PERATURAN BUPATI RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, maka dalam rangka peningkatan pelayanan Parkir kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan itensifikasi dan ek.stensifikasi sumber› sumber pendapatan Daerah melalui peningkatan pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem parkir berlangganan; - b. bahwa guna maksud tersebut pada huruf a Jronsideran ini, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Sistem Berlangganan. 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (l..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l..embaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049}; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerint.ah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tent.ang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655}; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerint.ah daerah Propinsi, Dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (I..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161}; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tent.ang Fasilitas Parkir Untuk Umum; 14. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Sam.sat Oengan Pemerint.ah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02}; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupa.ten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupa.ten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 12); MEMUTOSKAN llenetaplran : PERATURAII' BUPATI TElfTAN'G PET1JllJUK PBLAKSARAAit PENYBLBllGGARAAII PBLAYANAII PARKIR DI TEP.I JALAII UIIUII DDGAJI BISTRII P.&amp;RKIP BBRLAIIGGAIIAII. (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, maka dalam rangka peningkatan pelayanan Parkir kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan itensifikasi dan ek.stensifikasi sumber› sumber pendapatan Daerah melalui peningkatan pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem parkir berlangganan;
- b. bahwa guna maksud tersebut pada huruf a Jronsideran ini, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Sistem Berlangganan.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
/
2
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (l..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l..embaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049};
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerint.ah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tent.ang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655};
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerint.ah daerah Propinsi, Dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (I..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161};
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tent.ang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
14. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Sam.sat Oengan Pemerint.ah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur;
/
/
3
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02};
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupa.ten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupa.ten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 12);
MEMUTOSKAN
llenetaplran : PERATURAII' BUPATI TElfTAN'G PET1JllJUK PBLAKSARAAit PENYBLBllGGARAAII PBLAYANAII PARKIR DI TEP.I JALAII UIIUII DDGAJI BISTRII P.&amp;RKIP BBRLAIIGGAIIAII.
BAB D - MAKSUD DAit TUJUA!f
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem berlangganan adalah guna terwujudnya tertib pengelolaan operasional parkir, petugas parkir, pengguna lahan parkir dan pemungut retribusinya.
5
PARKIR BERLAIIGGANAII
Pual 4
- ( l) Parkir berlangganan merupakan parkir yang sistem pembayaran retribusinya dilakukan dalam 1 (satu) kali untuk jartgka waktu 1 (satu) tahun yang dipungut terhadap pengguna lahan parkir di tepi jalan umum dalam daerah yang menjadi pelanggan.
- (2) Tidak termasuk parkir berlangganan sebagaima.na dimaksud pada ayat (1), adalah lahan tempat parldr khusus, dan gedung parkir yang dibangun dan/ atau dikelola oleh pihak swasta dan pemerintah daerah serta Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo dr. Abdoer Rachem.
- (3) Kendaraan yang telah memiliki identitas parkir berlangganan {tanda bukti parkir berlangganan) tidak diwajibkan membayar retribusi parkir pada saat memarkirkan kendaraannya ditempat parkir umum dan tempat parkir insidenti.l.
- (4) Mobil penumpang umum (plat kuning} tidak diwajibkan memba.yar retribusi parkir berlangganan.
SIBTBII PBIIUlfGUT.All' PARKIR BBRLAIIOGA!IAJI
Pual s
- ( 1) Pemungutan atau pembayaran retribusi parkir berlangganan dapat dilakukan pada Kantor Bcrsama SAMS.A. T pada loket tersendiri di luar mekanisme pelayanan SAMSAT pada saat Subjek Retribusi melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor .
- (2) Tata Cara pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Bupati, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kepolisian Resort Situbondo.
Pual6
- {l) Pernilik kendaraan yang rnembayar retribusi parkir berlangganan diberi Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan berupa kwitansi serta stiker sebagai identitas parkir berlangganan yang d.isiapkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infonnatika.
- (2) Masa berlaku Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan selama 12 {dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan oleh Pemilik kendaraan atau saroa dengan masa berlaku Pajak Kendaraan Bennotor yang bersangkutan.
6
- (3) Pemegang identit.as parkir berlangganan sebagaimana dimaksu(i pada ayat (1), dilarang memindaht.angankan dengan cara dan bcntuk apapun kepada pihak lain.
- (4) Format, bentuk dan ukuran stiker sebagairnana tersebut dalarn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran peraturan ini.

## Pual7

Setiap Kendaraan yang tidak terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Situbondo dan kendaraan yang tidak dapat menunjukkan bukti bayar Parkir Berlangganan (stiker berlangganan), di kenakan Retribusi Parkir Harian yang di pungut oleh juru parkir .

## BABV

## TATA CARA PBKYBTORA!f RBTRIBUSI PARKIR BBRLAIIGGAIIAII

## Pual8

Penyetoran hasil pemungutan retribusi parkir berlangganan dilakukan oleh petugas Kantor Bersama SAMSAT ke Kas Umum Daerah dan menyampaikan bukti setor ke Dinas Pengelolaan Keungan Daerah Kabupa.ten Situbondo sesuai waktu yang telah ditentukan.

## BAl;IVI

## BUKTI PBIIBAYARAII RBTRIBU8I PARIDR BBRLAIIOGAIIAW

## Pual9

Pengguna pelayanan Parkir Berlangganan harus dapat menunjukkan stiker bcrnomor seri dan berporporasi kepada petugas parkir pada saat meninggalkan lokasi parkir.

## Pual 10

- ( 1) Pemasangan stiker parkir berlangganan diletakkan pada kaca depan bagian dalam sudut kiri atas bagi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan pada bagian depan kendaraan bagi kendaraan beroda 2 (dua).
- (2) Apabila stiker parkir berlangganan sebagaiinana dimaksud ayat ( 1) dan bukti pembayaran lain ya hilang/ rusak dapat mengajukan penggantian pada Dinas Perghubungan Komunikasi dan Informatika.


Diundan

Pada tan

SE

KAB

"tubondo

JAN 2012

.,...,~»AERAH

ONDO

On.

I

WIJONO, S.T, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19541010 197603 1 010

BBRITA DABRAR KABUPATD SITIJBOlO&gt;O TAJIUJI 2012 IIOIIOR

7


## KE"tEIITUAII PE!fUTUP

## Pua1 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peratura.n Bupati Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Retribuis Parkir Berlangganan di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2007} beserta seluruh peraturan pelak:sananya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pual 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kahupaten Situbondo.

H. DADAJfO WIOIARTO, S.H


## LAIIPIRAll Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal:

2 7 JAN 2012

l'!omor :

7

Tahun 2012

## FORMAT, BERTUK DAR STIKER PARKIR BERLAIIGG.Al'IAN

## I. Kendaraan Roda 2 (du.a).

1. Bentuk dan Ukuran.

Berbentuk segi empat dengan sisi atas berbentuk: oval dengan ukuran Panjang 3,5 cm dan lebar 4 cm.

2. Wama Dasar.

Perak

3. Isi Stiker
- a. bagian tengah ata.s terdapat logo Lambang Daerah;
- b. bagian kiri dan kanan logo Lambang Daerah terdapat masa tahun berlaku;
- c. bagi.an tengah terdapat gambar sepeda motor dan ditindih oleh tulisan huruf P;
- d. Bagian bawah g~bar sepeda motor terdapat tulis.a.n Perda Nomor 12/2011 dan nomer Seri Stiker;
- e. Bagi.an bawah tulisan perda terdapat tulisan PARKIR MOTOR;
- f. Bagian Dasar stiker tertulis Kabupaten Situbondo.
4. Contoh Gambar.



## D. Xeaduaaa Roda 4 (empat) ataa leblla.

## 1. Bentuk dan Ukuran

Berbentuk segi empat dengan sisi atas berbentuk oval dengan ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 5 cm;

## 2. Wama Dasar

Transparan

## 3. Isi Stiker

- a. Bagian Tengah atas terdapat logo Lambang Daerah;
- b. Bagian kiri dan kanan logo Lambang Daerah terdapat Masa tahun berlaku;
- c. Bagian tengah terdapat gambar mobil dan ditindih oleh tulisan huruf P;
- d. Bagi.an bawah gambar mobil tulisan perda nomor 12/201 ldan nomer Seri Stiker;
- e. Bagian bawah tulisan perda terdapat tulisan PARKIR MOBIL;
- f. Dasar stiker tertulis Kabupaten Situbondo.

## 4. Contoh Gambar.


## m.Kwltanal Stilrer Parldr Berlangaaaa.

1. Bentuk dan Ulruran

Berbentuk Segi Empat Perscgi Panjang dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 5 cm;

2. Warna Dasar

Kuning


## 3. Jsi Kwitansi

- a. Bagi.an Atas kiri dan kanan logo Lambang Daerah dan Logo Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ;
- b. Bagian tengah terdapat tulisan Bukti Pelunasan Retribusi Parki.r Berlangganan di Tepi Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- c. Bagi.an bawah kiri dan kanan terdapat tulisan harga jenis kendaraan dan nomor seri Kwitansi;
- d. Dasar kwitansi tertulis Kabupaten Situbondo.

## 4. Contoh Gambar.