PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG Nomor 13 Tahun 2006 tentang PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) BAGI PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, t er akhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambahan Uang persediaan (TU) bagi Pengguna Anggaran 1 Kuasa Pengguna Anggaran pacta Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu pacta SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang diantaranya SPP-TU perlu diatur batasan jumlah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingl{at II Tanah lau t, Daerah Tingkat II Tap in dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara l~epublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
/ 3. Undang-Undang ... .
~ . indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. 6 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Da.erah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah;
10. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
I 11. Peraturan ... . .
Menctapkan
- 1 l . r\...1Q.LU10..11 L.IGl\ ... .1C.L.1 .1. J'!rrr.,\_(.AIJ\A.\_tJ'--"'--\..V.&amp;..&amp;. ... '-"-\_...\_..\_.,.,.. 0 ... \_ ... ... ..\_ \_ ..\_..\_ ---- - · - ·· 2007 tentang Urus~'1 Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nom or 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04};
13. Peraluran Dacrah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Talmn 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 0 1);
14. Pcraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 22 Tahun 20J 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tal1un Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 20 ll Nomor 22 L
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012 ( Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 37);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURA T PERMINT AAN PEMBAY ARAN (SPP) TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU} BAGI PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal 1
Dalam rangka pengelolaan pengeluaran keuangan secara effektif dan effisien oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tah un Anggaran 20 12 yang diantaranya SPP-TU perlu ditetapkan batasan jumlahnya.
Pasal 2
Batasan jumlah SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam larnpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisal1kan dari Peraturan Bupo..ti ini.
Pasal 3
Batas waktu penggunaan SPP-TU berlaku lebih dari l (satu} bulan, sesuai denga..n keperluan atau untuk kegiatan yang mengalami penunctaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa ctiluar kenctali Pengguna Anggaran I Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya sisa SPP-TU ctisetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
Pasal 4
Peraturan Bupati mulai berlaku pacta tanggal ctiundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunctangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ctalam Berita Daerah Kabu paten Tabalong. Ditetapkan cti Tanjung Pacta tanggal G J e..nuari 2012 . RACHMAN RAMSYI

Penandatangan: BUPATI TABALONG, Diunctangkan pacta tanggal di Tanjung fl~ J anu'"'..r.-i. ?r•1 2

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, H. ABDEL FADILLAH BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2012 NOMOR r ••