UNDANG-UNDANG DARURAT Nomor 17 Tahun 1950 tentang HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN TENTARA (berlaku 30 Maret 1950)
Pembukaan
Menimbang
- 1. bahwa perlu mengadakan peraturan tentang hukum acara pidana pada Pengadilan Tentara.
2. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan.
Mengingat
- pasal-pasal 123, 139, 140 dan 159 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;
Mendengar :
Senat.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN TENTARA.
Pasal 1
Segala Peraturan tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara yang ada di Indonesia sampai berlakunya Undang-undang Darurat No. tahun 1950 dihapuskan dan diganti oleh Undang-undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara ini.
Pasal 2
Bagi Hukum Acara Pidana pada pengadilan tentara, berlaku sebagai pedoman :
- a. "het Herziene Inlands Reglement" dengan perubahan-perubahan seperti yang dimuat dalam Undang-undang Darurat ini.
- b. "Reglement of ura de Straf Vordering voor Raden van Justittie of Java en het Hoog Verechts Hof van Nederlands Indie", yang selanjutnya disebut "Strafvordering" dengan perubahan-perubahan seperti yang dimuat dalam Undang-undang Darurat ini.
BAB II.
PEMERIKSAAN-PERMULAAN.
Pasal 3
- (1) Selain dari pada pegawai-pegawai dan orang lain yang disebut dalam pasal 39 "het Herziene Inlands Reglement", hak mengusut kejahatan dan pelanggaran diserahkan juga :
- a. kepada kepala pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berpangkat perwira, terhadap anak buahnya masing-masing.
- b. kepada anggota-anggota Polisi Militer yang berpangkat perwira, dalam daerahnya masing-masing.
- (2) Mereka terutama memakai sebagai pedoman : titel dua, bagian satu, bagian tiga, bagian empat dan bagian lima dari "het Herziene Inlands Reglement".
- (3) Mengenai pengusutan kejahatan dan pelanggaran, mereka langsung di bawah pimpinan Kejaksaan Tentara.
- (4) Mereka wajib menuruti petunjuk-petunjuk Kejaksaan Tentara dengan saksama.
Pasal 4
Dengan tidak mengurangi kewajiban mereka seperti yang dimaksudkan dalam pasal 3, pada tanggal 1 dan 15 tiap-tiap bulan, mereka harus memberikan laporan tertulis kepada Kejaksaan Tentara tentang :
- a. Penangkapan dan penahanan orang-orang yang dilakukan oleh mereka;
- b. penglepasan orang-orang tersebut;
- c. pembeslahan barang-barang dan pemindahan barang-barang itu oleh mereka.
Pasal 5
Tentang peristiwa-peristiwa yang penting yang mengenai ketentaraan, Kejaksaan Tentara segera memberi laporan tertulis kepada Pemimpin ketentaraan Tertinggi didaerah.
Pasal 6
Dengan ## BAB III.
PEMERIKSAAN PENGADILAN TENTARA DALAM TINGKATAN PERTAMA.
Pasal 7
Dengan
Pasal 8
- (1) Putusan Mahkamah Tentara Tinggi atau Mahkamah Tentara Agung tentang perselisihan mengenai kekuasaan antara Pengadilan Tentara harus disertai alasan-alasannya. Putusan tersebut dikirimkan kepada Jaksa Tentara pada Mahkamah yang ditunjuk sebagai Pengadilan yang harus mengadili.
- (2) Ketua Mahkamah yang lain dan Jaksa Tentaranya, mendapat turunan putusan tersebut.
- (3) Mahkamah yang dimaksudkan dalam akhir ayat 1 wajib menuruti putusan Mahkamah Tentara Tinggi atau Mahkamah Tentara Agung.
BAB IV.
PEMERIKSAAN MAHKAMAH TENTARA AGUNG DAN MAHKAMAH TENTARA TINGGI DALAM TINGKATAN KEDUA.
Pasal 9
- (1) Dengan BAB V.
CARA MENJALANKAN PUTUSAN.
Pasal 10
Putusan Pengadilan Tentara dijalankan oleh Jaksa Tentara yang bersangkutan, dengan pedoman: titel sepuluh, bagian empat "het Herziene Inlands Reglement".
MENTERI KEHAKIMAN,
SOEPOMO.
MENTERI PERTAHANAN,
HAMENGKU BUWONO IX.
Diumumkan pada tanggal 31 Maret 1950
MENTERI KEHAKIMAN,
SOEPOMO.
Pasal 11
Jika perlu, berhubung dengan keadaan, Presiden berhak menetapkan peraturan acara guna Pengadilan Tentara, yang menyimpang dari peraturan dalam Undang-undang Darurat ini.
Pasal 39
- a. kepada kepala pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berpangkat perwira, terhadap anak buahnya masing-masing.
- b. kepada anggota-anggota Polisi Militer yang berpangkat perwira, dalam daerahnya masing-masing.
- (2) Mereka terutama memakai sebagai pedoman : titel dua, bagian satu, bagian tiga, bagian empat dan bagian lima dari "het Herziene Inlands Reglement".
- (3) Mengenai pengusutan kejahatan dan pelanggaran, mereka langsung di bawah pimpinan Kejaksaan Tentara.
- (4) Mereka wajib menuruti petunjuk-petunjuk Kejaksaan Tentara dengan saksama.
Dengan tidak mengurangi kewajiban mereka seperti yang dimaksudkan dalam pasal 3, pada tanggal 1 dan 15 tiap-tiap bulan, mereka harus memberikan laporan tertulis kepada Kejaksaan Tentara tentang :
- a. Penangkapan dan penahanan orang-orang yang dilakukan oleh mereka;
- b. penglepasan orang-orang tersebut;
- c. pembeslahan barang-barang dan pemindahan barang-barang itu oleh mereka.
Tentang peristiwa-peristiwa yang penting yang mengenai ketentaraan, Kejaksaan Tentara segera memberi laporan tertulis kepada Pemimpin ketentaraan Tertinggi didaerah.
Dengan ## BAB III.
PEMERIKSAAN PENGADILAN TENTARA DALAM TINGKATAN PERTAMA.
Dengan
- (1) Putusan Mahkamah Tentara Tinggi atau Mahkamah Tentara Agung tentang perselisihan mengenai kekuasaan antara Pengadilan Tentara harus disertai alasan-alasannya. Putusan tersebut dikirimkan kepada Jaksa Tentara pada Mahkamah yang ditunjuk sebagai Pengadilan yang harus mengadili.
- (2) Ketua Mahkamah yang lain dan Jaksa Tentaranya, mendapat turunan putusan tersebut.
- (3) Mahkamah yang dimaksudkan dalam akhir ayat 1 wajib menuruti putusan Mahkamah Tentara Tinggi atau Mahkamah Tentara Agung.
BAB IV.
PEMERIKSAAN MAHKAMAH TENTARA AGUNG DAN MAHKAMAH TENTARA TINGGI DALAM TINGKATAN KEDUA.
- (1) Dengan BAB V.
CARA MENJALANKAN PUTUSAN.
Putusan Pengadilan Tentara dijalankan oleh Jaksa Tentara yang bersangkutan, dengan pedoman: titel sepuluh, bagian empat "het Herziene Inlands Reglement".
MENTERI KEHAKIMAN,
SOEPOMO.
MENTERI PERTAHANAN,
HAMENGKU BUWONO IX.
Diumumkan pada tanggal 31 Maret 1950
MENTERI KEHAKIMAN,
SOEPOMO.
Jika perlu, berhubung dengan keadaan, Presiden berhak menetapkan peraturan acara guna Pengadilan Tentara, yang menyimpang dari peraturan dalam Undang-undang Darurat ini.
Undang-undang Darurat ini dapat disebut; "Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara", dan mulai berlaku pada hari diumumkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 1950.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, SOEKARNO
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Berhubung dengan pembentukan Pengadilan Tentara maka perlu ditetapkan Undang-undang tentang peraturan hukum acara pidana guna Pengadilan tersebut, oleh karena hukum acara pidana guna Pengadilan Tentara Hindia Belanda tidak sesuai dengan keadaan serta kebutuhan Tentara Republik Indonesia Serikat dan tidak sesuai pula dengan Pengadilan Tentara baru.
Dari sebab hubungan antara Pengadilan tersebut dan Pengadilan biasa menurut rancangan Undang-undang yang bersangkutan rapat sekali, yaitu penjabat yang diserahi pimpinan Pengadilan, pimpinan penuntutan serta pimpinan panitera buat kedua jenis Pengadilan masing-masing sama yaitu penjabat yang bersangkutan dalam pengadilan biasa maka dirasa tepat bahwa Pengadilan Tentara sedapat-dapat mempergunakan hukum acara pidana yang dipakai Pengadilan biasa dengan perobahan-perobahan yang perlu. Hal demikian akan memudahkan pekerjaan-pekerjaan ketua Pengadilan Tentara, Jaksa-Tentara dan Panitera Pengadilan itu, oleh karena mereka telah biasa memakai hukum acara pidana tersebut.
Oleh karena peraturan hukum acara pidana buat pengadilan biasa belum disesuaikan dengan keadaan sekarang, maka peraturan tersebut hanya dapat dipakai sementara waktu sebagai pedoman guna Pengadilan Tentara.
Adapun perobahan yang penting ialah penetapan bahwa kepala-kepala pasukan yang berpangkat opsir serta opsir-opsir di bawahnya dan pulisi tentara diberi kekuasaan kepulisian seperti yang diterangkan dalam
PENJELASAN
Pasal 3
. Oleh karena mereka umumnya tidak mempunyai didikan dan pengalaman yang cukup di lapangan kepulisian, maka mereka ditempatkan di bawah pimpinan Jaksa-Tentara agar supaya hasil pekerjaan mereka tidak mengecewakan.