PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor 2 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL (berlaku 23 April 2012)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 110 ayat (1) huruf c, maka perlu menetapkan ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang di gunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 125 Tahun 2003 Nomor 532 Tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk.
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Dinas adalah lembaga atau satuan kerja perangkat daerah yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Bengkayang.
7. Pemungutuan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang samapai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Kepala Dinas atau disebut Administrator Database adalah pengolah, pengguna operasional Database dan Monitor Back Up dan Recovery Data SIAK.
12. Supervisor adalah pengolah data kependudukan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada personil pengelola SIAK ditingkat Kabupaten atau dibawahnya dan mengusulkan / membatalkan usulan penggunaan hak akses.
13. Operator adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan entri data, cetak dokumen, cetak informasi dan statistik dan laporan sesuai dengan persetujuan supervisor.
14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
15. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
16. Penduduk Kabupaten Bengkayang adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang sesuai dengan kriteria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara Indonesia.
18. Orang asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia.
19. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan.
20. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan memperoleh dokumen kependudukan disebabkan oleh faktor geografis, keterbatasan sarana dan prasarana dan pengetahuan.
22. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik / khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
24. Keluarga adalah seseorang atau kelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan / atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah / bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
26. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.
27. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
28. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Dokumen Pencatatan Sipil adalah bukti otentik hasil pencatatan berupa akta-akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak / adopsi, kematian, ganti nama, serta peristiwa penting lainnya.
30. Akta Catatan Sipil adalah akta catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak / adopsi, kematian, ganti nama serta peristiwa penting lainnya.
31. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak / adopsi, perubahan status kewarganegaraan.
32. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat asal ke tempat tujuan.
33. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi biodata, KK, KTP, surat kependudukan dan akta pencatatan sipil.
34. Data kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
35. Petugas registrasi tersebut adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan.
36. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan dinas sebagai satu kesatuan.
37. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
38. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II Bagian Kesatu NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil berkenaan dengan pelayanan :
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
- c. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
- d. Kartu Keluarga (KK), dan Akta Catatan Sipil meliputi akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, akta perubahan dan atau ganti nama, perubahan kewarganegaraan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di golongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Bagian Kedua
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Struktur dan besaran tarif retribusi dan atau penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil adalah sebagai berikut :
- (1) Retribusi Pendaftaran Kependudukan adalah :
2. a.biaya penerbitan KK WNI sebesar Rp.25.000,-
- b. biaya penerbitan KTP WNI sebesar Rp.0 ,-
- c. biaya penerbitan KK WNA Rp.75.000 ,-
- d. biaya penerbitan KTP WNA sebesar Rp. 75.000,-
- e. kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) sebesar Rp.10.000 ,-/buah
7. f.
8. surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (Orang Asing) sebesar
Rp.25.000,-
- g.
- surat Keterangan Tempat Tinggal Tetap (Orang Asing) sebesar Rp.50.000,-
- (2) Retribusi Akta-akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut:
| NO | | BESARANYA BIAYA | BESARANYA BIAYA |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | JENIS PELAYANAN CATATAN SIPIL | WNI | WNA |
| 1 | Akta Kelahiran : a. Kutipan Ke II Akta Kelahiran dan seterusnya (Karena hilang, rusak dan salah) terkecuali musibah | Rp. 30.000,- | Rp. 150.000,- |
| 2 | Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan (1 set) a. Di dalam Kantor b. Di luar Kantor c. Kutipan Ke II Akta Perkawinan (1 set) terkecuali musibah | Rp. Rp. Rp. | 50.000,- 100.000,- 100.000,- | Rp. Rp. Rp. 150.000,- 300.000,- 300.000,- |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 3 | Akta Perceraian : a. Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian (1 set) b. Kutipan Ke II Akta Perceraian (1 set) | Rp. Rp. | 150.000,- 250.000,- | Rp. Rp. 200.000,- 350.000,- |
| 4 | a. Akta Kematian b. Kutipan Kedua Akta Kematian | Rp. Rp. | 0,- 25.000,- | Rp. Rp. 0,- 50.000,- |
| 5 | Pencatatan Pengesahan Anak per orang | Rp. | 30.000,- | Rp. 60.000,- |
Bagian Keempat
DENDA ADMINISTRASI KETERLAMBATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang secara sengaja atau pun tidak sengaja terbukti melalaikan pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan dikenakan denda adminsitrasi sebagai akibat kelalaian dan atau keterlambatan orang dan Badan Hukum berkenaan.
- (2) Besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB III - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut di wilayah Kabupaten Bengkayang.
BAB III - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
BAB III - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karcis, kupon, atau kartu berlangganan.
- (4) Tata cara pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran
BAB III - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12
- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk satu kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambatlambatnya 15 (lima) belas hari sejak diterbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan di kenakan bunga sebesar 2 % ( dua perseratus ) setiap bulan.
- (4) Ketentuan pembayaran, tempat pembayaran, dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
BAB III - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13
- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Bengkayang.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemafaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
BAB III - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 14
- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan- alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB III - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 15
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB V - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 16
- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus ) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan mengunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
BAB VI - PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 17
- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bupati atau Pejabat yang di tunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan mengunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 18
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau;
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerimaannya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadaranya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB VII - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 19
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB VIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 21
Pasal 21
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaiman dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 22
Pasal 22
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB XI - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 23
- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban dan / atau merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib pajak atau wajib retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 25
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan pasal 24 merupakan penerimaan Negara.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Ganti Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Penetapan: Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 23 April 2012

Penandatangan: BUPATI BENGKAYANG,

Penetapan: Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 25 April 2012 SURYADMAN GIDOT

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, ## KRISTIANUS ANYIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2012 NOMOR 2
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
## NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
## RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL
## I. UMUM.
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
PENJELASAN
Pasal 28
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo penjelasan pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu mengevaluasi kembali penerapan biaya retribusi pengembalian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengembalian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Dalam rangka pembangunan database kependudukan di Kabupaten Bengkayang yang difasilitasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional perlu segera dilaksanakan dalam upaya mendukung agenda nasional penyiapan data yang valid bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendorong hal tersebut di