PERATURAN BUPATI MA Nomor 10 Tahun 2016 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (berlaku 4 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
:
:
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pengabdian, kinerja dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan, di pandang perlu adanya Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 67)
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan maksud :
- (1) Penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan bukanlah hak.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini adalah kesediaan dana maksimal yang dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah:
- a. Memberikan Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- b. Meningkatkan Motivasi dan Produktifitas kerja Pengawai Negeri Sipil Daerah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan/pendapatan Pegawai Negeri Sipil Daerah sehingga standar biaya hidup minimum bisa tercapai.
- d. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab.
PENERIMA
BAB III - PENERIMA
Pasal 4
- (1) Penerima Tambahan penghasilan sebagaimana di maksud Pasal 2 ayat (1) adalah:
- a. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada instansi dilingkungan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta gaji dan tunjangannya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi diluar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), KONI dan sebagainya
- c. Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi diluar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud huruf b diatas, tidak diberikan tambahan penghasilan PNS apabila PNS dimaksud menerima tunjangan kinerja atau dengan sebutan lainnya dari instansi yang mempekerjakan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Kabupaten Lima Puluh Kota tambahan penghasilannya dibayarkan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas Pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pindah keluar kabupaten Lima Puluh Kota,terhitung bulan pindah maka yang bersangkutan tidak dibayarkan tambahan penghasilannya.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan pendidikan tugas belajar, pemberian tambahan penghasilan daerah dibayarkan 50% (Lima Puluh Perseratus) sesuai dengan tingkat golongan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dalam Masa Persiapan Pensiun (MPP), tambahan penghasilan daerahnya tidak dibayarkan.
- (6) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memperoleh promosi jabatan dengan SK pelantikan dari tangal 1 sampai dengan 10 pada bulan berjalan, maka besaran Tambahan Penghasilannya adalah pada eselon barunya.
KRITERIA
BAB IV - KRITERIA
Pasal 5
Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana pasal 4, Tambahan Penghasilan diberikan
BAB IV - KRITERIA
Pasal 6
- (1) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ## BAB V
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB IV - KRITERIA
Pasal 7
- (1) Pembayaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 dibayarkan hanya pada salah satu kriteria penerimaan.
- (2) Pembayaran tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksudkan pasal 2 ayat (1) di bayarkan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sepanjang tersedianya dana pada Kas Daerah.
- (4) Ketersediaan Dana dalam Kas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Penyedia Dana (SPD) oleh Bendaharawan Umum Daerah.
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN SANKSI
BAB VI - BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN SANKSI
Pasal 8
- (1) Besaran Pemberian tambahan penghasilan dan sanksi selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerimaan Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimakud pasal 6 diberikan sanksi berupa pemotongan yang dikaitkan dengan tingkat kedisiplinan.
- (3) Penilaian terhadap Pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit yang bersangkutan.
PAJAK PENGHASILAN
BAB VII - PAJAK PENGHASILAN
Pasal 9
Penerimaan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 4, Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III dan IV, dikenakan Pajak Penghasilan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan disetorkan ke Kas Negara.
PEMBEBANAN ANGGARAN
BAB VIII - PEMBEBANAN ANGGARAN
Pasal 10
Pembayaran tambahan penghasilan
BAB VIII - PEMBEBANAN ANGGARAN
Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ( Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 14 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2016.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penetapan: Ditetapkan diSarilamak Pada Tanggal 8 April 2016

Penandatangan: BUPATI LIMA PULUH KOTA IRFENDI ARBI