PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 8 Tahun 2017 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA (berlaku 20 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
:a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Daerah adalah pemerintah kabupaten Balangan.
- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
- 3 Bupati adalah Bupati Balangan.
- Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- 5 Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan; kepentingan masyarakat setempat ## BAB II STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan Desa dan dibantu oleh perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa terdiri dari
4. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana teknis;
- C. Pelaksana kewilayahan.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.
Bagian Kesatu Kepala Desa
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjukpetunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut
3. menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan; penetapan peraturan di Desa, pembinaan Masalah Pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat; administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
- b. melaksankan pembangunan; seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan\_
- C. pembinaan kemasyarakatan; seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan\_
- d. pemberdayaaan masyarakat;, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
2. e menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang:
4. a memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. b mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- d. menetapkan peraturan desa;
7. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
8. e menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
9. f membina kehidupan masyarakat desa;
10. g membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
11. mengembangkan sumber pendapatan desa;
12. h membina dan meningkatkan prekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
14. k
1. memanfaatkan teknologi tepat guna;
16. m mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
17. n mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
18. 0 melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berkewajiban:
20. a meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
21. b memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
22. c melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien; bersih, serta bebas dari kolusi; korupsi; dan nepotisme;
23. d menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
24. e menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
25. f mengelola keuangan dan aset desa;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- h. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
28. 1 mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- j. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- k memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- mengembangkan potensi sumber alam dan melestarikan lingkungan dan daya hidup;
- m. memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- n melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Bagian Kedua Sekretariat Desa
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Sekretariat desa dipimpin sekretaris Desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunya fungsi
3. melaksankan urusan ketatausahaan seperti tat naskah, adminstrasi
4. b melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset; inventarisasi; perjalanan Dinas, dan pelayanan Umum;
5. C melaksankan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD; dan lembaga pemerintah Desa lainnya;
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan Laporan;
7. e melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
- (1) Sekretaris desa dibantu oleh kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepad asekretaris Desa.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada (2) terdiri dari : ayat
4. a Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;
- b. Kepala Urusan Keuangan.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan Kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, pelayanan umum, mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rancangan RPJMDesa, Rancangan RKPDesa dan Rancangan APBDesa. Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan Laporan. Dan melaksankan urusan lain yang diberikan Sekretaris Desa.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9
Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya. Dan melaksankan urusan lain yang diberikan Sekretaris Desa.
Bagian Pelaksana Teknis Ketiga
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
- (1) Pelaksana tekhnis dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Desa.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
4. Kepala Seksi Pemerintahan;
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan; menyusun rencana regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan; pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat; kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12
Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan; pembanguna bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, serta melaksankan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Masyarakat; meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, hidup,
Keagamaan, dan ketenagakerjaan.
Bagian Kempat Pelaksana Kewilayahan
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13
- (1) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Wilayah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala wilayah berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas wilayahnya.
- (3) Untuk melaksankan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) kepala wilayah memiliki fungsi
4. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan Masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- C. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungnnya;
8. e dalam melaksanakan tugasnya kepala wilayah berkedudukan dibawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada kepala Desa.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 14
Dalam melaksankan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 15
Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin pada tanggal 20 Januari 2017


Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN HUKUM


Diundangkan di Paringin pada tanggal 20 Januari 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA