PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI Nomor 4 Tahun 2008 tentang MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA DAN KELURAHAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MELA WI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELA WI,
- a. bahwa clalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu dilakukan Pengelolaan Perencanaan di Desa clan Kelurahan;
- b. bahwa un tuk pengelolaan perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di alas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan.
- I. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan K.abupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4344);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua a tas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 1or Danh1it Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahon 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahon 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahon 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor I 2 , Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Melawi Nomor 16). ,
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELA WI dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA DAN KELURAHAN
Pasal 2
- (I) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan.
- (2) Memahami situasi dan kondisi kehidupan masyarakat desa dan kelurahan secara tepat dan mudah.
- (3) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditetapkan ## BAB lil
Pasal 3
Prinsip-prinsip yang dipanclang perlu dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan adalab Pemberdayaan (empowerment), Keterbukaan (transparency), Akuntabilitas (accountability), Keberlanjutan (sustainability), Partisipasi (partisipator), Efisiensi, efelctif clan Aspiratif.
PESERTA DAN NARASUMBER MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN Bagian Pertama
Peserta Musrenbang Desa clan Kelurahan
BAB IV - PESERTA DAN NARASUMBER MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN Bagian Pertama
Pasal 4
- (I) Dal am pelaksanaan Musrenbang Desa dan Keluraban dihadiri oleh Lembaga Kemasyarakatan (LKMD/LPM), BPD, Kelompok Organisasi Keagamaan, Kelompok Wanita, PKK, Kelompok Tani, Kelompok P3A, Karang Taruna, Kelompok Kesenian/Olab Raga, Kelompok Guru/Sekolab, Bidan/Perawat Desa, Lembaga Ekonomi Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Profesi yang berlokasi di Desa clan Kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berdornisili dan yang melaksanakan kegiatan di Desa clan Keluraban yang bersangkutan, Aparatur yang berdornisili di Desa clan Keluraban, Kepala Dusun, R ukun Warga, Rukun Tetangga.
- (2) Peserta Musrenbang tersebut memberikan aspirasi, berpartisipasi secara aktif dan positif di bidang perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengarnbilan keputusan guna mewujudkan desa yang sejahtera, mandiri, dinamis dan maju.
Bagian Kedua
Narasumber Musrenbang Desa Dan Keluraban
BAB IV - PESERTA DAN NARASUMBER MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN Bagian Pertama
Pasal 5
- (I) Kepala Desa clan Lurab, Komponen Masyarakat, Kepala Dusun, R ukun Warga, Rukun Tetangga, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, merangkap koordinator pelaksanaan MUSRENBANG De sa dan Keluraban, Ketua Adat, Tokoh Agama, Ormas, Pengusaba, Keluarga Tani, Kornite Sekolab.
- (2) Para Narasumber sebagai mana dimaksud pada ayat (I) menfasilitasi masyarakat desa sesuai dengan kapasitas yang dimiliki guna mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera mandiri, dinamis clan maju.
PENDEKATAN DAN METODOLOGI PERENCANAAN
BAB V - PENDEKATAN DAN METODOLOGI PERENCANAAN
Pasal 6
- (1) Pendekatan perencanaan dilakukan dengan pendekatar partisipatif, pendekatan dari, oleh clan untuk masyrakat serta pendekatan atas bawab (top-down) clan bawab at as (bottom-up).
- (2) Metodologi dalarn penyelenggaraan perencanaan pembangunan di desa clan keluraban dapat menggunakan metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Rural Appraisal (PRA), Focus Group Discussion (FGD), 7+%1 0»ts»A Pier+ Ptannins (700P. dan Strength, Weakness, Oppourtinith, Threath (SWOT).
4
MEKANISME MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN
BAB VI - MEKANISME MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN
Pasal 7
- (I) Musrenbang Desa dan Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari dan Pebruari yang diawali dengan musyawarah tingkat Dusun/R W.
- (2) Musyawarah Desa dan Kelurahan (Musrenbang) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Kelurahan (RP JM Desa dan Keluraban), kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi.
- (3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak-pihak pemberi infonmasi untuk diketahui oleh peserta Musrenbang Desa clan Kelurahan dalam rangka proses pengambilan keputusan dari basil peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan.
- (4) Mekanisme pelaksanaan peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan terdiri dari beberapa tahap yaitu:
- a. Tahap Persiapan, meliputi:
- I) Masyarakat ditingkat Dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, kelompok nelayan dan Iain-lain) melakukan musyawarah/rembung.
- 2) Kepala Desa clan Lurah menetapk.an Tim Penyelenggara peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan, yang melakukan penyusunan Jadwal secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan minimal 7 bari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang, membuka penda.ftaran dan at au mengundang calon peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan dan menyiapkan peralatan dan baban/materi serta notulen untuk peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan.
- b. Tahap Pelaksanaan, meliputi:
- I) Pendaftaran Peserta;
- 2) Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan;
- 3) Pemaparan Carnal atas basil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya;
- 4) Pemaparan Kepala Desa dan Lurah atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengab (RPJM) Desa dan Kelurahan oleh Kepala Desa dan Lurah;
- 5)
PENJELASAN
Pembukaan
Kepala Desa tentang informasi perkiran jumlah Alokasi Dana Desa dan dilanjutkan penjelasan dari Koordinator MUSRENBANG (Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain) tentang ta ta cara pelaksanaan musyawarah;
- 6) Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat Desa dan Kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, ntisalnya: ketua kelompok tani, kontite sekolah, kepala dusun dan lain-lain;
- 7) Pemisahan kegiatan berdasarkan, kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan Keluraban, dan kegiatan yang menjadi tanggungiawab Satuan Kerja Perangk.at Desa yang akan dibahas Dalam peserta Musrenbang Tahunan Kecamatan;
- 8) Perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah, oleh peserta;
- 9) Penempatan Prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi se rta permasalahan di Desa dan Keluraban;
- 10) Penempatan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta-peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan untuk menghadiri peserta Musrenbang Kecamatan. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.
## c. Tahap Pelembagaan.
- I) Pengesahan, pengusulan dan sinkronisasi, adalab bertujuan untuk rnenghasilkan kesepakatan usulan program dan sumber pembiayaan pelaksanaan. Penyepakatan ... '
,
j
&gt;
- 2) Penyepakatan program yang diusulkan untuk dibiayai dari RKA Badan/Badan/Kantor di Kabupaten Kota atau kemitraan kerjasama pihak k e Ill dilakukan melalui forum Musrenbang Desa dan Kelurahan dan disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah, kemudian diproses lebih Ianjut melalui Forum An tar Kelurahan atau Forum Antar Desa (FAK dan FAD).
- 3) Pemasyarakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan, bertujuan menghasilkan penerimaan warga dan pelaku masyarakat setempat terhadap dokumen program pembangunan yang telah disepakati, guna memperkuat rasa sali n g memiliki dan tanggung jawab dalam pelaksanaan. Pemasyarakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan dilakukan melalui Forum/Pertemuan warga (fonnaVinfonnal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain. Khusus program swadaya dan kemitraan perlu juga diinformasikan kepada lembaga donor, LSM, dan pengusaht. potensial guna menarik minat dan kepedulian mereka untuk bekerja sama.
## BAB VII
## HASIL MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN
##
PENJELASAN
Pasal 8
- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan menghasilkan: 2. a Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa dan Kelurahan yang bersangkutan; - b. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa, secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya; - c. Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai melalui RKA Kabupaten dan RKA Provinsi; - d. Daftar narna anggota delegasi yang akan membahas hasil peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan. - (2) Perencanaan Pembangunan Desa yang telah dihasilkan dari basil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagai satu kesatuan dalarn sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Melawi. - (3) Perencanaan Pembangunan Desa yang telah dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disusun secara berjangka yaitu: 8. a Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah; - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tah un yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah. - (4) Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) di a tas didasarkan pada data dan infonnasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan seperti propil-propil Desa dan Kelurahan, yang mencakup: penyelenggaraan pemerintahan desa, keuangan desa, dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaen masyarakat. ## BAB VIII ## PERAN LEMBAGA-LEMBAGA DALAM MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN Pasal 9 - (D) Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam Musrenbang Desa dan Kelurahan meliputi: - a. Mensosialisasikan Kegiatan Musrenbang Desa clan Kelurahan; - b. Memfasilitasi serangkaian pertemuan warga dalam rangka Musrenbang Desa dan Kelurahan mulai dari identifikasi masalah sampai dengan pemasyarakatan basil ' • - e. Mempasilitasi pembahasan dan penyepakatan dokumen usulan program pen.bangunan Desa dan Kelurahan melalui Musrenbang Desa dan Kelurahan dan selanjutnya disahkan oleh Kepala Desadan Lurah dan BPD; 2. f . Bersama Pemerintah Desa dan Kelurahan dan BPD memperjuangkan sebagian basil Musrenbang Desa dan Kelurahan yang telah disyahkan oleh Kepala Desa dan Lurah, agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat sekecamatan melalui Forum Musyawarah Antar Kelurahan (F AK) atau Forum Musyawarah An tar Desa (FAD); - g. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perkotaan dan Pedesaan, dan lain-lain) untuk memperjuangkan basil Musrenbang Desa dan Kelurahan (yang lolos seleksi F AK atau FAD) dalam Forum Musrenbang Kabupaten. - (2) Peran Kepala Desa dan Lurah dalam Musrenbang Desa dan Kelurah meliputi : - a. Kepala Desa manganggarkan Pembiayaan Musrenbang Desa dalarn APBD Desa dan Lurah menganggarkan kepentingan Musrembang kelurahan dalam RKA APBD Kabupaten maupun Propinsi. - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan berbagai instansi dan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan. - c. Mengkoordinasikan Fasilitas Penyelenggaraan Musrenbang Desa dan Kelurahan. - d. Bersarna Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, memperjuangkan basil Musrenbang Desa dan Kelurahan agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat sekecamatan melalui F AK atau FAD. - e. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perkotaan, dll) untuk memperjuangkan basil Musrenbang Desa dan Kelurahan (yang lolos seleksi F AK/FAD) dalarn forum Musrenbang. - (3) Peran pengurus P KK, R T I RW. Karang T aruna dan lain-lain dalam Musrenbang Desa &amp; Kelurahan meliputi : - a. Mendukung Kegiatan Musrenbang Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan diwilayahnya. - b. Mengkoordinasikan serangkaian pertemuan warga dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kelurahan diwilayahnya. - c. Menggalang Swadaya warga dalam pembiayaan Musrenbang Desa dan Kelurahan diwilayahnya. - d. Memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan dalarn Forum Musrenbang Desa dan Kelurahan. - e. Memasyarakatkan basil Musrenbang Desa dan Kelurahan kepada seluruh warga diwilayahnya. - (4) Peran Sadan Permusyawaratan Desa dan Kelurahan dalarn Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi: - a. Memastikan kesesuaian hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan dengan aspirasi masyarakat. - b. Bersama Kepala Desa dan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan (LK) memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat se-kecamatan melalui FAK dan FAD. - c. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perkotaan/Pedesaan dan lain-lain) untuk memperjuangkan basil Musrenbang Desa/Kelurahan (yang lolos seleksi F AK dan FAD) dalarn forum Musrenbang Kabupaten Melawi. - d. Mengawasi kinerja Tim Teknis dalam kegiatan pendampingan Musrenbang Desa clan Kelurahan dan hasilnya diteruskan kepada DPRD, misalnya melalui anggota DPRD yang mewakili kecamatan setempat. - (5) Peran tim Teknis dalam Musrenbang Desa clan Kelurahan meliputi : - a. Mensosialisasi Musrenbang Desa clan Kelurahan ditingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan. - b. Bekerjasarna dengan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam Musrenbang Desa dan Kelurahan. ) - d. Mengkoordinasi proses singkronisasi basil-basil Musrenbang Desa dan Kelurahan dengan program-program sektoral oleh berbagai dinas / instansi terkait di Kabupaten maupun &lt;lari Pemerintah Pusat. - e. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja LK Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kelurahan. - f. Mendiseminasikan pelajaran berharga (lesson learns) dan pengalaman keberbasilan (bestpractices) dalarn Musrenbang Desa dan Keluraban. - (6) Peran Pemerintah Daerah dalarn Musrenbang Desa dan Kelurahan meliputi : 5. a Mengagendakan kegiatan Musrenbang Desa dan Kelurahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rapetada dan RKA. - b. Membentuk Tim Teknis Musrenbang Desa dan Keluraban. - c. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi basil-basil Musrenbang Desa dan Keluraban. - d. Menyelenggarakan F AK dan FAD melalui Carnal dan Forum Musrenbang Kabupaten/Kota melalui Kabupaten/Kota. - e. Bersama-sama DPRD mengakomodir sebagian basil Musrenbang Desa dan Kelurahan dalam RKPD dan DASK. 10. f . Mendiseminasikan pelajaran berharga (lesson learns) dan pengalarnan keberbasilan (best practices) dalam Musrenbang Desa dan Keluraban. - (7) Peran Pemerintah Daerah Dalarn Musrenbang Desa dan Kelurahan meliputi : 12. a MengagenJ.akan kegiatan Musrenbang Desa dan Kelurahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rapetada dan RKA. - b. Membentuk Tim Teknis Musrenbang Desa dan Keluraban. - c. Mengkoordinasikan proses singkronisasi basil-basil Musrenbang Desa dan Keluraban. - d. Menyelenggarakan F AK atau FAD melalui Carnat dan Forum Musrenbang Kabupaten/Kota melalui Kabupaten/Kota. - e. Bersama-sama DPRD mengakomodir sebagian basil Musrenbang Desa dan Kelurahan dalm RKPD dan RKA. - f. Memasukan seluruh hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan dalm Bank Data Perencanaan Pembangunan, yang dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, termasuk LSM, Forum Perkotaan maupun Perdesaan, lembaga donor, perguruan tinggi, swasta, dan lain-lain. - g. Bersama Forum Perkotaan/Perdesaan menyelenggarakan dialog lintas pelaku dalam rangka evaluasi clan penyusunan rencana tindak tahun berikutnya. - (8) Peran DPRD dalarn Musrenbang Desa dan Keluraban meliputi : - a. Melakukan monitoring dan evaluasi partisifatif