PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 4 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2014, Walikota diminta untuk menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kota Pontianak ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Pontianak Tahun 2014 ;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Pusat ;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 74 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 ;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7) ;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10) ;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KOTA PONTIANAK TAHUN 2014
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pontianak dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Camat adalah Camat se Kota Pontianak.
5. Lurah adalah Lurah se Kota Pontianak.
6. Beras Untuk Keluarga Miskin atau disingkat RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
7. BAS adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
Pasal 2
Pelaksanaan Program Raskin di Kota Pontianak Tahun 2014 mengacu kepada Pedoman Umum Raskin 2014, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Raskin Kalimantan Barat Tahun 2014 dan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Raskin Kota Pontianak Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini ;

## Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN PONTIANAK TAHUN 2014

## PETUNJUK TEKNIS

## PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA PONTIANAK TAHUN 2014

## BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi stategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Millennium Development Goals (MDGs). Bahwa dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia menyepakati menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, masih banyak daerah terisolir dan daerah tertinggal yang masih terbatas pwmwnuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat 11,37% atau sebanyak 28.07 juta jiwa. Selain itu angka pengangguran masih 6,32% pada bulan Februari 2012. Dari data kemiskinan tersebut Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin Kalimantan Barat sebanyak 233.922 Kepala Keluarga, sedangkan untuk Kota Pontianak sebanyak 15.271 Kepala Keluarga.

Penduduk Indonesia 95% masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011). Ratarata konsumsi beras dunia saat ini adalah 60 kg/jiwa/tahun. Negara Malaysia mengkonsumsi beras 80 kg/jiwa/tahun, Thailand 70 kg/jiwa/tahun, Jepang 58 kg/jiwa/tahun. Dengan demikian beras menjadi komoditas Nasional yang sangat strategis. Intabilitas perberasan Nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai dalam aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Secara Nasional, program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan ditingkat provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur dan tingkat kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota masing-masing.

Penyaluran Raskin tahun 2014 masih mengacu pada hasil PPLS tahun 2011. Meskipun menurut Pemerintah Pusat Data nama dan alamat Raskin tahun 2014 sudah sempurna, karena sudah mengakomodir usulan Bupati/ Walikota se Indonesia, namun RTS-PM masih dimungkinkan untuk disempurnakan melalui musyawarah Kelurahan.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan Petani, Ketahanan Pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus

BERAS KOTA

kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin. Disamping itu, program ini dimasudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program yang penting bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

## BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

## A. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

## B. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2014 di Kota Pontianak adalah berkurangnya beban pengeluaran 15,271 RTS hasil PPLS tahun 2011 dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/bulan/RTS selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- per Kg netto di Titik Distribusi (TD).

## C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah :

1. Stabilitas harga beras dipasaran ;
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600/kg dan menjaga stok pangan nasional ;
3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan ;
4. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) mapun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS ;
5. Sebagai pasar bagi hasil tani padi ;
6. Membatu pertumbuhan ekonomi daerah.

## BAB III

## PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

## 1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelakanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat menerima beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga ;
- b. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri ;
- c. Partisipasi, bermakna mendorong masyarakat terutama masyarakat dan RTSPM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian ;
- d. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada

semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

## 2. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat Pusat sampai di tingkat Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Kelurahan serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Penangung jawab pelaksanaan program Raskin Kota Pontianak adalah Walikota Pontianak, di Kecamatan adalah Camat dan di Kelurahan adalah Lurah.

## a. Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak

Walikota Pontianak bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di Kota Pontianak dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak dengan kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

## 1). Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak adalah pelaksana Program Raskin di Kota Pontianak yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pontianak.

## 2). Tugas

Tim koordinasi Raskin Kota Pontianak mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, sosialisasi, penanganan pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.

## 3). Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim koordinasi Raskin Kota Pontianak mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kota Pontianak ;
- b) Penetapan pagu Raskin Kecamatan ;
- c) Pelaksanaan validasi dan pemutahiran daftar RTS-PM ;
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kota Pontianak ;
- e) Sosialisasi Program Raskin di Kota Pontianak ;
- f) Perencanaan penyaluran Raskin ;
- g) Penyelesaian HTR dan administrasi ;
- h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kecamatan dan Kelurahan ;
- i) Penanganan pengaduan ;
- j) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan ;
- k) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.

## 4) Struktur dan Keanggotaan Tim Raskin Kota Pontianak

Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak terdiri dari Penanggung jawab, Pengarah, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Koordinator Bidang Perencanaan, Bidang Sosialisasi, Bidang Pelaksana Penyaluran, Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Koordinator Bidang Pengaduan Masyarakat, serta Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak terdiri dari unsur instansi terkait di tingkat Kota Pontianak antara lain Sekretariat Daerah, Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Inspektorat, Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Badan Pusat Statistik dan Devisi Regional Perum BULOG.

## b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin diwilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

## 1) Kedudukan

Tim koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## 2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak.

## 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan berfungsi :

- a) Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan ;
- b) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM ;
- c) Sosialisasi Raskin di Kecamatan ;
- d) Pendistribusian Raskin ;
- e) Penyelesaian HTR dan administrasi ;
- f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Kelurahan ;
- g) Pembinaan terhadap pelaksana penyaluran Raskin di Kelurahan ;
- h) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak.

## 4) Struktur dan Keanggotaan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Camat. Keanggotaan Tim Koordinasi raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Statistik Kecamatan dan Satker Raskin.

## c. Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan

Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Pelaksana Penyaluran Raskin tingkat Kelurahan.

## 1) Kedudukan

Pelaksana Penyaluran Raskin berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

## 2) Tugas

Pelaksana Penyaluran Raskin bertugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Raskin, menerima dan menyetorkan HPB serta menyelesaikan administrasi Raskin.

## 3) Fungsi

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di Titik Distribusi (TD) ;
- b) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat di DPM-1 di Titik Bagi (TB) ;
- c) Penerimaan Harga Tebus Beras Raskin (HTR) dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/ Kansilog Perum BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG ;
- d) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD ;
- e) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melapor ke Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan ;
- f) Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Kelurahan guna menetapkan data RTS-PM.

## d. Satker Raskin

- 1) Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya .

## 2) Tugas

Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima/menolak, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada pelaksana penyaluran, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) serta menyetorkan HTR apabila dibayar tunai atau menerima tanda bukti setor pembayaran HTR Raskin.

## 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Satker Raskin berfungsi :

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari gudang BULOG ;
- b) Pengantaran dan penyerahan Raskin ke Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi (TD) ;
- c) Penggantian Raskin yang tidak memenuhi standar (mutunya kurang baik) ;
- d) Penerimaan HTR Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HTR BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HTR Raskin;
- e) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HTR (tanda terima/kuitansi dan bukti setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain realisasi jumlah penyaluran beras, penyetoran HTR dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG secara periodik setiap bulan.

## BAB IV

## PERENCANAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2014 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarannya secara rinci diatur dalam Pereturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

## A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan RTS-PM, Titik Distribusi dan Titik Bagi.

## 1. Penetapan RTS-PM

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2014 yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K dan disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah yaitu sebanyak 15.530.897 RT-PM, serta rumah tangga hasil pemutahiran DPM oleh Musyawarah Kelurahan.
- b. Rumah tangga penerima manfaat Program Raskin 2014 ditandai dengan kepemilikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014 bagi rumah tangga hasil pemutahiran DPM Raskin 2014.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakterristik RTS-PM setelah penetapan pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Gubernur dan Walikota Pontianak, masih dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutahiran daftar RTS-PM melalui Musyawarah Kelurahan dan kepada RTS-PM pengganti diberikan SKRTM 2014 yang berfungsi sebagai penggati KPS.
2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Lokasi Titik Distribusi bertempat di Kantor Lurah setempat.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

Lokasi Titik Bagi bertempat di Kantor Lurah setempat.

## B. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan yang masuk dalam kluster I Program Perlindungan Sosial yang termasuk kluster I Program Penangulangan Kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 2013 tentang APBN Tahun 2014, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran seabagai berikut :

1. Anggaran subsidi Raskin Tahun 2014 disediakan dalam APBN Tahun 2014, DIPA Kementerian Keuangan, kebijakan Pemerintah Pusat dalam penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai di Titik Distribusi.
2. Dalam pelaksanaan program Raskin di Kota Pontianak, masih dimungkinkan dukungan partisipasi masyarakat, namun hal itu tidak menambah harga tebus Raskin di Titik Distribusi kepada RTS-PM.

## BAB V

## MEKANISME PELAKSANAAN

## A. Panduan Pelaksanaan Program Raskin

1. Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan program Raskin.
2. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum (Pedum) Raskin, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin dan Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin.
3. Pedoman Umum Raskin adalah panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga

- (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedoman umum Raskin berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Raskin yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi Raskin Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun Pedoman Umum Raskin yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Untuk pelaksanaan di provinsi diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin). Ruang lingkup Juklak Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum Raskin. Juklak Raskin bersifat spesifik untuk setiap provinsi karena didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Provinsi, dukungan faktor sosial budaya dan kearifan lokal yang ada di provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Raskin, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain. Juklak Raskin disusun oleh Tim Raskin Provinsi.
5. Untuk panduan pelaksanaan program Raskin di kabupaten/kota diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi kabupaten/kota yang dinamakan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin). Ruang lingkup Juknis Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum dan Juklak Raskin. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk kabupaten/kota tertentu yang di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, dukungan budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan program Raskin, upaya untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam. Juknis Raskin disusun oleh Tim Raskin Kabupaten/Kota.

## B. Pagu Raskin

1. Pagu Raskin Nasional
- a. Pagu Raskin Nasional tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada tahun 2014.
- b. Pagu Raskin 2014 ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial, yang pemutahirannya telah dilakukan berdasarkan updating penerima KPS yang tercatat pada sistem elektronik pada bulan Nopember 2013, Basis Data Terpadu bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K.
- c. Pagu Raskin Nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang APBN TA 2014.
- d. Besaran pagu Raskin nasional tahun 2014 yaitu 2,78 juta ton beras selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/RTS/tahun.
- e. Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah atas persetujuan DPR dapat menambah alokasi pagu Raskin nasional pada tahun 2014.

- f. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2014, maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2015.

## 2. Pagu Raskin Provinsi.

- a. Pagu Raskin Provinsi tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
- b. Pagu Raskin Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
- c. Pemerintah Provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data RTS-PM dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.
3. Pagu Raskin Kota Pontianak.
- a. Pagu Raskin Kota Pontianak tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
- b. Pagu Raskin Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat ditetapkan oleh Gubernur.
4. Pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan.
- a. Pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan Kota Pontianak tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
- b. Pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan se Kota Pontianak ditetapkan oleh Walikota Pontianak.
- c. Pagu Raskin di satu Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Kelurahan lain, kecuali melalui Musyawarah Kecamatan yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Musyawarah Kelurahan yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing Kelurahan.
- C. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di kabupaten/kota. Dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel, atau Muscam untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu :
1. Musyawarah Kelurahan melakukan pemutahiran Daftar RTS-PM Raskin 2014 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

3. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal dunia, pindah alamat keluar kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Rasin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui mekanisme Musyawarah Kelurahan.
4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangga perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
5. Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dapat dilakukan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melakukan Musyawarah Kelurahan untuk pemutahiran KPS pada tahun 2013.
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutahiran oleh Musyawarah Kelurahan dituangkan ke dalam DPM-1.
7. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat keluar kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterimakan kepada RTS-PM tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke TIM Koordinasi Raskin Kota Pontianak melalui Koordinasi Raskin Kecamatan.
8. Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Musyawarah Kelurahan diterbitkan SKRTM 2014 oleh Lurah setempat.
9. Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemutahiran Data RTS-PM Raskin hasil Musyawarah Kelurahan dimasukkan ke dalam formulir RekapitulasiPengganti (FRP) 2014.
10. FRP 2014 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
11. FRP beserta KPS yang ditarik dari Musyawarah Kelurahan diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak paling lambat tanggal 31 Maret 2014 untuk kemudian diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman data hasil pemutahiran secara elektronik yang ditunjuk.

## D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Raskin Nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di Provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Pedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan, Pedoman Teknis dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

## E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencarikan solusi untuk memecahkan permasalahan.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

- F.
- Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai ke Titik Distribusi (TD) Plaksanaan penyaluran Raskin sampai ke titik distribusi menjadi tugas Perum Bulog.

## 1. Penyediaan Raskin

- Penyediaan Raskin untuk RTS-PM Raskin oleh Perum Bolog berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi maka dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

## 2.

- Rencana Penyaluran Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan
- dituangkan dalam bentuk SPA.

## 3. Mekanisme Penyaluran :

- a. Berdasarkan Pagu Raskin, Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Pontianak menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog.
- b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO bertas untuk masing-masing kecamatan Kota Pontianak.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke titik distribusi, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Satker Raskin di gudang Perum Bulog.
- d. Di titik distribusi serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Pelaksana Distribusi Kelurahan masing-masing wilayah dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- e. Perum Bulog membuat pedoman khusus penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi (TD).

## G. Penyaluran Raskin

1. Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB)
- a. Penyaluran Raskin dari Td ke TB sampai ke RTS-PM Kota Pontianak menjadi tanggung jawab Pemerintah Pemerintah Kota Pontianak.
- b. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD.
- c. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekuarangan kuantitas.
- d. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM dilakukan secara reguler oleh Pelaksana Distribusi Kelurahan masing-masing wilayah.

## 2. Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM

- a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM, TB Kota Pontianak ditetapkan di lokasi yang starategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM, yaitu Kantor Lurah masing-masing wilayah.
- b. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

## H. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR)

1. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp. 1.600,-/kg netto di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum Bolog melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog Devisi Regional kalimantan Barat.

## I. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum Bulog.

## BAB VI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

## A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh BPKP, Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak secara periodik setiap triwulan atau setiap kesempatan yang diperlukan.
3. Tim Koordinasi Raskin Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap semester.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kota Pontianak pada akhir tahun.
6. Perum Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

## BAB VII PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Obyek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal lain, yang akan ditanggapi oleh Kementrian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.
2. Kementerian Dalam Negeri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan pengaduan.

3. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada TNP2K Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia.
4. Unit Pengaduan Kota Pontianak di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pontianak dan bertugas menangani pengaduan untuk tindaklanjut.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara berjenjang kepada Sekretariat Unit Pengaduan untuk diselesaikan mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
6. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin disampaikan kepada Perum Bulog secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.

## BAB VIII

## LAIN-LAIN

1. Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Seluruh daftar-daftar yang terkait dengan penyaluran Raskin tahun 2014 berpedoman pada daftar-daftar yang menjadi lampiran Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2014.

3.

## BAB IX PENUTUP

Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2014 dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Program Raskin. Berdasarkan Pedum, Tim Koordinasi Raskin Provinsi menyusun Pedoman Pelaksanaan (Juklak) dan Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) sesuai dengan kondisi obyektif Kota Pontianak.

Bagaimanapun mulianya tujuan sebuah program, apalagi program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti Program Raskin, keberhasilannya akan sangat tergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat, khususnya mereka yang tergolong RTS-PM