PERATURAN WALIKOTA MA Nomor TAHUN Tahun 2011 tentang INFORMASI JABATAN STRUCTURAL BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KOTA BANJARMASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR35 TAHUN 2011
TENTANG
INFORMASI JABATAN STRUCTURAL BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
a
- bahwa hasil Analisis Jabatan menginformasikan tentang datadata jabatan dan sebagai instrumen yang digunakan oleh manajemen dalam rangka pembinaan di bidang kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan kediklatan;
- bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal; b
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b konsideran ini perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin; C
- 1
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3
f^
n
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemenntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
r*\
r*\
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisa Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil ;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18).
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG INFORMASI JABATAN STRUKTURAL BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KOTA BANJARMASIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Banjarmasin ;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Banjarmasin ;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin ;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin ;
5. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
n
7. Informasi Jabatan adalah menginformasikan data-data jabatan, mulai dari struktur organisasi, struktur jabatan, formasi jabatan dan uraian jabatan (job discription);
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka suatu susunan Organisasi;
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara / Daerah ;
BAB II - TUJUAN PENETAPAN INFORMASI JABATAN
Pasal 2
Informasi jabatan ditetapkan untuk membantu manajemen dalam upaya pembinaan, penyempurnaan dan penataan di bidang Kelembagaan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan bagi terselenggaranya tugas umum pemerintahan.
BAB III - PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN
Pasal 3
- (1) Penyusunan informasi jabatan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Informasi jabatan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan ini.

## Pasal 4

- -^ Pejabat struktural, fungsional dan non struktural ditetapkan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.