PERATURAN BUPATI MA Nomor -4 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN DANPEMANFAATAN DANANONKAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADAFASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIKPEMERINTAH DAERAH DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, bahwa dalam rangka rneningkatkan derajat kesehatan rnasyarakat telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, sebagai upaya rnernberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk rnernperoleh rnanfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam rnernenuhi kebutuhan dasar kesehatan; - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 28 Tahun 2014 rnaka pengelolaan dan pernanfaatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pernerintah Daerah dapat dimanfaatkan kernbali oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pernerintah Daerah yang pengaturannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat IITabalong (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nornor 51, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 2756); 2. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437), sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844); - Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5256); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor363); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371); '----'. 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor255); 15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor81); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1392); 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Padsa Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor32); 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589); 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pe1aksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 874); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor03); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURAN BUPATITABALONG NOMOR -4 j TAHUN2014
TENTANG
PENGELOLAAN DANPEMANFAATAN DANANONKAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADAFASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIKPEMERINTAH DAERAH
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG,
a.
bahwa dalam rangka rneningkatkan derajat kesehatan rnasyarakat telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, sebagai upaya rnernberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk rnernperoleh rnanfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam rnernenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 28 Tahun 2014 rnaka pengelolaan dan pernanfaatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pernerintah Daerah dapat dimanfaatkan kernbali oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pernerintah Daerah yang pengaturannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat IITabalong (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nornor 51, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 2756);
2. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437), sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
1
- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor363);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
'----'.
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor255);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor81);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1392);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Padsa Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor32);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pe1aksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 874);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor03);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
3
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH Menetapkan
Pasall
Pasal 2
Mekanisme Pengelolaan
- 1) Setelah melakukan pelayanan maka FKTPmenyampaikan Klaim pelayanan non kapitasi JKN kepada BPJS Kesehatan;
- 2) Pembayaran klaim dilakukan oleh BPJS Kesehatan melalui Rekening JKN Dinas Kesehatan;
- 3) Dana pembayaran hasil klaim terse but disetorkan seluruhnya dan tercatat di kantor kas daerah sebagai pendapatan Puskesmas;
Pasal 3
Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah
- 1) Jasa setiap komponen pelayanan kesehatan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dibayarkan kembali ke Puskesmas dan jaringan melalui DPASKPDDinas Kesehatan;
- 2) Besaran Jasa Pelayanan yang dibayarkan kembali terse but adalah sebesar 40 % kecuali untuk Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh Bidan di sarana kesehatan di luar Puskesmas Induk;
- 3) Untuk pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh Bidan yang berjejaring dengan FKTPmilik Pemerintah Daerah, dana dibayarkan secara utuh kepada Bidan Jejaring sesuai dengan besaran klaim terhadap pelayanan yang diberikan;
Pasa14 Ketentuan Penutup
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di atas dibayarkan terhitung sejak bulan April 2014.
Pasa1S
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 04 \?e.reW1~er 'J\_O I 4 H. ANANG SYAKHFIANI t

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, ## H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI BERITADAERAHKABUPATEN TABALONG TAHUN2014 NOMOR.. ~.!. 5 .