Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Menginga•
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR L.\Y TAHON 2013
TENTAKG
BBSARAII UAIIG PBRSEDIAA!f PADA SATUAlf KERJA PERAIIGKAT DAERAII DI LIBGKU?fGAl'f PBMERINTAH KABUPATEB SITUBONDO TAHUN AIIGGARAR 2014
DBRGAlf RAIIIIAT TUIIAll YAKG 11AHA BSA
BUPATI SITUBOKDO,
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri · Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Pasal 201
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peratu.ran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peratu.ran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peratu.ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578};
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
I
3
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerint.ah (Lembaran Negara Republik Indonesia t.ahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ten tang Laporan Penyelenggara.an Pemerintahan Daerah kepada DPRD, clan Infonnasi Laporan Penyelenggaraan Pemerint.ahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anta.ra Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia t.ahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republilc: Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan La.poran Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupatem Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pemha.ngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 20112015 (Berita Daerah Kabupaten Stitubondo Tahun 2010 Nomor 85).
I
IIBIIUTUSKAlf :
PBRATURA!f BUPATI SITUBOIIDO TBRTAIIG BESARAB UAN'G PERBEDIAAN PADA SATUAN KBRJA PERAIIGKA.T DAERAH DI LIRGKUl'IGAN PEIIERIIITAH KABUPATER
Menetaplam SITUBOIIDO TABUN ANGGARAII 2014.
Pual 1
Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- PuaJ.2

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiata.n yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satu.an Kerja Perangkat Daerah {DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014.

## Pual3

Pengisian kembali Uang Persediaan dapat dilakukan dengan mengajukan Surat Pennintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) setelah uang persediaan sebelumnya dipertanggungjawabkan.

## Pual4

- ( 1) Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelimpahan sebagaimana tersebut pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran.

## Paaa15

Terhitung pada tanggal 31 Desember 2014 sebagai akhir Tahun Anggaran 2014, bendahara pengeluaran wajib menyetor kembali Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (UP-SKPD) yang tidak dipergunakan ke Rekening Kas Umum Daerah.


/""\

## Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berit.a Daerah Kabupaten Situbondo.


DAD.ANO WIGIARTO

Diundangkan ~ -Si~n~ · pada tanggal . ~" CJ\~

SEKRBTARIS DAERAII KABUPATBR SITUBOIIDO


BERJTA DABRAII KABUPATElf SITUBOIIDO TAIIUII 2013 lfOMOR 44


-

~. L,

l~-0~

~- fftCa1

f....

v2v

W