PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Tangerang Selatan telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota, sehingga Peraturan Walikota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
l
Mengingat
2
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang SelatanTahun 2010 Nomor 0610);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 0811);
6. 1 1 . Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 5);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 5) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 12 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangandaerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksanan teknis pada Dinas.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubag adalah Kasubag pada UPT.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPT.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak diisyaratkan dengan angka kredit.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
2. 1 1. Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan
Pasal 2
- ( 1 ) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT yang terdiri atas:
- a. UPT Metrologi Legal; dan
- b. UPT Pasar Tradisional.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
3. Judul BAB III diubah, sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut:
- BAB III
UPT METROLOGI LEGAL
Pasal 3
BABIIIA UPT PASAR TRADISIONAL Pasal3A
UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 4
- ( 1 ) Susunan organisasi UPT meliputi:
- a. Kepala UPT;
- b. Kasubag; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## PasalSA

- ( 1 ) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kasubag merupakan jabatan struktural eselon IVb.

## Pasal6A

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf a mempunyru tugas pokok mengarahkan, membimbing, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar tradisional di wilayahnya.

## Pasal 7A

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A, Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja, anggaran dan kegiatan;
- b. pelaksanaan pelayanan pengelolaan pasar tradisional;
- c. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan pelayanan pengelolaan pasar tradisional;
- d. perencanaan pasar tradisional yang meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik;
- e. pelaksanaan pembinaan secara teknis administrasi dan keuangan kepada Pengelola Pasar Tradisional meliputi;
6. 1 . sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah kota;
2. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional antar kabupaten/kota dalam di wilayah kota;

3. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah kota; dan
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah kota.
- f. pemberdayaan pasar tradisional di daerah. antara lain:
4. 1 . meningkatkan profesionalisme pengelola;
2. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
3. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar
- g. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan Pengelolaan Pasar Tradisional;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas UPT; dan
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 8A

- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dan Pasal 7 A, Kepala UPT mempunyai uraian tugas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 9A

Kasubag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat ( 1 ) huruf b mempunyai tugas pokok mengarahkan, membimbing, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan ketatausahaan.

## Pasal lOA

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9A Kasubag mempunyai fungsi:

- a. penyusunan usulan rencana kerja, anggaran dan kegiatan;
- b. pelaksanaan pengelolaan arsip, penatausahaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pem binaan organisasi dan ta talaksana;
- d. pelaksanaan evaluasi dan usulan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal l lA

- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A dan Pasal 10A, Kasubag mempunyai uraian tugas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 12A

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat ( 1 ) huruf c meliputi:

- a. Jabatan Fungsional Umum; dan
- b. Jabatan Fungsional Tertentu.

## Pasal 13A

- ( 1 ) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A huruf a bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasubag.
- (2) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. fungsional umum dibidang arsip;
- b. fungsional umum dibidang keuangan;
- c. fungsional umum dibidang barang; dan
- d. fungsional umum dibidang kepegawaian.
- (3) Penunjukan nama pegawai dan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala UPT.

## Pasal 14A

- ( 1 ) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A huruf b bertugas membantu Kepala UPT.
- (2) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari analis pasar hasil pertanian.
- (3) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari tenaga Jabatan Fungsional Tertentu senior.
- (5) Penetapan koordinator Jabatan Fungsional Tertentu senior sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Diundangkan di Tangerang Selatan.

Pada tanggal 21 September 2015. Pit. SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN, ttd/cap

## MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum, ttd/cap

Kunti Bratajaya Atmajaningsih, S.Ip.

Pembina Tingkat I IV/ b Nip. 19680410 199403 2 009

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 21 September 2015.

WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd/cap

AIRIN RACHMII DIANY