PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,
- a. bahwa air memiliki fungsi yang sangat penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilestarikan fungsinya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa kondisi mutu air di Kabupaten Kubu Raya semakin menurun akibat berbagai kegiatan manusia sehingga dikhawatirkan ke depan tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- c. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara terpadu dengan memperhatikan keseimbangan ekologis untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
I
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm. Convention on Persisten Organic Pollutant (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5020);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang­ Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Pemerinta.h Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4859);
16. Peraturan Pemerinta.h Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan lndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Pemerinta.h Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerinta.han Yang Menjadi Kewenangan Pemerinta.han Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
\
I
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Kubu Raya.
8. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
9. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, dan waduk.
10. Baku Mutu Air, yang selanjutnya disingkat BMA adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
11. 1 1 . Air limbah adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri atau kegiatan lainnya.
12. Baku Mutu Air Limbah, yang selanjutnya disingkat BMAL adalah batas maksimum kadar, beban, dan debit air limbah yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
13. Mutu air limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran.
14. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji ## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud
Pasal 2
- ( 1) Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiah.
- (2) Pengendalian pencemaran air dimaksudkan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan kreteria mutu air
Pasal 3
Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air bertujuan untuk:
- a. melindungi sumber air dari pencemaran;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjaga kelestarian fungsi sumber air;
- d. memberikan kepastian hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran air;
- e. memelihara ketersediaan air pada sumber air agar memenuhi kriteria mutu air menurut peruntukannya secara berkelanjutan; dan
- f. memberikan arahan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
Pasal 4
Ruang lingkup pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air meliputi:
- a. kebijakan;
- b. pengelolaan kualitas air;
- c. pengendalian pencemaran air;
- d. penyediaan informasi; dan
- e. hak, kewajiban dan larangan.
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 5
- ( 1 ) Dalam rangka melestarikan fungsi air pada sumber air di daerah, Bupati menetapkan kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tingkat daerah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 6
Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria BAB IV PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 7
- ( 1 ) Bupati melaksanakan inventarisasi sumber air yang berada di daerah.
- (2)
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 8
Bupati melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 9
Inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kelas Air dan Baku Mutu Air
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 10
- ( 1 ) Air pada sumber air yang berada di daerah menurut peruntukannya dibagi menjadi 4 {empat) kelas yang meliputi:
- a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/ sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan terse but;
- c. kelas tiga, air yang peruntukannya digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan/ atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; dan
\
I
- d. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengam pertanaman dan/ atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan dan kelas air pada sumber air, serta BMA bagi kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Status Mutu Air
- ( 1 ) Penentuan status mutu air dilakukan dengan cara membandingkan mutu air dengan BMA.
- (2) Status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dinyatakan dengan tingkatan:
- a. kondisi cemar, apabila mutu air di atas BMA; dan
- b. kondisi baik, apabila mutu air di bawah BMA.
- (3) Penentuan status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang undangan.
- (4) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pemerintah daerah melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air.
- (5) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemerintah daerah melakukan upaya pencegahan pencemaran air, mempertahankan, dan/ atau meningkatkan kualitas air.
- (6) Upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan partisipasi aktif penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dan masyarakat.
Bagian Keempat Mutu Air Sasaran
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 12
- ( 1) Dalam rangka meningkatkan mutu air pada sumber air ditetapkan mutu air sasaran.
- (2) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan bagi sumber air yang dikategorikan sebagai:
- a. sumber air yang kualitas aimya tercemar atau tidak memenuhi BMA yang telah ditetapkan; atau
- b. sumber air yang sudah memiliki peruntukan tertentu.
- (3) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam rangka meningkatkan mutu air sasaran agar sesuai dengan kelas air yang diinginkan, Bupati menetapkan program pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Bagian Kelima
Pemantauan Kualitas Air
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 13
- ( 1 ) Untuk mengetahui perubahan kualitas air pada sumber air dilakukan pemantauan kualitas air pada sumber air paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
i
�
- (2) SKPD melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air.
- (3) SKPD melaporkan hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 ( satu) tahun.
- (4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABV PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Bagian Kesatu Um um
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 14
- ( 1) Dalam rangka melestarikan fungsi air pada sumber air dilaksanakan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.
Bagian Kedua Pencegahan Pencemaran Air Paragraf Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 15
- arr. sumber ( 1 ) Bupati melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air pada
- (2)
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 16
Bupati melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 17
Inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi, dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang­ undangan.
I
I
Paragraf Kedua Penetapan Daya Tampung Behan Pencemaran Air
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 18
- ( 1 ) Bupati menetapkan daya tampung beban pencemar air untuk sungai, danau, dan/atau waduk.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan:
- a. kondisi hidrologi, hidrogeologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/ atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
- b. BMA untuk sumber air;
- c. BMA serta kriteria status trofik air untuk danau dan waduk; dan
- d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 19
- ( 1 ) Bupati menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran airnya.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
- a. status mutu air dan/ atau status trofik air;
- b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan/atau
- c. pemanfaatan air baku untuk air minum.
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 20
Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat {l) digunakan sebagai dasar untuk:
- a. penetapan izin usaha/kegiatan;
- b. penetapan izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- c. penetapan BMAL oleh pemerintah daerah;
- d. penetapan kebijakan pengelolaan kualitas arr dan pengendalian pencemaran air;
- e. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
- f. penentuan mutu air sasaran.
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 21
- ( 1 ) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air menunjukkan bahwa penerapan BMAL yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Bupati dapat menggunakan BMAL dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air menunjukkan bahwa penerapan BMAL yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Bupati wajib menetapkan mutu air limbah
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 22
Bupati wajib menolak permohonan izm lokasi yang diajukan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan apabila
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 23
- ( 1 ) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
- a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
- b.jumlah beban danjenis sumber pencemar air.
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 24
Bupati melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran kepada Gubernur dengan tembusan Menteri.
Paragraf Ketiga Baku Mutu Air Limbah
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 25
- ( 1 ) Untuk mencegah terjadinya pencemaran air pada sumber air, ditetapkan BMAL industri dan kegiatan lainnya.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai BMAL industri dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 26
- ( 1) BMAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) merupakan batas maksimal mutu air limbah yang dapat dibuang ke sumber air, serta dimanfaatkan untuk aplikasi pada media tanah.
- (2) BMAL setiap saat tidak boleh dilampaui.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan debit air limbah maksimum dan beban pencemaran maksimum BMAL diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 27
- ( 1 ) Bagi industri dan kegiatan lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 berlaku BMAL tingkat nasional.
- (2) Bagi industri dan kegiatan lainnya yang belum ditentukan baku mutu air limbahnya maupun pada baku mutu air limbah tingkat nasional, berlaku baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
I
- limbah dan parameter yang harus diukur pada ayat (2), ditentukan oleh SKPD (3) Penentuan golongan air sebagaimana dimaksud
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 28
Apabila dalam dokumen AMDAL atau UKL/UPL mempersyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat dari baku mutu air limbah tingkat nasional maupun daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), untuk industri dan/ atau kegiatan lainnya terse but berlaku baku mutu air limbah yang dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
Paragraf Keempat Perizinan Lingkungan
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 29
- ( 1 ) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang air limbahnya ke sumber air dan/atau memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebelum mendapatkan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. menolak permohonan izin pembuangan air limbah yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan; dan
- b. mencantumkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam izin lingkungan ke dalam izin pembuangan air limbah.
- (3) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diterbitkan setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
I
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizman pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Penanggulangan Pencemaran Air
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 30
- ( 1 ) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air pada sumber air, wajib melakukan penanggulangan pencemaran arr.
- (2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksana.kan dengan cara:
- a. menghentikan sementara sebagian atau seluruh sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran air pada sumber air;
- b. menangani secara teknis sumber air yang tercemar;
- c. mengamankan dan menyelamatkan masyarakat, hewan dan tanaman;
- d. mengisolasi lokasi terjadinya pencemaran air pada sumber air, sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar; dan/ atau
- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), Bupati dapat:
- a. memaksa penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan penanggulangan pencemaran air pada sumber air yang dilakukannya;atau
- b. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber air tersebut.
- (4) Biaya pelaksanaan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan pencemaran air.
- (5) Kewajiban melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak menghapuskan tanggung jawab penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:
- a. kewajiban untuk melakukan pemulihan pencemaran air pada sumber air;
- b. tun tu tan pidana; dan/ atau
- c. tuntutan ganti kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup.
Bagian Keempat Pemulihan Kualitas Air
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 31
- ( 1 ) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air pada sumber air wajib melakukan pemulihan akibat pencemaran yang dilakukannya.
- (2) Pemulihan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan cara:
- a. membersihkan media air pada sumber air dan tanah yang tercemar;
- b. menutup sebagian atau seluruh sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran;
- c. merelokasi usaha dan/ atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air; dan/atau
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bupati dapat:
- a. memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan akibat pencemaran air pada sumber air yang dilakukannya; atau
- b. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan air pada sumber air tersebut.
- (4) Biaya pemulihan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air.
- (5) Kewajiban melakukan pemulihan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak menghapuskan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap:
- a. tun tu tan pidana; dan/ atau
- b. tuntutan ganti kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup.
PENYEDIAAN INFORMASI
BAB VI - PENYEDIAAN INFORMASI
Pasal 32
- informasi dalam bentuk publikasi kepada pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran arr. ( 1) Bupati menyediakan masyarakat mengenai
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
- a. informasi sumber pencemar BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
BAB VI - PENYEDIAAN INFORMASI
Pasal 33
Setiap orang mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan kualitas air yang baik dan sehat;
- b. mendapatkan informasi mengenai status mutu air, pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; dan
- c. berperan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
�
Bagian Kedua Kewajiban
BAB VI - PENYEDIAAN INFORMASI
Pasal 34
Setiap orang mempunyai kewajiban untuk melestarikan fungsi air pada sum.her air dengan melakukan pengendalikan pencemaran air pada sumber air.
BAB VI - PENYEDIAAN INFORMASI
Pasal 35
- ( 1 ) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib:
- a. melakukan pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan setiap saat tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan;
- b. membuat saluran pembuangan air limbah tertutup atau kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan (kecuali dari proses run offuntuk kegiatan pertambangan umum);
- c. melakukan pengukuran debit air limbah dengan memasang alat ukur debit/laju alir air limbah atau melakukan perhitungan debit air limbah, serta melakukan pencatatan debit harian air limbah tersebut;
- d. tidak melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan air limbah;
- e. menguji kadar parameter baku mutu air limbah di laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium rujukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan atau ditentukan secara khusus dalam setiap jenis industri;
- f. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan;
- g. melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya;
- h. menyampaikan laporan tentang catatan debit harian dan kadar parameter bulanan BMAL dan produksi bulanan senyatanya sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf e dan huruf g paling sedikit 1 ( satu) bulan sekali kepada SKPD, Badan Lingkungan Hid up Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan instansi teknis lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha/ atau kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan peringatan tertulis oleh Bupati paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir laporan tentang catatan debit harian dan kadar parameter sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Larangan
BAB VI - PENYEDIAAN INFORMASI
Pasal 36
Setiap orang dilarang:
- a. melakukan pencemaran air pada sumber air,
- b. melanggar baku mutu air limbah; dan/ atau
- c. melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada media tanah, tanpa memiliki izin pembuangan air limbah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
I!
�
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 37
Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perizman lingkungan yang terkait dengan pembuangan air limbah ke sumber arr dan/ atau pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 38
- ( 1 ) Bupati melakukan pembinaan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk meningkatkan ketaatannya terhadap:
- a. izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/ atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. melakukan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;
- c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya;
- d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
- e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
- f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/ atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau
- g. penerapan kebijakan insentif dan/ atau disinsentif.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 39
Bupati melakukan pembinaan terhadap usaha dan/ atau kegiatan skala kecil dan menengah antara lain melalui:
- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimalisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efisiensi sumber daya;
- c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/ atau
- d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 40
Bupati melakukan pembinaan terhadap pengendalian pencemaran air dari limbah rumah tangga antara lain melalui:
- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
- b. mendorong masyarakat menggunakan septik tank yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- c. mendorong swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- d. membentuk kelompok swadaya masyarakat dan/ a tau kader masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- e. mengembangkan mekanisme percontohan;
�
'
f
- f. melakukan penyebaran informasi dan/ atau kampanye pengelolaan arr limbah rumah tangga; dan/ atau
- g. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/ atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.
Bagian Kedua Pengawasan
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 41
- ( 1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penaatan penangungjawab usaha dan/ atau kegiatan atas ketentuan yang tercantum dalam:
- a. izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/ atau pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada media tanah yang diterbitkan oleh Bupati; dan
- b. peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh PPLHD.
Bagian Ketiga Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 42
PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel air limbah;
- h. memeriksa peralatan;
1. memeriksa instalasi;
- J. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/ atau kegiatan; dan
- k. menghentikan pelanggaran tertentu.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 43
PPLHD dalam melaksanakan pengawasan wajib:
- a. menunjukkan surat tugas;
- b. mengenakan tanda pengenal;
- c.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 44
Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.
\
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan lingkungan hidup sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan nonna, standar, prosedur dan kriteria dalam peraturan perundang-undangan,
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 46
Bupati menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan ketidaktaatan terhadap:
- a. izin pembuangan air limbah ke air pada sumber air dan/atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah yang diterbitkan oleh Bupati; dan/ a tau
- b. peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 47
- ( 1) Sanksi administrasi terdiri atas:
- a. teguran tertulis;
- b. pak:saan pemerintah;
- c. pembekuan izin pembuangan air limbah; dan/ a tau
- d. pencabutan izin pembuangan air limbah.
- (2) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimak:sud pada ayat (1), dapat pula diterapkan sanksi administrasi berupa:
- a. denda atas keterlambatan pelak:sanaan sanksi pak:saan pemerintah; a tau
- b. pembatalan izin pembuangan air limbah.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 48
- ( 1) Teguran tertulis sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 4 7 huruf a dikenak:an kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang:
- a. tidak: melak:sanak:an peringatan tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
- b. tidak melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dipersyaratkan dalam izin pembuangan air limbah.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimak:sud pada ayat ( 1) diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 49
- ( 1 ) Pak:saan pemerintah sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 47 huruf b dikenak:an kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan apabila: a. tidak: melak:sanak:an teguran tertulis; dan/ atau
- b. melanggar baku mutu air limbah.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimak:sud pada ayat ( 1) berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. penutupan saluran pembuangan air limbah;
- c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
I
- d. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/ atau
- e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 50
- ( 1) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tan pa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran; dan/ atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diterbitkan dalam bentuk surat perintah dari Bupati.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 51
- ( 1 ) Dalam hal paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 atau Pasal 50 tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan, Bupati dapat mengenakan:
- a. denda atas keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah;
- b. pembekuan izin pembuangan air limbah; dan/ atau
- c. pencabutan izin pembuangan air limbah.
- {2) Denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah, pembekuan izin pembuangan air limbah atau pencabutan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 52
- ( 1 ) Pembatalan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar ketentuan:
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin pembuangan air limbah mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/ atau pemalsuan data, dokumen, dan/ atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam izin lingkungan tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.
- (2) Pembatalan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 53
Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 52 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan pidana.
�
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 54
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 52 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
BABX PENYIDIKAN
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 55
- ( 1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS Lingkungan Hidup diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang­ Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
1. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 56
- ( 1 ) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat ( 1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.
I
KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 2.8 A9tdus 2014 BUPATI KUBU RA YA, I RUSMAN ALI - H\..Jsr:·� SYt=.uq 'ff� LEMBARAN DAER/ 1 0�3t.:PM t; KUEL fi.AYA TAHUN ;/..Q.�.4': 1�0il10r. \_ , ..• Diunda!'lgkan di Sung:ii Rava ;;)\_ 1 O 4' t&gt;TF'! t&lt;UBU RAYA. padr r- ·�;·I . . �.') ... �� � .: , . .::,'.,·(-, ::; · ;::'.".�.,, KA8 M
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NO MOR /; TAHUN 2014
TENT ANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
## I. Umum
Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air yang diinginkan dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, perlu upaya pelestarian fungsi air dan/ atau pengendalian pencemaran air. Pelestarian fungsi kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya.
Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam.
Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Di satu pihak, usaha dan/ atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa pencemaran air yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya. Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
Agar air dapat bermanfaat secara lestari dan pembangunan berkelanjutan, dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Dampak negatif pencemaran air mempunyai nilai (biaya} ekonomi, di samping nilai ekologi dan sosial budaya. Upaya pemulihan kondisi air yang tercemar, bagaimanapun akan memerlukan biaya yang lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatan finansial dari kegiatan yang menyebabkan pencemarannya. Demikian pula bila kondisi air yang cemar dibiarkan (tanpa upaya pemulihan) juga mengandung biaya yang besar, mengingat air yang tercemar akan menimbulkan biaya untuk menanggulangi akibat dan/atau dampak negatifyang ditimbulkan oleh air yang tercemar.
Penetapan baku mutu air yang didasarkan pada peruntukan air semata akan menghadapi kesulitan serta tidak realistis dan sulit dicapai pada air yang kondisi nyata kualitasnya tidak layak untuk semua golongan peruntukan.
Dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan memperhatikan kondisi airnya, akan dapat dihitung berapa beban zat pencemar yang dapat ditenggang adanya oleh air penerima sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Behan pencemaran ini merupakan daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya. Dengan adanya kegiatan pembangunan yang
•
semakin meningkat, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, untuk menunjang pembangunan tersebut dibutuhkan air yang berdaya guna, tetapi disisi lain sumber-sumber pencemaran akibat meningkatnya kegiatan pembangunan berupa usaha dan/ atau kegiatan manusia dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap sumber-sumber air semakin meningkat yaitu penurunan kualitas sumber air karena terjadinya pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan daya guna, daya dukung, daya tampung dan produktivitasnya.
Hal ini juga berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya air dengan menurunnya mutu air sebagai akibat terjadinya pencemaran air oleh adanya usaha atau kegiatan pembangunan yang membuang air limbahnya ke sumber air. Pencemaran lingkungan dan/ atau pencemaran air pada akhirnya akan menjadi beban masyarakat banyak atau merupakan beban sosial, yang nantinya masyarakat dan pemerintah pula harus menanggung beban pemulihannya. Keadaan ini mendorong diperlukannya upaya pengendalian pencemaran air, sehingga resiko yang diterima dapat ditekan sekecil mungkin. Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan dan pematuhan agar ketentuan yang telah diatur bisa ditaati. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur, di mana dicantumkan secara tegas kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam ikut memelihara kelestarian sumber air, sesuai dengan tanggungjawabnya.
Upaya pengendalian pencemaran air antara lain dilakukan dengan membatasi beban pencemaran air limbah yang masuk ke sumber air, sehingga tidak menimbulkan pencemaran air melalui penetapan Baku Mutu Air Limbah. Dalam penetapan Baku Mutu Air Limbah diharapkan bahwa air limbah telah melalui suatu proses pengolahan dan air limbah yang dikeluarkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan sehingga pada akhirnya tidak merusak lingkungan atau terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan dapat menunjang daya dukung lingkungan. Baku Mutu Air Limbah merupakan ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggan keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke lingkungan dari suatu usaha dan/ atau kegiatan. Penetapan baku mutu air limbah bertujuan untuk membatasi jumlah ataupun konsentrasi air limbah yang dibuang ke lingkungan.
Secara umum terdapat dua pendekatan dalam proses penetapan baku mutu air limbah, yaitu:
- a. Pendekatan ideal, yaitu pendekatan dengan memperhitungkan daya dukung dari badan air penerima. Hal ini akan menjadi dasar sistem kuota untuk setiap penghasil limbah.
- b. Pendekatan praktis, yaitu pendekatan mengunakan kemampuan teknologi pengolahan limbah dari suatu usaha tertentu/ spesifik.
Penyusunan baku mutu air limbah yang termuat dalam Peraturan Daerah ini adalah gabungan dua pendekatan di atas yang tergambar dari pengaturan nilai parameter dan pengaturan izin pembuangan air limbah.
II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 1
1 Ayat ( 1 ) Ayat (3) Cukup jelas. Metode perhitungan status mutu air yang digunakan disesuaikan dengan ketersediaan data. Ayat (4) Cukup jelas. Penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pula program kerja pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air secara berkesinambungan. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat {6}
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas. •
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat ( 1 ) Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat ( 1 ) Ayat (3) Cukup jelas. lnventarisasi dan identifikasi sumber air merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas .
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Ayat ( 1 ) Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Ayat (1) Cukup jelas. Mutu air sasaran (water quality objective) adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air. Ayat (2) Cukup jelas. � Ayat (3) Cukup jelas. Ayat
PENJELASAN
Pasal 13
Ayat ( 1 ) Cukup jelas. Ayat Ayat (4) Cukup jelas. Mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air antara lain meliputi rencana pemantauan, pengharmonisasian operasi pemantauan kualitas air, pelaporan, dan pengelolaan data hasil pemantauan.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Ayat ( 1 )
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas. Daya tampung beban pencemaran (DTBP) yang juga sering disebut dengan beban harian maksimum total (total maximum. daily loads) merupakan kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. Penetapan DTBP merupakan palaksanaan pengendalian pencemaran air yang menggunakan pendekatan kualitas air ( water quality­ basedconirob, Pendekatan ini bertujuan mengendalikan zat pencemar yang berasal dari berbagai sumber pencemar yang masuk ke dalam sumber air dengan mempertimbangkan kondisi intrinsik sumber air dan baku mutu air yang ditetapkan. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Menetapkan prioritas sumber air yang akan ditentukan daya tampung beban pencemaran airnya didasarkan pada: - a. Hasil kajian status mutu air dan status tropik air, yaitu: 1. Sungai dan muara yang memiliki status mutu air paling tercemar. 2. Danau dan waduk yang memiliki status mutu air paling tercemar dan kadar unsur hara paling tinggi. - b. Sumber air yang dimanfaatkan sebagai air baku untuk air min um. - c. Tingkat potensi sumber pencemar yang berpotensi menerima jumlah beban pencemar yang terbesar. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Daya tampung beban pencemaran pada suatu sumber air dapat berubah dari waktu ke waktu mengingat antara lain karena fluktuasi debit atau kuantitas air dan perubahan kualitas air. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan b