PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Nomor 13 Tahun 1945 tentang BAI|CUI{Afl GEDTTI|G (berlaku 29 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 13 TAHUN 2OI5 TENTANG
BAI|CUI{Afl GEDTTI|G
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal lO9 ayat (U Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2OO5 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
- l. Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. 3" Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO2 Nomor 134, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2a7l;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OA7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 68, Tambahan Iembaran Negera Republik Indonesia Nomor a7251;
5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 523al';
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tastbahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2OOS tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AO2 tentang Bangunan Gedung (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45321; 7.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Urnum Nomor 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Gedung; 2e lPFrt/M/ Bangunan 9.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16s, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 8.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20A6 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Gedung; 2elPFIf lMl Bangunan 10.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3O/pRT/Ml 2ao6 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor o6/pF|l/Ml 2aa7 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/pFIt/M/ 2oor tentang Pedoman Teknis lzin Mendirikan Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23 lpF{'l lM / 2oor tentang Pedoman sertifikat ["aik Fungsi Bangunan Gedung;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Z6,PFI[ /Ml 2OOT tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4S/PRT/M/ 2AO7 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
17. L7 . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 /pF|f Nl 2OO8 tentang Pedoman Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26lPFIl lM/ 2OO8 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor l6lpF1T/M/ 20lO tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor LT /pfft lM / 20 10 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor l8/PRTIM/ 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2Al2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2O l2-2O32;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII,.AN RAIffAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten pamekasan.
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
8. Bangunan Gedung Adat adalah Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/nonna adat masyarakat setempat sesuai dengan budaya dan sistem nilai yang berlaku untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan adat.
7. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
9. Bangunan Gedung dengan Gaya/I.arrggam Tradisional adalah Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidahlnorna tradisional masyarakat setempat sesuai dengan budaya yang diwariskan secara tumn temumn, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan masyarakat sehari-hari selain dari kegiatan adat.
11. Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
10. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasilikasi dari fungsi bangunan gedung
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 2
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan:
- b. tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
- a. bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- c. kepastian hukum dalam penyelenggataan Bangunan Gedung.
Baglan Kedua Ruang Lingkup
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 3
- (U Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, Persyaratan Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Bangunan Gedung, TABG, Peran Masyarakat, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Sanksi dan Ketentuan Peralihan.
- (21 Dalam hal persyaratan, penyelenggaraan, dan pembinaan untuk Bangunan Gedung fungsi khusus, tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BA3 III
TUIVGSI DAIT I{LASIrIXASI BAJ|GT'NAII GEDUITG
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 4
- {1) Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
- l2l Fungsi Bangunan Gedung meliputi:
- b. fungsi keagamaan, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah;
- a. fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal;
- c. fungsi usaha, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha;
- e. fungsi khusus, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggr dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi; dan
- d. fungsi sosial dan budaya, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya;
- f. lebih dari satu fungsi.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 5
- (1) Bangunan Gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal dapat berbentuk:
- b. bangunan rumah tinggal deret;
- a. bangunan n.mah tinggal tunggal;
- c. bangunan rumah tinggal susun; dan
5. (21 Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk:
- d. bangunan rumah tinggal sementara.
- a. bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;
- c. bangunan pura;
- b. bangunan gereja, kapel;
- d. bangunan wihara; dan
11. {3) Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:
- e. bangunan kelenteng;
- a. bangunan gedung perkantoran, seperti bangunan perkantoran nonpemerintah dan sejenisnya;
- c. bangunan gedung perindustrian;
- b. bangunan gedung perdagangan, seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal, dan sejenisnya;
- d. bangunan gedung perhotelan, seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan, dan sejenisnya;
- e. bangunan gedung wisata dan rekreasi, seperti tempat rekreasi, bioskop, dan sejenisnya;
- f. bangunan gedung terminal, seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, dan bandar udara;
- h. bangunan gedung tempat penangkaran atau budidaya, seperti bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan spi, dan sejenisnya.
- g. bangunan gedung tempat penyimpanan sementara, seperti bangunan Sudang, gedung parkir, dan sejenisnya; dan
- (4) Bangunan Gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk:
- b. bangunan gedung pelayanan kesehatan, seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti dan sejenisnya;
- a. bangunan gedung pelayanan pendidikan, seperti bangunan sekolah taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya;
- c. bangunan gedung kebudayaan, seperti bangunan museum, gedung kesenian, Bangunan Gedung Adat, dan sejenisnya;
- e. bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olahraga, dan sejenisnya.
- d. bangunan gedung laboratorium, seperli bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya; dan
27. t5) Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:
- b. bangunan nrmah dengan kantor;
- a. bangunan rumah dengan toko;
- c. bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran;
- e. bangunan rumah/gedung sejenisnya.
- d. bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran-perhotelan; dan
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 6
- (U Klasifikasi Bangunan Gedung menurut kelompok fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administratif dan syarat teknis Bangunan Gedung.
- l2l Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diklasifikasikan
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 7
- Penentuan Klasifikasi Bangunan Gedung atau bagran dari gedung ditentukan
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 8
- (1) Fungsi dan Klasilikasi Bangunan Gedung dapat diubah dengan mengajukan permohonan lzrn Mendirikan Bangunan baru.
- (3) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung yang baru.
3. (21 Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat {l) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung sesuai dengan pemntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
- (4) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harrs diikuti dengan pembahan data fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung.
5. t5) Pembahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam lzin Mendirikan Bangunan Gedung, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus.
BAA III
PERSYARATAI| BAITGI'I|AIT GEDT'ITG
Bsglrn Kosrtu
Umun
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 9
- {1) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung.
- a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- (21 Persyaratan administratif Bangunan Gedung meliputi:
- b. status kepemilikan Bangunan Gedung; dan
- (3) Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi:
- c. Izin Mendirikan Bangunan.
- a. persyaratan tata bangunan, terdiri atas:
2. intensitas Bangunan Gedung;
1. peruntukan;
3. arsitektur Bangunan Gedung; dan
- b. persyaratan keandalan Bangunan Gedung, terdiri atas:
4. pengendalian dampak lingkungan.
1. persyaratan keselamatan;
- 2 " persyaratan kesehatan;
4. persyaratan kemudahan.
3. persyaratan kenyamanan; dan
Brglan Kcdua
Perryara taa Admlnlstratlf Bangunan Gedung
Paragraf f
Stat$ IIa&amp; Atar Taaah
- (U Setiap Bangunan Gedung hanrs didirikan diatas tanah yang jelas kepemilikannya, baik milik sendiri atau milik pihak lain.
- (21 Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam kntuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah.
- (3) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, Bangunan Gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian terhrlis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan Pemilik Bangunan Gedung.
- (5) Bangunan Gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat harus dibangun diatas air sungai, air laut, atau air danau, harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas tanah, serta fungsi Bangunan Gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.
- (6) Bangunan Gedung yang akan dibangun diatas tanah milik sendiri atau diatas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam, harrs mengikuti persyaratan yang diatur dalam Keterangan Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
kragraf 2 Stetus Kopemllltan Bangunaa Gcdung
- (U Status kepemilikan Bangunan Gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus.
- (3) Kepemilikan Bangunan Gedung dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (21 Penetapan status kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( U dilakukan pada saat proses lzin Mendirikan Bangunan dan/atau pada saat pendataan Bangunan Gedung, sebagai sarana tertib pembangunan, tertib pemanf,aatan, dan kepastian hukum atas kepemilikan Bangunan Gedung.
- {4) Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung kepada pihak lain harus dilaporkan kepada Bupati untuk diterbitkan surat keterangan bukti kepemilikan baru.
- (6) Tata cara pembuktian kepemilikan Bangunan Gedung diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemilik Bangunan Gedung yang bukan pemegang hak atas tanah, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah.
Paragaf 3
Izla Uendlrlhn Bangunen
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 12
- (1) Setiap orang atau badan hukum wajib memiliki lzin Mendirikan Bangunan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati dalam hal akan melakukan kegiatan:
- b. rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, atau perluasan/ pengurangan; dan I atau
- a. pembangunan Bangunan Gedung danlataru prasarana Bangunan Gedung;
- c. pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada Keterangan Rencana Kabupaten untuk lokasi yang bersangkutan.
5. (21 Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimarra dimaksud pada ayat {1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan secara cuma-cuma Surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan lzin Mendirikan Bangunan sebagai dasar pen1rusunan rencana teknis Bangunan Gedung.
- a. fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan;
- (4) Surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:
- b. ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan;
- d. garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang diizinkan;
- c. jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
- e. KDB maksimum yang diizinkan;
- g. KDH minimum yang diw4jibkan;
- f. KLB maksimum yang diizinkan;
- h. KTB maksimum yang diieinkan; dan
- (5) Dalam Surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
- i. jaringan utilitas kota.
Paraglaf a
Izln Mendlrltan Bangunan dt Atas dan/atau dl Basah Tanrh,
Atr, drn/atau hasaranrlSarana Umum
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 13
- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana/sarana umurn, harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
2. (21 Untuk proses pemberian inn bagS Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung.
3. t3) Pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Standar Teknis dan Pedoman Teknis.
faragrrf 5 KelembagEan
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 14
- (1) Dokumen Permohonan lzin Mendirikan Bangunan disampaikan/ diajukan kepada instansi yang menyelen urusan pemerintahan di bidang perizinan.
2. {3) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan lnn Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Camat.
3. (21 Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administratif dilaksanakan oleh instansi teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan faktor:
- b. mendekatkan pelayanan pemkrian lzin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat;
- a. efisiensi dan efektivitas;
- c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanah, dan/atau bangunan yang mampu diselenggarakan di Kecamatan; dan
- d. kecepatan penanganan penanggulangan darurat dan rehabilitasi Bangunan Gedung pasca bencana.
3. t5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagfan Kcttgn
krayrtaten Tetnls Baaguaan Godung
Paragraf f
Umum
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 15
Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan Bangunan Gedung.
Para$af 2
Pcm5raratan Tata Banguaan
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 16
Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung, persyaratan arsitektur Bangunan Gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
Paragnf 3
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 17
- (1) Bangunan Gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang tel,ah ditetapkan dalam RTRW, RDTR, danlatau RTBL.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berisi keterangan mengenai persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan yang terdiri dari persyaratan peruntukan lokasi, kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, dan jarak bebas Bangunan Gedung.
3. (21 Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi mengenai RTRW, RDTR, dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara terbuka.
- (4) Bangunan Gedung yang dibangun:
- b. di bawah prasarana/sarana umum;
- a. di atas prasarana/sarana umum;
- c. di bawah atau di atas air;
- e. di daerah yang berpotensi bencana alam; dan/atau
- d. di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tirggr;
- f. di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan;
11. harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
12. {5} Dalam hal ketentuan mengenai peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai peruntukan lokasi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 18
- (1) Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.
- (21 Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan pemntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U, Pemerintah Daerah dapat memberikan penggantian yang layak kepada Pemilik Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 19
- (1) Bangunan Gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan intensitas Bangunan Gedung yang meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas Bangunan Gedung
- (1) KDB ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan, dan kenyamanan bangunan.
2. (21 Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL, dan/atau persyaratan intensitas Bangunan Gedung.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 21
- (1) KDH ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, kesehatan, dan kenyamanan bangunan.
- (2) Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL, dan/atau persyaratan intensitas Bangunan Gedung.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 22
- (1) KLB didasarkan pada pemntukan lahan, lokasi lahan, daya dukung lingkungan, keselamatan, dan pertimbangan arsitektur kota.
2. (2t Ketentuan besarnya KLB sebageimspa dimaksud pada ayat (U disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL, dan/atau persyaratan intensitas Bangunan Gedung.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 23
- tU Jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggr Bangunan Gedung ditentukan atas dasar pertimbangan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, keserasian dengan lingkungannya, serta keselamatan lalu lintas penerbangan.
- (21 Bangunan Gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan besarnya jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggr Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat {U disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL, dan/atau persyaratan intensitas Bangunan Gedung.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 24
- (1) Garis sempadan bangunan ditentukan atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyama.nan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
2. (21 Garis Sempadan Bangunan Gedung meliputi ketentuan mengenai jarak Bangunan Gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, rel kereta api, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan.
3. {3) Garis sempadan bangunan meliputi garis sempadan bangunan untuk bagran muka, samping, dan belakang.
- (5) Ketentuan besarnya garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL, dan/atau persyaratan intensitas Bangunan Gedung.
- (4) Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untuk bangunan di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah.
- (6) Bupati dapat menetapkan ketentuan garis sempadan untuk kawasan tertentu dan spesilik.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 25
- (U Jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman ditetapkan untuk setiap lokasi sesuai dengan peruntukannya atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- {21 Jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diberlakukan per kavling/persil dan/atau per kawasan.
- t4) Penetapan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman untuk di bawah permukaan tanah didasarkan pada pertimbangan keberadaan atau rencana jaringan pembangunan utilitas umum.
- {3} Peneta.pan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman berlaku untuk diatas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah.
- (5) Ketentuan besarnya jarak antara Bangunan Gedung dengan batas prsil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL, dan/atau persyaratan intensitas Bangunan Gedung.
- (6) Bupati dapat menetapkan ketentuan jarak untuk kawasan tertentu dan spesifik.
Paragnf a
hnyaratan Anttsttnr nalgurlra Gcdung
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 26
Persyaratanarsitektur Bangunan Gedung meliputi penampilan Bangunan Gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya, serta mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai adat/tradisional sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 27
- (1) Persyaratan penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disesuaikan dengan penetapan tema arsitektur bangunan.
- (3) Penampilan Bangunan Gedung yang didirikan berdampingan dengan Bangunan Gedung yang dilestarikan, harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur Bangunan Gedung yang dilestarikan.
3. l2l Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 28
- ( 1) Bentuk denah Bangunan Gedung sedapat mungkin simetris dan sederhana guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam gempa dan penempatannya tidak boleh mengganggu fungsi prasarana kota, lalu lintas, dan ketertiban.
- (3) Bentuk denah Bangunan Gedung tradisional harus
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 29
- ( U Persyaratan tata ruang dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus
- (1) Persyarata.n keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia, serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar Bangunan Gedung.
2. (21 Persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi:
- a. ruang terbuka hijau pekarangan ((RTHP);
- b. ruang sempadan depan Bangunan Gedung;
- c. tapak basement terhadap lingkungan;
- d. ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
- e. daerah hijau pada bangunan;
- f. tata tanaman;
- h. pertandaan; dan
- g. sirkulasi dan fasilitas parkir;
- i. pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung.
- RTHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat {2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sarna dengan Bangunan Gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, dan unsur estetika, serta sebagai ruang untuk kegiatan atau fasilitas (amenitas). (u
- Persyaratan RTHP ditetapkan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk Garis Sempadan Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Dasar Hijau, Koelisien Lantai Bangunan, sirkulasi dan fasilitas parkir serta ketetapan lainnya yang bersifat mengikat semua pihak berkepentingan. (21
- Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat {21 belum ditetapkan, maka dapat diatur dalam Peraturan Bupati sebagai acu€rn bagi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. (3)
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 30
- Persyaratan ruang sempadan depan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat lpl huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/pohon, dan bangunan penunjang. (1)
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 31
- RTHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat {2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sarna dengan Bangunan Gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, dan unsur estetika, serta sebagai ruang untuk kegiatan atau fasilitas (amenitas). (u
- Persyaratan RTHP ditetapkan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk Garis Sempadan Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Dasar Hijau, Koelisien Lantai Bangunan, sirkulasi dan fasilitas parkir serta ketetapan lainnya yang bersifat mengikat semua pihak berkepentingan. (21
- Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat {21 belum ditetapkan, maka dapat diatur dalam Peraturan Bupati sebagai acu€rn bagi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. (3)
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 32
- Persyaratan ruang sempadan depan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat lpl huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/pohon, dan bangunan penunjang. (1)
- Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang sempadan depan bangunan, p&amp;gtr, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan, serta sarana utilitas umurn lainnya. (2t
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 33
- Persyaratan tapak basement terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat (2) huruf c berupa kebutuhan basement dan besaran KTB yang ditetapkan
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 34
- Pengaturan ketinggian pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat {2) huruf d adalah apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir yang ditetapkan oleh Bafai Sungai atau instansi berwenang atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan tinggr yang besar pada tanah asli suatu perpetakan, maka tinggr maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri. {1)
- 12) Tinggt lantai dasar suatu Bangunan Gedung diperkenankan mencapai maksimal 1,2O (satu koma dua puluh) meter diatas tinggr rata-rata tanah pekarangan atau tinggr rata-ratajalan, dengan
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 35
- (1) Daerah hijau pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat (2) huruf e dapat berupa penataan atau penanaman pada sisi bangunan.
2. (21 Daerah hdau pada bangunan merupakan bagran dari kewqiiban permohonan lzin Mendirikan Bangunan untuk menyediakan RTHP dengan luas maksimum 25o/o {&amp;aa puluh lima perseratus} dari RTHP.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 36
Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat (2) huruf f meliputi aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan memperhitungkan tingkat kestabilan tanahlwadah tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkan.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 37
- (l) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai Standar Teknis yang telah ditetapkan.
- (3) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat (2) huruf g harus saling mendukung antara sirkulasi ekternal dan sirkulasi internal Bangunan Gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasi.
- (21 Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat {2) huruf g tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas, dan tidak terganggu oleh sirkulasi kendaraan.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 38
- tU Pertandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat {2} huruf h yang diternpatkan pada bangunan, pagffi, kavling, dan/atau ruang publik, tidak boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan/ dipertahankan.
- (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 39
- (U Pencahayaan rrang luar Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat {2} huruf i harrs disediakan dengan
- (u Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan dampak besar dan penting, harus dilengkapi dengan AMDAL.
- (2t Kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang tidak mengganggu atau tidak menimbulkan dampak besar dan penting, dilengkapi dengan UKL-UPL.
- Kegiatan yang memerlukan AMDAL atau UKL-UPL disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)
Paragraf 6 RTBL
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 41
- {1) RTBL memuat program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana, serta pedoman pengendalian pelaksanaan.
- Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan Bangunan Gedung, serta kebutuhan ru€rng terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaa.n, dan sarana penyehatan lingkungan, baik bempa penataan prasarana dan sar€rna yang telah ada maupun yang bam. (2t
- Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana perunfukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sar€rna tingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau. t3)
- Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U merupakan arahan program investasi Bangunan Gedung dan lingkungannya yang disusun
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 42
Persyaratan keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
hragraf E
Petryaraten Kerolamatan nanggnsn Gedung
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 43
Persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri dari persyaratan keselamatan Bangunan Gedung, persyaratan kesehatan Bangunan Gedung, persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung dan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 44
Persyaratan keselamatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan, persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran, dan persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir.
Pasa] 45
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 45
- Strukhrr Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus kuatlkokoh, stabil dalam memikul beban, dan memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan kelayanan selama umur yang direncanakan dengan mempertimbangkan : {2t
- b. pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja selama umur layanan stnrktur baik beban muatan tetap maupun sementara yang timbul akibat gempa, angin, korosi, jamur, dan serangga perusa.k;
- a. fungsi, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung;
- c. pengaruh gempa terhadap substruktur maupun stmktur Bangunan Gedung sesuai z,ona gempa;
- e. struktur bawah Bangunan Gedung pada lokasi tanah yang dapat terjadi likuifaksi, dan;
- d. struktur bangunan yang direncanakan secara daktail pada kondisi pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masih mernungkinkan penyelamatan diri penghuni;
- f. keandalan Bangunan Gedung.
- (3) Pembebanan pada Bangunan Gedung harus dianatisis dengan memeriksa respon stmktur terhadap beban tetap, beban sementara, atau beban khusus yang mungkin bekerja selama umur pelayanan dengan menggrrnakan SNI O3-L726-2OO2 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk stmktur Bangunan Gedung dan Non Gedung, atau edisi terbaru SNI 03-1727-1989 Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung, atau edisi terbaru atau standar baku dan/atau Pedoman Teknis.
- a. konstruksi beton: SNI 03- 1734-1989 Tata Cara Perencanaan Beton Bertulang dan Struktur Dinding Berlulang untuk Rumah dan Gedung, atau edisi terbaru, sNI o3-2847-lggz rata cara penghitung€Ln struktur Beton untuk Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, sNI 033430- L994 Tata Cara Perencanaan Dinding Struktur Pasangan Blok Beton Berongga Bertulang untuk Bangunan Rumah dan Gedung, atau edisi terbanr, sNI 03-3976-1995 Tata cara pengadukan dan Pengecoran Beton, atau edisi terbaru, sNI o3-2894-2ooo rata cara Pembuatan Rencana Campuran Eleton Normal, atau edisi terbaru, SNI O3-3449-2OO2 Tata Cara Perancangan Campuran Beton Ringan dengan Agregat Ringan, atau edisi terbaru, Tata cara perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Beton Pracetak dan prategang untuk Bangunan Gedung, Metode Pengujian dan Penentuan parameter Perencanaan Tahan Gempa Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan Gedung, serta Spesifikasi Sistem dan Material Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan Gedung;
7. Struktur atas Bangunan Gedung meliputi konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi ka5ru, konstruksi bambu, dan konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan dengan menggunakan standar sebagai berikut: (41
- b. konstruksi baja: SNI 03- 1729-20A2 Tata Cara Perencanaan Strukhrr Beja untuk Bangunan Gedung, dan Tata cara pemeliharaan Konstruksi Baja Selama Masa Konstruksi;
- d. konstmksi bambu: mengikuti kaidah perencanaan konstruksi bambu
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 46
- (U Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasill persyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah keluar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran.
- (3) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dengan mengikuti SNI 03-1735-2OOO Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru SNI 031736-2000 Tata Cara Perencanaan Sistem Proteksi Pasif untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru SNI 03-1746-2000 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Pipa Tegak dan Slang untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbam SNI O3-3985-2OOO Tata Cara Perenca.naan, Pemasangan dan Pengujian Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.
- (21 Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif yang meliputi sistem pemadam kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, serta sistem pengendali asap kebakaran dan pusat pengendali kebakaran.
- (4) Persyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran, serta Frenc€rnaan dan p€masangan jalan keluar untuk penyelamatan sesuai dengan SNI 03- 1746-2000 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan Keluar untuk Penyelamatan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.
- (5) Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah keluar, dan sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahan bagr pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyelamatkan diri sesuai dengan SNI 03-6574-2A0| Tata Cara Perancangan Pencahayaan Danttrat, Tanda Arah dan Sistem Peringatan Bahaya pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.
- (6) Persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan keluar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi.
2. (71 Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas dan instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (8) Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasilikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran Bangunan Gedung.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 47
- (1) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan.
2. (2t Persyaratan instalasi proteksi petir harus
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 48
- (1) Setiap Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.
2. (21 Sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (U merupakan kelengkapan pengamanan Bangunan Gedung untuk kepentingan umum dari bahaya bahan peledak yang meliputi prosedur, peralatan, dan petugas pengarnanan.
- (3) Prosedur pengamanan sebagaimErna dimaksud pada ayat (21 merupakan tata cara proses pmeriksaan pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membanpa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan, membakar Bangunan Gedung, dan/atau pengunjung di dalamnya.
4. {4) Peralatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menrpakan peralatan detektor yang digunakan untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan, rnembakar Bangunan Gedung, dan/atau pengunjung di dalamnya.
5. (s) Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} merupakan orang yang diberikan tugas untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan, membakar Bangunan Gedung, danlatau pengunjung di dalamnya.
- (6) Persyaratan sistem pengama.n€rn sebagaimana dimaksud pada ayat {21 yang meliputi ketentuan mengenai tata cara perenc€rnaan, pemasangan, dan pemeliharaan instalasi sistem pengam€rnan disesuaikan dengan pedoman dan Standar Teknis terkait.
naragraf 9 Pcrs5raratan Kesehatan Baagunan Godung
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 49
Persyaratan kesehatan Bangunan Gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan.
- (u Sistem penghawaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa ventilasi alami danlatau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
- (21 Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan perynanen atau yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami dan kisi-kisi pada pintu dan jendela.
- (3) Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harus mengikuti SNI 03-6390-2000 Konservasi Energi sistem Tata udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, sNI o3-6572-2aal Tata Cara Perancangan sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, Standar tentang Tata Cara Perencanaan, Pemasangan, dan Pemeliharaan Sistem Ventilasi, dan/atau Standar Teknis.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 51
- {1} Sistem pencahayaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa sistem pncahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- (2t Bangunan Gedung tempa.t tirtggat dan Bangunan Gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung dan fungsi setiap ruangan dalam Bangunan Gedung.
- (3) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) harus memenuhi persyaratan:
- b. sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada Bangunan Gedung fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis, dan mempunyai tingkat pencahayaan y€rng cukup untuk evakuasi; dan
- a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai dengan fungsi ruang dalam dan tidak menimbulkan efek silau/pantulan;
- c. harus dilengkapi dengan pengendali manual/otomatis dan ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruangan.
- Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti SNI O3-6f972ooo Konservasi Energi sistem Pencahayaan Buatsn pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, sNI 03-2396-200l rata cara perancangan sistem Pencahayaan Alami pada Bangunan Gedung, ata"u edisi terbaru, SNI 03-6575-200I Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, dan/atau Standar Teknis. (4)
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 52
- (u Sistem sanitasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa sistem air minum dalam Bangunan Gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air limbahlkotor, persyaratan instalasi gas medik, persyaratan penyaluran air hujan, dan persyaratan fasilitasi sanitasi dalam Bangunan Gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah, dan/atau pengolahan sampah).
- Sumber air minum dalam Bangunan Gedung dapat berupa sumber air berlangganan dan/atau sumber air lainnya. (3)
- Sistem air minum dalarn Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan dengan mempertimbangkan sumbei air minum, kualitas air bersih, serta sistem distribusi dan penampung€rnnya. {2t
- Sumber air lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: t4)
- b. sumber mata air tanah; dan
- a. bak penampungan air hujan;
- c. sumber mata air gunung.
- Pemerintah Daerah berwenang membina penyediaan air minum untuk menjadi air minum yang memenuhi standar. (s)
- Persyaratan air minum dalam Bangunan Gedung harus mengikuti: t6)
- b. sNI o3-#81-2ooo sistem Plambing, atau edisi terbaru; dan
- a. kualitas air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan kualitas air minum dan Pedoman Teknis mengenai sistem plambing;
- c. pedoman danlatau Standar Teknis terkait.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 53
- Sistem pengolahan dan pembuangan air limbahlkotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (U harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahaya, yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan serta sistem pengolahan dan pembuangan. (u
- Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti SNI 03-6481*2000 sistem Plambing, atau edisi terbaru, sNI o3-2398-2oo2 Tata cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan, atau edisi terbaru, SNI 03-6379-2QAO Spesilikasi dan Tata Cara Pemasangan Perangkap Bau, atau edisi terbaru, dan/atau Standar Teknis. {3}
- Air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran tCrbuka han" s diproses sesuai dengan pedoman dan standar Teknis terkait. (2t
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 54
- Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat {1) wajib diberlakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas hiperbarik, klinik bersalin, dan fasilitas kesehatan lainnya. (1)
- Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem perpipaan gas medik dan sistem vakum gas medik hanrs dipertimbangkan pada saat perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaannya. t2t
- Persyaratan instalasi gas medik han.s mengikuti SNI 03-7011-2004 Keselamatan pada Bangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, atau edisi terbaru, danlatau standar bakul Pedoman Teknis. (3)
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 55
- (1) Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harr-s direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, perrneabilitas tanah, dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan / kota.
2. (21 Setiap Bangunan Gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirl&lt;an ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
3. Sistem penyaluran air hujan han.s dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran. (3)
4. Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan SNI 034681-200O Sistem Plambing, atau edisi terbaru, SNI O3-2453-2OO2 Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan, atau edisi terbaru, SNI O3^2459-2OA2 Spesilikasi Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan, atau edisi terbaru, dan standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada Bangunan Gedung, atau standar baku dan/atau pedoman terkait. (4)
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 56
- Sistem pembuangan sampah dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya. (u
- Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan sampah pada Bangunan Gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni, serta volume sampah. (21
- Pertimbangan jenis sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat, dan lingkungannya. (3)
- Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul, dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang telah ada. {4)
- Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dar.rr/ atau memanfaatkan kembali sampah bekas. (s)
- Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratorium, dan pelayanan medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak mengganggu lingkungan. (6)
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 57
- Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus arnan bagl kesehatan Pengguna Banguna.n Gedung dan tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan serta penggunaannya dapat menunjang pelestarian lingkungan. (11
- a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagr kesehatan Pengguna Bangunan Gedung;
- (21 Bahan bangunan yang aman bag kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting harus memenuhi kriteria:
- b. tidak menimbulkan efek silau bagr pengguna, masyarakat, dan lingkungan sekitar;
- d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan
- c. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;
- e. ramah lingkungan.
Paragraf 1(l
Pcrsyarataa Kea;ramaaa! Banguaaa Geduag
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 58
Persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kenyamanan kondisi udara dalam ruang, kenyamanan pandangan, serta kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 59
- (1) Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antar ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ru€rngan.
2. (21 Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (U harus mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/furnitur, aksesibilitas ruang, serta persyaratan keselamatan dan kesehatan.
- (u Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
- (2',1 Persyaratan kenyarlanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti SNI 03-6389-2000 Konservasi Energi Selubung Bangunan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, sNI 03-6390-2000 Konservasi Energi Sistem Tata Udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, sNI 03-6196-2000 Prosedur Audit Energi pada Bangunan Gedung, atau edisi terbam, SNI o3-6572-2aor Tata cara Perancangan sistem ventilasi dan Pengkondisian udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbarrr, standar baku, dan/atau Pedoman Teknis.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 61
- Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang dalam melaksanakan kegiatan di dalam gedung tidak terganggu oleh Bangunan Gedung di sekitarnya. t1)
- Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harr.s mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan, ke luar bangunan, dan dari luar ke ruang tertentu dalam Bangunan Gedung. (21
- Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} harus mempertimbangkan: t3)
- b. pemanfaatan ptensi ruang luar Bangunan Gedung dan penyediaan ruang terbuka hijau.
- a. gubahan massa bangunan, ratrcangar bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan, serta rancang€rn bentuk luar bangunan;
- Persyaratan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus mempertimbangkan: t4)
- b. keberadaan Bangunan Gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitar Bangunan Gedung serta penyediaan rLrang terbuka hijau; dan
- a. ra.ncangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan, dan r€rncang€rn bentuk luar bangunan;
- c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
- Persyaratan kenyamanan pandangan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat t3) dan ayat t4) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis. (s)
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 62
- (U Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan tingkat kenyamaian yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan prnggrrna dan fungsi Bangunan Gedung terganggu oleh getaran danTltau kebisingan yang timbul baik dari dalam Bangunan Gedung maupun lingkungannya.
- {21 Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Bangunan Gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan] dan/atau sumber getar dan sumber bising lainnya yang berada di dalam maupun di luar Bangunan Gedung.
- a. mengurangi getaran ke tingkat yang diizinkan akibat kegiatan peralatan kerja/produksi di dalam Bangunan Gedung; dan
- (3) Bangunan Gedung dalam memenuhi persyaratan tingkat kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan harus direncanakan:
- b. membuat proteksi terhadap getaran dan kebisingan atiUat kegiatan di luar Bangunan Gedung yang berupa alat transportasi dan peralatan produksi.
- (5) Membuat proteksi terhadap getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan penyediaan penyangga berupa jalur tanaman dan/atau pembuatan tanggul tanah.
