Unknown Unknown Nomor 25 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat bahwa untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (6), Pasal 24 ayat (5), dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
PARAF HIRARKI
PI.
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KETUA DPRD
PARAF KOORDINASI
•
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik 23 Tahun 2014 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
MEMUTUSKAN:
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
&gt;
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
8. Sekretaris DPRD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas.
9. 1 1 . Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
13. Tunjangan Komunikasi Instensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Dana Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
I
KETUA DPRD
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF HIRARKI
PIh. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
8l
15. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
16. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 2
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
- a. APBD; dan
- b. yang bersangkutan.
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 3
- ( 1 ) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Tunjangan Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
- g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan kecuali ayat (1) huruf g dibayarkan per kegiatan.
- (3) Besaran penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan baigan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


| PARAF HIRARKI |
|-------------------------------|
| PI. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN |
| KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA |

I

KETUA DPRD

## PARAF KOORDINASJ


## Pasal 4

- ( 1 ) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan pada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
- a. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
- b. Tunjangan Reses.
- (2) Tunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan setiap bulan.
- (3) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setiap melakukan reses.
- (4) Besaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan pada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan § tid�k terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

## Pasal 5

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan:

- a. pakaian dinas;dan
- b. atribut.

## Pasal 6

- ( 1 ) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam l (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan baigan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


L s


•

## Pasal 7

- ( 1 ) Atribut sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kelengkapan busana berupa Pin Logo/lencana.
- (2) Pin Logo/lencana diberikan kepada Anggota DPRD 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, kecuali pergantian an tar waktu.

## BAB IV

## TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI

## Pasal8

- ( 1 ) Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 9

- ( 1 ) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APED.
- (3) Pimpinan DPRD mendapatkan bantuan pembelian bahan bakar minyak pertamax kendaraan dinas jabatan sebagai berikut:
- a. Ketua sebanyak 400 (empat ratus) liter, per bulan; dan
- b. Wakil Ketua sebanyak 300 (tiga ratus) liter, per bulan.

## Pasal 10

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, harus mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberhentian.

## Pasal 1 1

- ( 1 ) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap bulan sebesar Rpl5.000.000 (lima belasjuta rupiah), dipotong pajak.

## PARAF HIRARKI

PIh. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA


I KETUA DPRD

PARAF KOORDINASI



I

## BAB V

## VANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

## Pasal 12

- ( 1 ) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Vang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Vang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD tercantum � Lampiran yang Daerah ini. merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

## BAB VI

## BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

## Pasal 13

Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi dan wewenang DPRD, meliputi:

- a. penyelenggaraan rapat DPRD;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas;
- c. kunjungan kerja dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi oleh Sekretariat DPRD; dan
- d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme/bimbingan teknis.

## Pasal 14

- ( 1 ) Belanja penunjang penyelenggaraan rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
- a. rapat yang dilakukan di dalam gedung dan di luar gedung DPRD tidak menggunakan fasilitas paket meeting; dan
- b. rapat yang bersifat pembahasan dapat dilakukan di luar gedung DPRD, dan bagi peserta rapat disediakan biaya paket meeting.

PA.RAF HIRARKI

PIh. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA


PARAF KOORDINASI

KETUA DPRD

9l


- (2) Besaran dan rincian belanja penunjang penyelenggaraan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 15

- ( 1 ) Belanja penunjang perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
- a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
- b. perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Besaran dan rincian belanja penunjang perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 1n1.

## Pasal 16

Dalam ha! kunjungan kerja dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi oleh Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c di daerah tujuan disediakan sewa kendaraan sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) per hari.

## Pasal 17

Dalam ha! peningkatan kapasitas dan profesionalisme/bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diberikan biaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme sebesar Rp5.000.000,­ (lima juta rupiah).

## BAB VII DANA OPERASIONAL

## Pasal 18

- ( 1 ) Pimpinan DPRD memperoleh Dana Operasional.



'

- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, dengan besaran sebagai berikut:
- a. Ketua Rpl2.600.000,-(dua belasjuta enam ratus ribu rupiah)
- b. Wakil Ketua : Rp8.400.000,-(delapan juta em pat ratus ribu rupah)

## BAB VIII KOMPENSASI TENAGA AHLI/TIM PAKAR

## Pasal 19

- ( 1 ) DPRD dalam melaksanakan fungsi dan wewenang dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD.

## Pasal 20

Dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan pendapat/ legal opinion pihak lain dalam pemecahan persoalan tertentu atau peningkatan kapasitas dapat melibatkan pakar/tenaga ahli sebagai narasumber dengan uraian satuan biaya meliputi:

- a. Praktisi/Dosen/Konsultan/sebesar Rp3.000.000,- (tigajuta rupiah) /per materi
- b. Pakar/Guru Besar/Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp4.000.000,­ (empat juta rupiah) / per materi.

## Pasal 2 1

Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan/ atau Tenaga Ahli Fraksi diberikan honorarium senilai Rpl0.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 22

Selisih hak keuangan dan adminisratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang timbul akibat Peraturan Walikota ini dihitung dan dibayarkan per tanggal 1 September 2017.

## PARAF HlRARKI

PI.

ASISTEN TATA PEMERINTAHAN

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA


I

PARAF KOORDINASI

KETUA DPRD

.


1 l


%

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kata Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Kata Tangerang Selatan pada tanggal % St&lt;M6er 2el3

WALIKOTA


Diundangkan di Kata Tangerang Selatan

pada tanggal

% Sq&amp;6« 2eh

IS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

MUHAMAD


BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 25

I


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR S TAHUN 2017 TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## A. PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

| NO. | URAIAN | BESARAN (Rp) |
|-------|-----------------------------|----------------|
| 1 . | Uang Representasi | |
| | a. Ketua | 2.100.000,­ |
| | b. Wakil Ketua | 1.680.000,­ |
| | C. Anggota | 1.575.000,­ |
| 2. | Tunjangan Keluarga | |
| | a. Isteri/Suami Ketua | 210.000.­ |
| | b. lsteri/Suami Wakil Ketua | 168.000,­ |
| | C. lsteri/ Suami Anggota | 157.500,­ |
| | d. Anak Ketua | 42.000,­ |
| | e. Anak Wakil Ketua | 33.600,­ |
| | f. Anak Anggota | 31.500,­ |
| 3. | Tunjangan Beras | |
| | a. Ketua | 74.420,­ |
| | b. Wakil Ketua | 74.420,­ |
| | C. Anggota | 74.420,­ |
| 4. | Uang Paket | |
| | a. Ketua | 210.000.­ |
| | b. Wakil Ketua | 168.000,­ |
| | C. Anggota | 157.500,­ |
| 5. | Tunjangan Jabatan | |
| | a. Ketua | 3.045.000 |
| | b. Wakil Ketua | 2.436.000 |
| | C. Anggota | 2.283.750 |

## PARAF HIRARKI

PIh.\_ ASISTEN TATA PEMERINTAHAN

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

I

PARAF KOORDJNASI

KETUA DPRD

, . , 4/

r

## PARAF HIRARKI

]

f

WAKIL WALIKTA

.

T SEKRETARIS DAERAH



[

:

KASUBAG PPHD

ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH

## HARMONISASI DAN SINKRONISASI

I

| 6. | Tunjangan Alat Kelengkapan | Tunjangan Alat Kelengkapan |
|------|------------------------------------|------------------------------|
| | ( 1) Tunjangan Badan | |
| | Musyawarah | |
| | a. Ketua | 228.375,­ |
| | b. Wakil Ketua | 152.250,­ |
| | c. Anggota | 91.350,­ |
| | (2) Tunjangan Badan Anggaran | |
| | a. Ketua | 228.375,­ |
| | b. Wakil Ketua | 152.250,­ |
| | c. Anggota | 91.350,­ |
| | (3) Tunjangan Komisi | |
| | a. Ketua | 228.375,­ |
| | b. Wakil Ketua | 152.250,­ |
| | c. Sekretaris | 121.800,­ |
| | d. Anggota | 91.350,­ |
| | (4) Tunjangan Badan Kehormatan | |
| | a. Ketua | 228.375,­ |
| | b. Wakil Ketua | 152.250,­ |
| | c. Sekretaris | 121.800,­ |
| | d. Anggota | 91.350,­ |
| | (5) Tunjangan Badan | |
| | Pembentukan Peraturan | |
| | Daerah | |
| | a. Ketua | 228.375,­ |
| | b. Wakil Ketua | 152.250,­ |
| | c. Anggota | 91.350,­ |
| 7. | Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya | |
| | a. Ketua | 258.750,­ |
| | b. Wakil Ketua | 172.500,­ |
| | c. Sekretaris | 138.000,­ |
| | d. Anggota | 103.500,­ |
| 8. | Tunjangan Komunikasi lntensif | |
| | a. Ketua | 14.700.000,­ |
| | b. Wakil Ketua | 14.700.000,­ |
| | C. Anggota | 14.700.000,­ |
| 9. | Tunjangan Reses | |
| | a. Ketua | 14.700.000,­ |
| | b. Wakil Ketua | 14.700.000,­ |
| | C. Anggota | 14.700.000,­ |

## PARAF HIRARKI

I

## PARAF HIRARKI

PIh. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA


## PARAF KOORDINASI

KETUA DPRD


•F/


I WAKIL WALIKOTA

I SEKRETARIS DAERAH

]

:

[

:

l

HARMONISASI DAN SINKRONISASI

l KASUBAG PPHD

[

I

:

I

I ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH

I

:

I

LL

, \I

I

## B. PAKAIAN DINAS

| NO. | URAIAN | BESARAN (Rp) |
|-------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | Pakaian Sipil Harian | 1.750.000,-/pasang |
| 2 | Pakaian Sipil Lengkap | 3.500.000,-/pasang |
| 3 | Pakaian Sipil Resmi | 2.500.000,-/pasang |
| 4 | Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang | 1.500.000,-/pasang |
| 5 | Pakaian Khas Daerah | 3.300.000,-/pasang |

## C. TUNJANGAN PERUMAHAN

| NO. | URAIAN | BESARAN (RD) |
|-------|-------------|----------------|
| 1 | Ketua | 21.500.000,­ |
| 2 | Wakil Ketua | 20.500.000,­ |
| 3 | Anggota | 19.500.000,­ |

## D. UANG JASA PENGABDIAN

| NO. | URAIAN | BESARAN (Rp) |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Masa Bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun | |
| | a. Ketua | 2.100.000,­ |
| | b. Wakil Ketua | 1.680.000,­ |
| | c. Anggota | 1.575.000,­ |
| 2. | Masa Bakti sampa1 dengan 2 (dua) tahun | |
| | a. Ketua | 4.200.000,­ |
| | b. Wakil Ketua | 3.360.000,­ |
| | c. Anggota | 3.150.000,­ |
| 3. | Masa Bakti sampa dengan 3 (tiga) tahun | |
| | a. Ketua | 6.300.000,­ |
| | b. Wakil Ketua | 5.040.000,­ |
| | C. Anggota | 4.725.000,­ |
| 4. | Masa Bakti sampa1 dengan 4 (empat) tahun | |
| | a. Ketua | 8.400.000,­ |
| | b. Wakil Ketua | 6.720.000,­ |
| | c. Anggota | 6.300.000,­ |

## PARAF HIRARKI

PIh. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN

## PARAFHIRARKI

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA


KETUA DPRD

## PARAF KOORDINASI


9/

I

WAKIL WALIKOTA

SEKRETARIS DAERAH


HARMONISASI DAN SINKRONJSASI

l

KASUBAG PPHD

I

:

I

I ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH

[

:

]


I

| 5. | Masa Bakti sampai dengan 5 (lima) tahun | |
|------|-------------------------------------------|--------------|
| | a. Ketua | 12.600.000,- |
| | b. Wakil Ketua | 10.080.000,- |
| | c. Anggota | 9.450.000,­ |

## E. BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

| NO. | URAIAN | SATUAN | BIAYA R |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. | Rapat DPRD | | |
| | a. Rapat yang tidak menggunakan paket meeting | | |
| | (1) Makan Minum | OP | 75.000,­ |
| | (2) Jamuan Ringan | OP | 25.000,­ |
| | b. Rapat yang menggunakan paket meeting | | |
| | (1) Full Board | OP | 2.100.000,­ |
| | (2) Full Day | OP | 648.000,- |
| | (3) HalfDay | OP | 593.000,- |
| 2. | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | |
| | a. Uang Harian | OH | 400.000,­ |
| | b. Uang Representassi | OH | 75.000,­ |
| 3. | Perjalanan Dinas Luar Daerah (kunjungan kerja atau rapat) | | |
| | a. Uang Harian | | |
| | (1) Pimpinan DPRD | OH | 2.500.000,­ |
| | (2) Anggota DPRD | OH | 2.250.000,- |
| | b. Uang Representassi | OH | 450.000,­ |
| | c. Biaya Transportasi | | |
| | (1) Pesawat Udara Kelas Ekonomi (khusus Pimpinan DPRD dapat menggunakan Kelas Bisnis) | OK | Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan (biaya riil) |


...z= ...aa= a [\_Pih\_AsisTEfif~PEMERiT~Hi PARAFHIRARI KEPAL~B~GIAN H~K~M S~TD

}

[

SEKRETARIS DAERAH

[ WAKIL W

A

L

I

K

O

T

A\_

\_71


T

.

T

T

I

KET~DRD

PARAF KOORDINASI

T

.

+ '



I

| (2) | Kapa! Laut Kelas VIP/IA | OK | Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (biaya riil) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| (3) | Kereta Api/Bus Kelas Eksekutif | OK | Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (biaya riil) |
| (4) | Ke Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Provinsi Banten | OK | 400.000,­ |
| (5) | Ke Cianjur, Kota Sukabumi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung Barat | OK | 600.000,­ |
| (6) | Ke Subang, Sumedang, Kota Bandung, Cimahi, Kab Bandung, dan Kab Sukabumi | OK | 600.000,­ |
| (7) | Ke Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Kuningan, Majalengka dan Cirebon | OK | 1.000.000,- |
| (8) | Selain angka (4), angka (5) dan angka (4), apabila dilakukan melalui darat | OK | 1.400.000,­ |
| (9) | Taksi dari bandara, stasiun, pelabuhan, dan terminal | OK | 320.000,­ (biaya riil) |

## PARAF HIRARKI

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

PIh. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN

## PARAF HIRARKI

SEKRETARIS DAERAH

WAKIL WALIKOTA


PARAF KOORDINASI


## HARMONISASI DAN SINKRONISASI

KASUBAG PPHD

ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH

•



}

WALIKOTA


/9

s/