PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 8 Tahun 2015 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (berlaku 29 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, telah ditetapkan bahwa semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;
- b. bahwa Keputusan Bupati Ketapang Nomor 89 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Usaha jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 44).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang.
8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
9. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
Menetapkan :
11. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan.
12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
13. Sertifikat adalah:
- a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
- b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan saha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
16. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
17. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
18. Unit Kerja/ Instansi adalah unit kerja/ instansi yang membidangi jasa konstruksi.
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Pasal 2
Pemberian IUJK berlandaskan pada asas:
- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. Keterbukaan;
- g. Kemitraan;dan
- h. keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
BAB II
Pasal 3
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.
BAB II
Pasal 4
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.
BAB III - USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 5
Pasal 5
- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha; dan
- c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa perencanaan;
- b. jasa pelaksanaan; dan
- c. jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. usaha orang perseorangan;dan
- b. badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. usaha perencanaan;
- b. usaha pelaksanaan; dan
- c. usaha pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
BAB III - USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 5
Pasal 6
- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha, wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Prinsip Umum Pemberian IUJK
BAB IV - IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 7
Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:
- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.
BAB IV - IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 8
- (1) Bupati memberikan IUJK kepada orang perseorangan dan badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukkan Unit Kerja/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) IUJK diberikan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah republik indonesia.
BAB IV - IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 9
- (1) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru, perubahan , perpanjangan atau penutupan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit kerja atau instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Unit kerja atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab unit kerja atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 10
- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
- a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
- b. lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
- c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
- d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala atau pimpinan unit kerja/instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (5) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Penetapan: Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 29 Desember 2015

Penandatangan: Pj.BUPATI KETAPANG, TTD. K A R T I U S

Penetapan: Diundangkan di Ketapang pada tanggal 29 Desember 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG , TTD. ## M . M A N S Y U R LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR 8

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya Søtda Kab hetapang EdiRadianavah SHMH Nip. 19700617/200003 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT (9 / 2015).
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

## Permohonan Pelayanan IUJK Pasal 11

- (1) Bupati atau Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. permohonan izin baru;
- b. perpanjangan izin;
- c. perubahan data; dan/atau
- d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Persyaratan Pasal 12

- (1) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha dari suatu BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha pada BUJK lain apabila BUJK tersebut:
- a. memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau
- b. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (3) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (4) Penanggung jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kartu penanggung jawab teknik yang diberikan oleh unit kerja atau instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (5) Persyaratan permohonan kartu penanggung jawab teknik sekurangkurangnya meliputi:
- a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
- b. menyerahkan daftar riwayat pekerjaan;
- c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
- d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- e. menyerahkan rekaman surat keterangan pemberdayaan penanggung jawab teknik.
- (6) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (7) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus berdomisili di wilayah kabupaten ketapang dimana badan usaha berdomisili atau kabupaten yang berdekatan dan dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (8) Format kartu penanggung jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu penanggung jawab teknik diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 13

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Ketapang wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

## Bagian Empat Pemberian IUJK Pasal 14

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Unit Kerja/Instansi dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

## Pasal 15

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Format penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 16

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa sampai dengan lampiran IVd yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Contoh format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) tercantum dalam Lampiran Va dan Lampiran Vb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kelima Masa Berlaku IUJK Pasal 17

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK Pasal 18

Pemegang IUJK berhak:

a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan

b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

## Pasal 19

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
- a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
- b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan bidang usaha pelaksana dan pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan design dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan bidang usaha perencana, wajib menghasilkan design produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
- a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
- b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan desember tahun berjalan; dan
- c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

## Pasal 20

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b meliputi:
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
- b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
- c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

## BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI YANG

## MEMBERIKAN IUJK

## Pasal 21

- (1) Unit kerja/instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Bupati, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. daftar pemberian IUJK baru;
- b. daftar perpanjangan IUJK;
- c. daftar perubahan data IUJK;
- d. daftar penutupan IUJK;
- e. daftar usaha orang perseorangan;
- f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
- g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

## BAB VII

## PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

## Bagian Kesatu

Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

## Pasal 22

Bupati melalui unit kerja/instansi yang membidangi jasa kontruksi melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. memfasilitasi pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan;dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

## Pasal 23

- (1) Pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 24

Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan, bupati atau pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (3) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

## Pasal 25

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan penyedia jasa BUJK wajib melaporkan kinerjanya kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

## Pasal 26

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh bupati selaku pembina jasa konstruksi melalui SKPD yang membidangi jasa konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap usaha orang perseorangan.

## Pasal 27

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada unit kerja/instansi pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pesyaratan pemohonan KTDU orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
- b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
- c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

## Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur batas waktu perpanjangan izin dan perubahan data IUJK dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

## Pasal 30

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 19 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. masuk dalam daftar hitam.

## Pasal 31

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 30 sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK; dan
- b. unit Kerja/Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

## Pasal 32

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

## Pasal 33

- (1) IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX SISTEM INFORMASI Pasal 34

- (1) Unit kerja/instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam sistem informasi jasa konstruksi yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
- b. daftar usaha orang perseorangan;
- c. status berlaku IUJK; dan
- d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) Unit kerja/Instansi pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

## BAB X

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 35

Unit kerja/Instansi pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, ditingkat Provinsi dan ditingkat Nasional.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 36

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan dan/atau surat keterangan pemberdayaan penanggung jawab teknik belum memadai di wilayah kabupaten Ketapang maka dapat dipergunakan:
- a. sertifikat pendidikan dan pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
- b. surat keterangan sementara yang dikeluarkan oleh kepala dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai penanggung jawab teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Ketapang Nomor 89 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 29 Desember 2015

Pj.BUPATI KETAPANG, TTD. K A R T I U S

Diundangkan di Ketapang pada tanggal 29 Desember 2015

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG , TTD.

## M . M A N S Y U R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Søtda Kab hetapang

EdiRadianavah SHMH

Nip. 19700617/200003 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT (9 / 2015).

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 8 TAHUN 2015

## TENTANG

## IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

## I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ditegaskan bahwa dalam Pembangunan, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, social dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 . Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh kembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya. Sejalan dengan ketentuan tersebut , Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi , Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

huruf a

Asas Kejujuran dan keadilan mengandung arti kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaran tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

## huruf b

Asas Manfaat mengandung arti bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsif -prinsif profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efesiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam menyelenggarakan jasa konstruksi dan bagi kepentingan Nasional.

## huruf c

Asas Keserasian mengandung arti harmoni dalaam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

## huruf d

Asas Keseimbangan mengandung arti bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsif yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedian jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedian jasa wajib memenuhi asas ini untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan disisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proposional dalam kesempatan kerja dalam penyedia jasa.

## huruf e

Asas Kemandirian mengandung arti tumbuh dan kembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

## huruf f

Asas Keterbukaan mengandung arti ketersedian informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperoleh serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat menghindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

## huruf g

Asas Kemitraan mengandung arti hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka bersifat timbal balik dan sinergis.

## huruf h

Asas Keamanan dan Keselamatan mengandung arti terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi,

keamanan lingkungan dan keselamatan kerja serta manfaat hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 47