PERATURAN WALIKOTA LAMPIRAN :  SUNGAI PENUH Nomor 11 Tahun 2017 tentang STANDAR TUNJANGAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN HONORARIUM/INSENTIF LAINNYA YANG SAH (berlaku 1 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR TUNJANGAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN HONORARIUM/INSENTIF LAINNYA YANG SAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Standar Tunjangan Operasional Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Honorarium /Insentif Lainnya yang sah;
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
Menetapkan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20107 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 62);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG STANDAR TUNJANGAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN HONORARIUM/INSENTIF LAINNYA YANG SAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah seabagai pedoman bagi pemerintahan desa dalam menetapkan standar tunjangan operasional pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan honorarium/insentif lainnya yang sah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan standar tunjangan operasional pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan honorarium/insentif lainnya yang sah;
- b. untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan belanja keuangan desa secara tertib efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- c. untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggung jawaban pengelolaan belanja keuangan desa.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai:
- a. standar honorarium operasional Pemerintah Desa;
- b. standar tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
- c. standar honorarium/insentif lainnya yang sah yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Standar honorarium operasional Pemerintah Desa dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dapat dibayarkan 12 (dua belas) bulan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
Besaran honorarium operasional Pemerintah Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan standar honorarium/insentif lainnya yang sah tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Walikota ini.

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

PUSRI AMSYI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 11

## Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 1 Maret 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

## LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 11 TAHUN 2017 TANGGAL 1 MARET 2017

## STANDAR TUNJANGAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN HONORARIUM/INSENTIF LAINNYA YANG SAH

## I. Standar Honorarium Pengelola Keuangan Desa:

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| 1 | Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (kepala Desa) | OB | Rp. 600.000,- |
| 2 | Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) a. Koordinator PTPKD b. Pelaksana Kegiatan c. Bendahara | OB OB OB | Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- |

## II. Standar Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|-------------|----------|---------------|
| 1 | Ketua | OB | Rp. 650.000,- |
| 2 | Wakil Ketua | OB | Rp. 550.000,- |
| 3 | Sekretaris | OB | Rp. 500.000,- |
| 4 | Anggota | OB | Rp. 450.000,- |

## III. Standar Maksimal Honorarium Tim Penyusunan RPJM Desa:

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|-----------------------|----------|---------------|
| 1 | Pembina (kepala Desa) | 1 kali | Rp. 400.000,- |
| 2 | Ketua (Sekdes) | 1 kali | Rp. 350.000,- |
| 3 | Sekretaris | 1 kali | Rp. 300.000,- |
| 4 | Anggota | 1 kali | Rp. 250.000,- |

## IV. Standar Maksimal Honorarium Tim Penyusunan RKP Desa:

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|------------|----------|---------------|
| 1 | Pembina | 1 kali | Rp. 300.000,- |
| 2 | Ketua | 1 kali | Rp. 275.000,- |
| 3 | Sekretaris | 1 kali | Rp. 250.000,- |
| 4 | Anggota | 1 kali | Rp. 225.000,- |

## V. Standar Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT):

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|----------------------|----------|---------------|
| 1 | Ketua Rukun Tetangga | OB | Rp. 150.000,- |

## VI. Standar Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pengadaan Barang/Jasa:

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|------------|----------|---------------|
| 1 | Ketua | 1 tahun | Rp. 900.000,- |
| 2 | Sekretaris | 1 tahun | Rp. 800.000,- |
| 3 | Anggota | 1 tahun | Rp. 700.000,- |

## VII. Standar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan:

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|---------------------------------------------|----------|---------------|
| 1 | Penanggung Jawab (Kepala Desa) | 1 keg | Rp. 200.000,- |
| 2 | Ketua | 1 keg | Rp. 180.000,- |
| 3 | Wakil Ketua | 1 keg | Rp. 160.000,- |
| 4 | Sekretaris | 1 keg | Rp. 140.000,- |
| 5 | Anggota/Pelaksana Teknis (maksimal 3 orang) | 1 keg | Rp. 120.000,- |

## VIII. Standar Honorarium Narasumber Pelatihan:

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|----------------------|----------|---------------|
| 1 | Narasumber Pelatihan | 1 materi | Rp. 300.000,- |

## IX. Standar Honorarium Narasumber Pelatihan-Pelatihan (Kursus):

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|-------------------------------|----------|--------------|
| 1 | Narasumber Pelatihan (Kursus) | 1 Jam | Rp. 70.000,- |

## X. Standar Insentif PAUD:

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|------------------------------|----------|---------------|
| 1 | Bunda PAUD | 1 OB | Rp. 300.000,- |
| 2 | Insentif /Penyelenggara PAUD | 1 OB | Rp. 300.000,- |

## XI. Standar Insentif Kader POSYANDU di Desa:

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|---------------------------------|----------|--------------|
| 1 | Insentif Kader POSYANDU di Desa | 1 OH | Rp. 50.000,- |

## XII. Standar Uang Saku Kegiatan Pelatihan:

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|--------------|----------|--------------|
| 1 | Uang Saku | 1 OH | Rp. 35.000,- |
| 2 | Transportasi | 1 OH | Rp. 15.000,- |

## XIII. Standar Honorarium Pengurus Barang :

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|-----------------|----------|---------------|
| 1 | Pengurus Barang | 1 OB | Rp. 200.000,- |

## XIV. Standar Honorarium Pengurus Raskin:

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|------------------|----------|---------------|
| 1 | Penanggung Jawab | 1 OB | Rp. 200.000,- |
| 2 | Ketua | 1 OB | Rp. 150.000,- |
| 3 | Anggota | 1 OB | Rp. 125.000,- |

## XV. Standar Honorarium Guru TPA:

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|---------------------------------------|----------|---------------|
| 1 | Guru Ngaji (Maksimal 3 Orang Perdesa) | 1 OB | Rp. 350.000,- |

## XVI. Standar Honorarium Operasional Roda Tiga Kebersihan:

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|-----------------------------|----------|--------------|
| 1 | Operasional Roda Tiga | 1 oh | Rp. 25.000,- |
| 2 | Pemuat Roda Tiga Kebersihan | 1 oh | Rp. 25.000,- |
| 3 | BBM Roda Tiga | 4 Ltr/hr | - |

## XVII. Standar Honorarium Pelaksana Teknis Lainnya:

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|--------------------------|----------|---------------|
| 1 | Pelaksana teknis Lainnya | 1 OB | Rp. 150.000,- |

## WALIKOTA SUNGAI PENUH,


## H. ASAFRI JAYA BAKRI