Unknown Unknown Nomor TAHUN2016 Tahun 1999 tentang STANDARISASIDOKUMENPENGAJUAN SURATPERINTAHMEMBAYAR TERHADAPPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH KABUPATENTABALONG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, - a. bahwa dalam rangka keselarasan dan efektivitas pengajuan Surat Perintah Mernbayar (SPM) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standarisasi Dokumen Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud (berlaku 22 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
2. dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Dokumen Pengajuan Surat Perintah Membayar terhadap Pelaksariaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong; . b
Mengingat
- Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 2 .
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapiri dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 1
- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 3
- Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400); 5
- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor IS Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan 4 1
.
2
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan an tara Perner-in ta h Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201.0 ten tang Pengadaan Bararigy J asa Pemerin tah .Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pcnyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepubIik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
'---
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah .adalah Kabupaten Tabalong. 1
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi keweriangan daerah otonom; 2
3. Bupati adalah Bupati Tabalong. 3 \_
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerin tahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 4 . di
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 5
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersarna oleh Pernerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6
-..\_
Menetapkan
3
3
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong (Lernbaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05); di
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI DOKUMEN PENGAJUAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENbAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATENTABALONG.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I a dan Lampiran I b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
14. Salinan SK KPAdan Bendahara Pengeluaran Pembantu
15. Lampiran/dokumen lainnya yang dianggap perlu.
- d. 'jntuk SPM-LSBarang dan Jasa d

:

1. Salinan SPD; 1
2. . Lembar kontrol; 2
3. Surat Pengatar SPP-LS yang ditandatangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; 3.
4. Ringkasan SPP-LS yang ditandatangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu; 4. 4
5. Rincian SPP-LS yang ditandatangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)dan Bendahara Pengeluararr/Beridahara Pengeluaran Pembantu;
6. spp l-LS yang ditarid atarigarii Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara PengeluaranfBendahara Pengeluaran Pembantu; 6

'---'

8

7. SPP 2-LS yang ditandatangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluara,n/Bendahara Pengeluaran Pembantu; 7
8. SPP 3-LS yang ditandatangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK} dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; 8
9. Kwitansi pembayaran bermeterai cukup yang ditandatangani pihak penyedia barang/jasa, PPTK, Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu dan disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 9
10. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS barangjjasa;
11. Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dari PPK-SKPD;
12. Surat Pernyataan verifikasi dari PPK-SKPD;
13. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan/Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani pihak pcnyedia barangjjasa, PanitiajPejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan lampiran daftar barang atas pekerjaan pengadaan barang/ j asa;
14. Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan yang ditandatangani pihak penyedia barang.'jasa bermeterai cukup dan ditandatangani Pengguna Anggaran j Kuasa Pengguna Anggaran / PPKom;
15. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani pihak penyedia barang/jasa bermeterai cukup, dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
16. , Resumey ringkasan kontrak, forrnaty ringkasan kontrak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
11. Back up data quantity/Japoran kemajuan pekerjaan pengadaan barang/jasa khusus untuk pekerjaan fisik/konstruksi; 17.
12. Salinan NPWPpenyedia barang/ jasa; 18.
13. Permohonan Uang Muka dari pihak penyedia barangjjasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 19.
14. Salinan Jaminan Uang Muka atas pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah); 20.
15. Salinan rekening koranjbuku bankjcekjyang memuat nomor reken~ng penyedia barangj jasa; 2l.
16. Salinan DPA/DPPA/DPAL atas kegiatan terkait; 22.
17. SSP atas potongan pajak-pajak; 23.
18. Larnpirarr/ dokumen lainnya yang dianggap perlu. 24.
- e. 'Untuk SPM LS Gaji dan TunjanganjLS Non Pihak Ketiga selain gaji dan. tunjangan: e
20. 1, Salinan SPD; 1
2. Surat Pengantar SPP-LS Gaji dan Tunjangan yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran; 2
3. Ringkasan DPAjDPPAjDPAL-SKPD yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran; 3 .
4. Rincian Penggunaan dana yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran; 4
5. SPP 1 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran; 5
6. SPP 2 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran; 6
7. SPP 3 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran;
8. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

-,

## Pasa! 3

- (1) Kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) adalah sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) P~ngajuan SPM-LS pihak ketiga penyedia barang/jasa cukup meIampirkan Rmgkasanl dokumen koritrak sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 16, c.an dokumen kontrak berada pada SKPDyang bersangkutan.

## Pasal4

- (1) Untul: belanja langsung barang dan jasa berupa belanja rutin kantor, belanja pemehharaan non konstrukai/ fisik dan belanja modal yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dapat dibayarkan melalui Uano Persediaan (UP)yang pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme dan ketentu~ yang berlaku. .
- (2) Untuk belanja langsung barang dan jasa sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) Pengguna Anggaran z Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai sampai dengan Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) dapat dibayarkan oleh bendahara pengeluaran secara tunai dan z atau transfer ke rekening penyedia barang dan jasa, dan dengan nilai di atas Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dibayarkan melalui transfer ke rekening penyedia barang dan ja sa..
- (3) Untuk belanja langsung barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak perlu menerbitkan SPM-LS kepada pihak penyedia barang/jasa,
- (4) Atas beban pengeluaran be.lanja langsung barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pengisian kembali (Revolving)Uang Persedian melalui pengajuan SPM-GU.

## Pasal5

- (1) Pada akhir tahun anggaran, pengajuan SPM untuk penerbitan SP2D selarnbatlambatnya diterima tanggal 20 Desember tahun anggaran berjalan, kecuali untuk pengajuan SPM yang didanai melalui APBD Perubahan dapat disarnpaikan sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengajuan SPM untuk penerbitan SP2D yang melewati tanggal 20 Desember tahun anggaran berjalan dapat dilakukan dengan mendapat persetujuan tertulis oleh Bupati.
- (3) Untux pengajuan SPM-GU dan SPM-TU dapat disa~paikan paling lam?~t tanggal 10 Desember tahun anggaran berjalan, kecuali untuk SPM-GU Nihil dan Zatau SPM-TU Nihil dapat disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

## BABIII PENUTUP

## Pasa16

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2015 tentanz Standarisasi Dokumen Pengajuan Surat Perintah Membayar Terhadap Pelaksan~an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten TabalQn.g Tahun 2015 Nomor 05) dieabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

~/

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Ka1?upaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 22 Januari 2016

.

--

.~,-:\_\_\_

BUPATI T

/.


H. ANANG SYAKHFIANI

" .

.

- 

.•. :"

Diundangkan di Tanjung p~d;,~~tdhgg~it:&gt;22 Januari 2016

/~~~.TA~i:~:~;~ERAI:I KABUPATEN TABALONG

::w\_,,-

r:

":

D r~

\"k'

ti

\

S~.:.

t

~

.

1

)

\

:7- \~----

~.&lt;.r,'

H.~B ~ . ~rfHALIB SANGADJI

"

\_\_

~\_"\_"""'v'

BERITA DAERAH KABUPATENTABALONGTAHUN 2016 NOMOR 03