PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor II Tahun 1956 tentang Izin Apoteh Toko Obat, Klinih Laboratorium dan Optikal. - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukkan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propin"si Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingl€t II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (I-embaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) ; : 1. - Llndang-undang Nomor 8 ,Tahrur 1981 tentang Hukum Acara Pidana Q-embaran Negara Tahun 1981 ]Iomor 76. Tambahan Lembaran \egara \omor 3309 ): 2 - 3 l*-n,jaqg-ura.C,ang \gm,c: 5 Tahur 1981 tEatang Keseh.ar,r'r (Lsmtraran \egara lr'-:-;-91 :. -=;r I -'-. Tt=Ld,-c, ' .ci:rr: \=;r: l':rn:r -1195 : i tr--i---,*l---+, t- i I{]!.JJ.rl-g-llJrl\!1J-t: 4. L-n*lary+ndmg \mm 18 Tahun 1997 tentang P4iak Daerah dan Retnbusi Daerah ( Lembran llegara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lrmbaran \egra limor 3685 ) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahwr 2000 (Irmbaran Negara Tahun 20ffi Nomor 746, Tambahan frmbaran Negara Nomor 4048) ; 5. undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tortang Pomerintahan Daerah (kmbaran Negara Tahrur 1999 Nomor 60, Tambahan kmbaran Negara Nomor 3839 ) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahnn 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3255) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propirxi sebagai Daerah Otonom (trrnbaran Negara Tahun 2000 ]rlomor 54, Tambahan Lrmbaran Negara Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor a139) ; 9. Keputusan Presiden Nomor 4,1 Tahun 1999 tentang Tellnik Penl,usrman Perafuran Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ); Dengan Persetujuan DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PE}IERINTAH KABUPATEI\ BATAI{G HARI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR II TAFIUN 2OO3 TENTANIG
rzrN APoTrrq ToKo oBAl Klr{uq LABoRA'roRluM DAN OPTIKAL
DENGA].I RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATA].IG IIARI,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat memerlukan usaha-usaha Penunjang Kesehatan dan usaha penwrjang kesehatan tersebut diawasi dan dijaga kualitasnya, sehingga tetap memenuhi standar kesehatan ;
- bahwa dalam rangka men-iaga kualitas memenuhi standar kesehatan dimaksud dipandang perlu dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Apotek, Toko Oba! Ktinil! Laboratorium dan Optikal yang dianr dengan Peraturan Daerah ; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Apoteh Toko Obat, Klinih Laboratorium dan Optikal.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukkan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propin"si Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingl€t II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (I-embaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) ; : 1.
- Llndang-undang Nomor 8 ,Tahrur 1981 tentang Hukum Acara Pidana Q-embaran Negara Tahun 1981 ]Iomor 76. Tambahan Lembaran \egara \omor 3309 ): 2
- 3 l*-n,jaqg-ura.C,ang \gm,c: 5 Tahur 1981 tEatang Keseh.ar,r'r (Lsmtraran \egara lr'-:-;-91 :. -=;r I -'-. Tt=Ld,-c, ' .ci:rr: \=;r: l':rn:r -1195 :
i tr--i---,*l---+, t- i I{]!.JJ.rl-g-llJrl\!1J-t:
4. L-n*lary+ndmg \mm 18 Tahun 1997 tentang P4iak Daerah dan Retnbusi Daerah ( Lembran llegara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lrmbaran \egra limor 3685 ) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahwr 2000 (Irmbaran Negara Tahun 20ffi Nomor 746, Tambahan frmbaran Negara Nomor 4048) ;
5. undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tortang Pomerintahan Daerah (kmbaran Negara Tahrur 1999 Nomor 60, Tambahan kmbaran Negara Nomor 3839 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahnn 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3255) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propirxi sebagai Daerah Otonom (trrnbaran Negara Tahun 2000 ]rlomor 54, Tambahan Lrmbaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor a139) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 4,1 Tahun 1999 tentang Tellnik Penl,usrman Perafuran Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAITI:
PERATIIRAI'{ DAERAH TENTANG IZIN ApoIE&amp; ToKo OBAT,
Menetapkan : KLINIK LABORATORIUM DAhI OPTIKAL.
BAB X - SAAT RETRIBUSI TERUTA}IG
Pasal 2
- (1)
Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan Apotek, Toko Oba! Klinih Laboratorium dan Optikal diwajibkan :
- a. Mer{alankan Kegiatan paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin di terbitkan.
- b. Memenuhi Ketentuan Peraturan Penrndang-undangan yang berhubungan dengan Kesehatan.
- a. Apotek:
1. Harus mempunyaisurat Izin apotek ( SIA );
2. lvajib Melayani rosep Dolter, Dokfer Gigi clan Dokter Hewan;
3. Bangunan, Sarana Fisik Perlengkapan , Papan Nama apotik harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Harus mempunyai tenaga Kesehatan Apoteker dan Asisten apoteker yang sudah memilki Surat Izin Kerja ( SIK );
5. Harus selalu tunduk kepada ssrnua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Oba! Narkotika dan Psikotropika;
9. 6, Segera memperbaharui izin apabila habis masa berlakunya.
Toko Obat :
1. Harus mompunyai Surat Izin Toko Obat;
2. Harus memasang Papan Nama dengan Tulisan " TOKO OBAT BERZIN DAN TIDAK MENERIMA RESEP DOKTER ";
3. Harus mempunyai tenaga Kesehatan Asisten Apoteker yang sudah memilki Surat Izin Ke{a ( SIK );
4. Harus selalu tunduk kepada semua Peraturan Perundang-undangan 1'ang berlal-u tentang Obal Narkotika dan Psikotropika;
5. segera \{ernperbahanri izh apabita habis masa berlakun}-a
- c. Klnml Eer*ahn :
- i. iianx$ m€mFxrelar Suuat lzin Ktinik Bersalin:
- l. t'i-s-pb rnslar.ar:rl Fertol'onE;an Persalina,n setiap wa]'tu;
3. ri'aJib nnenrenuhi s)'amt-s\"arat Kesehatan Klinik Benalin;
4. +, Segera \{emperbaharui izin apabila habis masa berlakunya.
- d. Klinik 24 Jam :
1. Flarus mompunyai Izin Klinik 24 Jan;
2. Wajib melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Kepada Dinas Kesehatan;
3. Wajib Lapor Kasus wabah dalam I x 24 Jam ke Dinas Kesehatan;
4. segera Memperbaharui izin apabila habis masa berlakunya.
- e. Poiiklinik :
1. Harus mempunyai Izin Poliklinik;
2. Wajib melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Kepada Dinas Kesehatan;
3. Wajib I-apor Kasus wabah dalam I x 24 Jam ke f)inas Kesehatan ;
4. Segera memperbaharui izin apabrla habis masa berlakunya.
Laboratorium :
1. Harus mempunyai Izin dan memperbaharui lznyanghabis masa berlakunya;
2. Lokasi Laboratorium harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perurdang-undangan yang berlaku;
3. Wajib menyelenggarakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
4. Wajib membantu Program Pemerintah di bidang Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat;
5. Wajib Menyelenggarakan upaya Keselamatan Laboratorium;
6. Wajib Melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan;
7. Segera Memperbaharui izin apabila habis masa berlkunya.
- g. Optikal :
1. Harus mempun\.ai Izin Usaha Optikali
'
2. Lokasi Penl'elenggraan Cpril^al harus ,..*i denqan kerEnreian:
2. -i }ianx rnenaru.t-l st tral hetEnr-ran l ane -herl^r.Lir.
4. segera memperbabarui izin apabila habis masa berlakun\_v-a;
5. Penanggunglawab rehnis harus seor:ng ahli Reflactionis optisien
Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal dilarang :
Apotek:
1. Beroperasi tanpa Izin;
2. Melakukan Penyimparan dan Per{ualan Obat-obatan yang rusak atau kadaluama;
3. Pengadaan Obat palsu;
4. Menyalurkan Obat tanpa iztn edar ( tidak terdaftar ) seperti obat keras, psikotr&lt;lpika 6an Narkotika;
5. 5' Menganti OGB ( Obat Generik Berlogo ) dengan obat merk dagang atau obat paten.
Toko Obat :
1. Melakukan Penyimpanadpenjualan obat-obat rusak atau kadaluarsa;
2. Menyimpaq menjual dan menyalurkan obat keras;
3. Melayani atau menerima resep Dokter;
4. Pengadaan dan Penyaluran Obat palsu;
5. Membuat dan meracik obat unfuk dijual.
Klinik Bersalin
1. Melakukan Pertolongan persalinan resiko tinggi ( Fisiologik );
2. Mengugurkan Kandungan ( Aborsi );
3. Irdemperke{akan Tenaga Non Medis pada pertolongan persalinan.
Klinik 24lam
- l. Beroperasi tanpa memiliki Surat izin;
2. Beroperasi tanpa dokter penanggung jawab;
I
3. Menolong Persalinan kecuali dalam keadaan darurat,
- e. Poliklinik;
1. lv{elavani Pasien Rawat lnap;
2. Mempekerjakan
2. \{emperteqakm Tenrya }ion \fedis bidang Kesehatan:
3. \felanggm Ketsnn]atr Lingkue Pelayanan Kesehatan Dasar.
kboratorhrm
1. \Ielaksanakan Pemsriksaan diatas kemampuan minimal Pelayanan Laboratorium yang telah ditentukan;
2. Melaksanakan Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya ;
3. Memakai regensia yang sudah kadaluarsa;
4. Mendiagnosa penyakit.
Optikal
i
1. Tidak Boleh merubah resep dari Dokter Mata;
2. Memperkerjakan Tenagayangtidak memiliki Setifikasi Reflactionis ( ARO ).
BAB )OV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal24
- (1) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Petnungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat. l disetor ke Kas Daerah secara Bruto paling lama1x24Jam.
- (3) Instansi Pemungut adalah Dinas Kesehatan.
SANIKSI ADMINISTRASI
Pasal25
Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan Sanksi Adminitrasi Berupa :
- a. Peringatan Unfuk Mengurus Izin;
- b. Penghentian Kegiatan sementara menjelang izin diterbitkan;
- c. Denda sebesar RP. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiatr ).
li
.
pasql26
Setiap orang alau Badan 1'ang melal'ukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ryat (3) dikenakan Sanksi Adminirrasi Berupa :
- a. Dwajibkan
- a. Dwajibkan unfi.rk pendaftaran ulang
- b. Denda sebesar RP. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah ).
Pasg,l27
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 25 huruf c dan p;5"al26 huruf b disetor ke Kas Daerah.
Pasal23
- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan Pelanggaran sebagirurla dimaksud dalam pasal22 dan pasal23 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat I clilakukan melalui peringatan terfulis sebanyak 3 (tiga) kali berfurut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (Tujgh) hari.
- (3) Apabila Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak diindahkan kraka dilanjutkar/ dengan penghentian kegiatan selama 30 (tigapuluh ) hari.
4. (a) Apabila dalam tenggang 30 (tigapuluh) hari tidak ada usaha perbaikan maka dilanjutkan dengan pencabutan izin.
TATA CARA PEMBAYARAN
- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah melalui Dinas Kesehatan.
Setiap Pembayaran di berikan tanda bukti pembayaran dan clicatat clalam buku penerimaan.
BAB XWI
TATA CARA PENAGITIAN
- (1) Pengeluaran surat teguran i penngatan / surat lain 1'ang sejenis sebagai awal tin,jakan pelaksanaan penagihan retribusi dilieluarkan segera setelatr T (rujuh) hari sejak janrtr enryo pembalaran:
n'lt Dajhnn" ".
"
- (2) Daxrm iaogh r+''['ru i (h{iuh} hari setelatr tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang r-iemir wajlb'retribrxi harus merrmasi rerrib,sinya yang terutang ;
- (3) Surat reguran sebagaimana dimaksud pada ayat(r) dikeruarkan oreh pejabatvang clifur{uk.
BAB XVItr
KEBERATAN
BAB XVI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 3
## Pasal3l
BAB I - KETENTUANUMIA4
Pasal 4
- (1) Dalam Jangka wakru paling lama 7 ( Tujuh ) hari keda sejak didaftarkannya berkas dan srv-arat-syarat dinyatakan lengkap, maka Bupati melalui Dinas Kesehatan akan memberikan Jawaban secara terfulis mengenai diterbitkarq disempurnakaq atau ditolaknya permohonan.
- (2) Permohonan yang ditolak atau yang disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam ayat. l dilengkapi dengan alasan penolakan atau penyempurnaaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 ( Tujuh ) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan tidak ada alasan penolakan atau penyemprunaan maka permohonan di nyatakan dikabulkan.
- (4) Izin Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan dikabulkan.
BAB I - KETENTUANUMIA4
Pasal 5
Izin Apote( Toko Obal Klini( Laboratorium dan Optikal berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpar{ang kembali apabila telah habis masa berlakunya.
BAB I - KETENTUANUMIA4
Pasal 6
- (1) Surat Izin ditanda tangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan Kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimalaud dalam ayat. (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
Pasal T
Izin dapat dialihkiur kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
BAB Itr
PEMBINAA}I DANI PENGAWASA}I
Pasal S
- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Apotel Toko Obat Klinih I-aborarorium dan Oprikai.
- (2) Kewenangan sebagirnana dimaksud .l:krm q"ar (l) meiiputi penl,uluhaa dan binbing.m tehnis Kesehatan dalan meinbsrikan pelar rnan Kspada \Las1'araliar.
p*,{nlli !.
Paral9
- (1) Panhmarm dam Fengrumasan dilal-ukan oleh Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Instansi tffkent eian Crr$nrs,esi profesi-
2. tl) Dsl^m rang[a pembine^n, p€ngawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat. (1) dapat di be'nurk Tim yang ditetaptcan dengan Keputusan Bupatl
Pasal l0
- (1) Untuk mempernudah pembinaan dan pengawasan terhadap izin yang diberikan mal&lt;a setiap pemegang izin hanrs melakukan pendaftaran ulang ( heregristasi) I kali sellhun.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal janrh tempo dan sebehunnya harus ada pemberitahuan dari Dinas Kesehatan.
- (3) Keterlambatan Pendaftaran ulang dikenakan denda berupa bunga sebesar 2 o/o setiap bulan dari tarif retribusi yang terhitung
NAI\[A5 OBJEK DA}i SIJBJEK RETRIBUSI
Dengan Nama Retribusi izin apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal di pungut rekibusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin.
Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemberian Izin :
- a. Apotek;
- b. Toko Obat;
- c. Klinik :
1. Klinik Bersalin;
2. Poli Klinik;
3. Klinik 24 Jarn.
- d. Laboratorium;
- e. Opt}..+L,
)
Paqal 13
Subjek Retritxrsi adalah orang atau badan yang memperoleh Pelayanan Pemberian Izin Apotel Toko Obat- Klinik- bboratorium dan Optikal.
GOI.ONGA}I RETRIBUSI
Retribusi Izin Apotek, Toko Obat, Klinilq Laboratorium dan Optikal di golongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.
CARA MENGUKTIR TINGKAT PENGGUNAA}i JASA
Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal didasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan.
PRINSIP DAN SASARA}I DALAM PENETAPA}T
STRIJKTI'R DAN BESARNYA TARIF
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya antara lain biaya investasi" biaya pemeriksaan dan tindakan medis, biaya pengobataq biaya penginapan dan komsumsi biaya pengadaan kartu pasien dan biaya operasional dan pemerliharaan.
BAB VItr
STRT]KTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
- (1) Strukrur dan besarnya tarif Retribusi dibedakan ## BAB D(
WILAYAH PEMUNGUTA}I RETRIBUSI
Pasal l8
wilayah pemungutan Retribrxi adalah Kabupaten Batang Hari
SAAT RETRIBUSI TERUTA}IG
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkarurya sKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB )il
SIJRAT PEI{DAFTARAN
Pa^qal 20
- (l) Wajib Retribusi Wajib mengisi SpdORD ;
- (2) SPdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentu( isi, serta tata cua pengisian dan penyampaian spdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletapkan oleh Bupati.
BAB )il
PENETAPAhI RETRIBUSI
Pasal2l
- (1)
Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan Apotek, Toko Oba! Klinih Laboratorium dan Optikal diwajibkan :
- a. Mer{alankan Kegiatan paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin di terbitkan.
- b. Memenuhi Ketentuan Peraturan Penrndang-undangan yang berhubungan dengan Kesehatan.
- a. Apotek:
1. Harus mempunyaisurat Izin apotek ( SIA );
2. lvajib Melayani rosep Dolter, Dokfer Gigi clan Dokter Hewan;
3. Bangunan, Sarana Fisik Perlengkapan , Papan Nama apotik harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Harus mempunyai tenaga Kesehatan Apoteker dan Asisten apoteker yang sudah memilki Surat Izin Kerja ( SIK );
5. Harus selalu tunduk kepada ssrnua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Oba! Narkotika dan Psikotropika;
9. 6, Segera memperbaharui izin apabila habis masa berlakunya.
Toko Obat :
1. Harus mompunyai Surat Izin Toko Obat;
2. Harus memasang Papan Nama dengan Tulisan " TOKO OBAT BERZIN DAN TIDAK MENERIMA RESEP DOKTER ";
3. Harus mempunyai tenaga Kesehatan Asisten Apoteker yang sudah memilki Surat Izin Ke{a ( SIK );
4. Harus selalu tunduk kepada semua Peraturan Perundang-undangan 1'ang berlal-u tentang Obal Narkotika dan Psikotropika;
5. segera \{ernperbahanri izh apabita habis masa berlakun}-a
- c. Klnml Eer*ahn :
- i. iianx$ m€mFxrelar Suuat lzin Ktinik Bersalin:
- l. t'i-s-pb rnslar.ar:rl Fertol'onE;an Persalina,n setiap wa]'tu;
3. ri'aJib nnenrenuhi s)'amt-s\"arat Kesehatan Klinik Benalin;
4. +, Segera \{emperbaharui izin apabila habis masa berlakunya.
- d. Klinik 24 Jam :
1. Flarus mompunyai Izin Klinik 24 Jan;
2. Wajib melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Kepada Dinas Kesehatan;
3. Wajib Lapor Kasus wabah dalam I x 24 Jam ke Dinas Kesehatan;
4. segera Memperbaharui izin apabila habis masa berlakunya.
- e. Poiiklinik :
1. Harus mempunyai Izin Poliklinik;
2. Wajib melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Kepada Dinas Kesehatan;
3. Wajib I-apor Kasus wabah dalam I x 24 Jam ke f)inas Kesehatan ;
4. Segera memperbaharui izin apabrla habis masa berlakunya.
Laboratorium :
1. Harus mempunyai Izin dan memperbaharui lznyanghabis masa berlakunya;
2. Lokasi Laboratorium harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perurdang-undangan yang berlaku;
3. Wajib menyelenggarakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
4. Wajib membantu Program Pemerintah di bidang Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat;
5. Wajib Menyelenggarakan upaya Keselamatan Laboratorium;
6. Wajib Melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan;
7. Segera Memperbaharui izin apabila habis masa berlkunya.
- g. Optikal :
1. Harus mempun\.ai Izin Usaha Optikali
'
2. Lokasi Penl'elenggraan Cpril^al harus ,..*i denqan kerEnreian:
2. -i }ianx rnenaru.t-l st tral hetEnr-ran l ane -herl^r.Lir.
4. segera memperbabarui izin apabila habis masa berlakun\_v-a;
5. Penanggunglawab rehnis harus seor:ng ahli Reflactionis optisien
Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal dilarang :
Apotek:
1. Beroperasi tanpa Izin;
2. Melakukan Penyimparan dan Per{ualan Obat-obatan yang rusak atau kadaluama;
3. Pengadaan Obat palsu;
4. Menyalurkan Obat tanpa iztn edar ( tidak terdaftar ) seperti obat keras, psikotr&lt;lpika 6an Narkotika;
5. 5' Menganti OGB ( Obat Generik Berlogo ) dengan obat merk dagang atau obat paten.
Toko Obat :
1. Melakukan Penyimpanadpenjualan obat-obat rusak atau kadaluarsa;
2. Menyimpaq menjual dan menyalurkan obat keras;
3. Melayani atau menerima resep Dokter;
4. Pengadaan dan Penyaluran Obat palsu;
5. Membuat dan meracik obat unfuk dijual.
Klinik Bersalin
1. Melakukan Pertolongan persalinan resiko tinggi ( Fisiologik );
2. Mengugurkan Kandungan ( Aborsi );
3. Irdemperke{akan Tenaga Non Medis pada pertolongan persalinan.
Klinik 24lam
- l. Beroperasi tanpa memiliki Surat izin;
2. Beroperasi tanpa dokter penanggung jawab;
I
3. Menolong Persalinan kecuali dalam keadaan darurat,
- e. Poliklinik;
1. lv{elavani Pasien Rawat lnap;
2. Mempekerjakan
2. \{emperteqakm Tenrya }ion \fedis bidang Kesehatan:
3. \felanggm Ketsnn]atr Lingkue Pelayanan Kesehatan Dasar.
kboratorhrm
1. \Ielaksanakan Pemsriksaan diatas kemampuan minimal Pelayanan Laboratorium yang telah ditentukan;
2. Melaksanakan Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya ;
3. Memakai regensia yang sudah kadaluarsa;
4. Mendiagnosa penyakit.
Optikal
i
1. Tidak Boleh merubah resep dari Dokter Mata;
2. Memperkerjakan Tenagayangtidak memiliki Setifikasi Reflactionis ( ARO ).
BAB )OV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal24
- (1) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Petnungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat. l disetor ke Kas Daerah secara Bruto paling lama1x24Jam.
- (3) Instansi Pemungut adalah Dinas Kesehatan.
SANIKSI ADMINISTRASI
Pasal25
Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan Sanksi Adminitrasi Berupa :
- a. Peringatan Unfuk Mengurus Izin;
- b. Penghentian Kegiatan sementara menjelang izin diterbitkan;
- c. Denda sebesar RP. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiatr ).
li
.
pasql26
BAB XV - SANIKSI ADMINISTRASI
Pasal 10
Setiap orang alau Badan 1'ang melal'ukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ryat (3) dikenakan Sanksi Adminirrasi Berupa :
BAB IV - NAI\[A5 OBJEK DA}i SIJBJEK RETRIBUSI
Pasal 11
Dengan Nama Retribusi izin apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal di pungut rekibusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin.
BAB IV - NAI\[A5 OBJEK DA}i SIJBJEK RETRIBUSI
Pasal 12
Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemberian Izin :
- a. Apotek;
- b. Toko Obat;
- c. Klinik :
1. Klinik Bersalin;
2. Poli Klinik;
3. Klinik 24 Jarn.
- d. Laboratorium;
- e. Opt}..+L,
)
Paqal 13
Subjek Retritxrsi adalah orang atau badan yang memperoleh Pelayanan Pemberian Izin Apotel Toko Obat- Klinik- bboratorium dan Optikal.
GOI.ONGA}I RETRIBUSI
BAB V - GOI.ONGA}I RETRIBUSI
Pasal 14
Retribusi Izin Apotek, Toko Obat, Klinilq Laboratorium dan Optikal di golongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.
CARA MENGUKTIR TINGKAT PENGGUNAA}i JASA
BAB VI - CARA MENGUKTIR TINGKAT PENGGUNAA}i JASA
Pasal 15
Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal didasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan.
PRINSIP DAN SASARA}I DALAM PENETAPA}T
STRIJKTI'R DAN BESARNYA TARIF
BAB VII - PRINSIP DAN SASARA}I DALAM PENETAPA}T
Pasal 16
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya antara lain biaya investasi" biaya pemeriksaan dan tindakan medis, biaya pengobataq biaya penginapan dan komsumsi biaya pengadaan kartu pasien dan biaya operasional dan pemerliharaan.
BAB VItr
STRT]KTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VII - PRINSIP DAN SASARA}I DALAM PENETAPA}T
Pasal 17
- (1) Strukrur dan besarnya tarif Retribusi dibedakan ## BAB D(
WILAYAH PEMUNGUTA}I RETRIBUSI
Pasal l8
wilayah pemungutan Retribrxi adalah Kabupaten Batang Hari
SAAT RETRIBUSI TERUTA}IG
BAB X - SAAT RETRIBUSI TERUTA}IG
Pasal 19
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkarurya sKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB )il
SIJRAT PEI{DAFTARAN
Pa^qal 20
- (l) Wajib Retribusi Wajib mengisi SpdORD ;
- (2) SPdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentu( isi, serta tata cua pengisian dan penyampaian spdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletapkan oleh Bupati.
BAB )il
PENETAPAhI RETRIBUSI
Pasal2l
- (1)
BAB X - SAAT RETRIBUSI TERUTA}IG
Pasal 22
Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan Apotek, Toko Oba! Klinih Laboratorium dan Optikal diwajibkan :
- a. Mer{alankan Kegiatan paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin di terbitkan.
- b. Memenuhi Ketentuan Peraturan Penrndang-undangan yang berhubungan dengan Kesehatan.
- a. Apotek:
1. Harus mempunyaisurat Izin apotek ( SIA );
2. lvajib Melayani rosep Dolter, Dokfer Gigi clan Dokter Hewan;
3. Bangunan, Sarana Fisik Perlengkapan , Papan Nama apotik harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Harus mempunyai tenaga Kesehatan Apoteker dan Asisten apoteker yang sudah memilki Surat Izin Kerja ( SIK );
5. Harus selalu tunduk kepada ssrnua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Oba! Narkotika dan Psikotropika;
9. 6, Segera memperbaharui izin apabila habis masa berlakunya.
Toko Obat :
1. Harus mompunyai Surat Izin Toko Obat;
2. Harus memasang Papan Nama dengan Tulisan " TOKO OBAT BERZIN DAN TIDAK MENERIMA RESEP DOKTER ";
3. Harus mempunyai tenaga Kesehatan Asisten Apoteker yang sudah memilki Surat Izin Ke{a ( SIK );
4. Harus selalu tunduk kepada semua Peraturan Perundang-undangan 1'ang berlal-u tentang Obal Narkotika dan Psikotropika;
5. segera \{ernperbahanri izh apabita habis masa berlakun}-a
- c. Klnml Eer*ahn :
- i. iianx$ m€mFxrelar Suuat lzin Ktinik Bersalin:
- l. t'i-s-pb rnslar.ar:rl Fertol'onE;an Persalina,n setiap wa]'tu;
3. ri'aJib nnenrenuhi s)'amt-s\"arat Kesehatan Klinik Benalin;
4. +, Segera \{emperbaharui izin apabila habis masa berlakunya.
- d. Klinik 24 Jam :
1. Flarus mompunyai Izin Klinik 24 Jan;
2. Wajib melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Kepada Dinas Kesehatan;
3. Wajib Lapor Kasus wabah dalam I x 24 Jam ke Dinas Kesehatan;
4. segera Memperbaharui izin apabila habis masa berlakunya.
- e. Poiiklinik :
1. Harus mempunyai Izin Poliklinik;
2. Wajib melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Kepada Dinas Kesehatan;
3. Wajib I-apor Kasus wabah dalam I x 24 Jam ke f)inas Kesehatan ;
4. Segera memperbaharui izin apabrla habis masa berlakunya.
Laboratorium :
1. Harus mempunyai Izin dan memperbaharui lznyanghabis masa berlakunya;
2. Lokasi Laboratorium harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perurdang-undangan yang berlaku;
3. Wajib menyelenggarakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
4. Wajib membantu Program Pemerintah di bidang Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat;
5. Wajib Menyelenggarakan upaya Keselamatan Laboratorium;
6. Wajib Melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan;
7. Segera Memperbaharui izin apabila habis masa berlkunya.
- g. Optikal :
1. Harus mempun\.ai Izin Usaha Optikali
'
2. Lokasi Penl'elenggraan Cpril^al harus ,..*i denqan kerEnreian:
2. -i }ianx rnenaru.t-l st tral hetEnr-ran l ane -herl^r.Lir.
4. segera memperbabarui izin apabila habis masa berlakun\_v-a;
5. Penanggunglawab rehnis harus seor:ng ahli Reflactionis optisien
BAB X - SAAT RETRIBUSI TERUTA}IG
Pasal 23
Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal dilarang :
Apotek:
1. Beroperasi tanpa Izin;
2. Melakukan Penyimparan dan Per{ualan Obat-obatan yang rusak atau kadaluama;
3. Pengadaan Obat palsu;
4. Menyalurkan Obat tanpa iztn edar ( tidak terdaftar ) seperti obat keras, psikotr&lt;lpika 6an Narkotika;
5. 5' Menganti OGB ( Obat Generik Berlogo ) dengan obat merk dagang atau obat paten.
Toko Obat :
1. Melakukan Penyimpanadpenjualan obat-obat rusak atau kadaluarsa;
2. Menyimpaq menjual dan menyalurkan obat keras;
3. Melayani atau menerima resep Dokter;
4. Pengadaan dan Penyaluran Obat palsu;
5. Membuat dan meracik obat unfuk dijual.
Klinik Bersalin
1. Melakukan Pertolongan persalinan resiko tinggi ( Fisiologik );
2. Mengugurkan Kandungan ( Aborsi );
3. Irdemperke{akan Tenaga Non Medis pada pertolongan persalinan.
Klinik 24lam
- l. Beroperasi tanpa memiliki Surat izin;
2. Beroperasi tanpa dokter penanggung jawab;
I
3. Menolong Persalinan kecuali dalam keadaan darurat,
- e. Poliklinik;
1. lv{elavani Pasien Rawat lnap;
2. Mempekerjakan
2. \{emperteqakm Tenrya }ion \fedis bidang Kesehatan:
3. \felanggm Ketsnn]atr Lingkue Pelayanan Kesehatan Dasar.
kboratorhrm
1. \Ielaksanakan Pemsriksaan diatas kemampuan minimal Pelayanan Laboratorium yang telah ditentukan;
2. Melaksanakan Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya ;
3. Memakai regensia yang sudah kadaluarsa;
4. Mendiagnosa penyakit.
Optikal
i
1. Tidak Boleh merubah resep dari Dokter Mata;
2. Memperkerjakan Tenagayangtidak memiliki Setifikasi Reflactionis ( ARO ).
BAB )OV
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB X - SAAT RETRIBUSI TERUTA}IG
Pasal 24
- (1) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Petnungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat. l disetor ke Kas Daerah secara Bruto paling lama1x24Jam.
- (3) Instansi Pemungut adalah Dinas Kesehatan.
SANIKSI ADMINISTRASI
BAB XV - SANIKSI ADMINISTRASI
Pasal 25
Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan Sanksi Adminitrasi Berupa :
- a. Peringatan Unfuk Mengurus Izin;
- b. Penghentian Kegiatan sementara menjelang izin diterbitkan;
- c. Denda sebesar RP. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiatr ).
li
.
pasql26
Setiap orang alau Badan 1'ang melal'ukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ryat (3) dikenakan Sanksi Adminirrasi Berupa :
- a. Dwajibkan
- a. Dwajibkan unfi.rk pendaftaran ulang
- b. Denda sebesar RP. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah ).
Pasg,l27
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 25 huruf c dan p;5"al26 huruf b disetor ke Kas Daerah.
Pasal23
- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan Pelanggaran sebagirurla dimaksud dalam pasal22 dan pasal23 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat I clilakukan melalui peringatan terfulis sebanyak 3 (tiga) kali berfurut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (Tujgh) hari.
- (3) Apabila Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak diindahkan kraka dilanjutkar/ dengan penghentian kegiatan selama 30 (tigapuluh ) hari.
4. (a) Apabila dalam tenggang 30 (tigapuluh) hari tidak ada usaha perbaikan maka dilanjutkan dengan pencabutan izin.
TATA CARA PEMBAYARAN
- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah melalui Dinas Kesehatan.
Setiap Pembayaran di berikan tanda bukti pembayaran dan clicatat clalam buku penerimaan.
BAB XWI
TATA CARA PENAGITIAN
- (1) Pengeluaran surat teguran i penngatan / surat lain 1'ang sejenis sebagai awal tin,jakan pelaksanaan penagihan retribusi dilieluarkan segera setelatr T (rujuh) hari sejak janrtr enryo pembalaran:
n'lt Dajhnn" ".
"
- (2) Daxrm iaogh r+''['ru i (h{iuh} hari setelatr tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang r-iemir wajlb'retribrxi harus merrmasi rerrib,sinya yang terutang ;
- (3) Surat reguran sebagaimana dimaksud pada ayat(r) dikeruarkan oreh pejabatvang clifur{uk.
BAB XVItr
KEBERATAN
Pasal3l
- (1) wajib Retlibusi dapat mengajukn keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara terlulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal Wajib Retrib$i mengajukan keberatan atas ketetapan Rehibusi, Wajib Retribusi harus dapat membulcikan ketidak benaran ketetapan Rehibusi tersebut ;
- (4) Keberatan ltarus diajukan dalam jangka waktu paling lama Z (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakaq SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksan:uln penagihan Retribusi.
Pasal32
- (1) Bupati dalarn jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewar dan Bupati tidak memberikan suatu keputusaq keberatan .vang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XD(
PENGEN,IBALIAN KELEBIFIAN PEIdBAYARA}I
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka wakfu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui clan Brryati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembatan kelebihan Retribusi dianggap dikabultrian dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retibusi memprmyai utang Retribusi lainny4 kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan unhrk mehurasi terlebih dahulu utang Rekibusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Refribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditcrbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat janglia waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 9/o (dua perscn) sebulan atas keterlambatan pernbayaran kelebilran Retribusi.
Pasal34
- (1) Pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan s ekurang-kurangllya menyelrutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib ltetribusi.
- b. Iv{asa Retribusi.
- c. Besarnya kelebihan pembayara
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengernbalian kslebihan pombayaran atau meialui pos tercatat ; Retdbusi disampaikan secara langsung
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah sailt permohonan diterima oleh Bupati. atau bukti pengiriman I pos tercatat merupakan bulti
Pasal35
- (1) Pengernhalian kelehihan Refibusi dilakukan dorgan manerbitkan Surat Perintah lr.{embayar Keletnr-h*n R.etribusi ;
- 12) Apabila kelebihan pembayaran Rehibusi diporhitungkan dengan utang Retribusi lairnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti peminclah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
PE,NGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMI]E,I}ASAN ITL,'I'RIBUSI
- (1) Bupati clapat mentberikan pengurangan, keringanan dan pembebasiur Retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ## BAB X)(I
KF.1.P.I{T[IAN PIDANA
BAB XX - PE,NGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMI]E,I}ASAN ITL,'I'RIBUSI
Pasal 28
- (1) Setiap orang atau Badan yang melangar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( lima Juta nrpiah ).
BAB XVI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 29
- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah melalui Dinas Kesehatan.
Setiap Pembayaran di berikan tanda bukti pembayaran dan clicatat clalam buku penerimaan.
BAB XWI
TATA CARA PENAGITIAN
BAB XVI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 30
- (1) Pengeluaran surat teguran i penngatan / surat lain 1'ang sejenis sebagai awal tin,jakan pelaksanaan penagihan retribusi dilieluarkan segera setelatr T (rujuh) hari sejak janrtr enryo pembalaran:
n'lt Dajhnn" ".
"
- (2) Daxrm iaogh r+''['ru i (h{iuh} hari setelatr tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang r-iemir wajlb'retribrxi harus merrmasi rerrib,sinya yang terutang ;
- (3) Surat reguran sebagaimana dimaksud pada ayat(r) dikeruarkan oreh pejabatvang clifur{uk.
BAB XVItr
KEBERATAN
Pasal3l
- (1) wajib Retlibusi dapat mengajukn keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara terlulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal Wajib Retrib$i mengajukan keberatan atas ketetapan Rehibusi, Wajib Retribusi harus dapat membulcikan ketidak benaran ketetapan Rehibusi tersebut ;
- (4) Keberatan ltarus diajukan dalam jangka waktu paling lama Z (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakaq SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksan:uln penagihan Retribusi.
BAB XVI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 32
- (1) Bupati dalarn jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewar dan Bupati tidak memberikan suatu keputusaq keberatan .vang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XD(
PENGEN,IBALIAN KELEBIFIAN PEIdBAYARA}I
BAB XVI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 33
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka wakfu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui clan Brryati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembatan kelebihan Retribusi dianggap dikabultrian dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retibusi memprmyai utang Retribusi lainny4 kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan unhrk mehurasi terlebih dahulu utang Rekibusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Refribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditcrbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat janglia waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 9/o (dua perscn) sebulan atas keterlambatan pernbayaran kelebilran Retribusi.
BAB XVI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 34
- (1) Pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan s ekurang-kurangllya menyelrutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib ltetribusi.
- b. Iv{asa Retribusi.
- c. Besarnya kelebihan pembayara
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengernbalian kslebihan pombayaran atau meialui pos tercatat ; Retdbusi disampaikan secara langsung
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah sailt permohonan diterima oleh Bupati. atau bukti pengiriman I pos tercatat merupakan bulti
BAB XVI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 35
- (1) Pengernhalian kelehihan Refibusi dilakukan dorgan manerbitkan Surat Perintah lr.{embayar Keletnr-h*n R.etribusi ;
- 12) Apabila kelebihan pembayaran Rehibusi diporhitungkan dengan utang Retribusi lairnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti peminclah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
PE,NGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMI]E,I}ASAN ITL,'I'RIBUSI
BAB XX - PE,NGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMI]E,I}ASAN ITL,'I'RIBUSI
Pasal 36
- (1) Bupati clapat mentberikan pengurangan, keringanan dan pembebasiur Retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ## BAB X)(I
KF.1.P.I{T[IAN PIDANA
BAB XX - PE,NGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMI]E,I}ASAN ITL,'I'RIBUSI
Pasal 37
- (1) Setiap orang atau Badan yang melangar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( lima Juta nrpiah ).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) adalah tindak Pidana Pelanggaran.
PEN|rIDIKAN
BAB XXII - PEN|rIDIKAN
Pasal 38
- (1) Pejabar Pegarvai Negeri sipil tenentu dilingkungan Pemerintatr Daerah diberi wewen;rng khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan pen-viditan dibidang Apotek Toko Obat, *-+ Laboratorium dan Qptikal.
;
trVewenang. ... . . .. ..
- (2) Wervenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. lv{enerima, mencari mengumpulkan dan mencliti ketcrangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Apotek, Toko Obal Klinik, Laboratorium dan Optikal;
- b. Iv{eneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mcngenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dcngan tindak Pidana dibidang Apotek, Toko Obat Klinik, Laboratorium dan Optikal;
- c. Iv{eminta Keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Apotek" Toko Obat Klinilq Laboratoriurn dan Optikal;
- d. Memeriksa Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumcn lain yang berkenaan dengan tfurdak Pidura dibidang Apote\ Toko Obat, Klinilg Laboratorium dan Optikal;
- e. N'felakukan Pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokurnen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta banfuan Tenaga ahli dalam rangka Pelaksanaan tugas penyidikan tindak Piclana dibidang Apotcl Toko Cbat Klinih Laboratorium dan Optikal;
- g. Menluruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada sailt pcmeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang clibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. N4emotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana dibidang Apote( T'oko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal;
- i. Memanggil seseorang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;
- j. MenghentikanPenyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindakan Pidana dibidang Apote( Toko Obat Klinik, l,aboratorium dan Optikal menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketenfuan yang diafur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB )Oiltr
KETENTUANPERALtrIAN
BAB XXII - PEN|rIDIKAN
Pasal 39
Bagi Apotok, Toko Obat, Klinik" Laboratorium dan Optikal yang izinya telah diterbitkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dengan ketentuan setiap tahunnya mendaftar ulang dan membayar Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
BAB )Cil/
KETENI"TJA}I PENTN-UP
BAB XXII - PEN|rIDIKAN
Pasal 40
Petunjuk Teknis Pelaksanaan.Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati dan setelah selesai paling lama 3 (tiga) bulan sejak dirurdangkan Perahran l)aerah ini.
Pasal4l
Dengan Berlakunya Perafuran Daerah ini maka ketentuan Peraturan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XXII - PEN|rIDIKAN
Pasal 42
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempetannya dalam Lembaran Daerah Batang Hari.

Penetapan: Ditetapkan di Pada Tanggal : Muara Bulian '. 22 uei 2003 Diundangkan Muara di Pada ta G HARI LE\IB) L{BL?ATE\- B ATA}iG FL,1.2 JI TA}ILI ;2003 NO\{OR SE JLIFRI .L ,I]AT'TA}L p 2003 SETDA ## PE\:JELASA}i ## ATAS ## PERATTJRAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR II TAHLIN 2OO3 TENTANG ## IZ.I|.J APOTEK TOKO ORAT, Kr\_rNTK r-ARORATORIUM DAN OFrIKAI\_ ## I.
PENJELASAN
Pembukaan
LTv{L}Iv{
Dalan rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dibidang kesehatan maka Pemerintah Kabupaten Batang Hari perlu menyusun Peraturan Daerah mengenai Izin Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari yang berlujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakai agar terwujud kesehatan masyarakat yang seha! selaras, serasi dan seimbeng dan sejahtera dalam upaya meningkatkatr potensi masyarakat menjadi sumber daya manusia yang dipertukan bagi perk embangan dan ke sinambungan pemb arrgunan bangs a.
Perafuran Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Izin Apotek. Toko Oba! Klinik, Laboratorium dan Optikal yang disesuaikan dengan kewenangan Cltonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai tindak lanjut Undang-undang 23 fahun 1993 tcntang Kesehatarg Undang-undang 22 Tahrur 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Utdang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tenLurg Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Fusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perafuran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
Penetapan Peraturan Daerah ini dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, salah safu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan,
## tr. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas Pa-ral -t Cuhrp Jelas Pasal4 | Psai | 5 | Cutftup Jelas | |--------|------|-----------------| | Pasel | 6 | Cukup Jelas | | Pasat | 7 | Clrkup Jelas | | Pas.al | 8 | Cuktp.Ielas | | Pasal | 9 | Cukup Jelas | | Pasal | 10 | Culiup Jelas | | Pasal | 11 | Cukup Jelas | | Pasal | lZ | Cukup Jelas | | Pasal | 13 | Cukup Jelas | | Pasal | 14 | Cukup Jelas | | Pasal | 15 | Cukup Jelas | | Pasal | 16 | Cukup Jelas | | Pasal | . 17 | Cukup Jelas | | Pasal | 18 | Cukup Jelas | | Pasal | 19 | Cukup Jelas | | Pasal | 20 | Cukup Jelas | | Pasal | 2l | Cukup Jelas | | Pa.sal | 22 | Cukup Jelas | | Pasal | 23 | Cukup Jelas | | Pasal | 24 | Cukup Jelas | | Pasal | 25 | Cukup Jelas | | Pasal | 26 | Cukup Jelas | | Pasal | 27 | Cukup Jelas | | Pasal | ,28 | Cukup Jelas | | Pasal | 29 | Cukup Jelas | | Pasal | 30 | Cukup Jelas | | Pasal | 31 | Cukup .Telas | | Pasal | 32 | Cukup Jelas | | Pasal | 33 | Cukup Jelas | | Pasal | 34 | Cukup Jelas | | Pasal | 35 | Cukup Jelas | | Pasal | 36 | Cukup Jelas | | Pasai | 3'7 | Cukup Jelas | | Pasal | 38 | Cukup Jelas | | Pasal | 39 | Cukup Jelas | | Pasal | .10 | Culup Jelas | | Ps$l | -1l | Cut-up Jelas | | Pasal | +1 | Cul-up Jelas |