PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 1990 tentang HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (berlaku 16 Maret 1990)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa hutan merupakan suatu potensi kekayaan alam yang dapat diperbaharui, yang perlu dimanfaatkan secara maksimal dan lestari bagi Pembangunan Nasional secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan yang kurang produktif, meningkatkan kwalitas lingkungan hidup serta menjamin tersedianya secara lestari bahan baku industri hasil hutan perlu dilaksanakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan asas kelestarian dengan menerapkan silvikultur intensif;
- c. bahwa pelaksanaan pengusahaan hutan tanaman tersebut dalam butir b di atas, perlu dikembangkan dan dilaksanakan dengan cara pengusahaan Hutan Tanaman Industri;
- d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas maka perlu mengatur ketentuan-ketentuan tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dalam suatu Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3216);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
7. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan
Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Di dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Hutan Tanaman Industri selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini disebut HTI adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan prodasi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
2. Hak Pengusahaan HTI adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan yang kegiatannya mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan dan
pemasaran.
3. Areal Kerja Pengusahaan HTI adalah kawasan hutan yang dibebani Hak Pengusahaan HTI.
4. Rencana Karya Pengusahaan HTI adalah suatu rencana umum yang memuat dasar-dasar, arahan dan pegangan bagi pengelolaan unit HTI.
5. Rencana Karya Tahunan HTI adalah rencana kerja tahunan pembangunan HTI yang memuat kegiatan fisik dan jadwal pelaksanaan dalam satu tahun.
6. Penataan Batas areal kerja HTI adalah kegiatan pembuatan tata batas areal yang meliputi proyeksi batas, pemancangan batas, pengukuran, pemasangan patok batas dan pemetaan serta pembuatan berita acara tata batas.
7. unit HTI adalah satu kesatuan pengusahaan hutan tanaman di dalam kawasan hutan produksi tetap.
8. Kelas Perusahaan adalah kesatuan pengelolaan dalam pengusahaan hutan untuk jenis tanaman pokok tertentu.
9. Tanaman Pokok adalah jenis tanaman hutan yang memiliki luas dan/atau nilai ekonomi yang dominan.
8. 10.Daur tanaman adalah jangka waktu yang diperlukan bagi suatu jenis tanaman sejak mulai penanaman sampai mencapai umur tebang.
9. 11.Menteri adalah Menteri yang diserahi urusan Kehutanan.
BAB II - TUJUAN PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI
Pasal 2
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri bertujuan untuk :
1. Menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa.
2. Meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup.
3. Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI Pasal 3
Pasal 3
- (1) Hutan Tanaman Industri dikelola secara profesional dan diusahakan
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI Pasal 3
Pasal 4
- (1) Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan HTI adalah tebang habis dengan penanaman kembali.
- (2) Jenis tanaman dalam pembangunan HTI dapat terdiri dari tanaman pokok dan tanaman lain.
HUTAN TANAMAN INDUSTRI
BAB IV - AREAL DAN LOKASI
Pasal 5
- (1) Areal hutan yang dapat diusahakan sebagai areal HTI adalah kawasan hutan produksi tetap yang tidak produktif.
- (2) Menteri menetapkan lokasi areal hutan untuk pembangunan HTI.
BAB IV - AREAL DAN LOKASI
Pasal 6
Luas areal setiap unit HTI diatur sebagai berikut :
- a. Untuk mendukung industri pulp ditetapkan seluas-luasnya 300.000 Ha.
- b. Untuk mendukung industri kayu pertukangan atau industri lainnya ditetapkan seluas-luasnya 60.000 Ha.
BAB V - PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI Pasal 7
Pasal 7
- (1) Hak Pengusahaan HTI dapat diberikan kepada badan usaha negara, swasta dan koperasi.
- (2) Hak Pengusahaan HTI tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.
- (3) Hak Pengusahaan HTI tidak dapat diberikan dalam areal hutan yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH).
BAB V - PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI Pasal 7
Pasal 8
- (1) Kepada pemohon yang memenuhi persyaratan diberikan Hak Pengusahaan HTI oleh Menteri untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah daur tanaman pokok yang diusahakan.
- (2) Hak Pengusahaan HTI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Menteri setelah mendengar saran dan pertimbangan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Luas dan lokasi kawasan hutan yang diberikan kepada pemohon sebagai areal kerja Hak Pengusahaan HTI ditetapkan oleh Menteri dan dilukiskan pada peta
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 1990

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd MOERDIONO

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 1990

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Keputusan pemberian Hak Pengusahaan HTI.


## Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Hak Pengusahaan HTI kepada pemohon dipersyaratkan telah menyusun Studi Kelayakan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon dapat diwajibkan untuk melakukan percobaan penanaman.
- (3) Tata cara dan persyaratan Permohonan Hak Pengusahaan HTI diatur oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Hak Pengusahaan HTI yang jangka waktunya telah berakhir dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Hak Pengusahaan HTI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan apabila menurut penilaian Menteri pengusahaan HTI yang dilaksanakannya berjalan dengan baik.
- (3) Kriteria dan tata cara penilaian dalam rangka perpanjangan Hak Pengusahaan HTI ditetapkan oleh Menteri.

## BAB VI

## HAK PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Pasal 11

- (1) Pemegang Hak Pengusahaan HTI berhak mengusahakan HTI di areal kerjanya dan memanfaatkan hasil hutannya pada akhir


- 9 - daur berdasarkan Hak Pengusahaan HTI yang diberikan kepadanya.

- (2) Hak Pengusahaan HTI tidak memberikan pemilikan hak dan penguasaan atas tanah.

## BAB VII

## KEWAJIBAN PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Pasal 12

Pemegang Hak Pengusahaan HTI berkewajiban membangun HTI di areal kerjanya yang telah ditetapkan, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Membuat Rencana Karya Pengusahaan HTI selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Hak Pengusahaan HTI.
2. Membuat Rencana Karya Tahunan HTI sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
3. Melaksanakan penataan batas areal kerjanya.
4. Mengelola areal Pengusahaan HTI berdasarkan Rencana Karya serta mentaati segala ketentuan di bidang kehutanan yang berlaku.
5. Membayar iuran Hak Pengusahaan HTI dan iuran hasil hutan atas hasil hutan yang dipungut dari areal kerjanya.
6. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya Surat Keputusan Hak Pengusahaan HTI, pemegang hak harus sudah membuat tanaman sedikit-dikitnya sepersepuluh


- 10 - dari luas areal yang diberikan.

7. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, setelah areal Hak Pengusahaan HTI yang telah diberikan harus sudah ditanami.
8. Segera menanami kembali setelah melakukan penebangan sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 13

- (1) Pemegang Hak Pengusahaan HTI diwajibkan untuk mempekerjakan secukupnya tenaga-tenaga ahli kehutanan yang memenuhi persyaratan menurut penilaian Menteri di bidang :
- a. Perencanaan Hutan
- b. Silvikultur.
- c. Pengelolaan hutan.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

- (1). Biaya yang berhubungan dengan permohonan Hak Pengusahaan HTI dan pelaksanaan pembangunan HTI menjadi tanggung.'jawab Pemohon.



- (2) Pemerintah dapat turut membiayai pembangunan HTI dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) atau bentuk lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB IX PEMUNGUTAN HASIL

## HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Pasal 15

- (1) Pemungutan hasil hutan tanaman industri selain penebangan pada akhir daur dapat dilakukan dalam bentuk penjarangan dalam rangka pemeliharaan.
- (2) Ketentuan tentang penjarangan dan penebangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB X HAPUSNYA HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Pasal 16

- (1) Hak Pengusahaan HTI hapus karena :
- a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- b. Dicabut oleh Menteri sebagai sanksi yang dikenakan kepada


## Pemegang Hak Pengusahaan HTI.

- c. Diserahkan kembali oleh Pemegang Hak Pengusahaan HTI kepada Pemerintah sebelum jangka waktu yang diberikan berkahir.
- (2) Hapusnya Hak Pengusahaan HTI atas dasar ketentuan ayat (1) tetap mewajibkan Pemegang Hak Pengusahaan HTI untuk :
- a. Melunasi Iuran Hak Pengusahaan HTI dan Iuran Hasil Hutan.
- b. Melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka hapusnya Hak Pengusahaan HTI.

Pasal 17

- (1) Pada saat hapusnya Hak Pengusahaan HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) maka :
- a. Prasarana dan sarana yang telah dibangun di dalam areal kerjanya menjadi milik Negara.
- b. Tanaman yang ada menjadi milik Negara.
- (2) Ketentuan yang mengatur pelaksanaan ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB XI

SANKSI

Pasal 18

Hak Pengusahaan HTI dapat dicabut apabila :

1. Pemegang Hak Pengusahaan HTI tidak melaksanakan usahanya secara nyata selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkan Surat Keputusan Hak Pengusahaan HTI.


2. Pemegang Hak Pengusahaan HTI tidak menyerahkan Rencana Karya Pengusahaan HTI dan/atau Rencana Karya Tahunan HTI menurut ketentuan Pasal 12 butir 1 dan 2.
3. Pemegang Hak Pengusahaan HTI menghentikan pekerjaannya dan meninggalkan arealnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terus menerus sebelum Hak Pengusahaan HTI berakhir.
4. Pemegang Hak Pengusahaan HTI tidak membayar iuran hasil hutan untuk hasil hutan yang telah dikeluarkan dari areal pengusahaan HTI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Berdasarkan penilaian Menteri setelah lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan Hak Pengusahaan HTI, pembangunan HTI yang dilaksanakannya tidak berhasil yang disebabkan oleh kelalaian pemegang hak Pengusahaan HTI.
6. Pemegang Hak Pengusahaan HTI dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 butir 8.

## Pasal 19

Apabila menurut penilaian Menteri, kemampuan pemegang Hak Pengusahaan HTI untuk melaksanakan penanaman tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 butir 6 dan 7, maka luas areal kerjanya dapat dikurangi dan/atau disesuaikan.

## Pasal 20

- (1) Tindakan yang menyalahi ketentuan yang berlaku dan kelalaian-kelalaian oleh Pemegang Hak yang mengakibatkan


- 14 - kerusakan hutan tanaman, dikenakan denda sesuai dengan berat serta intensitas kerusakan yang ditimbulkan.

- (2) Ketentuan mengenai tindakan, kelalaian dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

## BAB XII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pengusahaan HTI yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, tetap berlangsung dengan ketentuan disesuaikan dengan jiwa Peraturan Pemerintah ini.

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd MOERDIONO

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO


## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1990

## TENTANG

HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

## UMUM

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak dengan tetap menjaga kelangsungan fungsi dan kemampuannya dalam melestarikan lingkungan hidup.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam telah memberikan hasil dan peranannya dalam pembangunan nasional melalui pengelolaan dan pemanfaatan hutan alam maupun hutan tanaman.

Peranan strategis hutan dalam pembangunan nasional selama ini hampir sepenuhnya bertumpu pada hutan alam yang harus mampu menyediakan bahan baku bagi industri yang telah ada. Pengaturan pengusahaan hutan alam tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975. Perkembangan industri hasil hutan menuntut kebutuhan bahan baku yang makin besar, namun hal itu makin sulit dipenuhi dari potensi hutan alam yang ada, sekalipun efisiensi pemungutan dan pemanfaatannya telah ditingkatkan. Menurunnya potensi hutan alam yang disebabkan antara lain oleh luas yang makin berkurang, kerusakan hutan akibat kebakaran dan sebab-sebab lain, belum sepenuhnya dapat ditanggulangi.



Karena produktivitasnya yang rendah, hutan alam tidak dapat diandalkan sebagai pemasok bahan baku jangka panjang, sehingga potensi dan produktivitasnya harus ditingkatkan. Selain penerapan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) secara lengkap dan benar pada hutan alam, maka pembangunan Hutan Tanaman lndustri (HTI) merupakan upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Pembangunan HTI tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk mendukung industri hasil hutan, melainkan sekaligus juga bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup melalui konservasi hutan.

Wilayah hutan yang merupakan sasaran utama pembangunan HTI adalah wilayah hutan yang tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967. Wilayah hutan ini cukup luas dan terutama berada di dalam kawasan hutan produksi. Pengaturan kawasan hutan untuk pembangunan HTI tersebut harus memperhatikan sinkronisasi tata guna hutan dan tata ruang, sehingga terdapat keterpaduan perencanaan dengan sektor lainnya.

Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dikelola dan diusahakan berdasarkan prinsip pemanfaatan yang optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alamiah serta dengan menerapkan prinsip ekonomi dalam pengusahaannya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Agar pembangunan HTI memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan wilayah maka dalam pelaksanaannya perlu mengikutsertakan masyarakat sekitar hutan. Apabila di dalam rencana pembangunan HTI terdapat hak-hak masyarakat, maka hak-hak tersebut diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sifat usaha HTI adalah berjangka panjang dengan resiko yang tinggi sehingga diperlukan pengelolaan yang profesional dan modal yang cukup besar. Agar investasi yang ditanam dapat kembali, diperlukan jangka waktu usaha yang relatif lama. Untuk itu jangka


- 18 - waktu Hak Pengusahaan HTI diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah dengan masa daur tanaman. Jangka waktu tersebut dipandang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan bagi jaminan usaha pembangunan HTI.

Karena pembangunan HTI memerlukan modal besar dengan jangka waktu pengembalian yang cukup lama, maka Pemerintah dapat turut membiayai dengan dana yang dipungut dari mereka yang menerima manfaat dari hasil hutan. Keikutsertaan Pemerintah ini dilaksanakan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, modal asing diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan HTI. Keikutsertaan modal asing ini hanya merupakan pelengkap bagi modal nasional yang ada, terutama pada unit HTI dengan Skala usaha yang memerlukan modal sangat besar.

Untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian usaha HTI diperlukan peraturan yang mengatur tentang pemberian Hak Pengusahaan HTI

dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

## PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3


Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Pasal 2

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah upaya untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi alamiah hutan agar dapat berfungsi secara optimal.


Angka 3

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan

- -Asas manfaat adalah bahwa hutan harus dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak;
- -Asas kelestarian adalah bahwa dalam pemanfaatan sumber daya hutan harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam hutan tersebut agar mampu memberikan manfaat secara terus menerus;
- -Asas perusahaan adalah bahwa pengusahaan hutan harus mampu memberikan keuntungan finansiil yang layak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Tebang habis dengan penanaman kembali adalah sama dengan pengertian tebang habis dengan permudaan buatan. Untuk jenis tanaman pokok dimana sistem tebang habis dengan penanaman kembali tidak dapat diterapkan sepenuhnya maka dapat digunakan sistem lain yang sesuai, misalnya untuk jenis tanaman rotan.

Ayat (2)

Yang dimaksud tanaman lain adalah jenis tanaman dalam unit


HTI yang luas dan nilai ekonominya lebih rendah dari tanaman pokok.

## Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan hutan produksi tetap adalah areal hutan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan produksi tetap.

Ayat (2)

Kewenangan Menteri untuk menetapkan areal hutan bagi pembangunan HTI adalah agar areal hutan yang digunakan sesuai dengan kebijaksanaan umum di bidang kehutanan.

## Pasal 6

Ketetapan luas areal HTI perlu disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku industri pada kapasitas optimum, baik untuk industri pulp maupun industri kayu pertukangan dan industri lainnya.

## Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud Perusahaan Swasta pada Pasal ini dapat berupa Swasta Nasional maupun Swasta Asing yang telah membentuk Badan Hukum Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila suatu areal yang telah dibebani Hak Pengusahaan


Hutan akan ditetapkan sebagai areal HTI, maka areal tersebut terlebih dahulu harus dibebaskan dari areal HPH-nya. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa atas suatu areal hanya dapat dibebani dengan satu Hak.

## Pasal 8

Ayat (1)

Karena pengusahaan HTI memerlukan waktu yang lama dan mengandung resiko tinggi maka pemberian jangka waktu 35 tahun ditambah satu kali daur tanaman pokok dipandang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan bagi terjaminnya usaha dan pengembalian modalnya.

Ayat (2)

Saran dan pertimbangan Gubernur Kepala Daerah diperlukan agar pembangunan HTI sinkron dengan rencana pembangunan wilayah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Sebelum suatu kawasan hutan ditetapkan sebagai areal kerja Hak Pengusahaan HTI, maka perlu disusun Studi Kelayakan untuk mengkaji apakah pengusahaan HTI pada areal tersebut layak secara ekonomis.

Studi Kelayakan dimaksud meliputi pula penyajian informasi lingkungan (PIL).

Ayat (2)


Percobaan penanaman dimaksudkan untuk mengetahui kesungguhan dari pemohon, bonafiditas dan profesionalismenya dalam membangun hutan tanaman.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Lima tahun sebelum jangka waktu Hak Pengusahaan HTI berakhir, akan dilakukan penilaian oleh Konsultan yang ditunjuk oleh Menteri. Hasil penilaian akan merupakan bahan pertimbangan dapat atau tidaknya suatu Hak Pengusahaan HTI diperpanjang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yang diberikan hanya Hak Pengusahaan HTI tidak termasuk pemilikan hak dan penguasaan atas tanah. Sebab, penguasaan atas kawasan hutan menurut Undang-undang Pokok Kehutanan ada pada Negara. Hal ini berarti bahwa areal yang menjadi lokasi HTI tidak dapat dijadikan agunan/jaminan.

Pasal 12

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Dalam jangka waktu lima tahun pertama, di samping membangun tanaman, pelaksana HTI juga harus membangun sarana dan prasarana fisik antara lain pembuatan jalan, bangunan, tata batas unit dan lain- lain. Oleh karena itu luas tanaman yang dibuat dalam jangka waktu tersebut ditetapkan sedikit-dikitnya sepersepuluh dari luas areal yang diberikan.

## Angka 7

Pemberian Hak Pengusahaan HTI atas suatu kawasan hutan mengandung pengertian bahwa atas kawasan hutan tersebut perlu segera dilakukan usaha yang dapat memberikan manfaat secara luas. Batas waktu 25 tahun adalah batas

maksimal yang diberikan kepada pemegang hak untuk menanami seluruh areal Hak Pengusahaan HTI, sedangkan dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang diusahakan.



Angka 8

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Penebangunan HTI merupakan kegiatan jangka panjang yang meliputi aspek teknis, ekonomi-sosial dan manajerial sehingga memerlukan tenaga-tenaga ahli terutama di bidang perencanaan hutan, silvikultur dan pengelolaan hutan. Silvikultur adalah ilmu pembinaan hutan, dalam rangka memelihara dan membina hutan agar produktivitasnya meningkat dan lestari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila diperlukan tambahan modal untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan pembangunan HTI, maka Pemerintah dapat turut membiayai pembangunan HTI dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Ayat (1)


Yang dimaksud dengan pemungutan hasil hutan tanaman industri adalah memetik atau mengambil atau memanen hasil hutan tanaman industri. Penjarangan dalam rangka pemeliharaan HTI dapat dilakukan terutama pada jenis tanaman yang mempunyai umur panjang (di atas 10 tahun) untuk menghasilkan kayu pertukangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

- a. Segala prasarana dan sarana tidak bergerak yang telah dibangun di dalam areal kerjanya misalnya, jalan angkutan, jembatan, bendungan air, dermaga, base camp, gudang, perkantoran, rumah kaca dan sebagainya pada saat hapusnya Hak Pengusahaan HTI menjadi milik Negara.

- b. Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Pembangunan HTI yang tidak berhasil, yang disebabkan bukan karena penyebab alam atau karena di luar kemampuan manusia, pada dasarnya oleh karena ketidakmampuan atau kelalaian pelaksana di dalam melaksanakan pembangunan HTI. Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terbitnya Hak Pengusahaan HTI dipandang telah cukup untuk menilai kemampuan perusahaan.

Angka 6

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)




Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini, maka pembangunan HTI dengan sistim Perjanjian Kerja dan sistim swakelola perlu disesuaikan dengan jiwa Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas