PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 117 Tahun 2017 tentang NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGELOLA ASET DAERAH BERDASARKAN ANALISA JABATAN (berlaku 22 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Aset Daerah, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Aset Daerah Berdasarkan Analisa Jabatan;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemer - intah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
SALINAN
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGELOLA ASET DAERAH BERDASARKAN ANALISA JABATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau subordinat SKPD.
8. Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. 12 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagal Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur Jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
7. 14 Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
. MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada BPAD.
Pasal 3
Nomenklatur Jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada BPAD.
Pasal 4
Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun ## BAB III
KEGUNAAN
Pasal 5
- (1) Nomenklatur Jabatan dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekruitmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
- a. BPAD;
- b. BKD;
- c. BPSDM; dan
- d. Biro ORB. \_
RUANG LINGKUP
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 6
- (1) Nomenklatur Jabatan pada BPAD meliputi :
- a. Jabatan Pimpin.an Tinggi;
- b. Jabatan Administrasi, terdiri dan:
- 1) Jabatan Administrator;
- 2) Jabatan Pengawas; dan
- 3) Jabatan Pelaksana.
- c. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Gubernur mi.

## BAB V

## PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

## Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada BPAD dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisa Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

## BAB VI

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 8

- Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait. (1)
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan BPAD yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2016 tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62092), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2017

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72067

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 117 TAHUN 2017

Tanggal 22 Agustus 2017

## NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGELOLA ASET DAERAH

| No. | Nama Jabatan | Keterangan |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kepala Badan | |
| 2. | _ Sekretaris Badan | |
| a. | Kepala Subbagian Umum | |
| 1 | Pengurus Barang | |
| 2) | Pengolah Barang | |
| 3) | Pengolah Data Informasi | |
| 4) | Penyusun Ketatausahaan dan Arsip | |
| 5) | Pengadministrasi Umum | |
| 6) | Penyiap | |
| b. 1) | Pengelola Kepegawaian | |
| 2) | Pengolah Kepegawaian | |
| • 3) | Penyusun Kepegawaian | |
| 4) | Pengadministrasi Kepegawaian | |
| c. | Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan | |
| 1) | Bendahara Pengeluaran | |
| 3) | Penguji Dokumen Keuangan | |
| 4) | dan Anggaran | |
| | Penguji Dokumen Perencanaan | |
| 5) 6) | Verifikator Keuangan Pengolah Data Keuangan | |
| 7) | Pengolah Perencanaan dan Anggaran | |
| 8) | Penyusun Perencanaan dan Anggaran | |
| 9) 3. | Pengadministrasi Perencanaan dan Keuangan | |
| | Kepala Bidang Perencanaan, Penerimaan, Penetapan Penggunaan dan Patokan Harga | |
| a. 1) | Kepala Subbidang Perencanaan Kebutuhan Aset Pengelola Perencanaari Kebutuhan Aset | |
| 2) | Pengolah Perencanaan Kebutuhan Aset | |
| 3) | Penyusun Perencanaan Kebutuhan Aset | |
| 4) | | |
| | Pengadministrasi Perencanaan Kebutuhan | |
| b. Kepala | Aset Subbidang Penerimaan dan Penetapan | |
| 2) 3) | Pengelola Penerimaan dan Penetapan Penggunaan Pengolah Penerimaan dan Penetapan Penggunaan | |
| 4) | Penyusun Penerimaan dan Penetapan Penggunaan | |
| 5) | Penerimaan dan Penetapan. | |
| | Pengadministrasi | |
| • | Penggunaan | |

| 1 | 2 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Kepala Subbidang Patokan Harga Barang Inventaris |
| | 1) Pengelola Patokan Harga Barang Inventaris |
| | 2 Pengolah Patokan Harga Barang Inventaris |
| | 3) Penyusun Patokan Harga Barang Inventaris |
| | 4) Pengadministrasi Patokan Harga Barang Inventaris |
| 4. | Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan |
| | Aset |
| a. | Kepala Subbidang Pengendalian Aset 1) Pengelola Pengendalian Aset |
| | 2) Pengolah Pengendalian Aset |
| | 3) Penyusun Pengendalian Aset 4) Pengadministrasi Pengendalian Aset |
| | b. Kepala Subbidang Pemanfaatan Aset |
| | 1) Pengurus Barang Aset Kerjasama 2 Pengelola Pemanfaatan Aset |
| | 4) |
| | 3) Pengolah Pemanfaatan Aset Penyusun Pemanfaatan |
| | Aset 5) Pengadministrasi Pemanfaatan Aset |
| c. | Kepala Subbidang Pembinaan Aset |
| | 1) Pengelola Pembinaan Aset |
| | 2) Pengolah Pembinaan Aset 3) Penyusun Pembinaan Aset |
| | 4) Pengadministrasi Pembinaan Aset |
| 5. | Kepala Bidan.g Perubahan Status Aset |
| a. | Kepala Subbidang Perubahan Status Aset Bangunan |
| | 1) Pengelola Perubahan Status Aset Bangunan 2) Pengolah Perubahan Status Aset Bangunan |
| | 3) Penyusun Perubahan Status Aset Bangunan |
| | 4) Pengadministrasi Perubahan Status Aset Bangunan |
| | b. Kepala Subbidang Perubahan Status Aset Tanah dan Aset Di Atasnya 1) Pengelola Perubahan Status Aset Tanah dan. Aset |
| | Di Atasnya |
| | 2) Pengolah Perubahan Status Aset Tanah dan Aset Di Atasnya |
| | Atasnya Pengadministrasi Perubahan Status Aset Tanah dan |
| | 4) Aset Di Atasnya |
| | 5) |
| c. | Penyiap Kepala Subbidang Perubahan Status Aset Kendaraan |
| | 1) Pengelola Perubahan Status Aset Kendaraan Pengolah Perubahan• Status Aset Kendaraan |
| | 2) 3) Penyusun Perubahan Status Aset Kendaraan 4) |
| | Pengadministrasi Perubahan Status Aset Kendaraan |

| 1 | | 3 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 6. | 2 Kepala Bidang Inventarisasi, Data Informasi dan Dokumentasi Aset | 2 Kepala Bidang Inventarisasi, Data Informasi dan Dokumentasi Aset |
| | a. Kepala Subbidang Inventarisasi Aset | a. Kepala Subbidang Inventarisasi Aset |
| | 1) | Pengelola Inventarisasi Aset |
| | 2) | Pengolah Inventarisasi Aset |
| | 3) | Penyusun Inventarisasi Aset |
| | 4) | Pengadministrasi Inventarisasi Aset |
| | Kepala Subbidang Dokumentasi Aset | Kepala Subbidang Dokumentasi Aset |
| | 1) Pengelola Dokumentasi | Aset |
| | 2) | Pengolah Dokumentasi Aset |
| | 3) | Penyusun Dokumentasi Aset |
| | 4) | Pengadministrasi Dokumentasi Aset |
| | 5) | Penyiap |
| | 6) | Caraka |
| | Kepala Subbidang Data dan Informasi Aset | Kepala Subbidang Data dan Informasi Aset |
| | c. 1 | Pengelola Data dan Informasi Aset |
| | 2) | Pengolah Data dan Informasi Aset |
| | 3) | Penyusun Data dan Informasi Aset |
| | 4) | Pengadministrasi Data dan Informasi Aset |
| 7. | Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat _ | Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat _ |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | a. Kepala Subbagian Tata Usaha |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| | 2) | Pengurus Barang Pembantu |
| | 3) | Pengolah Data Sistem dan Informasi |
| | 4) | Verifikator Keuangan |
| | 5) | Pengadministrasi Tata Usaha |
| | b. Kepala Subbidang Penerimaan dan Kerjasama Aset | b. Kepala Subbidang Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | 1) | Pengelola Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | 2) | Pengolah Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | 3) | Penyusun Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | 4) | Pengadministrasi Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | c. Kepala Subbidang Inventarisasi Aset | c. Kepala Subbidang Inventarisasi Aset |
| | 1) Pengelola | Inventarisasi Aset |
| | 2) | Pengolah Inventarisasi Aset |
| | 3) | Penyusun Inventarisasi Aset |
| | 4) | Pengadministrasi Inventarisasi Aset |
| | d. Kepala Subbidang Pengendalian dan Penghapusan Aset | d. Kepala Subbidang Pengendalian dan Penghapusan Aset |
| | 1) | Pengelola Pengendalian dan Penghapusan Aset |
| | 2) | Pengolah Pengendalian dan Penghapusan Aset |
| | 3) | Penyusun Pengendalian dan Penghapusan Aset |
| | 4) | Pengadministrasi Pengendalian dan Penghapusan Aset |
| 8. | Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara | Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | a. Kepala Subbagian Tata Usaha |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| | 2) | Pengurus Barang Pembantu |
| | 3) | Pengolah Data Sistem dan Informasi |

| 1 | | 2 3 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | 4) | Verifikator Keuangan |
| | 5) Pengadministrasi Tata Usaha | 5) Pengadministrasi Tata Usaha |
| | Kepala Subbidang Penerimaan dan Aset | Kerjasama |
| | 1) | Pengelola Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | 2) 3) | Pengolah Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | 4) | Penyusun Penerimaan dan Kerjasama Aset Pengadministrasi Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | Kepala Aset | Kepala Aset |
| | 1) | Subbidang Inventarisasi |
| | 2) | Pengelola Inventarisasi Aset |
| | | Pengolah Inventarisasi Aset |
| | 3) | Penyusun Inventarisasi Aset |
| | 4) Pengadministrasi Inventarisasi Aset | 4) Pengadministrasi Inventarisasi Aset |
| | d. Kepala Subbidang | Pengendalian dan Penghapusan Aset |
| | 1) | Pengelola Pen endalian dan Penghapusan Aset |
| | 2) | Pengolah Pengendalian dan Penghapusan Aset |
| | 3) | Penyusun Pengendalian dan Penghapusan Aset |
| | 4 ) | Pengadministrasi Pengendalian dan Penghapusan Aset |
| 9. | Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat | Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat |
| | Kepala | Subbagian Tata Usaha |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| | 2) | Pengurus Barang Pembantu |
| | 3) | Pengolah Data Sistem dan Informasi |
| | 4) | Verifikator Keuangan |
| | 5) | Pengadministrasi Tata Usaha |
| | b. Kepala | Subbidang Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | 1) | Pengelola Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | 2) | Pengolah Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | 3) | Penyusun Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | 4) | Pengadministrasi Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | c. Kepala Subbidang Inventarisasi Aset | c. Kepala Subbidang Inventarisasi Aset |
| | 1) | Pengelola Inventarisasi Aset |
| | 2) | Pengolah Inventarisasi Aset |
| | 3) | Penyusun Inventarisasi Aset |
| | 4) | Pengadministrasi Inventarisasi Aset |
| | | Penghapusan Aset |
| | d. Kepala Subbidang Pengendalian dan 1) | Pengelola |
| | | Pengendalian dan Penghapusan Aset |
| | 2) | Pengolah Pengendalian dan Penghapusan Aset |
| | 3) | Penyusun Pengendalian dan Penghapusan Aset |
| 10. | 4) Aset Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan | 4) Aset Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| | a. Kepala | Subbagian Tata Usaha |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| | 2) | Pengurus Barang Pembantu |

1

| 1 | 3) | 2 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | 4) | Pengolah Data Sistem dan Informasi Verifikator Keuangan |
| | 5) | Pengadministrasi Tata Usaha |
| | b. Kepala Subbidang Penerimaan dan Kerjasama | b. Kepala Subbidang Penerimaan dan Kerjasama |
| | 1) | Aset Pengelola Penerimaan dan Kerjasama Aset Aset |
| | 2) | Pengolah Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | 3) | Penyusun Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | 4) | Pengadministrasi Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | c. Kepala Subbidang Inventarisasi Aset | c. Kepala Subbidang Inventarisasi Aset |
| | 1) | Pengelola Inventarisasi Aset |
| | 2) | Pengolah Inventarisasi Aset |
| | 3 | Penyusun Inventaris _ |
| | 4) | Pengadministrasi Inventarisasi Aset |
| | d. Kepala Subbidang Pengendalian dan Penghapusan | d. Kepala Subbidang Pengendalian dan Penghapusan |
| | 1) | Pengelola Pengendalian dan Penghapusan Aset |
| | 2) | Pengolah Pengendalian dan Penghapusan Aset |
| | 3) | Penyusun Pengendalian dan Penghapusan Aset |
| | 4) | Pengadministrasi Pengendalian dan Penghapusan Aset |
| 11. | Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur | Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | a. Kepala Subbagian Tata Usaha |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| | 2) | Pengurus Barang Pembantu |
| | 3) | Pengolah Data Sistem dan Informasi |
| | 4) | Verifikator Keuangan |
| | 5) | Pengadministrasi Tata |
| | | Usaha |
| | b. Kepala Subbidang Penerimaan dan Kerjasama Aset | b. Kepala Subbidang Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | 1) | Pengelola Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | 2) | Pengolah Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | 3) | Penyusun Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | 4) | Pengadministrasi Penerimaan dan Kerjasama Aset |
| | c. Kepala Subbidang Inventarisasi Aset | c. Kepala Subbidang Inventarisasi Aset |
| | 1) | Pengelola Inventarisasi Aset |
| | 2) | Pengolah Inventarisasi Aset |
| | 3) | Penyusun Inventarisasi Aset |
| | 4) | Pengadministrasi Inveritarisasi |
| | Aset d. Kepala Subbidang Pengendalian dan Penghapusan | Aset d. Kepala Subbidang Pengendalian dan Penghapusan |
| | Aset 1) Pengelola Pengendalian dan Penghapusan Aset | Aset 1) Pengelola Pengendalian dan Penghapusan Aset |
| | 2) | Pengolah Pengendalian dan Penghapusan Aset |
| | 3) | Penyusun Pengendalian dan Penghapusan Aset |
| | 4) | Pengadministrasi Pengendalian dan Penghapusan Aset _ |
| 12. | Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | a. Kepala Subbagian Tata Usaha |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu |

| 1 | | 2 | 3 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| | 2) | Pengurus Barang Pembantu | |
| | 3) 4) | Pengolah Data Sistem dan Informasi Verifikator Keuangan | |
| | 5) | Pengadministrasi Tata | |
| | | Usaha | |
| | b. Kepala Subbidang Inventarisasi Aset | b. Kepala Subbidang Inventarisasi Aset | |
| | 1) | Pengelola Inventarisasi Aset | |
| | 2) | Pengolah Inventarisasi Aset | |
| | 3) | Penyusun Inventarisasi Aset | , |
| | 4) | Pengadministrasi Inventarisasi Aset | |
| | c. Kepala Subbidang Pengendalian dan Penghapusan Aset | c. Kepala Subbidang Pengendalian dan Penghapusan Aset | |
| | 1) | Pengelola Pengendalian dan Penghapusan Aset | |
| | 2) | Pengolah Pengendalian dan Penghapusan Aset | |
| | 3) | Penyusun Pengendalian dan Penghapusan Aset | |
| | 4) | Pengadministrasi Pengendalian dan Penghapusan Aset | |
| 13. | Kepala Unit Pengelola Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta | Kepala Unit Pengelola Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta | |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 2) | Pengurus Barang Pembantu | |
| | 3) | Pengolah Data Sistem dan Informasi | |
| | 4) | Verifikator Keuangan | |
| | 5) | Pengadministrasi Tata Usaha | |
| | b. Kepala Satuan Pendistribusian | b. Kepala Satuan Pendistribusian | |
| | 1) | Pengolah Pendistribusian | |
| | 2) | Penyusun Pendistribusian | |
| | 3) | Pengadministrasi Pendistribusian | |
| | 4) | Petugas Kendaraan | |
| | 5) | Penyiap Kendaraan | |
| | 6) | Pengemudi | |
| | c. Kepala Satuan Penyimpanan Barang | c. Kepala Satuan Penyimpanan Barang | |
| | 1) | Pengelola Penyimpanan Barang | |
| | 2) | Pengolah Penyimpanan Barang | |
| | 3) | Penyusun Penyimpanan Barang | |
| | 4) | Pengadministrasi Penyimpanan Barang | |

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


DJAROT SAIFUL HIDAYAT