PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 21 Tahun 2016 tentang PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU/ KELUARGA YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN (berlaku 9 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang:a.
bahwa dalam rangka mengurangi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu/keluarga sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam perlu diberikan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga yang Tidak Dapat Direncanakan;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 121 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 18 Seri D);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU/ KELUARGA YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial yang selanjutnya disebut Dinas Nakertranssos adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian berupa uang/barang dari Pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.
7. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang terkena musibah atau sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, yang selanjutnya disingkat TKSK, adalah seseorang atau relawan yang direkrut dari unsur Karang Taruna atau Pekerja sosial masyarakat yang ditetapkan Kementerian Sosial untuk
melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian Bantuan Sosial kepada individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. sasaran penerima;
- b. besaran Bantuan Sosial;
- c. tata cara pemberian Bantuan Sosial;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban.
BAB IV - SASARAN PENERIMA Pasal 4
Pasal 4
Bantuan Sosial kepada individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan diberikan kepada:
- a. individu/keluarga yang terkena bencana alam;
- b. individu/keluarga yang terkena bencana sosial;
- c. individu/keluarga yang terkena musibah dan/atau yang membutuhkan perawatan kesehatan yang tidak dilayani program pelayanan kesehatan masyarakat miskin; dan
- d. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapat musibah sehingga meninggal dunia di luar negeri.
BAB V - BESARAN BANTUAN SOSIAL Pasal 5
Pasal 5
Besaran Bantuan Sosial diberikan sebagai berikut:
- a. individu/keluarga yang terkena bencana alam paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. individu/keluarga yang terkena bencana sosial paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. individu/keluarga yang terkena musibah dan/atau yang membutuhkan perawatan kesehatan yang tidak dilayani program pelayanan kesehatan masyarakat miskin biaya tinggi paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- d. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapat musibah sehingga meninggal dunia di luar negeri paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
BAB V - BESARAN BANTUAN SOSIAL Pasal 5
Pasal 6
Dalam hal terjadi bencana atau musibah yang menimbulkan Resiko Sosial yang cukup tinggi, Bupati dapat memberikan Bantuan Sosial melebihi besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB VI - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 7
Pemberian Bantuan Sosial kepada individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan dilaksanakan sebagai berikut:
- a. individu/keluarga/pengampu yang mendapatkan musibah atau TKSK mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati
dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dengan tembusan Kepala Dinas Nakertranssos selaku pengelola belanja; atau
- b. Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan diketahui oleh Camat dengan tembusan Kepala Dinas Nakertranssos selaku pengelola belanja.
BAB VII - PEMBIAYAAN Pasal 8
Pasal 8
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan bersumber dari APBD.
BAB VIII - PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 9
Pasal 9
Tata Cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Sosial kepada Individu/ keluarga yang tidak dapat direncanakan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 9 Agustus 2016

Penandatangan: BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 9 Agustus 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 21

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,