UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1970 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1968 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR12 TAHUN 1970 TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1968 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa garis besar politik perpajakan Negara dalam menghadapi pembangunan meliputi: peningkatan tabungan Pemerintah melalui peningkatan Penerimaan, merangsang tabungan masyarakat, mendorong investasi dan produksi serta membantu redistribusi penghasilan ke arah yang lebih seimbang dan mudah di dalam administrasinya;
- b. bahwa guna meningkatkan pembangunan di Indonesia, perlu segera diciptakan suatu iklim fiskal yang baik bagi pengusaha-pengusaha, khususnya bagi penanam-penanam modal;
- c. bahwa berhubung dengan perubahan-perusahan yang dilakukan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925, maka Undang-undang No.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut.
- 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 2O ayat (1) dan pasal 23 ayat (2);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966,
3. Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
4. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 8 tahun 1970 (Lembaran Negara tahun 1970 No. 43).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG. PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1968 TENTANG PENANAMAN
Menetapkan : MODALDALAM NEGERI.
Pasal 1
Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri diubah dan ditambah sebagai berikut :
- I. Pasal 10 ditambah dengan satu ayat baru ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:
2. "(3) Kelonggaran tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini".
- II. Pasal 11 dihapuskan.
- III. Pasal 12 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Kepada Perusahaan-perusahaan yang menanam modalnya dalam usaha-usaha dibidang termaksud dalam pasal 9 ayat (1) diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan sebagai berikut:
ke-1 Bea Meteri Modal:
Pembebasan bea meterai modal atas penempatan modal.
ke-2 Bea Masuk dan Pajak Penjualan:
Pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak penjualan (impor) pada waktu pemasukan barang-barang modal (termasuk alat-alat perlengkapan), yang diperlukan untuk usahausaha pembangunan dan rehabilitasi, kedalam wilayah Indonesia.
- 3 - ke-3 Bea Balik Nama:
Pembebasan Bea Balik Nama atas akta pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam masa sampai dengan 2. (dua) tahun setelah saat mulai berproduksi, satu dan lain dengan
Pasal 2
Ketentuan-ketentuan lama dapat diberlakukan sepenuhnya atas permintaan yang bersangkutan, dalam hal permohonan-permohonan untuk penanaman telah diajukan sebelum Undang-undang ini berlaku dan atas itu belum diambil keputusan oleh Panitia Penanaman Modal.
Pasal 9
"Kepada Perusahaan-perusahaan yang menanam modalnya dalam usaha-usaha dibidang termaksud dalam pasal 9 ayat (1) diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan sebagai berikut:
Pasal 10
2. "(3) Kelonggaran tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini".
Pasal 11
- II. Pasal 11 dihapuskan.
Pasal 12
"Kepada Perusahaan-perusahaan yang menanam modalnya dalam usaha-usaha dibidang termaksud dalam pasal 9 ayat (1) diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan sebagai berikut:
ke-1 Bea Meteri Modal:
Pembebasan bea meterai modal atas penempatan modal.
ke-2 Bea Masuk dan Pajak Penjualan:
Pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak penjualan (impor) pada waktu pemasukan barang-barang modal (termasuk alat-alat perlengkapan), yang diperlukan untuk usahausaha pembangunan dan rehabilitasi, kedalam wilayah Indonesia.
- 3 - ke-3 Bea Balik Nama:
Pembebasan Bea Balik Nama atas akta pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam masa sampai dengan 2. (dua) tahun setelah saat mulai berproduksi, satu dan lain dengan
Ketentuan-ketentuan lama dapat diberlakukan sepenuhnya atas permintaan yang bersangkutan, dalam hal permohonan-permohonan untuk penanaman telah diajukan sebelum Undang-undang ini berlaku dan atas itu belum diambil keputusan oleh Panitia Penanaman Modal.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1970. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Jenderal TNI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1970. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ALAMSJAH,

Penandatangan: Mayor Jenderal TNI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1970 TENTANG
## PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1968 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
## UMUM:
Dalam rangka pemanfaatan modal dalam Negeri, yakni bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara, maupun Swasta Nasional atau Swasta asing yang berdomisili di Indonesia untuk diabdikan kepada pembangunan ekonomi nasional, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
Undang-undang tersebut selain berisikan ketentuan-ketentuan tentang pengaturan modal dalam Negeri, garis besar pengusaha-pengusaha dan perusahaan-perusahaannya, pembaharuan dan peningkatan daripada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1959, memuat pula ketentuan-ketentuan tentang pembebasan dan keringanan perpajakan, untuk lebih merangsang pemupukan modal serta lebih mengarahkan penanaman pada bidang usaha yang sesuai dengan program pembangunan Pemerintah.
Berhubung dengan diadakannya perubahan-perubahan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925 untuk lebih diserasikan dengan garis besar politik perpajakan Negara dalam menghadapi pembangunan, maka ketentuan-ketentuan tentang pembebasan dan keringanan perpajakan yang diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diseragamkan dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang baru dari Ordonansi Pajak Perseroan 1925.
## PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
. - I. Tambahan ayat (3) pasal 10 ini diperlukan agar ada persesuaian dengan kelonggaran yang telah diberikan dalam pasal 9 yang memb