PERATURAN DAERAH MA Nomor 21 Tahun 2014 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 30 Desember 2014)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 21 TAHUN 2OI4 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi Rancangan Perda Kabupaten lKota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, KUA dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD ;
- b. bahrva penyampaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
- l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19650 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730\; 2.
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385i) ; ?
7. Undang-Undang Nomor \7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); 4.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa}Q;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionai (Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa27\ ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$ ; 8
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9) ; \J
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S%al ; 10.
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 201 1 Badan Penyelenggaraa Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 11.
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 12.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a028); 13.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a\a)) ; 14.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2072 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ; 15
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 l{omor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575) ; 16
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4576]1, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor a578) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585) ; 19.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593) ; 20.
5. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46A) ; 21
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\ ; 22.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A09 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2Ot2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351 ; 23.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 24
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 25.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); to.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721 ; 27.
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20t4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 723, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 5558); 29.
14. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2oo7 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan; 30.
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Oll; 31
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1; 32.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2r rahun 2oo7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DpRD serta Tata Cara Pengernbalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ; 33.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84lpMtKl0T l2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil cukai Hasil rembakau, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 I PMK.07 I 2009; 34.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yan; bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ; 35.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2or4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 36.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2or4 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 37.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 20os tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten pamekasan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten pamekasan Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten pamekasan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E) ; 38.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor B Seri E) ; 40.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) ; ?o
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol2 Nomor 4 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Seri E) ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabr-rpaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 3) ;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4) ;
28. 44 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Ker;'a Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabr-rpaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagarimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2Ol4 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 9) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) ; 45.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) ; 46
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri D); 47.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri C); 48.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 2 Seri C); 49.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 20ll tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 201 1 Nomor 1 Seri B) ; 50
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 201.2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 51
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2or2 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C); 52.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2or2 tentzrng organisasi dan Tata Kerja Satuan polisi pamong prqa (Lembaran Daerah Kabupaten pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri D) ; tr1 JJ
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C); 54.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C); 55
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C); 56
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten pamekasan Tahun 2013 Nomor 6) ; 57.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20L3-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 18); 5B
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten pamekasan Tahun 201,3 Nomor 18); 59.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20l-,3 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OI4 Nomor s); 60.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PtrRWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSI(AN :
MCNCTAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah
Rp. 1.560.088.105.596,85
2. Belanja Daerah
.. Rp. 1.803.972.008.531.46
(Defisit) = ...
(Rp. 243.883.902.934,611
3. Pembiayaan Daerah :
Penerimaan ... Rp. 259-478.016.434,67
Pengeluaran... Rp. 15.594.113.500.00
Pembiayaan Netto.
... Rp. 243.883.902,934,61
Selisih Lebih Perhitungan Anggaran tahun Berkenaan : ..
Rp.
0,00
Pasal 2
- Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri atas : (1)
- b. Dana Perimbangan sejumlah ...
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
... Rp. 725.125.996.935,85
Rp. 1.045.630.754.000,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 389.331.354.661,00
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan : (2)
Rp. 15.268.620.000,00
- a. Hasil Pajak Daerah sejumlah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah ...
- b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 13.336.416.654,00
Rp. \.772.989.806,00
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ... Rp. 94.747.970.475,85
2. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan: (3)
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah
.. Rp. 817.903.633,000,00
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah
Rp. 128.862.791.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
Rp. 98.864.330.000,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (4)
- huruf c terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah sejum1ah... Rp 446.630.000,00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 61.699.945.985,00
- c. Dirna Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 249.243. 185.676,00
- d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
Rp. 77.941.593.000,00
Pasal 3
- (1) Beiarnja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas :
2. ei. Belanjar Ticlak Langsung sejumlah
Rp. 978.67 5.867 .458,46
Belanja Langsung sejumlah
Rp. 825.29 6.14 1.073,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas.jenis belanja :
- a. tselanja Pegawai sejumlah
Rp. 796.663.353.7 67,06
- b. Belanja Hibah sejumlah
Rp. 29.47 6.77 5.000,00
- c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah ...
- f. Belania Tidak Terduga sejumlah
Rp. 26.336.97 0.000,00
Rp. 2.178.702.315,40
Rp. 120.520.066.376,00
Rp. 3.500.000.000,00
| (3) c. | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah b. Belanja Barang dan Jasa pada ayat (1) huruf b terdiri atas Rp. 27.624.064.508,00 Rp. 355.526.644.675,00 sejumlah |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Pasal 4
| (1) | Rp. 259.47 8.016.434,61 Rp. 15.594.113.500,00 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri atas a. Penerimaan Pembiayaan sejumiah b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah |
| (2) Penerimaan sebagaimana | pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis dimaksud |
| a. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya b. | Rp. 259.3 83.902.934,6 7 Anggaran Tahun sejumlah |
| Per-rerimaan Dana Titipan (3) Pengeluaran sebagaimana | Rp. 94. i 13.500,00 huruf b terdiri atas jenis dimaksud pada ayat (1) |
| a. Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 5.000.000.000,00 |
Pasal 5
Uraian lcbih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

| 1. | Lampiran I | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Lampiran II | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. | Lampiran III | Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. | Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| 5. | Lampiran V | Rekapitulasi Beianja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengeiolaan Keuangan Negara; |
| 6. | Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan' |
| 7. | Lampiran VII | Daftar Piutang daerah; |
| B. | Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal investasi Daerah; |
| 9. | Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap; |
| i0. | Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Lainnya; |
| 11. | Lampiran XI | Daftar Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; |
| 12. | Lampiran Xil | Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan |
| 13. | Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

## Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang seianjutnya diusuikan dalam rancarga.t perubahan APBD.
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kineqla program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas.vang tersedia.
- (4) Dalam ha1 belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (i) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut :
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- a. program dan kegiatar-r pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformuiasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
14. (B) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) teriebih dahulu ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (7) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

## Pasal 7

- (1) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan kebutuhan tanggap darurat bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (2) Belanja Kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

## Pasal B

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai Iandasan operasional Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 30 Desembet 2Ol4

Diundangkan di Pamekasan, pada tanggal 30 Desember 2014



LEMBARAN DADRAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 18