PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 13 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG, SERTIFIKAT LAIK FUNGSI, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN LAMONGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG, SERTIFIKAT LAIK FUNGSI, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan, pemilik bangunan gedung wajib memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebelum melakukan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi, pemilik/ pengguna bangunan gedung wajib memperoleh Sertifikat Laik Fungsi sebelum pemanfaatan bangunan gedung;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 /PRT /M/2010 ten tang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan tertib administrasi pembangunan dan tertib administrasi pemanfaatan bangunan gedung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, dan Pendataan Bangunan Gedung di Kabupaten Lamongan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan
(
SALINAN ]
dalarn Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 82 Nomor 2011, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/ PRT /M/2007 ten tang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/ PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 / PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan (Lembaran Dae rah Kabupaten Larnongan Tahun 2007 Nomor 2/E).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN BUPATI PENYELENGGARAAN IZIN BANGUNAN GEDUNG, SERTIFIKAT DAN PENDATAAN BANGUNAN KABUPATENLAMONGAN TENTANG MENDIRIKAN LAIK FUNGSI, GEDUNG DI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung, yang selanjutnya disebut instansi teknis, adalah Perangkat Daerah yang membina penyelenggaraan bangunan gedung.
5. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
6. Sertifikat Laik Fungsi, yang selanjutnya disingkat SLF, adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum dilakukan pemanfaatan bangunan gedung.
7. Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG, adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara periodik dengan Keputusan Bupati.
8. Pendataan bangunan gedung adalah kegiatan pengumpulan data bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bersamaan dengan proses izin mendirikan bangunan gedung, proses sertifikat laik fungsi bangunan gedung, dan pembongkaran bangunan gedung, serta pendataan dan pendaftaran bangunan gedung yang telah ada.
9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2. 1 O. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
11. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
12. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/ a tau pemanfaatannya rnernbutuhkan pengelolaan khusus dan/ a tau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
13. Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai ti.ngkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/ atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
14. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedungdengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitasdan teknologi sederhana.
15. Bangunangedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta rnemiliki kompleksitas dan/ a tau teknologi tidak sederhana.
16. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukurn sah sebagai pemilik bangunan gedung.
9. 1 7. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/ atau bukan pemilik bangunan gedung BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu Maksud
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan yang mengatur ketentuan penyelenggaraan 1MB, SLF, dan Pendataan Bangunan Gedung.
Bagian Kedua Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
- b. mewujudkan bangunan gedung yang sesuai fungsi dan klasifikasi, sesuai tata bangunan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- c. mewujudkan bangunan gedung yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung; serta
- d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan mengenai penyelenggaraan:
- a. 1MB;
- b. SLF;
- C. TABG;
- d. pendataan bangunan gedung.
PENGGOLONGAN BANGUNAN GEDUNG
BAB III - PENGGOLONGAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 5
- ( 1) Penggolongan bangunan gedung untuk penerbitan 1MB dan pemberian SLF bangunan gedung meliputi :
- a. bangunan gedung pada umumnya; dan
- b. bangunan gedung tertentu.
- (2) Bangunan gedung pada umumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a . bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana, yang terdiri dari rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rum.ah deret sederhana;
- b. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai; dan
- c. bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana 2 (dua) lantai atau lebih, dan bangunan gedung lainnya pada umumnya.
- {3) Bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bangunan gedung untuk kepentingan umum.
PENYELENGGARAANIMB
Bagian Kesatu Tata Cara Penerbitan IMB
Paragraf 1 Umum
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 6
IMB diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi:
- a. pembangunan bangunan gedung baru, dan/ a tau prasarana bangunan gedung;
- b. rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung dan/ atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan;dan
- c. pelestarian/pemugaran.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 7
IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah, diberikan untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi bangunan gedung.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 8
- (1) Penerbitan IMB oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan prinsip pelayanan terpadu.
- (2) Proses penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
- a. pengkajian;
- b. penilaian/ evaluasi;
- c. persetujuan; dan
- d. pengesahan dokumen rencana teknis.
- (3) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penerbitan IMB yang dilakukan dengan:
- a. prosedur yang jelas sesuai dengan proses dan kelengkapan yang diperlukan
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 9
Proses penerbitan 1MB untuk bangunan gedung hunian rurnah tinggal tunggal sederhana sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pengambilan Keterangan Rencana Kabupaten oleh pemohon di pelayanan terpadu;
- b. penyediaan dokumen rencana teknis siap pakai (prototip) sebagairnana diadakan/ disiapkan oleh Pemerintah Daerah, yang memenuhi persyaratan sesuai Keterangan Rencana Kabupaten;
- c. pengajuan Surat Permohonan IMB dengan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis;
- d. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis, penilaian/ evaluasi, serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan;
- e. dalam hal dokumen administratif dan/ atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki;
- f. penetapan besarnya retribusi IMB;
- g. pembayaran retribusi IMB melalui instansi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- h. penerbitan 1MB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi; dan
1. penerimaan dokumen 1MB oleh pemohon.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 10
Proses penerbitan 1MB untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. pengambilan Keterangan Rencana Kabupaten oleh pemohon di pelayanan terpadu;
- b. penyediaan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh pemohon/ pemilik (yang memiliki keahlian perencanaan bangunan gedung) dan terdaftar atau oleh penyedia jasa;
- c. pengajuan Surat Perrnohonan 1MB dengan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis;
- d. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis, penilaian serta persetujuan dokurnen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan;
- e. dalam hal dokumen administratif dan/ a tau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki;
- f. penetapan besarnya retribusi 1MB;
- g. pembayaran retribusi 1MB melalui instansi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- h. penerbitan 1MB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi; dan
- i. penerimaan dokumen 1MB oleh pemohon.
Proses penerbitan 1MB untuk bangunan gedung tidak sederhana 2 (dua) lantai atau lebih, dan bangunan gedung lainnya pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. pengambilan Keterangan Rencana Kabupaten oleh pemohon di pelayanan terpadu;
- b. melampirkan IPR atau dokumen sejenisnya untuk luas tanah tertentu yang diharuskan menurut ketentuan perundang-undangan;
- c. penyediaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemantauan dan Pengendalian Lingkungan (SPPL);
- d. penyediaan dokumen rencana teknis;
- e. pengajuan Surat Permohonan 1MB dengan kelengkapan dokumen administratif, dokumen rencana teknis dan dokumen lain yang disyaratkan;
- f. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis, penilaian serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan;
- g. dalam hal dokumen administratif dan/ atau dokumen rencana teknis belum memenuhi persyaratan, perrnohonan dikembalikan kepada pemohon un tuk dilengkapi / di perbaiki;
- h. penetapan besarnya retribusi 1MB;
- i. pembayaran retribusi IMB melalui instansi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- J. penerbitan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi; dan
- k. penerimaan dok:umen IMB oleh pemohon.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 12
Bagan proses penerbitan IMB bangunan gedung pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 13

Proses penerbitan IMB untuk bangunan gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:

- a. pengambilan Keterangan Rencana Kabupaten oleh pemohon di pelayanan terpadu;
- b. melampirkan IPR atau dokumen sejenisnya untuk luas tanah tertentu yang diharuskan menurut ketentuan perundang-undangan;
- c. penyediaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL);
- d. pengurusan persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait;
- e. penyediaan dokumen rencana teknis;
- f. pengajuan Surat Permohonan 1MB dengan kelengkapan dokumen adrninistratif, dokumen rencana teknis, dan dokurnen lain yang persyaratkan;
- g. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana;

- h. dalam hal dokumen administratif dan/ a tau dokumen rencana teknis belum memenuhi persyaratan, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki;
1. pengkajian dokumen rencana teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Jdalam hal dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki;
- k. pelaksanaan dengar pendapat publik oleh TABG sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
1. dalam hal dokumen rencana teknis yang belum memperhatikan hasil dengar pendapat publik dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki;
- m. pemberian nasihat dan pertimbangan teknis profesional;
- n. penilaian/evaluasi dan persetujuan dokumen rencana teknis;
- o. penetapan besarnya retribusi IMB;
- p. pembayaran retribusi IMB melalui instansi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- q. penerbitan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi; dan
- r. penerimaan dokumen IMB oleh pemohon.

## Pasal 14

Bagan proses penerbitan IMB bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf b tercantum dalam Lampiran huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan penerbitan IMB secara bertahap.
- (2) Penerbitan IMB secara bertahap sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan yang merupakan satu kesatuan dokumen, sepanjang tidak melampaui batas waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- (1) Penerbitan IMB untuk pembangunan bangunan gedung secara massal dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret di satu kawasan.
- (2) Penerbitan IMB untuk pembangunan bangunan gedung secara massal sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) prinsipnya dilakukan dengan mengikuti proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan.

## Pasal 17

- (1) Penerbitan 1MB untuk pembangunan dengan strata title dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk bangunan gedung rumah susun atau apartemen bertingkat.
- (2) Penerbitan IMB untuk pembangunan dengan strata title sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) prinsipnya dilakukan dengan mengikuti proses

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

- ( 1) Pemilik bangunan gedung dapat mengajukan pelayanan administrasi 1MB, untuk:
- a . pembuatan duplikat/ copy dokurnen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen 1MB yang hilang atau rusak, dengan melampirkan keterangan hilang secara tertulis dari instansi yang berwenang;
- b. pemecahan dokumen 1MB sesuai dengan perubahan pemecahan dokumen IMB dan/ atau kepemilikan tanah dan peru bahan data lainnya, atas permohonan yang bersangkutan; dan
- c. bangunan gedung yang sudah terbangun belum memiliki 1MB dan diwajibkan mengajukan permohonan 1MB sesuai Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal bangunan gedung yang sudah berdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tetapi bangunan tersebut tidak sesuai dengan Keterangan Rencana Kabupaten maka dapat diterbitkan 1MB Sementara.
- (3) Masa berlaku IMB Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 4 (empat) tahun dan selama waktu tersebut pemilik bangunan sanggup menyesuaikan berdasarkan Keterangan Rencana Kabupaten.
- (4) Retribusi 1MB Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari retribusi yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi 1MB.
- (5) Dalam hal IMB Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis masa berlakunya dan bangunan sudah disesuaikan berdasarkan Keterangan Rencana Kabupaten maka dapat diterbitkan 1MB dengan mengajukan pelayanan administrasi 1MB.
- (6) Dalam hal 1MB Sementara sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) telah habis masa berlakunya dan bangunan belum disesuaikan berdasarkan Keterangan Rencana Kabupaten maka Pemerintah Daerah dapat membongkar bangunan gedung yang tidak sesuai dengan Keterangan Rencana Kabupaten.

## Paragraf 3

Tata Cara Pengesahan Dokumen Rencana Teknis

## Pasal 19

- (1) Proses pengesahan dokumen rencana teknis dalam proses penerbitan IMB untuk bangunan gedung pada umumnya dilakukan dengan ketentuan:
- a. dokumen rencana teknis wajib mengiku ti persyaratan dalam RTRW, RDTR, dan/ atau RTBL;
3. b . pada lokasi yang terdapat program instansi yang terkait dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana atau pelayanan kepentingan umum (seperti jalan, jalur penerbangan, telekomunikasi, gas, listrik, pertahanan dan keamanan) harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait atau pembina penyelenggaraan prasarana dan sarana yang dimaksud;

- c. dokumen rencana teknis diperiksa (dicatat dan diteliti), dinilai/ dievaluasi dan disetujui oleh Pemerintah Daerah melaluiinstansi teknis;
- d. persetujuan diperoleh pemohon tanpa pungutan biaya atau secara cuma-cuma.
- (2) Bagan proses pengesahan dokumen rencana teknis dalam proses penerbitan IMB untuk bangunan gedung pada umumnya tercantum dalam Lampiran huruf C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 20

- (1) Proses pengesahan dokumen rencana teknis dalam proses penerbitan IMB untuk bangunan gedung tertentu dilakukan dengan ketentuan:
- a. dokumen rencana teknis wajib mengikuti persyaratan dalam RTRW, RDTR, dan/ a tau RTBL;
- b. dokumen rencana teknis disusun dengan mengacu pada rekomendasi/hasil AMDAL yang diwajibkan untuk bangunan gedung tertentu, atau UPL/UKL/SPPL;
- c. pada lokasi yang terdapat program instansi yang terkait dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana atau pelayanan kepentingan umum (seperti jalan, jalur penerbangan, telekomunikasi, gas, listrik, serta pertahanan dan keamanan) harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait atau pembina penyelenggaraan prasarana dan sarana yang dimaksud;
- d. dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum, diperiksa (dicatat dan diteliti) oleh Pemerintah Daerah melaluiinstansi teknis, dan dikaji oleh TABG untuk disampaikan dalam dengar pendapat publik;
- e. pertimbangan teknis oleh TABG untuk dokumen rencana teknis yang telah disetujui dalam dengar pendapat publik;
- f. dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan um urn, dinilai/ dievaluasi dan disetujui oleb Pemerintah Daerah, melalui instansiteknispembina penyelenggaraan bangunan gedung;
- g. persetujuan diperoleh pemohon tanpa pungutan biaya atau secara cuma-cuma.
- (2) Bagan proses pengesahan dokumen rencana teknis dalam proses penerbitan IMB untuk bangunan gedung tertentu tercantum dalam Lampiran huruf D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 4

## Pemeriksaan Permohonan IMB

## Pasal 21

Pemeriksaan permohonan 1MB dilakukan melalui tahapan :

- a . pencatatan dan penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif;
- b. penelitian kelengkapan dokumen rencana teknis;
- c. penelitian kebenaran rencana teknis;
- d. pengkajian oleh Pengkaji Teknis atau TABG;
- e. penilaian/ evaluasi; dan
- f. persetujuan dan pengesahan.

- (1) Pencatatan dan penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 huruf a meliputi :
- a. pemeriksaan terhadap status hak atas tanah meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen kepemilikan; dan
- b. pemeriksaan terhadap status kepemilikan bangunan gedung meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen.
- (2) Dalam hal pemilik tanah sebagai pemilik bangunan gedung, pemeriksaan terhadap status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kebenaran dan keabsahan status hak atas tanah;
- b. kejelasan dan kebenaran data kondisi/ situasi tanah (letak/lokasi dan topografi/kontur); dan
- c. pernyataan bahwa tanah yang dimaksud tidak dalam status sengketa.
- (3) Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung, pemeriksaan terhadap status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
9. a . kebenaran dan keabsahan status hak atas tanah;
- b. kejelasan dan kebenaran data konclisi/ situasi tanah(letak/lokasi dan topografi/kontur);
- c. pernyataan dari pemilik tanah bahwa tanah tersebut tidak dalam status sengketa; dan
- d. perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.
- (4) Pemeriksaan terhadap status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen :
- a. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, atau dokumen bentuk lainnya sebagai bukti awal kepemilikan;
- b. data pemilik/pemohon bangunan gedung, meliputi nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau identitas lainnya, serta fotokopi KTP atau identitas lainnya;
- c. surat-surat lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 23

Pencatatan dan penelitian kelengkapan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi kelengkapan :

- a. gambar arsitektur;
- b. gambar sistem struktur;
- c. gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal);
- d. perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih, dan/ atau bentang struktur lebih dari 6 meter, disertai hasil penyelidikan tanah;
- e. perhitungan utilitas (untuk bangunan gedung selain hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret); dan
- f. data penyedia jasa perencanaan yaitu arsitektur, struktur, dan utilitas (mekanikal dan elektrikal).

- (1) Penelitian kebenaran rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi pemeriksaan :
2. a . kebenaran data umum bangunan gedung;
- b. kebenaran rancangan arsitektur bangunan gedung;
- c. kebenaran rancangan struktur; dan
- d. kebenaran rancangan utilitas (mekanikal dan elektrikal).
- (2) Pemeriksaan kebenaran data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. fungsi/klasifikasi bangunan gedung terhadap peruntukan lokasi;
- b. luas lantai dasar bangunan gedung terhadap KDB maksimum dan/ atau luas lantai basement terhadap KTB maksimum;
- c. total luas lantai bangunan gedung terhadap KLB maksirnum; dan
- d. ketinggian bangunan gedung terhadap ketinggian maksimum.
- (3) Penilaian dalam pemeriksaan kebenaran data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Keterangan Rencana Kabupaten.
- (4) Perneriksaan kebenaran rancangan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. garnbar situasi (site plan);
- b. gambar denah;
- c. gambar tampak;
- d. garnbar potongan; dan
- e. spesifikasi umum finishing bangunan gedung.
- (5) Penilaian dalam pemeriksaan kebenaran rancangan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan pada persyaratan arsitektur dan lingkungan.
- (6) Pemeriksaan kebenaran rancangan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c meliputi :
- a. garnbar struktur bawah (pondasi);
- b. gambar struktur atas, termasuk struktur atap; dan
- c. spesifikasi umum struktur bangunan gedung.
- (7) Penilaian dalam perneriksaan kebenaran rancangan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan pada persyaratan kek:uatan dan ketahanan struktur dalarn mendukung beban hidup dan beban mati, termasuk beban yang timbul akibat alam (angin dan gempa).
- (8) Pemeriksaan kebenaran rancangan utilitas (rnekanikal dan elektrikal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d rneliputi:
- a. gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal) ;
- b. gambar sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. gambar sistem sanitasi•
- d. gambar sistem drainase; dan
- e. spesifikasi umurn utilitas (mekanikal dan elektrikal) bangunan gedung.
- (9) Penilaian dalam pemeriksaan kebenaran rancangan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan pada persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kesehatan, dan aksesibilitas termasuk kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung yang dilakukan oleh Pengkaji Teknis/TABG.

## Pasal 25

- (1) Pengkajian oleh Pengkaji Teknis/TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan oleh Pengkaji Teknis/TABG dengan melakukan pengkajian secara selektif terhadap subtansi yang menurut penilaian perlu dikaji lebih lanjut pada dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu berdasarkan tingkat kompleksitas permasalahan teknis dalam dokumen rencana teknis.
- (2) Pengkajian oleh Pengkaji Teknis/TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengkajian pemenuhan persyaratan teknis; dan b. penyusunan pertimbangan teknis.

## Pasal 26

Pengkajian pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/ persyaratan fungsi bangunan gedung;
- b. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan bangunan gedung tertentu;
- c. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
- d. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan klasifikasi fungsi bangunan gedung;
- e. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan tata bangunan; dan
- f. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan keandalan bangunan gedung

## Pasal 27

- (1) Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan persyaratan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a rnerupakan pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian fungsi utama bangunan gedung yang diusulkan terhadap ketentuan dari Pemerintah Daerah sebagai bangunan gedung tertentu berdasarkan fungsinya.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fungsi keagamaan;
- b. fungsi usaha;
- c. fungsi sosial dan budaya;
- d. fungsi khusus; dan
- e. dalam kategori fungsi ganda/ campuran.

## Pasal 28

Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/ persyaratan bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian bangunan gedung tertentu yang diusulkan terhadap ketentuan kategori dan kriteria dari Pemerintah Daerah tentang bangunan gedung untuk kepentingan umum.

Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan pengkajian secara teknis, sosial, budaya, dan ekonomi untuk menyimpulkan kesesuaian rencana teknis bangunan gedung yang diusulkan terhadap ketentuan atau rekomendasi dalam AMDAL, UPL, UKL, dan SPPL.

## Pasal 30

- ( 1) Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/ persyaratan klasifikasi fungsi bangunan gedung sebagairnana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian klasifikasi fungsi bangunan gedung dan pemenuhan ketentuan batasan lainnya yang diusulkan terhadap ketentuan dari pemerintah daerah yang diizinkan.
- (2) Ketentuan dari Pemerintah Daerah yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tingkat kompleksitas bangunan gedung;
- b. tingkat permanensi bangunan gedung;
- c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;
- d. zonasi gempa di lokasi bangunan gedung didirikan;
- e. tingkat kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi bangunan gedung didirikan; dan
- f. tingkat ketinggian bangunan gedung di peruntukan lokasi bangunan gedung didirikan.

## Pasal 31

- (1) Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e merupakan pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian pemenuhan persyaratan teknis tata bangunan yang diusulkan terhadap ketentuan dalam RTBL.
- (2) Ketentuan dalam RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi: a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung
- b. persyaratan arsitektur bangunan gedung, yang terdiri dari:
- l. persyaratan penampilan bangunan gedung;
2. persyaratan tata ruang dalam; dan
3. persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya.
- c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan yang terdiri dari :
1. AMDAL untuk setiap bangunan gedung yang dalam pembangunan/ pemanfaatannya rnenimbulkan dampak pen ting terhadap lingkungan;
2. UPL dan UKL untuk setiap kegiatan dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak yang dapat diatasi dengan teknologi dan tidak perlu dilengkapi AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. SPPL untuk setiap kegiatan dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang dapat diatasi dengan teknologi dan tidak perlu dilengkapi UPL dan UKL.

Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f merupakan pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung yang diusulkan terhadap ketentuan tentang:

- a. persyaratan keselamatan;
- b. persyaratan kesehatan;
- c. persyaratan kenyamanan;
- d. persyaratan kemudahan.

## Pasal 33

- (1) Ketentuan persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi :
- a. persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan; dan
- b. persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
- (2) Persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. persyaratan struktur dan bahan struktur (kuat/kokoh,stabil, dan memenuhi persyaratan kelayanan a tau serviceability);
- b. persyaratan pembebanan dan ketahanan terhadap gempa dan ang1n;
- c. perencanaan struktur atas termasuk struktur atap;
- d. perencanaan struktur bawah (pondasi)• dan
- e. perhitungan struktur bangunan gedung (untuk bangunan gedung lebih dari 2 lantai, dan/ atau bentang struktur lebih dari 6 meter, a tau bangunan khusus).
- (3) Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. perlindungan terhadap bahaya kebakaran yaitu :
1. sistem proteksi pasif;
2. sistem proteksi aktif; dan
3. unit manajemen pengamanan kebakaran;
- b. instalasi penangkal petir untuk mengurangi risiko kerusakan yang disebabkan sarnbaran petir;
- c. instalasi listrik meliputi jaringan distribusi, beban listrik, dan sumber daya listrik; dan
- d. sistem pengamanan untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.

## Pasal 34

- (1) Ketentuan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri dari :
- a. persyaratan sistem penghawaan;
- b. persyaratan sistem pencahayaan;
- c. persyaratan sistem sanitasi dan air bersih; dan
- d. persyaratan penggunaan bah.an bangunan gedung.

- (2) Persyaratan sistem penghawaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
2. a . ventilasi alami meliputi bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela, sarana lain yang dapat dibuka, dan/ a tau dapat berasal dari ruangan yang bersebelahan untuk memberikan sirkulasi udara yang sehat;
3. b . bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatankhususnya ruang perawatan, pendidikan khususnya ruang kelas, dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan permanen, kisi-kisi pada pin tu dan jendela, dan/ atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami;
- c. ventilasi mekanik/buatan, harus disediakan jika ventilasi alami tidak dapat memenuhi syarat; dan
- d. penerapan sistem ventilasi harus dilalrukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung.
- (3) Persyaratan sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pencahayaan alami meliputi perencanaan pencahayaan alami dan penentuan besarnya iluminasi;
- b. bangunan gedung hunian rumah tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami;
- c. pencahayaan buatan, meliputi tingkat iluminasi, konsumsi energi, perencanaan sistem pencahayaan, penggunaan lampu, daya maksimum yang diizinkan, dan daya pencahayaan buatan di luar bangunan gedung; dan
- d. pencahayaan buatan untuk pencahayaan darurat harus dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang aman.
- (4) Persyaratan sistem sanitasi dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. sistem air bersih dengan pemenuhan persyaratan yaitu:
1. sumber air bersih (sumber air berlangganan dan/ a tau sumber air lainnya yang memenuhi persyaratan kesehatan);
2. kualitas air bersih; dan
15. 3 . perencanaan sistem distribusi air bersih yang memenuhi debit air dan tekanan minimal yang disyaratkan.
16. b . sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbahdengan pemenuhan persyaratan yaitu :
1. perencanaan/pemilihan sistem pengaliran atau pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan; dan
2. perencanaan sistem pengolahan dan pembuangannya.
- c. sistem pembuangan kotoran dan sampah dengan pemenuhan persyaratan yaitu :
1. kapasitas pewadahan atau Tempat Penampungan Sementara (TPS);
2. bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah; dan
3. bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya.
- d. sistem penyaluran air hujan dengan pemenuhan persyaratan yaitu:
1. perencanaan sistem penyaluran air hujan (diresapkan ke dalam tanah pekarangan, dan/ atau dialirkan ke sumur resapan, dan/atau dialirkan kejaringan drainase lingkungan/kota);

2. penyaluran air hujan yang dilakukan dengan cara lain (bila belum tersedia jaringan drainase kota ataupun sebab lain yang dapat diterima); dan
3. persyaratan saluran (saluran terbuka/tertutup, lubang pemeriksa, kemiringan saluran, dan bahan saluran).
- (5) Persyaratan penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dengan persyaratan:
1. tidak mengandung bahan-bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan; dan
2. aman bagi pengguna bangunan gedung.
- b. bahan bangunan yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dengan persyaratan:
1. tidak menimbulkan efek silau dan pantulan;
2. tidak menimbulkan efek peningkatan suhu lingkungan di sekitarnya;
3. pertimbangan prinsip-prinsip konservasi energi; dan
4. mewujudkan bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- c. pemanfaatan dan penggunaan bahan bangunan lokal dengan persyaratan :
1. harus sesuai dengan kebutuhan; dan
2. memperhatikan kelestarian lingkungan.

## Pasal 35

- (1) Ketentuan persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c terdiri dari:
- a. kenyamanan ruang gerak;
- b. kenyamanan hubungan antarruang;
- c. kenyamanan kondisi udara;
- d. kenyamanan pandangan dari dalam bangunan gedung ke luar;
- e. kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan gedung;
- f. kenyamanan terhadap getaran;
- g. kenyamanan terhadap kebisingan.
- (2) Kenyamanan ruang gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan persyaratan memenuhi :
- a. pertimbanganfungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, dan aksesibilitas ruang; dan
- b. persyaratan keselamatan dan kesehatan.
- (3) Kenyamanan hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan persyaratan memenuhi:
- a. pertimbangan fungsi ruang, aksesibilitas ruang,jumlahpengguna dan perabotan / peralatan;
- b. sirkulasi antarruang horizontal dan vertikal; dan
- c. persyaratan keselamatan dan kesehatan.
- (4) Kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan persyaratan memenuhi:
17. a . perencanaan sistem pengkondisian udara;
- b. prinsip-prinsip penghematan energi dan kelestarian lingkungan; dan c. perkiraan beban pendinginan.
- (5) Kenyamanan pandangan dari dalam bangunan gedung ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan persyaratan mempertimbangkan:

- a. gubahan massa bangunan gedung, rancangan bukaan, tata ruang› dalam dan tata ruang-luar bangunan gedung, dan rancangan bentuk luar bangunan;
2. b . pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung dan penyediaan ruang terbuka hijau; dan
- c. pencegahan terhadap gangguan silau, dan pantulan sinar.
- (6) Kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e dengan persyaratan mempertimbangkan:
- a. rancangan bukaan, tata ruang-dalam dan tata ruang-luar bangunan gedung, dan rancangan bentuk luar bangunan gedung; dan
- b. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitarnya.
- (7) Kenyamanan terhadap getaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan persyaratan mempertimbangkan:
8. a . baku tingkat getaran;
- b. sumber getaran; dan
- c. dampak getaran terhadap lingkungan.
- (8) Kenyamanan terhadap kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf g dengan persyaratan mempertimbangkan:
- a. baku tingkat kebisingan;
- b. sumber kebisingan; dan
- c. dampak kebisingan terhadap lingkungan.

## Pasal 36

- (1) Ketentuan persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri dari :
2. a . kemudahan hubungan horizontal;
- b. sarana hubungan vertikal antarlantai;
- c. sarana hubungan vertikal dengan ketinggian di atas 5 (lima) lantai; dan
- d. tingkat penyediaan sarana evakuasi (kecuali untuk rumah tinggal tunggal dan rum.ah deret).
- (2) Kemudahan hubungan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mempertimbangkan :
- a. jumlah, ukuran, dan jenis pin tu;
- b. arah bukaan daun pintu dalam suatu ruangan; dan
- c. ukuran koridor sebagai akses horizontal antar ruang.
- (3) Sarana hubungan vertikal antarlantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan jumlah, ukuran, dan konstruksi sarana hubungan vertikal (tangga, ram, liftt, tangga berjalan/eskalator, dan/atau lantai berjalan/ travelator).
- (4) Sarana hubungan vertikal dengan ketinggian di atas 5 (lima) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan mempertimbangkan:
- a. jumlah, kapasitas, dan spesifikasi lift; dan b. penyediaan lift kebakaran.
- (5) Tingkat penyediaan sarana evakuasi (kecuali untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan mempertimbangkan :
- a. sistem peringatan bahaya bagi pengguna;
- b. pintu keluar darurat;
- c. jalur evakuasi untuk melakukan evakuasi;

- d. kelengkapan tanda arah yang mudah dibaca dan jelas; dan darurat
- e. manajemen penanggulangan bencana atau keadaan (Disaster Management).

## Pasal 37

Penyusunan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pengkaji Teknis/TABG sebagai kesimpulan dari hasil pengkajian berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional secara tertulis merupakan masukan untuk penilaian/ evaluasi dokumen rencana teknis dalam memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan teknis oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 38

- (1) Penilaian/evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan untuk menetapkan keputusan terakhir tentang pemenuhan persyaratan teknis dari dokumen rencana teknis setelah mendapat pertimbangan teknis Pengkaji Teknis/TABG.
- (2) Pada proses pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung pada umumnya, hasil penilaian penelitian kebenaran rencana teknis, selanjutnya dinilai dan dievaluasi oleh instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung.
- (3) Pada proses pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum, hasil pemberian pertimbangan teknis dari Pengkaji Teknis/TABG, selanjutnya dinilai dan dievaluasi oleh instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung.

## Pasal 39

- (1) Persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dilakukan berdasarkan hasil penilaian/ evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pas al 3 7.
- (2) Persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan, dan pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung pada umumnya dan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum dalam bentuk 1MB oleh Bupati, atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Paragraf 5 Perubahan Rencana Teknis dalam Tahap

Pelaksanaan Konstruksi

## Pasal 40

Dasar perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi meliputi:

- a. perubahan akibat kondisi, ukuran lahan kavling/persil yang tidak sesuai dengan rencana teknis, dan/ a tau adanya kondisi eksisting di bawah permukaan tanah yang tidak dapat diubah/dipindahkan berupa jaringan infrastruktur / prasarana, seperti kabel, saluran, dan pipa;

- b . perubahan akibat perkembangan kebutuhan pemilik bangunan gedung,meliputipenampilan arsitektur, perluasan, atau pengurangan luas dan jumlah lantai, dan/ atau tata ruang-dalam; dan
- c. perubahan fungsi atas permintaan pemilik/pemohon.

## Pasal 41

Proses administratif perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan ketentuan:

- a. perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaiandengan kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistemstruktur, dituangkan dalam as built drawings;
- b. perubahan rencana teknis yang mengakibatk.an perubahan pada arsitektur, struktur, dan utilitas (mekanikal dan elektrikal), harus melalui permohonan baru/revisi 1MB;
- c. perubahan rencana teknis, karena perubahan fungsi harus melalui proses permohonan baru/ revisi IMB dengan proses sesuai dengan penggolongan bangunan gedung untuk 1MB.
- d. proses penerbitan baru/revisi 1MB akibat perubahan, kecuali karena perubahan rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dikenakan retribusi secara proporsional sesuai dengan lingkup perubahan, dan tidak melampaui besarnya retribusi 1MB pembangunan baru.

## Paragraf 6

Jangka Waktu Proses Penerbitan IMB

## Pasal 42

- (1) Jangka waktu proses penerbitan 1MB meliputi pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administratif dan dokumen rencana teknis dihitung sejak penerimaan surat Permohonan IMB lengkap dengan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis bangunan gedung.
- (2) Dalam hal dokurnen administratif dan/ a tau dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum memenuhi persyaratan kelengkapan, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki.
- (3) Jangka waktu proses permohonan sampai dengan penerbitan IMB dirinci sebagai berikut:
- a. IMB untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- b. IMB untuk bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai paling lama 4 (empat) hari kerja;
- c. 1MB untuk bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- d. IMB untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) lantai paling lama 12 (dua belas) hari kerja; dan

## Bagian Kedua Persyaratan Permohonan 1MB

## Paragraf 1 Persyaratan Dokumen Administratif

## Pasal 43

- (1) Setiap permohonan IMB harus mengisi formulir Permohonan 1MB dan memenuhi persyaratan administratif, yang terdiri atas status hak atas tanah dan status kepernilikan bangunan gedung.
- (2) Format formulir Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf Edan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 44

- (1) Setiap bangunan gedung yang didirikan harus pada lahan kavling/persil yang status hak atas tanahnya jelas.
- (2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tanda bukti penguasaan atau kepemilikan tanah, harus dibuktikan dan/ a tau dilengkapi dengan:
- a. surat bukti status hak atas tanah•

b. surat perjanjian pemanfaatan/penggunaan tanah; dan

- c. data kondisi/ situasi tanah.
- (3) Surat bukti status hak atas tanah sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
3. a . sertifikat ta