PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 12 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU (berlaku 2 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Achmad Diponegoro Putussibau merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang bertugas sebagai unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitiatif, promotif dan preventif
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Dokter Achmad Diponegoro Putussibau telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor 307 Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dalam tata kelola keuangan perlu dibuat peraturan pengelolaan keuangan untuk kepastian hukum pelaksanaan Tata Kelola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
- 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau, yang selanjutnya disebut RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah.
5. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
6. Badan Pengawas Rumah Sakit adalah Badan Pengawas pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
7. Pegawai adalah setiap orang yang bekerja di lingkungan RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dimana status kepegawaiannya dibuktikan melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisien, efektif dan produktif.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis, yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa kekuasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualiaan dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelola keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat di kecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang selanjutnya disebut DPA-RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- a meningkatkan profesionalisme akuntabilitas pengelolaan keuangan; dan
- b meningkatkan mutu pelaporan keuangan sehingga menjadi lebih akurat, tepat waktu, transparansi, efektif dan efisien.
Bagian Kesatu Pendapatan, Biaya, dan Tarif Layanan
Paragraf 1 Pendapatan
BAB III - POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 3
Pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat bersumber dari:
jas Pelayanan;
- b. hibah;
- c. hasil Kerjasama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
- f. lain-lain pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang sah.
BAB III - POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 4
- (1) Pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang bersumber dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa hibah terikat dan tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dari pihak lain sebagaimanana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (4) Pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro yang bersumber dari APBN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dalam rangka melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah
BAB III - POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 5
- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagai dimaksud dalam Pasal 3 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada DPPKAD setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau. ## Pasal 49

Verifikasi: Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sepanjang disetujui pemberi hibah. ## Pasal 50 - (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

Penandatangan: - (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau. - (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan. ## Pasal 51 Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilakukan dengan prinsip: - a. objektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab - untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa; - b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan - c. saling uji dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain. ## Pasal 52

Penandatangan: Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati. ## Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang ## Pasal 53 - (1) Barang inventaris milik BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan. - (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap. - (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau. - (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau. ## Pasal 54 - (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. - (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. - (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Penandatangan: - (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Penandatangan: - (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah. ## Pasal 55 - (1) Tanah dan bangunan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Penandatangan: - (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat dialihgunakan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati. Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran ## Pasal 56 - (1) Surplus anggaran BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau pada 1 (satu) tahun anggaran.

Penandatangan: - (2) Surplus anggaran BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau. ## Pasal 57 - (1) Defisit anggaran BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau pada 1 (satu) tahun anggaran. - (2) Defisit anggaran BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada DPPKAD. ## Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian ## Pasal 58 Kerugian pada BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelesaian kerugian daerah. ## Bagian Kesepuluh Penatausahaan ## Pasal 59 Penatausahaan keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau paling sedikit memuat: - a. pendapatan/biaya; - b. penerimaan/pengeluaran; - c. utang/piutang; - d. persediaan, aset tetap dan investasi ; dan - e. ekuitas dana. ## Pasal 60 - (1) Penatausahaan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat. - (2) Penatausahaan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan ## Pasal 61

Penandatangan: - (1) Direktur menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Distribusi: - (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPPKAD. ## BAB V ## AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ## Bagian Kesatu Akuntansi ## Pasal 62 - (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat. - (2) Setiap transaksi keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib. ## Pasal 63 - (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat. - (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana. - (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik.

Penandatangan: - (4) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati tersendiri. ## Pasal 64 - (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Penandatangan: - 63 ayat (2) Direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya. - (2) Kebijakan akuntansi BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya. ## Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban ## Pasal 65 - (1) Laporan keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau terdiri dari: - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu; - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau selama satu periode; - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktifitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, peneriman, dan pengeluaran saldo akhir kas selama periode tertentu; dan - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Jasa pelayanan karyawan RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan Rumah Sakit sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Pelayanan Pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Paragraf 2 Biaya

## Pasal 7

- (1) Biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau merupakan biaya operasional dan non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana yang dimkasud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dr.

- Achmad Diponegoro Putussibau dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dalam rangka menjunjung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sesuai kelompok, jenis, program dan kegiatan.

## Pasal 8

- (1) Biaya operasiaonal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:
- a. biaya pelayanan; dan
- b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
- b. biaya bahan;
- c. biaya jasa pelayanan;
- d. biaya pemeliharaan;
- e. biaya barang dan jasa; dan
- f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
- b. biaya administrasi kantor;
- c. biaya pemiliharaan;
- d. biaya barang dan jasa;
- e. biaya promosi; dan
- f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

## Pasal 9

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi Bank;
- c. biaya kerugian penjualan asset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

## Pasal 10

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f disampaikan kepada Dinas DPPKAD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang bersumber sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

- (1) Pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.

- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada DPPKAD melalui Seketariat Daerah.

## Pasal 12

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Paragraf 3 Tarif Layanan

## Pasal 13

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang bersangkutan.

## Pasal 14

- (1) Tarif layanan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari:
- a. pembina teknis;
- b. pembina keuangan;
- c. unsur perguruan tinggi; dan
- d. lembaga profesi.

## Pasal 15

- (1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat diubah sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Pasal 14.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1 Perencanaan

## Pasal 16

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menyusun Renstra Bisnis BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyatan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat gambaran yang menantang mengenai keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

## Pasal 17

Renstra Bisnis BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

## Paragraf 2 Penganggaran

## Pasal 18

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menyusun RBA Tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diberikan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

## Pasal 19

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

## Pasal 20

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memuat:
- a. kinerja tahun berjalan;
- b. asumsi makro dan mikro;
- c. target kinerja;
- d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
- e. perkiraan harga;
- f. anggaran pendapatan dan biaya;
- g. besaran persentase ambang batas;
- h. prognosa laporan keuangan;
- i. perkiraan maju;
- j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
- k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan rencana kerja dan anggaran
- l. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan miminal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

## Pasal 21

- (1) Kinerja Tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. hasil kegiatan usaha;
- b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
- c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
- d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
- e. hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b antara lain:
- a. tingkat inflasi;
- b. pertumbuhan ekonomi;
- c. nilai kurs;
- d. tarif; dan
- e. volume pelayanan.

| (3) | Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c antara lain: a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (4) | Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan. |
| (5) | Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah biaya per satuan dan tingkat margin yang di tentukan seperti tercermin dalam tarif layanan. |
| (6) | Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya. |
| (7) | Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang di perkenalkan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD dr.Achmad Diponegoro Putussibau. |
| (8) | Prognosis laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca,dan laporan arus kas. |
| (9) | Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yan telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. |
| (10) | Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh asset tetap. |
| (11) | Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruh k merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD. |

## Pasal 22

- (1) RBA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA satuan kerja perangkat daerah.

## Pasal 23

RBA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan kepada DPPKAD.

## Pasal 24

RBA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 oleh DPPKAD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan.

## Pasal 25

RBA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada DPPKAD untuk dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

## Pasal 26

- (1) Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau untuk diajukan kepada DPPKAD.

## BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu DPA - RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau

## Pasal 27

- (1) DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) mencakup antara lain:
- a. pendapatan dan biaya;
- b. proyeksi arus kas; dan
- c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan
- (2) DPPKAD mengesahkan DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau berpedoman kepada peraturan perundangundangan.
- (4) Dalam hal DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh DPPKAD, BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau tahun sebelumnya.

## Pasal 28

- (1) DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang telah disahkan oleh DPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

## Pasal 29

- (1) DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menjadi Lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Direktur.

- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Direktur, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
- a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
- b. kinerja keuangan; dan
- c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

## Pasal 30

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

## Pasal 31

- (1) Dalam Pengelolaan kas, BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menyelenggarakan:
- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
- c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
- d. pembayaran;
- e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperolah pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau

Bagian Ketiga Pengelola Piutang dan Utang

## Pasal 32

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan penagihan atas piutang BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampirkan bukti-bukti valid dan sah.

## Pasal 33

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 34

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

- (4) Pemanfaatan peminjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

## Pasal 35

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 36

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menjadi kedaluarsa setelah 5 (lima) tahun utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

## Pasal 37

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Bagian Keempat Investasi

## Pasal 38

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi

peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

## Pasal 39

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis;
- b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
- c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c. beresiko rendah.

## Pasal 40

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penyertaan modal;
- b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
- c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

## Pasal 41

Dalam hal BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau mendirikan/membeli bahan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut berada pada Pemerintah Daerah.

## Pasal 42

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

## Bagian Kelima Kerjasama

## Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

## Pasal 44

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) antara lain :
- a. kerjasama operasional (KSO);
- b. sewa menyewa;
- c. usaha lainnya yang menunjang fungsi dan tugas BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perikatan antara BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan bagi BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum

yang menjadi kewajiban BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

## Pasal 45

- (1) Hasil Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

## Bagian Keenam

Pengadaan Barang dan/atau jasa

## Pasal 46

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Daerah.

## Pasal 47

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang sah.

## Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

## Pasal 49

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sepanjang disetujui pemberi hibah.

## Pasal 50

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

## Pasal 51

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilakukan dengan prinsip:

- a. objektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab

- untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.

## Pasal 52

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

## Pasal 53

- (1) Barang inventaris milik BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

## Pasal 54

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 55

- (1) Tanah dan bangunan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat dialihgunakan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran

## Pasal 56

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

## Pasal 57

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada DPPKAD.

## Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian

## Pasal 58

Kerugian pada BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

## Bagian Kesepuluh Penatausahaan

## Pasal 59

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi ; dan
- e. ekuitas dana.

## Pasal 60

- (1) Penatausahaan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan

## Pasal 61

- (1) Direktur menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPPKAD.

## BAB V

## AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Bagian Kesatu Akuntansi

## Pasal 62

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau m