Unknown Unknown Nomor OR Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATAEN TABALONG TAHUN 2012 (berlaku 05 April 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
~
BUPATI TABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG NOM OR os\_ TAHUN 2012 TENTANG
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATAEN TABALONG TAHUN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG, bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 ten tang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Tabalong Tahun 2012;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tap in dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 seri D Nomor Seri 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 0 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 ten tang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 02);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 37);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2012.
---------
-
- -- -----~
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan; a tau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
2. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
3. BPR di Kabupaten Tabalong adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Haruai, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kelua, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Muara Uya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pasal 2
- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tabalong sampai dengan tahun 2011 pada BPR di Kabupaten Tabalong masing› masing:
- a. BPR Kelua sebesar Rp. 2.905.750.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b. BPR Haruai sebesar Rp. 2. 931.700.000,(Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- c. BPR Muara Uya sebesar Rp. 2.953.450.000,(Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (2) Pada tahun 2012 dilakukan pelaksanaan penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 3.070.300.000,- (Tiga Milyar Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012, dengan rincian pacta masing-masing BPR sebagai berikut :
- a. BPR Kelua sebesar Rp. 1.107.000.000,(Satu Milyar Seratus Tujuh Juta Rupiah);
- b. BPR Haruai sebesar Rp. 1.027.950.000,(Satu Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- c. BPR Muara Uya sebesar Rp. 935.350.000,(Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Dengan adanya pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pacta ayat (2), maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong pada masing-masing BPR sebagai berikut:
- a. BPR Kelua sebesar Rp. 4.012.750.000,(Em pat Milyar Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah};
- b. BPR Haruai sebesar Rp. 3.959.650.000,(Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- c. BPR Muara Uya sebesar Rp. 3.888.800.000,(Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
Pasal 3
Mekanisme atau prosedur pencairan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 pada BPR di Kabupaten Tabalong dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 05 April 2012 \ BUP~ALONGLYPH(cmap:df00), RACHMAN RAMSYI y•

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pad a tanggal 05 Apri l 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, H. ABDEL FADILLAH