KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 2005 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI DEPOK, PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG, DAN PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA (berlaku 27 Juli 2005)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan pesatnya perkembangan kesadaran hukum masyarakat di Kota Depok, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Siak, dan dalam rangka untuk lebih mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, dipandang perlu membentuk Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Depok, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI DEPOK, PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG, DAN PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA.
Pasal 1
Membentuk Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masingmasing berkedudukan di Kota Depok, di Kota Agung, dan di Siak Sri Indrapura.
Pasal 2
- (1) Daerah hukum Pengadilan Negeri Depok meliputi wilayah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung meliputi wilayah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura meliputi wilayah Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
Pasal 3
- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Depok, maka wilayah Kota Depok dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong.
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kota Agung, maka wilayah Kabupaten Tanggamus dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda.
- (3) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, maka wilayah Kabupaten Siak dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis.
Pasal 4
- (1) Pengadilan Negeri Depok termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Bandung.
- (2) Pengadilan Negeri Kota Agung termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- (3) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
Pasal 5
- (1) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Depok yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong.
- (2) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Kota Agung yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda.
- (3) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkalis, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkalis.
Pasal 6
- (1) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Depok yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Cibinong, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Depok.
- (2) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Kota Agung yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kalianda, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kota Agung.
- (3) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bengkalis, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.
Pasal 7
Pembiayaan yang diperlukan dalam pembentukan dan pembinaan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Kota Agung, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.
Pasal 8
Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja Sekretariat dan tanggungjawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang - undangan ttd
Lambock V. Nahattands
Pasal 9
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2005

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands ## Pasal 9 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2005

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO