PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Nomor 16 Tahun 2016 tentang PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 22 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat ( 1) huruf d dan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015.
Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,
Menimbang a. Peraturan Daerah ten tang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d dan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
- 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang› Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2014 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 2 Seri A);
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
Dengan Persetujuan Bersama dan
BUPATITULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:
- a. Pendapatan
Rp. 2.369.737.223.681,74
- b. Belanja dan
Transfer
Rp. 2.317.348.434.617,34
Surplus/Defisit Rp. 52.388. 789.064,40
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
Rp. 238.334.915.702,60
- Pengeluaran
Rp. 5.916.000.000,00
Pembiayaan Netto
Rp. 232.418.915.702,60
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Rp. 284.807.704.767,00
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.42.887.789.446,92 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
Rp. 2.326.849.434.234,82
- b. Realisasi
Rp. 2.369.737.223.681,74
Selisih lebih Rp. 42.887.789.446,92
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. (234.917.915.320,08) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran belanja setelah perubahan
Rp. 2.552.266.349.937,42
- b. Realisasi
Rp. 2.317.348.434.617,34
Selisih Kurang Rp.(234.917.915.320,08)
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 277.805.704.767,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surplus/(defisit) setelah perubahan
Rp. (225.416.915.702,60)
- b. Realisasi
Rp. 52.388. 789.064,40
Selisih lebih Rp. 277.805.704.767,00
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
Rp. - dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
- b. Realisasi
Rp. 238.334.915.702,60
Rp. 238.334.915.702,60
Selisih lebih Rp.
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
Rp. (7.002.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
2. setelah perubahan
- b. Realisasi
Rp. 12.918.000.000,00
Rp. 5.916.000.000,00
Selisih kurang Rp. (7.002.000.000,00)
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp. 7.002.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pembiayaan netto setelah
2. perubahan
- b. Realisasi
Rp. 225.416.915.702,60
Rp. 232.418.915.702,60
Selisih lebih Rp. 7.002.000.000,00
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:
- a. Jumlah Aset
Rp. 2.271.304.074.849,20
- b. Jumlah Kewajiban
Rp.
12.543.430.274,68
- c. Jumlah ekuitas dana
Rp. 2.258.760.644.574,52
Pasal 5
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut:
- a. Saldo awal kas di BUD
Rp. 238.379. 715. 902 ,60
- b. Arus kas dari aktifitas operasi
Rp. 496.473.786.756,40
- C. Arus kas dari aktifitas investasi
Rp. (448.127.797.892,00)
- d . Arus kas dari aktifitas pendanaan
Rp.
(1.918.000.000,00)
- e. Arus kas dari aktifitas transitoris
Rp.
- f. Saldo akhir kas di BUD
Rp.
284.807. 704. 767,00
- g. Saldo akhir kas di bendahara penerimaan
Rp.
5.675.900,00
- h. Saldo akhir kas
Rp. 284.813.380.667,00
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 se bagai beriku t :
- a. Pendapatan
Rp. 2.503.523.893.586,46
- b. Behan
Rp. 2.121.202.664.998,47
- c. Surplus/Defisit Laporan Operasional
Rp. 382.321.228.587 ,99
Pasal 7
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :
- a . Saldo Aggaran Lebih Awal
- b. Penggunaan SAL
- c. SILPA
- d. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp. 238.334.915.702,60
Rp. (238.334.915. 702,60)
Rp. 284.807.704.767,00
Rp. 284.807.704.767,00
Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus/Defisit LO
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
- d . Lain-lain
- e. Ekuitas Akhir
Rp. 2.556.449.202.668,58
Rp. 382.321.228.587,99
Rp.
(687.978.466.476,04)
Rp. 7 .968.679.793,98
Rp. 2.258.760.644.574,51
Pasal 9
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- 1.
- Lampiran I

Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I. l

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

Lampiran I.5

Lampiran I.6

Lampiran I. 7

Lampiran I.8

Lampiran I.9

Lampiran I.10

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organ1sas1;

- Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, pendapatan, belanja dan organ1sas1, pembiayaan;
- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);

Lampiran I. 11

Lampiran I.12

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar pinjaman dan obligasi daerah;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha

Milik Daerah

## Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 22 Agustus 2016

BUPATI LUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung pada ta gal 22 Agustus 2016 SEKRE ARIS DAERAH



## Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A