- (41 Mengurangi getaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan proteksi konstmksi terhadap get"ran peralatan ke{a/produksi di dalam Bangunan Gedung.
- (6) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis mengenai tata cara perencanaan kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung.
hragraf 11
Perayentan Kemudshan Bangunaa Gedung
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 63
Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam Pemanfaatan BangunanGedung.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 64
- {1) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di datam Elangunan Gedung sebagaimana dimaksud datam Pasal 63 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibiltas yang mudah, annan, dan nyaman, termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (3) Bangunan Gedung Umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua or€rng, termasuk manusia berkebutuhan khusus.
- (21 Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (U harLs mempertimbangkan tersedianya hubungan horiaontal d"rt vertikal antar ruang dalam Bangunan Gedung dan akses evakuasi, termasuk bagr penyandang cacat dan lanjut usia.
- (4) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horieontal berupa tersedianya pintrr dan/atau koridor yang memadai dalam jumlah, ukuran, dan jenis pintu, serta arah bukaan pintu yang dipertimbangkan
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 65
- (1) Setiap bangunan bertingkat menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung berupa tangga, rarn, lif, dan tangga berjatan {eskalator} atau lantai berj alan {travelator} .
2. l2l Jumlah, ukuran, dan konstmksi sarana hubungan vertikal harus
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 66
- {U Pembangunan Bangunan Gedung di atas prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berilmt:
- b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya;
- a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
- c" tetap
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 67
- {1) Bangunan Gedung Tradisional dapat berupa fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, dan/atau fungsi sosial dan budaya.
- (21 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tradisional dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah sesuai kaidah/norrna tradisional yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tradisional dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan prsyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1).
- (41 Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratan administratif dan persyaratan teknis lainnya yang bersifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung Tradisional dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 68
Kaidah/ norrna tradisional dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung Tradisional meliputi aspek perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, yang terdiri atas:
- b. langgam arsitelrhrr lokal;
- a. penentuan lokasi;
3. arah/orientasi; c.
4. besaran dan/atau luasan bangunan dan tapak; d.
5. simbol dan unsur/elemen; e.
6. tata ruang dalam dan luar; dan f.
7. aspek larangan. g.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 69
Penentuan lokasi Bangunan Gedung Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a mengikuti kaidah/norma yang telah ada dalam kehidupan masyarakat setempat.
Langgam arsitektur lokal pada Bangunan Gedung Tradisional sebagairnana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b adatah pola bangunan Tanean t an3frang dengan ciri khas bentuk atap trompesan, pegun, dan bangsal.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 71
Arah/orientasi Bangunan Gedung Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c mengacu pada konsep kekerabatan keluarga pokok dengan pola bangunan membujur dari arah barat ke timur.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 72
Besaran dan/atau luasan bangunan dan tapak pada Bangunan Gedung Tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6g huruf d dengan
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 73
Simbol dan unsur/elemen pada Bangunan Gedung Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e mengikuti simbol dan unsur/elemin yang telah ada pada bangunan tradisional setempat.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 74
Tata ruarlg dalam dan luar pada Bangunan Gedung Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f dengan
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 75
Aspek larangan pada Bangunan Gedung Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf g disesuaikan dengan norrna adat masyarakat setempat.
hragref 2
Pengguanan Slnbol dan Uarur/Elemel Tradirtoaat
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 76
- tU Perseorangan, kelompok masyaraka.t, dan lembaga swasta dapat menggunakan simbol dan unsur/elemen tradisional pada Bangunan Gedung yang akan dibangun, direhabilitasi, atau direnovasi.
- (3) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional bertujuan untuk melestarikan simbol dan unsur/elemen tradisional serta memperkuat karakteristik lokal pada Bangunan Gedung.
- (2) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- t4) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisionat mempertimbangkan aspek penampilan dan keserasian Bangunan Gedung dengan lingkungan sekitar.
- (5) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional diwajibkan bagr Bangunan Gedung milik Pemerintah Daerah atau milik Pemerintah Rrsat/Provinsi yang berada di daerah.
Paragraf 3 Kearlfan lpLnt
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 77
Penyelenggaraan Bangunan Gedung mempertimbangkan kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan pemndangundangan.
Bagtaa Keenam
Perayaratan Bangunan Gedung Senl permaaen daa Bangunan Godung Danrrat
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 78
- (1) Bangunan Gedung semi perrnanen dan darurat merupakan Bangunan Gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi perrna.nen dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi p€nnanen.
- (3) Bupati dapat menerbitkan lzlrn Mendirikan Bangunan sementara bangunan gedung semi perrnanen untuk fungsi kegiatan utama dan/atau fungsi kegiatan penunjang.
3. (21 Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya.
- (4) Fungsi kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- b. kegiatan penghunian berupa bangunan gedung rumah tinggal.
- a. kegiatan pameran berupa bangunan gedung anjungan; dan
7. t5) Fungsi kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- b. kegiatan pembangunan berupa kantor dan gudang proyek; dan
- a. kegiatan penghunian bempa barak pkerja;
- c. kegiatan pameran/promosi bempa replika rumah sederhana, mmah pasca gempa bumi, rumah pracetak, dan rumah bongkar pasang.
11. t6) Bupati dapat menerbitkan lztn Mendirikan Bangunan sementara bangunan gedung danrat untuk fungsi kegiatan utama dan/atau fungsi kegiatan penunjang.
- b. kegiatan usaha/perdagangan berupa kios pnampungan sementara.
13. (71 Fungsi kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat {6} meliputi: a. kegiatan penghunian berupa barak pekerja; dan
- (8) Fungsi kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi fungsi untuk bangunan gedung:
- b. kegiatan mandi, cuci, dan kakus.
- a. kegiatan penanganan bencana berupa pos penanggulangan dan bantuan serta dapur umum; dan
- (9) Tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung semi pennanen dan darurat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Baglan Ketqfuh
Perr5nratea Beagunan Gl,eduag di Kasasan
Rawan Bcncana Alam
naragtef 1
krsyaraten garryunnr Gcdung dl Krwaran Rrwaa Ba$fr
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 79
- (U Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir.
- {21 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir mengacu pada RTRW, RDTR, peraturan zonasi, dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir dengan Peraturan Bupati.
- (5) Peil lantai terendah Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir adalah 1 (satu) meter dari peil tanah.
3. (41 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir harus mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan bangunan akibat banjir.
Peragraf 2
Persyaratan Bangunaa C}edung dl l(rwasan
Rawan Bcncana Atam Geologl
Kawasan rawan bencana alam geologi adalah kawasan rawan bencana abrasi.
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 81
- (1) Kawasan rawan abrasi menrpakan kawasan pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 belum ditetapkan, Femerintah Dafrah dapat mengatur rrcngenai persJnanatart penyelengaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi dengan Peraturan Bupati.
3. (21 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1| harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi, danlatau penetapan dari instansi yang berwenang.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau runtuhnya Bangunan Gedung akibat abrasi
Paragraf 3
Tatr Cara dan Pereyaratan Penyelcnggaraan Banguaea Gcdung dl Kayasaa
Rawan Bcncan"a Alam
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 82
Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alarn sebagafunana dimaksud datarn ksal 79 diatur lebih la4jut dengan Peraturan Bupati.
BAB TV PEIiTT:ELTITGGARAAIT BAISGT'TAIT GTDT'ITG
hgfan Kesetu
Umum
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 83
- (1) Penyelenggaraan Bangunan Hung terdiri atas kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
2. l2l Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di;sekngamlcan rrrlalui Foses Rmcanaan Telffris dan prcses pelahanaan lonstrulst
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan Sertifikat taik Fungsi, dan pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung.
- (4) Kegiatan pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran serta kegiatan Fngawasannya.
- (6) Di dalam penyelenggara€rn Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Bangunan Gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan Bangunan Gedung tanpa menimbulkan dampak penting bagr lingkungan.
3. (S) Kegiitan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran serta pengawasan pembongkaran.
4. (Tl Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Segtaa Kedua
Kegiataa Pembangunen
Paragaf I
Umum
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 84
Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung dapat diselenggarakan secara swakelola atau mengggnakan penyedia jasa di bidang perencanaan' pelaksanaan, dan I atau pengawasan.
Paragref 2 Ferencanaen Toknic
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 85
- (1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah, dan membongkar Bangunan Gedung hams beldasarkan pada Penencanaan Teknis yang dirancang oleh penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya.
2. l2l Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat tU bagr perencanan teknis untuk Bangunan Hung hr:nian h:neqal sederhana, Bangunan Gedung hunian deret sederhana, dan Bangunan Gedung danrrat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengatur perencanaan teknis untuk jenis Bangunan Gedung lainnya yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bupati.
4. {41 Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dilakukan
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 86
Dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dapat meliputi:
- b. gambar detail pelaksanaan;
- a. gambar rencana teknis benrpa rencana teknis arsitektur, strulrtur dan konstruksi, mekanikal/elektrikal, pertamanan, dan tata ruang dalam;
- c. syarat umum dan syarat teknis;
- e. laporan perencanaan.
- d. rencana anggaran biaya pembangunan; dan
kragraf a
Penyedla Jasa Pcrencanaan Tehnle
BAB I - KETEIVTUAIT T'ilUU
Pasal 87
- (1) Penyedia jasa perencana€rn Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 pada ayat (1) terdiri atas:
2. perencana arsitektur; a.
3. perencana struktur; b.
4. perencana mekanikal; c.
5. perencana elektrikal; d.
6. perenccrna pemipaan; e.
7. perencana proteksi kebakaran; dan f.
- g. perencana tata lingkungan.
9. {21 Lingkup layanan jasa PerencanaanTeknis Bangunan Gedung meliputi:
- b. prarencarla;
- a. penyusunan konsep perencanaan;
- c. pengembang€rn rencana;
13. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi; e.
- d. rencana detail;
15. pemberian
PENJELASAN
Pembukaan
dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan; f.
16. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan gedung; dan g.
17. penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan gedung. h.
## Boglon Kcttga
## Pel,ahcangan Konstnrtsl
## Paragraf 1
## Pelabanaaa Konstrukst
PENJELASAN
Pasal 88
- Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung meliputi kegiatan pembangunan baru, perbaikan, penambahan, perubahan, dan/atau pemugaran Bangunan Gedung, instalasi, prlengkapan Bangunan Gedung. (u - Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah Pemilik Bangunan Gedung memperoleh lzin Mendirikan Bangunan dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan. (2t - Pelaksana Bangunan Gedung adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah. (3) - Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan diwajibkan mengikuti semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam lzin Mendirikan Bangunan. (4)
PENJELASAN
Pasal 89
- Kegiatan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung terdiri