Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2016 tentang BIAYA PENYELENGGARAAN LATIHAN UJI KOMPETENSI DAN UJI KOMPETENSI BAGI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa
- untuk mendukung terlaksananya Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Pemerintah Daerah memberikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penyelenggaraan Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi bagi SMK Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-UndSng
- Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembpran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); '
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan^ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
SALINAN
Menetapkan :
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN LATIHAN UJI KOMPETENSI DAN UJI KOMPETENSI BAGI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat;
6. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut SMK Negeri adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Lampung Barat;
7. Biaya Penyelenggaraan Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi adalah biaya untuk mendukung penyelenggaraan Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi bagi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Lampung Barat;
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Maksud pemberian biaya Penyelenggaraan Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi adalah untuk pembiayaan operasional bagi SMK Negeri dalam penyelenggaraan Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi.
Tujuan pemberian Biaya Penyelenggaraan Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi adalah untuk meningkatkan kualitas pengujian melalui pengadaan bahan praktik, pengadaan perangkat soal praktik kejuruan, pengelolaan administrasi hasil penilaian dan / atau pencetakan sertifikat Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi.
<!-- formula-not-decoded -->
Prinsip dasar Biaya Penyelenggaraan Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi dilaksanakan secara :
- a. transparan, yaitu secara terbuka, nyata dan jelas
- b. efisien, yaitu meminimalkan pengeluaran biaya dengan hasil akhir yang baik;
- c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggung jawabkan dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
<!-- formula-not-decoded -->
Kriteria SMK Negeri penerima Biaya Penyelenggaraan Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi sebagai berikut:
- a. memiliki siswa kelas XII; dan
- b. mendapat persetujuan dari Tim Koordinasi.
BAB V - BESARAN BIAYA
Pasal 6
Besaran biaya dihitung ## BAB VII
PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAB V - BESARAN BIAYA
Pasal 8
- (1) Pengajuan Biaya Penyelenggaraan Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi harus menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan dari SMK Negeri;
- b. Data jumlah siswa kelas yang akan mengikuti Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi;
- c. Lembar Keija Sekolah (LKS); dan
- d. Surat bukti pengeluaran dan nota/kuitansi atau tanda terima lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh SMK Negeri kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- (3) Format Lembar Keija Sekolah dan surat bukti pengeluaran (BKP C5) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA Pasal 9

- (1) Penggunaan biaya menjadi tanggungjawab SMK Negeri yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana;
- (2) Setiap penggunaan biaya harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik dan administrasi keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban keuangan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lembar Kerja Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
- b. Pembukuan dana yang diperoleh dari Biaya Penyelenggaraan Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi berupa Buku Kas Umum;
- c. Bukti Pengeluaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp. 250.000,- tidak dikenai bea materai, sedangkan transaksi dengan nilai nominal antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp. 1.000.000,- dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp 6.000,-
3. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
4. Uraian tentang jenis barang,/j asa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;
5. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Dinas dan lunas dibayar oleh Bendahara; dan
6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

## BAB IX PELAPORAN Pasal 11

- (1) Laporan penggunaan biaya Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi yang disusun harus dapat memberikan data dan informasi lengkap, jelas dan akurat tentang keseluruhan proses yang telah dilakukan;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan paling lambat minggu kedua bulan Desember pada tahun berjalan.

## BAB X TIM KOORDINASI r " K: Pasal 12

- (1) Untuk pelaksanaan program biaya penyelenggaraan Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi dibentuk tim koordinasi;
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Sekretaris Dinas Pendidikan;
- c. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan;
- d. Kepala Seksi Pembinaan SMA/SMK Dinas Pendidikan;
- e. Unsur Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab Lampung Barat;
- f. Unsur Dinas PPKAD; dan
- g. Unsur Dinas Pendidikan;
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memberikan rekomendasi/persetujuan terhadap SMK Negeri yang akan mendapatkan biaya penyelenggaraan ujian;
- b. menghimpun data jumlah siswa yang akan mengikuti Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi;
- c. mengkoordinir pelaksanaan Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi;
- d. melaksanakan program Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi; dan
- e. menghimpun pelaporan penggunaan dana biaya penyelenggaraan Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi dari SMK Negeri;
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XI SUMBER PEMBIAYAAN Pasal 13

Pembiayaan Penyelenggaraan Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun Anggaran beijalan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa pada tanggal ' Ip Janusn 2016

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa pada tanggal T o 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR .L..

Nama Sekolah

Organisasi

Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Sumber Dana

,

■

Indikator

Capaian Program

Masukan

Keluaran

: SMKN...

: 1.01.01 Dinas Pendidikan

1 01.1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah

: 1.01.1.01.01.17...;...

: Lampung Barat

'

^

'

## Indikator &amp; Tolak Ukur Kinerja Belan a Langsung

Tolak Ukur Kinerja

Kelancaran Pelaksanaan Uji Kompetensi SMK

Jumlah Dana

Kelulusan Siswa SMK

Hasil

Terlaksananya Penyelenggaraan UKOM SMK

Kelompok Sasaran Kegiatan:

.

## Rincian Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Rincian Perhitungan | Rincian Perhitungan | Rincian Perhitungan |
|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Volume | Satuan | Harqa Satuan | Jumlah |
| | 2 > ■ ' . ' ,V | ' 3 | 4 | ' 5 | 6=3x5 |

'

'

Jumlah

Liwa,

20..

'

(Kepala Sekolah)

NIP

| ' Tim Manajemen . , | ' Tim Manajemen . , | ' Tim Manajemen . , | ' Tim Manajemen . , |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| No | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1 | Kasi Pembinaan SMA/SMK | | |
| 2 | Unit Pendataan | | |

LAMPIRAN : LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR

:

TAHUN 2016

TANGGAL :

2016

## FORMAT LEMBAR KERJA SEKOLAH (LKS)

## LEMBAR KERJA SEKOLAH

KEGIATAN...

Kabupaten Lampung Barat

Tahun Anggaran 20.

Formulir LKS UKOM

Diisi oleh Sekolah

Dikirim ke Tim

Manaiemen Kab.

Siswa

Siswa

Siswa

"

Rp

-

Target Kmega

## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BUKU KAS UMUM (BKU)

## PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

| NO | TANGGAL | KODE REKENING | URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN |
|------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | * | - r - | | r ? | |
| | | | | | !PEvT^ |
| | | | DisetorPPn 10% {Pajak Daerah) | | |
| | | | 10% | | |
| | | t | Pasal21: | | |
| | | | Pasal 22: | | |
| | | | DisetorPPh 23: | | |
| | . '.c '. | | | | |
| | | | DisetorPPn DisetorPPh | | |
| | | | DisetorPPh | | |
| | | | | | - |
| | | | | ■ | ■ |
| | | | SM* ... ' ... | | - |

Pada hari in i... Tanggal...Bulan...Tahun... Buku Kas Umum kami tutup

dan didapat dalam Kas sebesar R P ... Terdiri d a ri:

a. Uang Tunai

: N ihil

b. Uang Bank

: N ih il

c. Surat Berharga

: Nihil

'

Liwa,

20..

Bendahara Pengeluaran

Mengetahui: PENGGUNA ANGGARAN,

NIP.

NIP.

C. 5

## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Lampiran ke l/ll/lll/IV/V/VI

SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN

: Dinas Pendidikan

:

20..

No.

I

'

.1

A. 2

## SURAT BUKTI PENGELUARAN

Sudah Terima dari

Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan

Uang Sejumlah Rp.

## KETERANGAN

Barang-barang termaksud telah masuk buku persediaan Inventarisasi pada Tgl.

Jumlah Kotor

Pajak Upah

Jumlah Bersih

PPn

-

Yaitu untuk pembayaran : Dana Penyelenggaraan...

PPh 21

Kepada SMK Negeri...

PPh 22

Tahun Anggaran 20..

PPh 23

RP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -

Rp

Rp

Berguna buat pekerjaan/keperluan :

Pengeluaran/Pembelian dilakukan berdasarkan :

Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Kegiatan Penyelenggaraan...

Kode Rekening

:

Yang Berhak Menerima Pembayaran,

Yang menerima barang/ memeriksa tersebut di atas

Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran,

Nama dan Alamat Pengirim

(KEPALA SEKOLAH 1



NIP...

BUPATI LAMPUNG BARAT,