PERATURAN WALIKOTA CILEGON Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BERITA DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN : 2017
NOMOR : 2
PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA CILEGON,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di
- Kota Cilegon melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
27. Peraturan ...
Menetapkan :
27. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);
28. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 60);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kota Cilegon.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
6. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang membantu penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau Badan Hukum, untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Non perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau Badan Hukum, untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Izin adalah dokumen yang diterbitkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyelenggaraan PTSP berasaskan :
- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. persamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Maksud penyelenggaraan PTSP adalah untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan/non perizinan dan memperoleh informasi mengenai tempat, waktu, biaya, persyaratan, prosedur, penyampaian dan penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepastian hukum terhadap waktu, biaya, persyaratan, prosedur, penyampaian, dan penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Tujuan Penyelenggaraan PTSP adalah :
- a. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- c. meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan.
SASARAN
BAB II - SASARAN
Pasal 5
Sasaran penyelenggaraan PTSP adalah :
- a. mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau, dan akuntabel; dan
- b. meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.
PENYELENGGARAAN PTSP
Bagian Kesatu
Kewenangan
BAB III - PENYELENGGARAAN PTSP
Pasal 6
Kewenangan penyelenggaraan PTSP meliputi:
- a. penerimaan dokumen permohonan izin dan non izin;
- b. penelitian/pemeriksaan dokumen izin dan non izin;
- c. pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik;
- d. penandatangan dokumen izin dan non izin;
- e. penyerahan dokumen izin dan dokumen non izin kepada pemohon;
- f. pengelolaan arsip izin dan non izin;
- g. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin; dan
- h. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis berkenaan dengan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penertiban pelaksanaan izin dan non izin.
Bagian Kedua
Jenis Perizinan dan Non Perizinan
BAB III - PENYELENGGARAAN PTSP
Pasal 7
- (1) Jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan penyelenggaran PTSP
BAB III - PENYELENGGARAAN PTSP
Pasal 8
- (1) Penyelenggara PTSP tingkat Kota Cilegon adalah Perangkat Daerah yang mempunyi kewenangan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Walikota mendelegasikan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud ayat (1).
BAB IV - PEMOHON
Pasal 9
Pemohon atau subjek pelayanan pada penyelenggaraan PTSP adalah:
- a. orang perseorangan; dan
- b. Badan, baik yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum.
PENYEDERHANAAN PELAYANAN
BAB V - PENYEDERHANAAN PELAYANAN
Pasal 10
- (1) Pelayanan PTSP wajib menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. penyederhanaan persyaratan;
- b. percepatan waktu penyelesaian permohonan;
- c. kepastian biaya;
- d. kejelasan prosedur;
- e. keterbukaan dan kejelasan informasi;
- f. kemudahan penyampaian pengaduan/keluhan; dan
- g. kejelasan penyelesaian pengaduan/keluhan.
TIM TEKNIS
BAB VI - TIM TEKNIS
Pasal 11
- (1) Penyelenggara PTSP dalam memberikan pelayanan perzinan dan non perzinan dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang PTSP sebagai Ketua Tim Teknis.
- (4) Anggota Tim Teknis terdiri dari unsur penyelenggara PTSP, unsur Perangkat Daerah teknis, dan apabila diperlukan dapat melibatkan tenaga profesional dan/atau PNS dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang memiliki kompetensi dibidangnya.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.
PEMBIAYAAN
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 12
- (1) Pembiayaan penyelenggaran PTSP dibebankan pada APBD Kota Cilegon dan sumber pendapatan lain yang sah.
- (2) Penyelenggara PTSP diberikan tunjangan khusus yang besarannya sesuai dengan kemampuan Daerah.
PRASARANA DAN SARANA
BAB VIII - PRASARANA DAN SARANA
Pasal 13
Penyelenggaraan PTSP harus di dukung sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
STANDAR PELAYANAN
BAB IX - STANDAR PELAYANAN
Pasal 14
- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan PTSP berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal, dan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan PTSP.
- (2) Standar Pelayanan Minimal, dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat standar waktu, biaya pelayanan, informasi pelayanan, prosedur pelayanan, penanganan keluhan, dan ruangan yang mendukung kenyamanan pelayanan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang PTSP dengan terlebih dahulu konsultasi kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI
BAB X - SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI
Pasal 15
- (1) Penyelenggara PTSP dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan wajib menggunakan system teknologi informasi berbasis online.
- (2) Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengintegrasikan pelayanan perizinan dan non perizinan antara penyelenggara PTSP dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon, Masyarakat dan/atau instansi terkait lainnya.
Diundangkankan di Cilegon pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,
SARI SURYATI
BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 2
PENGAWASAN, PEMBINAAN, DAN PENERTIBAN
BAB XI - PENGAWASAN, PEMBINAAN, DAN PENERTIBAN
Pasal 16
- (1) Pengawasan, pembinaan, dan penertiban teknis pelaksana izin dan non izin yang diterbitkan penyelenggara PTSP dilakukan oleh Tim Pengendali;
- (2) Tim pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur penyelenggara PTSP dan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Penetapan: Ditetapkan di Cilegon pada tanggal WALIKOTA CILEGON, ttd Tb. IMAN ARIYADI