Unknown BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, b. BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN (berlaku 9 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, b.
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,
- bahwa dalam rangka meningkatkan tertib admunistrasi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan, a.
- Mengingat 1
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347),
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 2.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704): 3.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dan
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
2. perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah,
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah satuan kerja perangkat daerah penyelenggara pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 5.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
6. Kepala DPMPPTSP adalah Kepala DPMPPTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
9. 10.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan:
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian tahapan petunjuk tertulis dan diagram alur yang dibakukan untuk menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan Pemerintah Daerah,
11. 11.Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen izin dilakukan secara terpadu melalui satu pintu dan satu tempat,
12. 13.Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:,
13. 12.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang diterbitkan kepada orang perseorangan atau badan hukum, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan:
14. 14.Izin adalah dokumen yang diterbitkan ## BAB II JENIS PELAYANAN
Pasal 2
- Pelayanan perizinan pada DPMPPTSP terdiri dari,
- a. Pelayanan perizinan,
- c. Pelayanan pengaduan, informasi dan pelaporan perizinan.
- b. Pelayanan nonperizinan,
Pasal 3
Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi,
- Bidang Pertanahan, b.
- Bidang Penanaman Modal (PM), a.
- Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),
- Bidang Perumahan, e.
- Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR), d.
- Bidang Perindustrian, £
- Bidang Perdagangan:
- Bidang Lingkungan (LH), i.
- Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM),
- Bidang Perhubungan, J-
- . Bidang Pendidikan, 1
- Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo), k.
- m. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar),
- Bidang Ketahanan Pangan, n.
- Bidang Perikanan dan Peternakan, p.
- Bidang Pertanian dan Perkebunan, Oo.
- Bidang Kesehatan, a.
- Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), s.
- Bidang Sosial, r.
- Bidang Kepemudaan dan Olahraga, t.
- . Bidang Perpustakaan, u
Pasal 4
Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi,
- b. Pelayanan Pengaduan, Informasi dan Pelaporan Perizinan.
- a. Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal,
Pasal 5
Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi,
- b. Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan,
- a. Kebijakan Penanaman Modal,
- c. Pelayanan Informasi dan Pelaporan Perizinan.
SOP
BAB Ill
Pasal 6
- (1) SOP pelayanan perizinan terdiri dari :
2. b.Jenis izin dan keterkaitan kajian teknis PPTSP sebagaimana tersebut pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Peraturan Bupati ini,
- a. Mekanisme dan Standar Waktu PPTSP sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini,
- c. Persyaratan permohonan PPTSP sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bupati ini,
- (3) Setiap permohonan pelayanan perizinan yang bersifat investasi atau penanaman modal wajib memiliki izin prinsip penanaman modal,
- (2) Persyaratan yang sama dalam pelayanan perizinan yang bersifat paralel, cukup satu,
- (4) Kepala DPMPPTSP berwenang menetapkan standar pelayanan atas tugas-tugas pelayanan perizinan tertentu.

## Pasal 7

Tugas-tugas pelayanan perizinan tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (4), antara lain,

- Pemberian rekomendasi/surat keterangan, b.
- a. Pelayanan perizinan yang harus memperoleh persetujuan prinsip dari Bupati,
- Pelayanan umum yang bersifat sementara/ insidental, /)
- Tugas-tugas lain dari Bupati.

## BAB IV TIM TEKNIS PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

## Pasal 8

Tim teknis mempunyai kewenangan memberikan pelayanan perizinan, ditunjuk dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, dengan tugas antara lain:

- a. Melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis,
- c. Mencatat koordinat titik batas lokasi dan/atau melakukan dokumentasi foto permohonan perizinan,
- b. Menghitung luasan rencana permohonan perizinan:
- d. Membuat berita acara hasil pemeriksaan lapangan sesuai bidang tugasnya,
- f. Memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi kepada kepala DPMPPTSP mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan,
- e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi yang diperlukan dengan SKPD teknis,

## Pasal 9

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan, berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang,
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari petugas DPMPPTSP dan SKPD teknis terkait permohonan jenis perizinan, serta didampingi Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat,

## BAB V REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 10

Rekomendasi teknis diperlukan untuk kelengkapan persyaratan permohonan perizinan tertentu yang memerlukan kajian teknis secara mendalam dengan ketentuan:

- b. Rekomendasi teknis dapat berupa persetujuan atau penolakan,
- a. Rekomendasi teknis dilaksanakan atas dasar surat permintaan Kepala DPMPPTSP kepada SKPD teknis,
- c. Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada DPMPPTSP dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan sebagaimana tersebut huruf a,

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal li

- (1) Kepala DPMPPTSP melakukan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan pada DPMPPTSP setidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Kepala DPMPPTSP melaporkan hasil evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan pada DPMPPTSP kepada Bupati setidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian wewenang Dibidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua pada tanggal 9 Mei 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,


pacitan

|

ISL / PARAF!

2

Hukum

(co £


Diundangkan di Muaradua pada tanggal Y Mei 2017

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

bata

H.

NDAR


BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR -

1

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

2017

7TAHUN

1

NOMOR

TENTANG

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Yi


LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR J4 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

| NO | BIDANG PERIZINAN | JENIS IZIN | KETERKAITAN KAJIAN TEKNIS |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lt 1. | 12 Penanaman Modal | KE) a. Izin Prinsip Bupati. | 13) DPMPPTSP |
| Lt 1. | 12 Penanaman Modal | b. Pendaftaran Penanaman Modal. c. Izin Prinsip Penanaman Modal. d. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal. | DPMPPTSP DPMPPTSP DPMPPTSP |
| Lt 1. | 12 Penanaman Modal | e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal. | DPMPPTSP |
| Lt 1. | 12 Penanaman Modal | f. Izin Usaha, Izin Usaha Perubahan /Perluasan /Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal. | DPMPPTSP |
| Lt 1. | 12 Penanaman Modal | g. Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan. | DPMPPTSP |
| Lt 1. | 12 Penanaman Modal | h. Izin Lokasi. i. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah | BPN, PUTR, Dinas LH BPN, PUTR, Dinas LH |
| Lt 1. | 12 Penanaman Modal | (IPPT) j- Hak Atas Tanah. k. Persetujuan Pemanfaatan Ruang. Il. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). | Kantor BPN Dinas PUTR Dinas PUTR |
| 2. | Pertanahan | a. Izin Hak Guna Bangunan (HGB). b. Izin Ground Breaking. | Kantor BPN Dinas PUTR |
| 3. | ESDM | a. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi. b. Izin Operasional Genset. | Bagian Ekonomi Setda Dinas Perkim |
| 4. | Pekerjaan Umum | a. Izin Usaha Pengolahan Sampah. b. Izin Pemanfaatan Air Permukaan. c. Izin Terkait Jenazah. | Dinas LH Dinas PUTR Dinas PUTR |
| 5. | Penataan Ruang | a. Izin Pengesahan Gambar Arsitektur / Perencanaan. b. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). c. Rekomendasi Saluran Kabel Tegangan | | Dinas PUTR Dinas PUTR | Dinas PUTR , PT PLN (Persero) |
| 6. | Perumahan | Tinggi. a. Izin Perumahan. b. Izin Rumah Kost. | Dimas Perkim Dinas Perkim |
| 7. | |Perindustrian | | a. Tanda Daftar Industri (TDI). b. Izin Usaha Industri Menengah/Besar. | Kop, UKM &Perindag | Kop, UKM &Perindag |
| 8. | Perdagangan | a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). b. Izin Usaha Menengah Kecil (IUMK). c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). d. Tanda Daftar | | Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag |
| | Koperasi Kecil dan Menengah | Gudang (TDG). a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT). | Kop, UKM &Perindag |
| 9. | Usaha| | b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP). | | | Kop, UKM &Perindag |

| | | a. Izin Usaha Toko Modern (IUTM). b. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). c. Izin Usaha Rumah Makan. d. Izin Usaha Jasa Boga/Katering. e. Izin Produksi Makanan dan Minuman. | f. Izin Depot Air Minum Isi Ulang. g. Izin Perdagangan Kaki Lima. h. Izin Optikal. Izin Salon. | Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag |
|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | | Lingkungan | i. a. Izin Penanganan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3). b. Izin Instalasi Pembuangan Air Limbah. c. Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL). d. Izin Pemanfaatan Air Baku. e. Surat Keputusan Kelayakan | Dinas LH | Dinas LH Dinas LH Dinas LH Dinas LH |
| 11. | (Perhubungan | Persetujuan Kerangka |a. Izin Usaha Agen Penjualan Tiket Pemberangkatan. b. Izin Usaha Agen Bongkar Muat Barang. | c. Izin Usaha Angkutan Umum. d. Izin Usaha Trayek. e. Izin Usaha Pengelolaan Parkir. f. Izin Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan | | | Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan |
| 12. | | Komunikasi dan Informatika | Penyeberangan a. Izin Mendirikan Tower Menara Telekomunikasi. b. Izin Penyelenggaraan Reklame. Cc. Izin Warnet. | PUTR, Kominfo Kominfo Kominfo |
| 13. | | Pendidikan | d. Izin Wartel. a. Izin Lembaga Pelatihan Keterampilan | Swasta (LPKS). b. Izin Operasional Sekolah TK/SMP/SMA/SMK dis. | Kominfo Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan |
| 14. | | Pariwisata dan Kebudayaan | c. Izin Penyelenggaraan Kursus. | a. Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) b. Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi. c. Izin Usaha Biro/Agen Perjalanan Wisata. | Dinas Pendidikan Disparbud Disparbud Disparbud |
| 15. | | Ketahanan Pangan | e. Izin Usaha Hotel. Izin Usaha Penggilingan Padi | Disparbud Dinas Ketahanan Pangan |
| | | Pertanian | | |
| 16. | | a. Izin Pertanian, tanaman, peternakan dan Perburuan b. Izin Kehutanan & Pemanenan Kayu & | Hasil Hutan Selain Kayu | Dinas Pertanian Dinas Pertanian |
| 17. | | Perkebunan | Izin Usaha Perkebunan | Dinas Dinas Perikanak |
| 18. | | Perikanan | a. Izin Usaha Perikanan. b. Izin Penangkapan Ikan. | Dinas Pertanian Perikanak |

| 19. | | Peternakan | a. Izin Praktek Dokter Hewan. | Dinas Perikanak |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 21. | | Sosial | Apotek. Oo. Izin Toko Obat. a. Izin Panti. b. Izin Yayasan. | Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas Sosial |
| 22. | | Tenagakerja | Ja. Izin Pengiriman Tenaga Kerja. b. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja | Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans |
| 23. | | Olahraga | Asing (IMTA). Izin Aktivitas Olahraga & Rekreasi | Dinas Kepemudaan Olahraga |
| | | | & |
| 24. | | Penelitian | Izin Riset / Penelitian Baru. | Kantor Kesbangpol |

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,


|

BAGIAN

Te PARA

3

HUKUM

1g

f

|


-

Aa

7

POPO ALI MARTOPO

A

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

## Persyaratan Permohonan Izin:

- Permohonan bermeterai cukup 1
- Pasfoto 2x3, 3 lembar 2
- Fotocopy KTP pemohon / kuasa pemohon jika berwakil 3.
- Fotocopy akta perusahaan jika berbadan hokum 5.
- Fotocopy NPWP pemohon / badan usaha 4.
- Hasil pemeriksaan lapangan dan/atau rekomendasi teknis 6.
- Informasi rencana pemanfaatan tanah / bangunan 8.
- Sketsa / gambar kasar tanah / denah lokasi 7.
- Pernyataan kesanggupan untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang dibebaskan dengan cara musyawarah/mufakat 9.
- . Fotocopy KK 11
- Fotocopy izin lingkungan perusahaan wajib AMDAL/UKL-UPL/SPPL 10
- . Surat pernyataan pencegahan gangguan dan pencemaran 12
- . Fotocopy surat tanah / status tanah atau izin pemilik tanah jika sewa 14
- . Fotocopy bukti pembayaran PBB tahun terakhir 13
- Surat persetujuan tidak keberatan tetangga atau warga sekitar 15
- Gambar rancangan arsitektur bangunan yang disyahkan perencana konstruksi yang mempunyai izin pelaku teknis bangunan (IPTB) 17
- . Data pemilik bangunan 16
- . Izin genset, bila menggunakan gensct 18
- . Izin Prinsip Bupati yang masih berlaku 20
- . Surat setoran retribusi daerah (SSRD) 19
- . Rekomendasi kehutanan menyatakan diluar kawasan hutan negara 21
- . Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL 23
- . Rekomendasi kesesuaian RTRW 22
- . Berita acara pemeriksaan dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL 24
- . Rekomendasi rencana kegiatan 25