PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 30 Tahun 2014 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 (berlaku 30 Oktober 2013)
Pembukaan
Menimbang :
WALIKOTA PONTIANAK
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2015 perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 5 Seri E Nomor 4);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Pasal 2
Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2013 dan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah, rencana Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Pasal 2
Pasal 3
- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2015.
- (2) Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kesepakatan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Pasal 2
Pasal 4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 30 Oktober 2013

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR