PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan GedungBerornamen Lampung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan
BUPATI LAMPUNG BARAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN GEDUNG.
DAERAH
TENTANG
BANGUNAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedungyang fungsinya untuk kepentingan publik, baikberupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupunfungsi sosial dan budaya.
8. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat
menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
9. Bangunan Gedung Adat merupakan bangunan gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma adat masyarakat setempat sesuai dengan budaya dan sistem nilai yang berlaku, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan adat.
10. Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional merupakan bangunan gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma tradisional masyarakat setempat sesuai dengan budaya yang diwariskan secara turun temurun, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan masyarakat sehari-hari selain dari kegiatan adat.
11. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi darifungsi bangunan gedung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan,kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
- c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Fungsi dan Klasifikasi bangunan gedung;
- b. Persyaratan bangunan gedung;
- c. Penyelenggaraan bangunan gedung;
- d. TABG;
- e. Peran Masyarakat
- f. Pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
- g. Sanksi administratif;
- h. Penyidikan;
- i. Pidana; dan
- j. Peralihan.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 4
- (1) Fungsi bangunan gedungmerupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (2) Fungsi bangunan gedungmeliputi:
- a. Bangunan gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal;
- b. Bangunan Gedungfungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah;
- c. Bangunan Gedungfungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha;
- d. Bangunan Gedungfungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya;
- e. Bangunan Gedungfungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi; dan
- f. Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 5
huruf a dapat berbentuk:
- a. Bangunan rumah tinggal tunggal;
- b. Bangunan rumah tinggal deret;
- c. Bangunan rumah tinggal susun; dan
- d. Bangunan rumah tinggal sementara.
- (2) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dapat berbentuk:
- a. Bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;
- b. Bangunan gereja, kapel;
- c. Bangunan pura;
- d. Bangunan vihara;
- e. Bangunan kelenteng; dan
- f. Bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
- (3) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c dapat berbentuk:
- a. Bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran nonpemerintah dan sejenisnya;
- b. Bangunan gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya;
- c. Bangunan gedung pabrik;
- d. Bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;
- e. Bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya;
- f. Bangunan gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara;
- g. Bangunan gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya; dan
- h. Bangunan gedung tempat penangkaran atau budidaya seperti bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan sejenisnya.
- (4) Bangunan gedung sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d dapat berbentuk:
- a. Bangunan gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya;
- b. Bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk pantipanti dan sejenisnya;
- c. Bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, bangunan gedung adat dan sejenisnya;
- d. Bangunan gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya, dan
- e. Bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.
- (5) Bangunan fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e meliputi:
- a. Bangunan gedung untuk reaktor nuklir;
- b. Bangunan gedung untuk instalasi pertahanan dan keamanan;
- c. dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Bangunan gedunglebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f dapat berbentuk:
- a. Bangunan rumah dengan toko (ruko);
- b. Bangunan rumah dengan kantor (rukan);
- c. Bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran;
- d. Bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran-perhotelan;
- e. Dan sejenisnya.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 6
- (1) Klasifikasi bangunan gedung menurut kelompok fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diklasifikasikan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 7
- (1) Klasifikasi
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 8
- (1) Penentuan Klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari gedung ditentukan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9
- (1) Fungsi dan Klasifikasi bangunan gedung dapat diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru.
- (2) Perubahan fungsi dan Klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (3) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedungyang baru.
- (4) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan perubahan data fungsi dan/atau Klasifikasi bangunan gedung.
- (5) Perubahan fungsi dan Klasifikasi bangunan gedungditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam izinmendirikan bangunan gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 10
- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:
- a. Status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. Status kepemilikan bangunan gedung;serta
- c. IMB.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi:
- a. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan;
- b. Persyaratan keandalan bangunan gedung.
Bagian Kedua Persyaratan Administratif
Paragraf 1 Status Hak Atas Tanah
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 11
- (1) Setiap bangunan gedung harus didirikan di atas tanah yang jelas kepemilikannya, baik milik sendiri atau milik pihak lain
- (2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan
- dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah.
- (3) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan izinpemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanahatau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulisantara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanahdengan Pemilik bangunan gedung.
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban parapihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, sertafungsi bangunan gedung dan jangka waktupemanfaatan tanah.
- (5) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah
- (6) Bangunan gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat harus dibangun di atas air sungai, air danau harus mendapatkan izin dari bupati.
- (7) Bangunan gedung yang akan dibangun di atas tanah milik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam keterangan rencana kabupaten .
Paragraf 2 Status Kepemilikan Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 12
- (1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
- (2) Penetapan status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan bangunan gedung, sebagai sarana tertib pembangunan, tertib pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan gedung.
- (3) Status kepemilikan bangunan gedung adat pada masyarakat hukum adat ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 13
- (1) Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada bupati untuk melakukan kegiatan:
- a. Pembangunan bangunan gedungdan/atau prasarana bangunan gedung.
- b. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
- c. Pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat keterangan rencana kabupaten ( advis planning ) untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khususoleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerahwajib memberikan secara cuma-cuma surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung.
- (4) Surat Keterangan Rencana Kabupatensebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakanketentuan yang berlaku untuk lokasi yangbersangkutan dan berisi:
- a. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangunpada lokasi bersangkutan;
- b. Ketinggian maksimum bangunan gedung yangdiizinkan;
- c. Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawahpermukaan tanah dan ktb yang diizinkan;
- d. Garis sempadan dan jarak bebas minimumbangunan gedung yang diizinkan;
- e. KDB maksimum yang diizinkan;
- f. KLB maksimum yang diizinkan;
- g. KDH minimum yang diwajibkan;
- h. KTB maksimum yang diizinkan; dan
- i. Jaringan utilitas kota.
- (5) Dalam surat Keterangan Rencana Kabupatensebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat jugadicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yangberlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
Paragraf 4
IMB di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau Prasarana/Sarana Umum
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 14
- (1) Permohonan IMB untuk bangunan gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait.
- (2) IMB untuk pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat Pertimbangan Teknis Tenaga Ahli Bangunan Gedungdan dengan mempertimbangkan pendapat masyarakat.
- (3) Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Standar Teknis dan pedoman yang terkait.
Paragraf 5 Kelembagaan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 15
- (1) Dokumen Permohonan IMB disampaikan/diajukan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administratif dilaksanakan oleh instansi teknis pembina yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.
- (3) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Camat.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan faktor:
- a. Efisiensi dan efektivitas;
- b. Mendekatkan pelayanan pemberian imb kepada masyarakat;
- c. Fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanah dan/atau bangunan yang mampu diselenggaraan di kecamatan; dan
- d. Kecepatan penanganan penanggulangan darurat dan rehabilitasi bangunan gedung pascabencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan bupati.
Bagian Ketiga Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Paragraf 1 Umum
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 16
- (1) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi:
- a. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan; dan
- b. Persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (2) Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung;
- b. Persyaratan arsitektur bangunan gedung;
- c. Persyaratan pengendalian dampak lingkungan; dan
- d. Rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (3) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Persyaratan keselamatan bangunan gedung;
- b. Persyaratan kesehatan bangunan gedung;
- c. Persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
- d. Persyaratan kemudahan bangunan gedung.
Paragraf 2
Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung
- (1) Bangunan gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi mengenai RTRW, RDTR dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara cuma-cuma.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai peruntukan lokasi, intensitas bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, dan garis sempadan bangunan.
- (4) Bangunan gedung yang dibangun:
- a. Di atas prasarana dan sarana umum;
- b. Di bawah prasarana dan sarana umum;
- c. Di bawah atau di atas air;
- d. Di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi;
- e. Di daerah yang berpotensi bencana alam; dan
- f. Di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
Harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
- (5) Dalam hal ketentuan mengenai peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut denganperaturan bupati.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 18
- (1) Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTR dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.
- (2) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahanperuntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penggantian yanglayak kepada Pemilik bangunan gedung sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 19
- (1) Bangunan gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan intensitas bangunan gedung yang meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian dan jarak bebas bangunan gedung,
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 20
- (1) KDB ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 21
- (1) KDH ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, kesehatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 22
- (1) KLB ditentukan atas dasar daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.
- (2) Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 23
- (1) Jumlah lantai bangunan gedung dan tinggi bangunan gedung ditentukan atas dasar pertimbangan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, keserasian dengan lingkungannya serta keselamatan lalu lintas penerbangan.
- (2) Bangunan gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan.
- (3) Ketentuan besarnya jumlah lantai bangunan gedung dan tinggi bangunan gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (1) Garis sempadan bangunan ditentukan atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- (2) Garis Sempadan bangunan gedung meliputi ketentuan mengenai jarak bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan;
- (3) Garis sempadan bangunan meliputi garis sempadan bangunan untuk bagian muka, samping, dan belakang.
- (4) Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untuk bangunan di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (besmen).
- (5) Ketentuan besarnya garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (6) Bupatidapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 25
- (1) Jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman ditetapkan untuk setiap lokasi sesuai dengan peruntukannya atas pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- (2) Jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diberlakukan per kapling/persil dan/atau per kawasan.
- (3) Penetapan jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman berlaku untuk di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (besmen).
- (4) Penetapan jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halamanuntuk di bawah permukaan tanah didasarkan pada pertimbangan keberadaan atau rencana jaringan pembangunan utilitas umum.
- (5) Ketentuan besarnya jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (6) Bupati dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik.
Paragraf 3 Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 26
Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai adat/tradisional sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur
dan rekayasa.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 27
- (1) Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disesuaikan dengan penetapan tema arsitektur bangunan di dalam peraturan zonasi dalam RDTR dan/atau peraturan bupati tentang RTBL.
- (2) Penampilan bangunan gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 28
- (1) Bentuk denah bangunan gedung sedapat mungkin simetris dan sederhana guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam gempa.
- (2) Bentuk bangunan gedung harus dirancang dengan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 29
- (1) Persyaratan tata ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 30
- (1) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar bangunan gedung.
- (2) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP);
- b. Persyaratan ruang sempadan bangunan gedung;
- c. Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan;
- d. Ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
- e. Daerah hijau pada bangunan;
- f. Tata tanaman;
- g. Sirkulasi dan fasilitas parkir;
- h. Pertandaan ( Signage ); serta
- i. Pencahayaan ruang luar bangunan gedung.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 31
- (1) Ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP)sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan bangunan gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas).
- (2) Persyaratan RTHP ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk Garis Sempadan Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Lantai Bangunan, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketetapan lainnya yang bersifat mengikat semua pihak berkepentingan.
- (3) Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai persyaratan RTHP yang diatur lebih lanjut untuk suatu lokasi dalam peraturan bupati sebagai acuan bagi penerbitan IMB.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 32
- (1) Persyaratan ruang sempadan depan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/pohon dan bangunan penunjang.
- (2) Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan dan sarana utilitas umum
lainnya.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 33
- (1) Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan besmen dan besaran Koefisien Tapak Besmen (KTB) ditetapkan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 34
- (1) Pengaturan ketinggian pekarangan adalah apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir yang ditetapkan oleh Balai Sungai atau instansi berwenang setempat atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri.
- (2) Tinggi lantai dasar suatu bangunan gedung diperkenankan mencapai maksimal 1,20 m di atas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-rata jalan, dengan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 35
- (1) Daerah hijau bangunan (DHB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan.
- (2) DHB merupakan bagian dari kewajiban pemohonan IMB untuk menyediakan RTHP dengan luas maksimum 25% dari RTHP.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 36
Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f meliputi aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 37
- (1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g, yang proporsional untuk kendaraan sesuai jumlah luas lantai bangunan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 38
- (1) Pertandaan ( Signage ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kaveling dan/atau ruang publik tidak boleh berukuran lebih besar dari elemen bangunan/pagar serta tidak boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan/dipertahankan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan ( signage ) bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 39
- (1) Pencahayaan ruang luar bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf i harus disediakan dengan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 40
- (1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan.
- (2) Dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan/atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Persyaratan dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 41
- (1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lalu lintas harus dilengkapi dengan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
- (2) Persyaratan dokumen Andalalin disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 42
- (1) Setiap bangunan gedung dan persilnya wajib mengelola air hujan sebagai upaya dan kegiatan untuk mempertahankan kondisi hidrologi alami, dengan cara memaksimalkan pemanfaatan air hujan, infiltrasi air hujan, dan menyimpan sementara air hujan untuk menurunkan debit banjir melalui optimasi pemanfaatan elemen alam dan pemanfaatan elemen buatan.
- (2) Instrumen pelaksanaan Pengelolaan Air Hujan Pada bangunan gedungDan Persilnya meliputi:
- a. Informasi karakteristik wilayah terkait dengan karakteristik tanah, topografi, muka air tanah, dan jenis sarana pengelolaan air hujan;
- b. Instrumen pelaksanaan pengelolaan air hujan pada bangunan gedungbaru; dan
- c. Instrumen pelaksanaan pengelolaan air hujan pada bangunan gedungeksisting.
- (3) Tahapan Penyelenggaraan Pengelolaan Air Hujan pada bangunan gedung dan persilnya terdiri atas:
- a. Tahapan penyelenggaraan untuk gedung baru; dan
- b. Tahapan penyelenggaraan untuk gedung eksisting.
- (4) Status Wajib Kelola Air Hujan pada bangunan gedung dan persilnyaditetapkan oleh bupati.
- (5) Ketetapan Status Wajib Kelola Air Hujan pada bangunan gedung danpersilnya disampaikan kepada pemohon IMB bersamaan denganpenerbitan surat KRK.
- (6) Pemenuhan ketetapan Status Wajib Kelola Air Hujan dalam dokumenrencana teknis bangunan gedung merupakan bagian dari prasyaratditerbitkannya IMB.
- (7) Status Wajib Kelola Air Hujan pada bangunan gedung dan persilnya, meliputi:
- a. Status Wajib Kelola Air Hujan persentil 95; dan
- b. Status Wajib Kelola Air Hujan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 43
- (1) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau RTBL memuat:
- a. Program bangunan dan lingkungan;
- b. Rencana umum dan panduan rancangan;
- c. Rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana;dan
- d. Pedoman pengendalian pelaksanaan.
- (2) Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
- (3) Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/ kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
- (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan program investasi bangunan gedung dan lingkungannya yang disusun
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 44
- (1) Persyaratan keselamatan bangunan gedung meliputi:
- a. Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan;
- b. Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran; dan
- c. Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir.
- (2) Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi:
- a. Persyaratan sistem penghawaan;
- b. Pencahayaan;
- c. Sanitasi; dan
- d. Penggunaan bahan bangunan.
- (3) Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi:
- a. Kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang;
- b. Kenyamanan kondisi udara dalam ruang;
- c. Kenyamanan pandangan; serta
- d. Kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.
- (4) Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam Pemanfaatan bangunan gedung.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 45
Persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahanbangunan gedungsebagaimana dimaksud pada Pasal 44 harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan sesuai standar baku dan/atau pedoman teknis yang berlaku yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
Bagian Keempat Persyaratan Bangunan Gedung Hijau
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 46
Prinsip bangunan gedung Hijau meliputi:
- a. Perumusan kesamaan tujuan, pemahaman serta rencana tindak;
- b. Pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia ( reduce );
- c. Pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun non-fisik;
- d. Penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya ( reuse );
- e. Penggunaan sumber daya hasil siklus ulang ( recycle );
- f. Perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;
- g. Mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana;
- h. Orientasi kepada siklus hidup;
- i. Orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
- j. Inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan
- k. Peningkatan dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen dalam implementasi.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 47
- (1) Bangunan gedung yang dikenai persyaratan bangunan gedung hijau meliputi bangunan gedung baru dan bangunan gedung yang telah dimanfaatkan.
- (2) Bangunan gedung yang dikenai persyaratan bangunan gedung hijau dibagi menjadi kategori:
- a. wajib ( mandatory ),
- b. disarankan ( recommended ), dan
- c. sukarela ( voluntary ).
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 48
Setiap bangunan gedung hijau harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan dan/atau standar teknis yang berlaku.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 49
Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori dan persyaratan Bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
Bagian Kelima
Persyaratan Bangunan GedungCagar Budaya yang Dilestarikan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 50
Setiap bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan harus memenuhi persyaratan:
- a. Administratif; dan
- b. Teknis.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 51
- (1) Persyaratan administratif bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:
- a. Status bangunan gedung sebagai bangunan gedung cagar budaya;
- b. Status kepemilikan; dan
- c. Perizinan.
- (2) Keputusan penetapan status bangunan gedung sebagai bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
- (3) Status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi status kepemilikan tanah dan status kepemilikan bangunan gedung cagar budaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Tanah dan bangunan gedung cagar budaya dapat dimiliki oleh negara, swasta, badan usaha milik negara/daerah, masyarakat hukum adat, atau perseorangan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 52
- (1) Persyaratan teknis bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:
- a. Persyaratan tata bangunan;
- b. Persyaratan keandalan bangunan gedung cagar budaya; dan
- c. Persyaratan pelestarian.
- (2) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Peruntukan dan intensitas bangunan gedung;
- b. Arsitektur bangunan gedung;dan
- c. Pengendalian dampak lingkungan.
- (3) Persyaratan keandalan bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Keselamatan;
- b. Kesehatan;
- c. Kenyamanan; dan
- d. Kemudahan.
- (4) Persyaratan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Keberadaan bangunan gedung cagar budaya; dan
- b. Nilai penting bangunan gedung cagar budaya.
- (5) Persyaratan keberadaan bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus dapat menjamin keberadaan bangunan gedung cagar budaya sebagai sumberdaya budaya yang bersifat unik, langka, terbatas, dan tidak membaru.
- (6) Persyaratan nilai penting bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus dapat menjamin terwujudnya makna dan nilai penting yang meliputi langgam arsitektur, teknik membangun, sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 53
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan gedung cagar budaya
yang dilestarikan diatur dengan peraturan bupati.
Bagian Keenam
Persyaratan Pembangunan Bangunan Gedungdi Atas atau di Bawah Tanah, Air atau Prasarana/Sarana Umum, dan pada Daerah Hantaran Udara Listrik Tegangan Tinggi atau Ekstra Tinggi atau Ultra Tinggi dan/atau Menara Telekomunikasi dan/atau Menara Air
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 54
- (1) Pembangunan bangunan gedung di atas prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
- b. Tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya;
- c. Tetap
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 55
- (1) bangunan gedung adat dapat berupa bangunan ibadah, kantor lembaga masyarakat adat, balai/gedung pertemuan masyarakat adat, atau sejenisnya.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung adat dilakukan oleh masyarakat adat sesuai ketentuan hukum adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung adat dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 56
Ketentuan mengenai kaidah/norma adat dalam penyelenggaraan bangunan gedung adat terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, yang meliputi:
- a. Penentuan lokasi,
- b. Gaya/langgam arsitektur lokal,
- c. Arah/orientasi bangunan gedung,
- d. Besaran dan/atau luasan bangunan gedung dan tapak,
- e. Simbol dan unsur/elemen bangunan gedung,
- f. Tata ruang dalam dan luar bangunan gedung,
- g. Aspek larangan,
- h. Aspek ritual.
Paragraf 2
Bangunan GedungDengan Gaya/Langgam Tradisional
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 57
- (1) Bangunan gedungdengan gaya/langgam tradisional dapat berupa fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi perkantoran, dan/atau
fungsi sosial dan budaya.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedungdengan gaya/langgam tradisional dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah sesuai ketentuan kaidah/norma tradisional yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedungdengan gaya/langgam tradisional dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 58
Ketentuan mengenai kaidah/norma tradisional dalam penyelenggaraan bangunan gedungdengan gaya/langgam tradisional terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, yang meliputi:
- a. Penentuan lokasi,
- b. Gaya/langgam arsitektur lokal,
- c. Arah/orientasi bangunan gedung,
- d. Besaran dan/atau luasan bangunan gedung dan tapak,
- e. Simbol dan unsur/elemen bangunan gedung,
- f. Tata ruang dalam dan luar bangunan gedung,
- g. Aspek larangan,
- h. Aspek ritual.
Paragraf 3
Penggunaan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 59
- (1) Perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah dapat menggunakan simbol dan unsur/elemen tradisional untuk digunakan pada bangunan gedung yang akan dibangun, direhabilitasi atau direnovasi.
- (2) Penggunaan simbol bangunan gedung tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan unsur/elemen bangunan gedung tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melestarikan simbol dan unsur/elemen tradisional serta memperkuat karakteristik lokal pada bangunan gedung
- (5) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan makna dan filosofi yang terkandung dalam simbol dan unsur/elemen tradisional yang digunakan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 60
- (1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 61
Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan bangunan gedung Adat, bangunan gedung Tradisional, Pemanfaatan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional serta Kearifan Lokal diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
Bagian Kedelapan
Persyaratan Bangunan GedungSemi Permanen dan Bangunan GedungDarurat
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 62
- (1) bangunan gedung semi permanen dan darurat merupakan bangunan gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya.
- (3) Tata cara penyelenggaraan bangunan gedung semi permanen dan darurat diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.
Bagian Kesembilan Persyaratan Bangunan Gedungdi Kawasan Rawan Bencana Alam
Paragraf 1 Umum
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 63
- (1) Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir, kawasan rawan angin topan dan kawasan rawan bencana alam geologi.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu yang mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
- (3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
Paragraf 2
Persyaratan bangunan gedung di Kawasan Rawan Tanah Longsor
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 64
- (1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan bangunan gedung akibat kejatuhan material longsor dan/atau keruntuhan bangunan gedung akibat longsoran tanah pada tapak.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
Paragraf 3
Persyaratan bangunan gedung di Kawasan Rawan Gelombang Pasang
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 65
- (1) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) merupakan kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan bangunan gedung akibat hantaman gelombang pasang.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
Persyaratan Bangunan Gedungdi Kawasan Rawan Banjir
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 66
- (1) Kawasan rawan banjirsebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) merupakan kawasan yangdiidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalamibencana alam banjir.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan bangunan gedung akibat genangan banjir.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
Paragraf 5
Persyaratan Bangunan Gedungdi Kawasan Rawan Bencana Angin Topan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 67
- (1) Kawasan rawan bencana angin topansebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) merupakan kawasan yangdiidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalamibencana alam angin topan.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan bangunan gedung akibat angin puting beliung.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
Paragraf 6
Persyaratan bangunan gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 68
Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) meliputi:
- a. Kawasan rawan gempa bumi;
- b. Kawasan rawan gerakan tanah;
- c. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif; dan
- d. Kawasan rawan bahaya gas beracun.
- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam SNI 03-1726-2002 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung atau edisi terbarunya.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan bangunan gedung akibat getaran gempa bumi dalam periode waktu tertentu.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 70
- (1) Kawasan rawan gerakan tanah merupakan kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan bangunan gedung akibat gerakan tanah tinggi.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 71
- (1) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif merupakan kawasan yang berada pada sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan bangunan gedung akibat patahan aktif geologi.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
Paragraf 7
Tata Cara Dan Persyaratan Penyelenggaraanbangunan gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 72
Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasanrawan bencana alam sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 73
- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung terdiri atas kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
- (2) Kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses Perencanaan Teknis dan proses pelaksanaan konstruksi.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi, dan pengawasan Pemanfaatan bangunan gedung.
- (4) Kegiatan pelestarian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran serta kegiatan pengawasannya.
- (5) Kegiatan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran serta pengawasan pembongkaran.
- (6) Di dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.
- (7) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan gedung.
Bagian Kedua Kegiatan Pembangunan
Paragraf 1 Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 74
Kegiatan pembangunan bangunan gedung dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 75
- (1) Penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74menggunakan gambar rencana teknis sederhana atau gambar rencana prototip.
- (2) Pemerintah Daerahdapat memberikan bantuan teknis kepada Pemilik bangunan gedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau
Halaman - 34
gambar prototip.
- (3) Pengawasan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kelaikan fungsi bangunan gedung.
Paragraf 2 Perencanaan Teknis
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 76
- (1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar bangunan gedung harus
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 77
- (1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5) dapat meliputi:
- a. gambar rencana teknis berupa: rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal/ elektrikal;
- b. gambar detail;
- c. syarat-syarat umum dan syarat teknis;
- d. rencana anggaran biaya pembangunan;
- e. laporan perencanaan.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifkasi bangunan gedung, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- (3) Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pertimbangan dari TABG untuk bangunan gedung yang digunakan bagi kepentingan umum;
- b. pertimbangan dari TABG dan memperhatikan pendapat masyarakat
- untuk bangunan gedung yang akan menimbulkan dampak penting;
- c. koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan mendapatkan pertimbangan dari TABG serta memperhatikan pendapat masyarakat untuk bangunan gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (4) Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: disahkan dikenakan biaya retribusi IMB yang besarnya ditetapkan berdasarkan fungsi dan Klasifikasi bangunan gedung.

Penandatangan: - (6) Berdasarkan pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menerbitkan IMB. ## Paragraf 4 Retribusi IMB ## Pasal 78 Setiap penerbitan IMB wajib didahului dengan pembayaran retribusi IMB. ## Pasal 79 Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. ## Paragraf 5 Tata Cara Penerbitan IMB ## Pasal 80

Distribusi: - (1) Permohonan IMB disampaikan kepada Pemerintah Daerah dengan dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan Klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. - (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: - a. Data pemohon; - b. Data tanah; dan - c. Dokumen dan surat terkait. - (3) Data Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari: - a. Formulir data pemohon; dan - b. Dokumen identitas pemohon. - (4) Data tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari: - a. Surat bukti status hak atas tanah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan/atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; - b. Data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah; dan - c. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa. - (5) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdiri dari: - a. Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam Keterangan Rencana Kota (KRK); - b. Surat pernyataan untuk menggunakan persyaratan pokok tahan gempa; - c. Surat pernyataan menggunakan desain prototipe. - d. Data perencana konstruksi jika menggunakan perencana konstruksi; - e. Surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat; - f. Surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat. - (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: - a. Data umum bangunan gedung, dan - b. Dokumen rencana teknis bangunan gedung. - (7) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, berisi informasi mengenai: - a. Nama bangunan gedung; - b. Alamat lokasi bangunan gedung; - c. Fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung; - d. Jumlah lantai bangunan gedung; - e. Luas lantai dasar bangunan gedung; - f. Total luas lantai bangunan gedung; - g. Ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung; - h. Luas basement ; - i. Jumlah lantai basement ; dan - j. Posisi bangunan gedung. - (8) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri dari: - a. Rencana arsitektur; - b. Rencana struktur; dan - c. Rencana utilitas.

Penandatangan: - (9) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan IMB diatur dalam peraturan bupati. ## Pasal 81 - (1) Pemerintah Daerah memeriksa dan menilai syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80serta status/keadaan tanah dan/atau bangunan untuk dijadikan sebagai bahan persetujuan pemberian IMB. - (2) Pemerintah Daerah menetapkan retribusi IMB berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - (3) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk bangunan gedung Sederhana 1 (satu) lantai terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB. - (4) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)paling lama 4 (empat) hari kerja untuk bangunan gedung Sederhana 2 (dua) lantai terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB. - (5) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan - penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)paling lama 12 (dua belas) hari kerja untuk bangunan gedung Tidak Sederhana untuk kepentingan umum dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) lantai terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB. - (6) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)paling lama 30 (tiga puluh)) hari kerja untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung Khusus dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB. - (7) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)paling lama 18 (delapan belas) hari kerja untuk IMB pondasi bangunan gedung Tidak Sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung Khusus terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB. - (8) Berdasarkan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon IMB melakukan pembayaran retribusi IMB ke kas daerah dan menyerakan tanda bukti pembayarannya kepada Pemerintah Daerah. - (9) Ketentuan mengenai IMB berlaku pula untuk rumah adat kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan faktor nilai tradisional dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat hukum adatnya. ## Pasal 82 - (1) Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratan administrasi dan persyaratan teknis Pemerintah Daerah dapat meminta pemohon IMB untuk menyempurnakan dan/atau melengkapi persyaratan yang diajukan. - (2) Pemerintah Daerah dapat menyetujui, menunda, atau menolak permohonan IMB yang diajukan oleh pemohon. ## Pasal 83 - (1) Pemerintah Daerah dapat menunda menerbitkan IMB apabila: - a. Pemerintah Daerahmasih memerlukan waktu tambahan untuk menilai, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan; - b. Pemerintah Daerahsedang merencanakan rencana bagian kota atau rencana terperinci kota. - (2) Penundaan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan terhitung sejak penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - (3) Pemerintah Daerah dapat menolak permohonan IMB apabila bangunan gedung yang akan dibangun: - a. Tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis; - b. Penggunaan tanah yang akan didirikan bangunan gedung tidak sesuai dengan rencana kota; - c. Mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya; - d. Mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan sekitarnya yang telah ada, dan - e. Terdapat keberatan dari masyarakat. - (4) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. ## Pasal 84 - (1) Surat penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) harus sudah diterima pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat penolakan dikeluarkan Pemerintah Daerah. - (2) Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Daerah. - (3) Pemerintah Daerah dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jawaban tertulis terhadap keberatan pemohon. - (4) Jika pemohon tidak melakukan hak sebagaimana maksud pada ayat (2) pemohon dianggap menerima surat penolakan tersebut. - (5) Jika Pemerintah Daerah tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dianggap menerima alasan keberatan pemohon sehingga Pemerintah Daerah harus menerbitkan IMB. - (6) Pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila Pemerintah Daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). ## Pasal 85 - (1) Pemerintah Daerah dapat mencabut IMB apabila: - a. Pekerjaan bangunan gedung yang sedang dikerjakan terhenti selama 3 (tiga) bulan dan tidak dilanjutkan lagi berdasarkan pernyataan dari pemilik bangunan. - b. IMB diberikan berdasarkan data dan informasi yang tidak benar.

Verifikasi: - c. Pelaksanaan pembangunan menyimpang dari dokumen rencana teknis yang telah disahkan dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin. - (2) Sebelum pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemegang IMB diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturutturut dengan tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari dan diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapannya.

Penandatangan: - (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperhatikan dan ditanggapi dan/atau tanggapannya tidak dapat diterima, bupati dapat mencabut IMB bersangkutan.

Penandatangan: - (4) Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk surat bupati yang memuat alasan pencabutannya. ## Pasal 86 - (1) IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan tersebut di bawah ini: - a. Memperbaiki bangunan gedung dengan tidak mengubah bentuk dan luas, serta menggunakan jenis bahan semula antara lain: - 1) Memlester; - 2) Memperbaiki retak bangunan; - 3) Melakukan pengecatan ulang; - 4) Memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela; - 5) Memperbaiki penutup udara tidak melebihi 1 m 2 ; - 6) Membuat pemindah halaman tanpa konstruksi; - 7) Memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas; - 8) Mengubah bangunan sementara. - b. Memperbaiki saluran air hujan dan selokan dalam pekarangan bangunan; - c. Membuat bangunan yang sifatnya sementara bagi kepentingan pemeliharaan ternak dengan luas tidak melebihi garis sempadan belakang dan samping serta tidak mengganggu kepentingan orang lain atau umum; - d. Membuat pagar halaman yang sifatnya sementara (tidak permanen) yang tingginya tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) centimeter kecuali adanya pagar ini mengganggu kepentingan orang lain atau umum. - e. Membuat bangunan yang sifat penggunaannya sementara waktu. - (2) Pekerjaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dipersyaratkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81. ## Paragraf 6 ## Penyedia Jasa Perencanaan Teknis ## Pasal 87 - (1) Perencanaan Teknis bangunan gedung dirancang oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan klasifikasinya. - (2) Penyedia jasa perencana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - a. Perencana arsitektur; - b. Perencana struktur; - c. Perencana mekanikal; - d. Perencana elektrikal; - e. Perencana pemipaan ( plumber ); - f. Perencana proteksi kebakaran; - g. Perencana tata lingkungan.

Penandatangan: - (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan perencanan teknis untuk jenis bangunan gedung yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam peraturan bupati. - (4) Lingkup layanan jasa Perencanaan Teknis bangunan gedung meliputi: - a. penyusunan konsep perencanaan; - b. prarencana; - c. pengembangan rencana; - d. rencana detail; - e. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi; - f. pemberian
PENJELASAN
Pembukaan
dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan;
- g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, dan
- h. penyusunan petunjuk Pemanfaatan bangunan gedung.
- (5) Perencanaan Teknis bangunan gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis bangunan gedung.
## Bagian Ketiga
## Pelaksanaan Konstruksi
## Paragraf 1
## Pelaksanaan Konstruksi
##
PENJELASAN
Pasal 88
- (1) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran bangunan gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung. - (2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah Pemilik bangunan gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan. - (3) Pelaksana bangunan gedung adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah. - (4) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.
PENJELASAN
Pasal 89
Untuk memulai pembangunan, pemilik IMB wajib mengisi lembaran permohonan pelaksanaan bangunan, yang berisikan keterangan mengenai: - a. Nama dan Alamat; - b. Nomor IMB; - c. Lokasi Bangunan; - d. Pelaksana atau Penanggung jawab pembangunan.
PENJELASAN
Pasal 90
- (1) Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada dokumen rencana teknis yang sesuai dengan IMB. - (2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan bangunan gedung baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran bangunan gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung.
PENJELASAN
Pasal 91
- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 terdiri