PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA Nomor MOR Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NO MOR .!1.o TAHUN 201 7 TENTANG PENGHASILAN TETAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu untuk menetapkan Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
\
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara 2004 Nomor 104, Republik Indonesia 5. Undang-Undang Nomor 25 Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); !"-
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang 23 Tahun 2014 Ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4639);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Inc;lonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4 737); ~
Menetapkan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. 1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor l);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 Nomor 90).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PENGHASILAN TETAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakya Daerah Kabupaten Konawe Utara; )/t'/'
8. Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah hak yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara terkait dengan jabatannya;
9. Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD adalah hak Administratif yang di terima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendukung kelancaran pela.ksanaan tugas kedewanan;
10. Uang Representase adalah Uang yang diberikan setiap Bulan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
11. Uang Paket adalah Uang yang diberikan setiap Bulan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam. menghadiri dan mengikuti Rapat - Rapat Dinas;
12. Tunjangan Jabatan adalah Uang yang diberikan setiap Bulan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
13. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah Tunjangan yang diberikan setiap Bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wa.kil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya;
14. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan 'yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan, Uang duka/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah, Rumah Negara, Kendaraan Dinas dan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD serta Pa.kaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;
15. Uang Jasa Pengabdian adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan Hormat;
16. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya di sebut BPO adalah Biaya Penunjang Operasional dalam rangka mendukung kelancaran Togas Pimpinan DPRD;
17. 1 7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PERKADA adalah Peraturan Bupati Konawe Utara;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD
BAB II - Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 2
- (1). Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD,setiap bulannya diberikan Penghasilan Tetap berupa:
1. Uang Repsentase;
2. Tunjangan Keluarga;
3. Tunjangan Beras;
4. U ang Paket;
5. Tunjangan Jabatan;
6. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
7. Tunjangan Alat kelengkapan lain
8. Tunjangan Komunikasi insentif; dan
9. Tunjangan Reses; ~
- (2) Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pimpinan DPRD disediakan :
- a. Rumah Negara dan Perlengkapannya;
- b. Kendaraan Dinas Jabatan;
- c. Belanja Rumah Tangga; dan
- d. Biaya Penunjang Operasional;
- (3). Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Anggota
- DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. Tunjangan Perumahan Sebesar Rp. 6.000.000,-
- b. Tunjangan Transportasi Sebesar Rp. 14.000.000,-
- (4). Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas Penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
- a. APBD meliputi :
2. Tunjangan Keluarga;
1. Uang Repsentase;
3. Tunjangan Beras;
5. Tunjangan Jabatan;
4. Uang Paket;
6. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan meliputi:
7. Tunjangan Alat kelengkapan lain;
1. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
2. Tunjangan Reses;
Bagian Kesatu Uang Representasi
BAB II - Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 3
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi yang besarnya sebagai berikut :
- b. tunjangan keluarga;
- a. uang representasi;
- c. tunjangan beras;
- e. tunjangan jabatan;
- d. uang paket;
- f. tunjangan badan musyawarah;
- g. tunjangan komisi;
- h. tunjangan badan anggaran;
1. tunjangan badan kehormatan;
- J. tunjangan badan pembentukan Peraturan Daerah; dan
- k. tunjangan alat kelengkapan lainnya.
BAB II - Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 4
Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tunjangan Keluarga:
2. Tunjangan Anak sebesar 2 % {dua . persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan untuk setiap anak dengan jumlah maksimal 2 (dua) orang anak.
1. Tunjangan lstri/Suami sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan; dan
Tunjangan Beras, diberikan
BAB II - Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 5
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
Bagian Ketiga Tunjangan Jabatan
BAB II - Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 6
145 % Uang Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan sebesar (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing Representasi yang bersangkutan.
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,-
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,-
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,-
Bagian Keempat
Tunjangan alat kelengkapan, Tunjangan bad.an Muayawarah, Komiai, badan Anuaran, Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
BAB II - Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 7
- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD duduk dalam Badan Musyawarah, atau komisi atau Badan Anggaran atau Badan Kehormatan, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah diberikan tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
Badan Musyawarah:
1. Ketua sebesar 7 ,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
4. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
Badan Anggaran:
1. Ketua sebesar 7 ,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 228.375,-;
2. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 152.250,-;
3. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 121.800,-; dan
4. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Ketua DPRD. sebesar Rp. 91.350,-;
c, Badan Pembentukan Peraturan Daerah :
1. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 228.375,-;
2. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 152.250,-;
3. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen} dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 121.800,-; dan
4. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Ketua DPRD. sebesar Rp. 91.350,-;)"v'
Bad.an Kehorm.atan:
1. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 228.375,-;
2. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 152.250,-;
3. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen} dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 121.800,-; dan
4. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Ketua DPRD. sebesar Rp. 91.350,-;
Komisi:
1. Ketua sebesar 7 ,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 228.375,-;
2. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 152.250,-;
3. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 121.800,-; dan
4. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Ketua DPRD. sebesar Rp. 91.350,-;
1. Ketua sebesar 7 ,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 228.375,-;
Alat Kelengkapan Lain:
2. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 152.250,-;
3. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 121.800,-; dan
4. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Ketua DPRD. sebesar Rp. 91.350,-;
Bagian Kelima
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses
BAB II - Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 8
- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakari Reses;
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan sesuai dengan kemampuan daerah;
- (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan
BAB II - Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 9
- (1) Pimpinan DPRD yang menempati Rumah Negara yang telah ada disediakan belanja Rumah Tangga;
- (2) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan anggarannya melalui kegiatan perencanaan anggaran sekretariat DPRD yang terdiri dari:
- a. Ketua DPRD Rp. 45.000.000,-/Bulan
- b. Wakil Ketua I Rp. 36.000.000,/Bulan
- c. Wakil Ketua II Rp. 36.000.000,-/Bulan
Bagian Ketujuh
Tunjangan Perumahan clan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD
BAB II - Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 10
- (1) Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulannya kepada Anggota Dewan Perakilan Rakyat Daerah yang belum disediakan Rumah Negara atau Rumah Dinas Anggota DPRD;
2. {2) Tunjangan Transportasi adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulannya kepada Anggota DPRD dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD;
- (3) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan kepada Anggota DPRD yang besarannya ditentukan
BAB II - Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 11
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Biaya Penunjang Operasional Jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua Sebesar 6 (enam) kali uang, Representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 12. 600. 000 ,-;
- b. Wakil Ketua Sebesar 4 {empat) kali uang, Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6. 720.000,-.,M\...,
Bagian Kedelapan Pakaian Dinas dan Atributnya
BAB II - Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 12
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) terdiri atas:
- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 tahun@ 3.000.000,- : Rp. 6.000.000,-;
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 tahun@ 4.000.000,: Rp. 4.000.000,-;
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 tahun@ 5.000.000,: Rp. 10.000.000,-;
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 tahun@ 2.000.000,: Rp. 2.000.000,-;
- e. Pakaian Ciri Khas Daerah@Rp. 1.500.000,- dalam 1 Tahun
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah lambang DPRD Kabupaten Konawe Utara yang terbuat dari bahan emas dengan berat dan kadar emas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Atribut diberikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD masingmasing 1 (satu) kali pada saat atau setelah pelantikan.
- (5) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.
Bagian Kesembilan Uang Duka Wafat/Tewas
BAB II - Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 13
Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan Uang duka wafat/tewas sebesar 2 (dua) kali uang represantasi yang bersangkutan atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat/tewas sebesar 6 (enam} kali uang representasi yang bersangkutan.
BAB II - Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 14
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya di berikan Uangjasa Pengabdian.
- (2) Besamya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana di maksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan keten tuan sebagai berikut :
- a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi yang bersangkutan.
- b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdi'an 1 (satu) bulan uang representasi yang bersangkutan.
- c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uangjasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi yang bersangkutan.
- d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi yang bersangkutan.
- e. untuk masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi yang bersangkutan. IJ,tv
'
.
- f. untuk masa bakti sampai dengan 5 (lima): tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD Meninggal dunia, Uang jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli wansnya.
- (4) Pembayaran Uang jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud apada ayat (3), dilaksanakan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - TUNJANGAN LAIN Pasal 15
Pasal 15
- ( 1) Pengelolaan Administrasi Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Perauran Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD;
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Wanggudu pada tanggal '( Rf~ 201 7 ... ..- ... - ... -. KONAWE UTARA, f H RUKSAMIN

Penetapan: Diundangkan di Wanggudu tanggal KABUP pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR l7f