PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 30 Tahun 2015 tentang PEDOMAN TEKNIS KRITERIA JENIS KEGIATAN DAN/ATAU USAHA YANG WAJIB DILAKUKAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (berlaku 1 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang :bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Kriteria Jenis Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
Mengingat :1. Indonesia
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 15 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2013 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan Prasarana Perlengkapan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 32);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN
BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS KRITERIA JENIS KEGIATAN DAN/ATAU USAHA YANG WAJIB DILAKUKAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
5. Analisis Dampak Lalu Lintas, yang selanjutnya disebut Andalalin, adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya
dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
6. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, yang selanjutnya disebut Dokumen Andalalin, adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
7. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
8. Tarikan adalah jumlah perjalanan yang diakibatkan adanya daya tarik suatu wilayah, misalnya keberadaan suatu pabrik atau pusat perbelanjaan pasti menarik orang untuk melakukan perbelanjaan ketempat tersebut.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menentukan batasan jenis Kegiatan dan/atau usaha yang wajib menyusun Dokumen Andalalin.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Andalalin; dan
- b. memberikan pemahaman kepada para Pemrakarsa Kegiatan agar Kegiatan dan/atau usahanya tidak menimbulkan kemacetan serta gangguan terhadap ketertiban dan keselamatan lalu lintas.
BAB III - KRITERIA JENIS KEGIATAN DAN/ATAU USAHA YANG WAJIB DILAKUKAN ANDALALIN Pasal 3
Pasal 3
- (1) Jenis Kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin adalah kegiatan pembangunan pusat Kegiatan
dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
- a. Kegiatan perdagangan;
- b. Kegiatan perkantoran;
- c. Kegiatan industri;
- d. fasilitas pendidikan:
1. sekolah atau universitas; dan
2. lembaga kursus;
- e. fasilitas pelayanan umum:
1. rumah sakit;
2. klinik bersama; dan
3. bank;
- f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
- g. hotel;
- h. gedung pertemuan;
- i. restoran;
- j. fasilitas olahraga;
- k. bengkel kendaraan bermotor; dan
- l. pencucian mobil.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
- b. rumah susun dan apartemen;
- c. asrama;
- d. ruko; dan
- e. permukiman lain yang dapat menimbulkan Bangkitan Lalu Lintas dan/atau Tarikan.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pelabuhan;
- b. terminal;
- c. pool kendaraan; dan
- d. fasilitas parkir untuk umum.
(5) Kriteria jenis Kegiatan dan/atau usaha yang wajib Andalalin adalah sebagai berikut:
| NO | JENIS KEGIATAN DAN/ATAU USAHA | UKURAN MINIMAL |
|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pusat Kegiatan | |
| | Kegiatan Perdagangan | |
| | Pusat perbelanjaan/ritail | 500 m 2 luas lantai bangunan |
| | Kegiatan Perkantoran | 1000 m 2 luas lantai bangunan |
| | Kegiatan Industri | |
| | Industri dan pergudangan | 2500 m 2 luas lantai bangunan |
| | Fasilitas Pendidikan | |
| | Sekolah/universitas | 500 siswa |
| | Lembaga kursus | Bangunan dengan 50 siswa/waktu |
| | Fasilitas Pelayanan Umum | |
| | Rumah sakit | 50 tempat tidur |
| | Klinik bersama | 10 ruang praktek dokter |
| | Bank | 500 m 2 luas lantai bangunan |
| | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum | 1 dispenser |
| | Hotel | 50 kamar |
| | Gedung pertemuan | 500m² luas lantai bangunan |
| | Restoran | 100 tempat duduk |
| | Fasilitas Olah Raga | Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10.000 m² |
| | Bengkel kendaraan bermotor | 2000 m2 luas lantai bangunan |
| | Pencucian mobil | 2000 m2 luas lantai bangunan |
| 2 | Permukiman | |
| | Perumahan dan Permukiman | |
| | Perumahan sederhana | 150 unit |
| | Perumahan menengah-atas | 50 unit |
| | Rumah Susun dan Apartemen | |
| | Rumah susun sederhana | 100 unit |
| | Apartemen | 50 unit |
| | Asrama | 50 kamar |
| | Ruko | Luas Lantai keseluruhan 2000 m 2 |
| | permukiman lainnya | Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya. |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Infrastruktur | |
| | Pelabuhan | Wajib |
| | Terminal | Wajib |
| | Pool kendaraan | Wajib |
| | Fasilitas parkir untuk umum | Wajib |
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 4
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 1 Juli 2015

Penandatangan: BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 1 Juli 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 30

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001