PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor TAHUN Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR?\\ TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR?\\ TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6 ). -
MEMUTUSKAN
PERATU.RAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN o·RGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BUTON UTARA Menetapkan
KETENTUAN UMUM
BAB I - Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. 3 .. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara.
7. .Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
BAB I - Pasal 1
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan diwadahi dalam bentuk Dinas.
Bagian Kedua
BAB I - Pasal 1
Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Perh u bungan.
BAB I - Pasal 1
Pasal 4
- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB I - Pasal 1
Pasal 5
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB I - Pasal 1
Pasal 6
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
BAB I - Pasal 1
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan dan pelayaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan Daerah;
- a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan dan pelayaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas angkutan jalan dan pelayaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan;
- e. · pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
5. d .. pelaksanaan administrasi Dinas;
BAB I - Pasal 1
Pasal 8
- ( 1) Susunan organisasi, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
·
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- d. Bidang Prasarana dan Keselamatan;
- e. · Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9

Kepala Dinas rnernpunyai tugas rnernimpin, rnembina, mengkoordinasikan, rnerencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan rnengembangkan sernua kegiatan di bidang perhubungan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

## Bagian Kedua Sekretariat Pasal 10

- ( 1) Sekretariat rnernpunyai tugas rnelaksanakan pernberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan.bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10, Sekretariat rnenyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran. Evaluasi dan pelaporan Dinas;
2. yang meliputi keuangan, masyarakat, b. pemberian dukungan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan kearsipan dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

•.

&gt;

,-.;

## Pasal 12

- ( 1) Sekretariat, terdiri atas : a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana serta penyusunan peraturan perundangundangan.

## Bagian Ketiga Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Pasal 14

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- (2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian saran.a;
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi, angkutan dan pengujian saran.a;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

,·

·'.!

## Pasal 16

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas:
- a. Seksi Lalu Lintas;
- b. Seksi Angkutan;
- c. Seksi Pengujian Sarana.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

## Pasal 17

- (1) Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan Daerah.
- b. melakukan. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah;
- e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan daerah.
- (2) Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidangpenetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan di dalam daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam Daerah;

·--

-

- e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam Daerah;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angku tan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
- h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izm trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah;

i.

- j. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan wilayah operasi angku tan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
2. melakukan penyiapan bahan perumusan dan · pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
- k. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan ~angkutan kawasan »tertentu yang wilayah operasinya berada di dalam Daerah;
- m. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penertiban izm usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.
1. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang peneritban izm usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan dornisili orang perorangan, warga negara indonesia atau badan usaha;
- (3) Seksi Pengujian Sarana sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kendaraan bermotor dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

## Bagian Keempat Bidang Prasarana dan Keselamatan Pasal 18

- (1) Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi.
2. dan Keselamatan sebagaimana (Ij.dipimpin oleh seorang Kepala dibawah dan bertanggung jawab (2) Bidang Prasarana dimaksud pada ayat Bidang yang berada kepada Kepala Dinas.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Prasarana dan Keselamatan m.enyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 20

- ( 1) Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri atas :
- b. Seksi Keselamatan;
- a. Seksi Prasarana;
- c. Seksi Pengembangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang · berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan.

## Pasal 21

- (l) Seksi Prasarana sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal penumpang tipe C;

.

- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izm penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- d. :melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan DLRK/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan penumpang lokal;
- e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izm pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bi dang pembangunan dan pen er bi tan izm pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau; ·
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
1. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitah iin peroperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuh;
- j. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
1. · melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- k. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan :izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- (2) Seksi Keselamatan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi laik fungsi jalan, keselamatan, sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan serta penegakan hukum oleh PPNS dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan.

## Bagian Ketujuh Kelompok ~J abatan Fungsional Pasal 22

Kelompok J abatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 23

- (l) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional · yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) diatur sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## BABV TATA KERJA Pasal 24

- { 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing,
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing,

## Pasal 25

Kepala Dinas wajib rnengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 26

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 27

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan rnenyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 28

Setiap . laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 31

- ( 1) Dalam hal Kepala , Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingrnasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 33

- ( 1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan administrator
- (7) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (8) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon Va atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan di Buranga pada tanggal '). 7 IQ- 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,


~~

LAODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR

## Pasal 35

Peraturan Bupati ini .. mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.


Ditetapkan di Buranga pada tanggal CJ. 7 IQ.. 2016

BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN

\

...

v..

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NO~OR

:

Lj,J TAHUN 2016

TANGGAL

:

?-7 - I;).. - !l0t6

TENTANG

: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BUTON UTARA

## .BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BUTON UTARA



BUPATI BUTON UTARA,


H.ABU HASAN