PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNA Nomor 3 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOMBANA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tah n 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daera Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs. Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 200: tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupatei Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sula esi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind nesia omor . 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesu Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repu lik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan , Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi· ahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep blik In onesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran N gara Republik Indonesia Nomor 5679);
'.
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM l 38 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Togas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOMBANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah dalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daer h Kabupaten Bombana.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsio al dilingkungan Dinas Perhubungan.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pern rintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang p laksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daer ah.
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan diwadahi dalam bentuk din as.
Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Perhubungan.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- ( 1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dildasifi.kasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGAN! ASI
Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- ( 1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Dinas Perhubungan mempunyai tugas mern antu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi . ewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhu bu gan
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d dalam Pasal 6, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, ngkutan jalan dan pelayaran yang menjadi kewenangan dae ah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan dan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan jalan dan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhu bungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 8 pati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana irnaksud dalam Pasal 7, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. penetapan rencana indukjaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten;
- b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
- d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- c. pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- e. pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
- g. persetujuan basil analisis dampak lalu lintas · mtuk jalan kabupaten;
- h. audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di jalan kabupaten;
- i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten;
- j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelaya an angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- k. penetapan rencana umum jaringan trayek pe kotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
1. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupate ;
- m. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 [satu) Daerah kabupaten;
- o. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten;
- n. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan v ang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten;
- p. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten;
- r. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- q. penerbitan izm usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- s. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten;
- t. penerbitan izin usaha jasa terkait denga p rawatan dan perbaikan Kapal;
- u. penetapan tarif angkutan penyeberangan periumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten;
- v. penetapan rencana induk, daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLK ) pelabuhan pengumpan lokal;
- w. pembangunan, penerbitan izm pembangi nan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- x. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- y. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
8. aa. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- z. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan s lama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
10. bb. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; dan
- cc. penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
- ( 1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kah paten Bombana, terdiri atas:
- a. kepala dinas;
- c. bidang lalu lintas dan angkutan;
- b. sekretariat;
- d. bidang prasarana;
- e. bidang pengembangan dan keselamatan;
- g. kelompok jabatan fungsional.
- f. unit pelaksana teknis dinas; dan
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan. Kabupaten Bombana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas mernbantu Bupati melaksanakan Urusan Permerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.

## Bagian Kedua

Sekretariat

## Pasal 11

- (1) Sekretarrat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepa.cla seluruh unit organisasi di lingkungan din as.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris ~ ang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala D as.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
2. yang meliputi kerumahtanggan, kearsipan, dan b. pemberian dukungan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- e. pengelolaan barang/milik kekayaan daerah: an
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan.
- b. sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan melakukan penyiapan baha penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan d erah, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mernpunyai tugas melaksanakanmelakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan orgamsasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

## Pasal 15

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mernpunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan. kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- (2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidangyangberadadi bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan i bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri atas
- a. seksi Lalu Lintas;
- b. seksi Angkutan; dan
- c. seksi Pegujian Sarana.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

## Pasal 18

- ( 1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sorta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten, penelapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian apal dalam daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Ka bu paten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten, dan

persetujuan hasil analisis dampak lalu linta · untuk jalan Kabupaten.

- (2) Seksi Angkutan mempunyai tugas melak · kan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angku t n um um dan jasa angkutan orang dan/ atau barang alam daerah Kabupaten, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten, penetapan re cana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubun kan 1 (satu) daerah Kabupaten, penerbitan 12m pe yelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten, penetapan tarif elas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan da pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah Kabupaten, penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan saha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten, penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang ber o usili dalam daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah Kabupaten, penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lin tas pelabuhan dalam daerah Kabupaten, perierbitan 12m trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah Kabupaten yang bersangkutan, penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan ken a aan beserta muatannya pada lintas penyeberangan alam daerah Kabupaten, penerbitan izi usaha penyelengg aan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.
- (3) Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksan an kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usa a jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

## Bagian Keempat

Bidang Prasarana

## Pasal 19

- ( 1) Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan melaksaaakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.
- (2) Bidang Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaks d dalam Pasal 19, Bidang Prasarana rnenyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijaka di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelapora di idang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana; dart
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

- ( 1) Bidang Prasarana terdiri atas :
- a. seksi Perencanaan Prasarana;
- c. seksi Pengoperasian Prasarana.
- b. seksi Pembangunan Prasarana; dan
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpi oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.

## Pasal 22

- ( 1) Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksan an kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pe etapan rencana induk, daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Seksi Pembangunan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan £ silitas parkir, pembangunan, penerbitan izin dan pembangu an pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah perariran pelabuhan pengumpan lokal, p nerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan an lepas landas helikopter.
- (3) Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan d a pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, enerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, penerbitan izin pengoperasian pel buhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, enerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Se diri (TUKS) di dalam daerah linkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal.

## Bagian Kelima

## Bidang Pengembangan dan Keselamatan

## Pasal 23

- (1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi,
- (2) Bidang Pengembangan dan Keselamatan ipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan be rtanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d dalam Pasal 23, Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan pe hub ngan, dan keselamatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- c. penyiapan bahan ec'aluasi dan pelaporan &lt; i bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 25

- (1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri atas:
- a. seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- b. seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- c. seksi Keselamatan.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.

## Pasal 26

- (1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi clan pelap ran di bidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan.
- (2) Seksi Lingkungan Perhubungan mernpunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan da pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan perhubungan.
- (3) Seksi Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan Kabupaen, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan

keselamatan di jalan Kabupaten, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang I u lintas dan angkutan jalan.

## Bagian Keenam UPTD

## Pasal 27

- ( 1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala UPI'D berada di bawah dan berta ggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPI'D dilengkapi dengan Tata Usaha dan Ja atan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPI'D.
- lanjut dengan ec:ara tertulis ebagai wakil serta tugas dan fungsi UPTD diatur lebih Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan kepada Gubemur Sulawesi Tenggara Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susu an organisasi

## Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD ang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Per turan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi s rta Tugas dan Fungsi UPrD yang baru diundangkan.

## Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 30

- (1) KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 29 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana imaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsio al seni r yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana imaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABV

## TATA KERJA

## Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan urut organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam. lingkungan masing-masing maupun an tar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupatenserta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupatensesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar nit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok rnasing-rn sing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupatenwajib melaksanakan pengawas melekat.

## Pasal 32

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan a ar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 33

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib risarnpaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara. fungsional mempunyai hubungan kerja.

..

## Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 38

- ( 1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekreta · s melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai denga perundangundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan basil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Ka upaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tert ntu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yan berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONI ASI AN PEMBERHENTIAN DALAM JABATA

## Pasal 40

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberh ntian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon II b.
- (4) Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon III a.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon III b.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IV a.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana diangkat dan diber entikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Din s Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuar pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

..

..

Diundangkan di Rumbia pada tanggal !,.':, \)t~tM~~ 2016

## BAB VII PENUTUP

## Pasal 41

Dengan berlalrunya peraturan ini, maka per tu an Bupati Bombana tentang Penjabaran Togas dan · ngsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal iundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan p nempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.


SEKRETARIS DAERAH,

-=-


H. BURHANUDDIN A.HS NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMO S.3

Ditetapkan di Rumbia pada tanggal '2.1-\)u.~.I\ it:.f"· 2016

Pj. BUPATI BOM ANA,


•

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI 30MBANA

NOMOR

:

~.3

TAHUN 2016

TANGGAL :

"2..-2..

')c-tE.M\be!l-

.2o1'1

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOMBANA

J

J

J

J



Pj. BUPATI BOMBANA,


.s:

A