PERATURAN BUPATI MA Nomor 50 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATENTABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak.sud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 58,
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TABALONG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong:
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong:
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong:
- 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong
- 8 Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong. pada
- 7 Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong. pada
- 9 Subbagian adalah Subbagian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong: pada
- 10 Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong:
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong: pada
- 1l Bidang adalah Bidang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong: pada
- 13 Seksi adalah Seksi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong:
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi: pada
4. b pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
5. perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan;
7. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. d pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan; dan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas:
2. 1 Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- a. Sekretariat, terdiri atas:
4. 2 Subbagian Umum dan Kepegawaian.
5. 1 Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
6. b Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, terdiri atas:
7. 2 Seksi Peningkatan Produktivitas.
8. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri atas:
1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
10. d Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas:
2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja.
1. Seksi Persyaratan Kerja; dan
2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- e Unit Pelaksana Teknis;
- f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat

## Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: pada
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja
- a. koordinasi kegiatan Dinas Tenaga Kerja ;
5. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat; arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Tenaga Kerja;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Tenaga Kerja;
7. d penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pada Dinas Tenaga Kerja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

## Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas

## Pasal 5

- (1) Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi: pada
- (2) Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas.
4. a penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas
5. C pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas.
6. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas

## Bagian Ketiga

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

## Pasal 6

- (1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi: pada
- (2) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Kerja Budidaya
4. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
5. c pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

## Bagian Keempat

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 7

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi: pada
- (2) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
5. c pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
6. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

## BAB V

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. pada

## BAB VI

## JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 9

Pada Dinas Tenaga Kerja dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas\_

## Pasal 11

Kepala Dinas Tenaga Kerja harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi

## Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktunya. pada

## Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Tenaga Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## JABATAN DAN ESELON

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.

- (3) Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja merupakan jabatan struktural eselon IlIb atau jabatan administrator. pada
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Tenaga Kerja merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- b Pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.
- Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelatihan Tenaga Kerja BLK yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya dengan mendasarkan Peraturan Bupati ini. pada

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:

Ditetapkan di Tanjung tanggal BUPATPTABALONG, pada

2016

Diundangkan di Tanjung pada tanggal 05 Desember

2016