PERATURAN BUPATI MA Nomor 39 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN MAJENE (berlaku 15 September 2017)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAJENE NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN MAJENE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJENE,
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah Majene sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu menggali sumbersumber penerimaan pendapatan asli daerah yang salah satunya bersumber dari pungutan Restoran di Kabupaten Majene;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran mengakomodir Pajak Atas pelayanan dan penyediaan makanan/minuman maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majene Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Majene.
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Rerpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lern,brar Neqara Republik Indonesia, Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
- 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04 Tahun 2011 tentangTata Cara Penyampaian lnformasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 ).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 9).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN MAJENE.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Majene sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Majene.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat ## BAB II RUANG LINGKUP DAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup pajak Restoran meliputi pelayanan makanan dan/atau minuman di wilayah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan jasa pe!ayanan makanan/minuman di Restoran wajib melakukan pendaftaran pada BAPENDA.
- (2) Apabila tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib dikenakan sanksi atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK
BAB III
Pasal 4
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan penyediaan makan minum di Restoran.
BAB III
Pasal 5
Obyek Pajak Restoran adalah penyediaan jasa pelayanan makanan/minuman di Restoran .
BAB III
Pasal 6
Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan usaha yangmelakukan pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan makanan/minuman di Restoran.
BAB III
Pasal 7
Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan/minuman di Restoran.
BAB IV - PERHITUNGAN TARIF PAJAK
Pasal 8
- (1) Setiap wajib pajak restoran wajin mencatat transaksi penerimaan pembayaran atas pelayanan restoran dengan menggunakan bill penjualan atau dokumen lain yang sah.
- (2) Bill penjualan atau dokumen lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Restoran atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.
BAB IV - PERHITUNGAN TARIF PAJAK
Pasal 9
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB IV - PERHITUNGAN TARIF PAJAK
Pasal 10
Besaran pokok Pajak Restoran terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 11
- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD setiap bulan.
- (2) Setiap wajib pajak menyampaikan pemberitahuan pajaknya kepada pemerintah daerah paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. Data wajib pajak;
- b. Alamat wajib pajak;
- c. Jenis usaha;
- d. Peralatan yang digunakan;
- e. Jumlah omzet dan pajak terutangnya; dan
- f. Fasilitas penunjang yang bisa disediakan dengan pembayaran.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditanda tangani oleh wajib pajak.
Bagian Kedua
Pembayaran
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 12
- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kantor BAPENDA atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan oieh wajib pajak dengan menggunakan SSPD.
- (3) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD dan dicatat dalam buku penerimaan oleh bendahara penerimaan.
Bagian Ketiga Penyetoran
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 13
- (1) Bendahara Penerimaan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam wajib menyetorkan pajak yang diterima pada Kas Daerah.
- (2) Setiap penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat bukti setor.
TATA CARA PENGURANGAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BAB VII - TATA CARA PENGURANGAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 14
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKP, SKPDKBT, atau STPD;
- b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonan;
- c. Wajib pajak telah melunasi pajak yang terutang; dan
- d. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat permohonan tersebut harus diiampiri dengan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat tidak dapat dipertimbangkan.
BAB VII - TATA CARA PENGURANGAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 15
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
- a. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, AKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- b. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
- c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- d. Mengurangkan ketetapan pajak terutang
BAB VII - TATA CARA PENGURANGAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 16
- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan pasal 15 hanya dapat diajukan oleh wajib pajak 1(satu) kali.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh wajib pajak dianggap dikabulkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
BAB VII - TATA CARA PENGURANGAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 17
- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan wajib pajak.
- (2) Wajib pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak sebagiamana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB VIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 18
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Dalam hal Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pengembalian
- (4) kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
PEMERIKSAAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemeriksaan Pajak
BAB IX - PEMERIKSAAN PAJAK
Pasal 19
- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatutan wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang adalah sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) buIan.
- (2) Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Bentuk pemeriksaan terdiri dari:
- a. pemeriksaan lengkap; dan
- b. pemeriksaan sederhana.
- (4) Pemeriksan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan di tempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (5) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan:
- a. di lapangan meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahuntahun sebelumnya yang diadakan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana;
- b. di kantor meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan tenik pemeriksaan dengan bobot sederhana.
BAB IX - PEMERIKSAAN PAJAK
Pasal 20
Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. Memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- b. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- c. Meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
- e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga tempat menyimpan dokumen uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat- tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.
- f. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu, atau tidak ditempat pada saat tertentu;
- g. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diterima.
BAB IX - PEMERIKSAAN PAJAK
Pasal 21
Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. Memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- b. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya temasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- b. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- c. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari pajak yang diperiksa;
- d. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
BAB IX - PEMERIKSAAN PAJAK
Pasal 22
- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai dengan batas kewenangannya dan selanjutnya pemeriksaan ditunda dan untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan ditempat ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu minta pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemerikasaan serta memberikan yang diperlukan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang di tandatangani oleh pemeriksa.
- (6) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan,surat pernyataan penolakan membantu
- (7) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (8) Apabila perhitungan besamya pajak yang terutang dalam di SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD berbeda dengan SPPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
- (9) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan atas pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dau puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (10) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (11) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak.
- (12) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STTPD diterbitkan secara jabatan
BAB IX - PEMERIKSAAN PAJAK
Pasal 23
- (1) Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka memeriksa SPTPD dan data pendukung lainnya untuk menerbitkan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Sasaran pemeriksaan pajak restoran adalah sebagai berikut:
- a. Memeriksa jumlah penjualan makanan dan minuman;
- b. Memeriksa bill pembayaran yang telah diporporasi dan menggunakan nomor urut cetak;
- c. Memeriksa laporan harian cashier;
- d. Memeriksa buku kas;
- e. Memeriksa pembayaran service dan bukti pembayaran service;
- f. Memeriksa daftar pembayaran gaji dan service karyawan;
- g. Memeriksa bukti transfer Bank untuk pembayaran gaji dan service;
- h. Memeriksa jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran gaji dan service;
- i. pada rekening Koran Bank.
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
BAB X - PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 24
- (1) Dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran Pajak Restoran dan dilakukan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan Restoran.
- (2) Pengawasan dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan anggota sekurang- kurangnya:
- a. Badan pemeriksa Keuangan Provinsi;
- b. Kejaksaan Negeri;
- c. Kepolian;
- d. Badan Pendapatan Daerah;
- e. Camat setempat;
- f. Satuan polisi pamong praja;
- g. Bagian hukum.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Majene.

Penetapan: Ditetapkan di Majene Pada tanggal 15 September 2017

Penandatangan: BUPATI MAJENE,

Verifikasi: CAP/TTD H. FAHMI MASSIARA

Penetapan: Diundangkan di Majene pada tanggal 15 September 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, CAP/TTD ## H. BURHANUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 39.