PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. EM RINTAH K ANGERANG S TAN. Pelak anaan e an 2012 Te ta Perlindu an erlindu an erempu an A ak Ko an Kekerasan. PROVINSI BANTEN ROVIN BAN PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN RATURAN ALI O A A TANGERAN S LATAN NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG OMOR 7 AHU 014 E TAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN E AKS AA RATURA D RA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG ERLINDU G ER OR EKERA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang im an
Mengingat gi
[
[ SALINAN ] SALINAN
�
.±.
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELAT AN RI AERA ANGERANG S LATA
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. EM RINTAH K ANGERANG S TAN. Pelak anaan e an 2012 Te ta Perlindu an erlindu an erempu an A ak Ko an Kekerasan.
PROVINSI BANTEN ROVIN BAN
PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN RATURAN ALI O A A TANGERAN S LATAN
NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG OMOR 7 AHU 014 E TAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN E AKS AA RATURA D RA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG ERLINDU G ER OR EKERA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA RA A UH YANG
WALIKOTA TANGERANG SELATAN, WALIKOTA ANGERAN TAN,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; ah el ete an a al y (3) dan asal 0 y e tu an ah ota ang an S tan ah 012 entan e lin an ere an an ak o an ekerasan, rl ta an an al en elak an e an ah ah 012 entan li an ere an dan Anak o an ekerasan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1. asal 8 y Undan U an Da ar ar Repu li n o ah 945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); . nd g U ng o 3 ah 004 entan enghapusan eker an al umah an L ba e epubli n e ah 0 5, ba an Lembaran gar e li n o 419);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); . an U an om 2 ah 00 entan emeri tahan em aran ar li n ones ah 004 o 25, am ahan Lem aran ar R li n 437), aiman e ah d ah al erakh d an U an an 2 ah 008 e an erubahan n an 2 ah 0 en an eme an ah Le aran ar li n es ah 2008 9, ambahan Le aran ar li n o 844);
]
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); 4. Undang-Undang Nom r 51 Tahun 2008 tan Pembentukan Kota T n e a g Selatan di Provinsi Banten Le aran gar bli donesia ah n 20 No 188, Tambahan Le baran gara lik Indonesia Nomo 935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/ Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818); 5. Pe atu an emer tah ah 008 t tang Tata ara an nis ayanan rp d gi ak Dan/ au Ko n ak ida e gangan rang (Le aran gara ep lik I o sia ah 00 o 2, ambah Lem aran gara lik n ones o 818);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446); . e tu an e ri gar e rday an P an an erlind an Anak ah 010 e tan an an em tu an an angan Pu at yanan e rita gara li ah 010 om 46);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); . e an e ri alam ri ah 014 entan emb tu an rod ku aerah rit r li n s ah 014 2);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kata Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610); . tu an n an latan ah 010 en anisa e an a rah ota an an aran ah ota an e an latan ah 010 , am ahan Le aran ah o an an 610 ;
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Karban Kekerasan (Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3); . an a an e an an ah 012 en li du an an Anak a an e erasan aran ah ota an an tan ah 012 , ambahan Le aran ah );
MEMUTUSKAN: E U USKAN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN . DAN ANAK KORBAN KEKERASAN. Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN . DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.
BABI ABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1 KETENTUAN UMUM al
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: Dalam Pe tu an ali yang ak engan:
1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. 1. Dae ah adalah o an e an e an.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2. Pe ri tah e ah dalah ali a an rangkat erah s bagai u sur p ye gara emerintahan aerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan. . al alah Wal an an.
4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan. . an alah erday sy erday an an an e arg an ang an tan.
5. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan. . Pu t ayanan erp an anj tny k t PPT alah tu kerja ungsional an el ggarak layanan d tu an an anak or an ti ekerasan.
6. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melalrukan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan. . e yanan erp alah gkaian an aku an p li an an an ak o an an an ilak anakan ecar am -sam ns ai agai tu es tuan ggaraan eh bi an, eh ta al pe langan, ein os al an uan ku gi an an anak an ekerasan.
7. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga yang memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya yang mempunyai masalah akibat tindak kekerasan, diskriminasi, perdagangan orang, serta masalah sosial lainnya yang berupa pelayanan medik (termasuk medico-legal), psiko-sosial, layanan fasilitas umum dan perlindungan dan pendampingan hukum. . Pu ayanan rday e an ak an anj tny k alah ga an rikan layanan an li du an an an anak kh snya an nyai alah aki ti ekerasan, ri rdagan an rang ai y ru layan rm edicogal), ps o-sos al yan fa ili an li du an an am ingan ukum.
8. Layanan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara PPT untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap korban kekerasan. . L yana pengaduan alah aian ti ak an ilaku an pe yel ggar PT lanju an y ak an e an ekerasan.
9. Perempuan adalah seseorang yang mempunyai alat kelamin perempuan, dapat mengalami mentsruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui dan termasuk orang yang telah mendapat status hukum sebagai seorang perempuan. 9. Perempuan adalah seseorang yang mempunyai alat kelamin perempuan, dapat mengalami mentsruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui dan termasuk orang yang telah mendapat status hukum sebagai seorang mpuan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan. 10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan.
3. 1 1 . Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan. 11. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban. 12. Kekerasan adalah setiap p rbuatan yang beraki at atau d at mengakibatkan kesengsaraan atau pe deritaan ba fisik, s s l, ekonomi, sos al, p ikis terh d p korban.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 13. Anggaran Pen apatan dan elanja aerah yan elanjutnya d singkat APBD adalah rencan ke angan tahu merin ahan d erah ang d ah s dan d setuju be am ol emeri tah aerah PRD, dan ditetapkan de an Pe aturan aerah.
BAB II - B II
Pasal 2
- ( 1 ) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang dilaksanakan oleh P2TP2A sebagai PPT. (1) em ri ah ah ggarakan rlindungan an dan Anak o an ek an an ilak anaka h bagai PT
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Kota. P2 agai an ak y t (1) tuk ti kat ta.
- (3) P2TP2A tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh P2TP2A tingkat Kelurahan, atau P2TP2A yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri. P2 ti a gai an ak y t pat antu ti k t el ahan, u 2A entu eh masyarakat ar and ri
Bagian Kedua g an
Susunan Organisasi a O ani
BAB II - B II
Pasal 3
- ( 1 ) Pengurus P2TP2A tingkat Kota. ditetapkan dengan Keputusan Walikota.. 1) enguru ti k ta tapka gan tu an alik ta
- (2) Pengurus P2TP2A tingkat Kelurahan atau yang dibentuk oleh masyarakat diteta.pkan dengan Keputusan Kepala Badan. (2) enguru P2 P2 ti k an au ang tuk asyarakat tap an gan tu an a S an
- (3) Sekretariat Pengurus P2TP2A tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berkedudukan di Badan. 3 kr tari t enguru P2 P2 ti ka a agai ana aksud y t (1) berkedudukan di Badan.
- (4) Sekretariat Pengurus P2TP2A tingkat Kelurahan atau yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di wilayah Kelurahan. (4) Sekretariat Pengurus P2TP A tingkat K lurahan atau an dibentuk oleh m yarak t ai an ak y t rk dudukan d wilayah Kelurahan.
BAB II - B II
Pasal 4
Pengurus P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur: Penguru P P2 s ai an mak al a al 3 t diri atas u u :
- a. Pemerintah Daerah yang membidangi masalah Perempuan dan Anak, kesehatan, dan sosial; e ri tah ah an angi alah an an Anak kes an, an os al;
- b. instansi vertikal; . ns ans tikal;
- c. organisasi perempuan; . ganisa empuan;
- d. organisasi Profesi; . anis Pr esi;
- e. lembaga swadaya masyarakat; dan . aday arak
- f. perwakilan masyarakat. . rwaki an arak t
BAB II - B II
Pasal 5
- ( 1 ) P2TP2A dipimpin oleh seorang Ketua, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 1) P2 an rkedudukan awah an gu gjaw p li kr ar a ah
- (2) Susunan organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: an ani P2 agai an ak y t 1) t iri ari:
- a. Pelindung; elindun
- b. Penanggung jawab; . anggu aw
- c. Pembina; . em
- d. Ketua; . etu
- e. Wakil Ketua I Bidang Pelayanan dan Pemulihan; . il tu an ay an li an
- f. Wakil Ketua II Bidang Penguatan Organisasi; . aki u II an gu anis i
- g. Wakil Ketua III Bidang Pendidikan dan Pengembangan; aki tu II an e an an an an
- h. Sekretaris; . ekretaris;
- i. Bendahara; . ahar
- j. Sekretariat; dan . kre ari an
- k. Relawan. an
- (3) Wakil Ketua I Bidang Pelayanan dan Pemulihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas: (3) Waki Ketu I Bidang Pe ayanan dan Pemulihan, seb gaimana dimaks d pad ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Divisi Pelayanan Medis; a. Divisi Pelayanan Medis;
- b. Divisi Pelayanan Psikis; dan b. Divis Pelayanan Psikis; dan
- c. Divisi Perlindungan dan Pendampingan Hukum. . s Perlin an an Pendam an Hukum.
- (4) Wakil Ketua II Bidang Penguatan Organisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas: Waki Ketu II i an Pengu tan Or anisasi, se ai an di ak pada aya (2 uru f te ri atas:
- a. Divisi Data, lnformasi dan Litbang; dan a. vi Da a, Inform an Litbang; dan
- b. Divisi Penguatan Jaringan dan Humas. . D vis Pengu an Jari dan umas.
- (5) Wakil Ketua III Bidang Pendidikan dan Pengembangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri atas: aki Ketu III Bi an end an dan Pengembangan, se aiman ak p ay 2) ru ter ri atas:
- a. Divisi Pemberdayaan Perempuan; dan vis rday an Perempuan; an
- b. Divisi Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Anak. . vi en em dan e k Kemam Anak.
- (6) Struktur Organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. ( tru tu rganis P2T ai an ak pada aya (2) tercantum alam am ran I yan meru akan gi tidak terpisah an dari Pe turan al i.

## Pasal 6 al

- ( 1) Penyelenggaraan P2TP2A bersifat integratif an tar instansi atau lembaga untuk memberikan pelayanan terpadu kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. 1) e ar an be fa i gr antar nstansi ata l tu em ri p yanan t rp kep erem uan dan Anak Korban ekerasan.
- (2) Pemberian Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan prosedur standar operasional layanan P2TP2A. emberian Layanan Terp s ai an di ak pada ay (1) ilak anakan ses ai de an ros st ndar pe nal l yana P2TP2A.
- (3) Prosedur standar operasional layanan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pro an ar rasi al l yanan P2 se ai an d ak p d y 2) ercantu dalam Lam an II yan m ru akan b gian ti ak erpi ah an ari tu an li o ini.

## Pasal 7 al 7

- (1) Ketua P2TP2A menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan untuk menjamin terselenggaranya P2TP2A sesuai dengan standar pelayanan minimal. 1) etu yus an melak anakan gram erja s ar e am an tu jam ers nggar P2T e ai de an tan ar ayanan ni al.
- (2) Dalam melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A dapat melakukan kerja sama dengan lembaga terkait dan masyarakat. alam ak anakan gram rja e ai an ak p ya 1), aku an ja am l e ai an arak t

## Bagian Ketiga gian ti

## Tugas dan Fungsi P2TP2A Tu an Fu 2T

## Pasal8 asal8

P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas: aiman ak alam asal ugas:

- a. menyelenggarakan pencegahan terhadap tindak kekerasan di Daerah melalui sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi; ye arakan ahan e h ti ak er an ah al os alis i, o un kasi, nform i, an ukasi;
- b. mendampingi dan memberikan advokasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; . en am gi an ri an v e h an an anak o an ekerasan;
- c. menyediakan data perempuan dan anak korban kekerasan; dan . yed akan an anak o an ekerasan; an
- d. melaksanakan dialog dan jaringan kerja antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha sehingga terbangun kerjasama atau kemitraan yang dapat mendukung P2TP2A. . elak anakan al an arin an erja an ar arak erintah, an sah gg erbangu erja u tr an an n ku 2TP2A.

