PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 9 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KETAPANG (berlaku 29 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penduduk Kabupaten Ketapang, perlu dilakukan pengaturan penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh tentang administrasi kependudukan;
- b. bahwa administrasi kependudukan memiliki nilai penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengelolaan administrasi kependudukan secara terkoordinir dan berkesinambungan;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan, perlu dilakukan penataan administrasi kependudukan di wilavah Kabupaten Ketapang yang terdiri dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu di ganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ketapang.
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. 10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. 11.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 12.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
- 20.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
- 21.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 293);
- 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55);
- 24.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 84 Seri D Nomor 68).
- 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KETAPANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dal am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ketapang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
5. Dinas adalah Dinas yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.
8. Supervisor adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada personil pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Kabupaten atau dibawahnya dan mengusulkan/membatalkan usulan penggunaan Hak Akses.
7. Administrator Data Base adalah pengelola penggunaan operasional Data Base dan memonitor back up dan recovery dari data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan setiap hari.
9. Operator adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan entri data, cetak dokumen, cetak informasi data statistik dan laporan sesuai dengan persetujuan supervisor.
10. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ketapang.
2. 12.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang berada di bawah Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Ketapang.
3. 11.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ketapang.
4. 13.Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Ketapang.
5. 15.Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Ketapang.
6. 14.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- a. dokumen kependudukan;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh dinas.
- (2) Tata cara persyaratan untuk memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada registrar dan pejabat pencatatan sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BAB III - PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh dinas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang administrasi kependudukan.
- a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- (2) Dalam melaksanakan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas yang ditunjuk berkewajiban:
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas perstiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh kecamatan, kelurahan/desa dan RT.
BAB III - PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 5
- (1) Pendaftaran penduduk bagi WNI dilakukan di Kelurahan/Desa oleh registrar.
- (3) Registrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil/Sekretaris Kelurahan/Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil WNI terlebih dahulu meminta surat keterangan/pengantar dari RT setempat.
- (4) Registrar menerima pendaftaran penduduk, dan kemudian mencatatnya dalam buku register.
- (5) Registrar dapat meminta kepada pemohon pendaftaran penduduk untuk melengkapi data atau meminta keterangan tentang kebenaran data.
BAB III - PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 6
- (1) Pencatatan sipil bagi WNI dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil dijabat oleh pegawai negeri sipil dari Dinas.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
- (5) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari dinas.
BAB III - PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 7
- (1) Ketua RT mencatat dalam buku register semua keterangan/pengantar yang diberikannya kepada pemohon pendaftaran penduduk.
- (3) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta hak dan kewajiban Ketua RT diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Setiap bulan ketua RT menyampaikan laporan perkembangan penduduk warganya kepada Lurah/Kepala Desa melalui registrar Kelurahan/Desa.
BAB III - PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 8
- (1) Pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama ## BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan
BAB III - PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 9
- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat tinggal penduduk pada saat mendaftar;
- (2) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas :
- b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
- (3) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakkan pada posisi mendatar.
- c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
BAB III - PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 10
- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterbitkan oleh dinas.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK, KTP-el dan Akta-akta Catatan Sipil pada dinas tempat domisili yang bersangkutan.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah adminstrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada dinas tempat domisili orang tuanya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, KK, KTP-el dan Akta-akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) NIK Wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, identitas diri, dan bukti kepemilikan.
Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat
BAB III - PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 11
- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk
BAB III - PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 12
- (1) Penduduk kabupaten yang pindah wajib melapor kepada kelurahan/desa dan dicatat oleh registrar melalui ketua RT setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah paling lama 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau
BAB III - PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 13
Penduduk yang datang dan telah menetap di Kabupaten sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, wajib melapor ke Dinas tanpa diharuskan membawa surat keterangan pindah datang dari daerah asal.
BAB III - PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 14
- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dari kabupaten wajib melaporkan kepindahannya kepada petugas registrar melalui ketua RT setempat untuk mendapatkan surat keterangan pindah paling lama 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (3) Orang asing yang datang ke kabupaten wajib melaporkan kedatangannya kepada registrar melalui ketua RT setempat dengan membawa surat keterangan pindah datang dari Dinas di tempat asal paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang dari dinas daerah asal.
- (2)
BAB III - PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 15
- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia Musiman yang datang ke Kabupaten wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas melalui Kecamatan, Desa/Kelurahan setempat paling lama 14 (empat belas) hari setelah kedatangannya.
- (2) Desa/Kelurahan dan Kecamatan menerbitkan surat pengantar kepada Penduduk bersangkutan untuk mendapatkan KIPEM.
- (3) Atas nama Bupati, Kepala Dinas menerbitkan KIPEM.
- (4) KIPEM diberikan kepada penduduk Warga Negara Indonesia musiman yang akan menetap di Kabupaten paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KIPEM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Pindah Datang Antarnegara
BAB III - PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 16
- (1) Penduduk kabupaten yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada registrar melalui ketua RT setempat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (3) WNI yang datang dari luar negeri ke kabupaten wajib melaporkan kedatangannya kepada petugas registrar melalui ketua RT setempat paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2)
BAB III - PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 17
- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana tinggal di kabupaten wajib melaporkan kepada Dinas melalui Ketua RT setempat paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya izin tinggal terbatas.
- (3) Masa berlaku surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.
- (2)
BAB III - PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 18
- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada Dinas melalui Ketua RT setempat paling lama14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya izin tinggal tetap.
- (2)
BAB III - PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 19
- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada dinas melalui ketua RT setempat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2)
BAB III - PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
BAB III - PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 21
- (1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi:
- b. penduduk korban bencana sosial; dan
- a. penduduk korban bencana alam;
- c. orang terlantar.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan pada tempat sementara yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri
BAB III - PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 22
- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh registrar atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 23
- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, di tempat domisili penduduk.
- (3) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (2)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 24
- (1) Kelahiran WNI yang berasal dari kabupaten di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke kabupaten.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 25
- (1) Kelahiran penduduk Kabupaten di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh orang tua atau orang lain
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 26
Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26, diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 28
- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 29
- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masingmasing diberikan kepada suami dan istri.
- (2)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 30
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku pula bagi:
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Ketapang atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 31
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Republik Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 32
- (1) Perkawinan penduduk kabupaten di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 34
- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 35
- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masingmasing diberikan kepada suami dan istri.
- (2)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 36
- (1) Perceraian penduduk kabupaten di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 38
- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 39
- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT di domisili Penduduk, kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 40
- (1) Kematian penduduk kabupaten di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lama 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (3) Dalam hal seseorang penduduk kabupaten WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh dinas di negara setempat.
- (2) Apabila Perwakilan Repubilk Indonesia mengetahui peristiwa kematian seorang penduduk Kabupaten di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang penduduk kabupaten WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh dinas di negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 42
- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 43
- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh penduduk Kabupaten di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten dengan melampirkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (5)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 44
- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (3)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 45
- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (3)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 46
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45, diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 47
- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 48
- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.
- (2)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 49
- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari penduduk kabupaten WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 50
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 51
- (1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 52
Setiap peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan kepada Dinas di tempat domisili penduduk.
Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 53
- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Pejabat Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Pertama
Data Kependudukan
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 54
- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- a. nomor KK;
- (2) Data perseorangan meliputi:
- b. NIK;
- d. jenis kelamin;
- c. nama lengkap;
- e. tempat lahir;
- g. golongan darah;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- h. agama/kepercayaan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- i. status perkawinan;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- m. jenis pekerjaan;
- l. pendidikan terakhir;
- n. NIK ibu kandung;
- p. NlK ayah;
- o. nama ibu kandung;
- q. nama ayah;
- s. alamat sekarang;
- r. alamat sebelumnya;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- x. tanggal perkawinan;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
29. bb. sidik jari;
30. aa. tanggal perceraian;
- cc. iris mata;
32. ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- dd. tanda tangan; dan
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- b. perencanaan pembangunan;
- a. pelayanan publik;
- c. alokasi anggaran;
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- d. pembangunan demokrasi; dan
Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 55
- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- b. KK;
- a. biodata penduduk;
- c. KTP-el;
- e. akta catatan sipil.
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- a. surat keterangan pindah;
9. huruf d meliputi:
- b. surat keterangan pindah datang;
- d. surat keterangan datang dari luar negeri;
- c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
- e. surat keterangan tempat tinggal;
- g. surat keterangan lahir mati;
- f. surat keterangan kelahiran;
- h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
- j. surat keterangan kematian;
- i. surat keterangan pembatalan perceraian;
- k. surat keterangan pengangkatan anak;
20. m.surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
- l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
- n. surat keterangan pencatatan sipil.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI, diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa atas nama Kepala Dinas.
- (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 56
Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang :
- b. tempat dan tanggal lahir;
- a. Nama;
- c. alamat dan jati diri lainnya secara lengkap; dan
- d. perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 57
- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom :
- b. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
- a. nomor KK;
- c. NIK;
- e. alamat;
- d. jenis kelamin;
- f. tempat lahir;
- h. agama;
- g. tanggal lahir;
- i. pendidikan;
- k. status perkawinan;
- j. pekerjaan;
- l. status hubungan dalam keluarga;
- n. dokumen imigrasi; dan
15. m.kewarganegaraan;
- o. nama orang tua.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kapercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Kepala Dinas kepada penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 58
- (1) Setelah melalui proses SIAK, penandatanganan KK oleh Kepala Dinas dilakukan dengan cara tanda tangan basah dan dibubuhi stampel / cap basah.
- (2) Proses penerbitan KK dalam program SIAK dimaksudkan agar pemohon beserta keluarganya mendapatkan NIK Nasional.
- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (3)
- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (1) KTP-el mencantumkan :
- b. peta wilayah negara Republik Indonesia;
- a. gambar lambang Garuda Pancasila;
- c. NIK;
- e. tempat tanggal lahir;
- d. nama;
- f. laki-laki atau perempuan;
- h. status perkawinan;
- g. agama;
- i. golongan darah;
- k. pekerjaan;
- j. alamat;
- l. kewarganegaraan;
- n. masa berlaku;
- m. pas foto;
- o. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- p. tanda tangan pemegang KTP-el;
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan
- (1) Kepala Dinas yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
- b. surat Keterangan Pindah paling lama 14 (empat belas) hari;
- a. KK atau KTP-el paling lama 14 (empat belas) hari;
- c. surat Keterangan Pindah Datang paling lama 14 (empat belas) hari;
- e. surat Keterangan Datang dan Luar Negeri paling lama 14 (empat belas) hari;
- d. surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lama 14 (empat belas) hari;
- f. surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lama 14 (empat belas) hari;
- h. surat Keterangan Lahir Mati paling lama 14 (empat belas) hari;
- g. surat Keterangan Kelahiran paling lama 14 (empat belas) hari;
- i. surat keterangan kematian paling lama 3 (tiga) hari;
- k. surat keterangan pembatalan perceraian paling lama 7 (tujuh) hari; sejak tanggal diterima dan dipenuhinya semua persyaratan.
- j. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lama 7 (tujuh) hari; atau
- (2) Persyaratan dan tata cara Penerbitan KK, KTP-el, dan surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang :
- b. NIK;
- a. nama lengkap;
- c. jenis kelamin;
- e. agama;
- d. tempat tanggal lahir;
- f. alamat;
- h. peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.
- g. peristiwa kependudukan; dan
- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas : a. register akta pencatatan sipil; dan b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUAKec diintegrasikan ke dalam data base kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencataan Sipil.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- a. jenis Peristiwa Penting;
- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- d. nama dan identitas pelapor;
- f. nama dan identitas saksi;
- h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
- b. kematian;
- a. kelahiran;
- c. perkawinan;
- e. pengakuan anak; dan
- d. perceraian;
- f. pengesahan anak.
- a. jenis peristiwa penting;
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh operator atas persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP-el.
- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh operator atas persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan
Dalam hal pengadilan yang memutuskan pembatalan akta berada di luar wilayah Kabupaten, salinan putusan pengadilan yang bersangkutan disampaikan kepada Kepala Dinas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan, dan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 diatur dalam Peraturan Bupati.
Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blangko KK, KTP-el, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan negara diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk.
Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan
- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Dinas serta pengguna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT KABUPATEN ATAU SEBAGIAN KABUPATEN DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
- (1) Apabila kabupaten atau sebagian kabupaten dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut Peraturan Perundangundangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, petugas registrasi dan pejabat pencatatan sipil aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil ## BAB VIII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- (1) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur data base, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pemegang hak akses, lokasi data base, pengelola data base, pengawasan data base, dan data cadangan (back up data).
- (3) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan di kabupaten, dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui SIAK.
- (3) Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan/Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pelaksana tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa / kelurahan.
- (1) Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman pengkajian dan pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Bupati.
PERLINDUNGAN DATA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
- b. sidik jari;
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- c. iris mata;
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- d. tanda tangan; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.
- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengakses, mengubah, meralat, dan menghapus data dan dokumen kependudukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Bupati sebagai penanggung jawab mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang pemberian hak akses kepada petugas operator, supervisor, administrator data base, dan Kepala Dinas untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (1) Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas registrar dan Kepala Dinas yang memiliki hak akses atas izin dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan Iebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
SOSIALISASI, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
- (1) Dalam rangka percepatan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban tentang kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, baik melalui tatap muka maupun melalui media cetak dan lainnya.
- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan melibatkan instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan guna terwujudnya tertib administrasi penduduk WNI/orang asing, kewajiban memiliki KTP-el, pelaporan peristiwa penting, pencatatan sipil dan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, di Kabupaten dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
KETENTUAN PENYIDIKAN
- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Repubilk Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dan orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan/atau dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- d. memeriksa buku-buku, cacatan-cacatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini menurut peraturan yang berlaku.
- j. menghentikan penyidikan; dan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan/atau menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
SANKSI ADMINISTRATIF
- (1) Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu tidak dipungut biaya.
- (2) Pengurusan dan penerbitan dokumen melampaui batas waktu dikenakan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
- b. pindah datang antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf d dan e;
- a. pindah datang dalam satu kelurahan/desa, pindah datang antar kelurahan/desa dalam satu kecamatan, pindah datang antar kecamatan dalam satu kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a, b, dan c;
- c. pindah datang orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3);
- e. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
- d. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- f. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
- h. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan
- g. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 59
- i. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2);
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 60
- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 61
- (1) KTP-el mencantumkan :
- b. peta wilayah negara Republik Indonesia;
- a. gambar lambang Garuda Pancasila;
- c. NIK;
- e. tempat tanggal lahir;
- d. nama;
- f. laki-laki atau perempuan;
- h. status perkawinan;
- g. agama;
- i. golongan darah;
- k. pekerjaan;
- j. alamat;
- l. kewarganegaraan;
- n. masa berlaku;
- m. pas foto;
- o. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- p. tanda tangan pemegang KTP-el;
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 62
- (1) Kepala Dinas yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
- b. surat Keterangan Pindah paling lama 14 (empat belas) hari;
- a. KK atau KTP-el paling lama 14 (empat belas) hari;
- c. surat Keterangan Pindah Datang paling lama 14 (empat belas) hari;
- e. surat Keterangan Datang dan Luar Negeri paling lama 14 (empat belas) hari;
- d. surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lama 14 (empat belas) hari;
- f. surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lama 14 (empat belas) hari;
- h. surat Keterangan Lahir Mati paling lama 14 (empat belas) hari;
- g. surat Keterangan Kelahiran paling lama 14 (empat belas) hari;
- i. surat keterangan kematian paling lama 3 (tiga) hari;
- k. surat keterangan pembatalan perceraian paling lama 7 (tujuh) hari; sejak tanggal diterima dan dipenuhinya semua persyaratan.
- j. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lama 7 (tujuh) hari; atau
- (2) Persyaratan dan tata cara Penerbitan KK, KTP-el, dan surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 63
Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang :
- b. NIK;
- a. nama lengkap;
- c. jenis kelamin;
- e. agama;
- d. tempat tanggal lahir;
- f. alamat;
- h. peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.
- g. peristiwa kependudukan; dan
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 64
- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas : a. register akta pencatatan sipil; dan b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 65
- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUAKec diintegrasikan ke dalam data base kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencataan Sipil.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- a. jenis Peristiwa Penting;
- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- d. nama dan identitas pelapor;
- f. nama dan identitas saksi;
- h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 66
- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
- b. kematian;
- a. kelahiran;
- c. perkawinan;
- e. pengakuan anak; dan
- d. perceraian;
- f. pengesahan anak.
- a. jenis peristiwa penting;
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 67
- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh operator atas persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP-el.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 68
- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh operator atas persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 69
- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 70
Dalam hal pengadilan yang memutuskan pembatalan akta berada di luar wilayah Kabupaten, salinan putusan pengadilan yang bersangkutan disampaikan kepada Kepala Dinas.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 71
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan, dan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 72
Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blangko KK, KTP-el, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 73
Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan negara diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 74
Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 75
Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 76
- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Dinas serta pengguna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT KABUPATEN ATAU SEBAGIAN KABUPATEN DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
BAB VII - PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT KABUPATEN ATAU SEBAGIAN KABUPATEN DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 77
- (1) Apabila kabupaten atau sebagian kabupaten dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut Peraturan Perundangundangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, petugas registrasi dan pejabat pencatatan sipil aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
BAB VII - PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT KABUPATEN ATAU SEBAGIAN KABUPATEN DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 78
- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil ## BAB VIII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BAB VII - PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT KABUPATEN ATAU SEBAGIAN KABUPATEN DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 79
- (1) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur data base, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pemegang hak akses, lokasi data base, pengelola data base, pengawasan data base, dan data cadangan (back up data).
- (3) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan di kabupaten, dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
BAB VII - PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT KABUPATEN ATAU SEBAGIAN KABUPATEN DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 80
- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui SIAK.
- (3) Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan/Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pelaksana tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa / kelurahan.
BAB VII - PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT KABUPATEN ATAU SEBAGIAN KABUPATEN DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 81
- (1) Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman pengkajian dan pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT KABUPATEN ATAU SEBAGIAN KABUPATEN DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 82
- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Bupati.
PERLINDUNGAN DATA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Pasal 83
- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
- b. sidik jari;
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- c. iris mata;
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- d. tanda tangan; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Pasal 84
- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Pasal 85
- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengakses, mengubah, meralat, dan menghapus data dan dokumen kependudukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Pasal 86
- (1) Bupati sebagai penanggung jawab mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang pemberian hak akses kepada petugas operator, supervisor, administrator data base, dan Kepala Dinas untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Pasal 87
- (1) Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas registrar dan Kepala Dinas yang memiliki hak akses atas izin dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan Iebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
SOSIALISASI, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
BAB X - SOSIALISASI, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 88
- (1) Dalam rangka percepatan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban tentang kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, baik melalui tatap muka maupun melalui media cetak dan lainnya.
BAB X - SOSIALISASI, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 89
- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan melibatkan instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan guna terwujudnya tertib administrasi penduduk WNI/orang asing, kewajiban memiliki KTP-el, pelaporan peristiwa penting, pencatatan sipil dan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB XI - PENDANAAN
Pasal 90
Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, di Kabupaten dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 91
- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Repubilk Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dan orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan/atau dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- d. memeriksa buku-buku, cacatan-cacatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini menurut peraturan yang berlaku.
- j. menghentikan penyidikan; dan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan/atau menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 92
- (1) Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu tidak dipungut biaya.
- (2) Pengurusan dan penerbitan dokumen melampaui batas waktu dikenakan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
- b. pindah datang antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf d dan e;
- a. pindah datang dalam satu kelurahan/desa, pindah datang antar kelurahan/desa dalam satu kecamatan, pindah datang antar kecamatan dalam satu kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a, b, dan c;
- c. pindah datang orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3);
- e. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
- d. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- f. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
- h. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan
- g. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- i. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2);
- a. penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP;
- (4) Denda administratif dikenakan pula terhadap :
- b. penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam tabel berikut ini :
| No | JENIS KETERLAMBATAN PELAPORAN PERISTIWA | BESARNYA DENDA ADMINISTRATIF | BESARNYA DENDA ADMINISTRATIF |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | KEPENDUDUKAN | WNI | ORANG ASING |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | pindah datang dalam satu kelurahan/desa, pindah datang antar kelurahan/desa dalam satu kecamatan, pindah datang antar kecamatan dalam satu kabupaten | Rp. 50.000,- | Rp. 500.000,- |
| 2 | pindah datang antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia | Rp.100.000,- | Rp. 1.000.000,- |
| 3 | pindah datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap | - | Rp. 1.000.000,- |
| 4 | pindah ke luar negeri bagi penduduk WNI | Rp.200.000, | - |
| 5 | pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI | Rp.200.000, | - |
| 6 | pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas | - | Rp. 1.000.000,- |
| 7 | pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap | - | Rp. 1.000.000,- |
| 8 | perubahan KK | Rp. 25.000,- | Rp. 500.000,- |
| 9 | penduduk yang bepergian tidak membawa KTP | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- |
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 93
- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 32 ayat (4);
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) atau Pasal 25 ayat (6) atau Pasal 26 atau Pasal 28 ayat (1);
- c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
- e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
- d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau Pasal 36 ayat (4);
- f. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau Pasal 43 ayat (4);
- h. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
- g. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
- i. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2);
- k. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
- j. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1); atau
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel berikut ini:
| No | JENIS KETERLAMBATAN PELAPORAN PERISTIWA PENTING | BESARNYA DENDA ADMINISTRATIF | BESARNYA DENDA ADMINISTRATIF |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| No | JENIS KETERLAMBATAN PELAPORAN PERISTIWA PENTING | WNI | ORANG ASING |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Akta Kelahiran | Rp. 50.000,- | Rp. 300.000,- |
| 2 | Perkawinan di wilayah Kabupaten | Rp. 200.000,- | Rp. 500.000,- |
| 3 | Perkawinan di luar wilayah Kabupaten | Rp. 300.000,- | - |
| 4 | Perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia | Rp. 500.000,- | - |
| 5 | Pembatalan Perkawinan | Rp. 100.000,- | Rp. 300.000,- |
| 6 | Perceraian di wilayah Kabupaten | Rp. 300.000,- | Rp. 1.000.000,- |
| 7 | Perceraian di luar wilayah Kabupaten | Rp. 300.000,- | Rp. 1.000.000,- |
| 8 | Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia | Rp. 400.000,- | Rp. 1.000.000,- |
| 9 | Pencatatan pembatalan perceraian | Rp. 100.000,- | Rp. 300.000,- |
| 10 | Pencatatan Kematian di wilayah Kabupaten | - | Rp. 500.000,- |
| 11 | Pencatatan Kematian di luar wilayah Kabupaten | Rp.150.000,- | Rp.500.000,- |
| 12 | Pencatatan Pengangkatan Anak | Rp. 200.000,- | Rp. 500.000,- |
| 13 | Pencatatan Pengakuan Anak | Rp. 200.000,- | Rp. 500.000,- |
|------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 14 | Pencatatan Pengesahan Anak | Rp. 200.000,- | Rp. 500.000,- |
| 15 | Pencatatan Perubahan Nama | Rp. 150.000,- | Rp. 500.000,- |
| 16 | Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan | Rp. 500.000,- | Rp. 1.000.000,- |
| 17 | Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya | Rp. 500.000,- | Rp. 1.000.000,- |
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 94
Dalam hal petugas atau pelaksana Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 95
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94, merupakan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 96
Mekanisme dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 97
Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 98
Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 99
Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan/atau Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 100
Setiap penduduk yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama
- 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 101
Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPTD dan Dinas yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 102
Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 103
Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2013.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 104
Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 105
- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Dinas dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Dinas membantu melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 106
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 105 merupakan tindak pidana Administrasi Kependudukan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 107
- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: diundangkan dinyatakan tetap berlaku. - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP-el sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP-el yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini. - (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ketapang dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. ## BAB XVI ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 108 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten ketapang dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. ## Pasal 109 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 110 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Penetapan: Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 29 Desember 2015

Penandatangan: Pj.BUPATI KETAPANG, TTD. K A R T I U S

Penetapan: Diundangkan di Ketapang pada tanggal 29 Desember 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Verifikasi: TTD. ## M . M A N S Y U R LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR 9

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya Setda Kab hetapang Nip, 19700817/200003 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT (10 / 2015)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 9 TAHUN 2015
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
## I. UMUM
Perubahan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara nasional seperti yang tertuang dalam Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 200 6 tentang Administrasi Kependudukan haruslah diikuti dengan perubahan Peraturan Perundang - undangan yang ada di bawahnya. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya data base kependuduk secara nasional, keabs ahan dan kebenaran data atas dokumen yang diterbitkan akan dapat diwujudkan.
Dengan adanya perubahan ini merupakan dasar untuk mengadakan perubahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang. Perubahan meliputi Pelaporan Kelahiran, Pelapora Kematian, Pengak uan Anak, Pemberlakuan KTP - el yang berlaku seumur hidup, Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis serta sanks administratif yang dikenakan bagi masyarakat yang terlambat melaporkan peristiwa pent ataupun peristiwa kependudukan. Pelaporan kelahiran yang sebelumnya dilakukan di tempat terjadinya peristiwa diubah sehingga pelaporan dilakukan di tempat penduduk berdomis Pelaporan Kematian wajib dilaporkan oleh ketua Rukun Tetangga kepada Dinas secara berjenjang, Pe ngakuan Anak hanya berlaku bagi anak yang kedua orang tuanya telah melakukan perkawinan sah menurut hukum agama walaupun belum sah menurut hukum negara, bahwa KTP - el berlaku seumur hidup begitu pula dengan e - KTP yang telah dibuat sebelum adanya Undang - Unda ng Nomor 24 Tahun 2013 sepanjang tidak ada perubahan pada elemen data, dan pengurusan serta penerbitan Dokumen Kependudukan yang tidak dipungut biaya atau gratis.
Penggratisan pada penerbitan Dokumen Kependudukan hanya berlaku bagi masyarakat yang membuat sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang ini, sehingga sanksi administratif dikenakan b masyarakat yang terlambat melapor dan mencatatkan peristiwa kependudukannya. Dengan adanya perubahan biaya pada sanksi administratif, diharapkan agar masyarakat dapat melakukan pelaporan secara tepat waktu. Masyarakat dan pemerintah harus bersama - sama melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan administrasi kependudukan agar terwujudnya tertib administrasi kependuduk an.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas Pasal10 Cukup Je las Pasal11 Cukup Jelas Pasal12 Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat ( 4)