PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 19 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMVNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ( PBB - P2 ) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR (!J't, TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMVNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ( PBB - P2 )
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SJTUBONDO,
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo nomor 19 Tahun 2011 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dibentuk Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 4189);
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraruran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraruran Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraruran Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2005 tentang Tatacara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
•
Menetapkan
3
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer ah se bagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 19).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo;
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya d.isebut Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ a tau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
•
4
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
8. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Obyek Pajak adalah objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali objek pajak sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
12. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang› udangan perpajakan.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan
•
5
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
18. Tempat
2. Pembayaran adalah tempat yang ditetapkan Bupati sebagai tempat pembayaran untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Bank Operasional adalah bank umurn yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengkoordinir ,menerima dan menatausahakan setoran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
21. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan menatausahakan setoran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
22. Petugas penilai PBB Perdesaan clan Perkotaan adalah staf atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan penilaian objek PBB-P2.
23. Pajak yang terutang adalah pajak yang hams dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalarn Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB› P2 yang terutang kepada wajib pajak.
25. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan perpajakan daerah.
26. L-SPOP adalah
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
27. DHKP adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang di dalamnya berisi nomor objek pajak, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, pajak terhutang, perubahan pajak dan tanggal bayar.
28. DPH PBB-P2 adalah Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang digunakan untuk membukukan


6

- penerimaan harian dan untuk melakukan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 29. ITS adalah Tanda Terima Sementara penerimaan PBB-P2 yang digunakan oleh petugas pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. 30. STTS adalah Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang digunakan sebagai tanda terima setoran di Kecamatan, Bank dan Bendahara Penerimaan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. 31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang. 32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak: yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlah paja.k yang masih harus dibayar. 33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau paja.k tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karenajumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 36. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ a tau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 37. Surat
- Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ a tau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

7

perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,

38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah l.ebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar {SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
41. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa pajak dan wajib pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan wajib pajak.
42. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rind dan jelas yang diselenggarakan oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
45. Petugas pemungut adalah petugas yang melakukan penagihan pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.

## BAB II

## Tata cara Penerbitan, SPPT,SKPD,SKPDN SKPDKB clan SKPDBT

## Pasal 2

- (1) Berdasarkan SPOP dan/atau L-SPOP, Dinas menerbitkan SPPT yang merupakan ketetapan pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (2) Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui:
- a. pengambilan sendiri di Dinas/Kecamatan/ Kelurahan dan Desa tempat objek terdaftar atau ditempat lain yang ditunjuk; atau
- b. pengiriman melalui pas atau disampaikan oleh aparat Dinas/Kecamatan/Kelurahan dan Desa.
- (3) Berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan DHKP dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh Kepala Dinas, masing› masing untuk :
- a. Desa / Kelurahan (lembar ke-1 );
- b. Kecamatan ( lembar ke-2 ) ;
- c. Dinas ( lembar ke-3 ).

## Pasal 3

- (1) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan kegiatan penelitian terhadap isi SPPT dimaksud.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Subjek Pajak;
- b. Objek Pajak; dan/ atau
- c. NJOP.
- (3) Dalam hal ditemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luasan objek pajak dan ketetapan pajak, maka Dinas melakukan pembetulan.
- (4) Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak menemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luasan objek pajak dan ketetapan pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan kepada Dinas.
- (5) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas melakukan verifikasi dan pembetulan.

9

- (6) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) ,dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan atau secara kolektif.

## Pasa14

Atas dasar permohonan wajib pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :

- a. SPPT;
- b. SKPD PBB-P2;
- c. SPTPD PBB-P2 ;
- d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB› P'2;
- e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB-P2;
- f. Surat Keputusan Pembetulan ;
- g. Surat Keputusan Keberatan ;
- h. Surat Keputusan Pemberian lmbalan Bunga; dan
- i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

## PasalS

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan wajib pajak, yaitu :

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, Letak/ alamat objek pajak PBB-P2, dobel SPPT, objek pajak tidak ada, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, tahun pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/ atau pembagian suatu bilangan; dan
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan ini, antara lain kekeliruan penerapan kelas bu.mi dan bangunan, kekeliruan penerapan NJOP, kekeliruan penerapan NJOPTKP, kekeliruan dalam penerapan prosentase tarif dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

## Pasal 6

- (1) Permohonan pembetulan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Kepala Dinas;
- d. surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:
1. dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi dan /atau Wajib Pajak badan dengan pokok pajak lebih dari Rp. 5.000.000,00 ( Hrna juta rupiah); atau
2. dilampiri dengan Surat Kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah )
- (2) Permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (61 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp.100.000,00 ( seratus ribu rupiah );
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Kepala Dinas; dan
- d. diajukan melalui Kepala Desa/ Lurah setempat.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah:
- a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas yang ditunjuk; atau
- b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

•

## Pasal 7

- ( 1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggap bukan se bagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa / Lurah.

## Pasal 8

- (1) Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) telah terlampaui, tetapi Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Pejabat wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berahirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan jumlah PBB-P2 yang terutang, atau sanksi administratif, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

## BAB III

## TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT,DHKP, SKPD, SKPDN DAN SKPDKB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

## Pasal 9

Pengisian SPPT, DHKP, SKPD, SKPDN dan SKPDKB PBB.P-2 di cetak secara elektronik ( komputerisasi) melalui aplikasi sistim Pajak Bumi Bangunan yang

12

ada pada Dinas, setelah melalui proses pendataan dan penilaian serta penetapan besarnya pajak yang harus di bayar.

## Paaal 10

- (1) Penyampaian SPPT, DHKP, TIS PBB-P2, dilaksanakan oleh Dinas melalui Kecamatan untuk diserahkan kepada Kelurahan / Desa di wilayah kerjanya masing-masing untuk kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak, dengan menggunakan berita acara penyerahan.
- (2) Pendistribusian SPPT, DHKP, TIS PBB-P2 oleh Kecamatan kepada petugas pemungut di Desa/Kelurahan paling lambat akhir bulan Maret pada tahun berjalan dengan menggunakan berita acara penyerahan.
- (3) SPPT PBB-P2 didistribusikan kepada Wajib Pajak oleh Petugas Pemungut di Desa/ Kelurahan paling lam bat akhir Bulan April tahun berjalan.
- (4) Bukti penerimaan SPPT oleh wajib pajak berupa struk SPPT yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (5) SKPDN, SKPDKB, dan SKPDBT disampaikan kepada Wajib Pajak manakala terdapat permasalahan tentang pajak, atau diterimanya permohonan keberatan dan keringanan Pajak oleh Bupati.

## BAB III

## TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pembayaran

## Pasal 11

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

## Pasal 12

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran, sebagaimana dimaksud pasal 11 atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur ( termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional ),

pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Um um yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerin tah.

## Pasal 13

Pembayaran PBB-P2 dilakukan melalui Bank yang ditunjuk, petugas pemungut, petugas Online Payment System (OPS) atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk.

## Pasal 14

- (1) Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan Desa melaksanakan pemungutan PBB P-2 .
- (2) Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pemungut PBB-P2 menunjuk Petugas Pemungut PBB-P2 di wilayah kerja masing-masing untuk melaksanakan penagihan dan penyetoran PBB-P2.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan perincian tugas dan tanggungjawab petugas pemungut.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinir pelaksanaan pemungutan PBB› P2 di wilyah kerja masing-masing.
- (5) Oinas se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengkoordinir pelaksanaan pemungutan PBB› P2 sewilayah Kabupaten.

## Pasal 15

Tata cara pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak melalui Bank tempat pembayaran sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang secara tunai dengan menunjukkan SPPT / SKPD a tau NOP pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk;
- b. pembayaran dengan eek atau giro bilyet baru dianggap sah bila telah dilakukan kliring;
- c. Bank Tempat Pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani STTS atau SSPD atau dokumen lain yang sah dibuat rangkap 4 (empat) sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB-P2 masing-masing:

1. Lembar 1 (satu) untuk Wajib Pajak;
2. Lembar 2 (dua) untuk Dinas;
3. Lembar 3 (tiga) untuk Desa/Kelurahan; dan
4. Lembar 4 (empat) untuk Bank/Tempat Pembayaran.
- d. Wajib Pajak yang membayar PBB-P2 melalui kiriman uang atau transfer, sebagai bukti pelunasan harus disertai dengan surat pengantar penginman dari Bank Tempat Pembayaran PBB-P2.

## Pasal 16

Tata cara pembayaran PBB-P2 oleh wajib pajak melalui Petugas Pemungut sebagai berikut:

- a. wajib pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT/SKPD kepada Petugas Pemungut;
- b. wajib pajak menerima TIS lembar ke-1 sedangkan lembar ke-2 untuk Petugas Pemungut;
- c. atas dasar pembayaran dari wajib pajak, petugas pemungut menyetorkan keuangan PBB-P2 ke koordinator Desa/Kelurahan untuk disetorkan ke Bank yang ditunjuk dengan menggunakan DPH sebanyak rangkap 5 (lima);
- d. setelah DPH diregistrasi oleh Bank Tempat Pembayaran kemudian dikembalikan untuk disampaikan kepada:
1. Desa/Kelurahan ( lembar ke-1 );
2. Dinas ( lembar ke-2 );
3. Kecamatan ( lembar ke-3 );
4. Petugas pemungut ( lembar ke-4 ); dan
5. Bank Tempat Pembayaran (lembar ke-5 ).
- e. Petugas pemungut menerima SSPD/STTS bagian Wajib Pajak (lembar ke-1) dari Bank Tempat Pembayaran.

## Bagian Kedua

## Penyetoran Pasal 17

Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Petugas Pemungut dilakukan ke Bank Tempat Pembayaran tidak lebih dari 1 x 24 jam dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH).

## Bagian Ketlga Angsuran Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Angsuran Pembayaran secara tertulis untuk mengangsur pembayaran pajak yang masih harus dibayar kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SPPT diterima Wajib Pajak disertai alasan dan jumlah pembayaran yang dimohon untuk diangsur.
- (3) Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Dinas sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kuasanya tersebut.
- (4) Batas nilai pajak yang dapat diajukan permohonan angsuran pembayaran diatas Rp. 2.000.000,00 (duajuta rupiah).
- (5) Bentuk format permohonan angsuran pembayaran oleh wajib pajak adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 19

- (1) Atas dasar surat permohonan angsuran, Kepala Dinas menugaskan fungsi yang membidangi untuk melakukan penelitian sebagai bahan pertimbangan disetujui atau tidaknya permohonan angsuran.
- (2) Berdasarkan basil pertimbangan, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan surat keputusan atas permohonan berupa menerima seluruhnya, sebagian atau penolakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap.
- (3) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran.
- (4) Wajib Pajak yang masih punya tunggakan utang pajak tahun sebelumnya, tidak dapat mengajukan angsuran pembayaran.


.,-...,

16

- (5) Masa angsuran utang pajak tidak melebihi jatuh tempo pembayaran pajak tahun berjalan.
- (6) Bentuk format surat keputusan atas permohonan angsuran oleh Kepala Dinas adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Penundaan Pembayaran

## Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Penundaan Pembayaran secara tertulis untuk menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar kepada Bupati melalui Kepala Dinas .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SPPT diterima Wajib Pajak dengan disertai alasan penundaan.
- (3) Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Dinas sepanJang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kuasanya tersebut.
- (4) Bentuk format permohonan penundaan pembayaran oleh wajib pajak adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 21

- (1) Atas dasar Surat Permohonan Penundaan, Kepala Dinas menugaskan fungsi yang membidangi untuk melakukan penelitian sebagai bahan pertimbangan disetujui atau tidaknya permohonan penundaan.
- (2) Berdasarkan hasil pertimbangan,sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan atas permohonan berupa menerima atau menolak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap.
3. {3) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada


- ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran.
- (4) Wajib Pajak yang masih punya tunggakan utang pajak tahun sebelumnya, tidak: dapat mengajukan penundaan pembayaran.
- (5) Masa penundaan utang pajak tidak melebihi tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (6) Bentuk format surat keputusan atas permohonan penundaan pembayaran oleh Kepala Dinas adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN

## KEBERATAN

## Pasal 22

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas:

- a. SPPT PBB-P2;
- b. SKPD PBB-P2;
- c. SKPDLB PBB-P2.

## Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pasal (22) apabila wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/ atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
- a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB› P2; atau
- b. perorangan untuk SKPD PBB-P2, SKPDLB PBB-P2.

## Pasal 24

- (1) Pengajuan keberatan SPPT PBB-P2 secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB-P2 sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:


18

- a. asli SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 yang diajukan keberatan;
- b. surat keterangan Lurah/ Kepala Desa setempat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPPT PBB› P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kek:uasaannya.
4. (3} Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka harus dilampiri dengan:
- a. surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. surat kuasa, untuk Wajib Pajak Badan.

## Pasal 25

- (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB-P2-P2 secara perorangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan untuk setiap SPPT PBB-P2 lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. asli SPPT PBB-P2 yang diajukan keberatan;
- b. penghitungan jumlah PBB yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
- c. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- d. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya;
- e. fotokopi lzin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa setempat;
- f. perhitungan jumlah PBB yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan

- g. fotokopi pembayaran rekening listrik bulan terakhir.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah/Kepala Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
- b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pas dengan bukti pengiriman surat.

## Pasal 26

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/ atau Pasal 25, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan / atau Pasal 25 ayat (3).

## Pasal 27

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

## Pasal 28

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 diberikan oleh:

- a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Bupati, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

'

.

## Pasal29

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di Dinas dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Din as se bagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Dinas.

## Pasal 30

- (1) Keputusan Kepala Dinas atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a disertai laporan hasil penelitian keberatan dan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan.
2. {2) Kepala Dinas meneruskan berkas pengaJuan Keberatan kepada Bupati atas pengaJuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan.

## Pasal 31

- ( 1) Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat Keberatan, harus memberikan keputusan atas pengaJuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b.
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui clan keputusan belum diterbitkan, pengaJuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan


sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

- (4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB-P2, SKPD PBB, SKPDLB PBB Dinas menerbitkan SPPT PBB-P2, SKPD PBB, SKPDLB PBB baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) Terhadap SPPT PBB-P2, SKPD PBB, SKPDLB PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.

## Pasal 32

Ben tuk formulir yang digunakan dalam rangka pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## BABV

## TATACARAPENGURANGANATAUPENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2

## Pasal 33

Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2, yang tidak benar.

## Pasal 34

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam :
- a. STPD PBB-P2;
- b. SKPD PBB-P2;
- c. SKPDKB PBB-P2 ; atau
- d. SKPDKBT PBB-P2.

- (2) Pengurangan SPPT PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b dapat dilakukan dalam hal : a. terdapat ketidakbenaran atas:
1. Luas objek pajak bumi dan / atau bangunan;
2. NJOP bumi dan / atau bangunan; dan/atau
3. penafsiran peraturan perundangundangan PBB-P2, pada SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2.
- b. terdapat ketidakbenaran atas penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2,pada SKPDKB PBB PBB-P2, SKPDBT PBB-P2, SKPDLB PBB P-2, SKPDN PBB-P2, atau STPD PBB-P2.
- (3) Pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dapat dilakukan apabila SPPT PBB P-2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB› P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

## Pasal 35

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 ( satu ) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB-P2; STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2,atau SPPT PBB-P2;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas
- d. dilampiri fotokopi SKPD PBB-P2, STPD PBB› P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2 atau SPPT PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- e. wajib pajak tidak sedang mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, a tau mengajukan keberatan kemudian mencabut


.

.

keberatannya, atas SKPD PBB-P2,SKPDKB PBB-P2, atau SKPDKBT PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohon pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrtif yang tercantun dalam SKPD PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, atau SKPDKBT PBB-P2;

- f. wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD PBB-P2;
- g. wajib pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB-P2, STPD PBB› P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2; dan
- h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk;
- a) wajib pajak badan ; atau
- b) wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif lebih banyak dari Rp 2.000.000,00 {duajuta rupiah).
2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat lruasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif paling banyak Rp. 2.000.000,00 {dua juta rupiah).
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan atau sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan se bagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya dan wajib diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 {satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.


-

.

## Pasal 36

- (1) Permohonan pengurangan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2,STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, se bagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alas an yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Kepala Dinas melalui Bidang yang menangani PBB;
- d. dilampiri asli SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan;
- e. Wajib pajak tidak sedang mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT PBB› P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PB8-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2, dalam hal. yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2;
- f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD PBB› P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB-P2; dan
- g. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk :
- a) Wajib pajak badan; atau
- b) Wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

•

2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk wajib p