Unknown Unknown Nomor ITAHUN Tahun 2017 tentang PENGENDALIAN DANPENGAWASAN PENJUALANMINUMAN BERALKOHOL DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIOGANKOMERINGILIR, - a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlu dilakukanpengendalian, dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol; - b. bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minumanberalkohol sebagai upaya dalam memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol; - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan Minuman Beralkohol di Daerah; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol; 1. (berlaku 2 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang
,.
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN DAERAHKABUPATEN OGANKOMERINGILIR
NOMOR ITAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN DANPENGAWASAN PENJUALANMINUMAN BERALKOHOL
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIOGANKOMERINGILIR,
- a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlu dilakukanpengendalian, dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minumanberalkohol sebagai upaya dalam memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
6. Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang- Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3.Undang-Undang ...
2
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor4966);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
11.Peraturan Presiden ...
3
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAGjPERj9j2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20jMDAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang darr/ atau Jasa;
4. 14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 201M DAG/PER/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjaualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06jMDAG/PER/ 1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 13);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENOGANKOMERINGILIR dan BUPATIOGANKOMERINGILIR
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALANMINUMANBERALKOHOL Menetapkan
BAB1. ...
4
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ogan KomeringIlir 1
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai un sur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan KomeringIlir.
4. Dinas Perdagangan selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol dan terdiri dari golongan A, B dan C.
7. Minurnan Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
8. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
9. Pengawasan adalah kegiatan rnemantau, melaporkan,mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di daerah sesuai peraturan perundangundangan.
10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjuallangsung untuk diminum ditempat.
11. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
12. Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
13. Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau hadan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Repuhlik Indonesia, baik yang herbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
1S.Hotel. ...
5
15. Hotel Berbintang adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya yang telah memenuhi kualifikasi hotel berbintang ## BAB II PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 4
- (1) Minuman Beralkohol dike1ompokkan dalam golongan sebagai berikut:
- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen];
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
BABII! PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Bagian Kesatu Penjualan Langsung
Pasa15
- (1) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dapat dijual di Hotel Berbintang, Bar, dan Restoran bertaraf Intemasional. A
Penjualan...
5
15. Hotel Berbintang adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya yang telah memenuhi kualifikasi hotel berbintang ## Pasal
7
- (1) Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud dalarn Pas8J 4 ayat (1) huruf a, dapat dijual di lokasi pariwisata tertentu dan tidak dapat dijual secara eceran di warung tradisional, minimarket, supermarket dan hypermarket.
- (2) Pengecer sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersarnaan dengan produk lain.
- (3) Pengecer berkewajiban memberitahukan pembeli minuman beralkohol untuk meminum langsung di lokasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BABlV
PENYlMPANAN MlNUMAN BERALKOHOL
Pasal8
- (1) Setiap Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol, wajib mencatat dalam kartu data penyirnpanan setiap pemasukan dan pengeluaran dari tempat penyimpanan.
- (2) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang, tanggal pengeluaran barang, dan .asal barang.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.
BABV...
8
BABV PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Bagian Kesatu J enis Perizinan
Pasa19
Jenis Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol, terdiri atas:
- a. SIUP-MB; a
- b. SKPL-A;dan b
- c. SKP-A; C
Bagian Kedua SIUP-MB
Pasal10
Pasal 5
Permohonan SIUP-MBuntuk Penjual Langsung, harus dilengkapi persyaratan izin sebagai berikut:
- a. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang (apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas);
- b. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung; b
- c. SIUP dan I atau perizinan usaha kepariwisataan dari instansi yang berwenang; c.
- d. Izin Gangguan khusus minuman beralkohol; d.
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e
- f. NomorPokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. KTPatau Identitas Penanggungjawab Perusahaan;
- h. NomorPokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;dan h
1. Surat Tidak Keberatan dari Tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat. 1
Bagian Ketiga. '"
9
Bagian Ketiga SKPL-A
Pasal12
Setiap kegiatan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A untuk diminum ditempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib memiliki SKPL-Adari Bupati.
Pasal13
Permohonan SKPL-Asebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung; a
- b. KTPatau Identitas Penanggung Jawab Perusahaan;
- c. Izin Teknis terkait; c.
- d. Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A; dan
- e. Surat Tidak Keberatan dari Tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat. e
Bagian Keempat SKP-A
Pasal
14
Pasal 7
Setiap kegiatan Penjualan Minuman Beralkohol golongan A untuk Pengecer di lokasi pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib memiliki SKP-Adari Bupati.
Pasal 8
- (1) Setiap Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol, wajib mencatat dalam kartu data penyirnpanan setiap pemasukan dan pengeluaran dari tempat penyimpanan.
- (2) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang, tanggal pengeluaran barang, dan .asal barang.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.
BABV...
8
BABV PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Bagian Kesatu J enis Perizinan
Pasa19
Jenis Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol, terdiri atas:
- a. SIUP-MB; a
- b. SKPL-A;dan b
- c. SKP-A; C
Bagian Kedua SIUP-MB
Pasal10
Setiap kegiatan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) wajib memiliki SIUPMBdari Bupati.
Permohonan SIUP-MBuntuk Penjual Langsung, harus dilengkapi persyaratan izin sebagai berikut:
- a. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang (apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas);
- b. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung; b
- c. SIUP dan I atau perizinan usaha kepariwisataan dari instansi yang berwenang; c.
- d. Izin Gangguan khusus minuman beralkohol; d.
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e
- f. NomorPokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. KTPatau Identitas Penanggungjawab Perusahaan;
- h. NomorPokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;dan h
1. Surat Tidak Keberatan dari Tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat. 1
Bagian Ketiga. '"
9
Bagian Ketiga SKPL-A
Pasal12
Setiap kegiatan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A untuk diminum ditempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib memiliki SKPL-Adari Bupati.
Pasal13
Permohonan SKPL-Asebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung; a
- b. KTPatau Identitas Penanggung Jawab Perusahaan;
- c. Izin Teknis terkait; c.
- d. Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A; dan
- e. Surat Tidak Keberatan dari Tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat. e
Bagian Keempat SKP-A
Pasal
14
Setiap kegiatan Penjualan Minuman Beralkohol golongan A untuk Pengecer di lokasi pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib memiliki SKP-Adari Bupati.
BABVI PROSEDURPERIZINAN
Bagian Kesatu Permohonan Perizinan
PasalI5
Pasal 9
Untuk memperoleh perizman penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l l dan Pasal 13.
Pasal 10
Setiap kegiatan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) wajib memiliki SIUPMBdari Bupati.
Pasal 11
Permohonan SIUP-MBuntuk Penjual Langsung, harus dilengkapi persyaratan izin sebagai berikut:
- a. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang (apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas);
- b. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung; b
- c. SIUP dan I atau perizinan usaha kepariwisataan dari instansi yang berwenang; c.
- d. Izin Gangguan khusus minuman beralkohol; d.
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e
- f. NomorPokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. KTPatau Identitas Penanggungjawab Perusahaan;
- h. NomorPokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;dan h
1. Surat Tidak Keberatan dari Tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat. 1
Bagian Ketiga. '"
9
Bagian Ketiga SKPL-A
Pasal 12
Setiap kegiatan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A untuk diminum ditempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib memiliki SKPL-Adari Bupati.
Pasal 13
Permohonan SKPL-Asebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung; a
- b. KTPatau Identitas Penanggung Jawab Perusahaan;
- c. Izin Teknis terkait; c.
- d. Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A; dan
- e. Surat Tidak Keberatan dari Tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat. e
Bagian Keempat SKP-A
Pasal
14
Setiap kegiatan Penjualan Minuman Beralkohol golongan A untuk Pengecer di lokasi pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib memiliki SKP-Adari Bupati.
BABVI PROSEDURPERIZINAN
Bagian Kesatu Permohonan Perizinan
PasalI5
Untuk memperoleh perizman penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l l dan Pasal 13.
Bagian Kedua...
10
Bagian Kedua Verifikasi Permohonan Izin
Pasal 16
- (1) Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi:
- a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
- b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/Iokasi yang menjadi objek Izin; dan Zatau
- c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas unsur yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga Penerbitan Dan Penolakan Perizinan
Pasal 17
- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, dapat menerbitkan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (I), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
14
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
- (5) Dalam hal permohonan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan izin dianggap disetujui.
- (6) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, wajib menerbitkan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
Pasal 18
11
Pasal18
- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
- a.
PENJELASAN
Pembukaan
persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
- b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
- c. memberi batasan waktu yang cukup. C
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, dapat menolak permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (4) Apabila dokumen persyaratanizin tidak valid, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, wajib menolak permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (5) Penolakan permohonan perizman penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alas an penolakan.
## Pasal19
- (1) Setiap perizinan penjualan minuman beralkohol yang diterbitkan di-muat dalam register perizinan.
- (2) Register perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk perizinan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
## Bagian Keempat
Masa Berlaku, Perpanjangan, dan PerubahanPerizinan
## Pasa120
SIUP-MB, SKPL-A,dan SKP-Aberlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang serta dapat dilegalisir setiap tahun melalui dinas terkait.
## Pasa121
Perpanjangan SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A, dapat diajukan kepada Bupati melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
Pasa122 ...
12
## Pasa122
Dalam hal terjadi perubahan data danjatau informasi yang tercantum pada SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A, pemegang izin wajib melakukan perubahan darr/ atau mengganti SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A yang dimilikinya dengan rnelampirkan dokumen data pendukung perubahannya.
Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan Pemegang Perizinan
Penjualan Minuman Beralkohol
## Pasal23
- (1) Setiap pemegangperizinan penjualan minuman beralkohol wajib untuk:
- a. mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perizman penjualan minuman beralkohol; a
- b. meminta kepada calon pembeli untuk menunjukkan kartu identitas diri; b
- c. menjaga ketentraman dan ketertiban umum; C
- d. menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Dinas; dan
- e. memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktuwaktu diperlukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengendalian dan pengawasan. e
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
d,
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
## Pasal24
- (1) Pemegang SIUP-MBdilarang menjual minuman beralkohol kepada Pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengecer atau Penjual Langsung dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun.
## BABVII LARANGAN
## Pasa125
- (1) Setiap orang dilarang memproduksi danJatau mengimpor minuman beralkohol tanpa Izin dari Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan dan / atau mendistribusikan minuman beralkohol tanpa Izin edar dari Pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
(3)Setiap...
13
- (3) Setiap orang dilarang mengecer dan menjuallangsung minuman beralkohol, pada tempat sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 5
dan Pasal 7 ayat (1) tanpa memiliki perizinan penjualan minuman beralkohol dari Bupati. - (4) Setiap orang dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan: - a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan; - b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; - c. tempat resepsi pernikahan, tempat hiburan rakyat, dan ; - d. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. ## BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ## Pasal26 - (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan