Unknown Unknown Nomor M Tahun 2006 tentang GARA ' l , PERATURAN. a4rATI MINAHASA TENGGARA N O M O R : 1. a TAHUt4°2012 T E N T A N G TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN SOSIAL DANA DUKA DENGAN.RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA TENGGARA, - a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan pulilik, serta terciptanya peningkatan kesejahteraan sosial , maka dipandang perlu me�gatur tata cara pembeneo dan pertanggung jawaban bantuan sosial dana duka, - b. bahwa untuk melaksanakan amanat (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat:
I
I
I
I
1
1
1
I
1
, ,
BUPATI MINAHASATENGGARA ' l ,
PERATURAN. a4rATI MINAHASA TENGGARA N O M O R : 1. a TAHUt4°2012
T E N T A N G
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN SOSIAL DANA DUKA
DENGAN.RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan pulilik, serta terciptanya peningkatan kesejahteraan sosial , maka dipandang perlu me�gatur tata cara pembeneo dan pertanggung jawaban bantuan sosial dana duka,
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggung jawaban 1 1 b rrhtuan ,�osi�! dana duka,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a dan b per\u menetapkan Peraturan Bupati Minahasa I Tenggara tentang tata cara pemberian dan pertanggung jawaban bantuan sosial dana duka, .,
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. -· 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
I
&amp;
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone�ia Nomor 4577);
5. Peratu�an Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang . Pengelolaa�1 Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik · · . Indonesia Tahun 2005 Nomor· 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah . Provinsi, dan Pemerintah Daerah . Kabupaten/Kota (Lembaran . �egara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
8. Per�turan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 'dap I T��as Pernbantuan . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012;
10. I Peratyrar Bypati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran dan I Mggarah PE!ndapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2012;
M E M U T U S K A N
- PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN SOSIAL DANA DUKA
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa -Tenggara.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
. , ,
'
5. B�7 1 tuan Dana Duka adalah Bantuan Sosial berupa uang turypi yang diberikan kepada ahli waris.
6. Pe 1 nggu�a Anggaran ad�l�h pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Penduduk adalah warga Minahasa Tenggara yang terdaftar dan bertempat tinggal di wilayah Kabuupaten Minahasa Tenggara, memiliki KTP yang masih berlaku.
8. Ahli waris adalah suami/istri/orang tua/anak/atau yang merawat almarhum selama hidupnya dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Hukum Tua / Lurah.
· ·
r
·
·
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud
BAB 11 - ·
Pasal 2
Peraturan ini dimaksudkan agqr pembenan bantuan sosial dana ��a n1e�jliki1 1 .mekanisme yang dapat , dipertanggung jawabkan secara hukum baik secara administrasi maupun fisik.
Tujuan
BAB 11 - ·
Pasal 3
Pemberian dana duka bertujuan untuk meringankan beban dan tanggung jawab ahli waris atas musibah kematian, serta perwujudan belasungkawa dan dukacita dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara atas kematian warga yang meninggal dunia kepada ahli waris yang terkena musibah kematian.
BAB III - BENTUK BANTUAN DANA DUKA
Pasal 4
Bantuan sosial dana duka adalah pemberian bantuan duka oleh Pemerintah Kabupaten
BAB III - BENTUK BANTUAN DANA DUKA
Pasal 5
Bentuk bantuan sosial dana duka diberikan kepada ahli waris berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per jiWa
BAB III - BENTUK BANTUAN DANA DUKA
Pasal 6
Pemberian bantuan dana duka sebagaimana dimaksud dapat berubah sesuai dengan kernampuan keuangan daerah.
I
I
1 1
I
'
I
,
1
1
I
I
1
) , BAB IV T)(1A fRA PENGAJUAN BANTUAN DANA DUKA
BAB III - BENTUK BANTUAN DANA DUKA
Pasal 7
1. Pemberian bantuan dana duka dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang' ditandatangani oleh ahli waris, yang ditandatangani oleh Hukum Tua/ Lurah yang ditujukan kepada Bupati Minahasa Tenggara c.q Kepala Bagian Sosial Kemasyarakatan.
2. Surat permohonan dimaksud ditandatangani oleh ahli waris sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Minahasa Tenggara, dengan melampirkan :
- a. Akte Kematian atau Surat Keterangan Kematian yang di tandatangani oleh Lurah/ Hukum Tua
4. I b. Surat Ket(farimm ah,li warts yang c;iitandatangani oleh Lurah /HukumTua tempat berdomisili
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ahli waris yang masih berlaku
- d. Fotocopy Kartu Keluarga yang meninggal dunia
- e. Surat Keterangan Kurang mampu yang ditandatangani oleb Lurah/Hukum Tua
8. 1 1 j 1 3J ��,e�kapan syarat adrnlnlstrasl

bantuan sosial dana duka akan di verifikasi oleh tim verifikasi.

## BABV

## 'LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN DANA DUKA

Bentuk pertanggung jawaban bagi penerima bantuan dana duka yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dibuktikan dengan kwitansi bermaterai, selanjutnya Tim verifikasi mengevaluasi dan melaporkan pemberian Bantuan Sosial dana duka kepada Bupati Minahasa Tenggara lewat Bagian Sosial Kemasyarakatan

## BAB VI PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan sosial dana duka dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN LAIN

1. Pembayaran bantuan sosial dana duka diberikan kepada warga yang meninggal dunia sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
2. Bantuan bantuan sosial dana duka diberikan kepada ahli waris setelah semua k�tentuan dan persyaratan , , 1 1 I administrasi lengkap dan dip�riksa tim verifikaSi

I

I

I

( ' I

- . r , (, 3. Batas waktu pengajuan permohonan bantuan dana duka sebagaimana tersebut diatas paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal kematian dan apabila pengajuan melebihi waktu yang ditentukan maka bantuan dana duka tidak bisa dibayarkan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai· b�:lpk� = �angg�I diund�ngkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannnya dalam berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggqra ..

1 ' 1 1 I I . , , .

Ditetapkan di: Ratahan

Pada tanggal: " Januari 2012


| NO | PEJABAT PENGELOLAH | KET |
|------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | BUPATI | Oh. Untuk mohon ditanda tan ani |
| 2 | SEKDA | |
| 3 | Asisten I | |
| 4 | Asisten III | |
| 5 | Kabag Hukum | |
| 6 | Kabag Sosial Kemas arakatan | |
| 7 | Kasubag Pengembangan xeseiehteraan Rak at | |


## Tembusan Yth:

I

- 1 . Wakil Bupati Minahasa Tenggara di �atahan


.

,

.

,

2. Sekretaris Daerah Kab. Minah�sa Tenggara di Ratahan
3. Kepala Oinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asel Daerah Kim. Minahasa Tenggara di Ratahan
3. 4.
4. Arsip

, ' . i · '

3. Batas waktu pengajuan permohonan bantuan dana duka sebagaimana tersebut diatas paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal kematian dan apabila pengajuan melebihi waktu yang ditentukan maka bantuan dana duka tidak bisa dibayarkan.

## BAB VIII KETENTUA� PENUTUP

Peraturan iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannnya . dalam berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara -.

1 1 l ' I I . I I ,

Ditetapkan di: Ratahan Pada tanggal: 1'2 Januari 2012



Diundangkan di

Pada tanggal

Ors. FREDDY F. LENDO PEMBINA UTAMA MUDA NIP.195411281980021003

Ratahan

JAAARI

SEKRETARIS DAERAH

SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR .

I

'

1

1

I

'

,

I

1 1

I

1

I

1

I

1

LAMPI RAN

NO MOR

TANGGAL

TENT ANG

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL DANA DUKA TAHUN 2012 I

BENTUK DAN ISi SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL DANA DUKA:

## PERMOHQNAN BANTUAN SOSIAL DANA DUKA

Ratahan, 2012

1

1

I

'

I

I

.

I

I ,

:

Lampiran

Perihal

: Permohonan Bantuan Sosial Dana Duka

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Tempat/tanggal Lahir

Ala mat

Selaku ahli waris dari :

Nam a

Tempat/tanggal Lahir

Ala mat

Yang meninggal dunia dL pada hari. ... Tanggal..-Bulan .· .:rahun 2012

Bersama lnl mengajukan permohonan bantuan sosial dana duka dan terlampir kami sampaikan persyaratannya berupa :

- a. Akte Kematian/Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani Hukum Tua/ Lurah
- b. Surat Keterangan ahli waris 1yang di tandatangani oleh Lµrah/ Hukum .TU?! ternpat he 1 �domisili. I I
- c. fotocopy Kartu keluarga ,ya rig, fneninggal dunia
- d. fotocopy KTP ahli waris

Pe mo hon,

Mengetahui,

Hukum T�a/ Lurah

'·1

Kepada Yth. Bupati Minahasa Tenggara c.q. Kepala Bagian Sosial Kemasyarakatan di-

Tempat