PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 56 Tahun 1999 tentang PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara, maka dipandang perlu untuk melakukan penjualan saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk;
- b. bahwa penjualan saham milik Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904)
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 3731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara 3758);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT TELEKOMUNIKASI
Menetapkan : INDONESIA Tbk.
Pasal 1
- (1) Negara Republik Indonesia melakukan penjualan sebagian saham yang dimilikinya pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., melalui pasar modal dan atau kepada mitra strategis.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan
Pasal 2
Hasil penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disetor langsung ke Kas Negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3
Saham yang dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebanyak 898.000.000 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta) lembar saham seri B atau sebesar 9,62% (sembilan koma enam puluh dua per seratus) dari seluruh jumlah saham seri B PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. yang telah dikeluarkan dan disetor penuh.
BAB II - PELAKSANAAN PENJUALAN SAHAM
Pasal 4
Pelaksanaan penjualan saham Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, dengan
BAB II - PELAKSANAAN PENJUALAN SAHAM
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri Keuangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
pada tanggal 17 Juni 1999 REPUBLIK INDONESIA, ttd.
MULADI
Agar Setiap oprang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN YUSUF HABIBIE