PERATURAN BUPATI BANYUASIN Nomor - Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DALAM JAJARAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DI KABUPATEN BANYUASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang ~ .. 1 ...
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyuasin, dianggap perlu untuk melakukan perubahan dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 75.a Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang ...
I'•
:..
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
5. 9 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/ 148/1/ 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/ X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/ V /2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian Registrasi dan ljin Kerja Asisten Apoteker, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/MENKES/PER/ X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267 /MENKES/SK/ XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
2. 19.Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 171 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 171).
Me11etapkan PEMBENTUKAN TEKNIS
PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA DALAM JAJARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUASIN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerin1:ah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
8. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Sarana Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Farmasi.
f
''1
I •
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan fungsional dalarn wilayah kecamatan yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di sarnping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalarn bentuk kegiatan.
11. Puskesmas Rawat J alan adalah puskesmas yang memberikan pelayanan pengobatan dengan tidak harus menginap di fasilitas pelayanan kesehatannya bail&lt;. di dalarn gedung maupun di luar gedung.
12. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang selain memberikan pelayanan rawat jalan juga diberikan tambahan ruangan dan fasilitas un tuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.
13. Puskesmas Poned adalah puskesmas yang memiliki fasilitas dan kemampuan untuk melakukan penanganan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal dasar dan siap 24 jam sebagai rujukan antara kasus-kasus rujukan dari Polindes maupun Puskesmas Non Perawatan.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat KUPT adalah Kepala Unit Pelaksana teknis Farmasi dan Kepala Pu sat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten terdiri dari:
- a. Unit Pelaksana Teknis ln~talasi Farmasi;
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Rawat Jalan;
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Rawat lnap; dan
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Poned.
- ( 1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri da.ri :
- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Petaling Kecamatan Banyuasin Ill;
- b. Unit Pelaksana Teknis · Kecamatan Rantau Bayur;
(UPT)
Puskesmas
Pengumbuk
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Srikaton Kecamatan Air Salek;
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Semuntul Kecamatan Rantau Bayur;
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Talang Jaya Betung Kecamatan Betung;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kecamatan Sembawa;
5. Sembawa
Unit
Pelaksana
Teknis
(UPT)
Puskesmas
Simpang
Rambutan Kecamatan Rambutan;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Pulau Rimau; Puskesmas Sumber
1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Pulau Rimau; Puskesmas Mekarsari
- J. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Gasing Laut Kecamatan Talang Kelapa;
- k. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago;
1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Cinta Manis Kecamatan Air Kumbang;
- m. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Margo Mulyo Muara Sugihan;
- n. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Tirta Harja Muara Sugihan;
- o. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Suak Tapeh Kecamatan Suak Tapeh;
- p. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Sido Mulyo Kecamatan Tungkal Ilir;
- q. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Tanjung Api-api Kecamatan Banyuasin II;
11. r . Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Jakabaring Kecamatan Rambutan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Mariana Kecamatan Banyuasin I;
Unit ...
... f,..
lfv
6
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Sungsang Kecamatan Banyuasin II;
- C. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin Ill;
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT} Puskesmas Betung Kecamatan Betung;
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Sungai Dua Kecamatan Rambutan;
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Makarti Jaya Kecamatan Makarti J aya;
7. h . Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Daya Utama Kecamatan Muara Padang;
1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau;
- J. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Karang Agung Ilir Kecamatan Banyuasin II;
- k. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa;
1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Muara Telang Kecamatan M uara Telang;
- m. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Telang Jaya Telang Kecamatan Muara Telang.
- (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Poned sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari :
- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III;
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Betung Kecamatan Betung;
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Sukajadi · Kecamatan Talang Kelapa;
- d. Unit Pelaksana Telmis (UPT) Puskesmas Sungai Dua Kecamatan Rambutan;
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Makarti Jaya Kecamatan Makarti J aya;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau;
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Sungsang Kecamatan Banyuasin 11;
21. h . Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Daya Utama Kecamatan Muara Padang.
lAB ...
G
KEDUDUKAN
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 4
- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan adalah unsur Pelaksana Teknis Din.as Kesehatan sesuai dengan urusan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
- (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dibawah Pembinaan Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Instalasi Farrnasi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Unit Pelaksana TP.knis (KUPT) Instalasi Farmasi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. Sub Bagian Tata U saha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang. merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABV

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi

## Pasal 6

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a mempunyai tugas mengelola, menerima, menyimpan dan mendistribusikan perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, Pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pembinaan kesehatan. i)


(

4

. .

I'

~I•

8

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Telmis (KUPT) Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi Kabupaten;
- b. penerimaan, pendistribusian farmasi lainnya; penyimpanan, pemeliharaan dan obat alat kesehatan dan perbekalan
- c. pencatatan dan pelaporan persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
- d. pengamatan mutu dan khasiat obat secara umum, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, koordinasi dan penyediaan bidang umum dan perlengkapan;
- b. menyusun rencana kegiatan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Unit Pelaksana Teknis (KU PT) sesuai dengan tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. sebagai sentral pelayanan administrasi/ ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi;
- b. memberikan pelayanan ketatausahaan secara menyeluruh;
- c. pembinaan administrasi, keuangan dan pelaporan.

## Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

## Pasal 7

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) peraturan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas mempunyai fungsi :
- a. sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat;


9

- b. membina peran serta masyarakat dalarn rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat;
- c. memberi pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu;
- d. membina dan melaksanakan kegiatan Puskesmas Keliling dan Posyandu;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tu gas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, koordinasi dan penyedian bidang umum dan perlengkapan;
- b. menyusun rencana kegiatan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala unit Pelaksana Teknis (KUPT) sesuai dengan tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
10. a . sebagai sentral pelayanan administrasi/ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas;
- b. memberikan pelatayan ketatausahaan secara menyeluruh;
- c. pembinaan administrasi, keuangan dan pelaporan.

## BAB VI

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya berdasarkan Peraturan Perundang› undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.


## BAB VII ' l ' A'fA KER.JA Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) clan Pimpinan satuan Organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi clan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Dinas/ lnstansi lainnya.

## Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mcngkoorclinasikan bawahannya clan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai clengan peraturan Perunclang› unclangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti clan mematuhi petunjuk-petunjuk clan bertanggung jawab kepada atasan masing› masing serta mcnyampaikan laporan sercara berjenjang.

## BAB VIII KEPEGA WAIAN PASAL 11

Kepala Unit Pelaksana Teknis (K.UPT) Instalasi Farmasi clan Puskesmas diangkat clan diberhentikan oleh Bupati Banyuasin atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabuppaten Banyuasin;

BAB IX

ESELON

Pasal 12

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) aclalah J abatan Struktural Eselon IV /a

## BABX

## KEUANGAN Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud clalam Pasal 2, diebankan pada Anggaran Penc.laparan clan Belnnja Daerah Kabupaten Banyuasin atau sumber lain yang sah clan tidak mengikat.


T

.• ,u

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 75.a Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dalam Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanyya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalf3-n Balai pada tanggal f ~ 201 7

WAKIL BUPATI BANYUASIN SELAKU PELAKSANA TUGAS ~ BUPATI BANYUASIN, r

,. A. SUPRIONO


Diundangkan di Pang\calan Balai padatanggal G ~ 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR :is