PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 12 Tahun 2015 tentang HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI TINGKAT PANGKALAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN (berlaku 19 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI TINGKAT PANGKALAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
:
:
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan terjamin ketersediaan pasokan Liquefied Petroleum Gas perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 Tahun 2014, tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan, perlu melakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Di Tingkat Pangkalan Di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standard Mutu (Spesifikasi) serta pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam negeri;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Liquefid Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu;
15. Peraturan Bersama Antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di daerah;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Di Tingkat Pangkalan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM DI TINGKAT PANGKALAN DI WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, atau campuran keduanya.
5. LPG Tabung 3 Kilogram adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram.
6. Harga Eceran Tertinggi, yang selanjutnya disingkat HET, adalah harga jual LPG Tabung 3 Kilogram pada Sub Penyalur/Pangkalan dan titik serah konsumen di Kabupaten Pesisir Selatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram.
7. Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG Tabung 3 Kilogram di Daerah/Wilayah yang ditetapkan.
8. Penyalur/Agen adalah koperasi, usaha kecil dan/atau usaha perorangan yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kilogram yang terdaftar pada Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan dan memiliki izin dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Pangkalan/Sub Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau usaha perorangan yang ditunjuk sebagai Sub Penyalur/Pangkalan oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram ## BAB II
HARGA ECERAN TERTINGGI LPG 3 KILOGRAM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
HET LPG Tabung 3 Kilogram di tingkat Pangkalan di Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan pertabung sebesar Rp.17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) untuk radius 60 Km dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Padang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
HET LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari komponen :
- a. Harga Di Titik Serah Agen
Rp. 12.750,-
- b. Biaya Distribusi
Rp. 2.250,-
- c. Margin Pangkalan
Rp. 2.000,-
Jumlah Rp. 17.000,-
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram yang berada di luar radius 60 Km, HET ditambah dengan upah angkut sebesar Rp. 4,06/kg/km, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

HET LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 hanya berlaku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil dan mikro

## BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

## Bagian Kesatu

## Agen

## Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram, Agen wajib :
- a. menjamin kesinambungan penyaluran LPG Tabung 3 Kilogram pada jaringan distribusi;
- b. menjamin ketepatan isi (volume) dan mutu/spesifikasi LPG Tabung 3 Kilogram yang didistribusikan ke Pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pangkalan dalam penyaluran LPG Tabung 3 Kilogram ke konsumen;
- d. memberikan sanksi kepada pangkalan yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan dalam penyaluran LPG Tabung 3 Kilogram;
- e. membuat laporan pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram setiap bulannya kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan;
- f. memiliki Surat Izin Niaga dan Gudang Penyimpanan LPG dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- g. menyediakan peralatan standar pendukung seperti Cap/Stempel Pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram, Racun Api, Timbangan dan Pendeteksi Kebocoran Tabung LPG 3 Kilogram;
- (2) Agen LPG Tabung 3 Kilogram dilarang :
- a. mendistribusikan, menjual langsung dan/atau menitip LPG Tabung 3 Kilogram di Kios, Kedai, Warung, selain di Pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram resmi yang telah mendapatkan Surat Izin Usaha LPG dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. menyimpan LPG Tabung 3 Kilogram di lokasi lain selain di gudang penyimpanan resmi yang dimilikinya dan/atau dikuasainya yang
12. tercatat dan/atau terdaftar di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- c. melakukan dan/atau turut serta dalam aktifitas memindahkan isi dari tabung LPG 3 Kilogram ke tabung lainnya, mengurangi isi/takaran/volume, merusak segel dan/atau kemasan LPG Tabung 3 Kilogram.

## Bagian Kedua

## Pangkalan

## Pasal 7

- (1) Pangkalan dalam melakukan usaha penyaluran LPG Tabung 3 Kilogram wajib :
- a. memiliki Surat Izin Niaga LPG dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. memasang papan nama pangkalan sesuai standar di lokasi pangkalannya sehingga mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum;
- c. mencantumkan Harga Eceran Tertinggi pada tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat umum;
- d. menyediakan peralatan standar pendukung seperti Cap/Stempel Pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram, Racun Api, Timbangan dan Pendeteksi Kebocoran Tabung LPG 3 Kilogram;
- e. mendistribusikan LPG Tabung 3 Kilogram hanya di lokasi pangkalannya dan tidak mendistribusikan keluar wilayah kerja pangkalannya;
- f. secara rutin mengecek kondisi fisik Tabung LPG 3 Kilogram, apabila terdapat kondisi fisik tabung LPG 3 Kilogram yang cacat fisik,kurang isi/volume, seal cap rusak, tidak ada rubber seal , dan lain sebagainya maka dapat dikembalikan ke Agen LPG Tabung 3 Kilogram;
- g. menerima dan menyimpan bukti serah terima Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram dari Agen LPG Tabung 3 Kilogram yang dibubuhi tanda tangan dan cap/stempel Pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram; dan
- h. Mencatat penyaluran kepada pengecer dan konsumen.
- (2) Pangkalan dalam menyelenggarakan usaha penyaluran LPG Tabung 3 Kilogram dilarang :
- a. Mendistibusikan LPG Tabung 3 Kilogram kepada pengguna LPG 3 Kilogram yang bukan berada dalam wilayah kerjanya;
- b. Melakukan dan/atau turut serta dalam aktifitas memindahkan isi dari tabung LPG 3 Kilogram ke tabung lainnya, mengurangi isi/takaran/volume, merusak segel dan/atau kemasan LPG tabung 3 Kilogram;
- c. Melakukan penimbunan atau menyimpan LPG Tabung 3 Kilogram dengan tujuan menjual melebihi harga yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- d. Menambah biaya dan keuntungan dengan dalih apapun melebihi HET LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## PENGAWASAN

## Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap pendistribusian/penjualan LPG Tabung 3 Kilogram oleh pangkalan dan realisasi harga sesuai dengan HET LPG Tabung 3 Kilogram yang telah ditetapkan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur terkait lainnya;
- (3) Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan pengawasan terhadap Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram kemasyarakat yang dilaksanakan oleh agen, pangkalan, konsumen;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

## BAB V

## SANKSI

## Pasal 9

- (1) Agen LPG Tabung 3 Kg yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat (2) diberikan sanksi berupa Teguran Tertulis, Surat Peringatan 1 (satu), Surat Peringatan 2 (dua) dan Pencabutan Izin Prinsip dan Rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan perizinan terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (2) Pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram yang melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2) diberikan sanksi berupa Teguran Tertulis, Surat Peringatan 1 (satu), Surat Peringatan 2 (dua) dan Pencabutan Persetujuan Pendirian Pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram dari Pemerintah Daerah dan perizinan lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan pengenaan berjenjang, disampaikan kepada yang bersangkutan selambat - lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengenaan sanksi.
- (4) Pengenaan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling kurang 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap jenjangnya.

## BAB VI PENUTUP

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan Pada tanggal 19 Maret 2015

BUPATI PESISIR SELATAN

DTO

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 19 Maret 2015

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DTO

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR: 12