PERATURAN BUPATI PATI Nomor 21 Tahun 2017 tentang PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 (berlaku 1 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan harga barang dan penambahan kebutuhan barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, Maka Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017, Peraturan Bupati dapat dilakukan perubahan 6 (enam) bulan sekali kecuali bila terjadi keadaan kahar ( Force majeur ) atau adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan kenaikan harga dan biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);
21. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Biaya dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 35);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017.
Pasal 5
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);
21. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Biaya dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 35);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52101; Honorarium PNS kegiatan 52101.4; Honorarium Pengelolaan Keuangan / Barang / lainnya; Uraian kegiatan 52101.4; 76; Honorarium Pengurus Barang Pengguna pada kolom keterangan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52101; Honorarium PNS kegiatan 52101.4; Honorarium Pengelolaan Keuangan / Barang / lainnya; setelah Kode rekening 52101.4.87, ditambah 4(empat) uraian kode rekening lagi yaitu: 52101.4.88, 52101.4.89, 52101.4.90 dan 52101.4.91, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52102; Honorarium Non PNS Kegiatan 52102.2; kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap, Uraian kegiatan 52102.2.14; Tenaga Kontrak Promotor Kesehatan, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52102; Honorarium Non PNS Kegiatan 52102.2; kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap, setelah angka 52102.2.15 ditambah 2 (dua) uraian kode rekening lagi yaitu: kode rekening 52102.2.16, dan kode rekening 52102.2.17, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.1; kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Uraian kegiatan 52201.1.100; Kalender, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.1; kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Uraian kegiatan 52201.1.151; Belanja Colour Ribbon Printer e-KTP diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.1; Belanja Alat Tulis Kantor Uraian kegiatan 52201.1.176; Portepel bertali, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik, setelah 52201.3.161, ditambah 1(satu) uraian kegiatan yaitu 52201.3.162, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.6; kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material kegiatan 52202.4; Belanja Bahan obat-obatan uraian kegiatan 52202.4.383, 52202.4.385, 52202.4.441, 52202.4.446, 52202.4.456, 52202.4.744, 52202.4.801, 52202.4.814, 52202.4.935, 52202.4.940, 52202.4.1243, dan 52202.4.1572 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
11. 11.
12. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material kegiatan 52202.4; setelah 52202.4.1735; ditambah 15 (Lima belas) kode rekening lagi yaitu 52202.4.1736, 52202.4.1737, 52202.4.1738, 52202.4.1739, 52202.4.1740, 52202.4.1741, 52202.4.1742, 52202.4.1743, 52202.4.1744, 52202.4.1745, 52202.4.1746, 52202.4.1747, 52202.4.1748 , 52202.4.1749, dan 52202.4.1750, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material kegiatan 52202.5; Belanja Bahan Kimia dan Pupuk, uraian kegiatan setelah kode rekening 52202.5.258 ditambah 2 (dua) kode rekening lagi 52202.5.259 dan kode rekening 52202.5.260, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.14; Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Uraian kegiatan 52202.14.21; Tinta Resograph, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.14; Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Uraian kegiatan 52202.14.59; Film Clear Printer e-KTP, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.14; Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Uraian kegiatan setelah 52202.14.64 ditambah 1 (satu) uraian kode rekening yaitu 52202.14.65; Cleaning Kit Cetak e-KTP, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material kegiatan 52202;17; Belanja Bahan Medis uraian kegiatan kode rekening 52202;17.3; 52202;17.11; 52202;17;12; 52202;17.14; 52202;17.18; 52202;17.36; 52202;17.39; dan 52202;17.53; diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material kegiatan 52202;17; Belanja Bahan Medis setelah uraian kegiatan 52202.17.186, ditambah 65 (enam puluh lima) kode rekening uraian kegiatan yaitu mulai 52202.17.187 sampai dengan 52202.17.251, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor; kegiatan 52203.4; Biaya Publikasi, setelah 52203.4.1; Belanja Jasa Publikasi, ditambah 2 (dua) uraian kode rekening yaitu 52203.4.2 dan kode rekening 52203.4.3, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor; kegiatan 52203.5; Belanja Surat Kabar, setelah 52203.5.24; Warta Perundangundangan, ditambah 2 (dua) uraian kode rekening yaitu 52203.5.25 dan kode rekening 52203.5.26 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor; setelah kode rekening kegiatan 52203.23, ditambah 1 (satu) kode rekening kegiatan lagi yaitu 52203.24; Belanja Jasa Perizinan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
21. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor; kegiatan 52203.12; Belanja Pajak dan Bumi Bangunan, uraian Kode Rekening setelah 52203.12.6 ditambah 3 (tiga) uraian kode rekening yaitu 52203.12.7, 52203.12.8, dan 52203.12.9, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
22. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor; kegiatan 52203.16; Belanja Relay Penyiaran, setelah 52203.16.11; Publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten di Media Cetak- Hitam Putih, ditambah 2 (dua) Uraian Kode Rekening yaitu 52203.16.12 dan 52203.16.13, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor; kegiatan 52203.17 Belanja Jasa Medis/Kesehatan, setelah uraian kode rekening 52203.17.8 ditambah 2 (dua) uraian kode rekening yaitu: 52203.17.9 dan 52203.17.10, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor; kegiatan 52203.26; Belanja tenaga borongan, uraian Kegiatan 52203.26.104; Honor Penjaga Repeater/pemancar Jollong, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor; kegiatan 52203.26; Belanja tenaga borongan, setelah uraian kode rekening 52203.26.208 ditambah 1 (satu) uraian kode rekening yaitu 52203.26.209, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
26. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52210; Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, kegiatan 52210.5; Belanja Sewa Tenda, setelah 52210.5.3; Sewa tenda kerucut, ditambah 1 (satu) Uraian Kode Rekening yaitu 52210.5.4; Sewa tenda Kerucut sarnavil, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
27. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52210; Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, kegiatan 52210.9; Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor lainnya, uraian kegiatan 52210.9.10; jasa dokumentasi shoting video, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
28. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52211; Belanja makanan dan minuman, kegiatan 52211.2; Belanja makanan dan minuman rapat, Uraian Kegiatan 52211.2.2 dan 52211.2.3, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas, kegiatan 52215.2; Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Uraian Kegiatan 52215.2.5 dan 52215.2.6, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
30. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas, kegiatan 52215.2; Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Uraian Kegiatan 52215.2.33: Uang Taxi Tingkat A,B,C,D,E dan Non PNS -Jabodetabek, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
31. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas, kegiatan 52215.2; Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Uraian Kegiatan 52215.2.37; Uang Representasi Propinsi Jawa Tengah : Anggota DPRD, Eselon II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
32. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas, kegiatan 52215.2; Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Kolom Keterangan Fasilitas Transportasi, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
33. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52220; Belanja Pemeliharaan, kegiatan 52220.4; Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin, setelah 52220.4.283 ditambah 1 (satu) Uraian kode rekening yaitu 52220.284; Printer Printonik, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
34. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52226; Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, Kegiatan 52226.1; Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli / Pengajar / Pengawas Ujian, uraian kegiatan setelah 52226.1.71; Honorarium Penyidikan Pelanggar Perda oleh PPNS, ditambah 5 (lima) uraian kode rekening yaitu 52226.1.72; sampai dengan 52226.1.76, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
35. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52314; Belanja modal Peralatan dan mesin - Pengadaan alatalat besar darat, Kegiatan 52314.11; Belanja modal peralatan dan mesin -Pengadaan mesin proses, setelah uraian kegiatan 52314.11.349; obstetrik IT, ditambah 4 (empat) uraian kegiatan kode rekening yaitu 52314.11.350, 52314.11.351, 52314.11.352 dan 52314.11.353, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
36. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52327; Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan alat kantor, kegiatan 52327.3; Belanja modal Peralatan dan mesin - pengadaan alat reproduksi (Pengganda), uraian 52327.3.25; Master risograph, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
37. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Komputer, kegiatan 52329.6 ; Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan, uraian kegiatan 52329.6.18; Mikrotik - Router OS level 6, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
38. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52330; Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat, kegiatan 52330.3; Belanja Modal Peralatan dan Mesin - kursi pejabat, setelah uraian kegiatan 52330.3.5; Kursi Kerja Pegawai Non Struktural (staf), ditambah 2 (dua) uraian kode rekening yaitu : 52330.3.6 dan 52330.3.7 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
39. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52332; Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi, kegiatan 52332.4; Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF, setelah uraian kegiatan 52332.4.17; Switching Power Supply 30 A, ditambah 7 (tujuh) uraian kode rekening lagi yaitu: 52332.4.18, 52332.4.19, 52332.4.20, 52332.4.21, 52332.4.22, 52332.4.23 dan 52332.4.24, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
40. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52334.1; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum, setelah Uraian kode rekening 52334.1.89 ditambah 10 (sepuluh) uraian kode rekening lagi mulai dari 52334.1.90 sampai 52334.1.99, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
41. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52334.2; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi, uraian kode rekening 52334.2.33, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
42. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52334.2; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi, setelah uraian kode rekening 52334.2.48, ditambah 26 (dua puluh enam) uraian kode rekening lagi yaitu 52334.2.49, sampai dengan 52334.2.74, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
43. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52334.5; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran THT, setelah uraian kode rekening 52334.5.43, ditambah 6(enam) uraian kode rekening lagi yaitu 52334.5.44 sampai dengan 52334.5.49, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
44. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52349; Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, kegiatan 52349.27; Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, uraian kegiatan setelah 52349.27.22 ditambah 9 (sembilan) uraian kode rekening lagi yaitu 52349.27.23 sampai 52349.31, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati pada tanggal 18 April 2017 BUPATI PATI, ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 18 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd.

## DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 21


KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATL\_SH MM Pembina NIP 19720424 199703 2 010