PERATURAN BUPATI MA Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN DHARMASRAYA (berlaku 3 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam upaya pemerataan akses dan peningkatan mutu dan daya saing sumber daya manusia, terutama bagi mereka yang belum bisa menempuh pendidikan formal,telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT-SKB);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sangggar Kegiatan Belajar di alih fungsikan menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Satuan PNF);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka untuk mengalih fungsikan UPT Sanggar Kegiatan Belajar Satuan PNF perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Dharmasraya;
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar Dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar Dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PENDIDIKAN NONFORMAL
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DI KABUPATEN DHARMASRAYA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
6. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga labor, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat dengan SKB adalah Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis dibawah Dinas Pendidikan.
11. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Satuan PNF-SKB adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal pada SKB.
12. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup,pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan peserta didik.
13. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam ) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat dengan UPT-SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Dharmasraya.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengalih fungsikan UPT-SKB menjadi Satuan PNF-SKB.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
- (1) Satuan PNF-SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPT SKB yng di alih fungsikan menjadi Satuan PNFSKB yang menyelenggarakan Program PAUD, dan Pendidikan Masyarakat dibawah pembinaan Dinas Pendidikan.
- (2) Program PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tempat Penitipan Anak; dan
- b. kelompok Bermain dan Taman Kanak Kanak.
- (3) Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan kepemudaan;
- c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- d. pendidikan keaksaraan;
- e. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
- f. pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan peserta didik Keaksaraan Fungsional dan Pendidikan Kecakapan Hidup.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Satuan PNF-SKB berkedudukan dan berada dibawah Dinas Pendidikan yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan secara teknis edukatif dibina oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab pada pelaksanaan program PAUD dan pendidikan masyarakat pada Dinas Pendidikan.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
- (1) Satuan PNF-SKB mempunyai tugas untuk menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis dan pengabdian kepada masyarakat dibidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan PNF-SKB menyelenggarakan fungsi:
- a. pembentuk rombongan belajar program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- b. penyelenggara pembelajaran Program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- c. pembimbing program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- d. pengembang kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- f. penyelenggara program percontohan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- g. penyelenggara desa binaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- i. pelaksana hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;dan
- j. pelaksana administrasi Satuan PNF-SKB.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
- (1) Satuan PNF-SKB, berhak:
- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
- b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
- c. memperoleh pembinaan dan pendanaan dari Pemerintah Daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Satuan PNF-SKB dapat:
- a. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi program pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan; dan
- b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan PNF-SKB wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB V - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7
- (1) Susunan organisasi Satuan PNF-SKB terdiri atas:
- a. Kepala Satuan PNF-SKB;
- b. Wakil Kepala Bidang Pembelajaran;
- c. Wakil Kepala Bidang Pembinaan;
- d. Wakil Kepala Bidang Pengabdian;
- e. Kepala Urusan Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Dewan Penyantun.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan PNF-SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## URAIAN TUGAS

## Bagian Kesatu

## Kepala Satuan PNF-SKB Pasal 8

- (1) Satuan PNF-SKB dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala Satuan PNF-SKB sebagaiman dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan nonformal dilingkungan Satuan PNF-SKB.
- (3) Uraian tugas Kepala Satuan PNF-SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi Satuan PNF-SKB;

- b. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan misi Satuan PNF-SKB;
- c. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan tujuan Satuan PNF-SKB;
- d. menyusun rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan Satuan PNF-SKB;
- e. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran Satuan PNF-SKB berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
- f. menyusun rencana program Satuan PNF-SKB;
- g. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Satuan PNF-SKB per semester dan tahunan;
- h. melaksanakan pengembangan organisasi Satuan PNF-SKB sesuai dengan kebutuhan;
- i. melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan Satuan PNF-SKB menuju organisasi pembelajar yang efektif;
- j. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan Satuan PNF-SKB dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
- k. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Satuan PNF-SKB dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
- l. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
- m. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
- n. melaksanakan program percontohan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- o. melaksanakan pembimbingan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- p. melaksanakan program desa binaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

- q. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- r. melaksanakan pengelolaan keuangan Satuan PNF-SKB sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien;
- s. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Satuan PNFSKB;
- t. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Satuan PNFSKB dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen Satuan PNF-SKB;
- u. melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Satuan PNF-SKB;
- v. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyrakat, dan dewan pendidikan;
- w. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

## Wakil Kepala Satuan PNF-SKB

## Pasal 9

- (1) Wakil Kepala Satuan PNF-SKB merupakan penugasan yang diserahi tanggung jawab mengkoordinasikan tugas dan fungsi Satuan PNF-SKB.
- (2) Wakil Kepala Satuan PNF-SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF-SKB.
- (3) Wakil Kepala Satuan PNF-SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Wakil Kepala Bidang Pembelajaran;
- b. Wakil Kepala Bidang Pembinaan; dan
- c. Wakil Kepala Bidang Pengabdian.

## Pasal 10

- (1) Wakil Kepala Bidang Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a mempunyai tugas

mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran dilingkungan Satuan PNF-SKB.

- (2) Uraian tugas Wakil Kepala Bidang Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran;
- b. mengkoordinasikan administrasi data dan informasi pelaksanaan pembelajaran;
- c. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran;
- d. mengkoordinir pengadaan serta pengelolaan data dan informasi terkait pembelajaran; dan
- e. memberikan bimbingan kepada kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan pembelajaran di masyarakat.

## Pasal 11

- (1) Wakil Kepala Bidang Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dilingkungan Satuan PNF-SKB.
- (2) Uraian tugas Wakil Kepala Bidang Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- a. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan ;
- b. mengkoordinasikan administrasi data dan informasi pelaksanaan pembinaan;
- c. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembinaan;
- d. mengkoordinir pengadaan serta pengelolaan data dan informasi terkait pembinaan; dan
- e. memberikan bimbingan kepada kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan pembinaan di masyarakat.

## Pasal 12

- (1) Wakil Kepala Bidang Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pengabdian dilingkungan Satuan PNF-SKB.
- (2) Uraian tugas Wakil Kepala Bidang Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mengkoordinasikan kegiatan pengabdian;
- b. mengkoordinasikan administrasi data dan informasi pelaksanaan pengabdian;
- c. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pengabdian;
- d. mengkoordinir pengadaan serta pengelolaan data dan informasi terkait pengabdian; dan
- e. memberikan bimbingan kepada kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan pengabdian di masyarakat.

## Bagian Ketiga Kepala Urusan Tata Usaha

## Pasal 13

- (1) Urusan tata usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF-SKB.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (3) Uraian tugas Kepala Urusan Tata Usaha sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja Satuan PNF-SKB;
- b. melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran Satuan PNF-SKB;

- c. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggung jawaban anggaran Satuan PNF-SKB;
- d. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai dilingkungan Satuan PNF-SKB;
- e. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
- f. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai dilingkungan Satuan PNF-SKB;
- g. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan dilingkungan Satuan PNF-SKB;
- j. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi dilingkungan Satuan PNF-SKB;
- k. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian barang milik negara dilingkungan Satuan PNF-SKB;
- l. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan dilingkungan Satuan PNF-SKB;
- m. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Satuan PNF-SKB;
- n. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha;
- o. melakukan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan Satuan PNF-SKB;
- p. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan PNF-SKB.

## Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan nonformal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF-SKB.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
- (3) Uraian tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan belajar mengajar program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- b. melakukan kegiatan pengkajian program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- c. melakukan pengembangan model PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- d. melakukan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- e. melaksanakan administrasi pembelajaran;
- f. melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- g. melaksanakan evaluasi pembelajaran;
- h. melaksanakan bimbingan teknis program dan satuan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- i. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan PNF SKB;

## Bagian Kelima

## Dewan Penyantun

## Pasal 15

- (1) Dewan Penyantun berfungsi sebagai Pemberi dukungan akses dan pendanaan bagi program Satuan PNF-SKB
- (2) Uraian tugas Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. membantu mencari peluang-peluang bagi program di Satuan PNF-SKB;
- b. memberikan dukungan akses dan jejaring bagi program Satuan PNF-SKB;
- c. membantu Satuan PNF-SKB dalam upaya memperoleh dukungan pendanaan, sarana-prasarana, dan tenaga pendidik;
- d. memberikan saran, arahan dan pembinaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan PNF-SKB sekaligus meningkatkan peran Satuan PNF-SKB;
- e. memberikan pendampingan bagi Satuan PNF-SKB dalam melaksanakan tugas; dan
- f. memberikan solusi apabila Satuan PNF-SKB meghadapi permasalahan dalam melaksanakan tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN ESSELONERING

## Pasal 16

- (1) Kepala Satuan PNF-SKB adalah Pejabat Fungsional Pamong Belajar Satuan PNF-SKB yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF-SKB yang diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan.

- (2) Wakil Kepala Satuan PNF-SKB adalah Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang diangkat oleh Kepala Satuan PNF-SKB berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha adalah Jabatan Struktural esselon IV.b yang diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Satuan PNF-SKB.
- (4) Kelompok jabatan fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati melalui pengangkatan formasi awal maupun alih jabatan pada jabatan fungsional Satuan PNFSKB sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Dewan penyantun ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki ketua organisasi yang mempunyai tugas relevan
6. dengna tugas Satuan PNF-SKB;
- b. memiliki kemampuan dan kemauan dalam memberikan dukungan kepada Satuan PNF-SKB;
- c. tidak bersifat partisan;dan
- d. berjumlah minimal 3 orang
- (6) Unsur yang dapat menjadi Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
- a. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;
- b. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak;
- c. Ketua Dewan Pendidikan;
- d. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah; dan/atau
- e. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Daerah; dan
- f. Ketua Kamar Dagang Industri.

## BAB VIII TATA KERJA

## Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan PNF-SKB melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan PNF-SKB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya para pemegang jabatan wajib memimpin, menkoordinasikan, memberikan binaan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya para pemegang jabatan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing sesuai dengan bidang-bidang tugasnya.
- (5) Pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Kepala Satuan PNFSKB dijabat oleh Kepala UPT-SKB sampai ditetapkannya Kepala Satuan PNF-SKB definitif sesuai dengan peraturan perundangundangan

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Diundangkan di Pulau Punjung Pada tanggal, 3 Februari 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA, ttd.

## LELIARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR : 7


## Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal, 3 Februari 2017 BUPATI DHARMASRAYA, ttd.

## SUTAN RISKA

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR

: 7 TAHUN 2017

TENTANG

: PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN DHARMASRAYA

## BAGAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SKB


## BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKA