PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor 28 Tahun 1959 tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut daerah, dan pelaks€uraannya harus diatur dengan Peraturan Daerah; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; C
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945; 1.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 ilo-o. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822[ 2.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2O431k 3.
\
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
2-
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Ncrmor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32621 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9991; 4.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah besertta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I99V Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36321; 5.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Sr:rat Paksa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tarrtbehan kmbaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20OO tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Padak Dengan Surat Paksa firmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 129, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 398\; 6
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 7.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a189); 8.
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a84al;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4381;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2AO7 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6861;
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2all tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o1l ilo-o. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a)';
5. l4.Undang-UndangNomor20Tahun2o||tentang Rumah Susun 1L".nbr.u.n Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor !2, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota(LembaranNegaraRepublik Indonesia tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor +737|; [,,
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OIO tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor 119);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2o1o tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibavar sendiri oleh wajib pajak;
19. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2olo tentang Penertiban dan penggunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oro Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O9g);
4. 2o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor L48/MK.or /2oro tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak dikenakan pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2olr tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2orr Nomor 6944;
22. Perat.'ran Daerah Nomor 2 Tahun 2oog tentang Urusan pemerintah wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupate.r nou"rtg Mongondow Utara (r,embaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2aog Nom6r 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boraang Mongondow Utara Nomor 2);
Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : pERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. f-
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 2
Atas setiap kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi danlatau bangunan perdesaan dan perkotaan dipungut pajak dengan narna pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 3
- (l) Objek Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
- b. jalan tol;
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- c. kolam renang;
- e. tempat olahraga;/..
- d. pagar mewah;
- f. galangan kapal, dermaga;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- g. taman mewah;
- i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang:
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- a. digunakan oleh pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan ;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atans, yang sejenis dengan itu;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) subjek P4iak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau Badan ya,,g secara nyata mempunyai s'atu hak atas Bumi dan/atau --p.-Lh manfaat atas Bumi, dan/atau memiJiki, menguasai, dan / atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) wajib Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasat, dasrf atau memperoleh manfaat atas Bang.tnan.iA-
- (3) Tanah yang tidak diketahui pemilik dan alamatnya dan diatasnya berdiri bangunan, maka kewajiban pembayaran pajaknya dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang secara nyata. menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan.
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 5
- Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. (1)
- Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk daerah tertentu yang mengalami perkembangan ekonomi pesat dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. (2)
- Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dilakukan oleh Bupati. (3)
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 6
- (1) Tarif Pajak untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp. 1.OOO.OOO.OOO,- (satu miliar rupiah), ditetapkan sebesar O.Io/o (nol koma satu persen).
- (2) Tarif Pajak untuk objek pajak dengan NJOP lebih besar dari Rp. 1.0O0.0O0.OOO,- (satu miliar rupiah), ditetapkan sebesar O.2o/o (nol koma dua persen).
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7
Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)./* T
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.
TAHUN PAJAK DAN SAAT TERUTANGI\TYA PAJAK
BAB V
Pasal 9
- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
Bagian Kesatu
Pendataan
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN
Pasal 10
- Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. (1)
- SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. (21
- Ketentuan mengenai pelaksanaan dan tata cara pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. (3)
Bagian Kedua Penetapan
- (1) ## BAB VII
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu Pemungutan
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN
Pasal 12
- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
2. (21 Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN
Pasal 13
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN
Pasal 14
Ketentuan mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian dan penerbitan SPOP, SPPT, SKPD dan SKPDN diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN
Pasal 15
- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika: fr. /
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak dibayar; dan
- b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga danlatau denda.
- (2) Jurnlah kekurangan pqjak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%o (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) br:lan sejak saat terutangrya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan penagihan
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN
Pasal 16
- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib pajak.
- (2) SPPT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah meruFkan dasar penagihan pqiak dan harus dilunasi dalam jangka walrhr paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN
Pasal 17
- (1) Pajak yang terutang
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN
Pasal 18
Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak d,iatur dalam Peraturan Bupati'
BAB VIII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 19
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya .'kepadaBupatiataupejabatyangditunjukatassuatu:
2. SPPT; a.
3. SKPD; b.
4. SKPDLB; c.
5. SKPDN; dan d.
- (2) Keberatan- aia3ut&lt;an secara tertulis dalam bahasa Indonesia denian disertai alasan-alasan yang jelas'
7. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga terdasartan ketentuan peraturan perundange. undangan PerPajakan daerah'
- (3) xeferatan harirs diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tigt buh"n sejak tanggal surat' tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada- ayat (i), kecuali jika wajib p"i+ dapat .rr".r.r.tjrrf*it' U"tt*a. jangka waklu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasannya'
9. lggtah
10. (+) dbatd aapataifafarfcan apabla wqiib pEuk t"ltlt mernbaltar \ ./ paling sedikit sjumlahydl diseh4iuiwdib p€dak
- (6) Tanda p.rr.ii*a.a-tt surat teberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan'
- (5) keberatan V*g ti+"k , memenuhi persyaratan sebagaim""" ii*"tttsud pada ayat (1)' ayat (2)' ayat (3)' dan iyat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak diPertimbangkan'
- (1) Bupati atau pejabat y*g ditunjuk dalam jangka waktu paling f"-" 12 (iua belas) bulan sejak tanggal surat kebZratan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukany''
- {2) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
PasaI 22
- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (d:ua puluh empat) bulan.
2. (21 Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 5O% (lima puluh persen) dari jumlah pajak ## BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB PAJAK
BAB VIII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 23
- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk d,apat membetulkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDLB aiau SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis danf ata.u kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang- undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karen kekhilafan \_ wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat:
- b. mengurangkan atau membatalkan SppT, STPD, SKPD, atau SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- d. mengurangkan ketetapan pajak yang rcrutang ## BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB VIII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24
- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangt&lt;a waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan srratu keputusan, permohonan pengemhlian pdak SKPDLB harus diterbitlcan dalam jangka wakhr paring lama 1 (satu) btrtan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan {\_alam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (4) Apabila Wajib pajak mempunyai utang iainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang tersebut.
- (6) Jfka pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) tulan,- Bupati "L, Pejabat yang ditunjuk memberikan imbaran bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK
BAB XI - KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 25
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu S (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuall apabila wajib pajak merakukan -tindak pidana di bidang perpajakan daeran4.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penirgihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adatah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara dimaksud pada ayat (2) pengajuan permohonan pembayaran dan pajak. permohonan keberatan oleh wajib tidak langsung sebagaimana huruf b dapat diketahui dari angsuran atau penundaan
BAB XI - KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 26
- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang g3jak yang sudah kedaluwaria -sebagairrr"rr" dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata penghapusan piutang pqjak yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan eeraturan eupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN
- Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasai pencapaian kinerja tertentu. (1)
- Femberian insentif sebagaima'a dimatcsud pada ayat (1) dalam Angaran Fendapatan drn B.Lrrja Daerah. a)
- Ketentuan mengenai tatz cara pembeiian dan pemanfaatan insentif diatur dalam peraturanBupati. ft (3)
KETENTUAN KHUSUS
BAB XIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 28
- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpaj akan daerah.
2. (21 Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundan g- undan gan perpaj akan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau
6. Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (21agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk. {41
7. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara tindak pidana atau perdata, atas permintaan hakim, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya. (s)
8. Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata )ang bersangkutan dengan keterangan yang dirrrinta f n (6)
KETENTUAN PEI{YIDIKAN
BAB XIV - KETENTUAN PEI{YIDIKAN
Pasal 29
- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana' (1)
- Werienang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: (3)
- penyrdik "ruugai* dimaksud pada ayat (1) ada]an kjabat pegiwai N"goi Sipil tertentu di lingfungan Pemerintah OJerah y""g diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan a)
- a. -".r"ri-", -.rl""ti' mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkaP dan jelas;
- c. *"riint" keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- b. *".rlliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungarl dengan tindak Pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana;
- f.memintabantuantenagaahlidalamrangka pelaksanaan tugas PenYidikan;
- e. melakukan pJnggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti -fembukuan, pencatatan' dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadaP bahan bukti tersebut;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang o *orittg"ffott ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan ..auttg berlangstrng dan memeriksa identitas orang' benda" dan/atau dokumenyang dibawa;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya
- h. memotret .**;"ttg]'""g bert{aitan derrgan tindak pidana
- dan dipEriksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; danl atau/a '
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (4)
KETENTUAN PIDANA
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30
Tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31
- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewqjiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud datam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 ('iga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 4.OOO.OOO,OO (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifat adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak karena dijadikan tindak pidana di pengaduan.fu
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
Denda sebagaimana dimaksud Pasal 30 dan Pasal 32 merupakan penerimaan negara.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ## BAB XVII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sarna dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diberlakukan./. '
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2OI4.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Boroko Pada tanggal, 2F Oe:;enegk 2.cl12 UTARA, L HAMDAN DATUNSOLANG

Penetapan: Diundangkan di Boroko Pada tanggal, z7 DEgdV6A? 2ol2 RAH KABUPATEN BO NDOW UTARA, REKY POSUMAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOI-AANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012 NOMOR A
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR TAHUN 2OI2
## TENTANG
## PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
## I. UMUM
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewqjiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, disamping itu dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah perru dilakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensilikasi pengelolaan pendapatan asli daerah, sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan masyarakat.
Berdasarkan undang-Undang Nomor 2g rahun 2oog tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintahan Daerah telah diberikan kewenangan lebih luas dalam pengelolaan pajak daerah, diantaranya pelimpahan pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan yang semura merupakan pajak pusat menjadi pajak daerah.
Ketentuan penutup dalam Undang-Undang Nomor 2g rahu n 2oo9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan pemunguan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan berdasarkan ketentuan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19g5 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Jgl2l sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun Lgg4 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19g5 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) yang terkait dengan peraturan pelaksanaanmengenai perdesaan dan perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 3r Desember 2or3, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan perdesaan dan perkotaan. sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaa.r, maka vJran an f,-
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu segera ditetapkan.
Peraturan Daerah ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah terutama pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, kewajiban dan hak pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemungutan pajak, serta sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Hal ini dimaksudkan agar dengan beralihnya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Daerah, pengelolaannya lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat mendukung visi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Pengertian Kuburan dalam hal ini adalah kuburan umum dan kuburan pribadi, kuburan umum dan pribadi ini tidak dikenakan pajak, sedangkan kuburan yang bersifat komersial tetap dikenakan pajak. Huruf d Cukup jelas Ayat (41 Cukup jela? Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan: - b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan pen5rusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. - c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. ## Ayat (2) Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.
PENJELASAN
Pasal 1
1 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
O Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
## 2. NJOP Bangunan - Rumah &amp; garasi 4OO x Rp. 35O.OOO,OO = Rp. 14O.OOO.OOO,OO a. - Taman 2OO x RpSO.OOO,OO b. =Rp. 1O.O0O.OOO,O0 - c. Pagar (I2O x 1,5) x Rp. 175.OOO,00 :Rp. 31.5OO.0O0.OO + Total NJOP Bangunan Rp. 181.5OO.OOO,0O Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak - = Rp. 1O.OOO.OOO,OO - Nilai Jual bangunan Kena Pajak 3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak - Rp.171.500.0OO,00 + - Rp.411.500.0OO,0O 4. Tarif pqjak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah O,f/o. 5. PBB terutang: O,Io/o x Rp. 411.5O0.OO0,OO : Rp. 411.5O0,0O Total NJOP Tanah dan Bangunan Rp. 42I.5OO.0OO,OO
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Nilai juat untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 1O.O0O.0OO,- (sepuluh juta rupiah). Contoh: Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa: - Tanah seluas 8OO m2 dengan harga jual Rp. 3OO.OOO,OOlrn2; - Bangunan seluas 4OA m2 dengan nilai jual Rp. 350.0OO,OA/w2; - Taman seluas 2AA m2 dengan nilai jual Rp. 50.0OA,AOlrn2; - Pagar sepanjang 12O m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.OOO,OO/m2. Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut: 1. NJOP Bumi: 8OO x Rp3O0.OOO,OO = Rp. 24O.O0O. OOO,OO/1,-
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelastL
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas PasaI 22 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
## Ayat (21 Huruf d Kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya untuk : - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi : 1. Obyek pajak yang Wajib pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya. 2. Obyek pajak berupa lahan pertanian / perkebunan / perikanan / peternakan yang hasilnya sangat terb