UNDANG-UNDANG RI Nomor 9 Tahun 1963 tentang PENANGGUHAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA-BEA DAN CUKAI-CUKAI DI DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa dianggap perlu untuk sementara melihat perkembangan perekonomian di daerah Tingkat II Kepulauan Riau menangguhkan pemungutan bea-bea dan cukai-cukai seperti telah ditetapkan dalam pasal-pasal 2, 3 dan 4 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 8 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 102) tentang Pemasukan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau kedalam Daerah Pabean Indonesia;
- b. bahwa berhubung dengan kemungkinan keadaan yang mendesak dikemudian hari perlu menentukan Pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan bila dan sampai seberapa jauh penangguhan yang dimaksudkan pada a diatas ini dapat dihapuskan;
Mengingat :
pasal 5 ayat 1 yo. pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;
Mendengar
- Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, Menteri Urusan Anggaran Negara dan Menteri Perdagangan;
Memutuskan: ________________
Menetapkan
Memutuskan:
: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Penangguhan Pelaksanaan Pemungutan Bea-Bea dan Cukai-cukai di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, sebagai berikut:
Pasal 1
: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Penangguhan Pelaksanaan Pemungutan Bea-Bea dan Cukai-cukai di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, sebagai berikut:
Pasal 2
Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan diberi wewenang untuk mengatur lebih lanjut tentang bilamana dan sampai seberapa jauh penangguhan pemungutan bea-bea dan cukai-cukai seperti ditetapkan dalam pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini dapat dihapuskan dan menetapkan besarnya bea-bea dan cukai-cukai tersebut sesuai dengan perkembangan keadaan.
Pasal 3
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
Pasal 5
Mendengar
- Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, Menteri Urusan Anggaran Negara dan Menteri Perdagangan;
Memutuskan: ________________
Menetapkan
Memutuskan:
: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Penangguhan Pelaksanaan Pemungutan Bea-Bea dan Cukai-cukai di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, sebagai berikut:
Pelaksanaan pemungutan bea-bea dan cukai-cukai seperti yang ditetapkan dalam pasal-pasal 2, 3 dan 4 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 8 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 102, Tambahan Lembaran-Negara No. 2594) tentang Pemasukan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau kedalam Daerah Pabean Indonesia, ditangguhkan sampai waktu yang akan ditetapkan
Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan diberi wewenang untuk mengatur lebih lanjut tentang bilamana dan sampai seberapa jauh penangguhan pemungutan bea-bea dan cukai-cukai seperti ditetapkan dalam pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini dapat dihapuskan dan menetapkan besarnya bea-bea dan cukai-cukai tersebut sesuai dengan perkembangan keadaan.
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Nopember 1963.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Nopember 1963. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.

Penetapan: Diundangkan di jakarta pada tanggal 4 Nopember 1963. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 106