PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 4 Tahun 2014 tentang URAIAN TOGAS DAN FUNGSI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
BUPATI SITIJBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR ~ TAHUN 2014 TENTANG
URAIAN TOGAS DAN FUNGSI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dacrah Kabupaten Situbondo, perlu mcngatur Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo yang pclaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844};
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234};
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Pernbahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
12. Peraturan Pemerinlah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang . Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemcrintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
17. Peraturan Pemerin tah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang·Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 ten tang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana tclah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 56 Tahun 2010;
22. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Situbondo; Situbondo Nomor 10 Tahun Prociuk Hukum Daerah
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2014 tcntang Perubahan Atas Pcraturan Daerah kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tcntang Susunan Organisasi dan Tata Kcrja Lembaga Tcknis Dacrah Kabupaten Situbondo {Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 15).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN
KANTOR PERPUSTAKAAN SITUBONDO
KETENTUAN UMUM
BABI Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekrctaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerinlah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang› Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945.
7. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Unit Pelaksana Teknis Kantor, selanjutnya disingkat UPTK adalah unsur pelaksana operasional Kantor.
BABII
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2
- {l) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
Pasal 3
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang perpustakaan dan arsip daerah.
Pasal4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a . perumusan kebijakan dibidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. penyajian dan pelayanan dibidang perpustakaan clan kearsipan;
- c. penyelenggaraan kerjasama dibidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. pembinaan perpustakaan dan kearsipan didaerah;
- e. pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan;
- f. pengelolaan kearsipan;
- g. pengkoordinasian, pengendalian, pcngawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perpu stakaan dan kearsipan;
- h. penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia bidang perpustakaan dan kearsipan;
1. pela poran hasil pelaksanaan tugas; dan
- J· pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 3
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang perpustakaan dan arsip daerah.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a . perumusan kebijakan dibidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. penyajian dan pelayanan dibidang perpustakaan clan kearsipan;
- c. penyelenggaraan kerjasama dibidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. pembinaan perpustakaan dan kearsipan didaerah;
- e. pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan;
- f. pengelolaan kearsipan;
- g. pengkoordinasian, pengendalian, pcngawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perpu stakaan dan kearsipan;
- h. penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia bidang perpustakaan dan kearsipan;
1. pela poran hasil pelaksanaan tugas; dan
- J· pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
ORGANISASI
BAB Ill - ORGANISASI
Pasal 5
Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Bahan Pustaka;
- d. Seksi Pengembangan dan Pcngolahan Bahan Pustaka;
- e. Seksi Kearsipan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB Ill - ORGANISASI
Pasal 6
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA KANTOR
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA KANTOR
Pasal 7
Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang perpustakaan dan arsip daerah.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA KANTOR
Pasal 8
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam
- lingkungan Kantor.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA KANTOR
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam dan administrasi di lingkungan Kantor;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Kantor;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan bina program;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
SEKSI PEMBINAAN DAN PELAYANAN DAHAN PUSTAKA
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA KANTOR
Pasal 10
Seksi Pembinaan dan Pelayanan Bahan Pustaka mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dibidang pembinaan, pelayanan bah an pustaka dan ref erensi.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA KANTOR
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pembinaan dan Pelayanan Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja scksi pembinaan dan pelayanan bahan pustaka;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis ke semua jenis perpustakaan;
- c. pelaksanaan kerjasama dan jaringa n perpustakaan;
- d. pelaksanaan publikasi dan promosi perpustakaan;
- e. pelaksanaan lomba dibidang perpustakaan;
6. f . pendataan jenis lembaga pcrpustak.aan;
- g. pelayanan minat baca dan sirkulasi bahan pustaka;
- h. penyusunan bahan pustaka;
- i. pengembangan minal baca;
10. j . pelaksanaan pemberian jasa informasi perpustakaan;
- k. penyiapan bahan layanan sirkulasi, referensi dan ekstensi;
- I. pengembangan pelaksanaan tenaga teknis profesional pendidikan dan latihan;
- m. pengembangan pelayanan minat baca mclalui sanggar belajar, bimbingan belajar, wisata baca dan kafe baca;
- n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaa n;
- o. pelaporan basil pelaksanaan lugas; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA KANTOR
Pasal 12
Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai tugas membantu Kepa1a Kantor dalam melaksanakan tugas Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dibidang pengembangan dan pengolahan bahan pustaka.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA KANTOR
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pengembangan clan Pengolahan Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan pclaksanaan program kerja bidang pengembangan dan pcngolahan perpustakaan;
- b. pengembangan koleksi bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. penyiangan bahan pustaka;
- e. perawatan dan pelestarian bahan pustaka;
- f. pengembangan sistem jaringan otomasi perpustakaan;
- g. pelaksanaan kegiatan kctatausahaan;
- h. pelaporan hasil pclaksanaan tugas; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA KANTOR
Pasal 14
Seksi Kearsipan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor untuk melaksanakan tugas Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dibidang pengelolaan dan pengembangan kearsipan.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA KANTOR
Pasal 15
Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dibidang kearsipan;
- b. pembinaan teknis dan peningkatan SOM Pengelola Arsip;
- c. pengelolaan arsip statis Perangkat Oaerah, BUMD, Perusahaan Swasta dan Perorangan berskala Kabupaten;
- d. pelaksanaan akuisisi, pelestarian dan pemberdayaan ars1p statis;
- e. pembenahan, pemindahan, pemusnahan, penyimpanan, pemeliharaan, penyelamatan dan pelestarian arsip;
- f. pelaksanaan hubungan kerjasama dan Jarmgan teknis pengelolaan arsip;
- g. perumusan kebijakan/peraturan/pedoman kearsipan;
- h. pelaksanaan pcningkatan kapasitas SOM pembina kearsipan;
1. pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- J. pelaksanaan kegiatan publikasi/pameran kearsipan;
- k. pengkajian, penyempurnaan pengembangan perbaikan sistem administrasi dan otomasi kearsipan;
- I. penerimaan, pendataan, penilaian dan penyusutan arsip;
- m. pengidentifikasian, pengembangan dan penetapan jadwal retensi arsip;
- n. penetapan teknis pcnataan arsip dinamis dalam rangka tertib administrasi;
- o. pengembangan sarana dan prasarana kearsipan;
- p. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemasyarakatan dan penyuluhan kearsipan;
- q. pelaksanaan pengawasan/ supervisi tata kearsipan;
- r. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- t. pelak:sanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA KANTOR
Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peratu.ran Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA KANTOR
Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo P ada tanggal 1 8 AW-: ': .-~ ! l., \J .;\_\_..\_\_ 1-!

Penandatangan: BUPATI SITUBONDO,

Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal · 1 8 AUG 2211

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, ~ BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR ;~