UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 24 Tahun 1951 tentang PERUBAHAN BEBERAPA POS TARIP BEA MASUK (berlaku 18 Oktober 1951)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran pada pasal I "Indische Tariefwet" (Staatsblad 1924 No. 487);

bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat

:

pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

## Memutuskan :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN BEBERAPA POS TARIP BEA MASUK.

## Pasal I.

Tarip bea masuk, seperti termasuk sebagai lampiran pada pasal I "Indische Tariefwet" (Staatsblad 1924 No. 487), sebagaimana tarip ini telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi 23 September 1949 (Staatsblad No. 257), diubah dan ditambah lagi sebagai berikut

## A. Pos 307 dibaca sebagai berikut :

Kertas bungkus, direndam-resapkan atau tidak dan dilapis atau tidak dengan parafin, lilin, pernis, pek, ter atau dengan barang serupa itu dan diperkuat atau tidak dengan barang-barang tenunan, benang-benang atau tali berasalkan tumbuhtumbuhan, dengan kawat atau kasa logam, tidak disebutkan tersendiri; dalam ini termasuk : harian-harian dan mingguan-mingguan lama, cetakan-cetakan salah dan yang serupa dengan itu, yang dapat dipergunakan sebagai kertas bungkus, begitupun kumpalan kertas iris dan kertas ombak serta karton ombak, yang dipergunakan untuk membungkus.

- I. kertas bungkus tidak dikilaukan, dalam gulungan, yang beratnya setiap meter persegi lebih dari 70 akan tetapi tidak lebih dari 90 gram, untuk membuat apa yang dinamakan kantong-kantong "Bates " dan kantong-kantong yang serupa dengan itu selaku pembungkus besar harga 6%.
- II. barang-barang lain yang termasuk pos ini harga 12%.


- B. Di bawah pos 307 sebagai sambungan langsung dimuatkan peraturan sebagai berikut :

## PERATURAN ISTIMEWA.

Peraturan-peraturan penyelenggaraan bagian I dari pos ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- C. Pos 467 dibaca sebagai berikut :

Mangkuk-mangkuk gerabah dan mangkuk-mangkuk poselin putih untuk menampung latex, yang dinamakan "rubbercups", asalkan sedemikian rupa macamnya, hingga menurut pendapat para pegawai yang berwajib tidak ada alasan untuk menganggap, bahwa mangkuk-mangkuk itu akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain harga 6%.

- D. Pos 491 dibaca sebagai berikut :

Botol-botol dan semua alat-alat penyimpan lain dari gelas, yang dibuat secara biasa; juga bilamana disimpan dalam keranjang atau dalam selubung anyamanyaman kawat besi, batang-batang "tenen", jerami atau yang serupa dengan itu, dengan tutupan mekanik atau tidak :

- I. guci-guci dari gelas seperti carboy-carboy, demijohn-demijohn dan botolbotol besar sebagainya yang dapat diisi sebanyak 20 liter atau lebih harga 6 %.
- II. botol-botol lain, termasuk botol-botol dan pot-pot untuk mengawetkan sesuatu; stoples-stoples biasa, tidak dihiasi, berwarna atau tidak; botol- botol penyimpan bahan-bahan kimia, rempah-rempah, minyak-minyak eter dan sebagainya atau contoh-contoh barang-barang; juga botol-botol untuk mempertunjukkan barang sesuatu;

(botol-botol yang terutama dibuat untuk menyimpan serutu supaya tetap dalam keadaan kering, seperti apa yang dinamakan botol-botol Nozon, juga bilamana botol-botol itu dipergunakan sebagai botol-botol untuk mempertunjukkan barang sesuatu tidaklah termasuk bagian pos ini) harga 12 %.

Pasal II.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari ke-tiga puluh setelah hari Undangundang Darurat ini diundangkan.

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO.

Diundangkan pada tanggal 18 Oktober 1951. MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

M.A. PELLAUPESSY.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.


## RALAT.

Dalam Lembaran-Negara Nr 104 tahun 1951, terdapat beberapa kesalahan pada Pasal 1, yang harus diubah seperti berikut :

- a. pada halaman 1 sub A, baris kedua dari bawah, setelah tanda ,," harus ditambahkan kata-kata "dalam ini termasuk";
- b. pada halaman 2 baris keempat dari atas tanda ,, , " dan kata-kata ,,di mana termasuk" dihapuskan;
- c. pada halaman 3 sub D baris kedua dari atas antara kata-kata ,,termasuk" dan "pos" ditambahkan kata "bagian".

Diketahui Sekretaris Kementerian Kehakiman,

Mr ABIMANJOE.

LN 1951/104