PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 12 Tahun 2014 tentang BERUPA JAMINAN PEMEL!HARAAN PE � :: � fA1u:t ��� j � fp:,,. ���� T: ��� TA DEWAN PERWA � LAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2 0l (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
BERUPA JAMINAN PEMEL!HARAAN PE � :: � fA1u:t ��� j � fp:,,. ���� T: ��� TA DEWAN PERWA � LAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2 0l
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung: maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dibenkan tunjangan kesejahteraan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan; Menimbang ·
- b. bahwa \_jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dalam bentuk pembayaran prerrn asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- •
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1} Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyebutkan Pirnpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganva diberikan jarninan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran prerni aeuransl kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan berupa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 'fahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Ferbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355};
•
•
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemoaran Ncgr.ra Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perub&amp;han Kedua atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakiian Rakyat, Dewan Perwakiian Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. l 0. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ .Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan
•
•
Menetapkan
P
. Dalam Negeri Nornor 13 Tahun
Ked11a atas tu ran Menten
ah·
2006 tentang Pedoman Peng era
'
12. N . Dal Negen omor Peraturan Menten ":uk Hukum Daerah (Berita Negara tentang Pemhentukan Pr 2014 Nomor 32); Republik Indonesia Tahun 1 Tahun 2005 tentang
elolaan Keuangan Daer
.
1
Tahun 2014
13. Peraturan Daerah Kota a-tung Nomor i an Pim inan dan Anggota Kedudukan Protokoler dan KDeu �� Kota PBitung (Lembaran akilan Rakyat aer ... Dewan Perw . zoos Nomor l); Daerah Kota B1tung Tahun
15. D Peraturan Dewan Perwaki\an Raky;:rtiba;ewan Perwakilan Nomor 1 Tahun 20 iO tentang Tata . a telah diubah Rakyat Daerah Kota Bitung sebagaunan rah K ta dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat D::i, � s Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peru an . a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kcta B1tung Nomor 1 Tahun 201 O ten tang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
14. 2 Tahun 2010 Tentang Peraturan Daerah Kota Bit � g Norn:::; Daerah Kota Bitung Pokok-Pokok Pengelolaan eu � un 2010 Nomor 2); (Lembaran Daerah Kota Bitung ah Kota Bitung
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BERUPA ,JAJ,,!INAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAK!LAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2014
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dima.ksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bitung.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Bitung.
6. 'J'unjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kota Bitung dan telah mengucapkan sumpah/janji
Pasal 2
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa pemberian jaminan perneliharaan kesehatan.
- (2) Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya.
•
•
�
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Bitung .&amp; 8"!!,!tanggal ' .tanua-e t 2014 TDA SE N HUMIANG, M.SI Drs. 8 • :.\ UTAMA MADYA ""',.jjU!,,'f96l0804 198603 1 016 - (3) Keluarga yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak sesuai keten tuan peraruran perundang-undangan. ## Pasal 3 - (1) Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lernbega Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, melalui proses pengadaan barang dan jasa. - (2) Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Bi tung. - (3) Besarnya prcmi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tennasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD. - (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD, berlaku tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2014. ## Pasal 4 Tata cara penetapan Lembaga Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 aya.t ( 1 )dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu rnengikuti proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) secara Terpusat. ## Pasal 5

Penandatangan: Biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung. ## Pasal 6

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penernpatannya dalam Serita Daerah Kota Bitung .

Penetapan: Ditetapkan di Bitung Pada tanggal � Jom11 � i ?.014 � HANNY SONDAKH