PERATURAN BUPATI SINTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN LCEUANGAN . BANTUA Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan .Nasional bahwa Pernerintah dan Pernerintah Daerah rnenjamin ter.··elcnggaranya wajib belajar minimal Pendidikan Dasar. .npa . memungul biaya, untuk itu Pemerintah dan p, ,ij\,�c.·h Daerah wajib memberikan layanan pendidikan � seluruh pescrta didik, dan kesempalan untuk m 1pa1.kan pendidikan pada lingkat pendidikan dasar set ·l\1uan pcndidikan lainnya yang sederajat; - b. bahwa untuk melaksanaxan maksud tersebut pada huruf a di atas dan guna percepat an pencapaian program wajib belajar serta meringankan beban rnasyarakat terhadap biaya pendidikan maim Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pendanaan biata operasiorial nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah; - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas dan agar pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sckolah Dacrah dapat dilaksanakan seca.ra terarur, tertib dan li&gt;ertanggung jawab maka pcrlu ndunya P etunjuk teknis mengenai pelaksana .. i n pcngciolaan, ' «cuangan D B , ana untuan pengf:.,1\.!Ilc:1.an. dan laporan Operasional ,''\,�kolah Daerar.; - d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b, dan c, di atas perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTl�NG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR l
TAHUN 2012
TENT,�NG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN lCEUANGAN . BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI S{NTANG,
: a. bahwa sebagai implernentasi maksud pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan .Nasional bahwa Pernerintah dan Pernerintah Daerah rnenjamin ter.··elcnggaranya wajib belajar minimal Pendidikan Dasar. .npa . memungul biaya, untuk itu Pemerintah dan p, ,ij\,�c.·h Daerah wajib memberikan layanan pendidikan � seluruh pescrta didik, dan kesempalan untuk m 1pa1.kan pendidikan pada lingkat pendidikan dasar set ·l\1uan pcndidikan lainnya yang sederajat;
- b. bahwa untuk melaksanaxan maksud tersebut pada huruf a di atas dan guna percepat an pencapaian program wajib belajar serta meringankan beban rnasyarakat terhadap biaya pendidikan maim Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pendanaan biata operasiorial nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas dan agar pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sckolah Dacrah dapat dilaksanakan seca.ra terarur, tertib dan li&gt;ertanggung jawab maka pcrlu ndunya P etunjuk teknis mengenai pelaksana .. i n pcngciolaan, ' «cuangan D B , ana untuan pengf:.,1\.!Ilc:1.an. dan laporan Operasional ,''\,�kolah Daerar.;
.
,
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b, dan c, di atas perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
2. Mengingat 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
3. Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nornor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 352) sebagai Undang-Undang (Lembe.raan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7 2., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78., Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4�10 l );
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peruridang-Undangan tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
1 7. Peraturan . . .
'�'-..------------------�-----,c--o ooot.
- 17, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik.lndonesia Nomor 4941);
- 18, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- 19, Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
- 20, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor l);
- 21, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
- 22, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor l);
Menetapkan PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PETUNJUK TEKN!S PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN KEUANGAN BANTUAN OPERASJONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhusussannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
10. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan:
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia;
9. 1 1 . Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas Taman Kanak-Kanak serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sin tang.
14. Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disingkat BOS adalah penyediaan dana biaya operasi nonopersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar yang bersumber dari APBN;
15. Bantuan Operasional Sekolah Daerah selanjutnya disingkat BOSDA adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
16. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan KUO adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sintang;
17. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah;
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
19. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
20. Pendidikan informal adalah jalur pendidikar. keluarga dan lingkungan;
21. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah jenjang pendidikan paling dasar pada pendidikan formal yang ditempuh dalam waktu 6 (enam) tahun;
22. Sekolah Dasar Luar Biasa selanjutnya disingkat SDLB adalah Sekolah Dasar yang memberikan kesempatan kepada anak yang luar biasa untuk mengikuti proses pendidikan formal;
23. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah sekolah yang dilaksankan setelah Julus pendidikan dasar;
24. Sekolah Menengah Pertama Terbuka selanjutnya disingkat SMP:. adalah merupakan lembaga pendidikan formal yang tidak berdiri seridiri tetapi merupakan bagian dari SMP Induk yang dalam menyelenggarakan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri;
26. Sekolah Menengah atas selanjutnya disingkat SMA adalah jenjang pendidikan tingkat atas yang dilaksanakan setelah lulus SMP;
25. Sekolah Satu Atap selanjutnya disingkat SATAP adalah SMP yang memiliki wilayah yang sama dengan SD yang dapat dikelola secara satu manajemen atau dua manajemen yang berbeda;
27. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK adalah jenjang pendidikan tingkat atas yang memiliki kekhususan kejuruan tertentu yang dilaksanakan setelah lulus SMP;
28. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah jenjang pendidikan tingkat atas yang berciri khas Agama Islam dan dilaksanakan setelah lulus SMP;
BAB II - Maksud Dan Tujuan Pasal 2
Pasal 2
- ( 1 ) Maksud disusunnya Petunjukan Teknis Pengunaan Dana dan Laporan Keuangan BOSDA adalah sebagai acuan/pedoman bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam penggunaan dana dan penyusunan laporan keuangan BOSDA Tahun Anggaran 2013.
- (2) Penyusunan Petunjukan Teknis Pengunaan Dana dan Laporan Keuangan BOSDA adalah agar penggunaan dana BOSDA tepat sasaran dan mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 Tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun secara efisien dan efektif di Kabupaten Sintang dan agar Pengelola dana BOSDA dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akutabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.
BAB II - Maksud Dan Tujuan Pasal 2
Pasal 3
Tujuan pemberian BOSDA di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:
- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB Negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) Negeri dan meringankan beban bagi siswa SMA/MA/ dan SMK Swasta dan Negeri terhadap biaya operasi sekolah;
- b. Membebaskan pungutan bagi siswa miskin dari pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah Negeri maupun Swasta:
- c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta;
- d. Sebagai dana Pendamping dari dana BOS;
SASARAN, BESARAN BANTUAN, DAN WAKTU PENYALURAN DANA
BAB III - SASARAN, BESARAN BANTUAN, DAN WAKTU PENYALURAN DANA
Pasal 4
- ( 1 ) Sasaran Program BOSDA adalah scmua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPr, termasuk SD-SMP Satu Atap ( SATAP), SMA/MA/dan SMK Negeri dan swasta, di seluruh Kabupaten Sin tang.
- (2) Besaran Biaya BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan
BAB III - SASARAN, BESARAN BANTUAN, DAN WAKTU PENYALURAN DANA
Pasal 5
- ( 1 ) BOSDA diberikan selama 12 bulan dari Bulan Januari sampai Bulan Desember 2013 yaitu semester 2 Tahun Pclajaran 2012/2013 dan Semester 1 Tahun Pelajaran 2013/2014 dan penyaluran dana dilakukan setiap 3 bulanan (tri wulan), yaitu Bulan .Januari-Maret, Bulan April-Juni, Bulan Juli-September dan Oktober-Desember Tahun 2013.
- (2) Bagi wilayah jauh dan terpencil penyaluran dana BOSDA dapat dilakukan setiap semester atau setiap enam bulan dengan wilayah ditentukan dengan Keputusan Kepala Dinas.
O OOQ8
BAB III - SASARAN, BESARAN BANTUAN, DAN WAKTU PENYALURAN DANA
Pasal 6
- ( 1 ) Semua sekolah SD/SDLB Negeri, SMP/SMPLB/SMPT negeri dan swasta, SMA/MA dan SMK negeri dan swasta di Kabupaten Sintang wajib menerima dana BOSDA;
- (2) Apabila sekolah menolak menerima BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
- (3) Penolakan BOSDA sebagaimana ayat (2) harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
- (4) Sekolah yang menerima BOSDA harus mengikuti pedoman BOSDA yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
BAB III - SASARAN, BESARAN BANTUAN, DAN WAKTU PENYALURAN DANA
Pasal 7
- ( 1 ) Program BOSDA sebagai sebagai pendukung Wajar pendidikan dasar 9 Tahun dan rintisan wajar 12 Tahun, setiap pengelola program pendidikan harus
BAB III - SASARAN, BESARAN BANTUAN, DAN WAKTU PENYALURAN DANA
Pasal 9
Organisasi Pelaksana BOSDA Meliputi Tim Pengarah dan TIM Managemen Kabupaten dan Tim Managemen Sekolah dengan bentuk Tim dan tugas pokok sebagaimana
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di sintang pada tanggal 1 Januari 2013 AERAH KABUPATEN SINTANG, ( ZULKIFLI HAJI AHMAD SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR I O 0 0 1 7 O 0018

Penandatangan: PERATURAN BUPATI SINTANG LAMPIRAN I NOMOR : / TAHUN 2013 TANGGAL 1" 2013 JANUARI GUNAAN DANA DAN PETUNJUK TEKNIS PEBNAGNTUAN OPERASIONAL LAPORAN KEUANGAN SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013 TENTANG MANAJEMEN ,...,., A ,;c, HT I\ I\ 1' ! DANA BANTU AN OPERASION AL SUSUNAN TIM �vv-u· SEKOLAH KABUPA1EN SINrANG TAHUN ANGGARAN 2013 ## A. Pengarah

Penandatangan: - 1 . Bupati Sintang

Penandatangan: 2. Wakil Bupati Sintang 8. Tim Managemen Bosda Kabupaten Sintang 2. 1 . Penanggung Jawab

Penandatangan: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang 2. Tim pelaksana BOSDA (Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang) - a. Manager; - b. Unit Pendataan SD/SMP; - c. Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMfYf/SATAP. - d. Unit Pendataan SMA/MA/SMK - e. Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. 3. Togas dan Tanggung Jawab Managemen BOSDA Kabupaten Sintang adalah: - a. Mengkompilasikan nomor rekening seluruh sekolah;

Penandatangan: - b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sebagai penanggung jawab Tim Managemen BOSDA Ka bu paten Sin tang Menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah; - c. Bersama-sama dengan kelompok kerja data pendidikan, melakukan pendataan sekolah dan siswa; - d. Melakukan sosialisasi/ pelatihan kepada sekolah - e. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOSDA; - f. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi: ,

Penandatangan: - g. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan teralisasi penggunaan dana BOSDA dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang paling lambat tanggal 1 0 Januari tahun berikutnya; - h. Melakukan monitoring dan evaluasi ke sekolah-sekolah penerima BOS DA - i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; 4. Tata tertib yang harus diikuti oleh Tim Managemen BOSDA Kabupaten Sintang. - a. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah. - b. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOSDA tidak mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penguna dana BOSDA; - c. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku, ## C. Tim Managemen BOSDA Sekolah

Penandatangan: - 1 . Penanggung Jawab Kepala Sekolah. ## 2. Anggota - a. Bendahara BOSDA Sekolah

Penandatangan: - b. Satu orang dari unsur orang tua siswa diluar komite sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan. - c. Anggota BOSDA dapat merangkap anggota BOS dari APBN. ## 3. Togas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOSDA Sekolah - a. Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Manajemen BOSDA Kabupaten; - b. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah; - c. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOSDA Kabupaten Sintang. - d. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. - e. Mengelola dana BOSDA secara bertanggung jawab dan transparan;

Penandatangan: - f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOSDA (RKAS) dipapan pengumuman sekolah yang di tandatangani olah kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah; - g. Mengumumkan penggunaan dana BOSDA dipapan Pengumuman; - h. Bertanggung jawab secara formal dan material atas pengumuman hibah yang diterimanya; 1. Membuat Japoran triwulan penggunaan dana BOSDA Laporari ini disimpan disekolah dan diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang paling larnbat tanggal 5 Januari tahun berikutnya; - J. Melakukan pembukuan secara tertib; - k. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat - I. Memasang spanduk disekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan; - m. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dana BOSDA ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang - n. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOSDA yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOSDA; 4. Tata tertib yang harus diikuti oleh Tim Manajemen BOS Sekolah. - a. Memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan; - b. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOSDA kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan raport; - c. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOSDA maupun dari Sumber lain; - d. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada siswa di sekolah yang bersangkutan t LAMPIRAN II

Penandatangan: PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR I TAHUN 2013 TANGGAL 1- JANUARI 2013 TENTANG f:&gt;ETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013 ## KOMPONEN-KOMPONEN YANG DAPAT DIBIAYAI DARI DANA BAN1UAN OPERASIONAL DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013 | NO | Komponen Pembiavaan | Item Pembiayaan |
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dan Susunan Tim selanjuvnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 10

- ( 1 ) Tata cara Penetapan alokasi dana BOSDA dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Sekolah mengisi data formulir pendataan dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Manajemen BOSDA Kabupaten;

- b. Tim manajemen BOSDA Kabupaten melakukan pendataan siswa tiap sekolah berdasarkan data pada formulir pendataan;
- c. Tim manajemen BOSDA Kabupaten melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah;
- d. Kepala Dinas menetapkan alokasi dana BOSDA tiap Sekolah berdasarkan jumlah siswa sebagaimana maksud pada huruf c;
- e. Penetapan alokasi dana BOSDA tiap sekolah untuk Bulan .Januari­ Juni 2013 didasarkan pada jumiah siswa Tahun Pelajaran 20122013, dan untuk Bulan Juli-Desember 2013 didasarkan pada data Tahun Pelajaran 2013-2014.
- (2) Proses Penyaluran dana BOSDA dilaksanakan melalui KUO dan ditranfer langsung ke Rekening Kepala Sekolah untuk SD, dan untuk SMP, SMA/SMK dari Kas Umum Daerah Kabupaten Sintang ke rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dan Kepala SMP, SMA/SMK Negeri maupun swasta mengambil dana BOSDA ke Bendahara Umum Dinas.
- (3) Bagi sekolah yang belum memiliki rekening, seperti sekolah baru, maka sekolah harus segera membuka rekening bank atas nama kepala sekolah (Bukan atas nama Pribadi) dan segera mengirim ke Tim Manajemen BOSDA.
- (4) Tim Manajemen BOS Kabupaten Sintang mengkompilasi Nomor Rekening seluruh sekolah yang telah digunakan pada tahun 2013 dan Nomor Rekening baru [jika ada), kernudian mengirimkannya kepada TIM Manajemen BOSDA.
- (5) Kepala Dinas berkewajiban menandatangani naskah hibah kepada Sekolah-sekolah penerima BOSDA. '

## Pasal 1 1

- ( 1 ) Dana BOSDA disalurkan Dari dari KUO ke Rekening Sekolah secara Triwulan (tiga bulanan) yaitu :
- a. Triwulan pertama (Bulan Januari sampai dengan bulan Maret) dilakukan paling lambat 14 (embat belas) hari kerja pada awal bulan Januari 2013;
- b. Triwulan kedua (Bulan April sarnpai dengan bulan Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2013;
- c. Triwulan ketiga (Bulan Juli sampai dengan bulan September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2013;
- d. Triwulan keempat (Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember) dilakukan paling lambat 14 (empat betas hari kerja pada awal bulan Oktober 2013.

- (2) Selanjutnya Sekolah harus rnencairkan dana BOSDA paling Lambat 7 (tujuh) hari kerja, setelah triwulan sebelumnya bagi sekolah di daerah terpencil dapat dicairkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

## Pasal 12

- ( 1 ) Dalam penyaluran dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) jika terdapat siswa pindah/mutasi kesekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOSDA siswa tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama, dan perubahan mengenai jumlah siswa pada sekolah yang ditinggalkan/menerima siswa pindah tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya.
- (2) Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir Tahun Anggaran, maka dana tersebut tetap memiliki kas sekolah dan harus digunakan µntuk kepentingan sekolah;
- (3) Jika terjadi kelebikan penyaluran yang dilakukan oleh BUD atau Bendahara Dinas ke sekolah akibat kesalahan data, maka kelebihan dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah, dan melaporkan kelebihan dana tersebut kepada dinas.
- (4) Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD atau Bendahara Dinas ke sekolah akibat kesalahan data, maka kekurangan dana tersebut harus dibayar oleh BUD atau Bendahara Dinas Pendidikan kepada sekolah pada penyaluran tahap berikutnya setelah ada perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

## Pasal 13

- ( 1 ) Pengambilan dana BOSDA dilakukan oleh kepala sekolah atau bendahara sekolah, diketahui oleh ketua komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku untuk SD sedangkan untuk SMP, SMA dan SMK harus diambil semua dari Bendahara Dinas Pendidikan sesuai dengan jumlah pada triwulan bersangkutan Saldo rrumrnum mi bukan termasuk pemotongan.Pengambilan diwajibkan melalui rekomendasi kepala Dinas atau yang diwakilkan dan wajib menyerahkan laporan penggunaan dana triwulan sebelumnya.
- (2) Dana BOSDA harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.


- (3) Dana BOSDA dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

## BAB VI

## PENGUNAAN DANA BOSDA

## Pasal 14

- ( 1 ) Pengelolaan dana BOSDA harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOSDA sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, dan hasil kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk Serita Acara Rapat dan di tandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- (2) Dana BOSDA yang diterima oleh sekolah merupakan dana pendamping dari dana BOS, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan sebagairnana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) komponen penggunaan dana BOSDA sebagaimana ayat (2) akan dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku yang jelas secara rinci dalam Lampiran N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan dana BOSDA disekolah harus memperharikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Prioritas utama penggunaan dana BOSDA adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
- b. Bagi sekolah yang telah menerima OAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOSDA untuk peruntukan yang sama, sebaliknya jika dana BOSDA tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperolehkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka sekolah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh sekolah, yaitu pendapatan hibah, dan pendapatan sekolah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-un&lt;langan yang berlaku;
- c. Biaya transportasi clan insentif guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- d. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah.\_
- e. Pengguna dana BOSDA dilarang secara ganda (Double Accuuntzng) dengan dana BOS.

## Pasal i5

Dana BOSDA tidak diperbolehkan digunakan untuk :

- a. Disimpan tanpa digunakan dengan maksud dibungakan;
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata ) dan sejenisnya;
- d. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- e. Membayar bonus dan transportasi rutin guru;
- f. Membeli pakaian/ seragam/ sepatu bagi guru/ siswa untuk kepentingan pribadi bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa penerima Santunan;
- g. Membeli bahan/ yang tidak mendukung proses belajar mengajar;
- h. Membeli saham;
1. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pernerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;

## Pasal 16

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengadaan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan dana BOSDA yaitu :

- a. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembelian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan membandingkan harga penawaran barang/ jasa dengan harga pasar dan melakukan negoisasi;
- b. Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan dan kewajaran harga;
- c. Membuat Laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang/ jasa;
- d. Harus diketahui oleh Komite Sekolah;
- e. Untuk kegiatan rehabilitasi ringan/ pemeliharaan bangunan Sekolah, Tim manajemen BOSDA sekolah Harus :

- 1) membuat rencana kerja.
- 2) memilih satu atau Jebih pekerja untuk melaksanakan pekerJaan tersebut dengan standar upah yang berlaku dimasyarakat.

## BAB VII

## MONITORING DAN SUPERVISI

## Pasal 17

- ( 1 ) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim manajemen BOSDA Kabupaten Sintang;
- (2) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan Supervisi oleh Tim adalah :
- a. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat sekolah;
- b. Responden terdiri dari sekolah dan murid dan/orang tua murid;
- c. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;
- d. Apabila terjadi permasalahan biaya monitoring, disarankan agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program Iain seiain program BOSDA;
- e. Monitoring dapat melibatkan Pengawas sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan ppengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah;
- f. Tim Manajemen BOSDA agar memanfaatkan Pengawas Sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab untuk pelaksanaan monitoring;
- (3) Monitoring dan supervisi dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
- (4) Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah dengan melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOSDA secara umurn tujuan kegiatan ini adalah untuk menyakinkan bahwa dana BOSDA diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat.
- (5) Komponen utama yang dimonitor antara lain :
- a. Alokasi dana sekolah penerima bantuan;
- b. Penyaluran dan penggunaan dana;
- c. Pelayanan dan penanganan pengaduan;
- d. Administrasi Keuangan;
- e. Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOSDA.

.

- (6) · h d I dan penanganan Monitoring juga dilakukan ter a ap pe ayanan di · k tkan Dalam pengaduan sehingga pelayanan pengaduan dapat rtmg a · . pelaksanaannya monitoring pengaduan dapat dilakukan beker3asama ' · d cui fak� dengan lembaga-lembaga terkait, engan men . · menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentas1kannya.

## BAB VIII

## PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BOSDA

## Pasal 18

- ( 1 ) Sekolah wajib untuk melaporkan hasil dan penggunaan dana BOSDA kepada Dinas.
- (2) Materi yang harus dilaporkan sekolah adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan dengan tata urutan sebagaimana Jampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Tim BOSDA wajib menyampaikan Laporan hasil Kerja Tim Kepada Bupati Sintang dengan materi laporan yaitu :
- a. Rekapitulasi penggunaan dana BOSDA yang diperoleh dari Tim manajemen BOSDA Sekolah;
- b. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara Jain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan dan status penyelesaian.
- (4) Laporan ini harus sudah disusun paling lambat tanggal 10 Januari Tahun berikutnya.

