PERATURAN BUPATI MA Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan, dipandang perlu mengatur tata cara pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Sintang; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 7; TAHON 2013 TENT ANG
PEDOMAN PEN'GELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SlllTANG,\_
- a. bahwa dalam rangka belaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan, dipandang perlu mengatur tata cara pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat lI Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan ·, Lembaran Negara Republik
4. Mengingat Indonesia Nomor 1820);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 No � or 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana t !ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2e000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang ...
4. � ndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang enyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, � :usi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik R un. 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara epubhk Indonesia Nomor 3851);
5. � ndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang N emberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran T egara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 3 � b)ahan Le � baran Negara Republik Indonesia Nomor U sebagaimana telah diubah dengan Undangndan � Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undan � -Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengad1lan Pajak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nornor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12.
f
I
I
I
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraruran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '4049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomo � 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 41);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan tnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N � mor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri 01&lt;:h Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah , K,abupaten Sin tang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor l , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak -Burni Dan Bangunan PerDesaan Dan Perkotaan (Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
MEMUTUSKAN:
- Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINTANG.
!
:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sin tang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sintang.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Sintang.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Sintang.
9. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Sintang.
10. Desa adalah Desa di Kabupaten Sintang.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sintang.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II RUANG LINGKUP DAN TATA KELOLA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pedoman pengelolaan PBB-P2 ini mencakup rangkaian proses pengelolaan Pajak yang harus dilakukan dalam rangka penatausahaan, penerimaan dan pelaporan.
- a. tata cara pendaftaran, pendataan, penilaian dan pelaporan Objek Pajak;
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPPT dan SKPD;
- c. tata cara pernbayaran, penyetoran, penagihan, angsuran dan penundaan pembayaran PBB-P2;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan PBS P2, Dinas melakukan fungsi :
- a. pelayanan;
- b. pengolahan data dan informasi; dan
- c. pembukuan dan pelaporan.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaiman � dimaksud pada ayat ( 1) huruf a � aitu melakukan mteraksi baik langsung maupun tidak langsung dengan Wajib Pajak dalam pengelolaan PBB P2.
- (3) � ngsi pengolahan data dan informasi sebagaimana db1m\_aksdud p � da a:Yat (1) h\_u1uf b \_yaitu untuk mengelola asis ata an informasi terkait dengan Sub· k d Objek Pajak. � e an
- (4) Fungsi pembukuan dan pelaporan b se agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu untuk melaksanakan penatausahaan pembuku · I · · ' an dan penyiapan aporan reahsas1 penerimaan d 1 tunggakan PBS P2. an aporan
Bagian Kesatu Pendaftaran Objek Pajak
BAB Ill - LAIA1f TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENI DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK
Pasal 4
- ( 1) Pendaftaran Objek Pajak adalah kegiatan Subjek Pajak untuk mendaftarkan Objek Pajaknya dengan cara mengisi SPOP sesuai prosedur pelayanan.
- (3) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dinas dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Subjek Pajak.
- ( . · dimaksud dalam 2) Kegiatan pendaftaran sebaga1mana 1 . . Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan oleh SubJek Pajak · · d mengembahkan dengan cara mengambil, mengisi, an SPOP ke Dinas.
- (4) Penyampaian SPOP sebagaimana dimaksud pada a\_yat\_(2) dilakukan selambat-Jambatnya 30 (tiga puluh) han sejak tanggal diterima.
- (5) Format bentuk, dan cara pengisian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
B11gian Kedua Pendataan Objek Pajak
Pasa!S
- (1) Pendataan Objek Pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas untuk memperoleh data Objek Pajak dan Subjek Pajak sesuai prosedur Pembentukan Basis Data.
- (2) Untuk mengetahui data Objek Pajak dan Subjek Pajak termasuk apabila terjadi mutasi utuh dan mutasi pecah, dilakukan pendataan.
- (3) Pendataan Objek dan subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan dengan :
- a. p � mantauan pengembalian � POP dilakukan pada wilayah yang belurn a � au tidak mempunyai peta, dengan cara penyampamn dan pengembalian SPOP secara perorangan rnaupun kolektif;
- b. pendataan melalui identifikasi Objek Pajak dilakuk pada wilayah yang sudah mempunyai pe � ; Desa/ � elkukrahan, . � eta garis/foto yang dapat menunju � n posisi relatif bidang Objek p · k namun tidak mernilki data Ad . . aja .' iak . mm1strat1f perpaj an?y\_a dru:1 ObJek Pajak yang belurn terd dalam Administrant pernbukuan PBB-P 2 · ata
- c. pendataan rnelalui verifikasi Obiek p . ak dil d Ob . k · , aja 1 akukan pa a � e Pajak yang sudah t d Administratif pernbukuan PBB; atau er ata dalam
- d. pendataan melalui pengukuran. bidang Objek : ��� dapat dilaksanakan pada w1layah yang . merniliki peta Desa/ Kelurahan serta tidak ada basis data perpajakannya.
Pasa16
- (1)
BAB Ill - LAIA1f TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENI DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK
Pasal 7
- (1) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan rincian sebagai berikut :
- a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
- b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten;
- c. digit ke-5 sampai dengan digit ke- 7 merupakan kode Kecamatan;
- d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 rnerupakan kode Kelurahan / Desa;
- e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
- f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut Objek pajak; dan
- g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.
- (2) Kode wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB Ill - LAIA1f TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENI DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK
Pasal 8
Persyaratan penerbitan NOP adalah sebagai berikut:
- a. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang sah;
- b. melampirkan alat bukti kepemilikan atau k k ilik surat eterangan eperruu an/ pemanfaatan Objek Paiak dari Desa atau Kelurahan; dan J 1
- c. mengisi formulir SPOP disertai tanda tangan Waiib p · atau kuasanya. · J ajak
Bagian Ketiga Penilaian Objek Pajak
BAB Ill - LAIA1f TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENI DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK
Pasal 9
- (1) Penilaian Objek Pajak merupakan ke iatan menetapkan NJOP. gi dalam rangka
Kegiatan
...
- ( 2) K · . · ak d pada ayat (1) egiatan penilaian sebagaimana dim su dapat dilaksanakan melalui:
- b. penilaian individu yaitu penilaian y � g d1 � erapkan pada Objek Pajak non standar, ObJek P � Jak yang nilainya paling sedikit Rp 500.000.000,00 (h\_ma ra � us juta rupiah), Objek Pajak khusus, atau &lt;?bJek P � Jak umum yang telah dinilai namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program di mana\_ proses penilaiannya adalah dengan memperh1tungkan seluruh karakteristik dari Objek Pajak tersebut.
- ti . . . . 1 · yang sistema s a. pemlaian rnassal yaitu pem wan . d untuk sejumlah Objek fajak yang d1lakukan pa a saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar di � ana NJOP Bumi dihitung
BAB Ill - LAIA1f TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENI DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK
Pasal 11
Pemeliharaan basis data dilakukan dengan cara :
- a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data
BAB Ill - LAIA1f TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENI DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK
Pasal 12
Pelaporan pendaftaran dan pendataan Objek dilaksanakan oleh Dinas untuk pemeliharaan pemutakhiran basis data Objek Pajak. Pajak dan
BAB IV - TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD
Pasal 14
- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Dinas atau dapat melalui Kecamatan, Kelurahan atau pemerintah Desa.
- (3) Apabila ditemukan kesalahan atas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan pembetulan.
- (2) Sebelum disampaikan kepada Wajib Pajak SPPT diteliti kembali terhadap nama dan alamat Wajib Pajak, Subjek/objek pajak, NJOP dan jumlah ketetapan PBB-P2 terutang.
- (4) Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPPT yang telah dicetak oleh Dinas di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Dinas.
- (6) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan PBB-P2.
- (5) Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT terse but.
- (7) PBB-P2 yang terutang
BAB IV - TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD
Pasal 15
SPPI', SKPD, dan/ atau STPD bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
BABV TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN PELAPORAl\l DAN PENAGIHAN '
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran
BAB IV - TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD
Pasal 16
- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 be d SPPI', SKPD atau STPD ke rekening k d r asarkan tempat lain. as aerah atau
- ( 2 ) Pembayaran melalui tempat lain sebagaimana dir\_naksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupatl.
- (4) Jika pembayaran PBB-P2dilakukan ditempat la.1 � sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud � ada\_ ayat (3), hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 wajib d1setor. ke Kas Daerah paling lama 24 [dua puluh empat) Jam setelah penerimaan pembayaran.
- (3) Bupati dapat menunjuk petugas pemungu � PB\_B P2 yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lmgkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atau dari perangkat Des � .
- (5) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi petugas pemungut yang berada di Kecamatan/Desa yang tidak terdapat cabang bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran. .
- (7) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran � e19:1ui rekening kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk diberikan bukti pembayaran berupa SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Waktu penyetoran hasil pembayaran sebaga.1m8:11a dimaksud pada ayat (5) paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pembayaran dari Wajib Pajak.
Bagian Kedua Tata Cara Pelaporan
BAB IV - TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD
Pasal 17
- (1) Pelaporan penerimaan pembayaran wajib dilakukan oleh petugas pernungut, Kepala Desa/ Lurah, Carnat, Dinas, bank yang ditunjuk, dan tempat pembayaran lain yang ditunjuk.
- (2) Petugas pemungut menerima pembayaran PBB-P2 terutang dari Wajib Pajak dan menyetor ke bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk menggunakan Rekapitulasi Daftar Penerimaan dan membuat laporan kepada kepala Desa/lurah paling sedikit 7 (tujuh) hari sekali.
- (3) Kepala Desa/Lurah membuat dan menyampaikan laporan bulanan penerimaan PBB- P2 kepada Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (4) Camat membuat dan menyrunpaikan laporan bulanan penerimaan PBB-P2 kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD
Pasal 18
- (1) Bank ata � tempat lain yang ditunjuk membuat dan menyampaikan laporan kepada Dinas setiap bulan
- a. ota e it enta Lebih sehubungan d · dahb ku h · engan pemm u an asil penerimaan PBB-P2d . tempat pembayaran yang ditunjuk an
- (2) LapoNran sebkragru d ·.m 1 a 8 na\_dimaksud pada ayat (1) be � pa:
- b. Nota debet/Berita kurang sehubu 1 . ah h ·1 ngan dengan pe 1m � an\_ as, penerimaan PBB-P2;
- d. Rekenmg koran mingguan dan . ' dan sampai dengan akhir bulan. rekenmg koran
- c. Rekap � tulas1 laporan mingguan penerimaan·
BAB IV - TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD
Pasal 19
- (l) Petugas pemungut yang ditunjuk membuat dan menyampaikan laporan kepada Dinas setiap bulan, berupa:
- a. Laporan Rekapitulasi Penerimaan Pajak;
- c. Fotokopi DHKP;
- b. SSPD atau dokumen Jain yang dipersamakan dengan bukti penyetoran ke kas daerah;
- ( 2 ) B\_entuk Format dan cara pengisian SSPD dan DHKP d1tetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB IV - TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD
Pasal 20
- ( 1) Dinas melakukan verifikasi berupa penelitian dan mencocokkan jumlah hasil penerimaan PBB-P2 dengan rekening koran mingguan dari bank yang ditunjuk dengan jumlah uang pada nota kredit/Berita tambah.
- (2)
BAB IV - TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD
Pasal 21
- (1) Penagihan dilakukan
BAB IV - TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD
Pasal 23
Utang PBB-P2 yang tercantum dalam:
.
- a. SPPT harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak;
- b. SKPD harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak; dan
- c. STPD harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh Wajib Pajak.
BAB IV - TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD
Pasal 24
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Angsuran Pembayaran PBB-P2 secara tertulis untuk mengangsur pembayaran PBB-P2 yang masih harus dibayar kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SPPT diterima Wajib Pajak disertai alasan dan jumlah pembayaran yang dimohon untuk diangsur.
- (3) Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Dinas sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya terse but.
- (4) Bentuk format dan isian surat pennohonan angsuran pembayaran PB � -P2 � ercantu'il\_ dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 25

- (1) Atas dasar Surat. Pennohonan Angsuran pembayaran PBB-P2, Kepala Dmas menugaskan peJ'abat/uni't k · bid · k erJa yang mem 1 angi untu melakukan penelitian 8 b · ah rti b di . . e aga1 b an pe m angan isetuju] atau tidakn permohonan angsuran. ya

...

- di aksUd bagaimana im . (2) Berdasarkan hasil pertimbangan 5 � b t yang ditunJuk pada ayat (1), Bupati atau peja armohonan berupa menerbitkan surat keputusa � atas pe enolakan dalam menerima seluruhnya, sebagiwi a � uk � a sejak berkas jangka waktu 30 (tiga puluh) hari e permohonan diterima dengan lengkap.
- !ah diterbitkan surat (3) Terhadap .utang PBB-P2. yang � d ayat (1) dan ayat keputusan sebagaimana dunaksu pa a ohonan untuk (2), tidak dapat lagi · diajukan perm mengangsur pembayaran.
- . · tunggakan utang (4) Wajib Pajak yang rnasih mem � unyaid t mengajukan PBB-P2 tahun sebelumnya, tidak apa angsuran pembayaran.
- (5) P2 tidak melebihi jangka Masa angsuran utang PBBwaktu 12 (dua belas) bulan.
- (6) Bentuk format surat keputusan atas permohonan angsuran pembayaran PBB-P2 tercantum . dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisankan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Tata Cara Penundaan Pembayaran

## Pasal 26

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan penundaan pembayaran utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu STPD yang terbit akibat pengangsuran atau penuridaan pembayaran utang PBBP2.

## Pasal 27

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas, kesulitan keuangan, atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi � ewajiban PBB-P2 pada waktunya.

## Pasal 28

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 dengan persyaratan.

- STP b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indo · k D, Bupati melalui Kepala Dinas, disertai de:e: epada bukti yang mendukung permohonan. g alasan ·
- a. satu surat permohonan untuk satu SPPr J SKPD I :
- c. mencantumkan:
- dimohonkan masa angsuran, dan 1. jumlah utang PBB-P2 yang pengangsuran pembayarannya, besarnya angsuran ; atau

2. jumlah ...

- . . h k 2. jurnlah utang PBB-P2 yang dirno on an penundaan daan: pcmbayarannya dan jangka waktu penun '
- ' · k · belum e. diajukan paling Iambat 15 (lima belas) han\_ erja -� e iak jatuh tempo pembayarannya kecuali apab1la WaJib PaJ atau kuasanya dapat menu � jukkan bal\_lwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuh1 karena keadaan di luar kekuasaannya;
- hal d. ditandatangani oleh Wajib Pajak,\_ dan dal8:ffi iri ditandatangani oleh bukan Wajib PaJak harus diiampi surat kuasa·
- f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya;
- g. melampirkan fotokopi SPPT, SKPD, atau STPD, yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.

## Fe.sal 29

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan ya � g ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada WaJ1b Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu STPD yang terbit akibat pengangsuran atau penundaan pembayaran utang.
- (3) Pengangsuran atas pembayaran utang PBB-P2 dapat diberikan dengan ketentuan :
- a. jangka waktu pengangsuran paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya keputusan dengan pengangsuran paling banyak satu kali dalam satu bulan; dan
- b. masa pengangsuran dimulai setelah jatuh tempo SPPT, SKPD, atau STPD.
- (4) Penundaan atas pembayaran utang diberikan dalam jangka waktu paling bulan sejak diterbitkannya keputusan. PBB-P2 dapat lama 6 (enam)
- (5) Besamya pembayaran angsuran atas utang PBB-P2 ditentukan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (6) Besamya pelunasan atas penundaan pembayaran utang PBB-P2 ditentukan sebesar utang Pajak yang ditunda pem bayarannya.

## Pasal30

- (I) Terhadap Permohonan yang tidak mememjjj] p . . ersyaratan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 28 B · · b ct· · k , upat] atau peja at yang itunju menolak permohonan dimaksud.

- (2) Setelah meneliti dan mempertimbangkan perm d . ohako �� bagaimana irn yang memenuhi persyaratan se . ditunjuk dalam Pasal 28, Bupati atau P � Jabat Y,:"Jtu paling memberikan keputusan dalam Jang.ka iak tanggal lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sej diterimanya surat permohonan.
- (4) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) han kerJ � sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlam � dauk i d . · k ti a dan nama Bupati atau pejabat yan � 1tunJ � . memberikan keputusan, permohonan dianggap ditenme.
3. d t (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat � 2) apa · a sebaman atau berupa menerima seluruhnya, menenm .,. ' menolak permohonan Wajib Pajak. . .

## Pasal 31

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengu � angan, pembetulan, banding, atau peninjauan kerrrbali atas ketetapan atau keputusan terkait utang PBB-P2 yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran atau pe.nunda8:11 pembayaran tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

## Pasal 32

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang PBB-P2 belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/ atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan utang PBB-P2 dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besamya kelebihan pembayaran PBB-P2 dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang PBB-P2 yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang PBB yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah utang PBB-P2. setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/ atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Dalarn hal pennohonan Wajib Pajak untuk mengangJ � atau menunda pernbayaran utang PBB-� . su iak diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib PaJ dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/ atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayar � n dan/ a tau pemberian imbalan bunga terse but terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang PBB-P2 yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besamya kelebihan pembayaran PBB-P � dan/atau pemberian imbalan bunga tidak m\_enc � kup1 untuk melunasi sisa utang PBB-P2 yang telah d1terb1tkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa utang PBB-P2 tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan sebagai berikut =.
- b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.
- a. besarnya angsuran dan denda Administratif setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda Administratif yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya; dan
- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran PBB-P2 dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi utang PBB-P2 yang ditunda, Wajib Pajak tetap diwajibkan melunasi utang PBB-P2 tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

## Pasal 34

- (1) Dalam ha! diterbitkan keputusan yang menyebabkan utang PBB-P2 menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SPPT, SKPD atau STPD yang telah diterbitkan keputusan pengru:igsuran pembayaran utang PBB-P2 berupa menenma seluruhnya atau menerima sebagian, masa d � n besarnya ru:igsuran dari saldo utang PBB-P2 ditetapkan kernbali dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. besarnya angsuran dan &lt;Jenda Administratif setiap angsuran disesuaikan; dan
- b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa m I h di asa angsuran yang te a isetujui,
- (2) Dalam hal diterbitkan keputusan yang menyeb bk utang PBB-P2 menjadi lebih besar atau Iebih kec � a � SPPT, SKPD atau STPD yang telah diterbitkan ke utu penundaan pembayaran utang PBB-P2 berupa p � an h . menenma seluru nya atau menenma sebagian Wajib p · k iib 1 · · aja tetap waji me unasi utang PBB-P2 tersebut · jangka waktu penundaan. sesuai dengan

(

'

�

i

'"'

,,

'

/,

I

'\

t

1

!

•'

## Pasal 35

- (1) Bentuk format dan isian Surat Permohonan Penundaan Pembayaran PBB-P2 tercantum dalam Lampiran Ill �� g merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 101 ·
- (2) Bentuk format surat keputusan atas permohonan penundaan pembayaran PBB-P2 tercantum. dalam Larnpiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkari dari Peraturan ini.

## BAB VII KETEN1'UAN PENUTUP

## Pasal 36

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 3 1 t&gt;.r&amp;,w.b,r 2013

�

TANG,(

'tJ,IILTON CROSBY


Diundangkan di Sintang pada tanggal

31 Dtc .. � i,b,, 2013

:KJi � WiHS DAERAH KABUPATEN SINTANG, {


\/zuLKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR