PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 27 Tahun 2017 tentang PENJABARAN TUGAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (berlaku 27 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa sesuai ketentuan Pasal 172 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
PARAF KOORDINASI
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 45);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur penjabaran tugas Dinas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas Dinas.
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. tugas Kepala Dinas;
- b. tugas Sekretariat;
- c. tugas Bidang; dan
- d. tugas Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB IV - TUGAS KEPALA DINAS Pasal 4
Pasal 4
Kepala Dinas mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas;
- b. melaksanakan pelimpahan wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- c. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, standarisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta perizinan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program dibidang penanaman modal, standarisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta perizinan;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal, standarisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta perizinan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal, standarisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta perizinan;
- g. mengelola pendapatan asli Daerah sesuai dengan fungsi Dinas;
- h. mengelola kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 5
Sekretariat mempunyai tugas:
- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 6
Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- b. menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas serta mendokumentasikan berita;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Dinas;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 7
Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan Dinas;
- e. menyusun bahan perencanaan dan pelaporan Dinas;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Bidang Penanaman Modal Pasal 8
Pasal 8
Bidang penanaman modal mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Bidang penanaman modal sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang penanaman modal;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang penanaman modal;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang penanaman modal;
- e. melaksanakan pembinaan pelaksanaan kegiatan Bidang penanaman modal;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang penanaman modal; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Bidang Penanaman Modal Pasal 8
Pasal 9
Seksi pengembangan dan kerjasama penanaman modal mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pengembangan dan kerjasama penanaman modal;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pengembangan dan kerjasama penanaman modal;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pengembangan dan kerjasama penanaman modal
- d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang pengembangan dan kerjasama penanaman modal;
- e. melaksanakan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha;
- f. menyiapkan bahan pembuatan peta potensi investasi;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pengembangan dan kerjasama penanaman modal; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Bidang Penanaman Modal Pasal 8
Pasal 10
Seksi pelayanan dan promosi penanaman modal mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pelayanan dan promosi penanaman modal;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pelayanan dan promosi penanaman modal;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pelayanan dan promosi penanaman modal;
- d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang pelayanan dan promosi penanaman modal;
- e. menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- f. melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam perumusan program dan kegiatan Seksi pelayanan dan promosi penanaman modal;
- g. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Bidang Penanaman Modal Pasal 8
Pasal 11
Seksi pengendalian dan pelaporan penanaman modal mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pengendalian dan pelaporan penanaman modal;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pengendalian dan pelaporan penanaman modal;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pengendalian dan pelaporan penanaman modal;
- d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang pengendalian dan pelaporan penanaman modal;
- e. menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- f. melaksanakan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
- g. melaksanakan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
- h. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Bidang Penanaman Modal Pasal 8
Pasal 13
Seksi standarisasi penanaman modal dan PTSP mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi standarisasi penanaman modal dan PTSP;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi standarisasi penanaman modal dan PTSP;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi standarisasi penanaman modal dan PTSP;
- d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang standarisasi penanaman modal dan PTSP;
- e. melakukan pengelolaan dokumen kebijakan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan pembinaan standarisasi penanaman modal dan PTSP;
- f. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal dan PTSP;
- g. mengoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi Daerah terkait penanaman modal dan PTSP;
- h. menyiapkan bahan sosialisasi/penyuluhan kebijakan, standar dan prosedur dalam penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi standarisasi penanaman modal dan PTSP; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Bidang Penanaman Modal Pasal 8
Pasal 14
Seksi pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal dan PTSP mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi menyusun rencana kegiatan Seksi pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal dan PTSP;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal dan PTSP;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal dan PTSP;
- d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal dan PTSP;
- e. melaksanakan pengolahan data dan penyediaan informasi penanaman modal dan PTSP;
- f. melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi sistem informasi pelayanan perizinan, website serta media informasi penanaman modal dan PTSP lainnya;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal dan PTSP; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Bidang Penanaman Modal Pasal 8
Pasal 15
Seksi pengaduan dan publikasi penanaman modal dan PTSP mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi menyusun rencana kegiatan Seksi pengaduan dan publikasi penanaman modal dan PTSP;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pengaduan dan publikasi penanaman modal dan PTSP;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pengaduan dan publikasi penanaman modal dan PTSP;
- d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang pengaduan dan publikasi penanaman modal dan PTSP;
- e. melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam perumusan program dan kegiatan pengaduan dan publikasi penanaman modal dan PTSP;
- f. melakukan pelayanan dan fasilitasi pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan dan nonperizinan;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- g. mendokumentasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. melaksanakan survey kepuasan masyarakat dibidang pelayanan penanaman modal dan perizinan serta mengolah, mendokumentasikan dan melaporkan hasilnya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pengaduan dan publikasi penanaman modal dan PTSP; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Bidang Penanaman Modal Pasal 8
Pasal 16
Bidang perizinan mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Bidang perizinan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang perizinan;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang perizinan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang perizinan;
- e. melaksanakan pembinaan pelaksanaan kegiatan Bidang perizinan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang perizinan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Bidang Penanaman Modal Pasal 8
Pasal 17
Seksi pelayanan perizinan usaha mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pelayanan perizinan usaha;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pelayanan perizinan usaha;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pelayanan perizinan usaha;
- d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang pelayanan perizinan usaha;
- e. memeriksa dokumen/berkas pelayanan perizinan dan nonperizinan usaha;
- f. menyiapkan bahan penerbitan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan usaha.
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pelayanan perizinan usaha; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Bidang Penanaman Modal Pasal 8
Pasal 18
Seksi pelayanan perizinan non usaha mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pelayanan perizinan non usaha;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pelayanan perizinan non usaha;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pelayanan perizinan non usaha;
- d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang pelayanan perizinan non usaha;
- e. memeriksa dokumen/berkas pelayanan perizinan dan nonperizinan non usaha;
- f. menyiapkan bahan penerbitan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan non usaha.
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pelayanan perizinan non usaha; dan
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Bidang Penanaman Modal Pasal 8
Pasal 19
Seksi verifikasi administrasi perizinan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi verifikasi administrasi perizinan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi verifikasi administrasi perizinan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi verifikasi administrasi perizinan;
- d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang verifikasi administrasi perizinan;
- e. memeriksa dan memverifikasi dokumen/berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan verifikasi administrasi perizinan dan non perizinan;
- g. menvalidasi penyelenggaraan verifikasi administrasi perizinan dan non perizinan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi verifikasi administrasi perizinan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAB VII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 20
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan ## BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 27 Maret 2017 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 27 Maret 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 27

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 PARAF KOORDINASI

Penandatangan: KEPALA HUKUM

Penandatangan: KEPALA BAGIAN ORGANISASI BAGIAN ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M 2016