PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik; - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan (berlaku 1 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINS! JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR f TAHUN .2016
TENT ANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, a.
bahwa sesuai Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472\_5);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
,'
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016-2021.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan potensi yang dimiliki.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
11. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai lingkup kewenangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
.'
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalamjangka waktu tertentu.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
6. 1 7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah a tau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
22. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
23. Kerangka Regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara utuh.
24. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah. ·
25. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran Pemerintah/Daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan Daerah secara utuh.
41. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
| 26. | Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. |
| 28 | Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. |
| 29 | Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. |
| 30 | Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. |
| 31 | Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. |
| 32 | Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. |
| 33 | Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. |
| 34 | Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. |
| 35 | Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajibdaerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. |
| 36 | Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. |
| 37 | Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. |
| 38 | Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. |
| 39 | Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. |
| 40 | Forum Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. |
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini:
- a. menjadi arah penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- b. keterpaduan penyelenggaraan pembangunan dalam 5 (lima) tahun periode penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Tujuan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini yakni terwujudnya pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Merakyat.
RUANO LINGKUP
BAB III - RUANO LINGKUP
Pasal 3
RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan
BAB III - RUANO LINGKUP
Pasal 4
- (1) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlaku selama periode Tahun 2016-2021.
- (2) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 terdiri dari 11 (sebelas) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
- 3) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bab IX

BabX

Bab XI

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Penutup

BabV

Bab VI

Bab VII

Bab VIII

Bab I

Pendahuluan

Bab II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Bab IV

Analisis Issu Strategis

## Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi sebagai pedoman bagi:

- a. perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD;
- b. pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPD;
- c. perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD; dan
- d. masyarakat yang ikut serta dalam kebijakan Daerah.

## BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan oleh Kepala Bappeda bersama dengan Kepala PD;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah dilakukan oleh Kepala Bappeda bersama dengan Kepala PD; dan
- c. evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilakukan oleh Kepala Bappeda bersama dengan Kepala PD.

## Pasal 7

Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaporkan kepada Bupati.

## BABV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangundangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan atau
- d. merugikan kepentingan Nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan Nasional.
- (3) Merugikan kepentingan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan Nasional.

## Pasal 9

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 11

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaiman dimaksud pada ayat ( 1), seperti:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten kepada Gubemur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten tahun berkenaan untuk dievaluasi.

## Pasal 13

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD pada tahun 2022, maka RPJMD 2016-2021 tetap menjadi pedoman sampai berlakunya RPJMD baru tahun 2021-2026.

•

--~

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


---·=

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal t20ktober 2016

crUPATI TANJ


Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal l1 Oktober 2016

JUNG JABUNG TIMUR, SEKRETARIS DAERAH KABUPAT

H

SUDIRMAN

TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016

i!

1

~

II

~

I~

!


...

-

\_,

~--

\_\_...,...,.,...

..

\_.,,

-.

...\_

...

.-:.•