PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 6 Tahun 2017 tentang PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (berlaku 13 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
- a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat, untuk percepatan pembangunan serta menumbuhkan partisipasi pembangunan di desa dilakukan melalui pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, maka perlu dilakukan pengaturanpengaturan mengenai pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan dalam suatu peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DAN
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan partisipatif.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Bagian Kesatu Umum
Pasal 4
- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- (2) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Bagian Kesatu Umum
Pasal 5
- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
- a. RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKPDesa, merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satusatunya dokumen perencanaan di Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa untuk RPJMDesa dan ditetapkan paling akhir bulan September tahun anggaran berjalan untuk RKPDesa.
- (5) RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Bagian Kesatu Umum
Pasal 6
- (1) RPJMDesa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang disertai dengan indikator kinerja.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pendataan Desa;
- c. penyusunan tata ruang Desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- e. pengelolaan sistem informasi Desa;
- f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa, antara lain:
1. tambatan perahu;
2. jalan pemukiman;
3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini;
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Desa;
2. pembentukan dan pengembangan BUMDesa;
3. penguatan permodalan BUMDesa;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Desa;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. pengelolaan usaha hutan Desa;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. kapal penangkap ikan;
11. cold storage (gudang pendingin);
12. tempat pelelangan ikan;
13. tambak garam;
14. kandang ternak;
15. instalasi biogas;
16. mesin pakan ternak;
17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan,
4. kelompok tani,
5. kelompok masyarakat miskin,
6. kelompok nelayan,
7. kelompok pengrajin,
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Bagian Kesatu Umum
Pasal 7
- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJMDesa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. pembentukan tim penyusun RPJMDesa;
- b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- c. pengkajian keadaan Desa;
- d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- e. penyusunan rancangan RPJMDesa;
- f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
- g. penetapan RPJMDesa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Bagian Kesatu Umum
Pasal 8
- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kepada Pemerintah Desa informasi berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan atau 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkannya Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Pagu Anggaran Sementara (KUA PPAS) antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagai bahan penyusunan RKPDesa.
- (2) RKPDesa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta paling sedikit berisi uraian:
- a. evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya;
- b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah Daerah;
- e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa; dan
- f. indikator kinerja Desa.
- (3) RKPDesa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan menjadi dasar penetapan APBDesa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Bagian Kesatu Umum
Pasal 9
- (1) Kepala Desa menyusun RKPDesa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. pembentukan tim penyusun RKPDesa;
- c. pencermatan ulang dokumen RPJMDesa, pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
- e. penyusunan rancangan RKPDesa;
- f. penyusunan RKPDesa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. penetapan RKPDesa; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKPDesa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Bagian Kesatu Umum
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai RPJMDesa diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA Pasal 11
Pasal 11
- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan dan/atau tim pengelola kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan dan/atau tim pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dari unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
- (3) Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana kegiatan dan/atau tim pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah Desa dan/atau dalam Sistem Informasi Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
BAB IV - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA Pasal 11
Pasal 12
- (1) Pelaksanaan pembangunan Desa terdiri atas:
- a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
- b. pembangunan sektoral dan Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sektoral dan Daerah yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program Daerah di Desa dicatat dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 13 Oktober 2017 BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 13 Oktober 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 308-6/2017

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran APBDesa.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.

## Pasal 13

- (1) Pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

- (2) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh kesepakatan, Kepala Desa mengoordinasikan tahapan persiapan dan pelaksanaannya.

## Pasal 14

Pelaksanaan pembangunan Desa baik berskala lokal Desa maupun program sektor dan/atau program Daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahapan persiapan; dan
- b. tahapan pelaksanaan kegiatan.

## Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembangunan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

## PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Umum

## Pasal 16

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah Kawasan Perdesaan.

- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
- a. pemanfaatan tata ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif sesuai tata ruang Daerah;
- b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
- c. penguatan dukungan pelayanan sosial dasar;
- d. penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
- e. pembangunan infrastruktur antar Perdesaan.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan memperhatikan tata ruang daerah, kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di Kawasan Perdesaan.

## Pasal 17

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi tahapan:

- a. pengusulan Kawasan Perdesaan;
- b. penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan;
- c. pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- d. pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

## Bagian Kedua Pengusulan

## Kawasan Perdesaan Pasal 18

- (1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (3) Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki

gagasan Kawasan Perdesaan yang sesuai dengan tujuan Kawasan Perdesaan.

- (4) Kawasan Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan.
- (5) Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh/unsur masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan.

## Bagian Ketiga Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

## Pasal 19

- (1) Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Perencanaan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 20

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan paling sedikit memuat:

- a. isu strategis Kawasan Perdesaan;
- b. tujuan dan sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan;
- d. program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- e. indikator capaian kegiatan; dan
- f. kebutuhan pendanaan.

## Pasal 21

Penetapan Kawasan Perdesaan memperhatikan:

- a. kegiatan pertanian;
- b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- c. tempat permukiman perdesaan;
- d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
- e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
- f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Daerah;
- g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
- h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

## Bagian Keempat

## Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 22

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan.

## Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## Pasal 24

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Bupati dapat menunjuk perangkat Daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila sumber pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

## Bagian Kelima Pasal 25

- (1) Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menangani perencanaan daerah.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

## Pasal 26

- (1) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi dasar evaluasi terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.
- (2) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah provinsi.

## Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI SISTEM INFORMASI Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Informasi Desa sebagai basis manajemen data untuk perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas piranti lunak yang disediakan Pemerintah Daerah, perangkat keras, jaringan, serta sumber daya manusia yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk akses pengelolaan di Daerah dan disediakan oleh Pemerintah Desa untuk akses pengelolaan di Desa.
- (3) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengelolaan data umum Desa, pelayanan administrasi Desa, pembangunan Desa, serta informasi lain sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.
- (4) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

- (5) Informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah yang berbasis Desa dipadukan dengan Sistem Informasi Desa.

## Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Sistem Informasi Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

## Pasal 31

- (1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa.

- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain:
- a. pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. pengadaan bahan/material;
- c. pengadaan tenaga kerja;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pengiriman bahan/material;
- f. pembayaran upah; dan
- g. kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.

## Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan, pengawasan dan pemantauan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJMDesa dan RKPDesa yang sudah ada dan sedang berjalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 13 Oktober 2017 BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 308-6/2017


Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG

## PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

## I. UMUM

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah konsep 'Desa membangun ' dan 'membangun Desa ' yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Selama ini tahapan dan mekanisme Pembangunan Desa di Daerah saat ini pelaksanaan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Selanjutnya dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan maka dipandang perlu disusun Pedoman Pembangunan Desa dalam Peraturan Daerah. Atas pertimbangan ini Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan dipandang perlu dibentuk.

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka memberi pedoman bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan 'partisipatif' adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa dan permusyawaratan desa, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk lembaga swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan serta pengendalian.

Huruf b Yang dimaksud dengan 'holistik dan komprehensif' adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan melalui upaya yang mampu merespon permasalahan masyarakat perdesaan yang multi dimensi sosial budaya, kelembagaan, ekonomi, sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur.

Huruf c Yang dimaksud dengan 'berkesinambungan' adalah bahwa pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan berlangsung terus-menerus, berkelanjutan dimana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang, yang

memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga.

Huruf d Yang dimaksud dengan 'keterpaduan' adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan secara sinergi antara penataan ruang, Pusat Pertumbuhan Antar-Desa secara terpadu, dan penguatan kapasitas masyarakat termasuk upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

- Huruf e Yang dimaksud dengan 'keadilan' adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat memberikan manfaat yang berkeadilan bagi setiap orang atau warga masyarakat di desa maupun pemerataan pembangunan antar desa dalam Kawasan Perdesaan secara proporsional.
- Huruf f Yang dimaksud dengan 'keseimbangan' adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan menekankan keharmonisan antara pencapaian tujuan ekonomi dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat dan tujuan sosial dalam rangka mewujudkan kesalehan masyarakat.
- Huruf g Yang dimaksud dengan 'transparansi' adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat dan pelaku memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana dan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Huruf h Yang dimaksud dengan 'akuntabilitas' adalah bahwa dalam hal pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, pelaksana dapat diminta tanggung jawab oleh publik atas proses dan hasil serta dampak yang diakibatkannya.

## Pasal 3

Cukup Jelas.

## Pasal 4

- Ayat (1) Yang dimaksud 'pengarusutamaan' adalah kesetaraan tanpa membedakan jenis kelamin.
- Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

| Pasal | 6 |
|--------------|-----------------|
| Cukup jelas. | Cukup jelas. |
| Pasal | 7 |
| Cukup jelas | Cukup jelas |
| Pasal | 8 |
| Cukup Jelas. | Cukup Jelas. |
| Pasal | 9 |
| Cukup Jelas. | Cukup Jelas. |
| Pasal | 10 |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. |
| Pasal | 11 |
| Cukup Jelas. | Cukup Jelas. |
| Pasal | 12 |
| Cukup | Cukup |
| Pasal | Jelas. |
| 13 | 13 |
| | Cukup Jelas. |
| Pasal | 14 |
| Pasal 15 | Jelas. |
| Pasal 16 | Cukup |
| Cukup | Jelas. |
| Pasal 17 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 18 |
| | Cukup Jelas. |
| Pasal 19 | |
| Pasal | Cukup Jelas. 20 |
| Cukup Jelas. | Cukup Jelas. |
| Pasal | 21 |
| Pasal | 22 Jelas. |
| Cukup | 23 |
| Pasal | |
| | Cukup Jelas. |

```
Pasal 24 Cukup Jelas. Pasal 25 Cukup Jelas. Pasal 26 Cukup Jelas. Pasal 27 Cukup Jelas. Pasal 28 Cukup Jelas. Pasal 29 Cukup Jelas. Pasal 30 Cukup Jelas. Pasal 31 Cukup Jelas. Pasal 32 Cukup Jelas. Pasal 33 Cukup Jelas. Pasal 34 Cukup Jelas. Pasal 35 Cukup Jelas.
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 83