PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 21 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku 6 Juni 2016)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dalam terhadap masyarakat maka perlu penyeragaman pakaian dinas di a. dan motivasi kerja pegawai negeri sipil melaksanakan tugas serta pelayanan lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu disesuaikan dengan peraturan Perundang-Undangan terbaru tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 diubah menjadi 2 ayat yaitu ayat (1) dan ayat (2) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
- 1) PDH Warna khaki; dan
- 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
- 3) PDH batik / Tenun / Pakaian Khas daerah.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Seragam Korpri;
- g. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat tinggi madya dan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
- 1) PDH Warna khaki; dan
- 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
- 3) PDH batik / Tenun / Pakaian Khas daerah.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Seragam Korpri;
- g. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat tinggi madya dan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Pasal 17
- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH kemeja putih terdiri dari :
- a. PDH kemeja putih pria :
- 1) kemeja lengan panjang, krah berdiri terbuka, saku atas kiri terbuka;
- 2) celana panjang warna hitam atau gelap ; dan
- 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit semua berwarna hitam.
- b. PDH kemeja putih wanita :
- 1) Kemeja lengan panjang, krah berdiri terbuka, satu buah saku kiri terbuka;
- 2) Celana Panjang/Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam atau gelap; dan
- 3) Sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PDH kemeja putih wanita berjilbab, dan wanita hamil menyesuaikan.
- (4) Atribut PDH kemeja putih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten kapuas Hulu terdiri dari Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
Pasal 27
Bagian Kesembilan Penggunaan Pakaian Dinas
- (1) Pengaturan Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Model pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dihapus.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 6 Juni 2016 BUPATI KAPUAS HULU, ttd

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau

Pada tanggal 7 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd MUHAMMAD SUKRI BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016 NOMOR 23