KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 15 Tahun 2004 tentang PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa sehubungan dengan telah terselesaikannya sebagian besar secara pokok tugas-tugas penyelesaian penyehatan perbankan nasional, dan telah mulai membaiknya kondisi makro perekonomian Indonesia, dipandang perlu mengakhiri tugas dan membubarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, serta menetapkan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
1. dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4136);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.
Pasal 1
- (1) Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN yang dibentuk
Pasal 2
Dengan selesainya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), BPPN dinyatakan bubar.
Pasal 3
- (1) Selain tindakan penyehatan perbankan yang dilakukan BPPN yang telah dinyatakan sah
Pasal 4
- (1) Dalam rangka pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, Ketua BPPN terlebih dahulu menyampaikan laporan pertanggung-jawaban yang meliputi laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan BPPN kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan sesuai dengan tahapan pengakhiran tugas yang berlangsung sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2004, dan selanjutnya secara keseluruhan pada tanggal 30 April 2004.
Pasal 5
- (1) Menteri Keuangan melakukan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam rangka melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Keuangan dapat menunjuk auditor independen.
- (3) Menteri Keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Ketua BPPN berikut hasil penilaiannya kepada Presiden.
- (4) Dengan diterimanya pertanggungjawaban BPPN oleh Presiden, Menteri Keuangan menyatakan pembebasan Ketua BPPN, Wakil Ketua, pejabat dan pegawai BPPN lainnya dari segala tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban tersebut.
- (5) Dikecualikan dari pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), apabila laporan pertanggungjawaban dimaksud dikemudian hari terbukti tidak benar dan menyesatkan.
-
5
-
Pasal 6
- (1) Dengan berakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.
- (2) Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikelola dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kekayaan Negara yang tidak terkait dengan perkara, penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk :
- 1) penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan aset, yang berupa sebagian atau seluruh inventaris kantor kecuali tanah dan bangunan;
- 2) dikelola oleh Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan aset; atau
- 3) dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.
- b. Kekayaan Negara yang terkait dengan perkara, ditangani dengan cara sebagai berikut :
- 1) untuk kekayaan Negara yang terkait dengan perkara di lembaga peradilan, penanganannya dilakukan oleh Tim Pemberesan BPPN yang dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- 2) untuk kekayaan Negara yang terkait dengan sita eksekusi Hak Tanggungan dan sita eksekusi lainnya ditangani oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
- c. Hasil penanganan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), disampaikan kepada Menteri Keuangan, untuk selanjutnya ditetapkan Menteri Keuangan untuk :
- 1) dikelola oleh Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan aset;
diserahkan ...
- 1) diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- 2) dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.
Pasal 7
- (1) Dengan pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, mantan Ketua, Wakil Ketua, dan pejabat BPPN lainnya serta seluruh mantan pegawai BPPN wajib memberikan segala bantuan dan atau keterangan yang diperlukan dalam rangka pemberesan dan pengelolaan kekayaan BPPN kepada Tim Pemberesan BPPN dan instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam rangka memberikan kesaksian atau keterangan kepada pihakpihak yang berwenang, mantan Ketua, Wakil Ketua, pejabat serta pegawai BPPN lainnya dapat memperoleh segala data, informasi dan dokumen yang diperlukan dari Tim Pemberesan dan instansi terkait lainnya.
Pasal 8
Dengan diakhirinya tugas dan dibubarkannya BPPN, Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang semula dilakukan oleh BPPN
Pasal 9
- (1) Dengan tetap
Pasal 10
Terhitung sejak tanggal dibubarkannya BPPN, maka:
- a. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- b. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1999 tentang Komite Penilaian Independen;
- c. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2003, sepanjang yang berkenaan dengan kewenangan Komite Kebijakan Sektor Keuangan pada BPPN;
dinyatakan tidak berlaku.
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidangn Hukum dan Perundang-undangan, ttd
Lambock V. Nahattands
Pasal 11
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI