PERATURAN WALIKOTA SURABAYA Nomor 3 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENETAPAN PARKIR ZONA DI KOTA SURABAYA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN PARKIR ZONA DI KOTA SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir, perlu menetapkan lokasi parkir zona di Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pedoman Penetapan Parkir Zona di Kota Surabaya.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perparkiran dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 37).
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64).
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 101).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
Menetapkan : PARKIR ZONA DI KOTA SURABAYA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
6. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
7. Parkir Zona adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu.
BAB II - PENETAPAN LOKASI PARKIR ZONA
Pasal 2
- (1) Lokasi parkir zona ditetapkan pada tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi parkir zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan secara jelas nama jalan yang ditetapkan sebagai lokasi parkir zona di Daerah.
BAB II - PENETAPAN LOKASI PARKIR ZONA
Pasal 3
- (1) Penetapan lokasi parkir zona dilakukan dengan ketentuan:
- a. Volume dan kapasitas tepi jalan umum yang ditetapkan memiliki V/C ratio minimal 0,5 (nol koma lima);
- b. lokasi parkir zona merupakan pusat kegiatan masyarakat; dan
- c. ## BAB II PELAKSANAAN PARKIR ZONA
BAB II - PENETAPAN LOKASI PARKIR ZONA
Pasal 4
- (1) Atas pelayanan parkir di lokasi parkir zona dapat dipungut retribusi sesuai dengan tarif retribusi parkir zona yang berlaku di Daerah.
- (2) Pemungutan retribusi parkir zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.
- (3) Pemungutan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menggunakan alat parkir meter dan/atau sejenisnya.
BAB II - PENETAPAN LOKASI PARKIR ZONA
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk Bank Umum sebagai tempat pembayaran retribusi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir zona melalui sistem elektronik.
- (2) Bank Umum yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjumlah lebih dari 1 (satu).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
BAB III - PETUGAS PARKIR
Pasal 6
Petugas parkir yang bertugas pada lokasi parkir zona yang menggunakan alat parkir meter dan/atau sejenisnya diberikan honorarium sebesar upah minimum yang berlaku di Daerah
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 6 Pebruari 2017

Penandatangan: WALIKOTA SURABAYA

Verifikasi: ttd. TRI RISMAHARINI

Penetapan: Diundangkan di Surabaya pada tanggal 6 Pebruari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA , ttd. ## HENDRO GUNAWAN BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 3