## Pasal 9 asal

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, P2TP2A berfungsi: tu elak u ai an alam a al , erfungsi:

- a. memberikan pelayanan dan penanganan secara cepat, aman dan empati kepada perempuan dan anak korban kekerasan; . ri an ayanan an anan aman an e ti ep empuan ak ekerasan;
- b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya kepada perempuan dan anak korban kekerasan; . ri an emudahan, enyamanan, es am an, an b b aya ep an an anak o an ekerasan;
- c. menjaga kerahasiaan perempuan dan anak korban kekerasan; dan . ja eraha an an or an ekerasan; an
- d. memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan. . ri an an an e an ep an an anak o an ekerasan.

## BAB III II

TATAKERJA ATAKERJ

Bagian Kesatu ia e t

Umum

Pasal 10 asal 0

- ( 1 ) Dalam hal pengaduan dan penanganan Perempuan dan Anak Karban Kekerasan di wilayahnya, P2TP2A tingkat Kelurahan berkoordinasi dan bekerjasama dengan P2TP2A tingkat Kota. 1) alam al an an er an ak a an ekerasan wi yahnya 2TP2 ti e ah an ekerja am an 2T tin ota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, masing-masing P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun tata kerja sesuai dengan kebutuhan. al el uga pokok dan fungsinya, masing-mas ng P2 se na i s pa a aya (1) menyus tata kerja se ai d an kebutuhan.

- (3) Tata kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua P2TP2A. 3) Ta kerja P2TP2A sebagaimana dimak d pa a ayat (2) ditet pkan oleh Ketu P2 P2A.

## Bagian Kedua Bagian Kedua

Petugas Pelaksana P2TP2A Petugas Pelaksana P2TP2A

## Pasal 1 1 Pasal 11

- ( 1 ) Penyelenggaraan pelayanan terpadu oleh P2TP2A didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, dan tenaga bantuan hukum yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait. (1) Penyele ar an p ayanan terp ole P2TP2A diduku oleh petu as elaksan ata p fungsiona yan meliputi ten kesehatan, ps kolog, p ki ter pekerja sosial, dan tena bantuan hukum yang disediakan oleh instans at le terkait.
- (2) Dalam hal tenaga psikolog dan psikiater sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) belum tersedia, maka P2TP2A dapat meminta bantuan kepada instansi atau lembaga lain yang tersedia dengan memberikan honorarium. 2) Dalam hal en ps dan ps ki r seb aimana dima u pad aya (1) b um tersedia, mak P2TP2 dap mem bantuan kepada instansi atau lem lain yan tersedia den an memb ri an honorarium.

## Bagian Ketiga Bagia Keti

Kerjasama Kerja ama

## Pasal 12 Pasal 12

- ( 1 ) Dalam menyelenggarakan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, P2TP2A dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain atau lembaga lain. (1) Dalam me yele arakan lind an ba pe an dan anak korban kekerasan, P2 P2 dap melakuk kerja a de an Pemerintah Da ah lai a le lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi kegiatan konsultasi, koordinasi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan sistem layanan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. (2) Kerja am seb aiman dimaks pada aya (1) meliputi kegiatan konsultasi, koordinasi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegras sosial, fasilitas pen em an sistem layanan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

## Bagian Keempat Ba ian Keempa

Sarana Dan Prasarana Sarana Dan Prasarana

Pasal 13 Pas 13

- ( 1 ) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan P2TP2A, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (1) Pemeri ah Daerah dap menyediakan sarana dan prasarana untuk pe el ggar an P2TP2A, ses ai de an kemamp an keuan an Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan prosedur standar operasional layanan P2TP2A. (2) Saran dan prasarana sebagaimana dimaks pada aya (1) dis ai an dengan keb uhan dan prose standar oper onal layanan P2TP2A.

## BAB IV BAB IV

## MEKANISME PELAYANAN PADA P2TP2A MEKANISME P LAYANAN PADA P TP A

## Pasal 14 al 4

- ( 1 ) Jenis layanan yang tersedia pada P2TP2A, meliputi: (1) Jenis l yanan yan ters di p d 2 P2A, m li ti:
- a. layanan Kesehatan; a. l yanan Kesehatan;
- b. pendampingan korban; b. pendampingan korban;
- c. pemberdayaan; dan . erday an an
- d. resosialisasi. d. resos al i.
- (2) Layanan resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: (2) Layanan esos al sasi ai an imaks ay t 1) uru , t rdiri atas:
- a. konseling; dan a. konseli g an
- b. bimbingan rohani. . in an rohani.

## Pasal 15 al 5

- (1) Setiap perempuan dan anak korban kekerasan berhak menyampaikan pengaduan kepada P2TP2A. (1) ti p an an anak an an rhak nyampaikan pe an P2A
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: (2) enyampaian an ai an ak y t 1), iri ata
- a. pengaduan secara langsung; an ar an
- b. pengaduan secara tidak langsung; dan . a an ar ti ak an
- c. penjangkauan korban. . jan an an.
- (3) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tahapan: 3 e an anan gad an an m li uti tahapan:
- a. pengaduan; a. uan;
- b. wawancara dan observasi; . wancar an bs rv si;
- c. penilaian kebutuhan korban; . ilaian tu an orban;
- d. rekomendasi layanan lanjutan; . ekom yanan anjutan;
- e. koordinasi dan rujukan pelayanan lanjutan dan pihak terkait; dan . oo an ruju an lay an ju an ak ai an
- f. pengadministrasian proses identifikasi. . tr an os tifi i.

## Pasal 16 al 6

Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a harus ditindaklanjuti dalam waktu lx24 jam. e an a an ai ak alam al 5 ru aru ti aklanjuti al aktu lx 4 am.

## Pasal 17 al 7

- ( 1 ) Wawancara dan Observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b merupakan proses identifikasi yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagai acuan tindakan untuk penanganan selanjutnya. (1) wancara an b rv eb ak alam al 5 y (3) ru ru akan oses fi il ku an erh ap an an anak o an gai ti akan tuk an anan anjutnya.
- (2) Dalam hal pengaduan dilakukan secara langsung, kegiatan wawancara dan observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor P2TP2A. (2) alam al an dilaku an ar an gi tan wan ar an b rv ai ak y 1) ilaku an an P2
- (3) Dalam hal pengaduan dilakukan secara tidak langsung dan penjangkauan, kegiatan wawancara dan obsevasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan di tempat korban kekerasan berada. (3) al al gad an ilaku an an jan uan kegi tan wancar an ai an ak y 1) dilaku an em o an ekerasan

## Pasal 18 8

- ( 1 ) Penilaian kebutuhan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c merupakan proses pelayanan lanjutan untuk penanganan korban kekerasan setelah proses identifikasi diketahui. (1) Penilaian ebutuhan an bagaimana ak dala asal 5 y t 3 huru c eru akan roses anan jutan u tu an anan o an e e asan ah roses dentifi a tah i.
- (2) Petugas P2TP2A memberikan rekomendasi untuk menetapkan tindak lanjut terbaik dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan. (2 etu P2 P2 em ri an ekomenda tu an ti ak anju erbai alam li an an e ak ak an ekerasan.
- (3) Dalam hal korban kekerasan diidentifikasi membutuhkan penanganan medis akibat Iuka fisik, diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi korban, meliputi pelayanan kesehatan: (3) alam al ekerasan iidentifikas an an anan aki lu fis ri an yanan es tan ai an on korban, m ti p yanan kesehatan:
- a. non kritis; a. no kritis;
- b. semi kritis; dan . kritis;
- C. kritis. c. kritis.
- (4) Dalam hal korban kekerasan diidentifikasi mengalami luka psikis, korban diberikan layanan konseling. alam al o an ekerasan iidentifikas alam I s kis, o an ri an yanan onseling.

## Pasal 19 a 9

- ( 1 ) Rekomendasi layanan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d dilakukan setelah dilakukan konseling. (1) ekomend yanan ju an e aimana imak alam a al 5 ya (3 h ru ilaku an ah ilaku on li .
- (2) Jika dari hasil rekomendasi dibutuhkan layanan lanjutan, maka korban kekerasan diberikan bimbingan rohani. (2) Jik dari il rekomenda i h anan anjutan, ak an kekerasan ri an an ohani.
- (3) Layanan bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan agar korban kekerasan menjadi lebih kuat secara emosi dan spritual. (3) Layanan bim oha e aimana ak y 1) ri an a ar ko an kekerasan ja eb ua e ar an spritual.

## Pasal20 asal20

Koordinasi dan rujukan pelayanan lanjutan dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari petugas P2TP2A. oo an ruju layanan ju an ak e ai aimana ak alam al 5 y 3 il ku an ah dapat ekomend ari P2

## Pasal 2 1 a 1

Pengadministrasian proses identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f dilakukan dalam setiap proses penanganan yang dilakukan oleh petugas P2TP2A, dan dicatatkan dalam formulir register guna tertib administrasi dan pendataan. en mi tra ian os tifi ai an aksu alam al 5 ru ilaku an alam i roses an anan an ilakukan 2 2A an ic tatkan alam form li egis gu rti dministr an an.

## Pasal 22 2

- ( 1 ) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dapat dilakukan di puskesmas yang memberikan pelayanan dasar komprehensif dan di rumah sakit yang memberikan pelayanan terpadu. 1) e ayanan es hatan aiman alam al 8 y t dapat ilaku an us es an ri an layan ar eh if an ru ah aki an ri layanan erp u.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan upaya pemeriksaan dan pengobatan medis korban kekerasan untuk trauma fisik yang diderita. ayanan es an ai an aksu t 1) ru akan y ri an an an ed an an tu tr um fi eri
- (3) Tindakan dalam pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam rekam medis yang dapat digunakan sebagai alat bukti. akan al ayan es hat bagai an ak (2) alam am an gu akan agai al ti

## Pasal23 asal 3

- (1) Layanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), meliputi konseling awal dan konseling lanjutan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan. 1) yanan li ai an ak alam al 8 4), liputi li al an n li anju ai nga tu an ban ekerasan.
- (2) Layanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pemeriksaan dan terapi kejiwaan oleh dokter ahli jiwa kepada korban kekerasan yang mengalami gangguan mental emosional akibat trauma yang dialaminya. Layan ons li agai an y 1) ru akan upaya ri aa an ji an kt li iwa ban an an galam an gu ntal al aki t tr yang alam y

## Pasal24 asa12

- ( 1 ) Petugas P2TP2A melakukan pemberdayaan korban kekerasan sesuai dengan potensi yang dimiliki. 1) tu akukan r a an an s suai d ngan an iliki.
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyiapkan korban memasuki tahap resosialisasi. gi ta pe erdayaan mak y t 1) rtuj an tu y an ap s al i.

- (3) Bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: tu berday an aiman u t antar ain:
- a. pelatihan; . l tihan;
- b. pemberian modal; . rian odal;
- c. penyediaan rumah singgah; atau . aan ru ah ggah; u
- d. pemberian beasiswa dan kelengkapan sekolah. . m rian w an elengkapa lah.

## Pasal 25 25

- ( 1 ) Jika rekomendasi hasil pendampingan petugas P2TP2A menyatakan bahwa korban kekerasan telah siap secara fisik dan mental, petugas P2TP2A melakukan resosialisasi terhadap korban kekerasan. (1) ik ekom n il am an P2 y takan ah o an eke an ah p a fis an al tuga P2 P2 aku an es al p r asan.
- (2) Resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan korban kekerasan sehingga dapat menjalani kehidupannya kembali. esos al ai an ak a y t (1) ilaku an tuk k tkan rday an an k an ingga jalan anny embali.

## BABV PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ABV ELAPORAN, E ALUA

Bagian Kesatu gian t

Pelaporan el an

## Pasal27 asal27

- ( 1 ) Pengurus P2TP2A wajib menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Badan secara berkala setiap bulan sekali. 1) Penguru ji nyampaikan an ep al alui dan ar rkal ti an k li.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 2) Lap an ai an ak ya 1) al ki
- a. jumlah pengaduan; ju ah uan;
- b. jumlah pengaduan yang ditangani; . ah an an tangani;
- c. nama dan identitas petugas yang menangani; . am tu enanga
- d. nama dan identitas korban yang ditangani; dan . am an tita an an i ngan an
- e. solusi terhadap penanganan kasus. . u d p an asus.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya. an ai an ak y am ai an al am at anggal 0 pu ti er kutn .

## Pasal28 asal28

Petunjuk pengisian formulir register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan bentuk laporan data kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. Petunju gi an form li egi ai an ak alam al 1 an tu an an aksu am al e antu alam am a II an erupaka gian ti ak rp ah an ari tu an al i.

## Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi gian dua em al a

## Pasal 29 as 29

- (1) Walikota melalui Badan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan P2TP2A untuk mengetahui: (1) ali ta e al an elakuk manta an an alu terhadap ak an an P2 tu engetahui:
- a. perkembangan pelaksanaan program P2TP2A; dan an an ak an an g P2A; dan
- b. capaian kerja P2TP2A. . aian erja 2A.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan secara berkesinambungan. anta an ai an ks y (1) ilaku an ar esinam an
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. (3) alu ai an ak ada (1) ilak anakan ti am an ali.

## BAB VI V

## PEMBIAYAAN M A AA

Pasal30 asal 30

Pembiayaan untuk penyelenggaraan P2TP2A dapat bersumber dari: iay an tu ar an P2 ap ari

- a. APBD; dan/atau BD; an atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. . um ai an ah an ti ak g k

## Pasal 31 as 1

- ( 1 ) Pembiayaan dengan sumber dana APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a digunakan untuk biaya operasional P2TP2A. 1) biay an an PBD baga an ak u alam al ruf gu akan tu y p r ional P2A.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk: ay al agai an imak d y 1) al ki tuk
- a. biaya administrasi umum; aya mi istr
- b. biaya sosialisasi dan publikasi; . ay al an li i
- c. biaya koordinasi dengan SKPD, instansi terkait dan kelompok kepentingan lainnya; dan . aya oo an KPD, tan ai an ep ti an ai y an
- d. biaya pencegahan dan pelayanan korban kekerasan. . aya ahan an yana orban kerasan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BA VII KETENTUAN PERA H N

## Pasal32 Pasal32

Pengurus P2TP2A yang telah terbentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dibentuknya pengurus baru berdasarkan Peraturan Walikota ini. Pengurus P2TP2A yang telah terbentuk sebe um ditet pkannya Peraturan Wali ota ini, tet p me jalan an tugas dan fungsi sampai dibe tuknya pengurus aru b arkan Pe tu an Wal ini.

BAB VIII BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP KETENTUAN PEN P

Pasal33 Pasal33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pe tu an Walikota ini mulai berlaku pada tan al diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan. ar ti an men eta ya, memerintah an pe gu dan an Peratu an Wali o n de an pen patan ya dalam Beri Da ah Kot Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan. Ditetap an di Tangerang Selatan.

Pada tanggal 30 Oktober 2014. Pada tanggal 30 Oktober 2014.

WALIKOTA TANGERANG SELATAN, WALIK A TANGERAN S ATAN, ttd/cap ttd/c

AIRIN RACHMI DIANY AIRI RACHM DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 30 Oktober 2014. SEKRETARIS DAERAH an d Tan eran Se tan. tanggal 0 ktob 2014. ETARIS DA RA

KOTA TANGERANG SELATAN, A ANGERA S ATAN,

## ttd/cap td/c

## DUDUNG E. DIREDJA REDJA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 27 Salinan Sesuai Dengan Aslinya RITA RA A ANGERANG SELATAN TAHU 2014 NOMOR 27 ali an Se ai De an A li

Plt. Kepala Bagian Hukum, it. e al Bagian Hukum, ttd/cap ttd/c

Ir. H. Nur Selamet, MM. Pembina Tingkat I IV /b Nip. 19630215 199601 1 001 . a et, MM. em i I /b Nip. 9630215 199601 1 001