PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI Nomor 13 Tahun 2013 tentang KETENAGALISTRIKAN (berlaku 18 Oktober 2013)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG
KETENAGALISTRIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan dibidang ketenagalistrikan diperlukan upaya secara optimal dalam pemanfaatan sumber-sumber energi tenaga listrik sehingga terjamin ketersediaan tenaga listrik;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pengawasan, pembinaan dan kewenangan lainnya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, diperlukan mekanisme regulasi sebagai landasan hukum sehingga dapat memberi manfaat yang positif bagi tertib pengaturan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang
1. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -2-
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -3-
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usah Jasa Penunjang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN KABUPATEN SINJAI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Bupati adalah Bupati Sinjai.
6. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
7. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -4-
8. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
9. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
3. 10.Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
4. 11.Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
5. 12.Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
6. 13.Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
7. 14.Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
8. 15.Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
9. 16.Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
10. 17.Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
11. 18.Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
12. 19.Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
13. 20.Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
BAB II - ASAS
Pasal 2
Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:
- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
- e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
- f. kaidah usaha yang sehat;
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -5-
- g. keamanan dan keselamatan;
- h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
- i. otonomi daerah.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
- a. memberikan dasar hukum dalam rangka pemberian izin dan wajib daftar bagi usaha ketenagalistrikan, pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- c. mendukung program pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional; dan
- d. mengelola dan melestarikan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Sinjai dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, mendukung iklim dunia usaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup.
KEWENANGAN PENGELOLAAN
BAB IV - KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 4
- (1) Kewenangan Pengelolaan Pemerintah Daerah dibidang ketenagalistrikan meliputi:
- a. penetapan Peraturan Daerah Kabupaten di bidang ketenagalistrikan;
- b. penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Kabupaten;
- c. penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha dan perseorangan yang wilayah usahanya dalam Daerah;
- d. penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk Badan Usaha dan perseorangan yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. penetapan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah;
- g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -6-
- h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang Izin Operasi yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- i. penetapan izin penggunaan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah;
- j. pembinaaan dan pengawasan kepada orang/badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk Daerah;
- l. penetapan sanksi administratif kepada orang/badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- m. pengelolaan data dan informasi ketenagalistrikan;
- n. penyiapan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan ketenagalistrikan;
- o. menetapkan sertifikat uji laik operasi sesuai dengan kewenangannya;
- p. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, dan pengawasan dalam rangka pengelolaan ketenagalistrikan;
- q. melaksanakan kewenangan di bidang ketenagalistrikan yang diperbantukan oleh Pemerintah;
- r. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pengelolaan ketenagalistrikan; dan
- s. melakukan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pengelolaan ketenagalistrikan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang secara teknis membidangi ketenagalistrikan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD yang secara teknis membidangi ketenagalistrikan berkoordinasi dengan SKPD terkait.
USAHA KETENAGALISTRIKAN
Bagian Kesatu Umum
BAB V - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 5
Usaha Ketenagalistrikan terdiri atas:
- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -7-
Bagian Kedua Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
BAB V - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 6
Usaha penyedian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
BAB V - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 7
- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi jenis usaha:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. transmisi tenaga listrik;
- c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
- d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan / atau penjualan tenaga listrik.
- (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Klasifikasi, kualifikasi dan Sertifikat Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik mengikuti ketentuan Peraturan yang berlaku.
BAB V - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 8
- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum .
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -8-
- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan swadaya masyarakat sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.
BAB V - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 9
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
BAB V - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 10
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.
BAB V - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 11
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
BAB V - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 12
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.
Bagian Ketiga Usaha Penunjang Tenaga Listrik
BAB V - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 13
Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -9-
BAB V - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 14
- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
- a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
- c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
- k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha, yang meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (3) Badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
BAB V - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 15
- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
- a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
- b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -10-
Bagian Kesatu Umum
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 16
Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 13 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 17
- (1) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas :
2. a.
3. b.
4. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan Izin Operasi.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik wajib memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
Bagian Kedua
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 18
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 19
Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangan.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 20
- (1) Penyediaan tenaga listrik dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta, swadaya masyarakat, dan perorangan setelah mendapatkan izin usaha.
- (2) Permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. identitas pemohon;
- b. akta pendirian perusahaan;
- c. profil perusahaan;
- d. nomor Pokok Wajib Pajak;
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -11-
- e. kemampuan pendanaan (minimal aset 30% dari nilai investasi);
- f. izin prinsip; dan
- g. status tanah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi pemohon izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh swadaya masyarakat dan perseorangan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. studi kelayakan yang telah mendapat rekomendasi teknis;
- b. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- c. diagram satu garis ( single line diagram );
- d. jenis dan kapasitas usaha;
- e. jadwal pelaksanaan pembangunan;
- f. jadwal pengoperasian;
- g. amdal atau UKL dan UPL; dan
- h. izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 21
Usaha Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Umum dengan wilayah usaha dalam Kabupaten dan tidak terhubung kedalam Jaringan Transmisi Nasional hanya dapat dilakukan
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 22
- (1) Setiap Usaha Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas 200 KVA (dua ratus kilo volt ampere) ke atas wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Dikecualikan terhadap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kapasitasnya dibawah 200 KVA (dua ratus kilo volt ampere) wajib terdaftar di Pemerintah Daerah.
- (3) Tatacara persyaratan perizinan dan wajib terdaftar sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 23
- (1) Izin Operasi diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan meliputi:
- a. penggunaan utama;
- b. penggunaan cadangan;
- c. penggunaan darurat; dan
- d. penggunaan sementara.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -12-
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c hanya diberikan apabila kapasitas pembangkitnya tidak melebihi daya tersambung dari penggunaan utama.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 24
Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib:
- a. diperbaharui apabila diadakan perubahan sifat penggunaan tenaga listrik;
- b. diperbaharui apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkit dari jumlah kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diizinkan.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 25
- (1) Permohonan izin operasi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan adiministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identitas pemohon;
- b. akte Pendirian Perusahaan;
- c. profil perusahaan; dan
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hufuf b dan huruf c tidak berlaku untuk pemohon Lembaga Swadaya Masyarakat dan perorangan.
- (4) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- b. diagram satu garis (single line diagram);
- c. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
- d. jadwal pembangunan;
- e. jadwal pengoperasian; dan
- f. izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 26
- (1) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Pemegang Izin Operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -13-
Bagian Keempat Masa Berlakunya Izin
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 27
- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Wajib terdaftar diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat didaftar ulang.
- (5) Tatacara pemberian izin diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Bagian Kelima Uji Laik Operasi
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 28
- (1) Setiap pembangkitan tenaga listrik dan instalasi tenaga listrik harus mempunyai Uji Laik Operasi.
- (2) Uji laik operasi terdiri dari:
- a. Uji laik operasi pembangkit tenaga listrik; dan
- b. Uji laik operasi instalasi tenaga listrik.
- (3) Uji laik operasi pembangkit tenaga listrik dan instalasi tenaga listrik untuk memenuhi persyaratan aspek amdal, aman, dan ramah lingkungan.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 29
Pelaksanaan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain:
- a. Dilaksanakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) atau perusahaan jasa inspeksi teknis yang telah diakreditasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Kegiatan uji laik operasi pada huruf a, disaksikan oleh inspektur ketenagalistrikan.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 30
Setiap kegiatan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pemohon, pelaksana dan Petugas Teknis.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -14-
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 31
Laporan teknik uji laik operasi yang telah memenuhi persyaratan kemudian dievaluasi oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala SKPD teknis yang membidangi kelistrikan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Tim untuk diterbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) oleh Bupati.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 32
Ketentuan dan tatacara permohonan dan pemberian sertifikat laik operasi diatur oleh Bupati.
Bagian Keenam Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 33
- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Bupati.
- (2) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan izin usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 34
Persyaratan dan tatacara untuk mendapatkan izin usaha penunjang tenaga listrik diatur oleh Bupati.
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemegang Izin
BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 35
- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berhak :
- a. melintasi sungai atau danau baik diatas maupun di bawah permukaan;
- b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah;
- c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
- d. masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau bawah tanah;
- f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
- g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -15-
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berkewajiban :
- a. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul akibat usaha yang dijalankan;
- d. memenuhi persyaratan lainnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam persyaratan pemberian izin usaha ketenagalistrikan;
- e. menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Instansi teknis; dan
- f. melaporkan setiap perubahan yang terjadi berkaitan dengan usahanya;
- g. memberi informasi/
PENJELASAN
Pembukaan
yang tepat, serta memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pengecekan/pengawasan dilapangan terhadap pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan.
## Bagian Kedua
## Hak dan Kewajiban Konsumen
##
PENJELASAN
Pasal 36
## (1) Konsumen berhak untuk : - a. mendapat pelayanan yang baik; - b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku; - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila terdapat gangguan tenaga listrik; - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. ## (2) Konsumen berkewajiban untuk : - a. melaksanakan pengamanan