PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 2007 tentang LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PER (berlaku 4 Januari 2007)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa tata cara pertanggungjawaban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Pemerintah tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
2. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
3. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah . . .
- 2 - telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
5. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran ## BAB II
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Bagian Kesatu Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan:
- a. urusan desentralisasi;
- b. tugas pembantuan; dan
- c. tugas umum pemerintahan.
- (1) Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
- a. urusan wajib; dan
- b. urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
Bagian Kedua
Muatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.
- (4) Materi LPPD urusan desentralisasi, meliputi:
- a. ringkasan RKPD, kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.
- b. penyelenggaraan urusan wajib yang mencakup:
1. Prioritas urusan wajib;
2. Program dan kegiatan;
3. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal;
4. Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib;
5. Jumlah pegawai . . .
- 6 -
5. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;
6. Alokasi dan realisasi anggaran;
7. Sarana dan prasarana yang digunakan;
8. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
9. Permasalahan dan solusi; dan
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
- c. penyelenggaraan urusan pilihan yang mencakup:
1. Prioritas urusan pilihan;
2. Program dan kegiatan;
3. Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pilihan;
4. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;
5. Alokasi dan realisasi anggaran;
6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
7. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
8. Permasalahan dan solusi; dan
9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk provinsi meliputi:
- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan kepada kabupaten/kota; dan
- c. tugas pembantuan kepada desa.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk kabupaten/ kota meliputi:
- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi; dan
- c. tugas pembantuan kepada desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:
- a. dasar hukum;
- b. instansi pemerintah pemberi tugas pembantuan;
- c. program dan kegiatan serta realisasinya;
- d. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- e. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pembantuan;
- f. jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan;
- g. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
9. h.
10. permasalahan dan solusi.
- (2) Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:
- a. dasar hukum;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang ditugaspembantuankan ke kabupaten/kota dan/atau ke desa; dan
- c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
- (3) Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. dasar hukum;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditugaspembantuankan ke desa; dan
- c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. kerjasama antar daerah;
- b. kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
- c. koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
- d. pembinaan batas wilayah;
- e. pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
- g. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- h. tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.
- (2) Materi LPPD tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
- a. program dan kegiatan;
- b. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- c. jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan;
- d. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- e. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
- f. permasalahan dan solusi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Selain menyampaikan LPPD, kepala daerah dapat menyampaikan:
- a. laporan atas kehendak sendiri atau atas permintaan Pemerintah;
- b. laporan teknis, apabila diminta oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, format dan tata cara pelaporannya ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen.
- (3) Penetapan format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Muatan dan materi Laporan Kepala Daerah Otonomi Khusus selain mencakup penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, ditambah dengan hal yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Ketiga
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LPPD provinsi disampaikan oleh gubernur kepada Presiden melalui Menteri.
- (3) LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ## HAMID AWALUDIN

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, ttd Wisnu Setiawan

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.




- (6) Dalam hal format LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri dapat melakukan perubahan format dengan Peraturan Menteri.

## Pasal 10

- (1) Apabila kepala daerah berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LPPD disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah.
- (2) Materi LPPD yang disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan kepala daerah yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Evaluasi

## Pasal 11

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap LPPD provinsi.
- (2) Ringkasan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden paling lambat 1 (satu) bulan setelah Menteri menerima LPPD provinsi.
- (3) Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi.

## Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap LPPD kabupaten/kota.
- (2) Ringkasan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah gubernur menerima LPPD kabupaten/kota.

(3) Hasil evaluasi . . .


## - 11 -

- (3) Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.

## Bagian Kelima Muatan dan Tata Cara Penyampaian LPPD Otonom Baru

## Pasal 13

- (1) Penjabat kepala daerah otonom baru menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden melalui Menteri bagi penjabat gubernur dan kepada Menteri melalui gubernur bagi penjabat bupati/walikota sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup muatan:
- a. penyusunan perangkat daerah;
- b. pengisian personil;
- c. pengisian keanggotaan DPRD;
- d. penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan;
- e. pembiayaan dan pengalihan dokumen;
- f. pelaksanaan penetapan batas wilayah;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- h. pemindahan ibu kota bagi daerah yang ibu kotanya dipindahkan; dan
- i. materi lainnya yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (4) LPPD otonom baru diberlakukan paling lama 1 (satu) tahun semenjak ditetapkannya daerah dimaksud sebagai daerah otonom.
- (5) Kepala daerah dan/atau penjabat kepala daerah paling lama 1 (satu) tahun semenjak ditetapkannya

daerah . . .


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 12 - daerah dimaksud sebagai daerah otonom wajib menyampaikan LPPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Keenam

Sistem Informasi Pasal 14

- (1) Pemerintah membangun sistem informasi LPPD.
- (2) Pemerintah daerah dapat membangun sistem informasi LPPD yang merupakan subsistem dari sistem informasi LPPD yang dibangun oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan sistem informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan subsistem informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Pembangunan sistem informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada petunjuk teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (5) Bagi daerah yang belum dapat membangun subsistem informasi LPPD, menyusun dan menyampaikan LPPD secara konvensional.

## BAB III

## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 15

- (1) Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan:

a. urusan desentralisasi;



- b. tugas pembantuan; dan
- c. tugas umum pemerintahan.
- (2) LKPJ terdiri atas:
- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

## Pasal 16

LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 17

- (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Bagian Kedua Muatan LKPJ

Pasal 18

LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan:

- a. arah kebijakan umum pemerintahan daerah;



- b. pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
- c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
- d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

## Pasal 19

- (1) Arah kebijakan umum pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b memuat:
- a. pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi; dan
- b. pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi.

## Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup urusan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- b. permasalahan dan solusi.


## Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d untuk provinsi meliputi tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk kabupaten/kota meliputi tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2);
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan;
- (3) Tugas pembantuan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. program, kegiatan dan pelaksanaannya;
- d. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan; dan
- e. permasalahan dan solusi.
- (4) Tugas pembantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. dasar hukum;
- b. urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan; dan
- c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

## Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1).



- (2) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya menjelaskan:
- a. kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
- b. permasalahan dan solusi.

Bagian Ketiga Penyampaian

## Pasal 23

- (1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

## Pasal 24

LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.


## Pasal 25

Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.

## Pasal 26

Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah.

## BAB IV

## INFORMASI LPPD

Pasal 27

- (1) Kepala daerah wajib memberikan informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Informasi LPPD kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah.
- (3) Muatan informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD.
- (4) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
- (5) Tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.



## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, daerah yang belum melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan masih menggunakan rencana strategis daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, penyusunan LKPJ didasarkan pada rencana strategis daerah.

## BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.

## HAMID AWALUDIN


Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, ttd

Wisnu Setiawan


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 3 TAHUN 2007

## TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT

## I. UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD. Bagi Pemerintah LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD. Pemilihan langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi

landasan . . .


- 2 - eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD.

Sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat, maka kepala daerah tersebut berkewajiban pula untuk menginformasikan laporan penyelenggaran pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya tranparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'urusan wajib' adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'urusan pilihan' adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Urusan wajib yang belum ditetapkan standar pelayanan minimalnya, pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'instansi pemerintah' meliputi departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.


## Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan 'koordinasi dengan instansi vertikal di daerah' adalah koordinasi dengan instansi pemerintah yang mempunyai kantor wilayah di daerah yang bersangkutan.

## Huruf d

Provinsi membina batas wilayah antar kabupaten dan/atau kota, sedangkan kabupaten/kota membina batas wilayah antar kecamatan dan batas wilayah antar desa/kelurahan.

Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan 'kawasan khusus' meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otorita, kawasan kelautan dan kedirgantaraan, sepanjang yang menjadi kewenangan daerah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.





Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Yang

dimaksud dengan 'secara konvensional' adalah penyusunan dan penyampaian LPPD secara tertulis dan


- 7 - dikirim melalui kurir/jasa pos.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan 'RKPD' adalah penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional bagi daerah provinsi dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah, atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi bagi daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'dibahas oleh DPRD secara internal' adalah pembahasan yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh DPRD sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada kepala daerah, berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan 'pejabat pengganti kepala daerah' adalah pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas kepala daerah.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.




Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4693