PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor ISTAHUN Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR ISTAHUN 2017 TENT ANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
·
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR ISTAHUN 2017
TENT ANG
PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa bantuan pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membantu beban biaya bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan sehingga dapat mengikuti perkuliahan atau menyelesaikan tugas akhir sebagaimana mestinya;
- b. bahwa untuk lebih tertibnya pemberian bantuan pendidikan beserta dengan segala syarat dan ketentuannya maka perlu ada aturan yang menjamin setiap mahasiswa untuk berhak mendapatkan bantuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Pemberian Bantuan Pendidikan;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
Menetapkan
:
.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan .Pemerintah Nomor · 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 atas Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia :Nomor 5157);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah . Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Buton Utara.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara.
8. Tim Seleksi dan Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan seleksi dan verifikasi terhadap calon penerima Bantuan Pendidikan.
7. Bantuan Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bantuan dalam menempuh perkuliahan.
9. Mahasiswa tidak mampu adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin.
Pasal 2
Pemberian Bantuan Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan. kuliah, mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat dan Daerah.
,.,.
"
...
...
(
... ·-·----···---·------·------·····
·.\_
----·-··-·
\
· ··--·-···---------··--·
---------·----
Sasaran pemberian Bantuan Pendidikan adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada Perguruari Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta untuk membantu meringankan beban biaya perkuliahan.
Pasal 4
Besaran Bantuan Pendidikan yang akan diberikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dart Belanja Daerah Ka.bu paten Buton Utara.
Pasal 5
- ( 1) Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan diberikan pada jenjang Diploma atau Sarjana atau Pascasarjana
- (2) Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan besaran yang ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Bupati Buton Utara tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang, Jasa dan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
Penerima Bantuan Pendidikan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
- a. mahasiswa berprestasi baik dibidang akademik maupun non akademik;
- b. diprioritaskan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan atau desa setempat dan mahasiswa sebagai anggota keluarga Program Keluarga Harapan (PKH), yang dibuktikan dengan menunjukan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial; dan/ atau
- c. belum pernah menerima Bantuan Pendidikan dari sumber lainnya.
BABV
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
- ( 1) Pemerintah. Daerah mengadakan seleksi dan verifikasi calon penerima Bantuan Pendidikan
Tata cara pemberian Bantuan Pendidikan adalah :
- a. Calon penerima mengajukan permohonan Bantuan Pendidikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraa.n Rakyat Sekretariat Daerah denga.n melampirkan: ·
- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk mahasiswa pemohon.
- 2) Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) atau Kartu Rencana Studi (KRS}.
'
r:
... ·
l
-···-·-----------· ----
- 3) Surat Keterangan Tidak Mampu clari Lurah atau Kepala Desa tempat tinggal mahasiswa pemohon khusus bagi mahasiswa tidak mampu atau mi skin. ·
- 4) Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi setempat.
BAB IV - PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN Pasal6
Pasal 6
- 5) Surat Pernyataan belum pernah menerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
BAB IV - PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN Pasal6
Pasal 7
- ( 1) Pemerintah. Daerah mengadakan seleksi dan verifikasi calon penerima Bantuan Pendidikan
BAB IV - PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN Pasal6
Pasal 8
Tata cara pemberian Bantuan Pendidikan adalah :
- a. Calon penerima mengajukan permohonan Bantuan Pendidikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraa.n Rakyat Sekretariat Daerah denga.n melampirkan: ·
- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk mahasiswa pemohon.
- 2) Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) atau Kartu Rencana Studi (KRS}.
'
r:
... ·
l
-···-·-----------· ----
- 3) Surat Keterangan Tidak Mampu clari Lurah atau Kepala Desa tempat tinggal mahasiswa pemohon khusus bagi mahasiswa tidak mampu atau mi skin. ·
- 4) Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi setempat.
- 5) Surat Pernyataan belum pernah menerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- 6) Khusus mahasiswa yang sedang penelitian tugas akhir melampirkan proposal penelitian yang telah disetujui oleh pembimbing atau promotor.
- b. Bupati menetapkan penerima Bantuan Pendidikan
BAB IV - PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN Pasal6
Pasal 9
Pemberian Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan per orang per tahun.
BAB VI - PENGAWASAN Pasal 10
Pasal 10
- ( 1) Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelorripok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11
Pasal 11
Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjari.g mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 12
Pasal 12
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Euton Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Buranga pada tanggal :J.?, s: 201 7

Penandatangan: BUPATI BUTON UTARA,

Penetapan: Diundangkan di Buranga pada tanggal :i 6 -{; 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAE:RAH KABUPATEN BlTTON UTARA, - - � H. ABU HASAN