PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 3 Tahun 2001 tentang PAJAK REKLAME (berlaku 27 Februari 2001)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG
PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka menggali pendapatan asli daerah dalam Kabupaten Muaro Jambi Pajak Pajak Reklama merupakan dalah Satu sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas Perlu menetapkan Pajak Reklame dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi ;
- 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahn Lembaran Negara Nomor 3986);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3684);
6. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW .03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PAJAK REKLAME.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
5. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan Reklame.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau yang dapat dilihat, di baca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Panggung/lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame.
8. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
10. Nilai Jual Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kostruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, pengecetan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah di izinkan.
11. Nilai Strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggara reklame.
- (2) Objek pajak adalah semua penyelenggara Reklame.
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Reklame papan/billboard/megatron;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat (stiker);
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame suara;
- h. Reklame film/slide;
- i. Reklame peragaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :
- a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten
- b. Penyelenggaraan Reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan dan sejenisnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau pemesan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 5
Pasal 5
- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan nilai strategis dan nilai jual objek pajak reklame.
- (3) Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk table dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 5
Pasal 6
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 7
Pasal 7
- (1) Pajak yang terutang dipungut dalam daerah kabupaten.
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8
Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terulang.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 9
Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 10
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 11
- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 13
- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB.
- b. SKPDKBT.
- c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. apabila ## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN
BAB VI - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 14
- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
BAB VI - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 15
- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 16
- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, Jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17
- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18
- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 19
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 21
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 22
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupatisesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 23
- (1) Bupati ## BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 24
- (1) Bupati karena jabatan atau permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah;
- b. membatalkan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu :
- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN;
- f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 26
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 27
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 28
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak yang ditunjuk.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 29
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan uang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIII - DALUARSA
Pasal 30
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
- b. ada pengakuan utang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
- c. diterbitkan SKPDKB atau SKPDKBT.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA Pasal 31
Pasal 31
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampaui keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak 2 (dua) kali pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA Pasal 31
Pasal 32
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.
BAB XV - PENYIDIKAN
Pasal 33
- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khususnya sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tertentu;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 Februari 2001

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, DTO Z.BACHRI SALEH, SH

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 12 Maret 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, DTO Drs. MUCHTAR MUIS. DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI A TANGGAL 12 MARET 2001
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
## NOMOR 3 TAHUN 2001
## TENTANG
## PAJAK REKLAME
## I. PENJELASAN UMUM
Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 telah menetapkan perpajakkan daerah sebagai salah satu perwujudan kewajiban warga negara terhadap Pemerintah Kabupaten, dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ditegaskan bahwa pajak daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa pendapatan asli daerah, antara lain pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan Otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur pemungutannya. Walaupun pada hakekatnya Pajak reklame merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. ## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29
``` Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Cukup Jelas Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas ```