PERATURAN DAERAH PROVINSI MA Nomor 8 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA (berlaku 19 Juli 2013)
Pembukaan
Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
Mengingat :
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Menetapkan :
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
Dan
GUBERNUR MALUKU UTARA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI MALUKUUTARA
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara diubah dan ditambah sebagai berikut :
Pasal 2
- B. Bagian Ketiga diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pasal 11
- C. BAB III Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 11 diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 12
- D. BAB III Bagian Ketiga Paragraf 2 Pasal 12 diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
Pasal 13
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
Pasal 14
- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan:
- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Penanganan Konflik, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan;
- b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
4. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Kemasyarakatan, Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik, membawahkan :
- a. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan;
- b. Sub Bidang Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik.
5. Bidang Pengembangan Budaya Politik, membawahkan:
- a. Sub Bidang Pengembangan Budaya Etika Politik;
- b. Sub Bidang Fasilitasi Pendidikan Politik.
6. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Ekonomi, membawahkan:
- a. Sub Bidang Ketahanan Seni Budaya dan Agama;
- b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.
7. UPTB;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- G. Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal , 19 Juli 2013

Penandatangan: GUBERNUR MALUKU UTARA ## THAIB ARMAIYN

Penetapan: Diundangkan di Sofifi Pada tanggal, 19 Juli 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA A. MADJID HUSEN (LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 8 )
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Perubahan Peraturan Daerah ini.
- II. A. BAB III Bagian Ketigabelas, paragraf 1 Pasal 51 diubah dan ditambah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP Tipe A adalah unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- B. BAB III Bagian Ketigabelas, paragraf 2 Pasal 52 diubah dan ditambah menjadi Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- C. BAB III Bagian Ketigabelas, paragraf 3 pasal 53 diubah dan ditambah menjadi Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 52, Satpol PP mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umumdan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/ atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

- D. BAB III Bagian Ketigabelas, paragraf 4 Pasal 54 diubah dan ditambah menjadi Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimakud pada Pasal 53, Satpol PP berwenang:
- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang menggangu keetrtiban umum dan keetnteraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau peraturan kepala daerah.
- F. BAB III Bagian Ketigabelas, paragraf 5 Pasal 55 diubah dan ditambah menjadi Satpol PP mempunyai hak:
- a. Hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Polisi pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- G. BAB III Bagian Ketigabelas, paragraf 6 Pasal 56 diubah dan ditambah menjadi Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP wajib :
- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu keetrtiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/ atau peraturan kepala daerah.
- H. Bab III Bagian Ketigabelas, paragraf 7 pasal 57 ayat (1) diubah dan ditambah menjadi:
1. Kepala Satpol diubah menjadi Kepala;
2. Bagian Tata Usaha yang membawahi dua (2) Subbagian diubah menjadi Sekretariat yang membawahkan:
- a. Subbagian Penyusunan Program
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Subbagian Keuangan
3. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan:
- a. Seksi Pengembangan Personil;
- b. Seksi Penyuluhan dan Pengawasan.
4. Bidang Penyidikan dan Penindakan, membawahkan:

- a. Seksi Operasi dan Penertiban;
- b. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan.
5. Bidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, membawahkan :
- a. Seksi Pengawalan dan Kesemaptaan;
- b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Wilayah.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat yang membawahkan:
- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan SDM;
- b. Seksi Kurikulum dan Pelatihan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- I. Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan sebagaimana tercantum pada lampiran II Perubahan Peraturan Daerah ini.
- J. Pada Bab IV Bagian Kesatu Pasal 62 ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) diubah menjadi:
- (2) Kepala Satpol PP Provinsi merupakan jabatan struktural eselon II.a;
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan srtuktural eselon III.a;
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

## Pasal 2

Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara sepanjang tidak dicabut atau diubah menurut Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal , 19 Juli 2013

GUBERNUR MALUKU UTARA

## THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Sofifi Pada tanggal, 19 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

A. MADJID HUSEN

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 8 )

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR, 8 TAHUN 2013 TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

## I. UMUM

Bahwa penyusunan organisasi perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan berlandaskan pada Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan penegasan bahwa unsur pendukung tugas Kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah.

Bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masingmasing Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, seringkali ditemukan adanya kesamaan atau tumpang tindih sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 sebagai salah satu salah satu dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, berimplikasi pada dilakukannya penyesuaian atas organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara.

Untuk memenuhi maksud diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

## (TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 7 )

Lampiran I

:

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara

Nomor

:

8 Tahun 2013

Tanggal

:

19 Juli 2013

## Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lampiran I :

## Peraturan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara.


## GUBERNUR MALUKU UTARA

## THAIB ARMAIYN

Lampiran II

:

Peraturan Daerah Provinsi Maluku

Nomor

:

8 Tahun 2013

Tanggal :

19 Juli 2013

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara


## GUBERNUR MALUKU UTARA

## THAIB ARMAIYN