PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 33 Tahun 2007 tentang Stanoar Akuntansi Pemerintahan Republik indon^omo^;^3""^ 6. "'SST£Stah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangar. Daerah Lembaran Negara Renuhlit i~/ · ~ t 2005 Nomor 140» wi^"7*l^"" N'.r. p'''Kri i j Iambahan Lembaran JMegara Republik Indonesia Nomor 4578)- 7. 12' ST Pepm?rintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Daerah (Lembaran Negara Republik 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2); 19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusart Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 12 Seri E.3); 20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010Nomor 15 Seri D.2); 21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 15SeriA.3); (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundaneundangan yang berlaku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Padang Panjang.
7. Bank adalah lembaga keuangan yang menenma simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lamnya yang dipersamakan dengan
8. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) yang selanjutnya disebut BPD/Bank Nagari adalah FT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari).
9. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) yang selanjutnya disebut BPD/Bank Nagari adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Cabang Padang Panjang
7. JO. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran
11. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemenntah Daerah yang dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
BABITJ PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang
6. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang didirikan
Pasal 3
- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal BPD/Bank Nagari sebesar Rp.5.126.000.000,(lima milyar seratus dua puluhenam juta rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam dua tahap dengan cara sebagai berikut:
- a. Tahap Pertama sebesar Rp. 3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah) disetorkan setelah Perda ditetapkan.
- b. Tahap Kedua sebesar Rp 1.626.000.000,(satu milyar enam ratus dua puluh enam juta rupiah) disetorkan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013 di tetapkan.
- (3) Penyertaan modal daerah yang telah dilakukan sebelum penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebesar Rp.13.591.000.000,(tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- (4) Sumber dana penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013.
Pasal 4
Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp. 18.717.000.000,(delapan belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta rapiah) yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KotaPadang Panjang.

Penetapan: Ditetapkan di : Padang Panjang pada tanggal : 3 Juli 2013

Penandatangan: ## WALIKOTA PADANGPANJANG, dto ## SUTRSYAM iindangkan di : PadangPanjang da tanggal : 3 Juli 2013 BKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, dto ## BUDI HARIYANTO SMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013 }MOR 5 SERI E.3
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## KAJIAN PENYERTAAN MODALDAERAH

## Pasal 5

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan kajiannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang:
- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
- c. kelayakan dan bentuk penyertaan modal daerah dengan mempehatikan prinsip ekonomi dan kepentingan umum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan. oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.

## BABV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

## Pasal6

- (1) Pelaksanaan Penyertaan modal daerah melalui BPD/Bank Nagari dengan bagian laba hasil usaha yang diperoleh merupakan hak Pemerintah Daerah untuk disetorkan ke Kas Daerah dan dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Bagian laba dari hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 7

Penyertaan modal daerah ke dalam Modal PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013, dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah ini. Dan kekurangannya akan di anggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013.

## BABVH KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KotaPadang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang

pada tanggal

: 3 Juli 2013

## WALIKOTA PADANGPANJANG,

dto

## SUTRSYAM

iindangkan di

: PadangPanjang

da tanggal :

3 Juli 2013

BKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, dto

## BUDI HARIYANTO

SMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013 }MOR 5 SERI E.3

## PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

## NOMOR 5 TAHUN 2013

## TENTANG

## KE D^^E^pENYERTAAKMODAL DAERAH SJ^^tH^"-nBANK raMBAKGUWAK DAERAH SUMATERA BARAT(BANK NAGARI) TAHUN ANGGARAM2013

## I. UMUM

nyata dan bertanggung jawab serta untuk mendukun teriaksananya pembangunan di segala bidang agar sesua dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan Tan^ah langkah untuk menghimpun dana dengan ca^ mXti te™tr:SUmber,Pendapalan yan* ada * Daer&lt;* se*un£ J5JP^gtetan Pendapatan Asli Daerah Kota PadSg Bahwa dalam

Guna mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dimaksud maka perlu dilakukan usaha menamST membuia dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah ke dalam modal PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari).

Pp^"ng^ *T haI tersebut * atas&gt; P*** menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun Anggaran 2013.

## H. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas Cukupjelas Cukupjelas

Pasal 2

Pasal 3

| Pasal 4 | Cukupjelas |
|-----------|--------------|
| Pasal 5 | Cukup jelas |
| Pasal 6 | Cukup jelas |
| Pasal 7 | Cukup jelas |
| Pasal 8 | Cukupjelas |

Lampiran

Peraturan Daerah Kota Padang Panjane

Nomor

: 5 Tahun 2013

Tanggal

: 3 Juli 2013

Tentang

Penambahan

Penyertaar

Modal Daerah

ke dalarr

Modal

PT.Banl

Pembangunan

Sumaten

Barat (Bank Nagari) Tahun

Anggaran 2013

| NO | TAHUN PENYERTAAN MODAL | NILAI(Rp) |
|------|--------------------------|------------------|
| | | 6.392.00Q.00Q: |
| | | 629.000.00q: |
| | | 870.000.OQo7 |
| | | 1.500.00Q.000,. |
| | | 4.200.000.0007 |
| | | 18.717.000.000,- |

## WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUBRSYAM