PERATURAN BUPATI MA Nomor 32 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang 1. a.
- bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan, dimana Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah telah diganti dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Keuangan,
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud b. huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25): 1
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 2
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ), 3.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 4.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 5. Indonesia Nomor 5049),
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 6.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)/Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ), 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179), 9
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Derah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 4),
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6),
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15)
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 35):
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 73).
.
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
Menetapkan TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Penetapan: Diundangkan di Sarilamak pada tanagal 13 Duu 201 PR SES TT NS DAERAH KABUPATEN LNSA PULUH KOTA 1. Al. YUNUS BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2013 Nomor 33 aa ..

Distribusi: ## Tembusan disampaikan kepada Yth :

Penandatangan: 1. Sdr. Kepala Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota 2. 2.

Penandatangan: 3. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait 3. Arsip

Penetapan: Ditetapkan di Sarilamak Pada Tanggal t3 5uu 2017 (supari LIMA UH KOTA 1 $ IRFENDI ARBI