PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 23 Tahun 2011 tentang PAKAIAN DINAS BUPATI; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI; WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI
bahwa untuk memberikan identitas khusus pakaian dinas dan atribut kelengkapannya; dalam melaksanakan tugas sebagai Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi,perlu diatur mengenai pakaian dinas Bupati, Wakil Bupati; dan Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi dalam suatu Peraturan Bupati.
1
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor tentang 53, 4389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
4. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah; Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/E).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuwangi
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain dipimpin oleh Kepala Desa.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
6. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Bupati/ Wakil Bupati dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; dan
- e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; dan
- b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari:
- a. PDH Pria :
1. Kemeja lengan pendek/ panjang, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH Wanita :
1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
- a. PDH Pria :
1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH Wanita :
1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
PDU Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. PDU Bupati/Wakil Bupati Pria terdiri atas
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
2. Celana panjang warna putih; dan
3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- b. PDU Bupati/Wakil Bupati Wanita terdiri atas :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
3. Sepatu fantovel warna putih.
- c. PDU Bupati/Wakil Bupati Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. PDU Kepala Desa Pria terdiri atas :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
2. Celana panjang warna putih; dan
3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- b. PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
3. Sepatu fantovel warna putih.
- c. PDU Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) PSH Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
PSH Pria :
- a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
- b. Leher berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
- a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
- b. Leher berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) PSR Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Bupati/Wakil Bupati Pria terdiri atas;
- a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
- b. Leher berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Bupati/Wakil Bupati Wanita terdiri atas;
- a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
- b. Leher berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. Kancing lima buah.
PSR Bupati/Wakil Bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) PSL Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Bupati/Wakil Bupati pria terdiri atas:
- a. Jas warna gelap;
- b. Celana panjang warna sama; dan
- c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Bupati/Wakil Bupati wanita terdiri atas;
- a. Jas warna gelap;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
- c. Kemeja dengan dasi
- (4) PSL Bupati/Wakil Bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Model Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Daerah; dan
- h. Lambang Daerah.

## Bagian Kedua Tutup Kepala Pasal 13

## Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 14

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
- a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
- b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

## Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Tanda Pangkat Marian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak; dan
- b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menunjukkan jabatan seiaku Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dan bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima Lencana KORPRI Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR dan PSL.

## Bagian Keenam

## Tanda Jasa Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara,
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pita Tanda Jasa; dan
- b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kin di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan iumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh Papan Nama Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f menunjukkan nama Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. bahan dasar ebonit/ plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
- b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Papan nama dipakai didada sebelah kanan.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Nama Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir tertulis 'PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.'

## Bagian Kesembilan

Lambang Daerah Pasal 21

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di tengah sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

## Pasal 22

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

## BAB IV

## PEMAKAIAN ATRIBUT

Bagian Pertama

Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati

Pasal 23

- (1) Atribut PDH Bupati/Wakil Bupati, terdiri dari nama pemerintah Kabupaten, lambang daerah, lencana Korpri, dan papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDU Bupati/Wakil Bupati terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana korpri dan tanda jabatan.
- (4) Atribut PSR papan nama dan tanda jabatan
- (5) PSL tidak memakai atribut.

## Bagian Kedua Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa Pasal 24

- (1) Atribut PDH Kepala Desa terdiri dari nama dan lambang Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDU Kepala Desa terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25

- (1) Pakaian LINMAS dan pakaian KORPRI dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penggunaan Batik, Tenun Ikat, kain ciri khas daerah pada hari tertentu ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Bupati/ Wakil Bupati dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Camat.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

## BABV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25

- (1) Pakaian Linmas dan pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati
- (2) Penggunaan Batik, Tenun Ikat;, kain ciri khas daerah pada hari tertentu ditetapkan oleh Bupati

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 26

- dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas BupatiNakil Bupati dilakukan oleh Gubernur .
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dilakukan oleh Bupati .
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Camat.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi pada tanggal 25 ULI 2014

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS


Diundangkan di Banyuwangi 25 JULI 2011

Pada tanggal

SÉKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 20/5