Unknown GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Nomor 5. Tahun 2017 tentang GARA TIMUR PER▲TURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR a' TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/」 ASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka melal&lt;sanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara transparan dan akuntabel diperlukan Pegawai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab serta memiliki integritas tinggi dan menjunjung prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik;
2. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Pengeiola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Kode Etik bagi Pejabat Pengadaan, Kelompok Keq'a (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud datam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/./asa di Lingkunqan Pcmerintah Prorrinsi Nusa Tenggara Timur; C.
4. Undang-Undang Nomor {r4 'lahun i958 tentang Pembentukan Daerah-daerah 't'ingkat i Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timltr (l-etnbaran Negara Republik Indonesiil 'L:.hltn 1958 Nouror I15, Tambahan Lembaran Nega.ra Republik Inclonesiit Ncrmor L6a9\; 1.
5. Undang-Undang Nomor ')3 'lahun 20l+ tentang Pemerintahan Daerah (l,cmbartl.n Negartr Itepublik Ind,or-resia Tahun 20 1.4 Nomor 244,\^atnbahan l,q'rnbaraln Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah cliubah beberapa kali terakhir derrgan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Iiedua Atas Undang-Undtlng Nomor 23 Tahurl '2OI+ tentang Peme rinta-han l)ererah (l,t':mlleL riln Negarir fle prrt:1i1&lt; Indonesia'l'ahur-r 2015 Nomor 58, Tarubatraln J-cnrba-ran Negara Repubiik Indonesia Nornor 567e\; t 2.
MEMUTUSKAN8
Menetapkan
PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
BAB I - KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dengan:
1. Pengelola Pengadaan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan/atau bekerja sebagai Pejabat Pengadaan, Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa, ULP dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Kode Etik Pengelola Pengadaan BaranglJasa adalah pedoman sikap, tingkah iaku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas ULP, Pejabat Pengadaan, POKJA Pengadaan Barang/Jasa dan PPHP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pelanggaran Kode Etik Pengeiola Pengadaan adaiah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode trtik.
Bagian lKedua
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasa1 2
- (1) MakSud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pcd()man perilaku bagi pengelola pcngadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provlnsl NTT.
- (2) Tttuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk men」 aga citra dan kredibilitas ULP, Paabat Pengadaan, POK」A Pengadaan Barang/Jasa dan PPHP di Lingkungan Pcmerintah Provinsi NTT dalanl Pcngadaan Barang/」 asa。 た
PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA
Pasa1 3
- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Efisien, berarti Pengaciaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan daner yang teiah ditetapkan untuk mencapai hasii dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasarar yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang lJasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia BaranglJasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapert diikuti oleh selnua penyedia Barang/Jasa yang memenuhi prasyarat/kriteria tertentu ## BAB III
ETIKA PENGELOLA PENGADAAN
Pasa1 4
- Setiap penge101a pengadaan waJlb mcmatuhi, rnentaati dan melaksanakan Kodc Etik Pcngc101a Pcngadaan Barang/」 aSa. (1)
- (2) Kode ctik pengc101a Pengadaan Barang/」 asa Sebagairnana dilnaksud pada ayat(1)adalah scbagai berilく ut:
- a. Inelaksanakan tugas sccara tertib, disertai rasa tanggungla、 vab untuk lnencapai sasaran, kelancaran dan ketcpatan tercapainya tlttuan Pcngadaan Barang/」asa;
- b. bckctta sCCara professiOnal dan nlandiri scrta incniaga kerahasiaan dokumen Pcngadaan barang/」 aSa yang inenurut sifatnya harus dirahasiakan untuk incnccgah tcttadinya pcnyilnpangan dalam Pcngadaan Barang/」asa;
- c. menerirna dan bertangguntta、 vab atas segala keputusan yang ditctapl(an sesuai dengan kesepakatan tcrtulis para pihak;
- d。 lnenghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihal(yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/」asa;
- e.menghindari dan menccgah tcttadinya pcl■■ borosan keuangan ncgara dalaln Pengadaan Barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tll」 uan untuk kepentingan pribadi, golongan atall poihak lain yang secara langsung atau tidak langsung rnerugikan Negara;dan
- g. tidak menerirrla hadiah, irnbalan, konlisi,jabatan ctan/atau bertlpa apa sa」 a dari siapapun yang diketahui atau patut(li duga berkaitan dengan Pengadaan Barang/jasa.
- (3) Pertentangan kepentingan scbagairnana dirnaksud pada ayat(2)htlruf d yang disebabkan karena pcngelola pengadaan Barang/」 asa merniliki/melakukan pcran ganda/tCrafilikasi. d
- (4) Pcran ganda scbagairnana dilanaksud pada ayat(3)(1〔 lpat bel■ lpa Allgg()ta ULP/Paabat Pengadaan atau Paabat yang ber、 venang ll■ cnentukan pemenang pelelangan/seleksi, sekaligus merangkap scbagai pcngurus perusahaan peserta pengadaan Bttang/JaSa.
- Tcrailikasi atau ketcrkaitan hubungall scbagai11lana clill■ aksud Pa(la〔 ぃ ア at(3) antaralain meliputil μ (5)
- a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua baik seca-ra horisontal maupun vertikal antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan/atau arggota uL,PlPejabat pengadaan; dan/atau
- b. PPK/uLP/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menj alankan peru sahaan Penyedia Barang/ Jasa.
PEMANTAUAN KODE ETIK
- Sebelum melaksanakan tugas-tugasnya, pengelola pengadaan barang/jasa wajib menandatangani Pakta Integritas yang diketahui oieh atasan langsung dan/atau Pejabat yang mengangkat. 1)
- (2) Pemantauan kode etik pengelola pengadaan barang/.jasa dilaksanakan oleh para pejabat berwenang.
- (3) Para pejabat berwenang sebagaimana dimaksud padei ayat (2) terdiri r-lerri:
- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan clan Kepangkatan (Baperj akat) ;
- b. Inspektur;
- c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Kepala ULP;
- e. Sekretaris ULP; dan
- f. Para atasan langsung Pengeloia Pengadaan.
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK
BAB V - SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 4
- Pengelola pengadaan yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
BAB IV - PEMANTAUAN KODE ETIK
Pasal 5
- Sebelum melaksanakan tugas-tugasnya, pengelola pengadaan barang/jasa wajib menandatangani Pakta Integritas yang diketahui oieh atasan langsung dan/atau Pejabat yang mengangkat. 1)
- (2) Pemantauan kode etik pengelola pengadaan barang/.jasa dilaksanakan oleh para pejabat berwenang.
- (3) Para pejabat berwenang sebagaimana dimaksud padei ayat (2) terdiri r-lerri:
- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan clan Kepangkatan (Baperj akat) ;
- b. Inspektur;
- c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Kepala ULP;
- e. Sekretaris ULP; dan
- f. Para atasan langsung Pengeloia Pengadaan.
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK
BAB V - SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 6
- Pengelola pengadaan yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
BAB V - SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 7
- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengelola pengadaan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
2. (21 Tindakan administratif sebagaimana dimaksucl pacla ayal (1) diberikan ## BAB VI
REHABILITASI
BAB V - SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 8
- (1) pengelola pengadaan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik ## BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasa1 9
Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya da-lam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

Penetapan: Ditetapkan di Kupang pada tanggal &amp;! f*a:u4et 2AL7 /j \cunenNuR NUSA TENGGARA TTMUR, {/ ) t FRANS LEBU RAYA Diundangkaa di Kupang pada tarrggal 4 f*euftPll 2Ol7 PROVINSI N SEKRmARIS DA RAH ARA■MUR,‖ vrnelYstsKus sALEM BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR