PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN Nomor 2 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATU BARA, - rasa aman a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan dan bebas dari segala bentuk Kekerasan; - bahwa Perempuan dan Anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengaiami Kekerasan yang merupakan tindakan yang rnelanggar hak asasi manusia perlu mendapat Perlindungan hukum; b. - bahwa penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan perlu didukung kelembagaan dan peraturan sehingga dapat menjamin pelaksanaannya; c. - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; d. 1. * (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
:
BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
- rasa aman a.
bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan dan bebas dari segala bentuk Kekerasan;
- bahwa Perempuan dan Anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengaiami Kekerasan yang merupakan tindakan yang rnelanggar hak asasi manusia perlu mendapat Perlindungan hukum; b.
- bahwa penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan perlu didukung kelembagaan dan peraturan sehingga dapat menjamin pelaksanaannya; c.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; d.
1. *
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun ## BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan :
- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melindungi perempuan dan memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- c. pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.
&lt;rr
BAB III - HAK-HAK KORBAN
Pasal 4
Setiap perempuan dan anak korban kekerasan berhak :
- a. untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, pihak lain baik sementara Pemerintah Daerah dan / atau maupun ## BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
BAB III - HAK-HAK KORBAN
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
BAB III - HAK-HAK KORBAN
Pasal 6
- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk:
- a. mencegah teijadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. memberikan perlindungan terhadap korban;
- c. memberikan pertolongan darurat;
:
- d. memberikan informasi dan / atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada. pihak yang berwenang; dan
- e. turut serta dalam penanganan korban kekerasan.
KELEMBAGAAN
BAB V - KELEMBAGAAN
Pasal 7
- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah, Bupati dapat membentuk PPT.
- (2) Pembentukan dan pengembangan PPT disesuaikan dengan perkembangan prioritas kebutuhan, dan kemampuan keuangan Daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil yang ada di Daerah.
- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mewadahi lembaga / unit keija yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti P2TP2A, Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak, Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Rumah Singgah dan lain - lain kegiatan pelayanan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Bentuk pelayanan yang dilaksanakan PPT, meliputi :
- a. pengaduan;
- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. bantuan hukum;
- e. pemulangan; dan
!
- f. reintegrasi sosial.
- (5) Dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan PPT berkewajiban :
- a. memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada Korban;
- b. menyelenggarakan Perlindungan dan pemenuhan hak korban atas Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum;
- c. melakukan keijasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penteijemah dan relawan pendamping j ^ ang diperlukan bagi Korban;
:
- r
- di' 1 melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan Korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga Perlindungan saksi dan Korban, rumah Perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat, atau lembagalembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban;
- e. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi korban;
- f. menjaga kerahasiaan korban;
- g. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban;
- h. dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjejaring, PPT tetap bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan korban.
- (6) Pemberian layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan SPM.
BAB V - KELEMBAGAAN
Pasal 8
- (1)
- Lembaga Masyarakat dapat membentuk PPT.
- (2) Dalam pembentukan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
tii
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BAB VI - STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 9
SPM Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi layanan :
- a. penanganan pengaduan / laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. rehabilitasi Sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
'
S
*
-
BAB VI - STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 10
SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki indikacor kineija meliputi :
- a. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu;
- b. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan di Rumah Sakit;
- c. cakupan layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh petugas Rehabilitasi Sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
- d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
- e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum;
- g. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VII - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 11
- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Satuan Keija Perangkat
»
Daerah yang melaksanakan kebijakan, program, kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan untuk tahun beijalan.
BAB VII - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 12
- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan setiap berakhimya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak digunakan sebagai baban masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PELAPORAN
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 13
- (1) Bupati bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
PENDANAAN
BAB IX - PENDANAAN
Pasal 14
Pendanaan untuk penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
&gt;
-
I
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervise, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
BABXI
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16
- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, masyarakat dapat:
- a. membentuk mitra keluarga di tingkat Kelurahan / Desa oleh masyarakat;
- b. melakukan sosialisasi hak Perempuan dan Anak secara ' mandiri;
- c. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
- d. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dilingkungannya teijadi kekerasan terhadap korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
i
\
O
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan / atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
f
:
\
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
6. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA C-
dan
BUPAT1BATU BARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
f
i
9
[
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun ## BAB II ASAS DAN TUJUAN
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dilaksanakan
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan :
- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melindungi perempuan dan memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- c. pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.
&lt;rr
Setiap perempuan dan anak korban kekerasan berhak :
- a. untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, pihak lain baik sementara Pemerintah Daerah dan / atau maupun ## BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk:
- a. mencegah teijadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. memberikan perlindungan terhadap korban;
- c. memberikan pertolongan darurat;
:
- d. memberikan informasi dan / atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada. pihak yang berwenang; dan
- e. turut serta dalam penanganan korban kekerasan.
KELEMBAGAAN
- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah, Bupati dapat membentuk PPT.
- (2) Pembentukan dan pengembangan PPT disesuaikan dengan perkembangan prioritas kebutuhan, dan kemampuan keuangan Daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil yang ada di Daerah.
- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mewadahi lembaga / unit keija yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti P2TP2A, Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak, Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Rumah Singgah dan lain - lain kegiatan pelayanan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Bentuk pelayanan yang dilaksanakan PPT, meliputi :
- a. pengaduan;
- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. bantuan hukum;
- e. pemulangan; dan
!
- f. reintegrasi sosial.
- (5) Dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan PPT berkewajiban :
- a. memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada Korban;
- b. menyelenggarakan Perlindungan dan pemenuhan hak korban atas Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum;
- c. melakukan keijasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penteijemah dan relawan pendamping j ^ ang diperlukan bagi Korban;
:
- r
- di' 1 melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan Korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga Perlindungan saksi dan Korban, rumah Perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat, atau lembagalembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban;
- e. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi korban;
- f. menjaga kerahasiaan korban;
- g. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban;
- h. dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjejaring, PPT tetap bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan korban.
- (6) Pemberian layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan SPM.
- (1)
- Lembaga Masyarakat dapat membentuk PPT.
- (2) Dalam pembentukan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
tii
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SPM Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi layanan :
- a. penanganan pengaduan / laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. rehabilitasi Sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
'
S
*
-
SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki indikacor kineija meliputi :
- a. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu;
- b. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan di Rumah Sakit;
- c. cakupan layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh petugas Rehabilitasi Sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
- d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
- e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum;
- g. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Satuan Keija Perangkat
»
Daerah yang melaksanakan kebijakan, program, kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan untuk tahun beijalan.
- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan setiap berakhimya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak digunakan sebagai baban masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PELAPORAN
- (1) Bupati bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
PENDANAAN
Pendanaan untuk penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
&gt;
-
I
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervise, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
BABXI
PERAN SERTA MASYARAKAT
- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, masyarakat dapat:
- a. membentuk mitra keluarga di tingkat Kelurahan / Desa oleh masyarakat;
- b. melakukan sosialisasi hak Perempuan dan Anak secara ' mandiri;
- c. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
- d. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dilingkungannya teijadi kekerasan terhadap korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.
KETENTUAN PERALIHAN
Dalam hal PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum terbentuk, P2TP2A yang telah ada, tetap melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah.
r
i
i
/
-
.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal 6 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2015 NOMOR 2 - NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA : (38 / 2016)

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUXUM RENOLD ASMARA, AP, SH NIP. 19751010 199603 1 002 ## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal ^ -jolt

Penandatangan: ## BUPATI BATU BARA, OK ARYA ZULKARKAIN c
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 2 TAHUN 2016
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
## I. UMUM
Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negara sesuai dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut merupakan hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya tanpa adanya diskriminasi.
Kekerasan merupakan setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa mengunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Selanjutnya kekerasan terhadap perempuan setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di tanah publik atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
Peraturan daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan khususnya dalam hal pelayanan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta untuk mencegah dan mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
r
i
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
## Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'lembaga masyarakat' adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sulcarela