Unknown Unknown Nomor 61 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menegaskan bahwa Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR f � TAHUN 2015 TENT ANG
PEDOMAN PENGGUNMN HASIL JASA PELA YANAN DENGAN SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
a.
- bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menegaskan bahwa Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin BLUD;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a di atas, dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta kinerja rumah sakit, perlu dilaksanakan dengan sistem Remunerasi berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati smtang tentang Pedoman Penggunaan Hasil Jasa Pelayanan Dengan Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
Mengingat
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 1.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Penggelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No � or 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Un � ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pen elolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Neg:ra RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
19. p merintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Peraturan e ntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Stand � � onesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan � : � Negara Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayariari Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran D rah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, T � bahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
Menetapkan
29. ; ��� Uran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun Le tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang k mbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 S?mor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten mtang Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran D\_aerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN HASIL JASA PELAYANAN DENGAN SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsi � otonomi. seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. 4 · Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sintang.
6. 6 Rurnah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sin tang.
7. R . alah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan k Ulnah Sakit Umum ad akat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan � sehatan kepada masyar lalis sesuai dengan kemampuannya. sar sampai dengan subspest .
8. R rah Ade Muhammad Djoen Kabupaten Sintang, ':! llinah Sakit Umum Dae RSUD adalah rumah sakit milik pemerintah � g selanjutnya disingkat bUJ&gt;aten Sintang.
•
- Badan Lay � an Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan KeIJa Per9:11 � t Daerah atau Unit Kerja pada satuan kerja peran �� aert di Lmgkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk mem .. pe ayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/ jasa yang dijual 1:9-°Pa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsif efesiensi dan produktifitas. 9.
10. Direksi adalah Direk � r, Kepala Bagian Kesekretariatan, Kepala Bidang Keuangan, Kepala B1dang Pelayanan, Kepala Bidang Perencanaan dan Program pada RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.
11. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen Kabupaten Sintang.
12. Dokter a? � ah d?k � er spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi yang merupakan pegawai organik, kecuali dokter tamu.
13. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan pegawai organik RSUD tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.
14. Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Spesialis I dan Spesialis II.
15. Pegawai adalah pegawai RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang berstatus pegawai pada RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.
18. Honorer daerah adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat ## BAB II
AZAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 2
AzaS sistem remunerasi yaitu :
- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan rumah sakit;
- b. kesetaraari yang
Pasal 3
- (1) Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk remunerasi pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit / Rencana Bisnis Anggaran {RBA).
- (2) Setiap pegawai organik rumah sakit berhak mendapat remunerasi.
- (3) Setiap pegawai yang memangku jabatan pada pusat pendapatan atau revenue center berkewajiban untuk menyusun sistem akuntabilitas yang dilengkapi dengan indikator, dan target/ standar.
- (4) Penggolongan kelompok pusat pendapatan (revenue center), sebagaimana tercantum pada ayat (3) adalah :
- a. lnstalasi Gawat Darurat;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Rawat Inap;
- d. Instalasi high care unit;
- e. Neonate Intensive Care Unit (NICU), Paediaktric Intensive Care Unit (PICU), Intensive care Unit (ICU), Intensive Coronary Care Unit {ICCU);
- f. Instalasi Bedah Sentral;
- g. Instalasi Farmasi;
- h. Insta1asi Radiologi;
13. i, I · Patoloai Klinik dan Unit Tranfusi Darah; nsta1asi Laboratonum o-
j .instalasi ...
I
�
- j. Instalasi Patologi Anatomi· ,
- k. Instalasi Rehabilitasi Medik· ,
1. Instalasi Haemodialisa ·
- m. Ambulance;
'
- n. Medical Check Up;
- o. Instalasi Diagnostik;
- p. One Day Care/ One Day Surgery;
- q. Klinik Unggulan/terbaik (executive);
- r. Pelayanan Unggulan/terbaik (executive);
- s. Pengolahan Limbah;
- t. Pemulasaraan Jenazah;
- u. Instalasi Diklat;
- v. Poliklinik Gizi;
- w. Unit Parkir;
- x. Instalasi Laundry;
- y. Usaha-usaha lain.
- (5) Setiap pegawai yang memangku jabatan struktural atau pada cost center atau pada pusat biaya berkewajiban menyusun sistem akuntabiltas yang dilengkapi dengan indikator dan target/ standar.
