PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 18 Tahun 2005 tentang PENERIMAAN DONASI KEPADA DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 18 TAHUN 2005
TENTANG PENERIMAAN DONASI KEPADA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS
- a. bahwa dalam upaya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dipandang perlu menarik sumbangan dari pihak ketiga dengan memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541) Sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
SALINAN
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN DONASI KEPADA DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
5. Donasi adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan Kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberi sumbangan kepada daerah;
7. Penyelenggaraan Donasi adalah kegiatan pungutan sumbangan pihak ketiga oleh unit kerja;
8. Donatur tetap adalah orang atau badan hukum yang memberikan Sumbangan Pihak Ketiga secara tetap dalam jangka waktu tertentu secara sukarela yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan;
9. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros atau Lembaga yang dipersamakan.
PENERIMAAN DONASI
BAB II - PENERIMAAN DONASI
Pasal 2
- (1) Daerah dapat menerima Donasi;
- (2) Pemberian Donasi kepada Daerah seperti yang dimaksud ayat (1) pasal ini tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti
pembayaran Pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENERIMAAN DONASI
Pasal 3
Donasi kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah ini setelah diterima dilaporkan kepada DPRD, setiap 6 (enam) bulan tahun berjalan.
BAB III - KETENTUAN PELAKSANAAN
Pasal 4
- (1) Setiap Unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maros dapat menyelenggarakan Donasi kepada Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Semua hasil penerimaan Donasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang seluruhnya disetor ke Kas Daerah, oleh masing-masing bendahara penerima unit kerja;
- (3) Donasi dalam bentuk barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan atau Daerah dengan dipindahtangankan sebagai sumbangan, maka kewajiban tersebut tidak terhapus;
- (4) Setiap Penerimaan Donasi berupa barang, langsung diikuti oleh penyerahan kepada Pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar inventarisasi Pemerintah Daerah.
KETENTUAN BESARNYA DONASI
BAB IV - KETENTUAN BESARNYA DONASI
Pasal 5
- (1) Donasi yang sifatnya insidentil dibuatkan tanda terima oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten;
- (2) Donasi yang sifatnya permanen dan bersifat umum pada kegiatan tertentu diberikan resi/karcis sebagai tanda terima donasi;
- (3) Besarnya donasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Donasi Penumpang Pesawat Udara
Rp. 5.000,-/penumpang
- b. Donasi Kayu Olahan
- c. Donasi Hasil Hutan ikutan
- d. Donasi Industri Semen
Rp. 5.000,-/m3
Rp. 15.000,-/mobil
Rp. 100,-/Zak
- e. Donasi Industri Marmer
Rp. 10.000,-/m3
- f. Donasi Pengusaha Jasa Konstruksi (Dihitung setelah dikeluarkan PPN)
1. Kontrak Rp. 10 jt s/d Rp. 30 jt
Rp. 50.000,-
2. Kontrak Lebih dari Rp. 30 jt s/d Rp.100 jt
Rp. 100.000,-
3. Kontrak Lebih dari Rp.100 jt s/d Rp.200 jt Rp. 200.000,-
4. Kontrak Lebih dari Rp.200 jt s/d Rp.500 jt
Rp. 500.000,-
5. Kontrak Lebih dari Rp.500 jt s/d Rp.1 Milyar
Rp. 1.000.000,-
6. Kontrak Lebih dari Rp.1 Milyar s/d Rp. 3 M Rp. 2.500.000,-
7. Kontrak Lebih dari 3 Milyar
Rp. 5.000.000,-
- g. Donasi Jasa Taksi Bandara
Rp. 1.000/Ret
- h. Donasi Industri Makanan (Catering)
Rp. 100/Dos
- (4) Donasi yang tidak tercantum dalam peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 6
- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengkoordinir penyelenggaraan Donasi kepada Daerah;
- (2) Tata cara pelaksanaan penerimaan Donasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 7
- (1) Hasil penerimaan Donasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pos/Rekening Pendapatan Asli Daerah pada lain-lain pendapatan yang sah;
- (2) Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari Donasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan Daerah dan pengelolaannya dilakukan seperti pengelolaan barang milik daerah.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8
- (1) Donasi kepada Daerah tidak mengurangi/menghapus kewajiban lainnya kepada Daerah, kecuali diperjanjikan lain;
- (2) Penerimaan Donasi yang memerlukan biaya, maka pembebanannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 1992 Nomor 5 Seri D tentang penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Maros Pada Tanggal,

Penandatangan: BUPATI MAROS , ## H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Penetapan: Diundangkan di Maros Pada tanggal,

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH , ## Drs. H. MUSLIMIN ABBAS. M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 580 010 809 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2005 NOMOR

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM ## AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001