PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW Nomor 01TAHUN Tahun 2013 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.&lt;\NJADAERAH TAIIUN ANGGARAN 2013 DENGAN RABMA T TUHAN YANG l\'1AIIA ESA BUPATITANUSRAUVV - a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintaban, pembangunan dan pelayanan masyarakat ; - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a APBD tahun anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah. - l. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonorni Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47. Tarnbahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomOI2907); 2. Undang-undang Nomor 56 Tabun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burni dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telab diubab dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak. Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nornor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak. Alas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3688); 6. Undaug-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3851); 7. Undang-Undang Nomor 21 Tabun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 8. Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4355); 10. Undang-undang Nomor JO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); - II. Undang-Undang Nornor 15 Tabun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Ne!,'lIIlI Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844); 14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repnblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4575); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4576); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Staudar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indononesia Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 8 26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Jaya Barat Menjadi Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47(8); 27. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 29. Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor : 903114/1/2013, tanggal : 28 Januari 2013, tentang Pengesahan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2013. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku 30 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIT~BRA~
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.&lt;\NJADAERAH TAIIUN ANGGARAN 2013 DENGAN RABMA T TUHAN YANG l\'1AIIA ESA
BUPATITANUSRAUVV
- a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintaban, pembangunan dan pelayanan masyarakat ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a APBD tahun anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- l. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonorni Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47. Tarnbahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomOI2907);
2. Undang-undang Nomor 56 Tabun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burni dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telab diu
Pasal 1
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarnPasal 1 terdiri dari :
Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasall terdiri dari
:
4.285.672.266,00
498.657.997.345,00
RP.
RP.
1. Pendapatan Asli Daerah 1
- Nona Derimhanoan
Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarnPasal 1 terdiri dari :
105.897.501.115,07
521.174.691.705,42
RP.
RP.
1. Belanja Tidak Langsung 1
2. Belanja Langsung 2
Pasal 4
Penerimaan Pembiayaan Daerah YangDirnaksud dalam Pasal 1 angka 3 huruf A terdiri dari :
0,00
52.743.962.520,00
RP.
RP.
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
2. Penerimaan Pinjaman Daerah 2
Pasa! 5
Pengeluaraan Pembiayaan Daerah Yang Dimaksud dalam Pasal l angka 3 huruf B terdiri dari :
1. Pembentukan Dana Cadangan 1
RP.
10.000.000.000,00
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2
RP.
2.000.000.000,00
Pasa!6
Uraian Jebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 1, tercantum daJam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dati :

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;

2. Lampiran IT

Ringkasan APBD;

1. Lampiran J

- Rincian APBD menurut Urusan Pernerintahan Daerah, Organisasi 3. Lampiran 111 3

SKPD. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi

SKPD. Program dan Kegiatan ;

- Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan

;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kernbali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

8. Lampiran VIII

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII 7

5. Lampiran V 5

4. Lampiran IV

## Pasal 7

Bupati Tambrauw menetapkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan BeJanjaDaerah sebagai landasan operasionaJ pelaksanaan APBD.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Tarnbrauw

Ditetapkan di Sausapor pada tanggal 30 Januari 2013

## BUPATITAMBRAUW

.

CAPffTD

GABRIEL ASEM, SE, MSi

Diundangkan di Tambrauw pada tanggal30 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

## CAPfITD

M AMRI MASRI. SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUWTAHUN2013 NOMOR OJ