PERATURAN BUPATI RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 31 TAHON 2016 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 31 TAHON 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
- a. bahwa Sanggar Kegiatan Belajar (8KB) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai UPTD, dalam pelaksanaannya berkaitan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan mengalami kendala untuk memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dimana NISN merupakan syarat bagi warga belajar untuk mengikuti ujian nasional; '
- b. bahwa SKB selama ini bukan Satuan Pendidikan, maka tidak dapat diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF), sehingga SKB tidak dapat menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan dan menerbitkan sertifikat kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sehingga perlu diubah statusnya menjadi Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Kotawaringin Barat.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4301);
[
SALINAN
]
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5234);
5. Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
Menetapkan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Tahun 2007 Nomor 32).
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (2) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam , ayat (1) dibentuk
BAB II - ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Satuan PNF berkedudukan di Kecamatan Arut Selatan.
- (2) Satuan PNF dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 4
Satuan PNF mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mendampingi, dan membuat percontohan pelaksanaan program Pendidikan Anak U sia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Satuan PNF mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Program Pendidikan Anak U sia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
,.
- b. melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. melakukan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Nonformal lainnya;
- d. melakukan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan Lain yang menyelenggarakan Program Pendidikan Anak U sia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- e. membuat Percontohan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. pengkajian Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. mengembangkan Kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- h. sebagai pusat penyelenggaraan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- i. melaksanakan pengabdian masyarakat;
- j. pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar membaca;
- k. memberikan layanan informasi kegiatan Pendidikan Anak U sia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
1. pengintegrasian dan penyingkronisasian kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- m. pengelolaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Sanggar Kegiatan Belajar;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi
BAB II - ORGANISASI
Pasal 6
Susunan Organisasi Satuan PNF terdiri atas :
- a. Kepala;
- b. Urusan Tata Usaha
- c. Kelompok jabatan fungsional.
Bagian Keempat Ketenagaan
BAB II - ORGANISASI
Pasal 7
Satuan PNF mempunyai pegawai administrasi minimal 6 (enam) orang dan tenaga fungsional (Pamong Belajar) minimal 15 (lima belas) orang.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 8
Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan PNF dilakukan oleh Bupati usul Kepala Dinas
BAB II - ORGANISASI
Pasal 9
- ( 1) Kepala Satuan PNF diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas.
- (2) Staf pada Satuan PNF diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan ## BAB III
PEMBIAYAAN
BAB II - ORGANISASI
Pasal 10
Anggaran belanja Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kotawaringin Barat dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11
Pasal 11
Untuk pertama kalinya berdiri sebagai Satuan PNF alih fungsi dari SKB, Kepala Satuan PNF alih fungsi dijabat oleh Kepala UPTD SKB sampai ditetapkan Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB definitif sesuai peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 30 Juni 2016

Penandatangan: BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, BAMBANG PURWANTO

Penetapan: Diundangkan di Pangkalan Bun padatanggal 30 Juni2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, MASRADIN

Penandatangan: KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR: 31 Salinan ses dengan aslinya KEPALA B