Unknown Unknown Nomor MOR Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURA TENTANG STANDAR OPERASIO:ABUPATI SINTANG NOMOR 6 TAHUN 2013 NON PER!ZINAN PADA KAN'!' L PROSSDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN KA OR PELAI' ANAN TERPADU SATU P!NTU BUPATEN SINTANG DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPAT! S!NTANG ' - a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang ditegaskan bahwa Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mernpunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelengarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dcngan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, kcamanan dan kcpastian, scrta ditegaskan dengan Peraturan Bupati Sin tang Nomor Tahun 2013 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang Di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan clan Non Perizinan secara cepat. mu rah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta guna mcningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Non Perizi.nan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bu pall Smtang Nornor 6 Tahun 2013 ten tang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan pacla huruf a dan huruf c. b tersebut di atas, perlu cliatur dengan Peraturan Bupati Sin tang; 0 0{86 - r,1engingat - Undang-Unct Undan u ang Nomor 27 T h Pemb gndang Darurat N a un 1959 tentang Penetapan (Le bentukan Daerah ;mor 3 Tahun 1953 tentang rn aran Negara Re . mgkat lI Di Kalimantan 9 , Tambahan Lernj, pubhk Indonesia Tahun 1953 Nomor 352) Sebagai Unct aran Negara Republik Indonesia Nomor Indonesia Tahun �� g;indang (Lembarai1 Negara Republik Negara Repubtik I d .Nomor 72, Tambahan Lembaran n onesia Nomor 1820); 1. - Undang-Undan N Kepegawaian Lg omor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 1974 Nomor (5 � mb � ran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia No ' 1 ambahan Lembaran Negara Republik Undang-Und rnor 3041) sebag8..lmana telah diubah dengan Republ'l I ang Nom?r 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara L 1 c ndones1a 1 ahun I 999 Nornor 169 Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeknggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korups1'. Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. 4. Undang-Undang Nornor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lernbaran 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pcmeriksaan, Pengeloiaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia. Nomor 4400); 8. Undang-Unda.ng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang ... - 9 . Undang-Unct Perimb ang Nornor 33 Pem . angan Kcuan an Tahun 2004 ten tang enntaha.n O g Antara Pemerintah Pusat Dan lndon . aerah (Le b es1a Tahun 2004 m aran Negara Republik Negara Republik Ind Nomor 126, Tambahan Lembaran ones1a Nomor 4438)· 10. Undang-Unctang N ' Terbatas (Lembar �� or 4 o Tahun .2007 tentang Perseroan Nomor 10 6 'f, egara Republik Indonesia Tahun 2007 Indonesia No;n ambahan Lembaran Negara Republik or 4755); - Undang-Undang N Publik (Le b ornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Nornor / � aran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 lndo . ' Tambahan Lembaran Negara Republik nesia Nornor 5038); 1 1. - 12 · Undang-Unclang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlmclungan Dan ' Pengelolaan Lingkungan Hidu p (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 13. Undang-Undan« Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan IJeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nornor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4585); - l6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomaJ1 Pembinaan Dan Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu biik Indonesia ranun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik [ndone sia Nomor 4593); - 17 \_ Peratural1 Pemerintah Nomm· 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Perncnntahan Antara Pemenntah, Pemerintahan Oaerah Prov111s1, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); - 18 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang . Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); | 19. Peraturan Menter· N . 0 0 � 89 No I egara Pe ct mor PER/20/M n ayagunaan Aparatur Negara PAN/04/2006 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Publik 20. Peraturan M . , enten Dal N . tentang Pectom P am egeri Nomor 24 Tahun 2006 Pintu; an enyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu | | 21. Peraturan M . tentang Peel enten Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Perizin·:m • 1 • omadn Organisas1 dan Tata Kerja Unit Pelayanan c erpa u di Daerah · | | ' 22. Peraturan Daerah I( b 2006 a upaten Sintang Nomor 25 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran � aerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25); | | 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pcmerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l); | | 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susu: Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lernt. :1 Daerah Kabupatcn Sintang Tahun 2008 I Nomor 2, Tarr an Lembaran Daerah Kabupatcn Sintang Nomor 2 ); | | 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 ); | | 26. Pcraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tanda Dafrar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 2); | | 27. Peraturan Daerah Kabupat.en Sintang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9); | | 28 . Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tcntang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2); | | 29. Peraturan Daera � Kabupaten .sintang Nornor 6 Tahun 2012 tentang 1<etribus1 Perizinan I'ertentu (Lembaran Daearah Kabupaten Sintang Tahun 2.012 Nomor 6, Tarnbahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Srntang Nomor 6); | nJJerhatikan r,1 � 1 1. Peraturan Bupati 8 . · · 0 0 � 90 Susun 1ntang Norn 5 T an Organisasi D or 2 Tahun 2008 tentang erpactu Satu p· an Tata Kerja Kantor Pelayanan Kab intu Kabup t · Upaten Sintang Tah a en Smtang ( Serita Daerah un 2008 Nomor 2. Peraturan Bupati s, Pendelegasian S bmt.ang Nomor 64 Tahun 2009 tentang Bidang Pelaya eT agian Kewenangan Bupati Sintang Di sebagaimana t � J: � erpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, Nomor 1 8 T h diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Tahun 2013 � un 2 Gl3 ( Senta Daerah Kabupaten Sintang ornor 20 ); 3. ); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NO MOR t y TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURA TENTANG STANDAR OPERASIO:ABUPATI SINTANG NOMOR 6 TAHUN 2013 NON PER!ZINAN PADA KAN'!' L PROSSDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN KA OR PELAI' ANAN TERPADU SATU P!NTU BUPATEN SINTANG
DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! S!NTANG '
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang ditegaskan bahwa Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mernpunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelengarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dcngan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, kcamanan dan kcpastian, scrta ditegaskan dengan Peraturan Bupati Sin tang Nomor Tahun 2013 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang Di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan clan Non Perizinan secara cepat. mu rah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta guna mcningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Non Perizi.nan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bu pall Smtang Nornor 6 Tahun 2013 ten tang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan pacla huruf a dan huruf c. b tersebut di atas, perlu cliatur dengan Peraturan Bupati Sin tang;
0 0{86
- r,1engingat
- Undang-Unct Undan u ang Nomor 27 T h Pemb gndang Darurat N a un 1959 tentang Penetapan (Le bentukan Daerah ;mor 3 Tahun 1953 tentang rn aran Negara Re . mgkat lI Di Kalimantan 9 , Tambahan Lernj, pubhk Indonesia Tahun 1953 Nomor 352) Sebagai Unct aran Negara Republik Indonesia Nomor Indonesia Tahun �� g;indang (Lembarai1 Negara Republik Negara Repubtik I d .Nomor 72, Tambahan Lembaran n onesia Nomor 1820); 1.
- Undang-Undan N Kepegawaian Lg omor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 1974 Nomor (5 � mb � ran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia No ' 1 ambahan Lembaran Negara Republik Undang-Und rnor 3041) sebag8..lmana telah diubah dengan Republ'l I ang Nom?r 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara L 1 c ndones1a 1 ahun I 999 Nornor 169 Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeknggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korups1'. Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
4. Undang-Undang Nornor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lernbaran
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pcmeriksaan, Pengeloiaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia. Nomor 4400);
8. Undang-Unda.ng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang ...
,,
'I
- 9 . Undang-Unct Perimb ang Nornor 33 Pem . angan Kcuan an Tahun 2004 ten tang enntaha.n O g Antara Pemerintah Pusat Dan lndon . aerah (Le b es1a Tahun 2004 m aran Negara Republik Negara Republik Ind Nomor 126, Tambahan Lembaran ones1a Nomor 4438)·
10. Undang-Unctang N ' Terbatas (Lembar �� or 4 o Tahun .2007 tentang Perseroan Nomor 10 6 'f, egara Republik Indonesia Tahun 2007 Indonesia No;n ambahan Lembaran Negara Republik or 4755);
- Undang-Undang N Publik (Le b ornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Nornor / � aran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 lndo . ' Tambahan Lembaran Negara Republik nesia Nornor 5038); 1 1.
- 12 · Undang-Unclang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlmclungan Dan ' Pengelolaan Lingkungan Hidu p (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undan« Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan IJeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nornor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4585);
- l6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomaJ1 Pembinaan Dan Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu biik Indonesia ranun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik [ndone sia Nomor 4593);
- 17 \_ Peratural1 Pemerintah Nomm· 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Perncnntahan Antara Pemenntah, Pemerintahan Oaerah Prov111s1, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang . Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
| 19. Peraturan Menter· N . 0 0 � 89 No I egara Pe ct mor PER/20/M n ayagunaan Aparatur Negara PAN/04/2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Publik 20. Peraturan M . , enten Dal N . tentang Pectom P am egeri Nomor 24 Tahun 2006 Pintu; an enyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu |
| 21. Peraturan M . tentang Peel enten Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Perizin·:m • 1 • omadn Organisas1 dan Tata Kerja Unit Pelayanan c erpa u di Daerah · |
| ' 22. Peraturan Daerah I( b 2006 a upaten Sintang Nomor 25 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran � aerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25); |
| 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pcmerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l); |
| 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susu: Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lernt. :1 Daerah Kabupatcn Sintang Tahun 2008 I Nomor 2, Tarr an Lembaran Daerah Kabupatcn Sintang Nomor 2 ); |
| 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 ); |
| 26. Pcraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tanda Dafrar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 2); |
| 27. Peraturan Daerah Kabupat.en Sintang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9); |
| 28 . Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tcntang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2); |
| 29. Peraturan Daera � Kabupaten .sintang Nornor 6 Tahun 2012 tentang 1<etribus1 Perizinan I'ertentu (Lembaran Daearah Kabupaten Sintang Tahun 2.012 Nomor 6, Tarnbahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Srntang Nomor 6); |
nJJerhatikan r,1 � 1
1. Peraturan Bupati 8 . · · 0 0 � 90 Susun 1ntang Norn 5 T an Organisasi D or 2 Tahun 2008 tentang erpactu Satu p· an Tata Kerja Kantor Pelayanan Kab intu Kabup t · Upaten Sintang Tah a en Smtang ( Serita Daerah un 2008 Nomor
2. Peraturan Bupati s, Pendelegasian S bmt.ang Nomor 64 Tahun 2009 tentang Bidang Pelaya eT agian Kewenangan Bupati Sintang Di sebagaimana t � J: � erpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, Nomor 1 8 T h diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Tahun 2013 � un 2 Gl3 ( Senta Daerah Kabupaten Sintang ornor 20 );
3. );
MEMUTUSKAN
Menetapkan ATAS TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PER!ZJNAN DAN NON PER!ZINAN PADA KANTOR PELAYANAN
PERATURAN BUPATI TENTANO PERUSAHAN PERATURAN BUPATI SINTANO NOMOR 6 TERPADU SATU PINTU KASUPATEN SINTANO.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Supati Sin tang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Standar OperasionaJ Prosedur Pclayanan Perizinan dan Non Perizinan mengalami perubahan sebagai berikut :
1. Ketentuan PasaJ 3 ayat (I) mengalami perubahan penambahan yakni ketentuan huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, sehingga berhunyi sebagai berikut
Pasal 3
- ( 1) P · · pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jenis Pelayanan erizman Kabupaten Sintang melipuri :
- Izin Mendirikan Bangunan; a.
- lzin Tempat Usaha; c.
- Izin Usaha Jasa Kontruksi; b.
- lzin Usaha Perdagangan; d.
- Jzin Gangguan (HO); g.
- Jzin Usaha Jndustri; . Jzin Perluasan Industn; e. f.
- Jzin Reldame; h.
- Izin Bengkel; i.
- Jzin Kursus; j.
- Modal· Izin Prinsip Penanaman '
- Izin Pnnsip n bahan Penanaman Modal; . I.
- d: 1· . . . Perluasan Penanaman Mo a ' k.
- lzin Pnns1p reru c Modal· . U aha Penanaman ' m.
- lzin Pendaft �� asan Penanaman Modal; 0.
- 12111 s Penanaman Modal; 11.
- Izm Usaha P Izin Usaha Ppen ggabungan Pcrusahaan Penanaman Modal; p.
- bahan Penanaman Modal. Izin Usaha eru c q. r.
- 1 engaJami perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut : Ketentuan PasaJ 4. n . si dan Pengaduan; a. Pelayanan lntorma2.
I
11
- b. Tanda Daftar lndustri·
- d. Tanda Daftar Perusah'aan·
- c. Tanda DaJtar Guctang'.
- c. Tanda DaJtar Ulang I Per � bahan I Perpanjangan.
Pasal 4
- ()) SOP Pelayanan Perizinan dan No 11 p · · enzman pacta Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sint . . · . . . .ang terdiri dan persyaraian, mckanisrne, pelayanan, biaya dan waktu penyelesaian pelayanan.
- (2) SOP Pel � yanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sin tang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sampai ctengan XXV, yang merupakan satu kesatuan ctan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpad u Satu Pintu Kabupaten Sintang pada Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 06 Tah un 20 13 tclah diru bah scbagaimana pad a lam pi ran I Pc rat u ran Bupati I, Lampiran XVIII sampai dengan XXV merupakan tambahan .

.

,

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pcngundangan Peraturan Bupati ini ctengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabu paten Sinrang.


Ditetapkan di Sintang · pacla tanggal 3 0 f ftt L 20 13

( BUPATI SiNTANG,

t

l

�

/

()\/ MILTON CROSBY

Diunclangkan di Sintang

pada tanggal � 1' ff ff, L.L

20 13

AERAH KABUPATEN SINTANG,(

ULKIFLI HAJJ AHMAD

UPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR Yf. BERJTA DAERAH KAB

0 0 � 91

PERATURA

� OMOR

N:B1

� TI SINTANG

1 ANGGAL

? \_I T n&gt; 4f ,:,l !\HUN 2013 PERU BA HAN , 2013 SINTANG NO A l'AS PERATURAN BUPATI STANDAJ � MO! � - � (i � '!\HUN 2013 TENTANG PELAYANAN p.?t � l&lt;ASIONAL PROSEDUR f-&gt;ADA KANT() l.'..l,IZINAN DAN NON PERIZINAN PINTU KAB .. R, PE'.LAYI\NAN TEl � PADU SATU L•i � Af8N SINTANG

TENTANG

1 LAMPIRAN

0 0492

## STANDAR OPERASION IZIN MEND AL PROSEDUR PELAYANAN

## IRIKAN BANGUNAN

## A, Persyaratan Administrasi . 1. Mcngisi permohonan lzin

..

3. Foto Copy Sertifikat tanah
2. M 2. Foto Copy PBB Tah endmkan Bangunan · c u n terakh1r
4. Foto Copy KTP
5. Surat Pernyataan dari tetangga diket:ahui RT
5. S · ana o e Pernilik tanah dilengkapi Materai 7. urat per � yataan kesanggupan menyediakan lasilitas u mu m bermaterai jika merupakan k .. .iatan usaha
6. Surat Pernyataan Batas T . h I eh ..

.

.

.

8. D.okumen Lin � kungan (SPPL)/UKL - UPL/ AMDAL dari Sadan Lmgkungan Hidup Kabupaten Sintang jika merupakan kegiatan Usaha
10. Materai Rp. 6000,- 3 lembar
9. Pas Photo terbaru Ukuran 3 x 4 = 4 Lembar

## Persyaratan Tehnis :

1. lzin Letak Tepat dari Dinas Pekerjaan Umum jika rnerupakan kegiatan usaha
2. Perhitungan struktur dan / atau bentang srruktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 3 ( tiga) lantai atau lebih
3. Sket Lokasi beserta Rencana bangunan lengkap yang ten..liri dari :
- a. Gambar site plan/situasi
- b. Gambar clenah.
- c. Gambar Tampak
- cl. Garnbar potongan, dan
8. I, Gambar clalam ukuran kertas A4 Kalkir
- e. Spesifikasi urnurn l'inishing bangun � n gedung

## B. Mekanisme

2. Perneriksaan Berkas , . 3. Pemeriksaan Lokasi/cek i.apangan
2. . I P . Berkas permohonan diloket pelayanan . engajuan ·
4. Penetapan Biaya/l � etnbusi
5. Proses SK/ lzin
6. Pembayaran di Kasir
7. Penyerahan SK/Izm

## c. Siaya:

: 0,50 x 0,610 x 1 00 = 0 305

: o.oo x 0,670 x l 00 = O 00

: a.oo x 0,88 x 1:00 = 2:64

o,oo x 0,685 x 1,00 = 0,00

l,00 x 0,54 x 1,00 = 0,54

l,00 x 0,85 x 1,00 = 0.82

l,00 x 0,58 x 1,00 = 0,58

2,00 x 0,78 x 1,00 = 1,56

4,00 x 0,91 x 1,00 = 3,64

Fungsi Hunian, lndek . F'ungsi Agama, lndek :enn tegrasi

F'ungsi Usaha, lndek � enntegrasi

F'ungs1 Sosial dan 8 d enntegrasi

- K u � a· 1. an tor Kecamatan •

- 1 S k I h ndek T · 2. e o a lndek Teri . enntegrasi

- t n egras1

- 3 R h . uma Sakit lndek T .

4. Puskesrnas lndek T \_enntegrasi

F'ungsi Khusus Bang ermtegrasi Industri Minyak Pelu � nan Gedung

Fungsi Ganda/Campu as lndek Terintegrasi ran lndek T · enntegrasi

Perhitungan besarnya R . . L B . etnbus1 uas G x lndeks Terint .

egras1

x

1,00

x

HS retribusi

- l. Struktur dan bcsarn . . . di l k ya tanf Rctribusi lzin igo ong an berdasark . . dib an Je111s dan luas I angun Mendirikan Bangunan bangunan yang akan
2. Struktur ctan besara t 'if . adalah b . . n a11 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) se agai berikut : ·

| Kode | Jeni s | Harga Satuan Retribusi _@_pl | Satuan |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| l | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rctribusi pembinaan penyclenggaraan bangunan gedung | | |
| 1000 | BANGUNAN GEDUNG | | |
| lOOOA | Darurat/ Sementara | 5.000 | M2 |
| 10008 | Semi Perrnanen | 2.500 | M2 |
| lOOOC | Perrnanen | 4.000 | M2 |
| 2000 | PRASARANA BANGUNAN GEDUNG | | |
| 2200 | JENIS PRASARANA | | |
| 2210 | Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman | | |
| | | 1.000 | M2 |
| 2211 | Paga..r Konstruksi penanda masuk | | |
| 2220 | | 1.000 | Ml |
| 2221 | Gapura | 1.000 | M2 |
| 2222 | Oerbang | | |
| 2250 | Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah | 3.500 | M2 |
| 2251 | Kolarn renang | 3.500 | M2 |
| 2252 | Kolam pengolahan air | 3.500 | M2 |
| 2253 | Reservoir bawah tanah | 3.500 | M2 |
| 2254 | Waste water treatmen plant | | |
| | Konstruksi Menara | | |
| 2260 | Menara Antena | 18.000 | M2 |
| 2261 | Reservoir | 7.000 | M' |
| 2262 | Menara | 7.000 | Ml |
| 2263 | Cerobong | 7.000 | Ml |
| 2264 | Tower | | |
| | Konstruksi monument | | |
| 2270 | | 3.500 | M2 |
| 2271 | Tugu | 3.500 | M1 |
| 2272 | Patung | | |
| 2280 | Konstruksi instalasi Bawah Tanah dan jaringan listrik bawah tanah | 4.000 | Ml |
| 2281 | Jnstalasi listrik | | -·--·-- |

I

\

I

\

I

J

I

\

I

I

| 2282 | lnstalas1 telekomunikasi dan lari , . bawah tanah J | O Oit9{ | O Oit9{ |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2283 | 1 ngan te,kom InstaJasi Pengolahan | 4.000 | Ml |
| 2284 | Instalasi Bahan | | |
| 2285 | Bakar | 4.000 | Ml |
| 2290 | Konstruksi Ponctasi mesin diluar bangunan Konstruksi Reklarne | 4.000 | Ml |
| 2291 | Billboard | 14.000 | M' |
| 2292 | Papan iklan | | |
| 2293 | | 14.000 | M' |
| | Papan nama (bercliri senctiri atau berupa pagar) | 14.000 | M' |
| | tembok | 14.000 | M, |

## Waktu Penyelesaian o.

: 14 (em pat belas) hari kerja

t


Dengan catatan : . berada di Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani tempat. , �

PROSEDUR

DAN NON

PELAYANAN

KABUPATEN

PERATURAN BU

� 'i. AT! SlNTANG � (

NOMOR

.

TANGGAL

.

lr-o

,

TAHUN 2013

TENTANG

S, \_Jh � AN DAR

C

2013

OPERASlONAL

PELAYANAN

PERlZlNAN

PERIZINAN

PADA

KANTOR

TERPADU

SATU

PINTU

S!NTANG

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

p!RAN XV!ll

i,Arv1

## Persyaratan : A,

d Mengacu Kepa a Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

## Mekanisme: B,

9 Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 200

- C. Masa berlaku lzin

5 ( Lima) Tahun

- Waktu Penyelesaian o.

3 ( Tiga ) hari Kerja

.

Dengan catatan: . da di Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangam bera Tempat

0 0495

## E. Biaya

: O Rupiah


� t ��

p!RAN XIX

i,AM

RA

BUP

�

ri S!NTANG

TANGGAL •

'&gt; (

TAHUN 2013

TENTANG

STAN1)DAf'-tl

2013

AR PELAYANAN

OPERAS!ONAL

PERlZINAN

PER!ZINAN

PADA

KANTOR

TERPADU

SATU

PINTU

SI NT ANG

0 04 � L

PROSED UR

DAN

NON

PELAYANAN

KABUPATEN

�

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

- B• Mekanisme:

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

- c. Masa berlaku Izin

- 5 ( Lima l Tahun

- o. Waktu Penyelesaian

3 ( Tiga l hari Kerja

Dengan catatan : · berada di Persyaratan lengkap dan Pejabat yang me11a11data11ga111 Tempat

## ,.. persyaratan :

- E. Bia ya

: O Rupiah


-

...

-

---- -

,ApJRAN xx

LAI"

PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR .

a. �

'

TANGGAL .

'2 I � ,, kJ � l l

TAHUN 2013

, TENl ANG

)Q 13

STAN DAR

OPERASIONAL

PELAYANAN

PERIZINAN

PERJZINAN

PADA

MNTOR

TERPADU

SATU

PINTU

SINTANG

PROSED UR

DAN NON

PELA YANAN

MBUPATEN

o o � 9·.

## STANDAR OPERASIONAL PROSl � DUR PELAYANAN IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

## A. Persyaratan :

## B. Mekanisme:

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BI,PM NO. 12 Tahun 2009

## c. Masa berlaku Izin

5 ( Lima) Tahun

## D. Waktu Penyelesaian

3 ( Tiga ) hari Kerja

Dengan catatan :

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menan datangani berada di Tempat

## E. Bia ya

: o Rupiah

1VIANG1

.


&gt;ApJRAN

XX!

1,J\JVI

PERATURAN

NOMOR

. BUPAl'I SINTANG

TANGGAL

,

,;

� "" -:i D "ff.,

TAHUN 2013

TENTANG

l

2013

S � ANDAR

OPERASIONAL

PELA y ANAN

PERIZINAN

PERIZINAN

PADA

KANTOR

TERPADU

SATU

PINTU

SINTANG

O O!i9[

PROSED UR

DAN

NON

PELAYANAN

KABUPATEN

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA PENANAMAN MODAL

## A, Persyaratan :

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

## a. Mekanisme:

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

- c. Masa berlaku Izin

- Selama Perusahaan masih menjalankan Melakukan kegiatan usaha, kecuali di- tentukan lain oleh peraturan perundang undangan sektoral.

## D. Waktu Penyelesaian

7 ( Tujuh) hari Kerja

Dengan ca ta tan :

. d d · Persyaratan Iengkap dan Pejabat yang menandatangam bera a 1 Tempat

- E. Bia ya

: O Rupiah

( BUPATI SlNTANG,f

£·

�

-

/

(r"MILTON CROSBY


,Ap(RAN XXII 1,A1vi

PERATURAN BUPATI S!NTANG NOMOR . "L"--1

TANCGAL

•

I � ) � (L.,L

TAHUN 2013

TENTANG

2013

SI AN DAI �

OPl � RASIONAL

PELAYAN/\N

PERIZlNAN

PERIZINAN

PADA

KANTOR

TERPADU

SATU

P!NTU

SlNTANG

PROSED UR

DAN NON

PELAYANAN

Ml3UPATEN

## A, Persyaratan:

- B, Mekanisme:

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

- c. Masa berlaku Izin

6 ( enam ) Bulan

- D. Waktu Penyelesaian

3 ( Tiga ) hari Kerja

Dengan catatan: . b d di Persyaratan lengkap dan Pejabat yant menandatangam era a Tempat

- E. Bia ya

: o Rupiah

0


'

pIRAN XXIII

I,AM

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR •

't 'i

TANGGAL •

IA-.! f&lt;,.,u "f fLi l

TAHUN 2013

TENTANG

2013

STANDAR

OPERASIONAL

PELAYANAN

PERIZ!NAN

PER!Z!NAN

PADA

KANTOR

TERPADU

SATU

P!NTU

SINTANG

O 050L

PROSED UR

DAN NON

PELA YANAN

KABUPATEN

## ST AND AR OPERASIONAL PROSED UR PELA YANAN IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL

## A. Persyaratan :

## e. Mekanisme:

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

- c. Masa berlaku Izin

- D. Waktu Penyelesaian

5 ( Lima ) Tahun

7 ( Tujuh) hari Kerja

Dengan catatan :

. Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangan1 berada di Tempat

- E. Bia ya

: O Rupiah

t

�

UPAT!

S!NTANG,

r&gt;;:

0/

M!LTO

�

CROSBY


I

J,AMPIRAN XXIV

� ; �� RA �

BU

�

TJ

SiNTANG

TANGGAL

•

'r

TAHUN 2013

TENTANG 1

� lkfil.\.

2013

STANDAR

OPERAS!ONAL

PELAYANAN

PERIZ!NAN

PER!ZINAN

PADA

KANTOR

TERPADU

SATU

PINTU

SINTANG

O Q;jQ'.\_

PROSED UR

DAN

NON

PELAYANAN

KABUPATEN

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL

## A, Persyaratan :

## B, Mekanisme:

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

- c. Masa berlaku Izin

5 ( Lima) Tahun

- D. Waktu Penyelesaian

7 ( Tujuh ) hari Kerja

Dengan catatan :

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatang ani berada di Tempat

- E. Bia ya

: o Rupiah

( BUPATl SINTANG,t

J,

�

(

/

a/'MJLTON CROSBY


� l . O 0,Jf .,

MPIMN XXV I,A

PE!-.11\TURI\N IJUP/\Tl SI

.

NOMOi&lt;

•

'

N r/\NG

TJ\N(,(iAL

•

� 'f

TAIIUN 2013

TFNTJ\N('

... s I /\NDA!,1

0

l!rffl.L

2013

�

I

OPF:RASIONAL

i'l·:1./\Y/\N/\N

l'i':l � IZIN/\N

J&gt;i.:l � IZIN/\N

\J/\U/\ KANTOR

Tl·:i � l't\lJU

S/\TU

1,INTU

SINT1\N(;

PI-.IOSEDUI �

DAN NCJN

P[l.t\Y /\NAN

K.t\l\Ul't\Tl·:N

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA PERUBAHAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL

## A, Persyaratan :

- B, Mekanisme:

M(·ngacu Kcprida Pnalurnn Kq1c1la BKPM NO. 12 Tahun 2009

) Meugacu Kqiad.i l'n.itur.in 1.;1·p;i1;1 1.ll,l'M NO. 12 Tanun 2ooc

- c. Masa berlaku lzin

5 ( Lim.i J 'l'ahun

- o. Waktu Penyelesaian

5 ( Lima ) hari Kcrja

Dengan catatan : d tangani berada di Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menan a Tempat

- E. Bia ya

: O Rupiah

C,,t