PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 38 Tahun 2017 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 (berlaku 31 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,
a
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018;
bahwa untuk mewujudkan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018;
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Nomor 859);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3)
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;
- 12 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
- 11 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- 2 . Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
- Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun
- Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 5 Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
- 7 Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
- 8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
- (2) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan Tahun 2018 serta prakiraan maju Tahun 2019
- a. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2018 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018; dan
- (3) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai
- b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2018.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3
- (1) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut
- a BAB I
PENDAHULUAN;
- b. BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;
- C.
- BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH;
- e.
- BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH; dan
- f
- BAB VI
PENUTUP.
- (2) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 31 Mei 2017

Penandatangan: WALIKOTA YOGYAKARTA,

Penetapan: Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Mei 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 38 ## DAFTAR ISI DAFTAR ISI 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018... III-6 | ISI ... i | ISI ... i | ISI ... i | ISI ... i | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BAB I 1.1. | PENDAHULUAN | ... | I-1 I-1 | | | Latar Belakang ... Dasar Hukum Penyusunan ... Hubungan antar Dokumen ... | Latar Belakang ... Dasar Hukum Penyusunan ... Hubungan antar Dokumen ... | | | 1.2. 1.3. 1.4. | ... | ... | I-2 | | | | | I-3 | | | Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 | Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 | I-4 | | 1.5. BAB II | Maksud dan Tujuan ... EVALUASI HASIL PELAKSANAANRKPD TAHUN 2016 DANCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN... | Maksud dan Tujuan ... EVALUASI HASIL PELAKSANAANRKPD TAHUN 2016 DANCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN... | I-4 II-1 | | 2.1. | | | II-1 II-1 | | | Gambaran UmumKondisi Daerah ... Aspek | Gambaran UmumKondisi Daerah ... Aspek | | | 2.1.1. | | Geografi dan Demografi ... Aspek Geografi ... | II-1 | | | 2.1.1.1 | | | | | 2.1.1.2 Aspek Demografi ... 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ... 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ... | 2.1.1.2 Aspek Demografi ... 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ... 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ... | II-12 | | | 2.1.2.2. | | II-18 | | | | Fokus Kesejahteraan Masyarakat Fokus Seni Budaya dan | II-18 II-31 II-48 | | 2.1.3. | 2.1.2.3. | ... Olahraga... | | | | Aspek | Aspek | | | | | Pelayanan Umum... Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar ... Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar... | II-53 II- 53 | | | 2.1.3.1. 2.1.3.2. 2.1.3.3. | ... Fokus Layanan Urusan | | | | | Pilihan... Daerah... | II-150 | | | Aspek Daya Saing 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi | Aspek Daya Saing 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi | II-243 II-259 | | 2.1.4. | | Daerah... Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur... | | | | | | II-259 II-262 II-275 | | | 2.1.4.2. 2.1.4.3. | Fokus Iklim Berinvestasi ... | | | 2.2 | | | II-281 Kota | | | 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia... Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 dan Evaluasi Hasil Program RPJMD | 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia... Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 dan Evaluasi Hasil Program RPJMD | II-284 | | | Yogyakarta sampai dengan Tahun 2016 ... Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 ... | Yogyakarta sampai dengan Tahun 2016 ... Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 ... | | | 2.2.1 2.2.2 2.2.3 | | | | | | | Hasil Program RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2016 Kinerja Fisik dan Keuangan Pemerintah Tahun | II-284 | | | | Evaluasi ...II-288 Evaluasi | | | | 2016... RANCANGANKERANGKAEKONOMI | DAERAH DANKEBIJAKAN | II-342 II-346 II-346 | | 2.3 2.3.1 | Permasalahan Pembangunan ... Bidang Sosial ... | Permasalahan Pembangunan ... Bidang Sosial ... | | | BAB III | KEUANGAN | DAERAH ... | III-1 III-1 | | 3.1. | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ... 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 ... | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ... 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 ... | | | | | | III-2 | 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ... III-17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ... V-89 | 3.2.1. | 3.2.1. | 3.2.1. | | |-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | 3.2.2. | 3.2.2. | 3.2.2. | ... | | | | | III-18 III-20 III-20 | | | Arah | Kebijakan Keuangan Daerah ... Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ... | III-25 | | | 3.2.2.1. 3.2.2.2. 3.2.2.3. | | III-32 | | | | Arah Kebijakan Belanja Daerah ... Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ... | | | BAB IV | TEMA, PRIORITAS, DANSASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ... | TEMA, PRIORITAS, DANSASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ... | IV-1 | | 4.1. 4.2. | | | | | | Tujuan, Sasaran, dan Tema Pembangunan Daerah ... Prioritas dan Sasaran Pembangunan ... | Tujuan, Sasaran, dan Tema Pembangunan Daerah ... Prioritas dan Sasaran Pembangunan ... | IV-1 | | | | | IV-2 | | 4.3. 4.4. | Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2018 ... Penyelarasan Program Prioritas Kota Yogyakarta ke OPD Terkait ... | Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2018 ... Penyelarasan Program Prioritas Kota Yogyakarta ke OPD Terkait ... | IV-10 IV-11 | | BAB V | | | | | | RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ... Dinas Pertanian dan Pangan | RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ... Dinas Pertanian dan Pangan | V-1 V-2 | | | ... | ... | | | | | | V-5 | | | Dinas KoperasiUKM dan Tenaga Kerja ... Dinas Lingkungan Hidup ... Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ... | Dinas KoperasiUKM dan Tenaga Kerja ... Dinas Lingkungan Hidup ... Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ... | | | | Dinas Perhubungan ... | Dinas Perhubungan ... | V-10 V-13 V-17 | | | Dinas Pariwisata ... | Dinas Pariwisata ... | | | | | | V-21 | | | Dinas Kebudayaan ... Dinas Penanaman Modal dan Perizinan ... | Dinas Kebudayaan ... Dinas Penanaman Modal dan Perizinan ... | V-24 | | | | | V-26 | | | Dinas Pemuda dan Olahraga ... | Dinas Pemuda dan Olahraga ... | V-29 V-31 | | | Dinas Sosial ... Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ... Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman ... | Dinas Sosial ... Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ... Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman ... | | | | | | V-34 | | | | | V-40 V-43 V-47 | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ... | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ... | V-50 | | | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ... | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ... | | | | Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan ... Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ... Sekretariat DPRD ... | Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan ... Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ... Sekretariat DPRD ... | | | | | | V-52 V-57 V-60 | | | Bagian Hukum ... | Bagian Hukum ... | | | | Inspektorat ... | Inspektorat ... | V-62 V-65 V-67 | | | Kantor Kesatuan Bangsa ... Bagian Organisasi ... Bagian Perekonomian Pengembangan PAD dan Kerjasama ... | Kantor Kesatuan Bangsa ... Bagian Organisasi ... Bagian Perekonomian Pengembangan PAD dan Kerjasama ... | V-71 | | | Bagian Layanan Pengadaan ... | Bagian Layanan Pengadaan ... | V-74 | | | Bagian Protokol ... | Bagian Protokol ... | | | | | | V-76 | | | Bagian Tata Pemerintahan ... BagianUmum ... | Bagian Tata Pemerintahan ... BagianUmum ... | V-77 | | | | | V-79 | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan ... Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ... | Dinas Perindustrian dan Perdagangan ... Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ... | V-81 | | | | | V-86 | Dinas Kesehatan ... V-92 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak ... Polisi Pamong Praja ... | V-104 V-106 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------| | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ... | | | Satuan Dinas Rumah Sakit UmumDaerah ... | | | | V-109 | | | V-112 | | Dinas Kebakaran ... Dinas Pendidikan ... BPBD ... | V-113 V-115 | | Kecamatan Kraton ... | | | ... | V-120 V-122 V-132 | | Kecamatan Kotagede Kecamatan Mergangsan ... Kecamatan Mantrijeron ... | | | | V-137 | | | V-141 | | Kecamatan Wirobrajan ... Kecamatan Ngampilan ... Kecamatan Pakualaman ... | V-146 V-153 V-158 | | ... | V-163 | | Kecamatan Gedongtengen | V-167 | | Kecamatan Danurejan ... Kecamatan Gondokusuman ... Kecamatan Jetis ... | | | ... | V-171 | | | V-176 V-179 | | Kecamatan Tegalrejo | | | Kecamatan Umbulharjo ... Kecamatan Gondomanan ... | V-184 V-190 |

Penandatangan: LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 38TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 ## PENJABARAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTAYOGYAKARTA TAHUN2018 ## BAB1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan , guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 mengakomodir program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up . Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan tahun 2018 diarahkan pada tema: : 'Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto.' 1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas , dimaknai sebagai upaya wilayah dalam memberikan pelayanan publik yang memadai dalam rangka mewujudkan daya saing daerah. 3. Sejahtera, dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, pengangguran, penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pengembangan Gender (IPG). 2. Mandiri, dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannya dan tantangan yang ditandai demgam tingkat partisipasi pendidikan, derajat kesehatan dan jiwa sosial yang baik, tingkat perekonomian yang baik, serta angka harapan hidup tinggi. 4. Berlandaskan Semangat Segoro Amarto, memiliki makna Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyokarto. Segoro memiliki sifat dapat menampung semua permasalahan sebagaimana menerima limpahan air yang sangat kotor dari daratan. Segoro sebagai tempat hidup dan menghidupi dan sebagai sumber daya alam dengan segala kekayaannya. Segoro juga sebagai sarana interaksi dan transformasi antar bangsa dan budaya, juga menggambarkan semangat yang menggelora, terus menerus dan tidak kenal menyerah, serta di dalamnya ada ketenangan. Sedangkan Amarto dalam kisah pewayangan adalah negara yang menggambarkan kebaikan dimana sifat masyarakat dan pimpinannya dapat dipercaya dan diteladani. Secara keseluruhan filosofi Segoro Amarto dapat dimaknai semangat bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di lingkungannya, kampung, kelurahan, kota dan negara. Ditambahkan jiwa atau prinsip yang dibangun dalam Segoro Amarto adalah Kemandirian, Kepedulian Sosial, Gotong Royong, danKedisiplinan. Segoro Amarto bertujuan memajukan keadilan sosial masyarakat, dan menjadikan kehidupan yang lebih nyaman, sejahtera dan mandiri. Mendorong pembangunan masyarakat dengan mengedepankan jiwa kepedulian sosial, gotong royong, kemandirian serta nilai nilai luhur yang berkembang. Selain itu, menjadi sebuah gerakan yang dapat menjadi roh seluruh lapisan masyarakat untuk bersama menanggulangi kemiskinan. - 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859); 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu: - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); - 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; - 7) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Penandatangan: - 9) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;

Penandatangan: - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; - 11) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D); - 10) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);

Penandatangan: 1.3. Hubunganantar Dokumen RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun 20122017, dan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018. Selain itu indikasi perumusan prioritas program pembangunan dalam RKPD ini juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 - 2029 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi KotaYogyakarta Tahun 2015 -2035. PENDAHULUAN EVALUASIHASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN 1.4. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I BAB VI BAB II BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 1.5. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2017dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Adapun tujuannya adalah: PENUTUP - 1) Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2018dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018; 2) Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja OPD Tahun 2018; 3) 4) Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan RKPD. ## BAB 2 ## EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Filosofi pembentukan Kota Yogyakarta bertumpu pada keberadaan kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang secara spesifik memancarkan citra kota dan membangun ' image ' Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya, Kota Perjuangan, Kota Pendidikan dan Kota pariwisata. Hal ini terbentuk atas berkembangnya fungsi-fungsi pelayanan kota yang dominan sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya pembangunan masyarakat. Gambaran umum perkembangan Kota Yogyakarta memperlihatkan peta potensi pengembangan wilayah berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. ## 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ## 2.1.1.1. Aspek Geografi A. Luas dan Letak Wilayah Kota Yogyakarta memiliki luas sekitar 32,5 Km 2 atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 km dan dai Barat ke Timur kurang lebih 5,6 km. Secara geografis, kota ini terletak antara 110 o 24'1'-110 o 28'53' Bujur Timur dan antara 07 o 15'24'07 o 49'26' Lintang Selatan. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 616 Rukun Warga (RW) dan 2.532 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas yaitu 812 Ha atau sebesar 24,98% dari luas Kota Yogyakarta, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling sempit adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas 63 Ha atau sebesar 1,94% luas Kota Yogyakarta. Berikut luas masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta. Tabel 2.1 Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta | No 1. | Kecamatan | Kelurahan | Luas Area (km 2 ) 0,90 | Jumlah RW 18 | Jumlah RT 86 | |---------|-------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------| | | Mantrijeron | Gedongkiwo | 0,85 | 17 | | | | | Suryodiningratan | | | | | | | | | | 70 | | | | Mantrijeron | 0,86 2,61 | 20 55 10 | 75 231 44 | | 2. | Kraton | Patehan | | | | | 2. | | Panembahan | 0,40 0,66 | 18 | 78 | | 2. | | | | | | Kadipaten 0,34 15 53 | No | Kelurahan | Luas Area (km 2 ) | Jumlah RW | Jumlah RT | |------|------------------------------|---------------------|-------------|-------------| | 3. | | 1,40 | 43 23 | 175 | | | | 0,93 | | 84 | | | Brontokusuman Keparakan | 0,53 | 13 | 58 | | | Wirogunan Giwangan | 0,85 2,31 1,26 | 24 60 13 | 76 218 | | 4. | Sorosutan | | | 42 70 | | | | 1,68 | 18 | | | | Pandean Warungboto Tahunan | 1,38 | 13 9 12 | 52 38 50 | | | Muja-muju | 0,83 | 12 | 55 | | | | 0,78 1,53 0,66 | 10 | 34 | | | Semaki | 8,12 0,99 | 87 | 341 | | 5. | Prenggan Purbayan | | | | | | | | 13 | 57 | | | Rejowinangun | 0,83 | 14 13 | 58 49 | | | | 1,25 3,07 1,06 | 40 21 | 164 | | 6. | Baciro | | 12 | | | | Demangan | 0,74 | 16 | 87 44 | | | Klitren | | | | | | | 0,68 0,71 | | 63 | | | Kotabaru Terban | | 4 | 20 58 | | | | 0,80 3,99 0,28 | 12 65 | 272 | | 7. | Suryatmajan Tegalpanggung | | 14 16 | 43 66 | | | | | | 49 | | | Bausasran | 0,35 | 12 | | | 8. | | 0,47 1,10 0,33 | 42 | 158 | | | Purwokinanti Gunungketur | | | | | | | 0,30 | 10 | 47 | | | | 0,63 | 9 19 | 36 83 | | 9. | Prawirodirjan Ngupasan | | | 61 49 | | | | 0,67 0,45 | 18 13 | | | | | 1,12 0,37 | 31 | 110 | | 10. | | | | | | | Notoprajan Ngampilan | 0,45 | 8 | 50 | | | | 0,82 0,44 | 13 21 | 70 120 51 | | 11. | Patangpuluhan Wirobrajan | | | 58 | | | | 0,67 0,65 | 10 12 12 | 56 | | | Pakuncen | | | | | | | 1,76 | 34 | 165 | | 12. | | 0,46 | | 85 | | | Pringgokusuman Sosromenduran | | 22 | | | | | 0,50 0,96 | 14 36 13 | 54 139 | | 13. | | | 13 | 57 52 | | | Bumijo | 0,58 0,46 0,66 | 11 | 57 | | | Gowongan Cokrodiningratan | | | | | | Tegalrejo | 1,70 0,82 | 37 12 | 166 | | 14. | | | | | | | | 0,57 | 7 | 47 | | | Bener | | | 26 | Kricak 0,82 13 61 | No | Kecamatan | Kelurahan | Luas Area (km 2 ) 0,70 | Jumlah RW 14 | Jumlah RT 56 | |------|-------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------| | | | Karangwaru | 2,91 | 46 | 190 | | | | 45 | 32,50 | 616 | 2.532 | Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta Dalam Angka 2016) Secara administratif, KotaYogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut: Batas sebelah Utara : Kabupaten Sleman Jumlah Batas sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Batas sebelah Selatan : Kabupaten Bantul Batas sebelah Barat : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Secara umum Kota Yogyakarta memiliki posisi strategis antara lain sebagai ibukota Provinsi dan pusat kegiatan regional yang mencakup kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa bagian Selatan. B. Kondisi Topografi Kondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untuk mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakter fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi daerah tersebut. Berikut ini merupakan kondisi kemiringan lahan di Kota Yogyakarta. Tabel 2.2 Kelas Kemiringan Lahan di Kota Yogyakarta (Ha) 13 Jetis 148,32 20,74 0,48 0,46 | No | Kecamatan | Luas Kemiringan Lahan (Ha) | Luas Kemiringan Lahan (Ha) | Luas Kemiringan Lahan (Ha) | Luas Kemiringan Lahan (Ha) | |----------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------| | No | Kecamatan | 0-2% | 2-15% | 15-40% | >40 | | 1 | Mantrijeron | | 12,18 0 | 4,38 0 | 0 0 | | | Kraton | 244,43 140,00 105,05 | | 0 | 0 | | 2 | | | 25,94 | | | | 3 | Mergangsan Umbulharjo Kotagede | | | | | | 4 | | 764,54 277,80 328,58 | 45,04 23,26 | 1,66 2,52 2,66 | 0,73 3,94 | | 5 6 | Gondokusuman | | | 5,94 | 0 | | | | 75,86 | 67,76 27,64 0 | | 0,56 | | 7 8 9 | Danurejan Pakualaman | | | 0 0 | | | | Gondomanan | 63,00 105,92 50,92 | 6,08 | | 0 0 0 | | | | | 31,08 | 0 | | | 10 11 12 | Ngampilan Wirobrajan | 147,44 84,44 | 21,26 | | 1,33 0,42 | | | Gedongtengen | | 8,32 | 6,06 | | | | | | | 2,82 | | | No | Kecamatan | Luas Kemiringan Lahan (Ha) | Luas Kemiringan Lahan (Ha) | Luas Kemiringan Lahan (Ha) | Luas Kemiringan Lahan (Ha) | |----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------| | No | Kecamatan | 0-2% | 2-15% | 15-40% | >40 | | 14 | Tegalrejo | 254,66 | 24,02 | 8,82 | 3,50 | | Jumlah | Jumlah | 2.890,38 | 313,32 | 35,34 | 10,94 |

Distribusi: | Persentase (%) | Persentase (%) | 88,92 | 9,63 | 1,07 | 0,33 | Sumber : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

Distribusi: Berdasarkan data di atas, kondisi kemiringan lahan di Kota Yogyakarta sebagian besar memiliki kemiringan lahan 0-2% dengan persentase mencapai 88,92% dari luas wilayah. Sementara 9,63% berada pada kemiringan 2-15%, dan 1,07 berada pada kemiringan 15-40%, serta sisanya 0,33% berada pada kemiringan di atas 40%. Kemiringan lahan yang curam dan sangat curam berada di bantaran sungai. Tabel 2.3 Kelas Ketinggian di Kota Yogyakarta (Ha) Sumber : BPN Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta Dalam Angka 2016) | No | Kecamatan | Luas Ketinggian (Ha) | Luas Ketinggian (Ha) | Luas Ketinggian (Ha) | Jumlah | |--------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------| | No | Kecamatan | <100m 261 | 100- 199m 0 | >200m 0 | Jumlah | | | Mantrijeron Kraton | | | 0 | | | 1 2 3 | | 140 202 | 0 | 0 | 261 140 231 | | | Mergangsan Umbulharjo | | | | | | | Kotagede | | 29 206 | | | | 4 5 | | 607 302 | 5 | 0 0 0 | 813 307 399 | | | Gondokusuman | 0 0 | | | 110 | | 6 7 8 | | 0 | 399 110 63 | | | | 9 | Danurejan | | 70 | 0 | 63 | | | Pakualaman Gondomanan | | | 0 | 112 | | | | 42 | | 0 | 82 | | 10 11 | Ngampilan Wirobrajan | 31 72 0 | 51 103 96 | 0 0 | 175 96 | | | Gedongtengen | 0 | | | | | 12 | | | | 0 | | | 13 14 | Jetis Tegalrejo | | 170 291 | 0 | 170 292 | | Jumlah | Jumlah | 0 1.657 | 1.593 | 0 0 | 3.250 | Kondisi ketinggian wilayah di Kota Yogyakarta berada pada ketinggian kurang dari 200 mdpl. Kondisi ketinggiannya dapat dibagi menjadi dua kelas ketinggian, yaitu 1.657 Ha wilayah berada pada ketinggian &lt;100 mdpl dan 1.593 Ha berada pada ketinggian 100-199 m dpl. Ketinggian &lt;100 mdpl berada di Kecamatan Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Ngampilan, Wirobrajan dan Gondomanan. Sedangkan wilayah yang mempunyai ketinggian 100-199 mdpl berada di Kecamatan Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Jetis, Gedongtengen, dan Tegalrejo. C. Kondisi Klimatologi Kondisi klimatologi di Kota Yogyakarta dilihat dari suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan dan hari hujan. Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi di Kota Yogyakarta selama tahun 2015 terjadi pada bulan Januari, yaitu sebanyak 366 mm. Kelembaban udara ratarata cukup tinggi, tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 88 persen dan terendah pada bulan Oktober sebesar 77 persen. Tahun 2015 rata-rata tekanan udara sebesar 998,01 mb dan suhu udara rata-rata 26,13 ˚C. Tabel 2.4 Kondisi Klimatologi di Kota Yogyakarta Tahun 2015 | No | Bulan | Suhu Udara ( o C) | Kelembaban Udara (%) 85 | Tekanan Udara (Mbs) 996.9 | Curah Hujan (Mm) 366 | Hari Hujan 19 | |-------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------| | 1 2 | | | | | | 17 | | | Januari Februari Maret | 23,0-31,0 23,1-31,8 23,2-32,0 | 85 86 | 996,7 997,4 | 332 313 | | | 3 4 | April | 23,4-31,9 | 87 | | | | | | Mei | 22,7-31,9 | 84 | | | 21 16 | | | | | 82 | 996,3 998,1 998,3 | 303 172 14 | | | 5 | Juni Juli | | | 998,9 | 0 | 7 | | 6 7 8 | | 21,1-31,2 20,1-31,0 20,0-31,2 | | | | 2 0 | | 9 | Agustus | 20,9-31,7 | 80 | | | | | | September | 21,7-33,3 | 79 77 | 999,3 1000,0 | 0 0 | 0 0 2 | | 10 11 | Oktober | | | | 32 | 7 | | | November | 24,4-33,1 | 79 81 | 999,8 997,2 | | | | | | | | | 228 | | Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2016 12 Desember 23,8-31,6 88 997,2 239 10 D. Kondisi Geologi Kota Yogyakarta yang terletak di daerah lereng Gunung Merapi mempunyai jenis tanah regosol atau vulkanis muda. Formasi Geologi yang terdapat di Kota Yogyakarta adalah batuan sedimen old andesit. Sebagian besar tanahnya adalah regosol. Terdapat tiga sungai yang mengalir dari Utara ke Selatan yaitu Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian Timur Kota Yogyakarta, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian Barat kota. E. Kondisi Hidrologi Kota Yogyakarta dialiri oleh 3 sungai. Sungai tersebut antara lain Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian Timur Kota Yogyakarta, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian Barat kota. Daerah Alirang Sungai (DAS) yang ada di Kota Yogyakarta adalah DAS Opak Oyo. DAS Opak Oyo terdiri dari 3 Sub DAS antara lain Sub DAS Opak, Sub DAS Oyo I, dan Sub DAS Winongo. F. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan dominan di Kota Yogyakarta pada Tahun 2012-2016 adalah lahan perumahan. Namun jika dilihat dari grafiknya, luas lahan perumahan mengalami fluktuasi. Luas lahan perumahan dari 2.105,39 Ha pada tahun 2010, menjadi 2.099,93 Ha tahun 2015. Guna lahan pertanian mengalami penurunan, dari 118,59 Ha di tahun 2010 menjadi 102,77Ha di tahun 2015. Tabel 2.5 Luas Penggunaan Lahan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2010-2015 | No | Jenis Penggunaan Lahan | Luas Penggunaan Lahan (Ha) | Luas Penggunaan Lahan (Ha) | Luas Penggunaan Lahan (Ha) | Luas Penggunaan Lahan (Ha) | Luas Penggunaan Lahan (Ha) | Luas Penggunaan Lahan (Ha) | |----------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | Perumahan Jasa | 2.105,39 | 2.104,31 | 2.105,07 | 2.100,72 | 2.102,12 | 2.099,93 | | 1. | | 279,37 286,14 | 279,64 289,58 | 279,59 294,19 | 280,57 300,73 | 281,06 303,25 | 281,33 307,99 | | 2. 3. 4. | Perusahaan | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 52,23 | | 5. | | | | | | | | | | Industri | 118,59 20,11 | 115,96 | 111,81 18,94 | 109,15 | 105,60 | 102,77 | | | Pertanian Produktif | | | | | | | | 6. 7. | Non Lain-lain | 388,16 | 20,11 388,16 | 388,16 | 18,43 388,16 | 17,59 388,16 | 17,59 388,16 | | Jumlah | Jumlah | | | | | | | Sumber : BPN Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta Dalam Angka 2011-2016) 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 Sementara untuk penggunaan lahan yang mengalami peningkatan adalah sektor jasa seperti kegiatan perdagangan. Peningkatan dari luas guna lahan jasa 279,37 Ha pada tahun 2010, menjadi 281,33 Ha pada tahun 2015. Peningkatan ini menggambarkan dinamika perekonomian Kota Yogyakarta yang ditopang oleh sektor jasa. Berikut grafik perkembangan guna lahan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015. Gambar 2.1 Grafik Luas Penggunaan Lahan Perumahan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015 Sumber: Hasil Olahan, 2017 Gambar 2.2 Sumber: Hasil Olahan, 2017 Grafik Luas Penggunaan Lahan berdasarkan Status Peruntukan Lahan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015 G. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 4

Program dan Kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang susunan dan pembentukan Perangkat Daerah.

## Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta wajib menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon APBD Sementara (PPAS) dan RKA-SKPD Tahun 2018 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dengan RKPD Tahun 2018.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. Agar

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 31 Mei 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,


Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 38

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

3.1.2.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018... III-6

| ISI ... i | ISI ... i | ISI ... i | ISI ... i |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I 1.1. | PENDAHULUAN | ... | I-1 I-1 |
| | Latar Belakang ... Dasar Hukum Penyusunan ... Hubungan antar Dokumen ... | Latar Belakang ... Dasar Hukum Penyusunan ... Hubungan antar Dokumen ... | |
| 1.2. 1.3. 1.4. | ... | ... | I-2 |
| | | | I-3 |
| | Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 | Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 | I-4 |
| 1.5. BAB II | Maksud dan Tujuan ... EVALUASI HASIL PELAKSANAANRKPD TAHUN 2016 DANCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN... | Maksud dan Tujuan ... EVALUASI HASIL PELAKSANAANRKPD TAHUN 2016 DANCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN... | I-4 II-1 |
| 2.1. | | | II-1 II-1 |
| | Gambaran UmumKondisi Daerah ... Aspek | Gambaran UmumKondisi Daerah ... Aspek | |
| 2.1.1. | | Geografi dan Demografi ... Aspek Geografi ... | II-1 |
| | 2.1.1.1 | | |
| | 2.1.1.2 Aspek Demografi ... 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ... 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ... | 2.1.1.2 Aspek Demografi ... 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ... 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ... | II-12 |
| | 2.1.2.2. | | II-18 |
| | | Fokus Kesejahteraan Masyarakat Fokus Seni Budaya dan | II-18 II-31 II-48 |
| 2.1.3. | 2.1.2.3. | ... Olahraga... | |
| | Aspek | Aspek | |
| | | Pelayanan Umum... Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar ... Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar... | II-53 II- 53 |
| | 2.1.3.1. 2.1.3.2. 2.1.3.3. | ... Fokus Layanan Urusan | |
| | | Pilihan... Daerah... | II-150 |
| | Aspek Daya Saing 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi | Aspek Daya Saing 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi | II-243 II-259 |
| 2.1.4. | | Daerah... Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur... | |
| | | | II-259 II-262 II-275 |
| | 2.1.4.2. 2.1.4.3. | Fokus Iklim Berinvestasi ... | |
| 2.2 | | | II-281 Kota |
| | 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia... Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 dan Evaluasi Hasil Program RPJMD | 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia... Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 dan Evaluasi Hasil Program RPJMD | II-284 |
| | Yogyakarta sampai dengan Tahun 2016 ... Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 ... | Yogyakarta sampai dengan Tahun 2016 ... Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 ... | |
| 2.2.1 2.2.2 2.2.3 | | | |
| | | Hasil Program RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2016 Kinerja Fisik dan Keuangan Pemerintah Tahun | II-284 |
| | | Evaluasi ...II-288 Evaluasi | |
| | 2016... RANCANGANKERANGKAEKONOMI | DAERAH DANKEBIJAKAN | II-342 II-346 II-346 |
| 2.3 2.3.1 | Permasalahan Pembangunan ... Bidang Sosial ... | Permasalahan Pembangunan ... Bidang Sosial ... | |
| BAB III | KEUANGAN | DAERAH ... | III-1 III-1 |
| 3.1. | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ... 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 ... | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ... 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 ... | |
| | | | III-2 |

3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah ... III-17

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ... V-89

| 3.2.1. | 3.2.1. | 3.2.1. | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.2. | 3.2.2. | 3.2.2. | ... |
| | | | III-18 III-20 III-20 |
| | Arah | Kebijakan Keuangan Daerah ... Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ... | III-25 |
| | 3.2.2.1. 3.2.2.2. 3.2.2.3. | | III-32 |
| | | Arah Kebijakan Belanja Daerah ... Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ... | |
| BAB IV | TEMA, PRIORITAS, DANSASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ... | TEMA, PRIORITAS, DANSASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ... | IV-1 |
| 4.1. 4.2. | | | |
| | Tujuan, Sasaran, dan Tema Pembangunan Daerah ... Prioritas dan Sasaran Pembangunan ... | Tujuan, Sasaran, dan Tema Pembangunan Daerah ... Prioritas dan Sasaran Pembangunan ... | IV-1 |
| | | | IV-2 |
| 4.3. 4.4. | Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2018 ... Penyelarasan Program Prioritas Kota Yogyakarta ke OPD Terkait ... | Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2018 ... Penyelarasan Program Prioritas Kota Yogyakarta ke OPD Terkait ... | IV-10 IV-11 |
| BAB V | | | |
| | RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ... Dinas Pertanian dan Pangan | RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ... Dinas Pertanian dan Pangan | V-1 V-2 |
| | ... | ... | |
| | | | V-5 |
| | Dinas KoperasiUKM dan Tenaga Kerja ... Dinas Lingkungan Hidup ... Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ... | Dinas KoperasiUKM dan Tenaga Kerja ... Dinas Lingkungan Hidup ... Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ... | |
| | Dinas Perhubungan ... | Dinas Perhubungan ... | V-10 V-13 V-17 |
| | Dinas Pariwisata ... | Dinas Pariwisata ... | |
| | | | V-21 |
| | Dinas Kebudayaan ... Dinas Penanaman Modal dan Perizinan ... | Dinas Kebudayaan ... Dinas Penanaman Modal dan Perizinan ... | V-24 |
| | | | V-26 |
| | Dinas Pemuda dan Olahraga ... | Dinas Pemuda dan Olahraga ... | V-29 V-31 |
| | Dinas Sosial ... Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ... Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman ... | Dinas Sosial ... Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ... Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman ... | |
| | | | V-34 |
| | | | V-40 V-43 V-47 |
| | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ... | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ... | V-50 |
| | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ... | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ... | |
| | Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan ... Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ... Sekretariat DPRD ... | Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan ... Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ... Sekretariat DPRD ... | |
| | | | V-52 V-57 V-60 |
| | Bagian Hukum ... | Bagian Hukum ... | |
| | Inspektorat ... | Inspektorat ... | V-62 V-65 V-67 |
| | Kantor Kesatuan Bangsa ... Bagian Organisasi ... Bagian Perekonomian Pengembangan PAD dan Kerjasama ... | Kantor Kesatuan Bangsa ... Bagian Organisasi ... Bagian Perekonomian Pengembangan PAD dan Kerjasama ... | V-71 |
| | Bagian Layanan Pengadaan ... | Bagian Layanan Pengadaan ... | V-74 |
| | Bagian Protokol ... | Bagian Protokol ... | |
| | | | V-76 |
| | Bagian Tata Pemerintahan ... BagianUmum ... | Bagian Tata Pemerintahan ... BagianUmum ... | V-77 |
| | | | V-79 |
| | Dinas Perindustrian dan Perdagangan ... Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ... | Dinas Perindustrian dan Perdagangan ... Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ... | V-81 |
| | | | V-86 |

Dinas Kesehatan ... V-92

| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak ... Polisi Pamong Praja ... | V-104 V-106 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ... | |
| Satuan Dinas Rumah Sakit UmumDaerah ... | |
| | V-109 |
| | V-112 |
| Dinas Kebakaran ... Dinas Pendidikan ... BPBD ... | V-113 V-115 |
| Kecamatan Kraton ... | |
| ... | V-120 V-122 V-132 |
| Kecamatan Kotagede Kecamatan Mergangsan ... Kecamatan Mantrijeron ... | |
| | V-137 |
| | V-141 |
| Kecamatan Wirobrajan ... Kecamatan Ngampilan ... Kecamatan Pakualaman ... | V-146 V-153 V-158 |
| ... | V-163 |
| Kecamatan Gedongtengen | V-167 |
| Kecamatan Danurejan ... Kecamatan Gondokusuman ... Kecamatan Jetis ... | |
| ... | V-171 |
| | V-176 V-179 |
| Kecamatan Tegalrejo | |
| Kecamatan Umbulharjo ... Kecamatan Gondomanan ... | V-184 V-190 |

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 38TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018

## PENJABARAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTAYOGYAKARTA TAHUN2018

## BAB1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan , guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 mengakomodir program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up .

Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan tahun 2018 diarahkan pada tema: : 'Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto.'

1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas , dimaknai sebagai upaya wilayah dalam memberikan pelayanan publik yang memadai dalam rangka mewujudkan daya saing daerah.
3. Sejahtera, dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, pengangguran, penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pengembangan Gender (IPG).
2. Mandiri, dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannya dan tantangan yang ditandai demgam tingkat partisipasi pendidikan, derajat kesehatan dan jiwa sosial yang baik, tingkat perekonomian yang baik, serta angka harapan hidup tinggi.
4. Berlandaskan Semangat Segoro Amarto, memiliki makna Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyokarto. Segoro memiliki sifat dapat menampung semua permasalahan sebagaimana menerima limpahan air yang sangat kotor dari daratan. Segoro sebagai tempat hidup dan menghidupi dan sebagai sumber daya alam dengan segala kekayaannya. Segoro juga sebagai sarana interaksi dan transformasi antar bangsa dan budaya, juga menggambarkan semangat yang menggelora, terus menerus dan tidak kenal menyerah, serta di dalamnya ada ketenangan. Sedangkan Amarto dalam kisah pewayangan adalah negara yang menggambarkan kebaikan dimana sifat masyarakat dan pimpinannya dapat dipercaya dan diteladani. Secara keseluruhan filosofi Segoro Amarto dapat dimaknai semangat bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di lingkungannya, kampung, kelurahan, kota dan negara. Ditambahkan jiwa atau prinsip yang dibangun dalam Segoro Amarto adalah Kemandirian, Kepedulian Sosial, Gotong Royong, danKedisiplinan. Segoro Amarto bertujuan memajukan keadilan sosial masyarakat, dan menjadikan kehidupan yang lebih nyaman, sejahtera dan mandiri. Mendorong pembangunan masyarakat dengan mengedepankan jiwa kepedulian sosial, gotong royong, kemandirian serta nilai nilai luhur yang berkembang. Selain itu, menjadi sebuah gerakan yang dapat menjadi roh seluruh lapisan masyarakat untuk bersama menanggulangi kemiskinan.
- 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 9) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
- 10) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);

1.3. Hubunganantar Dokumen RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun 20122017, dan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018. Selain itu indikasi perumusan prioritas program pembangunan dalam RKPD ini juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 - 2029 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi KotaYogyakarta Tahun 2015 -2035.

PENDAHULUAN EVALUASIHASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

1.4. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

BAB VI

BAB II

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

1.5. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2017dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Adapun tujuannya adalah:

PENUTUP

- 1) Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2018dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018; 2) Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja OPD Tahun 2018;

3)

4)

Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

## BAB 2

## EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Filosofi pembentukan Kota Yogyakarta bertumpu pada keberadaan kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang secara spesifik memancarkan citra kota dan membangun ' image ' Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya, Kota Perjuangan, Kota Pendidikan dan Kota pariwisata. Hal ini terbentuk atas berkembangnya fungsi-fungsi pelayanan kota yang dominan sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya pembangunan masyarakat. Gambaran umum perkembangan Kota Yogyakarta memperlihatkan peta potensi pengembangan wilayah berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

## 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

## 2.1.1.1. Aspek Geografi

A. Luas dan Letak Wilayah Kota Yogyakarta memiliki luas sekitar 32,5 Km 2 atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 km dan dai Barat ke Timur kurang lebih 5,6 km. Secara geografis, kota ini terletak antara 110 o 24'1'-110 o 28'53' Bujur Timur dan antara 07 o 15'24'07 o 49'26' Lintang Selatan. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 616 Rukun Warga (RW) dan 2.532 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas yaitu 812 Ha atau sebesar 24,98% dari luas Kota Yogyakarta, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling sempit adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas 63 Ha atau sebesar 1,94% luas Kota Yogyakarta. Berikut luas masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.1 Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta

| No 1. | Kecamatan | Kelurahan | Luas Area (km 2 ) 0,90 | Jumlah RW 18 | Jumlah RT 86 |
|---------|-------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | Mantrijeron | Gedongkiwo | 0,85 | 17 | |
| | | Suryodiningratan | | | |
| | | | | | 70 |
| | | Mantrijeron | 0,86 2,61 | 20 55 10 | 75 231 44 |
| 2. | Kraton | Patehan | | | |
| 2. | | Panembahan | 0,40 0,66 | 18 | 78 |
| 2. | | | | | |

Kadipaten

0,34

15

53

| No | Kelurahan | Luas Area (km 2 ) | Jumlah RW | Jumlah RT |
|------|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 3. | | 1,40 | 43 23 | 175 |
| | | 0,93 | | 84 |
| | Brontokusuman Keparakan | 0,53 | 13 | 58 |
| | Wirogunan Giwangan | 0,85 2,31 1,26 | 24 60 13 | 76 218 |
| 4. | Sorosutan | | | 42 70 |
| | | 1,68 | 18 | |
| | Pandean Warungboto Tahunan | 1,38 | 13 9 12 | 52 38 50 |
| | Muja-muju | 0,83 | 12 | 55 |
| | | 0,78 1,53 0,66 | 10 | 34 |
| | Semaki | 8,12 0,99 | 87 | 341 |
| 5. | Prenggan Purbayan | | | |
| | | | 13 | 57 |
| | Rejowinangun | 0,83 | 14 13 | 58 49 |
| | | 1,25 3,07 1,06 | 40 21 | 164 |
| 6. | Baciro | | 12 | |
| | Demangan | 0,74 | 16 | 87 44 |
| | Klitren | | | |
| | | 0,68 0,71 | | 63 |
| | Kotabaru Terban | | 4 | 20 58 |
| | | 0,80 3,99 0,28 | 12 65 | 272 |
| 7. | Suryatmajan Tegalpanggung | | 14 16 | 43 66 |
| | | | | 49 |
| | Bausasran | 0,35 | 12 | |
| 8. | | 0,47 1,10 0,33 | 42 | 158 |
| | Purwokinanti Gunungketur | | | |
| | | 0,30 | 10 | 47 |
| | | 0,63 | 9 19 | 36 83 |
| 9. | Prawirodirjan Ngupasan | | | 61 49 |
| | | 0,67 0,45 | 18 13 | |
| | | 1,12 0,37 | 31 | 110 |
| 10. | | | | |
| | Notoprajan Ngampilan | 0,45 | 8 | 50 |
| | | 0,82 0,44 | 13 21 | 70 120 51 |
| 11. | Patangpuluhan Wirobrajan | | | 58 |
| | | 0,67 0,65 | 10 12 12 | 56 |
| | Pakuncen | | | |
| | | 1,76 | 34 | 165 |
| 12. | | 0,46 | | 85 |
| | Pringgokusuman Sosromenduran | | 22 | |
| | | 0,50 0,96 | 14 36 13 | 54 139 |
| 13. | | | 13 | 57 52 |
| | Bumijo | 0,58 0,46 0,66 | 11 | 57 |
| | Gowongan Cokrodiningratan | | | |
| | Tegalrejo | 1,70 0,82 | 37 12 | 166 |
| 14. | | | | |
| | | 0,57 | 7 | 47 |
| | Bener | | | 26 |

Kricak

0,82

13

61

| No | Kecamatan | Kelurahan | Luas Area (km 2 ) 0,70 | Jumlah RW 14 | Jumlah RT 56 |
|------|-------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | | Karangwaru | 2,91 | 46 | 190 |
| | | 45 | 32,50 | 616 | 2.532 |

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta Dalam Angka 2016)

Secara administratif, KotaYogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut: Batas sebelah Utara : Kabupaten Sleman

Jumlah

Batas sebelah Timur

: Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Batas sebelah Selatan

: Kabupaten Bantul

Batas sebelah Barat : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Secara umum Kota Yogyakarta memiliki posisi strategis antara lain sebagai ibukota Provinsi dan pusat kegiatan regional yang mencakup kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa bagian Selatan.

B. Kondisi Topografi Kondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untuk mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakter fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi daerah tersebut. Berikut ini merupakan kondisi kemiringan lahan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.2 Kelas Kemiringan Lahan di Kota Yogyakarta (Ha)

13

Jetis

148,32

20,74

0,48

0,46

| No | Kecamatan | Luas Kemiringan Lahan (Ha) | Luas Kemiringan Lahan (Ha) | Luas Kemiringan Lahan (Ha) | Luas Kemiringan Lahan (Ha) |
|----------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| No | Kecamatan | 0-2% | 2-15% | 15-40% | >40 |
| 1 | Mantrijeron | | 12,18 0 | 4,38 0 | 0 0 |
| | Kraton | 244,43 140,00 105,05 | | 0 | 0 |
| 2 | | | 25,94 | | |
| 3 | Mergangsan Umbulharjo Kotagede | | | | |
| 4 | | 764,54 277,80 328,58 | 45,04 23,26 | 1,66 2,52 2,66 | 0,73 3,94 |
| 5 6 | Gondokusuman | | | 5,94 | 0 |
| | | 75,86 | 67,76 27,64 0 | | 0,56 |
| 7 8 9 | Danurejan Pakualaman | | | 0 0 | |
| | Gondomanan | 63,00 105,92 50,92 | 6,08 | | 0 0 0 |
| | | | 31,08 | 0 | |
| 10 11 12 | Ngampilan Wirobrajan | 147,44 84,44 | 21,26 | | 1,33 0,42 |
| | Gedongtengen | | 8,32 | 6,06 | |
| | | | | 2,82 | |

| No | Kecamatan | Luas Kemiringan Lahan (Ha) | Luas Kemiringan Lahan (Ha) | Luas Kemiringan Lahan (Ha) | Luas Kemiringan Lahan (Ha) |
|----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| No | Kecamatan | 0-2% | 2-15% | 15-40% | >40 |
| 14 | Tegalrejo | 254,66 | 24,02 | 8,82 | 3,50 |
| Jumlah | Jumlah | 2.890,38 | 313,32 | 35,34 | 10,94 |
| Persentase (%) | Persentase (%) | 88,92 | 9,63 | 1,07 | 0,33 |

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

Berdasarkan data di atas, kondisi kemiringan lahan di Kota Yogyakarta sebagian besar memiliki kemiringan lahan 0-2% dengan persentase mencapai 88,92% dari luas wilayah. Sementara 9,63% berada pada kemiringan 2-15%, dan 1,07 berada pada kemiringan 15-40%, serta sisanya 0,33% berada pada kemiringan di atas 40%. Kemiringan lahan yang curam dan sangat curam berada di bantaran sungai.

Tabel 2.3 Kelas Ketinggian di Kota Yogyakarta (Ha)

Sumber : BPN Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta Dalam Angka 2016)

| No | Kecamatan | Luas Ketinggian (Ha) | Luas Ketinggian (Ha) | Luas Ketinggian (Ha) | Jumlah |
|--------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| No | Kecamatan | <100m 261 | 100- 199m 0 | >200m 0 | Jumlah |
| | Mantrijeron Kraton | | | 0 | |
| 1 2 3 | | 140 202 | 0 | 0 | 261 140 231 |
| | Mergangsan Umbulharjo | | | | |
| | Kotagede | | 29 206 | | |
| 4 5 | | 607 302 | 5 | 0 0 0 | 813 307 399 |
| | Gondokusuman | 0 0 | | | 110 |
| 6 7 8 | | 0 | 399 110 63 | | |
| 9 | Danurejan | | 70 | 0 | 63 |
| | Pakualaman Gondomanan | | | 0 | 112 |
| | | 42 | | 0 | 82 |
| 10 11 | Ngampilan Wirobrajan | 31 72 0 | 51 103 96 | 0 0 | 175 96 |
| | Gedongtengen | 0 | | | |
| 12 | | | | 0 | |
| 13 14 | Jetis Tegalrejo | | 170 291 | 0 | 170 292 |
| Jumlah | Jumlah | 0 1.657 | 1.593 | 0 0 | 3.250 |

Kondisi ketinggian wilayah di Kota Yogyakarta berada pada ketinggian kurang dari 200 mdpl. Kondisi ketinggiannya dapat dibagi menjadi dua kelas ketinggian, yaitu 1.657 Ha wilayah berada pada ketinggian &lt;100 mdpl dan 1.593 Ha berada pada ketinggian 100-199 m dpl. Ketinggian &lt;100 mdpl berada di Kecamatan Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Ngampilan, Wirobrajan dan Gondomanan. Sedangkan wilayah yang mempunyai ketinggian 100-199 mdpl berada di Kecamatan Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Jetis, Gedongtengen, dan Tegalrejo.

C. Kondisi Klimatologi Kondisi klimatologi di Kota Yogyakarta dilihat dari suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan dan hari hujan. Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi di Kota Yogyakarta selama tahun 2015 terjadi pada bulan Januari, yaitu sebanyak 366 mm. Kelembaban udara ratarata cukup tinggi, tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 88 persen dan terendah pada bulan Oktober sebesar 77 persen. Tahun 2015 rata-rata tekanan udara sebesar 998,01 mb dan suhu udara rata-rata 26,13 ˚C.

Tabel 2.4 Kondisi Klimatologi di Kota Yogyakarta Tahun 2015

| No | Bulan | Suhu Udara ( o C) | Kelembaban Udara (%) 85 | Tekanan Udara (Mbs) 996.9 | Curah Hujan (Mm) 366 | Hari Hujan 19 |
|-------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 2 | | | | | | 17 |
| | Januari Februari Maret | 23,0-31,0 23,1-31,8 23,2-32,0 | 85 86 | 996,7 997,4 | 332 313 | |
| 3 4 | April | 23,4-31,9 | 87 | | | |
| | Mei | 22,7-31,9 | 84 | | | 21 16 |
| | | | 82 | 996,3 998,1 998,3 | 303 172 14 | |
| 5 | Juni Juli | | | 998,9 | 0 | 7 |
| 6 7 8 | | 21,1-31,2 20,1-31,0 20,0-31,2 | | | | 2 0 |
| 9 | Agustus | 20,9-31,7 | 80 | | | |
| | September | 21,7-33,3 | 79 77 | 999,3 1000,0 | 0 0 | 0 0 2 |
| 10 11 | Oktober | | | | 32 | 7 |
| | November | 24,4-33,1 | 79 81 | 999,8 997,2 | | |
| | | | | | 228 | |

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2016

12

Desember

23,8-31,6

88

997,2

239

10

D. Kondisi Geologi Kota Yogyakarta yang terletak di daerah lereng Gunung Merapi mempunyai jenis tanah regosol atau vulkanis muda. Formasi Geologi yang terdapat di Kota Yogyakarta adalah batuan sedimen old andesit. Sebagian besar tanahnya adalah regosol. Terdapat tiga sungai yang mengalir dari Utara ke Selatan yaitu Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian Timur Kota Yogyakarta, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian Barat kota.

E. Kondisi Hidrologi Kota Yogyakarta dialiri oleh 3 sungai. Sungai tersebut antara lain Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian Timur Kota Yogyakarta, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian Barat kota. Daerah Alirang Sungai (DAS) yang ada di Kota Yogyakarta adalah DAS Opak Oyo. DAS Opak Oyo terdiri dari 3 Sub DAS antara lain Sub DAS Opak, Sub DAS Oyo I, dan Sub DAS Winongo.

F. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan dominan di Kota Yogyakarta pada Tahun 2012-2016 adalah lahan perumahan. Namun jika dilihat dari grafiknya, luas lahan perumahan mengalami fluktuasi. Luas lahan perumahan dari 2.105,39 Ha pada tahun 2010, menjadi 2.099,93 Ha tahun 2015. Guna lahan pertanian mengalami penurunan, dari 118,59 Ha di tahun 2010 menjadi 102,77Ha di tahun 2015.

Tabel 2.5 Luas Penggunaan Lahan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2010-2015

| No | Jenis Penggunaan Lahan | Luas Penggunaan Lahan (Ha) | Luas Penggunaan Lahan (Ha) | Luas Penggunaan Lahan (Ha) | Luas Penggunaan Lahan (Ha) | Luas Penggunaan Lahan (Ha) | Luas Penggunaan Lahan (Ha) |
|----------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Perumahan Jasa | 2.105,39 | 2.104,31 | 2.105,07 | 2.100,72 | 2.102,12 | 2.099,93 |
| 1. | | 279,37 286,14 | 279,64 289,58 | 279,59 294,19 | 280,57 300,73 | 281,06 303,25 | 281,33 307,99 |
| 2. 3. 4. | Perusahaan | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 52,23 |
| 5. | | | | | | | |
| | Industri | 118,59 20,11 | 115,96 | 111,81 18,94 | 109,15 | 105,60 | 102,77 |
| | Pertanian Produktif | | | | | | |
| 6. 7. | Non Lain-lain | 388,16 | 20,11 388,16 | 388,16 | 18,43 388,16 | 17,59 388,16 | 17,59 388,16 |
| Jumlah | Jumlah |