Unknown Unknown Nomor 500/46/ Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH/BERAS SEJAHTERA DI KOTA BIMA TAHUN 2016. 2016 Kota Bima, | NO | JABATAN | PARAF | TANGGAL | |------|------------------------------------------------------|---------|-----------| | 1 | (berlaku 13 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA RIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR af TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANMN PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH/BERAS SEJAHTERA DI KOTA BIMA TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
- a. bahwa untuk menyukseskan kebijakan Pemerintah dalam Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) di Kota Bima sehingga dapat berjalan lancar dan efektif perlu dibuatkan petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 500/46/ Adm.Ekon Tanggal 13 Januari 2016 perihal Pagu Raskin/Rastra Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat Tahun 2016, Kota Bima mendapatkan Pagu Raskin sebagai dasar penyalurannya;
- c. bahwa b~rdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) /Beras Sejahtera (Rastra) di Kota Bima Tahun 2016;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4188);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor \_33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. v 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli W alikota (Lembaran Daerah Kota Sima Tahun 2008 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
·V
/
Memperhatikan
Menetapkan :
Sima serta Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 144);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 172);
1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umun Raskin 2015;
2. Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 500/46/Adm.Ekon Tanggal 13 Januari 2016 perihal Pagu Raskin/Rastra Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat Tahun 2016;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH /BERAS SEJAHTERA DI KOTA SIMA TAHUN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bima dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Sadan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara yang mengurusi masalah perberasan Nasional.
4. Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapat Rendah yang selanjutnya disebut Raskin/Rastra adalah beras yang disubsidi oleh Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui BULOG.
5. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disebut RTM adalah Rumah Tangga yang ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Tujuan Pelaksaan Raskin/Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk penyaluran Raskin/Rastra.
- (2) Sasaran pelaksanaan Raskin/Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- ( 1) Tim Koordinasi pada setiap tingkatan melakukan Evaluasi Penyaluran Raskin/Rastra setiap 3 (Tiga) bulan sekali.
- (2) Basil evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dibuatkan dalam bentuk berita laporan.
MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Mekanisme Perencanaan
BAB III - MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Mekanisme Perencanaan
Pasal 6
- (1) Pagu Raskin/Rastra untuk Kota Bima
BAB III - MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Mekanisme Perencanaan
Pasal 8
Mekanisme Pembayaran dan penyaluran pelaksanaan program Raskin/Rastra di Kota Bima adalah sebagai berikut:
- a) Pembayaran Raskin/Rastra oleh Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) harus dilakukan secara tunai kepada petugas Raskin/Rastra Kelurahan Sebesar Rp 1.600/Kg.
- b) Setiap Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) wajib memiliki kartu Raskin/Rastra yang dikeluarkan oleh Perum Bulog Sub Divre II Bulog Bima.
- d) Petugas Raskin/Rastra Kelurahan selesai memberikan beras pada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM), wajib mengisi dan membubuhkan tanda tangan atau paraf pada kartu Raskin/Rastra, sebagai tanda telah diterimanya beras oleh Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM), setiap pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra berjalan.
- c) Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) pada setiap akan mengambil Raskin/Rastra, harus membawa dan menunjukan kartu Raskin/Rastra Kelurahan.
BAB IV - PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi Pasal 9
Pasal 9
Kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran program Raskin/Rastra di Kota Bima sebagai berikut:
- 1) Tujuan pemantauan adalah untuk mendapatkan gambaran ten tang kesesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaan program penyaluran Raskin/Rastra pada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM), sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian target dan efektifitas pelaksanaan program penyaluran Raskin/Rastra kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM).
- 2) Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi :
- a) Ketepatan sasaran, meliputi cakupan sasaran, kepemilikan kartu Raskin/ Rastra, dokumentasi serta penanganan keluhan.
- b) Manajemen pelayanan dan penyaluran, ketepatan prosedur, ketepatan jumlah beras dan kualitas beras.
- c) Manajemen keuangan, meliputi pencairan dana, penggunaan dana dan pertanggungjawaban keuangan.
- 3) Mekanisme pemantauan dan evaluasi diarahkan agar pelaksanaan program penyaluran beras pada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) berjalan efektif dan efi.sien sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, melalui:
- a) Pertemuan dan Koordinasi.
- b) Analisis Laporan.
- c) Kunjungan lapangan dan supervisi.
- d) Wawancara langsung pada RTS-PM.
BAB IV - PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi Pasal 9
Pasal 10
Penanganan keluhan dan penyampaian keluhan disampaikan oleh Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM), masyarakat pemerhati, Satker Raskin/Rastra, dan petugas pengelola Raskin/Rastra, melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang berada di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Kota Bima. Prinsip-prinsip penanganan keluhan dilakukan se bagai beriku t :
- (1) Semua pengaduan keluhan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian secara memadai dan dalam waktu yang singkat serta diberikan umpan balik ke pihak yang menyampaikannya.
- (2) Penanganan keluhan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang oleh Tim Koordinasi.
- (3) Pengumpulan keluhan dilakukan secara pasif dan proaktif.
BAB IV - PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi Pasal 9
Pasal 11
Pelaporan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi serta yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra, dilakukan pencatatan dan pembuatan pelaporan sesuai dengan format yang ada dalam pedoman umum pelaksanaan Raskin tahun 2015, dan dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra yang dibentuk.
BAB IV - PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi Pasal 9
Pasal 12
Pengawasan untuk pelaksanaan penyaluran program Raskin/Rastra dapat dilakukan dengan cara :
- a) Pengawasan langsung, dapat dilakukan kepada Rumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (RTS-PM) dan pengelola Raskin/Rastra pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan meliputi administrasi, penyaluran dan pengelolaan keuangan.
- b) Pengawasan tidak langsung, dapat dilakukan melalui laporan pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dan penanganan keluhan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM).
- c) Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional.
BAB IV - PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi Pasal 9
Pasal 13
- ( 1) Tim Koordinasi harus melaksanakan sosialisasi di tingkat Kota sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam setahun kepada unsur terkait, Camat, Lurah/Lembaga Kelurahan, Unsur Masyarakat dan perwakilan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM).
- (2) Pada setiap Kecamatan dilaksanakan sosialisasi pada Kelurahan di wilayah masing-masing, yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kecamatan.
- (3) Pada setiap Kelurahan dilaksanakan sosialisasi program Raskin/Rastra pada Masyarakat, clan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM), dengan tujuan agar mendapatkan pemahaman yang sama dan benar tentang pelaksanaan program Raskin/Rastra yang dilaksanakan oleh pemerintah.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pasal 14
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Raskin di Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 209), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pasal 15
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Penetapan: Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal a.6 ftbv'vG'r.1 2016 W ALIKOTA BIMA,J 1 , M. QURAIS H. ABIDIN t

Penetapan: Diundangkan di Kota Bima pada tanggal ~ frAo1tvmr·1 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA, BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR -~ v