PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 152 Tahun 2000 tentang PENETAPAN UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA (berlaku 26 Desember 2000)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
-
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152 TAHUN 2000 TENTANG
PENETAPAN UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional, Universitas Indonesia harus memiliki kemandirian;
- b. bahwa Universitas Indonesia telah memiliki kemampuan pengelolaan yang cukup untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar;
- c. bahwa untuk dapat merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan status hukum Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
Memperhatikan
:
Statuta Universitas Indonesia.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA.
BAB 1 KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi;
3. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal maupun pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas Indonesia yang berfungsi mewakili Pemerintah dan masyarakat;
6. Dewan Audit adalah organ Universitas Indonesia secara independen melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;
7. Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi Universitas Indonesia di bidang akademik yang terdiri dari Rektor, para Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Wakil dosen bukan Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik;
8. Dewan Guru Besar adalah unsur Universitas Indonesia yang berfungsi melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika dalam lingkungan civitas akademika Universitas Indonesia;
9. Rektor adalah Pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia;
10. Dekan adalah Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.
PENETAPAN
BAB II - PENETAPAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
- (2) Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi asset dan pegawai universitas;
- (3) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan;
BAB III ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN
Bagian Pertama Asas dan Sifat
BAB II - PENETAPAN
Pasal 3
Universitas diselenggarakan
BAB II - PENETAPAN
Pasal 4
Universitas sebagai Badan Hukum Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan hukum yang bersifat nirlaba.
BAB II ...
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - PENETAPAN
Pasal 5
Tujuan universitas adalah :
- a. mewujudkan universitas riset sebagai pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan seni;
- b. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral serta memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan kesenian;
- c. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
- d. mendukung pembangunan masyarakat yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri;
- e. mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip sumber daya universitas yang dikelola dengan asas profesional.
Bagian Ketiga
Jatidiri, Kedudukan, dan Jangka Waktu
BAB II - PENETAPAN
Pasal 6
- (1) Universitas adalah lembaga pendidikan tinggi milik negara yang berbentuk universitas yang menyandang nama bangsa dan tersusun atas dasar keseluruhan satuan yang mengelola ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan atau kesenian.
- (2) Bentuk dan penggunaan lambang, himne, bendera, dan cap sebagai atribut jati dirinya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Universitas.
Bagian Kedua ...
Universitas berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
BAB II - PENETAPAN
Pasal 8
- (1) Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi milik negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak 2 Februari 1950;
- (2) Universitas didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Bagian Keempat
Kekayaan dan Pendanaan
BAB II - PENETAPAN
Pasal 9
- (1) Kekayaan awal universitas merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (2) Besarnya kekayaan awal universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh kekayaan negara yang tertanam pada universitas, kecuali tanah yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan
BAB II - PENETAPAN
Pasal 10
- (1) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal universitas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri Keuangan;
- (2) Kekayaan negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) dimanfaatkan untuk kepentingan universitas;
- (3) Hasil pemanfaatan kekayaan berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan universitas dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi universitas;
- (4) Kekayaan awal universitas berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk universitas dengan ketentuan tidak dapat dipindahtangankan.
- (1) Semua kekayaan dalam segala bentuk, termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, dan benda di luar tanah tercatat sah sebagai hak milik universitas;
- (2) Kekayaan intelektual terdiri atas hak paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh universitas;
- (3) Tatacara perolehan, penggunaan, dan pengelolaan kekayaan intelektual diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENETAPAN
Pasal 12
- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan universitas berasal dari :
- a. pemerintah;
- b. masyarakat;
- c. pihak luar negeri;
- d. usaha dan tabungan universitas.
- (2) Dana dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang terdiri atas :
- a. anggaran rutin;
- b. anggaran pembangunan.
- (3) Universitas mengalokasikan anggaran yang berasal dari masyarakat sebagai pendamping dana yang diperoleh dari pemerintah dalam pembiayaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pembangunan untuk pembiayaan pembangunan investasi dan pengembangan universitas melalui mekanisme yang berlaku, sesuai dengan program dan prioritas;
- (4) Penerimaan universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
ORGANISASI
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 13
- (1) Organisasi universitas terdiri dari Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat akademik Universitas, Pimpinan Universitas, Dewan Guru Besar, Senat Akademik Fakultas, Pelaksana Akademik, unsur manajemen, penunjang, unit usaha, dan unsur-unsur lain yang dipandang perlu;
- (2) Unsur pelaksana akademik adalah fakultas, jurusan/bagian dan bentuk lain yang dipandang perlu;
- (3) Unsur manajemen adalah Direktorat dan bentuk lain yang dipandang perlu;
- (4) Unsur penunjang adalah perpustakaan, laboratorium, dan bentuk lain yang dipandang perlu;
- (5) Unit usaha adalah unit yang secara khusus mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan asset universitas dalam rangka menghimpun dana untuk menunjang pelaksanaan program universitas.
BAB V - MAJELIS WALI AMANAT
Pasal 14
- (1) Majelis Wali Amanat adalah organ universitas yang mewakili kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, dan kepentingan masyarakat, dan kepentingan universitas, yang beranggotakan sebanyak-banyaknya 21 (duapuluh satu) orang;
- (2) Unsur-unsur dalam Majelis Wali Amanat adalah :
- a. Menteri;
- b. Senat Akademik Universitas;
- c. Masyarakat;
- d. Karyawan Universitas;
- e. Mahasiswa;
- f. Rektor;
- (3) Anggota Majelis Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
BAB V - MAJELIS WALI AMANAT
Pasal 15
- (1) Anggota Majelis Wali Amanat, kecuali yang mewakili unsur mahasiswa dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Anggota Majelis Wali Amanat, yang mewakili unsur mahasiswa dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (3) Majelis Wali Amanat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang berasal dan dipilih dari dan oleh Majelis Wali Amanat untuk masa jabatan 2,5 (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan;
- (4) Anggota Majelis Wali Amanat mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan rektor, anggota yang mewakili unsur menteri mempunyai 35 persen hak suara dari jumlah seluruh hak suara.
BAB V - MAJELIS WALI AMANAT
Pasal 16
- (1) Majelis Wali Amanat bertugas untuk :
- a. mengesahkan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan universitas;
- b. memelihara kondisi kesehatan keuangan universitas;
- c. menetapkan kebijakan umum universitas;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan universitas;
- e. bersama Pimpinan universitas menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri;
- f. melakukan penilaian atas kinerja Pimpinan universitas;
- g. mengangkat dan memberhentikan Pimpinan universitas;
- h. menangani penyelesaian tertinggi atas masalah-masalah yang ada dalam universitas.
- (2) Majelis Wali amanat dapat mendelegasikan kewenangannya secara tertulis kepada Rektor untuk
-9 - tugas-tugas tertentu;
- (3) Ketentuan mengenai penugasan dan macam tugas sebagaimana diatur dalam ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (4) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Majelis Wali Amanat dibebankan pada anggaran universitas.
BAB V - MAJELIS WALI AMANAT
Pasal 17
Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
1. pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada perguruan tinggi lain;
2. jabatan struktural pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah;
3. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan universitas.
BAB VII - DEWAN AUDIT
Pasal 18
- (1) Dewan Audit adalah organ universitas yang secara independen melaksanakan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;
- (2) Jumlah anggota Dewan audit sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota;
- (3) Anggota Dewan Audit diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;
- (4) Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Audit diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat;
- (5) Dewan audit bertanggungjawab kepada Majelis Wali Amanat;
- (6) Dewan Audit dapat menunjuk auditor untuk melaksanakan audit di universitas, dalam bidang-bidang pendidikan, kemahasiswaan, keuangan, dan kepegawaian;
- (7) Auditor melaporkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) kepada Dewan Audit;
- (8) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan audit diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII - DEWAN AUDIT
Pasal 19
- (1) Dewan Audit universitas bertugas :
- a. menetapkan kebijakan audit internal;
- b. menunjuk dan mengangkat tenaga audit profesional;
- c. mempelajari dan menilai hasil audit internal maupun eksternal;
- d. mengambil kesimpulan dan mengajukan saran kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Audit dibebankan pada anggaran Universitas.
BAB VII - SENAT AKADEMIK
Pasal 20
- (1) Senat Akademik universitas adalah badan normatif tertinggi di universitas dalam bidang akademik;
- (2) Senat Akademik terdiri dari :
- a. Rektor dan para Wakil Rektor;
- b. Dekan Fakultas dan Ketua Program Pascasarjana;
- c. Wakil Guru Besar;
- d. Wakil Dosen bukan Guru Besar;
- e. Kepala Perpustakaan universitas.
- (3) Wakil Guru besar diusulkan oleh fakultas berjumlah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang untuk setiap fakultas, dalam hal jumlah Guru Besar fakultas kurang dari dua orang maka kekurangannya dapat diisi oleh wakil dosen;
- (4) Wakil dosen bukan Guru Besar diusulkan oleh fakultas sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang setiap fakultas;
- (5) Anggota senat akademik universitas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (6) Senat akademik universitas dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari para anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
- (7) Rektor merupakan anggota senat akademik universitas yang tidak dapat dipilih menjadi ketua;
- (8) Ketua senat akademik universitas tidak dapat merangkap sebagai Ketua Majelis Wali Amanat maupun Ketua Dewan Audit;
- (9) Dalam melaksanakan tugas, senat akademik universitas dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang tatakerja dan susunan anggotanya ditetapkan oleh senat akademik universitas;
- (10) Tata cara penyelenggaraan rapat senat akademik universitas, pemilihan anggota senat akademik komposisi dan jumlah setiap unsurnya ditetapkan oleh senat akademik universitas dan dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII - SENAT AKADEMIK
Pasal 21
- (1) Senat akademik bertugas :
- a. memberikan masukan kepada Menteri mengenai penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat;
- b. menyusun kebijakan akademik universitas, mengesahkan gelar, serta pengembangan universitas;
- c. menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta kepribadian civitas akademika;
- d. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas;
- e. memberikan masukan kepada Majelis Wali Amanat ## BAB VIII
DEWAN GURU BESAR
BAB VII - SENAT AKADEMIK
Pasal 22
- (1) Dewan Guru Besar adalah organ universitas yang anggotanya adalah seluruh Guru Besar
-12 - universitas;
- (2) Dewan Guru Besar melakukan pembinaan kehidupan akademik dan membina integritas moral serta etika akademika universitas;
- (3) Dewan Guru Besar memberikan pertimbangan atas usul pengangkatan Guru Besar, Doktor Kehormatan atau pemberian kehormatan lainnya kepada Senat Akademik dan atau pimpinan universitas;
- (4) Dewan Guru Besar dipimpin seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang keduanya dipilih oleh anggota Dewan Guru Besar untuk 5 (lima) tahun masa jabatan dan dapat dipilih dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan;
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Guru Besar dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang tata kerja dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Dewan Guru Besar;
- (6) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Guru Besar dibebankan pada anggaran universitas.
PIMPINAN UNIVERSITAS
BAB IX - PIMPINAN UNIVERSITAS
Pasal 23
- (1) Pimpinan universitas terdiri dari Rektor yang dibantu oleh beberapa orang Wakil Rektor;
- (2) Jumlah dan pembidangan tugas Wakil Rektor ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat;
- (3) Anggota Pimpinan universitas harus memenuhi persyaratan untuk mampu melaksanakan perbuatan hukum.
- (4) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama dengan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum.
BAB IX - PIMPINAN UNIVERSITAS
Pasal 24
- (1) Rektor universitas diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat melalui suatu pemilihan dengan suara yang dimiliki unsur Menteri adalah 35 persen dari seluruh suara yang sah dan 65 persen sisanya dibagi rata kepada setiap anggota lainnya;
- (2) Calon Rektor universitas diajukan oleh Senat Akademik universitas kepada Majelis Wali amanat melalui suatu proses pemilihan;
- (3) Anggota pimpinan universitas lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, yang kemudian dilaporkan kepada Majelis Wali Amanat;
- (4) anggota Pimpinan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
BAB IX - PIMPINAN UNIVERSITAS
Pasal 25
Calon Rektor harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut :
- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berpendidikan doktor;
- d. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
- e. memiliki jiwa kewirausahaan;
- f. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.
BAB IX - PIMPINAN UNIVERSITAS
Pasal 26
- (1) Tatacara pemilihan Rektor universitas dapat dilakukan melalui pembentukan panitia oleh Majelis Wali Amanat yang bertugas menyeleksi bakal calon Rektor melalui mekanisme kompetisi terbuka, baik yang berasal dari dalam maupun luar universitas;
- (2) Majelis Wali Amanat dapat meminta pertimbangan kepada Senat Akademik dan Dewan Guru Besar terhadap bakal calon Rektor sebelum dilaksanakan pemilihan;
- (3) Pemilihan Rektor dilakukan dalam suatu rapat terbuka Majelis Wali Amanat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Wali Amanat;
- (4) Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak diangkat sebagai Rektor melalui keputusan Majelis Wali Amanat;
BAB IX - PIMPINAN UNIVERSITAS
Pasal 27
Tugas pimpinan universitas adalah :
1. menyusun Rencana Strategis
BAB IX - PIMPINAN UNIVERSITAS
Pasal 28
- (1) Rektor dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada salah seorang atau para wakil Rektor atau seseorang yang memiliki kualifikasi dan legalitas untuk tugas yang dimaksud;
- (2) Pimpinan mewakili universitas di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan universitas;
- (3) Pimpinan tidak berhak mewakili universitas, jika :
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara universitas dan Rektor atau dengan siapapun yang ditunjuknya;
- b. mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan universitas.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Majelis Wali Amanat dapat
-15 - menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan universitas.
BAB IX - PIMPINAN UNIVERSITAS
Pasal 29
Pimpinan universitas dilarang merangkap jabatan sebagaimana tersebut berikut ini :
- a. Pimpinan dan jabatan struktural lembaga universitas atau lembaga pendidikan lain;
- b. Pimpinan badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan universitas;
- c. Jabatan struktural lainnya dalam instansi pemerintah pusat dan daerah;
- d. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan universitas.
SIDANG TERBUKA UNIVERSITAS
BAB X - SIDANG TERBUKA UNIVERSITAS
Pasal 30
- (1) Sidang terbuka universitas dapat dilakukan guna melaksanakan wisuda, dies natalis, pengukuhan Guru Besar, dan pengangkatan Doktor Kehormatan;
- (2) Sidang terbuka universitas diikuti Senat akademik dan Dewan Guru Besar Universitas;
- (3) Sidang terbuka universitas dipimpin oleh Rektor;
- (4) Tatacara dan tata tertib pelaksanaan sidang terbuka universitas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XI
UNIT USAHA
BAB X - SIDANG TERBUKA UNIVERSITAS
Pasal 31
usaha komersial;
- (2) Unit Usaha Akademik adalah unit usaha yang terkait dengan kegiatan akademik;
- (3) Unit Usaha Penunjang adalah unit usaha yang menunjang kegiatan universitas;
- (4) Unit Usaha Komersial adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh universitas dalam rangka menunjang pendanaan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
BAB X - SIDANG TERBUKA UNIVERSITAS
Pasal 32
- (1) Unit Usaha Komersial dapat berbentuk unit usaha perseroan terbatas atau jenis usaha komersial lainnya yang sepenuhnya atau sebagian sahamnya dimiliki universitas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengelolaan Unit Usaha Komersial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpisah dari kegiatan akademik universitas;
- (3) Dalam hal pendirian perseroan terbatas, penyertaan modal universitas secara keseluruhan tidak melebihi 20% (duapuluh persen) dari asset universitas.
BAB X - SIDANG TERBUKA UNIVERSITAS
Pasal 33
- (1) Pimpinan Unit Usaha Komersial diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat untuk masa jabatan tertentu yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Wali Amanat;
- (2) Pimpinan Unit Usaha Komersial bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat dalam melakukan pengelolaan usaha komersial;
- (3) Atas persetujuan Majelis Wali Amanat, Pimpinan Unit Usaha Komersial dapat mendirikan bentuk usaha komersial lain berbadan hukum, yang sahamnya dapat dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh universitas;
- (4) Setiap tahun Pimpinan Unit Usaha Komersial wajib menyusun :
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat;
- b. Laporan Tahunan yang terdiri atas laporan keuangan dan laporan kegiatan untuk dipertanggungjawabkan kepada dan disahkan Majelis Wali Amanat.
BAB XII UNSUR PENUNJANG
- (1) Universitas dapat mendirikan unit-unit penunjang dalam lapangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Organisasi, pendirian, dan tatacara penyelenggaraan unit-unit penunjang serta pembubarannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN AKUNTABILITAS
BAB XIII - Bagian Pertama Perencanaan
Pasal 35
- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penyelenggaraan universitas menyusun suatu Rencana Strategis;
- (2) Rencana Strategis adalah strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan program yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan untuk melaksanakan strategi tersebut, yang sekurang-kurangnya memuat antara lain :
- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya;
- b. evaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada pada saat itu;
- c. asumsi yang dipakai dalam menyusun Rencana Strategis;
- d. penetapan sasaran, strategis, kebijakan, dan program kerja serta indikator kinerja universitas untuk periode perencanaan berikutnya.
- (3) Rencana Strategis disusun oleh Pimpinan setelah memperoleh masukan dari Senat akademik universitas, dan diajukan kepada Majelis Wali Amanat untuk dibahas dan disahkan.
BAB XIII - Bagian Pertama Perencanaan
Pasal 36
- (1) Rencana Kerja dan Anggaran universitas adalah penjabaran Rencana strategis dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pengeluaran dan Pendapatan Tahunan;
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran universitas diajukan kepada Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai;
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran disahkan oleh Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tahun anggaran berjalan;
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan belum disahkan oleh Majelis Wali Amanat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Rencana Kerja dan Anggaran universitas sebelumnya dapat dilaksanakan sampai menunggu pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran universitas yang telah diusulkan.
Bagian Kedua Pengelolaan
BAB XIII - Bagian Pertama Perencanaan
Pasal 37
- (1) Tahun anggaran universitas berlaku pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama;
- (2) Tatacara pengelolaan keuangan universitas disesuaikan dengan kebutuhan universitas dengan
BAB XIII - Bagian Pertama Perencanaan
Pasal 38
- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun tutup buku, Pimpinan bersama-sama dengan Majelis Wali Amanat menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri mengenai :
- a. laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih;
- b. laporan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi keadaan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai universitas;
- c. laporan ketenagakerjaan universitas yang meliputi keadaan, kinerja, dan kemajuan yang telah dicapai.
- (2) Laporan keuangan yang diperiksa pengawas fungsional disusun menurut standar akuntansi yang berlaku;
- (3) Laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan yang dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat pengesahan Menteri menjadi informasi publik.
BAB XIII - Bagian Pertama Perencanaan
Pasal 39
- (1) Laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan ditandatangani oleh semua anggota pimpinan universitas dan disampaikan kepada Majelis Wali Amanat;
- (2) Dalam hal terdapat anggota pimpinan universitas tidak menandatangani laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis dalam berita acara penandatanganan.
BAB XIII - Bagian Pertama Perencanaan
Pasal 40
- (1) Universitas memiliki auditor internal yang terdiri dari Badan Audit akademik dan Badan Audit non Akademik yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan;
- (2) Auditor internal bertugas secara rutin mengaudit seluruh unit kerja di lingkungan universitas meliputi bidang akademik dan non akademik.
BAB XIV - PENGAWASAN
Pasal 41
- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan universitas dilakukan oleh Menteri yang dapat mendelegasikan wewenang ini kepada Majelis Wali Amanat;
- (2) Pengawasan eksternal pengelolaan keuangan universitas dilakukan oleh tenaga audit fungsional;
- (3) Pengawasan internal pengelolaan keuangan universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) c dilakukan oleh Dewan Audit;
- (4) Rektor dapat mengangkat tenaga audit internal untuk membantu persiapan dan pelaksanaan proses audit;
- (5) Auditor internal bertanggung jawab kepada Pimpinan universitas;
KETENAGAKERJAAN
BAB XIV - PENGAWASAN
Pasal 42
- (1) Tenaga dosen universitas merupakan pegawai universitas yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak serta kewajibannya ditetapkan ## BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV - PENGAWASAN
Pasal 43
- (1) Pimpinan universitas selambat-lambatnya dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini membentuk Majelis Wali Amanat;
- (2) Masa peralihan perubahan penyelenggaraan universitas dari status Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 42 ayat (4), adalah 5
(lima) tahun;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan universitas yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJOHAN EFFENDI