Unknown Unknown Nomor 32 Tahun 2013 tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH KOTA BANJARBARU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU.
- a. bahwa agar pelaksanaari pengarusutaniaan gender di dacrah benalan terpcidu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat datrah (SKPD) don instansi vertikal serta lembaga non pcmcnntab daerah;
- b. bahwa dengan telah ditctapkannya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembongunan Daemh, maka agar pelaksanaanriya depot terlaksana secant intensif dan menyeluruh pet - 1u dilakukem perumusan pt-doman umum pelaksannanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalcsud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pedoman Umum PeLaksanaan Pengarusutaincian Gender Di Daerah Kota Banjarboru.
- I. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tenting Pengesahan Kovensi Mengenai Penghapusan Segala 13entuk Disknminasi Terhadap Wantta /Convention of the Elimination of Will Forms of Discrimanition Against Women) (Lembaran Negaru Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43. Tambithan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan no Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation fkonverto do mengenai diskriminasi dalam pekenan den athwart) (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1 999 Nomor 57. Tambolum Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38361;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Masi Manusia (Lembaran Megrim Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. 5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembanin Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sinew Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1(4, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintah Duerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembanui Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapo kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Umlaut-tin Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan antar Pemcrintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Umbra - an Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembenm Negara Repubbk Indonesia Manor 5234),
13. 10.Peratunan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Keg/man Instansi Vertikal di Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. 1 1.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781;
15. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pcnyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. 13.Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Pmvinsi dim Pemerintah Daerah Kabuputen/Kota (LemIxuan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. 14.Peraturan Mental Dalian Negeri Nomor 15 Tahun 2008 terming Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daernh sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Alas Pcraturan Menteri Dal= Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pectoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. 15.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pcmerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintnh Kota Banjarbaru (Lembanut Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
19. 16.Pernturnn Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penganistatarnaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbani Tabun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Rota Banjarbaru Nomor 3):
20. 17.Peranaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1I Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembartm Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Len:tonal Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10);
21. 18.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 14. Tambahan Lamb/min Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13).
22. 19.Peraturan Daerah Rota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisers' dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Rota Banjarbaru Nomor 6);
MEMUTUSICAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH KOTA BANJARBARU.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
- (II Penyusunan kebtjakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dituangknn datum Rencana Pembangunan Jangka Menemp3h Daerah atau RPJMD, Rencana Starategi SKPD. dan Rencanu Kerja SKPD.
- 12) Penyustman kebijuIcan, program. dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakulum melalui analisis gender.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
- II) Datum melakukan enlists gender sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode slur kerjn analisis gender Pewter Analisys Pathway) atau metode analisis lainnya.
- (2) Analisis gender terhadap rencana ktrja dan anggaran SKPD dilakukan okh masing-masing SKPD
- (31 Pelaksamtan imlisis gender terhadap RPJNID, RENSTRA SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerjrt Anggaran SKPD dapat bekeijasama dengan lembaga perguruan tinggi MAU pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6
- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (31 diruangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Halal nominal( gender yang terdapat dalam OBS menjadi dasar SKYE( dalam menyususn keningkii acuan kegiatan dan merupakan baguin yang talc terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7
- (1) Etappeda rnengoordnumskan peny - usuruan RPJMD, Renstra SKPD, rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender.
- (2) Rencana kena dan anggaran SKPD yang responad gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Pentturan Walikota.
annul Kcdua Pelaksanaan
Partignif I Pokja PUG
Puna( 8
- (1) Walikota benanggung paints atas pclaksanaan pengarusulammin gender di Kota Banjarbaru
- (2) Tanggung jawab walkout sebagaimana damaksud pada ayat (I) dapat dilimpahkan kepada wakil wahkota.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 9
Walikota menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayann perempuan scta·ai koordinator penyelengsmnian pcngarusutamaan gender di Kota Banjarbaru.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 10
- (1) Dalton upaya percepatan pelembagaan pengitrusuramaan gender di &amp;chinas SKPD Kota Banjarbaru dibentuk Pokja PUG Kota Banjarboru.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruls kepala/pimpinan SKPD.
- (3) Walikota menerapkan kepala Bappecla sebagai Kerua Pokja PUG Kota Banjarbaru dan Kepala BPMP dan KB sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kota Banjarbaru.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Kota Bamarbsu - u ditetapkan dengan keputusan walikota.
Pasal I I
Pokja PUG sebagnimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. meloksanokan sosinlisasi dan advokasi PUG kepuda camas. clan lurah;
- c. menyusun program kene setup tahun;
- d. mendorong terwujudnyo Pereneanaan den Pcnganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun reneann kcrja POKJA PUG sedan Mimi%
6. f bertanggung jawab kepada watikota mehilui wakil walikota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada walikota;
- h. menyusun Proftl Gender Kota Banjarbaru;
melakukan pemuniuuan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi:
- j. menetupkan tim teknis untuk mclakukan enalisis terhadap anggaran daerah;
2. menyusun Rencana Aksi Daerah IRANDA1 PUG di Kota Banjarbaru; dan
- I. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di musing-musing SKPD.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 12
- 11) Tim Teknts sebagaitnana dimaksud datum Paul 11 huruf j bcranggotakan aparetur yang menuthams atialists anggaran responsif gender.
2. (21 Rename Aksi Dacrah (RANDA) PUG di kabupaten/kota sebagaimunu dimaksud dolma Nasal I I huruf k memuat:
- a. PUG dalam peraturan perundang-undimgan di ducrob;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daenah;
- c. penguatan kcIembegaan PUG di daerah; dan
- d. penguatan paean serta masyeralcat di dacrah.
Pusal 13
- (I) Untuk mcmbantu kclancuran tugas Pokja PUG dibentuk Sekretariat.
- (2) Sckrctariat scbaguimana dimaksud pada ayat (11 dipimpin olch Sekretaris Pokja PUG Kota Banjarbaru den Anggotanya dart unsur BPMP &amp; KB. BAPPF.DA dan PSG/PSW.
- (3) Sekretanat aebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu ketuu Pokja PUG dalam menyeknmarakan ketatalaksanaan kegiutan dun fasiliumi kelompok keua;
- b. mcluksanakan tugas kesciattariatan scrta mcnyiapkan bahan laporan; den
- c. mcnyiapkan risidah rapat/pertemuan dan menyusun konsep perumuson haith peMbilhasan.
Paull la
- ( I) Per-an hams sektor yang membidangs Prmberdayaan Perempuan, Keschntan, Pendidikan, Sonia', Ekonomi, SDM. liepegewatan, Ketenagalterjaan. Politik/Pcmcrintahan, don Perlindungan Anak menjadi bagian yang tidak tcrpiaahkan dad kebijakan Pemerintah untuk berlaku add.
- (2) Sctiap orang, kelompok. organisasi truontanikat dan lembagn swadaya masyarukat yang bekerjo unruk isu keadilan dan kesctaraan gender, berhak turut strut dalam berbagai kegiatan PUG di daerah yang meliputi perencanaan, penvusunan, pelaJcsanartn, pcmantmum dan evaluasi kcbijakan dan program pembangunan daerah.
- 13) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dalam bentuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah, mclakukan aksi, advokasi, konsultasi, mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rnngka mempercepat pelaksanaan Pengarusutarriaan Gender di dacrah seperti seminar. sosialisasi, pelatihan dan lain-lain.
- (4) Untuk mengoptanalkan per scut masvaralcat dalam kegiatan PUG, main masyarakat hanis mendapetkan akses don infortnast yang scluas-luasnya, khususnya centring perencamtan. penyusunan, pektkxruuum, pcmantauan dan cvaluasi kebnaltan dan pembangunan d.acrah
Paragraf 2 Focal Point
Pasal IS
- II) Dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada setiap SKPD dibentuk Focal Point PUG.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud ayat (I) terdin dart pcjabat den/atau suit' yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (I), mempunyai tugas:
- a. mcmpromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penvusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, advokasi penganisutamaari gender keparla seluruh pejabat dan suit di lingkungan SKPD;
- d. mclaporkan pelaksiuman PUG kepoda pimpinan SKPD;
- e. mendorong pclaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program. den kcpatan pada unit kerja; dan
- f. memfamlitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;
- (4) Focal Point PUG sebogitimium dititaksud pada ayat (I), dipilih dan ditetapkan °lett kepala/pimpinan SKPD.
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 16
- (I) Kelompok Kerja PUG scram berjenjang dan membagi secara jclas kegiatan upaya Pengarusummaan Gender yang dilakukan apanit jujaran pcmenntahan dan masyarakat.
- (2) Kelompok Herm PUG secant berjenjang dan berkesinambungan melakukan sosialisasi kepeda eeluruh aparut Pemenntah Dacrah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swasta, Lembaga Kemasyarttkatan, Tokoh Agama, dan Masyarakat.
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
BAB V - PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Pasal 17
- (11 Kettle Pokja PUG menyampaikan laporun pelaksannan PUG kcpada Walikora, yang krmudinn disampaikan oleh Waltkota kepada Gubemur.
- (2) Laporan sebagamutrut dtmaksud pada matt (1) disampaikan secant berkala setiap 6 (roam) bulan dan/atau sewaktu-wuktu sesum krhutuhan.
Pasal IA
Mozart laporan sebagaimana dunaksud dalam Pasal 17 meliputi
- a. pelaksanaan program dan kegiatan:
- b. instansi yang terlibet dalam pelaksanaan kegiatan,
- c. &amp;martin kegjatan;
- d. penggunaan unggaran yang bersumber dari APBN. APED, atau sumber lain;
- e. permanalithan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang Irish dilakukan.
BAB V - PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Pasal 19
Walikoth melalta Pokja PUG Kota Banjarbaru menetapkan pc-clamor] mekanisme pelaporan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
BAB V - PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Pasal 20
l aporan sebagaimana dimakaud dalam Portal 19 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksantum PUG.
BAB V - PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Pasal 21
- (I) Walikota melnlui Pokja PUG Kota Banjarbaru metakukan pcmantauan dan evaluasi prinks/mann PUG;
- (2) Pemantauan clan evalunsi sebagaimana clunaksud pads ayat 11) dilakukan pada scrimp SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Permuttauan dan evaluasa pelaksanaan PUG dilakukan scbelum diadakannya pcnyusunan program atau kegiatan tahun berdrutnya.
- (4) Bappeda melakukun evaluasi secara nutkro terhadap pelaksanuan PUG ## BAB IV
PEMBINAAN
Fusel 22
Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :
- a. penempan panduan teknis pelaksanaan PUG skate Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan:
- b. penguatun kapasitas kelembagaran inelalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
3. c, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan path SKPD Kabupaten/ Kota;
- d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
- e. strategj pencapaian )(Mena.
Patin' 23
- (I) Untuk pelaksanaan kegurtan pengaruswarnaan gender di &amp;tenth, Pokja PUG Kota perlu melakukan pembirman ke Pokja PUG Kecamatan don jajaran dibawahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ay-at (II dapat dilakukan bersarnaan dengan kegiutan bun yang ada sektor/instansi, organisasi profesi, ISM terkait nursing-masing.
BAB V - PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Pasal 24
Pembinaan terhadap kegiatan pengarusummaan gender di daemh dilakukan oleh:
- a. di tingkat Kota dibikukan oleh Pokja PUG Provinsi;
- b. di tingkat Kecamatan sampan tingkat Kelurahan dilakukan oleh Pnkja PUG Kota.
BAB VI - PENDANAAN
Pasal 25
Pendanaan pelaksanuan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendopatan dan Berlina Darrith Koui.
BAB VI - PENDANAAN
Pasal 26
Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagarmana dimakeud dalam Neal 25, dapat bersumber dan Anggaran Pendaputan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sab dun tidak mcngikat.
BAR VII KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - PENDANAAN
Pasal 27
- (II Pokja PUG dibentuk paling lambed 6 (enam) buten setclah Peratunin Walikota int ditetapkan.
- (2) RPJMD, Rcncanu Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD yang telah disusun disesuaikan dcngan Peraturan Walikota ini paling lambat 1 1satu) tall= sejak ditetaplum.
- (3) Semua kebijakan daerah di bidang PUG repanjang Udak bcrtcntangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan temp berlaku.
BAB VI - PENDANAAN
Pasal 28
Pencturan
lcota ini mutat bcrlaku pada tAllIggid diundnngkan
Agar setup orang inengetahuinya, memenntahkan pcngundangan Pcraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan dt Banjarbaru pada tanggad ' 2013
WAL/KOTA BANJARBARU,
H. M. RUZAIDIN NOOR
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal . 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, H. SYNHRIANI BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR