PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 81 Tahun 1999 tentang PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN (berlaku 5 Oktober 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat, oleh karena itu diperlukan berbagai kegiatan pengamanan rokok bagi kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta sebagai salah satu pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan;
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembagan Negara Nomor 3495);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: BAGI KESEHATAN.
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAMANAN ROKOK
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiona tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sentetisnya yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan.
3. Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik.
4. Pengamanan rokok adalah setiap kegaitan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.
5. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
6. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan, yang selanjutnya disebut Iklan.
7. Label rokok adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan rokok, yang selanjutnya disebut Label.
8. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
9. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
10. Angkutan umum adalah alat angkut bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
11. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau cara yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, Iklan promosi dan atau penggunaan rokok.
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Bagian Pertama
Umum
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 2
Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat dengan:
- a. melindungi kesehatan masyarakat terhadap insiden penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok.
- b. melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan untuk penggunaan rokok dan ketergantungan terhadap rokok;
- c. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan rokok.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 3
Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan dengan pengaturan:
- a. kadar kandungan nikotin dan tar;
- b. persyaratan produksi dan penjualan rokok;
- c. persyaratan Iklan dan promosi rokok;
- d. penetapan kawasan tanpa rokok.
Bagian Kedua Kadar Kandungan Nikotin dan Tar
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 4
- (1) Kadar kandungan nikotin dan tar pada batang rokok yang beredar di wilayah Indonesia tidak boleh melebihi kadar kandungan nikotin 1,5 mg dan kadar kandungan tar 20 mg.
- (2) Pemeriksaan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 5
Setiap orang yang memproduksi rokok wajib melakukan pemeriksaan kadar kandungan nikotin dan tar pada setiap hasil produksinya.
Bagian Ketiga
Keterangan pada Label
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 6
- (1) Setiap orang yang memproduksi rokok wajib mencantumkan keterangan tentang kadar kandungan nikotin dan tar pada Label dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.
- (2) Pencantuman keterangan tentang kadar kandungan nikotin dan tar sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. dicantumkan pada setiap kemasan rokok pada sisi kecil;
- b. dibuat kotak dan garis pinggir hitam 1 mm dengan dasar kotak berwarna putih;
- c. tulisan digunakan warna hitam dengan ukuran 3 mm.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 7
Selain pencantuman kadar kandungan nikotin dan tar pada setiap kemasan rokok, setiap orang yang memproduksi rokok harus melakukan kegiatan pengamanan produk rokok yang dihasilkan meliputi:
- a. pencantuman kode produksi pada setiap kemasan rokok;
- b. pencantuman tulisan peringatan kesehatan pada Label di bagian kemasan rokok yang mudah terlihat dan terbaca.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 8
- (1) Peringatan kesehatan pada setiap Label harus berbentuk tulisan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa "merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin;
- (3) Perubahan atau penambahan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 9
- (1) Tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dicantumkan dengan jelas pada Label di bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca.
- (2) Tulisan peringatan kesehatan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. dicantumkan pada setiap kemasan pada sisi lebar;
- b. dibuat kotak dengan garis hitam 1 mm dengan dasar kotak berwarna putih;
- c. tulisan digunakan warna hitam dengan ukuran huruf 3 mm.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 10
Setiap orang yang memproduksi rokok wajib memiliki izin di bidang perindustrian.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 11
- (1) Setiap orang yang memproduksi rokok dilarang menggunakan bahan tambahan dalam proses produksi yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 12
- (1) Tembakau yang digunakan untuk produksi rokok harus diolah agar kadar kandungan nikotin dan tar pada produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkebunan atau pertanian tembakau menggerakan dan mendorong digunakannya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan tembakau dengan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkebunan dan pertanian tembakau.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 13
- (1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian menggerakkan, mendorong dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi rokok untuk menghasilkan produk rokok dengan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindu strian.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 14
Produk rokok yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memenuhi kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta pencantuman kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan persyaratan tanda peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 15
- (1) Semua produk rokok sebelum diedarkan wajib didaftarkan pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
- (2) Pendaftaran semua produk rokok dilakukan dengan membuktikan kadar kandungan nikotin dan tar memenuhi ketentuan Pasal 4.
- (3) Pendaftaran dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok atau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia yang mempunyai lisensi dari pihak yang memproduksi di negara asal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai tata cara pendaftaran diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 16
- (1) Penjualan rokok dengan menggunakan mesin layan diri hanya dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penjualan rokok dengan menggunakan mesin layan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Iklan dan Promosi
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 17
- (1) Iklan dan promosi rokok hanya dapat dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok dan atau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia.
- (2) Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di media cetak atau media luar ruangan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 18
Materi Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilarang:
- a. merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- b. menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- c. memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan keduannya, rokok atau orang sedang merokok atau mengarah pada orang yang sedang merokok;
- d. ditujukan terhadap atau menampilkan dalam bentuk gambar atau tulisan anak dan atau wanita hamil;
- e. mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 19
Iklan tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 20
- 10 -
- (1) Setiap Iklan pada media cetak atau media luar ruangan harus mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pencantuman peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis dengan huruf yang jelas sehingga mudah terbaca, dan dalam ukuran yang proporsional disesuaikan dengan ukuran Iklan tersebut.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 21
Setiap orang yang memproduksi rokok dan atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia dilarang melakukan promosi dengan memberikan secara cuma-cuma atau hadiah berupa rokok atau produk lainnya dimana dicantumkan bahwa merek dagang tersebut merupakan rokok.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 22
- (1) Setiap orang yang memproduksi rokok dan atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia, dalam melakukan promosi rokok pada suatu kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab suatu kegiatan berkewajiban menolak bentuk promosi rokok yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20.
Bagian ...
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 23
- (1) Tempat umum dan atau tempat kerja yang secara spesifik sebagai tempat menyelenggarakan upaya kesehatan proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, kegiatan ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan:
- a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang sama;
- b. dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 24
Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja harus mengupayakan terbentuknya kawasan tanpa rokok.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 25
Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum atau tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
BAB III ...
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 26
Masyarakat, termasuk setiap orang yang memproduksi rokok dan setiap orang yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia, memiliki kesempatan unutk berperan seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan derajad kesehatan yang optimal melalui terbentuknya kawasan tanpa rokok pada tempat umum, tempat kerja dan angkutan umum.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 27
Peran masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 28
Peran masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 29
Peran masyarakat dilaksanakan melalui:
- a. pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan atau pelaksanaan program pengamanan rokok bagi kesehatan;
- b. penyelenggaraan, pemberian bantuan dan atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan penanggulangan bahaya
- 13 - merokok terhadap kesehatan;
- c. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggara pengamanan rokok bagi kesehatan;
- d. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan;
- e. kegiatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 30
Peran masyarakat dalam rangka penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan berpedoman pada kebijaksanaan pemerintah dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 31
Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Menteri bekerja sama dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang penerangan/informasi dan instansi terkait lainnya untuk menyebarluaskan informasi dan pengertian berkenaan dengan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan.
BAB IV ...
- 14 -
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 32
Menteri dan Menteri terkait melakukan pembinaan atas pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan dengan mendorong dan menggerakan:
- a. produk rokok memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. terwujudnya kawasan tanpa rokok;
- c. berbagai kegiatan untuk menurunkan jumlah perokok.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 33
Pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan melalui pemberian informasi dan penyuluhan dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 34
- (1) Menteri dan Menteri terkait dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan dapat:
- a. secara sendiri atau bekerja sama menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk pembinaan dalam penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan;
bekerja ...
- 15 - organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pengamanan rokok bagi kesehatan;
- c. memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkebunan dan atau pertanian tembakau mendorong dilaksanakan diversifikasi tanaman tembakau.
- (3) Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian mendorong dilaksanakan diversifikasi industri rokok ke industri lain yang tetap memungkinkan.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 35
Menteri dan Menteri terkait melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 36
- (1) Menteri dan Menteri terkait dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PIDANA
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 37
- (1) Barang siapa memproduksi dan atau meng-edarkan rokok yang tidak memenuhi kadar kandungan nikotin dan tar, dan atau persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 dan atau Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 20 dan atau Pasal 21 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38
- (1) Produk lain yang mengandung Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya dan atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa dengan yang dihasilkan oleh Nicotiana spesiesnya termasuk dalam ketentuan peraturan ini.
- (2) Produk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39
- (1) Setiap orang yang memproduksi rokok buatan mesin atau yang memasukkan rokok buatan mesin ke dalam wilayah Indonesia yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus menyesuaikan persyaratan atas kadar maksimum kandungan nikotin dan tar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun setelah ketentuan ini ditetapkan.
- (2) Setiap orang yang memproduksi rokok buatan tangan yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus menyesuaikan produksinya dengan persyaratan kadar maksimum kandungan nikotin dan tar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat:
- a. 5 (lima) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok yang tergolong dalam industri besar; dan
- b. 10 (sepuluh) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok yang tergolong dalam industri kecil.
Setiap ...
- 18 - ayat (1) dan (2) selama masa peralihan baik sendiri maupun bersama-sama melakukan berbagai kegiatan berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, diversifikasi tanaman tembakau dan upaya lain yang dapat menghasilkan produk sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40
Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian dan atau perkebunan tembakau, Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian selama masa peralihan sebagaimana dalam Pasal 39 secara sendiri maupun bersama-sama setiap orang yang memproduksi rokok melakukan berbagai upaya agar kadar kandungan nikotin dan tar produk rokok memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengamanan rokok bagi kesehatan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1999

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE pada tanggal 5 Oktober 1999

Penandatangan: ## MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDOENSIA,

Verifikasi: ttd. MULADI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR 81 TAHUN 1999
## TENTANG
## PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
## UMUM
Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajad kesehatan yang optimal.
Untuk mewujudkan derajad kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan rokok zat adiktif yang diatur dalam
PENJELASAN
Pasal 44
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehtan. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkitis kronik dan gangguan kehamilan. Dalam rangka pengingkatan upaya penanggulanan bahaya akibat merokok dan juga implementasi pelaksanaannya di lapangan lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan peraturan-peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dengan tujuan: 1. melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok; 2. membudayakan hidup sehat; 3. menekan perokok pemula; 4. melindungi kesehatan perokok pasif. Menurut estimasi World Health Organization (WHO) jumlah perokok di dunia diperkirakan sebanyak 1,1 miliar, dimana sepertiganya berumur 156 tahun dan 800 juta diantaranya berada di negara berkembang. Kencenderungan peningkatan jumlah perokok terutama kelompok anak/remaja disebutkan oleh gencarnya iklan dan promosi rokok di berbagai media massa. Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu diselenggarakan pada tempat umum, tempat kerja dan angkutan umum yang dilaksanakan dengan penetapan kadar kandungan nikotin dan tar yang boleh ada pada setiap rokok yang beredar, produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok dan penetapan kawasan tanpa rokok. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa iklan rokok hanya dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan. Ketentuan mengenai Iklan tersebut juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, yang menyembunyikan bahwa siaran iklan niaga dilarang memuat iklan minuman keras dan sejenisnya bahan/zat adiktif serta iklan yang menggambarkan penggunaan rokok. Peran serta masyarakat dalam upaya pengamanan rokok bagi kesehatan perlu ditingkatkan sehingga akan terbentuk kawasan rokok di semua tempat/sarana. Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Kesehtan