Unknown Unknown Nomor 17 Tahun 2015 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 201,4 Nomor 244, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0S Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTS); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48171 8. Peraturan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat :
BI'PATI TULI'TTGAGT'NG PROVINSI JAWA TIMT'R
PERATT'RAII BUPATI TULTINGAGIII|G IYOMOR 22 TAHUI| 2015
TEIITAIIG
REIVCAI|A KER.'A PEMBANGUNAN DATRAII KAET]PATTIY TT'LT'ITGAGUITG TAHTff 2016
DEIYGAN RAIIMAT TT'HAIY YAI{G MAIIA ESA
BUPATI TULIIIYGAGI'NG,
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 20142018, merupakan dokumen perenc€rnaan jangka menengah yang harus dijabarkan ke dalam rencana jangka pendek tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja Tahun 2016;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah kebijakan Daerah dalam jangka waktu satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan rencana kerja pembangunan tahunan daerah dalam bentuk Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten T\rlungagung yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a\
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 201,4 Nomor 244, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0S Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTS);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48171
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2Ol9;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja pemerintah Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2olo tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor g Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2OI4-2OL9.
13. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Rencana pembanguna.n Jangka Panjang Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 20OS2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2OO8 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten T[rlungagung Tahun 2O L2-2O32;
15. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 10 Tahun 2Ol3 tentang RPJMD Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2OI4-2OI8 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2OL3 Nomor 1 Seri E);
MEMUTUSKAI{:
Menetapkan:PERATURAN BITPATI TEITTAIIG REI{CAIYA KER.IA PEMBAI{GUXAI{ DA.TRAH KABI'PATEIT TULUNGAGT'I|G
TAHIII{ 2OI6.
Paral 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten T\rlungagung.
3. Bupati adalah Bupati T\rlungagung.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2Ol4 - 2018, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen perenc€rnaam pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2O14 sampai dengan Tahun 2018.
5. Rencana Keq'a Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen Rencana pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten T\rlungagung.
6. Rencana Keq'a Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja - SKpD, adalah dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kery'a perangkat Daerah.
Pasal 2
RKPD merupakan dokumen perenczrnaan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang disusun dengan sistematika sslegai berikut :
Pasal 2
RKPD merupakan dokumen perenczrnaan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang disusun dengan sistematika sslegai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
BAB III
BAB IV
BAI} V
BAB VI
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
PENUTUP
Iv
di Tulungagung 29 Mei 2015 DAERAH Diu pada S
IT. INDRA FAUZI. MM Pembina Utama Madya NrP. 19590919 199003 1 006
Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol5 Nomor 22
Pasal 3
- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program*program prioritas Tahun 2OL6 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang didukung oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Uraian secara rinci RKPD sebagaimana tercantum dalam l^ampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (21
Pasal 4
Kepala Satuan Keq'a melaksanakan RKPD. Perangkat Daerah berkewajiban
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan: Ditetapkan di T\rlungagung pada tanggal 29 Mei 2015

Penandatangan: BUPATI KULUNGAGUNG, SYAHRI MULYO