PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG Nomor 3 Tahun 2013 tentang MEKANISMK PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN, PENETAPAN DAN PENCiGUNAAN LABA SEKTA PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BENGKAYANG
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOK 3 TAHUN 2013
TENTANG
MEKANISMK PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN, PENETAPAN DAN PENCiGUNAAN LABA SEKTA PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
- bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, maka dipandang perlu menetapkan Peraluran Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Hak dan Kcwajiban, Penetapan dan Penggunaan Laba serta Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang; a
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823); 2
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 5
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 6
Menetapkan
- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- 1 1. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Bersih;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 201 1 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Dupati ini yang dimaksud dengan :
1. Uaerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemcrintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
7. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertcntu sebagai air baku untuk air minum.
8. Air Minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lamnya yang ditetapkan lcbih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemcrintahan di bidang sumber daya air.
10. 10.Mata Air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
11. 11.Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
12. 12.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
13. 13.Sarana dan Prasarana Air Minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
14. 14.Pipa Transmisi Air Baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air (intake) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA).
15. 15.Pipa Transmisi Air Bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air, sumur-sumur atau dar i Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke reservoir (bak penampungan air).
16. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir (bak penampungan) yang disalurkan kepada pelanggan.
17. 17.Pipa Dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
18. 18.Pipa Retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak anlara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah.
19. 19.Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
20. 20.Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki /dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
21. 21.Meter Air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu.
22. 22.Inslrumen Meter Air adalah peralatan mckanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnit meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air.
23. 23.Segel Meter adalah segcl yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk mcnandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
24. 24.Segel Dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan darijaringan perpipaan.
25. 25.Pelanggan adalah pcrorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
26. 26.Pelanggan Pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM/pemakaian air 0 m3 (nol meter kubik).
27. 27.Eks Pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
28. 28.Pihak Lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan.
29. 29.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang lidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, f irma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. 30.Instalatir Air Minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum dan tclah memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
31. 31.Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disingkat, TAHU, adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
32. 32.Tarif Air Minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M3) yang harus dibayar oleh pelanggan.
33. 33.Rekening Air Minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap.
34. 34.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pcmerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
- (1) Asas Penyelenggaraan PDAM meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabililitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, kescimbangan hak dan kewajiban, efisiensi dan efektifitas.
- (2) Tujuan pelayanan air minum adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, menipertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (3) Ruang lingkup pelayanan PDAM meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air.
PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Bagian Kesatu Kewenangan
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 3
- (1) Perusahaan Dacrah Air Minum merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Kola Bengkayang dan sekitarnya;
- b. melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM;
- c. memberikan laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik;
- d. melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
- e. mengatur sitem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
- f. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak kctiga
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 4
Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :
- a. menagih dan menerima hasil penjualan air dan/atau non air dari pihak lain al.au pelanggan;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. menolak dan/atau menerima permintaan calon pelanggan dengan
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 5
Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;
- b. menyediakan kcbutuhan air melalui cara lain apabila dalam waktu 1x24 jam kcluhan pelanggan mengenai kontinuitas air tidak dapat dipenuhi PDAM;
- c. memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 6
Perusahaan Daerah Air Minum memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi :
- a. menyediakan hidran kebakaran ditempat-tempat tertentu; dan
- b. menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bagi pelanggan.
Bagian Keempat
Tata Cara Pelayanan Air Minum
Paragraf1 Pemasangan Baru
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 7
- (1)Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM.
- (2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM.
- (3) Pemohon pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM.
- (4)Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi.
- (5)Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan dan pelunasan biaya disertai pengembalian segala sesuatunya yang menjadi hak pemohon.
Untuk pemasangan baru khusus komplek real estate yang belum ada jaringan air minum/perpipaan, seluruh biaya prasarana clan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 9
- (1)Untuk pclanggan baru golongan niaga/industr i yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri dikenakan biaya pengawasan yang besarnya 30 % (tiga puluh perseratus) dari harga pipa persil yang terpasang.
- (2)Pipa persil untuk pclanggan niaga/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jaminan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berita acara pemeriksaan dan pengawasan dalam hal terjadi kebocoran.
- (3)Jaminan yang diber ikan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada kebocoran jaringan perpipaan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 10
Pipa dinas, meter air dan perlengkapan yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM.
Paragraf 2 Pemutusan Sambungan Langganan
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 11
- (1) Perusahaan Daerah Air Minum dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut :
- a. menunggak rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- b. pclanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM; atau
- c. karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri alas : a. pemutusan sementara; dan
- b. pemutusan tctap.
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 12
- (1) Pemutusan Sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara.
- (2) Pemutusan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pemutusan sementara selama 3 (tiga) bulan karena adanya tunggakan dan/atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan; dan
- b. pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlcbih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya pembukaan kembali.
- (3) Pemutusan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi ditambah biaya pembukaan kembali.
- (4) Denda administrasi dan biaya pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi.
- (1) Pemutusan Tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/distribusi.
- (2) Pemutusan Tetap dilakukan apabila :
- a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a;
- b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b; atau
- c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pemutusan Tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru (PB).
TARIF DAN TATA CARA PENETAPAN
Bagian Kesatu Tarif Air Minum
BAB IV - TARIF DAN TATA CARA PENETAPAN
Pasal 14
- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum.
- (2) Perhitungan dan penetapan larif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. r autu pelayanan;
- c. pemulihan biaya (full cost recovery);
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum menetapkan struktur tarif
BAB IV - TARIF DAN TATA CARA PENETAPAN
Pasal 15
Tarif dibedakan dalam 4 (empat.) jenis, yaitu :
- a. tarif rendah, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar;
- b. tarif dasar, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar;
- c. tarif penuh, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar; dan
- d. tarif kesepakatan, nilainya
BAB IV - TARIF DAN TATA CARA PENETAPAN
Pasal 16
- (1)Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi :
- (2) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :
- a.Blok 1
: merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
Blok II
- merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok.
Kelompok 1 : menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
- b. Kelompok II : menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tar
if dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
Kelompok III : menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum; dan
Kelompok : menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum Khusus
BAB IV - TARIF DAN TATA CARA PENETAPAN
Pasal 17
Penyesuaian larif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan
- memperhitungkan :
- a. nilai indeks inflasi tahunan yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
- b. beban bunga pinjaman; dan/atau
- c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
BAB IV - TARIF DAN TATA CARA PENETAPAN
Pasal 18
- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukan perubahan rencana kerja perusahaan (corporate plan).
2. (2)Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali, Dircksi dapat melakukan peninjauan tar if.
Bagian Keempat
Tata Cara Penetapan Tarif Air Minum
BAB IV - TARIF DAN TATA CARA PENETAPAN
Pasal 19
- (1)Penyesuaian tarif tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan peninjauan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Bupati
BAB IV - TARIF DAN TATA CARA PENETAPAN
Pasal 20
Dalam hal konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), apabila DPRD menolak usulan penetapan tar if yang diajukan Dircksi dan telah disetujui Dewan Pengawas ## BAB V
REKENING AIR MINUM DAN BIAYA NON AIR
Bagian Kesatu Rekening Air Minum
BAB IV - TARIF DAN TATA CARA PENETAPAN
Pasal 21
- (1) Rekening air minum terdiri atas :
2. a.jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (M3) dikalikan dengan tarif air; dan
- b. biaya beban tetap, yang terdiri atas :
1. biaya pemcliharaan meter air (BPMA);
2. biaya administrasi (BA); dan
3. biaya pemeliharaan pipa dinas (BPPD).
- (2) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung
BAB IV - TARIF DAN TATA CARA PENETAPAN
Pasal 22
- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh PDAM.
- (2) Pembayaran rekening air minum dimulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
- (3) Keterlambatan atas pembayaran rekening air minum dikenakan denda ketcrlambatan.
- (4) Apabila sampai batas waktu penutupan pembayaran (akhir bulan), rekening air tidak dilunasi, maka disamping dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dikenakan biaya administrasi segel meter.
- (5) Besarnya denda keterlambatan dan biaya administrasi segel meter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi.
BAB IV - TARIF DAN TATA CARA PENETAPAN
Pasal 23
- (1) Selain biaya pemasangan baru biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas :
2. a.biaya bukaan kembali;
3. b.biaya balik nama;
4. c.biaya pergantian meter air atas permintaan pelanggan;
5. d.biaya pindah letak meter;
6. e.biaya tera meter atas perminlaan pelanggan;
- f. biaya pengujian kualitas air minum; dan
8. g.biaya beban pelanggan pasif.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN
Bagian Kesatu Hak Pelanggan
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN
Pasal 24
Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut.
- a. mendapatkan hasil pengujian atas :
1. perhitungan tagihan rekening air minum bulanan;
2. kualitas air; dan
3. akurasi meter air.
- b. mendapat
PENJELASAN
Pembukaan
atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru;
- c. mendapatkan hasil pencatatan pemakaian air pada saat pencatatan dilakukan oleh PDAM;
- d. mendapat informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
- e. mendapat potongan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan apabila PDAM tidak dapat memenuhi aliran air minum selama tiga hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya aliran air minum dan/atau mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan kecuali sebagai akibat bencana alam, keadaan mendesak (force majeure) dan/atau adanya kerusakan;
- f. apabila selama 3 (tiga) hari berturut-turut PDAM terlambat menindaklanjuti laporan kebocoran pipa persil dirumah pelanggan terhitung sejak laporan kebocoran yang mengakibatkan pemakaian air minum menjadi tinggi, maka pelanggan mendapat keringanan pembayaran rekening air minum;
- g. mendapat pergantian meter air apabila berdasarkan hasil tera meter, menunjukan kondisi rusak atau tidak akurat;
- h. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri; dan
- i. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi :
13. 1.keberatan atas tagihan rekening air minum;
14. 2.pendistribusian air minum;
15. 3.kualitas air minum; atau
16. 4.hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum.
##
PENJELASAN
Pasal 25
Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut : - a. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM lainnya; - b. mcntaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditetapkan olch PDAM dan peraturan pelayanan air minum; - c. bertanggungjawab