PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN Nomor 1 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI JASA UMUM (berlaku 19 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk penyesuaian kembali jenis retribusi daerah terutama mengenai Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang PembentukanKotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
S A L I N A N
- Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 06 Seri D-01);
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 08 Seri D- 03) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2009 Nomor 3 ).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALIKOTA TARAKAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Walikota adalah Walikota Tarakan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
14. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
19. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah meliputi :
- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
20. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meniputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
21. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yang selanjutnya disebut retribusi adalah sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
22. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Akta Catatan Sipil adalah Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara asing, dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan.
25. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
26. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
28. Retribusi Pelayanan Pasar, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
29. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan pihak swasta.
30. Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan berjualan.
31. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
32. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
33. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
34. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
35. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan tehnis dan laik jalan.
36. Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal ## BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB III
Pasal 3
- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB III
Pasal 4
- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan Kesehatan,
- (3) Dikecualikan dari subjek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
- a. orang yang tidak mampu;
- b. penderita penyakit menular dan keracunan makanan pada kejadian luar biasa;
- c. para perintis kemerdekaan dan veteran pejuang;
- d. penduduk di daerah fokus penularan penyakit dan Kejadian Luar Biasa/Wabah;
- e. para korban bencana alam dan kedaruratan kompleks pada fase tanggap darurat;
- f. peserta program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan atau program nasional/internasional lainnya yang menjadi komitmen global dan atau nasional;
- g. kader kesehatan aktif yang dibina puskesmas;
- h. anak sekolah sebagai rangkaian usaha kesehatan sekolah;
- i. kegiatan luar gedung yang merupakan program nasional;
- j. bantuan medis untuk kegiatan sosial, olah raga, dan seni; dan/atau
- k. pemegang kartu asuransi kesehatan yang dikelola oleh badan yang mempunyai kesepakatan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB III
Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB III
Pasal 6
- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Penetapan: Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 19 Januari 2012

Penandatangan: WALIKOTA TARAKAN, ttd H. UDIN HIANGGIO

Penetapan: Diundangkan di Tarakan pada tanggal 19 Januari 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, ttd H. BADRUN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2012 NOMOR 1

Distribusi: Salinan Sesuai Aslinya,

Penandatangan: Kepala Bagian Hukum Kota Tarakan Mohammad Haris
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

## BAB IV

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan pelayanan persampahan /kebersihan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.

## Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.
- (2) Khusus untuk rumah tangga diukur berdasarkan penggunaan daya listrik yang terpasang.

## Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah pelayanan persampahan/kebersihan atau tempat lain yang ditunjuk.

## BAB V

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :
- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

## Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipiladalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil.

## Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan menghitung jumlah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau akta catatan sipil yang dibuat.

## Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

## BAB VI

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 15

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi atas pembayaran pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :
- a. Pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan; dan
- b. Pelayanan pengabuan mayat/ jenazah;
- c. Penggunaan kendaraan jenazah;
- d. Sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

## Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/ mendapatkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Wajib Retribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/ mendapatkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

## Bagian Kedua

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sesuai jumlah jenazah.

## Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 18

- (1) Struktur Retribusi meliputi :
- a. Penguburan Mayat/Jenazah;
- b. Pengabuan Mayat/Jenazah;
- c. Penggunaan Kendaraan Jenazah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusiPelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

BAB VII Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan pelayanan parkir ditepi jalan umum.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusiPelayanan Parkir di Tepi Jalan Umumsebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (1) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

## BAB IX Retribusi Pelayanan Pasar Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kota, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kota, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kota, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan pelayanan pasar.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusiPelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pasar.

BAB X Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pembayaran pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.
- (2) Wajib Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis angkutan dan frekuensi pengujian angkutan darat, laut dan sungai.

## Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 30

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusiPengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk biaya buku uji.
- (3) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Ulang sama dengan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Bagian Kesatu

BAB XI Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 31

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

## Pasal 32

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 33

Tingkat Penggunaan jasa Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan, luas lantai

bangunan, dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

## Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 34

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemeriksaan alat pemadaman kebakaran.

## BAB XII

Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 35

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 36

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah volume kakus/tinja yang disedotdan ataubanyaknya tinja yang dibuang di TPA Tinja.

## Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 38

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakussebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyedotan kakus.

BAB XIII Retribusi Pelayanan Pendidikan Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 39

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
- c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

## Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pendidikan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pendidikan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pendidikan.

## Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 42

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi Pelayanan Pendidikansebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyelenggaraan dan pelatihan teknis.

## BAB XIV

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 43

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengawasan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah :
1. Menara telekomunikasi yang digunakan untuk fungsi pertahanan dan keamanan.
2. Menara telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan dana APBN/APBD yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Menara telekomunikasi yang semata-mata digunakan untuk kepentingan radio penyiaran, Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan radio antar kampong (RAK).
4. Menara telekomunikasi yang dibangun semata-mata untk tujuan non komersial atau bukan mendapat keuntungan.

## Pasal 44

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume pengawasan pengendalian Menara Telekomunikasi (Tower).

## Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 46

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

## BAB XV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

## Pasal 47

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (4) Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

## Pasal 48

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVI

## MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal 49

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.

- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XVII

## PEMUNGUTAN RETRIBUSI

## Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 50

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

## Pasal 51

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar dengan tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tatacara pembayaran, penentuan tentang pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Ketiga

Sanksi Adminstrasi

## Pasal 52

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## Bagian Keempat Tata Cara Penagihan

## Pasal 53

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis/Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran / Peringatan/Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## Bagian Kelima Keberatan

## Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal 55

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 56

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## Bagian Keenam Pemanfaatan

## Pasal 57

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

## BAB XVIII

## TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 58

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB IXX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 59

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap

- dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

## BAB XX

## KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 60

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 61

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XXI

## PEMERIKSAAN

## Pasal 62

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

## BAB XXII

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 63

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXIII

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 64

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXIV KETENTUAN PIDANA Pasal 65

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XXV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Retribusi Daerah sebelumnya, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

## BAB XXVI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1998 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 01 Seri B Tahun 1999) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 1998 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 04 Seri C-01);
2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Seri B Tahun 1999);
3. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1999 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Seri B Tahun 1999);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 19 Seri B Nomor 13) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 06 Seri C-03);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Seri B);
6. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 06 Seri B-02);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001Nomor 05 Seri D-03);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Leges Dan Biaya Administrasi Dalam Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 19 Seri C-04);
9. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Retribusi Biaya Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2009 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2009 Nomor 07 ;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 6;
11. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 19 Januari 2012

WALIKOTA TARAKAN, ttd

H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan pada tanggal 19 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, ttd

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2012 NOMOR 1

Salinan Sesuai Aslinya,

Kepala Bagian Hukum Kota Tarakan

Mohammad Haris

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG

## RETRIBUSI JASA UMUM

## I. UM