PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 13 Tahun 2007 tentang RETRIBUSI IZIN BENGKEL BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN BENGKEL (berlaku 2 Oktober 2007)
Pembukaan
Menimbang a bahwa berdasarkan 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Bengkel, merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten; Pasal tentang
- b bahwa untuk pemungutan Retribusi Sebagaimana dimaksud huruf a diatas, diatur dengan Peraturan Dacrah pada perlu
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukun Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3209);
- 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684 ) ;
- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau Propinsi kalimantan Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
7 Undang --
- 7 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nonor 8 Tahun 2005, Penetapan Peraturan Penerintan Penggati Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); tentang
- 1l Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomur 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 12 Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529)
- 13, Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Fengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
- 15 Feraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Iahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4593);
Dengan
Menctapkan
Dergan Persctujuan Bersama
DEWAN PERWVAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG RESTRIBUSI IZIN BENGKEL
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. 3 Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Melawi;
5. 5 dan Informatika Kabupaten Melawi;
6. 6 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. 7 Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang melipuli perseroan terbatas, perseroan komanditer , perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Dacrah dengan nama dan bentuk Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, dana Pensiun; bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya; tetap
8. 8 Bengkel adalah tempat kegiatan memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor dan kendaraan diatas air agar memenuhi persyaratan teknis; tetap
9. 9 Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada kendaraan itu sendiri baik dengan ataupun tanpa kereta samping pada
10. Modifikasi adalah merubah bentuk kendaraan bermotor dari bentuk asalnya ;
11. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau beroda tiga tanpa rumah-rumah baik dengan ataupun tanpa kercta samping ;
12. 12 Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, h;l donoan maunun perlengkapan pengangkutan bagasi; setiap
- kendaraan bermotor selain dari kendaraan untuk Penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang Penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang; Pada
- 15 Kendaraan Khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor unluk barang yang Penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang; Pada
16. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut beban yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor; dan
- teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu tertentu menjadi tenaga kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digerakkan diatas air; gerak
18. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan olch umum dengan dipungut bayaran;
19. Penguji Kendaraan Bermotor adalah serangkaian pengujian atau pemeriksaan bagian rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
20. JBB adalah jumlah berat yang diperbolehkan;
21. Restribusi Perizinan Tertentu adalah restribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber alam barang prasarana, Saran atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ; daya
- 22 Restribusi Dacrah, yang selanjutnya disebut Restribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan untuk menyediakan pelayanan bengkel umum dan modifikasi kendaraan bermotor; pribadi
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum, yang menurut Peraturan Perundang-undangan, diwajibkan melakukan pembayaran retribusi;
24. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk memanfaatkan izin bengkel dan izin modifikasi kendaraan bermotor; wajib
25. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah rctribusi yang terutang;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD; adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- Kcberatan adalah surat keputusan keberatan wajib rctribusi terhadap SKRD atau Dokumen lain dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Kepada Bupati; Yang
- 2Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan Pemenuhan kewajiban retribusi daerah
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Bengkel dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas dan ijin modifikasi kendaraan bermotor kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan; memperbaiki, merawat kendaraan bermotor , kendaraan tidak bermotor, kendaraan diatas air dan atau merubah bentuk kendaraan bermotor.
Pasal 3
Objek Retribusi adalah pembcrian izin bengkel, meliputi :
- b. bengkel sepeda motor;
2. a bengkel mobil;
3. C bengkel ken araan tidak bermotor;
- d. bengkel kendaraan diatas air .
Pasal
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau mendirikan bengkel. setiap
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Izin Bengkel termasuk digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, didasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan penyelenggaraan pemberian izin bengkel. pada biaya
- (2) sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan; administrasi, dan operasional dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Biaya pada biaya biaya
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
- (1) Struktur tarif digolongkan ## BAB VII
WILAYAHI PUNGUTAN RESTRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut di Kabupaten Melawi tempat izin diberikan
IZIN BENGKEL DAN PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN
BAB VIII - IZIN BENGKEL DAN PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN
Pasal 10
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bengkel kendaraan bermotor wajib memiliki izin.
2. Dikecualikan dari kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi pendirian bengkcl di lingkungan perusahaan; pemerintah atau badan sosial untuk kcpentingan sendiri . pada
BAB VIII - IZIN BENGKEL DAN PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN
Pasal 11
Pervaratan untuk memperoleh izin bengkel umum adalah :
- 1Foro KTP 1 Lembar; Copy
2 Foto SITU 2 Lembar; Copy
SIUP 2 Lembar Copy
- Fas Foto ukuran 3 cm x 4 cm 2 Lembar
- Gangguan.
BAB VIII - IZIN BENGKEL DAN PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN
Pasal 12
- (1) Permohonan untuk memperoleh izin bengkel kendaraan bermotor ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini. pada
2. Izin Bengkel dapat diberikan sepanjang Letak Tempat (Site) lapangan sesuai dengan Tata Ruang
WEWENANG PEMBERIAN IZIN DAN PENGAWASAN
BAB IX - WEWENANG PEMBERIAN IZIN DAN PENGAWASAN
Pasal 13
- 1) Pemberian Izin Bengkel kendaraan bermotor adalah Kepala Dinas atas nama Bupati.
2. Dalam rangka pengawasan terhadap izin yang tclah diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Bupati. pada
BIAYA OPERASIONAL
BAB X - BIAYA OPERASIONAL
Pasal 14
- Operasional 5 % dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke kas daerah.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran Biaya Operasional, sebagaimana di maksud ayat (1) diatur dengan Feraturan Bupati. Pada
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB XI - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 15
Semua jenis Izin Bengkel sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini berlaku selama perusahaan bengkel umum tersebut masih menjalankan usahanya. pada
BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 16
- Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) bulan dari retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan mengunakan STRD pada setiap
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
2. diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tata cara Peraturan Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XV - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19
- (1) Pengeluaran Surat Teguran/ peringatan atau Surat izin yang scjenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan restribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan atau surat lain yang sejenis , wajib restribusi harus melunasi restribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran / peringatan atau surat lain sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk. pada
BAB XVI
- @n-pt dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi.
- Pengurangan, atau keringanan retribusi sebagaimana ayat (1) Gngan ## BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XV - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 21
- Hak untuk melakukan penagihan retribusi; kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi; kecuali wajib retribusi melakukan tindak pídana dibidang retribusi.
- Kedaluwarsa penagihan rctribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ini tertangguh apabila, diterbitkan surat teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung: pada pasal
KETENTUAN PIDANA
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 22
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang:
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. pada
PENYIDIKAN
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 23
- (1) Pejabat wai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah: pada
3. menerima, mencari, mengumpulkan dan mencliti keterangan alau laporan pcrkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan terakhir menjadi lengkap dan jelas;
meneliti
- mencliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang retribusi dacrah; orang
- memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; orang
- melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta mclakukan pcnyitaan tcrhadap bahan bukti tersebut;
- meminta bantuan tenaga dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g- menyuruh berhenti atau dilarang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sebagaimana dimaksud huruf e; pada pada
- 1 memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
- k melakukan tindakan lain yang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. perlu
- 1 menghentikan penyidikan;
- Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukun dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada pcnuntut umum; sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Bagi bengkel-bengkel umum yang ada baik yang sudah memiliki izin ataupun yang belum, agar didaftar menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. ulang
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini maka segala kctentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. cukup
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi. Agar setiap
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh tanggal 1 Oktober 2007 Pada

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh Pada tanggal 2 Oktober 2007

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, MARTIN LUTHERD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 13
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
## NOMOR 13 TAHUN 2007
## TENTANG
## RETRIBUSI IZIN BENGKEL
## PENJELASAN UMUM
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Bengkel termasuk Retribusi Daerah Kabupaten yang diatur dengan Peraturan daerah.
Dalam rangka lebih memantapkan otonomi dacrah nyata, dinamis, scrasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan dacrah yang bersumber dikelola lebih bertanggung jawab, disamping itu semakin meningkatkan pertumbuhan pembangunan didaerah dewasa ini maka baik pelayanan maupun efektifitas dan efesiensi yang berkaitan dengan restribusi meningkatkan mutu dan jenis pelayanan masyarakat. Pada perlu Pada
Berkaitan dengan perihal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali olch Pemerintah Daerah adalah restribusi izin bengkel karena itu Pemerintah Kabupaten Melawi menetapkan Peraturan Daerah tentang Restribusi Izin Bengkel dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan.
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
s/d. Pasal 15 jelas Cukup
PENJELASAN
Pasal 16
dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan restribusi tidak Nanun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemcrintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan restribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan - badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya unluk ikut mclaksanakan sebagian lugas pemungutan jenis restribusi sccara Iebih efisien. Kegiatan pemungutan restribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan ketiga adalah besarnya restribusi yang terutang pengawasan penyetoran restribusi dan penagihan restribusi. Yang pihak
PENJELASAN
Pasal 16
'jelas Cukup
PENJELASAN
Pasal 17
s/d pasal 27 jelas Cukup TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 39