PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS (berlaku 30 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dalam upaya memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 62 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesa Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/ Pegawai di lingkungan Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Nomor Tahun 2011 Nomor 13);
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 62 Tahun 2014 tentang Perjalnan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banjar Nomor Tahun 2014 Nomor 62 );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN ATAS 2014
BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 62 TAHUN TENTANG PERJALANAN DINAS
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 62 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 62) diubah sebagai berikut :
1. Pasal 4 ayat (7) dalam
Pasal 1
- (2) Bagi pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menjemput/mengantar jenazah pegawai yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf i diberikan Surat Perintah Tugas dan biaya perjalanan dinas disertai dengan biaya pengangkutan dan biaya pemetian jenazah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
Pasal 4
- (7) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainya, kepada yang bersangkutan diberikan uang akomodasi sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan perjalanan dinas sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
Pasal 6
- (2) Penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Pejabat yang berwenang adalah didasarkan pada Nota Dinas (yang berisi latar belakang/ alasan keperluan perjalanan dinas) atau dokumen lainnya seperti Undangan, Proposal dan Program Kerja yang telah diberi disposisi oleh pejabat yang berwenang yang menerbitkan SPT.
- (3) Setiap pelaksana perjalanan dinas yang ditunjuk untuk melakukan perjalanan dinas diberikan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari pejabat berwenang, dengan ketentuan :
- a. SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten :
1. Bagi Pejabat Eselon II.b dan III.a selaku kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar ditandatangani oleh dirinya sendiri selaku Pengguna Anggaran.
2. Bagi Pejabat Eselon II.b dan III.a lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
3. Bagi Pejabat mulai dari Pejabat Eselon III.a ke bawah di luar lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh atasan langsung.
4. Bagi Pejabat mulai dari Pejabat Eselon IV kebawah dalam lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh atasan langsung.
- b. SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas dalam daerah Provinsi :
1. Bagi Pejabat Eselon II.b dan III.a selaku kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Pejabat Eselon III.a lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
2. Bagi Pejabat mulai dari Pejabat Eselon III.a ke bawah diluar lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh atasan langsung.
3. Bagi pejabat mulai dari Pejabat Eselon IV kebawah lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh atasan langsung.
- c. SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas luar daerah :
1. Bagi Pejabat Eselon II.a dan Eselon II.b, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati sedangkan SPPD di ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
2. Bagi Pejabat Eselon III.a yang menduduki Jabatan Kepala SKPD (Kepala Kantor) SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
3. Bagi Pejabat mulai dari Pejabat Eselon III.a ke bawah lingkup Sekretariat Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan bagi Pejabat mulai Eselon III.a ke bawah di luar lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (4) Pada saat Bupati/Wakil Bupati berhalangan, penandatanganan SPT untuk Pejabat Eselon II.a dan II.b ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (7) Untuk Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran . Apabila Ketua DPRD berhalangan, maka penandatanganan SPT untuk Pejalanan Dinas dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Tata Tertib DPRD.
Pasal 7
Bagian Kedua Waktu Perjalanan Dinas
- (1) Waktu Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 (satu) hari, kecuali apabila Bab VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20
- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah terbagi atas :
- a. Biaya Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Banjar meliputi :
1. Uang harian;
2. Uang transportasi;
3. Uang akomodasi yang dibayarkan secara riil dengan ketentuan apabila pelaksana perjalanan dinas tersebut harus menginap di tempat; dan
4. Uang Penyeberangan diberikan terhadap pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan alat penyeberangan dan dibayarkan secara riil.
- b. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi :
1. Uang harian;
2. Uang transportasi dibayarkan secara riil;
2. Uang akomodasi dibayarkan secara riil dengan ketentuan apabila pelaksana perjalanan dinas tersebut harus menginap di tempat; dan
3. Uang Penyeberangan diberikan terhadap pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan alat penyeberangan dan dibayarkan secara riil.
- c. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah DKI Jakarta diberikan untuk PNS yang ditugaskan pada kantor Perwakilan Kabupaten Banjar di Jakarta yang terdiri atas :
1. Uang Harian; dan
2. Uang transportasi diberikan dengan ketentuan apabila Perjalanan Dinas yang dilaksanakan tidak menggunakan Kendaraan Dinas.
- (2) Kepada pelaksana perjalanan dinas dalam daerah yang menginap diberikan uang akomodasi sesuai dengan tarif hotel yang berlaku di tempat tujuan perjalanan dinas.
Pasal 28
- (1) Bagi pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka mengantar atau menjemput tamu hanya diberikan Surat Perintah Tugas.
- (2) Bagi pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menjemput/mengantar jenazah pegawai yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf i diberikan Surat Perintah Tugas dan biaya perjalanan dinas disertai dengan biaya pengangkutan dan biaya pemetian jenazah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 30 Januari 2015

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 30 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 3