Unknown BUPATI TABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN PERATURANBUPATITABALONG Nomor 16 Tahun 2010 tentang PERUBAHANTARIFRETRIBUSIPELAYANAN PARKIRDITEPI JALANUMUM DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, - a. bahwa rnernperhatikan indeks harga dan perkernbangan perekonornian rnasyarakat di Kabupaten Tabalong perlu adanya perubahan besamya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Urnurn; - b. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI TABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN
PERATURANBUPATITABALONG NOMOR 16 TAHUN2017
TENTANG
PERUBAHANTARIFRETRIBUSIPELAYANAN PARKIRDITEPI JALANUMUM
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG,
- a. bahwa rnernperhatikan indeks harga dan perkernbangan perekonornian rnasyarakat di Kabupaten Tabalong perlu adanya perubahan besamya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Urnurn;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nornor 07 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Urnurn, Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Urnurn dapat ditinjau kernbali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati ten tang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Urnurn;
1. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nornor 51, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 2756);
2. Undang-Undang Nornor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 132, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4444);
3. Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 96, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5025);
4. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor OS, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN
:
PERATURAN BUPATITENTANGPERUBAHAN TARIFRETRIBUSI Menetapkan
PELAYANAN PARKIRDITEPIJALANUMUM.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
3. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
4. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah danjatau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabei.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau ditetapkan Bupati dan harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas danj atau marka jalan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan I atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
BABII
PERUBAHAN TARIFRETRIBUSI
Pasa12
Merubah tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor05).
Pasal3
Pasal 2
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut:
Pasal 3
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut:
-\_
| Jenis Kendaraan | Jenis Kendaraan | Tarif (Rp) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (1) | (2) |
| l. 2. 3. 4. | Bus dan Truk/Truck Box Sedan, Jeep, Minibus, Pickup/Pick up Box dan sejenisnya Sepeda Motor dan Sejenisnya Sepeda | Rp 6.000,00/sekali parkir Rp 4.000,00/sekali parkir Rp 2.000,OO/sekali parkir Rp l.OOO,OO/sekaliparkir |
BABIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
## Pasal4
Pasal 8
Pasal3
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut:
-\_
| Jenis Kendaraan | Jenis Kendaraan | Tarif (Rp) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (1) | (2) |
| l. 2. 3. 4. | Bus dan Truk/Truck Box Sedan, Jeep, Minibus, Pickup/Pick up Box dan sejenisnya Sepeda Motor dan Sejenisnya Sepeda | Rp 6.000,00/sekali parkir Rp 4.000,00/sekali parkir Rp 2.000,OO/sekali parkir Rp l.OOO,OO/sekaliparkir |
BABIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong. H. ANANGSYAKHFIANI

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal ? I n el' ~ 0' ~

Penandatangan: BUPATITABALONG, J G 1

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal ~ I tel e1 p-() 19

Penandatangan: SEKRETARISDAERAHKABUPATEN TABALONG, H. ABDULMUTHALIB SANGADJI BERITADAERAHKABUPATEN TABALONG TAHUN2017 NOMOR I ~