PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 25 Tahun 2018 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018 WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
:
c
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR : \G T ^ HUK ) 2C? lf
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2018.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
£
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor . 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
14. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. |19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 1 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan i Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); .
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 2019;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Nomor Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 :
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-2058 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018;
31. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005 - 2025;
32. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012 - 2032;
34. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
35. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
36. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
37. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pematangsiantar;
38. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
39. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
Menetapkan
40. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Daerah Kota Pematangsiantar;
41. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 10 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 13 Tahun 2017.
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Pematangsiantar.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pematangsiantar untuk periode 5 (lima) tahun terhitung Tahun 2015-2020 yang tertuang pada RPJMD ke - 3 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
r*
ms
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005 2025, yang selanjutnya disebut dengan RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pematangsiantar untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar Tahun 2012 - 2032, yang selanjutnya disebut dengan RTRW adalah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Pematangsiantar untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2012 - 2032.
10. Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pematangsiantar untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2018.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah instansi pengguna anggaran pada Pemerintah Kota Pematangsiantar yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu
Pasal 2
- (1) RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2018 disusun berpedoman pada RPJMD Ke-3 dalam RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2032 serta
Pasal 3
OPD melaksanakan program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dituangkan dalam Rencana Keija Perangkat Daerah.
m
OPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dalam menyusun Rencana Keija Perangkat Daerah.
Pasal 5
Pengendalian pelaksanaan rencana keija dilakukan oleh masing-masing pimpinan OPD.
Pasal 6
Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing- masing pimpinan OPD sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
Pasal 7
- (1) Kepala OPD melakukan evaluasi kineija pelaksanaan rencana keija OPD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan
Pasal 8
- (1) Kepala Daerah menyelenggarakan perencanaan keija pembangunan daerah di daerahnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan OPD menyelenggarakan perencanaan keija pembangunan daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing OPD.
Pasal 9
Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


#


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.


Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal 31 H61 Zo

Plh. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR WAKIL WALIKO' M,



BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR

I

£