PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 33 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN KHUSUS SISWA MISKIN TINGKAT SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDA'IYAH, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN KHUSUS SISWA MISKIN TINGKAT SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDA'IYAH, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu diberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan bagi Siswa dari keluarga miskin tingkat SD, MI, SD-LB, SMP, MTs, SMP-LB, SMA, SMK, MA, SMA-LB di Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk mengupayakan pelaksanaan pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Khusus Siswa Miskin Tingkat SD, MI, SD-LB, SMP, MTs, SMP-LB, SMA, SMK, MA, SMA-LB di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863};
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4864};
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 683);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 04 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daeah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 06 Seri E);
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3};
f
Menetapkan
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pendidikan Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 14);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN KHUSUS SISWA MISKIN TINGKAT SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDA'IYAH, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2016
Pasal 1
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Khusus Siswa Miskin Tingkat SD, MI, SD-LB, SMP, MTs, SMPLB SMA, SMK, MA, SMALB di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016, merupakan acuan/pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Satuan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung dalam penggunaan Bantuan Siswa Miskin Tingkat SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, SMK, MA, SMALB Tahun Anggaran 2016.
Pasal 2
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Khusus Siswa Miskin Tingkat SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, SMK, MA, SMALB di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016, disusun dengan tujuan :
1. Penggunaan Dana Bant.uan Khusus Siswa Miskin Tingkat SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, SMK, MA, SMALB Tahun Anggaran 2016 tepat sasaran dalam mewujudkan pendidikan murah yang terjangkau dan bermutu;
2. Pertanggungjawaban Dana Bantuan Khusus Siswa Miskin Tingkat SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, SMK, MA, SMALB Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, terhindar dari penyimpangan. tepat waktu dan
f
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Khusus Siswa Miskin Tingkat SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, SMK, MA, SMALB di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## Pasal 4

Sasaran Dana Bantuan Khusus Siswa Miskin Tingkat SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, SMK, MA, SMALB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 5

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal U. Oktober 2016


t

Diunda pada t ggal 12 Oktober 2016 SEKR T DAERAH


## Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 33

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR

: 33 TAHUN 2016

TANGGAL:

12. Oktober 2016

## BABI

## LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut sekaligus untuk merealisasikan misi pendidikan murah dan berkualitas serta dalam rangka memberikan kesempatan seluas› luasnya pada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten Tulungagung, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu menetapkan kebijakan dalam bentuk bantuan biaya personal bagi Siswa dari keluarga miskin agar tidak putus sekolah.

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan selain dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar maupun Angka Partisipasi Murni pendidikan di Kabupaten Tulungagung sampai tingkat sekolah lanjutan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Tulungagung, dan meringankan beban orang tua siswa yang kondisi sosial ekonominya kurang mampu;

## BAB II

## KETENTUAN UMUM

## A. NAMA PROGRAM

Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Tahun Anggaran 2016.

## B. PENGERTIAN

1. BKSM berupa bantuan langsung tunai yang diberikan kepada siswa dari keluarga miskin untuk membantu kebutuhan personal siswa;
2. BKSM diberikan uang secara tunai sesuai dengan jenjang pendidikan sebesar, untuk jenjang SD, MI, SDLB Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jenjang SMP, MTs, SMPLB Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jenjang SMA, SMK, MA, SMALB Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan sekali dalam satu tahun;
3. Siswa miskin adalah Siswa dari keluarga miskin yang masih terdaftar dan aktif sebagai Siswa pada salah satu sekolah jenjang SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, atau SMA, SMK, MA, SMALB di wilayah Kabupaten Tulungagung yang dinyatakan tidak mampu atau dari keluarga miskin berdasarkan data BPS, dan memiliki data/identitas sebagai pemegang Jamkesmas, Jamkesda, PKH, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan (SKTM) dan keberadaannya telah dikunjungi pihak sekolah dinyatakan layak menerima bantuan yang didukung dengan surat keterangan bukti kunjungan dari sekolah.


## C.TUJUAN

Mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat, dengan tujuan khusus sebagai berikut :

1. membantu biaya pendidikan bagi siswa miskin.
2. mewujudkan keberpihakan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung di bidang pendidikan khususnya bagi siswa dari keluarga miskin terhadap layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas;
3. mengurangi angka putus sekolah (DO);
4. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) hingga mencapaijenjang pendidikan SLTA atau sederajat.

## D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 683);


I

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nornor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lernbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nornor 04 Seri E) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nornor 23 Tahun 2011 (Lernbaran Daeah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nornor 06 Seri E);
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nornor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nornor 3);
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nornor 14 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pendidikan Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nornor 14);

## E. PERIODISASI

BKSM Tahun 2016 digunakan untuk rnernbantu biaya personal Siswa dari keluarga rniskin di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2016.

## F.SASARAN

Sasaran BKSM Tahun 2016 adalah Siswa dari keluarga rniskin tingkat SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, SMK, MA, SMALB baik Negeri dan Swasta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

## PERUNTUKAN DANA

Dana BKSM rnerupakan bantuan biaya personal untuk rnernenuhi kebutuhan Siswa rniskin dalam proses belajar mengajar di sekolah, yang peruntukannya adalah sebagai berikut:

1. pernbelian kebutuhan personal Siswa (rnisalnya buku pelajaran, LKS, alat tulis, sepatu dan tas};
2. biaya transportasi Siswa ke sekolah;
3. rnernbayar iuran sekolah dan biaya pendidikan lainnya.

