PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 29 Tahun 1945 tentang PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEAGAMAAN MASYARAKAT (berlaku 9 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR
TENTANG
PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEAGAMAAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,
bahwa dalam rangka pelaksanaan Visi Kabupaten Luwu yang bernuansa religius, diperlukan kegiatan pembinaan dan pelayanan keagamaan masyarakat sebagai upaya membangun dan membentuk kualitas Manusia, menanamkan kecintaan terhadap agama, berakhlak mulia, patuh melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang dianutnya, untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari hari;
- b bahwa salah satu potensi yang efektif didayagunakan dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan keagamaan masyarakat adalah para Pegawai Syara dan Guru Mengaji bagi Ummat Islam, Guru Sekolah Minggu dan Koster bagi Umat Kristen dan Khatolik dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah digunakan selama ini;
- C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR :
TENTANG
PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEAGAMAAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Visi Kabupaten Luwu yang bernuansa religius, diperlukan kegiatan pembinaan dan pelayanan keagamaan masyarakat sebagai upaya membangun dan membentuk kualitas Manusia, menanamkan kecintaan terhadap agama, berakhlak mulia, patuh melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang dianutnya, untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan seharihari;
- b. bahwa salah satu potensi yang efektif didayagunakan dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan keagamaan masyarakat adalah para Pegawai Syara' dan Guru Mengaji bagi Ummat Islam, Guru Sekolah Minggu dan Koster bagi Umat Kristen dan Khatolik dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah digunakan selama ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pelayanan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU dan
BUPATI LUWU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEAGAMAAN MASYARAKAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pembinaan keagamaan adalah sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu di bidang keagamaan.
7. Pelayanan keagamaan adalah segala bentuk pemberian jasa di bidang keagamaan.
8. Pegawai syara' adalah penyelenggara keagamaan di masjid yang terdiri dari imam, khatib, bilal dan doja.
9. Imam Masjid adalah Pemimpin Shalat Berjamaah di Masjid.
10. Bilal adalah Pelaksana Adzan Masjid sebelum shalat.
11. Marbot/Doja adalah petugas yang menjaga kebersihan, peralatan dan keamanan masjid.
12. Guru Mengaji adalah orang yang mengajarkan baca tulis Al Qur'an baik di masjid, mushalla,TPA, maupun di rumah.
13. Guru Sekolah Minggu adalah pengajar khusus untuk peserta atau anak-anak sekolah minggu yang berusia 0-15 Tahun.
14. Sekolah Minggu adalah wadah atau tempat atau media pembinaan dan pelayanan Agama Kristen dan Agama Khatolik melalui proses belajar mengajar dengan tujuan membina dan mendidik peserta atau anak-anak sekolah minggu, agar mengerti, memahami, menghayati dan mengamalkan alkitab.
15. Koster adalah petugas yang mempersiapkan kebutuhan ibadah/kebaktian, memelihara kebersihan dan keamanan gereja.
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Maksud
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 2
Pembinaan dan pelayanan keagamaan dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak mulia dan berwawasan iman dengan melibatkan Masyarakat.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 3
Tujuan pembinaan dan pelayanan keagamaan bagi masyarakat, adalah:
- a. meningkatkan minat agama dan menanamkan kecintaan terhadap agama yang dianutnya; dan
- b. meningkatkan pemahaman, kemampuan dan penghayatan terhadap ajaran agama untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Bagian Ketiga
Sasaran
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 4
Sasaran pembinaan dan pelayanan keagamaan adalah masyarakat yang membutuhkan pemahaman keagamaan ## BAB III
RUANG LINGKUP
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 5
Ruang lingkup penyelenggara pembinaan dan pelayanan keagamaan di masyarakat meliputi:
- a. Pegawai Syara';
- b. Marbot/Doja;
- c. Guru Mengaji;
- d. Guru Sekolah Minggu; dan
- e. Koster.
SYARAT PENYELENGGARA PELAYANAN KEAGAMAAN
Bagian Kesatu
Pegawai Syara'
BAB IV - SYARAT PENYELENGGARA PELAYANAN KEAGAMAAN
Pasal 6
Syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Syara' adalah:
- a. berakhlak mulia;
- b. baligh; dan
- c. dipilih melalui musyawarah Jamaah Masjid.
Bagian Kedua
Marbot/Doja
BAB IV - SYARAT PENYELENGGARA PELAYANAN KEAGAMAAN
Pasal 7
Syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Syara' adalah:
- a. berakhlak mulia; dan
- b. baligh.
Bagian Ketiga
Guru Mengaji
BAB IV - SYARAT PENYELENGGARA PELAYANAN KEAGAMAAN
Pasal 8
Syarat untuk diangkat menjadi Guru Mengaji adalah:
- a. bisa membaca Al Qur'an;
- b. berakhlak mulia; dan
- c. memiliki Murid.
Bagian Keempat Guru Sekolah Minggu
BAB IV - SYARAT PENYELENGGARA PELAYANAN KEAGAMAAN
Pasal 9
Syarat untuk diangkat menjadi Guru Sekolah Minggu dan Koster adalah:
- a. memahami Alkitab;
- b. berakhlak mulia; dan
- c. memiliki Murid.
Bagian Kelima
Koster
BAB IV - SYARAT PENYELENGGARA PELAYANAN KEAGAMAAN
Pasal 10
Syarat untuk diangkat menjadi Koster adalah:
- a. memahami Alkitab;
- b. berakhlak mulia; dan
- c. dewasa.
BAB IV - SYARAT PENYELENGGARA PELAYANAN KEAGAMAAN
Pasal 11
Tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyelenggara pembinaan dan pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Tugas
Paragraf 1
Pegawai Syara'
BAB V - TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12
Tugas Pegawai Syara' yaitu:
- a. Imam bertugas memimpin shalat berjama'ah di Masjid;
- b. Bilal bertugas melaksanakan adzan di Masjid setiap masuk waktu shalat; dan
- c. Doja bertugas memelihara kebersihan, peralatan dan keamanan Masjid.
BAB V - TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 13
Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pegawai syara' bertugas pula melaksanakan kegiatan keagamaan Islam lainnya setiap saat di Masyarakat.
Paragraf 2
Marbot/Doja
BAB V - TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 14
Marbot/Doja bertugas untuk memelihara kebersihan, peralatan dan keamanan Masjid.
Paragraf 3 Guru Mengaji
BAB V - TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15
Guru Mengaji bertugas mengajarkan membaca Al Qur'an secara baik dan benar bertempat di Masjid, Mushalla, TPA dan Rumah Pribadi.
Paragraf 4 Guru Sekolah Minggu
BAB V - TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 16
Guru Sekolah Minggu bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan terhadap Murid Sekolah Minggu di Gereja atau Tempat lain yang ditentukan.
Paragraf 5
Koster
BAB V - TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 17
Koster bertugas mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan ibadah/kebaktian, memelihara kebersihan dan keamanan Gereja.
Paragraf 6 Pemerintah Daerah
BAB V - TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 18
Pemerintah Daerah bertugas mengevaluasi pelaksanaan tugas Pegawai Syara', Marbot/Doja, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu dan Koster minimal sekali dalam 1 (Satu) Tahun.
Bagian Kedua
Hak
BAB V - TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 19
- (1) Pegawai Syara', Marbot/Doja, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu dan Koster berhak:
- a. mendapatkan insentif dan pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendapatkan pembinaan peningkatan wawasan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berhak mengevaluasi penyelenggara dan penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
Bagian Ketiga
Kewajiban
BAB V - TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 20
- (1) Pegawai Syara', Marbot/Doja, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu dan Koster berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggara pembinaan dan pelayanan keagamaan ; dan
- b. memberikan insentif kepada penyelenggara pembinaan dan pelayanan keagamaan
masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pembayaran serta jumlah insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
EVALUASI PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEAGAMAAN
BAB VI - EVALUASI PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEAGAMAAN
Pasal 21
- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan, maka Pemerintah Daerah melakukan evaluasi pembinaan dan pelayanan keagamaan di masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) maka dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan evaluasi pembinaan dan pelayanan keagamaan masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 22
Segala biaya yang digunakan dalam rangka pembinaan dan pelayanan keagamaan bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Ketentuan yang mengatur tentang penyelenggara pembinaan dan pelayanan keagamaan yang telah ada,
masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. tetap
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (Dua Belas) Bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu. setiap
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di pada tanggal 29 Juli 2015 Belopa

Penandatangan: BUPATIILUWU A. MUDZAKKAR

Penetapan: Diundangkan di Belopa pada tanggal 31 Juli 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2015 NOMOR SERI NOMOR REGISTRASI PERATURAN LUWU masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. ## BAB IX ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (Dua Belas) Bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. ## Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Penetapan: Ditetapkan di Belopa pada tanggal BUPATI LUWU, ## A. MUDZAKKAR

Penetapan: Diundangkan di Belopa pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, ## SYAIFUL ALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2015 NOMOR ... SERI ... NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN : Lenovoputih / D / Final Perda
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR :
TENTANG
## PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEAGAMAAN MASYARAKAT
## I. UMUM
Pemerintah Daerah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang'. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah 'pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia'. Adapun visi dan misi Kabupaten Luwu yang telah mencanangkan Program Pendidikan yang bernuansa religi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kabupaten Luwu sebagai Daerah Pendidikan yang Bernuansa Religi. Program Pemerintah Daerah tersebut sejalan dengan proses pentahapan aktualisasi intelektual, emosional dan spiritual Manusia didalam memahami sesuatu, mulai dari tahapan paling sederhana dan bersifat eksternal, sampai tahapan paling rumit dan bersifat internal yang berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan kulturalnya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya pembinaan dan pelayanan keagamaan masyarakat, sehingga ada sumbangsih yang jelas dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pembinaan tersebut dan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan Masyarakat. ## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Yang dimaksud dengan tugas-tugas lainnya yaitu : merawat Jenazah, pemakaman Jenazah, pelaksanaan akad nikah, prosesi aqiqah, bersanji, tahlilan, syukuran Masyarakat dan sejenisnya.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR ... Lenovoputih / D / Final Perda