PERATURAN BUPATI MA Nomor 05 Tahun 2016 tentang AH PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 4% TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 4% TAHUN 2016
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH, a.
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Ahggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai Landasan Operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
- ·b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2017 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daer-ah pada tanggal 26 Oktober Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angga9ran 2017;
- Mengingat
p
.
- . 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah --Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia . Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun. 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik t Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabup~ten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas : . .
1. Pendapetan :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Jumlah Pendapatan
Rp. 65.348.970.000,­ Rp. 1.329.415.199.000,­ Rp. 186429.560000,­
RD. 1.581.193,729.000,
2. Belanja :
Belanja Tidak Lanigsung
- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Subsidi
- 3) Belanja Hibah
- 4) Belanja Bantuan Sosial
- 5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- 6) Belanja Tidak Terduga
Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja Modal
Jumlah Belanja
Surflus/(Defisit)
Rp. 709.288.436.000,­
Rp.
2.035.830.000,­
Rp.
24.933.149.000,­
Rp.
2.209.000.000,­
Rp. 250.420.208.000,­ RD. 14000.000.000,­
Rp.
27.750.589.000,­
Rp. 251.567.750.854,­
Rp.
318932.314146,­
Rp. 1.002.886.623.000,­
RD. 598.250.654.000,­
Rp. 1.601.137.277.000,­
(RD. 19.943.548.000),­
3. Pembiayaan :
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
3. Rp. 19.943.548.000
RD.
0. ­
.
.3
Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Pasal 2
RD. 19943.548.000, (-)
Rp.
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peaturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah. f (8

Penetapan: Ditetapkan di Masohi pada tanggal 22- $ml€f\_0\f ML- a ee urn Tmwcan.}g . BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR:

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya ~PALA BAGIAN HUKUM KABUPATEN MALUKU TENGAH
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran II dalam Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peaturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

f

(8

Ditetapkan di

Masohi pada tanggal

22- $ml€f\_0\f

ML- a ee urn

Tmwcan.}g

.



BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR:

Salinan sesuai dengan aslinya

~PALA BAGIAN HUKUM KABUPATEN MALUKU TENGAH


## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR TAHUN

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

## I . UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 serta Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang harus dirumuskan dan/atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi aspek perencanaan, penganggaran dan pertangung jawaban yang disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah oleh kepala daerah setelah disetui oleh Gubernur, untuk dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku selama satu (1) tahun anggaran.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penijabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016

Page 10 of 13

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan' Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Nota Kesep~katan anatara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 904/03/NK/2016 dan Nomor 170/44/2016 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum APBD dan Nota Kesepakatan anatara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 904/04/NK/2016 dan Nomor 170/45/2016 Tahun 2016 tentang Prioritas dan Plapon Anggaran Tahun Anggaran 2017. Pada prinsipnya Peraturan Daerah tentang APBD merupakan manifestasi rencana strategis RPJMD, RKPD, Renstra dan Rencana Kerja SKPD untuk membangun Kabupaten Maluku Tengah selama 5 tahun. Bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2017 yang tel ah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 26 Oktober Tahun 2016; Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang dijelaskan diatas maka aspek-aspek yang menjadi muatan pada Peraturan Bupati ini terdiri dari:

## 1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan-perkiran tentang sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat dinilai dengan uang untuk mendanai program dan kegatan pemerintah daerah selama satu (1) tahun anggaran. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melali rekening kas daerah, yang merupakan hak daerah dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

## 2. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan rusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

## Belanja Daerah terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung;
- b. Belanja Langsung;

## Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan sumber pendanaan untuk menutupi defisit anggaran dikarenakan anggaran belanja lebih besar dari pada anggaran pendapatan dacrah yang tersedia dalam APBD. Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasall

Cukup Jelas

## 3.

## Pasal 2

## Pasal 3

Pasal 4, dan Pasal 5

- Lampiran I Peraturan Bupati adalah Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 yang memuat tentang:
- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah
- Lampiran II Peraturan Bupati adalah Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 menurut Urusan Pemerintahan yang memuat Penjabaran Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- Cukup Jelas