PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor TAHUN Tahun 2014 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG, - bahwa dalam upaya memenuhi pelayanan kesehata.n masyarakat dengan adanya dokter Spes1ahs Radiologi dan mempertimbangkan jasa dokter untuk tindakan Ultrasonography (USG) yang beragam, kenaikan harga bahan dan alat kesehatan habis pakai yang relatif besar dengan pembanding besarnya tarif retribusi yang tidak memadai untuk menyelenggarakan layanan dimaksud, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi untuk tindakan Ultrasonography (USG) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Lampiran IV Romawi III Pemeriksaan USG Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang; - b. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku 11 April 2014)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang Peraturan Bupati rm Kabupaten Sintang. merigetah uinva. memerintahkan dengan p ·ncmpatann a dalam pengundangan Serita Dacrah

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal � � AIL 2014 / � MILTON CROSBY

Penandatangan: BUPATI SINTANG, "r'--" I

Penetapan: Diundangkan di Sintang Jlada tanggal &amp; L. 2014 Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,( .,, YosEPHA HASNAH 8£RITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 1 � L.,.,4.114' � ,.-A- F="L=°-- T&lt;J-\_-l'V El/l&lt;J-- : .· IVO/f,,lfC&gt;R T"II � l,..,,T" ... ,..,,,c;a TAHLJN 20'f4 TANGGAL TENTANG TAHUN 2014 : PERUBAHAN KEDUA ATAS TARIF RETRIBUSI DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIN,ANG NO'WIOR? ,Al-\U...\_2.&lt;Y\2. TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MU\-\AMMAD OJOEN S\\&gt;\,ANG ## BESARAN TARIF PEMERIKSAAN USG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG | NO | URAIAN | KOMPONEN TARIP | KOMPONEN TARIP | JUMLAH | KETERANGAN | |------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------| | | | JASASARANA | JASA PELAYANAN | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Penandatangan: | Ill | PEMERIKSAAN USG 1. USG WHOLE ABDOMEN USG MUSKULOSKLETAL 2. 3. USG OBSTETRI USG UPPER ABDOMEN 4. USG LOWER ABDOMEN 5. 6. USG THYROID USG COLLI (TANPA THYROID) 7. 8. USG MAMMAE 9. USG TESTIS 10. USG KEPALA 11. USG THORAX 12. USG SOFT TISSUE 13. USG GINEKOLOGI | Rp 70,000.00 Rp 70,000.00 Rp 70,000.00 Rp 60,000.00 Rp 60,000.00 Rp 60,000.00 60,000.00 Rp Rp 60,000.00 Rp 60,000.00 Rp 60,000.00 Rp 60,000.00 60,000.00 Rp Rp 60,000.00 | 120,000 Rp Rp 120,000 120,000 Rp Rp 100,000 100,000 Rp Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 100,000 Rp | Rp 190,000 190,000 Rp Rp 190,000 160,000 Rp Rp 160,000 Rp 160,000 Rp 160,000 Rp 160,000 Rp 160,000 Rp 160,000 Rp 160,000 Rp 160,000 Rp 160,000 | untuk tarif USG tidak membedakan kelas | Menimbang

Penandatangan: ## BUPATI SINTANG

Penandatangan: ## PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 15 TAHUN 2014 TENT ANG

Penandatangan: ## PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 69 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014 ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: ## BUPATI SINTANG, a.

Penandatangan: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2014, maka terhadap Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota tersebut perlu ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Penandatangan: - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, sambil menunggu Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 69 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Penandatangan: - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 69 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2014; Mengingat: ________________ Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 'Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); , 0 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa.ratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Penandatangan: 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Penandatangan: 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Ked ud u kan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pcrimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\ Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)· . C&gt; - /8. Perawran Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Repub\i.k \nl\Onesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusu nan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pcdoman Pernbinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 154, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 22. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2006 tcnt ang Pclaporan Kcuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 ornor 25. Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tcntang Pcrubagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dae rah Provin si Dan i'emc-r1nt:1ha11 l &gt;:1crnh l,a1Jup:1tcn/ Kora [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tarnbahan Lcmbaran cgara l'cpul1lik l11doncsi:1 Nornor 737): 24. Peraturan Pcrncrint ah Nomor -l l Tahu n &gt;007 1,·111ang &lt;&gt;rg:1111 � asi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2007 ornor 89. T,11111l:1h:1n l.cmiJ.11:111 Nc·ga1a l � q&gt;ublik Indonesia Nomor -4741);

Distribusi: 25. Pcrat u ran Pe mcrin tah Noruor (i&lt;J Tah u n 20 Ill 1cn1:111g Ta1n C:11:1 l'cn1bnia11 Dan Pernanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan l � rtribu � 1 l):1c1ah (LemlJ:11,111 cga1;1 l � qHtillik lndonrsu: Tuhu n 2010 Nomor 119, Tambahan Lernbaran Negara RcpulJlik lndonc sin 'omor 5 l Ii l ): 26. Peraturan Pe rnermt ah Nomor 71 ·1,1ht111 2010 11"111:!Ilg St,111da1 Akuruansi Pernerint ahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Turnbahun Lnnli.11.111 cg.ira l � l'pul&gt;llk lndone sia omor 5165); 27. Pcrat uran Prr side n J\'011101 5-1 Tahu n 2010 tc111.111g l'l'ng;1ddan llarang/,Jasa Perneriruah sebagaimana telah diubah bcbera p::i ka II urakh i, dcngan Pe rat u 1.111 l'rt·!'-.1dc11 ouior 70 I .ih u 11 20 12; 28. Keputusan ... ) 0 Q 0 N N 28. Keputusa.J1 Presiden /;/epublik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pe\aksanaan l'l.ng,garan Dan "Be\an.'.\a Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lno.onesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

Penandatangan: 29. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Penandatangan: 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Penandatangan: 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2012 ten tang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjarnan Daerah Tahun Anggaran 2014;

Penandatangan: 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sin tang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 3); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 5); c 4 36. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pan)ang Kabu � a'\.en Sin tang Tahun 2006-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Uaerah Kabupaten Sintang Nomor 6); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 2); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 3 Tahun 2012 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 4 Tahun 2012 ten tang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 4); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5); 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 6 Tahun 2012 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6); 43. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 7 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7); 44. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 4 Tahun 2013 ten tang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang\_ · Nomor 4; 45. Pera tu ran Vaerah /,a bu paten Sin tang Nornor 8 Tahun 2013 ten tang Anggaran Pendapat.an Dan Be\anla Uaer � Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 8)·, ## MEMUTUSKAN :

Penandatangan: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 69 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014 ## PASAL I

Penandatangan: Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sin tang Nomor 69 Tahun 2013 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 915), mengalami beberapa perubahan sebagai berikut: ## 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ## Pasal I Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. l.162.565.589.035,00 bertambah sejumlah - Rp.65.383.119.000,00 sehingga menjadi Rp. l.227.948.708.035,00 dengan rincian sebagai berikut: ## 1. PENDAPATAN DAERAH - a. Semula - b. Bertambah / (Berkurang) Jumlah pendapatan setelah peru bahan Rp. l.059.329.113.621,00 Rp. 65.383.119.000,00 Rp. 1.124.712.232.621,00 ## 2. BELANJA DAERAH - a. Semula - b. Bertambah / (Berkurang) Rp. l.145.689.573.827,00 Rp. 65.383.119.000,00 Jumlah .. | Ju1n/aJ1 belanja setelah peru bahan | | | Rp. | l.2 l l.072 .ocl2 .'&'l7 ,C)() | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------------------| | 3. PEMBIAYAAN | | | | | | a. Penerimaan 1). Semula 2). Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pembiayaan Penerimaan setelah perubahan | Rp. Rp. | 103.236.475.414,00 0,00 | Rp. | 103.236.475.414,00 | | b. Pengeluaran 1). Semula 2). Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah perubahan | Rp. Rp. | 16.876.015.208,00 0,00 | Rp. | 16.876.015.208,00 86.360.460.206,00 | | Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan | | | Rp. Rp. | 0,00 | 2. Ketentuan dalam Lampiran I tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang mengalami perubahan sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. 3. Ketentuan dalam Lampiran II tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang menurut Urusan Pemerintahan dan Organisasi mengalami perubahan sehingga keseluruhannya sebagaimana tercanturn daiam Lampiran II Peraturan ini. 4. Ketentuan dalam Lampiran Ill tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang mengalami perubahan sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran lll Peraturan ini. • PASAL II ... c:::, Q c:::, � -------------- - - ## PASAL II

Penandatangan: Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 11 April 2014

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal I I April 2014

Penandatangan: PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,( .\_" YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SlNTANG Ti\l lUN 201-1 NOMOR 18 :. TENT ANG LAMP/RAN I :

Penandatangan: PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2014 TANGGAL 11 APRIL 2014

Penandatangan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 69 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAER.AH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014 ## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 | Kode Rekenlng | Uraian | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) | Bertambah/ (Berkurang) | Bertambah/ (Berkurang) | |--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------| | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | ,r. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | • | | 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.059.329.113.621,00 | 1.124.712.232.621,00 | 65.383.119.000,00 | 1,17 | | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 45.840.592.121,00 | 45.840.592.121,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 9 841 236.494,00 | 9 841 236 494,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.1.2 | Retribusi Oaerah | 7 886 503 004,00 | 3 484.581.004,00 | (4.401.922.000.00) | 55,81 | | 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 3 500 000 000.00 | 3 500 000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Ash Daerah Yang Sah | 24 612 852 623,00 | 29 014 774 623,00 | 4.401.922.000,00 | 17,88 | | 4.2 | DANA PERIMBANGAN | 982.365.921.500,00 | 982.365.921.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.2 1 | .Dana Bagi Hasil Pajak/Beg, Hasil Bukan Pajak | 29 606 059 500,00 | 29 606 059 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.2.2 | Dana Atokas: Umum | 820 084 062 000,00 | 820 084 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.2.3 | Dana Alokas: Khusus | 129 675 800 000,00 | 129 675 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Distribusi: | 4.2.4 | Dana lnsentif Oaerah | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0.00 | | 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 31.122.600.000,00 | 96.505.719.000,00 | 65.383.119.000,00 | 210,0I | | 4.3.3 | Dana Bagi Hasil PaJak Dari Provmsi Dan Pemenntahan Daerah Latnnya | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 000,00 | 0,00 | 0.00 | | 4.34 | Dana Penyesuaian Dan Otonorru Khusus | 0,00 | 65 383 119 000,00 | 65 383 119 000,00 | 100.00 | | 4.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Prcvmsi Atau Pernenntan Oaerah La1nnya | 11 122 600 000,00 | 11 122 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 1.059.329.113.621,00 | 1.124.712.232.621,00 | 65.383.119.000,00 | 1.17 | 2.26 | | I 2 | 3 | 4 | 5 \ | • | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------| | I I | I | | | ' | \ \ | | 5 | BEL.ANJA DAERAH | 1.145.689.573.827,00 | 1.211.072.592.827,00 | H.313.119.000,00 | ,101 | | 5.1 | Bel•nJ• Tldak Langsung | 563.747.377.386,68 | 625.6211.850.03&,68 | 81 .&82.472.150,00 | 11,17 | | 5.1. 1 | Belanja Pegawai | 431.376. 150.393,68 | 492.498.623.043.68 | 61.122.472.650,00 | 14.111 | | 5.1.2 | Belanja Sunga | 2.232.750.000.00 | 2.232.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.1.3 | Belanja Subsidi | 7.800.000.000.00 | 7.800.000.000.00 | 0,00 | 0.00 | | 5. 1 .4 | Belanja Hibah | 33.539.713.000.00 | 34.299.713.000.00 | 760.000.000,00 | 2.26 | | 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 2 060 000.000.00 | 2 060.000.000,00 | 0.00 | 0,00 | | 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemermlahan Desa Dan Politik | 82 138 763.993.00 | 82. 138.763.993,00 | 0.00 | 0.00 | | 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 4 600 000.000,00 | 4.600.000.000.00 | 0,00 | 0,00 | | 5.2 | Belanja Langsung | 581.942.196.440,32 | 585.442.842.790,32 | 3.500.646.350,00 | O,IO | | 5.2.1 | Belanja Pegawai | 12 588 536 000.00 | 12.566.682 000.00 | (21.854.000,00) | 0.17 | | 5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 312 557 734 526.67 | 315 037.638.'76.67 | 2.479.903.950,00 | 0.79 | | 5.2.3 | Belanja Modal | 256 795 925 913.65 | 257 838.522.313.65 | 1.042.596.400,00 | 0,40 | | JUMLAH BELANJA DAERAH | JUMLAH BELANJA DAERAH | 1.145.689.573.827,00 | 1.211.072.692.827,00 | &5.383.1111.000,00 | 5,70 | | SURPLUS/(DEFISIT) | SURPLUS/(DEFISIT) | (86.360.460.206.00) | (86.360.460.206,00) | 0,00 | 0,00 | | 6 | PEMBIAYAAN | 86.360.460.206,00 | 86.360.460.206,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 103.236.475.414,00 | 103.236.475.414,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.1.1 | Penggunaan SiLPA | 85 761 475 414,00 | 85 761475414.00 | 0,00 | 0.00 | | 6.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 17 175 000 000.00 | 17 175.000 000,00 | 0,00 | 0.00 | | 6.1.7 | Penerimaan Kembali Penenmaan PmJaman | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | • \ | |--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|--------| | I /ts.2 | I /PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 16.876.015.208,0<I | 1&.87&.015.208,00 | ' 0.00 1 | 1,111, | | 1 6.2.2 | Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Oaerah | 6.375.000.000,00 | 6.375.000.000.00 | 0,00 | 0.00 | | 6.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 10.201.015.208,00 | 10.201.015.208,00 | 0,00 | 0.00 | | 6.2.4 | Pembenan Pinjaman Daerah | 300.000.000,00 | 300.000.000.00 | 0,00 | o.oo | | PEMBIAYAAN NETIO | PEMBIAYAAN NETIO | 86.360.460.206,00 | 86.360.460.206,00 | 0,00 | 0,00 | | Slsa Leblh Pembiayaan Anggaran | Slsa Leblh Pembiayaan Anggaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | � h PFffArURAl'VPUPA'' NCJ,A«JR I � r""'HUN � I"' rANGG"""- ,1 ""'PRll 2014 rENrANG PERUB.AkAN AT AS PER.A TUR.AN BUPA r, SINT ANG NOMOR 69 T AHUN 20 13 TENT ANG PENJABARAN ANG GARAN PENDAPA TAN DAN BELANJA OAERAH KABUPA TEN SINT A.NG T AHUN A.NGGA.RAN 20,. ## KABUPATEN SINTANG RINGKASAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH DAN ORGANISASI ## TA.HUN ANGGARAN 2014 ... ## ... | | Uruaan ,emertntahln O..nh | .-.ndepai.n | .-.ndepai.n | .-.ndepai.n | .-.ndepai.n | | | | | | | | | |-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------| | | Uruaan ,emertntahln O..nh | Sebefum P,.rubrihlln ... | s.teleh P•rubrih.ln ... | ... | " | ncs.. Un;•unv ... | Ung11Un; •• | Juma.r, Sel.a,-P ... | Tidall ... | ,, | ... | ... | " | | 1 | 2 | 3 | | ..._, | | 7 | I | .. 7+1 | 10 | | 11-10+11 | 1>-12-1 | •• | | | | | • | | • | | | | | | | | | | 1 | UruNnWajll> | 1.0N.2H.t1l.641,00 | 1.123.113.032.141 ,00 | H.313.11 t.000,00 | , ... | 131.314.404. 712,11 | ,,,. 121.240.700,32 | 1.0U.IOI.W.413,00 | I01.2'11.ln.442,U | 11t.202.202.4IO,J2 | 1.117.41t.011,ltl.00 | f,J.NJ.QC... | ... | | 1.01 | P•ndldlk.mn | | | | | 217.ll0.211 101,11 | 71.,to.Ul.'41,00 | JM.U0.174.74,l,II | 2I0.21l.3'0.10l,U | 71.J70.4'l.4N,00 | .Ja."3.TU.IN,11 | u.111111... | ... | | 117 101 | • Kebud.ayun • Pemuda o,n OLeh Raga | | | | | 217830231 1036e 1178301311036& | 78 ,;a '43 645 00 77 ,oo 116 345 00 | N6 310 67' 7 � .6e 195130 � 1 "8 &a | | '"" 002 000 00 Ma 155 300 00 | 358 443 793 SWl.158 357 393 826 298.158 | 62.163 118 850.DI | 0.21 0.21 | | 1 o, 1 01 01 1011 01 01 | ONis Pu,a,dokan • Pendodttl.•n | | | | | | | ..., 002 000 00 | zeo i,3 350 103 ea 2l90113l5010358 | 78 270 4'J 495,00 rr ieo 176 1;s oo | '"" 002 000,00 | 62 163 118 850.0 | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1 181 01 01 | | | | | | | '"" 002 000 00 64e 165 300 00 | &"6 185 JOO 00 | | | 6.e 165 300.00 | | | | 1261 01 01 | • Perpuatak.aan | | | | | | | | | | | | | | | | 22.721.113.120,00 5 041 532 5,0,,II 00 | 22.121.,,1.120,00 50,(7 532 504 | | | 11.no ," n2.oo | | | &1.0Jt.47J.422,0f | IO.Nl.tlt.JN.• | 141.tlt114.710,.. 71 278 308 '25.00 | f1.1SI.NI.SN.• | 1,11 0.02 | | 1.02 10210201 10210202 | K...twilan ()nu K•Mh9tan Rumah Sailll Urnom Oaeran AM M 0,0.n | 11u, ,2, 31600 | 00 17 681 121 316 00 | | | JQ � 1 cse '-'' 00 n 1NOE.. 6 � J 0,: | 14121 Ut.2&1,00 l1 851Q158!,6 00 "7'ii6,!! 1654310( | 10.11 t .I01.0IO,OO n,13-.51n500 70 8Q7 &4!1 265 00 | Je 300 Ji() 56\1 00 21 1'1Q oez 8SJ oo | l2 ;n 115 asa oo •7 'i63 755 ,3.2.00 | 70 897 &4128.500 | (1135M8 350,(IJ | | | 1.0J | P9k•rjHn Umum | | | | | & IXI '71 70&,00 | | | | | 144.142.la.lll,IO | 1.-... | ... | | | | | | | | | U7 U7 lJ2..224,IO | 10.247.tol.121,IO | I.U'0.171.70l,Of | tSl.122.JU.224,IO | | | | | 10310301 | OtnH P•ka(}Un Umum | | | | | 5 e.20 !,71 70!, 00 | 137 •'27 131 n, 50 | 143 2•7 -.03 929 50 | 582057170500 | I Je 822 232 22• 50 118 iei 231 12\1.50 | 14' &42 803 929.50 12• 809 902 834 50 | 1 JIM 900 000 OI 1 858 420 275.IJI | 0,01 0,01 | | 10310301 | Peke(}HnUmvm | | | | | 5 !JO 571 , � 00 | 117))()8108 � !>0 | 12) 151 382 5,5g 50 | 5!2057170500 | | 10 510 l50 000.00 | | o... | | 10410301 | Peruman•n | | | | | | 10 913 )50 000 00 661 7 � 17000 | 10 Vt) 350 000 00 | | 10 510 l50 000.00 | | (<603 000 IXJO (I) | | | 10510301 | PenatHn Ru•ng | | | | | | | 661 7 � 17000 | | ll61 7 � 170.00 | 681 748 170.00 | | | | 1061 03 01 | Perenc.anun Pemb•OQUNn | | | | | | 1 1Q1 lilU 10000 | 1 111 927 200 00 | | 1 l31406\12500 | 1 331 ...a& 925,00 | 139479 71SIJI | 012 | | I 17 10301 | Kabuoarun | | | | | | | | | | | | | | 1 18 1 03 01 20210301 | Pamue1• a,n Ol•h Rag• | | | | | | 1 31V •96 000 00 | 7 l.. � •96 000 00 | | 7 329 496 000 00 | | | | | | Kehutenan | | | | | | | | | | 1 329 496 000 00 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | , ... 1 061 0601 | l'eNnunaen PtlmbanQuRM | | | | | l OM "4 "l,00 | 1.tol 6M IU,00 e goe a&t 525 oc | 11 Ml 021.111,00 1196)01951800 | J.064...Nl,N | 1.111...w... 8908 � 5 � 00 | 11.tll.021.111,11 11 963 029 518 00 | | | | 1os1oeo1 | s.aan PerencanHn Pemoangunan Oaer•n | | | | | 3 �� 99300 | | | l 05-4 564 993 00 | | | | | | | • P•natHn Ruano | | | | | | | | | | | | | | ,oe1oeo1 | • Pe'9nc:af\Nn Pemb•r,gun.n | | | | | | | | J 054 564 QiJ 00 | 81171M7 � 00 | 11172 4l0 7280( | | | | 108 1 0601 | Ungttunga11 H,Oup | | | | | JO � X>-' g,cJJ CIC | 5 117 8651)500 | ,, ,nnoneoo | | | | | | | 11e, os c- | Penanam¥1 Moo.11 | | | | | | | | | | | | | \_...,\_ , , \_\_ - |---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------| | | | | I | | | | I | \ | \ | | \ \ | | | 1 ,22,oso, | {· � May...-..d.mr'IO.a. | | | | | | | | | | I \ | | | | | | | | 7QO 596 7i0,00 | 790 5Qe 790.00 | | | | | I I | | | f12310601 | ,. � | | | | | | | | | | | | | 20110601 | · � | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17..a1.111.ll7,N | | | | | ,..1 | � | UCl.2t0.000,00 | '30.2IO.CIOO,OO | l.%10.34l.Zl2.00 | 14.2.-0.111.401,00 | 17.461.111...7,00 | 3..210.)U.212,0I | 11.N0.111.AN.N | | | | | | t0710701 | Onn � | 630 290 000 00 | 630 280 000 00 | 3 210 3"'3 | ,, 2..0 812 405 00 | | 3210 343 282 00 | 13 990 812 <IOS.00 | 17201 155.887,00 | (2SO ooo oao.• | 0.01 | | | | | | | 282.00 | | 1745115568700 | | | | | | | | tM | Unp:unpn Hktup | 111.J00,000,00 | 1 H.S00.000,00 | to. 1 U.tn.003,00 | I 1.111.111.211,00 | 21.)l.4.2'11.ll&,OO | | | K.117.IU.211,N | | | | | | ��� | | | | 4 632 42'6 5-40.00 | | 10.112.IT7.00l.OI | | 6 587 512 927,FJU | | | | | 10910801 | | | | 1 'i55 OB6 387 00 | | 6 5e7 512 Q27 00 | 1 955 066 387 00 | 4 632 '26 S40.00 10 832 199 715.00 | 19030090331,00 | 283 335 | 000.GI O.u.t | | | 1 ae , ae CM | Owiaa Keberwihan.Pertama � n oan Pemadam -.,.., • P � Umum | 155 300 000,00 | 155 300 000 00 | 619789061600 | 105,46e6-4 71500 | 115 7'6 755 331 00 | 6 197 690 616 00 | | | | | | | | - PerutT'laNtl | | | | 1 325 000 000 00 | t 325 000 ().'.)000 | | | 1 4()9 335 0:,0,00 | 8J.J3S.IXJC.QI: | 0.UICI | | | 1 05 1 CM | • Penatun RU¥ig | | | | | | | | 17 S2t 7S5 | 200.oco | om.ex 0.01 | | | | - �� | 155 300 000 00 | 155 300 000 00 | 61'i7 8Sj()616 00 | ; 713 864 71500 | 17 421 755 331 00 | | g 423 IIW | | | | | | 1.10 | | | | | | | l.JN.211.701,0t | | | | | | | | Kepenck,dutian dan C.tauin Slptl | 4".247.IOO,OO | 441.247 .I00,00 | l.lN.211 701,00 | l.1ll 17l.1N,OO | l.1>4.lM.117,00 | J Jge 251 701 00 | 3 135 173 188.00 | 15.534 154 187.00 | | | | | 1 10 1 10 01 | Onu Kependudul,.an dan Penc.allltan S'P'I | | «.6 2,150000 | | 135 !73 166 00 | 65J41$48B700 | | | | | | | | 1 20 1 10 01 | - K.9 � 1JanC.laQnS()II • Olonom [)Hrah Pe � n Umum � K � n ON.-.tl 0...,-,, � •ian C.. P.,-undiar, | 2,1 500,00 | «.6 2 "7 500 00 | J � r,e 10, | 3 13.51573 186 00 | | J 31,e 2e1 10, oo | | | | | | | | | | | l..UI 7U 117 ,09 | 4 | 10.l411U.ll7,00 | 1111.711.117,0t | 4.7M.n7... N | te..lel.111.117,N | | | | | | | | | | 710.ll7.4'0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | , 760 3197 450W | 10 3.t9 115 637.0C | | | | | 1 12 1 12 01 | Baa.n � 8efenc.9NI dan Pembeiroar••n | | | | 4 760 !117 ,50 00 | 10).19 1 � 6.1700 | 5 !,a& 7M 157 00 | | 1 0!56 911 '80.00 | | | | | 11111201 | ·-- • Pitmt>erO,ayaanP..-.mpu..-. | | | | | | | 1056iee460.W | | | | | | 1 12 1 12 01 | . Keluerga Berencana dlin � r � S-,.ti•• | | | � 5&7861157 00 | l 70) 406 9SlO 00 | 11292 ,sir ,noo | 5!,M 7M 187 00 | 3 703 40l!J aQO.OC | | | | | | I.U | | | | | | | | I.Nl.171.lJa.ll | ,1.-.1N.M1,II | | | | | | INMI | | | 4.UI 112.111,0I | I.Ml.171.Jll,OO | t 1-"I.ON.)41,00 | 4.lll.1U.IJ1,tt | | | 11.1•-.- | | | | | | | | J 611 646 406 00 | | | | | 6 741 496 Sle,00 | | | | | 1 13 1 13 01 | Ona, Sowl T � aga t<ef}a clan | | | | | | | | | | | | | 1 04 1 1 J O1 | | | | | | | | ) 125 a50 '25.0C | | | | | | 11311301 | • Pen.NNihatl | | | 1 en &46 4oe oo | 2!,0)0lll 11100 | | | | | | | | | 1 14 1 13 01 | -So&ial | | | | | | l 622 &46 '08 00 | 2 !i03 03& 111 00 | | | | | | | - Tena;a IWJ• | | | | | | | ,gi 168 617 00
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IV Romawi III Pemeriksaan USG Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa perunjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi dalarn Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sa.kit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;

1.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nornor 9 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indones·' Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembar ia Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1 a; Tambahan Lembaran Negara Republik Indone ·' Nomor 1820); sia

2.Undang-Undanll ...

000217

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentat:g Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14?, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan . egara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undangndang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan egara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tangggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemba � an Negara Re � ublik Indonesia Nornor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Pera tu ran Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 ten tang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernbinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pemb8:gian Urusan Pemerintahan Antara Peme � ntah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pernerintahan .Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah: ·
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Ka bu paten Sin tang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1 ,' Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
27. Peraturan Daerah Ka bu paten Sin tang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 7 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Menetapkan

000221

## MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI T ATAS T ENTANG PERUBAHAN KEDVA ARIF RETRIBUS! DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

## PASAL I

J{etentuan pada Lampiran IV Rornawi lJI Perneriksaan USG Peraturan Daerah J(abupaten Sm tang Nomor. 7 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pelayanan , sehatan Pada Rumah Sakit Umurn Daerah Ade Muhammad Djoen Smtang � mbaran Daerah Kabupaten \_Sintang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan � mbaran Daerah Kabupaten Sintang \_Nornor 7) diubah, sehingga berb � ny1 bagaimana tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tida k :rpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2014.

Agar setiap orang Peraturan Bupati rm Kabupaten Sintang. merigetah uinva. memerintahkan dengan p ·ncmpatann a dalam pengundangan Serita Dacrah

Ditetapkan di Sintang pada tanggal � � AIL 2014

/

� MILTON CROSBY

BUPATI SINTANG,

"r'--"

I

Diundangkan di Sintang Jlada tanggal &amp; L. 2014 Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,( .,,

YosEPHA HASNAH

8£RITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 1 �

L.,.,4.114' � ,.-A-

F="L=°-- T&lt;J-\_-l'V El/l&lt;J--

:

.· IVO/f,,lfC&gt;R

T"II � l,..,,T" ... ,..,,,c;a TAHLJN 20'f4

TANGGAL TENTANG

TAHUN 2014

: PERUBAHAN KEDUA ATAS TARIF RETRIBUSI DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIN,ANG NO'WIOR? ,Al-\U...\_2.&lt;Y\2. TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MU\-\AMMAD OJOEN S\\&gt;\,ANG

## BESARAN TARIF PEMERIKSAAN USG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

| NO | URAIAN | KOMPONEN TARIP | KOMPONEN TARIP | JUMLAH | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | JASASARANA | JASA PELAYANAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ill | PEMERIKSAAN USG 1. USG WHOLE ABDOMEN USG MUSKULOSKLETAL 2. 3. USG OBSTETRI USG UPPER ABDOMEN 4. USG LOWER ABDOMEN 5. 6. USG THYROID USG COLLI (TANPA THYROID) 7. 8. USG MAMMAE 9. USG TESTIS 10. USG KEPALA 11. USG THORAX 12. USG SOFT TISSUE 13. USG GINEKOLOGI | Rp 70,000.00 Rp 70,000.00 Rp 70,000.00 Rp 60,000.00 Rp 60,000.00 Rp 60,000.00 60,000.00 Rp Rp 60,000.00 Rp 60,000.00 Rp 60,000.00 Rp 60,000.00 60,000.00 Rp Rp 60,000.00 | 120,000 Rp Rp 120,000 120,000 Rp Rp 100,000 100,000 Rp Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 100,000 Rp | Rp 190,000 190,000 Rp Rp 190,000 160,000 Rp Rp 160,000 Rp 160,000 Rp 160,000 Rp 160,000 Rp 160,000 Rp 160,000 Rp 160,000 Rp 160,000 Rp 160,000 | untuk tarif USG tidak membedakan kelas |


Menimbang


## BUPATI SINTANG

## PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 15 TAHUN 2014 TENT ANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 69 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI SINTANG,

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2014, maka terhadap Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota tersebut perlu ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, sambil menunggu Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 69 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 69 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2014;

Mengingat: ________________

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 'Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

,

0

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa.ratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Ked ud u kan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pcrimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\ Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)· .

C&gt;

- /8. Perawran Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Repub\i.k \nl\Onesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusu nan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pcdoman Pernbinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 154, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2006 tcnt ang Pclaporan Kcuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 ornor 25. Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tcntang Pcrubagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dae rah Provin si Dan i'emc-r1nt:1ha11 l &gt;:1crnh l,a1Jup:1tcn/ Kora [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tarnbahan Lcmbaran cgara l'cpul1lik l11doncsi:1 Nornor 737):
24. Peraturan Pcrncrint ah Nomor -l l Tahu n &gt;007 1,·111ang &lt;&gt;rg:1111 � asi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2007 ornor 89. T,11111l:1h:1n l.cmiJ.11:111 Nc·ga1a l � q&gt;ublik Indonesia Nomor -4741);
25. Pcrat u ran Pe mcrin tah Noruor (i&lt;J Tah u n 20 Ill 1cn1:111g Ta1n C:11:1 l'cn1bnia11 Dan Pernanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan l � rtribu � 1 l):1c1ah (LemlJ:11,111 cga1;1 l � qHtillik lndonrsu: Tuhu n 2010 Nomor 119, Tambahan Lernbaran Negara RcpulJlik lndonc sin 'omor 5 l Ii l ):
26. Peraturan Pe rnermt ah Nomor 71 ·1,1ht111 2010 11"111:!Ilg St,111da1 Akuruansi Pernerint ahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Turnbahun Lnnli.11.111 cg.ira l � l'pul&gt;llk lndone sia omor 5165);
27. Pcrat uran Prr side n J\'011101 5-1 Tahu n 2010 tc111.111g l'l'ng;1ddan llarang/,Jasa Perneriruah sebagaimana telah diubah bcbera p::i ka II urakh i, dcngan Pe rat u 1.111 l'rt·!'-.1dc11 ouior 70 I .ih u 11 20 12;

28. Keputusan ...

)

0

Q

0

N

N

28. Keputusa.J1 Presiden /;/epublik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pe\aksanaan l'l.ng,garan Dan "Be\an.'.\a Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lno.onesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
29. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2012 ten tang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjarnan Daerah Tahun Anggaran 2014;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sin tang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 5);

c

4

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pan)ang Kabu � a'\.en Sin tang Tahun 2006-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Uaerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 3 Tahun 2012 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 4 Tahun 2012 ten tang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 6 Tahun 2012 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 7 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 4 Tahun 2013 ten tang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang\_ · Nomor 4;

45. Pera tu ran Vaerah /,a bu paten Sin tang Nornor 8 Tahun 2013 ten tang Anggaran Pendapat.an Dan Be\anla Uaer � Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 8)·,

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 69 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014

## PASAL I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sin tang Nomor 69 Tahun 2013 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 915), mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

## 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal I

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. l.162.565.589.035,00 bertambah sejumlah - Rp.65.383.119.000,00 sehingga menjadi Rp. l.227.948.708.035,00 dengan rincian sebagai berikut:

## 1. PENDAPATAN DAERAH

- a. Semula

- b. Bertambah / (Berkurang)

Jumlah pendapatan setelah peru bahan

Rp. l.059.329.113.621,00

Rp.

65.383.119.000,00

Rp. 1.124.712.232.621,00

## 2. BELANJA DAERAH

- a. Semula
- b. Bertambah / (Berkurang)

Rp. l.145.689.573.827,00

Rp. 65.383.119.000,00

Jumlah ..

| Ju1n/aJ1 belanja setelah peru bahan | | | Rp. | l.2 l l.072 .ocl2 .'&'l7 ,C)() |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| 3. PEMBIAYAAN | | | | |
| a. Penerimaan 1). Semula 2). Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pembiayaan Penerimaan setelah perubahan | Rp. Rp. | 103.236.475.414,00 0,00 | Rp. | 103.236.475.414,00 |
| b. Pengeluaran 1). Semula 2). Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah perubahan | Rp. Rp. | 16.876.015.208,00 0,00 | Rp. | 16.876.015.208,00 86.360.460.206,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan | | | Rp. Rp. | 0,00 |

2. Ketentuan dalam Lampiran I tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang mengalami perubahan sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang menurut Urusan Pemerintahan dan Organisasi mengalami perubahan sehingga keseluruhannya sebagaimana tercanturn daiam Lampiran II Peraturan ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran Ill tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang mengalami perubahan sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran lll Peraturan ini.

•

PASAL II ...

c:::,

Q

c:::,

�

-------------- - -

## PASAL II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 11 April 2014

Diundangkan di Sintang pada tanggal I I April 2014


PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,(


.\_"

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SlNTANG Ti\l lUN 201-1 NOMOR 18

:.

TENT ANG

LAMP/RAN I

:

PERATURAN BUPATI

NOMOR

15 TAHUN 2014

TANGGAL

11 APRIL 2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 69 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAER.AH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

| Kode Rekenlng | Uraian | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) | Bertambah/ (Berkurang) | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | ,r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | • |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.059.329.113.621,00 | 1.124.712.232.621,00 | 65.383.119.000,00 | 1,17 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 45.840.592.121,00 | 45.840.592.121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 9 841 236.494,00 | 9 841 236 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Retribusi Oaerah | 7 886 503 004,00 | 3 484.581.004,00 | (4.401.922.000.00) | 55,81 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 3 500 000 000.00 | 3 500 000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Ash Daerah Yang Sah | 24 612 852 623,00 | 29 014 774 623,00 | 4.401.922.000,00 | 17,88 |
| 4.2 | DANA PERIMBANGAN | 982.365.921.500,00 | 982.365.921.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 1 | .Dana Bagi Hasil Pajak/Beg, Hasil Bukan Pajak | 29 606 059 500,00 | 29 606 059 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | Dana Atokas: Umum | 820 084 062 000,00 | 820 084 062 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | Dana Alokas: Khusus | 129 675 800 000,00 | 129 675 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | Dana lnsentif Oaerah | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0.00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 31.122.600.000,00 | 96.505.719.000,00 | 65.383.119.000,00 | 210,0I |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil PaJak Dari Provmsi Dan Pemenntahan Daerah Latnnya | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 000,00 | 0,00 | 0.00 |
| 4.34 | Dana Penyesuaian Dan Otonorru Khusus | 0,00 | 65 383 119 000,00 | 65 383 119 000,00 | 100.00 |
| 4.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Prcvmsi Atau Pernenntan Oaerah La1nnya | 11 122 600 000,00 | 11 122 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 1.059.329.113.621,00 | 1.124.712.232.621,00 | 65.383.119.000,00 | 1.17 |

2.26

| | I 2 | 3 | 4 | 5 \ | • |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------|
| I I | I | | | ' | \ \ |
| 5 | BEL.ANJA DAERAH | 1.145.689.573.827,00 | 1.211.072.592.827,00 | H.313.119.000,00 | ,101 |
| 5.1 | Bel•nJ• Tldak Langsung | 563.747.377.386,68 | 625.6211.850.03&,68 | 81 .&82.472.150,00 | 11,17 |
| 5.1. 1 | Belanja Pegawai | 431.376. 150.393,68 | 492.498.623.043.68 | 61.122.472.650,00 | 14.111 |
| 5.1.2 | Belanja Sunga | 2.232.750.000.00 | 2.232.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3 | Belanja Subsidi | 7.800.000.000.00 | 7.800.000.000.00 | 0,00 | 0.00 |
| 5. 1 .4 | Belanja Hibah | 33.539.713.000.00 | 34.299.713.000.00 | 760.000.000,00 | 2.26 |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 2 060 000.000.00 | 2 060.000.000,00 | 0.00 | 0,00 |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemermlahan Desa Dan Politik | 82 138 763.993.00 | 82. 138.763.993,00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 4 600 000.000,00 | 4.600.000.000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Belanja Langsung | 581.942.196.440,32 | 585.442.842.790,32 | 3.500.646.350,00 | O,IO |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 12 588 536 000.00 | 12.566.682 000.00 | (21.854.000,00) | 0.17 |
| 5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 312 557 734 526.67 | 315 037.638.'76.67 | 2.479.903.950,00 | 0.79 |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 256 795 925 913.65 | 257 838.522.313.65 | 1.042.596.400,00 | 0,40 |
| JUMLAH BELANJA DAERAH | JUMLAH BELANJA DAERAH | 1.145.689.573.827,00 | 1.211.072.692.827,00 | &5.383.1111.000,00 | 5,70 |
| SURPLUS/(DEFISIT) | SURPLUS/(DEFISIT) | (86.360.460.206.00) | (86.360.460.206,00) | 0,00 | 0,00 |
| 6 | PEMBIAYAAN | 86.360.460.206,00 | 86.360.460.206,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 103.236.475.414,00 | 103.236.475.414,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Penggunaan SiLPA | 85 761 475 414,00 | 85 761475414.00 | 0,00 | 0.00 |
| 6.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 17 175 000 000.00 | 17 175.000 000,00 | 0,00 | 0.00 |
| 6.1.7 | Penerimaan Kembali Penenmaan PmJaman | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | • \ |
|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|--------|
| I /ts.2 | I /PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 16.876.015.208,0<I | 1&.87&.015.208,00 | ' 0.00 1 | 1,111, |
| 1 6.2.2 | Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Oaerah | 6.375.000.000,00 | 6.375.000.000.00 | 0,00 | 0.00 |
| 6.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 10.201.015.208,00 | 10.201.015.208,00 | 0,00 | 0.00 |
| 6.2.4 | Pembenan Pinjaman Daerah | 300.000.000,00 | 300.000.000.00 | 0,00 | o.oo |
| PEMBIAYAAN NETIO | PEMBIAYAAN NETIO | 86.360.460.206,00 | 86.360.460.206,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slsa Leblh Pembiayaan Anggaran | Slsa Leblh Pembiayaan Anggaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


� h

PFffArURAl'VPUPA''

NCJ,A«JR

I � r""'HUN � I"'

rANGG"""-

,1 ""'PRll 2014

rENrANG PERUB.AkAN AT AS PER.A TUR.AN BUPA r, SINT ANG NOMOR

69 T AHUN 20 13 TENT ANG PENJABARAN ANG GARAN PENDAPA TAN DAN BELANJA OAERAH KABUPA TEN SINT A.NG T AHUN A.NGGA.RAN 20,.

## KABUPATEN SINTANG

RINGKASAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH DAN ORGANISASI

## TA.HUN ANGGARAN 2014

...

## ...

| | Uruaan ,emertntahln O..nh | .-.ndepai.n | .-.ndepai.n | .-.ndepai.n | .-.ndepai.n | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------