UNDANG-UNDANG RI Nomor 49 Tahun 1960 tentang PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA (berlaku 16 Desember 1960)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1960 TENTANG
PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: a. bahwa keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/0241/1958 tentang pembentukan Panitya Penyelesaian Piutang Negara berikut semua keputusan-keputusan dan Peraturan-peraturan berkenaan dengan itu, tidak akan berlaku lagi dengan sendirinya menurut hukum mulai pada tanggal 16 Desember 1960 berdasarkan pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139), berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 66);
- b. bahwa untuk kepentingan keuangan Negara, hutang kepada Negara atau Badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, perlu segera diurus;
- c. bahwa dengan akan tidak berlakunya lagi Peraturan-peraturan tersebut dalam huruf a, maka akan berlaku lagi Peraturan- peraturan biasa yang tidak memungkinkan untuk memperoleh hasil yang cepat dalam mengurus piutang Negara;
- d. bahwa oleh karena keadaan memaksa, soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
: Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Mendengar
: ________________
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 29 Nopember 1960 dan tanggal 8 Desember 1960;
Memutuskan :
Menetapkan
: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Panitya Urusan
Piutang Negara.
BAB I - PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA.
Pasal 1
Menteri Pertama membentuk Panitya Urusan Piutang Negara.
BAB I - PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA.
Pasal 2
- (1) Bentuk, susunan dan hal-hal lain tentang Panitya Urusan
Piutang Negara ditentukan dengan keputusan Menteri Pertama.
dibentuk Cabang Panitya Urusan Piutang Negara dengan keputusan
- (2) Bila dianggap perlu, didaerah-daerah tingkat I dapat Menteri Keuangan.
- (3) Anggota-anggota Panitya dan Cabang terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Keuangan, pejabat-pejabat Angkatan Perang dan pejabat-pejabat Pemerintah lainya yang dianggap perlu.
BAB I - PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA.
Pasal 3
Panitya Urusan Piutang Negara bertanggung-jawab kepada Menteri Keuangan.
BAB I - PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA.
Pasal 4
Panitya Urusan Piutang Negara bertugas;
1. Mengurus piutang Negara yang
BAB I - PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA.
Pasal 5
Dengan Keputusan Menteri Keuangan kepada Panitya Urusan Piutang Negara dapat ditegaskan untuk bertindak selaku likwidatur dari suatu Badan Negara yang telah dilikwidir.
BAB I - PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA.
Pasal 6
Ketua Panitya Urusan Piutang Negara berwenang untuk:
- a. Mengeluarkan surat paksa yang berkepala Atas Nama Keadilan;
- b. Meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalah gunaan pemakaian kredit oleh fihak penanggung hutang untuk mendapatkan pengurusannya.
BAB I - PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA.
Pasal 7
Sekurang-kurangnya sekali dalam waktu enam bulan Panitya Urusan Piutang Negara diwajibkan menyampaikan laporan tertulis tentang hasil pekerjaannya kepada Menteri Keuangan, atau pejabat yang ditunjuknya dan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
PIUTANG NEGARA.
BAB II - PIUTANG NEGARA.
Pasal 8
Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara
BAB II - PIUTANG NEGARA.
Pasal 9
- (1) Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan.
- (2) Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan,maka para anggota pengurus dari Badan-badan yang berhutang tanggung renteng terhadap hutang kepada Negara.
BAB III - PENGURUS PIUTANG NEGARA SECARA KHUSUS.
Pasal 10
- (1) Setelah durundingkan oleh Panitya dengan penanggung hutang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar,termasuk bunga uang,denda yang tidak bersifat pidana,serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini,maka oleh Ketua Panitya dan penanggung hutang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya.
- (2) Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu keputusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti,untuk mana pernyataan bersama itu berkepala "Atas Nama Keadilan ".
BAB III - PENGURUS PIUTANG NEGARA SECARA KHUSUS.
Pasal 11
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, pasal 1,pasal 3,pasal 5 sampai dengan pasal 23 Undang-undang Penagih Pajak Negara dengan surat paksa (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63) dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 berhubungan dengan pasal 10 Peraturan ini, denga ketentuan bahwa:
- a. pasal 1 huruf a "Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa" dibaca "penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Panitya Urusan Piutang Negara";
- b. dalam pasal-pasal dilakukan itu perkataan-perkataan "penanggung pajak" dan "hutang pajak". dibaca berturutturut "penanggung hutang kepada Negara" dan "hutang kepada Negara";
- c. dalam pasal 5 yang dilakukan itu perkataan "## BAB IV
KEWAJIBAN INSTANSI-INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN-BADAN NEGARA.
BAB III - PENGURUS PIUTANG NEGARA SECARA KHUSUS.
Pasal 12
- (1) Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalani pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penangung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitya Urusan Piutang Negara.
- (2) Dalam hal seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada Pengacara.
- (3) Tentang penyerahan pengurusan piutang Negara seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini diberitahukan oleh instansiinstansi dan Badan-badan termaksud kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang untuk itu ditunjuknya.
BAB V - PERATURAN PERALIHAN.
Pasal 13
- (1) Selama Panitya Urusan Piutang Negara ## BAB VI PERATURAN PENUTUP.
BAB V - PERATURAN PERALIHAN.
Pasal 14
Menteri Keuangan menctapkan peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan Peraturan ini.
BAB V - PERATURAN PERALIHAN.
Pasal 15
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1960.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1960.

Penandatangan: Pejabat Sekretaris Negara, SANTOSO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 156.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1960. Presiden Republik Indonesia SOEKARNO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG,
No. 49 TAHUN 1960
TENTANG
## PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA.
UMUM.
Panitya Penyelesaian Piutang Negara mengenai susunan, tugas dan wewenangnya telah diatur dalam Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts. Peperpu/0244/1958 dan selanjutnya peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan itu berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 160) berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 130).
Kepada Panitya tersebut diberikan tugas untuk menyelesaikan hutang-hutang kepada Negara yang oleh berbagai kesulitan sukar sekali ditagihnya, dengan mempergunakan kekuasaan-kekuasaan yang tercatum dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat yang bersangkutan, sehingga penagihan-penagihan piutang termaksud seumumnya memuaskan, hasil mana tidak akan tercapai apabila procedure-procedure yang biasa seperti disediakan oleh H.I.R. (Staatsblad 1941 No: 44
PENJELASAN
Pasal 195
dan seterusnya) dituruti. Sebagaimana diketahui semua peraturan Penguasa Perang Pusat tidak berlaku lagi karena hukum mulai tanggal 16 Desember 1960 yang akan datang berdasarkan pasal 61 Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no. 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139) berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 66). Oleh karena penagihan piutang Negara secara singkat dan effektif itu, terutama