PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 18 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH KEPADA CAMAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 18, TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH KEPADA CAMAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan perizinan khususnya terkait usaha mikro yang merupakan salah satu aspek dalam pelimpahan wewenang Kepala Daerah kepada Camat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2014, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Namer 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Menetapkan
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 50);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 35).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH KEPADA CAMAT.
Pasal I
Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 35), diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :
Pasal 4
- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Surat lzin Usaha Mikro Kecil (SIUMK);
- b. lzin Mendirikan Bangunan (1MB) untuk bangunan rumah tinggal dengan luas maksimal 100m 2 , tidak termasuk perumahan/ real estate; dan
- c. daftar ulang izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras skala kecil.
- (2) Terhadap jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Camat berwenang memproses dan menandatangani dokumen perizinan.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Penetapan: Ditetapkan di Lamongan tanggal 3 2016 pada

Penetapan: Diundangkan di Lamongan tanggal 3 pada SEKRÊTARIS DAERAH KABUPATEN LAMdNGAN , YUHRONUR EFENDI BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN NOMOR