Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN EUPATI EUTON UTARA NOMOR 13~ TAHUN 2016 I TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI I SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH J{A§U~AT.EN -~tJTQ.N UT..ARA . DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA EUPATI E,UTON UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan 'Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 'diubah .kedua 'kalinya dengan DnctaI1g~Dndang Nomor '9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan . Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor ·5679);
4. 4 .. · Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang . Pera:ngkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia · Tahun 2016 Nomor 114);
,.
'
\
5. Peraturan Daerah · -. Nomor 6, Tahun 2016 tentang Pembentukan dan ·su:sunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 61.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANrsAsl, ·tDGAS 'DAN FDNGSI 'SERTA 'TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA. Menetapkan
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemer:intah Daerah Kabupaten Bu:ton Ulata,
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. · Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. · · Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten , '.BU'tdi'.l. trrara.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Buton Utara.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi . fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional . yang BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi staf diwadahi dalam bentuk Sekretariat.
Bagian Kedua
Pasal 3
## Nornenklatur Perangkat Dae-rah Pasal 3
Pasal 4
- a. Peraturan Bupati; ## BAB I KETENTUAN UMUM , Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemer:intah Daerah Kabupaten Bu:ton Ulata,
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. · Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. · · Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten , '.BU'tdi'.l. trrara.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Buton Utara.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi . fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional . yang BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi staf diwadahi dalam bentuk Sekretariat.
Bagian Kedua
Nornenklatur Perangkat Dae-rah Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Sekretariat Daerah. ·
2
, .•
1
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah Pasal 4
- (1). Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ## BAB II
Pasal 5
- (1). Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Pasal 6
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
Pasal 7
Dalam melaksanakan f.ugas dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 6, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- a. ~peTayan.an acttmn:isrratif dan -i:,enioihaan ·apatatut ·stpiT negara pada instansi Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Pasal 8
- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 9 [sembilan] Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:
- a. Asisten terdiri atas :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. Asisten Administrasi Umum.
5. b.Bagian terdiri atas:
1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
7. 2'.. Bagian Hukum;
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
4. Bagian Administrasi Pembangunan;
5. Bagian Perekonomian;
6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Bagian Umum;
9. Bagian Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik.
8. Bagian Organisasi;
- c. Staf Ahli;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
17. '(3) Bagan ·stniktur Organisasi ·sekretarlat Daerah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, dipimpin oleh Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

## BAB III

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

## Pasal 9

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintah daerah dan pembinaan kemasyarakatan serta mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan.

## : :cPasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis serta pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah;
3. c .. perumusan bahan kebijaksanaan dan petunjuk teknis peningkatan supremasi .hukum;
- d. perumusan peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- -----------

.. ---••••h•·-~··~----•••-,·---··•n•-•·~~--••

-

~~•

····--"'""•-

•~•;•.

,.·~

## Pasal 11

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
- b. Bagian Hukum;
- a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan ·be~"lggungjawab .kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

## Pasal 12

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 11 ayat { 1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah, administrasi pernerintahan, serta Pemerintahan Desa/ Kelurahan.

## Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam forum asosiasi pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia dan mitra praja utama Bupati se-Indonesia;
- a. perencanakan operasional pelaksanaan program kerja bagian pemerintahan sesuai ketentuan yang\_ berlaku;\_
- c. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Kabupaten dan Otonomi Daerah;
- e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan otonomi Daerah, Administrasi Pemerintahan, serta Pemerintahan Desa/ Kelurahan dalam rangka terarahnya pelaksanaan tugas dengan baik sesuai dengan rencana;
- d. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah, administrasi pemerintahan, serta pemerintahan desa/kelurahan;
- f. pemberian bimbingan teknis. administrasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan otonomi daerah, administrasi pemer.tntahan cran 1,emefin'tahan tresa/ket-1:i-tahan·;
7. ti, petaksanaan monitoring 'dan 'evahrasi pengembarrgan penyelenggaraan otonomi daerah, administrasi pernerintahan serta pemerintahan desa/kelurahan;
- g. pelaksanaan perumusan dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah, administrasi pemerintahan, serta pemerintahan desa/kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. 1.. evaluasi penyelenggaraan otonorni daerah, adrninistrasi pemerintahan serta pemerintahan desa/kelurahan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- J. pelaporan haeil pelaksarraan kegiatan;

------···------

·--~·

.•

···--------·--·---····--··----~--------

·--·-


.

-···

--~-:-

## Pasal 14

- ( 1) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri atas :
- a. Sub Bagian Tata Pemerintahan, Administrasi Wilayah Pemerintahan dan Statistik;
- b. Sub Bagian Aparatur Pemerintah dan Otonomi Daerah;
- c. Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 'bertanggungjawab -kepada Kepala Bagian Pemerintahan clan Otonomi Daerah.

## Pasal 15

- (1). Sub Bagian Tata Pemerintahan, Administrasi Wilayah Pemerintahan dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan melaksanakan peru bahan narna, pemindahan ibukota desa/kelurahan, penyelesaian masalah asset, penataan wilayah kecamatan, pembentukan kawasan khusus, masalah gangguan ketertiban, dekosentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi forum asosiasi pemerintah kabu paten dan koodinasi penyelenggaraan Harl Ulang Tahun Kemerdekaan RI, Hari Jadi Kabupaten, koordinasi dan fasilitasi pembakua.n nama rupabumi, pemberian kode wilayah administrasi pemerintahan dan penyelesaian 'batas baik antar kecamatan maupun antar desa/kelurahan serta penyediaan data statistik.
- (2} Sub Bagian Aparatur Pemerintah dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memfasilitasi pembinaan, mengumpulkan bahan, petunjuk teknis serta mengelola administrasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten, memfasilitasi kegiatan rapat, koordinasi Forum Koofdirrasi Pimpirian -Daerah kahup·ateh TnemTasi1Ttasi kegiatan kunjungan tamu pemerintah daerah, fasilitasi pemberian izin keluarnegeri bagi Pejabat Negara, Legislatif dan Aparatur Sipil Negara, penataan daerah dan administrasi pertanahan berdasarkan kewenangan 'pemerirrtah ·ctaerah, pelaksarraan .evanrasi 'kirierja .daerah.
- tugas: (3) Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai
- bahan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi adrninistrasi, aparatur, Kelerrrbagaan, dan Kekayaan Pemerintahan Desa/ a. menyiapkan pembinaan Pendapatan Kelurahan;
- b. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi peningkatan sumber daya manusia . administrasi, aparatur, Kelembegaan, Pendapatan ·clan Kekayaa:n Pemermtahan Desa/ Kelurahan;
- c. rnenyiapkan bahan koordinasi peningkatan kapa.sitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan.

..,

--·--------···----·--·--------····-------

------~-~---·--··


..

·

.\_ .. \_ ~·-·· ·--~-

·

~--

·-··

--~ .. ·-

\_,,,

~~

-

\_

## Pasal 16

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat [I] huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan, kajian dan evaluasi kebijakan daerah kabupaten, peningkatan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia serta dokumentasi dan penyuluhan hukum.

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ie, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b. pelaksanaan kajian dan evaluasi produk hukum daerah;
- c. penyiapan bahan pertimbangan bantuan dan penyelesaian hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah;
- d. penyiapan dan pelaksanaan dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum daerah melalui teknologi inf'ormas1;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 18

- (1) Bagian Hukum terdiri atas:
- a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
- c. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hukum.

'

## Pasal 19 -:r

~

- (1) SubBagian Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perumusan penyusunan produk hukum daerah baik yang bersifat pengaturan (reqelinq) maupun penetapan Ibeschikkiruf].
- (2) Sub Bagian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud · dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas .menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelesaian sengketa hukum, 'pemberian han1uah dan ·petlim.li.:mgan. 'hukurn ·pac1a semua unsur di lingkungan pemerintah kabupaten serta pemajuan hak asasi manusia.
- (3) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, mempurryai tugas melaksarrakan 'koordirrasi, menyiapkan bah.an, rumusan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi mengelola dokumentasi dan publikasi produkproduk hukum daerah, penerbitan lembaran daerah dan berita daerah, mengatur penyebaran dokumentasi dan mengemban:gkan perpustakaan bidarrg trukum serta pelaksanaan penyuluhan hukum.

-.-.:..:.-CS"

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi, program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang keagamaan, kepemudaan, olahraga, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, kesatuan -bangsa, .kebudayaan, pariwisata, sosial, 'kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi.

## Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a .. perumusan kebijakan di bidang agama, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pariwisata, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang agama, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pariwisata, 'kesehatan, sosial, tenaga 'kerja dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, fasilitasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang agama, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pariwisata, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur dan pengelo1aan 'K.euangafl tti biclang ·agttma; ·pen.ditlika:n, 'kepemudaan clan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pariwisata, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten · Pemerintahan 'dan Kesejahteraan Rakyat .sesuai dengan ·. tugas dan fungsinya.

## Pasal 22

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Agama;
- b. Sub Bagian Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Sub Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat.

•••n•••-:-••

{

- (1) Sub Bagian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan dan fasilitasi lembaga keagamaan, pendidikan agama dan sarana keagamaan;
- a. koordinasi dan fasilitasi pelanyanan peribadatan;
- b. melaksanakan koordinasi dan monitoring pengelolaan zakat dan infaq kabupaten;
- c. melaksanakan 'koordinasi, fasilitasi dan monitoring pelaksanaan ibadah haji dan umrah;
- d. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyeleksi petugas Tim Pemandu Haji Daerah, Tim Pembimbing Ibadah Haji Daerah, Tim Kesehatan Haji Daerah, Tim Kesehatan Haji Daerah;
- e. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan MTQ/STQ tingkat kabupaten, provinsi dan nasional;
- f. koordinasi dan fasilitasi kegiatan seni kasidah tingkat kabupaten, provinsi dan nasional;
- g. 1~oota:tnasi clan · Tasilitaai ·penyelenggaraan keg1atan Musabaqah Qira'atul Kutub.
- b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pesra Paduan Suara Gerejawi, Utsawa Dharma Gita, Swayamvara Tripitaka Githa tingkat kabupaten, provinsi 'dart 11a:stona:l;
- c. rnelaksankan koordinasi dan fasilitasi kesatuan bangsa, organisasi keagamaan, kerukunan umat beragama, Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan serta Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat;
- d. koordinasi dan monitoring radikalisme agama;
- e. koordinasi dan monitoring pendirian rumah ibadah;
- f. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan mental spritual keagamaan.
15. ·(2·) ·Sub Bagian Kesejahteraan -dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengendalian, monitoring, evaluasi, penyiapan bahan rumusan kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, bantuan -sosial, pembinaan dan -pengembangan kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, KB, kebudayaan dan pariwisata.
- (3) Sub Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat .( -1.) .huruf c, .mempunyai tu gas .menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, koordinasi, fasilitasi, monitoring evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

------------·------

.

0

,,

•--·"·~·---·-•••-••---·-·--~---·----

-----·--·•"nK•


·----·.

·.-

...

## Bagian Ketiga Asisten Perekonomian dan Pembangunan

## Pasal 24

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanaan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan, administrasi infrastruktur dan sumber daya dan perekonomian serta pengadaan barang/ jasa pemerintah.

## Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Asisten Perekonomian dan administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a.' pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan perekonomian daerah dan penyusunan program pembangunan Daerah;
- b. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis serta pemantauan penyelenggaraan pembangunan daerah, pembangunan antar sektor dan antar daerah serta pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah ;
- c. perurnusan bahan kebijaksanaan dan petunjuk teknis peningkatan produksi pertanian, industri, pekerjaan umum clan Tata ·rnang, 'perumahan clah kawasan p·efthukiman, sumber daya energ, serta kepariwisataan;
- d. perumusan kebijakan dalam system penyelenggaraan perkoperasian, perusahaan, perbankan daerah dan transportasi;
- ·e. perurmrsan kebijakan penrerintah 'daerah 'dibidarrg Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Persandian kehumasan dan pengelolaan data elektronik;
- f. pelaicsanaan furrgsi lMrt yang ·diberikan ·oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 26

- ( 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
- a. Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. Bagian Perekonomian;
- c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Bagian sebagaimaria dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

## Pasal 27

Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana d~aksud dalam Pasal 26 ayat (l.'} 'huruf a, mempunyai tugas Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan perencanaan, koordinasi dan konsultasi pengendalian program/kegiatan pembangunan serta penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi pembangunan dan Iayanan pengadaan secara e1ektronik.

.,.

,


,..,.-

## Pasal 28

Da.lam · melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagi.an Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan administrasi pembangunan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan;
- a. pelaksanaan pembinaan teknis di 'bidang administrasi pembangunan;
- c. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan;
- e. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan pembangunan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi, pengadaan barang dan jasa Pemeriritah;
- g. pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);
- h. pelaksanaan fungsi · lain yang diberikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 29

- ( 1) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas :
- a. Sub Bagi.an Perencanaan Program Pembangunan;
- b. Sub Bagian Perrgerrdattan Perrrba:ngutran·;
- c. ·sub Bagi.an Administrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggurrg jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

## Pasal 30

- (3) Sub Bagi.an Perencanaan Program Pembangunan sebagaimana dimaksud'' dalarn Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas fasilitasi penyusunan bahan, rencana, pedoman dan petunjuk pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan Sekretariat Daerah.
- (4) Suh Bagian Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan melakukan monitoring, evaluasi, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.
- (5) I,ub Bagian Administrasi Layanan Pengadaan ·secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan konsultasi serta penyiapan regulasi, pemberian layanan, pembinaan dan penyusunan laporan realisasi pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perekonomian, bahan koordinasi, pernbinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta petunjuk pelaksanaan tugas peningkatan produk perekonomian daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup, perhubungan dan transportasi serta peningkatan penanaman modal daerah.

## Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 "'31, Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi peningkatan perekonomian daerah yang meliputi produksi pertanian dan peternakan, produksi perkebunan dan hoftikutt:-i:rta, Jfrotlu1{si ·perikanan, ketan..:-anan ·p·a:n·gan, pengelolaan kepariwisataan daerah, industri dan perdagangan, perhubungan dan trasportasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evatuasi ketecrtiba:11 "distribus-i ·a:nrn ha:tang 'd@ Jasa, perindustrian serta perdagangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi Koperasi dan U saha Kecil dan Menengah, Teknologi Tepat -Guna;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembinaan Lingkungan Hidup;
- e. penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, pengawasa:n, monitoring -dan -evaluasi peningkatan irigasi ·serta\'daerah aliran sungai;
- f. penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan koordinasi, .pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi peningkatan Kebijakan Investasi Daerah;
7. ,g. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi BUMD /BPR Daerah, Keuangan Mikro Kecil dan Menengah Daerah, Keuangan lainnya Daerah;
- h. penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi peningkatan Pengelolaan Potensi Unggulan, peningkatan . Kegiatan Promosi Daerah dan peningkatan Penanaman Modal Daerah serta peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi Daerah;
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

--~-·······

-------·--··--

-··-·····

~:

..

- .(-1.) Bagian Perekonomian terdiri atas -:
- a. Sub Bagian Produksi;
- b. Sub Bagian Sumber. Daya Alam;
- c. Sub Bagian Peningkatan Investasi dan Penanaman Modal Daerah .
- . (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud .pada ayat .( L)., dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian.

## Pasal 34

- (l) Sub Bagian Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pernbinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan petunjuk teknis peningkatan produksi daerah, pengembangan usaha serta peningkatan transportasi dan distribusi.
- (2) Sub Bagian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas .menyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan petunjuk teknis peningkatan sumber daya lahan serta sumber daya perairan.·
- (3) Sub Bagian Peningkatan Investasi dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) -hurul c, rnempunyai tugas menyiapan -bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta petunjuk teknis peningkatan investasi, Badan Usaha Milik Daerah, promosi dan potensi daerah serta penanaman modal.

'Pasal 35

Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat '(1) n11r1.Yf c, mernpunyai 'tugas m.elaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan pengadaan barang/ jasa pemerintah, mengkoordinasikan seluruh kegiatan Bagian pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dan strategi pengadaan barang/jasa pemerintah -ct~ceYah, 1'netaksa11'aka11 pe'i'l:ge"mbaTtgaY1 'surnbe·t 'daya rnanusta.

## Pasal36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian . Perrgadaan Barang/.Jasa Perrrerintah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa pem.erintah;
- b. penyusunan dan pelaksanaan strategi pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- c. ·penyusunan program, rencana kerja ·dan .anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;

\

'

.;'i

- d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia;
- f. penetapan ketua, sekretaris dan anggota kelompok kerja;
- g. pengusulan penempatan, pemindahan dan pemberhentian anggota kelompok kerja bagian pengadaaan barang/jasa pemerintah daerah;
5. h .. pengusulan staf ahli pengadaan barang/jasa pemerintah Bagian Pengadaaan Barang/.Iasa Pemerintah sesuai kebutuhan;
1. konsultasi dan koordinasi pengadaan staf pendukung dan tena.ga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa pernerintah daerah;
- k. · pengkoordinasian pengadaan konstruksi dan konsultansi;
1. · penyusunan dan pelaksanaan strategi pengadaan konstruksi dan konsultansi;
- m. pela.ksanaan kaji ulang dokumen pengadaan konstruksi · clan kohsu1'tansi;
- n. · pelaksanaan koordinasi dan konsultasi hukum pengadaan konstruksi dan konsultansi;
- o. pengkoordinasian pengadaan barang danjasa lainnya;
- p. penyusunan dan pelaksanaan strategi pengadaan barang dan jasa tainnya;
- q. · pelaksanaan kaji ulang dokumen pengadaan barang dan · jasa lainnya;
- r. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi hukum lelang barang dan jasa lainnya;
16. -s. 'pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 37

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah terdiri atas:
- a. 'Sub Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- b. Sub Bagian Konstruksi dan Konsultansi;
- o. S1.:1b Bagian Barang dan -Jasa Lainnya.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

## 1 Pasal 38

- ( 1) Sub Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan J asa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pengelolaan data, informasi dan pelaporan.

- (2) Sub Bagian Konstruksi dan Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas -n:J,el~~@~-kan. '. .koordinasi, kaji ulang dokumen pengadaan konstruksi dan konsultansi serta konsultansi hukum bidang pengadaan konstruksi dan konsultansi;
- (3) Sub Bagian Barang · dan Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, kaji ulang dokumen dan konsultasi hukum pengadaan barang/ jasa lainnya.

## Bagian Keempat Asisten Administrasi Umurn Pasal 39

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, keprotokolan, kerjasama serta dukungan penyelenggaraan pemeritahan daerah oleh Sekretariat Daerah.

## Pasa140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang hubungan masyarakat, protokol, organisasi, kepegawaian, .keuangan, administrasi aset, "hidang umum, pengamanan dan pemeliharaan aset;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan · tugas Asisten Administrasi Umum;
- c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum; t '
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang hubungan masyarakat, protokol, organisasi, kepegawaian, keuangan, administrasi aset, bidang umum, pengamanan d~TI pemeliharaan aset;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuia dengan tugas dan fungsinya.

## Pasa:141

- ( 1) Asisten Administrasi U mum, terdiri atas :
- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Organisasi;
- 'c. Bagian Protokol, Kerjasama -dan Komunikasi Publik.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai .· tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan mernfasilitasi kegiatan pengelolaan pemanfaatan barang, sarana dan prasarana lingkup Sekretariat Daerah dan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah, urusan umum dan rumah tangga pimpinan.

## Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan pada urusan . umum dan rumah tangga, aset, perlengkapan, penghubung dan fasilitasi kegiatan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan administrasi tata usaha pimpinan dan staf ahli;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan umum dan. rumah tangga, pengelolaan aset, perlengkapan dan penghubung serta fasilitasi kegiatan pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan administrasi umum dan rumah tangga, pengelolaan aset, perlengkapan dan penghubung serta fasilitasi kegiatan pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 44

- (l) Bagian Umum terdiri atas:
- a. Sub Bagian Rumah Tangga;
- b. Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Aset;
- ' c. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli.
- ·(2') Sub Bagtan ·sebagarman'.a drmaksud pada ayat ·( 1), .dipimptn oleh kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.

## Pasal 45

- (1) Sub Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam
2. Pasal 44 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan : koordinasi dan petunjuk teknis penyiapan kebutuhan ; tempat ruangan, akomodasi kegiatan pemerintah daerah, pengelolaan urusan rumah tangga pirnpinan -dan kendaraan dinas serta memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah di dalam dan luar wilayah kabupaten.
- (2) Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b mempunyai tugas rnelaksanakan penganggaran Sekretariat Daerah, perencanaan dan program kerja Bagian, pengelolaan keuangan, penataan. dan pengadministraian aset Sekretariat Daerah.

- (3) Sub · Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan sekretariat meliputi pengelolaan surat masuk dan surat keluar, arsip dan ekspedisi kantor dan tata usaha pimpinan serta tata usaha staf ahli.

## Pasal 46

Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis bidang kelembagaan, analisa jabatan, tata laksana pemerintahan, pengembangan kinerja dan kepega.waian.

## Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis penataan perangkat daerah dan a.nalisis jabatan;
- b. penyiapan data dan sistem informasi kelembagaan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis tatalaksana pemerintahan serta pengembangan kinerja;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis administrasi dan pelayanan administrasi kepegawaian Iingkup Sekretariat Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 48

- ( 1) Bagian Organisasi, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. Sub Bagian Pengembangan Kinerja;
- c. »Sub Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian,
- '(2') Sttb ·:oagia:11 sehagaitnar1.a tlimaks11cl J)atla ayat ·( 1) 1 ctipimpifi oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Organisasi.

## Pasal 49

- (I) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, rnenyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan petunjuk teknis penyusunan analisis jabatan, formasi jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan, tugas . dan fungsi, pembinan dan penataan organisasi perangkat daerah serta penyiapan data dan informasi kelembagaan perangkat daerah.
- ·(2) -Sub Bagian Pengembangan Kinerja sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas · melaksanakan koordinasi, pembinaan, penyiapan data kinerja penyusunan laporan akuntabilitas, penerapan reformasi birokrasi, evaluasi dan dukungan administrasi pembinaan pelayanan publik instansi pemerintah daerah.

- (3) Sub Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan sistem, metode dan prosedur kerja, standar pelayanan pemerintahan serta pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah.

## Pasal 50

Bagian Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang administrasi keprotokoleran, kerjasama dan komunikasi publik.

## Pasal 51

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 48 bagian Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan Juru Bicara Pemerintah Kabupaten;
- b. -pe1aksanaan -penyiapar1 'perufrrusan keb:ijakafi di 'bidang hubungan masyarakat dan pelaksanaan keprotokoleran kegiatan pemerintah daerah;
3. c.. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pernerintahan dan pembangunan di bidang 'perrgumputan ·ctan penyaringan 'informasi, media, dokumentasi dan protokol;
- d. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi kerja sama;
- e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan 'serta petunjuk teknis pdaksanaan kerja sama;
- f. pelaksanaan administrasi, serta sumber daya di bidang kerjasama;
- g. pelaksanaan penjajakan dan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama da.erah, pemerintah, Kementerian/Lembaga ' -dan Pihak Ketiga;
- h. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan, petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama
1. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang · komunikasi publik;
- J. pelaksariaan pembinaan teknis, administr-asi, .serta .surnber daya di bidang komunikasi publik;
- k. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik
12. 1.. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program ·· kegiatan, petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan, evaluasi komunikasi pu blik;
13. m .. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan : pemerintahan dan pembangunan, pengumpulan dan penyaringan data, informasi, media dan dokumentasi,
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungs