PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA Nomor 8 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KEWAJIBAN IBU DITOLONG MELAHIRKAN OLEH BIDAN DI SARANA KESEHATAN (berlaku 31 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah; bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu. Oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan;
- c. bahwa dalam rangka menekan angka kematian ibu dan bayi baru lahir perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa kesehatan ibu dan bayi baru lahir, merupakan salah satu Sosial utama dalam kehidupan keluarga, karena tingkatan derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta gizi buruk; bahwa perlunya jaminan kualitas pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan integral bagi kesehatan ibu dan bayi baru lahir untuk menekan tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewajiban Ibu Ditolong Melahirkan Oleh Bidan Di Sarana Kesehatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
SALINAN
- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun l987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan
BUPATI KOLAKA UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWAJIBAN IBU DITOLONG MELAHIRKAN OLEH BIDAN DI SARANA KESEHATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka Utara.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan Social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara Sosial dan ekonomi.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah atau sertifikasi melalui pendidikan atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki.
9. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Kolaka Utara.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
11. Jaringan Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu dan Poskesdes adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas.
12. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar
kegawat daruratan kebidanan dan bayi 4ocial44 selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
13. Rumah Sakit adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialistik;
14. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah rumah tempat ibu hamil menunggu waktu persalinan.
15. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan kompetensinya di tempat dan atau wilayah tertentu.
16. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
17. Air Susu Ibu Ekslusif (ASI Ekslusif) adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia nol hari sampai enam bulan tanpa bantuan pemberian makanan dan minuman selain ASI.
18. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk member kekebalan terhadap penyakit tertentu.
19. Ibu adalah wanita usia subur (WUS) yang berusia 15 tahun sampai dengan 45 tahun.
20. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
21. Bayi adalah anak usia 29 hari sampai dengan 11 bulan 28 hari.
22. Anak balita adalah anak usia 12 bulan sampai 59 bulan.
23. Sarana pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau swasta.
24. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
25. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh Bidan di desa/kelurahan dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan KB paska persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.
26. Keluarga Berencana Paska salin yang selanjutnya disingkat KB paska salin adalah pemakaian alat/obat kontrasepsi oleh ibu atau suami segera setelah melahirkan sampai 42 hari setelahnya dengan metode apapun.
27. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi diberi kesempatan mulai menyusu sendiri segera setelah lahir dengan membiarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibu setidaknya satu jam atau lebih, sampai menyusu pertama selesai.
AZAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas
BAB II - AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Kewajiban ibu ditolong melahirkan oleh bidan di sarana kesehatan berasaskan manfaat, kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, dan perlindungan ibu, bayi baru lahir dan tenaga kesehatan.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - AZAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan penyelenggaraan wajib melahirkan disarana kesehatan yaitu :
- a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
- b. Meningkatnya akses pelayanan Kesehatan guna percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir
- c. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan guna pemanfaatan sarana kesehatan yang tersedia
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
BAB IV
Ruang lingkup adalah:
- a. kesehatan ibu;
- b. kesehatan ibu hamil;
- c. kesehatan ibu bersalin;
- d. kesehatan ibu nifas;
- e. kesehatan ibu menyusui;
- f. kesehatan bayi baru lahir;
- g. kesehatan bayi;
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
Setiap ibu mempunyai hak :
- a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik selama kehamilan yang meliputi;
1. Timbang badan dan ukur Tinggi Badan;
2. Ukur Tekanan Darah;
3. Nilai status Gizi (ukur lingkar lengan atas);
4. Skrining Status Imunisasi Tetanus (pemberian Tetanus Toxoid bila diperlukan);
5. Ukur Tinggi Fundus Uteri;
6. Tentukan Presentasi dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
7. Pemberian Tablet Tambah Darah (90 tablet selama kehamilan);
8. Test Laboratorium ( Rutin : Golongan Darah, Hb, Protein Urin, Gula darah);
9. Tatalaksana kasus;
10. Konseling termasuk P4K dan KB pasca salin;
- b. Mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih di fasilitas kesehatan yang meliputi ;
1. Pencegahan Infeksi;
2. Asuhan Persalinan Normal yang sesuai standar pada Kala I, kala II, Kala III dan Kala IV;
3. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat Pelayanan yang lebih tinggi/Rumah sakit;
4. Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
1. Pemeriksaan Tekanan Darah, Nadi, Pernafasan dan Suhu Tubuh;
2. Pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (Involusi Uterus);
3. Pemeriksaan Lokhia dan pengeluaran per Vaginam Lainnya;
4. Pemeriksaan Payudara dan anjuran ASI Ekslusif 6 bulan;
5. Pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU pada ibu sebanyak 2 kali, pertama segera setelah melahirkan yang kedua diberikan setelah 24 jam pemberian Kapsul Vit A pertama;
6. Pelayanan KB pasca Salin;
- d. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, kecuali pada kondisi tertentu;
- e. mendapatkan Buku KIA (Buku Kesehatan Ibu dan Anak) beserta Stiker P4K;
- f. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 6
Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:
- a. pelayanan kesehatan yang baik untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. pencegahan terhadap peningkatan dan atau penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
- d. air susu kolostrum;
- e. air susu ibu eksklusif;
- f. imunisasi dasar yang berkualitas; dan
- g. mendapatkan injeksi Vit K1, Imunisasi Hepatitis B dan salep mata pada bayi baru lahir;
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 7
Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan:
- a. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- b. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- c. air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan;
- d. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi serta anak balita; dan
- e. makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 8
Pemerintah Daerah wajib:
- a. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan Kesehatan;
- b. memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya melahirkan disarana kesehatan;
- c. menyediakan pelayanan Kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi ibu, dan bayi baru lahir secara berjenjang dan berkesinambungan;
- d. menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;
- e. melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan Kesehatan ibu melahrkan;
- f. melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) di fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah dan atau swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- g. mengupayakan tersedianya sarana pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
- h. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
- i. mengupayakan pembiayaan pelayanan Kesehatan ibu melahirkan untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melakukan Koordinasi pelayanan Kesehatan ibu melahirkan dengan lintas Sosial dan Advokasi dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 9
Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib:
- a. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan Kesehatan ibu melahirkan;
- b. memberi pelayanan kesehatan ibu melahirkan yang terjangkau dan berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan;
- c. memiliki ijin operasional dari Pemerintah Daerah serta menyediakan Tenaga kesehatan ibu melahirkan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah;
- d. meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan Kesehatan ibu melahirkan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 10
Ibu wajib:
- a. melaksanakan imunisasi calon pengantin;
- b. melaksanakan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan;
- c. melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
- d. melaksanakan Inisiasi menyusu dini;
- e. memberikan kolostrum dan ASI eksklusif;
- f. membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap ;
- g. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran Tenaga Kesehatan ibu melahirkan;
- h. mengikuti KB paska salin.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 11
Masyarakat wajib:
- a. mengubah perilaku yang tidak menguntungkan Kesehatan ibu melahirkan;
- b. memudahkan dan membantu ibu dan bayi baru lahir dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ibu melahirkan;
- c. mengikuti prosedur pelayanan Kesehatan ibu melahirkan sesuai dengan anjuran Tenaga Kesehatan ibu melahirkan;
- d. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu dan bayi baru lahir sesuai dengan anjuran Tenaga Kesehatan ibu melahirkan
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Wewenang
BAB V - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Wewenang
Pasal 12
Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan ibu melahirkan memiliki wewenang melakukan peringatan dan mencabut izin praktek Tenaga Kesehatan ibu melahirkan dan sarana pelayanan Kesehatan ibu melahirkan.
Bagian Kedua
Tanggung Jawab
BAB V - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Wewenang
Pasal 13
Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menekan angka kematian ibu dan bayi baru lahir serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pelayanan Kesehatan ibu melahirkan.
PELAYANAN KESEHATAN IBU
Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
BAB VI - PELAYANAN KESEHATAN IBU
Pasal 14
- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan kemudahan bagi tiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari keluarga miskin.
BAB VI - PELAYANAN KESEHATAN IBU
Pasal 15
- (1) Tenaga kesehatan ibu melahirkan harus menyampaikan informasi kepada suami dan atau keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (2) Tenaga kesehatan ibu melahirkan, suami dan atau keluarga harus memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap Ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (3) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, dilarang menolak pasien dan/ atau meminta uang muka.
- (4) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
Bagian Kedua
Pelayanan Persalinan
BAB VI - PELAYANAN KESEHATAN IBU
Pasal 16
- (1) Ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan kesehatan, milik Pemerintah Daerah maupun milik swasta harus segera ditangani oleh Tenaga Kesehatan ibu melahirkan.
- (2) Dalam hal Tenaga Kesehatan ibu melahirkan tidak berada di tempat, sementara kondisi ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan lain dapat memberikan bantuan sebatas kemampuannya dan diserahkan kembali penanganan selanjutnya kepada Tenaga Kesehatan ibu melahirkan.
- (3) Apabila terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat dirujuk atau 10ocial tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan Kesehatan ibu melahirkan harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal dokter ahli tidak dapat dihubungi, maka petugas rumah sakit wajib menjemput dokter ahli tersebut bila dokter ahli berada dalam radius yang memungkinkan untuk dijemput.
- (5) Dalam hal dokter ahli berada dalam radius yang tidak memungkinkan untuk dijemput, maka pelayanan digantikan oleh dokter jaga.
BAB VI - PELAYANAN KESEHATAN IBU
Pasal 17
- (1) Pemerintah Daerah melalui UTD PMI mengupayakan ketersediaan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mensosialisasikan donor darah di masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin kualitas darah supaya tidak menularkan penyakit-penyakit menular melalui darah dan atau alat ketika ibu menjalani 10ocial1010e darah.
BAB VI - PELAYANAN KESEHATAN IBU
Pasal 18
- (1) Persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan Kesehatan ibu melahirkan harus menjaga kebersihan tempat dan sterilitas alat.
- (2) Dalam kondisi / keadaan tertentu sehingga persalinan tidak dapat dilakukan di sarana pelayanan Kesehatan ibu melahirkan, tenaga kesehatan dan keluarga ibu yang bersangkutan harus menyiapkan material yang memungkinkan si ibu bersalin pada tempat bersih dan aman.
BAB VI - PELAYANAN KESEHATAN IBU
Pasal 19
Setiap Tenaga Kesehatan ibu melahirkan mencatat seluruh kondisi ibu pada saat persalinan dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.
Bagian Ketiga
Pelayanan Nifas
BAB VI - PELAYANAN KESEHATAN IBU
Pasal 20
- (1) Tenaga Kesehatan ibu melahirkan wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi resiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak balita pada masa-masa mendatang.
- (2) Tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.
Bagian Keempat
Pelayanan Kontrasepsi
BAB VI - PELAYANAN KESEHATAN IBU
Pasal 21
Pemerintah Daerah memberikan dan menyediakan:
- a. informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
- b. pelayanan bagi pasangan usia subur yang ingin melakukan kontrasepsi sterilisasi;
- c. pelatihan tenaga kesehatan ibu melahirkan, bekerjasama dengan organisasi profesi dan swasta dalam upaya memberikan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan mencegah terjadinya komplikasi akibat kontrasepsi.
BAB VII - PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR
Pasal 22
- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan bayi
- (2) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang berwenang harus memberikan kesadaran dan menggalakkan program pemberian ASI eksklusif.
- (3) Tenaga Kesehatan ibu melahirkan segera menyerahkan bayi kepada ibunya setelah melahirkan untuk diberikan ASI eksklusif, kecuali dalam kondisi tertentu dengan 11ocial11 medis.
- (4) Tenaga Kesehatan ibu melahirkan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana pelayanan kesehatan lainnya dilarang memberikan air susu selain ASI dan memberikan cindera mata berupa susu formula.
- (5) Pemberian air susu selain ASI harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran dokter.
- (6) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi minimal sampai waktu 6 bulan.
- (7) Suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif.
BAB VII - PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR
Pasal 23
- (1) Tenaga Kesehatan ibu melahirkan melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir dengan menggunakan alat yang steril.
- (2) Keluarga atau pihak lain harus melakukan perawatan tali pusat sesuai dengan yang dianjurkan oleh Tenaga Kesehatan ibu melahirkan.
BAB VII - PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR
Pasal 24
- (1) Tenaga Kesehatan ibu melahirkan wajib memiliki kemampuan mendiagnosa seorang anak menderita infeksi.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah maupun swasta wajib mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan anak balita yang menderita infeksi.
BAB VII - PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR
Pasal 25
- (1) Pemerintah Daerah, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait:
- a. memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita secara rutin dan berkala;
- c. memberikan makanan tambahan pada anak balita kurang gizi dari keluarga miskin.
- b. menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat;
- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, serta melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat komunitas untuk bayi dan balita.
SUMBER DAYA KESEHATAN IBU MELAHIRKAN
Bagian Kesatu
Tenaga Kesehatan ibu melahirkan
BAB VIII - SUMBER DAYA KESEHATAN IBU MELAHIRKAN
Pasal 26
- (1) Setiap Tenaga Kesehatan ibu melahirkan wajib memiliki surat izin praktek yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah beserta penyedia jasa pelayanan kesehatan dan organisasi profesi memberikan pelatihan dan atau pendidikan kepada tenaga kesehatan ibu melahirkan hingga memahami dan memenuhi standar pelayanan kebidanan.
BAB VIII - SUMBER DAYA KESEHATAN IBU MELAHIRKAN
Pasal 27
- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila tenaga dokter ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan maka dokter ahli yang berhalangan tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu.
BAB VIII - SUMBER DAYA KESEHATAN IBU MELAHIRKAN
Pasal 28
- (1) Tenaga pertolongan persalinan tradisional dapat membantu tenaga kesehatan terlatih dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu dan bayi.
- (2) Pengahasilan Tenaga pertolongan persalinan tradisional akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati
Bagian Kedua
Sarana Pelayanan Kesehatan
BAB VIII - SUMBER DAYA KESEHATAN IBU MELAHIRKAN
Pasal 29
- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan ibu melahirkan harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga untuk pelayanan Kesehatan ibu melahirkan
- (3) Sarana pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga ibu dan bayi baru lahir setelah memberikan bantuan darurat.
- (4) Dalam hal ibu dan bayi baru lahir ternyata dari kelompok keluarga miskin yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin atau sejenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka segala biaya selama masa darurat akan digantikan oleh Daerah sesuai dengan 13ocial yang berlaku.
- (5) Sarana pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir harus segera merujuk ke sarana pelayanan kesehatan lain yang mampu memberikan pelayanan.
- (6) Ketika pasien telah dirujuk ke rumah sakit dan diterima, maka penanganan pasien menjadi tanggung jawab rumah sakit.
BAB VIII - SUMBER DAYA KESEHATAN IBU MELAHIRKAN
Pasal 30
Jenis sarana pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani Kesehatan ibu melahirkan yang berkualitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
BAB VIII - SUMBER DAYA KESEHATAN IBU MELAHIRKAN
Pasal 31
- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan dan penganggaran Kesehatan ibu melahirkan setiap tahun sesuai dengan tahap pencapaian kinerja program Kesehatan ibu melahirkan.
- (2) Biaya Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, bayi dan anak balita bagi keluarga tidak mampu dapat dibiayai melalui 14ocial jaminan asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian kesatu
Pembinaan
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 32
- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan pelayanan Kesehatan ibu melahirkan.
- (2) Pembinaan pelayanan Kesehatan ibu melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
- b. fasilitasi teknis pelayanan;
- c. konsultasi teknis pelayanan; dan
- d. koordinasi pelayanan.
Bagian kedua
Pengawasan
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 33
- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan ibu melahirkan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perizinan;
- b. standar kinerja Tenaga Kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir;
- c. standar sarana pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir; dan
- d. standar operasional prosedur pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir .
- (3) Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui Dinas.
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 34
Setiap tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan ibu melahirkan diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas.
PENGADUAN
BAB X - PENGADUAN
Pasal 35
- (1) Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dapat melaporkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dinas membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 36
- (1) Bagi sarana pelayanan kesehatan dan Tenaga Kesehatan ibu melahirkan yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 37
- (1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi 15ocial dan denda kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan ini sesuai dengan kondisi 15ocial dan budaya masyarakat setempat.
- (2) Bentuk sanksi dalam bentuk nilai denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 38
Dalam hal terjadi malpraktek oleh Tenaga Kesehatan ibu melahirkan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi setiap anggota keluarga yang menelantarkan ibu dan bayi baru lahir cacat sampai dengan meninggal akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 39
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayanan kesehatan ibu melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayanan kesehatan ibu melahirkan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelayanan kesehatan ibu melahirkan;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelayanan kesehatan ibu melahirkan;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayanan kesehatan ibu melahirkan;
- e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelayanan kesehatan ibu melahirkan;
- f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Menghentikan penyidikan;
- h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40
- (1) Peraturan Daerah ini diberlakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan pelaksanaan.
- (2) Peraturan Daerah ini sudah dapat diterapkan secara penuh paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Lasusua pada tanggal, 31 Desember 2016 BUPATI KOLAKA UTARA, cap/ttd RUSDA MAHMUD

Penetapan: Diundangkan di Lasusua pada tanggal, 31 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KOLAKA UTARA,

Verifikasi: Cap/ttd ## H. ISKANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG KEWAJIBAN IBU MELAHIRKAN DISARANA KESEHATAN : (7/2016)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
## NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
## KEWAJIBAN MELAHIRKAN DISARANA KESEHATAN
## PENJELASAN UMUM
Kesehatan merupakan hal yang paling fundamental dalam kehidupan manusia sekaligus merupakan hak asasi mutlak. Pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik mental maupun sosial ekonomi. Dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran, terutama mengenai upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan orientasi tersebut akan memengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan kesadaran akan hidup sehat. Hal ini memengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana, dan prasarana baik jumlah maupun mutu. Karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi penyelenggara dan penerima jasa pelayanan kesehatan. Dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi dasar bagi pembangunan kesehatan diperlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis. Perangkat hukum tersebut hendaknya dapat menjangkau perkembangan yang makin kompleks yang akan terjadi dalam kurun waktu mendatang.
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai basil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan ( promotif ) pencegahan penyakit ( preventif ), penyembuhan penyakit ( kuratif ), dan pemulihan kesehatan ( rehabilitatif ) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu diarahkan, dibina dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah. Peran pemerintah lebih di titik beratkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
(Cukup jelas)
PENJELASAN
Pasal 2
(Cukup jelas)
PENJELASAN
Pasal 3
(Cukup jelas) | Pasal 4 (Cukup jelas) | |-----------------------------------------------------------| | Pasal 5 (Cukup jelas) | | Pasal 6 (Cukup jelas) | | Pasal 7 (Cukup jelas) | | Pasal 8 (Cukup jelas) | | Pasal 9 (Cukup jelas) | | Pasal 10 (Cukup jelas) | | Pasal 11 (Cukup jelas) | | Pasal 12 (Cukup jelas) | | Pasal 13 (Cukup jelas) | | Pasal 14 (Cukup Jelas) | | Pasal 15 (Cukup Jelas) | | Pasal 16 (Cukup Jelas) | | Pasal 17 (Cukup Jelas) | | Pasal 18 (Cukup Jelas) | | Pasal 19 (Cukup jelas) | | Pasal 20 (Cukup jelas) | | Pasal 21 (Cukup jelas) | | Pasal 22 (Cukup jelas) | | Pasal 23 (Cukup Jelas) | | Ayat (2) (Cukup Jelas) | | Pasal 24 (Cukup Jelas) | | Pasal 25 (Cukup Jelas) | | Pasal 26 (Cukup Jelas) | | Pasal 27 (Cukup Jelas) | | Pasal 28 (Cukup Jelas) | | Pasal 29 (Cukup Jelas) | | Pasal 30 (Cukup jelas) | | Pasal 31 (Cukup jelas) | | Pasal 32 (Cukup jelas) | | Pasal 33 (Cukup jelas) | | Pasal 34 (Cukup jelas) | | Pasal 35 (Cukup jelas) | | Pasal 36 (Cukup jelas) | | Pasal 37 (Cukup jelas) | | Pasal 38 (Cukup jelas) | | Pasal 39 (Cukup jelas) | | Pasal 40 (Cukup jelas) | | Pasal 41 (Cukup jelas) | | TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATENKOLAKA UTARA TAHUN 2016 | | NOMOR: 8 |