PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor 4 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PARKIR (berlaku 23 April 2012)
Pembukaan
Menimbang ika
I
r. Abang
Akhmad Yani,
MP
Pembina Utama
Muda
NIP. 19651010
199003 1 024
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
Dikoreksi Oleh
:
Kabag
Pemerintahan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
dan
Hukum Setda
Kab.
Bengkayang,
Fendy, S.Sos
Pembina
NIP. 19620810
198503 1 011
Diteliti dan
Disemprnakan
Oleh :
Ass.
Pemerintahan,
Ekonomi, dan
Sosial Setda
Kab.
Bengkayang,
Drs. Yohanes
Jhon
:
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 110 ayat (1) huruf e dan Pasal 127 huruf e Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan ketentuan mengenai retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Pembina Utama
Muda
NIP. 19570208
198411 1 001
Disetujui Oleh
:
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Bengkayang,
Drs. Awang
Asnawi
Pembina Utama
Muda
NIP. 19510606
197511 1 002
Disyahkan
Oleh :
Bupati
Bengkayang,
SIMON
PETRUS
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 20076 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG RETRIBUSI PARKIR.
KETENTUAN UMUM
BAB I - Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkayang.
5. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroam Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
12. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan pelayanan ditempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah baik Pusat maupun Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
14. Tempat Parkir Insidentil adalah halaman/ pelataran yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan.
15. Tempat Parkir adalah tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan dan/atau fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir.
16. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
21. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
22. Rambu parkir adalah tanda-tanda yang menunjukan tempat parkir.
23. Marka Parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan cara parkir.
24. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
25. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
26. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
27. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dilokasi tertentu baik ditepi jalan umum, gedung, parkir, peralatan parkir atau bangunan parkir.
28. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
29. Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan bukti pembayaran atas tempat parkir;
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
31. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau sebagai imbalan atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
BAB I - Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pungutan Retribusi mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah, dan meningkatkan pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
BAB III - Pasal 3
Pasal 3
- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum.
- (2) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - Pasal 3
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyedian pelayanan parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki,dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMD dan /atau pihak swasta.
BAB III - Pasal 3
Pasal 5
- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum berupa jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - Pasal 3
Pasal 6
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
BAB IV - GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 7
Pasal 7
- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8
Pasal 8
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB VI
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8
Pasal 9
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan penggunaan jasa pelayanan parkir dalam rangka mempelancar lalu lintas jalan, dengan tetap ## BAB VII
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8
Pasal 10
- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan parkir dilakukan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tidak dibenarkan melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan parkir tanpa izin Bupati
- (4) Pengelolaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - LOKASI TEMPAT PARKIR Pasal 11
Pasal 11
- (1) Lokasi tempat parkir ditetapkan oleh Bupati;
BAB VIII - LOKASI TEMPAT PARKIR Pasal 11
Pasal 12
Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas jenis kendaraan dan frekwensi penggunaan tempat parkir.
BAB VIII - LOKASI TEMPAT PARKIR Pasal 11
Pasal 13
- (1) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi :
- a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan perincian tarifnya ditetapkan sebagai berikut :
1. kendaraan Tronton Gandeng, Bus Antar Negara dan lain-lain sejenis untuk sekali parkir sebesar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah);
2. kendaraan Bermotor Roda 6 (Enam), Bus, Truck untuk sekali parkir sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
3. kendaraan Bermotor Roda 4 ( Pick Up, Mobil Penumpang ) untuk sekali parkir sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
4. kendaraan Bermotor Roda 2 (Sepeda Motor) untuk sekali parkir sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
5. gerobak berjualan untuk sekali parkir sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per gerobak per malam.
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir, meliputi tarif parkir di lingkungan parkir dan gedung parkir, di tempat parkir insidentil (temporer), dan parkir bulanan/langganan tempat parkir untuk umum, dengan rincian tarif ditetapkan sebagai berikut :
1. Tarif Parkir di lingkungan parkir dan gedung, ditetapkan terdiri dari :
10. (a) kendaraan Tronton Gandeng, Bus Antar Negara dan lainlain sejenis untuk sekali parkir sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
11. (b) kendaraan Bermotor Roda 6 (Enam), Bus, Truck untuk sekali parkir sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
12. (c) kendaraan Bermotor Roda 4 ( Pick Up, Mobil Penumpang ) untuk sekali parkir sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
13. (d) kendaraan Bermotor Roda 2 (Sepeda Motor) untuk sekali parkir sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
2. Tarif Parkir di tempat parkir insidentil (temporer), ditetapkan dan terdiri dari :
2. (a) kendaraan Tronton Gandeng, Bus Antar Negara dan lainlain sejenis untuk sekali parkir sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
3. (b) kendaraan Bermotor Roda 6 (Enam), Bus, Truck untuk sekali parkir sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
4. (c) kendaraan Bermotor Roda 4 (Pick Up, Mobil Penumpang) untuk sekali parkir sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
5. (d) kendaraan Bermotor Roda 2 (Sepeda Motor) untuk sekali parkir sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
6. (e) gerobak berjualan untuk sekali parkir sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) per gerobak per malam.
3. Tarif Parkir bulanan/langganan tempat parkir untuk umum ditetapkan, terdiri dari :
8. (a) kendaraan Tronton Gandeng, Bus Antar Negara dan lainlain sejenis sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
9. (b) kendaraan Bermotor Roda 6 (Enam), Bus, Truck sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
10. (c) kendaraan Bermotor Roda 4 (Pick Up, Mobil Penumpang) sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
11. (d) kendaraan Bermotor Roda 2 (Sepeda Motor) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kendaraan per bulan.
BAB VIII - LOKASI TEMPAT PARKIR Pasal 11
Pasal 14
- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB X
BAB VIII - LOKASI TEMPAT PARKIR Pasal 11
Pasal 15
- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Lokasi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Lokasi-lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
BAB XI - PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 16
Pasal 16
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karcis, kupon, atau kartu berlangganan.
- (3) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x 24 jam.
- (6) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (7) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (8) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (9) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 16
Pasal 17
- (1) Pemungutan Retribusi dapat bekerjasama dengan pihak ketiga (orang pribadi atau badan).
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
BAB XI - PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 16
Pasal 18
Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
BAB XI - PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 16
Pasal 19
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XI - PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 16
Pasal 20
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XI - PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 16
Pasal 21
- (1) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
Bagian Keempat Pengembalian Kelebihan Retribusi
BAB XI - PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 16
Pasal 22
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi yang dikenakan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 3, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
BAB XI - PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 16
Pasal 23
- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati atau Pejabat yang di tunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan mengunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 16
Pasal 24
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XI - PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 16
Pasal 25
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - PENYIDIKAN Pasal 26
Pasal 26
- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, atau catatan-catatan, dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/arau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
BAB XII - PENYIDIKAN Pasal 26
Pasal 27
PPNS yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kedaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA Pasal 28
Pasal 28
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud oada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 29
Pasal 29
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 29
Pasal 30
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 91) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PENUTUP Pasal 31
Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVI - PENUTUP Pasal 31
Pasal 32
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
BAB XVI - PENUTUP Pasal 31
Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Penetapan: Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 23 April 2012

Penandatangan: BUPATI BENGKAYANG, SURYADMAN GIDOT

Penetapan: Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 25 April 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, ## KRISTIANUS ANYIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2012 NOMOR 4
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
## NOMOR 4 TAHUN 2012
## TENTANG
## RETRIBUSI PARKIR
## I. PENJELASAN UMUM
Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Retribusi Parkir sehingga akan menjadi pedoman dan landasan hukum dalam menarik Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat khusus parkir.
Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari retribusi daerah harus dikelola lebih bertanggung jawab disamping itu semakin meningkatkan pertumbuhan pembangunan didaerah pada dewasa ini, maka baik pelayanan maupun efektifitas yang berkaitan dengan retribusi perlu meningkatkan mutu dan jenis pelayanan pada masyarakat.
## II. PASAL DEMI PASAL
```
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas ``` <!-- formula-not-decoded --> Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Tarif parkir berlaku juga kepada pemilik kendaraan yang menggunakan jasa parkir tetap di depan rukonya tersedia pelataran parkir milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan bagi yang membayar parkir berlangganan tidak berlaku di lokasi lain. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) ## Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Dokumen lain yang dipersamakan berupa kupon karcis dan kartu langganan Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas. Pungutan retribusi yang dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga orang atau badan yang ditunjuk, pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati termasuk bentuk, isi kerjasama dan tata cara pelaksanaannya.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Ayat (1) Cukup jelas. ## Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. Huruf b Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas <!-- formula-not-decoded --> ``` Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas ``` ## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2012 NOMOR 4