Unknown Unknown Nomor 21 Tahun 2014 tentang PAJAK DAERAH (berlaku 1 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat dan permasalahan teknis dalam pengelolaan pajak daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah 21 Tahun 2011 ten tang Pajak Dearah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah N omor 21 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
2. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3. Mengingat 1. Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Tengah sebagai Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Nezara
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07 /2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
clan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 21 TAHON 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Menetapkan
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 21), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37
- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 13% (tiga belas persen) dari dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 56
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan NJOP sebagai berikut:
- a. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan NJOP sampai dengan Rpl.000.000.000,(satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0, 1 % (nol koma satu persen); dan
- b. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan NJOP di atas Rpl.000.000.000,(satu milyar) ditetapkan sebesar 0,22 % (nol koma dua puluh dua persen).
Pasal 89
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. Pajak Daerah yang masih terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya pajak terutang yang bersangkutan.
- b. Ketentuan pengelolaan, penagihan dan pertanggungjawaban pajak daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. ADIR6ZR

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal ''f O\tlbl?zr 2014 B AT

Penetapan: Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal l'f ~~!,er 2014 SE ARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014 NOMOR(;
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR
TAHUN 2011
TENT ANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
## I. UMUM
Pajak merapukan kewajiban setiap warga negara, karena dengan uang hasil pajak pemerintah dapat melanjutkan pembangunan. Pajak memberikan manfaat secara tidak langsung bagi masyarakat, karena kontraprestasi yang akan dikembalikan pada masyarakat adalah dalam bentuk pembangunan infrasruktur dan fasilitas umum, sehingga pajak tersebut akan dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Besarnya penerimaan pemerintah daerah dari pajak tidak terlepas dari kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak harus diberi motivasi dan menumbuhkan kesadaran untuk membayaran pajak dan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sebagai landasan dan pedoman dalam pengelolaan pajak, sehingga tidak menimbulkan interprestasi yang berbeda bagi wajib pajak dan pengelola pajak, disamping itu juga kewajiban pajak tidak memberatkan bagi masyarakat clan dunia usaha.
Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah hasil dari pungutan pajak belum optimal sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai, terutama dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini disebabkan adanya keengganan dan keberatan dari masyarakat untuk membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bumi dan Bangunan karena tarifnya relatif tinggi dan tidak ada perbedaan antara tarif pajak Bumi dan Bangunan antara NJOP dibawah Rp.1.000.000.000,(satu milyar) dengan yang di atas Rp.1.000.000.000,(satu milyar).
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di tetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dan pajak Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen), maka untuk dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bumi dan Bangunan serta sesuai dengan prinsip pemungutan pajak yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan dunia usaha, tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bumi dan Bangunan disesuaikan dengan kemaouan dan kondisi masvarakat.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas.