PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 27 Tahun 2011 tentang PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, - bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR
8
TAHUN 2011
TENTANG
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu menetapkan penyusunan standar operasional prosedur pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; a.
- bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; b.
- Mengingat 1
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); t* 3
rs
O
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11).
12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18). /**
O
n
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASINTENTANG PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
Menetapkan : PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin.
7. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Kota Banjarmasin.
8. Badan adalah Badan pada Pemerintah Kota Banjarmasin.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
10. Kantor adalah Kantor pada Pemerintah Kota Banjarmasin.
11. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kota Banjarmasin.
12. Kelurahan adalah Kelurahan pada Pemerintah Kota Banjarmasin.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Pemerintah Kota Banjarmasin.
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kota Banjarmasin. ^
O
n
15. Staf Ahli adalah staf ahli Walikota Banjarmasin pada Pemerintah Kota Banjarmasin.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai barbagai proses penyelengaraan administrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kota Banjarmasin.
18. Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang selajutnya disingkat SOTK adalah bagan stuktur organisasi yang menggambarkan jabatan-jabatan dalam suatu organisasi dan tata kerja.
19. Format Standar Operasional Prosedur adalah wadah mentransmisikan informasi yang dibutuhkan secara tepat dan memfasilitasi implementasi Standar Operasional Prosedur secara konsisten.
20. Proses kerja adalah langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.
21. Penyelenggaraan pemerintahan adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
22. Diagram alur adalah simbol-simbol atau bentuk-bentuk yang dipergunakan dalam menggambarkan alur dokumen dan aktivitas suatu kegiatan.
23. Produk/output adalah hasil dari suatu pekerjaan yang terstandarisasi.
24. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian kegiatan dalam rangka melengkapi Standar Operasional Prosedur yang terdiri dari membuat, menambah/ mengurangi, menyusun, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur f*
BAB II - PRINSIP
Pasal 2
Prinsip Penyusunan SOP meliputi:
- a. kemudahan dan kejelasan;
- b. efisiensi dan efektifitas;
- c. keselarasan;
- d. keterukuran;
- e. dinamis;
F)
^ H
- f. berorientasi pada pengguna;
- g. kepatuhan hukum; dan
- h. kepastian hukum.
BAB II - PRINSIP
Pasal 3
- (1) Prinsip kemudahan dan kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, prosedur yang distandarkan dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan.
- (2) Prinsip efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, prosedur yang distandarkan sederhana dan mudah dilaksanakan.
- (3) Prinsip keselarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, prosedur yang distandarkan sejalan dengan prosedurstandar lain yang terkait.
- (4) Prinsip keterukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, output dari prosedur yang distandarkan berkualitas tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya.
- (5) Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, prosedur yang distandarkan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayanan.
- (6) Prinsip berorientasi pada pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, prosedur yang distandarkan mempertimbangkan kebutuhan pengguna;
- (7) Prinsip kepaturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, prosedur yang distandarkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.dan
- (8) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, prosedur yang distandarkan, ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai dari tuntutan hukum.
BAB m
TUJUAN PENYUSUNAN SOP DAN MANFAAT SOP
Bagian Kesatu Tujuan Penyusunan SOP
BAB II - PRINSIP
Pasal 4
Tujuan penyusunan SOP adalah untuk memberikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan standar operasional prosedur penyelenggaran pemerintahan. fl*
O
Bagian Kedua Manfaat SOP
BAB II - PRINSIP
Pasal 5
Manfaat SOP meliputi:
- a. sebagai standar kinerja bagi pegawai dalam menyelesaikan, memperbaiki serta mengevaluasi pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;dan
- d. menjamin konsistensi penyelenggaraan pemerintahan dari aspek mutu, waktu dan prosedur.
BAB IV - PEDOMAN
Pasal 6
SOP disusun dengan mengacu pada :
- a. tugas dan fungsi;dan
- b. uraian jabatan.
BABV
SYARAT
BAB IV - PEDOMAN
Pasal 7
Syarat SOP meliputi:
- a. menghasilkan satu output tertentu;
- b. melibatkan minimal 2 (dua) orang;
- c. mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. ## BAB VI PEMBUAT DAN PENYUSUN
BAB IV - PEDOMAN
Pasal 8
- (1) SOP dibuat dan disusun oleh masing-masing eselon in.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan dari kegiatan eselon IV yang teknis pelaksanaanya disesuaikan pada masing-masing unit kerja..
n
r&gt;
- (3) SOP dibuat dan disusun oleh masing-masing eselon IV untuk kantor atau unit kerja setingkat.
TAHAPAN PENYUSUNAN
BAB VII - TAHAPAN PENYUSUNAN
Pasal 9
Tahapan penyusunan SOP meliputi:
- a. persiapan
- b. penilaian kebutuhan
- c. pengembangan
- d. penerapan
- e. monitoring dan evaluasi
- f. tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 1o uG ret 2011

Penandatangan: WALIKOTA BANJARMASIN^ n r\

Penetapan: Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal n Maret 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, */ jp* H. ZULFADLI GAZALI Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 08 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR : 08 Tahun 2011 TANGGAL : 10 Maret 2011 ## A. FORMAT IDENTIFIKASI KEBUTUHAN STANDAR OPERASIONAL | No. | Kegiatan yang dilaksanakan sesuai uraian tugas | Jumlah SOP yang diusulkan | Perkiraan output/keluaran | |------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------| | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 Mengendalikan surat | 10 Mengendalikan surat | | Dokumen/surat |

Distribusi: | | masuk, pendistribusian, surat keluar dan penqarsipan | SOP Administrasi surat masuk dan keluar | masuk dan surat keluar | ## n B. FORMAT, CARA PENGISIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ## 1. Halaman Judul n SKPD UNIT KERJA PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONNAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR &gt; Identifikasi Instansi Judul STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR dari identifikasi kebutuhan + A Oi r*\ ## 2. Informasi Prosedur yang akan distandarkan | Logo Pemko | SATUAN KERJA NAMA UNIT KERJA | Nomor STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | |--------------|--------------------------------|--------------------------------------| | | | Tgl Pembuatan | | | | Tgl Revisi | | | | Tgl Pengesahan |

Verifikasi: | | | Disahkan Oleh | | | | Nama STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | | Dasar Hukum | | Kualifikasi Pelaksana | | 1 2 | | | | Keterkaitan | | Peralatan/ Perlengkapan | | | | 1 2 | | Peringatan | | Pencatatan dan Pendataan | | 1 2 | 1 | | ## Cara Pengisian: | (1) | Nomor STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Diisi dengan nomor yang di STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR kan, yaitu (No. Komponen, Unit Kerja, Bagian, No STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) | |-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | (2) | Tanggal Pembuatan | Diisi dengan tanggal pengesahan STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | | (3) | Tanggal revisi | Diisi dengan tanggal STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR di revisi | | (4) | Tanggal pengesahan | Diisi dengan tanggal mulai berlaku |

Verifikasi: | (5) | Disahkan oleh | Diisi dengan jabatan yang berkompeten yang mengesahkan | | (6) | Nama STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Diisi dengan nama prosedur yang akan di STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR kan | | (7) | Dasar hukum | Diisi dengan Perundang-undangan yang mendasari prosedur | | (8) | Kualifikasi pelaksana | Diisi dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Walikota ml

## BAB VTII

## KOORDINASI

## Pasal 10

- (1) SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikoordinasikan oleh Kepala SKPD.
- (2) Seluruh unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin wajib menyusun SOP, yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

## BAB DC PENYEMPURNAAN DAN PENGESAHAN

## Pasal 11

- (1) Setiap usul penyusunan dan/atau penyempumaan SOP di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin oleh SKPD terlebih dahulu berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
- (2) SOP SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ditetapkan oleh Walikota Banjarmasin. /"

4

## BABX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai beriaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 1o uG ret 2011

WALIKOTA BANJARMASIN^

n



r\

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal n Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, */

jp*

H. ZULFADLI GAZALI

Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 08

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR

: 08 Tahun 2011

TANGGAL

: 10 Maret 2011

## A. FORMAT IDENTIFIKASI KEBUTUHAN STANDAR OPERASIONAL

| No. | Kegiatan yang dilaksanakan sesuai uraian tugas | Jumlah SOP yang diusulkan | Perkiraan output/keluaran |
|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 Mengendalikan surat | 10 Mengendalikan surat | | Dokumen/surat |
| | masuk, pendistribusian, surat keluar dan penqarsipan | SOP Administrasi surat masuk dan keluar | masuk dan surat keluar |

## n B. FORMAT, CARA PENGISIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## 1. Halaman Judul

n

SKPD UNIT KERJA

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONNAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

&gt;

Identifikasi Instansi

Judul STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR dari identifikasi kebutuhan

+

A

Oi r*\

## 2. Informasi Prosedur yang akan distandarkan

| Logo Pemko | SATUAN KERJA NAMA UNIT KERJA | Nomor STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | Tgl Pembuatan |
| | | Tgl Revisi |
| | | Tgl Pengesahan |
| | | Disahkan Oleh |
| | | Nama STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR |
| Dasar Hukum | | Kualifikasi Pelaksana |
| 1 2 | | |
| Keterkaitan | | Peralatan/ Perlengkapan |
| | | 1 2 |
| Peringatan | | Pencatatan dan Pendataan |
| 1 2 | 1 | |

## Cara Pengisian:

| (1) | Nomor STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Diisi dengan nomor yang di STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR kan, yaitu (No. Komponen, Unit Kerja, Bagian, No STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) | Tanggal Pembuatan | Diisi dengan tanggal pengesahan STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR |
| (3) | Tanggal revisi | Diisi dengan tanggal STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR di revisi |
| (4) | Tanggal pengesahan | Diisi dengan tanggal mulai berlaku |
| (5) | Disahkan oleh | Diisi dengan jabatan yang berkompeten yang mengesahkan |
| (6) | Nama STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Diisi dengan nama prosedur yang akan di STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR kan |
| (7) | Dasar hukum | Diisi dengan Perundang-undangan yang mendasari prosedur |
| (8) | Kualifikasi pelaksana | Diisi dengan penjelasan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan |
| (9) | Keterkaitan | Diisi dengan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan |
| (10) | Peralatan/ perlengkapan | Diisi dengan penjelasan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan |
| (ID | Peringatan | Diisi dengan: - Penjelasan mengenai kemungkinan- kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan - Peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan yang muncul dan berada di luar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan dan berbagai dampak yang ditimbulkan - Dalam hal ini dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya. |
| (12) | Pencatatan dan pendataan | Diisi dengan penjelasan mengenai berbagai hal yang periu didata, dicatat atau diparaf oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan |

n

O

| (13) | Uraian Prosedur | Langkah kegiatan secara rinci dan sistematis dan prosedur yang distandarkan |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| (14) | Pelaksana | Diisi dengan jabatan proses/aktivitas yang melakukan suatu |
| (15) | Kelengkapan | Diisi dengan penjelasan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan |
| (16) | Waktu | Diisi dengan lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan suatu proses/kegiatan |
| (17) | Output | Diisi dengan hasii/ keluaran dari suatu proses/ kegiatan |
| (18) | Pengesahan | Diisi dengan eselon II Nama dan tandatangan Pejabat |

## 3. Uraian Prosedur

| Uraian Prosedur | Uraian Prosedur | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Mutu Baku | Mutu Baku | Mutu Baku | Ket |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------|
| | | Pelaksana 1 | Pelaksana 2 | Pelaksana 3 | Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |

## Cara Pengisian :

| (1) | Uraian Prosedur | Diisi dengan proses sejak dari mulai sampai dengan dihasilkannya sebuah output untuk sebuah STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kegiatan masing-masing unit organisasi yang bersangkutan |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) | Pelaksana | Diisi dengan pelaksana kegiatan yang bersangkutan mulai dari jabatan yang tertinggi sampai dengan jabatan yang terendah (fungsional umum/ staf) |
| (3) | Mutu Baku | Diisi dengan persyaratan dan kelengkapan yang diperlukan, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan dan output pada setiap aktivitas yang diiakukan |

## 4. Simbol Simbol

Penyusunan STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR pada akhirnya akan mengarah pada terbentuknya diagram alur yang menggambarkan aliran aktivitas atau kegiatan masing-masing unit organisasi. Untuk menggambarkan aliran aktivitas tersebut, digunakan simbol-simbol sebagai berikut:



| DEFINISI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mulai/ berakhir (terminator) Simbol ini digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir suatu bagan alir. |
| Proses Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan. |









| DEFINISI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengambilan Keputusan Simbol ini digunakan untuk menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pelaksanaan kegiatan. |
| Dokumen Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. |
| Penggandaan Dokumen Simbol ini digunakan untuk menggambarkan penggandaan dari semua jenis dokumen |
| Arsip Manual Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis pengarsip dokumen dalam bentuk kertas/ manual. |
| File Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis penyimpanan dalam bentuk data/ file. |
| Konektor Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas dalam satu halaman |
| Konektor Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas dalam halaman yang berbeda. |
| Garis alir Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan. |

n

n

## 5. Contoh format SOP

| | Nomor SOP |
|--------|--------------------|
| SATKER | Tanggal Pembuatan |
| | Tanggal Revisi |
| | Tanggal Pengesahan |
| | Disahkan oleh |
| | Nama SOP: |

Dasar Hukum:

1.

2.

Keterkaitan:

1. 2.

Peringatan:

1. 2.

Kualifikasi Pelaksana:

Peralatan/ Perlengkapan:

1.

2.

Pencatatan dan Pendataan

| Uraian Prosedur | Pelaksanan | Pelaksanan | Pelaksanan | Mutu Baku | Mutu Baku | Mutu Baku | Ket |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|-------|
| | Pelaksana 1 | Pelaksana 2 | Pelaksana 3 | Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |

WALIKOTA BANJARMASIN,

r

*

^.MUHIDIN


*