PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT Nomor 23 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI SULAWESI BARAT (berlaku 30 Agustus 2016)
Pembukaan
Mengingat :
GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Barat;
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumen Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
SALINAN
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI SULAWESI BARAT
Pasal 1
Dalam peraturan gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Kabupaten/kota adalah di Sulawesi Barat.
5. Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. Dokumen hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
10. 10.Sistem informasi hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
11. 11.Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
12. 12.Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
JDIH
Provinsi Sulawesi Barat
Bagian kedua Maksud dan tujuan
Paragraf 1
Maksud
Pasal 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.
Paragraf 2
Tujuan
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
Pasal 3
- a. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu melalui sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegritasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. Mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat JDIH dan anggota JDIH serta antar anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.
- b. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
Bagian ketiga
Ruang lingkup
Pasal 4
Ruang lingkup pengelolaan JDIH, meliputi :
- b. Pengelolaan JDIH; dan
- a. Kelembagaan JDIH;
- c. Pembinaan dan pengawasan.
Bagian kesatu
Organisasi
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 5
- a. Pusat JDIH;
- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan organisasi JDIH, terdiri dari :
- b. Anggota JDIH.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Biro Hukum.
- a. OPD; dan
- b. Bagian Hukum di Kabupaten/Kota.
Bagian kedua
Tugas dan Fungsi Pusat JDIH
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 6
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH mempunyai fungsi :
- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIH.
- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum;
- b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
- d. penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional dan anggota JDIH;
- f. pembinaan sumberdaya manusia pengelola JDIH;
- e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH; dan
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.
Bagian ketiga
Tugas dan Fungsi Anggota JDIH
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 7
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH mempunyai fungsi :
- (1) Anggota JDIH mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
- b. Penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIH;
- d. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola JDIH di lingkungannya; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala.
PENGELOLAAN
Bagian kesatu
Umum
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 8
- (2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:
- (1) Pengelola JDIH pemerintah daerah berkedudukan di Biro Hukum.
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum; dan
- b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Bagian kedua
Pengumpulan
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 9
- b. Informasi hukum lainnya.
- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan terhadap : a. Informasi hukum; dan
- (2) Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit :
- b. Undang-Undang;
- a. Ketetapan MPR;
- c. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri;
- d. Peraturan Presiden;
- f. Keputusan Menteri
- h. Peraturan Gubernur;
- g. Peraturan Daerah;
- i. Peraturan Bersama Gubernur; dan
- j. Peraturan DPRD Provinsi.
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 10
Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 (2) huruf b, memuat paling sedikit :
- a. Putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. Surat Edaran Menteri;
- e. Rancangan Produk Hukum;
- d. Klarifikasi Peraturan Daerah;
- f. Artikel Hukum; dan
- g. Surat Edaran Gubernur.
Bagian ketiga
Sistem informasi hukum
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 11
- a. Sistem katalog;
Kegiatan penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) b, terhadap informasi hukum dan informasi hukum lainnya dilaksanakan antara lain melalui :
- b. Sistem mandiri (stand alone) dan/atau Local Area Network (LAN); dan
- c. Sistem internet/website.
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 12
- a. Jenis;
- (1) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi :
- b. Nomor;
- d. Judul;
- c. Tanggal;
- e. Sumber; dan
- f. Status peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri (stand alone) dan/atau Local Area Network (LAN) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan internet.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, dikelola melalui website jdih.sulbarprov.go.id.
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 13
Pemerintah Daerah melakukan integrasi/link website dengan Pusat JDIHN, JDIH Kemendagri dan JDIH kabupaten/kota di lingkungan masing-masing.
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 14
- (1) Pusat JDIH dan anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diupload melalui website JDIH masing-masing.
- (2) Penyebarluasan informasi dan upload sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH OPD dan kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
- b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH;
- a. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelola JDIH dan JDIH kabupaten/kota;
- c. Pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH dan JDIH kabupaten/kota secara berkala; dan
- d. Monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH kabupaten\_ kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH. pada
PEMBIAYAAN
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 16
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan JDIH dibebankan pada
- b Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Penetapan: Ditetapkan di Mamuju tanggal, 30 Agustus 2016 pada

Penandatangan: GUBERNUR SULAWESI BARAT, H. ANWAR ADNAN SALEH

Penetapan: Diundangkan di Mamuju Pada tanggal, 30 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd H. ISMAIL ZAINUDDIN ## BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 23

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, tanggal KEPALA BIRO HUKUM, Drs. YAKUB F SOLON MPd Pangkat Pembina Utama Muda Nip 19651005 198812 1 002