PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 21 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 22 Mei 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
- bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa item dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
Menetapkan
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
23. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, pada huruf D. Bantuan Keuangan, nomor 6 point f dihapus, sehingga selengkapnya huruf D. Bantuan Keuangan berbunyi sebagai berikut:

## D. BANTUAN KEUANGAN

1. Penganggaran
2. Dana Bantuan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

## 2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

- a. Calon Penerima dana Bantuan mengajukan permohonan/proposal kepada Bupati, selanjutnya permohonan bantuan tersebut dikaji oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang membidangi dengan melakukan survey lokasi dan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumennya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Hasil Kajian dimaksud selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan tentang penerima dan nilai nominal bantuan yang akan diberikan, berdasarkan persetujuan Bupati tersebut SKPD terkait/membidangi mengajukan kepada Bupati Banyuwangi untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar dan alokasi besaran penerima bantuan dengan tembusan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Setelah melakukan Verifikasi kelengkapan SKPD terkait melakukan pengajuan pencairan kepada PPKD sesuai dengan keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan dan alokasi besaran dana penerima bantuan;
- d. PPTK PPKD meneliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan, apabila persyaratan sudah lengkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belanja tidak langsung bantuan keuangan dan bagi hasil pada PPKD mengajukan permohonan untuk mendapat persetujuan pencairan kepada Pengguna Anggaran (PA) PPKD, setelah mendapat persetujuan dari PA PPKD, Bendahara pengeluaran Bantuan keuangan dan Bagi Hasil (PPKD) membuat Surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PPKD untuk diteliti kelengkapan SPP selanjutnya PPK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh PA PPKD, setelah ditandatangani oleh PA PPKD berkas tersebut dikirim kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- a. Penerima Dana Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil bertanggungjawab penuh secara formal dan material atas penggunaan dana Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil yang diterima baik secara fisik maupun administrasi dan sebagai obyek pemeriksaan oleh aparat pemeriksa (Antara Lain BPK,BPKP);
- b. Penerima bantuan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan sesuai dengan alokasi dan nilai nominal bantuan yang diterima baik secara Administrasi maupun fisik kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani dan dengan tembusan ke PPKD, dibuat rangkap 2 (dua).
4. Bantuan keuangan terbagi menjadi dua macam, yaitu:
- a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari:
- i. Alokasi Dana Desa;
- ii. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD);
- iii. Belanja sarana air bersih;
- iv. Bantuan bahan dan alat pembangkit listrik tenaga surya;

- 5.
- v. Bantuan pengembangan pasar desa;
- vi. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
- vii. Bantuan kepada RT/RW;
- viii. Bantuan kepada posyandu;
- ix. Plesterisasi rumah warga miskin;
- x. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM);
- xi. Bedah Rumah Tangga Miskin (RTM);
- xii. Pemberian Penghargaan bagi mantan Kepala Desa;
- xiii. Pemberian Penghargaan PBB kepada Desa;
- xiv. Bantuan Uang Duka Aparat Pemerintah Desa.
- b. Bantuan Keuangan kepada partai politik.
- Alokasi Dana Desa (ADD)
- Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati dan diatur tersendiri.
- telah
6. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD)
- a. Aparat Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari Kepala Urusan, dan Kepala Dusun;
- b. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut TPAPD adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang diberikan kepada Aparat Pemerintah Desa;
- c. Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa merupakan dana bantuan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi. Besaran jumlah dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa yang diterima masing-masing aparatur Pemerintah desa disesuaikan dengan beban kerja masing-masing aparatur Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah;
- d. Penyaluran dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa dilakukan setiap tribulan, dalam penyalurannya Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Banyuwangi melalui Camat, dengan dilampiri:
1. Daftar nama aparat pemerintah desa yang berhak mendapatkan tunjangan;
2. Khusus untuk pengajuan Tribulan pertama melampirkan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan yang telah disahkan berikut lampiran rincian APBDesanya;
- e. Camat melakukan penelitian/verifikasi kebenaran terhadap daftar nama aparat pemerintah desa penerima TPAPD dan merekap jumlah bantuan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) yang diusulkan, kemudian dikirimkan ke Bupati Banyuwangi melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

## f. Dihapus

- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani selanjutnya merekap per-Kecamatan dan memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen bantuan dan mengajukannya ke Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Banyuwangi untuk proses pencairan dengan melampirkan:
1. Rekap usulan aparat pemerintah desa penerima TPAPD;
2. Kuitansi bermaterai serta dibubuhi cap stempel asli;
3. Foto copy nomor rekening bank penerima bantuan;
4. Foto copy kartu identitas (KTP) yang masih berlaku;
5. Keputusan Bupati Banyuwangi tentang alokasi bantuan keuangan;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA/DPPA-PPKD) dan Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD).
7. Surat Pernyataan dari Pemerintah Desa yang menyatakan bahwa bertanggungjawab penuh terhadap penyaluran bantuan keuangan yang diterima oleh aparatur pemerintah desa penerima TPAPD, bermaterai dan berstempel.
- h. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Banyuwangi melakukan pencairan dengan mentransfer ke rekening Pemerintah Desa, selanjutnya bendahara desa mentransfer ke rekening masingmasing aparat pemerintah desa.
- i. Proses penyaluran dana dari rekening pemerintah desa ke rekening masing-masing aparat pemerintah desa menjadi tanggung jawab penuh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai.
- j. Penerima bantuan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan sesuai dengan alokasi dan nilai nominal bantuan yang diterima kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani dan dengan tembusan ke PPKD, dibuat rangkap 2 (dua).
7. Belanja sarana air bersih, Bantuan bahan bangunan dan alat pembangkit listrik tenaga surya, Bantuan pengembangan pasar desa, Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Plesterisasi rumah warga miskin, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM), Bedah Rumah Tangga Miskin (RTM);
- a. SKPD yang membidangi memproses pencairan dana bantuan dengan melaksanakan survey serta menverifikasi kebenaran dan kelengkapan dokumen bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengajukan permohonan pencairan dana bantuan yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPKD dengan dilampiri:

1. Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Pemberian Bantuan Dana;
2. Kuitansi bermeterai rangkap 2 (dua) yang ditandatangani penerima bantuan;
3. Fotokopi Kartu Identitas (KTP) yang masih berlaku atas nama penerima bantuan;
4. 1 (satu) bendel proposal (asli) dan 1 (satu) bendel fotokopi proposal;
5. Foto copy nomor rekening penerima bantuan;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA/DPPA-PPKD) dan Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD).
7. Surat Pernyataan dari Pemerintah Desa yang menyatakan bahwa bertanggungjawab penuh terhadap bantuan keuangan yang diterima, bermaterai dan berstempel;
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Banyuwangi melakukan pencairan dengan mentransfer ke rekening Pemerintah Desa penerima bantuan.
- d. Menyangkut hal-hal teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala SKPD yang membidangi.
- e. Penerima bantuan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan sesuai dengan lokasi dan nilai nominal bantuan yang diterima baik secara Administrasi maupun fisik kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi untuk diverifikasi kebenaran dan kelengkapan dokumennya dan dengan tembusan PPKD.
8. Bantuan kepada RT/RW dan Bantuan Kader posyandu
- a. SKPD yang membidangi memproses pencairan dana bantuan dengan memverifikasi kebenaran dan kelengkapan dokumen bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya diajukan untuk permohonan pencairan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPKD dengan dilampiri:
1. Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan;
2. Kuitansi bermeterai secukupnya yang ditandatangani bendahara desa dan mengetahui Kepala Desa;
3. Rekapitulasi dana bantuan Insentif RT/RW dan Kader Posyandu per desa pada setiap kecamatan yang diketahui kepala desa dan Camat yang bersangkutan;

4. Foto copy kartu identitas (KTP) yang masih berlaku;
5. Foto copy nomor rekening penerima bantuan;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA/DPPA-PPKD) dan Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD).
7. Surat Pernyataan dari Pemerintah Desa yang menyatakan bahwa bertanggungjawab penuh terhadap penyaluran bantuan keuangan yang diterima kepada penerima bantuan, bermaterai dan berstempel;
- b. PPKD mentransfer ke rekening Pemerintah desa, selanjutnya Pemerintah Desa bertanggung jawab penuh untuk menyerahkan kepada masing-masing penerima dana bantuan insentif;
- c. Penerima bantuan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan sesuai dengan lokasi dan nilai nominal bantuan yang diterima baik secara Administrasi maupun fisik kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi dengan tembusan PPKD, dibuat rangkap 2 (dua).
9. Pemberian Penghargaan bagi mantan Kepala Desa
- a. Dana Penghargaan bagi mantan Kepala Desa merupakan dana bantuan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, Besarnya pagu alokasi dana Penghargaan bagi mantan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- b. Selanjutnya SKPD yang membidangi melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan dokumen penghargaan bagi mantan kades, untuk diajukan permohonan pencairan kepada PPKD dengan melampiri:
1. Kuitansi bermaterai rangkap 2 (dua) yang ditandatangani penerima bantuan;
2. Fotokopi rekening bank penerima bantuan;
3. Fotokopi kartu Identitas (KTP) yang masih berlaku atas nama penerima bantuan;
4. Keputusan Bupati tentang Mantan Kepala Desa penerima Penghargaan.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA/DPPA-PPKD) dan Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD).
- c. Penerima bantuan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi dan dengan tembusan PPKD.

10. Pemberian penghargaan PBB kepada Desa Yang Lunas PBB Tepat Waktu
- a. Dalam rangka mendorong semangat kerja dan memberi motivasi bagi Desa di Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan pemasukan PBB, maka dipandang perlu memberikan penghargaan berupa uang kepada desa yang berhasil melunasi PBB tepat waktu, yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- b. Pemberian penghargaan PBB diberikan kepada desa dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Desa yang berhasil melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun berkenaan tepat pada waktu yang ditentukan yaitu sebelum jatuh tempo.
2. Desa yang berhasil memberikan pemasukan PBB diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada waktu yang ditentukan yaitu sebelum jatuh tempo.
3. Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penggunaan Dana dimaksud untuk pembangunan infrastruktur desa yang dapat meningkatkan produktifitas di pedesaan.
- d. SKPD yang membidangi melaksanakan survei serta memverifikasi kebenaran dan kelengkapan dokumen bantuan berdasarkan Standar Satuan Harga Belanja Daerah dan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan yang dikeluarkan oleh instansi terkait, selanjutnya diajukan permohonan pencairan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPKD dengan dilampiri:
- 1) Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan;
- 2) Kuitansi bermaterai secukupnya yang ditandatangani bendahara desa dan mengetahui Kepala Desa;
- 3) Proposal Permohonan Bantuan Penghargaan bagi Desa yang melunasi PBB tepat waktu dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya beseta analisa satuan pekerjaan, yang disusun oleh Kepala Desa bersama dengan Tim Pelaksana atau LPMD;
- 4) Foto Copy Kartu Identitas (KTP) yang masih berlaku;
- 5) Foto Copy nomor rekening Giro Pemerintah Desa;
- 6) Surat Pernyataan dari Pemerintah Desa yang menyatakan bahwa bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan bantuan keuangan dan dilaksanakan sesuai dengan proposal dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

- e. PPKD mentransfer ke rekening Pemerintah Desa, selanjutnya Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh untuk menggunakan dana tersebut untuk membangun infrastruktur yang ada di desa sesuai dengan proposal yang diajukan, dan sekaligus sebagai obyek pemeriksaan.
- f. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, dapat dialokasikan bantuan biaya operasional sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari total bantuan yang diberikan.
- g. Pemerintah Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengelolaan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya baik secara Administrasi maupun fisik kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi dengan tembusan PPKD.
- h. Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Berupa Penghargaan Bagi Desa Di Kabupaten Banyuwangi Yang Berhasil Melunasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tepat Waktu pada Tahun Anggaran berkenaan selanjutnya akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala SKPD yang membidangi.

## 11. Bantuan Uang Duka Aparat Pemerintah Desa.

- a. Bantuan Uang Duka Aparat Pemerintah Desa merupakan dana bantuan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai perwujudan rasa turut berduka cita dan penghargaan terhadap aparat pemerintah desa di Kabupaten Banyuwangi yang meninggal dunia, yang diberikan kepada ahli waris atau keluarganya. Bantuan Uang Duka dimaksud diberikan kepada Aparat Pemerintah Desa yang meninggal dunia ketika masih aktif melaksanakan tugas. Besarnya pagu alokasi Bantuan Uang Duka Aparat Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- b. Selanjutnya SKPD yang membidangi melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan dokumen Bantuan Uang Duka Aparat Pemerintah Desa, untuk diajukan permohonan pencairan kepada PPKD dengan melampiri:
1. Kuitansi bermaterai rangkap 2 (dua) yang ditandatangani penerima bantuan;
2. Foto kopi rekening bank penerima bantuan (ahli waris);
3. Foto kopi kartu identitas (KTP) yang masih berlaku atas nama penerima bantuan;
4. Foto kopi SK jabatan sebagai Aparat Pemerintah Desa;
5. Surat kematian dari desa;
6. Surat keterangan waris dari desa.

- c. Penerima bantuan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi dengan tembusan PPKD.

## 12. Bantuan Partai Politik

- a. Bantuan keuangan diberikan kepada partai politik berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik.
3. Peraturan Menteri dalam Negeri no. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- b. Pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang yang sah atau sebutan lainnya ditujukan kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik yang dilampiri kelengkapan administrasi berupa:
1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik tingkat kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai politik atau sebutan lainnya dan atau berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) serta Keputusan Musyawarah Nasional Partai;
2. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik tentang Susunan Kepengurusan Partai;
3. Foto copy Surat keterangan NPWP;
4. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik dari KPU;
5. Nomor rekening bank atas nama partai politik;
6. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
7. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
8. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

- c. Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud diatas dibuat tembusannya disampaikan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.
- d. Berdasarkan persetujuan Bupati Banyuwangi terhadap permohonan dari masing-masing partai politik diverifikasi kebenaran dan kelengkapan administrasinya oleh Tim Verifikasi dan selanjutnya diproses pencairannya yang diajukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang dilampiri dengan:
1. Kuitansi bermaterai rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang;
2. Fotokopi Kartu Identitas (KTP) yang masih berlaku atas nama Ketua dan bendahara Partai, rangkap 2 (dua);
3. 1 (satu) bendel proposal (asli) dan 1 (satu) bendel fotokopi proposal;
4. Keputusan Bupati tentang pemberian dana bantuan, rangkap 2 (dua) ;
5. Foto copy dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA-PPKD) dan dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) rangkap 2 (dua);
6. Surat Pernyataan dari Ketua Partai Politik yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan kesanggupan menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tepat waktu, bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan berstempel partai.
- e. Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan selanjutnya diteruskan kepada PPKD;
- f. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat oleh masingmasing partai politik penerima bantuan disertai dengan segala kelengkapannya;
- g. Apabila ternyata terdapat SPJ yang masih kurang lengkap, maka harus segera diselesaikan terlebih dahulu agar tidak dikenai sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan untuk tahun berikutnya;
- h. Segala kewajiban yang berhubungan dengan pajak, dibebankan pada masing-masing partai politik yang menerima bantuan keuangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 22 Mei 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 22 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 21