UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1961 tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (berlaku 30 Juni 1961)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
bahwa perlu diadakan Undang-undang tentang ketentuanketentuan pokok Kejaksaan agar supaya Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat Negara penegak hukum-dalam menyelesaikan revolusi sebagai alat revolusi -yang terutama bertugas sebagai penuntut umum, dapat menunaikan tugasnya sebaik-baiknya.
- 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) pasal 24 dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/ MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31)
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN
POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
Pasal 1
- (1) Kejaksaaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.
- (2) Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum negara.
Pasal 2
Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas:
- (1) a. mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada Pengadilan yang berwenang.
- b. menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.
- (2) mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuanketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.
- (3) mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
- (4) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.
Pasal 3
- (1) Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan.
- (2) Kekuasaan Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
Pasal 4
Dalam menunaikan tugasnya, Kejaksaan ## BAB II.
Pimpinan dan Susunan Kejaksaan.
Pasal 5
- (1) a. Penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan dilakukan oleh Menteri.
- b. Susunan dan organisasi Departemen Kejaksaan diatur dengan Keputusan Presiden.
- (2) a. Jaksa Agung memegang pimpinan pelaksanaan tugas Kejaksaan.
- b. Jaksa Agung dibantu oleh beberapa orang Jaksa Agung Muda.
- c. Pada Kejaksaan Agung dapat ditempatkan beberapa orang Jaksa.
- d. Pada Kejaksaan Agung ada Dinas-dinas yang membantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya.
Pasal 6
- (1) Disamping tiap-tiap Pengadilan Tinggi ada satu Kejaksaan Tinggi dengan daerah hukum yang sama, yang susunannya diatur dengan undang-undang.
- (2) Disamping tiap-tiap Pengadilan Negeri ada satu Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum yang sama, yang susunannya diatur dengan undang-undang.
Wewenang dan Kewajiban.
BAB III
Pasal 7
- (1) Jaksa Agung adalah Penuntut Umum Tertinggi.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan perkara Jaksa Agung dan Jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya memberi petunjuk-petunjuk, mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hierarchie.
- (3) Jaksa Agung memimpin dan mengawasi para Jaksa dalam melaksanakan tugasnya.
BAB III
Pasal 8
Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara
BAB III
Pasal 9
Jaksa Agung dan Jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya menjaga agar penahanan dan perlakuan terhadap orang yang ditahan oleh pejabat-pejabat lain dilakukan
BAB III
Pasal 10
- (1) Jaksa wajib
BAB III
Pasal 11
- (1) Jaksa untuk menyelesaikan suatu perkara pidana berwenang:
- a. mengadakan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat-tempat yang dipandang perlu;
- b. mengambil tindakan-tindakan lain, a dan b menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan/atau lain peraturan Negara.
- (2) Dalam melakukan kewajiban tersebut dalam ayat 1 diperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.
BAB III
Pasal 12
- (1) Jaksa membuat surat tuduhan.
- (2) Dalam hal surat tuduhan kurang memenuhi syarat-syarat, Jaksa wajib
BAB III
Pasal 13
- (1) Dalam hal Jaksa melakukan wewenang penyidikan sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, Jaksa berhak untuk meminta kepada Kepala Kantor Pos, Telekomunikasi dan lain-lain kantor perhubungan guna membuat catatan adanya surat-surat dan lain-lain benda yang dialamatkan kepada atau dapat. diduga berasal dari orang-orang yang terhadapnya terdapat alasan-alasan cukup untuk dilakukan penuntutan karena melakukan, turut serta melakukan atau mencoba melakukan tindak pidana:
- (2) Jaksa berhak untuk minta supaya benda-benda tersebut ditahan.
- (3) Jaksa berhak untuk menyita/membuka benda-benda tersebut.
- (4) Tentang permintaan tersebut dalam ayat 1 dan 2 serta penyitaan/pembukaan tersebut dalam ayat 3, dibuat Berita Acara yang harus segera dikirimkan kepada Jaksa Agung.
BAB III
Pasal 14
Menteri dengan bekerja sama dengan Menteri-menteri yang bersangkutan mengatur cara-cara memberi petunjuk, koordinasi dan pengawasan kepada alat-alat penyidik seperti yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 2 ayat 2, 7 ayat 2, 9, 10, 11 dan 13 undang- undang ini.
BAB IV.
Penutup.
BAB III
Pasal 15
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pokok Kejaksaan" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 Juni 1961. Pejabat Sekretaris Negara, SANTOSO

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1961. Pejabat Presiden Republik Indonesia, JUANDA