PERATURAN WALIKOTA MA Nomor .2-9 Tahun 2017 tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN .DALAM PEMBElUAN PELAYAN.AN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah berwenang tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan luran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a; . perlu · menetapkan Peraturan W alikota Pematangsiantar tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Publik tertentu oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- Mengingat :
- l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Ort. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor .1092);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lap~r Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
- . 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomdr 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan luran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5481);
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP/ 150/MEN 1999 ten tang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi· Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
20. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP/196/MEN/1999· tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga· Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa konstruksi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang · Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
27. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
28. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas d&lt;:n Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretanat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
Menetapkan
29. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kata Pematangsiantar;
30. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
31. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
32. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Pematangsiantar.
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini, yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kata Pematangsiantar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kata Pematangsiantar;
- c. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar;
- d. Badan adalah sekumpulan orang dari/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
- e. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja ' . . atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negen dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
- f. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
- g. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang dan/ atau pemberi kerja sesuai per~turan perundang-undangan dalam rangka untuk pembmaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan;
- h. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah;
- i. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik dibidang perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
10. J· Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;
- k. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, .Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
- m. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan bekerjasama dengan pemerintah daerah;
- n. BPJS Ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan pemerintah daerah adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar yang berdomisili di Kota Pematangsiantar;
- o. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran;
- p. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/ atau penyelenggara negara dan/ atau Pemerintah;
- q. Program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program BPJS ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi bagi pekerja yang bekerja pada proyek fisik meliputi perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
TUJUAN
BAB II - TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Walikota 1n1 bertujuan untuk terselenggaranya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan . d~am ~emenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan menjamm perhndungan dan kesejahteraan bagi pemberi kerja dan pekerja di daerah.
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAB III - KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Pasal 3
Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib ikut serta dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan :
•
- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; ·· I
- b. memberikan data dirinya dan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar; dan
- c. melaporkan upah yang sebenarnya sesuai dengan upah yang diterima kepada BPJS Ketenagakerjaan.
KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
BAB IV - KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 4
- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari pemerintah daerah wajib mempunyai sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan .
- (2) Sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat-syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh pemerintah daerah.
- (3) Syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. fotokopi sertifikat kepesertaan jamman sosial ketenagakerjaan; dan
- b. bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilegalisir oleh pejabat BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi :
- a. perizinan terkait usaha;
- b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- c. izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing;
- d. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
- e. izin mendirikan bangunan.
- (5) Khusus bagi pemohon yang berbentuk Badan ht~ku:11 terhadap permohonan izin mendirikan bangunan tetap diberlakukan syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ·
- (6) Bagi setiap pemohon perorangan atau Bad~ hu~m yang memohon izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e wajib mengikutsertak~ pekerjanya da18:111 kepesertaan program jasa kons~ruks1 . }am1nan sosial ketenagakerjaan, apabila akan memulai mendirikan bangunan.
r
...
- (7) Setiap pemohon perorangan atau Badan sebagaimana dimaksud pada · ayat (6) wajib membuat surat pernyataan untuk mengikutsertakan pekerja bangunan dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan .
BABV
PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
BAB IV - KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 5
- (1) Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah.
- (2) Unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar;
- b. Sekretariat Daerah Kata Pematangsiantar;
- c. Dinas Ketenagakerjaan Kata Pematangsiantar;
- d. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyediaan barang dan jasa yang bersifat jasa konstruksi.
BAB IV - KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 6
Pemberi kerja yang bergerak dibidang pekerjaanjasa konstruksi di Pemerintah Daerah wajib melampirkan syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dalam surat perintah kerja dan/ a tau perjanjian kerja.
HUBUNGAN KERJASAMA
BAB VI - HUBUNGAN KERJASAMA
Pasal 7
- ( 1) Pemerintah daerah dalam melaksanakan pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang diatur tersendiri dalam kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemberi kerja dan pekerja.
- (3) Tindaklanjut kesepakatan bersama s~~agaimana di~ak~ud pada ayat (1) akan diatur tersendiri ~engan pe:JanJ1~ kerjasama antara unit pelayanan pubhk pada 1nstan\_s1 pemerintah daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Ketenagakerjaan.
'I'
•
•
SANKS! ADMINISTRATIF
BAB VII - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 8
- (1) Perusahaan dan/atau Pemberi kerjayang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. denda;
- c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
BAB VII - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 9
- ( 1) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan denda se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untukjangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Sanksi teguran tertulis dan denda se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
BAB VII - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 10
- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Permintaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah terkait.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11
- (1) Pembinaan dan pengawasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terhadap perusahaan, pemberi kerja dan tenaga kerja dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Ca bang Pembantu Pematangsiantar.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan dilakukan secara berk~la · dan teratur setiap tahun paling sedikit sebanyak 2 (dua) kali.
- (3) Dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan membuat laporan perkembangannya kepada W alikota secara berkala. ·
- (4) Uraian tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan W alikota.
r
,' ...
i '" ..
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan W alikota ini.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Penetapan: Diundangkan di Pematangsi tar pada tanggal U otiv:\:er-Plt.SEKRETARIS DAE KOTA PEMATANGSIANTAR, RESMAN PANJAITAN KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR ~ BERITA DAE