PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 02 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BESARAN TUNJANGAN BPD DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN (berlaku 08 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BESARAN TUNJANGAN BPD DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,
:
:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu ditetapkan perubahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan BPD Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan BPD dalam Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom KabupatenKabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
7. dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
Menetapkan :
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan BPD dalam Kabupaten Bengkulu Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 58)
M E M U T U S K A N :
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BESARAN TUNJANGAN BPD DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN;
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan BPD dalam Kabupaten Bengkulu Selatan, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (6) diberikan sesuai jabatan
Pasal 4
Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana Pasal 4 Ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
Pasal 5
Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana Pasal 4 Ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar Rp 3.500.000,(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp 2.450.000,(Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
- c. Kaur dan Kasi sebesar Rp 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan
Pasal 7
- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (6) diberikan sesuai jabatan
Pasal 8
- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) diberikan sesuai jabatan berdasarkan struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan sebagai berikut :
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat diberikan kepada Ketua BPD, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD atas beban APBDes berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- a. Ketua BPD sebesar Rp 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
- b. Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota sebesar Rp 1.000.0000,- (Satu Juta Ribu Rupiah) per bulan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Manna pada tanggal 08 Februari 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN, ttd DARMIN, SE NIP. 19581206.198102.1.004 BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 02

Penandatangan: SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM HENDRI DONAN NIP 19750825 200502 1 005 ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Manna pada tanggal 08 Februari 2017

Penandatangan: BUPATI BENGKULU SELATAN, ttd H. DIRWAN MAHMUD