PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengeloaan kwalitas air dan Pengendalian pencemaran air, dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair ke sumber -sumber air di daerah dipandang perlu untuk meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penertibannya; - c. bahwa dalam rangka pengendalian pembuangan air limbah dimaksud diperlukan adanya pembinaan dan pe!ayanan tehnis dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daernh tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair. 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1981 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor3495); 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tarnbahan lernbaran Negara Nomor 3699); 5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Nomor 3888); 7. Undang - Undang Nornor 54 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Nomor 3903 ); 8. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan lembaran Negara Nomor 4021 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Nomor 3538 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Nomor 4139 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 seri c Nomor 1 ); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Usaha Pertambangan Umum ( Lembaran Daerah tahun 2001 Nomor 19 seri B ). (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAX YABUPATEN SAROLANGUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENT ANG
BUPATi SAROLANGUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGENDALIAN PEPJIBUANGAN LIMBAH CAIR
Menimbang
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara keiestariaannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup, kehidupan dan kesehatan manusia serta mahluk hidup lainnya;
- b. bahwa berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengeloaan kwalitas air dan Pengendalian pencemaran air, dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair ke sumber -sumber air di daerah dipandang perlu untuk meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penertibannya;
- c. bahwa dalam rangka pengendalian pembuangan air limbah dimaksud diperlukan adanya pembinaan dan pe!ayanan tehnis dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daernh tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1981 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor3495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tarnbahan lernbaran Negara Nomor 3699);
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Nomor 3888);
7. Undang - Undang Nornor 54 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Nomor 3903 );
8. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan lembaran Negara Nomor 4021 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Nomor 3538 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Nomor 4139 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 seri c Nomor 1 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Usaha Pertambangan Umum ( Lembaran Daerah tahun 2001 Nomor 19 seri B ).
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENGENOALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR Menetapkan
BAB!
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah ada!ah kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun
4. Dinas Pemndapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Analisa Mengenai dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAI adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha danikegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup dan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Analisa Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
7. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
8. Kerangka acuan adalah ruang lingkup kegiatan anaiisa mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil.
9. Rencana Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Rencana Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan, yang seianjutnya disebut UKL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
12. Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UPL adalah uraian secararinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
13. lzin adalah lzin pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
14. Daya dukung sumber air adalah kemampuan sumber air menerima beban dari luar sesuai peruntukannya.
15. Retribusi adalah retribusi pembuangan limbah cair kedalam sumber air yang didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang dan kadar parameter yang ditetapkan.
16. Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair, yang dibuang kelingkungan dan diduga dapat rnenurunkan kualitas lingkungan.
17. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur 0, encernaran dan/atau iumlah unst Ir oencemaran vane ditenqqanq UU.I II f.Al. J I I l~UI f'-''-1 I '-.1111 I U I J !~ Ul\.'-.11 I I I~
keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepaskan kedalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
18. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
19. Sumber air adalah sumber air dan wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, yang termasuk dalam pengertian ini akuifer mata air, sungai, waduk, danau, situ, rawa dan muara.
20. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal2
- (1) Dengan nama Pengendalian Pembuangan Limbah Cair dipungut retribusi atas setiap kajian teknis dan izin pembuangan limbah cair.
- (2) objek retribusi adalah setiap kegiatan pembuangan limbah cair yang dibuang kedalam air sebagai akibat kegiatan ekonomi dan proses produksi.
Pasal3
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang melakukan pembuangan limbah cair yang dibuang ke dalam air sebagai kegiatan ekonomi dan proses produksi.
Pasal 4
- (1) Pengendalian pembuangan limbah cair dirnaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan/atau pemulihan kualitas air pada sumber air.
- (2) Pengendalian pembuangan limbah cair ke sumber air bertujuan agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air.
r
,
BABIV
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
Pasal 5
- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair yang dibuang kedalam badan/sumber air sebagai akibat kegiatan ekonomi dan proses produksi, wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana simaksud dalam ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki Surat lzin Tempat Usaha (SITU).
- b. Memiliki rekomendasi teknis sesuai dengan jenis usaha.
- c. Memenuhi kualitas limbah cair sesuai baku mutu para meter limbah cair (uji labor)
- d. Pembuangan limbah cair harus melalui saluran pembuangan yang dilengkapi bangunan ukur debit air.
- (3) lzin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik atau lokasi pembuangan limbah cair kesumber air.
Pasal 6
- (1) lzin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) lzin pembuangan limbah cair berlaku selama kondisi air pada sumber air masih memungkinkan
- ( 1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, diianjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Jika penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin dicabut.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan pasal 12 ini diiakukan oieh Bupati.
Pasai 13
lzin dapat dicabut melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha :
- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan umum.
Pasal 8
- b. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 11 ayat (2).
Pasal 11
- ( 1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
Pasal 12
- ( 1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, diianjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Jika penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin dicabut.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan pasal 12 ini diiakukan oieh Bupati.
Pasai 13
lzin dapat dicabut melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha :
- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan umum.
- b. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 11 ayat (2).
BABVIII
RETRIBUSI
Pasal 14
Kepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud daiam pasal 5 dikenakan retribusi kajian teknis dan retribusi pembuangan limbah cair, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat menqetahui, Peraturan Daerah ini dengan pehef'!:t'·r \~l'I'"\ Kabupaten Sarolangun.

Penetapan: Diundangkan di Saroiangun. Pada Tanggai ~ .. -:- c?.- :-:- 2004. SEKRET ARIS DAERl.\H I&lt;"..ABTJPATEN SAROLA.~Gl!~"1', LE1V1BARAN DAERAH KABUPA TEN SAROLANGlJN TAHU~l\l 2004 Norv cnR .3 ~ERI . 'TOTvc~R ~ ll...~ ·······~············ ..., . . l'l J' lU~ ..·... -= . . LAMPIRAN ## RETRIBUSI KA.JLI\.N TEK.t~IS ## A. IZL~: | b. lndustri/Usaha C. Industri/U saha 1. | a. lndustri/Usaha Kecil Sedang Besar Idustri/Usaha : | Rp Rp Rp | | |----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------| | 2. Rumah Sakit a. Keias D '- lF 1 ~ D. x.eras 1..., c. Kelas B A Rumah Sakit u. | Rp Rp Swasta | J 5 0,- 25 .00 ,- , 500.00 ,-.=->\ 1.000.000,-. Rp D,~ -1,+1 | per lokasi | | 3. Balai Pengobatan 4. Rumah Bersalin | Rp | 750:000,- 250.00Q,. Rp | per lokasi | | 5. | Rp | | per lokasi per lokasi | | Pemukiman/Real Estate : a. Jumlah Rumah < 200 Unit b. J umlah Rumah > 200 Unit | | | per lokasi | | Perusahaan IPAL : | | 500.000,- | | | 6. a. IPAL Kecil | Rp Rp | 250.000,- 500.000,- Rp | per lokasi | | Sedang | | | | | | Rp | 250.000,- | | | b. IPAL C. IPALBesar | | 1.000.000,- | per lokasi ner lokasi , | | 7. | | 500.000,- | per lokasi | | Hotel a. Hotel | Rp | | | | Melati | | | | | b. Hotel Bintang | Rp | 1.500.000,- | per lokasi | ## B. RETRIBUSI PElVIBUANGN L!JV!BAH CAIR | 1. | 1,00 s.d 200 | M 3 /bulan | Rp | 200/M 3 | |-------|----------------|----------------|------|-----------| | 2. | 201 s.d 500 | }..,1 3 /bulan | Rp | 225/ M 3 | | ~ -'· | 501 s.d 750 | 1v1 3 /bulan | Rp | 250/M 3 | | 4. | 751 s.d 1.000 | M3 fbuian | Rp | 275/ M3 | | 5. | Diatas 1. 000 | M'N ' L /ouian | Rp | 300/ M 3 |

Penandatangan: BUPATI SAROLANGUN H • l
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BABIX

## TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

## Pasal15

- (1) pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Tata cara peiaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain.

## Pasal16

- Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- n. diberikan tanda (2) Setiap pembayaran Retribusi oleh Wajib bukti pembayran dan dicatat dalam buku pe,11"1l'\'!II\I~

## BABX

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal17

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran retribusi lebih dari 15 (lirna belas) hari terhitung dari tanggal penetapan, dikenakan denda sebesar 5 % (iima persen) per bulan dari jumlah pokok retribusi yang terutang, dengan ketentuan apabila keterlambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal tunggakan pembayaran retribusi selama 3 (tiga) buian berturut-turut tidak diselesaikan, dapat dikenakan tindakan pencabutan izin dan penutupanipenyegelan terhadap saluran pembuangan limbah cair sampai dengan proses pelunasan tunggakan diselesaikan.

## BABXI

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSi

## Pasa!18

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## PENYIDIKAN

## Pasal19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ay (1) adalah:
3. n iti keterangan atau dibidang perpajakan r ebut menjadi lebih a. Menerima, mencari, mengumpulkan laporan berkenaan dengan tindak daerah agar keterangan atau la lengkap dan jelas.
4. ngenai orang rt&gt;uatan yang ajakan daerah b. Meneliti, mencari dan mengumpul pribadi atau Sadan Hukum tentang dilakukan sehubungan dengan tin tersebut. :
5. g perpajakan c. Minta keterangan dan bahan bu Hukum sehubungan dengan tin daerah.
6. d.okumen-dokumen daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-eatatan lain berkenaan dengan tindak pidan
7. bukti e. Melakukan penggeledahan untu pembukuan, pencatatan dan doku -dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. bahan
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam ranqka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana perpajakan daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pda huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
- i. Memanggii orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangkaatau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat ( 1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB Xiii

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal20

- ( 1) Wajib retribusi yang karena kealpaannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana

/

nyak-banyaknya kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah).

- (2) Wajib retribusi yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan erab dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (ena ) ' Ian atau denda paling banyak 400 (empat ratus) persen dari jum a retribusi terutang . ·

## BAB XIV

## KETENTUAN PEN

Pasal2

ditetapkan Hal-hai yang beium diatur dalarn Pera lebih lanjut oleh Bupati sepanjang menge

## Pasala 22

an.

n Pengundangan Lembaran Daerah Agar setiap orang dapat menqetahui, Peraturan Daerah ini dengan pehef'!:t'·r \~l'I'"\ Kabupaten Sarolangun.


Diundangkan di Saroiangun.

Pada Tanggai

~

.. -:-

c?.-

:-:-

2004.

SEKRET ARIS DAERl.\H

I&lt;"..ABTJPATEN SAROLA.~Gl!~"1',


LE1V1BARAN DAERAH KABUPA TEN SAROLANGlJN TAHU~l\l 2004 Norv cnR .3 ~ERI . 'TOTvc~R ~ ll...~ ·······~············ ..., . . l'l J' lU~ ..·...

-=

.

.

LAMPIRAN

## RETRIBUSI KA.JLI\.N TEK.t~IS



## A. IZL~:

| b. lndustri/Usaha C. Industri/U saha 1. | a. lndustri/Usaha Kecil Sedang Besar Idustri/Usaha : | Rp Rp Rp | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2. Rumah Sakit a. Keias D '- lF 1 ~ D. x.eras 1..., c. Kelas B A Rumah Sakit u. | Rp Rp Swasta | J 5 0,- 25 .00 ,- , 500.00 ,-.=->\ 1.000.000,-. Rp D,~ -1,+1 | per lokasi |
| 3. Balai Pengobatan 4. Rumah Bersalin | Rp | 750:000,- 250.00Q,. Rp | per lokasi |
| 5. | Rp | | per lokasi per lokasi |
| Pemukiman/Real Estate : a. Jumlah Rumah < 200 Unit b. J umlah Rumah > 200 Unit | | | per lokasi |
| Perusahaan IPAL : | | 500.000,- | |
| 6. a. IPAL Kecil | Rp Rp | 250.000,- 500.000,- Rp | per lokasi |
| Sedang | | | |
| | Rp | 250.000,- | |
| b. IPAL C. IPALBesar | | 1.000.000,- | per lokasi ner lokasi , |
| 7. | | 500.000,- | per lokasi |
| Hotel a. Hotel | Rp | | |
| Melati | | | |
| b. Hotel Bintang | Rp | 1.500.000,- | per lokasi |

## B. RETRIBUSI PElVIBUANGN L!JV!BAH CAIR

| 1. | 1,00 s.d 200 | M 3 /bulan | Rp | 200/M 3 |
|-------|----------------|----------------|------|-----------|
| 2. | 201 s.d 500 | }..,1 3 /bulan | Rp | 225/ M 3 |
| ~ -'· | 501 s.d 750 | 1v1 3 /bulan | Rp | 250/M 3 |
| 4. | 751 s.d 1.000 | M3 fbuian | Rp | 275/ M3 |
| 5. | Diatas 1. 000 | M'N ' L /ouian | Rp | 300/ M 3 |

BUPATI SAROLANGUN

H


•

l

## PENJELASAN '

## PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SAROLA NOMOR 3 TAHUN 2004

## TENT ANG

## C IR PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIM

## L Penjelasan Umum

Sebaqai pelaksanaan dari PP Namer 82 Tahun 2001 Tentang Pengeloiaan Kua!itas Air dan Penqendalian Pencemaran Air, mak pertu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pernerintah di Bidang Limbah Cair

Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai Pengendali fl. Pembuangan Air Lirnbah, perlu diatur dan di tetapkan dengan Peraturan t)a rah Kabupaten Sarolangun.

## !i. Penjelasan Pasal Demi Pasai

| - | Pasal 1, Cukup jelas |
|-----|----------------------------------------------------------|
| - | Pasai 2, Cukup Jelas |
| - | Pasa! 3, Cukup Jeias |
| - | Pasal 4, Cukup Jelas |
| - | Pasal 5, Cukup Jelas |
| - | Pasal 6, Cukup Jelas |
| - | Pasal 7, Cukup Jelas |
| - | Pasal 8, Cukup Jetas |
| - | Pasal 9, Cukup Jelas |
| - | Pasai 10, Cukup jeias |
| - | Pasai 11, Cukup Je!as |
| - | Pasa! 12, Cukup Jelas |
| - | Pasal 13, Cukup Jelas |
| - | Pasal 14, Cukup Jelas ..,, |
| - | P ... "i:: r-, ' 1 K' 'D lelas d~a1 ''-', vu u, u a |
| - | Pasal 16, Cukup Jelas |
| - | Pasai 17, Cukup Jelas |
| - | Pasal 18, Cukup jelas |
| - | P::i~::ii 1 q, e:, 1k11p Je!as |
| - | Pasai 20, Cukup Jeias |
| - | Pasal 21; Cukup Jelas |
| - | Pasal 22, Cukup Jelas |