- (6) Pegawai yang memangku jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada
15. ayat (5) terdiri dari :
- a. Direktur;
- b. Kepala Bagian Kesekretariatan;
18. r c. Kepala Bidang Pelayanan;
- d. Kepala Bidang Keuangan dan Akutansi;
- e. Kepala Bidang Perencanaan dan Program;
- f. Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian.
SUMBER PEMBIAYAAN, KELOMPOK PENERIMA REMUNERASI,
GA.JI, TUNJANGAN DAN HONOR
Bagian Kesatu sumber Pembiayaan
BAB III
Pasal 4
- (1) Gaji pegawai Rumah Sakit PPK-BLUD bersumber dari Pemerintah dan Operasional rumah sakit.
•
\
r
- (2) somber biaya dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan J&gt;C:gawat BLUD yang berstatus pegawai negeri sipil dan honor daerah /pegawru BLUD non pegawai negeri sipil.
- (3) Sumber biaya � ari biaya operasional rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d1peruntukan Gaji pegawai kontrak PPK-BLUD.
- (4) Insentif pegawai Rumah Sakit BLUD bersumber pada komponen jasa pelayanan dan atau keuntungan usaha-usaha Iain atau biaya operasional rumah sakit.
- (5) Merit/bonus bersumber dari keuntungan rumah sakit dan atau biaya operasional rumah sakit yang dianggarkan khusus.
- (6) Tunjangan yang bersumber dari pemerintah dan atau biaya operasional rumah sakit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Honor bersumber dari biaya operasional rumah sakit.
Bagian Kedua
Kelompok Penerima Remunerasi
BAB III
Pasal 5
- (1) Kelompok Tenaga medis yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, psykologi dan apoteker secara individu.
- (2) Kelompok Keperawatan yang terdiri dari :
- a. perawat Instalasi Gawat Darurat (IGD);
- b. perawat Bedah Sentral;
- c. perawat Hight Care Unit (HCU), Neonate Intensive Care Unit (NICU), Paediakiric Intensive Care Unit (PICU), Intensive Care Unit (ICU), Intensive Coronary Care Unit (!CCU);
- d. perawat Rawat Jalan;
- e. perawat gigi;
- g. perawat Medical Chek Up (MCU);
- f. perawat Hemodialisa;
- h. perawat Rawat Inap;
- i. perawat Perinatologi; . . j. Bidan dan Perawat Kamar Bersalin (Venos Kamer/ VK);
- k. Asisten apoteker; . . I. analis Iaboratorium dan unit tranfusi darah;
- m. Radiografer;
- n. Perawat Supervisi; dan
- o. Fisioterafis.
- (3) Kelompok administrasi adalah seluruh pegawai yang tidak memegang jabatan.
- (4) Kelompok manajemen terdiri � ari :
- b. Kepaia Seksi/ Kepala Sub Bagian;
- a. Kepala Bidang/Kepala Bagian;
20. (S) Kelompok kepala-kepala instalasi.
- (6) Tip . K hatan Nasional dan Tim Remunerasi. ... cngendali .Iamman ese
f'
- (7) Direksi adalah Direktur Ruman Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sin tang.
Bagian Ketiga
Gaji
BAB III
Pasal 6
- (1) Seluruh pegawai rumah sakit berhak menerima gaji sesuai dengan sistem remunerasi rumah sakit ## BAB IV
PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
Bagian Kesatu
Penggajian
BAB III
Pasal 7
- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Ketua Dewan Pengawas, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas, dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Pegawai BLUD dengan status PNS mendapat gaji sesuai dengan peraturan penggajian PNS.
- (3) Pegawai BLUD dengan status Non PNS mendapat gaji sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nornor 7 Tahun 2012 tentang Pegawai Non PNS Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (4) Remunerasi bagi ketua, anggota dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD ditetapkan oleh Kepala Daerah
BAB III
Pasal 8
Honorarium dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
ditetapkan sebagai berikut:
- a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur;
2. b, honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enarn persen) dari gaji direktur; dan
3. c, honoran· . d an pengawas paling banyak 15% (lima belas um sekretans ew Pcrscn) dari gaji direktur.
I
�
Bagian Kedua Tunjangan
BAB III
Pasal 9
- (1) Pegawai rum � sakit yang memegang jabatan struktural dan fungsional mendapat .tunJangan sesuai dengan tunjangan yang ditetapkan Pemerintah dan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjan\_gan perb � kan penghasilan bagi pejabat struktural dan fungsional sebagaimana d1maksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan dan ketetapan yang diberikan pemerintah daerah.
BABV
KOMPONEN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN
Bagian Kesatu Komponen Jasa Pelayanan Dalam Tarif
BAB III
Pasal 10
- (1) Komponen jasa sebagaimana tercantum dalam tarif rumah sakit yaitu Jasa sarana prasarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengganti biaya fasilitas, biaya operasional dan biaya tetap rumah sakit dihitung
BAB III
Pasal 11
- (1) Proporsi Jasa pelayanan dalam kom � onen � rif dilaksanakan berdasar � an pemilahan sesuai dengan jenis profesi atau jasa sarana prasarana dan jasa pelayanan yaitu :
- a. Instalasi Rawat Jalan :
3. 1 Pr · · medis pada rawat jalan adalah sebesar 70 % (tujuh · oporsi Jasa . . puluh persen) dari total jasa pelayanan,
Proporsi jasa Pelayanan medis, perawat dan tenaga administrasi di Rawat Jalan adalah : .
- 2 Pr . . layanan keperawatan/ setara sebesar 20 % (dua · opors1 Jasa pe
- pPruluh � :5en); 1 an administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen); 3. oporsi jasa pe ayan
4. Pr � porsi tindakan medis pada Rawat Jalan, jasa medis sebesar 70 % [tujuh puluh P � rsen), jasa Keperawatan/setara sebesar 20 % (dua puluh persen], jasa pelayanan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen];
5. Proporsi Tindakan yang dilakukan oleh perawat sebesar 70 % (tujuh puluh per � en) jasa keperawatan, sebesar 20 oi., (dua puluh persen) Jasa Medis dan sebesar 10 % (sepuluh perrsen) jasa administrasi.
Insta.lasi Rawat Inap:
1. Propo:si jasa medis pada visite di ruang perawatan adalah sebesar 70 % (tujuh .puluh persen) dari total jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif', sebesar 20 % (dua puluh persen) adalah jasa pelayanan keperawatan/setara dan jasa pelayanan administrasi sebesar 10 % ( sepuluh persen);
2. Bila dokter spesialis berhalangan, pasien di visite oleh dokter umum, dengan tarif dokter umum, proporsi sebesar 70 % (tujuh puluh persen] dokter umum dan sebesar 20 % (dua puluh persen) jasa pelayanan keperawatan/ setara dan jasa pelayanan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen);
4. Tindakan yang dilakukan oleh perawat, sebesar 70 % (tujuh puluh persen) jasa keperawatan/ setara, sebesar 20 % (dua puluh persen) Jasa Medis dan sebesar 10 % (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi.
3. Proporsi tindakan medis, jasa medis sebesar 70 % (tujuh puluh persen], jasa keperawatan/setara sebesar 20 % (dua puluh persen) dan sebesar 10 % (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;
lnstalasi Gawat Darurat
1. Proporsi jasa dokter untuk pemeriksaan atau tindakan adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif, sebesar 20 % (dua puluh persen) adalah jasa pelayanan keperawatan/setara dan sebesar 10 % (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;
2. Tindakan yang dilakukan oleh perawat, maka proporsi jasa tindakan tersebut sebesar 70 % (tujuh puluh persen) jasa keperawatan/ setara sebesar 20 % (dua puluh persen) Jasa Medik dan sebesar 10 % (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi.
lnstalasi Penunjang :
1. Instalasi Radiologi :
- b) Khusus pelayanan Ultrasonografy (USC?) I elektromedik jasa medis sebesar 70 % (tujuh puluh persen), jasa perawat/setara sebesar 20 % (dua puluh persen) dan jasa administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen).
- a) Proporsi jasa medis sebesar 45 % (empat puluh lima persen] dari jasa pelayanan, proporsi radiografer sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dan pelayanan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen); .
2. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dan Un 1 ithT 1 � anfusi Dar ) ah d : .. Pr · · dis sebesar 45 % (empat pu u ima persen an jasa oporsi jasa me 1. analis sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dan pelayanan, propodrs1.nistrasi sebesar 10 % (sepuluh persen]. Jasa pelayanan a nu
5. 3 Instal · Rehabili"tasi Medik: d · · l · as � . 30 % [tiga puluh persen) an jasa pe ayanan Proporsi me � 1s � ebe � s sebesar 60 % ( enam puluh persen) dan jasa dan proporsr fis1otera � besar l O % (sepuluh persen). pelayanan adminstrasi se
4. Instalasi Gizi:
Prororsi jasa pelay � an konsultasi dokter spesialis gizi adalah sebesar :5 Yo (empat pul � hma persen) dari total jasa pelayanan, sebesar 45 Vo (empat puluh � ma persen) adalah jasa pelayanan nutrisionis dan pelayanan adm1mstrasi sebesar 10 % (sepuluh persen);
5. Instalasi Patologi Anatomi:
Pr � porsi jasa pelayanan medis Patologi Anatomi adalah sebesar 70 % [tujuh puluh persen) dari total jasa pelayanan, sebesar 20 % (dua puluh persen) adalah jasa analis dan jasa pelayanan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen);
6. Instalasi Farmasi :
Proporsi jasa kelompok apoteker adalah sebesar 45 % (empat puluh lima persen), jasa pelayanan asisten apoteker secara kelompok sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dan jasa pelayanan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen);
7. lnstalasi Forensik :
Proporsi jasa medis forensik adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari total jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif rumah sakit, sebesar 20 % (dua puluh persen) adalah jasa pelayanan tenaga lain pada lingkungan forensik dan jasa pelayanan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen);
8. Instalasi Hemodialisa :
Proporsi jasa pelayanan medis adalah sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jasa tindakan sebesar 60 % ( enam puluh persen) jasa pelayanan kelompok perawat, sebesar 10 % (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;
Instalasi Bedah Sentral
1. proporsi Jasa medis operator sebesar 70 % (tujuh puluh persen), Perawat bedah sebesar 20 % (dua puluh persen) dan jasa administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen);
2. proporsi jasa dokter anestesi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), perawat anestesi sebesar 20 % (dua puluh persen) dan sebesar 1 O % (sepuluh persen) jasa administrasi.
3. proporsi Dokter spesialis pendamping operasi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), jasa Perawat sebesar 20 % (dua puluh persen) dan jasa pelayanan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen).
Instalasi Intensive Care Unit
1. Proporsi jasa medis pada visit � di ruang ICU adalah sebesar 70 % (tuiuh uluh persen) dari total jasa pelayanan yang t � rcantum dalam tari � f p be 20 % (dua puluh persen) adalah jasa pelayanan se sar d · · · b 10 01 k ' / tara dan J. asa pelayanan a rninistrasi se esar zo eperawatan se J � puluh perse � ) � s
2. 2 berhaiangan, pasien di visite oleh dokter umum, · a dokter � pesi er umum, proporsi sebesar 70 % (tujuh puluh dengan tarif dokt dan sebesar 20 % (dua puluh persen) jasa persen) dokter umum tan/setara dan jasa pelayanan administrasi pelayanan keperawa scbcsar 10 % (sepuluh persen);
r:
'-·
- 3 Proporsi tindakan med' · di · · . k is, jaea me is sebesar 70 % [tujuh puluh persen), jasa eperawata.n/ setara sebesar 20 % (dua puluh persen) dan sebesar 10 % (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;
4. Tindak � yang dilakukan oleh perawat, sebesar 70 % (tujuh puluh persen) Ja � a keperawatan/ setara, sebesar 20 % (dua puluh persen) Jasa. � ed1s. dan sebesar 10 % (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi.
- (2) Proporsi jasa yang bersumber dari tarif paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), den � an besar � jasa pelayanan maksimal 44 % (empat puluh empat persen) dan total klaim yang dibayarkan.
- (3) Untuk j � sa pasien umum dan jamkesda, jasa yang dibagikan adalah sesuai dengan jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif Peraturan Daerah yang berlaku.
- (4) Sistem pembagian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan menggunakan software remunerasi yang disusun
BAB III
Pasal 12
- (1) Distribusi insentif terdiri dari insentif Jangsung dan insentif tidak langsung.
- (2) Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penghasil jasa pelayanan baik tenaga medis, kelompok tenaga keperawatan setara dan kelompok administrasi sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, sebesar 60 % ( enam puluh persen) dari proporsi jasa yang diterima, sebesar 40 % (empat puluh persen) didistribusikan ke dalam sistem remunerasi.
- (3) Proporsi jasa yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 40 % (empat puluh persen) didistribusikan dengan besaran diatur sebagai berikut:
- a. Pos Remunerasi sebesar 15 % (lima belas persen);
- b. Insentif langsung Direktur 5 % (lima Persen)
- d. Insentif kepala seksi dan kepala sub bagian sebesar 2,85 % (dua koma delapan puluh lima persen) . .
- c. Insentifkepala bidang 2, 15 % ( dua koma\_lima belas persen)
- e. Insentif kepala-kepala instalas1 sebesar 2,5 % (dua koma bma persen)
- g. Tambahan insentif perawat sebesar 10 % (sepuluh persen).
- f. Tim pengendali .Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Tim Remunerasi sebesar 2 5 % (dua korna lima persen)
- (4) Insentif tidak langsung sebagaimana \_dim � sud pada ayat (1) diberik � kepada seluruh pegawai
BAB III
Pasal 13
- (1) Distribusi insentif Direktur langsung sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Kepala Bid � g/ � epal � Bagian distribusinya menggunakan score indexing y � tu. score 0 md1v1du dibagi total score indexing kepala bidang/kepala bagian dikali 2,15 Vo (dua koma lima belas persen).
- (3) Kepala Seksi(K � p'.3-1a S � b Bagian distribusinya menggunakan score indexing yru � sc?re \_md1vi � u dibagi total score indexing kepala Seksi/kepala sub bagian dikali 2,85 Vo (dua koma delapan puluh lima persen)
- (4) Kepal � -k � p � a i � s � asi distribusinya menggunakan score indexing yaitu score individu dibagi total score indexing kepala instalasi dikali 2,5 % (dua koma lima persen).
- (5) Tim Pengendali JKN dan Tim Remunerasi distribusinya menggunakan score indexing yaitu score individu dibagi total score indexing Tim pengendali JKN dan Tim remunerasi dikali 2,5 % (dua koma lima persen).
Bagian Kedua Distribusi Insentif Langsung dokter, perawat dan tenaga administrasi
BAB III
Pasal 14
- (1) Insentif pelayanan reguler merupakan pelayanan terhadap pasien yang datang ke rumah sakit dan tidak memilih dokter atau tidak memilih pelayanan eksekutif, berlaku untuk semua kelas perawatan.
- (2) Jasa pelayanan yang timbul akibat pelayanan non eksekutif merupakan jasa pelayanan non eksekutif.
- (3) Setiap penghasil jasa pelayanan regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan insentif langsung sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jasa pelayanan yang dihasilkannya, kecuali jasa forensik sebesar 80 % (delapan puluh persen], dengan rincian sebagai berikut :
- b. kelompok keperawatan/setara berhak mendapat insentif langsung kelompok sebesar 60 % (enarn puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan keperawatan/ setara, dengan distribusi
BAB III
Pasal 15
- (1) Jnsentif\_ Pelayan � Eksekutif adalah jasa yang timbul akibat pelayanan e � seku � f, yang d1bedakan dari pasien reguler, atas dasar pasien yang d1layam adalah :
- a. pasie � y � g dibawa oleh masing masing dokter atau pasien yang berobat ke � likhmk eksekutif baik pagi maupun sore;
- b. pasien yang dengan sengaja datang ke RSUD dan meminta pelayanan melalui jalur pelayanan eksekutif.
- (2) Distribusi insentif langsung pelayanan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pasien yang berobat ke poliklinik eksekutif, Tenaga Medis berhak mendapat insentif langsung pada poliklinik eksekutif secara individu sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan.
- (3) Distribusi insentif langsung pelayanan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pasien yang berobat ke pelayanan Eksekutif pada rawat inap dengan ketentuan Dokter mendapat insentif langsung sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari proporsi jasa uisiie.
- (4) Distibusi Insentif langsung tindakan medik pada pelayanan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokter berhak mendapat insentif langsung individu sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan.
- (5) Distribusi Insentif langsung Tindakan yang dilakukan oleh perawat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok perawat mendapat insentif langsung sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jasa Tindakan yang dilakukan oleh perawat sama seperti insentif langsung pelayanan reguler.
- (6) Distribusi Insentif langsung Pelayanan Bedah Eksekutif adalah sebagai berikut:
- b. Insentif dokter anestesi langsung pada pelayanan bedah eksekutif adalah sebesar 60 % (enam puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan;
- a. Dokter bedah berhak mendapat insentif langsung pada pelayanan bedah eksekutif adalah sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter bedah;
- c. Insentif kelompok keperawatan bedah pada pelayanan bedah eksekutif adalah sebesar 60 % (enam puluh persen) sama dengan insentif langsung pelayanan reguler;
- d. Insentif kelompok penata anestesi pada pelayanan bedah eksekutif adalah sebesar 60 % (enam puluh Persen) sama dengan insentif langsung pelayanan reguler.
Bagian Keempat Insentif Tidak Langsung
BAB III
Pasal 16
- (1) Distnbusi insentif tidak langsun � se � agaimanha � i 1 � aksud pabda Pdasal d12 ayat (1) k tribusi dan setiap peng asi jasa yang era a pa a reVen merupakan. on en jasa ditambah sebesar 50 % (lima puluh Pe Ue center, dan kompko dn an keuntungan usaha-usaha lain dari rumah rsen) keuntungan apoti sa.Icit. (2) Di trib · lS USl ···
- (2) D\_istribusi insentif tidak\_ langsung dibagikan
BAB III
Pasal 17
- (1) Insentif langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibayarkan pada bulan berikutnya paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas), setelah pelayanan dalam bulan berjalan selesai.
- (2) Score individu dihitung oleh atasan yang bersangkutan dan perhitungan total score individu yang menjadi score rumah sakit ditetapkan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian Rumah sakit.
- (3) Besaran insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi setiap pegawai dapat berbeda setiap bulan, tergantung kepada besar kecilnya POS Remunerasi dan kinerja pegawai.
- (4) Yang berwenang membayarkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah Kepala Bidang keuangan rumah sakit.
- (5) Score individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah setiap bulan bergantung kepada perub � har.i basic index, perubahan pendidikan, perubahan posisi/jabatan, dan kinerja.
BAB VII - INDEXING
Pasal 18
- (l) Indexing dilaksanakan
BAB VII - INDEXING
Pasal 19
-l
| lfo | Objek | Index | Ra tine | Scor e |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|
| 1 | • Setiap ·· bemilJ{ � =k PNS Rp. 500.000 - Tenaga Non PNS . . dengan gaji Pokok PNS disesuaikan | | | |
| 2 | Kual(flkasf/ Capacl a. SD t,, Index b. SMP c. SMA/SMU d. Dl e. 03 t. Sl/04 g. Dokter Umum/ Dokter Apoteker/NERS Gigi/ h. S2 i. Dokter Spesialis j. S3 /Subspesialis Konsultan | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 3 | |
| 3 | Risk Index a. Grade I b. | | | |
| | Emergency Index a. Grade I b. Grade II c. Grade III d. Grade IV | l 2 4 6 | 3 | |
| 5 | Position Index a. Tidak memiliki jabatan b. Koordinator, Bendahara, Ketua panitia, Wakil Karu, PJ c. Kasubid, Kasubag, Kasie, Kepala Ruangan d. Kepala Instalasi, Kabag, Kabid, Supervisor e. Ketua Komite Medik, Ketua SPI, | 1 2 3 4 6 | 3 | |
| 6 ----L | hrforma.nce IndeX - Pejabat ## BAB VIII KRITERIA PENILAIAN KINERJA
BAB VII - INDEXING
Pasal 20
- l) pegawai yang memegang j b t ( dapatan atau R a a an atau memangku jabatan pada pusat peen t Center di -� :nue Center maupun Pejabat pada pusat biaya atau osgukuran ki W � Jt � nb menyusun sistem akuntabilitas sebagai alat pen nerja peja at.
- (2) Penilaian kin � rj � para pejabat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar � an mdtkator. � inerja, target dan atau standard, serta diukur dengan sistem akuntab1htas sebagai alat ukur kinerja pejabat.
- (3) Penilaian pegawai yang tidak memangku jabatan tertentu atau tenaga teknis fungsional, penilaian dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem akuntabilitas kinerja.
MERIT DAN BONUS
BAB IX - MERIT DAN BONUS
Pasal 22
- (1) Merit/Bonus adalah penghargaan dari rumah sakit atau pemilik rumah sakit atas dasar prestasi kerja pegawai yang besarannya ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Merit/Bonus bisa dalam bentuk Bonus atau penghargaan lain dalam bentuk reward dengan besaran ditentukan oleh pemimpin BLUD.
BABX SANKS! ADMINISTRASI
BAB IX - MERIT DAN BONUS
Pasal 23
- (1) Pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan selama 3 (tiga) 0 hari kerja dalam satu bulan insentif tidak langsung dipotong sebesar lOYo (sepuluh persen).
2. p . lukan ijin selama 3 (tiga) kali dalam satu bulan . egawai yang mengal 1nsentif tidak langsung d'potong sebesar 10% sepuluh persen). 1 (2)
3. p . . ... n dan terbukti tidak benar atas alasan ijin yang d �� awru meng?-JUk � 1J1.d k langsung dipotong sebesar 100 % (seratus la.JUkannya, msent1f ti a J&gt;ersen). (3)
4. . ti besar atau cuti bersalin selama 3 (tiga) Pegawai yang meng8;111 � tl cu � endapatkan insentif selama waktu cuti. bulan, secara otomatis tidak (4)
5. Petugas yang tugas belajar Sclama tugas belajarsecara otomatis tidak mendapat insentif (S)
Petugas ...
I
- (6) Petugas yang melalaikan gh manfaatan listrik air d pen ema � (cost containment), terhadap ;ebesar 100 % (seratus pers:). telepon, msentif tidak langsung dipotong
- (1) Jika pegawai terbukti mencuri bar . . . insentif Iangsung mau . . � ng atau benda rnilik rumah sakit, % (seratus persen). pun msent1f tidak langsung dipotong sebesar 100
3. pegawai yang membocorkan ah · · kit k d 'hak . r asra perusahaan atau rahasia rumah sa ep: a pi luar, msentif langsung maupun insentif tidak Iangsung ipotong sebesar 100 % (seratus persen). (8)
4. peg � w � i ya � g terbukti menggunakan narkoba, minuman keras dan berJudi di lmgkungan rumah sakit insentif Jangsung maupun insentif tidak langsung dipotong sebesar 100 % (seratus persen). (9)
- (10) Pejab8:t .yang memberikan laporan akuntabilitas dengan tidak benar insentlf tidak langsung dipotong sebesar 100 % (seratus persen).
- (11) Pegawai y � g terbukti merokok di lingkungan rumah sakit, insentif tidak langsung dipotong sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (12) Pegawai yang berkelahi dilingkungan rumah sakit, insentif langsung dan insentif tidak langsung keduanya dipotong sebesar 50 % (lima puluh persen);
- (13) Pegawai yang melanggar norma perkawinan (perselingkuhan) atau melakukan perbuatan yang diluar norma etika dilingkungan rumah sakit insentif langsung dan tidak langsung dipotong sebesar 50 % (lima puluh persen);
- (14) Pegawai yang mogok kerja atau terbukti menghasut kegiatan tersebut insentif Iangsung maupun insentif tidak langsung dipotong sebesar 100 % (seratus persen).
KETENTUAN LAIN LAIN
BAB XI - KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 24
- (1) Pejabat yang memiliki kinerja mencapai t � rget dan atau � elebihi target, diberikan reward sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh direktur,
- (2) S . t · · · dapat dirubah sesuai dengan kesepakatan dengan is em Remunerasi 101 Pemilik Rumah Sakit.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
l&lt;ctc h,\_\_ ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Jan\_ n. � Yang diatur dalarn Peraturan llarj 2015.
' , r:
\'
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
- (l) Dengan berlakunya Peraturan ini, rnaka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Hasil Jasa Pelayanan Dengan Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Sebagai petunjuk pelaksanaan yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang

Penetapan: Ditetapkan di Sintang. pada tanggal .i � � J&lt;..vAf.., 2015

Penandatangan: ## BUPATI SINTANG, �

Penetapan: Diundangkan di Sintang Pada tangga} ss � I lwAJ.,' 20 15 81t.tn..-KABUPATEN SINTANG, -.au!.fARIS DAERAH - 7 \ lQa � IL\sRAB � t G TAHUN 2015 NOMOR I e, � 'l'A. DAERAH KABUPATEN s1NTAN