KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 84 Tahun 2004 tentang KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (berlaku 5 Oktober 2004)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: a.
- bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan dimaksud disusun oleh suatu komite standar yang independen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan guna menyiapkan, menyusun dan merumuskan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan Keputusan Presiden;
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
-
2
-
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Pasal 1
Dalam rangka mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut KSAP.
Pasal 2
KSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- a. Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan, yang untuk selanjutnya disebut Komite Konsultatif; dan
- b. Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan, yang untuk selanjutnya disebut Komite Kerja.
Pasal 3
- (1) Komite Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP .
- (2) Susunan keanggotaan Komite Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut :
Ketua
- Direktur Jenderal Perbendaharaan,
merangkap Anggota
Wakil Ketua merangkap anggota
Departemen Keuangan;
- Direktur Jenderal Otonomi Daerah,
Departemen Dalam Negeri;
Anggota
- 1.
- Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara;
2. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia;
3. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia;
4. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia;
5. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia.
- (3) Tata kerja Komite Konsultatif ditetapkan oleh Ketua Komite Konsultatif setelah disetujui dalam sidang pleno Komite Konsultatif.
Pasal 4
- (1) Komite Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .
- (2) Susunan keanggotaan Komite Kerja adalah sebagai berikut :
Ketua
:
Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA.;
merangkap Anggota
Wakil Ketua
:
Dr. Ilya Avianti, SE., M.Si., Ak.;
merangkap Anggota
Sekretaris
-
Sonny Loho, Ak., MPM.;
-
4
-
merangkap Anggota
Anggota
- 1. Drs. Sugijanto, Ak., MM.;
2. Dr. Soepomo Prodjoharjono, Ak., M.Soc.Sc.;
3. Dr. Hekinus Manao, M.Acc., CGFM.;
4. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM.;
5. Drs. A B. Triharta, Ak., MM.;
6. Iman Bastari, Ak., M. Acc.
Pasal 5
- (1) Persiapan, perumusan dan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah yang dilakukan oleh Komite Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme dan tahapan sebagai berikut :
- a. Pengidentifikasian topik untuk dikembangkan menjadi draft SAP;
- b. Konsultasi topik draft SAP kepada Komite Konsultatif;
- c. Riset Terbatas;
- d. Penulisan draft SAP;
- e. Pembahasan draft SAP;
- f. Penulisan Draft Publikasi SAP;
- g. Konsultasi Draft Publikasian SAP kepada Komite Konsultatif;
- h. Peluncuran Draft Publikasi SAP;
- i. Dengar pendapat publik;
- j. Pembahasan tanggapan atas Draft Publikasi SAP;
- k. Permintaan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- l. Pembahasan hasil pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan;
- m. Konsultasi dalam rangka finalisasi SAP kepada Komite Konsultatif;
- n. Finalisasi SAP;
- o. Pengusulan SAP untuk ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
-
5
-
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komite Kerja dapat membentuk Kelompok Kerja.
- (3) Tata kerja Komite Kerja ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja setelah disetujui dalam sidang pleno Komite Kerja.
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugasnya, KSAP dapat mengundang dan bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak lain yang dianggap perlu.
Pasal 7
- (1) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan.
- (2) KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.
Pasal 8
Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah dirumuskan dan disiapkan oleh KSAP, disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 9
Untuk melaksanakan tugasnya, KSAP dibantu oleh suatu sekretariat, yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Pasal 10
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas KSAP dibebankan kepada APBN.
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
-
6
-
Pasal 12
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI