Unknown Unknown Nomor 32 Tahun 1945 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan pemeriniah Nomor 27 TakIun 2AL2 tentang Izin Lingkungan, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2oo8 tentang pengendalian Da-rnpak Lingkunga-n, pertru disesuaikan dengan perubahan yang mengacu kepada kedua peraturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dimaksud; b. - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan; c- 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI KERINCI
PERATURAil DAERAH I{ABUPATEN KERINCI NOMOR lo TAITUN 2()13
TEITTANG
PERUBAHAN ATAS PERA?URAIII DAEIEAH E*TEESE ? ?AHqTFE 2€H}S TEITTAITG PENGEITDALIAil DAMPAK LIITGKIINGAII
DENGAIT EAIIMAT TI'ITA}I YAITG MAIIA ESA
BUPATI KERINCI,
- Menimbang : a.
bahwa dalam upaya pelestarian lingkungan hidup agar dapat menunjang kelangsrrngan makhluk hidup yang berada di dalam suatu lingkungan perlu memaksimalkan pengendalian terhadap dampak yang mungkin a\an aititiU,rtt rn dari suatu proses/kegiatan suatu usaha, sehingga keberlangsungan lingkungan hidup yang serasi, setraras dan berimbang dapat diw"rjudkan derni kemaslahatan rnanusia dan makhlr:k hidup yang berdiam di dalamnya;
- bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan pemeriniah Nomor 27 TakIun 2AL2 tentang Izin Lingkungan, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2oo8 tentang pengendalian Da-rnpak Lingkunga-n, pertru disesuaikan dengan perubahan yang mengacu kepada kedua peraturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dimaksud; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan; c-
1. Pasal 18 aYat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945; Dasar Negara
- undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan undanSundang Darurat Nomor 2l Tahun L957 tentang rengubahan undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah swatafltra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah swatantra Tingkat I sumatera Tengah sebigai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16a3); 2.
- undang-undang Nomor 11 Taleun 1968 tentang KetentuanKetentian Pokok Pertarnbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29a31; 3.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah be6erapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$aal;
5. Und.ang-undang Nomor 32 Tahun 20oq tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4a, rambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 505e);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a11 Nomor 82, rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a]';
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tah:un 2012 tentang lzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O{2 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2ola tentang upaya Pengeiolaan Lingkungan Hidup, upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan HiduP;
- 1O. peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor o5 Tahun 2AL2 tentang Jenis Rencana uSaha clan atau Kegiatan yang wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan HiduP;
- ll.Peraturan Daerah Nomor l2Tahun 2OAT tentangProduk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2OO7 Nomcr 12, Tarnba-han Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2Al2 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 20a7 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2Ot2 Nomor 19);
- 12.Peraturan Daerah Nomot 22 Talrun 2011 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 22);
Dengan Persetujuan Bersama
DEUIAN PERWAKILAN RAI{YA'T DAERAH KABUPA?EIT KERIilCI
dan
BT'PATI I{TRII{CI
MEMUTUSI{AIT :
Meaetapkaa : PERATURAII DAERAH TEI{TANG PERUBA}IAN ATAS PTRATTIRAIT DATRAII ITOIilOR ? TAHUIT 2OO8 TEITTAI{G PEITGESDALIAIT DAMPAI( TIIITGKTIITGAIY.
Pasal I
Beberapa ketentuan d.alam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2OOB tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Leqbaran Daerah Kabupaten Kerinci -Tahun 2OO8 Nornoi 7, Tarnbahan l,ernbaran Daerah Kabupaten Kerinei Nomor 19), ditrbah sebagai berikut :
1. Keteatuan pasal 2 diubah dan ditambah 1 {satu} ayat bam, sehingga Pasat 2 berbunYi sebagai berikut:
Pasal 2
- (1-) Pengendalian Dampak Lingkungan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap dampak penting dari sua.tu usaha dan/atau kegiatan'
- {2} Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 diterbitkan namlln tidak memiiiki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, wajib menyusun dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL)'
2. Ketentuan Pasal 5 ayat {1t huruf c dan hunrf d dihapus, daa ditanbah 1 {satuf huruf baru iaani Lunrf e, setta ayat {3} dry ditaa
Pasal 2
- (1-) Pengendalian Dampak Lingkungan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap dampak penting dari sua.tu usaha dan/atau kegiatan'
- {2} Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 diterbitkan namlln tidak memiiiki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, wajib menyusun dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL)'
Pasal 5
- (1)ObjekPengendaliandampaklingkunganmeliputi:
- a. jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;
- b. jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKLUPL;
- c. dihaPus;
- d. dihaPus; dan
- e. jenis usaha dan/atau kegiatan yang wqiib dilengkapi SPPL'
- (2)Rincian bidang, jenis kegiatan, skala/besaran jenis usaha dan/atau kegiatan i"ri iajib dilengkapi \_ AMDAL, UKL-UPL sebagaimana dimaksua'p"a? "y"t 1f1 hunif u. dun b tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan il yang merupatcan 'bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

a

- (3) dihapus
2. {3a} Jenis usaha dan/atau kegiatan yang w4iib dilengkapi dengan SPPL adalah usaha mikro atau usaha kecil'
3. Ketentgaa BAB ilF, Pasal 6, Bagiaa Kesatu Pasal 7 direbah dan dttambah 1 {satu} pasat barr yakni Pasal ?4, sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut :

## BAB IV

## \ZIX LIilGKT'IIGA"$

## Pasat 6

- (1) Setiap usaha danlatau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan UKLUPL wajib memilil&lt;t tzirt lingkungan'
2. {21 Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati Kerinci setelah rnemperoleh :
- a. keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk jenis usaha danlatau kegiatan Yang wajib AMDAL;
- b. rekornendasi UKLUPL untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL;
- (3) Tata cara rnemperoleh izi]rr lingkungan, keputtrsan kelayakan lingkungan hidup dan rekomendasi UKL-UPL diatur lebih ianjut dengan Peraturan BuPati.

## Pasal ?

- (U Bupati sesuai dengan kewenangarlnya wajib menolak permohonan izin ' ' [n[kungarl apabila permohonan tzit:' tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL dan UKL-UPL'
- tzl Izin lingkungarl dapat dibatalkar apabila :
- a. persyaratan yang diqiukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, k"k"liruro, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau Pemalsuan data;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam komisi tentang kelayakan liagkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dolanmen AMDAL atam UKL-UPL tidak dilatsanakan -ctetr penanggung jawab usaha danf atau kegiatan.

## Pasal ?A

- t1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (Zl Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkar.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, maka penanggung jawab usaha danlatau kegiatan wqiib memperbarui izin lingkungan.
- *. Ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 1O, Pasal llt Pasal 12, dan Pasal 13 dihapus
5. Ketentuaa BAB V daa hsal 14 dihapus'
6. Diantara BAB V daa BAB VI ditambah 1 (satu! BAB banr yakd EAB VA' daa diantara pasal 13 dan Pasat 14 disisipkan 1 (satuf pasal banr yakni Pasal !.3A yang berbunyi sebagai berikut:

## BAB VA

## BAITU MUTU LINGKUNGAII I{IDIIP

## Pasal 13 A

- (1) Penentuan terjadinya pencemarall lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hiduP'
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi :
- a. baku rnutu air;
- b. baku mutu air limbah;
- c. baku mutu udara ambien;
- d. baku mrrtu emisi; dan
- e. baku mutu lain sesuai dengan perkembangall ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) $etiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :
- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- b. mendapatizirdari bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bak-u mutu lingkungan hidup dan tata cara mernbuang timUah ke rnedia lingkungan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan BuPati.
7. Keteatuan BAB VI, Pasal 15 diubah dan diantara Pasat 15 daa Pasal 16 disisipkan 1 (satu| pasal baru yakai Pasal 154, sehingga berbunyi sebagai beriktrt:

## Pasal 15

- (1) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan studi AMDAL, UKLuPL dan SPPL adalah tanggung jawab instansi terkait.
2. (21 Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan laporan-dan eraluasi terhadap pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan minimal 3 (tiga) bulaa sekali kepada instansi teknis terkait.

## Pasal 15A

- {1) Daram fungsinya sebagai pengawasan, instansi lingkungan hidup berwenang:
- a. melakukan Pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diPerlukan;
- d. memotret;
- e. membuat rekaman audio visual;
- f. mengarnbil samPel;
- g. memeriksa Peralatan; dan
- h. menghentikan pelanggaran tertentu'
- (2) penanggung jawab usaha danlatau kegialan dilarang menghalangi ' ' pelaksana"tt t rg"s pengawasan lingkungan hidup'

## Ketentuan BAB VIII Pasal L? ayat (1) dihapus dan Pasal 18 ayat {1} diubah, sehinsga BAB VIII berbuByi sebagai berikut : 8.

BAB 1rIII

SA!{KSI

Pasal 17

- tU dihapus
- t1l pengenaan sanksi pencabutan izin dilakukan terhadap pelanggaran :
- a. persyaratan pokok yang diajukan ternyata mengandung cacat, masih dalam sengketa, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakberada,an, ketidakakuratan, kebohongan danlatau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. dalam waktu ielama-lamanya 6 (enam) bulan ternyata tidak terpenuhi suatu keharusan .vang berdasarkan peraturan penrndang-undangan yang berlalff; dan
- b. pelaksanaan telah menyimpang dari ketentuan dan persyaratan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. usaha daiTatau f*giatan telah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan tidak diqiukan lagi'
- t3) Tata cara pengenaafl sanksi pencabutan iein sebagai ma-na dimaksud pada ayat iZ) a1atutcan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. kepada penanggung jawab diberikan teguran pertama secara tertulis dalam juoek" *utr" selama-lamarlya 3O {tiga puluh} hari untuk segera menghentikan pelanggaran;
- b. apabila teguran pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a bilum aiinaanmn oleh peflanggung jawab, dikenakan teguran kedua secara tertutris dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh}hariuntuksegeramenghentikanpelanggaran;
- c. apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf h belurn diindahkai oleh penanggung jawab, dikenakan teguran ketiga secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 3O {tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran;
- d. apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c belum diindahkai oleh p"r*r.gg,rng jawab, dikenakan pencabutan izin sesuai dengan peratrrran perundangundangan yang berlaku'
- (4) Pada setiap tahapa:r sehagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang benyenang wajib memberikan kesempatan seluas murtgkin &amp;eq\_ada p.r,rrrggrig jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan penjelasan.
- t5) Kepala instansi teknis untuk dan atas nama bupati mengajukan rekomendasi pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
- (6) pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1z; Jiutukan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha atau kegiatan-

## Pasal 18

- (1) Badan usaha dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan'
2. (2t Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan apabila :
- a. sifat dan bobot pelanggarannya terpenuhi;
- b. belum terpenuhi persyaratan pokok yangtelah ditentukan;
- c. pelanggaran atau kesalahan yang bersifat teknis'
6. Tata cara pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaim*rr" aik"r"sud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: (3)
- a. pemberitahuan secara teknis kepada penangggng jawab usaha danlat'au kegiatan dengan disertai alasan yang jelas dan wajar;
- b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wqiib diberi kesempatan secukupnya untuk memberi penjelasan;
- c. pejabat yang berwenang setelah mempertimbangkan berbagai aspek a"pat mehkukan pengena-an sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha danlatau kegiatan'
- (4) Penghentian atau penutupan sementara sebagaimana pada ayat (2) dan ' ' ayat- (3) dilakukan oleh pejabat yang berwenang bagt usaha danlatau kegiatan yang bersangkutan-
- (5) Kepala instansi teknis untuk dan atas naEla bupati mengajukan surat rekomendasi penghentian atau penutupan sementara usaha dan/tau kegiatan t&lt;epaAa-pejabat yang birwenang yang mengeluatkan izin usaha dan/atau kegiatan.

## g. Keteatuaa BAB Dr ksal 19 ayat (3t diubah, sehingga berbuayi sebagai berikut:

## BAB TX

## PEIrYIDINAT{

## Pasal 19

- pejabat pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi *J*.r*rrg fh.r*r* sJbagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana af Uldang linglmngan dimaksud dalam Undang-Undang Nomor I tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana' t1)
- wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah : {21
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan agar kelerangan atau laporan tersebut meqiadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, alengumpulkan keterangan mengenai oraflg pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana lingkungan tersebut;
- c. memintah keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungat dengat tindak pidana di bidang lingkungan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan b4* bukti pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain, serta *.r"r"r."r, penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. memintah bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan;

## PENJETASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN KERINCI NOMOR TAHUN 2013

## TENTAT{G

## PERUBAIIAIT ATAS PERATURAN DAERATI IIOMOR 7 TAHUN 2(X)8 TEI{TAITG PENGEITDALIAN DAIYIPAK TINGKUIqGAN

## I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Kerinci adatah telah terjadi penurunan daya dukung lingkungan. permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian lingkungan hidup. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor antara lain : perubahan fungsi dan tatanan lingkungan, prt t rn"tt fungsi dan kwalitas lingkungan, tidak adanya keilrpaJrm.r p.rgelolaan sumber daya manusia, surnber daya alam dan "r--d", d-aya Ur:atu11 cl-alam peagenda-lian lingkungan hid-u:p a-ntara- berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang kota serta pencemaran iingk rngari yarlg dihasilkan oleh usaha dan atam kegiatan industri, aktivitas rumah -tangga dan lalu lintas kendaraan bermotor. Tingginya tingkai kepadatan p?rra.ra.rk dan aktivitasnya tela-h memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkr-lngan untuk menerima beban buangan limba.h, baik lirnbah padat, cair dan emisi.

Datam pengendalian lingkungan hidup perlu memperhatikan berbagai pendekatan ""U*g^i tindakan yang dilakukan yaitu pendekatan terhadap penyebab sumbei masalah, pendekatan program yang sinergilketerpaduan antar sektor dan pendekatan kewilayakran atau kemangan.

permaialahan lingkungan tersebut di atas perlu diupayakan dengan jalan dilakukannya pen[endalian secara terpadu antar berbagai sektor, stake -holders di KabupaCen kerinci. Untuk mencegah, menanggulangi dan/atau melakukan pemulihan pencemaran dan kerusakan linglanngan telah dilakukan dengan berbagai progra-rn antara lain : pengendalian pencemaran dan rehabilitasi lingkungan hidup, penyelamatan hutan, taflah dan air, pengembangan *.r*b*r daya manusia pengelolaan lingkungan hidup, pengemUarrga.. sisierrr informasi iingkungarl, perriaaian darr penegakar"i i,rtir* lingkungan, peningkatan surnber daya kelembagaan pengelola lingkungan ftiArrp, pengembangan dan penataan perizinan bidang lingkungan hidup.

Oleh karena itu agar terdapat kejelasan arah k^ebijakan dalam pengelolaan lingkungan, diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur dan mengendalikan pengeiolaan sumber daya alam dan linglrungan. Diharapkarr agzr serrrlia usaira daniaiau keg-iatan yailg rrrenimbulkan penurunan kualitas lingkungan dapat ditekan dalam rangka menopang keberlanjutan pmbangunan daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Ayat (i) -Yang dimaksud dengan usaha dan/atau kegiatan yang *.nirnb,-r1kan dampak lingkungan akibat suatu aktivitas manusia yang (baik dapat bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan tertentu secara ekonomi/sosiallpolitik d11) yang berpotensi atau menimbulkan suatu perubahan terhadap suatu kondisi/rona lingkungan hidup yang ada disekit-arnya- Rona

lingkungan hidup tersebut dapat berupa iingkungan abiotik, biotik dan atau sosial ekonomi, budaya serta kesehatan masyarakat.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Bidang AMDAL untuk usaha dan/atau kegiatan sebagarmana- cl-imaksud haru-s t-erletak pa-ela- su-a-tr: lokasi yant sesuai dengan peruntukannya seperti dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (R5RW) yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan bahwa stiidi/kajian AMDAL tersebut suda-h mefilpunyai kejelasan lokasi atau pada suatrr satuan ekosistem yang sesuai. Oleh karena itu per{rusun AMDAL ini wajib melaksanakannya seteiah mendapat izin lokasi dan sebelum kegiatan konstruksi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

Huruf b

Bahwa UKL-UPL untuk usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud. haflrs terletak pada suatu lokasi yang sesuai dengan peruntukannya seperti dalam R"nl"rr. Tata Ruang Wilayah (HpRW) yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan bahwa studilkajian UKL-UPL tersebut sudah rnernpunyai kejelasan lokasi atau pada suatu satuan ekosistem yang sesuai. oleh karena itu penJru\_suI] UKL-UPL wajib dilaksanaka-n setelah menyebabkan izin iokasi atau sebelum kegiatan konstruksi usaha dan atau kegiatan yang bersalgkutan dilaksanakan.

Pasal 6

- a. bagi usaha danlatau kegiatan yang wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maka harus melengkapi/rnelampirkan keputusan kelayakan lingkungan beserta dokumen- Rencana Pengetrolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantar:an Lingkungan (RPL) sebagai persyarat-an perrzinan (PP Nomor 27 tah:un 2Al2l;

Yang dimaksud dengan persyaratan untuk pengajuan dan penerbitan izin adalah :

- b. bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib men]rusun upaya Peigelolaan Lingkungan {UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan 1gpt maka harus melengkapi/melampirkan rekomendasi UKLUPL, sebagai persyaratarr perizinan {PP Nomor 27 Ta}:l]uj"r\_2AL2l; da-rl
- c. bagi usah a d"arrf ata,u kegiatan yang tidak wajib nlen)rusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan prc,1 dan upaya Pemantauan Lingkungan {UPL), maka hams mernbuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantar-ran lingkungan hidup dan han-rs melengkapi/melampirkan rekomendasi kelayakan lingkungan, sebagai persyaratan perizinan'

Pasal 7

Cr:icup jelas

Pasai 7A Cukup jelas

^-\.

Pasal 13A CukuP jelas

Pasal 15 Ayat (1) . Cukup jelas

AYat (2)

"

Ln1*.u.r, sebagaimana yang disar-rrpaikarr kepada instansi peirgeloiaan iingfk rrrgar: iiidup, selcrirang-krrrangnya mengenai :

- a- pemanfaa-tan kua-lit-as liogkungan;
- b. mengetahui waktu-waktu terjatiinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hiduP;
- c. mengetahui media lingkungan yang terkena dampak; dan
- d. perkiraalt sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan'

Pasal 15 A

CukuP jelas

Pasal 17

CukuP jelas

Pasal 18

CulcrP jelas

Pasal L9

CukuP jelas

Pasal 2O

Cukup jelas

TAItrBAIIAI{ LIUBARAil DAERATI I{ABUPATEI{ KERINCI IYOMOR

- g. melarang seseorang meninggalkal ruangan atau tempat pada saat pemerikfuan identitas oraltg atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dampak lingkungan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penYidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang liagkungan merrrrrut hukrm yanig dapat dipertanggung j a'*'abkan.
- (3) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan ' ' dimulainya p*nyidit rrr dan berkoordinasi dengan penyidik Polri untuk *.ttyr.*paikan hasil penyidikan kepada penuntut lImLIm, sesuai ketentuan yang diatur dala.m Undang-Undang Nannor 8 Tahun 1981 tentang Hr-r-kum Acara Pidana-

## lg.Ketentuan BAB X Pasal 2A ayat (1! diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB X KETENTUAIS PIDAI{A Pasal 2O

- {1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan pejabat ' ' pemberi izin usaha danlatau kegiatan yang menerbi.tkal "tzin usaha danf atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan Lzia lingkungan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enarn) bulan atam denda paling banyak Rp 5O.OOO.OOO,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana seba.gaimara dimaksud dalam ayat {1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencema.ran iingkungan hidup diancam pidana . sesuai Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan Lingkungan hiduP.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan-

Agar setiap Daerah ini ofan1g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan den[an penempatannya da]am Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci


Diundangkan di Sungai Penuti paCa tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


n. zu\enmr. s

LE},{BARAN DAtrRAH KABUPATEN KERTNCI TAHUN 2013 NOMORJ0