PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 29 Tahun 2014 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
Menimbang : a. bahwa
- untuk meningkatkan pembangunan daerah harus ditunjang dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, ba.ik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya sa.ing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
- b. bahwa guna menunjang kegiatan sebaga.imana dimaksud dalam huruf a, perlu d.ilakukan perencanaan agar dapat menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan RKPD ditetapkan dengan Pcraturan Kepala Daerah dan Ketentuan dalam Pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.imana d.imaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286);
/
/
3. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 ten tang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, Pemcrintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae rah Tahun 2011 2016 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 7);
/
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
REN CANA KERJA
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang se!anjutnya clisingkat SKPD adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bitung.
7. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Sadan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung, yang selanjutnya disingkat BPK-BMD adalah unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Rcncana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. I 0. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. I I. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode I (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran, yang selanjutnya clisingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKASKPD setelah disepakati dengan DPRD.
BAB II - RKPD
Pasal 2
- (1) RKPD Tahun 2015 disusun dan dituangkan dengan sistimatika sebagai berikut:
- a. peridahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pernbangunan;
- e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
- f. penutup.
- (2) lsi beserta uraian terperinci dari RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran dari RPMJD Tahun 2011-2016 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2011, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2015 yang antara lain termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pernbangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
- a. SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2015; dan
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2015.

## Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2015:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPA sementara di DPRD; dan
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2015 dalam melakukan pembahasan RKA SKPD dengan DPRD.

## Pasal 5

- ( l) Masing-masing SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPK-BMD dan BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

r

/

4. Dalam hal RKPD Tahun 2015 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam Tahun berjalan yang berpengaruh terhadap sasaran, kebutuhan keuangan daerah serta program dan kegiatan, maka dapat dilakukan penyesuaian RKPD melalui penyusunan Perubahan RKPD yang menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun perubahan RAPBD Tahun 2015.



/

## BAB Ill KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Bitung Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.


Diundangkan di Bitung padatanggal 14 &gt;-1ei 2n14


BERITA DAERAH KOTA B!TUNG TAHUN 2014 NOMOR 140