PERATURAN BUPATI PATI Nomor 9 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (berlaku 4 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 25, Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 17 ayat (3) dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan Dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Keuangan desa dikelola ## BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan PTPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator PTPKD.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di dalam APBDesa; - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Penandatangan: - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. - (1) APBDesa,terdiri atas: - a. Pendapatan Desa; - b. Belanja Desa; dan - c. Pembiayaan Desa. - (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. - (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. - (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Bagian Kedua ## Pendapatan ## Pasal 9 - (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. ## Pasal 7 - (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. - (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. ## BAB IV APBDesa ## Bagian Kesatu Umum ## Pasal 8 - (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas kelompok: - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); - b. Transfer; dan - c. Pendapatan Lain-Lain. - (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: - a. Hasil usaha; - b. Hasil aset; - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan - d. Lain-lain pendapatan asli desa. - (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes dan tanah kas desa. - (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi. - (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. - (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa. - (8) Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah selain jasa layanan administrasi yang meliputi surat pengantar, surat rekomendasi dan/atau surat keterangan. ## Pasal 10 - (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis: - a. Dana Desa; - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah; - c. Alokasi Dana Desa (ADD); - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten. - (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus. - (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus). ## Pasal 11 Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis: - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. ## Pasal 12 - (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. - (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Bagian Ketiga Belanja Desa ## Pasal 13 - (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. - (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. ## Pasal 14 - (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok: - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan - e. Belanja Tak Terduga. - (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. - (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja : - a. Pegawai; - b. Barang dan Jasa; dan - c. Modal. ## Pasal 15

Penandatangan: - (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. - (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. - (4) Jenis Belanja Pegawai Pasal 14 ayat (3) huruf a juga dapat dianggarkan untuk membiayai honorarium tim/ panitia pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. ## Pasal 16 - (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. - (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: - a. alat tulis kantor; - b. benda pos; - c. bahan/material; - d. pemeliharaan; - e. cetak/penggandaan; - f. sewa kantor desa; - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor; - h. makanan dan minuman rapat; - i. pakaian dinas dan atributnya; - j. perjalanan dinas; - k. upah kerja; - l. honorarium narasumber/ahli; - m. operasional Pemerintah Desa; - n. operasional BPD;

Distribusi: - o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Distribusi: - (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. - (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. - (5) Selain bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemberian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah desa dapat memberikan bantuan uang dan/ atau barang kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa, masyarakat/Kelompok Masyarakat dan/atau organisasi berskala desa untuk menunjang kegiatan atau menjalankan fungsi sosial di desa. - (6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan dalam APBDesa dan dapat bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan/atau sumber pendapatan desa lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Penandatangan: - (7) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah disekapati BPD. ## Pasal 17 - (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. - (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. - (3) Barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi aset desa. ## Pasal 18 - (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya melalui Sisa lebih penghitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penghematan belanja dan/atau sisa dana kegiatan tahun berkenaan. - (2) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. - (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. - (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena Keadaan Luar Biasa /wabah. - (5) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Desa. - (6) Kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga. - (7) Dalam hal Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa maka Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam Laporan Realisasi APBDesa.

Penandatangan: - (8) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. ## Bagian Keempat Pembiayaan ## Pasal 19 - (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. - (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok: - a. Penerimaan Pembiayaan; dan - b. Pengeluaran Pembiayaan. - (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup: - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; - b. Pencairan Dana Cadangan; dan - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. - (4) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain : - a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja; b. penghematan belanja; dan/atau c. sisa dana kegiatan lanjutan. - (5) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. - (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. - (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. ## Pasal 20 - (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri dari : - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan - b. Penyertaan Modal Desa. - (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. - (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan desa. - (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; - d. sumber dana cadangan; dan - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. - (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. - (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.

Penandatangan: - (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. ## Bagian Kelima ## Perubahan APBdesa ## Pasal 21 - (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi: - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. - (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. - (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa. ## Pasal 22

Penandatangan: - (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. - (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD. - (3) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat merubah anggaran yang telah disepakati bersama dengan BPD. ## BAB V ## PENGELOLAAN Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 23

Penandatangan: - (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

Penandatangan: - (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

Penandatangan: - (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. - (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan untuk pelaksanaan tahun berikutnya. ## Pasal 24

Penandatangan: - (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak dapat disepakati bersama dengan BPD, maka Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa dengan pagu belanja sama dengan pagu belanja APBDesa tahun sebelumnya.

Penandatangan: - (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Penandatangan: - (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya tahun anggaran atau sampai dengan adanya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. ## Pasal 25

Penandatangan: - (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. - (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. - (3) Dalam hal Camattidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Penandatangan: - (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. ## Pasal 26

Penandatangan: - (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat melaporkan kepada Bupatiuntuk membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati. - (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu belanja APBDesa sama dengan pagu belanja APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

Penandatangan: - (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Penandatangan: - (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. ## Bagian Kedua Pelaksanaan ## Pasal 27 - (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. - (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. ## Pasal 28 - (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. - (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. - (3) Jumlah uang tunai dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ## Pasal 29 - (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. - (2) Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Penandatangan: - (3) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa. ## Pasal 30 - (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Penandatangan: - (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. - (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. - (4) Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan. - (5) Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun setiap kegiatan oleh pelaksana kegiatan. ## Pasal 31

Penandatangan: - (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. - (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. ## Pasal 32 Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas: - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan - c.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran bukti transaksi.

## Pasal 33

- (1) Pengeluaran yang telah dilaksanakan oleh bendahara dibuktikan dengan Tanda Bukti Pengeluaran setiap kode rekening belanja.
- (2) Tanda bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara.

## Pasal 34

- (1) Untuk keperluan kelengkapan administrasi dan pemerikasaan, pelaksana kegiatan membuat Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
- (2) Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti-bukti pengeluaran atau belanja.
- (3) Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap kegiatan.

## Pasal 35

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

## Pasal 36

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

Penatausahaan

## Pasal 37

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

## Pasal 38

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

## Pasal 39

- (1) Dalam pencatatan penatausahan keuangan desa harus memperhatikan sebagai berikut:
- a. tanda bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran harus sesuai dengan kode rekening;
- b. tanda bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran harus mendapatkan pengesahan Kepala Desa;
- c. tanda bukti-bukti penerimaan/pengeluaran harus di tanda tangani Bendahara Desa;
- d. tanda bukti penerimaan dan pengeluaran tidak terdapat cacat, angka dan huruf harus sama dan tidak ada tanda penghapusan;
- e. tanda bukti penerimaan dan pengeluaran di catat pada Buku Kas Umum;
- f. setiap pengeluaran adalah sesuai dengan yang telah dianggarkan dan tersedia dana;
- g. buku atau lembaran yang dipergunakan harus bersih, rapi dan tidak cacat;
- h. pada setiap halaman Buku Kas Umum diberi nomor urut dan di paraf oleh Bendahara Desa;
- i. halaman terakhir dipergunakan untuk catatan pemeriksa;
- j. penulisan dalam Buku Kas Umum dilakukan dengan tinta hitam atau biru;
- k. pada Buku Kas Umum tidak boleh ada ruangan yang kosong atau tidak terisi;
- l. Buku Kas Umum hanya dibuat 1 (satu) buku; dan
- m. penutupan Buku Kas Umum dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan pada setiap penutupan Buku Kas Umum harus ditandatangani oleh Bendahara Desa dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (2) Buku Kas Umum dapat dibuat dalam bentuk buku atau lembaran yang dibuat per bulan.

## Pasal 40

Semua transaksi yang melalui bank baik penerimaan mapun pengeluaran harus dicatat dalam Buku Bantu Bank.

## Pasal 41

- (1) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya harus mencatat setiap pemotongan dan penyetoran dalam Buku Kas Pembantu Pajak.
- (2) Dalam pencatatan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya pada Buku Kas Pembantu Pajak harus mencantumkan kode rekening penerimaan atau pengeluaran yang terkena pajak.

Bagian Keempat

Pelaporan

## Pasal 42

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
- a. laporan semester pertama; dan
- b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

## Bagian Kelima Pertanggungjawaban

## Pasal 43

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

## Pasal 44

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## Pasal 45

- (1) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

## Pasal 46

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## BAB VI

PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN BPD

Bagian Kesatu

Penghasilan Pemerintah Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

Kepala Desa dan Perangkat desa berhak mendapatkan :

- a. Penghasilan tetap;
- b. Tunjangan;
- c. Jaminan kesehatan; dan
- d. Penerimaan lainnya yang sah.

## Paragraf 2 Penghasilan Tetap

## Pasal 48

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan yang berstatus sebagai Pengawai Negeri Sipil.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pengawai Negeri Sipil mendapatkan penghasilan tetap sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Tunjangan

## Pasal 49

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
- a. Tunjangan kinerja;
- b. Tunjangan hari raya;
- c. Tunangan purna tugas; dan/atau
- d. Tunjangan kematian.

## Pasal 50

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pengawai Negeri Sipil mendapatkan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Paragraf 4

Jaminan Kesehatan

Pasal 51

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan Jaminan kesehatan yang diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemberian jaminan kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa akan diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5

Penerimaan Lain

Pasal 52

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak menerima penerimaan lain yang bersumber dari :
- a. Pengelolaan bengkok; dan/atau
- b. Penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 53

- (1) Pengelolaan bengkok sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (1) huruf a dikelola sesuai dengan hak asal usul desa yang diatur dalam peraturan desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 54

- (1) Penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan penerimaan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap, tunjangan dan pengelolaan bengkok.
- (2) Penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain honorarium panitia atau pelaksana kegiatan.

## Paragraf 6

Tata Urutan Penghasilan Pemerintah Desa

## Pasal 55

- (1) Penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa disusun berdasarkan urutan jabatan dan posisi dalam Pemerintah Desa.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan keseluruhan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari penghasilan tetap, seluruh tunjangan dan penerimaan lain yang berasal dari bengkok.
- (3) Urutan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa mendapatkan penghasilan paling tinggi;
- b. Sekretaris Desa mendapatkan penghasilan dibawah Kepala Desa;
- c. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun mendapatkan penghasilan dibawah Sekretaris Desa; dan
- d. Staf perangkat desa mendapatkan penghasilan dibawah Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;

## Pasal 56

- (1) Kepala Desa menyesuaikan penghasilan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan urutan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (3).
- (2) Penyesuaian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pengurangan bengkok Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dilakukan setelah yang bersangkutan purna tugas.
- (3) Pengurangan bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa purna tugas apabila yang bersangkutan tidak keberatan.
- (4) Tidak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan pernyataan tertulis dan bermaterai cukup.
- (5) Tata cara pengurangan bengkok sebagaimana dimasud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penghasilan BPD

## Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPD berhak mendapatkan penghasilan berupa tunjangan bagi setiap anggota BPD.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan petunjuk yang disusun oleh Bupati.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 58

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memberikan pedoman mengenai APB Desa, dan pengelolaan keuangan desa;
- b. memberikan bimbingan teknis terhadap pengelolaan keuangan desa, administrasi keuangan desa;
- c. melakukan fasilitasi dalam rangka peningkatan pendapatan desa;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

## Pasal 59

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 60

- (1) Camat melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa di wilayah masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pembinaan administrasi keuangan desa;
- b. Pembinaan atas pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pati yang mengatur pengelolaan keuangan desa, kedudukan keuangan/ penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang ada sebelum ditetapkannya peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati Pada tanggal 4 Februari 2016 BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 4 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

## DESMON HASTIONO

## BERITA DAERAH KABUPATEN P ATI TAHUN 2016 NOMOR 9


Salinan scsuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SITLSUBIATL SH MM

Pembina

NIP

19720424 199703 2 010