PERATURAN DAERAH I&LT;A.BUPATEN WAJO Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 1 4. ·2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3569); 2 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 3 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
PEMERINTAH KA6UPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH I&lt;A.BUPATEN WAJO
NOMOR 20 TAHUN 2007.
TENT ANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.,.A DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUffAN YANG lVIAHA ESA
BUPATIWAJO,
I
Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan urnum APBD, keadaan yang rnenyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan an tar . j enis belanj a, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan*) maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;'
2. b, bahwa sehubungan dengan ha! tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah; b. perlu
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 1
4. ·2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3569); 2
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 3
Mengingat:
Mengingat
§£
us r,l
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hale Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3\_688); 4
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan. Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 851 ); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuahgan 5 yang
6. Negara (Lembaran I Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); I 6.
7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); · 7
- . 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004: tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8
9. Undang-Undang Nomor\_ 15 Tahun 2004 tentang Prmeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Neg\_ara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400); 9 dan
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentari:g Sistem Perencanaan " Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara· Republik Indonesia Taliun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10
- 11 .. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik ! ' . Indonesia nomor 4548); ' r . ,
A-
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004'. tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Pusat Antara Pemerintah
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 13 .
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan ' Lembaran Negara Republik Indonesia N.omor 4138); 14.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tenta.ng Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4139); 15.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 2005 Nomor 1 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); Sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntasni . . Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesi � Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noinor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor "54 Tahun , 2005 tentang Pinjamari Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4574);;
3
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perilnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 'Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
I
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun .2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
2. ,\ I, 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57. Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005iNomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind?nesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200.6 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 17 Tahun.2006 tentang Lembaran ! Daerah dan Bentuk Daerah; ·
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007;
·,
4
Dengan Persetujuan Bersama
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH K.ABUPATEN WAJO
Dan
BUPATIWAJO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH K.ABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH K.ABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2007
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 562.495.098.017,00 Bertarnbah/berkurang sejumlah Rp. 68.;:766.529.800,46 sehingga menjadi Rp. 631.261.627 .817,46 dengan rincian sebagai berikut :
436.395.159.269,00
1.323.270.542,00
'Rp.437.718.429.811,00 ! '
193.543 .198.006,46
28.362.384.522,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
Rp.165.180.813 .484,46
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp.
- b. Bertarnbah/(berkurang)
Rp.
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
2. Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan
Rp.
- b. Pengeluaran
Rp.
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Semula
- 2) Bertarnbah/(berkurang)
Rp.
126.099.938.748,00
Rp.
67.443.'.?59.258,46
Jurnlah Penerimaan setelah Perubahan
- b. Pengeluaran
Rp.193.543.198.006,46
- 1)
- Semula Rp.
- 2) Bertambah'(berkurang)
21.625.601.414,00
Rp.
6.736.783.108,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp. 28.362.384.522,00
Rp.165.180.8 !'3.484,46
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp.
0,00
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 terdiri dari:'
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
Rp.
21.179 . � 4 7 .951,0,0
5
&gt;
Dengan.Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO Dan BUPATIWAJO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAER,AH KABUPATEN'WAJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2007
Pasal I
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 562.495.098.017,00 Bertambah/berkurang sejumlah Rp. 68.766.529.800,46 sehingga menjadi Rp. 631.261.627.817 ,46 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
Rp. 436.395.159.269,QO
Rp.
1.323.270.542,00
Rp.437.718.429.811,00
Rp.602.899.243.295,46
Rp.( l 65.180.813.484,46)
Rp,
540.869.'496.603,00
Rp.
62.029.746.692,46
- b. Bertarnbah/(berkurang)
Jumlah Belanja setelah perubahan
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
- a. Semula
- b. Bertarnbah/(berkurang)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
2. Belanja
- a. Semula
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- I)
- Semula Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
- b. Pengeluaran
126.099 -. 938.748,QO
67.443:259.258)6
,,
I
Rp.193.543.198.006,46
- 1)
- Semula Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
21.625;601.414,00
Rp.
6.736.783.108,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp. 28.362.384.522,00
Rp.165.180.813.484,46
Rp. 0,00
(I) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
s
l
21.179.847.951,00 ' ?
• Rp. 21.364.041.951,00
184.194.000,0:0 &lt;
Rp.
Rp.
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Rp.
139.076.542,00
Rp. 410.261:119.354,00
- I) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan
Rp.410.400.195.896,00
- I) Semula
Rp. 4.95:4.191.964,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
1.000.000.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 5.954.191.964,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- I) Semula
3.254.325.000,00
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
i 15,000.000,00
Rp.
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
Rp. 3.269.325.000,00
- b. Retribusi daerah
- I) Semula Rp. 9.126.537.500,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
280.494.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
Rp.
- c. Hasil Pengelolaa kekayaan daerah yang dipisahkan
2. 1). Semula
Rp.
3.787.185.451,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
0,00
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Setelah perubahan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. 1)
3. 5.011.800.000,00 Semula Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
(111.300.000,00)
Rp.
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.
4.900.500.000,00
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil
- I) Semula
Rp.
59.383.119.354,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
139.076.542,00
Rp.
59.522.195.896
6
Rp.
9.407.031.500,00
3.787.185.451,00
Dana alokasi umum
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan
- c. Dana alokasi khusus
305.940.000.000,00
0,0,0 I
, Rp.305.940.000.000,00
- 1) Semula
- 2)
- Bertambahl(berkurang) Rp.
Rp. 44.938.000.000,QO
0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubaha.n
I Rp. 44.938.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daeran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c terdiri
- I dari j enis pendapatan :
0,00
0,00
- 0,00 Rp.
Rp.
0,00
- 0,00 Rp.
Rp.
- a. Hibah
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah pendapatan hibah setelah perubaha.n
- b. Dana Darurat
- 1) Semula Rp.
- 2)
- Bertambahl(berkurang)
Jumlah dana darurat setelah perubahan
0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- 1) Semula
- 2) Bertambahl(berkurang) Rp.
Rp.
4.608.453.852.,00
0,00
- Jumlah dana bagi hasil paj ak setelah perubahan
- d. Dana penyesuaian dan otonorni khusus
Rp.
4.608.453.852,00
- l) Semula
- 2) Bertambahl(berkurang) Rp. 0,00
Rp.
0,00
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp.
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daeraJ:i lainnya
0,00
- 1) Semula
- 2) Bertambahl(berkurang)
Rp.
Rp.
345.738.112,00
l .000:000.000,00
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah
Daerah lainnya setelah perubahan
Rp.
1.345.738.112,00
Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp.
246.752'.898.430,00 22.439!} 00.604,46
- 2) Bertambah/Iberkurang)
Rp.
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan
,
Rp.269.191.9 � 9.034,46
7
I
t-
- b. Belanja Langsung b
- 1) Semula
Rp. 294.116.598.173,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
39.590.646.088,00 '
I
Rp.333.707.244.261,00
1
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) huruf a terdiri dari jenis belanja
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
211.244.385.318,00 ,·
Rp.
10.633.113.991,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp.221.877.4 � 9.309,00
- b. Belanja bunga
- 1) Semu!a Rp.
443 .000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
337.213.000,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan
Rp.
780.213.000,00
- c. Belanja subsidi
I 500.000.000,00 0,0,0
- 1) Semula Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan
Rp.
500.000.000,00
- d. Belanja hibah
- 1) Semula Rp.
2.683.975.000,0p
I
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
2.426.000.000,0:0 I
Jumlah belanja hibah setelah perubahan
; Rp.
5.109.975.000,00
- e. Belanja bantuan sosial
- 1) Semula
Rp.
7.461.400.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
3.377.600.000,00 . ,.
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Rp. 10.839.000.000,00
- f. Belanja bagi hasil
- 1). Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
Rp.
17.965.738.112,QO
' 218.982.400,00
4.521.400.000,00
570.125.000,00
Rp. 18.184.720.512,00
Rp.
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan
- g. Belanja bantuan keuangan
- 1) Semula ·
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
- h. Belanja tidak terduga
Rp.
5.091.525.000,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
Rp.
l . � 33.000.000,00
4.876.066.213,46
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp.
6.809.066.213,46
8
�
Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b terdiridari jenis belanja : . . (3)
- a. Belanja pegawai
Rp.235.504.182.201,00
Rp. 72.687.932.980,00
4.842.587.300,00
•
Rp. 25.515.129.080,00
20.672.541. 780,00 ' .
- Rp. 217.058.052.723,00 I) Semula
Rp.
18.446.129.478,00
Rp.
Rp.
Rp.
56.386.003.670,00
Rp.
16.301.929.310,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
- b. Belanja barang danjasa
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja modal setelah perubahan
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal I terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 193.543.198.006,46
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
126.099.938.748,00
67.443.259.258,46
J umlah Penerimaan setelah perubahan
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 28.362.384.522,00
- I) Semula
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
Rp.193 .54 3 .198. 006,46
21.625. � 0l.414,qO
6.736.783.108,QO
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan i Rp. 28.362.384.522,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sejumlah Rp.
3. 189.484.541.633,63
- I) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
' Jumlah SiLP A tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.
- I) Semula
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
'
!
Rp. 122.159.'941.298,00
Rp.
67.324.600.335,63
'. Rp.189.484.541.633,63
i
0,00
I
0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan
Rp.
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejui;nlah Rp. 0,83
- I) Semula
Rp.
oo
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
.. I jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan
0,83
Rp.
0,00
0,83
9
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp, 0,00 d
f
- 1) Semula 1) Rp.
Rp.
- 2) 2)
Bertambah/(berkurang)
Rp.
- Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejurnlahRp, 0,00 1) Semula Rp. e
0,00
0,00
'
;'
Rp.
;
0,00
0,00
Rp.
Rp.
- 2) 1)
- Bertambah/(berkurang)
Jumlah penerimaan kernbali pemberian pinjaman Setelah perubahan
Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 4.058.656.372,00
- 1) 1)
- Semula
Rp.
3.939. � 97.450,
�
0
- 2) Bertambah/(berkurang) 2)
Rp.
118.658.922,00
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan
·
Rp. 4.058.656.372,00
0,00
0,00
0,00
Rp.
- 2)
Rp
Rp.
Pengeluaran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 (3)
0,00
- I) Semula a
Rp.
0,00
- 2) 1)
- Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
- Jumlah pembentukan dana cadangan sejwnlah
Rp.
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejwnlah Rp. 4:000.000.000,00 1) Semula Rp. 4.000.000.000,00 b.
- 2) 1)
Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
- Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
:
Rp.
4.000.000.000,00
- c. Pembayaran pokok utang sejwnlah Rp. 3 .519 .499. 910,00 1) Semula Rp. C.
184.500.455,00
- 2)
Bertambah/(berkurang)
Rp.
3.334.999.455,00
Rp.
3.519.499.910,00
- Jumlah pernbayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Setelah perubahan
- d. Pemberian-pinjaman daerah sejumlah Rp. 4.130.000.000,00 1) Semula Rp. d
'
4.130.000.000,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang)
Rp.
200.000.000,QO
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah
Rp.
4.330.000.000,00
Setelah perubahan
·'
- 2)
- 2)
Pasal 5
Uraian lebih !an jut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ' dalam pasal l, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan � i ' Peraturan Daerah ini, terdiri dari


0,00

0,00

1.

Lampiran I

Ringkasan Perubahan APBD;

- 2.
- 3

2. 1

Lampiran II

3.

Lampiran III

4.

Lampiran IV

5.

Lampiran V

6.

Lampiran VI

7. 6

Larnpiran VII

8.

Larnpiran VIII

9.

Larnpiran IX

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dim Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah , Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerha dan Fungsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara; · 1 Daftar Jurnlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; : ; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; I Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran'sebelumnya yang belurn ' diselesaikan dan dianggarkan kernbali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah; Urusan Daftar

- 4

5. Lampiran V

- 8

- 9 Lampiran IX

Rangka

Pasal 6

Bupati Wajo rnenetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. Pasal 7 daerah sebagai landasan pelaksanaan. operasional

Peraturan Daerah ini

mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo penempatannya dalam


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2007 NOMOR 19


.

.

Pangkat

NIP

'

;

LEMBARAN

'. TElJ\H DITHfTI

\

,:

o·L � H 6/\.GIAIJ HUKUM SETY/J,LDA ,TIC, U WJ.\JO · 11 ,TANIGI\L, -\_ · ALii ;U;

\_ �� BA � @·H � i ·· �