Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2016 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2O1O TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TEI,AH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2O1O TENTANG PAJAK DAERAH DEICGAX RAIITAT TI'HAX YAIIG IAIIA EAA GI'BERrI'R ITUSA TEI|GGARA TIUI'&amp; - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Meagiagat
GT'BERITI'R TUSA TEIIGGARA TIUI'R
PERATT'RAIT GI'BERITI'R ISUSA TEI|GGARA TIII'R NOilOR ., TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2O1O TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TEI,AH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2O1O TENTANG PAJAK DAERAH
DEICGAX RAIITAT TI'HAX YAIIG IAIIA EAA
GI'BERrI'R ITUSA TEI|GGARA TIUI'&amp;
:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (41, Pasal 1l ayat (4), Pasal 63, Pasal 69 ayat (3), Pasal 70 ayat (2), Pasal 71 ayat (8), Pasal 73 ayat (3), Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 tahun 2O1O tentang Pajak Daerah, perlu mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2OlO tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2O10 tentang Pajak Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor rca9l; l-
Menetapkan
:
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l3O, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (L,embaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2OlO tentang Pajak Daerah (kmbaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 0O6); 4.
UEUUTUSKAT:
PERATIIRAI{ GTTBERIIUR TENTANG PELIII(SAXAAII PERATT'RAIT DA,ERAII PROVII{sI ITUSA TTITGGARA TITI'R ITOUOR 2 TAIIT'N 2O1O TEI|TAI{G PA^'AK DATRAII SEBAGAITAITA TEI"AII DII'BAII DEITGAI| PERATI'RAI{ DAERAII PROVITSI TUAA TEIfGGARA TITT'R I|OUOR 6 TAIITff 2013 TEIfTAI{G PBRT'B/THAIT ATAS PERATI'RAIT DAERAII PROVIIfSI IIUSA TEN(rcARA TIUUR I{OTOR 2 TAHI'N 2O1O TEITTAITG PA"IAT DAERAII.
BAB I - XETEI|TUAIf I'UUU
Pasal 4
- (1) Surat Pendaftaran dan Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagai berikut :
- a. terbuat dari Kertas HVS 70 gram, Kwarto dengan Panjang 3O GD, I*bar 2l cm dan Warna Dasar lfiJau;
- b. memakai tinta Visible Biasa dan Invisible Yellow;
- c. memiliki design :
- l. dasar dibuat seorrifg gabungan.
2. kombinasi line uidth dan relief yang membentuk pola tertentu.
3. tulisan angka sebagai nomor urut/Register Kanan atas berwarna hitam.
8. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. t2t

## Bagf.p Kedue

## SKPD, SKPDXB, SXPDXBI dan SI(PDLB

## Pasal 5

- (1) SKPD mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. terbuat dari bahan :
3. l.lembar pertama seanritg paryr, sensitif terhadap bahan mengandung 2 fibre dengan Waterma*, bergambar logo dari masing-masing perusahaan percetakan dengan berat kertas 8O glam;
2. lembar berikutnya berupa kertas SCCB/NCR/Top Blank dengan berat kertas 55 gram;
3. lembar ketiga, keempat dan kelima adalah kertas NCR middle berat 5O gram; dan
4. tiap-tiap lembar warnanya berbeda-beda dimulai lembar pertama berurutan sbb : yaitu coklat muda, biru muda, hijau muda, merah muda dan kuning muda.
- b. memakai tinta lrrsible Biasa dan Tinta. Inuisible Yellottt.
- c. berukuran:
1. panjang :76,2 mm;
2. lebar : 21O mm; dan
3. pada jarak 12,7 mm dari sisi kiri dan dari sisi kanan terdapat perporasi dan pada jarak 6,5 mm dari sisi kiri dan sisi kanan terdapat lubang bergerigi dengan diameter 4 mm dan jarak antara lubang t" t U.rrg ""-" yaito a,S mm. I
- d. Memiliki design :
1. dasar dibuat dengan seanitg gabungan;
2. kombinasi lhe widthdan relief dengan 2 (dua) warna yaitu desain khusus yang merupakan gabungan dari garis halus dan tipis;
3. gtillocle border 2 warna yaitu ornarnen garis tipis yang beresolusi tinggi dan membentuk pola tertentu;
4. relief raster yatt'D kombinasi antara garis halus dan titjk-titik yang beresolusi tinggi dan membentuk pola tertentu;
5. tepat di kolom jumlah terdapat tulisan SKPD dan di sebelah kiri terdapat lambang POLRI, Lambang Daerah, lambang PI. Jasa Raharja yang hanya terlihat apabila menggunakan Sinar Ultra Violet:
6. di sebelah kiri atas terdapat tulisan SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB dan SWDKLLI;
7. di bagian bawah kata-kata Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ terdapat kata-kata : harap sediakan uang sejumlah tersebut di sebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi PKB, Biaya Administrasi TNKB berikut;
8. di dalam backgrannd tulisan DINAS PENDA NTT ada pesan tersembunyi berupa tulisan "VOID. Hal ini berfungsi untuk mengantisipasi penggandaan melalui fotokopi maupun reproduksi lainnya;
9. di bawah kata-kata tersebut di atas dicetak sebagai berikut

Nomor Polisi

Nama Pemilik

Alamat

Merk/Tlpe

Jenis/Model

TH Pembuatan / Perakitan

Isi Silinder/HP

Warna KB

No. Rangka/NIK

No. Mesin

Bahan Bakar

WarnaTNKB

No. Polisi Lama

Berat KB

Jumlah Sumbu/As

JBB/Penumpang

No. BPKB

- lO. pada bagran pojok kanan atas terdapat tulisan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah;
11. pada bagran tengah atas terdapat o,sgmmetrical mechanic numbering ( 7 digit ), nomorator mekanik menggunakan angka yang dalam setiap digitnya kecil ke besar (ukuran tingginya).
12. pada bagran tengah di bawah No. Register terdapat kata-kata dengan tulisan :

No. Urut

No. SKUM


No. Kohir L

13. pada kolom isian No. Urut, No. SKUM, No. Kohir terdapat hiilden image 3 dimensi, yaitu ornament securit5i yang berfungsi menyembunyikan pesan dan terlihat menggunakan Iilter khusus (berupa Lambang POLRI, Lambang Daerah dan Lambang Jasa Raharja);
14. di bagian bawahnya terdapat lagi kata-kata Pokok Sanksi Administrasi, Jumlah, BBNKB, PKB, SWDKLLI, Biaya Administrasi TNKB, Jumlah;
15. di bagian komposisi ini terdapat keterangan ditetapkan tanggal, Petugas Penetapan dan Korektor;
16. pada bagian pding bawah dicetak BERLA.KU SAMPAI, DIRL,AN'TAS, KADISPENDA, Kepala Cabang Pf. Jasa Raharja (Persero); dan
17. pada bagran kiri atas terdapat Hologram Dynamic Efec Animation, dengan letak yang selalu tepat, berbentuk bulat, berupa L,ambang Daerah.
6. (21 Bentuk, isi dan tata cara pengisian 511pp sglqgaimana dimaksud pada ayat (U adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagfaa Ke+rgsr

## STPI)

## Pasal 6

- (1) Isi STPD paling sedikit memuat :
- a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau Instansi pemerintah yang menerima;
- b. nomor Folisi/Registrasi;
- c. nomor kohir;
- d. tanggal, bulan, dan tahun penerbitan;
- e. jenis pungutan;
- f. jumlah pokok pajak; dan
- g. tanegal jatuh tempo pajak;
9. Bentuk, isi dan tata cara pengisian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupalan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (21

## BAB V

## TATA CARA PEUBATAI.,AX ATAU PEI{GI'RATGAII XE,TEirAPAI{ PA'AIq DAIf PETGI'RAI|GAI| ATAU PEIIGIIAPI'S,AII SAXII]sI AI'MI|ISTRAAI

## Parsl 7

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas dapat membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak dan mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi bila SKPD atau STPD yang dntam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesala-han hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. f,
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sekurang-kurangnya dengan menyebutkan:
- a. Nama dan alamat wajib pajak;
- b. Masa Pajak;
- c. Besamya pembatalan atau pengurangan ketetapan pqiak atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak; dan
- d. Alasan yang jelas.
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan dan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikal keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampaui Kepala Dinas tidak mengambil suatu keputusan, maka permohonan pembatalal atau pengurangan ketetapan, dan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi pajak dianggap dikabulkan.

## BAB VI

## TATA CARA PEMBERIAI| I{TRINGANA"IT DAN PEMBEBASAN PA..IAI(

## Pasaf I

- (1) Wqiib Pajak dengan alasan tertentu, dapat mengajukan permohonan, pengurangan pokok pajak, keringanan sanksi administrasi dan pembebasan pajak.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimala dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.
- (3) Permohonan keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sekurangkurangnya dengan menyebutkan :
- a. narna dan alamat Wajib Pajak;
- b. masa Pajak;
- c. jumlah Pajak tertunggak;
- d. alasan yang jelas dan; dan
- e. lampiran permohonan yang sah.
- (4) Gubernur dalam jangka waltu paling lama I (satu) bulan sejak diterilmanya permohonan kennganan dan pembebasan pqiak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampaui Gubemur tidal mengambil suatu keputusan, maka permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan dan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi pajak dianggap dikabulkan.

## BAB VII

## PEITGETBALHIT IIELEBIHAIT PEUBAYARAIT PA"'AK

## Pasal 9

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPD. ,
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara terfulis dalam bahasa Indonesia sekurang-kurangnya dengan menyebutkan:
- a. Nama dan alamat wajib pajak;
- b. Masa Pajak;
- c. Besamya kelebihan pembayaran pajak; dan
- d. Alasan yang jelas.
- (3) Gubernur dalam jangka waktu paling lasta 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
8. (a) Apabila dalam jangka wa.lrhr sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampaui Gubernur tidak mengambil suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Gubernur memberikan imbalan bttnga 2o/o (dua persen) sebulan dari kelebihan tersebut.
- (7) Imbalan bunga 2o/o (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## BAB VIII

## TATA CARA PEI{GHAPI'SAI| PIUTAITG PI"'AI( YAI{G ST'DAII XAI'ALUARSA

## Pasal 10

- (1) Untuk memastikan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sudah Kadaluarsa, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala Dinas.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Juru Sita ' Pajak atau Tim yang khusus dibentuk oleh Gubernur dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (21, menguraikan Piutang Pajak sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajakyang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus'
- (4) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyusun da-ftar usulan penghapusan Piutang Pajak'
- (5) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (41, disampaikan kepada Gubernur.
- (6) Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Fajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur mengenai Piutang Pajak.
- (7) Berdasarkan Keputusan Gubernur ssfageiman4 dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas melakukan :
- a. penetapan atas rincian serta besarnya. penghapusan Piutang Pajak; dan
- b. penghapusan tagihan dan penghapusan buku atas. Piutang P4iak tersebut sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah. f

## BAB TX

## I( TEI{TUAI5 PEITUTI'P

## Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan per.errrpatarrnya dalan Berita Daerah Pnrvinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang

pada tanggal €A O&amp;r' u*P-l

20t6 )16

/l

1rlMUR,(-

I

oumnruun Nusa

L

FRANS LEBU RAYA


Diundangkan di Kupang pada tanggalMOANUft?l 2016

SE

v FuNsIsxus stLEM

BERITADAERAHPRoVINSINUSATENGGARATIMURTAHUN2016NoMoRa9

LAIPIRAI I : PERA'n RAr OITBERTUR rUaA TEtr|GGARA ?lXIrR

rAIIcrcAL'&amp;L)A.pukE 2ot6

roroR


SURAT PENDAFTARAN DAN PENDATMN KENDARMN BERMOTOR

No.

No- Pendafta6n :

## SURAI PEXDAFTANAN DAI{

## PENDATAAI{ KENDANAAI{ IETMOION ISFDI(II

INBERS l enhanlam, ltqrhon &amp;n l4€otar tlo. lNS,mnD(/'1989, tl,o. 29 Tahun 19gg dan No. 6/lil(01{/19$ &amp;r SKB Kapoti, Ditsn POUD dan Dirut PT. Jasa Rahada tlo. Skep,06ix/1999, I'lo. 9791228 dan ilotrDr SXEP,Drfiggg

## A. IDENT]TAS PEMIUI(

- 1, Nama lengkap pemilik/Badan

2. Kebangsaan

- 3, Status rcpemilikan

4. Tanda Jati Diri

- 5.Alamat

## B. IDEI'IfITAS KEI{OARAAN BERMOTOR

1. No. Polisi

2. Me*/rype

- 3, Jenis Kendaraan

4. Thn Pembuatan/Perakitan

5. lsi Cylinder/HP

6. lvama

7. No. Rangka/NlK

8. No. Mesin

9. warna TNKB

10. No. BPKB/Register

- 11, Kode Lokasi

12. STNK Xhusus/Rahasia

13. Jumlah sumbu/As/ :

14. JBg/umlah Penun :

15. Bahan Bakar r)

i

16. Type Mesin

- 17- Kemudi

18. Jumlah Pintu

19. Negara Asal

@ aensin

Q xta,

@ uin-t"in

o Campur

tr Gas

## C. JEI{IS PENDAFTARAN

- 1, PendaftaGn Penama

2. Pengesahan Tiap Tahun

3. Perpaniangan sTNx

- setelah 5 (limalTahun

- 4- Pendaftaran Mutasi

5. Aefidana.a? (h(.strs

6. STN( Khusus/Rahasia

## Tanda Terima SPPI(B

GuntlrydiCni

------

No,

No. Pendaftaran :

1. Nama

2. No. Polisi

3. Lampiran

- a. STNK Asli

- b. TandajatiDiri

- c. Bukti lunas P(8/BBN-K8/SwDKtU/Premi

- d. BP(B Asli

- e, Hasil Gesekan No. Raryka dan No. Mesin

- f. Faktur/Kwitansi

- g. Lain-lain

Petugas,

fi

cuaenr.run NUSA TENGGARA TI

I/

(\_)

20

FRANS LEBU RAYA

h



t,

,l

## LAUPIRAT III: PERATIIRAI5 GT BERI{I,R IUSA TETGGARA TItIrn ITOUOR zg TAHUN 2016 TANGGAL zfua+oqr*l 2016

## SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH


SURAT TAGIHA]T PA'AT DAERAH (srPDl

PEMERIMAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Nomor :

Kepa&amp;

Yth. BpMbdsdr. ...

Di

T€mpat

B€rdasarkan ketctapar yarg tercantun pada SKPD, SPDKB, SKPDKBT, TanggBl

Saudara b€lum mehmasi PKB/BBNKB atas

Kerdaraan Bermotor

:

NomorPolisi/Registrssi

:

Nomor Kohir

:

Nomorskum

:

temyata

Tempat Pembayaran :

Kepala Ulrf. Dinas Pendapatan Dan Aset Deerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

wilayah Kab/Kota...

Jatuh Tempo Pembayaran :

- Sonksi oAninistrasi kdtw banga 2 % Setiap bulon untul paling lario I 5 bulo Sejoh saot terutangtyo pajok

- Junbh t@ae.4.t bel@t terfiasuk SWDKLIJ,

Biayo Adrninisttosi STNKB dan TNKB .

Jenis Pungutan

Pokok

Sanksi Adm (27o) Pedulan

Jumlah

PKB

EBN-XB

lumlah

Jumlah yang harus dibayar ')

Nomor Polisi/Rctistasi

Nama

No. Kohir/Skun

Taoggal Penerbitan

Nomor Telp/RumaMlP/lkmtor

WAJIB PAJAIqKUASA

STATUS XDNDARAIN

LAPORAN ruAL f1

RUSAK fI

HIIANC E

KECEI,A.XAAN LA(A tl

ALAMAT TIDAK JELAS E

PETUGAS DINAS LUAR,

L

## TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN

## SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

(sTPD)

n


(...)

GUBERNUR NUSA

FRAI(S LEBU