PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk itu guna penyesuian dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Bupati Sintang Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Sintang dan membentuk Peraturan Bupati pengganti; - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sin tang; 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indone�ia Tahu\_n 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 352), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang �omor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ' 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pe�berantas8? Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Repubhk Indones�a Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan. Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234); · 1 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51); 9. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun �000 Nomor 196, Tru:1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahua 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5). (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR f TAHUN 2014 TENT ANG
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG,
- Menimbang : . · k · lt a. bahwa untuk menjamin kualitas dan obje tivi as\_ dalam menetapkan . Si ii (PNS) usu! pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negen P dalam dan dari Jabatan Sekretaris Daerah, peng�gkat� pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan �an Jabat Struktural Eselon 11.b ke bawah, pengangkatan, pemmdahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan �ep�a Sekolah, kenaikan pangkat PNS yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya atau menemukan penemuan b�u yan� berm�faat bagi Negara, pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional khusus atau tertentu'. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalarn dan d�1 Jabatan Fungsional khusus atau tertentu, dipandang perlu terlebih dahulu dibahas oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
..
,,
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhimya masa Jabatan Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan serta berdasarkan Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk itu guna penyesuian dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Bupati Sintang Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Sintang dan membentuk Peraturan Bupati pengganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sin tang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indone�ia Tahu\_n 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 352), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang �omor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); '
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pe�berantas8? Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Repubhk Indones�a Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan. Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234); · 1
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
9. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun �000 Nomor 196, Tru:1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahua 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
c
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5).
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TIM PENil,Al KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.
BABI
KETENTUAN UMUM
Paaal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- b. Bupati adalah Bupati Sintang;
- a. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Barat;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Sintang;
- d. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sintang;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
- f. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
- h. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural setingkat Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas;
- g. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sintang;
- i. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang;
- k. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Negara;
- j. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten yag selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang; ·
12. O I. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang didalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- n. Pejabat berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional atau Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
- o. Pimpinan Satuan Kerja adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- q. Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim yang dibentuk untuk membantu C kelancaran tugas Tim Penilai Kinerja PNS yang terdiri dari beberapa Pejabat dan Staf di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang
- p. Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sin tang.
BAB Ill - KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS TIM
Pasal 4
- ( 1 ) Keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS Perneriritah Kabupaten Sintang terdiri dari :
- a. Seorang Ketua merangkap anggota;
...
- b. Empat orang anggota;
- c. Sekretaris bukan anggota;
3. .,. (2) Keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai PNS Pemerintah Kabupaten Sintang yang berkedudukan pada Sadan Kepegawaian Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peratu,ran ini.
- (4) Kepala Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang secara fungsional dijabat oleh Kepala SKD Kabupaten Sintang.
- (5) Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pada Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sin tang yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang.

## Bagiau Kesatu

## Tupa Ketua

## PaAIS

Tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan jadwal pelaksanaan sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. Mengundang pejabat lain, apabila diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang;
- c. Memimpin sidang-sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang;
- d. Memberikan bimbingan dan pengarahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris dan Anggota Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang serta Kepala Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang;

000071

- e. Menyampaikan hasil sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Bu pati dalam :
- 1) Usulan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah (Eselon II.a) kepada Pejabat Bezwenang;
- 2) Usu! pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon 11.b untuk dikonsultasikan kepada Gubemur dan selanjutnya basil konsultasi dimaksud sebagai bahan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon 11.b oleh Bupati;
- 4) Pemberian atau usu! kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukan prestasi kerja yang luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- 3) Usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III.a kebawah;
- 5) Perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Jabatan Fungsional khusus atau tertentu;
- 6) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional khusus atau tertentu.

## Bagian Kedua

## Tugas Anggota

## Pasal 6

Tugas Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Menghadiri sidang-sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sin tang;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
- b. Memberikan saran dan pertimbangan secara aktif dan obyektif didalam sidang-sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang;

## Bagian Ketiga

## Tugas Sekretaris

## Pasal 7

- � Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang berkenaan dengan persiapan dan 'penyusunan bahan sidang, serta penyampaian Berita Acara Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang kepada pejabat yang berwenang;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

## Bagian Keempat

## Tugas Kepala Sekretaraiat

## Pasal 8

Tugas Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah sebagai berikut:

- b. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas para anggota Sekretariat;
- a. Memimpin Sekretariat;
- c. Menyiapkan dan menyusun bahan sidang serta menyampaikan Berita Acara Hasil Sidang kepada Ketua; ·

- d. Menyiapkan tempat sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sin tang;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
- e. Melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas para anggota Sekretariat;

## Bagian Kelima

## Tugas Anggota Sekretariat

## Pasal 9

Tugas Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) adalah sebagai berikut:

- b. Secara berkala menyampaikan bahan-bahan berupa d�ta. . dan 1?formas1 pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negen S1p1l sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- a. Mengumpul dan mengolah data kepegawaian berkaitan dengan kelancaran tugas Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang; . .
- c. Membantu Kepala Sekretariat dalam rangka mempersiapkan dan menyusun bahfil: sidang serta Berita Acara Hasil Sidang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
5. ..., d. Memberikan masukan kepada Kepala Sekretariat tentang perubahan dan wi perkembangan informasi kepegawaian secara pro aktif;

## BAB IV

## TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG

## Pasal 10

- ( 1 ) Sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sepanjang diperlukan.
- (2) Sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh Ketua dan 2 (dua) orang Anggota serta Sekretaris, kecuali terdapat hal-hal tertentu yaitu :
- a. Jika Ketua berhalangan, dapat menunjuk dan memberikan mandat secara pen uh kepada salah seorang anggota untuk mewakilinya;
- b. Jika pembahasan dalam sidang menyangkut anggota Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang, dengan pertimbangan etika dan obyektivitas hasil sidang, maka anggota yang bersangkutan dapat tidak diikutsertakan dalam sidang;
- d. Pelaksanaan sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sin tang terbatas yang hanya dihadiri oleh Pejabat-Pejabat tertentu yang ditunjuk oleh Bupati.
- c. Jika Sekretaris berhalangan, maka yang diikutsertakan dalam sidang dalam kapasitas sebagai Sekretaris adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris atau Kepala Sekret�at Tim .Penilai �':erj� P�S Pemerintah Kabupaten Sin tang;
- (3) Dalam pelaksanaan sidang, apabila dipandang perlu dapat meminta masukan dari Pejabat lain yang relevan dan berkompeten untuk didengar penjelasannya.
- (4) Hal-ha! yang dipertimbangkan didalam sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:
- a. Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten Sin tang;
- b. Pengkajian terhadap bahan-��an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);

1

000073

- d. Pengkajian terhadap ketentuan lainnya dalam peraturan perundaang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.
- c. Bagi mutasi dalam jabatan hendaknya memperhatikan ketentuan yang tertuan� pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Peng�gka�an Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, dan petunjuk teknis lainnya yang berkenaa.n denga.n hal dimaksud;
- (5) Saran dan pertimbangan yang disampaikan Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang sekaligus menetapkan calon yang terpilih untuk mengisi jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

## BABV

## PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENYAMPAIAN HASIL SIDANG

## Paaal 11

- ( 1 ) Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat sesama anggota.
- (2) Apabila anggota Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sin tang tidak dapat menghasilkan keputusan secara bulat maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dan hasilnya mengikat semua peserta yang hadir dalam sidang terse but.
- (3) Keputusan Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris yang hadir dalam sidang.

## Paaal 12

- ( 1 ) Berita Acara Sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (3) beserta kelengkapannya disampaikan ketua Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang mengambil keputusan.

## BABVI

## MASA KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

## Paaal 13

Masa keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

## BAB VII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Paaal 14

- ( 1) Perubahan atas Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sin tang hanya dapat dilakukan melalui Sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang.

(2) Perubahan ...

00007'i

- ( 2) Peru bahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tidak termasuk peru bah an yang diputuskan oleh Pejabat yang berwenang.

## Pasal 15

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan mt, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP .

## Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sin tang Nomor 3 Tahun 2 0 1 1 tentang Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Sin tang {Serita Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2 0 1 1 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal, �r �pev,..� �c r 1

( BUPATI SINTANG, !:f'

�

V4ILTON'cROSBY


Diundangkan di Sintang pada tanggal, , f

jN-lv.\_�

�o l '1

SE DAERAH KABUPATEN SINTANG, (

Iv

\,HA.JI ZULKIFLI, HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR,-

LAMPIRAN I

·

·

000075

PERATURAN BUPATI SINTANG '

I :,.. 11ttfv,,., �Ot'f

NOMOR :

TANGGAL

: �'} &lt;)�vt."°' ')...01'-f : TtM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KAB.UPATEN SINTANG

| NO | JABATAN POKOK | KEDUDUDKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 . | Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang | Ketua Merangkap Anggota | |
| 2. | Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang | Anggota | |
| 3. | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang | Anggota | |
| 4. | Inspektur Kabupaten Sintang | Anggota | |
| 5. | Kepala Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang | Anggota | |
| 6. | Kepala Bidang Data dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang | Sekretaris Bukan Anggota | |

0

r

r'MILTO� CROSBY

SINTANG, �

KBUPATI


)

000076

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR : if\,� �\�

1- ?-t

TANGGAL

:

Og..,..i.�

t-4

1

'1

TENTANG

: TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

| NO | JABATAN POKOK | KEDUDUDKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 . | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang | Ketua Merangkap Anggota | |
| 2. | Kepala Bidang Data dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang | Anggota | |
| 3. | Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang | Anggota | |
| 4. | Kepala Sub Bidang Data, nformasi dan Dokumentasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang | Anggota | |
| 5. | 4 (empat) orang Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang | Anggota | |


-�INTANG, !i

�

/

MILTON CROSBY