PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1994 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994 (berlaku 1 Januari 1995)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan diubahnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994,dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai I984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Dilakukan Oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Di Samping Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong, serta Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang Eceran Besar, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang dapat lebih menjamin kelancaran pelaksanaan Undang-undang tersebut;
Mengingat
: ________________
Menetapkan :
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor I1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 6 I, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
- a. pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- b. piutang adalah piutang dagang yang timbul karena penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- c. pihak yang terpungut dalam hal terjadi kesalahan pemungutan pajak adalah pembeli barang atau penerima jasa, atau pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar Daerah Pabean;
- d. persediaan Barang Kena Pajak adalah persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan barang dalam proses, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi;
- e. Pedagang Eceran adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut
6. -tidak bertindak sebagai penyalur kepada Pedagang lainnya;
7. -menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dari rumah ke rumah;
8. -menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut;
- -melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya.
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
BAB II - PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 2
- (1) Dalam rangka pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor I1 Tahun 1994, adalah Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- (2) Dalam rangka pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian bentuk usaha lainnya sebagainiana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor I 1 Tahun 1994, adalah bentuk usaha kerjasama operasi.
- (3) Saat pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.
BAB III - JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 3
Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:
1. Barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung, dari sumbernya;
2. Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya;
3. Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya;
4. Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
5. Barang-barang kebutuhan pokok;
6. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
7. Listrik, kecuali listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt;
8. Saham, obligasi, dan surat-surat berharga sejenisnya;
9. Air bersih yang disalurkan melalui pipa.
BAB III - JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 4
Barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung, dári sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
1. Barang hasil pertanian:
- a. Hasil tanaman pertanian padi-padian seperti padi sawah, padi gogo, dan sejenisnya;
- b. Hasil tanaman pertanian palawija umbi-umbian seperti talas, ubi kayu, ubi jalar, dan sejenisnya;
- c. Hasil tanaman pertanian kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau, kedelai, kacang polong, dan sejenisnya;
- d. Hasil tanaman pertanian biji-bijian seperti jagung, shorgum/cantel, gandum, dan sejenisnya;
- e. Hasil tanaman pertanian sayur-sayuran seperti kubis, wortel, lobak, bawang merah, bawang putih, kacang panjang, petai, labu, tomat, ketimun, dan sejenisnya;
- f. Hasil tanaman pertanian buah-buahan seperti rambutan, jeruk, duku, pepaya, pisang, semangka, dan sejenisnya;
- g. Hasil tanaman pertanian tanaman hias seperti bunga anggrek, mawar, melati, suplier, palem, dan sejenisnya;
- h. Hasil tanaman pertanian lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf g.
2. Barang hasil perkebunan:
- a. Hasil tanaman perkebunan yang berupa buah seperti kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, lada, pala, panili, kapuk, dan sejenisnya;
- b. Hasil tanaman perkebunan yang berupa bunga seperti cengkih, bunga matahari, kenanga, dan sejenisnya;
- c. Hasil tanaman perkebunan yang berupa daun seperti tembakau, teh, nilam, sereh wangi, kayu putih, agave, rumput gajah, murbai, dan sejenisnya;
- d. Hasil tanaman perkebunan yang berupa getah seperti karet, kemenyan, dan sejenisnya;
- e. Hasil tanaman. perkebunan yang berupa kulit seperti kina, kayu manis, soga, dan sejenisnya;
- f. Hasil tanaman perkebunan yang berupa batang seperti tebu, rosela, rami, yute, dan sejenisnya;
- g. Hasil tanaman perkebunan yang berupa rimpang seperti jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan sejenisnya;
- h. Hasil tanaman perkebunan yang berupa akar seperti akar wangi, kelembak, dan sejenisnya;
- i. Hasil tanaman perkebunan lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf h.
3. Barang hasil kehutanan:
- a. Hasil hutan kayu seperti jati, pinus, mahoni, sonokeling, jeunjing, cendana, akasia, ekaliptus, kamper, borneo, meranti, keruing, ramin, dan sejenisnya;
- b. Hasil hutan bukan kayu seperti rotan, bambu, damar, jelutung, sarang burung walet, akar-akaran, dan sejenisnya;
- c. Hasil hutan lainnya yang belum termasuk pada huruf a dan huruf b.
4. Hasil penyemaian, pembibitan, pembenihan, dari barang pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
BAB III - JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 5
Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau penagkaran, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
1. Barang hasil peternakan:
- a. Hasil pembibitan dan budidaya ternak besar seperti sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, dan sejenisnya;
- b. Hasil pembibitan dan budidaya ternak kecil seperti kambing potong,kambing perah, domba, babi, dan sejenisnya;
- c. Hasil pembibitan dan budidaya aneka ternak seperti kelinci, lebah, ulat sutera, ular, anjing, kucing, dan sejenisnya;
- d. Hasil pembibitan dan budidaya ternak unggas seperti ayam, itik, burung puyuh, burung merpati, kalkun, entok, dan sejenisnya, serta telur yang dihasilkannya;
- e. Hasil pembibitan dan budidaya ternak lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf d.
2. Barang hasil perburuan, penangkapan, dan penangkaran:
- a. Hasil perburuan/penangkapan satwa liar;
- b. Hasil penangkaran satwa liar.
BAB III - JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 6
Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
1. Hasil perikanan laut:
- a. Hasil penangkapan/pengambilan biota laut seperti ikan tuna, ikan cakalang, ikan hiu, udang laut, kepiting, ikan hias laut, kerang, rumput laut, tanaman hias laut, dan sejenisnya;
- b. Hasil penangkapan/pengambilan benih biota laut seperti benih ikan, nener, benih kepiting, dan sejenisnya;
- c. Hasil budidaya/pembenihan biota laut seperti ikan, kerang mutiara, penyu, teripang, rumput laut, tanaman hias laut, dan sejenisnya;
- d. Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota laut lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf c.
2. Hasil perikanan darat:
- a. Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota air tawar seperti ikan mas, gurame, belida, lele, patin, siput, kura-kura, katak, buaya, belut, ikan hias, dan sejenisnya;
- b. Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota air payau seperti ikan bandeng, udang, kakap putih, kepiting, dan sejenisnya;
- c. Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota air tawar lainnya atau air payau lainnya yang belum termasuk pada huruf a dan huruf b.
BAB III - JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 7
Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; meliputi:
1. minyak mentah;
2. gas bumi;
3. pasir dan kerikil;
4. barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya.
BAB III - JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 8
Barang-barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
1. beras dan gabah;
2. jagung;
3. sagu;
4. kedelai;
5. garam baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium.
BAB III - JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 9
Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:
1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
2. Jasa di bidang pelayanan sosial;
3. Jasa di bidang pengiriman surat;
4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
5. Jasa di bidang keagamaan;
6. Jasa di bidang pendidikan;
7. Jasa di bidang kesenian;
8. Jasa di bidang penyiaran;
9. Jasa di bidang angkutan umum;
10. Jasa di bidang tenaga kerja;
11. Jasa di bidang perhotelan;
12. Jasa di bidang telekomunikasi.
BAB III - JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 10
Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
1. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
2. Jas dokter hewan;
3. Jasa ahli kesehatan seperti akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, fisioterapi, dan sejenisnya;
4. Jasa kebidanan, dukun bayi, dan sejenisnya;
5. Jasa paramedis, perawat, dan sejenisnya; 6. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, sanatorium, dan sejenisnya.
BAB III - JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 11
Jasa di bidang pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
1. Jasa pelayanan Panti Asuhan, dan Panti Jompo;
2. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;
3. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
4. Jasa Lembaga Rehabilitasi;
5. Jasa pemakaman termasuk krematorium;
6. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial;
7. Jasa pelayanan sosial lainnya kecuali yang bersifat komersial.
BAB III - JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 12
Jasa di bidang pengiriman surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
1. Jasa pengiriman surat;
2. Jasa pengiriman uang, jasa penyimpanan dan pembayaran uang, dan jasa pelayanan penjualan benda-benda pos dan meterai;
3. Jasa lainnya yang dilakukan oleh Perum Pos dan Giro.
BAB III - JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 13
Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
1. Jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,' kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain
BAB III - JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 14
Jasa di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
1. Jasa pelayanan rumah-rumah ibadah;
2. Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
3. Jasa lainnya di bidang keagamaan.
BAB III - JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 15
Jasa di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
1. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional;
2. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus.
BAB III - JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 16
Jasa di bidang kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
BAB III - JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 17
Jasa di bidang penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah jasa penyiaran radio dan televisi baik yang dilakukan oleh instansi Pemerintah maupun. swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
Jasa di bidang angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi
1. Jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, maupun di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh swasta;
2. Jasa angkutan udara luar negeri, termasuk di dalamnya jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut.
BAB III - JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 19
Jasa di bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
1. Jasa tenaga kerja;
2. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut;
3. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
BAB III - JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 20
Jasa di bidang perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
1. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap;
2. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
BAB III - JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 21
Jasa di bidang telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
1. Jasa telepon umum coin-box;
2. Jasa telegram.
KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
BAB IV - KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Pasal 22
- (1) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 10% (sepuluhpersen), adalah :
- a. kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya atau tidak, diberi aroma atau tidak, diberi rasa atau tidak, mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian, cocoa, atau tidak, yoghurt, kephir, whey, keju, mentega atau lemak atau minyak yang diperoleh dari susu, yang dibotolkan/dikemas;
- b. air buah dan air sayuran, yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, serta dibotolkan/dikemas;
- c. minuman yang tidak mengandung alkohol, mengandúng tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dibotolkan/dikemas, serta air soda yang dibotolkan/dikemas;
- d. wangi-wangian, produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki, dan rambut, serta preparat rias lainnya;
- e. alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, mesin jual barang otomatis termasuk mesin penukar uang, dan pesawat penerima siaran televisi;
- f. hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya.
- (2) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 20 % (dua puluh persen), adalah:
- a. semuajenis permadani selain yang termasuk dalamayat (3);
- b. barang saniter dan perlengkapannya, kecuali yang terbuat dari plastik, seng, atau semen;
- c. alat fotografi, alat sinematografi, alat optik, alat perekam suara atau gambar, alat reproduksi suara atau gambar, media rekam, pesawat penerima dan pengirim suara, pesawat penerima siaran televisi dan bagiannya selain yang termasuk dalam ayat (1);
- d. mesin pengatur suhu udara, pesawat pendingin dan pesawat pemanas selain yang termasuk dalam ayat (1), mesin seterika, mesin cuci, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, pesawat cukur dan pesawat pangkas rambut serta instrumen musik;
- e. alat-alat olah raga tertentu, dan untuk permainan, selain yang termasuk dalam ayat (3), kecuali yang dibuat di dalam negeri;
- (3) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 35 % (tiga puluh lima persen), kecuali yang ditetapkan dalam ayat (I) dan ayat (2), adalah:
- a. minuman yang mengandung alkohol;
- b. barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kulit atau kulit tiruan, kecuali yang dibuat di dalam negeri;
- c. permadani yang dibuat dari jenis bahan tertentu;
- d. semua jenis alas kaki, kecuali yang dibuat di dalam negeri;
- e. barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kristal, batu pualam, granit dan/atau onnyx;
- f. barang-barang pecah belah kecuali yang dibuat di dalam negeri;
- g. barang-barang yang terbuat dari keramik, kecuali yang dibuat didalam negeri;
- h. barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia dan/atau batu mulia dan/atau mutiara, atau campuran dari padanya, kecuali yang dibuat di dalam negeri;
- i. pesawat udara kecuali yang digunakan untuk keperluan negara dan angkutan umum;
- j. kapal pesiar, bahtera dan kendaraan air tertentu, kecuali untuk keperluan negara dan angkutan umum;
- k. peralatan dan perlengkapan olahraga golf, power boating, gantole dan terbang layang, menyelam;
- l. senjata api, senjata angin dan gas beserta peralatannya, kecuali untuk keperluan negara;
10. m.barang-barang perabot rumah tangga dan kantor, kecuali yang dibuat di dalam negeri;
- n. perlengkapan untuk permainan dalam ruangan, di atas meja dan dalam taman hiburan untuk orang dewasa dan kanak-kanak.
- (4) Macam dan jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang termasuk dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB IV - KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Pasal 23
- (1) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20 % (dua puluh persen), adalah:
- a. kendaraan bermotor beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya 250 cc atau kurang, kecuali yang dibuat di dalam negeri atau yang digunakan untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI serta untuk tujuan protokoler kenegaraan;
- b. kendaraan bermotor jenis sedan dan station wagon dengan motor penggerak yang isi silindernya 1600cc atau kurang dan jip, yang dibuat di dalam negeri dengan kandungan lokal lebih dari 60 % (enam puluh persen), serta kombi, minibus, van, dan pick up yang memakai bahan bakar bensin, kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum atau angkutan barang, untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI, dan untuk tujuan protokoler kenegaraan.
- (2) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen), adalah kendaraan bermotor jenis kombi, minibus, van, dan pick up yang memakai bahan bakar solar, kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum atau angkutan barang, untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI, dan untuk tujuan protokoler kenegaraan.
- (3) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 35 % (tiga puluh lima persen), adalah:
- a. kendaraan bermotor beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya lebih dari 250cc, kecuali yang digunakan untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI serta untuk tujuan protokoler kenegaraan;
- b. kendaraan jenis bus, kecuali yang dibuat di dalam negéri, atau yang digunakan untuk kendaraan tahanan, kendaraan untuk angkutan umum, untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI serta untuk tujuan protokoler kenegaraan;
- c. kendaraan bermotor jenis sedan, station wagon, dan jip selain yang sudah termasuk dalam ayat (1) huruf b, serta mobil balap dan caravan, kecuali yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI, dan untuk tujuan protokoler kenegaraan.
- (2) Apabila ketentuañ sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) tidak dipenuhi, maka jumlah harga yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian tertulis tersebut dianggap sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
BAB IV - KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Pasal 27
- (1) Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah 10/110 dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- (2) Dalam hal atas penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak, maka cara penghitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:
- a. Pajak Pertambahan Nilai =
10
- ------X harga atau pembayaran atas penyerahan Barang
- 110+t Kena Pajak;
- b. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah =
t
- ------ X
harga atau pembayaran atas penyerahan Barang
- 110+t
Kena Pajak;
- t = besaran tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- (3) Apabila
BAB IV - KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Pasal 28
- (1) Penghapusan piutang tidak mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian pajak yang telah dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual atau Pengusaha Kena Pajak pemberi jasa, dan tidak mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian pajak yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli atau Pengusaha Kena Pajak penerima jasa.
- (2) Atas Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi baik karena bencana alam ataupun karena sebab lain di luar kekuasaan Pengusaha Kena Pajak, tidak mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian pajak yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya untuk perolehan Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan pajak dan pajak yang salah dipungut tersebut telah dilaporkan, maka Pengusaha Kena Pajak yang memungut pajak tersebut tidak dapat meminta kembali pajak yang salah dipungut.
- (4) Pajak yang salah dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diminta kembali óleh pihak yang terpungut, sepanjang belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya.
BAB IV - KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Pasal 29
- (1) Atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, Dasar Pengenaan Pajak dihitung
BAB IV - KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Pasal 30
Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena, Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut pada saat pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
BAB IV - KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Pasal 31
- (1) Apabila pembayaran atau Harga Jual atau Penggantian dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing, maka penghitungan besarnya pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak.
- (2) Dalam hal pembayaran atau Harga Jual atau Penggantian yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 16A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah depgan Undangundang Nomor 11 Tahun 1994 mempergunakan mata uang asing, maka besarnya pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan pada saat dilakukan pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
BAB VIII - PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
Pasal 32
- (1) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak danlatau Jasa Kena Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat lain selain tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan.
- (3) Pajak Masukan atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, tidak dapat dikreditkan, kecuali apabila Barang Kena Pajak tersebut merupakan barang dagangan atau untuk dipergunakan secara langsung sesuai dengan bidang usahanya.
- (4) Apabila pada saat pemeriksaan diketahui adanya perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang telah dibukukan atau dicatat dalam pembukuan Pengusaha Kena Pajak, namun Faktur Pajaknya belum atau terlambat diterima sehingga belum dapat dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan yang Faktur Pajaknya belum atau terlambat diterima tersebut dapat dikreditkan pada Masa Pajak diterimanya Faktur Pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG
BAB IX - SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG
Pasal 33
- (1) Terutangnýa pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
- (2) Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli
- (3) Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:
- a. saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak; atau
- b. saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak; atau
- c. saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak; atau
- d. saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal saat-saat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui.
- (4) Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.
- (5) Terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
- (6) Terutangnya paják atas ekspor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean.
- (7) Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atas persediaan Barang Kena Pajak, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, terjadi pada:
- a. saat ditandatanganinya akte pembubaran; atau
- b. saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan,
BAB IX - SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG
Pasal 34
- (1) Tempat pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Tempat pajak terutang atas:
- a. impor Barang Kena Pajak, adalah di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan ke dalam Daerah Pabean;
- b. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, adalah di tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak. tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak;
- c. kegiatan membangun sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan Pengusaha Kena Pajak, adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.
- (3) Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat lain selain tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai tempat pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
- (1) Ketentuan tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Dasar Pengenaan Pajak, tarif, dan pembuatan Faktur Pajak yang diberlakukan terhadap suatu penyerahan atau kegiatan lain yang dipersamakan dengan penyerahan, adalah ketentuan yang berlaku pada saat terjadinya penyerahan atau kegiatan lain yang dipersamakan dengan penyerahan tersebut.
- (2) Atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang Nomor Il Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pajak ' Pertambahan Nilai 1984, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Selama peraturan pelaksanaan PeraturanPemerintah ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, yang belum dicabut dan diganti, dinyatakan masih berlaku.
KETENTUANPENUTUP
BAB XI - KETENTUANPENUTUP
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB XI - KETENTUANPENUTUP
Pasal 37
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak di samping Jasa yang Dilakukan oleh Pemborong, serta Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pedagang Eceran Besar, dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1994 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ## REPUBLIK INDONESIA ## MOERDIONO Pasal 38 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Penetapan: Agar setiap orang Inengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR50 TAHUN 1994 TENTANG
## PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
## DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994
## UMUM
Dengan telah dilakukannya perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Undang-undang Nomor 1 I Tahun 1994 yang memuat beberapa ketentuan baru, maka atas peraturan pelaksanaan yang telah berlaku selama ini perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan Undang-undang itu sendiri.
Untuk mencapai maksud tersebut perlu diciptakan peraturan pelaksanaan yang baru sebagai pengganti peraturan pelaksanaan yang telah ada selama ini yaitu:
- -Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993,
- -Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Dilakukan oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak di samping Jasa yang Dilakukan oleh Pemborong, dan
- -Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Dilakukan oleh Pedagang Eceran Besar.
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Undang-undang Perubahan tersebut, hal-hal yang belum cukup diatur sedangkan materinya sudah dicantumkan di dalam Undang-undang tersebut, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ini.
Hal-hal yang menyangkut kebijaksanaan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sedangkan mengenai pelaksanaan yang bersifat teknis administratifditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
## PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat ( 1 )