PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 21 Tahun 2013 tentang KETENTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA BITUNG (berlaku 2 Juli 2013)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Daerah, perlu ketentuan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Bitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Bitung;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 115);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA BITUNG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
7. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data, Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak.
23. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba untuk periode Tahun Pajak tersebut.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
- (1) Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dalam peraturan ini meliputi:
- a. tata cara pendaftaran objek pajak baru;
- b. tata cara pendataan objek pajak;
- c. tata cara penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD;
- d. tata cara pembayaran Pajak dan angsuran;
- e. tata cara Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembetulan atau Pembatalan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD yang tidak benar;
- f. tata cara Pengurangan Pajak;
- g. tata cara kompensasi pajak terutang;
- h. tata cara Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa; dan
- i. tata cara Pembukuan, Pemeriksaan dan Pengawasan.
- (2) Pendaftaran Objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pendaftaran Objek Pajak daerah yang belum terdaftar pada administrasi Pemerintah Daerah.
- (3) Pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan pembentukan basis data yang dilakukan oleh Dinas.
- (4) Penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah proses penerbitan ## BAB III
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Baru
Pasal 3
Pendaftaran Objek Pajak baru dilakukan oleh Wajib Pajak dengan persyaratan meliputi :
- a. mengisi formulir Pendaftaran dengan jelas, benar dan lengkap;
- b. formulir pendaftaran disediakan dan dapat diperoleh secara gratis di Dinas;
- c. Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, akan diterbitkan setelah selesai mengisi formulir pendaftaran;
- d. formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh Wajib Pajak, jika dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
- e. pendaftaran objek Pajak disampaikan kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dimulainya usaha oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- f. melampirkan dokumen pendukung meliputi :
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya;
2. fotokopi bukti kepemilikan/surat kontrak/pemanfaatan tanah (sertifikat/akta jual beli/dokumen lain yang sejenis); dan
3. fotokopi izin menjalankan usaha (akte perusahaan/SIUP/dokumen lain yang sejenisnya).
Bagian Kedua
Tata Cara Pendataan Objek Pajak
Pasal 4
- (1) Pendataan Objek Pajak dilakukan oleh Dinas dengan menuangkan hasilnya dalam formulir Pendaftaran.
- (2) Pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. penyampaian dari Wajib Pajak dan pemantauan di lapangan;
- b. identifikasi Wajib Pajak; dan
- c. verifikasi data objek Pajak.
Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD
Pasal 5
- (1) SKPD/SKPDKB/STPD ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) SPTPD ditandatangani oleh Wajib Pajak, disebabkan SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak.
Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran Pajak dan Angsuran
Pasal 6
- (1) Pajak yang terutang
Pasal 7
Untuk mendukung permohonan pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilampiri dengan :
- a. surat permohonan pengangsuran;
- b. fotokopi identitas Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
- c. bukti SKPD/SKPDKB/STPD sebagai pemberitahuan Pajak terutang.
Pasal 8
Pajak yang terutang dapat dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
Pasal 9
- (1) Pembayaran Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPTPD/SKPD/STPD.
- (2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (3) Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti telah melunasi pembayaran dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Wajib Pajak berkewajiban mengirimkan dan/atau melaporkan STTS sebagai bukti pelunasan Pajak kepada Dinas.
Bagian Kelima
Tata Cara Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembetulan atau Pembatalan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDLB dan STPD yang tidak benar
Pasal 10
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan,
Pasal 11
Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, permohonan dilampiri dengan :
- a. surat permohonan pengurangan;
- b. fotokopi identitas Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- c. bukti SKPD/SKPDKB/STPD sebagai pemberitahuan penetapan Pajak Terutang; dan
- d. dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa denda administrasi dikenakan bukan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
Pasal 12
Untuk mendukung permohonan pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, permohonan dilampiri dengan :
- a. surat permohonan pembetulan SKPD, SKPDKB atau STPD;
- b. fotokopi identitas Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
- c. dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa SKPD, SKPDKB atau STPD tidak benar.
Pasal 13
- (1) Permohonan pembatalan SPTPD, SKPD, SKPDKB atau STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diajukan secara perseorangan.
- (2) Persyaratan permohonan pembatalan SKPD/SKPDKB dan STPD meliputi :
- a. mengajukan permohonan pembatalan;
- b. surat pernyataan dari pemohon dan sebab pembatalan dengan bermaterai;
- c. surat kuasa (apabila dikuasakan);
- d. membawa SKPD, SKPDKB dan STPD sebagai pemberitahuan Pajak Terutang; dan
- e. fotokopi identitas Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
Bagian Keenam Tata Cara Pengurangan Pajak
Pasal 14
- (1) Pengurangan Pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak, karena :
- a. kondisi tertentu dari Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek Pajak; dan
- b. sebab-sebab tertentu lainnya dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
- a. untuk Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
1. objek Pajak pribadi dan subjek Pajak pribadi; dan
2. objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya rendah.
- b. untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban.
Pasal 15
- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak atas penetapan terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB atau STPD.
- (2) Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok Pajak ditambah dengan sanksi administrasi.
- (3) SKPD, SKPDKB atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan sanksi administrasinya.
Pasal 16
Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diberikan :
- a. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a;
- b. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari Pajak yang terutang dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b.
Pasal 17
Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB atau STPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya permohonan pengurangan;
- c. diajukan kepada Kepala Dinas;
- d. dilampirkan SKPD, SKPDKB atau STPD yang dimohon pengurangan;
- e. permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak dilampiri dengan Surat Kuasa;
- f. diajukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKPD, SKPDKB atau STPD; dan
- g. tidak mempunyai tunggakan atas Pajak pada bulan dan/atau tahun sebelumnya.
Pasal 18
Permohonan pengurangan dapat diajukan dengan persyaratan meliputi :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB atau STPD dalam tahun yang sama;
- b. diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak SKPD, SKPDKB atau STPD diterima;
- c. dilampiri asli SKPD,SKPDKB atau STPD yang dimohon pengurangan; dan
- d. tidak memiliki tunggakan atas Pajak pada bulan dan/atau tahun sebelumnya, sejak dimohonkan pengurangan kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
Pasal 19
- (1) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dianggap bukan sebagai permohonan pengurangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan, Walikota dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan itu diterima harus memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang mendasar kepada :
- a. wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; dan
- b. pengurus legiun veteran atau organisasi terkait lainnya dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak mendapatkan pertimbangan wajib Pajak dapat mengajukan kembali sepanjang persyaratan telah dipenuhinya.
Pasal 20
- (1) Keputusan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
Pasal 21
- (1) Atas dasar kelebihan pembayaran Pajak Terutang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Kompensasi dari kelebihan pembayaran untuk pembayaran masa pajak pada bulan berikutnya.
- (2) Pengajuan permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan meliputi : a. SKPD, SKPDKB dan STPD; dan
- b. bukti pelunasan Bank atas pajak.
- (3) Pemberian kompensasi diberikan
Pasal 22
- (1) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat nama, objek, subjek, jumlah penetapan dan masa Pajak.
- (3) Nama-nama Wajib Pajak yang akan dihapuskan piutang Pajaknya diusulkan oleh Pejabat Perpajakan Daerah dalam hal ini Kepala Dinas.
Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembukuan, Pemeriksaan dan Pengawasan
Pasal 23
- (1) Wajib Pajak melakukan usahanya dengan omzet paling sedikit Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan Pajak Daerah dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal :
- a. untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
- b. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan kewajiban pajak dengan benar;
- c. terdapat data kewajiban Pajak yang belum dilunasi pada beberapa waktu sebelumnya; dan
- d. wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan, menunda pembayaran kewajiban Pajak.
Pasal 24
- (1) Pemeriksaan dapat dilakukan dengan pemeriksaan berkas dan/atau pemeriksaan lapangan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa berkewajiban :
- a. memberi keterangan yang diperlukan serta memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dimaksud; dan
- b. memberi bantuan dan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu guna kelancaran pemeriksaan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 2 Juli 2013

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Verifikasi: ## Ttd Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016 BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 76 ## Pasal 25 - (1) Pemeriksaan dilakukan secara berkala paling lambat 3 (tiga) bulan sekali oleh Tim Pemeriksa pada Dinas. - (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota.

Penandatangan: - (3) Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat penugasan yang ditandatangani oleh Walikota melalui Kepala Dinas. - (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan dan/atau berita acara pemeriksaan. - (5) Laporan hasil pemeriksaan dan/atau Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT. ## Pasal 26

Penandatangan: Walikota dapat menutup dan mencabut izin usaha bagi pengusaha, apabila : - a. melalaikan kewajiban dan/atau selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar Pajak; - b. dengan sengaja memungut Pajak kepada Subjek Pajak dengan tidak menggunakan nota pembayaran yang sah atau memungut dan tidak disetorkan ke kas Daerah; dan

Penandatangan: - c. tidak melayani dan/atau tanpa alasan yang sah menolak untuk diadakan pemeriksaan dan/atau melawan Tim Pemeriksa yang dilengkapi dengan surat tugas dari Walikota melalui Kepala Dinas. ## BAB IV KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 27

Penandatangan: Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota. ## Pasal 28

Penandatangan: Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Penetapan: Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 2 Juli 2013

Penandatangan: WALIKOTA BITUNG, ttd ## HANNY SONDAKH