Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2014
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan unsur staf pemerintah daerah yang tidak efektif terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka kondisi kelembagaan dari sekretariat daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi yang telah ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf aperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Pasal 18 ayat (6) Undang -undang Dasar Negara Republik
4. Mengingat : 1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Menetapkan :
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dan BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2007 Nomor 10), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan
Pasal 6
SEKERTARIAT DAERAH
Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi
- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya susunan dan struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
- a. Sub Bagian Pengawasan dan Tugas Pembantuan;
- b. Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Sub Bagian Kependudukan, Agraria dan Kerjasama;
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan;
- a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. Sub Bagian Kemasyarakatan;
- c. Subag Keagamaan.
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- a. Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan;
- b. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
- c. Sub Bagian Santel dan Pengolahan Data Elektronik.
- c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Aset Daerah;
1. Bagian Administrasi Pembangunan
- a. Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Statistik;
- b. Sub Bagian Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Sub bagian Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan.
2. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam a. Sub Bagian Perekonomian;
- b. Sub Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam;
- c. Sub Bagian Badan Usaha Daerah dan Penanaman Modal.
3. Bagian Administrasi Pengelolaan Aset Daerah
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Inventarisasi Aset Daerah;
- b. Sub Bagian Investasi Aset Daerah;
- c. Sub Bagian Pelaporan Aset Daerah.
- d. Asisten Administrasi Umum
1. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumentasi Hukum;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
- c. Sub Bagian Tindak Lanjut.
2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- a. Sub Bagian Kelembagan dan Kinerja;
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan;
- c. Sub Bagian SDM Aparatur.
3. Bagian Keuangan;
- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
- c. Sub Bagian Pendapatan Daerah.
4. Bagian Umum;
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga;
- c. Sub Bagian Perlengkapan dan Peralatan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Diundangkan di Pangkajene

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal pada tanggal

BUPATI


pada tanggal, SEKRETARIS DAERAH di Pangkajene pada

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

## KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN

PANGKAJENE

DAN

KEPULAUAN

TAHUN

2014

NOMOR 1

Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan DAERAH KABUPATEN DAN 1

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nomor : 1 Tahun 2014

Tentang : Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

## STRUKTUR ORGANISASISEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN