Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR : 30 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini merupakan hak setiap anak untuk membantu meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar;
- b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuaan dasar anak agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar sesuai dengan karakter bangsa maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
SALINAN
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Nomor 41, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integrarif;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
5. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia nol sampai dengan enam Tahun.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
3
7. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak dan bentuk lain yang sederajat.
8. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanakkanak.
9. PAUD Nonformal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis.
10. PAUD Informal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
11. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak usia 0 - 2 (nol sampai dua) tahun yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
12. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anakusia 2 - 4 (dua sampai empat) Tahun, dengan toleransi sampai dengan enam Tahun, jika di desa tersebut belum tersedia layanan TK yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4-6 (empat sampai dengan enam) Tahun secara lebih terstruktur.
14. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK yang terintergrasikan dengan berbagai layanan pendidikan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.
15. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik terdiri atas guru, guru pendamping dan guru pendamping muda
16. Tenaga kependidikan PAUD adalah petugas pelaksana administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan proses pendidikan pada lembaga PAUD yang terdiri atas Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah, Pengelola/ Penyelenggara, Administrasi, Petugas Kebersihan dan Satuan Pengamanan.
17. Peserta Didik PAUD adalah anggota masyarakat berusia 0-6 Tahun yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis layanan PAUD.
18. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali murid, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
19. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
20. PAUD Holistik Integratif adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
21. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan nilai-nilai agama dan moral, motorik kasar dan morik halus, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 4
Penyelenggaraan PAUD berorientasikan pada :
- a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
- b. peningkatan mutu pendidikan;
- c. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik;
- d. pembangunan yang berkeadilan dengan memberikan perhatian khusus kepada daerah terpencil dan wilayah pedesaan; dan
- e. layanan pendidikan anak usia dini merupakan bagian integral dari layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integrati;
Bagian Kedua
Bentuk Penyelenggaraan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 5
- (1) PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan Penyelenggaraan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal;
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK;
- (3) PenyelenggaraanPAUD melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA dan SPS;
- (4) Penyelenggaraan PAUD formal dan PAUD nonformal dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah;
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri;
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 6
- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan oleh :
- a. pemerintah Provinsi;
- b. pemerintah Kabupaten;
- c. pemerintah Desa;
- d. orang perseorangan;
- e. kelompok orang; atau
- f. badan Hukum
- (2) PAUD formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (3) PAUD formal dalam bentuk TK swasta diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Hukum penyelenggara pendidikan;
- (4) PAUD nonformal dalam bentuk TPA dan KB diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Hukum penyelenggara pendidikan.
- (5) PAUD dalam bentuk SPS diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK dan lembaga kemasyarakatan lain yang terintegrasi;
- (6) Penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) perlu dilaksanakan di setiap Desa yang disesuaikan dengan jumlah peserta didik;
- (7) Dalam hal satu Desa membutuhkan lebih dari satu PAUD, letak lokasi antar PAUD diatur dengan ketentuan Kepala Dinas;
Jadwal, Waktu dan Lama Penyelenggaraan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 7
- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD dalam bentuk TK jalur pendidikan formal sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling singkat 150 - 180 menit per hari;
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan KB mengikuti kalender pendidikan paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dengan waktu setiap pertemuan 180 menit;
- (3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orang tua;
- (4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan SPS paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya; (5) Waktu penyelenggaraan dapat dila kukan pada pagi, siang atau sore hari;
- (6) Lama pendidikan PAUD formal ditempuh selama 1 (satu) Tahun sampai dengan 2 (dua) Tahun dan untuk PAUD nonformal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun;
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 8
PAUD formal dan PAUD nonformal diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
BAB IV - PESERTA DIDIK Pasal 9
Pasal 9
- (1) Peserta didik PAUD dikelompokkan dalam 3 (tiga) bentuk layanan, usia 0 - 2 Tahun di TPA, usia 2 - 4 Tahun di KB dan usia 4 - 6 Tahun di TK.
- (2) Di daerah yang tidak terdapat TK maka TPA dan KB dapat memberikan layanan kepada peserta didik sampai usia 6 (enam) Tahun;
BAB IV - PESERTA DIDIK Pasal 9
Pasal 10
- (1) Jumlah Peserta didik PAUD formal dalam 1 (satu) lembaga TK minimal 20 (dua puluh) anak;
- (2) Jumlah Peserta didik PAUD nonformal dalam 1 (satu) lembaga (TPA atau KB atau SPS) minimal 10 (sepuluh) anak;
- (3) Penerimaan peserta didik PAUD formal dilakukan setiap awal Tahun Ajaran dan PAUD nonformal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi;
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu Pendidik
BAB V - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 11
- (1) Pendidik PAUD jalur formal ( TK ) terdiri dari Guru Inti, Guru Pendamping, dan atau dan Guru Pendamping Muda yang diangkat oleh Pemerintah, yayasan dan atau Kepala Desa/ Lurah
- (2) Pendidik pada PAUD jalur nonformal ( KB, SPS/TPA ) terdiri dari Guru Inti, Guru Pendamping, dan Guru Pendamping Muda diangkat oleh yayasan dan atau Kepala Desa/ Lurah
- (3) Pendidik PAUD jalur pendidikan formal dan non formal yang belum memenuhi kualifikasi akademik disebut guru pendamping dan guru pendamping muda
- (4) Kebutuhan Pendidik dipenuhi dengan
BAB V - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 12
- (1) Kualifikasi Akademik Guru PAUD :
- a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi atau;
- b. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
- (2) Kompetensi Guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi Pedagogik,Kepribadian,sosial dan professional;
- (3) Kualifikasi Akademik Guru Pendamping :
- a. memiliki ijazah D-II PGTK dari Program studi terakreditasi; atau b. memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui Pemerintah;
- (4) Kompentensi Guru Pendamping mencakup kompentensi pedagogic , kepribadian, sosial dan professional;
- (5) Kualifikasi Akademik Guru Pendamping Muda :
- a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat; dan b. memiliki sertifikat pelatihan / pendidikan / kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui Pemerintah;
- (6) Kompentensi Guru Pendamping Muda mencakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berprilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak;
Hak dan Kewajiban Pendidik
BAB V - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 13
- (1) Pendidik PAUD yang telah memenuhi kualifikasi akademik, Guru pendampingdan Guru Pendamping Muda sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) berhak mendapat insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah
- (2) Pendidik mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. membimbing anak;
- b. menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan semuapotensi anak dan membentukan sikap serta perilaku anak;
- c. mengelola kegiatan bermain untuk anak sesuai dengan tahapan perkembangan anak;
- d. mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan anak; dan
- e. Melaksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan yang dicapai anak
- (3) Pendidik PAUD yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik belum memiliki ijazah S-1 PAUD atau jenjang pendidikan yang relevan untuk dapat melanjutkan pendidikan S-1 PAUD atau jenjang pendidikan yang relevan di lembaga perguruan tinggi yang terakreditasi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif Guru PAUD akan diataur dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (5) Penetapan besaran Insentif Guru PAUD
BAB V - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 15
- (1) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat;
- (2) Tenaga kependidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan warga usia balita (menurut kelompok usia) di desa tempat lembaga PAUD;
- b. mengajukan perizinan;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana;
- d. melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait; dan
- e. melakukan fungsi manajemen dengan mitra PAUD;
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN
Bagian Kesatu Kurikulum
BAB VI
Pasal 16
- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum tingkat satuan pelajaran dan K13;
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD sesuai dengan standar yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan;
- (3) Kurikulum PAUD bermuatan lokal sesuai dengan budaya daerah dengan ## BAB VII PERSYARATAN PENYELENGGARAAN
BAB VI
Pasal 18
- (1) Penyelenggaraan PAUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki struktur pengelola;
- b. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan penyelenggaraanPAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
- c. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak;
- d. memiliki peserta didik;
- e. memiliki tenaga pendidik;
- f. memiliki tenaga kependidikan;
- g. memiliki sarana dan prasarana;
- h. memiliki alat permainan edukatif didalam dan diluar ruangan;
- i. memiliki program pembelajaran/kurikulum;
- j. memiliki Visi dan Misi;
- k. memiliki kemampuan pembiayaan;
- l. memiliki akta notaris bagi PAUD yang diselenggarakan oleh Badan Hukum dan Pemerintah Desa;
- m. memasang papan nama; dan
- n. memiliki cap/stempel lembaga;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas;
BAB VII - STANDAR PELAYANAN Pasal 19
Pasal 19
- (1) Standar pelayanan pendidikan anak usia dini terdiri atas:
- a. standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
- b. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. standar isi, proses, dan penilaian; dan
- d. standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan;
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
PEMBIAYAAN
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 20
Pembiayaan penyelenggaraan PAUD dapat bersumber dari:
- a. bantuan Pemerintah Pusat;
- b. pemerintah Provinsi;
- c. pemerintah Kabupaten;
- d. pemerintah Desa dan atau APBDes
- e. orang tua/wali murid;
- f. masyarakat; dan
- g. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabilitas kepada Pemerintah, masyarakat dan penyandang dana;
PENAMAAN DAN PENOMORAN
BAB X
Pasal 21
- (1) Nama PAUD ditetapkan oleh Penyelenggara PAUD;
- (2) Penetapan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD;
- (2) Dinas dapat meminta perubahan atau pergantian nama PAUD apabila nama PAUD yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain di Kabupaten
- (3) Nomor induk lembaga PAUD ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diusulkan oleh lembaga PAUD melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari
PERIZINAN
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 22
- (1) Penyelenggaraan PAUD Negeri wajib memperoleh izin dari Bupati;
- (2) Penyelenggaraan TK Swasta wajib memperoleh izin operasional izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (3) Penyelenggaraan KB dan SPS/TPA dalam jalur pendidikan nonformal wajib memperolehizin operasional dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (4) Izin operasional sebagimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diperoleh setiap lembaga PAUD formal dan nonformal terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan selanjutnya Dinas mengeluarkan Rekomendasi untuk diterbitkannya izin operasional ke SKPD yang membidangi perizinan
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 23
- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan setelah penyelenggara memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- (2) Pemberian izin operasional diberikan oleh SKPD yang membidangi Perizinan setelah proses pembelajaran berjalanminimal 1 (satu) Tahun;
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 24
- (1) Penyelenggara PAUD dapat melaksanakan kegiatan operasional setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- (2) Izin operasional berlaku selama 5 (lima) tahun;
- (3) Pengajuan atau perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir;
BAB XII - PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD Pasal 25
Pasal 25
- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Badan Penyelenggara PAUD, maka Penyelenggara PAUD wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan:
- a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
- b. salinan akta/surat Badan Penyelenggara PAUD yang baru;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan PAUD, maka Penyelenggara PAUD wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas
Terhadap ...
- (4) Terhadap perubahan kepemilikan Badan penyelenggara, nama dan/atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), izin penyelenggaraan diajukan sebagaimana pengurusan izin baru;
BAB XIII - EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN
Pasal 26
- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak;
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap triwulan, semester dan akhir tahun pendidikan kepada orang tua peserta didik dan Dinas;
BAB XIII - EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN
Pasal 27
- (1) Penyelenggara PAUD, Formal dan Nonformal wajib membuat rencana program kerja setiap awal Tahun Ajaran;
- (2) Penyelenggara PAUD, Formal dan Nonformal melaporkan secara berkala setiap bulan kepada Dinas melalui UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan masing-masing;
BAB XIV - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 28
Pasal 28
- (1) Orang tua/wali peserta didik ikut berperan aktif dalam proses pendanaan dan penyelenggaran PAUD, Formal dan Nonformal yang diatur sesuai dengan kesepakatan bersama;
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, Formal dan Nonformal melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga;
- (3) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, Penyelenggara PAUD dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari Bunda PAUD, pengelola PAUD, pendidik, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli PAUD;
BAB XV - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 29
Pasal 29
- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD formal dan non formal dilakukan oleh Pengawas PAUD, Penilik Luar Sekolah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan dan Kebudayaa Kecamatan;
- (2) Semua Laporan lembaga PAUD harus melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan masing - masing;
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan kepada Dinas
BAB XV - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 29
Pasal 30
- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD formal dilakukan oleh Dinas serta dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD nonformal dilakukan oleh Dinas serta dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang:
- a. peningkatan profesionalisasi tenaga Pendidik;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pengelolaan proses pembelajaran;
- d. perencanaan dan evaluasi; dan
- e. pengelolaan administrasi dan keuangan;
BAB XVI - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 31
Pasal 31
- (1) Sanksi administratif diberikan kepada Penyelenggara PAUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 22.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- c. pemberhentian bantuan biaya operasional PAUD; dan
- d. pencabutan Izin Operasional PAUD;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Penyelenggara PAUD tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
- (4) Sanksi Administrasi berupa pencabutan Izin Operasional diberikan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dijatuhkan sanksi administrasi berupa pemberhentian bantuan biaya operasional diberikan
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh Pejabat yang berwenang
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32
Pasal 32
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Izin Penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib melaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32
Pasal 33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Ditetapkan di : Muara Bulian Pada tanggal : 15 Maret 2017

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI SYAHIRSAH SY

Penetapan: Diundangkan di : Muara Bulian

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI BAKHTIAR BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR : 30