PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 8 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang telah ada perlu diadakan penyempurnaannya.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas. DEenu Tisiapran Gsuyan Sralurati Lusian b. Kabupaten Pesisir Selatan,
Mengingat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo UndangUndang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 ):
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169): 2.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), 3
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neaara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Non:or 4437 ): 4
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) : 5
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah : 6
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (' Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ):
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) : 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578), 9.
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593):
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 12 Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri No.01/SKB/M.PAN/4/2003, No. 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003:
- 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dengan Persetujuan Bersama KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN
enetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALA KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BAB. I KETENTUAN UMUM Pasal 1
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1
- Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: 2
- Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah: 4
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah: 5
- Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan : 6.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan : 7
- Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan : 8
- Camat adalah Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan : 9
10. Sekretariat Kecamatan adalah Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris :
11. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi :
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUDKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari:
- a. Kecamatan XI Koto Tarusan:
- b. Kecamatan Bayang:
3. Kecamatan Bayang Utara:
4. Kecamatan IV Jurai: d
5. Kecamatan Batang Kapas: e.
6. Kecamatan Sutera: f
7. Kecamatan Lengayang: 9
8. Kecamatan Ranah Pesisir: h
9. Kecamatan Linggo Sari Baganti 1
10. Kecamatan Pancung Soal: 1
11. Kecamatan Basa IV Balai, dan:
12. Kecamatan Lunang Silaut. L
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUDKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2
Pasal 3
- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUDKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2
Pasal 4
- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan dan melaksanakan tugas Pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas Perangkat Daerah dan atau Instansi lainnya serta melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Daerah yang dilimpahkan ke Kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah, membina serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Pelaksanaan Teknis yang ada di Kecamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Gamat melaksanakan fungsi :
Bagian Kedua Sekretariat Kecamatan Pasai 7
- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan memberikan Pelayanan Administrasi kepada seluruh perangkat'aparatur Kecamatan.
3. (39 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2), Sekretariat Kecamatan melaksanakan fungsi :
- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan pembangunan, pelaksanaan anggaran belanja baik rutin maupun pembangunan, penyelenggaraan administrasi keuangan, serta penyusunan pertanggungjawaban Keuangan:
5. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha , Surat Menyurat, rumah tangga dan perlengkapan, membina dan mengelola administrasi serta peningkatan kesejahteraan Kepegawaian: b
6. Oo Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan tugas Kecamatan:
- d. Koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan di Nagari.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUDKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2
Pasal 9
- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan ketertiban , pembinaan wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat serta Organisasi kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan fungsi :
- a. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban:
- b. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan:
- Cc. Pengkoordinasian pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUDKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2
Pasal 10
- (1) Seksi Ekonomi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. (2 Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ekonomi dan Pembangunan, distribusi dan pemasaran serta pengelolaan fisik dan prasarana di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2), Seksi Ekonomi dan Pembangunan melaksanakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan pembinaan usaha pemberdayaan perekonomian masyarakat :
- b. Pelaksanaan pembinaan pembangunan fisik dan prasarana:
- c. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka meningkatkan perekonomian, produksi dan distribusi serta pemasaran.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUDKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2
Pasal 11
- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepaia seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial, pendidikan, kesehatan, mental dan spritual serta penanggulangan masalah sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial melaksanakan fungsi:
- a. Menyiapkan bahan-bahan rencana kegiatan pembinaan mental dan spritual, pembinaan kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga:
- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan mental dan spritual pembinaan kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga:
- C. Melaksanakan usaha-usaha penanggulangan pertama masalah-masalah kerawanan sosial.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUDKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2
Pasal 12
- (1) Seksi Pengembangan Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pengembangan Pedapatan Daerah mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, penyuluhan, pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Daerah di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2). Seksi Pengembangan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi :
- a. Menyiapkan bahan pembinaan, penyuluhan dan pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Daerah :
- b. Melaksanakan usaha dan kegiatan dalam rangka peningkatan pemasukan Pendapatan Daerah dan Kekayaan Daerah:
- C. Menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemeliharaan Kekayaan Daerah, melaksanakan Koordinasi dan Inventarisasi dalam rangka pengelolaan Kekayaan Daerah.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13
Pasal 13
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13
Pasal 14
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13
Pasal 16
masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13
Pasal 17
Camat dan pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Kecamatan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13
Pasal 18
- (1) Camat adalah jabatan eselon IIl.a.
- (2) Sokrotario Kcoomatan dan para Kepala Seksi adalah Eselon IV.a.
BAB VII - PEMBIAYAAN Pasal 19
Pasal 19
Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20
Pasal 20
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dalam bentuk rincian/uraian tugas masing-masing Pejabat Struktural dan Fungsional serta staf sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21
Pasal 21
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Penetapan: Ditetapkan di : Painan Pada Tanggal : 24 April 2007

Penandatangan: BUPATI PESISIR SELATAN dto - NASRUL ABIT -

Penetapan: Diundangkan di Painan Pada tanggal 23 Juli 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto - Drs.H.ADRIL-: NIP. 010087271. Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 Nomor : 4 SERI : D3