PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 07 Tahun 2012 tentang STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku 1 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan antara lain analisis standar belanja, yaitu untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan
* dalam suatu kegiatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
r
n
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Udang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 / PMK.02 / 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
12. n
r
Menetapkan:
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang;
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
r
- Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 8. ,
- Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan [ input) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang / jasa. 9.
- Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. 10 .
- Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut standar Biaya Umum, adalah berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan. 11.
- Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghitung biaya komponen masukan kegiatan. 12 .
- Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 13. P
- Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang / jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 14.
- Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan. 15.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :
- a. Rincian harga / tarif / indeks per jenis belanja sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I; dan
- b. Penjelasan maksud dan ketentuan jenis belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

## BAB II

## STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2012

## Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimakasud dalam pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD berbasis kinerja tahun anggaran 2012.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berfungsi sebagai batas tertinggi belanja dalam rangka pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

O


## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012. apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

2012 .

Diundangkan di Kotapinang pada tanggal 2012 . 2


-


BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2012 NOMOR

NOMOR

:

TAHUN

2012.

TANGGAL

:

9

-

2012.

## STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2012

r \

| No. | URAIAN | SATUAN | HARGA | KETERANGAN |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN | | | |
| | PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN a. Nilai pagu dana s / d Rp . 100 juta b . Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd . Rp . 250 juta 1.1 . | OB | 360.000 450.000 | |
| | Nilai pagu pengadaan s / d Rp. 100 juta . Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 100 juta sd . c . Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 250 juta sd . Rp d . Nilai pagu pengadaan diatas Rp . . | OB OB OB | 300.000 | 725.000 |
| 1.4 . | c . Nilai pagu dana diatas Rp . 250 juta sd . Rp . 500 juta a . Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan . STAF PENGELOLA a . Staf Pengelola | OB OB | 350.000 | 550.000 |
| | d . Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd . Rp . 1 miliar | | 600.000 | |
| | e . Nilai pagu dana diatas Rp . 1 miliar sd . Rp . 2,5 miliar | OB | 800.000 | |
| | f . Nilai pagu dana diatas Rp . 2.5 miliar sd . Rp . 5 miliar | OB | | 850.000 |
| | g . Nilai pagu dana diatas Rp . 5 miliar | OB | 900.000 | |
| 1.2 . 1.3 . | PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN | OB | 400.000 | |
| | PENANGGUNG JAWAB PENGADAAN BARANG/JASA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. b | OB | | |
| 2 . | Rp . 250 juta . | OB | 100.000 | |
| 2.1 . | 500 juta 500 juta sd Rp . 1 miliar e . Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 1 miliar sd . Rp . 2,5 miliar f . Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 2.5 miliar sd . Rp . 5 miliar g . Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 5 miliar sd . Rp . 10 miliar h . Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 10 miliar sd . Rp . 25 miliar i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 25 miliar sd . Rp. 50 miliar PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA a . Pejabat pengadaan barang dan | OB OB OB OB OB OB OB | 300.000 360.000 420.000 480.000 605.000 665.000 | 905.000 965.000 |
| 2.2 . | jasa PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) a . Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 50 juta sd . Rp . 100 juta b . Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 100 juta sd . Rp . 250 juta c . Nilai pagu pengadaan pengadaan sampai dengan Rp 100 juta . Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 100 juta sd . Rp . . Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 250 juta sd . Rp. . Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 500 juta sd . Rp. 1 . Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 1miliar sd . Rp . Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 2,5 miliar sd . Rp . | OB OP OP OP OP OP | 365.000 545.000 655.000 805.000 1.020.000 | |
| 2.3 | Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 500 juta sd . Rp. 1 miliar f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd . Rp. 2,5 Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 2,5 miliar sd . Rp . 5 | OP | 570.000 730.000 | |
| 2.4 | | OP OP | | |
| | | OP | | |
| 2.5 . | g. | | | |
| | Nilai pagu pengadaan s . d Rp 50 juta b . Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 50 juta sd . Rp. 100 juta c . Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 100 juta sd . Rp. 250 juta d . Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 250 juta sd . Rp . 500 juta e . | OP OP | | |
| | diatas Rp . 250 juta sd . Rp . 500 juta d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 500 juta sd . Rp . 1 miliar e . Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 2.5 miliar sd . Rp . 5 miliar g . Nilai pagu pengadaan diatas Rp . 5 miliar sd . Rp. 10 miliar PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) | OP OP OP | | |
| | | OP | | |
| | miliar miliar | | | |
| | | | 260.000 260.000 365.000 475.000 | |
| | a . Nilai pagu . b 250 juta c 500 | | 1.170 . 000 1.315 . 000 | |
| | | | 310.000 | |
| | | | 435.000 | |
| . | | | | 685.000 |
| | PANITIA | OP OP OP | | 560.000 |
| | juta d miliar e 2,5 miliar f . 5 miliar PENGADAAN JASA | | 995.000 | |
| | PANITIA (JASA KONSULTANSI / JASA LAINNYA) a. | | 870.000 | |
| | . | | | |
| | | OP | | |
| | | | 835.000 | |

