PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI SULAWESI SELATAN  SINJAI Nomor 10 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
SALINAN
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
KEWENANGAN DESA
Pasal 2
- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup:
- a. urusan pemerintahan yang sudah ada
Pasal 3
Urusan Pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Pasal 4
- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa antara lain:
- a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
- c. bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. bidang penanaman modal;
- g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. bidang kesehatan;
- i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- j. bidang sosial;
- k. bidang penataan ruang;
- l. bidang permukiman/perumahan;
- m. bidang pekerjaan umum;
- n. bidang perhubungan;
- o. bidang lingkungan hidup;
- p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- q. bidang otonomi Desa;
- r. bidang perimbangan keuangan;
- s. bidang tugas pembantuan;
- t. bidang pariwisata;
- u. bidang pertanahan;
- v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- w. bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
- x. bidang perencanaan;
- y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
- z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. aa. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
6. bb. bidang pemuda dan olahraga;
- cc. bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
- dd. bidang statistik; dan
9. ee. bidang arsip dan perpustakaan.
- (2) Rincian urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyerahan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (4) Untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
TATA CARA PENYERAHAN URUSAN
BAB III - TATA CARA PENYERAHAN URUSAN
Pasal 5
Penyerahan urusan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dilaksanakan dengan cara:
- a. Penyerahan langsung dari Pemerintah daerah Kabupaten kepada Desa yang telah dipandang mampu melaksanakannya secara efektif, efisien dan akuntabel; atau
- b. Permintaan Pemerintah Desa.
BAB III - TATA CARA PENYERAHAN URUSAN
Pasal 6
- (1) Dalam hal penyerahan urusan Pemerintah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisien, dan efektifitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepda Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah Kepada Desa.
- (3) Tim Pengkajian dan Evaluasi sebagaimanna dimaksud pada ayat (2) dibawah koordinasi Wakil Bupati dengan Ketua Pelaksana Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari satuan kerja Perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.
BAB III - TATA CARA PENYERAHAN URUSAN
Pasal 7
Hasil pengkajian dan evaluasi tim terhadap jenis urusan Pemerintah Daerah yang dapat diserahkan kepada Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - TATA CARA PENYERAHAN URUSAN
Pasal 8
- (1) Dalam hal penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesiapan Pemerintah Desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan pimpinan BPD.
- (3)
BAB III - TATA CARA PENYERAHAN URUSAN
Pasal 9
Penyerahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
BAB IV - TATA CARA PENAMBAHAN URUSAN
Pasal 10
- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah urusan pemerintahan daerah kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa.
- (2) Permintaan penambahan urusan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
BAB IV - TATA CARA PENAMBAHAN URUSAN
Pasal 11
Pelaksanaan penambahan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
BAB IV - TATA CARA PENAMBAHAN URUSAN
Pasal 12
Pelaksanaan penambahan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
BAB IV - TATA CARA PENAMBAHAN URUSAN
Pasal 13
- (1) Permintaan penambahan urusan pemerintahan daerah kepada Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 akan dilakukan kajian oleh Tim Pengkajian dan Evaluasi, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- (2) ## BAB V
TATA CARA PENARIKAN URUSAN
- (1) Pemerintah Daerah menarik urusan pemerintahan daerah yang telah diserahkan kepada Desa atas penilaian Tim Pengkajian dan Evaluasi.
- (2) Hasil penilaian Tim Pengkajian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
BAB IV - TATA CARA PENAMBAHAN URUSAN
Pasal 14
- (1) ## BAB VI PELAKSANAAN URUSAN
BAB IV - TATA CARA PENAMBAHAN URUSAN
Pasal 15
Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
BAB IV - TATA CARA PENAMBAHAN URUSAN
Pasal 16
- (1) Dalam hal Desa dianggap belum siap atau tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan pada Desa, daerah dapat menarik kembali urusan pemerintahan tersebut.
- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penarikan kembali dan/atau penghentian sumber daya pendukungnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penarikan kembali urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.
PEMBIAYAAN
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 17
Pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 18
- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib menetapkan urusan pemerintahan daerah yang dapat diserahkan kepada Desa yang bersangkutan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Penetapan: Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 10 Nopember 2014

Penandatangan: BUPATI SINJAI, ttd H. SABIRIN YAHYA

Penetapan: Diundangkan di Sinjai pada tanggal 17 Nopember 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, ttd ## H. TAIYEB A. MAPPASERE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN 7 TAHUN 2014
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN
## URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA
## I. UMUM
Pelaksanaan penyerahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa adalah pemberian secara penuh kepada Pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri sesuai hak asal-usul Desa masing-masing. Tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan proses pemberdayaan dan pelayanan secara maksimal kepada anggota masyarakat dalam rangka kesejahteraan serta kemakmuran masyarakatnya sesuai dengan semangat otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 71