PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 7 Tahun 2015 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (berlaku 2 November 2015)
Pembukaan
Mengingat :
WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI,
Menimbang : a.
- bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran terwujudnya pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempatkan domisilinya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 23 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
SALINAN
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembanguan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Jambi.
4. Walikota adalah Walikota Jambi.
5. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota.
9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orangperseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orangperseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orangperseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
13. Pengguna Jasa adalah orang perseorang atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi
14. Penyedia jasa adalah orang perseorang atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
16. Sertifikat adalah:
- a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
- b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
17. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
18. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
19. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
20. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Pemberian IUJK bertujuan untuk :
- a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.
JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI
BAB III - JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 4
- (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- (3) Usaha Pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.
Bagian Kedua
BAB III - JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 5
- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas.
- (4) konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.
- (6) Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB III - JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 6
- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.
BAB IV - PEMBAGIAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 7
Pasal 7
- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi :
- a. arsitektur;
- b. rekayasa ( engineering );
- c. penataan ruang; dan
- d. jasa konsultansi lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:
- a. bangunan gedung;
- b. bangunan sipil;
- c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
- d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Setiap subklasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
- (5) Pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - PEMBAGIAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 7
Pasal 8
- (1) Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. rancang bangun (design and build) ;
- b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, and construction) ;
- c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn-key project) ; dan/atau
- d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance based) .
- (3) Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
BAB V - PEMBAGIAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 9
Pasal 9
- (1) Kualifikasi BUJK meliputi:
- a. kualifikasi usaha besar;
- b. kualifikasi usaha menengah; dan
- c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DAN PENGEMBANGAN USAHA
BAB VI - PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DAN PENGEMBANGAN USAHA
Pasal 10
- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha Perencanaan Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi, dan Pengawasan Konstruksi wajib memenuhi persyaratan usaha.
- (2) Persyaratan Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi yang berbentuk badan usaha harus:
- a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; dan
- b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan:
- a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga; dan
- b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha.
BAB VI - PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DAN PENGEMBANGAN USAHA
Pasal 11
- (1) Perencana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
- (3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
Bagian Kedua
BAB VI - PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DAN PENGEMBANGAN USAHA
Pasal 12
- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DAN PENGEMBANGAN USAHA
Pasal 13
- (1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah dan kecil serta usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan kearah:
- a. usaha yang bersifat umum dan spesialis; dan
- b. usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja.
BAB VI - PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DAN PENGEMBANGAN USAHA
Pasal 14
Untuk mengembangkan usaha jasa konstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha melalui:
- a. perluasan dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, serta kemudahan persyaratan dalam pendanaan; dan
- b. pengembangan jenis usaha pertanggungan untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan.
WEWENANG PEMBERIAN IUJK
BAB VII - Pasal 15
Pasal 15
- (1) IUJK diberikan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK.
- (3) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Unit Kerja/Instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PERSYARATAN DAN TATA CARA Pasal 16
Pasal 16
- (1) BUJK yang menyelenggarakan jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi dari Walikota.
- (2) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui SKPD yang ditunjuk.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. permohonan izin baru;
- b. perpanjangan izin;
- c. perubahan data; dan/atau
- d. penutupan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian IUJK untuk pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN Pasal 17
Pasal 17
- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Kerja/Sertifikat Keterampilan Kerja dan terdaftar pada unit kerja/instansi pemberi IUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Tanda Daftar Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB X - JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI Pasal 18
Pasal 18
- (1) Masa berlaku IUJK adalah sebagai berikut :
- a. IUJK baru selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang; dan
- b. IUJK perubahan sama dengan sisa masa berlaku Sertifikat Badan Usaha yang telah diubah.
- (2) Perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB XI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 19
- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK dan orang perseorangan yang memiliki Tanda Daftar Usaha berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUJK dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
- c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
- d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
- b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
- c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI PEMBERI IUJK
BAB XII - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI PEMBERI IUJK
Pasal 20
- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar pemberian IUJK baru;
- b. daftar perpanjangan IUJK;
- c. daftar perubahan data IUJK;
- d. daftar penutupan IUJK;
- e. daftar usaha orang perseorangan;
- f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
- g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 21
- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Peraturan Daerah ini instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Pembinaan
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 22
Pembinaan terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya.
Paragraf 2 Pembinaan kepada Penyedia Jasa
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 23
Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dengan cara :
- a. mengembangkan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
- b. meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- c. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- e. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- f. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- g. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
- h. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi.
Pembinaan terhadap Pengguna Jasa
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 24
Pembinaan terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 25
Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dengan cara :
- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundangundangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.
Paragraf 4 Pembinaan terhadap Masyarakat
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 26
Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 27
- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dengan cara :
- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundangundangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
- d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 28
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dengan memantau usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh setiap orang perseorangan dan BUJK yang telah memiliki IUJK.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada penyedia jasa sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada pengguna jasa untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 29
- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d serta melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (3) Terhadap laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota Jambi menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti benar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 30
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dapat dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Lembaga di tingkat Provinsi.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 31
- (1) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala dan merupakan masukan bagi rencana pembinaan yang berkelanjutan.
- (2) Rencana pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ## BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 32
- (1) BUJK dan orang perseorangan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Walikota mengenakan sanksi administratif tersebut berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin usaha; atau
- c. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif tersebut dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
- b. pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal BUJK dan orang perseorangan telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari, tidak memenuhi kelengkapannya serta ketidaksesuaian data/pemalsuan data; dan
- c. pencabutan izin usaha diberikan apabila BUJK dan orang perseorangan tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pembekuan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b, terbukti telah melanggar hukum, telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta pailit.
- (4) IUJK dan Tanda Daftar Usaha yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK dan orang perseorangan telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK dan orang perseorangan yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK dan Tanda Daftar Usaha setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 34
- b. pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal BUJK dan orang perseorangan telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari, tidak memenuhi kelengkapannya serta ketidaksesuaian data/pemalsuan data; dan
- c. pencabutan izin usaha diberikan apabila BUJK dan orang perseorangan tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pembekuan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b, terbukti telah melanggar hukum, telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta pailit.
- (4) IUJK dan Tanda Daftar Usaha yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK dan orang perseorangan telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK dan orang perseorangan yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK dan Tanda Daftar Usaha setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PERALIHAN
- (1) Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan telah memiliki IUJK ## BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 23 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi Pada Tanggal 2 November 2015

Penandatangan: ## WALIKOTA JAMBI, ## SYARIF FASHA

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005

Penetapan: Diundangkan di Jambi Pada tanggal 2 November 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI ## DARU PRATOMO LEMBARAN DAERAH JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (7/2015)