PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN Nomor 18 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI IZIN TRAYEK (berlaku 23 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,
- a. bahwa Retribusi Ijin Trayek salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi,pemerataan dan keadilan,peran serta masyarakat,dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Trayek telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek .
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan .
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian perijinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan
7. Izin Trayek adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek tetap dan teratur dalam batas wilayah operasi Kabupaten Tabanan Bangunan adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian didirikan atau dibuat dan terikat langsung diatas atau dibawah permukaan tanah,beratap atau bertiang yang mempunyai pondasi tersendiri digunakan untuk tempat tinggal,tempat berteduh,bekerja,memelihara binatang atau menyimpan benda..
8. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan yang tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun yang tidak berjadwal.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap .
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi terhutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten Tabanan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
Objek retribusi adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten Tabanan
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Izin Trayek.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung ## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelengaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin,pengawasan dilapangan,penegakan hukum,penatausahaan,dan biaya dampak negatife dari pemberian izin
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 8
- (1) Struktur Tarif digolongkan
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 9
- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga ) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 10
Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tabanan.
PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11
- (1) Wajib Retribusi wajib membayar retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis,kupon,dan kartu langganan,
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi
- (2) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi
- (6) Tata cara pembayaran ,penetapan tempat pembayaran,angsuran dan penundan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 13
Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
PENAGIHAN
BAB X - PENAGIHAN
Pasal 14
- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dengan peringatan/surat lainnya yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB XI - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 15
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan surat teguran; dan
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketyahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;.
- c. meminta keterangan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubugan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang ,benda,dan/ atau dokumen yang dibawa ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan;dan/atau.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sesuai dengan ketenuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tabanan Pada Tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, I NENGAH JUDIANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN NOMOR ## Pasal 18 - (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah ) . - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. - (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara ## BAB XIV ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini , Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 11,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 20

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Penetapan: Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 23 Desember 2011

Penandatangan: BUPATI TABANAN, NI PUTU EKA WIRYASTUTI ## ATAS ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN ## NOMOR 18 TAHUN 2011 ## TENTANG ## RETRIBUSI IZIN TRAYEK ## I. UMUM

Verifikasi: Bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Tabanan yng semakin pesat di berbagai sektor, menuntut penyempurnaan di segala bidang guna memperlancar dan mempermudah mobilitas dan aksebilitas orang dan barang dengan menggunakan angkutan umum dari satu tempat ke tempat lain. Mobilitas dan aksebilitas angkutan umum dapat dicapai apabila didukung oleh peraturan serta sarana dan prasarana yang memadai. Dalam hal ini pengaturan keamanan, ketertiban, kelancaran, keselamatan pengguna dan pemakai jasa transportasi umum harus lebih diotingkatkan.

Verifikasi: Bahwa sektor transportasi dalam hal ini angkutan umum sebagai alat angkutan sangat penting bagi perkembangan pembangunan di segala bidang. Untuk itu perlu diadakan permbinaan yang berkesinambungan sehingga kelangsungan usaha angkutan umun dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur serta berhasil guna dan berdaya guna. Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan penyempurnaan sistem perizinan yang menitik beratkan pada jaminan keselamatan dan kualitas pelayanan angkutan umum yaitu dengan memberikan izin trayek bagi angkutan umum yang mmenuhi persyaratan yang melayani trayek tetap dan teratur di wilayah Kabupaten Tabanan. Sehingga diharapkan penyelenggaraan angkutan umum secara aman, tertib dan teratur dapat diwujudkan dengan baik serta dengan tidak mengesampingkan kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi menengah dan kecil untuk menghindari dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara sesama pengusaha angkutan penumpang umum yang beroperasi di Kabupaten Tabanan. Bahwa dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap retribusi Izin Trayek di Kabupaten Tabanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ## II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan 'izin insidentil'adalah izin trayek yang diberikan sewaktu- waktu dan berlaku selama 1 (satu)hari Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jalas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR