PERATURAN GUBERNUR BI Nomor 23 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH PROVINSI JAMBI (berlaku 27 April 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan OPD yang efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008 dan tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi;
2. : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kadua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH PROVINSI JAMBI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 30) telah beberpa kali diubah diubah dengan Peraturan Gubernur sebagai berikut :
- b. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 28),
- a. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 8);
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jami;
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
7. Dinas Pekerjaaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi;
9. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;
10. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi;
13. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi;
15. Dinas Kelauatan dan Perikanan adalah Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Jambi;
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi;
18. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi;
17. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
19. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
20. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jambi;
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural;
23. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dapat diartikan memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang, sub bidang, dan sub bagian kerjanya masing-masing.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 51
Paragraf 3 Sub Bagian Program Pasal 51
- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang penyusunan program serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tugas kesekretariatan agar berjalan dengan lancar;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi:
- b. penyusunan usulan rencana kerja kegiatan tahunan dinas;
- a. penyiapan dan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum;
- c. penyiapan bahan-bahan rapat koordinasi dan sosialisasi di bidang Pekerjaan Umum;
- e. penyusunan perencanaan umum dan koordinasian singkronisasi penyusunan program anggaran pembangunan bidang Pekerjaan Umum di wilayah provinsi;
- d. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja lain lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas: dan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 68
Bagian Kedelapan Bidang Perumahan
- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Perumahan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan mempunyai fungsi:
- b. pembinaan dan penyusunan program pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman;
- a. pembinaan dan penyusunan program di bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
- c. pembinaan dan penyusunan program perumahan swadaya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- d. pembinaan dan penyusunan program perumahan formal; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 69
Paragraf 1 Seksi Pengembangan Kawasan
- (1) Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Pengembangan Kawasan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perumahan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi:
- b. penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) provinsi;
- a. penetapan kebijakan dan startegi Provinsi Jambi dalam pengembagan perumahan dan kawasan pemukiman;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) skala provinsi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman (RP3KP) kabupaten/kota;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP);
- f. perencanaan urusan teknis, program kegiatan administrasi kepegawaian serta pelaporan asset bidang perumahan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan perencanaan teknis bidang perumahan; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 70
Paragraf 2
Seksi Perumahan Swadaya Pasal 70
- (1) Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Perumahan Swadaya serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perumahan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Perumahan Swadaya mempunyai fungsi:
- b. penyusunan RPJP dan RPJM provinsi tentang perumahan swadaya;
- a. perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan swadaya;
- c. penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya;
- e. pelaksanaan fasilitasi kebijakan dan startegi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan startegi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku swadaya;
- f. pelaksanaan dan pengendalian kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan pembangunan perumahan swadaya;
- h. pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya; dan
- g. pelaksanaan sosialisasi tentang kebijakan strategi, program dan SNPM pembangunan perumahan swadaya;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 71
Paragraf 3 Seksi Pembinaan Perumahan Formal Pasal 71
- (1) Seksi Pembinaan Perumahan Formal mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Pembinaan Perumahan Formal serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perumahan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Pembinaan Perumahan Formal mempunyai fungsi:
- b. pengoordinasian peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan perundang-undangan yang terkait perumahan di kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan;
- a. pengoordinasiaan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota;
- c. pengoordinasian pelaksnaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala provinsi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangundangan, produk NSPM, serta kebijakan dan startegi nasional perumahan skala provinsi;
- d. pengoordinasian efisiensi pasar dan industri perumahan skala provinsi;
- f. pengoordinasian pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan industri komponen bangunan, konsultan kontraktor dan pengembang;
- h. pelaksanaan koordinasi ke kabupaten/kota terkait laju pertumbuhan dan pengendalian kawasan perumahan formal; dan
- g. pelaksanaan hasil program perencanaan tahunan dan kegiatan pembangunan perumahan formal;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 76
Paragraf 2 Sub Bagian Program
- (3) Sub Bagian Program mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang penyusunan program serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tugas kesekretariatan agar berjalan dengan lancar;
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi:
- b. penyusunan usulan rencana kerja kegiatan tahunan dinas;
- a. penyiapan dan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan;
- c. penyiapan bahan-bahan rapat koordinasi dan sosialisasi di bidang perhubungan;
- e. penyusunan perencanaan umum dan koordinasian singkronisasi penyusunan program anggaran pembangunan bidang perhubungan di wilayah provinsi;
- d. pelaksanaan kerjasama dengan seksi pendataan dan penyiapan informasi/publikasi bidang perhubungan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas: dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 77
Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Asset
- (1) Sub bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang keuangan dan aset serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung tugas kesekretariatan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :
- b. pengumpulan dan pengolahan administrasi keuangan;
- a. penyiapan rencana anggaran pembiayaan;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- e. penyusunan rencana anggaran pendapatan Dinas;
- d. pembentukan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;
- f. penyiapan urusan administrasi kas dan gaji;
- h. pelaksanaan monitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan di bidang transportasi;
- g. penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- i. pelaksanaan monitoring pengadaan sarana prasarana transportasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. penyusunan laporan keuangan Dinas;
- l. penyusunan dan pelaksanaan pendataan asset baik APBD dan APBN Dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 87
Paragraf 1 Seksi Angkutan dan Pelabuhan Pasal 87
- 1) Seksi Angkutan dan Pelabuhan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Angkutan dan Pelabuhan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan agar berjalan dengan lancar.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Angkutan dan pelabuhan mempunyai fungsi:
- b. pengawasan, pengendalian, penilaian monitoring dan pengevaluasian pekerjaan dan pengerukan dan reklamasi pada pelabuhan regional;
- a. pelaksanaan penilaian dan monitoring evaluasi kegiatan angkutan laut dalam dan luar negeri, kegitan pelayaran rakyat, perintis dan penunjang angkutan laut serta pengevaluasian permohonan SIUP perusahaan penunjang angkutan laut dan pelayaran rakyat.
- c. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut, jasa pengurusan transportasi penunjang anggkutan dan tenaga bongkar muat
- e. pemberian rekomendasi penetapan Daerah Linkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) pelabuhan laut nasional dan internasional;
- d. pengevaluasian dan penilaian pemohonan pembangunan/ pengoperasionalan pelabuhan khusus dan dermaga untuk kepentingan sendiri serta monitoring kinerja operasional pelabuhan;
- f. penetapan Daerah Linkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) pelabuhan laut nasional dan internasinal;
- h. penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan laut dan pelabuhan ragional;
- g. pemberian pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut nasional dan internasional;
- i. penyiapan bahan rekomendasi untuk pemberian izin pengerukan dan reklamasi di wilayah pelabuhan khusus regional;
- k. penyiapan pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk kebutuhan transfortasi;
- j. penyiapan pemasangan dan pemeliharaan rambu penyebrangan dan fasilitas pendukung lainnya;
- l. penyiapan pelaksanaan pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 88
Paragraf 2 Seksi Sarana dan Prasarana
- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Sarana dan Prasarana serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana lingkup Dinas;
- a. pengumpulan dan pengelolaan data kapal-kapal pendalaman dan kapal berukuran isi kotor lebih besar dari GT 7 serta data prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. penyiapan bahan rekomendasi untuk pemberian izin lokasi,
- d. penyiapan bahan rekomendasi rencana induk pelabuhan peyeberangan, Daerah Linkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) yang terletak pada jaringan nasional dan antar negara;
7. pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus regional;
- e. penyiapan bahan rencana induk, Daerah Linkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
- g. penyiapan bahan rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
- f. penyiapan bahan rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hubungan internasional dan nasional;
- h. penyiapan bahan rencana induk pelabuhan laut ragional dan penetapan PUKS di pelabuhan regional;
- j. penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan pelabuhan dan dermaga;
- i. penetapan titik lokasi pemasangan rambu lalu lintas, fasilitas dan peralatan pelabuhan;
- k. Penetapan keputusan pelasanaan pembangunan khusus regional dan penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional;
- m. penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai GT 300 di tugas pembantuan provinsi;
- l. penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional;
- n. penyiapan bahan analisa dan evaluasi kinerja operasional sarana dan prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP);
- p. penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang berlayar di perairan daratan dan laut;
- o. pengadaan kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP);
- q. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 89
Paragraf 3 Seksi Keselamatan Pelayaran
- (1)Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Keselamatan Pelayaran serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai fungsi:
- b. penyiapan bahan pengendalian, pengawasan, pemilikan terhadap kegiatan kelayakan sertifikasi kapal serta dokumen awak kapal;
- a. penyiapan rencana dan program penyelenggaraan kapal kerja sungai dan danau dalam provinsi;
- c. penyiapan bahan untuk pelaksanaan monitoring docking kapal;
- e. penyusunan bahan penilaian pengawasan pencemaran oleh kapal;
- d. penyiapan bahan untuk monitoring dan evaluasi kecelakaan kapal;
- f. penyiapan bahan untuk kegiatan pengawasan keamanan kegiatan salvage di bawah air;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 194
Paragraf 2
Seksi Usaha Koperasi Pasal 194
- (1) Seksi Usaha Koperasi mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang Seksi Usaha Koperasi serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung tugas Bidang Koperasi agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha Koperasi mempunyai fungsi:
- b. penyiapan bahan petunjuk pembinaan dan penyuluhan usaha koperasi;
- a. penyiapan bahan program pembinaan usaha koperasi;
- c. penyiapan bahan perangkaan (data statistik) kegiatan usaha koperasi;
- e. penyiapan bahan dalam rangka pemberian rekomnedasi pengembangan usaha koperasi;
- d. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait dalam hubungannya dengan sektor usaha koperasi;
- f. penyiapan hasil penelaahan bidang koperasi tentang permohonan bantuan koperasi untuk pengembangan usaha;
- h. penyiapan data program kerjasama antar koperasi, koperasi dengan BUMN, lembaga keuangan lainnya serta pelaksanaan pameran bidang koperasi baik dalam dan luar negeri dalam rangka promosi dan pengembangan usaha koperasi sesuai petunjuk kedinasan;
- g. penyiapan bahan verifikasi terhadap koperasi penerima bantuan;
- i. pelaksanaan peningkatan pelatihan dan SDM Koperasi dan UMKM;
- j. penyiapan dan penyusunan bahan analisa dan evaluasi laporan kegiatan bimbingan usaha koperasi;
- l. penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungannya;
- k. penyusunan pameran di bidang koperasi baik dalam maupun luar negeri dalam rangka meningkatkan peluang dan pangsa pasar;
- m. penyiapan bahan laporan kepada atasan terhadap bawahan yang kurang disiplin maupun penyelewengan demi suksesnya tugas;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- n. penyiapan bahan rapat dinas dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 270
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Pertama Pasal 270
- (1) Dinas Sosial, Tenga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tugas pokok Dinas Sosial, Tenga Kerja dan Transmigrasi agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Tenga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigarasi
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Sosial, Tenga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
- b. Sekretariat;
- a. Kepala Dinas;
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- e. Bidang Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas.
- d. Bidang Pelayanan, Rehabilitasi, Bantuan dan Jaminan Sosial.
- f. Bidang Pembinaan Hubungan Industri dan Pengawasan Tenaga Kerja.
- h. UPTD; dan
- g. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB XIV - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Pertama Pasal 270
Pasal 273
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Umum dan Kepegawaian serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- b. penyusunan perencanaan kepegawaian yang meliputi, kebutuhan pegawai, peningkatan kesejahteraan, kebutuhan diklat teknis dan penjenjangan;
- a. penyusunan dan pengelolaan admistrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan penyusunan analilsis jabatan dan beban kerja pengorganisasian dan ketatalaksanaan dinas;
- e. Pengurusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala PNS di lingkungan dinas;
- d. pembinaan disiplin pegawai;
- f. penyiapan usulan pensiun PNS di lingkungan dinas.
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. pengelolaan administrasi surat menyurat; dan
BAB XIV - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Pertama Pasal 270
Pasal 281
Paragraf 1
Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia Pasal 281
- (1) Seksi pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas memimpin dan merencankan kegiatan di Bidang Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan, Rehabilitasi, Bantuan dan Jaminan Sosial agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia mempunyai fungsi:
- b. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan perlindungan sosial anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal dan anak memerlukan perlindungan khusus serta lansia;
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan perlindungan sosial anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lansia;
- c. Penyiapan rumusan standar teknis kriteria pedoman dan prosedur tetap bidang pelayanan dan perlindungan sosial anak dan lansia;
- d. Penyusunan bahan bimbingan teknis dan advokasi sosial di bidang pelayanan dan perlindungan sosial anak terlantar serta lansia;
- e. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis di bidang pelayanan dan perlindungan sosial anak terlantar anak jalanan, anak cacat dan anak nakal serta anak yang memerlukan perlindungan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB XIV - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Pertama Pasal 270
Pasal 346
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Umum dan Kepegawaian serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan agar berjalan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
- b. pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan;
- a. Penyiapan bahan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, tata usaha kearsipan, kepustakaan, perlengkapan, dan hubungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan penyelenggaraan rapat dinas;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan analisis jabatan dan kelembagaan/struktur organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. penyiapan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. penyiapan bahan pelaporan;
- h. penyusunan, pengelolaan dan pendistribusiaan peralatan inventaris dan kebutuhan kantor;
- g. penyiapan proses administrasi pemberian sanksi terhadap-pegawai yang melanggar peraturan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan di bidang kepegawaian;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- j. pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta memperoses pemberian sanksi terhadap pegawai yang melanggar peraturan setelah melakukan koordinasi dengan masing-masing bidang dan UPTD; dan
BAB XIV - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Pertama Pasal 270
Pasal 353
Bagian Kelima Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain Pasal 353
- (1) Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan kegiatan Bidang Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain;
- c. pengelolaan segala usaha dan kegiatan dalam rangka pemasukan pendapatan daerah ke Kas Daerah di bidang retribusi daerah;
- b. penyiapan rencana penerimaan retribusi daerah;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. penyiapan dan Penghimpunn serta penyajian data penerimaan dan potensi retribusi daerah;
- e. penyiapan draf usulan perubahan Peraturan Daerah dan segala ketentuan yang berkenaan dengan retribusi, termasuk dengan perubahan tarif;
- g. pengumpulan dan pengelolaan data sumber-sumber potensi retribusi daerah;
- i. penyusunan kebijakan, program dan pelaporan;
- h. pengelolaan data subyek dan objek retribusi daerah;
- j. penyiapan bahan koordinasi seluruh kegiatan di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB XIV - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Pertama Pasal 270
Pasal 354
Paragraf 1 Seksi Retribusi Pasal 354
- (1) Seksi Retribusi mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Retribusi serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain agar berjalan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Retribusi mempunyai fungsi:
- b. pengkajian, penghimpunan, dan penyajian data objek serta subjek retribusi dengan SKPD terkait;
- a. penyiapan bahan koordinasi dan kosultasi dengan unit kerja pengelolaan retribusi daerah;
- c. perencanaan, monitoring dan penyusunan target penerimaan retribusi dari instansi pemungutan retribusi;
- e. penataan dan pengelolaan data subyek dan objek retribusi serta penyajian data informasi tentang retribusi;
- d. pengintensifan kegiatan pemungutan, yang meliputi penyusunan daftar tunggakan, penagihan, penyuluhan dan sosialisasi;
- f. penyiapan proses keberatan retribusi;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. penyusunan laporan kegiatan yang berkenaan dengan operasional pemugutan dan penerimaan; dan
BAB XIV - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Pertama Pasal 270
Pasal 355
Paragraf 2 Seksi Penerimaan Dinas-Dinas dan BUMD Pasal 355
- (1) Seksi Penerimaan Dinas-dinas dan BUMD mempuyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Penerimaan Dinas-dinas dan BUMD serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain agar berjalan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerimaan Dinas-Dinas dan BUMD mempunyai fungsi:
- b. penyusunan rencana penerimaan retribusi pada tiap SKPD/Dinas/Instansi Pengelola;
- a. penyiapan bahan perencanaan, dan pelaksanaan seluruh kegiatan pemungutan retribusi;
- c. penyiapan bahan untuk pelaksanaan segala usaha dan kegiatan dalam rangka pemasukan retribusi;
- e. penghimpunan, penyusunan dan penyajian data penerimaan dan potensi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. penyiapan penyusunan daftar subyek dan obyek retribusi pada tiap SKPD/Dinas /Instansi Pengelola;
- h. penyusunan laporan kegiatan yang berkenan dengan operasional pemugutan dan penerimaan retribusi; dan
- g. penyiapan bahan proses keberatan retribusi untuk diajukan kepada Kepala Dinas/Gubernur;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB XIV - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Pertama Pasal 270
Pasal 356
Paragraf 3 Seksi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Pasal 356
- (1) Seksi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain agar berjalan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi:
- b. Penyusunan rencana penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada tiap SKPD/Dinas/Instansi pengelola;
- a. penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan seluruh kegiatan pemungutan lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
- c. pengelolaan, pelaksanaan segala usaha dan kegiatan dalam rangka pemasukan lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
- e. penghimpunan, penyusunan dan penyajian data penerimaan dan potensi dan penerimaan lain-lain;
- d. penyiapan bahan monitoring, koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. penyusunan daftar subjek dan objek lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada tiap SKPD/Dinas/instansi pengelola;
- g. penyiapan proses keberatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah untuk diajukan kepada kepala Dinas/Gubernur;
- i. penyusunan laporan kegiatan yang berkenaan dengan operasional pemungutan dan penerimaan lain-lain PAD; dan
- h. penyiapan bahan penyelenggaraan rapat rekonsiliasi penerimaan lain lain dengan SKPD terkait;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB XIV - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Pertama Pasal 270
Pasal 357
Bagian Keenam Bidang Dana Perimbangan Pasal 357
- (1) Bidang Dana Perimbangan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Dana Perimbangan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Dana Perimbangan mempunyai fungsi:
- b. penyiapan rencana penerimaan dan pelaksanaan segala usaha dan kegiatan dalam rangka pemasukan pendapatan daerah ke Kas Daerah berupa dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- a. penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan bidang dana perimbangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, rekonsiliasi dan verifikasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksaan tugas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- d. Penghimpunan, penyusunan dan penyajian data penerimaan dan potensi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah; dan
BAB XIV - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Pertama Pasal 270
Pasal 358
Paragraf 1 Seksi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pasal 358
- (1) Seksi Dana perimbangan dan Bagi Hasil mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Dana perimbangan dan Bagi Hasil serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Dana Perimbangan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan seluruh kegiatan penerimaan dana perimbangan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak Bumi dan Gas Bumi, DAU, DAK dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2);
- b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan rekonsiliasi serta verifikasi dengan unit kerja lain dalam rangka penerimaan dana perimbangan berupa bagi hasil Minyak Gas dan Bumi, DAU, DAK dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2) dengan instansi terkait (Dinas ESDM Provinsi Jambi, Badan Keuangan dan Asset dan Daerah Provinsi Jambi, Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI dan Ditjen Perimbangan Keuangan kementerian Keuangan RI);
- d. pelaksanaan evaluasi seluruh kegiatan yang berkenaan dengan tugas di Bidang Dana Perimbangan dan Bagi Hasil; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan penyajian laporan seluruh penerimaan dana perimbangan untuk disampaikan kepada Gubernur;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB XIV - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Pertama Pasal 270
Pasal 359
Paragraf 2 Seksi Dana Bagi Hasil Pajak I Pasal 359
- (1) Seksi Dana Bagi Hasil Pajak I mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Dana Bagi Hasil Pajak I serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Dana Perimbangan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Dana Bagi Hasil Pajak I mempunyai fungsi:
- b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait penerimaan DBH kehutanan, perkebunan Cukai Hasil Tembakau (CHT), Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) dan hibah ke kementerian Kehutanan RI dan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI;
- a. penghimpunan, pengolahan, monitoring dan pengkoordinasian kegiatan penerimaan bagi hasil kehutanan, perkebunan Cukai Hasil Tembakau (CHT), Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) dan hibah dengan instansi terkait;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan rapat koordinasi, rekonsiliasi dan verifikasi data DBH Kehutanan, Perkebunan Cukai Hasil Tembakau (CHT) Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BPPBB) dan Hibah dengan instansi terkait;
- e. penyiapan dan penyajian data dan laporan penerimaan DBH Kehutanan, perkebunan Cukai Hasil Tembakau (CHT) Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) dan hibah; dan
- d. penyiapan kegiatan dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah yang terkait dengan DBH kehutanan, perkebunan Cukai Hasil Tembakau (CHT) Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BPPBB) dan hibah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB XIV - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Pertama Pasal 270
Pasal 360
Paragraf 3 Seksi Dana Bagi Hasil Pajak II Pasal 360
- (1) Seksi Dana Bagi Hasil Pajak II mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Dana Bagi Hasil Pajak II serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Dana Perimbangan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Dana Bagi Hasil Pajak II mempunyai fungsi:
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan rapat koordinasi, rekonsiliasi dan verifikasi data DBH Pertambangan Umum dengan instansi terkait;
- a. Penyiapan, penghimpunan, pengolahan, monitoring konsultasi dan pengkoordinasian kegiatan penerimaan bagi hasil PBB, PPH/Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), DBH Pertambangan Umum, dana BOS, dengan Dinas terkait, Dipenda/DPKAD Pemerintah Kab/Kota serta KPP Pratama dalam wilayah Provinsi Jambi, kementerian keuangan, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI;
- c. pengelolaan kegiatan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah yang terkait PBB dan PPH/ Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN);
- e. pelaskanaan evaluasi kegiatan yang berkenaan dengan tugas di Bidang Dana Bagi Hasil Pajak II; dan
- d. pengumpulan dan penyajian data dan laporan penerimaan PBB dan PPH/ Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dari KPP Pratama dalam wilayah Provinsi Jambi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB XIV - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Pertama Pasal 270
Pasal 361
Bagian Ketujuh Bidang Evaluasi, Pembinaan dan Peraturan Pasal 361
- (1) Bidang Evaluasi, Pembinaan dan Peraturan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Evaluasi, Pembinaan dan Peraturan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Evaluasi, Pembinaan dan Peraturan mempunyai fungsi:
- b. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kegiatan unit-unit kerja lingkup Dinas Pendapatan Provinsi Jambi;
- a. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan Bidang Evaluasi, Pembinaan dan Peraturan;
- c. penyiapan bahan kordinasi dan konsultasi dengan unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. penyusunan dan penyiapan rancangan peraturan perundangundangan dan segala ketentuan yang berkenaan dengan pendapatan daerah, termasuk perubahan tarif;
- e. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pendapatan belanja langsung;
- g. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional; dan
- f. pengelolaan pelaksaan kegiatan penyuluhan hukum kepada aparatur Dinas Pendapatan dan masyarakat wajib pajak;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB XIV - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Pertama Pasal 270
Pasal 363
Paragraf 2 Seksi Pembinaan Pasal 363
- (1) Seksi Pembinaan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Pembinaan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Evaluasi, Pembinaan dan Peraturan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan mempunyai fungsi:
- b. penyiapan bahan pelaksanaan adminstrasi SKPD/Dinas/Instansi pengelolaan pendapatan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
- a. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan pengkajian kegiatan unit kerja /UPT lingkup Dinas Pendapatan Daerah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. penyiapan bahan penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pembinaan interen Dinas Pendapatan Provinsi Jambi;
- f. penyusunan rencana kegiatan pembinaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pelaporan hasil kegitan pembinaan dan hasil-hasilnya; dan
BAB XIV - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Pertama Pasal 270
Pasal 364
Paragraf 3 Seksi Peraturan dan Penyuluhan Pasal 364
- (1) Seksi Peraturan dan Penyuluhan mempunyai tugas tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Peraturan dan Penyuluhan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Evaluasi, Pembinaan dan Peraturan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peraturan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan monitoring perkembangan pendapatan daerah dalam rangka upaya penyesuaian dengan keadaan masa kini dan peraturan perundang-undangan terbaru yang lebih tinggi;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja/UPT lingkup Dinas Pendapatan Provinsi serta SKPD/Dinas/Instansi pengelola pendapatan Daerah;
- b. pengumpulan dan pengelolaan data pengkajian ketentuanketentuan yang lama yang masih berlaku dalam rangka untuk penyempurnaan;
- d. penyusunan dan penyiapan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta Keputusan kepala Dinas;
- f. pengumpulan dan penghimpunan peraturan perundanganundangan yang berlaku;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, koordinasi dan dengan Biro Hukum;
- g. penyusunan rencana kegiatan sosialisasi dan penyuluhan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- h. penyiapan bahan pelaporan hasil kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 April 2015

Penandatangan: GUBERNUR JAMBI, ttd H. HASAN BASRI AGUS

Penetapan: Diundangkan di Jambi pada tanggal 6 Mei 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd ## H. RIDHAM PRISKAP BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 23