PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 17 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI JASA UMUM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,
- Menimbang : a. Undang UndangNomor 28 Tahun 2008 TentangPajak Daerah dan Retribusi
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 danPasal 156 Daerah, maka perlu ditetapkan Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa retribusi sebagaimana dimaksud huruf a diatas merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas,makaperlumembentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Retribusi Jasa Umum;
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II diSulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 TentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang
SALINAN
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 1989 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
B A B I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksuddengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Maros;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
6. Pejabat adalah Pegawai yag diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa, yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Wajib Retibusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong jenis retribusi jasa umum;
12. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pencegahan penyakit peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan termasuk pelayanan penunjang;
13. Sampah adalah Limbah yag berbentuk padat atau setengan padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/ kotoran manusia dan sampah berbahaya;
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat KTP adalah Kartu sebagai tanda bukti (Legitimasi) bagi setiap penduduk warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing;
15. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak , pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau dengan nama lain sebagai Dokumen Negara;
16. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan;
17. Pasar adalah area temapt jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
18. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atay memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan
khusus termasuk kendaraan di air, dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
19. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadaman kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik;
20. Peta adalah Peta yang disebut oleh Pemerintah Daerah seperti Peta Dasar ( garis), Peta Foto, Peta Digital, Peta Tematik, dan Peta Teknis (Struktur);
21. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah kegiatan penyediaan dan/atau penyedotan pada kakus/ jamban yaitu tempat pembuangan kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol, yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan;
22. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya ## BAB I GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI
Pasal 2
- (1) Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Jasa Umum.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;Retribusi
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retrbusi Penyedian dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Tera/Tera Ulang;
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Bagian Kesatu Retribusi PelayananKesehatan Paragraf 1
Nama, Objek Dan Subjek
Pasal 3
Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta;
Pasal 5
- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan kesehatan.
Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung
Pasal 7
- (1) Struktur tarif di golongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan;
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yaitu sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;

BCV Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Paragraf 1 Nama, Objek Dan Subjek Pasal 8

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/ kebersihan.

## Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. Pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah,sosial, dan tempat umum lainnya.

## Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/ kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/ kebersihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

## Paragraf 2

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah;
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah Organik dan Non Organik berbahaya dan tidak berbahaya;
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan jenis bangunan, perdagangan dan industri.

## Paragraf 3 Struktur Dan Besarnya Tarif

## Pasal 12

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarkat;
- (2) Besarnya tarif Retribusi yaitu sebagai berikut;

- A. Bangunan Rumah Tangga

Rp.5.000,-/ bulan

- B. Perdagangan

1. Kios

Rp.5.000,-/ bulan.

2. Ruko

Rp.7.500,-/ bulan

3. Pedagang Kaki Lima

Rp.3.000,-/ bulan

- C. Rumah Makan/ Warung

1. Restoran

Rp.15.000,-/ bulan

2. Rumah Makan

Rp.10.000,-/ bulan

3. Warung

Rp.5.000,-/ bulan

- D. Hotel/ Penginapan/ Losmen

1. Penginapan/ Losmen

Rp.20.000,-/ bulan

2. Hotel Melati

Rp.30.000,-/ bulan

3. Hotel Berbintang

Rp.100.000,-/ bulan

- E. Tempat Pelayanan Medis

1. Rumah Sakit Umum

Rp.50.000,-/ bulan

2. Puskesmas

Rp.20.000,-/ bulan

3. Rumah Bersalin

Rp.20.000,-/ bulan

4. Tempat Praktek Dokter

Rp.20.000,-/ bulan

- F. Perusahaan/ Pabrik

1. Industri Kecil

Rp.20.000,-/ bulan

2. Industri Besar

Rp.100.000,-/ bulan

- G. Kantor

Rp.20.000,-/ bulan

- H. Kendaraan buang sampah langsung ke TPA

1. Mobil Besar (6 Roda)

Rp.100.000,-/ 1 X Buang

2. Mobil Kecil (Kijang)

Rp. 50.000,-/ 1 X Buang

- I. Penyelenggaraan kegiatan sampah langsung ke TPA

1. Hajatan

Rp. 50.000,-/ kegiatan

2. Pertunjukan

Rp. 50.000,-/ kegiatan

3. Pameran

Rp. 50.000,-/ hari

## Retribusi Penggatian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan

## Bagian Ketiga Akta Catatan Sipil

## Paragraf 1

## Nama, Objek Dan Subjek

## Pasal 13

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf c, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk danaktacatatan sipil.

## Pasal 14

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 adalah pelayanan:

- a. Kartu Tanda Penduduk
- b. Kartu Keluarga
- c. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian.

## Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayananpenggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dihitung berdasarkan jumlah KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

## Paragraf 3 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 17

- (1) Struktur tarif di golongkan berdasarkan jenis pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- (2) Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi sebagai berikut:

- A. Kartu Tanda Penduduk ( KTP )

Rp.15.000,-

- B. Kartu Keluarga

Rp.10.000,-

- C. Akta Catatan Sipil :

1. Akta Perkawinan

- Bagi WNI didalam kantor

Rp.50.000,-

- Bagi WNI diluar kantor

Rp.75.000,-

Bila terlambat melapor dikenakan biaya tambahan

Sebesar 50% (Lima Puluh Persen)

- Bagi WNA didalam kantor

Rp.200.000,-

- Bagi WNA diluar kantor

Rp.200.000,-

2. Akta Perceraian

- Bagi WNI

Rp.250.000,-

- Bagi WNA

Rp.2.000.000,-

3. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak Bagi Non Islam

- Pengakuan Anak Bagi WNI

Rp.55.000,-

- Pengakuan Anak Bagi WNA

Rp.80.000,-

- Pengesahan Anak Bagi WNI

Rp.55.000,-

- Pengesahan Anak Bagi WNA

Rp.80.000,-

4. Akte Ganti Nama Bagi WNA

Rp.40.000,-

5. Akte Kematian :

- Bagi WNI

Rp.15.000,-

- Bagi WNA

Rp.20.000,-

## Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

## Paragraf 1

## Nama, Objek Dan Subjek

## Pasal 18

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf d, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

## Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayatsebagaimana di maksud dalam Pasal 18 adalah :
- a. Pelayanan enguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan; dan
- b. Sewa tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat adalah :
- a. Pemakaman Mayat secara massal;
- b. Pemakaman Mayat oleh pihak Rumah Sakit dalam hal jenasah tidak ada yang bertanggung jawab.

## Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah ahli waris atau orang yang bertanggung jawab terhadap pemakaman mayat;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayatadalah ahli waris atau orang yang bertanggung jawab terhadap pemakaman mayat, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah mayat yang dimakamkan.

## Paragraf 3 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 22

- (1) Struktur tarif di golongkan berdasarkan jenis Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang diberikan;
- (2) Besarnya tarif retribusipemakaman yaitu sebagai berikut:
- A. Pemakaman dalam Kota Maros:

1. Penggalian tanah kuburan

Rp.150.000,-/ mayat

- 2.

- Penggalian kembali makam/ pemindahan kerangka

Rp. 150.000,-/ mayat

- B. Pemakaman dari luar Kota Maros:

1. Penggalian tanah kuburan

Rp. 300.000,-/ mayat

- 2.

- Penggalian kembali makam/ pemindahan kerangka

Rp. 150.000,-/ mayat

- C. Pemakaian/ penggunaan mobil jenazah (ambulance):

- ≤ Baik di dalam maupun diluar Kota Maros

Rp. 100.000,- + 5.000,-/Km

## Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

## Paragraf 1

## Nama, Objek Dan Subjek

## Pasal 23

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf e, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

## Pasal 24

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 adalah Penyediaan pelayananTempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

## Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- (2) Wajib Retribusi PelayananParkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sesuai dengan

ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi PelayananParkir di Tepi Jalan Umum.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 26

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat Parkir di Tepi Jalan Umum.

## Paragraf 3 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 27

- (1) Struktur tarif di golongkan berdasarkan tingkat kepadatanParkir di Tepi Jalan Umum;
- (2) Tingkat dan Kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum;
- (3) Besarnya tarif Retribusi yaitu sebagai berikut :

| No | Jenis Kendaraan | Tarif |
|------|------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih | Rp. 3.000/ sekali parkir |
| 2 | Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) | Rp. 2.000/ sekali parkir |
| 3 | Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) kecuali | Rp. 1.500/ sekali parkir |
| 4 | bentor | Rp. 1.000/ sekali parkir |
| | Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) | |

## Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Pasar

## Paragraf 1

## Nama, Objek Dan Subjek

## Pasal 28

Dengan Nama Retribusi PelayananPasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf f, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar.

## Pasal 29

- (1) Objek Retribusi PelayananPasar sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 adalah Penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Fasilitas Pasar yang dikelola BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

## Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi PelayananPasar adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Pasar;
- (2) Wajib Retribusi PelayananPasar adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Pasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PelayananPasar.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 31

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

## Paragraf 3 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 32

- (1) Struktur tarif di golongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/ pelataran, los, dan kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian:
- (2) Besarnya tarif Retribusi yaitu sebagai berikut :
- A. Pasar Golongan I terdiri dari Pasar Sentral Maros
- B. Pasar Golongan II terdiri dari Pasar Pakalu, Pasar Bulu-Bulu, Pasar Batangase, Pasar Barandasi, Pasar Carangki, PasarCamba, Pasar Camba, PasarBengo, Pasar Mallawa, Pasar Ammarang.
- C. Pasar Golongan III terdiri dari Pasar Panjallingang, Pasar Panaikang, Pasar Bonto Kappong, Pasar Batu Napara, Pasar Jembatan Keru, Pasar Masale, Pasar Pute, Pasar Moncongloe.

| No | Jenis Pelayanan | Tarif |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 2. 3. 4 | Kios/ M 2 / Bulan Lods/M 2 / Bulan Kamar Mandi / Wc - Buang Air Kecil - Buang Air Besar - Mandi Penggunaan Pelataran a. Bongkar Muat Barang - Kendaraan Bermotor Roda 6 keatas - Kendaraan Bermotor Roda 4 - Kendaraan Bermotor Roda 3 b. Penitipan Barang 1X12 jam c. Penitipan Kendaraan (sementara) - Kendaraan Bermotor Roda 6 keatas - Kendaraan Bermotor Roda 4 - Kendaraan Bermotor Roda 3 - Kendaraan Bermotor Roda 2 d. Kegiatan insidentil | 2.500 1.200 1.000 2.000 3.000 10.000 4.000 3.000 10.000 5.000 4.000 2.000 1.000 1.500/m |

| No | Jenis Pelayanan | Tarif |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 2. 3. 4 | Kios/ M 2 / Bulan Lods/M 2 / Bulan Kamar Mandi / Wc - Buang Air Kecil - Buang Air Besar - Mandi Penggunaan Pelataran a. Bongkar Muat Barang - Kendaraan Bermotor Roda 6 keatas - Kendaraan Bermotor Roda 4 - Kendaraan Bermotor Roda 3 b. Penitipan Barang 1X12 jam c. Penitipan Kendaraan (sementara) - Kendaraan Bermotor Roda 6 keatas - Kendaraan Bermotor Roda 4 - Kendaraan Bermotor Roda 3 - Kendaraan Bermotor Roda 2 d. Kegiatan insidentil | 2.000 1.000 1.000 2.000 3.000 10.000 4.000 3.000 10.000 5.000 4.000 2.000 1.000 1.500/m 2 |

| No | Jenis Pelayanan | Tarif |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 2. 3. 4 | Kios/ M 2 / Bulan Lods/M 2 / Bulan Kamar Mandi / Wc - Buang Air Kecil - Buang Air Besar - Mandi Penggunaan Pelataran a. Bongkar Muat Barang - Kendaraan Bermotor Roda 6 keatas - Kendaraan Bermotor Roda 4 - Kendaraan Bermotor Roda 3 b. Penitipan Barang 1X12 jam c. Penitipan Kendaraan (sementara) - Kendaraan Bermotor Roda 6 keatas - Kendaraan Bermotor Roda 4 - Kendaraan Bermotor Roda 3 - Kendaraan Bermotor Roda 2 d. Kegiatan insidentil | 1.500 750 1.000 2.000 3.000 10.000 4.000 3.000 10.000 5.000 4.000 2.000 1.000 1.500/m 2 |

## Bagian Ketujuh Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

## Paragraf 1

## Nama, Objek Dan Subjek

## Pasal 33

Dengan Nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf g, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

## Pasal 34

Objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana di maksud dalam Pasal 33adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 35

- (1) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus;
- b. Mobil penumpang umum, kereta tempelan atau gandengan;
- c. Kendaraan roda tiga; dan
- d. Kendaraan bermotor di air.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan dan kendaraan bermotor wajib uji yang dalam keadaan rusak.

## Pasal 36

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayananpengujian kendaraan bermotor.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 37

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan bermotor yang diuji serta fasilitas pengujian yang disediakan.

## Paragraf 3 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 38

- (1) Struktur tarif di golongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jumlah berat yang diperbolehkan:
- (2) Besarnya tarif Retribusi yaitu sebagai berikut :
- A. Struktur Tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).
- B. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- f. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan 2.501 Kg sampai dengan 7.500 Kg Rp.15.000,-
- g. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas

- 1) Biaya Formulir

Rp.1.000,-

- 2) Upah Uji

Rp.3.000,-

- 3) Tanda Uji

Rp.3.000,-

- 4) Buku Uji

Rp.5.000,-

- 5) Tanda Samping

Rp.5.000,-

- 6) Pengujian berkala awal

- a. Mobil Bus atau Mobil Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 Kg Rp.15.000,-

- b. Mobil Bus atau Mobil Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan 2.501 Kg sampai dengan 7.500 Kg Rp.25.000,-

- c. Mobil Bus atau Mobil Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas 7.500 Kg Rp.30.000,-

- d. Mobil penumpang umum Rp.13.000,-

- e. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 Kg Rp.15.000,-

- f. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan 2.500 Kg sampai dengan 7.500 Kg Rp.25.000,-

g.

Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas

7.500 Kg

Rp.30.000,-

- h. Kereta Tempelan

Rp.30.000,-

- i. Kendaraan Roda Tiga

Rp.10.000,-

- j. Kendaraan Bermotor di Air

Rp.20.000,-

- 7) Pengujian Berkala :

- a. Mobil Bus atau Mobil Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 Kg Rp.13.000,-

- b. Mobil Bus atau Mobil Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan 2.501 Kg sampai dengan 7.500 Kg Rp.20.000,-

- c. Mobil Bus atau Mobil Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas 7.500 Kg Rp.28.000,-

- d. Mobil penumpang umum Rp.7.000,-

- e. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 Kg Rp.13.000,-

7.500 Kg

Rp.20.000,-

- h. Kereta Tempelan
- i. Kendaraan Roda Tiga

Rp.25.000,-

Rp.6.500,-

- b. Kendaraan Bermotor di Air

Rp.15.000,-

- C. Penggantian Buku Uji dan Tanda Uji yang hilang, rusak atau penggantian baru dikenakan biaya sebagai berikut :
- 1) Buku Uji

Rp.10.000,-

- 2) Tanda Uji

Rp.7.500,-

## Bagian Kedelapan

## Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

## Paragraf 1

## Nama, Objek Dan Subjek

## Pasal 39

Dengan Nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf h, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

## Pasal 40

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 39adalah pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran,dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.

## Pasal 41

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pemeriksaan alat pemadam kebakaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayananpemeriksaan alat pemadam kebakaran.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakarandiukur berdasarkan jenis dan volume/ ukuran alat pemadam kebakaran yang digunakan.

## Paragraf 3 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 43

- (1) Struktur tarif di golongkan berdasarkan jenis dan volume alat pemadam kebakaran.
- (2) Besarnya tarif Retribusi yaitu sebagai berikut :
3.  Besarnya Retribusi Pemeriksaan/ Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa/ super busa dan sejenisnya :
- a) Sampai dengan 10 liter

Rp.10.000

- b) Lebih dari 10 liter
2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
- a) Sampai dengan 10 Kg
- b) Lebih dari 10 Kg s/d 20 Kg
- c) Lebih dari 20 Kg
3. Alat pemadam kebakaran system hydran :
- a) Hydran halaman
- b) Hydran gedung (dalam bangunan)

## Bagian Kesembilan Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta

## Paragraf 1

## Nama, Objek Dan Subjek

## Pasal 44

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf i, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggantian biaya cetak peta.

## Pasal 45

- (1) Objek Retribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 adalah Penyediaan Peta oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Peta Dasar
- b. Peta Tematik

Rp.12.000

Rp.10.000

Rp.15.000

Rp.25.000

Rp.50.000

Rp.60.000

## Pasal 46

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati penggantian biaya cetak peta;
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati penggantian biaya cetak peta, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta dihitung berdasarkan jumlah peta yang dicetak.

## Paragraf 3

## Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 48

- (1) Struktur tarif di golongkan berdasarkan jenis peta, skala peta dan jenis kertas
- (2) Besarnya tarif Retribusi yaitu sebagai berikut :
- A. Umum
1. Peta Citra Satelit Dasar Skala 1:50.000/ km 2
2. Peta Citra Satelit Dasar Sakal 1:25.000/ km 2
3. Peta Citra Satelit Dasar Sakala 1:5.000/ km 2
4. Peta Citra Satelit Tematik Skala 1:50.000/ km 2
5. Peta Citra Satelit Tematik Sakal 1:25.000/ km 2
6. Peta Citra Satelit Tematik Skala 1:5.000/ km 2
- B. Instansi Pemerintah
1. Peta Citra Satelit Dasar Skala 1:50.000/ km 2
2. Peta Citra Satelit Dasar Sakal 1:25.000/ km 2
3. Peta Citra Satelit Dasar Sakala 1:5.000/ km 2
4. Peta Citra Satelit Tematik Skala 1:50.000/ km 2
5. Peta Citra Satelit Tematik Sakal 1:25.000/ km 2

Rp.95.000

Rp.117.000

Rp.157.000

Rp.62.000

Rp.73.000

Rp.97.000

Rp.67.000

Rp.92.000

Rp.157.000

Rp.52.000

Rp.63.000

6. Peta Citra Satelit Tematik Skala 1:5.000/ km 2

Rp.97.000

- C. Ukuran Kertas dan Jenis yang digunakan adalah sebagai berikut :

| Ukuran Kertas | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Harga (Rp) | Satuan |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| A 0 | 1.189 | 841 | 500.000 | Lembar |
| A 1 | 841 | 594 | 400.000 | Lembar |
| A 2 | 594 | 420 | Tidak ada PP | Lembar |
| A 3 | 420 | 297 | Tidak ada PP | Lembar |
| A 4 | 297 | 210 | Tidak ada PP | Lembar |

Kertas yang digunakan type Glosy

## Bagian Kesepuluh Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

## Paragraf 1

## Nama, Objek Dan Subjek

## Pasal 49

Dengan Nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf j, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

## Pasal 50

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana di maksud dalam Pasal 49 adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

## Pasal 51

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 52

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan Septie Tank yang disedot.

## Paragraf 3 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 53

- (1) Tarif Retribusi di golongkan berdasarkan ukuran kakus/ jamban/ septie tank;
- (2) Struktur dan bersarnya tarif yaitu sebagai berikut :
3. ≤ Jasa Pelayanan Mobil Tinja/ Kakus

Rp.150.000,-/ Septie Tank

## BagianKesebelas Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

## Paragraf 1

## Nama, Objek Dan Subjek

## Pasal 54

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf k, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera/ tera ulang.

## Pasal 55

Objek Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana di maksud dalam Pasal 54 adalah pelayanan tera/ tera ulangyang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, adalah :

- a. Pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

## Pasal 56

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tera/ tera ulang;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tera/ tera ulang, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan tera/ tera ulang.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/ tera ulang dihitung berdasarkan frekuensi pengujian dan fasilitas pengujian alat ukur, takar, timbang serta barang dalam keadaan terbungkus.

## Paragraf 3 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 58

- (1) Struktur tarif di golongkan berdasarkan jenis alat tera/ tera ulang.
- (2) Besarnya tarif Retribusi yaitu sebagai berikut :
1. Ukuran Panjang (Meter) :
4. -1 meter dan kurang
5. -2 meter s/d 10 meter
2. Takaran (Ltr):
7. -1 dan 2 liter

Rp.2.000

Rp.3.000

Rp.1.000

- 5 liter s/d 25 liter

Rp.2.500

3. Neraca Obat (No)

Rp.10.500

4. Neraca Emas (Ne)

- Kekuatan ≤ 100 gr

Rp.20.000

- Kekuatan ≤ 200 gr

Rp.25.000

- Neraca Emas Elektronik Halus

Rp.40.000

- Neraca Emas Elektronik (Sistem Kalkulator)

Rp.35.000

5. Timbang Sentisimal (Sent)

- Kekuatan ≤ 250 kg

Rp.13.500

- Kekuatan 300 s/d 500 kg

Rp.18.500

- Kekuatan &gt; 500 kg

Rp.20.000

6. Timbangan Meja (Tm)

- Kekuatan 3 s/d 5 kg

Rp.5.000

- Kekuatan 10 kg lebih

Rp.7.500

7. Timbangan Pegas Meja (Tp)

- Kekuatan ≤ 25 kg

Rp.6.000

- Kekuatan 26 s/d 100 kg

Rp.9.000

- Kekuatan 100 s/d 250 kg

Rp.11.500

- Kekuatan 250 s/d 1000 kg

Rp.16.500

8. Timbangan Pegas Gantung (Tp)

- Kekuatan ≤ 25 kg

Rp.6.000

- Kekuatan 26 s/d 100 kg

Rp.9.000

- Kekuatan 150 s/d 250 kg

Rp.11.500

9. Timbangan Kwadran (Timbangan Surat)

- Kekuatan s/d 25 kg

Rp.6.500

10. Timbangan Bobot Ingsut (Tbi)

- Kekuatan s/d 25 kg

Rp.6.000

- Kekuatan 50 kg

Rp.9.000

- Kekuatan 100 s/d 250 kg

Rp.11.500

- Kekuatan 300 kg

Rp.16.500

- Kekuatan 500 kg s/d 750 kg

Rp.18.500

- Kekuatan &gt; 750 kg

Rp.20.000

11. Timbangan Cepat (Tc)

- Kekuatan &lt; 25 kg

Rp.6.500

- Kekuatan 50 kg

Rp.8.000

- Kekuatan 100 kg

Rp.10.000

- Kekuatan 150 kg

Rp.12.000

- Kekuatan 300 s/d 350 kg

Rp.17.000

12. Timbangan Jembatan

Rp.70.000

13. Tangki Ukur Mobil

Rp.30.000

14. Tangki Ukur BBM

Rp.50.000/ nosel

15. Timbangan Elektronik Biasa

- Kekuatan s/d 26 kg

Rp.10.000

- Kekuatan 26 s/d 100 kg

Rp.12.500

- Kekuatan 100 s/d 250 kg

Rp.15.000

16. Meter Kwh 1 Phase

Rp.20.000

17. Meter Kwh 3 Phase

Rp.22.000

18. Meter Kadar Air

Rp.20.000

19. Timbangan Dacin Logam

- Kekuatan &lt; 10 kg

Rp.4.000

- Kekuatan 25 kg

Rp.5.000

- Kekuatan 50 kg

Rp.7.500

- Kekuatan 110 kg

Rp.10.000

- Kekuatan &lt; 150 kg

Rp.15.000

## Bagian Keduabelas

## Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

## Paragraf 1

## Nama, Objek Dan Subjek

## Pasal 59

Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf l, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

## Pasal 60

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 59 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

## Pasal 61

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/ pengendalian menara telekomunikasi ;
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/ pengendalian menara telekomunikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 62

Tingkat Penggunaan Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## Paragraf 3 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 63

- (1) Struktur tarif di golongkan berdasarkan bentuk serta ketinggian menara telekomunikasi.
- (2) Adapun besarnya tarif Retribusi yaitu 2% (dua persen) dari nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara telekomunikasi.

## BAB III PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

## Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya;
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

## Pasal 65

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Perubahan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD.

## BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 66

Retribusi jasa usaha yang terutang dipungut di wilayah/ tempat pelayanan dan atau penggunaan jasa diberikan.

## BAB V

## PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

## Pasal 67

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang di tunjuk dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu pali