PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 1 Tahun 2016 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 21 September 2016)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALINAU,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Malinau yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Nomor K.31/DPRD/2016 tentang Penetapan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2015.
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 3);
33. Peraturan Bupati Nomor 210 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 210);
34. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 36);
35. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 49);
36. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 52);
37. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 57).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
dan
BUPATI MALINAU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilampiri dengan laporan kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) dan ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/Perusahaan daerah.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut :
Pendapatan ...... Rp 1.287.040.092.113,91
- b. Belanja ...... Rp
1.640.437.062.573,65
Surplus/Defisit .... Rp
(353.396.970.459,74)
- c.
- Pembiayaan Penerimaan ... Rp
374.272.130.729,15
Pengeluaran .....
Rp
500.000.000,00
Pembiayaan Netto ...
Rp
373.772.130.729,15
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ....
Rp
20.375.160.269,41
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp 173.110.842.886,09) dengan rincian sebagai berikut:
| a. | Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan... | Rp 1.460.150.935.000,00 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| b. | Realisasi ...... Rp | 1.287.040.092.113,91 |
| Selisih Lebih/(Kurang) ...... | (Rp | 173.110.842.886,09) 2. Selisih anggaran... |
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 193.956.201.755,50) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan ... Rp 1.834.393.264.329,15
- b. Realisasi ......
4. Rp 1.640.437.062.573,65
Selisih Lebih/(Kurang) ......
- (Rp 193.956.201.755,50)
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (20.845.358.869,41) dengan rincian sebagai berikut :
- a.
- Surplus/Defisit Setelah Perubahan .... Rp (374.242.329.329,15)
- b. Realisasi ....
Rp
(353.396.970.459,74)
Selisih Lebih/(Kurang) .....
- (Rp 20.845.358.869,41)
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 470.198.600,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Penerimaan
Pembiayaan Setelah Perubahan ...
- b. Realisasi ....
Rp
Rp
374.742.329.329,15
374.272.130.729,15
Selisih Lebih/(Kurang) .....
(Rp
470.198.600,00)
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pengeluaran
3. Pembiayaan Setelah Perubahan ...
- b. Realisasi ....
Rp
Rp
500.000.000,00
500.000.000,00
Selisih Lebih/(Kurang) .....
Rp
0,00
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 470.198.600,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pembiayaan Netto
Setelah Perubahan ....
- b. Realisasi ....
Selisih Lebih/(Kurang) .....
Rp
Rp
(Rp
374.242.329.329,15
373.772.130.729,15
470.198.600,00)
Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut:
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal ....
Rp
373.242.329.329,15
- b. Penggunaan SAL Tahun Berjalan .....
Rp
(373.242.329.329,15)
- c. SILPA ......
Rp
20.375.160.269,41
Saldo Anggaran Lebih Akhir ...
- Rp 20.375.160.269,41
Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2015 sebagai berikut :
- a. Jumlah Aset ........
Rp 5.396.636.079.122,77
- b. Jumlah Kewajiban .....
Rp
245.338.354.523,91
- c. Jumlah Ekuitas .........
Rp 5.151.297.724.598,86
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015, Sebagai Berikut:
| a. | Pendapatan LO .... | Rp | 1.252.628.179.310,55 |
|------|-----------------------------------|------|------------------------|
| b. | Beban Daerah... | Rp | 1.453.298.711.059,93 |
| c. | Surplus/Defisit dari Operasi... | Rp | (200.670.531.749,38) |
| d. | Pos Luar Biasa ..... | Rp | (99.636.000,00) |
| e. | Surplus/Defisit LO ..... | Rp | (200.770.167.749,38) |
Pasal 7
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015, Sebagai Berikut :
| a. | Saldo awal kas di BUD dan bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2015 .... | Rp | 366.033.549.124,73 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| b. | Saldo awal kas di bendaharan Penerimaan per 1 Januari 2015... | Rp | 201.720.902,50 |
| c. | Saldo awal kas di BLUD per 1 Januari 2015... | Rp | 9.767.300.270,70 |
| d. | Arus kas dari aktivitas investasi ...... | Rp | (477.059.231.998,00) |
| e. | Arus kas dari aktivitas pendanaan .... | Rp | 529.801.400,00 |
| f. | Arus kas dari aktivitas transitoris... | Rp | (4.428.959.005,09) |
| g. | Saldo akhir kas di BUD dan bendahara pengeluaran per 31 Desember 2015... | Rp | 6.613.887.044,08 |
| h. | Saldo akhir kas di bendahara penerimaan Per 31 Desember 2015 ... | Rp | 74.128.110,00 |
| i. | Saldo akhir kas di BLUD per 31 Desember 2015... | Rp | 8.617.512.319,00 |
| j. | Saldo akhir kas lainnya per 31 Desember 2015... | Rp | 5.404.966.965,52 |
Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015, Sebagai Berikut :
- a. Ekuitas awal ....
Rp 6.565.667.001.441,89
- b. Surplus/Defisit LO ....
Rp
(200.770.167.749,38)
- c. Koreksi ekuitas lainnya ...
Rp (1.213.589.029.093,66)
- d. Ekuitas akhir ...
Rp 5.151.307.804.598,86
Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari :

| a. | : | Laporan realisasi anggaran; |
|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran I Lampiran I.1 | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| Lampiran I.2 | : | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
| Lampiran I.4 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; |
| Lampiran I.5 | : | Daftar piutang daerah; |
| Lampiran I.6 | : | Daftar penyertaan modal (investasi)daerah; |
| Lampiran I.7 | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| Lampiran I.8 | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; |
| Lampiran I.9 | : | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
| Lampiran 1.10 | : | Daftar dana cadangan daerah;dan |
| Lampiran I.11 | : | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. |
| b. Lampiran II | : | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; |
| c. Lampiran III | : | Neraca; |
| d. Lampiran IV | : | Laporan Operasional; |
| e. Lampiran V | : | Laporan Arus Kas; |
| f. Lampiran VI | : | Laporan Perubahan Ekuitas; |
| g. Lampiran VII | : | Catatan Atas Laporan Keuangan. |


## Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tercantum dalam lampiran VIII peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran IX peraturan daerah ini.

## Pasal 12

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau pada tanggal 21 September 2016.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau pada tanggal 21 September 2016.

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

## HENDRIS DAMUS

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (1/TAHUN 2016).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KABAG HUKUM,

JEMI,SH,M.Si PENATA TK.III/d Nip.19690627 200312 1 008