PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor 23 Tahun 2015 tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 5 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BENGKULU UTARA
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,
: bahwa untuk melaksanakan maksud dalam Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 82 ayat (3) dan Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015;
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 41);
21. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2014 tentang Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 43);
22. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU
Menetapkan : UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD, dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :
- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan untuk penghasilan tetap maksimal 60% (enam puluh perseratus).
- b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan untuk penghasilan tetap maksimal 50% (lima puluh perseratus).
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan untuk penghasilan tetap maksimal 40% (empat puluh perseratus).
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan untuk penghasilan tetap maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan mempertimbangkan efesiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas, dan letak geografis.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Unsur staf sekretariat yang disebut kepala urusan;
- b. Unsur pelaksana teknis yang disebut kepala seksi;
- c. Unsur kewilayahan yang disebut kepala dusun.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD sebesar 27% (dua puluh tujuh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa.
- (4) Desa yang prosentase penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa terhadap ADD melebihi 60% (enam puluh perseratus), prosentase besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD ditetapkan sebesar 26% (dua puluh enam perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa.
- (5) Biaya operasional pemerintah desa dan BPD ditentukan sebesar 3% (tiga perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa, dengan pembagian biaya operasional BPD adalah 25% (dua puluh lima perseratus) dari biaya operasional pemerintah desa.
- (6) Bagi Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), biaya operasional pemerintah desa dan BPD ditentukan sebanyak 4% (empat perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa dengan pembagian, biaya operasional BPD adalah 25% (dua puluh lima perseratus) dari biaya operasional pemerintah desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa.
- (2) Penghasilan Tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa.
- (3) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran desa, perangkat desa yang mendapat penghasilan tetap berjumlah paling banyak masing-masing 3 (tiga) orang kecuali jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional dan atas rekomendasi Camat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap dari APBDesa.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah teranggarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) yang tidak bisa dibayarkan karena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi SILPA APB Desa tahun berjalan.
TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BAB III - TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 7
- (1) Anggota BPD diberikan tunjangan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan Ketua BPD sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari besaran penghasilan tetap Kepala Desa.
- (3) Besaran tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan Ketua BPD.
- (4) Besaran tunjangan Anggota BPD sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan Ketua BPD.
- (5) Anggota BPD yang berstatus PNS berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB III - TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 8
Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD dan besaran biaya operasional pemerintah desa dan BPD sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 15 Juni 2015 BUPATI BENGKULU UTARA


H.M. IMRON ROSYADI

Diundangkan di Arga Makmur pada tanggal 15 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA


SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 23 Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab.Bengkulu Utara

ZULKARNAIN

Pembina Tingkat I (IV/b) Nip.196407051988031010