PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 1 Tahun 2017 tentang FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (berlaku 18 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap
- penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah meluas sampai wilayah pelosok pedesaan di wilayah Kabupaten Malang sehingga perlu dilakukan upaya fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melalui penerbitan produk hukum yang sesuai dengan kewenangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
G:\New folder\perda pdf\Perda 0552017fix.doc
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Illicit Trafic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances , 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses atau Telah Diputus Oleh Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1156);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 749);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1753);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1305/MENKES/SK/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Daerah adalah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
7. Lembaga Pemerintah Daerah adalah instansi vertikal di Kabupaten Malang.
8. Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang.
9. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
12. Zat Adiktif Lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solven termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
13. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantunggan.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria
yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini.
15. Wali adalah orang mempunyai kedudukan sama dengan orang tua yang menurut hukum telah diserahi kewajiban mengurus anak, sebelum anak itu telah dewasa.
16. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotikayang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
17. Pencegahan adalah semua upaya untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
18. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
19. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
20. Pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif Lainnya dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikis.
21. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain-lain.
22. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.
23. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
24. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
25. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
26. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
27. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Malang.
28. Rumah kos/tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
29. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
30. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
31. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
32. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang
dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
33. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan ## BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilaksanakan
Pasal 3
Tujuan
Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bertujuan:
- a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya agar dapat
terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
Dalam memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Daerah bertugas:
- a. melakukan pendataan dan pemetaan untuk memperoleh data mengenai kerawanan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada kawasan dan/atau wilayah tertentu;
- b. melakukan perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
Dalam memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
- a. pelaksanaan sosialisai dan edukasi mengenai penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. penanggulangan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. pengusulan tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada Menteri Kesehatan; dan
- d. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan terhadap tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan.
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6
- (1) Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, Perguruan Tinggi dan/atau instansi lainnya.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 7
Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ini meliputi:
- a. antisipasi dini
- b. pencegahan;
- c. penanggulangan;
- d. pendanaan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. upaya khusus;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. forum koordinasi; dan
- i. penghargaan.
BAB V - ANTISIPASI DINI
Pasal 8
Antisipasi dini terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya di koordinasikan dengan BNNK.
BAB V - ANTISIPASI DINI
Pasal 9
Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:
- a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya;
- b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- d. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan;
- e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
Bagian Kesatu Umum
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 10
- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. Pemerintah Daerah;
- e. DPRD;
- f. badan usaha;
- g. tempat usaha;
- h. hotel/penginapan;
- i. tempat hiburan; dan
- j. media massa.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 11
- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta mengoordinasikan pelaksanaannya dengan BNNK.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. perencanaan program kerja dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. pembangunan sistem informasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. pemeriksaan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. penguatan melalui pendidikan, kecakapan hidup berbasis pemberdayaan masyarakat;
- g. pelaksanaan kegiatan parenting bagi keluarga; dan
- h. menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membangun masyarakat sehat tanpa narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
Bagian Kedua
Upaya Pencegahan melalui Keluarga
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 12
Upaya pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
Bagian Ketiga Upaya Pencegahan melalui Satuan Pendidikan
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 13
Upaya pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh penanggung jawab satuan pendidikan dengan cara:
- a. menetapkan tata tertib mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan mensosialisasikan di setiap satuan pendidikan;
- b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap satuan pendidikan;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap satuan pendidikan;
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya oleh peserta didik di setiap satuan pendidikan;
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di setiap satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap satuan pendidikan.
Bagian Keempat
G:\New folder\perda pdf\Perda 0552017fix.doc
Upaya Pencegahan melalui Masyarakat
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 14
- (1) Upaya pencegahan melalui masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- (2) Kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak swasta;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh ketua Rukun Tetangga dan ketua Rukun Warga serta berkoordinasi dengan Kepala Desa atau Lurah selaku pemangku wilayah.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 15
Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 16
Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya, dengan cara:
- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap pemondokan dan/atau asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap pemondokan dan/atau asrama;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi penghuni;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di setiap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, di setiap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.
Bagian Kelima Upaya Pencegahan melalui Pemerintah Daerah
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 17
Upaya pencegahan melalui Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya serta mempublikasikan melalui media massa dan hasilnya di dokumentasikan.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 18
- (1) Sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat bekerjasama
dengan pihak lain baik dalam bentuk pertemuan dan/atau pemasangan pada papan pengumuman.
- (2) Bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 19
- (1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
- a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara sendiri dan/atau bekerja sama dengan BNNK;
- c. memasang pada papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya supaya mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 20
Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan dalam penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara, Calon Pimpinan Badan Usaha
Milik Daerah, Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah, Calon Komisioner Badan Pengawas Pemilu Daerah dan Calon Kepala Desa, dengan cara:
- a. memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi Calon Aparatur Sipil Negara, Calon Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah, Calon Komisioner Badan Pengawas Pemilu Daerah dan Calon Kepala Desa.
Bagian Keenam
Upaya Penegakan melalui DPRD
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 21
- (1) Upaya penegakan melalui DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, dengan cara:
- a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. memasang larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada papan pengumuman supaya mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.
Bagian Ketujuh Upaya Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 22
Upaya pencegahan melalui badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, dilaksanakan oleh penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan dengan cara:
- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- c. memasang pada papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya supaya mudah dibaca di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya.
Bagian Kedelapan
Upaya Pencegahan melalui Media Massa
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 23
Upaya Pencegahan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf j, antara lain dilaksanakan dengan cara:
- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan serta penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Daerah.
BAB VII - PENANGGULANGAN
Pasal 24
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh Rumah Sakit Daerah yang ditunjuk Bupati.
- (3) Dalam melakukan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit
Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta.
BAB VII - PENANGGULANGAN
Pasal 25
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PENANGGULANGAN
Pasal 26
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PENANGGULANGAN
Pasal 27
- (2) Tim tata laksana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis dilakukan melalui:
- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah; dan/atau
- b. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat rehabilitasi medis yang ada di tingkat pusat/daerah, milik pemerintah maupun masyarakat.
Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 28
- (1) Pemerintah Daerah membiayai pendampingan dan advokasi bagi pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 29
Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dengan cara:
- a. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
- d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan dan keluarga korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 30
- (1) Pemerintah Daerah bersama BNNK memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat di bidang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 31
- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah, BNNK dan Lembaga Pemerintah yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah, BNNK, dan Lembaga Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang telah melaporkan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 32
- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur
wajib melaporkan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabiltasi sosial.
- (2) Pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.
BAB X - UPAYA KHUSUS
Pasal 33
- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangundangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pendampingan; dan b. advokasi.
BAB X - UPAYA KHUSUS
Pasal 34
- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a diberikan kepada:
- a. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui test urine dan/atau tes darah ( blood test );
- b. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b diberikan kepada:
- a. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui test urine dan/atau tes darah ( blood test );
- b. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan
- d. keluarga dari pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
BAB X - UPAYA KHUSUS
Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 36
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 37
- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - FORUM KOORDINASI
Pasal 38
- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dibentuk Forum Koordinasi.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
- b. BNNK;
- c. Kepolisian Resort Malang;
- d. Satuan Pendidikan dan Pondok Pesantren;
- e. lembaga keagamaan;
- f. lembaga swadaya masyarakat; dan
- g. organisasi masyarakat/pemuda.
BAB XII - FORUM KOORDINASI
Pasal 39
- (1) Pembentukan Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PENGHARGAAN
Pasal 40
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 41
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf g, Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf e serta Pasal 23 huruf a, huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif; dan
- e. pencabutan izin usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama, pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan akan dikenakan denda admnistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama, pimpinan
Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah, Pimpinan DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - UPAYA KHUSUS
Pasal 43
- a. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui test urine dan/atau tes darah ( blood test );
- b. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b diberikan kepada:
- a. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui test urine dan/atau tes darah ( blood test );
- b. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan
- d. keluarga dari pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua
Pengawasan
- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dibentuk Forum Koordinasi.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
- b. BNNK;
- c. Kepolisian Resort Malang;
- d. Satuan Pendidikan dan Pondok Pesantren;
- e. lembaga keagamaan;
- f. lembaga swadaya masyarakat; dan
- g. organisasi masyarakat/pemuda.
- (1) Pembentukan Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf g, Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf e serta Pasal 23 huruf a, huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif; dan
- e. pencabutan izin usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama, pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan akan dikenakan denda admnistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama, pimpinan
Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah, Pimpinan DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bupati dapat mencabut izin usaha terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang menjadi tempat peredaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XII - FORUM KOORDINASI
Pasal 48
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf g, Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf e serta Pasal 23 huruf a, huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif; dan
- e. pencabutan izin usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama, pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan akan dikenakan denda admnistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama, pimpinan
Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah, Pimpinan DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bupati dapat mencabut izin usaha terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang menjadi tempat peredaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Pengesahan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Penetapan: Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 18 Mei 2017

Penandatangan: BUPATI MALANG,

Verifikasi: Ttd. H. RENDRA KRESNA

Penetapan: Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 18 Mei 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

Verifikasi: ttd. ## ABDUL MALIK Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 1 Seri D NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 62-1/2017 ## I.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
## NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
## FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
## UMUM
Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada prinsipnya merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila salahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.
Kesehatan merupakan bentuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang mana urusan tersebut wajib diselenggarakan oleh Kabupaten Malang sebagai daerah otonom. Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Dalam rangka memfasilitasi upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayah Kabupaten Malang, dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dalam wilayah Provinsi, antar Pemerintah Daerah maupun antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah.
Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi, selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di masa yang akan datang.
Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaanya narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayah Pemerintah
Kabupaten Malang.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan Asas 'Keadilan' adalah bahwa setiap meteri muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi warga Negara. ## Huruf b Yang dimaksud dengan Asas 'Pengayoman' adalah bahwa setiap meteri muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan guna dijadikan pengayoman