Unknown Unknown Nomor 17 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA (berlaku 9 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu Menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 14);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian kesatu Pelaksanaan dan perencanaan pemilihan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak atau bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa dalam wilayah kota Sungai Penuh.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan
- c. ketersedian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
Bagian Kedua Panitia Pemilihan Kota
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Walikota membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kota.
- (2) Panitia pemilihan tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- b. wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
- c. sekretaris, dijabat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa;
- d. anggota terdiri atas camat, akademisi, serta unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. sekretariat panitia pemilihan Tingkat Kota berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.
- (3) Panitia pemilihan tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kota Sungai Penuh;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu Umum
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 4
- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilasanakan secara demokratis
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 5
Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan:
- a. BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. dalam hal panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terbentuk, maka camat dapat membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- d. Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- e. perencanaan biaya pemilihan yang bersumber dari APBD diajukan oleh panitia kepada Walikota melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
- f. perencanaan biaya pemilihan yang bersumber dari APBDes diajukan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
- g. persetujuan biaya pemilihan dari Walikota ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- h. dalam hal panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana huruf b dan c tidak terbentuk maka desa tersebut akan ditunda pemilihan Kepala Desa serentak periode berjalan dan akan diikutsertakan pada pemilihan Kepala Desa serentak periode berikutnya;
- i. keputusan penundaan pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan melalui keputusan Walikota dengan mempertimbangkan saran dan pendapat dari camat dan panitia tingkat kota; dan
- j. pendaftaran dan penetapan pemilih;
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 6
Panitia Pemilihan Kepala Desa dilantik oleh BPD dengan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:
'Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya;
Bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan'
Paragraf 2
Pembentukan dan Tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 7
- (1) Pembentukan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada camat untuk diteruskan kepada Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD mengadakan rapat bersama pemerintahan desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan tingkat desa berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan tingkat desa dalam pelaksanaan tugas bersifat mandiri dan tidak memihak.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 8
Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 9
- (1) Panitia pemilihan tingkat desa mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota melalui camat;
- c. melakukan pendataan, pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. melaporkan kepada BPD bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa;
- c. mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- d. menjamin agar pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan dengan tertib, lancar, aman, jujur dan adil;
- e. menyelesaikan permasalahan pada setiap proses tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 10
- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai panitia pemilihan; dan
- d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti oleh BPD dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
Paragraf 3
Pengawasan Pemilihan Tingkat Desa
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 11
- (1) BPD bertanggungjawab terhadap pengawasan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengawasi proses tahapan pemilihan;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada panitia pemilihan;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan; dan
- d. memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, BPD harus bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa.
Paragraf 4
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 12
- (1) Panitia Pemilihan mulai melaksanakan pendaftaran pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah panitia pemilihan terbentuk.
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftaran dibuat tiap dusun.
- (3) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 13
- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 14
- (1) Setelah dilaksanakan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.
- (3) Daftar pemilih yang telah dimutakhirkan dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari menyusun dan menetapkan DPS.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 15
- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan di tempat-tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 16
- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar sebagai pemilih;
- b. warga masyarakat desa setempat yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun sudah menikah;
- c. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- d. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut; atau
- e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada panitia pemilihan dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak diumumkan DPS sebagaimana dimaksud Pasal 15.
- (4)
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 17
- (1) Pemilih yang belum terdaftar pada DPS secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan tingkat desa dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu keluarga.
- (2) Panitia pemilihan tingkat desa melakukan validasi pemilih yang belum terdaftar sebagaimana di maksud pada ayat (1) melalui kepala dusun.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sebagai pemilih tambahan.
- (4) Pencatatan DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah usulan perbaikan dan informasi.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 18
- (1) DPTb diumumkan oleh panitia pemilihan Tingkat Desa pada tempattempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- (2) Pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pencatatan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 19
Panitia pemilihan tingkat desa menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai DPT.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 20
- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan oleh panitia pemilihan di tempat-tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkan DPT.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 21
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia pemilihan tingkat desa menyusun salinan DPT untuk TPS.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 22
Rekapitulasi jumlah DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 23
DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tingkat desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
Bagian ketiga Pencalonan dan Penjaringan Bakal Calon
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 24
Pencalonan Kepala Desa meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- b. melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi serta penetapan dan pengumuman nama calon;
- c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, penentuan nomor urut, penyampaian visi dan misi Kepala Desa dan penyampaian pernyataan siap menang dan siap kalah dalam pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye; dan
- f. masa tenang.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 25
- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia cuti bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa, sekretaris atau perangkat desa;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- h. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI atau pegawai BUMN/BUMD atau pegawai pemerintahan dengan Perjanjian kerja (PPPK);
- i. mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepagawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- j. bersedia diberhentikan sementara bagi calon Kepala Desa yang berasal dari BPD;
- k. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 26
- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diselenggarakan pemilihan Kepala Desa melalui pertemuan dan/atau dengan menempelkan pengumuman pada tempattempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi.
- (4) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermeterai;
- b. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. foto copy ijazah terakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
1. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh kepala sekolah atau Perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan.
2. foto copy surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh kepala dinas pendidikan/kepala kantor kementrian agama kabupaten/kota di wilayah sekolah tersebut berada.
3. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copy ijazah dilegalisir oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri atau Perguruan Tinggi/kopertis.
4. Apabila ijazah calon Kepala Desa karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, calon Kepala Desa wajib menyertakan foto copy (dengan memperlihatkan yang asli) surat keterangan yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
5. Apabila calon Kepala Desa berasal dari sekolah yang berada diluar wilayah provinsi jambi, foto copy ijazah dilegalisir oleh kepala dinas pendidikan provinsi Jambi/ kepala kantor wilayah agama provinsi Jambi.
6. Kepala sekolah, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, kepala dinas pendidikan provinsi Jambi dan kepala kantor agama provinsi Jambi bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerimaan surat keterangan atau surat keterangan pengganti yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkuatan.
- e. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- g. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari kopolisian dan rumah sakit pemerintah;
- h. surat izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi calon berasal dari pegawai negeri sipil;
- i. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman adat dari ketua lembaga adat yang bersangkutan;
- j. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 27
- (1) Panitia pemilihan tingkat desa melakukan penelitian atas persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
[
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Panitia pemilihan tingkat desa dapat meminta kepada calon untuk menunjukkan aslinya atas fotocopy persyaratan calon.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (5) Panitia pemilihan tingkat desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana di maksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat disampaikan kepada panitia pemilihan tingkat desa selama 3 (tiga) hari sejak diumumkan dan wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan tingkat desa.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 28
- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat melaksanakan tugas dan Kewajiban Kepala Desa karena berhalangan maka salah satu kepala urusan/kasi melaksanakan tugas dan Kewajiban Kepala Desa.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 29
- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa tidak mengeluarkan surat izin cuti, izin cuti tetap berlaku dengan sendirinya.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 30
- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Apabila sampai dengan waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua BPD tidak mengeluarkan surat izin cuti, izin cuti tetap berlaku dengan sendirinya.
- (3) Anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Walikota sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 31
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon bersangkutan dinyatakan gugur.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 32
- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 huruf c kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan tingkat desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan tingkat desa melaporkan kepada camat untuk diteruskan kepada Walikota agar menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada 1 (satu) atau lebih desa akibat tidak terpenuhinya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 33
- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c lebih dari 5 (lima) orang panitia pemilihan tingkat desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
3. Hasil Penilaian = Jumlah Total Hasil Bobot Penilaian
- (3) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yaitu :
1. Pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun = 1
2. Pengalaman bekerja dari 6 s/d 10 tahun = 2
3. Pengalaman bekerja dari 11 s/d 15 tahun = 3
4. Pengalaman bekerja dari 16 s/d 20 tahun = 4
5. Pengalaman bekerja diatas 20 tahun = 5
- b. Bobot penialain tingkat pendidikan yaitu :
1. Jenjang pendidikan berijazah SMP/sederajat = 1
2. Jenjang pendidikan berijazah SMA/sederajat = 2
3. Jenjang pendidikan berijazah Diploma = 3
4. Jenjang pendidikan berijazah Sarjana = 4
5. Jenjang pendidikan berijazah Pasca Sarjana = 5
- c. Bobot penilaian usia yaitu :
1. Usia dari 25 s/d 35 tahun = 2
2. Usia dari 36 s/d 45 tahun = 4
3. Usia dari 46 s/d 55 tahun = 5
4. Usia dari 55 s/d 65 tahun = 3
5. Usia diatas 65 tahun = 1
- (4) Apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat nilai yang sama maka panitia tingkat desa menyerahkan kepada panitia tingkat kota untuk melakukan tes tertulis.
- (5) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tes potensi akademik dan kepemimpinan dengan materi sebagai berikut:
- a. Pancasila dan UUD 1945;
- b. Sosial Budaya;
- c. Agama;
- d. Bahasa Indonesia;
- e. Pemerintahan; dan
- f. Pengetahuan Umum.
- (6) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan serentak dengan tempat pelaksanaan ditentukan oleh panitia tingkat kota.
- (7) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 3 (tiga) bobot penilaian ditambah hasil tes tertulis atau dengan rumus sebagai berikut:
33. Hasil Akhir = Jumlah Total Hasil Bobot Penilaian + Hasil Tes Tertulis
- (8) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan mengikat yang selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan tingkat desa untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.
Bagian keempat Penetapan dan Pengumuman Calon
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 34
- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan tingkat desa.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.

Penandatangan: - (4) Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa disampaikan oleh panitia pemilihan tingkat desa kepada panitia tingkat kota. - (5) Panitia tingkat desa mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. - (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) bersifat final dan mengikat. ## Pasal 35

Penandatangan: - (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, tidak boleh mengundurkan diri.

Penandatangan: - (2) Apabila terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka foto yang bersangkutan tetap dimuat dalam surat suara.

Penandatangan: - (3) Apabila Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat suara terbanyak, suara yang diperoleh dianggap tidak sah.

Penandatangan: - (4) Apabila calon Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan dikenakan sangsi adminstratif berupa penggantian biaya pemilihan Kepala Desa sebesar 50% dari total jumlah keseluruhan anggaran pemilihan Kepala Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.

Penandatangan: - (5) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencalonkan kembali sebagai calon Kepala Desa. ## Pasal 36

Penandatangan: - (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meninggal dunia sebelum atau saat pelaksanaan pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) calon atau lebih maka tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia dinyatakan gugur.

Penandatangan: - (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meninggal dunia sebelum atau saat pelaksanaan pemungutan suara dan calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua), tahapan pelaksanaan selanjutnya atau pelaksanaan pemungutan suara dihentikan dan pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.

Penandatangan: - (3) Dalam hal pemilihan Kepala Desa dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan membuat berita acara penghentian dan pembatalan pemilihan Kepala Desa.

Penandatangan: - (4) Apabila masa jabatan Kepala Desa berakhir dalam hal terjadi penghentian dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota.

Penandatangan: - (5) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara dihentikan dan pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan mengembalikan anggaran yang belum terealisasi ke kas Desa. ## Bagian Kelima ## Kampanye ## Pasal 37

Penandatangan: - (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. - (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa. - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Penandatangan: - (4) Panitia Pemilihan mengajukan izin pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan disampaikan kepada Camat dan Danramil. - (5) Izin pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan melampirkan jadwal pelaksanaan kampanye. ## Pasal 38

Penandatangan: - (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) memuat visi dan misi calon Kepala Desa.

Penandatangan: - (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa. - (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. ## Pasal 39 Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilaksanakan melalui: - a. pertemuan terbatas; - b. tatap muka; - c. dialog; - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; dan - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan. ## Pasal 40 - (1) Pelaksana kampanye dilarang: - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain; - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; - e. mengganggu ketertiban umum; - f. mengancam untuk melakukan kekerasan penggunaan kekerasan kepada seseorang, masyarakat, dan/atau Calon yang lain; - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon yang lain; - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye. - (2) Dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

Penandatangan: - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa; - b. perangkat desa; dan - c. anggota BPD. ## Pasal 41 - (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi: - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar laranganwalaupun belum terjadi gangguan; dan - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Penandatangan: - (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh pelaksana kampanye, calon Kepala Desa tidak diperbolehkan melakukan kampanye selama masa kampanye. - (3) Sanksi adminstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh panitia tingkat desa. ## Pasal 42 - (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. - (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai saat berakhirnya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara. - (3) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.

Penandatangan: - (4) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seluruh atribut yang terpasang berkenaan dengan calon Kepala Desa harus diturunkan dan menjadi tanggung jawab calon Kepala Desa.

Penandatangan: - (5) Atribut pemilihan Kepala Desa yang boleh ada selama masa tenang adalah milik panitia pemilihan Kepala Desa.

Penandatangan: - (6) Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Penandatangan: - (7) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan panitia pemilihan tingkat desa dan pertimbangan panitia pemilihan tingkat kota. ## Pasal 43

Penandatangan: - (1) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan jujur, adil, tertib, aman dan lancar serta demokrasi, para calon Kepala Desa dapat berkumpul dalam pertemuan Deklarasi Pemilihan Kepala Desa damai.

Penandatangan: - (2) Deklarasi Pemilihan Kepala Desa damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. ## Bagian Keenam Pemungutan dan Penghitungan Suara Paragraf Satu ## Umum ## Pasal 44 Pemungutan suara meliputi kegiatan sebagai berikut : - a. persiapan pemungutan suara; - b. pelaksanaan pemungutan suara; - c. pelaksanaan penghitungan suara; dan - d. penetapan calon terpilih. ## Pasal 45 - (1) Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. - (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor urut sesuai dengan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. - (3) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada panitia pemilihan. ## Paragraf Kedua Persiapan Pemungutan Suara ## Pasal 46

Penandatangan: - (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari : - a. lokasi TPS; - b. kotak suara sebanyak jumlah dusun; - c. bilik suara; - d. DPT masing-masing dusun; - e. Surat Suara sebanyak DPT; - f. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari DPT; - g. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan; - h. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih; - i. sound system; - j. papan penghitungan suara; - k. Format Teli Perdusun; - l. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah); - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya; - n. tenda sesuai dengan kebutuhan; - o. alat dokumentasi; - p. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan; - (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.

Verifikasi: - (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang sudah dihitung, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dicap pada hari pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon dan/atau Saksi setelah surat suara sebanyak DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e habis dan terpakai. ## Pasal 47 - (1) Pengadaan bahan, surat suara, kotak suara dan kelengkapan lainnya dilaksanakan oleh panitia tingkat desa.

Distribusi: - (2) Pendistribusian surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya ke panitia dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat desa bekerjasama dengan petugas perlindungan masyarakat (Linmas). ## Paragraf Ketiga Pelaksanaan Pemungutan Suara ## Pasal 48 - (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia melakukan kegiatan: - a. pembukaan kotak suara; - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan; - d. penghitungan jumlah surat suara; dan - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/ perlengkapan. - (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

Verifikasi: - (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon. ## Pasal 49 - (1) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a untuk setiap desa ditetapkan 1 (satu) TPS. - (2) Lokasi TPS ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat desa. - (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. - (4) Bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa. - (5) Pada TPS disediakan kotak suara yang jumlahnya sama dengan jumlah dusun pada desa tersebut. ## Pasal 50 - (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum yang masih dalam kondisi baik. - (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dapat dibuat dari bahan kayu/triplek/seng/aluminium/bahan lainnya yang tidak mudah rusak. - (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut : - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 50 cm, lebar 50 cm dan tinggi 65 cm; - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat; - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 0,8 cm; dan - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok dilengkapi dengan gembok dan anak kunci minimal 2 (dua) bauah. ## Pasal 51 - (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c disediakan di TPS paling sedikit 2 (dua) buah. - (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan tertutup. ## Pasal 52

Penandatangan: - (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e memuat foto, nama, dan nomor urut calon Kepala Desa. - (2) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: - a. latar belakang surat suara berwarna merah putih; - b. berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal; - c. menggunakan kertas HVS ukuran F4 (80 gram) warna putih;

Penandatangan: - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan calon Kepala Desa; - e. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

Penandatangan: - f. format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut calon Kepala Desa, foto calon Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.

Verifikasi: - (3) Surat Suara yang akan diberikan kepada pemilih harus sudah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan tingkat desa. ## Pasal 53 Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf m terbuat dari bahan yang aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit serta memiliki daya tahan/lekat. ## Pasal 54

Penandatangan: - (1) Saksi yang diberi mandat harus menyerahkan surat mandat dari calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan diserahkan kepada panitia pemilihan selanjutnya dapat mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara. - (2) Penyerahan surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pemungutan suara. - (3) Saksi berhak: - a. hadir pada persiapan pembukaan pemungutan suara; - b. mengawasi proses pemungutan suara kecuali saat pemilih mencoblos surat suara; - c. mengajukan keberatan dan pertanyaan serta meminta
PENJELASAN
Pembukaan
pada ketua panitia pemilihan apabila terjadi kekeliruan pada saat pelaksanaan pemilihan;
- d. mengikuti proses penghitungan suara; dan
- e. menanda tangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- a. mempengaruhi dan atau mengintimidasi pemilih;
- b. mempengaruhi dan atau mengintimidasi panitia pemilihan;
- c. menyaksikan pemilih melakukan pencoblosan surat suara;
- d. mengatur perlengkapan pemungutan suara;
- e. mengganggu panitia pemilihan saat pemungutan suara atau menimbulkan kekacauan ditempat pemungutan suara; dan
- f. menggunakan atribut calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
##
PENJELASAN
Pasal 55
- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V

## PEMBIAYAAN

## Pasal 79

- (1) Anggaran biaya pemilihan Kepala Desa secara serentak bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh; dan
- b. Anggaran Pedapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Anggaran pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditransfer ke rekening desa.
- (3) Anggaran Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk biaya cetak surat suara.
- (4) Anggaran pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dipergunakan untuk:
- a. honor pengawas oleh BPD;
- b. honor panitia pilkades;
- c. honor linmas dan keamanan;
- d. pembuatan/sewa kotak suara;
- e. pembuatan bilik pencoblosan;
- f. sewa tenda;
- g. ATK;
- h. penggandaan;
- i. spanduk dan dokumentasi;
- j. makan minum; dan
- k. biaya pelantikan.
- (5) Anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu di bebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Contoh Format Laporan, Surat Keputusan, berita acara dan admintrasi kelengkapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa lainnya tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 9 Juni 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 9 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

PUSRI AMSYI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 17