Unknown Unknown Nomor 14 Tahun 1945 tentang Pengelolaan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; d. 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
PERATI'RAIT DAERAH KABT'PATEI{ TT'LI'I{GAGUI{G
NOUOR 14 TAIITII| 2015
TEI{TAI{G
PEI{GELOLIIAI{ DAN PETGTI{DALIAI{ LIMBAH BAITAIT BERBAIIA,YA DAI{ BTRACUI{
DEI{GAIT RAHUAT TI'HAIY YAITG MAIIA ESA
BI'PATI TULTII{GAGITI| G,
Menimbang : a.
bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga perlu pengelolaan dan pengendalian yang baik;
2. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun perlu pengaturan pengelolaan dan pengendalian yang diatur dengan Peraturan Daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; d.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun lgSO tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang2.
2
- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarr$ahan lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan5Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol2 tentang Izin Lingkungan (I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik Nomor 5285); 7
8. Peraturan pemerintah Nomor l0l Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56lZ);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor lg Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3O Tahun 2OO9 tentang Tata Laksana Perizinan dan pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Perlindungan Industri Kecil dan Menengah (lKM) (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol1 Nomor 06 Seri E);
Dengan PersetuJuan Bersama
DEWAIT PERWAIIILIIN RAI(YAT DATRAII KABI'PATEN TI'LUTGAGUTG
dan
BT'PATI TT'LTII|GAGTIITG
MEMIITUSKAI{:
Menetapkan : PERATIIRAIT DATRAII TEI{TAI|G PEI{GELOI"AAI{ DAI{ PEI{GEI{I'ALI.AIT LIUBAII BAIIAI| BERBAHT.YA DAI{ BERACT'N.
BAB I - IIEf,EI{TUAIT T'U['M
Pasal 7
- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang menggunakan 83 dan/atau menghasilkan Limbah 83 wajib melakukan pengelolaan Limbah E}3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. (21 Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak lain yang sudah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Dalam hal 83 yang telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan Limbah El3.
Baglan Kedua
Pemantauan dan Pel,aporan
BAB I - IIEf,EI{TUAIT T'U['M
Pasal 8
- Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah E|3 dan/atau kegiatan usahanya menghasilkan Limbah 83 yang sama s€cara terus menerus, wajib melakukan pengujian Limbah E}3 sekurang-kurangnya I (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut dengan menyertakan hasil analisis laboratorium. (l)
- Dalam hal terjadi perubahan kegiatan dan/atau proses dan/atau bahan baku yang mengakibatkan berubahnya sifat dan /atau karakteristik Limbah 83 yang dihasilkan, maka penghasil Limbah 83 wajib melakuran pengujian kembali. (21
- Pengujian Limbah E}3 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2), dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan yang terakreditasi. (3)
- Hasil pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bupati. (4)
Paeal 9
- (1) Setiap orang yang karena kegiatannya menghasilkan Limbah 83 wajib:
- a. memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah E}3;
3. b' melaksanakan pengelolaan Limbah El3, termasuk reduksi Limbah 83:
- c. memiliki sistem tanggap darurat;
- d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat Limbah 83: dan
- e. melaksanakan pemulihan pencemarErn akibat Limbah 83.
- (2) selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), penghasil Limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
- a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya Limbah 83;
- b. jenis, karalteristik, jumlah dan waktu penyerahan Limbah 83 kepada pengelola bedzin;
- c. nama pengangkut Limbah 83 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengorah dan/ atau penimbun Limbah 83;
- d. nama pengumpul dan/atau pemanfaat dartlatau pengoLah dan/atau penimbun Limbah E}3 dengan melampirkan dokumen Limbah B3: dan
- e. neraca Limbah 83.
- (3) Catatan sebagai64la dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
Baglan Kettga
Penylmpanan Llmbah Bil
Pesal 10
- (1) Kegiatan penyimpanan Limbah B3 ditempatkan pada TPS Limbah 83 untuk janeka waktu paling lama 9O (sembilan puluh) hari kalender sebelum diserahkan kepada pengangkut dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah 83 yang berjzrn.
- (2) Dalam hal Limbah 83 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari kalender, penghasil Limbah B3 dapat menyimpan Limbah 83 yang dihasilkannya paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum menyerahkannya kepada pengangkut dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin.
- (3) Dalam hal limbah 83 yang dihasilkan adalah limbah 83 medis tertentu maka jangka waktu penyimpanan limbah 83 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan Penyimpanan Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Menteri paling sedikit I (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
Paral 11
- (l) Penyimpanan Limbah E}3 sebagaimana dimaksud dalam pasal l0 hanya dapat dilaksanakan pada Tps Limbah 83 yang berada di dalam lokasi usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Pemilihan lokasi rPS Limbah E|3 sebagaimana dimaksud pada ayat (r) harus mampu mencegah dampak yang ditimburkan terhadap ringkungan sekitarnya.
- (3) TPS Limbah 83 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) ienis dan/atau karalrteristik Limbah E|3 yang saling bersesuaian dan tidak akan menimbulkan dampak yang membahayakan.
- (4) Standar konstruksi rPS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baglan Keempat
Pengumpulen Llmbah 83
Pa:al 12
- (1) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis Limbah 83 yang dapat dimanfaatlan dan/ atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, dan/atau pengolah dan/atau penimbun yang telah memiliki izin.
- (2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha dapat melakukan kegiatan pengumpulan Limbah El3 yang ditempatkan pada tempat pengumpulan Limbah 83 untuk jangka waltu paling lama 9O (sembilan puluh) hari kalender sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah 83 yang berizin.
- (4) setiap orang dan/atau badan usaha yang kegiata.n utamanya berupa pengumpulan Limbah 83 wajib memiliki:
- a. laboratorium analisis atau alat analisis Limbah 83 dilokasi kegiatan pengumpulan Limbah 83;
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan Limbah E}3;
- c. dana penjaminan dan pemulihan pencemaran.
- (5) Segala dampak yang diakibatlan dari kegiatan pengumpulan Limbah 83 menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul,
Paral 13
BAB I - IIEf,EI{TUAIT T'U['M
Pasal 12
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
- a. letak tempat pengumpulan Limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang witayah atau Rencana Detail rata Ruang Kota;
- b. dilengkapi dengan dokumen pengelolaan tingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. letak tempat pengumpulan Limbah 83 berada di luar sempadan sungai sesuai dengan peraturan perundang\_undangan tentang sunge.i ;
- d. lokasi bebas dari banjir; dan
- e. jarak lokasi dengan fasilitas umum paling sedikit radius 5o (limapuluh) meter.
- (3) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari I (satu) jenis Limbah E!3.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan standar pengumpulan Limbah E}3 diatur dalam peraturan Bupati.
Paral 14
- (l) Pengumpul Limbah 83 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengelolaan Limbah 83;
- b. memiliki sistem tanggap darurat;
- c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3; dan
- d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah El3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumpul Limbah 83 wajib membuat catatan tentang:
- a. jenis, karalcteristik, jumlah, dan waktu diterimanya Limbah 83 dari penghasil Limbah 83;
- b. jenis, karaliteristik, jumlah, dan waktu penyerahan Limbah 83 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah 83 yang berizin;
- c. narna pengangkut Limbah E!3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah Et3 yang beriztn;
- d. nama pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah E}3 dengan melampirkan dokumen Limbah 83; dan
- e. neraca Limbah 83.
- (3) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala SKPD yang Berwenang.
BABV
PERIZII{AIT
Baglan Kesatu
Wewenang Penerbltan Perizlnan
Paral 15
- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah El3 skala Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan mekanisme dalam penerbitan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati'
Baglan kedua
Jenls Izln
Paral 16
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah 83 wajib melakukan pengelolaan limbah 83.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah 83 dan/ atau pengumpulan limbah 83 wajib memiliki izin dari Bupati'
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. izin penyimpanan sementara limbah 83;
- b. inn pengumpulan limbah 83 skala Kabupaten.
3. (41 lzir, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas narna penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan limbah 83 dan /atau pengumpulan limbah 83.
Pa$l 17
- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterbitkan dalam bentuk Keputusan BuPati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paring sedikit memuat tentang:
- a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat
- b. bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
- c. sumber limbah 83;
- d. jenis pengelolaan limbah 83 yang meliputi penyimpanan sementara limbah 83 atau pengumpulan timbah 83;
7. e.lokasi/areakegiatanpenyimpanansementaralimbahEl3atau PengumPulan limbah Et3;
- f. jenis dan karakteristik limbah E}3;
- g. kewajiban Yang harus dilakukan;
- h. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
- i. masa berlaku izin;
- j. sistem Pengawasan;
- k. sistem PelaPoran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Baglan k€tiga
Tata c-era ilemPeroleh lzln
Paral 18
- (1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang ditandatangani oleh Pemohon.
- (2) Permohon an i,irn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki akta pendirian sebagai badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
- c. kegiatan yang dilakukan;
- d. lokasi tempat kegiatan;
- e. nanna dan alamat penanggung jawab kegiatan;
- f. bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan;
- g. spesifrkasi alat pengelolaan limbah;
- h. jumlah dan karakteristik limbah 83 yang dihasilkan atau disimpan;
- i. menyediakan alat pencegah pencemaran Limbah 83.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai t:..ta' cara permohonan izrn dan kelengkapan persyaratan lainnya, format permohonan izin, formulir isian, dan surat pernyataan diatur dalam Peraturan Bupati.
Paral 19
- (1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan evaluasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) oleh SKPD Perizinan dan rekomendasi teknis dari SKPD yang berwenang.
2. (21 Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. melaksanakan evaluasi terhadap lokasi kegiatan pengelolaan limbah 83;
- b. melaksanakan evaluasi terhadap rancang bangun tempat pengelolaan limbah B3;
- c. melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan limbah El3:
6. d.melaksanakanevaluasiterhadapproseduroperasistandar pengelolaan limbah Et3;
7. e.melaksanakanevaluasiterhadapjenisdanatauvolumelimbah83.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang berwenang.
Jangka waktu dan mekanisme penerbitan keputusan pemberian izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan BuPati.
Paral 21
- Apabila berdasarkan hasil penilaian, pemohon izin belum memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala SKPD yang Berwenang dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon izin' (1)
- pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis, disampaikan secara tertulis oleh sKPD yang Berwenang berisikan rekomendasi untuk melakukan perbuatan tertentu. (21
Bagian keempet
Keputu:an Idn
Pesal22
BAB I - IIEf,EI{TUAIT T'U['M
Pasal 15
- (1) Pemberian i^r sebagFimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) diterbitkan apabila pemohon inn telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
BAB I - IIEf,EI{TUAIT T'U['M
Pasal 16
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paring sedikit memuat tentang:
- a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat
- b. bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
- c. sumber limbah 83;
- d. jenis pengelolaan limbah 83 yang meliputi penyimpanan sementara limbah 83 atau pengumpulan timbah 83;
7. e.lokasi/areakegiatanpenyimpanansementaralimbahEl3atau PengumPulan limbah Et3;
- f. jenis dan karakteristik limbah E}3;
- g. kewajiban Yang harus dilakukan;
- h. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
- i. masa berlaku izin;
- j. sistem Pengawasan;
- k. sistem PelaPoran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Baglan k€tiga
Tata c-era ilemPeroleh lzln
Paral 18
- (1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang ditandatangani oleh Pemohon.
- (2) Permohon an i,irn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki akta pendirian sebagai badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
- c. kegiatan yang dilakukan;
- d. lokasi tempat kegiatan;
- e. nanna dan alamat penanggung jawab kegiatan;
- f. bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan;
- g. spesifrkasi alat pengelolaan limbah;
- h. jumlah dan karakteristik limbah 83 yang dihasilkan atau disimpan;
- i. menyediakan alat pencegah pencemaran Limbah 83.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai t:..ta' cara permohonan izrn dan kelengkapan persyaratan lainnya, format permohonan izin, formulir isian, dan surat pernyataan diatur dalam Peraturan Bupati.
Paral 19
BAB I - IIEf,EI{TUAIT T'U['M
Pasal 18
2. (21 Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. melaksanakan evaluasi terhadap lokasi kegiatan pengelolaan limbah 83;
- b. melaksanakan evaluasi terhadap rancang bangun tempat pengelolaan limbah B3;
- c. melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan limbah El3:
6. d.melaksanakanevaluasiterhadapproseduroperasistandar pengelolaan limbah Et3;
7. e.melaksanakanevaluasiterhadapjenisdanatauvolumelimbah83.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang berwenang.
Jangka waktu dan mekanisme penerbitan keputusan pemberian izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan BuPati.
Paral 21
- Apabila berdasarkan hasil penilaian, pemohon izin belum memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala SKPD yang Berwenang dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon izin' (1)
- pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis, disampaikan secara tertulis oleh sKPD yang Berwenang berisikan rekomendasi untuk melakukan perbuatan tertentu. (21
Bagian keempet
Keputu:an Idn
Pesal22
- (1) Pemberian i^r sebagFimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) diterbitkan apabila pemohon inn telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis.
- (3) Penolakan inn sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan palinglambatT(tqjuh)harikerjasejakpemohonizintidakbisa memenuhipersyaratansecaraadministrasidan/atausecarateknis.
Paral 23
BAB I - IIEf,EI{TUAIT T'U['M
Pasal 22
- (1) Keputusan penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2\ disampaikan secara tertulis dengan disertai
PENJELASAN
Pembukaan
serta alasan yang mendasari keluamya keputusan penolakan'
2. (2)Keputusanpenolakani^fidisertailaranganuntukmelakukan penyimpanan dan atau pengumpulan limbah 83'
- (3) Pemohon vrn yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru'
## Baglan Kellma
## ilata BerlalunYa lzln
## Peal24
- (1)IzinPenyimpananSementafaLimbah83danlzinPengumpulanLimbah83 diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sepanjang tidak te{adi perubahan sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 19
- (2|Izinyangtelahhabismasaberlakunyadapatdiajukanpermohonanizinbaru paling lambat 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir' - (3)DaramhallzinPengumpulantelahhabismasaberlakunya,maka pihak pemegan g izin w4iib melakukan pemulihan lingkungan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku'
PENJELASAN
Pasal 25
- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini: 2. a.terjadiperubahansebagaimanadimaksuddalamPasal19ayat (2t; - b. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin; - c. berakhirnya kegiatan atau pemegang izrn tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; dan/atau - d. adanya pencabutan izin. 3. (21 Dalam hal E1n tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (l)' pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tatacara perolehan izin. - (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf d dilaksanakan apabila pemegang izin melakukan pelanggaran