PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 16 Tahun 1992 tentang PEMBENTUKAN 10 (SEPULUH) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI, BLORA, TEMANGGUNG, PURBALINGGA, GROBOGAN, BREBES, WONOGIRI, DAN CILACAP DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH (berlaku 4 April 1992)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pati, Blora, Temanggung, Purbalingga, Grobogan, Brebes, Wonogiri, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap, dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah tersebut, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 10 (SEPULUH) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI, BLORA, TEMANGGUNG, PURBALINGGA, GROBOGAN, BREBES, WONOGIRI, DAN CILACAP DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.
Pasal 1
- (1) Membentuk Kecamatan Trangkil di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang meliputi wilayah:
- a. Desa Trangkil;
- b. Desa Kajar;
- c. Desa Karanglegi;
- d. Desa Pasucen;
- e. Desa Ketanen;
- f. Desa Tegalharjo;
- g. Desa Mojoagung;
- h. Desa Karangwage;
- i. Desa Rejoagung;
- j. Desa Kradan;
- k. Desa Kadilangu;
- l. Desa Tlutup;
- m. Desa Kertomulyo;
- n. Desa Guyangan;
- o. Desa Sambilawang;
- p. Desa Asempapan.
- (2) Wilayah Kecamatan Trangkil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wedarijaksa.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Trangkil maka wilayah Kecamatan Wedarijaksa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Trangkil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 2
- (1) Membentuk Kecamatan Japah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora yang meliputi wilayah:
- a. Desa Japah;
- b. Desa Pengkolrejo;
- c. Desa Bogorejo;
- d. Desa Ngiyono;
- e. Desa Sumberejo;
- f. Desa Wotbakah;
- g. Desa Harjowinangun;
- h. Desa Ngrambitan;
- i. Desa Padaan;
- j. Desa Tengger;
- k. Desa Beganjing;
- l. Desa Bogem;
- m. Desa Tlogowungu;
- n. Desa Dologan;
- o. Desa Ngapus;
- p. Desa Krocok;
- q. Desa Kalinanas;
- r. Desa Gaplokan.
- (2) Wilayah Kecamatan Japah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngawen.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Japah, maka wilayah Kecamatan Ngawen dikurangi dengan wilayah Kecamatan Japah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 3
- (1) Membentuk Kecamatan Bogorejo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora yang meliputi wilayah:
- a. Desa Jurangjero;
- b. Desa Sarirejo;
- c. Desa Karanganyar;
- d. Desa Nglengkir;
- e. Desa Gandu;
- f. Desa Sendangrejo;
- g. Desa Gayam;
- h. Desa Gembol;
- i. Desa Tempurejo;
- j. Desa Bogorejo;
- k. Desa Prantaan;
- l. Desa Jeruk;
- m. Desa Gombang;
- n. Desa Karang.
- (2) Wilayah Kecamatan Bogorejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jepon.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bogorejo maka wilayah Kecamatan Jepon dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bogorejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 4
- (1) Membentuk Kecamatan Kranggan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang meliputi wilayah:
- a. Desa Kranggan;
- b. Desa Badran;
- c. Desa Bengkal;
- d. Desa Pare;
- e. Desa Nguwet;
- f. Desa Ngropoh;
- g. Desa Pendowo;
- h. Desa Sanggrahan;
- i. Desa Klepu;
- j. Desa Kemloko;
- k. Desa Gentan;
1. Desa Kramat;
- m. Desa Purwosari;
- (2) Wilayah Kecamatan Kranggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Temanggung.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kranggan maka wilayah Kecamatan Temanggung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kranggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 5
- (1) Membentuk Kecamatan Bojongsari di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang meliputi wilayah:
- a. Desa Bumisari;
- b. Desa Pekalongan;
- c. Desa Metenggeng;
- d. Desa Pagedangan;
- e. Desa Beji;
- f. Desa Kajangan;
- g. Desa Karangbanjar;
- h. Desa Brobot;
- i. Desa Galuh;
- j. Desa Gembong;
- k. Desa Bojongsari;
1. Desa Patemon;
- m. Desa Banjaran.
- (2) Wilayah Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kutasari.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bojongsari maka wilayah Kecamatan Kutasari dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 6
- (1) Membentuk Kecamatan Tanggungharjo di wilayah Kabupaten Dae-rah Tingkat II Grobogan yang meliputi wilayah:
- a. Desa Padang;
- b. Desa Brabo;
- c. Desa Tanggungharjo;
- d. Desa Ringinpitu;
- e. Desa Sugihmanik;
- f. Desa Kaliwenang;
- g. Desa Mrisi;
- h. Desa Ngambakrejo;
- i. Desa Kapung.
- (2) Wilayah Kecamatan Tanggungharjo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kedungjati.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tanggungharjo maka wilayah Kecamatan Kedungjati dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tanggungharjo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 7
- (1) Membentuk Kecamatan Songgom di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes yang meliputi wilayah:
- a. Desa Songgom;
- b. Desa Jatirokeh;
- c. Desa Cenang;
- d. Desa Wanatawang;
- e. Desa Wanacala;
- f. Desa Karangsembung;
- g. Desa Dukuhmaja.
- (2) Wilayah Kecamatan Songgom sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jatibarang.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Songgom maka wilayah Kecamatan Jatibarang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Songgom sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 8
- (1) Membentuk Kecamatan Karang Tengah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri yang meliputi wilayah:
- a. Desa Temboro;
- b. Desa Karang Tengah;
- c. Desa Ngambarsari;
- d. Desa Purwoharjo;
- e. Desa Jeblogan.
- (2) Wilayah Kecamatan Karang Tengah sebagaimana dimaksud dalam
- ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Batuwarno.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Karang Tengah maka wilayah Kecamatan Batuwarno dikurangi dengan wilayah Kecamatan Karang Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 9
- (1) Membentuk Kecamatan Cipari di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap yang meliputi wilayah:
- a. Desa Cipari;
- b. Desa Mulyadadi;
- c. Desa Ciguru;
- d. Desa Mekarsari;
- e. Desa Pegadingan;
- f. Desa Serang;
- g. Desa Karangreja;
- h. Desa Kutasari;
- i. Desa Caruy;
- j. Desa Segaralangu.
- (2) Wilayah Kecamatan Cipari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sidareja.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cipari maka wilayah Kecamatan Sidareja dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cipari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 10
- (1) Membentuk Kecamatan Sampang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap yang meliputi wilayah:
- a. Desa Brani;
- b. Desa Karangtengah;
- c. Desa Paketingan;
- d. Desa Sampang;
- e. Desa Sidasari;
- f. Desa Nusajati;
- g. Desa Karangjati;
- h. Desa Ketanggung;
- i. Desa Paberasan.
- (2) Wilayah Kecamatan Sampang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Maos.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sampang maka wilayah Kecamatan Maos dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sampang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 11
- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Trangkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Trangkil.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Japah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Japah.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bogorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Bogorejo.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kranggan sebagaimana dimaksud
- 11 - dalam Pasal 4 ayat (1) berada di Desa Kranggan.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Desa Bojongsari.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanggungharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada di Desa Tanggungharjo.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Songgom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada di Desa Jatirokeh.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Karang Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berada di Desa Karang Tengah.
- (9) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cipari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berada di Desa Cipari.
- (10) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berada di Desa Sampang.
Pasal 12
Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13
Pemecahan, penyatuan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas Kelurahan/Desa dalam kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 14
- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 10 (sepuluh) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Pasal 15
Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 16
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 1992

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 1992

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO