KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 184 Tahun 1998 tentang TIM KOORDINASI DAN SUB TIM KOORDINASI KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL (berlaku 20 Oktober 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Kerjasama Ekonomi Sub Regional antar daerah-daerah dari negara-negara bertetangga yang selama ini berlangsung, meliputi Kerjasama Pariwisata Indonesia-Singapura, Segitiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia-Thailand, Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina, Segitiga pertumbuhan Indonesia-malaysia-Singapura, dan Wilayah pengembangan Indonesia-Australia, perlu terus didorong dan ditingkatkan serta dikoordinasikan secara lebih efektif dan efisien agar dapat lebih memacu pembangunan ekonomi di daerah-daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu menata kembali pengkoordinasian penanganan Kerjasama Ekonomi Sub Regional tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA
:
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI DAN SUB TIM KOORDINASI KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL.
Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
KEDUA :
1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, sebagai Ketua;
2. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya, sebagai Anggota merangkap Ketua Sub Tim Koordinasi untuk Kerjasama Pariwisata Indonesia-Singapura;
3. Menteri Pertambangan dan Energi, sebagai Anggota merangkap Ketua Sub Tim Koordinasi untuk Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand;
4. Menteri Kehutanan dan Perkebunan, sebagai Anggota merangkap Ketua Sub Tim Koordinasi untuk Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Anggota merangkap Ketua Sub Tim Koordinasi untuk Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura;
6. Menteri Perhubungan, sebagai Anggota merangkap Ketua Sub Tim Koordinasi untuk Wilayah Pertumbuhan Indonesia-Australia;
7. Menteri Keuangan, sebagai Anggota;
8. Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagai Anggota;
9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai Anggota;
10. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, sebagai Anggota.
Tim Koordinasi, bertugas:
1. Menyusun dan merumuskan kebijaksanaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka kerjasama Ekonomi Sub Regional;
- KELIMA
2. Melakukan pertemuan, pembicaraan dan perundingan baik bilateral maupun multilateral dengan Pemerintah Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Philipina, Singapura, dan Australia mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Kerjasama Ekonomi Sub Regional;
3. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Presiden bagi pengembangan Kerjasama Ekonomi Sub Regional;
4. Melaporkan perkembangan Kerjasama Ekonomi Sub Regional kepada Presiden.
KETIGA
- Membentuk Sub Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional wilayah tertentu yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Sub Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4, Lampiran 5 Keputusan Presiden ini.

## KEEMPAT : Sub Tim Koordinasi, bertugas:

1. Menyusun dan merumuskan kebijaksanaan guna mendorong Kerjasama Ekonomi Sub regional wilayah tertentu;
2. melakukan pertemuan, pembicaraan dan perundingan baik bilateral maupun multilateral dengan Pemerintah yang terlihat dalam Kerjasama Ekonomi Sub Regional wilayah tertentu;
3. Melaporkan perkembangan Kerjasama Ekonomi Sub Regional wilayah tertentu serta saran dan pertimbangan kepada Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional.
4. : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT, Tim Koordinasi dan Sub Tim Koordinasi menyelenggarakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan instansi terkait, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

KEENAM: ________________

KEENAM : 1. Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Koordinasi


## - 4 -

dapat membentuk Tim Pelaksana Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional masing-masing wilayah pertumbuhan dan pengembangan;

2. Untuk menunjang kelancaran tugas di bidang administrasi, Ketua Tim Koordinasi membentuk Sekretaris Nasional Kerjasama Ekonomi Sub Regional;
3. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program-program sektoral tertentu antar wilayah-wilayah pertumbuhan dan pengembangan, Menteri yang bertanggung jawab terhadap sektor yang bersangkutan dapat membentuk Kelompok Kerja.
3. KETUJUH : Pelaksanaan koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional di daerah menjadi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi yang bersangkutan.
4. DELAPAN : 1. Dalam melaksanakan koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1, bertugas:
- a. Memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan umum di daerahnya;
- b. Mendorong kegiatan promosi usaha;
- c. Mendorong dunia usaha nasional untuk meningkatkan kerajsama dengan pengusaha-pengusaha dari negara-negara yang terlibat dalam Kerjasama Ekonomi Sub Regional dan mitra usaha asing lainnya;
- d. Meningkatkan kerjasama di bidang investasi, pariwisata, pertambangan dan energi, pertanian, kehutanan dan perkebunan, industri dan perdagangan, perhubungan, infrastruktur, lingkungan hidup, sumber daya manusia, jasa dan kegiatan ekonomi lainnya di wilayah Kerjsama Ekonomi Sub Regional;


- e. Melaporkan perkembangan Kerjasama Ekonomi Sub Regional di daerahnya kepada Ketua Tim Koordinasi.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengikutsertakan:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I;
- b. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
- c. Kantor Wilayah Departemen dan Dinas Daerah Tingkat I;
- d. Kamar Dagang dan Industri Daerah Tingkat I;
- e. Perguruan Tinggi.

KESEMBILAN :

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Anggaran Departemen/Instansi terkait dan Anggaran Pemerintah Daerah.

## KESEPULUH : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini:

1. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia-Singapura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1996;
2. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1996 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Tahiland;
3. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1996 tentang Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei DarussalamIndonesia-Malaysia-Philipina;
4. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1996 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura; dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : ________________


KESEBELAS

:

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini, melanjutkan segala tindakan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Tim Koordinasi yang dibentuk berdasarkan keempat Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH.

KEDUABELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE


## LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184 TAHUN 1998

## SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB TIM KOORDINASI KERJASAMA PARIWISATA INDONESIA-SINGAPURA

1. Ketua :

Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;

2. Sekretaris :
3. Anggota

:

Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Bidang Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

1. Pejabat dari Departemen Perhubungan;
2. Pejabat dari Departemen pekerjaan Umum;
3. Pejabat dari Departemen Dalam Negeri;
4. Pejabat dari Departemen Kehakiman;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara;
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Yogyakarta.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE


## LAMPIRAN 2

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184 TAHUN 1998

## SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND

1. Ketua :

Menteri Pertambangan dan Energi;

2. Sekretaris :
3. Anggota

:

Asisten Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Bidang Sumber Daya Alam;

1. Pejabat dari Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya;
2. Pejabat dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Pejabat dari Departemen Pekerjaan Umum;
4. Pejabat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
5. Pejabat dari Departemen Tenaga Kerja;
6. Pejabat dari Departemen Pertanian;
7. Pejabat dari Departemen Keuangan;
8. Pejabat dari Departemen Perhubungan;
9. Pejabat dari Departemen Dalam Negeri;
10. Pejabat dari Departemen Kehakiman;
11. Pejabat dari Departemen Luar Negeri;
12. Pejabat dari Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Pejabat dari Kantor Menteri Negara Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
14. Pejabat dari Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional;
15. Pejabat dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;


16. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
17. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara;
18. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat;
19. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE


## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## LAMPIRAN 3 NOMOR 184 TAHUN 1998

## SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB TIM KOORDINASI WILAYAH PERTUMBUHAN BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA-PHILIPINA

1. Ketua :

Menteri Kehutanan dan Perkebunan;

2. Sekretaris :
3. Anggota

:

Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri

Bidang Pengembangan Kelembagaan;

1. Pejabat dari Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya;
2. Pejabat dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Pejabat dari Departemen Pekerjaan Umum;
4. Pejabat dari Departemen Pertambangan dan Energi;
5. Pejabat dari Departemen Tenaga Kerja;
6. Pejabat dari Departemen Pertanian;
7. Pejabat dari Departemen Keuangan;
8. Pejabat dari Departemen Perhubungan;
9. Pejabat dari Departemen Dalam Negeri;
10. Pejabat dari Departemen Kehakiman;
11. Pejabat dari Departemen Luar Negeri;
12. Pejabat dari Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Pejabat dari Kantor Menteri Negara Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
14. Pejabat dari Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional;
15. Pejabat dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
16. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara;


17. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah;
18. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan;
19. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara;
20. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat;
21. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur;
22. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Selatan;
23. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah;
24. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Maluku;
23. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Irian Jaya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE


## LAMPIRAN 4

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184 TAHUN 1998

## SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-SINGAPURA

1. Ketua : Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris :

Asisten Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Bidang Peningkatan Ekspor;

3. Anggota

:

1. Pejabat dari Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya;
2. Pejabat dari Departemen Pertambangan dan Energi;
3. Pejabat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
4. Pejabat dari Departemen Pertanian;
5. Pejabat dari Departemen Perhubungan;
6. Pejabat dari Departemen Tenaga Kerja;
7. Pejabat dari Departemen Keuangan;
8. Pejabat dari Departemen Pekerjaan Umum;
9. Pejabat dari Departemen Dalam Negeri;
10. Pejabat dari Departemen Kehakiman;
11. Pejabat dari Departemen Luar Negeri;
12. Pejabat dari Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Pejabat dari Kantor Menteri Negara Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
14. Pejabat dari Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional;
15. Pejabat dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
16. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat;
17. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau;


18. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jambi;
19. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu;
20. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan;
21. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Lampung;
22. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE


## LAMPIRAN 5

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184 TAHUN 1998

## SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB TIM KOORDINASI WILAYAH PENGEMBANGAN INDONESIA-AUSTRALIA

1. Ketua : Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris :

Asisten Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industria Bidang Industri dan Jasa;

3. Anggota

:

1. Pejabat dari Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya;
2. Pejabat dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Pejabat dari Departemen Pertambangan dan Energi;
4. Pejabat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
5. Pejabat dari Departemen Tenaga Kerja;
6. Pejabat dari Departemen Pertanian;
7. Pejabat dari Departemen Pekerjaan Umum;
8. Pejabat dari Departemen Dalam Negeri;
9. Pejabat dari Departemen Kehakiman;
10. Pejabat dari Departemen Perhubungan;
11. Pejabat dari Departemen Luar Negeri;
12. Pejabat dari Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Pejabat dari Kantor Menteri Negara Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
14. Pejabat dari Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional;
15. Pejabat dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
16. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara;


17. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan;
18. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah;
19. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara;
20. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat;
21. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur;
22. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah;
23. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Selatan;
24. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Maluku;
25. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Irian Jaya;
26. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Bali;
27. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat;
28. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur;
29. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Timor Timur.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE