PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Nomor 4 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : 7 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,
- a. bahwa segala sumber daya mineral dan batubara yang terdapat di alam merupakan karunia Tuhan yang memiliki fungsi sangat penting untuk kebutuhan hidup manusia, oleh karena itu Pemerintah Daerah mengemban misi untuk melakukan pengelolaan pertambangan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pertambangan serta terjaganya kelestarian alam dan lingkungan di daerah, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara baik dan benar serta berkelanjutan;
- c. bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu diadakan pengaturan lebih lanjut untuk memberikan dasar hukum yang jelas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
18
28
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
12
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Tahun 2011 tentang Tatacara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral;
26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
27. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2009;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
dan
BUPATI LUWU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
9. Pengelolaan Pertambangan adalah pengelolaan dalam arti luas meliputi segala kegiatan dan usaha penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, dan pengawasan serta pemeliharaan lingkungan pertambangan dan melaksanakan konservasi.
10. Komoditas Tambang adalah mineral radoaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara.
11. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
12. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
13. Mineral Logam Primer adalah mineral logam yang terbentuk bersama-sama dengan mineral lain dan belum mengalami pelapukan.
14. Mineral Logam Sekunder adalah mineral logam yang merupakan hasil proses pelapukan.
15. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
16. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
17. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
18. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
19. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
20. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
24. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
26. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
27. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan/atau batubara.
30. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
31. Usaha Jasa Pertambangan adalah adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
32. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
33. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
34. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
35. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
36. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
37. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
38. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
39. IUP Eksplorasi adalah Izin Usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
40. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
41. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
42. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
43. Rencana Kerja Anggaran Biaya, yang selanjutnya disebut RKAB, adalah rencana kegiatan dan anggaran yang wajib disampaikan pemegang IUP setiap tahun takwin pada bulan november.
44. Rencana Kerja Tahunan Teknik Lingkungan, yang selanjutnya disebut RLTTL, adalah rencana kegiatan pengelolaan lingkungan yang wajib disampaikan pemegang IUP setiap tahun takwin pada bulan november.
45. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan ## BAB II
AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pengelolaan pertambangan diselenggarakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengaturan terhadap pengelolaan pertambangan bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan potensi pertambangan yang berkelanjutan, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Ruang lingkup pengaturan terhadap pengelolaan pertambangan mencakup wewenang dan tanggung jawab meliputi:
- a. pembuatan peraturan teknis dan pelaksanaan;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang kegiatannya berada diwilayah daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (Empat) Mil;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di Daerah dan/atau Wilayah Laut sampai dengan 4 (Empat) Mil;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara daerah untuk kepentingan nasional;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan daerah;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara daerah;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan ## BAB III
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Komoditas Pertambangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Komoditas pertambangan yang merupakan kewenangan dan dapat diusahakan Pemerintah Daerah meliputi Mineral dan Batubara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Komoditas pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas 5 (Lima) golongan sebagai berikut :
- a. mineral/unsur radioaktif antara lain: radium, thorium, uranium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral/unsur logam antara lain: litium, berilium, magnesium/monasit, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, yitrium, magnet, besi;
- c. mineral/unsur bukan logam antara lain: intan, korundum, graft, arsen, kuarsa, fluorspar, krioloit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, oniks, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, kalsedon, dan batu kapur;
- d. Batuan, antara lain: pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah, diatomae, tanah serap (fullers earth), slate, granit dan granodiorit, andesit, gabro dan peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral logam, bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
- e. Batubara antara lain: bitumen padat, batuan aspal, batubara, gambut.
- (2) Komoditas pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan atas jenis penggolongan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan disektor pertambangan Mineral dan Batubara.
Bagian Kedua
Wilayah Pertambangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Bupati melalui dinas wajib mengadakan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP yang dilaksanakan:
- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. secara terpadu dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan;
- (2) Wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. WUP; dan
- b. WPR;
Bagian Ketiga
Wilayah Usaha Pertambangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Dalam rangka penyiapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Bupati dapat menentukan wilayah-wilayah yang tertutup dan terbuka dalam suatu WUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Kegiatan Pertambangan Rakyat Daerah di lakukan dalam suatu WPR.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (3) WPR ditetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Lembaga Riset Negara, Lembaga Riset Daerah yang melakukan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) wajib mengamankan, menyerahkan, dan merahasiakan data hasil penugasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bupati merencanakan dan menyiapkan rancangan penetapan WPR yang dituangkan dalam peta dengan skala paling sedikit 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Penutupan sebagian atau seluruh wilayah pertambangan yang diusahakan dapat dilakukan oleh Bupati ## BAB IV
USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Izin Usaha Pertambangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Setiap perseorangan, Koperasi, dan/atau Badan Usaha yang akan melakukan usaha pertambangan wajib memiliki IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk 1 (Satu) jenis Mineral atau Batubara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan/atau Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf a dan huruf b hanya dapat diberikan 1 (Satu) Izin kepada 1 (Satu) Orang, Koperasi atau Badan Usaha untuk komoditas tambang yang sejenis.
Bagian Kedua
Paragraf 1
IUP Eksplorasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Jangka waktu paling lama IUP Eksplorasi diberikan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi, Pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan.
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (4) Tata cara perizinan yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Studi Kelayakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
- (1) Sebelum mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi, Pemohon wajib melakukan Studi Kelayakan.
- (2) Studi kelayakan yang dimaksud pada ayat (1), meliputi kelayakan teknis dan kelayakan ekonomis.
- (3) Hasil kajian studi kelayakan, diwujudkan dalam bentuk dokumen-dokumen studi kelayakan dan harus mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Sebelum Dokumen-dokumen Studi Kelayakan disetujui, Bupati melakukan evaluasi (verifikasi dan/atau validasi) melalui serangkaian pembahasan dan pengujian dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Studi Kelayakan, diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
IUP Operasi Produksi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
- (1) Pemerintah daerah menjamin setiap Pemegang IUP Eksplorasi untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perseorangan atas hasil IUP Eksplorasi yang telah mempunyai dokumen studi kelayakan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan Mineral Logam dan Batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (Dua Puluh) Tahun dan dapat diperpanjang 2 (Dua) kali dalam jangka waktu paling lama masing-masing 10 (Sepuluh) Tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu paling lama 10 (Sepuluh) Tahun dan dapat diperpanjang 2 (Dua) kali dalam jangka waktu paling lama masing-masing 5 (Lima) Tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (Lima) Tahun dan dapat diperpanjang 2 (Dua) kali dalam jangka waktu paling lama masing-masing 5 (Lima) Tahun.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sebelum berakhirnya IUP.
Bagian Keempat
Persyaratan IUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
- (1) Setiap perseorangan, koperasi, dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara penerbitan IUP, persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang IUP
Paragraf 1
H a k
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
Pemegang IUP berhak:
- a. meningkatkan usahanya ke tahapan pertambangan berikutnya;
- b. memperoleh IUP Operasi Produksi atas komoditas tambang yang disebutkan dalam IUP Eksplorasinya;
- c. Pemegang IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi menemukan komoditas tambang lain yang disebutkan dalam IUP, diprioritaskan untuk mengajukan permohonan IUP Eksplorasi atas komoditas tambang lain yang ditemukan; dan
- d. memiliki komoditas tambang yang tergali setelah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 2
Kewajiban
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
Pemegang IUP wajib;
- a. mengangkat Kepala Teknik Tambang dan atau Pengawas operasi yang bertanggung jawab terhadap semua operasional kegiatan penambangan;
- b. menyusun RKAB sesuai dengan IUP yang dimohonkan;
- c. menyusun RKTTL sesuai dengan IUP yang dimohonkan;
- d. menyusun Dokumen Studi Kelayakan;
- e. menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang sesuai dengan IUP yang dimohonkan dan kondisi lokasi pertambangan;
- f. menyetorkan dana jaminan kesungguhan, dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang pada saat mengajukan IUP setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang WUP;
- g. melaksanakan pematokan batas WIUP dan batas penambangan sesuai dengan IUP yang diberikan;
- h. melaksanakan usaha pertambangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
- (1) Besaran dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f ditetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
- (1) Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan/atau pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disahkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k, Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Larangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
Pemegang IUP dilarang untuk:
- a. memindahtangankan dengan pihak lain tanpa izin Bupati;
- b. melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
BAB V - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 29
- (1) Komoditas pertambangan yang dapat dikelola melalui IPR adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap kegiatan pertambangan rakyat hanya dapat dilaksanakan dalam WPR setelah memiliki IPR.
BAB V - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 30
- (1) Setiap Orang, Kelompok, dan/atau Koperasi yang akan melakukan usaha pertambangan rakyat wajib memiliki IPR.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan hanya kepada Penduduk setempat, baik perseorangan, Kelompok dan/atau Koperasi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjulan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 31
Prosedur penerbitan IPR dalam suatu WPR oleh Camat selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 32
- (1) Luas wilayah untuk 1 (Satu) IPR dapat diberikan kepada:
- a. perseorangan paling banyak 1 (Satu) Hektar;
- b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (Lima) Hektar; dan/atau
- c. koperasi paling banyak 10 (Sepuluh) Hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (Tiga) Tahun dan dapat diperpanjang untuk masa waktu paling lama 2 (Dua) Tahun.
- (3) Permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Camat selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sebelum berakhirnya IPR.
- (4) Permohonan perpanjangan IPR tidak dapat diajukan setelah masa berlaku IPR berakhir.
BAB V - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 33
Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. syarat kedalaman sumuran dan terowongan paling dalam 25 (Dua Puluh Lima) Meter dari permukaan;
- b. dapat menggunakan Pompa-Pompa Mekanik dengan kekuatan mesin minimal 25 Hp;
- c. tidak diperkenankan menggunakan Alat-Alat Berat dan Bahan Peledak; dan
- d. melakukan pengolahan dan pemurnian bahan galian yang diperoleh pada Lokasi yang telah ditetapkan oleh Camat dengan persetujuan Instansi Teknis.
BAB V - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 34
Pemegang IPR berhak:
- a. mendapat pembinaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 35
Pemegang IPR wajib:
- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (Tiga) Bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- d. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
- e. membayar retribusi izin, pajak produksi dan pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Camat di tembuskan ke Instansi Terkait.
BAB V - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan pemberian dan perpanjangan IPR diatur dengan Peraturan Bupati.
KEGIATAN PENUNJANG USAHA PERTAMBANGAN DILUAR WIUP
BAB VI - KEGIATAN PENUNJANG USAHA PERTAMBANGAN DILUAR WIUP
Pasal 37
- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan yang di sebut wilayah proyek .
- (2) Wilayah Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Kepala Teknik Tambang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah proyek akan diatur dalam Peraturan Bupati.
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAGI USAHA DI LUAR SEKTOR PERTAMBANGAN
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAGI USAHA DI LUAR SEKTOR PERTAMBANGAN
Pasal 38
- (1) Badan Usaha, perseorangan, Koperasi dan atau Pihak lain yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali, wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 2 (Dua) Bulan dan/atau kapasitas produksi maksimal 50.000 meter kubik.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Mineral atau Batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana maksud pada ayat (1) dikenakan iuran produksi.
- (5) Badan usaha, perseorangan, koperasi dan atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Bupati.
KEPENTINGAN INVESTASI DAERAH
BAB VIII - KEPENTINGAN INVESTASI DAERAH
Pasal 39
- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam wajib memenuhi kepentingan investasi daerah.
- (2) Kepentingan investasi daerah yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Kewajiban saham cuma-cuma kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal;
- c. Kewajiban Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dan Tanggung jawab Sosial Perusahaan ( Corporate Social Responsibility /CSR);
- d. Kewajiban melaksanakan pengolahan dan/atau pemurnian dalam daerah;
- e. Kewajiban salah satu Direktur dari unsur BUMD;
- f. Kewajiban berkantor di daerah; dan
- g. Kewajiban menyerahkan sebagian keuntungan bersih ke kas daerah.
- (3) Besaran/nominal kepentingan investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan ## BAB IX
HUBUNGAN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK ATAS TANAH
BAB VIII - KEPENTINGAN INVESTASI DAERAH
Pasal 40
- (1) Wilayah pertambangan termasuk didalamnya Tanah-tanah yang telah memiliki hak atas tanah.
- (2) Hak atas wilayah pertambangan untuk IUP dan IPR tidak meliputi hak atas permukaan bumi.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
BAB VIII - KEPENTINGAN INVESTASI DAERAH
Pasal 41
- (1) Pemegang IUP dan IPR sebagaimana hanya dapat melakukan kegiatan pertambangan setelah memperoleh persetujuan dari pemegang hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) IUP dan IPR yang berada pada tanah negara yang sudah dibebani suatu hak atas nama pribadi atau badan, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kompensasi yang bentuk dan besarnya disepakati kedua belah pihak.
- (3) IUP dan IPR yang berlokasi pada tanah hak milik perorangan, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik tanah yang bersangkutan dengan kompensasi yang bentuk dan besarnya disepakati kedua belah pihak.
- (4) Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka pemerintah daerah dapat memfasilitasi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.
- (5) Apabila tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemerintah daerah dapat menetapkan bentuk dan besaran nilai kompensasi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PERTAMBANGAN
BAB X - PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PERTAMBANGAN
Pasal 42
- (1) Penghentian sementara kegiatan pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IPR apabila terjadi:
- a. mengabaikan surat peringatan tertulis;
- b. keadaan kahar;
- c. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
- d. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan diwilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP maupun IPR.
- (3) Penghentian sementara kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Kepala Inspektur Tambang atas saran tindak lanjut Inskpeksi oleh Inspektur Tambang dan/atau dilakukan
BAB X - PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PERTAMBANGAN
Pasal 43
- (2) Penghentian sementara kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP maupun IPR.
BAB X - PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PERTAMBANGAN
Pasal 44
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, dan pemegang IUP atau IPR sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan pertambangan diberikan karena mengabaikan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, kewajiban Pemegang IUP dan IPR terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, kewajiban Pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (4) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, kewajiban Pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.
BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN
BAB XI - BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN
Pasal 45
IUP dan IPR berakhir karena:
- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.
BAB XI - BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN
Pasal 46
- (1) Pemegang IUP dan IPR dapat menyerahkan kembali izinnya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.
BAB XI - BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN
Pasal 47
IUP dan IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila :
- a. Pemegang IUP dan IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan IPR serta ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. Pemegang IUP dan IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- c. Pemegang IUP memindahtangankan IUP tanpa persetujuan Bupati;
- d. Pemegang IUP dinyatakan pailit.
BAB XI - BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN
Pasal 48
- (1) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir dan tidak berlaku.
- (2) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IPR telah berakhir dan tidak diajukan permohonan perpanjangan kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IPR tersebut berakhir dan tidak berlaku.
BAB XI - BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN
Pasal 49
- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 47, dan Pasal 48 ayat (1) wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IPR yang izinnya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 47, dan Pasal 48 ayat (2) wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
BAB XI - BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN
Pasal 50
Apabila IUP dan/atau IPR telah berakhir, maka :
- a. Pemegang IUP dan/atau IPR harus menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan usaha pertambangan kepada Bupati tanpa menerima ganti kerugian;
- b. Bersamaan dengan berakhirnya IUP dan/atau IPR, Orang, Kelompok, Pengurus Koperasi, atau Pengusaha harus mengangkut segala sesuatu miliknya keluar wilayah pertambangan kecuali berupa prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk kepentingan umum.
BAB XI - BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN
Pasal 51
- (1) Pemegang IUP dan IPR dapat mengembalikan izinnya kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- (2) IUP dan IPR dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Bupati apabila:
- a. Pemegang IUP eksplorasi tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 6 (Enam) Bulan berturut-turut sejak diterbitkan IUP;
- b. Pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan kegiatan persiapan dalam jangka waktu 6 (Enam) Bulan sejak diterbitkan IUP;
- c. Pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 1 (Satu) Tahun sejak diterbitkan IUP;
- d. Pemegang IPR tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 3 (Tiga) Bulan;
- e. IUP dan IPR dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa izin Bupati;
- f. Pemegang IUP dan IPR tidak melanjutkan usahanya;
- g. Pemegang IUP dan IPR tidak dapat memenuhi kewajiban dan/ atau tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IPR dan/atau ## BAB XII
USAHA JASA PERTAMBANGAN
BAB XI - BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN
Pasal 52
- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal yang ada di Daerah dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
- a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
- 1) penyelidikan umum;
- 2) eksplorasi;
- 3) studi kelayakan;
- 4) konstruksi pertambangan;
- 5) pengangkutan;
- 6) lingkungan pertambangan;
- 7) reklamasi dan pascatambang; dan/atau
- 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang:
- 1) penambangan; atau
- 2) pengolahan dan pemurnian;
- (4) IUJP diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
BAB XI - BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN
Pasal 53
- (1) Bidang Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah bidang usaha selain bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3).
- (2) SKT diberikan oleh Bupati kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non lnti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non lnti.
- (3) IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (Tiga) Tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang.
- (4) Permohonan perpanjangan IUJP atau SKT harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (Satu) Bulan sebelum IUJP atau SKT berakhir.
BAB XI - BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN
Pasal 54
- (1) Dalam hal Pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada Pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa Badan Usaha, Koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan Tenaga Kerja Lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa pertambangan diatur dalam Peraturan Bupati.
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT, KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat
BAB XIII - PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT, KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 55
- (1) Pemegang IUP sesuai dengan tahapan dan skala usahanya harus melaksanakan program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Pemegang IUP.
- (3) Pelaksanaan program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Bupati.
Bagian Kedua Kemitraan
BAB XIII - PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT, KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 56
- (1) Pemegang IUP harus menjalin kemitraan dengan masyarakat dan/atau badan usaha setempat
BAB XIII - PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT, KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 57
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peran serta masyarakat setempat dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pertambangan rakyat dan/atau kegiatan jasa penunjang pertambangan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Perlindungan Masyarakat
BAB XIII - PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT, KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 58
- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ## BAB XIV
PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN
BAB XIII - PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT, KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 59
Setiap pemegang IUP wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan usaha pertambangan umum yang berpedoman kepada pola usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang lingkungan.
BAB XIII - PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT, KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 60
- (1) Pemegang IUP diwajibkan untuk melaksanakan reklamasi pada saat kegiatan penambangan maupun pada pasca tambang ## BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB XIII - PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT, KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 61
- (1) Bupati sesuai kewenangannya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pertambangan di daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas.
- (3) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XIII - PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT, KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 62
- (1) Pembinaan pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi:
- a. administrasi pertambangan;
- b. teknis operasional;
- c. kompetensi profesi;
- d. keuangan;
- e. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menyangkut administratif dan operasional, meliputi :
- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengolahan data mineral dan batubara;
- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pengelolaan IUP dan IPR; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
BAB XIII - PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT, KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 63
- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 kepada Bupati.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Bupati.
IURAN DAN RETRIBUSI PERTAMBANGAN PADA IUP NON LOGAM DAN BATUAN
Bagian Pertama
Iuran Pertambangan
BAB XVI - IURAN DAN RETRIBUSI PERTAMBANGAN PADA IUP NON LOGAM DAN BATUAN
Pasal 64
Pemegang IUP Non Logam dan Batuan akan dikenakan Iuran Pertambangan sesuai luasan WIUP yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Retribusi Pertambangan
BAB XVI - IURAN DAN RETRIBUSI PERTAMBANGAN PADA IUP NON LOGAM DAN BATUAN
Pasal 65
Setiap produksi mineral non Logam dan batuan akan dikenakan retribusi pertambangan sesuai dengan volume produksi yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XVII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 66
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi atau yang diduga melakukan tindak pidana dalam pengelolaan pertambangan di daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 67
- (1) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (Enam) Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggaran atas Peraturan Daerah ini diancam dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan perundang-undangan lainnya.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 68
- (1) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan oleh Bupati. ayat
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69
Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara baik eksplorasi mapun Operasi Produksi yang telah ada sebelum di undangkannya Peraturan daerah Ini wajib disesuaikan dengan segala ketentuan yang diatur setelah di undangkannya Peraturan Daerah Ini.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 70
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu. Diundangkan di Belopa pada tanggal 5 Besenber 2013 Ditetapkan di Belopa pada tanggal

Penandatangan: BUPATI LUWUJ, A. MUDZAKKAR

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR 7
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : 7 TAHUN 2013
## TENTANG
## PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
## I. UMUM
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu dituntut untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, koperasi dan dunia usaha dalam pengelolaan sumberdaya alam. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, diperlukan regulasi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Luwu dapat terlaksana secara optimal serta dengan pemanfaatan potensi yang tetap memperhatikan azas konservasi sumberdaya mineral dan batubara sesuai kebutuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Peraturan Daerah ini mengatur seluruh kegiatan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi penyelidikan, pengelolaan dan pengusahaannya dengan cakupan kegiatan usaha pertambangan mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, sesuai wewenang yang dimiliki daerah.
Penyusunan Peraturan Daerah ini didasari pertimbangan untuk kemudahan/efesiensi pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pertambangan, usaha konservasi sumber daya mineral dan batubara, penyelamatan kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan tanpa izin, maupun sosial, budaya dan keamanan. Disamping itu untuk memenuhi tuntutan pasar terhadap komoditas pertambangan yang ada, mendorong peningkatan investasi, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya mineral dan batubara yang tersedia dalam upaya pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
sampai dengan Pasal 71 Cukup Jelas ## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR