PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 44 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG (berlaku 19 November 2013)
Pembukaan
Mengingat
:
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi mengenai tugas, fungsi dan
tata kerja terhadap kinerja aparatur daerah, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bitung terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan pencabutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bitung;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 89) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 19);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BITUNG TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Asas Otonomi dan Tugas Pembantu adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah yang dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan Daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah.
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bitung.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang bersifat teknis fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang bersifat teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya.
13. AIDS ( Acquired Immune Deficiency Syndrome ) adalah sekumpulan gejala yang didapatkan dari penurunan kekebalan tubuh akibat kerusakan sistem imun yang disebabkan oleh infeksi HIV ( Human Imunodeficiency Virus ).
SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
- a. kepala Dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang;
- d. kelompok Jabatan Fungsional;
- e. UPTD.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
- a. sub bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian;
- b. sub bagian keuangan; dan
- c. sub bagian perencanaan dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :
- a. bidang pelayanan kesehatan;
- b. bidang pengendalian masalah kesehatan;
- c. bidang pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. bidang jaminan dan sarana kesehatan.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
- a. seksi kesehatan dasar;
- b. seksi kesehatan rujukan; dan
- c. seksi kesehatan khusus.
- (2) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan terdiri dari :
- a. seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit;
- b. seksi wabah dan bencana; dan
- c. seksi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
- a. seksi perencanaan dan pendayagunaan;
- b. seksi pendidikan dan pelatihan; dan
- c. seksi registrasi dan akreditasi.
- (4) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan terdiri dari :
- a. seksi jaminan kesehatan;
- b. seksi sarana dan peralatan kesehatan; dan
- c. seksi kefarmasian.
- (5) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :
- a. instalasi farmasi, obat dan perbekalan kesehatan;
- b. instalasi data dan informasi kesehatan;
- c. instalasi promosi kesehatan; dan
- d. puskesmas.
- (2) Setiap UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Kesehatan di Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan di Daerah
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9
Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi meliputi :
- a. melakukan pelaksanaan, pembinaan kewenangan di bidang kesehatan yang ditetapkan Walikota di dalam sistem kesehatan Daerah secara terkoordinasi dengan instansi terkait;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan Sistem Kesehatan Daerah;
- c. mengembangkan Sistem Kesehatan Daerah dengan unsur-unsur bina upaya pelayanan kesehatan dan pengendalian masalah kesehatan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan kesekretariatan; dan
- d. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
Kepala Dinas mempunyai tugas meliputi :
- a. membantu Walikota di bidang tugasnya dalam memimpin satuan organisasi Dinas dan bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsi Dinas;
- b. menyiapkan dan menetapkan program kerja serta kebijaksanaan umum maupun teknis di bidang kesehatan sesuai Sistem Kesehatan Daerah, petunjuk dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan;
- d. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi kepada seluruh staf di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan kerja sama dengan instalasi, unit kerja/intansi terkait dan organisasi lain di bidang kesehatan;
- f. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem kesehatan Daerah, standar pelayanan minimal dan kewenangan wajib di bidang kesehatan;
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas mempunyai fungsi meliputi :
- a. pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan Instansi, Unit kerja/Instansiinstansi lain di luar Dinas;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, bina upaya pelayanan kesehatan dan pengendalian masalah kesehatan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan promosi kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan dan perencanaan serta pembinaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan dan administrasi, keuangan dan perlengkapan; dan
- d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan kepada Walikota tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12
Sekretariat mempunyai tugas meliputi :
- a. penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran, mengkoordinasikan penyusunan program;
- b. penyelenggaraan ketatausahaan meliputi urusan rumah tangga, hukum dan organisasi, melaksanakan administrasi ketatausahaan;
- c. penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan administrasi keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat mempunyai fungsi meliputi :
- a. membimbing, membina dan mempersiapkan serta memonitoring dan koordinasi kegiatan perencanaan program, administrasi ketatausahaan, administrasi keuangan dan perlengkapan;
- b. menyelenggarakan kegiatan program, ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan rumah tangga Dinas;
- c. mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan program, ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan rumah tangga Dinas;
- d. mempersiapkan rencana kerja anggaran dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- e. mempersiapkan rancangan Produk Hukum Daerah yang berhubungan dengan bidang tugasnya; dan
- f. memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14
- (1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas meliputi :
- a. menyelenggarakan kegiatan s.
- b. urat-menyurat, agenda, arsip/ekspedisi, pengadaan rapat/pertemuan;
- c. menyelenggarakan kegiatan urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat, anggaran belanja, pembukuan, gaji pegawai dan asuransi;
- d. menyampaikan informasi rencana rapat, hasil rapat dan notulen rapat serta mendokumentasikannya;
- e. mengumpulkan data-data masalah, hasil kerja dan rencana kerja kesehatan yang perlu diinformasikan kepada masyarakat melalui Kepala Dinas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas meliputi :
- a. menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan perlengkapan;
- b. melaksanakan pengurusan segala tunjangan dan kenaikan gaji berkala serta pengurusan kas seperti penerimaan, menyimpan dan menyalurkan keuangan;
- c. memonitor dan mengawasi inventaris barang, pengadaan barang/perlengkapan rumah tangga Dinas dan perawatan perlengkapan rumah tangga Dinas; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas meliputi :
- a. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan program, petunjuk pelaksanaan kegiatan program, mempersiapkan rencana kerja anggaran dan laporan akuntabilitas kinerja serta hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai dari pengguna anggaran tersebut;
- b. menyelenggarakan kegiatan program, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta perangkat hukum kegiatan program;
- c. mengadakan pengendalian/pengawasan dan peraturan yang berkaitan dengan program;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Daerah;
- e. pengelolaan survei kesehatan daerah skala Daerah;
- f. implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15
Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai fungsi meliputi :
- a. menyusun dan merencanakan penyelenggaraan upaya kesehatan dasar termasuk :
1. kesehatan komunitas;
2. penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan meliputi :
- a) kesehatan rujukan/spesialistik; dan
- b) sistem rujukan.
3. penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi :
- a) kesehatan jiwa;
- b) kesehatan mata;
- c) kesehatan kerja;
- d) kesehatan haji; dan
- e) kesehatan gigi dan mulut.
- b. merencanakan kebijakan Daerah di bidang pelayanan kesehatan, mengawasi, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan sistem kesehatan daerah, standar pelayanan minimal dan kewenangan tugas;
- c. penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala Daerah; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi meliputi :
- a. menyusun rencana dan mengkoordinasikan dengan bidang lain program kerja Daerah di bidang bina upaya pelayanan kesehatan;
- b. menyusun rencana dan mengkoordinasikan dengan bidang lain program kerja dan rencana kerja tahunan Dinas;
- c. pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- d. pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu;
- e. pemberian izin sarana kesehatan meliputi Rumah Sakit Pemerintah kelas C, kelas D, Rumah Sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, Rumah Bersalin, Klinik Dokter Keluarga/Dokter Gigi Keluarga, Kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara;
- f. mengawasi, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan Sistem Kesehatan Daerah, Profil dan data-data penilaian derajat kesehatan masyarakat;
- g. mengawasi, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan standar pelayanan minimal dan kewenangan wajib Daerah di bidang kesehatan; dan
- h. memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil bidang tugasnya.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17
Seksi Kesehatan Dasar mempunyai tugas meliputi :
- a. menyusun, merencanakan dan mengkoordinasikan dengan bidang lain, program kerja pelayanan kesehatan dasar termasuk kesehatan komunitas setiap tahunnya;
- b. merencanakan kebijakan Daerah di bidang pelayanan kesehatan dasar termasuk kesehatan komunitas;
- c. membuat laporan tahunan kegiatan pelayanan kesehatan dasar termasuk kesehatan komunitas:
- d. melaksanakan dan menilai segala upaya pelayanan kesehatan dasar, pengawasan dan pembinaan perkembangan mutu pelayanan puskesmas, puskesmas pembantu, bidan di desa, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), klinik pelayanan kesehatan dasar dan praktek dokter umum perorangan/bersama, pengobatan tradisional, apotik dan toko obat;
- e. memonitor perizinan pengiriman jenasah, pemindahan kerangka dan pembongkaran kuburan;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18
Seksi Kesehatan Rujukan mempunyai tugas meliputi :
- a. menyusun, merencanakan dan mengkoordinasikan bidang lain, program kerja penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan meliputi kesehatan rujukan meliputi kesehatan rujukan/spesialistik dan sistem rujukan pelayanan kesehatan rujukan setiap tahunnya;
- b. merencanakan kebijakan Daerah di bidang pelayanan kesehatan rujukan meliputi kesehatan rujukan/spesialistik dan sistem rujukan;
- c. membuat laporan tahunan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan meliputi kesehatan rujukan/spesialistik dan sistem rujukan dan kegiatan seksi;
- d. melaksanakan dan menilai segala upaya kesehatan rujukan/spesialis, pengawasan dan pembinaan perkembangan mutu pelayanan rumah sakit, laboratorium klinik swasta dan pemerintah, klinik atau praktek dokter spesialis perorangan/bersama; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19
Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas meliputi :
- a. menyusun, merencanakan dan mengkoordinasikan dengan bidang lain, program kerja pelayanan kesehatan khusus meliputi : kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan kerja, kesehatan haji, kesehatan gigi dan mulut, setiap tahunnya;
- b. merencanakan kebijakan Kota Bitung di bidang pelayanan kesehatan khusus meliputi : kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan kerja, kesehatan haji, kesehatan gigi dan mulut;
- c. melaksanakan dan menilai segala upaya pelayanan kesehatan khusus, pengawasan dan pembinaan perkembangan mutu pelayanan, rumah sakit khusus, klinik kesehatan kerja perusahaan swasta, klinik jiwa, BKMM, praktek dokter gigi dan mulut, pembuat gigi palsu/tiruan, optikal, klinik kesehatan matra, salon/klinik kecantikan;
- d. membuat laporan tahunan kegiatan pelayanan kesehatan khusus dan kegiatan seksi; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20
Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas meliputi :
- a. melaksanakan pengendalian dan pemberantasan penyakit meliputi surveilans epidemiologi, pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular, imunisasi dan kesehatan matra;
- b. pengendalian wabah dan bencana meliputi kesiapsiagaan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan;
- c. pengendalian operasional di bidang kesehatan, penanggulangan bencana dan wabah skala Daerah;
- d. penyelenggaraan penyehatan lingkungan meliputi penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan serta pengamanan limbah;
- e. penyelenggaraan surveilans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa/KLB dan gizi buruk;
- f. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;
- g. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam bidang pengendalian masalah kesehatan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai fungsi meliputi :
- a. melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan penanggulangan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, penanggulangan dan pengendalian penyakit bersumber binatang yang mempunyai gejala-gejala penyakit;
- b. menyusun upaya terpadu lintas program dan sektor dalam penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah penyakit menular sedini mungkin;
- c. mengawasi segala usaha dan kegiatan kesehatan lingkungan dan tempattempat umum yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat;
- d. mengawasi sarana air minum, jamban keluarga dan tempat-tempat umum dari ancaman kejadian luar biasa dan wabah penyakit menular sedini mungkin; dan
- e. memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22
Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas meliputi :
- a. melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular, imunisasi dan kesehatan matra;
- b. melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit akut dan kronis;
- c. melaksanakan penanggulangan dan pengendalian vector yang mempunyai gejala-gejala penyakit, berkoordinasi dengan instansi terkait baik berupa binatang/ vector , penyemprotan, fogging , maupun cara lain yang aman dan tidak merusak lingkungan;
- d. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23
Seksi Wabah dan Bencana mempunyai tugas meliputi :
- a. melaksanakan mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan;
- b. melaksanakan surveilans epidemiologi penyakit menular langsung, penyakit bersumber binatang dan penyakit tidak menular;
- c. menyelenggarakan surveilans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa (KLB) dan gizi buruk;
- d. melaksanakan dan menyusun segala usaha dan rencana-rencana kegiatan penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan wabah, kejadian luar biasa dan bencana;
- e. pengendalian operasional di bidang kesehatan, penanggulangan bencana dan wabah skala Daerah;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24
Seksi Kesehatan dan Lingkungan mempunyai tugas meliputi :
- a. melaksanakan segala usaha kegiatan kebersihan lingkungan, sarana air minum dan jamban keluarga, penyelenggaraan penyehatan lingkungan meliputi penyehatan air, pengawasan kualitas, lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi makanan dan bahan pangan serta pengamanan limbah;
- b. mengawasi, membina dan tindak lanjut kepada masyarakat tentang kesehatan lingkungan apabila terjadinya gangguan kesehatan akibat dampak lingkungan yang tidak sehat;
- c. melaksanakan segala usaha kegiatan higiene sanitasi tempat-tempat umum, objek wisata, hotel, bioskop, pasar, tempat ibadah dan lain-lain;
- d. memberikan rekomendasi sanitasi dan kesehatan lingkungan untuk sertifikasi industri rumah tangga, industri kecil, rumah makan/restoran, hotel, losmen, tempat kost, setelah memenuhi syarat produksi hasil olahan atau limbah dari industri yang bersangkutan;
- e. berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai dampak lingkungan terhadap kesehatan masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas meliputi :
- a. meningkatkan dan memantapkan perencanaan, pendayagunaan dan pemberdayaan profesi Sumber Daya Manusia kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan;
- b. melaksanakan sistem informasi Sumber Daya Manusia kesehatan terpadu;
- c. melaksanakan penempatan Sumber Daya Manusia kesehatan strategis disarana kesehatan milik pemerintah baik dengan sistem kontrak kerja atas kesepakatan secara sukarela antara kedua belah pihak, maupun penempatan pegawai negeri sipil sesuai kebutuhan;
- d. melaksanakan penempatan Sumber Daya Manusia kesehatan strategis disarana kesehatan milik swasta baik dengan sistem kontrak kerja atas kesepakatan secara sukarela antara kedua belah pihak, maupun penempatan pegawai negeri sipil melalui koordinasi dengan pemerintah;
- e. melaksanakan penempatan Sumber Daya Manusia kesehatan warga Negara asing, setelah tenaga kesehatan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi meliputi :
- a. melaksanakan segala kegiatan pengembangan, penempatan pendayagunaan dan peningkatan kualitas profesi;
- b. menyusun perencanaan kebutuhan, pendayagunaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
- c. menyusun pedoman kerja, pendidikan, registrasi, akreditasi dan persyaratan perijinan profesi Sumber Daya Manusia;
- d. mengawasi pendayagunaan Sumber Daya Manusia dan tenaga asing dalam perizinan, pendidikan dan profesi akreditasi;
- e. berkoordinasi dengan organisasi profesi dan akreditasi Sumber Daya Manusia;
- f. memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27
Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas meliputi :
- a. membuat perencanaan, pendayagunaan dan pemberdayaan profesi SDM kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan;
- b. membuat sistem informasi Sumber Daya Manusia kesehatan terpadu, yang dapat diakses oleh instansi dan pihak terkait lain;
- c. menempatkan Sumber Daya Manusia kesehatan strategis di sarana kesehatan milik pemerintah baik dengan sistem kontrak kerja atas kesepakatan secara sukarela antara kedua belah pihak maupun penempatan pegawai negeri sipil;
- d. menempatkan Sumber Daya Manusia kesehatan strategis di sarana kesehatan milik swasta baik dengan sistem kontrak kerja atas kesepakatan secara sukarela antara kedua belah pihak, maupun penempatan pegawai negeri sipil melalui koordinasi dengan pemerintah;
- e. menempatkan Sumber Daya Manusia kesehatan warga Negara asing, setelah tenaga kesehatan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28
Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas meliputi :
- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang manajerial, kepemimpinan dan teknis profesionalisme, peningkatan karier, pendidikan dan pelatihan berjenjang dan berkelanjutan akreditasi pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi registrasi dan lisensi mencakup aspek profesionalisme Sumber Daya Manusia, dengan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengembangkan model pendayagunaan Sumber Daya Manusia untuk daerah terpencil, kepulauan terbatas dan kelompok masyarakat miskin;
- c. berkoordinasi dengan organisasi profesi kesehatan, universitas, Balai Pelatihan, institusi pendidikan dan program pendidikan yang terakreditasi dan sesuai standar dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia;
- d. bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat kesehatan, tenaga sukarela bidang kesehatan, tenaga kesehatan tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika profesi; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29
Seksi Registrasi dan Akreditasi mempunyai tugas meliputi :
- a. melakukan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga medis, tenaga paramedic , non paramedic /tradisional kesehatan terlatih tertentu sesuai dengan kewenangan kompetensinya, etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menilai angka kredit profesi Sumber Daya Manusia dengan berkoordinasi dengan Tim Penilai Angka Kredit Profesi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Profesi sesuai dengan kewenangan kompetensinya untuk keperluan administrasi kepegawaian;
- c. menilai sertifikat dan akreditasi pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan oleh Sumber Daya Manusia sesuai kompentensinya
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30
Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas meliputi :
- a. mengembangkan media sarana promosi, pendekatan/metode dan teknologi promosi kesehatan serta model promosi kesehatan spesifik (Kelurahan Terpencil, Perbatasan, Kepulauan, dll);
- b. melaksanakan segala usaha kegiatan dalam promosi preventif dan informasi bidang kesehatan secara langsung, tak langsung maupun melibatkan organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- c. mengembangkan kemitraan dengan lintas program, sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, kelompok potensial, organisasi sosial yang bergerak dibidang pencegahan dan penanggulangan AIDS daerah, usaha kesehatan sekolah, peran serta remaja, pramuka, usia lanjut, organisasi profesi lainnya dan Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang kesehatan dan lainnya, dilaksanakan dengan strategi pemberdayaan, penggerakan masyarakat yang didukung oleh bina suasana dan advokasi;
- d. menyusun dan mengembangkan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan pedoman promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. mengawasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Asuransi Kesehatan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan Sistem Jaminan Kesehatan milik swasta lainnya, terutama Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Rentan terhadap penyakit;
- f. meningkatkan kepedulian tokoh masyarakat dan masyarakat untuk mengembangkan Desa Siaga dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya manusia dan memberdayakan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan penanganan masalah darurat kesehatan;
- g. meningkatkan kesadaran masyarakat ber Perilaku Hidup Bersih Sehat dan Keluarga Sadar Gizi serta memanfaatkan pelayanan kesehatan yang bermutu; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Jaminan Kesehatan dan Sarana Kesehatan mempunyai fungsi meliputi :
- a. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun swasta;
- b. memonitoring dan evaluasi sarana kesehatan, desa siaga, UKBM, Pos Kesehatan Desa (Poskedes), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Kepramukaan Saka Bhakti Husada dan lainnya;
- c. melengkapi dan mengikuti Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (IPTEK) peralatan kesehatan, perbekalan kesehatan, dan farmasi serta monitoring efek samping di sarana kesehatan;
- d. mengembangkan kemitraan dengan lintas program, sektor, Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM), swasta, kelompok potensial, organisasi sosial yang bergerak di bidang pencegahan dan penanggulangan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berbasis masyarakat, komite pembangunan kesehatan, komisi penanggulangan AIDS daerah, usaha kesehatan sekolah, peran serta remaja, pramuka, usia lanjut, organisasi profesi lainnya dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan lainnya dilaksanakan dengan strategi jaminan kesehatan, sarana kesehatan, perbekalan kesehatan dan farmasi yang didukung oleh bina suasana dan advokasi;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi, dinas dan unit teknis lainnya yang berhubungan dengan jaminan kesehatan, sarana kesehatan, perbekalan kesehatan dan farmasi; dan
- f. memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32
Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai tugas meliputi :
- a. menyusun dan mengembangkan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan pedoman Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
- b. meningkatkan peranan masyarakat untuk mengikuti Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Dana Sehat lainnya;
- c. mengkoordinasikan dengan bidang lain susunan dan perencanaan program kerja Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
- d. mengawasi pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, Asuransi Kesehatan, Jamsostek dan Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat milik swasta lainnya, terutama Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Rentan terhadap penyakit serta Dana Sehat lainnya;
- e. merencanakan kebijakan Daerah di bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan;
- f. membuat laporan kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan tahunan dan kegiatan seksi; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 33
Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan mempunyai tugas meliputi :
- a. menyusun dan mengembangkan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan pedoman promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan dengan bidang lain perencanaan, pengadaan dan pembangunan sarana dan peralatan kesehatan;
- c. mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pengadaan sarana dan peralatan kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan rentan terhadap penyakit;
- d. merencanakan kebijakan Pemerintah dalam pengadaan sarana dan peralatan kesehatan;
- e. membuat laporan situasi dan inventarisasi sarana, peralatan kesehatan tahunan dan kegiatan seksi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 34
Seksi Kefarmasian mempunyai tugas meliputi :
- a. mengatur dan membina pelayanan obat dan perbekalan kesehatan yang diselenggarakan melalui pedagang besar farmasi, apotik, toko obat dan tempat-tempat layak lainnya dengan
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 35
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 36
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 37
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 antara lain :
2. a.
3. jabatan fungsional kesehatan; atau
- b. jabatan fungsional non-kesehatan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
- a. jabatan fungsional dokter;
- b. jabatan fungsional dokter gigi;
- c. jabatan fungsional perawat;
- d. jabatan fungsional bidan;
- e. jabatan fungsional apoteker;
- f. jabatan fungsional asisten apoteker;
- g. jabatan fungsional pengawas farmasi, makanan dan minuman;
- h. jabatan fungsional pranata laboratorium kesehatan;
- i. jabatan fungsional entomolog kesehatan;
- j. jabatan fungsional epidemiolog kesehatan;
- k. jabatan fungsional sanitarian;
- l. jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat;
- m. jabatan fungsional perawat gigi;
- n. jabatan fungsional administrator kesehatan;
17. o.
18. jabatan fungsional nutrisionis;
- p. jabatan fungsional fisiotherapis;
- q. jabatan fungsional terapis wicara;
- r. jabatan fungsional teknisi elektromedis;
- s. jabatan fungsional refraksionis optisien;
- t. jabatan fungsional okupasi terapis;
- u. jabatan fungsional orthotik prostetis;
- v. jabatan fungsional teknisi gigi; atau
- w. jabatan fungsional transfusi darah.
27. Kelompok Jabatan Fungsional Non-Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
- (3) ayat (1) huruf b antara lain :
- a. arsiparis;
- b. pranata komputer;
- c. analis kepegawaian; atau
- d. pranata humas.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 38
- (1) UPTD adalah unsur pelaksanaan operasional Dinas.
- (2) UPTD terdiri dari :
- a. instalasi farmasi, obat, perbekalan kesehatan;
- b. instalasi data, surveilans dan informasi kesehatan;
- c. instalasi promosi kesehatan; dan
- d. puskesmas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 39
- (1) UPTD Instalasi Farmasi, Obat, Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas meliputi :
- a. merencanakan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan merujuk pada daftar obat essensial nasional (DOEN) berupa upaya pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- b. menjamin pemerataan obat dan perbekalan kesehatan dalam upaya penyebaran obat dan perbekalan kesehatan secara merata dan berkesinambungan, ## BAB IV
TATA KERJA
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 40
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Dinas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 41
- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk.
- (3) Dalam menyampaikan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula pada unit kerja yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 42
- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Walikota menunjuk Sekretaris atau seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.
- (2) Atas dasar pertimbangan daya guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas apabila berhalangan dapat mendelegasikan kewenangan tugas tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 19 November 2013

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA, Drs. EDISON HUMIANG, M. Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016 LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 99 ## BAB V PEMBIAYAAN ## Pasal 43 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung dan/atau Subsidi Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat atau Bantuan Pemerintah Provinsi serta Sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. ## Pasal 44

Penandatangan: Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bitung Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 45

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Penetapan: Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 19 November 2013

Penandatangan: WALIKOTA BITUNG, ttd HANNY SONDAKH