## BAB IV

## MEKANISME PENETAPAN SASARAN DAN PENGANGGARAN

## A. SASARAN PROGRAM BANTUAN BAGI SISWA DARI KELUARGA MISKIN

## 1. Syarat Penerima Bantu.an

1. diprioritaskan bagi Siswa dari keluarga rniskin pernegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Peserta Jarnkesrnas/Jarnkesda atau PBI BPJS dan/ atau salah satunya, yang dirnaksudkan untuk rnernbantu/ rnendukung pernbelajaran Siswa dari keluarga rniskin;
2. berdornisili di wilayah Kabupaten Tulungagung (Penduduk Kabupaten Tulungagung tercatat dalam Kartu Keluarga);
3. tidak sedang rnenerirna ban tuan dari Program Indonesia Pin tar (PIP);
4. rnerniliki kepribadian terpuji;
5. diputuskan untuk diusulkan rnelalui rapat Dewan Guru Sekolah /Madrasah.


~ .

## 2. Penetapan Siswa Dari keluarga miskin penerima BKSM

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat alokasi penerima BKSM per sekolah, data dikirim ke sekolah dan UPTD Kecamatan;
2. Sekolah menetapkan/memilih siswa-siswa miskin yang belum menerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) diusulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung;
3. Kriteria Siswa miskin adalah Siswa dari keluarga miskin pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Peserta Jamkesmas/Jamkesda atau PBI BPJS dan/ atau salah satunya dan/ atau yang tidak masuk kepesertaan dimaksud tapi dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/ Kelurahan setempat dan dijamin oleh Satuan Pendidikan atas ketidakmampuannya;
4. Penetapan daftar penerima dan besaran bantuan biaya personal pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin dengan Keputusan Kepala Dinas endidikan dan Kebudayaan sekaligus sebagai dasar penyaluran bantuan peserta didik dari keluarga miskin;

## B. PENGANGGARAN

1. Penganggaran untuk Kegiatan BKSM dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam kelompok Belanja Bansos;
2. Penganggaran dimaksud angka 1 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan kemampuan keuangan daerah.

## BABV

## MEKANISME PENCAIRAN DANA DAN PENYALURANNYA

1. Siswa yang namanya ditetapkan dalam Keputusan Bupati adalah yang berhak menerima bantuan;
2. Pencairan dana bantuan dibayarkan setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali melalui mekanisme transfer;
3. Mekanisme pencairan dana BKSM disalurkan melalui rekening lembaga sekolah, sekolah menyerahkan dana tersebut kepada siswa penerima dengan dibuktikan dengan surat pertangunggjawaban (SPJ).
4. Guna memproses pencairan dana masing-masing Siswa Miskin, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan permohonan pencairan dana BKSM ke Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dilengkapi dengan:
5. a . daftar nama-nama penerima bantuan di masing-masing Satuan Pendidikan berdasarkan Keputusan Bupati;
- b. daftar nama lembaga dan nomor rekening sekolah; dan
- c. ketentuan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Selanjutnya atas dasar pengajuan dimaksud Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D dan mentransfer dana pada lembaga/bank penyalur, yang .selanjutnya Bank penyalur menstranfer ke rekening Satuan Pendidikan.


## BABVI

## MEKANISME PELAKSANAAN

1. Program BKSM disalurkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung ke semua penerima manfaat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2. Dalam rangka memonitoring pengelolaan BKSM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Siswa Miskin;
3. Tim Monitoring dan Evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama;
4. Tim Monitoring dan Evaluasi paling singkat 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/ atau sewaktu-waktu sesuai dengan kubutuhan melaporkan basil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VII

## PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pengendalian dan pengawasan penggunaan BKSM dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang dilarang untuk pemanfaatan BKSM adalah :
- a. membelanjakan bantuan biaya personal pendidikan di luar kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan;
- b. merokok;
- c. menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang
- d. melakukan perbuatan asusila;
- e. melakukan perbuatan yang melanggar peraturan Satuan Pendidikan;
- f. dipotong oleh pihak sekolah/lembaga dengan alasan apapun; dan
- g. ketentuan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Siswa Miskin penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan dan orang tua/wali menandatangani surat pemyataan tentang kesediaan membelanjakan bantuan Biaya Personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan menggunakan Format 1 terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan ini dan disimpan di Sekolah;
3. Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban untuk memantau dan membina secara intensif kepada Siswa Miskin penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan dan orang tua/ wali penerima;
4. Satuan Pendidikan bertanggungjawab menghimpun/mengumpulkan surat pernyataan tentang kesediaan membelanjakan bantuan Biaya Personal Pendidikan dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan menyimpan di sekolah;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling singkat 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan membuat laporan data dan informasi pemberian bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi siswa miskin;
6. Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Siswa Miskin dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang beranggotakan dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama;


7. Tim Monitoring dan Evaluasi paling singkat 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/ atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
8. Satuan pendidikan wajib melaporkan penggunaan dana BKSM ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lembaga SD, MI, SDLB melalui UPTD Kecamatan dan SMP, SMPLB, SMA,SMK, MA, SMALB langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 berisi rekapitulasi pembelian barang oleh siswa penerima bantuan dan lampiran bukti sah dari toko penjual atau yang lain (kwitansi dan nota) pembelian.


## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, orang tua/wali dari anak dengan identitas sebagai berikut :

Nam.a

Tempat, tanggal lahir

Alamat

Kelas

Nam.a Sekolah

Dengan adanya dana Bantuan Khusus Siswa Miskin yang diterimakan kepada anak kami, maka kami bersedia menerima dan membelanjakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah dan/atau sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menunjang kebutuhan sekolah.

Apabila dikemudian hari penggunaan dana tersebut tidak sesua1 peruntukannya, maka kami siap dituntut sesuai dengan peraturan perundang› undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, tanggal, bulan, tahun Hormat Kami, Orang tua/wali siswa


(Nama Terang)

j/