PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 28 Tahun 1974 tentang PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN BALANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
BUPATI BAI-,AI\GANI
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 28 TAHUN 2O1O
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN BALANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan, guna mendorong terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menambah dan meningkatkan pengetahuannya dengan memberi kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi dengan pemberian izin belajar dan izin belajar khusus;
2. bahwa dalam rangka kelancaran dan terlib administrasi dalam pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya yang berkualitas, perlu untuk mengatur tata cara dan persyaratan pemberian izin belajar dan izin belajar khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Balangan; b.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Pedoman Pemberian lzin Belajar dan izin belajar khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. c.
1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Republik lndonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik lndonesia Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Republik lndonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupiten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Republik lndonesia Nomor 4265); 2.
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 3.
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32Taiun2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4014) ,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4332),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republlk Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lenbaran Negara Nomor 4193) ; 6
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4194),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4019); 8.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737)', 9.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi; 10
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No 44); 11
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45); 12.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN lZlN BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI KABUPATEN BALANGAN.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1)Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur di Daerah, Bupati dapat memberikan izin belajar dan izin belajar khusus kepada PNSD untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya yang sudah terakreditasi dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan program studi dan atau dengan status terdaftar dan atau diakui.
- (2) lzin belajar dan izin belajar khusus bertujuan :
- a. Meningkatkan Pengetahuan dan Pendidikan formal PNSD kejenjang yang lebih tinggi secara mandiri;
- b. Meningkatkan profesionalisme PNSD di bidang tugasnya;
- c. Menciptakan PNSD yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Terwujudnya PNSD yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
IZIN BELAJAR
BAB III - IZIN BELAJAR
Pasal 3
- (1) PNSD yang'sedang menempuh pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi harus mendapat lzin Belajar dari Bupati.
- (2) lzin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
- b. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- c. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNSD atau pemberhentian dari jabatan negeri;
- d. bidang pendidikan formal yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi pada SKPD yang bersangkutan;
- e. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- f. biaya pendidikan ditanggung oleh PNSD yang bersangkutan;
- g. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kecuali formasi mengijinkan;
- i. Perguruan Tinggi yang akan dipilih oleh PNSD yang mengikuti lzin Belajar adalah Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang sudah terakreditasi dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan program studi dan atau dengan status terdaftar dan atau diakui.
- (3) Selain ketentuan pada ayat (2) diatas juga harus memenuhi persyaratan kepangkatan dan administratif untuk program pendidikan sebagai berikut :
- a. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama(SLTP)
1. Pangkat minimal Juru Muda I (l/a)
2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- b. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ( SLTA )
1. Pangkat minimal Juru Muda Tingkat I (l/b)
2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- c. Program D-ll/ D-lll
1. Pangkat minimal Pengatur Muda (ll/a)
2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- d. Program Sarjana ( S-1 ) i D-lV.
1. Pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (ll/b)
2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
- e. Program Magister ( S-2 )
1. Pangkat minimal Penata Muda (lll/a)
2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- f. Program Doktor ( S-3 )
1. Pangkat minimal Penata Muda Tingkat I (lll/b)
29. 2 Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (4) Bagi PNSD dengan Pangkat Golongan Ruang Juru Muda (l/a) dan Juru Muda Tingkat I (lib) dapat mengajukan permohonan izin belajar mengikuti ujian persamaan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
- (5) PNSD yang mengikutl pendidikan atas kemauan sendiri diluar jam kerja tanpa ada ian Belajar dari Bupati Balangan, tidak akan diberikan civil effect kepegawaian terhad ap iiazah yang diperolehnya.
- (6) PNSD dapat mengikuti pendidikan dengan perkuliahan jarak jauh dengan status lzin Belajar melalui Universltas Terbuka atau Perguruan Tinggi lain sepanjang lembaga pendidikan tersebut telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
BAB III - IZIN BELAJAR
Pasal 4
- (1) PNSD mengajukan permohonan izin belajar secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan kepada Bupati Balangan Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
3. Rekomendasi dari Pimpinan lnstansi/Unit Kerja untuk mengikuti pendidikan formal dengan biaya sendiri, diluar jam kerja dan tidak meninggalkan tugas pokok dan fungsinya sebagai PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b.
4. Surat Keterangan asli dari Lembaga Pendidikan yang menyatakan bahwa PNSD tersebut terdaftar sebagai Mahasiswa pada Lembaga Pendidikan terasebut; c.
5. Fotocopy sah Surat Keputusan pangkat terakhir; d.
6. Fotocopy sah ljazah terakhir; e.
7. Fotocopy sah DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai rata-rata setiap unsurnya baik; f.
- g. Uraian tugas / pekerjaan yang disahkan oleh pimpinan satuan kerja PNSD yang bersangkutan.
- h. Surat Pernyataan kesanggupan PNSD yang bersangkutan untuk menanggung semua biaya pendidikan dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan (bermeterai cukup);
10. Surat Pernyataan yang dibuat oleh PNSD yang bersangkutan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dan bersedia tidak menuntut penyesuaian iiazah kecuali bila formasi memungkinkan (bermeterai cukup); 1
11. Surat keterangan bahwa kegiatan pendidikan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan dari Kepala SKPD;
- k. Surat keterangan tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari atasan dari PNSD yang bersangkutan;
13. L Surat keterangan tidak sedang diberhentikan sementara sebagai PNSD atau diberhentikan darijabatan negeri dari atasan dari PNSD yang bersangkutan;
14. m.Bagi PNSD yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang 52 dan 53 harus mendapatkan Surat Rekomendasi (lzin Prinsip) dari BKD Kabupaten Balangan.
- (2) Permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak PNS yang bersangkutan berstatus sebagai siswa / mahasiswa pada lembaga pendidikan formal.
BAB III - IZIN BELAJAR
Pasal 5
- (1) Pemberian izin belajar dilaksanakan setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikaji dan diteliti oleh Tim Penilai.
- (2) Hasil pengkajian dan penelitian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang digunakan oleh Bupati sebagai
bahan pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan izin belajar yang diajukan.
- (3) Dalam hal permohonan izin dikabulkan, maka Bupati menerbitkan izin belajar untuk PNSD yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan izin ditolak, maka Bupati menerbitkan surat penolakan atas permohonan izin belajar dengan disertai alasan-alasan.
IZIN BELAJAR KHUSUS
BAB IV - IZIN BELAJAR KHUSUS
Pasal 6
- (1) PNSD yang sedang menempuh pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi harus mendapat lzin Belajar Khusus dari Bupati.
- (2) lzin belajar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- c. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNSD atau pemberhentian dari jabatan negeri;
- d. Bidang pendidikan formal yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi pada SKPD yang bersangkutan;
- e. Surat keterangan yang menyatakan bahwa biaya pendidikan ditanggung oleh PNSD yang bersangkutan atau dari sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku (bermaterai cukup);
- f. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian liazah, kecuali formasi mengijinkan;
- g. Tidak berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan tindak pidana kejahatan.
- h. Fakultas/Jurusan pada Perguruan Tinggi yang dipilih oleh PNSD yang mengikuti lzin Belajar Khusus memiliki akreditasi A dan/atau B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (3) Selain ketentuan pada ayat (2) diatas juga harus memenuhi persyaratan kepangkatan dan administratif untuk program pendidikan sebagai berikut :
- a. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Perlama(SLTP)
1. Pangkat minimal Juru Muda I (l/a)
2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- b. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ( SLTA )
1. Pangkat minimal Juru Muda Tingkat I (lib)
2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya2 (dua) tahun.
- c. Program D-ll/ D-lll
1. Pangkat minimal Pengatur Muda (ll/a)
2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- d. Program Sarjana (S-1 ) i D-lV.
1. Pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (ll/b)
2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
- e. Program Magister ( S-2 )
1. Pangkat minimal Penata Muda (lll/a)
2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- f. Program Doktor (S-3 )
1. Pangkat minimal Penata Muda Tingkat I (lll/b)
25. 2 Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (4) PNSD yang mengikuti pendidikan atas kemauan sendiri diluar jam kerja tanpa ada lzin Belajar Khusus dari Bupati Balangan, tidak akan diberikan civil effect kepegawa ia n te rhad ap ijazah ya n g d i peroleh nya.
BAB IV - IZIN BELAJAR KHUSUS
Pasal 7
- (1) PNSD mengajukan permohonan izin belajar khusus secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan kepada Bupati Balangan Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Rekomendasi yang diberikan oleh Bupati kepada PNSD untuk menempuh pendidikan formal dengan biaya sendiri dan atau pihak lainnya yang berkepentingan dengan konsekuensi harus meninggalkan tugasnya, setelah yang bersangkutan memiliki rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja/lnstansi PNSD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. Surat Keterangan asli dari Lembaga Pendidikan yang menyatakan bahwa PNSD tersebut lulus dan telah terdaftar sebagai Mahasiswa pada Lembaga Pendidikan tersebut;
- d. Fotocopy sah Surat Keputusan pangkat terakhir;
- e. Fotocopy sah ljazah terakhir;
- f. Fotocopy sah DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai rata-rata setiap unsurnya baik;
- g. Uraian tugas / pekerjaan yang disahkan oleh pimpinan satuan kerja PNSD yang bersangkutan;
- h. Surat Pernyataan kesanggupan PNSD/pihak lain yang berkepentingan untuk menanggung semua biaya pendidikan yang diikuti (bermeterai cukup);
- i. Surat Pernyataan yang dibuat oleh PNSD yang bersangkutan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dan bersedia tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali bila formasi memungkinkan (bermeterai cukup);
11. j Surat keterangan tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari atasan PNSD yang bersangkutan;
- k. Surat keterangan tidak sedang diberhentikan sementara sebagai PNSD atau diberhentikan darijabatan negeri dari atasan PNSD yang bersangkutan;
- (2) Permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak PNS yang bersangkutan berstatus sebagai siswa / mahasiswa pada lembaga pendidikan formal.
BAB IV - IZIN BELAJAR KHUSUS
Pasal 8
- (1) Pemberian izin belajar khusus dilaksanakan setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikaji dan diteliti oleh Tim Penilai.
- (2) Hasil pengkajian dan penelitian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang digunakan oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan izin belajar khusus yang diajukan.
- (3) Dalam hal permohonan izin dikabulkan, maka Bupati menerbitkan izin belajar khusus untuk PNSD yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan izin ditolak, maka Bupati menerbitkan surat penolakan atas permohonan izin belajar khusus dengan disertai alasan-alasan.
BATAS WAKTU PENDIDIKAN
BAB V - BATAS WAKTU PENDIDIKAN
Pasal 9
- (1) Batas waktu maksimal pendidikan bagi PNSD dengan status izin belajar dan izin belajar khusus serta Surat Keterangan Belajar diatur sebagai berikut :
- a. Tingkat Penyetaraan SMP dan atau SMU selama 3 (tiga) tahun yang disesuaikan dengan pendidikan normal ditambah 1 (satu) tahun.
- b. ljazah SLTA atau yang sederajat ke Program Diploma-2 (D-ll) selama 3 (tiga) tahun.
- c. ljazah SLTA atau yang sederajat ke Program Diploma-3 (D-lll) selama 4 (empat) tahun.
- d. ljazah SLTA atau yang sederajat ke Program Diploma-4 (D-lV) selama 5 (lima) tahun.
- e. ljazah Dlploma - 2 ( D ll )ke Program Diploma-4 (D-lV) selama 2 (dua) tahun
- f. ljazah SLTA atau yang sederajat ke Program Strata-1 (S1) selama 6 (enam) tahun.
- g. ljazah Diploma -2(D ll )ke Program Strata- 1 (S-1 )Selama4 empat ) tahun.
(
- h. ljazah Diploma-3(D lll )keProgramstrata- 1(S-1 )Selama3 tiga )tahun
(
- i. ljazah S-1 / D-lV ke Program Magister (S2) selama 4 (empat) tahun.
- j. ljazah Strata - 2 ( S-2 ) ke Program Doktor (S3) / Spesialis selama (enam) tahun. 6
- (2) PNSD yang telah melewati limit waktu maksimal dalam pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sanksi berupa peninjauan kembali pemberian izin belajar I izin belajar khusus kepada yang bersangkutan.
KEWENANGAN PENANDATANGANAN
BAB VI - KEWENANGAN PENANDATANGANAN
Pasal 10
Kewenangan penandatanganan Surat lzin Belajar, Surat lzin Belajar Khusus dan Surat Keterangan Belajar bagi PNSD oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
BAB VI - KEWENANGAN PENANDATANGANAN
Pasal 11
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat melimpahkan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - KEWENANGAN PENANDATANGANAN
Pasal 13
KETENTUAN PERALIHAN
- (1) Bagi PNSD yang mengikuti dan telah memiliki Surat izin belajar atau izin belajar khusus dapat dipertimbangkan untuk transfer ke lembaga pendidikan yang lain sepanjang tetap dalam program studi yang sama.
- 12) Pertimbangan untuk transfer ke lembaga pendidikan yang lain sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberikan kembali Surat Keterangan dari Bupati Balangan sebagai keterangan tambahan atas Surat izin belajar atau izin belajar khusus yang terdahulu.
3. i3) Bagi PNSD yang telah memperoleh izin belajar sebelum Peraturan Bupati ini dibLrlakukan, mika pemberian Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang terdahulu yaitu Peraturan Bupati Balangan Nomor 07 Tahun 2007
4. , ) Bagi PNSD yang mutasi dari luar Pemerintah Kabupaten Balangan dan memilik izii belajai t iiin belajar khusus dari lnstansi asal, maka izin Belajar I izin belajar (husrs tersebut dapat diberikan Surat Pengukuhan izin belajar I izin belajar khusus apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
PENUTUP
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 7 April 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian lzin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - PENUTUP
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut Bupati ini sepanjang Keputusan Bupati. mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal '1 September 2010 [,

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATE i^