PERATURAN BUPATI PESAWARAN Nomor 17 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESAWARAN,
:
bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kedaluwarsa;
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUnd ang-UndangNomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Dareh Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61 Tahun);
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- 1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- 2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- 4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- 5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB III - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA
Pasal 3
- 1) Bupati dapat menghapuskan piutang Pajak Derah dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kedaluwarsa.
- 2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati bab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya; atau
- e. sebab lain sesuaihasilpenelitian.
- 6) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
- a. Wajib pajak bubar, likuiditas atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kantor tidak dapat ditemukan;
- b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
- c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa Kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
- d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
- e. sebab lain sesuaihasilpenelitian.
BAB III - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA
Pasal 4
- 1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam
2. pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrative dan penelitian lapangan, hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian dalam bentuk Berita Acara.
- 2) Laporan Hasil Penelitian sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
BAB III - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA
Pasal 5
Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk di hapus setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
BAB III - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA
Pasal 6
- 1) Badan Pendapatan Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak
BAB III - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA
Pasal 7
Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
BAB III - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA
Pasal 8
- 1) Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak adalah daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrative tentang kedaluwarsa penagihan pajak.
- 2) Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak adalah buku register usulan penghapusan piutang pajak.
- 3) Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.
BAB III - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA
Pasal 9
- 1) ## BAB IV KETENTUAN PENUTUP
BAB III - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA
Pasal 10
- (1) Standard Operating Procedures Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluarsatercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala Badan.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan pada tanggal 28 Pebruari 2017

BUPATI PESAWARAN, dto

DENDI RAMADHONA K

Diundangkan di Gedong Tataan Pada tanggal 28 Pebruari 2017

SEKRETARISDAERAHKABUPATENPESAWARAN, dto

## KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 140

Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19661015 199503 2 002

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR

: 17 Tahun 2017

TANGGAL

: 28 Pebruari 2017

## TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA.

## STANDARD OPERATING PROCEDURES TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUARSA :

## A. Gambaran Umum

Prosedur operasi ini mengurai tata cara penyelesaian permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah mengajukan permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sudah kedaluwarsa dan atau oleh sebab lain.

## B. Pihak yang Terkait

1. Bupati Pesawaran.
2. Kepala Badan Pendapatan DaerahKabupaten Pesawaran.
3. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTBBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
4. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Kepala Sub Bidang Validasi Piutang Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
7. Pelaksana Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran
8. Tim Peneliti.

## C.Formulir yang Digunakan

1. Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa.
2. Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

## D.Dokumen yang Dihasilkan

1. Nota Dinas.
2. Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3. Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa.
4. Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

## E.Prosedur Kerja

1. Kasubbid Validasi Piutang pajak dan Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan berkoordinasi dengan Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB guna mengumpulkan dan meminta data tentang piutang tak tertagih PBB-P2 di kabupaten pesawaran dan Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB menugaskan kasubid pengolahan data dan informasi PBB-P2 dan BPHTB untuk memberikan data yang diminta kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
2. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh darikasubbid pengolahan data dan informasi PBB-P2 dan BPHTB, Kasubbid Validasi Piutang pajak melaksanakan pencatatan piutang pajak PBB-P2 dan melaksanakan penghitungan kualitas piutang pajak berdasarkan penggolongan jenis piutang serta membuat Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah memenuhi ketentuan kedaluwarsa dan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah.
3. Kasubbid Validasi Piutang Pajak membuat Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah memenuhi ketentuan kedaluwarsa dan membuat Nota Dinas tentang Daftar Piutang PBB-P2 untuk selanjutnya di teliti dan diparaf oleh kasubid pengolahan data dan informasi PBB-P2 dan BPHTB, Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB serta Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan untuk di teruskan ke Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
4. KepalaBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran menyampaikan Nota Dinas kepada Bupati mengenai Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah memenuhi ketentuan kedaluwarsa dan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah
5. Bupati memberikan Disposisi Persetujuan atau Penolakan terhadap Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Atas dasar Disposisi Persetujuan Bupati, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran menugaskan kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaranuntuk melakukan penyusunan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
7. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bidang Validasi Piutang pajakuntuk menyusun Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2 selanjutnya Kepala Sub Bidang Validasi Piutang pajakmembuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
8. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian meneruskan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah. Dalam hal Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak menyetujui konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala Sub Bidang Validasi Piutang pajak harus memperbaikinya. Dalam hal Kepala Badan Pendapatan daerah menyetujui konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk diteruskan kepada Bupati.
9. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kemudian mengembalikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah. Dalam hal Bupati tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala Badan Pendapatan Daerah harus memperbaikinya.
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan menugaskan Kepala Sub Bidang Validasi Piutang untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menyampaikan kepada Tim Peneliti yang ditunjuk.
11. Tim Peneliti menerima Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selanjutnya menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
12. Tim Peneliti melakukan Penelitian Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian menuangkan kedalam Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bidang Validasi Piutang pajak.
13. Kepala Sub Bidang Validasi Piutang Pajak meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
14. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporandan Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTBmeneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian diteruskan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
15. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran, menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian mengembalikan kepada Kepala Sub Bidang Validasi Piutang Pajak serta menugaskan untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
16. Kepala Sub Bidang Validasi Piutang Pajak membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta meneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan,
17. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporandan Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTBmeneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dalam hal Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan dan Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Sub Bidang Validasi Piutang Pajak harus memperbaikinya.
18. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran, menyetujui dan memaraf Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian meneruskan kepada Bupati dengan melampirkan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dalam hal Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala Bidang Pembukuan dan pelaporan harus memperbaikinya.
19. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian mengembalikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran, dalam hal Bupati tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kepala Badan Pendapatan Daerah harus memperbaikinya.
20. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran menugaskan kasubid pengolahan data dan informasi PBB-P2 dan BPHTBmelalui Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)kasubid pengolahan data dan informasi PBBP2 dan BPHTB melakukan penghapusan piutang pajak PBB-P2 dari Sistem Informasi Managemen Objek Pajak Kabupaten Pesawaran.
21. Proses selesai.