PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER Nomor 7 Tahun 2015 tentang DESA (berlaku 7 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Jember agar memiliki kepastian hukum, terarah dan mencapai tujuannya, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Tahun 1946 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah Keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER dan BUPATI JEMBER
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II PENATAAN DESA
Bagian Kesatu Pembentukan Desa
Pembentukan Desa diprakarsai oleh:
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- a. pemerintah; atau
- b. pemerintah daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Prakarsa pembentukan desa oleh pemerintah dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (2) Pemerintah melakukan Evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa secara periodik.
- (1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dalam memprakarsai pembentukan Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
Pembentukan Desa oleh pemerintah daerah dapat berupa:
- (2) penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
- (2) Sosialisasi rencana pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemekaran.
- (1) Pemerintah daerah sebelum melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terlebih dahulu menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
- (1) Dalam hal pemerintahan desa menerima sosialisasi Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Permusyawaratan Desa induk segera melakukan pembahasan dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- b. camat; dan
- a. unsur bagian pemeritahan Desa, bagian pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan bagian hukum Pemerintah Daerah.
- c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (4) Hasil verifikasi tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layaktidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (3) Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
- (2) Bupati mengangkat kepala desa persiapan setelah mendapat kode register Desa persiapan.
- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada gubernur untuk mendapat kode register Desa persiapan.
- (3) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
- (4) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Desa induknya.
- a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
- c. pembentukan struktur organisasi;
- b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
- d. pengangkatan perangkat Desa;
- f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
- g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 11
- b. Bupati melalui camat atau sebutan lain.
- (1) Penjabat kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) kepada: a. Kepala Desa induk; dan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.
- (7) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada gubernur untuk dievaluasi.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 12
- (2) Dalam hal gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh gubernur.
- (1) Dalam hal gubernur memberikan persetujuan atas rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.
- (3) Dalam hal gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengesahkan rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh gubernur, rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 13
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peta batas wilayah Desa.
- (1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode Desa dari Menteri.

## Pasal 14

- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.

## Paragraf 2 Penggabungan Desa Pasal 15

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

## Pasal 16

- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- a. Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;
- c. hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
- d. keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa ditandatangani oleh para kepala Desa yang bersangkutan; dan
- (3) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- e. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.

## Bagian Kedua Penghapusan Desa Pasal 17

- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.

Bagian Ketiga Perubahan Status Desa Paragraf 1 Umum

## Pasal 18

- a. Desa menjadi kelurahan; dan

Perubahan status Desa meliputi:

- b. kelurahan menjadi Desa.

## Paragraf 2 Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, harus memenuhi syarat:

## Pasal 19

- a. luas wilayah tidak berubah;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan

## Pasal 20

- (2) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (1) Prakarsa Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa antara Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
- (3) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (4) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (7) Pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama.

## Pasal 21

- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3 Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

## Pasal 22

- (2) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.

## BAB III KEWENANGAN DESA Pasal 23

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

Kewenangan Desa meliputi:

- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah; dan

## Pasal 24

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas:
- b. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas kewenangan:
- c. pengembangan peran masyarakat Desa.
- a. pengelolaan tambatan perahu;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- i. pengelolaan embung Desa;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

## Pasal 25

- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pemerintah daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan melibatkan Desa.
- (3) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

## Pasal 26

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pasal 27

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

## Bagian Kedua Kepala Desa Paragraf 1 Wewenang Kepala Desa

## Pasal 28

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## Pasal 29

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Desa berwenang:

- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- e. menetapkan APB Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2 Hak Kepala Desa Pasal 30

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Desa berhak:

- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

## Paragraf 3 Kewajiban Kepala Desa Pasal 31

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Desa berkewajiban:
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
13. m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- (2) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 ayat (1) Kepala Desa wajib:
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;

- c. memberikan/menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- (3) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- d. menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa setiap tahun anggaran.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

## Paragraf 4 Larangan Kepala Desa Pasal 32

- a. merugikan kepentingan umum;

## Kepala Desa dilarang :

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 33

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

## Paragraf 5 Laporan Kepala Desa Pasal 34

- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

## Pasal 35

- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
- d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

## Pasal 36

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

## Bagian Ketiga Perangkat Desa Paragraf 1 Umum Pasal 37

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas:
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- a. sekretariat Desa;
- c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## Paragraf 2 Sekretariat Desa Pasal 38

- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 3

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

## Pelaksana Kewilayahan Pasal 39

- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 4 Pelaksana Teknis Pasal 40

- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 5 Pengangkatan Perangkat Desa Pasal 41

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

## Pasal 42

- a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan

## Pasal 43

- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (1) Pegawai negeri sipil Daerah yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

## Paragraf 6 Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 44

- (1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- c. diberhentikan.
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- b. berhalangan tetap;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

## Pasal 45

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 46

## Paragraf 7 Larangan Perangkat Desa Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Perangkat Desa dilarang:

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- a. merugikan kepentingan umum;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

## Pasal 48

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

## Bagian Keempat Penghasilan Pemerintah Desa

## Paragraf 1 Penghasilan Tetap Pasal 49

- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (3) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- (4) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan

- (5) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- a. kepala Desa;
- (6) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
- b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
- (7) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

## Paragraf 2

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah, serta memperoleh jaminan kesehatan.

## Tunjangan, Penerimaan Lain yang Sah, dan Jaminan Kesehatan Pasal 50

- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima Hubungan Kerja Pasal 51

- (2) Pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan desa sebagai bentuk kerjasama dalam memberdayakan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- (1) Pemerintah Desa dengan BPD sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
- (3) Pemerintah desa sebagai pelayan publik dengan warga masyarakat.
- (4) Pemerintah desa dengan pemerintah desa lain dan instansi pemerintah secara teknis administratif maupun taktis operasional melaksanakan koordinasi.

## Bagian Keenam Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

## Bagian Kesatu Umum Pasal 53

- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.

## Bagian Kedua Pemilihan Kepala Desa Serentak

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.

## Pasal 54

- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.

## Bagian Ketiga Penetapan Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Pasal 55

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

## Bagian Keempat Tahapan Pemilihan Kepala Desa Pasal 56

- a. persiapan;
- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- b. pencalonan;
- d. penetapan.
- c. pemungutan suara; dan
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- a. pemberitahuan BPD kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
- b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah Wakil Bupati atau camat.
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

## Bagian Kelima Panitia Pemilihan Kepala Desa

- (1) Panitia Pemilihan Kepala desa dibentuk oleh BPD.

## Pasal 57

- (2) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 9 (sembilan) yang terdiri dari:
- b. unsur LKD 3 (tiga) orang;
- a. unsur Perangkat Desa 3 (tiga) orang;
- c. unsur Tokoh Masyarakat selain anggota BPD 3 (tiga) orang.
- a. Ketua merangkap anggota;
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
- b. Sekretaris merangkap anggota;
- d. anggota.
- c. Bendahara merangkap anggota; dan
- (5) Penentuan kedudukan dalam Panitia pemilihan Kepala Desa ditentukan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

## Pasal 58

- a. menyusun jadwal kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), mempunyai tugas :
- b. merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
- d. mengadakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan;
- c. menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
- e. mengumumkan akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa;
- g. melaksanakan pendaftaran dan seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- f. melakukan pendaftaran pemilih, menandatangani dan mengumumkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- h. menyiapkan tempat dan peralatan pemungutan suara;
- j. melaksanakan penghitungan suara secara cermat, transparan dan tertib;
- i. melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur;

- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- m. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- l. membuat berita acara Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi berita acara penetapan nomor urut Calon Kepala Desa, berita acara jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berita acara pemungutan dan hasil perhitungan suara; dan
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai wewenang :
- b. mengajukan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- a. melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- c. mengundi dan menetapkan nomor urut Calon Kepala Desa; dan
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban:
- d. mengesahkan hasil penghitungan suara.
- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil;
- c. melaksanakan tahapan Pemilihan tepat waktu.
- b. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat; dan

## Bagian Keenam Persyaratan Calon Kepala Desa Pasal 59

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- a. warga negara Republik Indonesia;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pen