Unknown Unknown Nomor TETTXGGA Tahun 2014 tentang Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa [BPD) mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan pemndang-undangan; - bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketua Rukun Tetanega (RT) berhak diberikan insentif sesuai dengan ketetntuan perundang-undangan ; b. - bahwa funjangan Pimpinan dan ar::ggota Badan Permusyawaratan Desa [BPD] serta Insentif Ketua Rukun Tetangga (RTl dialggarkan dalarn Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Des) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa [ADD); C. - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c dipandang perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATI'RIT YALIK( TA K(}TAIOBAGU
rouoR lzl TAfrrf, 2015
TITTAIfG
TT'IIJA,rGAIT PffiPII{A,r DAIT AITGG(yTA BAI'A,IT PERIUSYAWANATAI| DESA IBPD) SERrA ffSErTrF XErUA Rrrlrtnr TETTXGGA IRT) DI K(y[A KOTA,UOBAGU
DEIYGAIY RAIITAT TI'IIAIY YAITG UAIIA ESA WALIKOTA KOTAUOBAGU
Menimbang
- 4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat [1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 t€f,rtang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa [BPD) mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan pemndang-undangan;
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketua Rukun Tetanega (RT) berhak diberikan insentif sesuai dengan ketetntuan perundang-undangan ; b.
- bahwa funjangan Pimpinan dan ar::ggota Badan Permusyawaratan Desa [BPD] serta Insentif Ketua Rukun Tetangga (RTl dialggarkan dalarn Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Des) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa [ADD); C.
- bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c dipandang perlu menetapkan Peraturan \Malikota tentang tunjangan Pimpinan dan anggota Badan Permusyavraratan Desa [BPD) serta lnsentif Ketua Rukun Tetangga IRI) ; d.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara ( Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47 )t h 1.
Menetapk:irr:
- wrrtlajry-{Jrfijarttt tlatt1Jl L taTt ut zrta?r Lcttaattt Perbendatraraan Negara {Iembaran Negara Republik Indonesia tft-L--^r\tr,a r.frrtlll .rv\r-r rtlrurrJi, \, lr 2
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang lgli zttggtnglazli1161 'dgst"n*z+tz tltgarra i \*nftr,ran iitgara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66 ); J.
- Uudarr5UirdiirrB lioilior 4 Ta-t uri 2CC7 icn'railB PeiIl'eirtukai Kota Kotamobagu { I.cmbaran Negara Republik Ledonesia I arruft zti,, ttu.lTtlt o l;
- Undang-Undang NoDor 6 Tahun 2O7+ teDtang Desa \Lturuat drr NgBdr d. NEPuutll\ ritrlutlEsll r.ui.uti zt,l-i r\uluul , , Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 5.
- ij u,iautg-\htrj.ztq iiwutut 23 Tariiuri 2Oi+ icri'u 18 Ferii,cririliiizrrr Daerah (I-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 r\omuf zrt, I amoal}an r-€mDitritlr r\cBjala Kcpuulll( urqoucsla Nomor 5587) s€bagairnana telah diubah beberapa kali, uE'ta(,tt. i.rc,.rBa vll(IattB-vll&lt;tattg rroruur 2 I a,ut.ll,t zv tJ tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Taliurr 2OI4 terltauB Peueriniaharr Daeraii (Lenbar ari Nega.t a Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan t-,Emararart rr.ryara r(cpuoltK Inoone$ta Numatr &amp;t9t; (-).
- Pef,aturan Pemerintatr Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang rclalurar rcra.t'sanlitur ulrrr].rrB-\rlluattB Nuu,lut u ratlull 2Ol4 tentang Desa {kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Oi4 Notior 123, Tarzrbriilurr iaobaran iiqara Republik Indonesia Nomor 5539h 7.
- o. rclaatul.ur rYtcltlElt t.ranall t\cBcrl l\t Lllt l ,' lJ l a,tlttll! ztrl.t tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik tlluutlcl'ta la utt zv t.+ ttatlltq 1vrJt,
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 42 Tahun 2OO8 TcnLarrg Peduurarr Orgarrisasi tian Tat-a Pemerintaharr Desa;
MEMUTUSKAN:
rE rLflI t-r.!(rut w.tl!ll\(J l lt lru llIvlt arlt(,u l tltt l-atNt I ult.Jrtll(rlul PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Err,l sEKrA INDE t\llr nI,IUA r(un'Ur\ ll,rANuuA tKrt
BA'B I
XEIEX|TUAT I'TIII
Pasal 2
- (5) Insentif Xetua RT *bagarmana pada pasal 2 ayat 12) dtangarkan dalam APBDesa.
Pasal 78
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketua Rukun Tetanega (RT) berhak diberikan insentif sesuai dengan ketetntuan perundang-undangan ; b.
- bahwa funjangan Pimpinan dan ar::ggota Badan Permusyawaratan Desa [BPD] serta Insentif Ketua Rukun Tetangga (RTl dialggarkan dalarn Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Des) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa [ADD); C.
- bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c dipandang perlu menetapkan Peraturan \Malikota tentang tunjangan Pimpinan dan anggota Badan Permusyavraratan Desa [BPD) serta lnsentif Ketua Rukun Tetangga IRI) ; d.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara ( Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47 )t h 1.
Menetapk:irr:
- wrrtlajry-{Jrfijarttt tlatt1Jl L taTt ut zrta?r Lcttaattt Perbendatraraan Negara {Iembaran Negara Republik Indonesia tft-L--^r\tr,a r.frrtlll .rv\r-r rtlrurrJi, \, lr 2
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang lgli zttggtnglazli1161 'dgst"n*z+tz tltgarra i \*nftr,ran iitgara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66 ); J.
- Uudarr5UirdiirrB lioilior 4 Ta-t uri 2CC7 icn'railB PeiIl'eirtukai Kota Kotamobagu { I.cmbaran Negara Republik Ledonesia I arruft zti,, ttu.lTtlt o l;
- Undang-Undang NoDor 6 Tahun 2O7+ teDtang Desa \Lturuat drr NgBdr d. NEPuutll\ ritrlutlEsll r.ui.uti zt,l-i r\uluul , , Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 5.
- ij u,iautg-\htrj.ztq iiwutut 23 Tariiuri 2Oi+ icri'u 18 Ferii,cririliiizrrr Daerah (I-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 r\omuf zrt, I amoal}an r-€mDitritlr r\cBjala Kcpuulll( urqoucsla Nomor 5587) s€bagairnana telah diubah beberapa kali, uE'ta(,tt. i.rc,.rBa vll(IattB-vll&lt;tattg rroruur 2 I a,ut.ll,t zv tJ tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Taliurr 2OI4 terltauB Peueriniaharr Daeraii (Lenbar ari Nega.t a Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan t-,Emararart rr.ryara r(cpuoltK Inoone$ta Numatr &amp;t9t; (-).
- Pef,aturan Pemerintatr Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang rclalurar rcra.t'sanlitur ulrrr].rrB-\rlluattB Nuu,lut u ratlull 2Ol4 tentang Desa {kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Oi4 Notior 123, Tarzrbriilurr iaobaran iiqara Republik Indonesia Nomor 5539h 7.
- o. rclaatul.ur rYtcltlElt t.ranall t\cBcrl l\t Lllt l ,' lJ l a,tlttll! ztrl.t tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik tlluutlcl'ta la utt zv t.+ ttatlltq 1vrJt,
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 42 Tahun 2OO8 TcnLarrg Peduurarr Orgarrisasi tian Tat-a Pemerintaharr Desa;
MEMUTUSKAN:
rE rLflI t-r.!(rut w.tl!ll\(J l lt lru llIvlt arlt(,u l tltt l-atNt I ult.Jrtll(rlul PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Err,l sEKrA INDE t\llr nI,IUA r(un'Ur\ ll,rANuuA tKrt
BA'B I
XEIEX|TUAT I'TIII
Pasal I
Dalam Peraturan ir-aiikota ini yang dimaksud derrgan:
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. rcmenntan uacrzu, aaa)an rerDelrniait olngu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
^oia ^olu,,I
4. Desa adalah kesafitan masTrarakat hrtl&lt;tsrn yang metniliki batas-batas wilayai yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan -^-.^-1--. a--l^-^-l----^1 -----1 l^^-l^. :-.:^l^. ,rrant cu ct.lltL sxratcrtt?Ha, lJctttctfr,t ttcrtt cao.lt-l.rsqt a.lau, &lt;att&lt;aa roatGaarac *Lcrtr,.j,ciL yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan l(cpuulx( llluurIESra.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urlrsan pemerintahan dan Kesatuan Republik Indonesia. 5. àaìan
3. Pemer'ntarl Desa adaiah S.angadi dibantu Peranghat Desa sebagai uiisul penyelenggara pemerintahan desa. ().
4. Sar-rgadi adaiatt p*rrirnpin desa yarq &lt;iipilitr iarrgstrrrg oieh perr&lt;lut1-uk tlesa yang bersangkutan. 7
5. Penurgkat Desa ari:rlah uns'ur pcmbantu SarnBadi, yarB ierdiri dari Sekretaris Desa, Porobis sebogri Kepa.la Urusan pelaksana teknis lapangan ,Jttn lieptia Dusurr *ixrgai rmsur kewiiay altaut yang memiiawiriri iRD o.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah iembxBrr yarrg melaJsurrai&lt;an frurgsi Pcrnerintatr*r yi rg iurtsgotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilal wilayah dan ditctapkan sceirzi demokrzids
7. Ketua Rukun Tetangga (RI) adalah Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebaaai unsure pelakisarra tehnis kcwiiayatrarr ya'g beraria dibawah Kepa}a Dusun. 10.
8. funja'oaL Sarigadi a&amp;siah scorzirig pcjailral yartg rhangfu.:ii olc'n pejaioat yang berwenang untuk melaksanakan fugas, hak dan wewenang serta kewajiban Sangarii dedam kururr waltrr tcrientu; tt-
9. Penghasilan Tetap adalah jurntah penerirnuun yang sah yang diterima oleh Sangadi dan Perangkat Desa se"^p bulan. 12.
10. Tuniangan addah pngltasilan setain pengh asilan tetap -yang bersumber dari APBDesa. 13.
11. Aeggaran Perrdapat=r dasr Bela:$a Desa yang selaniutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. t4.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutrrya disingkat ADD, adaiah da-na perimbangan yang diterima Daerah datam Anggaran pendapatan dan Beianja Daerah setelah dikurangi Dana Aloi&lt;asi Xhusus. lc.
BAAtr
TI'IfJ ,IIGAIC PIUPTI|AIT DIIT AITGGOTA BA,I'AIT PERIUSYAWA'RA,TAX DESA (BPDI SERrA rrSErTrF XErUA RrrXIIr TE"ArccA (R"l Bagi.! Kesatu Jcrris hrrgte. tn
Frs.l 2
- (U Penghasilan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari :
- a. Trmjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan
- b. T\mjangan Lainnya yang sah
- (21 Penghasilan yang diberikan kepada Ketua Rukun TetangBa (RT| terdiri dari
- a. Insentif dan
- b. Tunjangan Iatnnya yang satt
Bagf.n Kedua Tuqraagan P..sl 3
- (1) BPD diberikan penghasilan berupa tunjangan
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana pada pa.a7 2 ayat 1 dianggarkan dalam APBDesa.
3. (31 T\rnjangan BPD dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Ketua Rukun Tetangga (RT) diberikan penghasilan berupa Insentif
- (5) Insentif Xetua RT *bagarmana pada pasal 2 ayat 12) dtangarkan dalam APBDesa.
6. (61 Insentif Ketua RT dibayarkan setiap bulan oleh Pemerinta-h Desa
7. (71 Tunjangan BPD dan Insentif Ketua RI yang tidak dapat dibayarkan dikarenakan kekosongan jabatan Pimpinan, Ar:glota. dan / atau Xetua RT dikembalikan ke rekening desa.
Bagian Keflga psagharlLn Tanbehea P.!sl 4
- (1) BPD dan Ketua RT dapat diberikan penghasilan tambahan.
2. (21 Penghasilan tambahan BPD dan Ketua RT dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Besaran penghasilan tambahan BPD dan Ketua RT ditetapkan dengan Keputusan Sangadi dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa
- (4) Penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Desa, dan disesuaikan dengan keuangan Desa
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Kotamobagu Pada tanggal 2.l lvl2,i 2015 BERITA DAERIIH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2OI5 NOMOR IZI ## n rd5

Distribusi: Besaran Tunjangan BPD dan Insentif RI' sebagaimana dimaksu d pada Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peratura-n Walikota ini.

## BAE Itr BETETTUAII PEITITTUP Dis.l 6

Peratrrran rtrIalikota mi mular berlaku pada tanggal drundanglran. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.


Ditetapkan di Kotaaobagu PadaTanggal ,S Inoi 2015





| NO | PENGELOI.A, | PARAF |
|------|------------------------------------|---------|
| 1 | Kepala Bagian Tata haja | & |
| 2 | Kepala Bagian Hukum dan Organisasi | qut |
| 3 | Asisten Pemerintahan dan Kesos | ,/ |
| 4 | Sekretaris Daerah | k |
| 5 | Wakil Walikota Kotamobagu | |
| 6 | Walikota Kotamobagu | |

0t WALIKoTA KorAM oBAGUZ



## I,AMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU

TAHTJN 2OT5

NOMOR H

TENTANG TUNJANGAN KETUA DAN ANGC,OTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERfA INSENTIF KETUA RUKI.IN TETANC,GA {R1)

| I5() | JABATAII | TI'ruI.IIGAIT | IITSE;rTII. | rEf |
|--------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 1 | KETUA BPD | Rp.300,fin,- | | Per Ehrlan |
| 2 | WAKILKETUA | Rp.25O,OOO, | | Per Bulan |
| 3 | SEKRETARIS BPD | Rp- 25O,OOO, | | Per Bulan |
| 4 | ANGGOTA BPD) | Rp.2OO,Ofr), | | Per Bulan |
| 5 | KETUA RUK{,'N TETANGGA (Rf) | | Rp.325,OU), | Per Bulan |

6.r YALIIi&lt;}TA KGYTAUoBAGU //

TATONG WBARA