PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 43 Tahun 2016 tentang PEDOMAN TEKNlS PENGALOKASIAN DAN PEMBAGlAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017 DI KABUPATEN LAMONGAN DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, bahwa guna melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR ')4 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNlS PENGALOKASIAN DAN PEMBAGlAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017 DI KABUPATEN LAMONGAN
DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun 20 I 7 di Kabupaten Ulmongan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun I 950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Perundang-undangan Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).
~
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017 DI KABUPATEN LAMONGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pemerintah Daerah menganggarkan ADD setiap tahun dalam APBD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Sumber ADD berasal dari bagian dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalokasian dana ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengalokasian ADD dilakukan secara bertahap.
PENGHITUNGAN ALOKASl ADD
BAB 111 - PENGHITUNGAN ALOKASl ADD
Pasal 4
ADD Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rpl26.496.l09.300,00 (seratus dua puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) untuk 462 (empat ratus enam puluh dua) Desa, yang dialokasikan
BAB 111 - PENGHITUNGAN ALOKASl ADD
Pasal 5
- (1) Alokasi pembagian ADD
BAB 111 - PENGHITUNGAN ALOKASl ADD
Pasal 6
- (1) lndikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah penghitungan ADD
BAB 111 - PENGHITUNGAN ALOKASl ADD
Pasal 7
- (1) Bobo! Nilai Indikator Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah nilai variabel aparatur pemerintah desa terhadap nilai variabel aparatur Pemerintah Desa se Kabupaten Lamongan.
- (2) Nilai variabel aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah variabel aparatur Pemerintah Desa yang terdiri dari jumlah variabel kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa dikalikan dengan koevisien jumlah formasi perangkat desa.
BAB 111 - PENGHITUNGAN ALOKASl ADD
Pasal 8
- (1) Penghitungan perolehan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan cara :
- a. 40 % (empat puluh per seratus) dari Alokasi Indikator Dasar dibagi secara merata kepada seluruh desa;
- b. 60% (lima puluh per seratus) dibagi
BAB 111 - PENGHITUNGAN ALOKASl ADD
Pasal 9
- (1) Bobot Nilai Indikator Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, adalah hasil penjumlahan bobot nilai variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dikalikan dengan Indeks Kesulitan Geografis desa terhadap total hasil penjumlahan bobot nilai variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dikalikan dengan Indeks Kesulitan Geografis desa se Kabupaten Lamongan.
- (2) Bobot nilai variabel = {(35% x persentase jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa di kabupaten) + (35% x persentase luas wilayah Desa terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten) + (30% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial di kabupaten)).
BAB 111 - PENGHITUNGAN ALOKASl ADD
Pasal 10
- (1) Data jumlah formasi aparatur Pemerintah Desa adalah berasal dari Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa setempat Tahun 2016.
- (2) Data jumlah penduduk adalah berasal dari Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan semester pertama Tahun 2016.
- (3) Data luas wilayah adalah berasal dari Kecamatan Dalam Angka Tahun 2016.
2. {4) Data Angka Kemiskinan adalah berasal dari Kecamatan Dalam Angka Tahun 2016.
- (5) Data tingkat Indeks Kesulitan Geografis adalah berasal dari Kementerian Keuangan Tahun 2015.
BABIV
TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN
BAB 111 - PENGHITUNGAN ALOKASl ADD
Pasal 11
- (1) ADD yang telah ditetapkan dalam APBD disalurkan oleh BPKAD sesuai besaran ADD kepada setiap desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran dan Pencairan ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan apabila Penggunaan ADD telah dituangkan di dalam Peraturan Desa ten tang APBDes.
- (4) Pencairan ADD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pencairan pertama sebesar 40% (empat puluh per seratus) mulai bulan Maret;
- b. Pencairan kedua sebesar 40% (empat puluh per seratus) mulai bulan Juni;
- c. Pencairan ketiga sebesar 20% (dua puluh per seratus) atau sisa anggaran ADD yang belum terserap oleh desa mulai bulan September.
- (5) ADD diberikan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Kas Desa masing~masing desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa.
BAB 111 - PENGHITUNGAN ALOKASl ADD
Pasal 12
- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan ADD kepada Bupati c.q Kepala BPKAD lewat Carnal dengan dilampiri :
- a. Peraturan Desa ten tang APBDes Tahun Anggaran 2017;
- b. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun sebelumnya;
- c. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) yang disepakati BPD;
- d. Serita Acara Musyawarah Desa dalam rangka membahas kegiatan ADD;
- e. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa;
- f. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDes);
- g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
- h. fotokopi Rekening Kas Desa;
1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) ADD dari kepala desa;
- J. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa, diketahui oleh Ketua BPD clan Sekretaris Desa;
- k. Surat Pengajuan Pencairan Dana ADD tahap pertama;
1. kuitansi tanda terima ADD dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa clan Bendahara Desa mengetahui camat;
- m. fotokopi Keputusan Bupati tentang Besaran ADD Tahun 2017.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dibuat rangkap 2 (dua) dan dengan rincian 1 (satu) lembar sebagai dokumen arsip desa dan 1 (satu) lembar sebagai dokumen arsip Camat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai dengan huruf m dibuat rangkap 4 (empat) dengan
PENJELASAN
Pembukaan
2 (dua) bendel dikirim ke BPKAD, 1 (satu) bendel untuk disimpan di kecamatan, 1 (satu) bendel disimpan sebagai arsip desa.
- (4) Seluruh pernyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Bupati wajib dilakukan verifikasi oleh tim Kecarnatan.
##
PENJELASAN
Pasal 13
- (1) Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD tahap kedua dan ketiga, sebagai berikut : - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan ADD kepada Bupati c.q Kepala BPKAD lewat Camat dengan dilampiri : 1. Surat Pengajuan Pencairan Dana ADD Tahap I; 2. Rencana Penggunaan ADD; 3. SPTJB ADD dari kepala desa; 4. Laporan Realisasi Anggaran dan/atau kemajuan Fisik ADD; 5. fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan tahap sebelumnya; dan 6. Kuitansi Pengajuan Dana. - b. Pengajuan pencairan ADD yang digunakan untuk pembangunan fisik dilengkapi dengan : - I. Surat Perintah Kerja (SPK) dari kepala desa kepada Tim Pelaksana Kegiatan atau Ketua LPM untuk pengajuan fisik termin pertama; 2. RAB dan Gambar rencana pembangunan fisik desa untuk pengajuan fisik termin pertarna; 3. Foto lokasi 0% (nol per seratus) rencana pembangunan fisik desa bagi pengajuan pembangunan fisik; 4. Foto lokasi 100% (seratus per seratus) pembangunan fisik desa bagi pengajuan pembangunan fisik termin keclua. - c. Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran clan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unclangan. - d. Berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, Camat mengajukan Rekomendasi Penyaluran clan Pencairan ADD kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD dengan dilampiri : 1. Surat Pengajuan Pencairan Dana ADD dari desa; 2. SPTJB ADD dari kepala desa; 3. Kuitansi Pengajuan Dana ADD; 4. Persetujuan Pencairan Dana; 5. fotokopi rekening Bank
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## BABY

## PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

## Pasal 14

Penetapan lokasi dan besarnya ADD bagi setiap desa di Daerah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## BAB VI PENGELOLAAN

## Pasal 15

- {l) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDes.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ta ta car a pengadaan barang/ j asa di des a yang dananya bersum ber dari ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

## Pasal 16

- (1) Pengalokasian ADD didasarkan pada RKPDes yang secara partisipatif disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan tokoh agama/masyarakat.
- (2) Bentuk dan sistematika penulisan RKPDes berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pengalokasian ADD yang disusun dalam APBDes berpedoman pada RKPDes yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Penggunaan ADD dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan hal-hal sebagai berikut :
- a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
- b. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. pembangunan desa;
- d. pembinaan kemasyarakatan clan pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 18

- (1) Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa clan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, menggunakan perhitungan sebagai berikut :
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh per seratu\_st;\_
- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus);
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Komposisi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sekretaris Desa paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling besar 80% ( de la pan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- b. Perangkat Desa paling sedikit sebesar 50% (enam puluh per seratus) dan paling besar 60% (tujuh puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
- (4) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diangkat dan ditetapkan secara resmi sesuai peraturan perundang› undangan yang berlaku.
- (5) Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dari APBDes tidak boleh melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah kepala desa dan perangkat desa ditetapkan melalui musyawarah antara Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan Tokoh masyarakat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat dalam rangka membahas penggunaan dana ADD.

## Pasal 19

- (!) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diarahkan untuk menunjang :
- a. operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa;
- b. insentif dan operasional BPD.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, diarahkan un tuk :
- a. perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik perkantoran desa atau pemerintah desa lainnya;
- b. mendukung program-program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, diarahkan untuk :
- a. penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa termasuk perlindungan masyarakat dan kelembagaan desa lainnya;
- b. mendukung program-program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

## Pasal 20

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (!), ayat (2) dan ayat (3) dapat mengacu pada pengalokasian ADD tahun sebelumnya dengan memperhatikan kebutuhan desa sesuai hasil musyawarah antara pemerintah desa dengan BPD dan tokoh masyarakat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat dalam rangka membahas penggunaan dana ADD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## BAB vm PERTANGGUNGJAWABAN,PELAPORAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 21

Penanggungjawab keuangan ADD secara materiil clan formil adalah Kepala Desa dan secara administratif dilaksanakan oleh Bendahara Desa bersama PTPKDes.

- ( 1) Perlanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.
- {2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi penggunaan ADD sesuai dengan peraturan perundang› undangan yang berlaku.

## Pasal 23

- (1) Benluk pelaporan ADD sebagai berikul:
- a. laporan rutin, yakni laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh Pemerintah Desa;
- b. laporan semester yakni laporan yang dibuat setiap semester sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. laporan akhir, yakni laporan dari penggunaan ADD yang mencakup perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian permasalahan ADD.
- (2) Benluk laporan sebagairnana dirnaksud pada ayal (1) rnerupakan bagian yang lidak lerpisahkan dengan laporan realisasi APBDes.
- (3) Penyarnpaian laporan sebagairnana dirnaksud pada ayal (1) dilaksanakan secara berjenjang dari Kepala Desa kepada Camat dengan tembusan kepada BPD dan dari Carnal kepada Bupali.
- (4) Laporan Carnal kepada Bupali sebagairnana dirnaksud pada ayal (3) dalarn bentuk rekapitulasi dari laporan kepala desa diwilayah kerjanya dan disarnpaikan kepada Bupali c.q. BPKAD dengan lernbusan Bagian Pemerintahan Desa.

## Pasal 24

- (1) Pengawasan pengelolaan ADD meliputi:
- a. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan;
- b. pengawasan leknis/fisik dan adrninislratif dilakukan oleh Carnal;
- c. pengawasan operasional yang dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.
- (2) Teknis pengawasan pengelolaan ADD sebagairnana dirnaksud pada ayal (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## BABIX SANKS!

## Pasal25

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diatas 30% (tiga puluh per seratus), Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SiLPA.
- (2) Pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan ADD untuk Desa pada tahun anggaran berikutnya.

## Pasal26

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus kepada desa.
- (3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan menyebabkan kerugian desa/daerah/negara, Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lamongan (Serita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.


-~--

## PEDOMAN TEKNIS PENGELOLMN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkembangnya paradigma pem berdayaan masyarakat memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan. Disisi lain masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan, akan sebagai subyek tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya setempat.

Pemberian beberapa kewenangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal 1m berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Lamongan yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan movasi bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya didorong oleh faktor ketertinggalan desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada desa.

Berlandaskan permasalahan-permasalahan tersebut, dan sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan keuangan kepada des a dalam ben tuk ADD.

## B. Maksud

Maksud pemberian ADD dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa adalah sebagai stimulus untuk untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan desa, Pelayanan Umum, Pembangunan Desa, Pembinaan kelembagaan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

## C. Tujuan

Tujuan pemberian ADD di Kabupaten Lamongan dalam rangka untuk :

- a. menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- c. meningkatkan perencanaan clan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- f. meningkatkan ketrentraman dan ketertiban;
- g. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
1. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan usaha lainnya;
- J. meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa;
- k. menunjang program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

## D. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam penggunaan ADD di Kabupaten Lamongan diarahkan pada :

- a. meningkatnya kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan desa;
- b. meningkatnya peran Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa dengan pola partisipatif;
- c. meningkatnya sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa;
- d. meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desa sesuai dengan asal usul adat istiadat setempat.

## E. Prinsip

Pengelolaan ADD dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/ transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

## 11. PENGELOLA ADD

Dalam rangka menjamin pelaksanaan ADD agar tepat sasaran, pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDes.

Sedangkan tata cara pengelolaan keuangan desa dan tata cara pengadaan barang/ jasa di desa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## !I!. MEKANISME PENGELOLMN ADD

## A. Penentuan Besaran Dana ADD

Penentuan besarnya dana ADD yang akan diterima setiap desa di Daerah ditentukan berdasarkan penghitungan ADD minimal dan ADD proporsional sesuai dengan masing-masing indikator penilaian. ADD minimal merupakan dana yang dialokasikan untuk ADD yang dibagi secara merata kepada seluruh ditentukan berdasarkan nilai dirumuskan oleh PD Teknis. desa, bobot sedangkan ADD Proporsional desa yang ditentukan dan

## B. Perencanaan ADD

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat lainnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun RKPDes untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. RKPDes dimaksud dijadikan dasar dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Pengalokasian dan penggunaan dana ADD wajib dituangkan dalam Peraturan Desa ten tang APBDes tahun berkenaan.

## C. Persiapan Pelaksanaan ADD

Dalam tahap persiapan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, antara lain:

- a. mensosialisasikan program-program yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Desa dan Dusun dengan materi pemberitahuan besaran ADD untuk Tahun Anggaran berjalan;
- b. melaksanakan Musrenbangdes dengan melibatkan stakeholder yang ada di desa (diantaranya; BPD, LPM, PKK, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya);
- c. berdasarkan hasil Musrenbangdes, Pemerintah Desa menyusun RKPDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang RKPDes;
- d. berdasarkan RKPDes dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa ten tang APBDes yang akan disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes;
- e. berdasarkan APBDes, Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- f. Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Kas Desa, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/ J asa, Pengurus dan Penyim pan Barang pad a Sekretariat Desa serta Keputusan Kepala Desa tentang PTPKD.

## D. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana ADD

Penyaluran dan pencairan dana ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Dana ADD untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Dana ADD dituangkan dalam Pejabat Pengelola Keuangan Lamongan; Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah (DPA-PPKD) Kabupaten
- c. Kepala Desa menyusun RPD ADD dan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- d. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD beserta lampirannya kepada Bupati melalui Camat clan apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan pencairan dana beserta lampirannya diteruskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diproses pencairannya.

## E. Penggunaan dana ADD

Dana ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa clan Perangkat Desa serta tunjangan sesuai ketentuan perundang› undangan, untuk menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pemberdayaan Masyarakat Desa. Besarnya dana ADD yang dipergunakan untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan : Sekretaris Desa 80% dari Siltap Kepala Desa, sedangkan Perangkat desa 60% dari Siltap Kepala Desa.

Guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, secara rinci pengalokasian dana ADD dipergunakan untuk :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
- a. Operasional Penyelenggaraan Pemerin tah Desa,

Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemerintah desa (pengeluaran rutin berupa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, belanja barang, belanja pemeliharaan clan pengadaan barang, biaya perjalanan dinas, biaya rapat dan lain› lain), antara lain:

- 1) belanja pengadaan alat tulis kantor
- 2) pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (pembelian brankas, lemari, arsip kantor dan sebagainya);
- 3) penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, dan lain-lain;
- 4) belanja perjalanan dinas aparat pemerintah desa;
- 5) pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan/ atau roda 4 (empat);
- 6) pengadaan pakaian dinas.
- 7) Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa lainnya:
- a) penunjang kegiatan Muscles dan Musrenbangdes serta rapat-rapat dinas yang lainnya;
- b) penunjang kegiatan Hari Besar Nasional/Keagamaan/ Hari Jadi.Lamongan;
- c) penunjang program penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat berbasis Infonnation and Technology dan telekomunikasi;
- d) penunjang taman bacaan desa dan publikasi;
12. penunjang kegiatan validasi data penduduk; e)
13. n penunjang kegiatan pelatihan dan pendataan profil desa;
- g) kegiatan operasional penyelenggaraan lainnya yang dianggap penting. pemerintahan desa
- b. Tunjangan dan Operasional BPD, antara lain;
- I) tunjangan BPD;
- 2) biaya sidang/rapat anggota BPD;
- 3) biaya makan minum rapat BPD;
- 4) biaya Alat Tulis Kantor (ATK) BPD;
- 5) biaya pemeliharaan cl.an/ a tau perlengkapan BPD; pengadaan peralatan dan
- 6) kegiatan BPD lainnya yang dianggap penting.
2. Pembangunan Desa, meliputi :
- a. Kegiatan pemeliharaan dan/ atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa berupa :
- 1) pembangunan dan/atau rehab kantor desa/PKK/Balai Desa;
- 2) pembangunan dan/ atau Rehab Balai Desa/ Dusun;
- 3) pembangunan dan/atau rehab sarana irigasi Desa/Dusun;
- 4) pembangunan dan atau rehab jalan desa dan/ atau jalan lingkungan/jalan dusun;
- 5) pembangunan dan/ atau rehab gapura desa/ dusun
- 6) pembangunan/mendukung jambanisasi, Open Defecation Free (ODF}, plesterisasi lantai rumah warga miskin ;
- 7) pembangunan sarana prasarana desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa dan prioritas daerah .
- b. Rincian penggunaan anggaran untuk kegiatan pembangunan fisik desa sebagai berikut :
- 1) untuk biaya konstruksi dan fisik sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus)
- 2) untuk Biaya Umum Pembangunan Desa sebesar 5% (lima per seratus) dipergunakan untuk kegiatan Desa antara lain :
- a) biaya sosialisasi/Musyawarah Desa Perencanaan dan Pelaksanaan ADD;
- b) biaya perencanaan dan pembuatao gambar/RAB ADD;
- c) biaya cetak foto kegiatao 0% (nol per seratus), 50% (lima puluh per seratus) dan 100% (seratus per seratus) (yang nampak papan nama kegiatan);
- d) biaya administrasi pelaporan dan Insentif Tim Pelaksana Kegiatan;
- e) honor PTPKD dan bendahara desa;
- f) pembuatan papan nama pembangunan fisik clesa/ clusun.
- c. Kegiatan yang menunjang program-program Pemerintah, Pemerintah Provinsi clan Pemerintah Daerah yang clitentukan lebih lanjut clengan Surat Edaran Bupati.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
- a. Kegiatan penguatan kelembagaan clesa clan kegiatan clesa lainnya:
- 1) Insentif/operasional RT dan RW;
- 2) Biaya operasional lembaga desa seperti LPMD, PKK, Posyandu, Karang Taruna, clan sebagainya;
- 3) Biaya operasional dan pembelian pakaian seragam Hansip/LINMAS;
- 4) Penclukung kegiatan mewujuclkan keamanan clan kenyamanan lingkungan;
- 5) Penyertaan modal usaha melalui BUMDes;
- 6) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- 7) Perbaikan lingkungan clan pemukiman;
- 8) Teknologi Tepat Guna;
- 9) Perbaikan kesehatan clan pendidikan;
- 10) Pengembaogan sosial budaya;
- 11) Penunjang perpustakaan desa;
- 12) Kegiatan pemberdayaan lainnya yang diaoggap penting.
- 13) Warung hidup/Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
- b. Kegiatan yang menunjang program-program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang ditentukan lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati.

Dalam penggunaan ADD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Perangkat Daerah/ APBD ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam ADD;
- 2) Apabila penggunaan dana ADD tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas atau adanya pengalokasian dana ADD yang disesuaikan dengan tingkat skala prioritas kebutuhan desa, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengalokasian dana ADD kepada Camat;
- 3) Dalam hal dana ADD dipergunakan untuk belanja barang atau jasa (misalnya pembelian ATK, peralatan dan lain sebagainya) harus pula diperhatikan besarnya pungutan pajak (PPN atau PPh) yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pengalokasian Dana ADD wajib memperhatikan Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan yang ditetapkan Bupati;
- 5) Bendahara Desa berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## F. Pengelolaan ADD

1. Organisasi Pengelola

Guna kelancaran pelaksanaan ADD Anggaran Tahun 2017, dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa.

- a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten

Di tingkat kabupaten dibentuk Tim Pembina yang terdiri dari Badan/Dinas/Instansi terkait dengan Keputusan Bupati.

Susunan Pembina Tingkat Kabupaten sebagai berikut:

- I. Pembina

1. Bupati Lamongan

11. Pengarah I

Pengarah II

- III. Ketua

Wakil ketua

## IV. Anggota

2. Wakil Bupati Lamongan

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

Kepala Sadan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan

Kepala Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

- 1) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

- 2) Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

- 3) lnspektur Kabupaten Lamongan

- 4) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
- 6) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
- 7) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
- 8) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
- 9) Kepala Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
6. Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pengendali Kegiatan (TPK) dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai
- b. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan Di berikut:
- I. Penanggung jawab

Camat

- II.

- Ketua

Sekretaris Kecamatan

- III. Anggota

- I) Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan

- 2) Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan

- 3) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- 4) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 5) Staf/Petugas Teknis Kecamatan

- c. Tim Pelaksana Tingkat Desa
2. Di Tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana (TIMLAK) kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan

keanggotaan :

- I. Pembina

- Kepala Desa

- II. Koordinator

: Sekretaris Desa

- III. Penanggung jawab kegiatan : PTPKD

- IV. Anggota

: LKD

- d. Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan, di tingkat Desa dan Dusun berdasarkan hasil musyawarah dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
2. Togas dan Tanggung Jawab
- a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1) melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan dan pengelolaan ADD;
- 2) menentukan besarnya ADD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan ;
- 3) melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
- 4) melaporkan perkembangan pelaksanaan ADD kepada Bupati.
- b. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a) mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD diwilayahnya ;
- b) melakukan bimbingan teknis Operasional dan penelitian atas perencanaan dan pelaksanaan ADD;
- c) melakukan bimbingan leknis administrasi keuangan ;
- d) melaksanakan pemeriksaan lerhadap kemajuan fisik ADD ;
- e) memberikan leguran kepada Tim Pelaksana Kegialan apabila kegialannya melanggar kelenluan ;
- t) melaksanakan verifikasi usulan kegiatan dan anggaran ;
- g) dalam melaksanakan lugasnya Tim Pengendali Kecamatan berlanggung jawab kepada Carnal ;
- h) Carnal melaporkan perkembangan kemajuan fisik dan keuangan ADD kepada Kepala Daerah.
- c. Tim Pelaksana Tingkat Desa mempunyai lugas sebagai berikul :
- a) melaksanakan rencana kegialan ADD yang lelah disepakati bersama;
- b) mengelola adminislrasi keuangan dan perkembangan kegialan ADD;
- c) membual laporan pelaksanan kegialan dan pengelolaan keuangan ADD kepada Tim Pengendali Kecamalan ;
- d) dalam melaksanakan tugasnya pelaksana kegialan berlanggung jawab kepada Kepala Desa.
- d. Guna kelancaran pelaksanaan kegialan dibenluk Panilia Pelaksana Kegiatan, di tingkat Desa dan Dusun berdasarkan hasil musyawarah dan diluangkan dalam Kepulusan Kepala Desa.

## G. Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dilelapkan dalam RPO yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Pola pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode :

- a. Pencairan dana ADD yang telah dilranfer ke rekening Kas Desa dipergunakan sesuai dengan RPD ADD dan leknis serta mekanisme unluk pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b. Unluk pelaksanaan kegialan ADD baik infraslruklur maupun non infraslruktur dan terkait dengan pengadaan barang/ jasa wajib berpedoman pada Peraluran yang berlaku;
3. Kelentuan yang harus dipenuhi terkail dengan kegiatan ADD yang bersifat fisik (pembangunan infraslruklur) harus memperhalikan hal-hal sebagai berikul:
- 1) Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan slandar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
- 2) Prinsip pengerjaan adalah secara swakelola yang dikerjakan oleh warga setempal kecuali pekerjaan yang bersifat keahlian dan membuluhkan spesifikasi khusus.
- c. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
- d. Dana ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat SiLPA, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun angggaran berikutnya.

## H. Pembinaan dan Pengawasan

1. Pembinaan dan Pengendalian
- a. Pembinaan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten

Pembinaan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten meliputi :

- 1) pembuatan dan penetapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ADD.
- 2) melaksanakan kegiatan sosialisasi pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ADD di tingkat Kabupaten
- 3) mengadakan pembinaan kepada petugas pelaksanan ADD tingkat kecamatan dan desa
- 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan baik yang bersifat Fisik maupun non fisik;

## b. Pengendalian oleh Tim Pengendali Tingkat Kecamatan

Kegiatan pengendalian oleh Tim Pengendali Tingkat Kecamatan meliputi :

- 1) melaksanakan kegiatan sosialisasi pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ADD di tingkat Kecamatan.
- 2) memberikan pendampingan terhadap perencanaan pengalokasian ADD oleh Desa.
- 3) memberikan pendampingan pelaksanaan teknis administrasi keuangan dan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ADD.
- 4) melaksanakan pengendalian kegiatan baik yang bersifat Fisik maupun non fisik secara berkala.
- 5) menentukan bahwa kegiatan fisik telah selesai 100%, yang dituangkan dalam Serita Acara.
- 6) melaksanakan Verifikasi pengajuan ADD dan rekomendasi pencairan ADD.
- 7) memberikan teguran kepada Kepala Desa yang pelaksanan ADDnya tidak sesuai dengan rencana kegiatan dan waktu pelaksanaan ADD.

## 2. Pengawasan

- a. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan;
- b. pengawasan teknis atau fisik dan administratif dilakukan oleh Camat
- c. pengawasan operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:

- 1) melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada Bupati melalui PD teknis;
- 2) apabila hasil peny1mpangan penelitian awal mengindikasikan adanya atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

## I. Pajak yang dipungut dan disetorkan

1. PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium/imbalan lainnya sebesar:
2. Pemotongan PPh 21 d1lakukan pada saat pembayaran dengan membuat Bukti Potong PPh Pasal 21, selanjutnya PPh 21 disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi/Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan PPh Pasal 21 yang telah disetor tersebut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sesuai Bendahara Desa terdaftar;
3. PPh Pasal 22 atas belanja barang (misalya, material/bahan bangunan, konsumsi, air mineral/snack/nasi kotak, ATK, dan fotokopi) sebesar :

| | Besarnya Pemotongan PPh 21 | Besarnya Pemotongan PPh 21 |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Penerimaan imbalan | Memiliki NPWP | Tidak memiliki NPWP |
| PNS Gol III | 5% | 5% |
| PNS Go! I dan Gol 11 | 0% | 0% |
| Aparat pemerintah desa | 0% | 0% |

| Nilai Pembayaran | Besamya Pemungutan PPh Pasal 22 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Paling banyak Rp 2 juta termasuk PPN | Tidak dipungut |
| Lebih dari Rp. 2 Juta termasuk PPN | 1,5 % Harga Barang |

PPh Pasal 22 d1pungut dan d1setor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos pada hari yang sama saat dibayarkan dan dilaporkan dengan menggunakan SPT Pasal 22 ke KPP Pratama/KP2KP tempat Bendahara Desa terdaftar paling lambat tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya;

4. PPh Pasal 23 atas Belanja Jasa (misalnya sewa kendaraan/peralatan, servis/perbaikan peralatan, jasa catering) sebesar 2% (dua per seratus);
5. PPN sebesar 10 % (sepuluh per seratus) atas belanja barang dan jasa kena pajak dengan nilai pembayaran termasuk pajak (PPN) lebih dari Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah). PPN dipungut pada saat pembayaran, selanjutnya disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pas dan dilaporkan ke KPP Pratama/KP2KP tempat Bendahara Desa terdaftar paling lambat akhir bulan berikutnya;
6. Pajak Daerah (Pajak Restoran) atas belanja makanan dan sebesar 10% (sepuluh per seratus) berdasarkan