PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor - Tahun 2015 tentang PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 'i TAHUN 2015
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
- a. bahwa peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang disusun secara terencana, terpadu clan sistimatis untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa didalam pembentukan peraturan daerah perlu dilakukan dengan sinergis dan terencana berdasarkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) jo Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan program legislasai daerah diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci;
5. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
6. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1975 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tnr1nnP&lt;:&gt;1!:l 'T'!:ln11n ')()1 c; Nnrnnr c;Q 'T'!:lrnhanan T Prnhar&lt;:&gt;n NP&lt;T&lt;:&gt;ra
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2};
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang pembentukan peraturan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.
8. Unit Kerja adalah Bagian di Sekretariat Daerah.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kerinci.
10. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah peraturan daerah Kabupaten Kerinci yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitin lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai suatu
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2
Maksud penyusunan Propemperda adalah :
- a. menyusun skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah secara terpadu, terencana dan sistematis serta sebagai pedoman bersama dalam pembentukan peraturan daerah; dan
- b. menyelenggarakan sinergitas dan harmonisasi diantara pemerintah daerah dan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Tujuan penyusunan Propemperda adalah :
- a. adanya kejelasan dan kepastian perencanaan dalam penyusunan peraturan daerah;
- b. menentukan parameter skala prioritas penyusunan peraturan daerah;
- c. membentuk peraturan daerah yang akomodatif, adil dan aspiratif;
- d. mengganti peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
- e. mendukung upaya dalam mewujudkan supremasi hukum.
KEBIJAKAN UMUM PROPEMPERDA
BAB III - KEBIJAKAN UMUM PROPEMPERDA
Pasal 4
Kebijakan Propemperda adalah untuk:
- a. membentuk peraturan daerah sebagai pelaksanaan otono:rrii daerah dan tugas pembantuan, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan lebih lebih tinggi;
- b. menyempurnakan peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;
- c. mempercepat proses penyelesaian rancangan peraturan daerah yang sudah diprogramkan, dan membentuk peraturan daerah yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. membentuk peraturan daerah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan
- e. membentuk peraturan daerah yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, lingkungan hidup serta prinsip-prinsip kesetaraan gender.
BAB III - KEBIJAKAN UMUM PROPEMPERDA
Pasal 5
- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka 1 (satu) tahun ## BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Bagian Pertama
Umum
BAB III - KEBIJAKAN UMUM PROPEMPERDA
Pasal 6
Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dengan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu dan sistimatis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
BAB III - KEBIJAKAN UMUM PROPEMPERDA
Pasal 7
- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat materi yang akan diatur di dalam Perda serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
PENJELASAN
Pembukaan
secara konsep rancangan peraturan daerah yang sekurangkurangnya meliputi :
- a. latar belakang penyusunan;
- b. tujuan penyusunan;
- c. sasaran yang akan diwujudkan;
- d. pokok-pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur; dan
- e. jangkauan arah pengaturan.
##
PENJELASAN
Pasal 8
- (1) Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas. - (2) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pertimbangan : - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi - b. rencana pembangunan daerah - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan - d. aspirasi masyarakat daerah. ## Bagian Kedua Tata Cara Penyusunan
PENJELASAN
Pasal 9
- (1) Penyusunan Propemperda yang merupakan prakarsa DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda. - (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh oleh Bagian Hukum. - (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. - (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri