Unknown Unknown Nomor 30 Tahun 2007 tentang PERU-SAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tents: 1~ Anggaran Pendapatan dan Belanja D.aerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2007;
4. 1 Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
e·
.(;
- 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- S. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
- 10 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2005 Nomor 108, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggc1raan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
I
.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 te~ntang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
4. 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 4);
5. 20 Peraturan Pemerintah Nomor 55 T ahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Seri E Nomor 2):
Menetapkan
4
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan
BUPATISAROLANGUN
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PERUBAHAN .;NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula 'Jerjumlah Rp. 449.596.376.657,· bertambah sejumlah Rp. 50.086.571.061,· sehingga menjadi Rp. 499.682.947.718,· dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 13. 7 51. 235. 520, - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0
Ro. 3.000.000.000.-
Rp. 10.751.235.520,-
- b. Pengeluaran
- 1\ Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 145.582.543.806, 11
Jumlah penerimaan setelah perubahan
Rp. 92.122.542.545,-
Rp. 53.460.001.261,11
- a. Penerimaan
- 1) Semula
- 2) Bertambah
3. Pembiayaan Daerah :
Rp. 499.682.947.718,·
Jumlah Belanja setelah perubahan
·
Rp. 449.596.376.657,-
Rp. 50.086.571.061,-
2. Belanja
- a. Semula
- b. Bertambah
Rp. 367.851.639.432,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan
Rp. 366.351.639.432,-
Rp. 1.500.000.000,-
1. Pendapatan :
- a. Semula
- b. Bertambah
Pasal 2
(1 ). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah oerubahan Ro. 11.449.198.232.-
- Rp. 11.449.198.232,-
Rp. 0
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 11.449.198.232,-
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
Rp. 346.899.441.200,-
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan
Rp. 345.899.441.200,-
Rp.
1.000.000.000 ·
- 1) Semula
- 2) Bertambah
- b. Dana Perimbangan sejumlah
Rp. 9.503.000.000,-
Jumlah PAD setelah perubahan
- Rp. 9.003.000.000,-
- Rp 500.000.000,-
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Pendapatan Asli Daerah sejumlah
(?) Pendapatan Asli Daerah scbaqairnana dirrnksud pada ayat (1) huruf a terdiri can jerus pencapatan :
- a. Pajak daerah
- 1) Semula
Rp. 1.372.000.000,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan
Rp. 0
Rp. 1.372.000.000,-
- b. Retribusi daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 2.951.500.000,-
Rp. 0
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
Rp. 2.951.500.000.-
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1.100.000.000,-
- 1) Semula
Rp. 1100 000 000.-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 0
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan
Rp 1.100.000.000,-
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 3.579 500 000,-
Rp.
3.579.500.000,-
Rp.
500.000.000,-
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah hasil penqelolaan kekayaan yang dipisahkan sctetah pcrubahan daerah
I~µ ~.079.500.000.-
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
2. a· Dana bagi hasil
- 1) Semula
Rp.
64.366.441.200,-
- 2) Bertambah
Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan
Rp. 65.366.441.200,-
- b. Dana alokasi umum sejumlah
- 1) Semula
Rp. 240.533.000.000,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan
Rp. 240.533.000.000,-
- c. Dana alokasi khusus sejumlah
- 1) Semula
Rp.
41.000.000.000,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 0
Rp. 41.000.000.000,Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~;!rnf c terdiri dari jenis pendapatan :
0. Hibah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan
- u Dana darurat
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah dana darurat setelah perubahan
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0
r
- c. Dana bagi hasil pajak
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah lainnya setelah peruoahan Rp. 0
Rp. 0
Ro. 0
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
- d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 11.449.198.232,-
Rp. 11.449.198.232,-
Rp. 0
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berl&lt;urang)
Pasal 3
- ( 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja-Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp. 165.214.623.817,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
1.758.775.561,-
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 166.973.399.378,-
- b. Belanja-Belanja Langsung
2. (2). Belanja Tidak Langsung sebagairnana dirnaksucl pad a ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belarua :
- a. Belanja Pegawai
Rp. 332.709.548.340,-
Jumlah belanja langsung setelah perubahan
Rp. 284.381.752.840,-
Rp.
48.327.795.500,-
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 138.990.259.351,-
Rp. 603.951.000,-
Rp. 139.594.210.351,-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
b. Belanja bunga
| 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) | 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) | 0 0 | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp. 0 | |
| Belanja subsidi | | | |
| 1) Semula | Rp. | 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | 2) Bertambah/(berkurang) | | |
| Jumlah belanja subsidi | | Rp. 0 | |
| d. Belanja Hibah | | | |
| .1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. Rp. | 0 0 | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. 0 | |
| e. Belanja bantuan sosial | | | |
| 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) | 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) | 11312500000,- 700 000 OOu,- | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp.12 012. 500 000,- | |
| f Belanja bagi hasil | . | | |
| 1) Semula 2) Bertambah | 1) Semula 2) Bertambah | 0 454.824.561,- | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | |
| g. Belanja bantuan keuangan | | | |
| 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) | 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) | 13.911.864.466,- 0 | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. 13.911.864.466,- | |
| h. Belanja tidak terduga | h. Belanja tidak terduga | Rp. | |
| 1) Semula | Rp. | 1.000.000.000,- 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 1.000.000.000,- | |
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belania :
Rp. 145.582.543.806, 11
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan
Rp 92.122.542.545,-
- Rp. 53.460.001.261, 11
- a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
- 1) Semula
- 2) Bertambah
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pernbiayaan :
Rp. 3.000.000.000,-
Rp. 10.751.235.520,-
Rp. 13.751.235.520,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Rp. 145.582.543.806, 11
Jumlah peneriman setelah perubahan
Rp. 92.122.542.545,-
Rp 53.460 001 261.11
- 1) Semula
- 2) Bertambah
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
Pasal 4
Rp. 156.031.823.794,-
Jumlah belanja modal setelah perubahan
Rp. 133.206.246.694,-
Rp. 22.825.577.100,-
- c. Belanja modal
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.126.172.839. 796,-
Rp. 106'.683.035.896,-
Rp. 19.489.803.900,-
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berl&lt;.urang)
b. Belanja barang dan jasa
Rp.50.504.884. 7 50,-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp. 44.406.870.250,-
Rp. 6.012.414.500,-
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berl&lt;.urang)
- a. Belanja pegawai
| b. Pencairan dana cadangan | b. Pencairan dana cadangan | b. Pencairan dana cadangan | b. Pencairan dana cadangan | b. Pencairan dana cadangan |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | 1) Semula | Rp. Rp. | 0 0 | |
| | 2) Bertambah | | | |
| | Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp. |
| | .1) Semula | Rp. | 0 | |
| | 2) Bertambah | Rp. | 0 | |
| | Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. |
| d. Penerimaan pinjaman daerah | d. Penerimaan pinjaman daerah | d. Penerimaan pinjaman daerah | d. Penerimaan pinjaman daerah | |
| | 1) Semula | Rp. | 0 | |
| | 2) Bertambah | Rp. | 0 | |
| | Jurnlah penerimaan pinjaman setelah perubahan | Jurnlah penerimaan pinjaman setelah perubahan | Jurnlah penerimaan pinjaman setelah perubahan | Rp |
| e. Penerimaan kembali pernberian pinjaman | e. Penerimaan kembali pernberian pinjaman | e. Penerimaan kembali pernberian pinjaman | e. Penerimaan kembali pernberian pinjaman | e. Penerimaan kembali pernberian pinjaman |
| | 1) Semula | Rp | O | |
| | 2) Bertambah | Rp. | 0 | ---------··--- |
| | Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | Rp. |
| f. Penerimaan piutang daerah | f. Penerimaan piutang daerah | f. Penerimaan piutang daerah | f. Penerimaan piutang daerah | |
| | 1) Semula | Rp. | 0 | |
| | 2) Bertambah | Rp. | 0 | |
| | Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan | | | Rp. |
| | Penqeluaran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) pernbiayaan : | | huruf | b terdiri |
| a. Pembentukan dana cadangan | a. Pembentukan dana cadangan | a. Pembentukan dana cadangan | a. Pembentukan dana cadangan | a. Pembentukan dana cadangan |
| | 1) Semula | Rp. | 0 | |
| | 2) Bertambah | Rp. | 0 | |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp. |
b. Penyertaan modal pemerintan daerah
Jumlah pemberian pinjaman daerah sctelah perubahan
Rp. 0
Rp . 0
- 1) Semula
- 2) Bertambah
- d. Pemberian pinjaman daerah
Rp. 1.689.804.641,-
- Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan
Rp. 1.000.000.000,-
Rp.
689.804.641,-
- 1) Semula
- 2) Bertambah
c. Pembayaran pokok utang
Rp. 2.000.000.000,-
Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah setelah perubahan
Rp. 2.000.000.000,-
Rp. 0
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Rp. 0
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdin dari :

7. Lampiran VII

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran

- IX

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai perGolongan dan Per Jabatan;

- 6.

- Lampiran VI

- 5.

- Lampiran V

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

3. Lampiran Ill

1. Lampiran I

2. Lampiran

- II

## Pasal6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan ooerasional pelaksanaan.

## Pasal7

Peraturan Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seiiao orang mengetahuinya. mernerintahkan oengundangan Peraturan Oaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Diundangkan di Sarolangun Pada Tanggal 27 Pebruari 2007


SEKRETARIS DAERAX KABUPATEN SAROLANGUN

Pembina fingkat

Nip. 080 054 513

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2007 NOMOR 30