PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 9 Tahun 2016 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016-2021 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
:
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan sinkron dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang telah digariskan, agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, sistimatis, bersasaran dalam tahapan pembangunan yang bertahap dan berkesinambungan berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa sebagai implementasi Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021;
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4663;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor,,);
29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 - 2019;
30. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 - 2019;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat DaerahSelatan Kabupaten Halmahera (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor, );
34. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan 2005 -2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN dan
BUPATI HALMAHERA SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016-2021
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur Penyelenggara
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat , Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitiaan dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA , adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Penelitian dan Pengembanga di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, baik di tingkat Nasional maupun Daerah.
8. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, baik di tingkat Nasional maupun Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun, baik di tingkat Nasional maupun Daerah.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 adalah kerangka dasar bagi pengelolaan pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang dilaksanakan secara langsung, dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan/pedoman resmi bagi jajaran aparatur pemerintahan Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan, sekaligus sebagai referensi bagi masyarakat dan kalangan swasta untuk mengetahui arah pembangunan Daerah dan program-program strategis Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut :
- a. menyediakan pedoman untuk menentukan arah pembangunan Daerah dengan mendasarkan diri
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program SKPD, Lintas SKPD dan Program Kewilayahan serta Rencana-rencana Kerja yang bersifat indikatif sesuai mekanisme yang berlaku yang diuraikan lebih lanjut secara sistimatis dalam 10 (sepuluh) Bab sebagai berikut :
1. BAB I :
Pendahuluan.
2. BAB II :
Gambaran Umum Kondisi Umum Daerah.
3. BAB III :
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
4. BAB IV :
Analisis Isu-Isu Strategis
5. BAB V :
Visi, Misi Tujuan, Sasaran
6. BAB VI :
Strategi dan Arah Kebijakan
7. BAB VII :
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
8. BAB VIII:
Program dan Kerangka Pendanaan
9. BAB IX :
Penetapan Indikator Kinerja
10. BAB X :
Keidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Uraian lebih lanjut RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dituangkan dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Labuha | Pejabat | Paraf | |-----------------------------|---------|

Penandatangan: | Sekretaris Daerah | | | Asisten Bidang Pemerintahan | |

Penandatangan: | Kepala BAPPELITBANGDA | | | Kabag Hukum | |

Penandatangan: pada tanggal 26 Oktober 2016 BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Penetapan: Diundangkan di Labuha pada tanggal 26 Oktober 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA ( NOMOR 5 TAHUN 2016 ) ## BAHRAIN KASUBA

Penandatangan: ## BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 7

RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai hasil pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016.

## Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

## BAB II KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha

| Pejabat | Paraf |
|-----------------------------|---------|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Bidang Pemerintahan | |
| Kepala BAPPELITBANGDA | |
| Kabag Hukum | |

pada tanggal 26 Oktober 2016 BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Diundangkan di Labuha pada tanggal 26 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA ( NOMOR 5 TAHUN 2016 )

## BAHRAIN KASUBA


## BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

## PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016-2021

## I. UMUM

Salah satu komponen yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional telah diamanatkan bahwa setiap daerah Kabupaten/Kota wajib memiliki dokumen RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR ...

## TINDAKAN PEMBEDAHAN SESUAI BESAR KECILNYA TINDAKAN

| NO | SMF | TINDAKAN KECIL | TINDAKAN SEDANG | TINDAKAN BESAR | TINDAKAN KHUSUS |
|------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | BEDAH THORAX/ VASKULAR | | 1. Eksisi tumor dinding dada sederhana | 1. Embolektomi | 1. Syimpatektomi dan Amputasi |
| | | | 2. WSD / Toratoksin | 2. Thoraktomi | 2. Lobektomi / Pheneumectomi |
| | | | 3. Biopsi Scalen | 3. Reseksi Aneurisma Arteri | 3. Reseksi Tumor Mediastimum |
| | | | | 4. Stripping simple | 4. Reseksi Aneurisma Aorta Abdominalis |
| | | | | 5. Stripping Dublex/ Complex | 5. By Pass Arteri Femoralis |
| | | | | 6. Ektirpasi Hemangioma Simple | 6. Reseksi Tumor Oesophagus |
| | | | | 7. Ektirpasi Hemangioma Duplex | 7. Thoraxtomi + Decortikasi |
| | | | | 8. Simpatektomi Simple | 8. Reseksi Aneurisma Aorta Abdominalis Suprarenal |
| | | | | 9. Simpatektomi uplex | 9. Thoraxtomi + Labectomi |
| | | | | 10. AV Shunt | 10. Thoraxtomi +Reseksi Paru |
| | | | | 11. Reseksi Kosta / Window | 11. Embolektomi + Amputasi |
| | | | | 12. Eksisi Tumor | 12. Enfarterectomi |
| | | | | | 13. Eksisi Tumor Dinding dada + Rekonstruksi |
| | BEDAH ANAK | | 1. Appendectomi | 1. laparatomi / Eksplorasi | 1. Enderictal Pulitrough (Soave) |
| | | | 2. Hermiotomi | 2. Reseksi /Anastomose Gaster | |
| | | | Irigasi / Hidrokolektomi | 3. Shunting, drainage Internal | |
| | | | | 4. Gastrotomi, Ileostomi, Kolestomi | |
| | | | | 5. Anoplasti | |
| | | | | 6. Eksisi Tumor Jinak Spelektomi | |
| | BEDAH TUMOR | | 1. Lumpektomi Eksisi Tumor | 1. Tiroidoktomi | 1. Radikal Mastektomi + Flap |
| | | | 2. Ekstirpasi Tumor Jaringan Lunak, (Lipoma) | 2. Modified Radikal Mastektomi | 2. Radikal Neck Disection ( RND) |
| | | | 3. Eksisi Tumor Kulit | 3. Paratidektomi | |
| | | | 4. Subkutan Mastektomi | 4. Reseksi Tumor Maskila / Manibula | |
| 2 | BEDAH ORTHOPAEDI | 1. Amputasi 1 Jari | 1. Amputasi 2 Jari | 1. Amputasi > 2 Jari | 1. Myoculan Free Vascularizeo flapping |
| | | 2. Antrodisi 1 Jari | 2. Antrodisi 2 Jari | 2. Amputasi Pergelangan tangan | 2. Free Vascularizeo Bone grafting |
| | | 3. Release 1 Trigger Finger | 3. Skin Gafting | 3. Amputasi Lengan bawah | 3. Arthroscopy + Rekonstruksi Sensi |
| | | | 4. Operasi Arteri dengan tuntunan Artroskopi | 4. Amputasi Lengan Atas | 4. Rekonstruksi Ligament/Tendo Sensi bahu |
| | | | 5. ORIF 1 Jari | 5. Amputasi pergelangan kaki | 5. Shish Kebab Nailling + Osteotomy |
| | | | 6. ORIF 1 Metatarsal | 6. Amputasi Tungkai Bawah | 6. Rekonstruksi Negleted Dislocasi |
| | | | 7. ORIF 1 Metacarpal | 7. Amputasi pedis | 7. Semua Rekonstruksi > 3 jam |
| | | | 8. Achiles Tendo Lengtening | 8. Amputasi siku | 8. ORIF Tibia + Fibula |

| | | | 9. Deridemen Open Fraktur | 9. Amputasi Paha | 9. ORIF Malleolus Lateralis + Mdialis |
|----|-----|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 10. Tenoraphy 1 Tendo | 10. Amputasi Lutut | 10 ORIF Radius + ULNA |
| | | | 11. Neuraraphy 1 Nervus | 11. Atrodesis > 2 jari | 11. ORIF Intercondiler Humeri |
| | | | 12. Release > 2 Triggger Finger | 12. Atrodesis Pergelangan tangan | 12. ORIF Intercondiler Femur |
| | | | 13. Release Compressi Saraf Perifer | 13. Atrodesis Sendi Siku | 13. ORIF IntertrooHanter Femur |
| | | | 14. Blind External Fixasi | 14. Atrodesis Sendi Ankle | 14. Hemi Arthroplasty |
| NO | SMF | TINDAKAN KECIL | TINDAKAN SEDANG | TINDAKAN BESAR | TINDAKAN KHUSUS |
| | | | 15. Discografi | 15. Atrodesis Sendi Lutut | 15. Arthrodesis sendi coxae |
| | | | 16. Facet Vertebral Block dengan Fluoroscopy | 16. ORIF | 16. Arthrodesis sendi Bahu |
| | | | 17. Neulolysisn/Neurektomi dengan Fluoroscopy | 17. Fasciotomy | 17. Release CTEV |
| | | | | 18. Myocutan Flapping | 18. Triple Arthrodesis |
| | | | | 19 Maniscectomy | 19. Release + Contractur > 2 sendi |
| | | | | 20. Arthromoty + Debridement | 20. ORIF > 2 Metecarpal |
| | | | | 21. Squesteroctomy | 21. Release Contractur + Osteotomy + ORIF |
| | | | | 22. Arthromoty + Debridement | 22. ORIF malunion Fracture |
| | | | | 23. Cabut Implan Tulang Belakang | 23. ORIF Nonunion Fracture |
| | | | | 24. Reposisi + Pinning + Pasang Gip | 24. High TIBIAL Ostetomy |
| | | | | Debridement + Reposisi + Dinning + Pasang 25.Gip Supra Condiler Osteotomy | Debridement + Reposisi + Dinning + Pasang 25.Gip Supra Condiler Osteotomy |
| | | | | Operasi Tulang Belakang Tanpa Pasang Instrument 26. Varus / Valgus Osteotomy | Operasi Tulang Belakang Tanpa Pasang Instrument 26. Varus / Valgus Osteotomy |
| | | | | 27. Cabut Wire Dalam Kulit dengan Fluoroscopy 27. ORIF Pelvis | 27. Cabut Wire Dalam Kulit dengan Fluoroscopy 27. ORIF Pelvis |
| | | | | 28. ORIF Tibia | 28. Debridement Open Fracture + ORIF tersebut diatas |
| | | | | 29. ORIF Humerus | 29. Eksplorasi Plexus Brachialis |
| | | | | 30. Naailling Femur | 30. Debridement + Tenoraphy + Neororaphy + Anastomose Vasculer |
| | | | | 31. ORIF Fibula | 31. Rekonstruksi Ligament / Tendo sendi Lutut |
| | | | | 32. ORIF 1 Malleollus | 32. Tendo Transfer > 3 Tendon |
| | | | | 33. ORIF Padius | 33. Excisi Tumor Jinak Tulang + Rekonstruksi dengan Inplant / Bonecement |
| | | | | 34. ORIF Ulna | 34. Excisi Tumor Ganas Tulang + Rekonstruksi dengan Inplant / Bonecement |
| | | | | 35. ORIF 1 Condilus Humer | 35. Ekternal Fixaci + Reposisi terbuka Comunitive Fractur Dekat Sendi |
| | | | | 36. ORIF Collum Humeri | 36. Hand Surgery Rekonstruksi |
| | | | | 37. ORIF Cabut Humeri | 37. Release Syndactiiy |
| | | | | 38. ORIF > 2 jari | 38. Rekonstruksi Blast Injury |
| | | | | 39. ORIF > 2 Metatarsal | 39. Rekonstruksi Ciur Hand |
| | | | | 40. ORIF > 2 Metacarpal | 40. Krukendorg Procedure |
| | | | | 41. ORIF Radius Distal | 41. Juvara Procedure |
| | | | | 42. ORIF Femur | 42. Rekonstruksi Tendo / Ligament > 2 Jari |
| | | | | 43. ORIF Cabut Femur | 43. Ilizarof Procedure |

| | | | | 44. Release Contractur 1 sendi | 44. Rekonstruksi Tulang Pelvis |
|----|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 45. ORIF Clauvicula | 45. Total Knee Replacement |
| | | | | 46. Debridement, Open Fractur + ORIF tersebut diatas 46. Total Hip replacement | 46. Debridement, Open Fractur + ORIF tersebut diatas 46. Total Hip replacement |
| | | | | 47. ORIFOlecranon | 47. replantasi |
| | | | | 48. ORIF Patella | 48. Operasi Tulang Belakang dengan |
| | | | | 49. French Osteotomy | pasang Instrument |
| | | | | 50. Intsra Discal Elektrotermal Teraphy | 49. Operasi Tulang Belakang dengan |
| | | | | 51. Tenoraphy > 2 Tendo | Tuntunan Endoscopy |
| | | | | 52. Neuraraphy > 2 Neurfus | 50. Mikro Surgery dengan Mikroskop |
| | | | | 53. Tendon Transfer 1 - 2 Tendon | |
| | | | | 54. rekonstruksi Ligament /Tendo sensi Ankle | |
| | | | | 55. Excisi Tumor Jinak Tulang | |
| NO | SMF | TINDAKAN KECIL | TINDAKAN SEDANG | TINDAKAN BESAR | TINDAKAN KHUSUS |
| | | | | 56. Kyphoplastiy | |
| | | | | 57. Vetebroplasty | |
| | | | | 58. Micro Disceotomy | |
| | | | | 59. Eksternal Fisasi + Reposisi Terbuka. | |
| | | | | 60. Minimal Invasive Percutaneus Osteosynthesis | |
| | | | | 61. Release 1 Syndactyli | |
| | | | | 62. Eksternal Fixasi + Reposisi Terbuka | |
| | | | | 63. Minimal Invasive Percutaneus Osteosynthesis | |
| | | | | 64. Release 1 Syndactyli | |
| | | | | 65. Release Ring Contriction Syndroma | |
| | | | | 66. Rekonstruksi Ligament Tendo 1 Jari | |
| | | | | 67. Exisi Ganglion Poplitea | |
| | | | | 68. Calotaxis/ Lenghtening dengan Implant | |
| | | | | / External FiXasi | |
| | BEDAH SARAF | 1. Overhecting | 1. Beograt Cranial | 1. Eksporasi Plexus Cervicalis, Bronchialis, Lumbo Sakrali, Sympatectomi | 1. Koreksi Liquor |
| | | | 2. Cortinuos Ventricular Drainage | 2. Laminectomi / Laminotomi | 2. Cranioplasty |
| | | | 3. Ekstirpasi Kist Dermoid / Epidermoid Cranium | 3. Radix dan Saraf Perifer Neurectomi, Neurolysis 3. Rekonstruksi Meningo Ensefaloke | 3. Radix dan Saraf Perifer Neurectomi, Neurolysis 3. Rekonstruksi Meningo Ensefaloke |
| | | | 4. Reseksi Tumor Jinak | 4. Trapanasi Hematoma | 4. Koreksi Impresi Fraktur |
| | | | 5. Reseksi Ligamentum Carpi Traversum ( Corpal Tunnel Syndrome) | 5. Operasi Arteria Carotis | 5. Rekonstruksi Meningo Myelokel ( Sifina Bifida |
| | | | | | 6. Trepanasi Sub Okpital |
| | | | | | 7. Fusi Corpus Vertebrata |
| | | | | | 8. Transplantasi / Rekonstruksi saraf Perifer |
| | | | | | 9. Craniotomi untuk Eksplorasi Proses Desak Ruang |
| | | | | | Kepala Atau Penyakit Vaskuler |

TAHUN 2011


## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR

TAHUN 2011

TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2010 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
- Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan amanat dari ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat (3);

NOMOR

## Mengingat

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010 - 2015;
2. : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2009 - 2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005 - 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 Nomor 1);

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

## dan

## BUPATI HALMAHERA SELATAN

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2010 - 2015.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
8. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat dtingkat pusat dan daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan pembangunan

untuk periode 20 (dua puluh) tahun, baik ditingkat nasional maupun daerah.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010-2014.
11. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun, baik ditingkat pusat maupun daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
13. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan untuk periode tahun 2011-2015 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan arah kebijakan dan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinir oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran.

## Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2010, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005-2025.
- (2) Dalam proses penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui musrenbang, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
- a. SKPD didalam menyusun Renstra SKPD;
- b. Pemerintah Daerah di dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan;

## Pasal 3

SKPD melaksakanan program RPJMD yang dituangkan dalam Renstra SKPD sesuai tugas pokok masing-masing.

## Pasal 4

SKPD melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menyusun Renstra SKPD.

## Pasal 5

Sistematika RPJMD Tahun 2010-2015 disusun sebagai berikut :

BAB I :

PENDAHULUAN

BAB II

:

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III :

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV :

ISU-ISU STRATEGIS

BAB V :

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI :

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII :

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII:

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN

KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX :

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X :

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

## Pasal 6

Uraian lebih lanjut RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 di atas, dituangkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005 - 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD Tahun 2010 -2015 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun, sampai tersusunnya RPJMD periode Bupati dan Wakil Bupati berikutnya.

## BAB II KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Diundangkan di Labuha Pada Tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

AMINUDDIN, AK NIP. 19550714 197507 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR

## Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Disahkan di Labuha Pada tanggal

BUPATI HALMAHERA SELATAN

DR. H. MUHAMMAD KASUBA, MA.

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR

TAHUN 2011

## TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2010 - 2015

## I. PENJELASAN UMUM

Pada awal periode kepemimpinan Bupati terpilih, dibutuhkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD dimaksud merupakan dasar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah periode 2010 - 2015. Dalam RPJM dijabarkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. RPJMD sendiri digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai amanat dari Pasal 19 ayat (3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010 - 2015.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

```
Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11
```

Cukup jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR