PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN Nomor 3 Tahun 2016 tentang KETERTIBAN UMUM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,
Menimbang
- a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan Kabupaten Merangin yang tentram, tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemeliharaan ketertiban umum, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Merangin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN dan BUPATI MERANGIN
Menetapkan
MEMUTUSKAN: DAERAH
:
PERATURAN
TENTANG
KETERTIBAN
UMUM.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas, Badan, Kantor dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.
5. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha.
6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
7. Tempat Umum adalah tempat berkumpulnya orang untuk melakukan kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.
8. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas satu pemilikan baik yang berbentuk rumah, toko, kios milik pemerintah, yayasan, swasta maupun perseorangan.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
11. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
13. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
14. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah atau kawasan hijau yang terbuka tanpa bangunan dan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah ditetapkan sebagai daerah yang diatasnya tidak didirikan bangunan.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada pada instansi teknis untuk mengawal Undang-undang tertentu.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur ## BAB II
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tertib fasilitas umum;
- b. tertib bangunan;
- c. tertib lalu lintas;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib sungai, drainase dan sumber air;
- f. tertib usaha;
- g. tertib tempat hiburan dan tempat keramaian;
- h. tertib hewan peliharaan; dan
- i. tertib sosial.
KETERTIBAN UMUM
Bagian Kesatu
Tertib Fasilitas Umum
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 3
- (1) Setiap orang harus menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian dan kebersihan fasilitas umum.
- (2) Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayananan masyarakat.
- (3) Setiap orang dilarang mengotori, merusak dan/atau merubah bentuk fasilitas umum yang telah disediakan.
Bagian Kedua
Tertib Bangunan
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 4
Kegiatan pembangunan rumah atau perumahan dilakukan oleh pemilik hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 5
Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib :
- a. memiliki izin mendirikan bangunan;
- b. mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif;
- c. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 6
- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban lalu lintas, pemanfaatan dan perawatan jalan.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 7
- (1) Setiap orang harus memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukkannya.
- (2) Jalan diperuntukan sebagai jalur lalu lintas bagi kendaraan.
- (3) Trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki dan sarana penyeberangan jalan diperuntukan bagi orang yang akan menyeberang jalan.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 8
- (1) Dalam upaya penertiban jalur lalu lintas dan jalan, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan.
- (2) Pejalan kaki dan pengemudi kendaraan harus mematuhi ketentuan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 9
- (1) Setiap orang dilarang merusak, merubah, dan/atau memindahkan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan dan memasang Rambu Lalu Lintas tanpa izin.
- (3) Ketentuan mengenai izin penggunaan jalan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. pembubaran kegiatan.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 10
- (1) Setiap orang harus menggunakan kendaraan yang laik jalan dan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pengemudi angkutan umum harus mengoperasikan kendaraan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 11
- (1) Pengemudi kendaraan angkutan barang yang mengangkut bahan material dan/atau benda yang menimbulkan polusi harus melengkapi kendaraannya dengan jaring atau penutup terpal.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan yang melebihi kapasitas kelas jalan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanski administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penyitaan kendaraan; dan/atau
- c. denda administratif.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 12
- (1) Setiap orang dilarang:
- a. mengotori dan merusak jalan;
- b. memperbaiki dan/atau mencuci kendaraan di jalan;
- c. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan;
- d. memasang portal penghalang jalan, membuat rintangan, dan/atau menempatkan bahan material sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas atau membahayakan pengguna jalan; atau
- e. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda, bangunan permanen atau tidak permanen yang sifatnya menetap di jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e tidak berlaku apabila telah mendapat izin.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penyitaan benda dan kendaraan; dan/atau
- c. penutupan atau pembongkaran.
- (1) Pemerintah Daerah menetapkan area tertentu sebagai kawasan Jalur Hijau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Kawasan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai kawasan yang berfungsi menyegarkan udara dan memperindah lingkungan.
Bagian Keempat
Tertib Lingkungan
Paragraf 1
Jalur Hijau
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 13
Jalur Hijau
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 14
- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak Jalur Hijau beserta kelengkapannya;
- b. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan Jalur Hijau; atau
- c. memotong dan menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalur Hijau.
- (2) Dalam hal pemeliharaan dan perawatan Jalur Hijau, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas.
Paragraf 2
Lingkungan
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 15
- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan.
- (2) Setiap orang wajib menjaga ketentraman dan memelihara kebersihan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
- (3) Setiap orang dilarang:
- a. berbuat gaduh yang dapat mengganggu ketentraman lingkungan sekitar;
- b. mencoret, menulis, melukis, atau menempel iklan pada tiang listrik, pohon, dinding atau tembok, kecuali jika pemasangan/penempelan itu sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; atau
- c. membuang atau menumpuk sampah di Jalur Hijau, dan jalan yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
Bagian Kelima
Tertib Sungai, Drainase dan Sumber Air
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 16
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di bantaran sungai, drainase dan sumber air.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 17
Setiap orang dilarang:
- a. membuang benda, bahan padat atau cair yang berupa limbah kimia atau nonkimia ke dalam maupun di sekitar sungai; dan/atau
- b. mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai.
Bagian Keenam
Tertib Usaha
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 18
- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian izin dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 19
- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanpa dan/atau menyimpang dari izin yang diberikan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. pencabutan izin; dan
- c. penutupan atau pembongkaran.
Bagian Ketujuh
Tertib Tempat Hiburan dan Tempat Keramaian
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 20
- (1) Setiap orang yang akan menyelenggarakan tempat hiburan dan kegiatan keramaian wajib mendapat izin.
- (2) Bupati menetapkan jenis tempat hiburan dan kegiatan keramaian.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan tempat hiburan dan kegiatan keramaian dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 21
- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan Hiburan dan tempat Keramaian tanpa dan/atau menyimpang dari izin yang diberikan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. pencabutan izin; dan
- c. penutupan atau pembubaran.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 22
- (1) Pemerintah Daerah dapat menutup sementara tempat hiburan dan keramaian dalam rangka pelaksanaan peribadatan atau kegiatan hari besar keagamaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan sementara sebagaimana yang dimaksud ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan
Tertib Hewan Peliharaan
Paragraf 1
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 23
- (1). Setiap Orang atau Badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu atau sejenisnya yang ditetapkan dan dilindungi oleh Undang-Undang.
- (2). Setiap pemilik Binatang/Ternak Peliharaan wajib menjaga Hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan Pemukiman dan tempat Umum.
- (3). Setiap orang atau Badan Pemilik Hewan Peliharaan/Ternak wajib bertanggungjawab atas tindakan dan perilaku Hewan Peliharaannya yang bisa merugikan pihak lain sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.
Bagian Kesembilan
Tertib Sosial
Paragraf 1
Sumbangan
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 24
- (1) Setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun baik dilakukan sendiri atau bersama di jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum tanpa izin.
- (2) Permintaan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat diberikan izin oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Paragraf 2
Undian
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 25
- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa izin.
- (2) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
Pengemis, Pengamen, dan Anak Jalanan
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 26
Setiap orang dilarang:
- a. mencari penghasilan dengan mengemis, mengamen, dan/atau sejenisnya di jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum; atau
- b. menghimpun pengemis, pengamen, atau anak jalanan untuk dimanfaatkan dengan cara meminta-minta atau mengamen untuk ditarik penghasilannya.
Paragraf 4
Penyakit Tertentu
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 27
- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit tertentu yang mengganggu pandangan umum dan/atau meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, dalam angkutan umum, dan tempat umum;
- (2) Setiap orang yang mengidap penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 28
- (1) Setiap orang dilarang berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya;
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila;
- (3) Setiap orang dilarang:
- a. menjadi pekerja seks komersial;
- b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial; atau
- c. memakai jasa pekerja seks komersial.
Paragraf 6
Perjudian
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 29
Setiap orang dilarang:
- a. mencari keuntungan dari segala bentuk praktek perjudian;
- b. mendirikan, menyediakan, menyewakan tempat/sarana/fasilitas untuk terselenggaranya segala bentuk perjudian;
- c. memberikan kesempatan, membantu, memberikan izin untuk terselenggaranya segala bentuk perjudian; atau
- d. melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian.
Paragraf 7
Minuman Beralkohol
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 30
- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menjual, menyediakan, memasukan, mengangkut dan/atau menyajikan minuman beralkohol.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi setiap orang yang telah mempunyai izin dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administrasi dan besarnya denda administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERTIBAN
BAB IV - PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERTIBAN
Pasal 32
- (1) Dalam hal ditemukannya adanya pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini maka dapat dilakukan tindakan penertiban.
- (2) Penertiban terhadap pelaku pelanggaran yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara:
- a. peringatan dan/atau himbauan yang dilakukan secara lisan oleh Petugas untuk tidak melakukan atau menghentikan kegiatan pada tempat yang dilarang dan/atau membahayakan bagi pelanggar serta mengganggu kepentingan masyarakat dan/atau lingkungan;
- b. Pembubaran yang dilakukan petugas jika pelanggar tidak mengindahkan peringatan, setelah diberitahu secara lisan/tertulis;
- c. penghentian kegiatan secara paksa berupa pembongkaran, penyegelan dan penutupan serta penyerahan bagi penyandang masalah sosial ke panti sosial dalam rangka pembinaan, setelah sebelumnya dibuat berita acara pemeriksaan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil); dan
- d. Pengajuan proses yustisial.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pemeriksaan dan pengawasan perizinan, kegiatan dan waktu penyelenggaraan serta kondisi lingkungan sekitar.
BAB IV - PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERTIBAN
Pasal 33
- (1) Pelaksanaan operasional penegakan Ketertiban Umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya mentaati Peraturan Perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT
BAB IV - PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERTIBAN
Pasal 34
- (1) Setiap orang dapat berperan aktif untuk melaporkan kepada Pejabat atau petugas yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat menggangu Ketertiban Umum.
- (2) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (3) Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat atau petugas yang berwenang juga memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian laporan, diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 35
Pembinaan dan pengawasan terhadap Ketertiban Umum menjadi tanggungjawab Bupati dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan Ketertiban Umum.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 36
- (1) Pembinaan terhadap Ketertiban Umum dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, dan/atau penyuluhan, Penyediaan Sarana pendukung.
- (2) Pengawasan terhadap Ketertiban Umum dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 37
- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 38
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Penetapan: Ditetapkan di Bangko pada tanggal, 2016

Penandatangan: BUPATI MERANGIN, ttd AL HARIS

Penetapan: Diundangkan di Bangko pada tanggal, 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN, ## SIBAWAIHI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 NOMOR ... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI: 3, 3/2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 3 TAHUN 2016
## TENTANG
## KETERTIBAN UMUM
## I. UMUM
Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum merupakan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana masalah Ketertiban Umum ini merupakan sub bidang pada sub bidang pemerintahan umum urusan pemerintahan daerah di bidang tonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah yaitu menetapkan kebijakan Kabupaten/Kota dengan merujuk pada kebijakan nasional dalam bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum didasarkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat menuju Kabupaten Merangin yang tentram, tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah. Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya bahwa untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum yang dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemeliharaan Ketertiban Umum.
Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai ruang lingkup, jenis Ketertiban Umum, pelaksanaan operasional penertiban, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana yang memberikan sanksi terhadap pelanggar Ketertiban Umum.
Jenis-jenis Ketertiban Umum yang diatur dalam peraturan daerah ini yaitu tertib fasilitas umum, tertib bangunan, tertib lalu lintas, tertib lingkungan, tertib sungai, drainase dan sumber air, tertib usaha, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib sosial, dan tertib hewan.
II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Termasuk rambu lalu lintas dan marka jalan antara lain rambu zona selamat sekolah dan peringatan memasuki lintasan Kereta Api. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'peruntukannya' adalah kendaraan yang tidak sesuai dengan jenis dan fungsi kendaraan. Misalnya: kendaraan perseorangan dipakai untuk angkutan umum. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud 'beserta kelengkapannya' adalah semua sarana dan prasarana yang terdapat dalam Jalur Hijau. Misalnya: tempat duduk, lampu, pagar, air mancur, dan sarana kelengkapan lain yang ada disekitar Jalur Hijau. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud 'petugas' adalah petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk memelihara dan merawat Jalur Hijau. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan 'iklan' adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya: baliho, spanduk, selebaran, stiker, pamflet, dan brosur. Huruf c Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'penyakit tertentu' antara lain: kusta/lepra, kaki gajah, dan rabies. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 34
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'Koordinasi' adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan. Yang dimaksud dengan 'Integrasi' adalah pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Yang dimaksud dengan 'Sinkronisasi' adalah penyerentakan. Yang dimaksud dengan 'Simplikasi' adalah penyederhanaan dalam pelaksanaan tugas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 NOMOR ...