I

r *

| URAIAN | SATUAN | HARGA | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 3 | | | |
| 3.1 . Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa | OB | 250.000 | |
| Pantia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang 3.2 . | | | |
| / Jasa a. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan s . d . Rp . lOOjuta | OP | 250.000 | |
| b . Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 100 juta sd . Rp. 250 | OP | 300.000 | |
| juta c . Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta | OP | 450.000 | |
| d . Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 500 juta sd . Rp. 1 miliar | OP | 500.000 | |
| e . Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp . 1 miliar sd. Rp . 2,5 miliar | OP | 600.000 | |
| f. Nilai pagu pekeijaan / pengadaan diatas Rp . 2,5 miliar sd. Rp.5 miliar | OP | 700.000 | |
| g . Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd . Rp. 10 miliar | OP | 800.000 | |
| Tim Pengawas Lapangan / Pengawas Proyek 3.3. | | | |
| a. Pengawas Lapangan (PNS) | OB | 500.000 | |
| b . Petugas Laboratorium . (PNS) | OB | 500.000 | |
| c . Asisten Pengawas (PNS) | OB | 400.000 | |
| d . Pembantu Pengawas ( Non PNS ) | OB | | |
| | | 350.000 | |
| HONORARIUM NON PNS / PEGAWAI TIDAK TETAP | | | |
| 4.1 Honorarium Non PNS/ Pegawai Tidak Tetap 1 Tenaga Guru SMA / SMK | O / JP | 45.000 | |
| 2 Tenaga Guru SMP | O / JP | 35.000 | |
| 3 Tenaga Guru SD / TK | OB | 800.000 | |
| 4 Tenaga Para Medis (Perawat / Bidan / Apoteker) | OB | 1.050 . 000 | |
| 5 Tenaga Medis (Dokter) | OB | 2.500 . 000 | |
| 6 Dokter Spesialis | OB | 20.000 . 000 | |
| 7 Tenaga Administrasi | OB | 1.050 . 000 | |
| 8 Operator Komputer | OB | 1.050.000 | |
| 9 Operator Komputer aplikasi SIAK / SIMDA / GAJI / LPSE | OB | 1.050 . 000 | |
| 10 Pasukan Satuan Polisi Pamong Praja | OB | 1.050.000 | |
| 11 Anggota Linmas / Penanggulangan Bencana | OB | 1.050 . 000 | |
| 12 Danru Linmas Penanggulangan Bencana | | . | |
| / 13 Petugas Pajak | OB | 1.050 000 . | |
| Pemungut 14 Petugas Jaga Malam | OB | 1.050 000 1.050 . | |
| 15 Petugas Kebersihan | OB OB | 000 1.050.000 | |
| 16 Supir Bupati / Wakil Bupati DPRD | OB | | |
| / Ketua 17 Supir Eselon II / Wakil Ketua DPRD | | 1.250.000 | |
| 18 Supir Truk / Alat Berat | OB | 1.050.000 | |
| | OB | 1.050 . 000 | |
| 19 Supir Pemadam Kebakaran | OB | 1.050.000 | |
| 20 Supir Ambulance 21 Supir | OB | 1.050.000 | |
| Mobil Laboratorium / Perpustakaan Keliling . 22 | OB | 1.050.000 | |
| Supir Truk Sampah. | OH | 55.000 | |
| 23 Kemet Truk Sampah . 24 Petugas | OH | 45.000 | |
| Pengutip sampah / Petugas Kebersihan Jalan / 25 Supir Becko Loader | Pasar . OH | 40.000 | |
| 26 Kernet Becko Loader | OB | 1.050 . 000 | |
| 27 Ajudan Bupati / Wakil Bupati | OH OB | 150.000 2.000 . 000 | |
| 4.2 Honorarium Non PNS/Pegawai Tidak Tetap (dalam pelaksanaan | | | |
| 4.2.1. Pegawai Tidak Tetap dari Provinsi. 1 Dokter Spesialis Anak | OK | 6.000 . 000 | |
| 2 Dokter Spesialis Penyakit Dalam | OK | 6.000.000 | |
| 3 Dokter Spesialis Bedah | OK | 6.000. 000 | |
| 4 Dokter Spesialis Kandungan | OK | 6.000 . 000 | |
| 5 Dokter Spesialis Mata | OK | 6.000 . 000 | |
| 6 Dokter Spesialis THT | OK | 6.000.000 | |
| 7 Dokter Spesialis Kulit | OK | 6.000 . 000 | |
| 8 Dokter Spesialis Psikiater 9 Anestesi | OK | 6.000 . 000 | |
| 4.2.2. Pegawai Tidak Tetap dari Luar Kabupaten. | | | |
| 1 Dokter Spesialis Anak | OH | 1.000.000 | |
| 2 Dokter Spesialis Penyakit Dalam | OH | 1.000 . 000 | |
| 3 Dokter Spesialis Bedah | OH | 1.000 . 000 | |
| 4 Dokter Spesialis Kandungan | | | |
| 5 Dokter Spesialis Mata | OH OH | 1.000 . 000 1.000 .000 | |

I

r '

| No. | | URAIAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 6 Dokter Spesialis THT | OH | 1.000 .000 | |
| | 7 Dokter Spesialis Kulit | OH | 1.000.000 | |
| | 8 Dokter Spesialis Psikiater | OH | 1.000.000 | |
| | 9 Anestesi | OH | 1.000 . 000 | |
| | 4.2.3. Pegawai Tidak Tetap dari Dalam Daerah. | | | |
| | 1 Petugas Kebersihan | OH | 50.000 | |
| | 2 Petugas Jaga Malam | OH | 50.000 | |
| 5 | NARASUMBER/TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR DALAM RANGKA SEMINAR/ RAKOR/ PELATIHAN/ BINTEK/SOSIALISASI, DLL. 5.1 . dalam Kabupaten | | | |
| | Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur a . Bupati / Wakil Bupati | OH | 1.500.000 | |
| | b. Eselon II | OH | 1.000.000 | |
| | c. Eselon III / Gol . IV | OH | 700.000 | |
| | d . Praktisi / Instruktur | OH | 500.000 | |
| | 5.2 . Narasumber Tenaga Ahli Instruktur a. | dalam Provinsi | | |
| | / / PNS dan Non PNS | OH | 1.750 . 000 | |
| | 5.3. Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur a . PNS dan Non PNS | Luar Provinsi OH | 7.500.000 | |
| | 5.4. Narasumber / Instruktur Pelatihan | Keterampilan | | |
| | a. Instruktur Dalam Kabupaten b. | OH | 400.000 | |
| 6 | TIM PELAKSANA KEGIATAN | | | |
| | 6.1 . Tim Anggaran Pemerintah Daerah a. | (TAPD) . OB | 2.500 . 000 | |
| | Pengarah b . Ketua | OB | 2.000 . 000 | |
| | c. Wakil Ketua | OB | 1.700 . 000 1.600.000 | |
| | d . Sekretaris e. Wakil Sekretaris | OB | 1.500.000 | |
| | | OB | | |
| | f . Anggota | OB | 1.200.000 | |
| | Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Bupati dengan | | | |
| | 6.2. Cakupan | | | |
| | Kegiatan Lintas SKPD | | | |
| | a. Pengarah | OB | 1.500.000 | |
| | Penanggung jawab | OB | 1.200.000 | |
| | b. c. Ketua | OB | 1.000.000 | |
| | d. Wakil Ketua . | OB | 750.000 | |
| | e Sekretaris | OB | 600.000 | |
| | f . Anggota | OB | 450.000 | |
| ' | 6.3 . Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Bupati dan Cakupan Kegiatan Lintas SKPD (lama kegiatan minimal 2 hari) | | | |
| | a. Ketua . | OK | 500.000 | |
| | . b Wakil Ketua. | OK | 400.000 | |
| | c. Sekretaris . | OK | 350.000 | |
| | d. Anggota. | | | |
| | 4 Yang | OK | 250.000 | |
| | 5 Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Kepala SKPD (lama minimal 1 bulan) | | | |
| | Pelaksanaan Kegiatan a. Ketua. | OB | 1.000.000 | |
| | b. Wakil Ketua. | OB | 800.000 | |
| | c. Sekretaris . . | OB | 750.000 | |
| | d. Anggota | OB | 500.000 | |
| | 6.5 . Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Kepala SKPD (Lama Pekexjaan Minimal 2 Hari) | | | |
| | Pelaksanaan a . Ketua . | OK | 400.000 | |
| | b. Wakil Ketua . | | 350.000 OK | |
| | c. Sekretaris. . . | OK | 250.000 | |
| | TIM PELAKSANA LAPANGAN. | | | |
| | | | 500.000 | |
| | Ketua | | | |
| | c. Sekretaris Anggota | OK | 350.000 | |
| | d. | OK | 300.000 | |
| 7 | Wakil Ketua | | | |
| | a. | OK | | |
| | b. | OK | 400.000 | |

r

(

| No . | | SATUAN URAIAN | HARGA | KETERANGAN |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | SATUAN BIAYA KONSULTAN HUKUM 8.1 . Konsultan Hukum Tingkat MA | O/ P | 30.000 . 000 | |
| | 8.2 . Konsultan Hukum Tingkat Pengadilan Tinggi | O / P | 35.000 . 000 | |
| | / PTTUN 8.3 . Konsultan Hukum Tingkat Pengadilan Negeri / PNTUN | O/ P | 40.000 . 000 | |
| 9 | HONORARIUM PENELITI / PENDATA | | 5.000 | |
| | 9.1 . Sampel Penyakit Menular . Petugas Pendata | Ssp | 2.000 | |
| 10 | 9.1 HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE | Objek | | |
| | 10.1 . Web Admin 10.2 . Operator Admin | OB OB | 500.000 | |
| 11 | HONORARIUM TIM PENGELOLA SIMDA | | | |
| | | | 350.000 | |
| | UJIAN | | | |
| 12 | 11.1 . Administrator SIMDA | OB | 1.500 .000 | |
| | 11.2 . Supervisor SIMDA | OB | 1.000 . 000 | |
| | PENYELENGGARAAN . | | | |
| | 12.1 . Setingkat Pendidikan Dasar . a. Penyusunan Pembuatan Bahan Ujian | . Naskah / P | 50.000 | |
| | / b . Pemeriksaan Hasil Ujian | S / M Ujian | 1.200 | |
| | c. Pengawas Ujian . | OH | 50.000 | |
| | 12.2 . Setingkat Pedidikan Menengah . | | | |
| | a. Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian | . Naskah / P | 65.000 | |
| | b . Pemeriksaan Hasil Ujian | S / M Ujian | 1.200 | |
| | c. Pengawas Ujian . | OH | 50.000 | |
| | 12.3 . Setingkat Pedidikan Atas . | | | |
| | a . Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian | . Naskah / P | 75.000 | |
| | b . Pemeriksaan Hasil Ujian | S / M Ujian | 1.200 | |
| | c . Pengawas Ujian . | OH | 50.000 | |
| | 12.4 . Pedidikan dan Pelatihan Pegawai | | | |
| | . a. Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian . | Naskah / P | 100.000 | |
| | b . Pemeriksaan Hasil Ujian | S /M Ujian | 1.200 | |
| | c . Pengawas Ujian . | OH | 100.000 | |
| | 12.5 . Pedidikan dan Pelatihan | | | |
| | Masyarakat . a. Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian . | Naskah / P | 100.000 | |
| | b . Pemeriksaan Hasil Ujian | Org /M | 1.500 | |
| | c . Pengawas Ujian . | OH | 100.000 | |
| | 12.6 . Pengawas Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil | OH | 100.000 | |
| 13 | SATUAN BIAYA PENGELOLAAN BUKU PERPUSTAKAAN | | | |
| | 13.1 Satuan Biaya Pengelolaan Buku Perpustakaan | | | |
| | 1 Klasifikasi | Eks | 200 | |
| | 2 Katalogisasi | Eks | 200 | |
| | 3 Labeling buku | Eks | 200 | |
| | 4 Mengkantong buku | Eks | 200 | |
| | 5 Verifikasi | Eks | 200 | |
| | 6 Menyampul Buku 7 Stempel dan | Eks | 200 | |
| | menerima buku masuk 8 Koordinator pengelolaan dan penataan buku | Eks | 200 | |
| | 9 Pemeriksa dan klasifikasi dan deskripsi | Eks Eks | 200 200 | |
| 14 | SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN BELANJA MAKAN LEMBUR | | | |
| | 14.1 . UANG LEMBUR ( pada hari keija / maks 3 jam sehari ) . a. Golongan IV | OJ | 13.000 | |
| | b . Golongan III | OJ | 11.000 | |
| | c. Golongan II | OJ | 9.000 | |
| | d . Golongan I / Non PNS | OJ | 7.000 | |
| | 14.2 . UANG LEMBUR ( diluar hari kerja normal / Maks 6 jam sehari ) a. | . | | |
| | Golongan IV . | OJ | 18.000 | |
| | b Golongan III | OJ | 16.000 | |
| | c. Golongan II | OJ | 14.000 | |
| | d . Golongan I / Non PNS | OJ | 12.000 | |

(

| No . | | SATUAN | HARGA | KETERANGAN |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | URAIAN 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 14.2 . BELANJA MAKAN LEMBUR. a. Belanja . | Ok | 17.500 | |
| | Makan (Minimal 6 jam keija secara terus menerus) b . Belanja Snack (Minimal 3 jam keija secara terus menerus). | Ok | 7.500 | |
| 15 | SEWA RUANGAN/TEMPAT . | | | |
| | 15.1 . Sewa Ruang Pertemuan (Dalam Kabupaten) | Ruang | 2.500 . 000 | menyesuaikan |
| | 15.2 . Sewa Penginapan / Kamar (Dalam Kabupaten) | Kmr | 250.000 | menyesuaikan |
| | 15.3 . Tempat Pameran dalam Provinsi | Stand | 25.000 . 000 | menyesuaikan |
| | 15.4 . Tempat Pameran Luar Provinsi | Stand | 50.000.000 | menyesuaikan |
| 16 | MAKAN DAN MINUM RAPAT . | | | |
| | 16.1 . Makan Rapat / Sosialisasi / Bintek / Pelatihan, dll | OK | 17.500 | |
| | . 16.2 . Snack Rapat / Sosialisasi / Bintek / Pelatihan, dll . | OK | 7.500 | |
| 17 | SATUAN BIAYA MAKAN PASUKAN DAN PASIEN . | | | |
| | RAWAT INAP 17.1 . Makan Anggota Pasukan Linmas dan Pemadam Kebakaran | OH | 30.000 | |
| | 17.2 . Makan Pasien Rumah Sakit / Puskesmas Rawat Inap | OH | 20.000 | |
| 18 | DIKLAT PIMPINAN . | | | |
| | 18.1 Diklat Pimpinan Struktural : 18.1 . 1 . Diklat Pimpinan Tk. II (Lama | Peserta | 25.000.000 | Menyesuaikan |
| | Diklat 10 minggu). 18.1 . 2 . Diklat Pimpinan Tk. Ill (Lama Diklat 7 minggu) . | Peserta | 16.000.000 | Menyesuaikan |
| | 18.1 . 3 . Diklat Pimpinan TK. IV (Lama Diklat 6 minggu) . | Peserta | 10.000.000 | Menyesuaikan |
| | 18.2 . Diklat Pimpinan / Pejabat Negara | | | |
| | : 18.2 . 1 . Diklat Pimpinan Pejabat Negara | Peserta | 50.000 . 000 | Menyesuaikan |
| 19 | TEKNIS/FUNGSIONAL | | | |
| | 19.1 . Uang Kontribusi Diklat Teknis / Fungsional Dalam Provinsi . 19.2 . Uang Kontribusi Diklat Teknis / Fungsional Luar Provinsi . | Peserta Peserta | 3.500 . 000 5.000 . 000 | Menyesuaikan Menyesuaikan |
| 20 | LATIHAN PRAJABATAN | | | |
| | a. CPNS Reguler | Peserta | 4.000.000 | Menyesuaikan |
| | 20.1. Golongan III . | | | |
| | b . CPNS Eks Honorer . | | | |
| 20.2 | . Golongan I & II . | Peserta | 4.000 . 000 | Menyesuaikan |
| | a. CPNS Reguler | Peserta | 3.500 . 000 | Menyesuaikan |
| | b . CPNS Eks Honorer . | Peserta | 3.500 .000 | Menyesuaikan |
| 21 | DIKLAT FORMAL KEDINASAN | | | |
| | Uang Harian Diklat Formal / Funsional | OH | 100.000 | |
| | / FUNGSIONAL 21.1 | | | |
| | Kedinasan ( maks 30 hari) 21.2 Uang Harian | | | |
| | Diklat Formal / Funsional Kedinasan ( diatas 30 hari) 21.3 Uang Kontrubisi Diklat Formal Kedinasan / Fungsional Auditor | OH Peserta | 50.000 10.000 . 000 | Menyesuaikan |
| | 21.4 Uang Kontrubisi Diklat Formal Kedinasan / Fungsional PPNS PK 21.5 Uang Kontrubisi Diklat Formal Kedinasan / Fungsional Penera Alat | Peserta | 25.000 . 000 | Menyesuaikan |
| 22 | TUNJANGAN TUGAS BELAJAR/BEASISWA PROGRAM NON | | | |
| | Beasiswa Tugas Belajar | OT | | |
| | GELAR/GELAR DALAM NEGERI . 22.1. | | | |
| | a . STPDN / IIP | | 20.000.000 | |
| | b . PTN Lainnya c. . | OT | 40.000 . 000 | |
| | S2 d . S3 . | OT | 60.000 . 000 | |
| 23 | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASINAL KENDERAAN DINAS | | | |
| 23.1 | . Satuan Biaya Operasional Kenderaan Dinas : a . Mobil Dinas Bupati / Ketua DPRD. | Ltr / Hr | 20 | HET |
| | b . Mobil Dinas Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD. c . Mobil Dinas . | Ltr / Hr | 15 | HET |
| | Eselon II dan III d . Mobil Dinas Pool Kantor. | Ltr / Hr Ltr / Hr | 8 8 | HET HET |
| | e . Ambulance. f . Truk Pengangkut Sampah. g . Mobil Pemadam Kebakaran (operasional | Ltr / Hr Ltr / Hr | 8 30 | HET HET |

(

(

| No. | | URAIAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | h. Mobil Pemadam Kebakaran (dalam penanggulangan bencana) | Ltr / Keg | 100 | menyesuaikan |
| | i. Alat -Alat Berat. | Ltr / Hr | 30 | menyesuaikan |
| | . Kenderaan Dinas Operasional Sepeda Motor. | | | |
| | j | Ltr / Hr | 2 | HET |
| | 23.2 . Satuan Biaya Service / Kenderaan Dinas : | | | |
| | a. Mobil Dinas Bupati / Ketua DPRD. | Unit / Thn | 12.000.000 | |
| | b. Mobil Dinas Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD . | Unit / Thn | 9.000 . 000 | |
| | c . Mobil Dinas Eselon II dan III | Unit / Thn | 7.020 . 000 | |
| | d . Mobil Dinas Pool Kantor . | Unit /Thn | 4.800 .000 | |
| | e . Ambulance . | Unit /Thn | 4.800 .000 | |
| | f. Truk Pengangkut Sampah. | Unit / Thn | 9.000 .000 | |
| | g. Mobil Pemadam Kebakaran. | Unit / Thn | 6.000.000 | |
| | h. Alat - Alat Berat. | Unit / Thn | 6.000 . 000 | |
| | i . Kenderaan Dinas Operasional Sepeda Motor. | Unit /Thn | 780.000 | |
| | 23.3. Satuan Biaya Penggantian Suku Cadang / Kenderaan Dinas | | | |
| | a. Mobil Dinas Bupati / Ketua DPRD. | Unit / Thn | 15.000.000 | |
| | b. Mobil Dinas Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD . | Unit /Thn | 10.000.000 | |
| | Mobil Dinas Eselon II dan III c. | Unit / Thn | 9.000 .000 | |
| | d. Mobil Dinas Pool Kantor. | Unit /Thn | 7.000.000 | |
| | e. Ambulance. | Unit / Thn | 7.000.000 | |
| | . Truk | Unit Thn | | |
| | f Pengangkut Sampah. | / | 10.000.000 | |
| | g. Mobil Pemadam Kebakaran. h. | Unit /Thn | 8.000 . 000 | |
| | Alat-Alat Berat . | Unit /Thn | 8.000 . 000 | |
| | i . Kenderaan Dinas Operasional Sepeda Motor . | Unit /Thn | 1.000.000 | |
| 24 | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR | | | |
| | 24.1. Pemeliharaan Komputer P / C . | Unit /Thn | 300.000 | |
| | 24.2 . Pemeliharaan Komputer Note Book . | Unit /Thn | 300.000 | |
| | 24.3 . Pemeliharaan Mesin Tik | Unit / Thn | 250.000 | |
| 25 | SATUAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN | | | |
| | PERLENGKAPAN KANTOR | | | |
| | 25.1. Satuan Biaya Operasional Perlengkapan Kantor | | | |
| | a. Bahan Bakar Mesin Genset Kapasitas s. d 5 KW | Tahun | 2.430.000 | |
| | b Bahan Bakar Mesin Genset Kapasitas diatas 5 KW | Tahun | 3.510 . 000 | |
| | 25.2 . Satuan Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor | | | |
| | a . Pemeliharaan AC | Unit /Thn | 365.000 | |
| | b . Pemeliharaan Mesin Perporasi | Unit /Thn | 300.000 | |
| | c . Pemeliharaan Mesin Genset Kapasitas s / d 5 KW | Unit / Thn | 2.250 . 000 | |
| | d. Pemeliharaan Mesin Genset diatas 5 KW | Unit /Thn | 4.500 . 000 | |
| | 25.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor | | | |
| | a. Pemeliharaan Komputer | Unit /Thn | 350.000 | |
| | b. Pemeliharaan Mesin Tik | Unit / Thn | 150.000 | |
| | c. Pemeliharaan Note Book | Unit /Thn | 500.000 | |
| | d . Pemeliharaan Mesin Printer Injeck Printer Laser | Unit /Thn | 150.000 | |
| | d . Pemeliharaan Mesin Jet | Unit /Thn | 250.000 | |
| 26 | SATUAN BIAYA PENYEDIAAN DINAS/KERJA | | | |
| | 26.1 . Pakaian Dinas / Kerja KDH. dan WKDH. | | | |
| | a. Fulldress b . Jas | Stel | 3.000.000 | |
| | Mini | Stel | 3.000.000 | |
| | c. Pakaian Dinas Harian (PDH) d. Dinas | Stel | 1.500.000 | |
| | Pakaian Upacara (PDU) Hansip | Stel | 4.000.000 | |
| | e. . | Stel | 1.500 . 000 | |
| | f Pramuka | Stel | 1.000 . 000 | |
| | 26.2. Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD | | | |
| | a. Pakaian Sipil Harian (PSH) (Sudah termasuk atribut dan | | | |
| | kelengkapannya) b . Pakaian Sipil | Org / Stell | 2.275.000 | |
| | Resmi (PSR) c. Pakaian Kerja Lapangan | Org / Stell | 1.950 . 000 | |
| | (PKL) | Org / Stell | 1.875 . 000 | |


o

| No. | URAIAN | SATUAN | HARGA | KETERANGAN |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 26.3 . Pakaian Dinas / Keija PNS a . Pakaian Dinas Harian (PDH) b . Pakaian Olah Raga c. Batik Tradisional 26.4 . Pakaian Anggota Linmas / Satpol PP / PBD (Sudah termasuk perlengkapannya : Sepatu, Baju PDL, Kopel, Ikat Pinggang, Tali Kurt, Pluit, Kaos Kaki, Topi dan Atribut Lainnya) . SATUAN BIAYA PERENCANAAN TEKHNIS 27.1 . Perencanaan / Perancangan a . Nilai Fisik s . d Rp . 1 Milyar b . Nilai Fisik lebih dari Rp . 1 Milyar | Org / Stell Org / Stell Org / Stell Org / Stell Pkt Pkt | 400.000 250.000 250.000 750.000 2,5% 2,0 % | |


n

P

LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

:

©7

TAHUN

^

2012.

NOMOR

TANGGAL

:

&lt;9

2012 .

## PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2012

| No | U R A I A N | U R A I A N | U R A I A N |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 . | . | . | . |
| 2 Penanggung Jawab Pengelola Keuangan . 1 | 2 Penanggung Jawab Pengelola Keuangan . 1 | 2 Penanggung Jawab Pengelola Keuangan . 1 | 2 Penanggung Jawab Pengelola Keuangan . 1 |
| | a. Pejabat b . Pejabat c. | | |
| | | Kuasa Pengguna Anggaran hanya diperkenankan kepada SKPD yang mempunyai volume keija tinggi dan mempunyai rentang kendali struktur kexja yang panjang . | Kuasa Pengguna Anggaran hanya diperkenankan kepada SKPD yang mempunyai volume keija tinggi dan mempunyai rentang kendali struktur kexja yang panjang . |
| | | Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan padaSKPD Pejabat pelaksana teknis kegiatan adalah pejabat eselon III dan / atau Pejabat Eselon IV yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya pada SKPD, khusus pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan diperkenankan mengangkat PPTK | Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan padaSKPD Pejabat pelaksana teknis kegiatan adalah pejabat eselon III dan / atau Pejabat Eselon IV yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya pada SKPD, khusus pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan diperkenankan mengangkat PPTK |
| | d . | Satuan Keija bawahannya . Staf pengelola hanya dapat diberikan untuk membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, | Satuan Keija bawahannya . Staf pengelola hanya dapat diberikan untuk membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, |
| | | maksimal 2 orang untuk SKPD yang pagu anggarannya diatas 5 Miliar . | maksimal 2 orang untuk SKPD yang pagu anggarannya diatas 5 Miliar . |
| Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa . 2 | Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa . 2 | Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa . 2 | Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa . 2 |
| | a - | Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang / Jasa ; | Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang / Jasa ; |
| | Satuan biaya Pembuat | yang diberikan kepada PNS Komitmen dalam proses pengadaan | yang diangkat oleh Kepala SKPD menjadi Pejabat barang / jasa . bila diperlukan |
| | | Pejabat Pengadaan Barang / Jasa ; Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Kepala SKPD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang sampai dengan Rp . 100 juta dan pengadaan jasa konsultansi sampai | Pejabat Pengadaan Barang / Jasa ; Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Kepala SKPD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang sampai dengan Rp . 100 juta dan pengadaan jasa konsultansi sampai |
| | | dengan nilai Rp . 50.000 . 000,- atau sesuai Perpres 54Tahun 2010 (maksimal 1 orang) . Penitia Pengadaan Barang / Jasa ; Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Kepala SKPD menjadi Panitia Pengadaan Barang / Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa . anggota panitia pengadaan barang / jasa sekurang-kurangnya | dengan nilai Rp . 50.000 . 000,- atau sesuai Perpres 54Tahun 2010 (maksimal 1 orang) . Penitia Pengadaan Barang / Jasa ; Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Kepala SKPD menjadi Panitia Pengadaan Barang / Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa . anggota panitia pengadaan barang / jasa sekurang-kurangnya |
| c. | Bagi Ketua | 3 (tiga) orang. Panitia Pengadaan Barang / Jasa sebanyak | 3(tiga) orang : |
| | Sekretaris | : : | 45 %dari masing - masing paket . 30 %dari masing - masing paket . |
| | Anggota | | 25% |
| | | | dari masing - masing paket . |
| | Anggota | : | |
| | | : | 15% dari masing - masing paket |
| . | . | . | . |
| | Ketua Anggota | Barang / Jasa sebanyak 5(lima) : 35 | orang : %dari masing - masing paket . |
| | Sekretaris | | 20 %dari masing - masing paket |
| | Anggota | : | . 15 %dari masing - masing paket. |
| : 15 %dari masing - masing paket . 3 Pejabat /Panitia Penerima Hasil Pekerjaan /Pengadaan | : 15 %dari masing - masing paket . 3 Pejabat /Panitia Penerima Hasil Pekerjaan /Pengadaan | : 15 %dari masing - masing paket . 3 Pejabat /Panitia Penerima Hasil Pekerjaan /Pengadaan | : 15 %dari masing - masing paket . 3 Pejabat /Panitia Penerima Hasil Pekerjaan /Pengadaan |
| b | a - | Barang / Jasa: Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa adalah Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang dihunjuk sebagai penerima hasil pekeijaan / pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa. Panitia Penerima | Barang / Jasa: Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa adalah Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang dihunjuk sebagai penerima hasil pekeijaan / pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa. Panitia Penerima |
| | . | Hasil Pekeijaan / Pengadaan Barang / Jasa. biaya yang diberikan kepada PNS yang diberikan tugas untuk menerima hasil pekeijaan / pengadaan | Hasil Pekeijaan / Pengadaan Barang / Jasa. biaya yang diberikan kepada PNS yang diberikan tugas untuk menerima hasil pekeijaan / pengadaan |
| | Satuan barang / jasa | | barang / jasa yang diserahkan setelah seluruh pekeijaan pengad dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. |
| | Sekretaris Anggota | : : | 30 %dari masing - masing paket . 25% |
| | dari masing - masing paket . Bagi Panitia Penerima | dari masing - masing paket . Bagi Panitia Penerima | dari masing - masing paket . Bagi Panitia Penerima |
| | | | /Pengadaan Barang/J; 35 %dari masing - masing paket . sebanyak 5(lima) orang : asa |
| | Ketua | : | Hasil pekerjaan |
| | Anggota Anggota | : | %dari masing - masing paket . 15 %dari masing - masing paket . |
| | | : | 15 % dan masing - masing paket . |
| | Anggota | : | 15% dari masing - masing paket . |

o

I

s

| No | U R A I A N |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 . | 2 . |
| 4 | Honorarium Non PNS/ Pegawai Tidak Tetap. ... DMQ Satuan biaya yang diberikan kepada seseorang yang diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap / Non PNS untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri . |
| 5 | Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur Dalam Rangka Satuan biaya yang diberikan kepada Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur baik dari dalam maupun luar Pemkab Labuhanbatu Selatan yang kontribusi pemikirannya sangat dibutuhkan oleh penyelenggara kegiatan . |
| 6 | TIM PELAKSANA KEGIATAN Satuan biaya yang diberikan kepada PNS atau non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Bupati / Sekretaris Daerah / Kepala SKPD / yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur, bersifat koordinatif, bersifat temporer . Pembentukan tim dilakukan secara selektif , efektif , dan efisien . |
| 7 | SATUAN BIAYA KONSULTAN HUKUM Satuan biaya yang diberikan kepada Advokat / konsultan hukum untuk melaksanakan kegiatan penyelesaian kasus-kasus perdata dan tata usaha negara di tingkat pengadilan negeri / pengadilan tatausaha negara sampai dengan Mahkamah Agung