Unknown BADAN USAHA MILIK DESA Nomor 2. Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa: b. BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR | TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (berlaku 16 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa: b.
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR | TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN ,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa,
2. Mengingat 1.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2013 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394): 2
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4347)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): 3.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): | Pr 4.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor &amp; Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717):
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Kewenangan desa berdasarkan Hak 7. Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa:
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 296), 6.
MEMUTUSKAN :
BUPATI TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN
Menetapkan : PERATURAN USAHA MILIK DESA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Sclatan. 2
- Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komcring Ulu Selatan.
- Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 3.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentigan masyarakat setempat ## BAB II PENDIRIAN BUM Dcsa
Pasal 2
Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
Pasal 3
Tujuan pendirian BUM Desa adalah :
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa:
- a. meningkatkan perekonomian Desa,
3. Cc. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa,
4. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga,
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga,
6. -membuka lapangan kerja,
7. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. h.
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan g
Pasal 4
- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa
- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan kerjasama antar-Dcsa yang terdiri dari :
- b. Anggota BPD:
- a. Pemerintah Desa:
5. Cc. Lembaga Kemasyarakatan Desa,
- e. Tokoh masyarakat, dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur percmpuan (keadilan gender).
- d. Lembaga Desa lainnya, dan
Pasal 5
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
Pasal 6
- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan kerjasama antar-Dcsa yang terdiri dari :
- b. Anggota BPD:
- a. Pemerintah Desa:
5. Cc. Lembaga Kemasyarakatan Desa,
- e. Tokoh masyarakat, dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur percmpuan (keadilan gender).
- d. Lembaga Desa lainnya, dan
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Dcsa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.
Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 7
- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3).
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 8
BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :
- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 9
Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 10
- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
- b. Pelaksana Operasional: dan
- a. Penasihat:
4. Cc. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama selempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 11
- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Dcsa:
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa: dan
- C. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- a. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa, dan
- (8) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
##
PENJELASAN
Pasal 12
- (l) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Dcsa, - (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: - b. menggali dan mcmanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan - (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perckonomian Desa lainnya. - a. membuat laporan keuangan scluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan, - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan: - Cc. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurangkurangnya2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. PA F 2 - (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. - (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
PENJELASAN
Pasal 14
- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi : - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun: - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha, 4. Cc. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian