Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 1945 tentang Badan Usatra MiUk Desa. c. 1. (berlaku 7 Dec 2015)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daeralr tentang Badan Usatra MiUk Desa. c.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1,2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ifubupaten Dalam Lingkungan Pnopinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1950 Nomor 19, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik ,rr6onesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubatr dengan Undang-undang Nomor 2 Tatrun 1965 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1965 Nomor 19, Tarrrbatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273A\
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2OO4 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor L3L, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaa3l;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 106, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47561; 4.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembenfi.rkan Peraturan Perundang-Undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ 5.
4. undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga Keuangan Mikro (Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2013 Nomor 12, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); 6.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); 7.
6. undang-undang Nomor 23 Tatrun 2oL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah beberapa kali diubatr teraktrir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor 58, Tarrrbatran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 8.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tatrun 2OL4 tentang Petunjuk Pelaksanaan undang-Undang Nomor o Tatrun 2ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2oL4 Nomor 72, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telatr diubah dengan Perahrran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2al5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57LTl; 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O1s tentang Perubatran Atas Perahrran Pemerintatr Nomor 60 Tatrun 2Ol4 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
3
- 1 1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tatrun 2OL4 tentang Perahrran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor L99l;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daeratr Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tatrun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2961;
13. Peratunan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tatrun 2O1s tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor 20361;
Dengan PersetuJuan Bersama DTWAIT PERWAKITAIT RAI(YAT DATRAII
KABTIPATEIT SITI'BOIYDO dan
BIIPATI SITT'BONDO
MEMI'TUSKAN :
Menetapkan : PIRATT'RAIT DATRATI TEITTAITG BADAIY USAHA MILIK
DESA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daeratr ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daeratr adalah Pemerintah l(abupaten Situbondo.
1. Daeratr adalatr Kabupaten Sihrbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Camat adalakr Camat dalam Kabupaten Situbondo.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan narna lain adalah kesahran masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintatran, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PRIIISIP, UAI(SIID DAII TUJUAIT Baglan Kesatu Prlnslp
Pasal 2
Prinsip-prinsip pendirian BUM Desa adalah:
- a. gotong-royong dan kekeluargaan;
- b. sukarela dan terbuka;
- c. kontrol dari warga yang demokratis;
- d. partisipatif ekonomi warga;
- e. otonomi dan independen;
- f. perhatian terhadap warga marga masyarakat; dan
- g. kerjasama antar BUM Desa.
Baglan Kedua Mahsud dan 1\rJuan
Pasal 3
Maksud didirikannya BUM Desa adalatr sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerl'a sama antar-Desa dan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Pasal 4
Tttjuan pendirian BUM Desa adalah :
- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usatra antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; e.
6. membuka lapangan kerja; f.
7. mening!&lt;atkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan g.
8. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa; dan h.
9. memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. i.
Pasal 5
Syarat pendirian BUM Desa :
- a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat
Pasal 6
Desa dilakukan melalui tahap : Mekanisme pendirian BUM
- BUM Desa disepakati melalui antara Pemerintah Desa dan mengacu pada potensi desa a. rencana pendirian Musyawarah Desa masyarakat dengan setempat.
- b. Pokok batrasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi :
1. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. organisasi pengelola BUM Desa;
3. modal usaha BUM Desa; dan
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- c. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi pedoman bag Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
Pasal 7
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c seku rang- kurangrya memuat :
- a. maksud dan tujuan kegiatan usaha;
- b. narna dan kedudukan;
- c. bentuk badan hukum;
- d. jenis usaha;
- e. ketentuan pengangkatan kepengurusan;
- f. hak dan kewqiiban;
- g. permodalan;
- h. bagr hasil usatra;
- i. kepailitan;
- j. kerjasama;
- k. pelaporan;
1. mekanisme pengelolaan dan pertanggungiawaban; dan
- m. pembubaran.
Pasal 8
- (1) Dalam rangka kerja sarna antar Desa dan pelayanan usatra antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
2. (21 Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kedasama antar Desa yang terdiri dari:
- a. Pemerintah Desa;
- b. anggota BPD;
- c. lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. lembaga Desa lainnya; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal G berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.
BAB TV PEIYGEI,oUIAN Baglan Kesatu Organlsasl Pengelola
Pasal 9
- (U Organisasi pengelola BUM pemerintahan desa. Desa terpisah dari organisasi
- (2) BUM Desa dapat terdiri berbadan hukum. dari unit-unit usaha yang
- (3) unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan satramnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
8
- (41 Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:
- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk
Pasal 11
Pengelolaan BUM Desa dilaksanakan dengan menganut prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel serta melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.
Pasal 12
- (1) Pengelolaan BUM Desa
Pasal 13
- (1) organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:
- a. penasihat;
- b. pelaksana operasional; dan
- c. pengawas
4. (21 Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
Pasal 14
- Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a diiabat secara ex-offio oleh Kepala Desa yang bersangkutan. (1)
- Penasihat sefoagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewqiiban : (21
- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bag pengelolaan BUM Desa; dan
- c. mengendalikan pelaksanaarr kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : (3)
- a. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dari Pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- b. melindung usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
##
PENJELASAN
Pasal 15
- Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (1) - Susunan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : (21 - a. Ketua Badan Pengurus; - b. Sekretaris Badan Pengurus; - c. Bendahara Badan Pengurus; - d. Ketua unit-unit usaha sesuai kebutuhan; dan - e. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. - (s) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa; - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; - c. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata; - d. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya; - e. memberikan laporan perkembangan BUM Desa secara berkala kepada Pemerintah Desa yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali sekurangkurangnya memuat perkembangan usaha, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran yang dilaksanakan. - Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) - (1) berwenang: - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kuransrya 2 (dua) kali dalam I (satu) tahun; - d. menyampaikan laporan pertanggungiawaban setiap akhir bulan; dan - e. melaporkan rincian neraca laba rugi dan penjelasan