Unknown WALI KOTA CILEGON Nomor 7 Tahun 2017 tentang JAMINAN SOSIAL CILEGON MANDIRI (berlaku 10 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BERITA DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN : 2017
NOMOR : 7
PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
JAMINAN SOSIAL CILEGON MANDIRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA CILEGON,
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah, Pemerintah Kota Cilegon perlu melakukan langkah-langkah untuk mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon;
- b. bahwa dalam rangka sinergi peningkatan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat fakir miskin dan tidak mampu di Kota Cilegon, Pemerintah Kota Cilegon memberikan bantuan sosial secara berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
- c. bahwa untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota Cilegon dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaminan Sosial Cilegon Mandiri.
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Nomor 3828 );
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
12. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAMINAN SOSIAL CILEGON MANDIRI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Kecamatan dan kelurahan adalah lokasi di Kota Cilegon sebagai pelaksana Jaminan Sosial Cilegon Mandiri (JSCM).
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Kerja Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon.
6. Dinas Sosial Kota Cilegon adalah Dinas Sosial Kota Cilegon.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
9. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disebut BDT adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga, maupun individu ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Cilegon untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan keluarga dari masyarakat fakir miskin dan tidak mampu dalam bentuk bantuan sosial.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah mendukung program Pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini yaitu :
- a. Prinsip Program JSCM;
- b. Pelaksanaan JSCM;
- c. Pendamping dan Operator; dan
- d. Pengawasan dan Evaluasi.
PRINSIP PROGRAM JSCM
Bagian Kesatu Kriteria Penerima
BAB IV - PRINSIP PROGRAM JSCM
Pasal 4
KSJSCM wajib memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
- a. Ibu hamil/nifas/anak balita;
- b. Anak usia 5-6 tahun/pendidikan usia dini;
- c. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun);
- d. Anak SMP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 13-15);
- e. Anak SMA/MA/Paket C/SALB (Usia 16-18);
- f. Anak/anggota keluarga dengan penyandang disabilitas; dan/atau
- g. Lanjut usia ≥ 60 tahun.
Bagian Kedua
Peruntukan Penggunaan JSCM
BAB IV - PRINSIP PROGRAM JSCM
Pasal 5
JSCM diperuntukan sebagai bantuan bagi KSJSCM dalam menunjang pemenuhan :
- a. kebutuhan dasar;
- b. pendidikan; dan
- c. kesehatan.
Bagian Ketiga
Besaran Bantuan
BAB IV - PRINSIP PROGRAM JSCM
Pasal 6
- (1) JSCM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon dalam kode rekening Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran JSCM ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Keempat
Sasaran
BAB IV - PRINSIP PROGRAM JSCM
Pasal 7
- (1) JSCM diberikan kepada masyarakat dengan ketentuan masyarakat fakir miskin dan tidak mampu yang teregister dalam BDT, namun belum mendapatkan bantuan sosial yang sejenis, antara lain Program Keluarga Harapan yang didanai APBN dan Jaminan Sosial Daerah yang didanai APBD Provinsi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan sebagai KSJSCM, diproses melalui validasi dan verifikasi oleh pendamping setiap kecamatan.
- (3) Penetapan KSJSCM ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cilegon.
Bagian Kelima
Hak KSJSCM
BAB IV - PRINSIP PROGRAM JSCM
Pasal 8
Setiap KSJSCM mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Memperoleh kartu KSJSCM;
- b. Menerima bantuan uang;
- c. Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi, lansia, dan penyandang disabilitas) di fasilitas kesehatan terdekat atau di fasilitas lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia sekolah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. Menerima komplementaritas program Pemerintah Kota Cilegon.
Bagian Keenam Kewajiban KSJSCM
BAB IV - PRINSIP PROGRAM JSCM
Pasal 9
- (1) Setiap KSJSCM yang mempunyai Ibu hamil/nifas/anak balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berkewajiban untuk :
Memeriksakan ...
- b. memeriksakan kehamilannya minimal 4 (empat) kali selama kehamilan dan mendapatkan suplemen khusus ibu hamil;
- c. proses kelahiran ditangani tenaga medis;
- d. ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya minimal 1 (satu) kali setelah melahirkan;
- e. usia 0 (nol) bulan sampai dengan 11 (sebelas) bulan melakukan imunisasi komplit (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan pemantauan tumbuh kembang anak setiap bulan di Posyandu atau Puskesmas;
- f. usia 6 (enam) bulan sampai dengan 11 (sebelas) bulan melakukan pemberian Vitamin A (2 kali setahun pada bulan Februari dan bulan Agustus); dan
- g. usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan melakukan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang setiap bulan.
- (2) KSJSCM yang mempunyai Anak usia 5-6 tahun/pendidikan usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berkewajiban untuk memantau tumbuh kembang anak usia prasekolah (5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam)) tahun.
- (3) Setiap KSJSCM yang mempunyai anak sedang menjalani jenjang pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sampai dengan huruf e, berkewajiban memenuhi kehadiran minimal 85% (delapan puluh lima persen) dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun pelajaran berlangsung.
- (4) KSJSCM yang mempunyai anak/anggota keluarga dengan penyandang disabilitas sebagaimana Pasal 4 huruf f wajib memenuhi kebutuhan dasarnya dan memeriksakan ke fasilitas kesehatan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) KSJSCM yang sudah termasuk lanjut usia ≥ 60 tahun sebagaimana Pasal 4 huruf g wajib memenuhi kebutuhan dasarnya dan memeriksakan ke fasilitas kesehatan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
BAB IV - PRINSIP PROGRAM JSCM
Pasal 10
KSJSCM selain meliliki kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, juga berkewajiban untuk :
- a. mengikuti pembinaan dan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Cilegon;
- b. mengembangkan usaha yang dikelola secara terus menerus untuk peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- c. bekerjasama dengan Pendamping dalam rangka pelaksanaan JSCM.
Bagian Ketujuh
Sanksi bagi KSJSCM
BAB IV - PRINSIP PROGRAM JSCM
Pasal 11
- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilarang untuk digunakan dalam kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (2) KSJSCM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberi sanksi berupa:
- a. pengurangan bantuan;
- b. penghentian sementara sebagai KSJSCM; dan
- c. diberhentikan sebagai KSJSCM.
- (3) Larangan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon.
PELAKSANAAN JSCM
BAB V - PELAKSANAAN JSCM
Pasal 12
- (1) JSCM sebagai bagian Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilaksanakan secara berkelanjutan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dimulai sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.
- (2) Alokasi jumlah KSJSCM per Kecamatan dapat bertambah maupun berkurang apabila ada perubahan BDT.
BAB V - PELAKSANAAN JSCM
Pasal 13
- (1) Program JSCM dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon, dibantu :
- a. tim koordinasi JSCM;
- b. pendamping; dan
- c. operator.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana ayat (1) huruf a terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB V - PELAKSANAAN JSCM
Pasal 14
- (1) Tahapan pelaksanaan JSCM, meliputi :
- a. Penetapan Sasaran yaitu melaksanakan penetapan sasaran penerima JSCM ## BAB VI
PENDAMPING DAN OPERATOR
Bagian Kesatu
Pendamping
BAB V - PELAKSANAAN JSCM
Pasal 15
- (1) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, berasal dari unsur masyarakat dengan persyaratan akademis tertentu yang direkrut oleh Dinas Sosial Kota Cilegon.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan pendampingan sosial, validasi, dan verifikasi data serta pengawasan kepatuhan akan kewajiban KSJSCM.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan honorarium dan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Daftar pendamping, besaran honorarium, biaya operasional pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB V - PELAKSANAAN JSCM
Pasal 16
Pendampingan terhadap KSJSCM bertujuan untuk :
- a. meningkatkan kemampuan dan kemauan KSJSCM dalam meningkatkan keberdayaan dan keberfungsian sosial.
- b. meningkatkan kemampuan berorganisasi bagi KSJSCM yang diwujudkan dalam kelompok JSCM;
- c. meningkatkan akses KSJSCM dalam mengembangkan kegiatan serta kelompok usaha; dan
- d. memotivasi KSJSCM untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam JSCM.
Bagian Kedua
Operator
BAB V - PELAKSANAAN JSCM
Pasal 17
- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, berasal dari unsur masyarakat dengan persyaratan akademis tertentu yang direkrut oleh Dinas Sosial Kota Cilegon
BAB V - PELAKSANAAN JSCM
Pasal 18
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi melakukan pengolahan data base KSJSCM melalui fasilitas teknologi informasi yang tersedia.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- a. menerima data hasil verifikasi dan pengawasan KSJSCM dari para Pendamping;
- b. melakukan verifikasi data untuk kepentingan pemberian bantuan;
- c. menyediakan nominatif data KSJSCM
- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mendapat honorarium disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Daftar operator dan besaran honorarium operator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
PENGAWASAN DAN EVALUASI
BAB VII - PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 19
- (1) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan JSCM dilakukan secara berkala oleh Dinas Sosial Kota Cilegon dan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan program JSCM dilaksakan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon dan dilaporkan kepada Walikota Cilegon setiap 6 (enam) bulan sekali.
BAB VII - PENUTUP Pasal 20
Pasal 20
## BAB VII PENUTUP Pasal 20
BAB V - PELAKSANAAN JSCM
Pasal 23
- (2) Daftar operator dan besaran honorarium operator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
PENGAWASAN DAN EVALUASI
- (1) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan JSCM dilakukan secara berkala oleh Dinas Sosial Kota Cilegon dan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan program JSCM dilaksakan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon dan dilaporkan kepada Walikota Cilegon setiap 6 (enam) bulan sekali.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Cilegon.

Penetapan: Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 10 Maret 2017 WALIKOTA CILEGON, ttd Tb. IMAN ARIYADI

Penetapan: Diundangkan di Cilegon pada tanggal 10 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON, SARI SURYATI BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 7