PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA Nomor TAHUN Tahun 2012 tentang TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA BUPATI MINAHASA UTARA - a bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha pariwisata; ditetapkan ketentuan tentang tata cara pendaftaran usaha pariwisata; perlu - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI MINAHASA UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR TAHUN 2012 20
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA
BUPATI MINAHASA UTARA
- a bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha pariwisata; ditetapkan ketentuan tentang tata cara pendaftaran usaha pariwisata; perlu
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara.
- 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
- 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor
- 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Jasa Pariwisata;
- 8 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.8GIHK.501/MKPI2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
- 9 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87IHK.501/MKPI2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88IHK.501/MKPI2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
- 11 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Jasa Transportasi Wisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.SOIHK.501/MKPI2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
- 13 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.9I/HK.501/MKPI2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKPI2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan; Perjalanan Insentif, Konfrensi dan Pameran;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKPI2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan
Menetapkan
- 17 . Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKPI2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96IHK.501/MKPI2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Usaha Wisata Tirta;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97IHK.501/MKPI2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA.
BAB KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
2. 1 Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. 5 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara;
5. 4 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara yang selanjutnya disebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
6. 6 Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok tertentu untuk tujuan rekreasi; pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu;
7. 7 Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
8. 9 Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yangon
9. 8 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha; Pemerintah; dan Pemerintah Daerah;
muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat; sesama wisatawan; Pemerintah; Pemerintah Daerah; dan pengusaha;
10. Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan; keindahan; dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam; budaya; dan hasil buatan manusia yøng menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan; Daya
2. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata; fasilitas umum; fasilitas pariwisata; aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang danlatau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
14. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman kedalam Daftar Usaha Pariwisata;
15. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang yang berisi hal-hal yang menuntut peraturan ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata;
16. Tanda caftar usaha pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha pariwisata telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata;
8. 17 . Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperolah keuntungan danlatau laba;
18. Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata;
19. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan danlatau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan
11. seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan;
21. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan; makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum; yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan hotel.
TUJUAN
BAB II - TUJUAN
Pasal 2
Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk
- 1 Menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan;
- 2 Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.
TEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB
BAB III - TEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3
Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Kepala Dinas.
BAB III - TEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4
- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh usaha dalam bidang usaha pariwisata;
- (2) Usaha pariwisata meliputi usaha
3. a Usaha jasa pariwisata
4. b Usaha penyediaan akomodasi
5. C Usaha jasa makanan dan minuman
6. d Usaha Kawasan pariwisata
7. e Usaha jasa transportasi wisata
8. f Usaha daya tarik wisata
9. 9 Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
10. h Usaha jasa pramuwisata
11. 1 Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan; perjalanan; insentif, konfrensi dan pameran
12. Usaha jasa informasi pariwisata
0
0
- k Usaha wisata tirta
- [ Usaha Spa
BAB III - TEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5
- 1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap suatu usaha pariwisata pada setiap lokasi;
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
BAB III - TEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6
Pengusaha usaha pariwisata berbentuk badan usaha atau perorangan.
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 7
Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup
- 1 . Permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- 2 Pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- 3 Pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- 4 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- 5 Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 8
Pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.
Bagian Kedua Pendaftaran Usaha Pariwisata
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 9
- Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha;
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen
- a Fotokopi akta pendirian badan usaha, beserta perubahannya apabila ada dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi usaha perorangan;
- b Fotokopi bukti hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan ~
€
- C Fotokopi izin teknis berupa Izin Mendirikan Bangunan; Surat Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan; Tanda Daftar Perusahaan dan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; hidup
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta. pada ayat
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 10
Kepala Dinas memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.
Bagian Ketiga Pemeriksaan Berkas Permohonan
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 11
- 1) Kepala Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan; kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 12
Kepala Dinas mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap,benar dan absah.
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 13
Daftar Usatia Pariwisata berisi
- 1 Nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- 2 Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- 3 Nama pengusaha;
- 4 Alamat pengusaha;
- 5 Nama pengurus badan usaha (khusus badan usaha);
- 6 Nama usaha;
- 7 Lokasi usaha;
- 8 Alamat kantor usaha;
- 9 Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada;
10. Nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan yang dimiliki oleh pengusaha; hidup
- 11 . Keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan ayat (1) sampai dengan eyat (10) dan
12. Keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata; pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata danlatau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 14
Daftar usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis
C
Bagian Kelima
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 15
Kepala Dinas
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 16
Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi
- 1 Nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- 3 Nama pengusaha;
- 4 Alamat pengusaha;
- 5 Nama pengurus badan usaha;
- 6 Nama usaha;
- 7 Lokasi usaha;
- 8 Alamat kantor usaha;
- 9 Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada;
10. Nama dan nomor izin teknis; izin operasional serta nama dan nomor dokumen lingkungan yang dimiliki pengusaha; hidup
11. Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
12. Tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha pariwisata.
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 17
Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
Bagian Keenam Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 18
- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas permohonan pemuktakhiran Daftar Usaha pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah; benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Kepala Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan; kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Apabila ## BAB V
PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN
Bagian Kesatu Pembekuan Sementara
- 1) Kepala Dinas membekukan sementara tanda daftar usaha Pariwisata apabila pengusaha
2. a Terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha danlatau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan; atau
3. b Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Pariwisata kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 19
2. a Terbebas dari pembatasan kegiatan usaha danlatau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a; atau
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 20
- 1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah
2. a Terbebas dari pembatasan kegiatan usaha danlatau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a; atau
3. b Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usatia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b\_
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali kegiatan usaha pariwisata disertai
5. a Dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha danlatau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a; atau
6. b Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat
€
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah; benar, dan sesuai dengan fakta.
- (4) Kepala Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan; kebenaran; dan keabsahan permononan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang:
- (5) Apabila
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 21
- 1) Kepala Dinas membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha
- a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. b Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terusmenerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
4. C Membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 22
- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Pengusaha wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas.
BAB VII - PENDANAAN
Pasal 23
usaha pariwisata dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
- Pendanaan pelaksanaan pendaftaran pengawasan Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Utara
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 24
- 1) Kepala Dinas melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pada
3. a Nama usaha;
4. b Lokasi; Iu
- C. Jumlah;
6. d Perubahan jumlah kawasan pariwisata apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
7. e
PENJELASAN
Pembukaan
tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud huruf d khusus dalam hal terjadi pengurangan. pada
## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF
##
PENJELASAN
Pasal 25
- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dikenai teguran tertulis pertama; - (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama; pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua; - (3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis ketiga; pasal - 4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga; pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara. ## BAB X KETENTUAN PERALIHAN
PENJELASAN
Pasal 26
- 1) Izin Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, untuk sementara diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; - (2) Pengusaha yang memiliki Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan Daftar Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan: @ ## KETENTUAN PENUTUP
PENJELASAN
Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:. Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. \_ Ditetapkan di Airmadidi Pada tanggal Juni 2012 BUPATI MINAHASA SOMPIE F.SINGAL Diundangkan di Airmadidi Pada tanggal Oum SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA Drs. JOHANNES A. RUMAMBI PEMBINA UTAMA MUDA NIP . 19541110 197603 1 011 BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2012 NOMOR