PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 35 Tahun 1991 tentang SUNGAI (berlaku 3 Desember 1991)
Pembukaan
Menimbang :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1991 TENTANG SUNGAI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa sungai sebagai sumber air sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pembangunan nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian sungai dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai sungai yang meliputi perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai dengan Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225),
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUNGAI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
2. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
3. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
4. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai.
5. Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.
6. Bangunan sungai adalah bangunan yang berfungsi untuk perundungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai.
7. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I.
9. Badan usaha milik Negara adalah badan usaha milik Negara yang dibentuk untuk melakukan pembinaan, pengusahaan, eksploitasi dan pemeliharaan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. 10.Pejabat yang berwenang adalah Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
8. 11.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pengairan.
Bagian Kedua
Lingkup Pengaturan
Pasal 2
Lingkup pengaturan sungai ## BAB II
PENGUASAAN SUNGAI
Pasal 3
- (1) Sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Menteri.
Pasal 4
Dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri menetapkan :
- a. garis sempadan sungai.
- b. pengaturan daerah diantara dua garis sempadan sungai yang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai.
- c. pengaturan bekas sungai.
Pasal 5
- (1) Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan
Pasal 6
- (1) Pengelolaan lahan pada daerah manfaat sungai dilakukan Menteri.
- (2) Pemanfaatan lahan pada daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai dilakukan ## BAB III
FUNGSI SUNGAI
Pasal 7
- (1) Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia.
- (2) Sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan.
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN
Pasal 8
Wewenang dan tanggung jawab pembinaan sungai ada pada Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri,
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN
Pasal 9
- (1) Wewenang dan tanggung jawab pembinaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik Negara.
- (2) Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak melepaskan tanggung jawab Menteri dalam pembinaan sungai.
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN
Pasal 10
Wewenang dan tanggung jawab pembinaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sepanjang belum dilimpahkan kepada badan usaha milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PERENCANAAN SUNGAI
BAB V - PERENCANAAN SUNGAI
Pasal 11
- (1) Perencanaan dalam rangka pelaksanaan pembinaan sungai diselenggarakan oleh Menteri ## BAB VI
PEMBANGUNAN BANGUNAN SUNGAI
BAB V - PERENCANAAN SUNGAI
Pasal 12
- (1) Pembangunan bangunan sungai yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum diselenggarakan oleh Pemerintah atau badan usaha milik Negara.
- (2) Pembangunan bangunan sungai selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan oleh badan hukum, badan sosial atau perorangan setelah memperoleh ijin dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Pembangunan bangunan sungai dilakukan ## BAB VII
EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI
BAB V - PERENCANAAN SUNGAI
Pasal 13
- (1) Eksploitasi dan pemeliharaan sungai dan bangunan sungai meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum dalam rangka pembinaan sungai dilakukan oleh Pemerintah atau badan usaha milik Negara.
- (3) Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud
- 9 - dalam ayat (1) yang pembangunannya dilakukan oleh badan hukum, badan sosial atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilakukan oleh yang bersangkutan.
PENGUSAHAAN SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI
BAB VIII - PENGUSAHAAN SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI
Pasal 14
- (1) Pengusahaan sungai dan/atau bangunan sungai yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan pengusahaan sungai dan/atau bangunan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan usaha milik Negara.
- (3) Selain diusahakan oleh badan usaha milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pengusahaan sungai dan/atau bangunan sungai dapat dilakukan oleh badan hukum, badan sosial dan perorangan setelah memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang.
PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN WADUK
Bagian Pertama
Pembangunan
BAB IX - PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN WADUK
Pasal 15
- (1) Pembangunan waduk dilakukan sesuai dengan rencana pembinaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pembangunan waduk yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum diselenggarakan oleh Pemerintah atau badan usaha milik Negara.
- (3) Pembangunan waduk yang dilakukan oleh badan hukum, badan sosial, atau perorangan harus terlebih dahulu mendapat ijin penggunaan air dan/atau sumber air dari Pejabat yang berwenang dan dilaksanakan berdasar pada rencana teknis yang telah disahkan oleh Menteri.
- (4) Penggunaan lahan yang diperlukan untuk membangun waduk harus diselesaikan menurut tata cara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dampak sosial yang mungkin timbul sebagai akibat pembangunan waduk, harus ditangani secara tuntas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dan dikoordinasikan oleh Menteri.
Bagian Kedua
Pengelolaan
BAB IX - PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN WADUK
Pasal 16
- (1) Pengelolaan waduk merupakan kegiatan yang terdiri dari eksploitasi dan pemeliharaan waduk.
- (2) Eksploitasi dan pemeliharaan waduk merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelangsungan fungsi waduk sesuai dengan tujuan pembangunannya.
- (3) Eksploitasi dan pemeliharaan waduk meliputi kegiatan-kegiatan :
- a. pemantauan muka air waduk,
- b. pengaturan penggunaan waduk untuk masing-masing kebutuhan;
- c. pengaturan pemeliharaan bendungan;
- d. pengaturan sistem pelaporan, evaluasi dan gawar banjir.
- (4) Pengelolaan waduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh masing-masing pihak yang membangun waduk yang bersangkutan sesuai dengan pedoman pengoperasian waduk yang ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
Bagian Ketiga
Pengamanan
BAB IX - PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN WADUK
Pasal 17
- (1) Pengamanan waduk merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan waduk dan lingkungannya.
- (2) Pengamanan waduk meliputi kegiatan-kegiatan :
- a. pengamanan daerah sabuk hijau;
- b. pemeriksaan secara berkala atas bendungan, waduk dan lingkungannya,
- c. pengamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan waduk.
- (3) Pengamanan waduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh masing-masing pihak yang membangun waduk yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pengamanan waduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
PENANGGULANGAN BAHAYA BANJIR
BAB X - PENANGGULANGAN BAHAYA BANJIR
Pasal 18
Dalam rangka penanggulangan bahaya banjir Pemerintah menetapkan :
- a. tata cara penanggulangan bahaya banjir;
- b. pengelolaan dataran banjir termasuk penetapan daerah retensi;
- c. pedoman tentang langkah-langkah penanggulangan bahaya banjir baik sebelum, selama maupun sesudah banjir.
BAB X - PENANGGULANGAN BAHAYA BANJIR
Pasal 19
Gubernur Kepala Daerah mengkoordinasikan usaha penanggulangan bahaya banjir di daerahnya dengan mengikutsertakan Instansi Pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.
BAB X - PENANGGULANGAN BAHAYA BANJIR
Pasal 20
Dalam keadaan yang membahayakan, Gubernur Kepala Daerah berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pengamanan bahaya banjir.
BAB X - PENANGGULANGAN BAHAYA BANJIR
Pasal 21
Bantaran sungai, daerah retensi, dataran banjir dan waduk banjir selain berfungsi untuk pengendalian banjir dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang berguna bagi masyarakat di sekitarnya dengan syarat-syarat dan tata cara yang ditetapkan Menteri.
PENGAMANAN SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI
Bagian Pertama
Pengamanan Sungai
BAB XI - PENGAMANAN SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI
Pasal 22
- (1) Pejabat yang berwenang bersama-sama dengan pihak lain yang bersangkutan, masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan upaya pengamanan sungai dan daerah sekitarnya yang meliputi :
- a. pengelolaan daerah pengaliran sungai;
- b. pengendalian daya rusak air;
- c. pengendalian pengaliran sungai.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan pengelolaan daerah pengaliran sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan pengendalian pengaliran sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c diatur lebih lanjut oleh Menteri, dengan
BAB XI - PENGAMANAN SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI
Pasal 23
Pejabat yang berwenang dan pihak lain yang membangun bangunan sungai menyelenggarakan upaya pengamanan bangunan sungai sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Menteri.
BAB XII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAB XI - PENGAMANAN SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI
Pasal 24
Masyarakat wajib ikut serta menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pembinaan sungai.
BAB XI - PENGAMANAN SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI
Pasal 25
Dilarang mengubah aliran sungai kecuali dengan ijin Pejabat yang berwenang.
BAB XI - PENGAMANAN SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI
Pasal 26
Mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari Pejabat yang berwenang.
BAB XI - PENGAMANAN SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI
Pasal 27
Dilarang membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air, sehingga membahayakan dan/atau merugikan penggunaan air yang lain dan lingkungan.
BAB XI - PENGAMANAN SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI
Pasal 28
Mengambil dan menggunakan air sungai selain untuk keperluan pokok sehari-hari hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin teriebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
BAB XI - PENGAMANAN SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI
Pasal 29
- (1) Melakukan pengerukan atau penggalian serta pengambilan bahan-bahan galian pada sungai hanya dapat dilakukan ditempat yang telah ditentukan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang.
BAB XIII
PEMBIAYAAN
BAB XI - PENGAMANAN SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI
Pasal 30
- (1) Pembiayaan pembangunan bangunan sungai yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum ditanggung oleh Pemerintah atau badan usaha milik Negara.
- (2) Pembiayaan pembangunan bangunan sungai untuk usaha-usaha
- 17 - tertentu yang diselenggarakan oleh badan hukum, badan sosial atau perorangan ditanggung oleh yang bersangkutan.
- (3) Masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat dari pembangunan bangunan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diikut sertakan dalam pembiayaan untuk pembangunan bangunan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya.
BAB XI - PENGAMANAN SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI
Pasal 31
- (1) Pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan sungai dan bangunan sungai yang ditujukan untuk kesejahteraan dan/atau keselamatan umum ditanggung oleh Pemerintah atau badan usaha milik Negara sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan sungai dan/atau bangunan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditanggung oleh badan hukum, badan sosial atau perorangan yang bersangkutan.
- (3) Masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat dari adanya bangunan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diikutsertakan dalam pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya.
PENGAWASAN
BAB XIV - PENGAWASAN
Pasal 32
- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pembinaan sungai dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan pembinaan sungai yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka tugas pembantuan, dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
BAB XIV - PENGAWASAN
Pasal 33
Dipidana ## BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV - PENGAWASAN
Pasal 34
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan perundang-undangan mengenai sungai yang telah ada sepanjang tidak bertentangan ataupun belum diganti dengan yang baru BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - PENGAWASAN
Pasal 35
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1991.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1991

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1991

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1991 TENTANG SUNGAI
## UMUM
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan telah mengatur landasan pokok dalam menyelenggarakan pengaturan mengenai air dan sumber air.
Beberapa peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut telah ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa. Selain itu masih diperlukan adanya peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya agar dapat mencakup seluruh permasalahan mengenai air antara lain mengenai sungai. Pengaturan masalah sungai sebagai sumber air, diperlukan agar sungai dapat dikelola dengan mantap serta dapat digunakan secara optimal bagi kepentingan masyarakat secara tertib dan teratur.
Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa air semakin langka sedangkan permintaan akan pelayanan air semakin meningkat sebagai akibat adanya perkembangan penduduk dan teknologi, ditambah dengan menurunnya mutu air beserta sumber-sumbernya. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan yang mendukung usaha-usaha pelestarian fungsi sungai sebagai sumber air.
Dalam
PENJELASAN
Pasal 10
Undang-undang Nomor 11 Tahun 19'74 dinyatakan bahwa Pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka - 22 - kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi dan peranannya. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 10 tersebut di