PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR: 7:5r) TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR: 7:5r) TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Da.erah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- .b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Utara.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
\,.,.
Menetapkan
5. Peraturan Daerah Nornor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6 ).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUTON UTARA
BAB 1
KETENTUAN UMUM Pasal l
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara;
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Utara.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Utara.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara;
7. Unit Pelaksana Teknis Satuan adalah unsur pelaksana teknis satuan yang rnelaksanakan kegiatan teknis operasional dan / a tau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Utara.
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban ·umum serta perlindungan masyarakat sub bidang satuan polisi pamong praja dan sub bidang pemadam kebakaran dalam bentuk Satuan Palisi Pamong Praja.
Bagian Kedua
Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang satuan polisi pamong praja dan sub bidang pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Satuan Pol1si Pamong Praja.
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Satuan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang satuan polisi pamong praja dan sub bidang pemadam kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 6
Satuan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
Pasa1''7
Dalam melaksanakan · tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satuan menyelenggarakan fungsi :
- b. penyusunan prograrn penyelenggaraan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan Daerah dan perlindungan masyarakat;
- a. perumusan kebijakan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- c. penyelenggaraan penyusunan program di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- e. penyelenggaraan dan fasilitasi penegakkan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan perlindungan rriasyarakat serta pemadam kebakaran;
- d. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis penegakkan peraturan perundangundangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- f. penyelenggaraan pelaksanaan kordinasi penegakkan perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara, penyidik pegawai negeri sipil dan/atau apartur lainnya;
- g. pelaksanaan kebijakan pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran;
- h. penyelenggaraan pengawasan terhadap :inasyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan Daerah;
1. pelaksanaan fungsi · lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan.
Pasal 8
- a. Kepala Satuan;
2. ( 1) Susunan organisasi Satuan, terdiri atas :
- b. Sekretariati
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- d. Bidang Ketertiban Umum;
- e. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat;;
- g. Unit Pelaksana Teknis Satuan;
- f. Bidang Pemadam Kebakaran;
- h. Kelompok Ja.batan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Satuan Pasal 9

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang penegakkan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan dan perlindungan masyarakat, serta pencegahan dan · penanggulangan bahaya kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan.

## Bagian Kedua Sekretariat Pasal 10

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan, surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan perlengkapan;
- a. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program anggaran dan kegiatan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
- c. pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian ;

i"~·

- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, ketatalaksanaan;
- e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- f. pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional Satuan serta kendaraan dinas; ·

## Pasal. 12

- ( 1) Sekretariat, terdiri atas:
- b. Sub Bagian Keuangan;
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Program.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf a, m.empunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi serta penyelenggaraan kegiatan penyusunan formasi pegawai, mutasi, pengembangangan, pembinaan tata usaha kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan,
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai -tugas melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dinas.

## Bagian Ketiga Bidang Penegakan Peraturan Daerah Pasal 14

- ( 1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevalausi pekerjaan dibidang penegakan Peraturan Daerah, hubungan antara lembaga, pengawasan dan pengamanan aset serta tugas lain yang diberikan oleh pirripinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. ·

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1), Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi : '·.

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penegakan perundang-undangan Daerah;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang penegakan peraturan daerah;
- b. penyusunan rencana operasional di bidang penegakan peraturan daerah berdasarkan rencana kerja satuan;
- d. pelaksanaan hubungan kerja sama antar lembaga Bidang Penegakan Peraturan Peraturan Daerah;
- e. pembinaan dan pengkoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah dalam penegakan peraturan daerah;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan peraturan daerah;

Pasal 16

- ( 1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri atas : a. Seksi Penegakan dan Kerja Sama;
- b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

## Pasal 17

- (1) Seksi Penegakan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merurnuskan kebijakan teknis penegakan, menyusunan program merencanakan pemberdayaan dan pengendalian , fasilitasi dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan proses penindakan pelanggaran, pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan, menyiapkan bahan administrasi berkas perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah, penyitaan dan penghapusan barangbarang hasil penertiban, melaksanakan patroli operasi penertiban dan penegakan peraturan Daerah serta melaksanakan koordinasi dan kerja sama antar lembaga dan instansi terkait serta masyarakat dibidang penegakan peraturan daerah.
- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan dan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, operasi, pembinaan dan pengawasan terhadap mental dan disiplin bagi anggota satuan secara internal, pengawasan terhadap mental dan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan tertutup bagi tamu-tamu VIP /VVIP Daerah, sosialisasi pelaksanaan peraturan Daerah serta, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## Bagian keempat Bidang Ketertiban Umum Pasal 18

- (1) Bidang Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijaka.n, menyelenggarakan ketertiban umum, fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1), Bidang Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi pengkajian bahan kebijakan teknis, penyusunan rencana operasional di bidang ketertiban umum, pengkoordinasian kegiatan, evaluasi dan pelaporan;

## Pasal 20

- (1) Bidang Ketertiban Umum terdiri atas: a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Seksi Ketertiban Umum.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

-,

## Pasal21

- (1) Seksi Operasi 'dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan teknis Operasi dan Pengendalian, menyusun rencana program melaksanakan pengamanan kegiatan-kegiatan Daerah yang berskala massal, pengamanan aksi unjuk rasa, melaksanakan teknis operasi kegiatan pengendalian massa serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempuyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis Ketertiban Umum, perencanaan program, melaksanakan pengamanan aset-aset Daerah dan pengamanan objek-objek pariwisata dan/ atau pengamanan objek-objek fital Daerah, melaksanakan patroli pengawasan ketertiban umum, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas di seksi ketertiban umum serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## Bagian kelima

## Bidang Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat Pasal 22

- ( 1) Bidang Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan · perencanaan, pengoordinasian, komunikasi, fasilitasi perlindungan masyarakat, pengkajian perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satuan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

## Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1), Bidang Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- b. pengoordinasia:n kegiatan di bidang peningkatan kapasitas dan perlindungan masyarakat;
- a. penyusunan rencana operasional di bidang peningkatan kapasitas dan perlindungan masyarakat sesuai rencana kerja;
- c. pengelolaan kegiatan di bidang peningkatan kapasitas dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.'
- d. penyusunan dan penyampaian evaluasi dan pelaporan;

## Pasal24

- ( 1) Bidang Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
- b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- a. Seksi Peningkatan Kapasitas;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah . dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat.

## Pasal 25

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas anggota, pendidikan dan pelatihan teknis anggota, menyusunan standar pelaksanaan penyeleksian anggota yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, pembinaan pola kerja dan kelengkapan bagi anggota serta koordinasi dengan lembaga/instansi terkait.
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas perumusan kebijakan sistematika data dan informasi, penyusunan program dan. rencana kerja anggaran, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan perlindungan masyarakat, penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana pos keamanan lingkungan, menyusun pedoman rekruitmen tenaga pengajar kurikulum dan evaluasi pelatihan satuan perlindungan masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

## Bagian Keenam

## Bidang Pemadam Kebakaran

## Pasal 26

- ( 1) Bidang Pemadarn Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pemadam kebakaran.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( 1), Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional di bidang pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. penyusunan kebijakan petunjuk teknis mediasi, komunikasi dan fasilitasi pemadam kebakaran, meliputi peningkatan sumber daya satuan pemadam kebakaran serta kesiagaan dan dukungan penanggulangan kebakaran, pelatihan dan pencegahan dan penggulangan kebakaran;
- c. penyediaan dan peninkatan sarana dan prasarana serta fasilitas sistem informasi dan komunikasi;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## '" Pasal 28

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas :
- b. Seksi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat.
- a. Seksi Pemadaman dan Evakuasi;
- (2) Seksi sebagaimana. dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

## Pasal 29

- ( 1) Seksi Pemadaman dan Evakuasi Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pemadaman dan evakuasi, menyusun rencana program dan rencana anggaran, menyediakan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan pernadaman dan evakuasi, meningkatkan fasilitas komunikasi dan sistem informasi, serta melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait.
- (2) Seksi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan menyusun kebijakan teknis pencegahan dan partisipasi masyarakat, menyusun program dan rencana anggaran pencegahan da:n partisipasi masyarakat, melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang cara pencegahan, · evakuasi, penyelamatan dan pertolongan pertama pada korban bencana kebakaran, melaksanakan pembinaan penggulangan kebakaran dan pencegahan, serta melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga terkait.

## Bagian Ketujuh

## Kelompok J abatan Fungsional Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 31

- (1) Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ienaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABV

## TATAKERJA Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Satuan wajib rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Satuan maupun di luar Satuan sesuai dengan tugas masingmasing.
- (3) Kepala Satuan bertanggung jawab, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala Satuan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Dalam menyarnpaikan laporan lebih la.njut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
6. ( 5) Setiap laporan. yang diterima oleh Kepala Satuan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada ba.wahan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian birnbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Satuan sesuai dengan perunda:ng-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Satuan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Satuan.

## Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 35

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan, Satuan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku,
- (3) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Satuan merupakan jabatan eselon Ilb ataujabatan tinggi pratama.
- (6) Kepala Bidang lingkup Satuan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Sekretaris Satuan merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan administrator.
- (7) Kepala Sub .Bagian dan Kepala Seksi lingkup Satuan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (9) Formasi dan -persyaratan jabatan pada Satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (8) Pejabat eselon III dan IV dilingkungan Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 57 Tahun 2013 tentang Togas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pa:mong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buton Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Bupati }ni berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

PEM

Ditetapkan, di Buranga pada tanggal.z 7 -I') '2016 BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

k

Diundangkan di Buranga pada tanggal ?.-7 -I~2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,

LAODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR

i

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR

:

50 pi-Jf-w,J {)-()lb

TANGGAL

: fJ-7-/').. -2016

\_

TENTANG

: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA KABUPATEN BUTON UT ARA

## BAGAN STRUK1'UR ORGANISASI SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA KABUPATEN BUTON UTARA


H. ABU HASAN

BUPATI BUTON UTARA,