UNDANG-UNDANG RI Nomor 8 Tahun 1960 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN BELANJA DAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1959 (berlaku 23 Maret 1960)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tambahan tahun 1959 belum ditetapkan sebagai Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. bahwa dengan penghentian pelaksanaan tugas para anggauta Dewan Perwakilan Rakyat sebagai ditetapkan dengan Penetapan Presiden No. 3/1960, penetapan Anggaran Tambahan tersebut dengan Undang-undang tidak akan dapat terlaksana dalam waktu yang dekat;
- c. bahwa keadaan sub b yang tidak tentu itu tidak boleh berlangsung terus-menerus;
- d. bahwa karena keadaan yang memaksa Anggaran Tambahan tahun 1959 tersebut perlu dengan segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat
: Pasal 23 ayat (1) dan pasal 22 Undang-undang Dasar 1945;
Mendengar
: Menteri Pertama dan Menteri Keuangan;
Memutuskan : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN BELANJA DAN SUMBERSUMBER PENDAPATAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1959.
Pasal 1
Anggaran belanja Republik Indonesia mengenai :
Bagian I :
Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi,
Bagian II :
Kementerian Luar Negeri,
Bagian
III
:
Kementerian Dalam Negeri,
Bagian III A
:
Kementerian Agraria,
Bagian IV :
Kementerian Keuangan,
Bagian
IV A
:
Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungannya mengenai Perusahaan- perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah) yang mempunyai pengurus sendiri,
Bagian V A
:
Kementerian Pertanian,
Bagian V B :
Kementerian Perdagangan,
Bagian
V C
:
Kementerian Perindustrian,
Bagian VI A
:
Kementerian Pertahanan, Pusat,
Bagian VI B
:
Kementerian Pertahanan, Angkatan Darat,
Bagian VI C
:
Kementerian Pertahanan, Angkatan Laut,
Bagian VI D
:
Kementerian Pertahanan, Angkatan Udara
Bagian VII
:
Kementerian Kehakiman,
Bagian
VIII A: ________________
| Bagian | VIII A: | Kementerian Perhubungan, | Kementerian Perhubungan, | Kementerian Perhubungan, | Kementerian Perhubungan, | Kementerian Perhubungan, |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Bagian | VIII B: Kementerian Pelayaran, | VIII B: Kementerian Pelayaran, | VIII B: Kementerian Pelayaran, | VIII B: Kementerian Pelayaran, | VIII B: Kementerian Pelayaran, | VIII B: Kementerian Pelayaran, |
| Bagian | IX : Kementerian Penerangan | IX : Kementerian Penerangan | IX : Kementerian Penerangan | IX : Kementerian Penerangan | IX : Kementerian Penerangan | IX : Kementerian Penerangan |
| Bagian | X : | X : | Kementerian | Pendidikan, Pengajaran | Pendidikan, Pengajaran | dan |
| | Kebudayaan, | Kebudayaan, | Kebudayaan, | Kebudayaan, | Kebudayaan, | |
| Bagian | XI : | XI : | Kementerian Kesehatan, | Kementerian Kesehatan, | Kementerian Kesehatan, | |
| Bagian | XII A : | XII A : | Kementerian Sosial, | Kementerian Sosial, | Kementerian Sosial, | |
| Bagian | XII B : | XII B : | Urusan Transmigrasi, | Urusan Transmigrasi, | Urusan Transmigrasi, | |
| Bagian | XIII : | XIII : | Kementerian Perburuhan, | Kementerian Perburuhan, | Kementerian Perburuhan, | |
| Bagian | XIV : | XIV : | Kementerian Agama, | Kementerian Agama, | Kementerian Agama, | |
| Bagian | XV : | XV : | Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, | Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, | Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, | |
| Bagian | XVI : | XVI : | Kementerian Urusan Veteran, | Kementerian Urusan Veteran, | Kementerian Urusan Veteran, | |
| yang berturut-turut ditetapkan dengan Undang-undang : | yang berturut-turut ditetapkan dengan Undang-undang : | yang berturut-turut ditetapkan dengan Undang-undang : | yang berturut-turut ditetapkan dengan Undang-undang : | yang berturut-turut ditetapkan dengan Undang-undang : | yang berturut-turut ditetapkan dengan Undang-undang : | yang berturut-turut ditetapkan dengan Undang-undang : |
| No. | tahun | (Lembaran Negara tahun | (Lembaran Negara tahun | No. | ) | |
No. tahun
(Lembaran Negara tahun
No. )
No. tahun
(Lembaran Negara tahun
No. )
No. tahun
(Lembaran Negara tahun
No. )
No. tahun
(Lembaran Negara tahun No. )
No. tahun (Lembaran Negara tahun
No. )
No. tahun (Lembaran Negara tahun
No. )
No. tahun (Lembaran Negara tahun
No. )
No. tahun (Lembaran Negara tahun
No. )
masing-masing diubah dan ditambah menurut daftar terlampir pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
Pasal 2
Sumber-sumber pendapatan mengenai :
Bagian IV :
Kementerian Keuangan
Bagian IV A
:
Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungannya mengenai Perusahaanperusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah) yang mempunyai Pengurus sendiri yang bertuturut-turut ditetapkan dengan Undang-undang
No. tahun
(Lembaran Negara tahun
No. )
No. tahun (Lembaran Negara tahun
No. )
masing-masing diubah dan ditambah menurut daftar terlampir pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
Pasal 3
Untuk perlengkapan kebutuhan-kebutuhan kas dapat dikeluarkan suratsurat perbendaharaan menurut perincian sebagai berikut :
- a.
- Untuk perlengkapan kebutuhan-kebuhan kas...
Rp. 2.000.000.000
- b. Berhubung dengan turut sertanya Indonesia dalam Internasional Bank for Reconstruction and Development...
Rp. 1.200.000.000
- c. Sebagaimana untuk persekot-persekot diberikan kepada Negara berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia...
Rp. 36.000.000.000
Pasal 18
- d. Sebagai jaminan untuk persekot-persekot diberikan kepada Negara c.q. kepada Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri atas dasar pasal 18 Ordonansi Alat-alat Pembayaran Luar Negeri...
Pasal 19
Rp. 36.000.000.000
- d. Sebagai jaminan untuk persekot-persekot diberikan kepada Negara c.q. kepada Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri atas dasar pasal 18 Ordonansi Alat-alat Pembayaran Luar Negeri...
nihil
- e. Sebagai jaminan terhadap kredit yang akan dibuka di Bank Indonesia untuk kepentingan pihak ketiga...
Rp. 4.000.000.000
-------------------------
Rp. 43.200.000.000
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 23 Maret 1960.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 29. ## Pasal 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja tambahan tahun 1959. ## Pasal 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1959.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1960.

Penandatangan: Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO