Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pelirnpahan Sebagian Kewenarrgan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Seluma. b (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20A4, seorang camat dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetaplen peraturan Bupati tentang Pelirnpahan Sebagian Kewenarrgan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Seluma. b
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukornuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a265);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun ZA04 tentang Pembentukan Feraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389); 2.
I
t
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3D;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5B7);
3. 5, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provlnsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran NNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4t Tahun 2A07 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Z0A7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474L).
MEMUTUSKAN:
PERATUMN BUPAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM IGBUPATEN SELUMA.
BAB I - KETENTUAN UMI,.|M
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. 2' Pemerinbah Daerah adalah Bupati Seluma dan perangkat Daerah beserta unsur Penyelenggara pemerintah Daerah Kabupaten seluma;
3. 3' Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otononri seluas-luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1g45;
4. 4' Dewan Penruakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
6. Bupati adalah Bupati Seluma;
7. Kecamatan adarah wirayah kerl'a camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
- B. Carnat adalah camat di Kabupaten Seluma;
9. Kades adalah kepara desa di Kabupaten seruma; dan
10. Lurah adalah lurah di Kabupaten Seluma.
8AB II KEDUDUffiN, TtfGAs DAru FUruGSI
paragraf pertama
Kedudukan
pasal Z
1. Kecarnatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten sebagai peraksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja teftentu dan dipimpin oleh camat.
2. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
3. Camat dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Panagraf Kedua
Tugas dan Fungsi
BAB I - KETENTUAN UMI,.|M
Pasal 3
1. camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
- a. Mengoordinasikan keglatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan keteftiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinaslkan penyelenggaman kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. tMembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan rnasyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
2. selain tugas rebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat juga mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada carnat
BAB ITT
PELIMPAHAN SFBAGIAN KEWE$ANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
PaEal 4
Kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat meliputi :
1. Bidang Pemerintahan;
2. Bidang Ekonomi;
3. Bidang Pendidikan;
4. Bidang Sosial Budaya;
5. Bidang Politik;
6. Bidang Pendapatan;
7. Bidang Pengawasan.
BAB I - KETENTUAN UMI,.|M
Pasal 5
Kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat di bidang pemerintahan:
1. Pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa;
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
3. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi pamong praja dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya;
4. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
5. Pengoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UpfD) I instansi pemerintah di wilayah kerjanya;
6. 6' Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan Badan penruakilan Desa (BPD);
7. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa, Pimpinan dan anggoh Badan perwakilan Desa (BpD) diwilayah kerjanya;
- B. Melakukan penilaian atas raporan pertanggungjawaban kepala desa;
9. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan;
10. Fasilitasi penataan desa/kelurahan;
11. Fasilitasi penyusunan peraturan desa;
12. 12' Penyelenggaraan lomba/penilaia n desa/kelura han ti ngkat keca mata n;
13. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
14. 14.Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
15. Pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu;
16. Peftimbangan pengangkatan kepala kelurahan;
17. Mengoordinasikan penyelenggaman kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
18. Pembinaan penyelengganan administrasi pemerintahan desa/kelurahan; dan
19. Rekomendasi kinerja pejabat cabang dinas/instansi di kecamatan.
BAB I - KETENTUAN UMI,.|M
Pasal 6
Kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat di bidang ekonomi dan pembangunan :
1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
2. Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
3. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkahlangkah penangg ulangan terjadinya pencemara n dan kerusakan lingkungan;
4. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
5. 5- Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha Kecil Menengah (uKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, peftanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
6. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kedit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
7. PelaKanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup; dan
8. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.
Fasal 7
Kewenangan yang dilirnpahkan bupati kepada camat di bidang pendidikan dan kesehatan :
1. Fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar;
2. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
3. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
4. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
5. Penyelenggaraan keluarga berencana;
6. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat aktif dan bahan berbahaya;
7. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar; dan
- B. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN).
Pasal I
Kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat di bidang bidang sosial dan kesehatan rakyat :
1. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
2. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Srr,radaya Masyarakat (LSM);
4. 4, Pembinaan lembaga adat dan suku terasing;
5. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi; dan
6. Penanggulangan masalah sosial.
BAB I - KETENTUAN UMI,.|M
Pasal 9
Kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat di bidang pertanahan :
1. Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah di wilayah ke{anya;
2. Pembantuan terhadap pelaksanaan pernbebasan tanah rnilik dan pelepasan haknya yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara nrenjadi hak milik sesuai dengan ketentua n peraturan perundang-undangan;
3. Pembantuan daram har penetapan peruntukan, proses pengarihan dan perubahan stah"rs tanah kekayaan dma yang berubah menjadi kelurahan; dan
4. 4' Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah timbul di wilayah kerjanya,
pasal L0
Kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat di bidang pendapatan dan pelayanan :
7. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah;
2. Pemberian rekomendasi izin tempat usaha;
3. 3, Pemberian rekomendasi izin gangguan;
4. Pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan rumah masyarakat;
5. Pemberian rekomendasi izin keramaian;
6. Pelayanan Kependudukan Kartu Tanda penduduk (Krp), Kartu Keruarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), surat Keterangan Lahir dan Kematian, surat pindah dan surat Keterangan Menetap sementara;
7. Pelayanan tugas-tugas PPAT yang meliputi Akta Tanah, Aka Jual Beli, Akta waris, AKa Hibah, Akta Tukar Menukar, Akta pemindahan dan pembagian, Akta Pembagian Hafta dan waris, AKa pemasukan dalam perseroan terbatas dan hipotik;
- B. Pungutan pajak hiburan;
9. Implikasi pungutan PBB;
4. l0.Rekomendasi penempatan lokasi/pemasangan reklame dan pemungutan pajak reklame;
5. 1 1. Pendataan subjek pajak;
12. Penyampaian SPPT PBB kepada wajib pajak;
13. Pembinaan terhadap kolektor pajak;
14. Penyusunan jadwal dalam melaksanakan penagihan PBB secara bersama koleKor Desa;
15. Pelaksanaan evaluasi realisasi penerimaan pBB secara rutin;
10. 16.Pelaksanaan usaha-usaha untuk penggalian potensi pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pAD; dan
17. Pengaturan penomoran rumah/bangunan penduduk.
Fasal LL
Kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat di bidang pengawasan :
1. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas kewenangan pemerintah kecamatan;
2. Pengawasan perusahaan dalam melaksanakan pemberian gaji berdasarkan UMR/UMP/UMD serta pemberian tunjangan hari raya;
3. Pengawasan pelaksanaan peraturan daerah;
4. Pengawasan pembangunan proyek-proyek pemerintah yang ada di wilayah kecamatan; dan
5. Pengawasan dan pengendalian dana bantuan desa/kelurahan.
BAS IV PENUT|'JP
Fasal L2
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Seluma.
Fasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Penetapan: Diundangkan di Tais

Penetapan: Ditetapkan di Tais pada tanggal 27 -r - 2008

Penandatangan: UMA BUPATI H. MURMAN E Pada tanggal 2t G t 2008

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEI.UMA MULKAN TA]UDIN BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAFIUN 2OO8 NOMOR .A...