PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 8 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (berlaku 1 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
:
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMAHERA SELATA N,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan perlu diatur Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan terkait dengan Petunjuk Teknis Tata Cara PIlkades di Kabupaten Halmahera Selatan dipandang perlu merevisi Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan ;
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halamahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolan Keuangan Desa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halamahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 );
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Peraturan Bupati Halmahera Selatan yang selanjutnya disebut Peraturan adalah Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu
Maksud
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Tim Monitoring dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
Bagian Kedua Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk memberikan kejelasan dan prosedur berkaitan dengan setiap tahapan dalam pemilihan Kepala Desa agar menunjang kemudahan dan kelancaran dalam proses pemilihan kepala desa bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Tim Monitoring dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN Tahapan Kegiatan Pilkades
Pasal 4
- (1) Tahapan Kegiatan Pilkades, meliputi :
- a. pendaftaran hak pilih (sensus);
- c. pendaftaran bakal calon (penjaringan);
- b. penetapan hak pilih tambahan dan hak pilih tetap;
- d. pemeriksaan dan penelitian berkas bakal calon;
- f. penetapan calon yang berhak dipilih;
- e. penetapan bakal calon;
- g. undian no urut;
- i. masa tenang;
10. h.kampanye;
- j. pelaksanaan pemilihan :
2. Penghitungan suara.
1. pemungutan suara;
- k. penetapan calon terpilih oleh panitia :
2. Penetapan dan penandatanganan Keputusan Panitia.
1. penetapan dan penandatanganan Berita Acara Pemilihan ;
- l. penyerahan berkas calon terpilih kepada BPD;
18. m.penetapan keputusan BPD tentang calon kepala desa terpilih;
- n.pengesahan oleh Keputusan Bupati;
- o. sumpah dan pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Kegiatan penetapan hak pilih tambahan dan hak pilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Panitia dan diketahui oleh BPD dan Calon Kepala Desa.
Bagian Kesatu Pembentukan
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN
Pasal 5
1. Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh BPD melalui proses musyawarah dan diusulkan ke Bupati untuk memperoleh dan/atau mendapatkan pengesahan .
3. BPD dapat melakukan proses seleksi calon Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN
Pasal 6
- (1) Syarat menjadi Panitia Pilkades:
- b. warga negara Republik Indonesia;
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- e. berdomisili di desa setempat ;
- d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua lima) tahun atau sudah pernah kawin;
- f. terdaftar sebagai pemilih;
- h. tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa dan menjadi tim sukses calon kepala desa; dan
- g. tidak menjadi pengurus Partai Politik;
- i. memiliki komitmen kuat untuk menegakkan demokrasi dan besikap netral yang di buktikan dengan Surat Penyataan secara tertulis.
Bagian Ketiga Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN
Pasal 7
1. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), terdiri dari :
- a. ketua;
- c. bendahara;
- b. sekretaris;
- d. anggota.
2. Apabila ada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Perubahan Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan kembali oleh BPD dan diusulkan ke Bupati untuk memperoleh dan/atau mendapatkan pengesahan
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN
Pasal 8
Panitia Pemilihan Kepala Desa, mempunyai tugas :
- b. melaksanakan pendaftaran hak pilih (sensus);
- a. menyusun tata tertib pemilihan kepala desa;
- c. menetapkan hak pilih tambahan dan hak pilih tetap;
- e. melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas bakal calon;
- d. menerima pendaftaran bakal calon (penjaringan);
- f. menetapkan bakal calon;
- h. menyusun jadwal kampanye;
- g. melaksanakan undian tanda gambar;
- i. mempersiapkan alat administrasi dan alat kelengkapan pilkades;
- k. menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara;
- j. mempersiapkan tempat pelaksanaa pilkades;
- l. menyampaikan laporan penetapan calon terpilih kepada BPD.
PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu Pembentukan
BAB V - PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 9
- (1) Untuk membantu dan menunjang kelancaran dalam tahap persiapan pelaksanaan dan evaluasi Pemilihan Kepala Desa, dibentuk Tim Pengawasan.
- (3) Tim Pengawasantingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari Tim PengawasanTingkat Kabupaten dan Tim PengawasanTingkat Kecamatan.
- (4) Tim Pengawasan tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Susunan Tim Pengawasansebagaimana dimaksud ayat 1, terdiri dari :
- a. TimPengawasanTingkat Kabupaten yaitu :
1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Ketua;
3. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Otonomi Desa Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Sekretaris;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Otonomi Desa Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Wakil Ketua ;
4. Kepala Bidang Otonomi Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Otonomi Desa Kabupaten Halmahera Selatan sebagai wakil Sekretaris;
5. Anggota :
- a) Unsur Pengadilan Negeri Halmahera Selatan;
- c) Unsur Polres Halmahera Selatan;
- b) Unsur Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan;
- d) Unsur Kodim Halmahera Selatan;
- f) Unsur Kantor Kesbang dan Polinmas;
- e) Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Otonomi Desa;
- g) Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
- i) Unsur Bagian Pemerintahan Umum;dan
- h) Unsur Bagian Hukum;
- j) Unsur Badan Kepegawaian Daerah;
Tim PengawasanTingkat Kecamatan yaitu :
1. Camat sebagai Ketua.
3. Anggota :
2. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris.
- a) Dan Ramil/Dan Pos Ramil;
- c) Kasi Pemerintahan;dan
- b) Kapolsek/Kapos Pol;
- d) Kasi Ketentraman dan Ketertiban.
Bagian Kedua Tugas
BAB V - PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 10
Tugas Tim Pengawasan Tingkat Kabupaten adalah :
- a. membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan penelitian administrasi persyaratan bakal calon, melaksanakan ujian saringan dan tugas-tugas lain panitia yang perlu untuk dibantu;
- c. memfasilitasi rencana pengadaan ATK dan alat kelengkapan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. mempersiapkan dan membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam;
- d. menyusun bahan atau materi ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa, apabila dibutuhkan;
- f. memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengarahan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- g. membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- h. memberikan masukan sebagai rekomendasi guna pengambilan keputusan terhadap hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa
BAB V - PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 11
Tugas Tim PengawasanTingkat Kecamatan adalah :
- a. membantu mempersiapkan rencana pengadaan ATK dan alat kelengkapan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. memantau pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- d. membantu kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- g. membantu memecahkan masalah apabila terdapat permasalahan pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan tidak mempengaruhi pengambilan keputusan;
- f. melaksanakan konsultasi dengan Tim PengawasanTingkat Kabupaten;
- h. Tim PengawasanTingkat Kecamatan berperan sebagai fasilitator
BAB VI - PEMILIH Syarat-syarat Pemilih
Pasal 12
Yang dapat memilih kepala desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. pada saat hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya ## BAB VII
Syarat-syarat Calon Kepala Desa
PERSYARATAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA Bagian Kesatu
BAB VI - PEMILIH Syarat-syarat Pemilih
Pasal 13
Calon kepala desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bersedia dicalonkan sebagai kepala desa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat;
- f. mengenal desa dan dikenal oleh masyarakat di desa;
- e. berusia minimal 25 (dua puluh lima) pada saat pendaftaran;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat sekurangkurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut;
- i. berkelakuan baik;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB VI - PEMILIH Syarat-syarat Pemilih
Pasal 14
- (1) Persyaratan bakal calon kepala desa berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal (program kesetaraan).
- (3) Jenis-jenis pendidikan non formal (kesetaraan) meliputi : Ujian Persamaan Sekolah Lanjutan Pertama (Uper SLTP) diikuti oleh mereka yang memiliki ijazah Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dan melanjutkan pendidikan SMP/SLTP namun tidak lulus/tidak tamat dalam menempuh evalusi akhir, sehingga tidak memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
- (2) Jenis pendidikan formal (sederajat), meliputi : Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP)/Sekolah Menengah Pertama(SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP),
- (4) Jenjang pendidikan yang dapat menjadi persyaratan calon kepala desa yaitu Lulusan SLTP / SMP /MTs / Paket B dan atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/STTB.
- (5) Bagi Bakal Calon Kepala desa yang telah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ijasah/STTB-nya dinyatakan hilang, harus dibuktikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ijazah/STTB harus mendapat legalisasi dari Pejabat yang ditunjuk dengan
PENJELASAN
Pembukaan
sebagai berikut :
- b. lulusan SMP/SLTP dilegalisasi oleh Kepala SMP/SLTP asal dan diketahui Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten;
- a. lulusan Paket B dilegalisasi oleh Pejabat Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Kabupaten;
- c. lulusan MTs dilegalisasi oleh Kepala MTs asal dan diketahui Pejabat Kementrian Agama Kabupaten;
- e. lulusan SMP atau yang sederajat yang lembaganya saat ini sudah tidak aktif dilegalisasi oleh Yayasan Pembina dan atau Dinas Pendidikan Kabupaten dengan memperlihatkan Ijazah/STTB Asli sebelumnya pada tingkat SD/MI dan yang sederajat.
- d. lulusan PGA dilegalisasi oleh Kepala MTs pengganti PGA dan diketahui oleh Pejabat Kementrian Agama;
##
PENJELASAN
Pasal 15
Ijasah/STTB asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (6) diperlihatkan sebagai salah satu persyaratan kepada panitia dengan disertai pernyataan masing-masing bakal calon bahwa tanda bukti tersebut sah secara hukum.
PENJELASAN
Pasal 16
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dibuktikan dengan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
PENJELASAN
Pasal 17
Yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dibuktikan dengan keterangan dari Ketua Rukun Tetangga setempat dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP)
PENJELASAN
Pasal 18
Yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, dibuktikan dengan surat keterangan yangdikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Labuha dan atau Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan.
PENJELASAN
Pasal 19
Yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf i, dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yangdikeluarkan oleh POLRES Kabupaten Halmahera Selatan.
PENJELASAN
Pasal 20
Yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dibuktikan dengan surat keterangan yangdikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Labuha
PENJELASAN
Pasal 21
Yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Labuha.
PENJELASAN
Pasal 22
1. Masa jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf n adalah mereka yang telah menjabat sebagai Kepala desa di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. 2. Masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah peraturan bupati ini ditetapkan berlaku bagi kepala desa yang telah menjabat sebagai kepala desa 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun terputus-putus.
PENJELASAN
Pasal 23
Yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf o, dibuktikan dengansurat keputusan pemberhentian dari DPP dan atau sebutan lain sebagai pengurus/anggota partai politik.
PENJELASAN
Pasal 24
Untuk Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf p, berlaku ketentuan : - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan harus mendapat izin tertulis dari Pembina Kepegawaian Kabupaten Halmahera Selatan; - c. Untuk Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh TNI/POLRI. - b. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
PENJELASAN
Pasal 25
Yang dimaksud pada pasal 13 huruf q, Calon kepala desa petahana Menyertakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan

Diundangkan di Labuha pada tanggal 1 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008

## Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 53

Dengan berluknya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan dinyatakan tidak berlaku

## Pasal 54


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha pada tanggal 1 Februari 2016

Plh .BUPATI HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE