Unknown Unknown Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan AtasPeraturan -PemerintahNomcrBuTahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara, Bupati/Walrkota (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran NegaraTahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 N-o. 57)' ten tang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negana Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pera.turan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 1'ahun 2014 Tentang Desa (1'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Be1anja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694J;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografl Desa dati Kelurahan [Berita Negafa Repuhlik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115J;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin {Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9};
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 75);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan SUMBER NEGARA
- PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DI KABUPATEN MUSIBANYUASIN;
I
!
KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMDadalah Dinas PMDKabupaten Musi Banyuasin;
4. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
Pasal 7
Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundangundangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggaI 31 Desember.
Pasa18
- (1)Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3)Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan
menjadi peraturan desa;
- (4)Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak Iainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABIV LAPORAN
Pasal 9
## Pasal9
Pasal 12
- b. bahwa
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMDadalah Dinas PMDKabupaten Musi Banyuasin;
4. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundangundangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggaI 31 Desember.
Pasa18
- (1)Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3)Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan
menjadi peraturan desa;
- (4)Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak Iainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABIV LAPORAN
Pasal9
- (1) Kepala Desa dengan dikocr'dinasdkan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
2. (2)Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan ketentuan:
- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
Pasall0
- (I} Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa danl atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/ atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- (3)Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPAtidak wajar;
- (4)SiLPADana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima desa;
- (5) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKDlebih dari 30% (tiga puluh persen];
- (5) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen);
- (6) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;
- (7) Pemotongan Dana Desa dilaporkan oleh bupatikepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
BASY
KETENTUAN PENUTUP
Pasalll
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Penetapan: Diundangkan di Sekayu pada tanggal so fEf2,jt.Ukf/.l 2017 ARIS DAERAH MUSI BANYUASIN, ..---Jttt~==-- APRIYADI BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR I~ 1