PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 34 Tahun 2015 tentang STANDAR SATUAN HARGA SWAKELOLA DI DESA TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITUBAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA SWAKELOLA DI DESA TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
bahwa untuk mewujudkan asas transparan, akuntabel dan parti'sipatif dalam penyusunan dan pelaksanaan Belanja Desa· pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaaan Keuangan Desa pada Pasal 13 ayat (3), perlu ditetapkan Standar Satuan Harga Swakelola di Desa Tahun Anggaran 2015 dalam suatu Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik I~donesia Tahun 2015 . Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); tentang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Baran~ / Jasa di Desa;
10. Peraturan Bupati Toban Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa;
11. Peraturan Bupati Toban Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan ·PERATURAN BUPATI SATUAN DESA TAHUN ANGGARAN
TENTANG STANDAR BARGA SWAKELOLA DI 2015.
Pasal 1
Standar Satuan Harga Swakelola di Desa Tahun Anggaran 2015 adalah:
- a. biaya setinggi-tingginya dari suatu barang atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Desa.
- b. sebagai pedoman untuk mengevaluasi harga yang dikalkulasikan secata keahlian.
- sebagai pedoman/ acuan penyusunan kebijakar1: anggaran Pemerintah Desa.
Pasal 2
- , fl) Standar Satuan Harga Swakelola di Desa sebagaimana dimaksud dalam
- a. bidang peralatan;
- b. bidang petemakan dan perikanan;
- c. bidang tanaman dan pupuk/ obat tanaman;
- d. bidang pemeliharaan barang inventaris kantor;
- e. bidang bahan konstruksi;
- f. bidang barang persediaan dan pakai habis;
- g. bidang lain-lain;
- (2) Standar Satuan Harga Swakelola di Desa sebagaimana diinaksud pada ayat {l) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran N, lampiran V, lampiran VI dan lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
9. {3) Standar Sa:tuan Hai-ga Swakelola di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak kecuali bidang bahan konstruksi.

## Pasal 3

Standar Satuan Harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk {ATPM) harus menggunakan daftar harga {price list) pemegang merk atau penerbit yang bersangkutan.

## Pasal 4

Pemerintah Desa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus berdasarkan Standar Satuan Harga Swakelola di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

## Pasal 5

- (1) Dalam hal Harga Satuan belum tercantum dalam peraturan Bupati ini, Pemerintah Desa dapat mengacu pada harga pasar setempat yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal harga pasar setempat lebih tinggi dari standar harga swakelola dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Desa men&amp;acu pada harga pasar setempat dengan melampirkan bukti survei harga.


## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A~ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toban.

Ditetaplai:n di Tuban



.BERITA"DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERIE NOMOR 31