## BAB VIII

## PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKS! Pasal 19

- ( 1 ) Pengawasan program BOSDA meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.
- a. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Dinas dan Sekolah. Prioritas utama dalam program BOSDA adalah pengawasan yan dilakukan oleh Dinas kepada sekolah. Komite Sekolah guru dan siswa dapat juga mengawasi pengunaan dana BOS DA· ' ·

- b. Pengawasan oleh lnspektorat Kabupaten Sintang serta dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit;
- c. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit;
- d. Pemeriksa oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan;
- e. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOSDA oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat disekolah, Kabupaten Sintang. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalarn pengelolaan BOSDA, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.
- (2) Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara danatau sekolah dan/atau siswa akan dilakukan oleh aparat/ pejabat yang berwenang.
- (3) Sanksi kepada personil yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam bentuk :
- a. Penerapan sanksi kepegawaian undang-undang yang berlaku pangkat, mutasi kerja; sesuai dengan peraturan dan (Permberhentian, penurunan
- b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOSDA yang terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan atau ke kas Daerah.
- c. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyelidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyirnpangan dana BOSDA.
- d. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahun berikutnya kepada Sekolah, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara .sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 20

Segala Ketentuan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

## BABX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap Peraturan ini, Sin tang. orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten


Diundangkan di sintang pada tanggal 1 Januari 2013


AERAH KABUPATEN SINTANG, (

ZULKIFLI HAJI AHMAD

SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR I

O 0 0 1 7

O 0018

PERATURAN BUPATI SINTANG

LAMPIRAN I

NOMOR

:

/ TAHUN

2013

TANGGAL

1" 2013

JANUARI GUNAAN DANA DAN PETUNJUK TEKNIS PEBNAGNTUAN OPERASIONAL LAPORAN KEUANGAN SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

TENTANG

MANAJEMEN ,...,., A ,;c, HT I\ I\ 1' ! DANA BANTU AN OPERASION AL SUSUNAN TIM �vv-u· SEKOLAH KABUPA1EN SINrANG TAHUN ANGGARAN 2013

## A. Pengarah

- 1 . Bupati Sintang

2. Wakil Bupati Sintang

8. Tim Managemen Bosda Kabupaten Sintang
2. 1 . Penanggung Jawab

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang

2. Tim pelaksana BOSDA (Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang)
- a. Manager;
- b. Unit Pendataan SD/SMP;
- c. Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMfYf/SATAP.
- d. Unit Pendataan SMA/MA/SMK
- e. Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
3. Togas dan Tanggung Jawab Managemen BOSDA Kabupaten Sintang adalah:
- a. Mengkompilasikan nomor rekening seluruh sekolah;
- b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sebagai penanggung jawab Tim Managemen BOSDA Ka bu paten Sin tang Menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah;
- c. Bersama-sama dengan kelompok kerja data pendidikan, melakukan pendataan sekolah dan siswa;
- d. Melakukan sosialisasi/ pelatihan kepada sekolah
- e. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOSDA;
- f. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi: ,


- g. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan teralisasi penggunaan dana BOSDA dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang paling lambat tanggal 1 0 Januari tahun berikutnya;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi ke sekolah-sekolah penerima BOS DA
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
4. Tata tertib yang harus diikuti oleh Tim Managemen BOSDA Kabupaten Sintang.
- a. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah.
- b. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOSDA tidak mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penguna dana BOSDA;
- c. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku,

## C. Tim Managemen BOSDA Sekolah

- 1 . Penanggung Jawab Kepala Sekolah.

## 2. Anggota

- a. Bendahara BOSDA Sekolah
- b. Satu orang dari unsur orang tua siswa diluar komite sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.
- c. Anggota BOSDA dapat merangkap anggota BOS dari APBN.

## 3. Togas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOSDA Sekolah

- a. Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Manajemen BOSDA Kabupaten;
- b. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah;
- c. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOSDA Kabupaten Sintang.
- d. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada.
- e. Mengelola dana BOSDA secara bertanggung jawab dan transparan;


- f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOSDA (RKAS) dipapan pengumuman sekolah yang di tandatangani olah kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah;
- g. Mengumumkan penggunaan dana BOSDA dipapan Pengumuman;
- h. Bertanggung jawab secara formal dan material atas pengumuman hibah yang diterimanya;
1. Membuat Japoran triwulan penggunaan dana BOSDA Laporari ini disimpan disekolah dan diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang paling larnbat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
- J. Melakukan pembukuan secara tertib;
- k. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- I. Memasang spanduk disekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan;
- m. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dana BOSDA ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang
- n. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOSDA yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOSDA;
4. Tata tertib yang harus diikuti oleh Tim Manajemen BOS Sekolah.
- a. Memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan;
- b. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOSDA kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan raport;
- c. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOSDA maupun dari Sumber lain;
- d. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada siswa di sekolah yang bersangkutan

t


LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

I TAHUN

2013

TANGGAL

1- JANUARI

2013

TENTANG

f:&gt;ETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

## KOMPONEN-KOMPONEN YANG DAPAT DIBIAYAI DARI DANA BAN1UAN OPERASIONAL DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

| NO | Komponen Pembiavaan | Item Pembiayaan | Penjelasan |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pem be lian /Pengadaan buku teks pelajaran | • Menganli yang rusak • Menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku | Perhatikan Peraturan Mendiknas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku |
| 2 | Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru | • Biaya pendaftaran • Penggandaan formulir • Adrninistrasi pendaftaran • Pendaftaran Ulang • Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan • Honor PanitiaPSB/ PMS | Termasuk untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru Besarnya honor panitia disusun dengan peraturan Bupati Sintang |
| 3 | Kegiatanpembelajaran dan ekstra kurikuler siswa | • PAKEM (SD) • Pembelajaran Kontekstual (SMP) • Pengembangan Pendidikan Karakter • Pembelajaran Remedial • Pembelajaran pengayaan • Pernantapan Persiapan Ujian • Olahraga, kesenian, Karya ilmiyah, pramuka, palang merah remaja • Usaha Kesehatan Sekolah | Termasuk untuk honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran dan biaya transportasinya (termasuk di SMP Terbuka). biaya trasnportasi dan akomodasi siswa/ guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, pembelian alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba. |
| 4 | Kegiatan Ulangan dan Ujian | • Ulangan Harian • Ulangan Umum • Ulangan Sekolah | Termasuk untuk Fotocopy pengandaaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan raport siswa. |

## O 0022

| l | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Pembelian bahan-bahan habis pakai | • Buku tulis, kalur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan pratikum, buku induk siswa dan inventaris • Langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah dan majalah sastra • Minum dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari- hari di sekolah • Pengadaan suku cadang alat kantor | |
| 6 | Langganan daya dan jasa | • Listrik, air, telepon, internet ( Fixed/ Mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar. • Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru. • Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu musalnya panel surya, jika disekolah yang tidak ada jaringan listrik • Membayar rekerung Listrik, rekening air dan telpon. | Penggunaan Internet dengan Mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian Voucher sebesar Rp. 200.000 /Bulan |
| | Perawatan Sekolah | • Pengecetan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jende.la. • Perbaikan mebeler, perba.ikan sanitasi sekolah ( Karnar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/ keramik dan perawatan fasilitas | Kamar mandi dan WC siswa harus dijamin berfungsi dengan baik. .Jika dalarn keadaan mendesak dari tidak ada sumber dana lainnya, dana BOSDA dapat digunakan untuk pembelian meja dan kurs: siswa jika kursi dan meja yang |
| 8 | Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer | sekolah Lainnya • Guru Honorer (hanya untuk memenuhi SPM) • Pegawai Administrasi ( Termasuk Administrasi BOSDA) • Pegawai Perpustakaan • Penjaga Sekolah • Satpam • Pezawai kebersihan | ada sudah rusak berat Perhatikan Peraturan Mendiknas Nornor 2 Tahun 2008 tentang BukuSekolah negeri boleh menggunakan tidak lebih dari 20% dana BOSDA yang diterima untuk komponen pembiayaan In! |

0 0 0 2 3

| 1 | 2 | | 4 |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Pengembangan Profesi Guru | 3 • KKG/MGMP dan • KKKS/�iKKS | Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah / Block Grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun ariggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana BOSDA untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/ Block grant tersebut |
| 10 | Membantu siswa miskin | • Pemberian tarnbahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan kesekolah • Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (Misalnya sepeda, perahu penyebrangan dll) • Membeli seragarn, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM) BSM, sebanyak penerima SSM, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten disekolah tersebut | Termasuk untuk honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran dan biaya transportasinya (termasuk di SMP Terbuka). biaya trasnportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, pembelian alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba. |
| | Pembiayaan pengelolaan BOSDA | • • Alat tulis kantor (ATK)\ termasuk tinta printer, SD dan Flash Disk) • Pengadaan surai­ menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOSDA dan b.i.aya transµor�asi dalam rangka mengambil dana BOSDA di Bank/PT Pos. | |

1 2 . Pembelian . . .

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Pernbelian Perangkat Komputer | • Desktop/workstation • Printer atau Printer plus scanner • Laptop • lnfokus • Layar monitor | Masing- masing maksimum I Unit dalam satu tahun anggaran. Peralatan komputer tersebut harus ada disekolah |
| 13 | Biaya lainnyajika komponen l.sd 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOSDA | • Alat peraga/media pembelajaran • Mesin ketik • Peralatan UKS • Perr-eliharaaan Web Site • lnsentif bagi guru yang mengajar lebih dari 24 jam | Bagi sekolah yang mendapatkan OAK tidak boleh menggunakan dana BOSDA untuk membeli alat peraga/media pembelajaran IPS,IPA dan Lab. Bahasa |


PERATURAN BUPATI SJNTANG NOMOR j

TAHUN 2013 t JANUARl 2013 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

TANGGAL

TENTANG

LAMPIRAN III

PELAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN SJNTANG TAHUN ANGGARAN 2013

Laporan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya;
- c. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak beserta bukti serta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana BOS (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/ supplier) wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit;
- b. Laporan penggunaan dana BOS di tingkat sekolah meliputi laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS;
- d. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.

Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah:

- a. Rekapitulasi penggunaan dana BOSDA harus dilaporkan oleh setiap sekolah tiap triwulan melalui laman www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana BOS triwulanan disirnpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan;
- b. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran;
- c. Lembar pencatatan pengaduan;
- d. Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

## Tata Urutan Penyusunan Laporan

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan ��u�us untuk\_ sekolah swasta ditambah Ketua Yayasan. Dokumen 11:1 d1s1mp�n disekolah dan diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim Manajernen BOSKabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainn apabila diperlukan; ya


RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian perlu dilakukan revisi pada semester kedua. oleh �ar�na itu sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang dmnci trap semester. Format RKAS dapat dilihat seperti pada Formuhr BOS-Kl. RKAS perlu dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan tiga bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah.

## b. Pembukuan

Sekolah diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah untuk program BOS. Pembukuan yang digunakan dapat dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Buku yang digunakan adalah sebagai berikut.

- 1) Buku Kas Umum Buku Kas Umum ini disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam Buku Kas yang
- a) Kolom Penerimaan:dari penyalur dana (BOS atau sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank;

Umum meliputi semua transaksi eksternal, yaitu berhubungan dengan pihak ketiga:

- b) Kolom Pengeluaran: adalah pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran pajak.

Buku Kas Umum harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat didalam Buku Kas Umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Formulir yang telah diisi ditandaiangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

## 2) Buku Pembantu Kas

Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani olehBendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas, Tim Manajemen BOS Kabupaten Sintang, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

## 3) Buku Pembantu Bank

Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik eek giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepad pengawas sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, da� para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

## 4) Buku Pembantu Pajak

Buku pembantu pajak mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor at\_as pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.

Terkait dengan pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah untuk program BOS, sekolah perlu memperhatikan haJ-hal sebagai berikut :

- 1) Pernbukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sekurang-kurangnya sekali ctaJam satu bulan dan menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umumdan buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah.
- 2) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.
- 3) Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta.
- 4) Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti bukti pengeluaran harus diserahterimakan kepada pejabat yang baru dengan Serita Acara Serah Terima.

## c. Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana

Laporan ini disusun berdasarkan Buku Kas Umum dari semua sumber dana yang dikelola oleh sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dibuat triwulanan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS yang tercantum dalam Permendagri tentang Pengelolaan BOS. Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

## d. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS

Laporan ini merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana BOS dan disusun berdasarkan Formulir BOS-K7. Laporan ini dibuat triwulanan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala