KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 4 Tahun 2017 tentang SUSUNANKEANGGOTAANOTORITAS NASIONALSENJATA KIMIA DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA (berlaku 22 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia, perlu menetapkan
Pasal 1
## . Pasal 1
Pasal 4
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
Pasal 17
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);
3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Otoritas Nasional Senjata Kimia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 34);
MEMUTUSKAN:
SUSUNAN SENJATA KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEANGGOTAAN OTORITAS NASIONAL KIMIA.
. Pasal 1
Susunan keanggotaan Otoritas Nasional Senjata Kirnia sebagai beriku t:
1. Ketua
: Menteri Perindustrian;
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua
: Direktur Jenderal Industri Kirnia, Tekstil, dan Aneka, Kernenterian Perindustrian;
- II : Direktur
4. Sekretaris
5. Anggota
Luar Kementerian Multilateral, Negeri; Jenderal Kerja Sarna
Direktorat J enderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kernenterian Perind ustrian; Direktur Industri Kimia Hulu,
- a. Sekretaris J enderal Kernenterian Kesehatan;
- Pertanian; b. Sekretaris J enderal Kernenterian
- Kernenterian Pertahanan, Pertahanan; c. Direktur Jenderal Kekuatan
- Cukai, Kernenterian Keuangan; d. Direktur J enderal Bea dan
- Perdagangan; Kernenterian Negeri, Luar e. Direktur J enderal Perdagangan
- Kernenterian Pengernbangan, Pertahanan; f. Kepala Badan Penelitian dan
- g. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Asisten Operasi Panglima TNI;
1. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan
- J. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Pasa12
Tugas keanggotaan Otoritas Nasional sebagai berikut:
- a. Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Nasional;
- b. Wakil Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam .pelaksanaan tugas koordinasi dan sebagai pelaksana operasional harian Otoritas Nasional;
- c. Wakil Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas sebagai penghubung pemerin tah Indonesia dengan Organisasi Internasional darr/ atau Negara Pihak;
- d. Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan operasional Otoritas Nasional, penyusunan kebijakan Otoritas Nasional, dan tugas lain yang diberikan Ketua; dan
- e. Anggota mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Nasional.
.-
Pasa13
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum; dan Keamanan,