Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2009 tentang PEMBINAANANAKJALANAN,GELANDANGANDANPENGEMIS DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA- WALIKOTAPRABUMULIH, - bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI STJMATERASELATAN
PERATURt\N DAERAHKOTAPRABUMULIH
NOMOR {) TAHUN2017 TENTANG
PEMBINAANANAKJALANAN,GELANDANGANDANPENGEMIS
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA-
WALIKOTAPRABUMULIH,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Praburnulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teritang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 28 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 40 seri E);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAPRABUMULIH DAN
WALIKOTAPRABUMULIH
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPEMBINAANANAKJALANAN, GELANDANGANDANPENGEMIS.
BABI
KETENTUANUMUM
Pasa11
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Prabumulih.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Kota Prabumulih.
7. Kepolisian adalah Polres Kota Prabumulih.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kota Prabumulih.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.
10. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidupnya di ja1anan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di ja1an atau di tempat-tempat umum lainnya.
11. Gelandangan dan Pengemis Usia Produktif ada1ah gelandangan dan pengemis yang berusia 19-59 tahun.
12. Gelandangan dan Pengemis Lanjut Usia ada1ah ge1andangan dan pengemis yang berusia 60 Tahun ke atas.
13. Anak Punk Ja1anan ada1ah anak yang bergaya punk rambut mohak dicat warna-warni memakai ce1ana ketat, baju dimodifikasi robek dan melakukan aktipitas di ja1anan serta di perempatan 1ampu merah.
14. Ja1anan adalah tempat untuk 1a1ulintas orang atau kendaraan.
15. Gelandangan ada1ah orang yang hidup da1am keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang 1ayak da1am masyarakat serta tidak mernpunyai tempat tingga1 dan pekerjaan yang tetap dan hidup menggelandang di ternpat-tempat umum dan ja1anan.
16. Ge1andangan psikotik ada1ah ge1andangan yang mempunyai gangguan jiwa.
17. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasi1an dengan meminta-minta ditempat-tempat umum dan jalan-jalan termasuk pengamen yang mengganggu ketertiban umum.
18. Panti Sosial Unit Pe1aksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Panti Sosia1 UPTD ada1ah Panti Sosia1 Unit Pe1aksana Teknis Dinas yang menye1enggarakan kesejahteraan sosial sebagai bagian Fungsional dari Dinas Sosial Kota Prabumulih.
19. Panti Sosia1 Masyarakat adalah lembaga kesejahteraan sosial yang menye1enggarakan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat.
20. Penjangkauan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 1embaga da1am mencari anak jalanan , ge1andangan, dan pcngemis.
21. Kesejahteraan Sosia1 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan mental, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melalaksanakan fungsi sosialnya.
22. Rehabilitasi Sosia1 adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu me1aksanakan fungsi sosia1nya secara wajar da1am kehidupan masyarakat.
23. Perlindungan Sosia1 adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
24. Pemberdayaan Sosia1 ada1ah semua upaya yang diarahkan untuk menjadi warga negara yang mengalami masalah sosia1 mempunyai daya sehingga mampu mernenuhi kebutuhan dasarnya.
25. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamm objek pembinaan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
26. Pembinaan sementara adalah orang-orang hasil dari penjangkauan yang dibina selama 3 (tiga) hari.
27. Pembinaan tetap adalah orang-orang hasil dari penjangkuan yang menjadi penghuni panti.
28. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah Lembaga Sosial di Prabumulih danjatau Lembaga Sosial di KabupatenjKota lain didasarkan dengan ketentuan perjanjian kerjasama.
BAB III - KRITERIA
Pasal 7
- a. penjangkauan;
- b. penyediaan tempat penampungan sementara; dan
- c. penampungan tetap.
- (2) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinir oleh Walikota melalui Dinas Sosial dengan melibatkan :
- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Kepolisian; dan
- c. SKPDterkait.
Pasa19
- (1) Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal $ ayat (1) huruf a dilakukan secara terpadu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Cperasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB III - KRITERIA
Pasal 9
- (1) Hasil penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mendapatkan pembinaan sementara atau tetap dan diternpatkan pada Panti Sosial UPTDdilingkungan Dinas Sosial.
BAB III - KRITERIA
Pasal 10
- (1) Hasil penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mendapatkan pembinaan sementara atau tetap dan diternpatkan pada Panti Sosial UPTDdilingkungan Dinas Sosial.
2. (2)
3. Kriteria hasil penjangkauan yang mendapatkan pembinaan sementara, meliputi: a. anak jalanan;
- b. anak punkjalanan; dan
- c. gelandangan dan pengemis, yang sehat jasmani dan masih berusia produktif.
- (3) Kriteria hasil penjangkauan yang mendapatkan pembinaan tetap meliputi:
- a. gelandangan psikotik; dan
- b. gelandangan dan pengemis lanjut usia.
- (4) Apabila hasil jangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari 111ar daerah, dikembalikan kepada daerah asalnya, keluarga pengganti, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
BAB III - KRITERIA
Pasal 11
- (1)Apabila hasil penjangkauan yang mendapatkan pembinaan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) tidak berhasil dibina, maka akan ditempatkan pada penampungan sementara yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.
- (2)Apabila dalam jangka waktu empat bulan, hasil penjangkauan tidak Juga berhasil dibina, maka akan diternpatkan pada penampungan tetap.
- (3)Hasil penjangkauan yang ditempatkan dipenampungan sementara dan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan hak dasar berupa sandang, pangan, pengobatan dan pelayanan dalam penampungan.
BAB III - KRITERIA
Pasal 12
- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk :
- a. diagnosis psikososial;
- b. bimbingan mental spiritual;
- c. bimbingan fisik;
- d. rujukan;
- e. bimbingan keterampilan;
- f. bimbingan kewirausahaan; dan
- g. pendidikan
- (2) Upaya Rehabilitasi Sosial yang memerlukan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - KRITERIA
Pasal 13
Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:
- a. pendampingan;
- b. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha; dan / atau
- c. bimbingan lanjut.
BAB III - KRITERIA
Pasal 14
Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d diberikan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis hasil penjangkauan dan dalam bentuk pemenuhan hak dasar dan pelayanan dalarn penampungan.
BAB III - KRITERIA
Pasal 15
Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan/ atau Komponen masyarakat lainnya.
UNITPELAKSANA TEKNISDINAS
BAB V - UNITPELAKSANA TEKNISDINAS
Pasal 16
- (1) Panti Sosial Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)menyelenggarakan pembinaan anak jalanan, anak punk jalanan, gelandangan, pengemis dan gelandangan psikotik,
- (2) Panti Sosial UPTD didukung dengan sumber daya yang meliputi :
- a. sumber daya manusia;
- b. saran a dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.
BAB V - UNITPELAKSANA TEKNISDINAS
Pasal 17
Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. pengurus inti meliputi Kepala dan Kepala Bagian Tata Usaha Negara; dan
- b. tenaga pelayanan panti so sial terdiri dari :
1. tenaga administrasi;
2. tenaga fungsional; dan
3. tenaga keamanan.
BAB V - UNITPELAKSANA TEKNISDINAS
Pasal 18
Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b adalah fasilitas yang harus dipenuhi secara minimum sesuai derigan ketentuan peraturan perundang-undangan baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses maupun hasil pelayanan sebagai alat penunjang utama dalam penyelenggaraan pembinaan.
BAB V - UNITPELAKSANA TEKNISDINAS
Pasal 19
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, bersumber dari;
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, darr/ atau;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasa120
- (1) Masyarakat ikut berperan aktif dalam pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan. dan pengemis.
- (2) Peran Masyarakat terhadap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perorangan;
- b. keluarga;
- c. organisasi keagamaan; dan
- d. panti so sial masyarakat.
Pasa121
Peran serta masyarakat dilakukan dengan kegiatan :
- a. penyediaan sumber daya manusia dan pemberian pelayanan;
- b. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan; dan
- c. rehabilitasi Sosial, pemberdayaan sosial darr/ atau jaminan sosial.
Pasa122
- (1) Masyarakat yang berjasa terhadap pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Kota.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, pemberian stimulan modal, dan pemberian pelatihan.
LARANGAN
Pasa123
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan :
- a. mengemis atau menggelandang di tempat umum, taman, dan jalan;
- b. mengeksploitasi atau memperalat orang lain untuk mengemis; dan
- c. memberikan atau menerima infak sedekoh di jalan darr/ atau di taman.
PENYIDlKAN
Pasa124
- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah yang menggangu ketentraman dan ketertiban;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu diternpat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya deiigan pemeriksaan;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya; dan
1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
KETENTUANPIDANA
Pasa125
BAB IX - KETENTUANPIDANA
Pasal 23
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BABX
PENUTUP
Pasa126
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Penetapan: Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 11" ~().r\ 2017

Penetapan: Diundangkan di Prabumulih pada tanggal 211 'Fet&gt;n.br; 20 17

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTAP ABUMULIH, H. DJOHARUDDIN AINI LEMBARANDAERAHKOTAPRABUMULIHTAHUN 2011 NOMOR 3 NOMORREGISTER (NOREG)PERATURANDAERAH KOTAPRABUMULIH, PROVINSI SUMATERASELATAN: 3/PBM/2017