PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA Nomor 3 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA DAN SEKRETARIAT DEWAN PER (berlaku 29 November 2012)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mimika kepada masyarakat, perlu dilakukan pemekaran struktur Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupatenkabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang -Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang -undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ntara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan :
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf c dan huruf d di ubah, ayat 2 huruf a, huruf c terjadi penambahan dua bagian , dan lamapiran I di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika yang terdiri atas :
- a. Skretariat Daerah;
- b. 4 (empat) Asisten Sekretaris Daerah;
- c. 11 (sebelas ) Bagian;
- d. 35 ( tiga puluh lima) Sub Bagian;
- e. Kelompok Staf Ahli; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten dan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , dan huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan membawakan dan mengkoordinasikan :
1. Bagian Pemerintahan.
2. Bagian Hukum.
3. Bagian Pemerintahan Kampung.
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan membawakan dan mengkoordinasikan :
1. Bagian Keuangan.
2. Bagian Perlengkapan.
- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi umum membawahkan dan mengkoordinasikan:
1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
2. Bagian Umum.
3. Bagian Humas.
4. Bagian Protokol.
5. Bagian Kepegawaian.
- d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat membawahkan dan mengkoordinasikan:
1. Bagian Pertanahan.
- (3) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Penetapan: Ditetapkan di T i m i k a Pada tanggal , 29 November 2012

Penandatangan: BUPATI MIMIKA ttd KLEMEN TINAL, SE.,MM.

Penetapan: Diundangkan di Timika Pada tanggal 29 November 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA Drs.MARTHIN EDWARD GIYAY Pembina Utama Madya NIP. 19550114 198211 1 003 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 3 Huruf a,

Penandatangan: Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan juga membawakan dan mengkoordinasikan : 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2. Inspektorat Daerah 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal , yakni Pasal 26A, yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 26 A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 31 Masih tetap berlaku , sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.


## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di T i m i k a Pada tanggal , 29 November 2012

BUPATI MIMIKA ttd KLEMEN TINAL, SE.,MM.

Diundangkan di Timika Pada tanggal 29 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Drs.MARTHIN EDWARD GIYAY Pembina Utama Madya NIP. 19550114 198211 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 3

Huruf a,

Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan juga membawakan dan mengkoordinasikan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Inspektorat Daerah
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 3 TAHUN 2012

## T E N T A N G

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

## I. UMUM

Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut asas Desentralisasi telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan terbitnya Peratutan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah , yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan , namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri , maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadai fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkat pemerintahan.

Mengingat adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani , beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi kebutuhan dan karakteristik daerah sesuai visi misi Kabupaten Mimika maka perlu diadakan penataan kembali Perangkat Daerah di lingkungan sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 6

<!-- formula-not-decoded -->

Pasal 6

Ayat (2)

## Pasal 6

## Pasal 6

## Pasal 6

Ayat (2)

Ayat (2)

Ayat (2)

Huruf b,

Asisten Sekertaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan juga membawahkan dan mengkoordinasikan :

1. Dinas Pekerjaan Umum.
2. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.
3. Dinas Peternakan.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan.
6. Dinas Kehutanan.
7. Dinas Pertambangan dan Energi.
8. Dinas Tata Kota.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Badan Lingkungan Hidup.
11. Kantor Perijinan Terpadu.

Huruf c,

Asisten Bidang Administrasi Umum juga membawahkan dan mengkoordinasikan :

1. Dinas Pendapatan Daerah.
2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
3. Badan Pendidikan dan Pelatihan.
4. Kantor Perpustakan, Arsip dan Dokumentasi.

Huruf d,

Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat juga membawahkan dan mengkoordinasikan :

1. Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
2. Dinas Pendidikan Menengah.
3. Dinas Kesehatan.
4. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
5. Dinas Sosial
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat.
8. Kantor Ketahanan Pangan.
9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
10. Rumah Sakit Umum Daerah.
11. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah.


Pasal 26 A

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

BUPATI MIMIKA ttd KLEMEN TINAL, SE.,MM.

Diundangkan di Timika Pada tanggal 29 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Drs.MARTHIN EDWARD GIYAY Pembina Utama Madya NIP. 19550114 198211 1 003

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 3

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA


BUPATI MIMIKA


## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA


BUPATI MIMIKA'