PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN Nomor 2 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK., PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR, PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN, DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PASURUAN (berlaku 5 April 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK., PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR, PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN, DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,
bahwa sehubungan dengan adanya penambahan investasi Pemerintah Kota Pasuruan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan berupa konstruksi dan dana pada tahun anggaran 2016 sampai dengan 2021 maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1999 Nomor 4 Seri D);
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Tahun 1982 Nomor 4 Seri B);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 7 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003 Nomor 02 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);
Menetapkan :
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN DAN
WALIKOTA PASURUAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK., PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR, PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN, DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PASURUAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 12) diubah sebagai berikut:
1. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9A
Pemerintah Kota melakukan penambahan Investasi Langsung berupa penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan sejumlah Rp112.488.520.000,00 (seratus dua belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), meliputi:
- a. penyertaan modal berupa konstruksi sejumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2015;
- b. penyertaan modal berupa konstruksi sejumlah Rp2.570.920.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), pada tahun anggaran 2016;
- c. penyertaan modal sejumlah Rp35.174.000.000,00 (tiga puluh lima milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah), pada tahun anggaran 2017, berupa:
1. konstruksi, sejumlah Rp33.674.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah); dan
2. uang, sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- d. penyertaan modal sejumlah Rp47.375.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tahun anggaran 2018, berupa:
1. konstruksi, sejumlah Rp45.875.000.000,00 (empat puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
2. uang, sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- e. penyertaan modal sejumlah Rp6.132.100.000,00 (enam milyar seratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) pada tahun anggaran 2019, berupa:
1. konstruksi, sejumlah Rp4.632.100.000,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah); dan
2. uang, sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- f. penyertaan modal sejumlah Rp10.631.500.000,00 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tahun anggaran 2020, berupa:
1. konstruksi, sejumlah Rp9.131.500.000,00 (sembilan milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
2. uang, sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- g. penyertaan modal sejumlah Rp7.205.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima juta rupiah), pada tahun anggaran 2021, berupa:
1. konstruksi, sejumlah Rp5.705.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima juta rupiah; dan
2. uang, sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 9
Pemerintah Kota melakukan penambahan Investasi Langsung berupa penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan sejumlah Rp112.488.520.000,00 (seratus dua belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), meliputi:
- a. penyertaan modal berupa konstruksi sejumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2015;
- b. penyertaan modal berupa konstruksi sejumlah Rp2.570.920.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), pada tahun anggaran 2016;
- c. penyertaan modal sejumlah Rp35.174.000.000,00 (tiga puluh lima milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah), pada tahun anggaran 2017, berupa:
1. konstruksi, sejumlah Rp33.674.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah); dan
2. uang, sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- d. penyertaan modal sejumlah Rp47.375.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tahun anggaran 2018, berupa:
1. konstruksi, sejumlah Rp45.875.000.000,00 (empat puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
2. uang, sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- e. penyertaan modal sejumlah Rp6.132.100.000,00 (enam milyar seratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) pada tahun anggaran 2019, berupa:
1. konstruksi, sejumlah Rp4.632.100.000,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah); dan
2. uang, sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- f. penyertaan modal sejumlah Rp10.631.500.000,00 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tahun anggaran 2020, berupa:
1. konstruksi, sejumlah Rp9.131.500.000,00 (sembilan milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
2. uang, sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- g. penyertaan modal sejumlah Rp7.205.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima juta rupiah), pada tahun anggaran 2021, berupa:
1. konstruksi, sejumlah Rp5.705.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima juta rupiah; dan
2. uang, sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
Pasal 10
Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 11
Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi hak Pemerintah Kota sepenuhnya yang masuk pada Kas Daerah dan dicatat sebagai penerimaan pendapatan asli daerah, kecuali penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A.
4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A berupa konstruksi dicatat berdasarkan nilai realisasi perolehan aset.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Penetapan: Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 5 April 2017

Penandatangan: WALIKOTA PASURUAN,

Verifikasi: ttd. SETIYONO

Penetapan: Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 5 April 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, ttd. ## BAHRUL ULUM ## LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN: 61-2/2017

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. ## YUDHI HARNENDRO, SH.MSi. Pembina Tingkat I NIP. 19681027 199403 1 008
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 2 TAHUN 2017
## TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK., PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR, PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN, DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PASURUAN
## I. UMUM
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan dalam bentuk konstruksi dan dana pada tahun anggaran 2016 sampai dengan 2021. Dengan adanya penambahan penyertaan modal tersebut maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan.
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 2