Unknown BADAN USAHA MILIK DESA Nomor 3 Tahun 2016 tentang AH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENT ANG BADAN USAHA MILIK DESA (berlaku 23 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATI TEMANGGUNG
PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENT ANG
BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
- a. bahwa untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan untuk meningkatkan perekonomian serta pelayanan umum di desa, desa dapat mendirikan badan usaha yang disebut Badan U saha Milik Desa yang pendiriannya didasari semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sekaligus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; ten tang Dalam Nomor 13 Tahun 1950 Daerah-daerah Ka bu paten 2. Undang-Undang Pembentukan
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 756;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATITEMANGGUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, keperitingan masyarakat setempat ## BAB II
PENDIRIAN BUMDESA DAN BUM DESA BERSAMA Bagian Kesatu BUM Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- ( 1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) BUM Desa didirikan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat dan disepakati dalam musyawarah desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
- a. pendirian BUM Desa sesuai kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat; b. organisasi pengelola BUM Desa;
- c. modal usaha BUM Desa;dan
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan mempertimbangkan:
- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. keberadaan usaha ekonomi yang dikelola dimasyarakat;
- d. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan;
- e. kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa; dan
- f. ketersediaan sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- (5) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Bagian Kedua BUM Desa Bersama
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Dalam rangka kerjasama antar desa dan pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Antar Desa yang terdiri dari:
- a. Pemerintah Desa;
- b. anggota BPD;
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. lembaga desa lainnya; dan
- e. tokohmasyarakat.
- (3) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa.
- (4) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa Bersama.
- (5) BUM Desa Bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Prinsip-prinsip dasar pendirian dan pengelolaan BUM Desa dan/ a tau BUM Desa Bersama .adalah:
- a. pemberdayaan;
- b. partisipatif;
- c. keberagaman;
- d. demokrasi;dan
- e. transparansi.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
Pendirian BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama dimaksudkansebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ a tau kerjasama an tar Desa.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6
Tujuan pembentukan BUMDesa dan/ atauBUM Desa Bersama adalah :
- a. meningkatkan perekonomian desa;
- b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa;
- d. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- e. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan/ a tau pendapatan asli desa; dan
- g. mengembangkan rencana kerjasama usaha an tar desa dan/ a tau dengan pihak ketiga.
BAB IV - BENTUK USAHA
Pasal 7
- (1) BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dapat terdiri dari l(satu) unit usaha atau lebih.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum.
- (3) Unit Usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan/ atauBUM Desa Bersama dan masyarakat.
- (4) BUM Desa dan/atauBUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk
BAB IV - BENTUK USAHA
Pasal 8
- (1) Organisasi pengelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) paling sedikit terdiri dari:
- b. pelaksana operasional;dan
- a. penasihat;
- c. pengawas.
BAB IV - BENTUK USAHA
Pasal 9
- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desadan/ atau BUM Desa Bersama;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelola BUMDesa dan/ atau BUM Desa Bersama; dan
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa dan/ a tau BUM Desa Bersama.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dari pelaksana operasional yang menyangkut pengelolaan unit usaha BUMDesa dan/ atau BUM Desa Bersama;
- b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa dan/ atau BUM Desa Bersama.
##
PENJELASAN
Pasal 10
- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama sesuai dengan AD dan ART. - (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa dan/ a tau BUM Desa Bersama agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan umum masyarakat; - b. membuat laporan keuangan dan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa dan/ a tau BUM Desa Bersama; - c. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;dan - d. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada Kepala Desa sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. - (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: - a. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa;dan b. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
PENJELASAN
Pasal 11
- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), pelaksana operasional dapat menunjuk pengurus sesuai kapasitas unit usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional unit usaha. - (2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan urusan tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja.
PENJELASAN
Pasal 12
- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat. - (2) Pengawas terdiri dari: - a. Ketua; - b. Wakil ketua merangkap anggota; - c. Sekretaris merangkap anggota;dan - d. Anggota. - (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurangkurangnya satu tahun sekali. - (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk: - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2); - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama;dan - c. pemantauan dan evaluasi