PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 29 Tahun 2003 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku 15 Desember 2003)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Perhubungan maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARO JAMBI.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 2
- (1). Susunan organisasi Kantor Perhubungan adalah:
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Lalu Lintas, Angkutan Darat, Sungai dan Penyeberangan;
- d. Seksi Sarana, Prasarana dan Telekomunikasi;
- e. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur organisasi Kantor Perhubungan adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 3
Kantor Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Penyelenggaraan Perhubungan dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Kantor Perhubungan mempunyai fungsi:
- a. Inventarisasi data;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat, Sungai dan Penyeberangan;
- d. Pembinaan sarana dan prasarana Perhubungan;
- e. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- f. Pembinaan pertelekomunikasian;
- g. Pengelolaan tata usaha kantor.
Bagian Pertama
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 5
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Kantor Perhubungan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Perencanaan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan;
- d. Pengolahan naskah dinas;
- e. Pengelolaan kearsipan;
- f. Perencanaan Umum;
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 7
Seksi Lalu lintas, angkutan darat, sungai dan penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Perhubungan di bidang Penyelenggaraan Lalu lintas, Angkutan darat, sungai dan penyeberangan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 8
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 di atas, Seksi Lalu lintas, angkutan darat, sungai dan penyeberangan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan program, penyelenggaraan lalu lintas angkutan darat, sungai dan penyeberangan;
- b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
- d. Bimbingan keselamatan lalu lintas;
- e. Penyelenggaraan perizinan usaha angkutan;
- f. Pengaturan trayek angkutan;
- g. Pembinaan dan pengendalian usaha angkutan;
- h. Pendataan dan pelaporan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 9
Seksi Sarana, Prasarana dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Perhubungan dibidang Pembinaan dan pengelolaan sarana, prasarana Perhubungan dan pembinaan pertelekomunikasian.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 9 di atas, Seksi Sarana, Prasarana dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan pembinaan sarana, prasarana dan pertelekomunikasian;
- b. Pengelolaan terminal dan dermaga;
- c. Pembinaan teknis pengelolaan perbengkelan dan galangan kapal;
- d. Pengaturan penggunaan frekwensi radio dan alat telekomunikasi;
- e. Penyelenggaraan perizinan usaha pertelekomunikasian;
- f. Pembinaan teknis penggunaan alat-alat telekomunikasi;
- g. Pendataan dan Pelaporan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 11
Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Perhubungan di bidang Pengujian kendaraan bermotor.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 12
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 di atas, Seksi Pengujian Kendaraan bermotor mempunyai fungsi :
- a. Inventarisasi data;
- b. Perumusan program dalam rangka pengujian kendaraan bermotro;
- c. Pengujian dan pengecekan atas fisik kendaraan;
- d. Pengujian kelayakan tehnis kendaraan;
- e. Indentifikasi atas kondisi fisik kendaraan;
- f. Penetapan standar kelayakan teknis kendaraan;
- g. Pendataan dan Pelaporan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 13
## Bagian Kelima KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 14
Setiap pejabat dilingkungan Kantor Perhubungan wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan tertulis sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada pimpinan.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 15
Pasal 15
Tingkatan eselonering jabatan struktural dilingkungan Kantor Perhubungan adalah :
- a. Kepala Kantor eselon III.a;
- b. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi eselon IV.a.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 15
Pasal 16
Pejabat dilingkungan Kantor Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 15
Pasal 17
Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 16 di atas harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Pasal 18
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Pasal 19
Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkenaan dengan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 15 Desember 2003

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. AS'AD SYAM

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Februari 2004

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 19 SERI D NOMOR 19 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARO JAMBI LAMPIRANAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 29 TAHUN 2003 TANGGAL : 15 DESEMBER 2003

Penandatangan: ## BUPATI MUARO JAMBI DTO H. AS'AD SYAM ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 29 TAHUN 2003 TENTANG ## ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERHUBUNGAN
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS KABUPATEN MUARO JAMBI
## I. PENJELASAN UMUM
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi dan tata kerja Kantor Perhubungan sebagai lembaga teknis daerah guna melaksanakan kewenangan daerah dibidang penyelenggaraan Perhubungan.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas