PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 5 Tahun 2016 tentang PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PASAR MODERN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PASAR MODERN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- a. bahwa dengan pesatnya perkembangan perekonomian di Kabupaten Bangkalan dengan bermunculannya pasar› pasar modern maka perlu adanya perlindungan bagi pasar rakyat dan penataan pasar modern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan guna melindungi pasar rakyat dan menata pasar modern.
3. Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
•.'
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan U saha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia 4742);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia 5404);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
15. Peraturan Menteri Perdagagngan Republik Indonesia Nomor 36 / MDAG / PER/ 2007 ten tang Penerbitan Surat Izin U saha Perdagangan
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/ 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/ 2014;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri E).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PASAR
Menetapkan MODERN.
KETENTUAN UMUM
BAB I - Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
4. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual dan/ atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar rakyat maupun pasar modern dan/ atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, atau koperasi yang dalam bentuknya berupa pusat perbelanjaan, seperti mall, plaza, dan shopping centre serta seJen1snya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.
10. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimilikik dan dikelola perorangan atau badan usaha.
12. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari› hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri ( swalayan).
14. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
15. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan , toko modern, toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
16. Izin usaha pengelolaan pasar rakyat, izin usaha pusat perbelanjaan/pasar modern, izin toko modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan/pasar moder dan toko modern yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
6. 1 7. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
18. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
19. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
BAB I - Pasal 1
Pasal 2
Penyelenggaraan perlindungan pasar rakyat dan penataan pasar modern dilaksanakan dengan
BAB I - Pasal 1
Pasal 3
Pengaturan perlindungan pasar rakyat dan penataan pasar modern mempunyai tujuan:
- a. memberikan iklim usaha yang kondusif bagi semua pelaku ekonomi;
- b. memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi pedagangannya yaitu usaha mikro dan koperasi, pasar rakyat, pusat perbelanjaan serta toko swalayan;
- c. memberdayakan pengusaha UMKM dan koperasi serta pasar rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, mandiri dan dapat meningkatkan kesejah teraannya;
- d. memberdayakan pasar rakyat yang memiliki nilai historis sebagai aset pariwisata;
- e. menata dan mengendalikan pendirian pasar modern disuatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat dan UMKM yang telah ada;
- f. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pasar rakyat dan pasar modern dengan UMKM dan koperasi lokal sebagai pemasok barang;
- g. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar rakyat dan pasar modern; dan
mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara pasar modern dengan pasar rakyat, UMKM dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusai nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 4
- ( 1) Ruang lingkup perlindungan pasar rakyat dilakukan melalui:
- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemberdayaan;
- d. perlindungan;dan
- e. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Ruang lingkup penataan pasar modern meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengendalian; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.
BAB IV PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 5
- ( 1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan perencanaan perlidungan pasar rakyat.
- (2) Perencanaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi perencanaan fisik dan non fisik.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 6
- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
- a. penentuan lokasi;
- b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
- c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 7
Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
- (1) huruf a antara lain:
- a. mengacu pada RTRW dan RDTR Daerah;
- b. jarak antar pasar rakyat minimal radius 3 Km. Jarak antar pasar tradisional dapat kurang dari radius 3 Km dengan syarat jam buka tidak bersamaan atau jenis barang yang dijual tidak sama.
- c. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- d. memiliki sarana dan prasarana transportasi menghubungkan ibukota kabupaten dan ibu yang kota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 8
Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:
- a. bangunan kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan kios/los
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 9
Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;
- C. tempat pembuangan sampah sementara/ sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/ drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
1. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- J. sarana komunikasi; dan
- k. area bongkar muat dagangan.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 10
- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. sistem penarikan retribusi;
- b. sistem keamanan dan ketertiban;
- c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
- d. sistem perparkiran;
- e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
- f. sistem peneteraan; dan
- g. sistem penanggulangan kebakaran.
Bagian Kedua
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 11
Dalam rangka pelaksanaan perencanaan pasar rakyat, Bupati melalui SKPD wajib melaksanakan kegiatan perencanaan sesuai yang telah dianggarkan dalam APBD.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 12
- ( 1) Dalam rangka pelasaknaan pengelolaan pasar rakyat, Bupati menetapkan pengelola pasar rakyat.
- (2) Pengelola pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 13
Pendirian dan permodalan usaha pasar rakyat dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, BUMD termasuk kerja sama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi,
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 14
- ( 1) Pelaksanaan pendirian pasar rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m 2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar rakyat; dan
- c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 15
Pelaksanaan pemakaian tempat usaha pada pasar rakyat harus memenuhi persyaratan:
- a. pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dan
- b. pedagang yang memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dilarang mengalihkan kepada pihak lain.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 16
Kewajiban pemakai tempat usaha, yaitu:
- a. menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban tempat usaha;
- b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur;
- c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
- d. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan
- e. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 17
- ( 1) Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Daerah, Bupati wajib memberdayakan pasar rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
- b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
- c. meningkatkan kuantitas dan kwalitas sarana dan prasarana pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 18
Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) huruf a melalui:
- a. penetapan visi, misi, dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 19
Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) huruf b antara lain:
- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 20
Peningkatan kuantitas dan kwalitas sarana dan prasarana pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c an tara lain:
- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrikal;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 21
Dalam rangka memberikan perlindungan pedagang lama dan penertiban dalam pasar tradisional, Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/ a tau relokasi pasar rakyat;
- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar;
- c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar; dan
- d. fasilitasi pembentukan wadah/ assosiasi pedagang pasar.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 22
- (1) Keberadaan pasar tradisional yang telah ada wajib dilindungi oleh Pemerintah Daerah agar dapat tetap ada.
- (2) Perlindungan terhadap pasar rakyat meliputi aspek:
- a. lokasi yang strategis dan menguntungkan pasar rakyat;
- b. kepastian hukum dan Jamman usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
- c. persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan
- d. kepastian hukum dalam status hak sewa untuk menjamin keberlangsungan usaha jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- (3) Pasar rakyat yang mempunyai nilai historis tidak dapat diubah atau dijadikan pasar modern.
- (4) Terhadap pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan upaya revitalisasi agar menjadi pasar rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota dan memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya revitalisasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
BABV
PENATAAN PASAR MODERN
Bagian Kesatu
Perencanaan
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 24
- ( 1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan perencanaan pasar modern.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan lokasi dan zonasi pasar modern.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 25
- ( 1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1) harus sesuai dengan dokumen rencana umum tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan pasar modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan yang meliputi aspek:
- a. aspek lingkungan;
- b. aspek sosial;
- c. aspek ekonomi; dan
- d. aspek budaya.
- (1) Usaha pasar modern bisa berupa pusat perbelanjaan dan sejenisnya, toko swalayan, seperti minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan nama lainnya yang dikelola secara modern.
- (2) Ciri-ciri pasar modern meliputi:
- a. penjualan secara swalayan atau pembeli dapat mengambil barang sendiri;
- b. penataan barang rapi;
- c. pelayanan professional; dan
- d. manajemen professional.
Bagian Kedua
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 26
- (3) Usaha toko swalayan terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:
- a. minimarket adalah toko swalayan dengan luas lantai toko kurang dari 400 m 2 (empat ratus meter persegi );
- b. supermarket adalah toko swalayan dengan luas lantai toko diatas 400 m 2 sampai dengan 5000 m 2 (lima ribu meter persegi);
- c. hypermarket adalah toko swalayan dengan luas lantai toko di atas 5.000 m 2 (lima ribu meter persegi);
- d. department store adalah toko swalayan yang luas lantai toko di atas 400 m 2 (empat ratus meter persegi); dan
- e. pusat perkulakan adalah toko swalayan yang luas lantai toko di atas 5.000 m 2 (1ima ribu meter persegi).
- (4) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pasar Modern dan Toko swalayan. ditentukan sebagai berikut:
- a. minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. departmen store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 27
- ( 1) Dalam rangka pelaksanaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, lokasi pendirian toko swalayan ,v · aJIO mengacu paaa Rencana Tata Ruang \Vilayah daerah, dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk zonasmya.
- (2) Usaha pasar modern bisa berupa pusat perbelanjaan dan sejenisnya, toko swalayan, seperti minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan nama lainnya yang dikelola secara modern;
- (3) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha kecil, menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 28
- ( 1) Perkulakan harus berlokasi pada a tau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Hypermarket, pusat perbelanjaan, supermarket dan departemen store:
- a. harus berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
- b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota; dan
- c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan/ atau daerah baru dengan
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 29
- (1) Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah sebagai berikut:
- a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia barat.
- b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia barat.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu Indonesia barat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam kerja pasar modem diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pengendalian
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 30
- ( 1) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pendirian pasar modern melalui izin yang dikeluarkan.
- (2) Pengendalian sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberikan atau tidak memberikan izin dengan
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 31
- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan pendirian pasar modern diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - POLA KEMITRAAN DAN PEMBINAAN Pasal 32
Pasal 32
- ( 1) Pelaku usaha pasar modern wajib melakukan kemitraan dan pembinaan dengan pelaku UMKM dan koperasi lokal disekitar lokasi pasar modem.
- (2) Pola kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk, sebagai berikut:
- a. kerjasama pemasaran;
- b. penyediaan lokasi usaha;
- c. penerimaan pasokan dari UMKM dan koperasi mitra; dan
- d. pelatihan kewirausahaan.
- (3) Pelaksanaan kemitraan selain mengacu pada Peraturan Daerah ini juga harus mengacu pada peraturan perundang-undangan lainnya tentang kemitraan.
BAB VI - POLA KEMITRAAN DAN PEMBINAAN Pasal 32
Pasal 33
Hal-hal lain terkait pola kemitraan dan pembinaan pelaku usaha pasar modern dengan pelaku usaha disekitarnya lokasi pasar modern diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - POLA KEMITRAAN DAN PEMBINAAN Pasal 32
Pasal 34
- ( 1) Setiap pengelola usaha perdagangan pasar rakyat dan pasar modern mempunyai hak:
- a. mendapatkan pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah;
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap penyelenggaraan usaha pasar rakyat dan pasar modern mempunyai kewajiban:
- a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah, dan kecil (khusus untuk usaha seperti minimarket);
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusl serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menJarmn kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan Sarana Pertolongan Pertama pada kecelakaan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
1. menyediakan sarana aksebilitas bagi para penyandang cacat;
- J. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
- k. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
1. mentaati perJanJ1an serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan;
- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- n. menyediakan tempat pengaduan konsumen; dan
- o. menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAB VI - POLA KEMITRAAN DAN PEMBINAAN Pasal 32
Pasal 35
- ( 1) Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang:
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/ atau penguasaan barang dan/ atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/ atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/ atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin dari Bupati;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang› undangan yang berlaku; dan
- g. dilarang menjual minuman beralkohol.
- (2) Toko swalayan dengan bentuk minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (3) Toko swalayan dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam toko swalayan, untuk menggunakan merek milik toko swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.
BAB VI - POLA KEMITRAAN DAN PEMBINAAN Pasal 32
Pasal 36
- ( 1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 32, Pasal 34 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf k, huruf 1.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. denda administrasi; dan/ atau
- d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - POLA KEMITRAAN DAN PEMBINAAN Pasal 32
Pasal 37
- ( 1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 35 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak RpS0.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
BAB VIE. KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB VI - POLA KEMITRAAN DAN PEMBINAAN Pasal 32
Pasal 38
- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan lahan pertanian dan/ atau pengelolaan lingkungan hid up, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
8. f . memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik POLRI.
- {4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- { 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan perlindungan pasar rakyat dan penataan pasar modem.
- {2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat {1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati .
..::1Pd::31X
BAB IX - Pasal39
Pasal 40
- (1) Pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah berdiri, beroperasi dan telah memiliki surat izin usaha perdagangan {SIUP) sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, dipersamakan dengan izin usaha pusat perbelanjaan {IUPP) dan/atau izin usaha toko modern {IUTM).
BAB IX - Pasal39
Pasal 41
Peratu.ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap pengundangan menempatkannya Bangkalan. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan · dalam Lembaran Daerah Kabupaten
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Bangkalan pada ~ggal 13 September 2016

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 13 September 2016 SEKRETA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2016 NOMOR 4/E·
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
## PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PASAR MODERN
## I. UMUM
## 1. Dasar Pemikiran
Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, arah pembangunan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang/ golongan tertentu saja. Sikap hanya mementingkan diri sendiri dan/golongan tertentu sangat bertentangan dengan konstitusi dan dasar negara kita yaitu Pancasila.
Kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat tercapai jika terdapat penataan perekonomian kerakyatan dan tidak berbasis kepada pemilik Indonesia dapat yang berbasis modal. Artinya pemerintah harus lebih mengedepankan prinsip-prinsip kerakyatan dalam menata iklim perekonomiannya. Oleh karena itu, penataan kegiatan usaha yang ada di Indonesia sebagai penggerak roda perekonomian perlu untuk ditata agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat untuk menghindari pemusatan kekuatan perekonomian pada seseorang atau sekelompok orang yang diwujudkan dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sangat merugikan kepentingan masyarakat yang lebih besar dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial.
Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada hakekatnya adalah untuk menumbuhkan iklim persaingan yang sehat dalam usaha perdagangan. Mengingat daya saing pusat perbelanjaan dan toko modern yang lebih besar dari pada pasar Rakyat, maka penataan tersebut harus mengarah pada peningkatan daya saing pasar rakyat. Pasar rakyat di Kabupaten Bangkalan adalah pasar lokal yang mekanisme penjualan dan pembeliannya masih menggunakan prinsip-prinsip budaya Madura. Dengan penataan dan pemberdayaan yang baik serta manajemen yang profesional, diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar rakyat tanpa mengurangi ciri budaya lokal yang dimiliki. Dengan demikian, pasar rakyat dapat dikembangkan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi lokal dan icon wisata belanja di Kabupaten Bangkalan.
## 2. Dasar Pengaturan
Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem merupakan landasan konstitusional bagi daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi pasar rakyat dan pasar modem. Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini juga sedang berlangsung di Indonesia. Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan adanya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan fenomena pusat perbelanjaan dan toko modem di Jawa Timur baik yang berkelas minimarket, supermarket maupun hypermarket telah membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Perkembangan pembangunan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modem juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi dan keberlangsungan toko dan pasar rakyat yang umumnya diisi oleh para pedagang kecil dan menengah. Dengan pertumbuhan dan perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modem, maka perlu ditata dan dibina agar toko dan pasar rakyat dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dalam mengisi peluang usaha secara terbuka dan adil.
Seiring dengan adanya peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tersebut di atas, pemerintah juga mempertegas keberadaan para usaha mikro, kecil dan menengah agar mendapat pembinaan yang berkelanjutan sehingga mampu bersaing dengan pedagang pusat perbelanjaan dan toko modem melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat kecil dengan berbagai jenis produk yang dihasilkan dengan kekayaan bersih dibawah lima puluh juta rupiah (Rp.50.000.000,-) dimana usaha ini banyak sekali dilakukan oleh masyarakat di Indonesia untuk menghidupi perekonomian keluarga. Salah satu jenis usaha mikro ini adalah dengan berdagang atau berjualan berbagai produk yang dihasilkan melalui toko dan pasar rakyat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab usaha mikro, kecil dan menengah ini sebagaimana yang ditentukan dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 2
Yang dimaksud dengan "Asas dalam Penyelenggaraan perlindungan pasar rakyat dan penataan pasar modern" adalah meliputi: ## Huruf a: Asas "kemanusian" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi. ## Huruf b: Asas "keadilan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat dan penataan pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya. ## Huruf c: Asas "kesamaan kedudukan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan. pemberdayaan pasar rakyat dan penataan pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/ setara.
PENJELASAN
Pasal 7
Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah ini merupakan upaya para pengusaha mikro, kecil dan menengah ini agar mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar. Oleh karena itu, pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 telah mempertegas bahwa lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk zonanisasi. Ketentuan ini juga telah dipertegas lagi dalam peraturan menteri perdagangan Nomor 53/M› DAG/PER/ 12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada pasal 2. Tujuan dari pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah tersebut sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada pengusaha kecil juga telah dipertegas oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern. Perda Provinsi Jatim Nomor 3 Tahun 2008 telah menggolongkan pelaku dalam pasar rakyat dan pasar modern. Penggolongan ini akanmempermudah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti perda ini sebagai bentuk penjabaran lebih rinci dalam memberdayakan dan melindungi pasar rakyat serta menata pasar modern. ## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 11
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas. ## Huruf a Pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari› hari. ## Hurufb Pasar desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/ atau kebutuhan sembilan bahan pokok. ## Huruf c Pasar tradisional kota adalah pasa yang dikelola oleh pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah kabupaten dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar desa atau kelurahan. ## Huruf d Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar burung dan sejenisnya. ## Huruf e Pasar rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan U saha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar. ## Ayat (2) Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukupjelas Pasal 16 Cukupjelas Pasal 17 Cukupjelas Pasal 18 Cukupjelas Pasal 19 Cukupjelas Pasal 20 Cukupjelas Pasal 21 Cukupjelas Pasal 22 Cukupjelas Pasal 23 Cukupjelas Pasal 24 Cukupjelas Pasal 25 Cukupjelas Pasal 26 Cukupjelas Pasal 27 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) Huruf a Cukupjelas Hurufb Pengaturan jarak antara pasar / toko modern yang berwaralaba nasional dengan pasar rakyat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada. Huruf c Cukupjelas Huruf d Cukupjelas Huruf e Cukupjelas Huruf f Cukupjelas Ayat (4) Cukupjelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (6) Cukup jelas. Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 31
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 32
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 33
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 34
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 35
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 36
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 37
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 38
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 39
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 40
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 41
Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 36