UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 1954 tentang KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DARI DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETERY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di atas. ## Pasal 3

Penandatangan: Bank Indonesia atas perintah Menteri Keuangan akan membayar dengan emas, atas nama Republik Indonesia, bagian dari penyertaan-penyertaan Pemerintah Republik Indonesia, kepada berturut-turut Dana dan Bank, yang harus dibayar dengan emas; Pemerintah Republik Indonesia akan membayar dengan mata uang Indonesia bagian dari penyertaan-penyertaan, kepada Dana dan Bank, yang harus dibayar dengan mata uang Indonesia; setiap jumlah yang harus dibayarkan dengan emas kepada Republik Indonesia oleh Dana dan Bank menurut pasal-pasal persetujuan masing-masing dalam hal penarikan diri daripadanya atau likwidasi badan-badan itu, akan dipindahkan kepada Bank Indonesia, akan tetapi dengan syarat, bahwa jumlah emas yang harus dipindahkan itu tidak akan melebihi jumlah emas yang dibayar oleh Bank Indonesia, sebagai bagian dari penyertaan-penyertaan Republik Indonesia kepada Dana dan Bank, seterusnya dengan syarat, bahwa jika jumlah emas yang diterima oleh Republik Indonesia kurang dari jumlah emas yang dibayar oleh Bank Indonesia, Republik Indonesia akan membayar dengan mata uang Indonesia kepada Bank Indonesia, sebagai penambah dari emas itu, perbedaan antara jumlah emas yang dibayar oleh Bank Indonesia dan jumlah emas yang dipindahkan kepada Bank Indonesia; hak Bank Indonesia untuk menerima pembayaranpembayaran demikian itu dari Pemerintah Republik Indonesia akan merupakan suatu milik Bank Indonesia, yang dapat dicantumkan pada neracanya dengan cara yang tepat. Hak Republik Indonesia untuk menerima pembayaran-pembayaran tersebut di atas dari Dana dan Bank akan merupakan suatu milik yang dapat dicantumkan dalam buku-buku perhitungannya dengan cara yang tepat. ## Pasal 4 Peraturan-peraturan dalam Pasal IX ayat-ayat 2 sampai dengan 9 (yang mengenai kedudukan, kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa dari Dana) dan kalimat pertama dari Pasal VIII ayat 2 (b) dari Persetujuan Dana (yang mengenai kontrak-kontrak valuta yang melanggar peraturan-peraturan (pengawasan devisen) dan Pasal VII ayat-ayat 2 sampai dengan 9 dari Persetujuan Bank (yang mengenai kedudukan, kekebalankekebalan dan hak-hak istimewa dari Bank) akan mempunyai kekuatan penuh dan pengaruh atas undang-undang dalam Republik Indonesia pada waktu Republik Indonesia menerima keanggotaan dalam berturut-turut Dana dan Bank. ## Pasal 5

Penetapan: Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional 1953" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 1 Pebruari 1954. PERDANA MENTERI MEWAKILI MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO.

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN, ttd ALI SASTROAMIDJOJO.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO. ## MEMORI
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran A dan lampiran B, yang menetapkan peraturan- peraturan dan syarat-syarat berdasarkan atas mana Republik Indonesia dapat dipersilahkan menjadi anggota berturut-turut dari Dana dan Bank; bahwa Republik Indonesia perlu menjadi anggota Dana dan Bank tersebut;

Mengingat :

pasal 118 dan pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: UNDANG-UNDANG TENTANG KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DARI DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT).

## Pasal 1

Presiden Republik Indonesia dapat memberi kuasa untuk:

1. Menanda tangani atas nama Pemerintah Republik Indonesia berturut-turut pasalpasal Persetujuan Dana dan pasal-pasal Persetujuan Bank; dan
2. menyerahkan kepada Pemerintah Amerika Serikat dokumen-dokumen pernyataan penerimaan pasal-pasal Persetujuan Dana dan pasal-pasal Persetujuan Bank, yang menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menerima, sesuai dengan undang-undangnya, masing-masing pasal-pasal tadi dan peraturanperaturan dan syarat-syarat yang termuat dalam masing-masing resolusi yang bersama ini dilampirkan sebagai lampiran A dan lampiran B sebagai syarat-syarat, atas dasar mana Republik Indonesia akan diperkenankan menjadi anggota Dana dan Bank.

## Pasal 2

- (1) Menteri Keuangan dengan ini diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan guna memenuhi kewajiban-kewajiban dan mempergunakan hak-hak Republik Indonesia menurut persetujuan-persetujuan dan resolusi-resolusi tersebut.
- (2) Tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan menurut ayat 1 meliputi antara lain:
- a. penunjukan penyimpanan untuk persediaan-persediaan Dana dan Bank berupa mata uang Indonesia;
- b. penunjukan suatu badan-perwakilan keuangan untuk berhubungan dengan Dana dan Bank atas nama Pemerintah Republik Indonesia;
- c. pembayaran atau tindakan-tindakan yang mengakibatkan pembayaran dari jumlah-jumlah penyertaan Republik Indonesia kepada berturut-turut Dana dan Bank;
- d. pembayaran jumlah-jumlah lain yang mungkin perlu dibayar karena keanggotaan dalam Dana atau Bank perlu dibayar atau yang oleh Pemerintah Republik Indonesia mungkin disanggupkan untuk dibayar kepada Dana atau Bank atau kepada sesuatu anggota daripadanya;
- e. penerima semua jumlah-jumlah yang mungkin akan dibayar oleh Dana dan Bank kepada Pemerintah Republik Indonesia;
- f. mengadakan dan mengeluarkan surat-surat perbendaharaan yang tidak berbunga dan tidak dapat diperdagangkan atau lain-lain obligasi-obligasi untuk diserahkan kepada Dana atau Bank sebagai pengganti tiap-tiap bagian dari mata uang Indonesia;
- g. mengadakan dan mengeluarkan lain-lain obligasi-obligasi dengan peraturanperaturan dan syarat-syarat yang dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan guna mengadakan pinjaman-pinjaman untuk mendapat tiap-tiap jumlah yang dibutuhkan guna pembayaran menurut peraturan yang mana saja dalam undang-undang ini, atau dalam persetujuan-persetujuan itu, atau dalam resolusi-resolusi itu, atau pembayaran atau tindakan-tindakan yang mengakibatkan pembayaran dari semua jumlah-jumlah yang dibutuhkan guna melunasi tiap-tiap surat perbendaharaan atau obligasi-obligasi yang diadakan dan dikeluarkan sebagai ditetapkan di atas.

## Pasal 3

Bank Indonesia atas perintah Menteri Keuangan akan membayar dengan emas, atas nama Republik Indonesia, bagian dari penyertaan-penyertaan Pemerintah Republik Indonesia, kepada berturut-turut Dana dan Bank, yang harus dibayar dengan emas; Pemerintah Republik Indonesia akan membayar dengan mata uang Indonesia bagian dari penyertaan-penyertaan, kepada Dana dan Bank, yang harus dibayar dengan mata uang Indonesia; setiap jumlah yang harus dibayarkan dengan emas kepada Republik Indonesia oleh Dana dan Bank menurut pasal-pasal persetujuan masing-masing dalam hal penarikan diri daripadanya atau likwidasi badan-badan itu, akan dipindahkan kepada Bank Indonesia, akan tetapi dengan syarat, bahwa jumlah emas yang harus dipindahkan itu tidak akan melebihi jumlah emas yang dibayar oleh Bank Indonesia, sebagai bagian dari penyertaan-penyertaan Republik Indonesia kepada Dana dan Bank, seterusnya dengan syarat, bahwa jika jumlah emas yang diterima oleh Republik Indonesia kurang dari jumlah emas yang dibayar oleh Bank Indonesia, Republik Indonesia akan membayar dengan mata uang Indonesia kepada Bank Indonesia, sebagai penambah dari emas itu, perbedaan antara jumlah emas yang dibayar oleh Bank Indonesia dan jumlah emas yang dipindahkan kepada Bank Indonesia; hak Bank Indonesia untuk menerima pembayaranpembayaran demikian itu dari Pemerintah Republik Indonesia akan merupakan suatu milik Bank Indonesia, yang dapat dicantumkan pada neracanya dengan cara yang tepat. Hak Republik Indonesia untuk menerima pembayaran-pembayaran tersebut di atas dari Dana dan Bank akan merupakan suatu milik yang dapat dicantumkan dalam buku-buku perhitungannya dengan cara yang tepat.

## Pasal 4

Peraturan-peraturan dalam Pasal IX ayat-ayat 2 sampai dengan 9 (yang mengenai kedudukan, kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa dari Dana) dan kalimat pertama dari Pasal VIII ayat 2 (b) dari Persetujuan Dana (yang mengenai kontrak-kontrak valuta yang melanggar peraturan-peraturan (pengawasan devisen) dan Pasal VII ayat-ayat 2 sampai dengan 9 dari Persetujuan Bank (yang mengenai kedudukan, kekebalankekebalan dan hak-hak istimewa dari Bank) akan mempunyai kekuatan penuh dan pengaruh atas undang-undang dalam Republik Indonesia pada waktu Republik Indonesia menerima keanggotaan dalam berturut-turut Dana dan Bank.

## Pasal 5

Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional 1953" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan pada tanggal 1 Pebruari 1954. PERDANA MENTERI MEWAKILI MENTERI KEHAKIMAN, ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

MENTERI KEUANGAN, ttd

ALI SASTROAMIDJOJO.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

SOEKARNO.

## MEMORI PENJELASAN

ATAS

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1954

TENTANG

KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DARI DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETERY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)

Segera setelah pecah perang dunia ke II dalam tahun 1939, di Amerika Serikat dipelajari macam hubungan keuangan internasional untuk masa sehabis perang, di bawah pimpinan Harry D. White, yang akhir tahun 1941 menghasilkan suatu memorandum tentang "Usul untuk Dana Stabilisasi dari Perserikatan dan Persekutuan Bangsa-bangsa" (Proposal for a Stabilization fund of the United and Associated Nations), yang kemudian disebut Rencana White.

Sementara itu soal-soal ini pun dipelajari di Inggris oleh John Maynard Keynes, yang dalam tahun 1942 menghasilkan "Usul-usul untuk Persatuan Clearing Internasional" (Proposals for an International Clearing Union), yang kemudian disebut Rencana Keynes.

Kompromis antara kedua rencana tersebut menghasilkan suatu rencana untuk mendirikan Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan pembangunan yang dibicarakan pada Konperensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-bangsa di Bretton Woods, New Hampshire di Amerika Serikat mulai tanggal 1 Juli 1944 dan yang berakhir tanggal 22 Juli 1944 dengan tercapainya Persetujuan Bretton Woods yang ditanda tangani oleh 44 negara, yang bersama ini beserta terjemahannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Persetujuan itu terdiri dari dua bagian, ialah "Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional" (Articles of Agreement International Monetary Fund) dan "Pasal-pasal Persetujuan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan" (Articles of Agreement International Bank for Reconstruction and Development).

Tujuan-tujuan terutama dari Dana sebagai tercantum dalam pasal 1 dari pasalpasal Persetujuan Dana, adalah Stabilisasi dari kurs-kurs, perluasan perdagangan internasional, penurunan tarip-tarip bea-bea, penyesuaian dan stabilisasi uang, penghapusan pembatasan-pembatasan dengan berangsur-angsur, dan untuk mencapai itu akan memberi bantuan-bantuan keuangan kepada anggota-anggota untuk mengatasi kesukaran-kesukaran sementara pada neraca pembayaran mereka.

Tujuan Terutama dari Bank adalah untuk memberi bantuan-bantuan berjangka panjang untuk maksud-maksud produktip kepada negara-negara yang mengalami kerusakan-kerusakan karena perang dan negara-negara yang terbelakang dalam pembangunan perekonomiannya dengan jalan memudahkan penanaman modal atas syarat-syarat yang layak. Untuk itu Bank akan memberi pinjaman-pinjaman, ikut serta dalam pemberian pinjaman atau menjamin pinjaman-pinjaman yang diberikan dengan jalan lain untuk tujuan itu.

Untuk tiap-tiap anggota oleh Dana, dengan persetujuan anggota itu, ditetapkan suatu quota berdasar atas kebutuhannya akan alat-alat pembayaran luar negeri. Berdasarkan atas quota ini ditetapkan jumlah penyertaan yang harus dibayar anggota itu, jumlah suara yang diberikan kepadanya dan batas-batas untuk haknya akan bantuan keuangan dari Dana, akan tetapi tidak membatasi bantuan yang dapat diberikan dengan pengiriman ahli-ahli. Tiap lima tahun quota-quota ini ditinjau kembali dan jika perlu disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang mungkin berubah.

Untuk tiap-tiap anggota Bank, dengan persetujuan anggota itu, oleh Bank ditetapkan jumlah penyertaan berdasarkan tempatnya dalam susunan ekonomi dunia. Jumlah ini menjadi dasar untuk penetapan jumlah suara yang diberikan kepada anggota itu, jumlah yang harus dibayar olehnya, akan tetapi tidak ada hubungannya dengan jumlah bantuan yang dapat diterima oleh anggota itu dari Bank.

Keanggotaan Bank hanya terbuka untuk anggota-anggota Dana.

Tiap anggota setiap waktu dapat mengundurkan diri dari Dana dan/atau Bank. Dapat pula anggota itu dikeluarkan dari Dana dan/atau Bank, jika tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Anggota yang mengundurkan diri dari Dana, dapat tetap menjadi anggota dari Bank, jika disetujui oleh Bank. Jika anggota keluar dari Dana dan/atau Bank, dia mendapat kembali jumlah-jumlah yang dibayarnya dikurangi dengan hutang-hutangnya

Dalam hal likwidasi Dana dan/atau Bank tiap anggota menerima bagian dari hasil likwidasi-likwidasi itu.

Pimpinan Dana terletak pada Dewan Gubernur, Dewan Direktur-direktur Eksekutip dan seorang Direktur Pemimpin. Pimpinan Bank terletak pada Dewan Gubernur, Dewan Direktur-direktur Eksekutip dan seorang Presiden.

Setiap anggota dalam masing-masing Dewan Gubernur diwakili oleh seorang Gubernur beserta wakilnya.

Dalam masing-masing Dewan Direktur-direktur Eksekutip, anggota dapat diwakili secara langsung oleh seorang Direktur (untuk lima anggota yang terbesar quota atau penyertaannya) atau secara tidak langsung dengan bergabung dengan anggotaanggota lain dan memilih seorang Direktur di antara mereka.

Direktur Pemimpin Dana dan Presiden Bank dipilih oleh masing-masing Dewan Direktur-direktur Eksekutip.

Pada tanggal 24 Juni 1950, Pemerintah mengemukakan permintaan untuk menjadi anggota dari Dana dan Bank, dan setelah itu diadakan pembicaraan-pembicaraan dan diambil waktu secukupnya untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan sebaikbaiknya.

Pada tanggal 10 September 1952 oleh Dewan Gubernur Dana dan Dewan Gubernur Bank pada sidangnya di Mexico City disetujui resolusi-resolusi yang memuat peraturan-peraturan dan syarat-syarat, atas dasar mana Pemerintah Republik Indonesia dapat diperkenankan menjadi anggota dari masing-masing Dana dan Bank. Resolusiresolusi tersebut berserta terjemahannya bersama ini disampaikan sebagai lampiranlampiran dari undang-undang.

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

## Pasal 1

1. Sesuai dengan peraturan-peraturan dalam pasal XX, ayat 2 (f) dari Persetujuan Dana dan pasal XI ayat 2 (f) dari Persetujuan Bank, yang menetapkan, bahwa persetujuan-persetujuan aseli yang disimpan di Washington, harus ditandatangani. Hal ini juga ditetapkan dalam ayat 6 (b) dari Resolusi Bank dan ayat 8 (b) dari Resolusi Dana.
2. Ini perlu untuk memenuhi syarat-syarat dari pasal XX ayat 2 (a) dari Persetujuan Dana dan Pasal XI ayat 2 (a) dari Persetujuan Bank, yang menetapkan, bahwa akan disimpankan kepada Pemerintah Amerika Serikat suatu alat yang menyatakan, bahwa anggota yang baru telah menerima persetujuan-persetujuan sesuai dengan Undang-undangnya dan bahwa anggota telah mengambil segala tindakan-tindakan untuk memungkinkan penyelenggaraan semua kewajiban-kewajiban menurut persetujuan-persetujuan itu. Hal ini sesuai pula dengan syarat-syarat dalam ayat 8 (a) dari resolusi Dana dan ayat 6 (a) dari resolusi Bank.

## Pasal 2

adalah pasal yang luas yang memberi kekuasaan kepada Menteri Keuangan untuk mengambil tiap-tiap dan segala tindakan dan mengerjakan tiap-tiap dan segala hal yang mungkin perlu atau baik dikerjakan guna memenuhi kewajiban-kewajiban dan mempergunakan hak-hak Republik Indonesia menurut pasal-pasal persetujuanpersetujuan dan resolusi-resolusi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 2 ayat 1.

2. memberi perincian dari beberapa, akan tetapi tidak semua tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Kekuasaan yang disebut adalah untuk memenuhi bermacam-macam pasal dari Persetujuan Dana dan Bank.

Kekuasaan untuk:

- a. Menunjuk penyimpan bagi persediaan berupa mata uang Indonesia dari Dana dan Bank adalah untuk memenuhi yang ditetapkan dalam pasal XIII ayat 2 dari Persetujuan Dana dan pasal V ayat II dari Persetujuan Bank.
- b. Menunjuk badan keuangan untuk berhubungan dengan Dana dan Bank atas nama Republik Indonesia adalah untuk memenuhi yang ditetapkan dalam pasal V ayat 1 dari Persetujuan Dana dan pasal III ayat 2 dari Persetujuan Bank.
- c. Membayar atau mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan pembayaran dari jumlah-jumlah penyertaan Republik Indonesia kepada Dana dan Bank adalah untuk memenuhi yang ditetapkan alam pasal III dari Persetujuan Dana sebagai ditetapkan dalam ayat 3 dan 4 dari Resolusi Dana dan pasal II (terutama ayat 3 dan 7 dari padanya) dari Persetujuan Bank sebagai ditetapkan dalam ayat 2 dan 4 dari Resolusi Bank.
- d. Membayar atau mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan pembayaran tiap-tiap jumlah lain, yang karena keanggotaan dalam Dana dan Bank mungkin perlu dibayar, atau yang oleh Pemerintah Republik Indonesia mungkin disanggupkan untuk dibayar kepada Dana atau Bank atau kepada sesuatu anggota dari padanya. Jumlah-jumlah itu mungkin harus dibayar, misalnya jika nilai pari dari mata uang anggota diturunkan atau nilai dalam devisen dari mata uang anggota telah turun harga yang berarti dalam daerahnya sendiri (pasal IV ayat 8 (b) dari Persetujuan Dana, pasal II ayat 9 dari Persetujuan Bank). Pembayaran juga mungkin perlu untuk membayar kerugian karena jaminan yang ditetapkan dalam pasal XIII ayat 3 dari Persetujuan Dana yang menetapkan, bahwa anggota harus menjamin milik Dana terhadap kerugian karena keteledoran atau kecurangan dari penyimpan yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia; pembayaran mungkin diperlukan untuk melunasi surat-surat perbendaharaan atau obligasi-obligasi

yang diadakan dan dikeluarkan untuk Dana atau Bank, atau kerugian perlu dibayar kepada Dana menurut susunan D dari Persetujuan Dana yang mengenai penarikan diri anggota dari Dana atau menurut susunan E daripadanya yang mengenai likwidasi Dana. Mungkin pula, bahwa diperlukan pembayaran-pembayaran menurut pasal VI ayat 4 (c) (i) dari Persetujuan Bank mengenai penghentian keanggotaan dalam Bank. Pembayaran mungkin diadakan pula bea-bea guna transaksi-transaksi dengan Dana menurut pasal V ayat 8 dari persetujuan. Ini juga mengandung kekuasaan untuk transaksi-transaksi pembelian kembali dengan Dana menurut pasal V ayat 7 dari persetujuan Dana.

- e. Menerima semua jumlah-jumlah yang mungkin akan dibayarkan oleh Dana dan Bank kepada Pemerintah Republik Indonesia; hal demikian dapat terjadi, misalnya waktu menarik diri dari Dana menurut susunan D atau likwidasi dari Dana menurut susunan E. Dalam hal penarikan diri dengan kehendak sendiri dari Bank menurut pasal VI ayat 1 atau karena penghentian keanggotaan dalam Dana yang dapat mengakibatkan penghentian anggota sebagai anggota dari Bank, pembayaran-pembayaran yang tertentu dapat diadakan kepada Menteri Keuangan, menurut pasal VI ayat 4 (b) dan (c). Jika Bank menghentikan pekerjaan-pekerjaannya menurut pasal VI, Bank mungkin perlu membayar kepada anggota menurut Pasal VI ayat 5.
- f. Untuk mengadakan dan mengeluarkan surat-perbendaharaan yang tidak berbunga dan tidak dapat diperdagangkan atau obligasi-obligasi lain untuk diserahkan kepada Dana dan Bank, untuk mengganti tiap-tiap bagian dalam mata uang Indonesia adalah sesuai dengan pasal III ayat 5 dari Persetujuan Dana yang memperkenankan kepada Dana untuk menerima surat-surat perbendaharaan yang tidak dapat diperdagangkan dan tidak berbunga atau obligasi-obligasi yang sejenis sebagai pengganti mata uang anggota, dan pasal V ayat 12 dari Persetujuan Bank yang memperkenankan kepada Bank untuk menerima surat-surat perbendaharaan atau obligasi-obligasi yang sejenis yang tidak berbunga dan tidak dapat diperdagangkan dan yang dapat dibayar dengan pari atas permintaan, sebagai pengganti pembayaran dengan mata uang anggota menurut pasal II ayat 7 (i).
- g. Untuk mengadakan dan mengeluarkan lain-lain obligasi dengan peraturanperaturan dan syarat-syarat yang dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan guna mengadakan pinjaman-pinjaman untuk mendapat tiap-tiap jumlah yang dibutuhkan menurut tiap-tiap dari peraturan-peraturan Undang-undang ini, dari persetujuan-persetujuan, atau dari resolusi-resolusi, atau untuk membayar atau mengambil tindakan-tindakan yang berakibat pembayaran dari semua jumlah-jumlah yang dibutuhkan untuk melunaskan tiap-tiap surat perbendaharaan atau obligasi-obligasi yang diadakan dan dikeluarkan sebagai diatur di atas. Mengadakan dan mengeluarkan lain-lain obligasi mungkin perlu, misalnya, jika Bank meminta pembayaran dari 80% dari penyertaan Republik Indonesia yang semula belum dibayar (lihat ayat 4 dari Resolusi Bank). Jika kekekuasaan Menteri terbatas pada mengadakan obligasi-obligasi yang tidak berbunga dan tidak dapat diperdagangkan sebagai disebut pada (f) di atas, mungkin akan sukar untuk Menteri untuk mengadakan uang yang mungkin dibutuhkan untuk membayar atas permintaan Bank, karena sifat dari obligasi-obligasi yang tidak berbunga

dan tidak dapat diperdagangkan, yang tidak gampang dijual. Menteri Keuangan mungkin perlu juga mengeluarkan lain-lain obligasi untuk menggantikannya atau untuk mengganti obligasi-obligasi yang telah dikeluarkan lebih dahulu sesuai dengan kekuasaan-kekuasaan yang lebih dahulu diberikan.

## Pasal 3

Memberi kuasa kepada Menteri Keuangan untuk memerintahkan kepada Bank Indonesia untuk membayar atas nama Republik Indonesia, bagian-bagian dari penyertaan-penyertaan dalam Dana dan Bank yang berupa emas, sedangkan bagianbagian dari penyertaan-penyertaan itu yang berupa mata uang Indonesia akan dibayar oleh Pemerintah.

Hak Republik Indonesia untuk menerima pembayaran-pembayaran dari Dana dan Bank, dalam hal penarikan diri daripadanya atau likwidasi dari badan-badan itu merupakan milik Republik Indonesia yang dapat dicantumkan dalam buku-bukunya dengan cara yang tepat.

Sebagian dari hak ini, yang mengenal pembayaran-pembayaran oleh Dana dan Bank berupa emas, dipindahkan kepada Bank Indonesia dengan syarat, bahwa jumlah emas, yang hak atasnya dipindahkan itu tidak akan melebihi jumlah yang dibayarkan oleh Bank Indonesia, dan bahwa jika jumlah itu kurang dari jumlah yang dibayarkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah akan membayar kekurangannya itu kepada Bank Indonesia dengan mata uang Indonesia. Hak Bank Indonesia untuk menerima emas, dan jika perlu, pembayaran itu, merupakan milik Bank Indonesia yang dapat dicantumkan dalam neracanya dengan cara yang tepat.

## Pasal 4

Perlu untuk memenuhi yang ditetapkan dalam Pasal IX, ayat 2 sampai dengan 9 dari Persetujuan Dana dan pasal VIII, ayat 2 sampai dengan 9 dari Persetujuan Bank, yang memberikan kedudukan, kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa kepada Dana dan Bank, dan perlu pula untuk memenuhi yang ditetapkan dalam pasal VIII, ayat 2 (b) dari Persetujuan Dana, yang menyatakan bahwa kontrak-kontrak valuta, yang bertentangan dengan Peraturan-peraturan Pengawasan Devisen dari anggota yang manapun juga, yang sesuai dengan Persetujuan Dana, tidak akan dapat dipaksakan dalam daerah-daerah setiap anggota.

Pasal 5

Menyebut nama dari undang-undang.