PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (berlaku 3 September 2015)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa
- retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggara pemerintahan daerah dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang...
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7.Peraturan...
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari tahun 2011-2031 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16).
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan
BUPATI BATANG HARI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari;
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Dinas Perkotaan adalah Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari
6. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
7. Bangunan Gedung adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan bangunan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
8. Bangun - bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan atau air, yang berdiri sendiri dan bukan sebagai prasarana bangunan gedung.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap.
10.Retribusi...
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian mendirikan bangunan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
Bagian Kesatu
Objek Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin mendirikan suatu bangunan.
Pemberian...
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantuan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Izin mendirikan bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Prinsip Penetapan Tarif
BAB IV
Pasal 6
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB IV
Pasal 7
- (1) Struktur retribusi didasarkan pada fungsi bangunan, klasifikasi dan lokasi bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi setiap IMB ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bangunan Fungsi Hunian.
| No | Klasifikasi Bangunan | Besaran biaya
BAB IV
Pasal 8
Untuk bangunan yang telah selesai dibangun dan belum memiliki IMB dikenakan denda sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB V - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Batang Hari
TEMPAT PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
BAB VI - TEMPAT PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 10
- (1) Wajib Retribusi wajib mengisikan SPORD
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3)
BAB VI - TEMPAT PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11
- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
Dalam...
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan surat teguran.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KEDALUARSA
BAB VIII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KEDALUARSA
Pasal 13
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Kedaluarsa...
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB VIII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KEDALUARSA
Pasal 14
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KEDALUARSA
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pangundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Bulian Pada tanggal 3 - 9 - 2015

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI

Verifikasi: Cap ttd SINWAN

Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian Pada tanggal 3 - 9 - 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Verifikasi: Cap ttd Mhd. FADHIL ARIEF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2015 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI ( 2 TAHUN 2015)

Penandatangan: salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

Verifikasi: Cap ttd MULA P. RAMBE S.Sos., MH Pembina TK I (IV/b) NIP. 196909291994031005 a . n .
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
## NOMOR 3 TAHUN 2015
## TENTANG
## RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
## I. UMUM
Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, pengaturannya perlu ditingkatkan, disesuaikan dan disempurnakan.
Bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tergolong salah satu Retribusi Perizinan Tertentu.
Penetapan Peraturan Daerah ini, dapat menjamin terlaksananya usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberikan manfaat besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang otonomi daerah adalah pungutan Retribusi Perizinan Tertentu.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas