PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor TENTANG Tahun 2004 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR2TAHUN2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 4 Desember 2006)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR5TAHUN2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR2TAHUN2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa dengan terjadinya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud huruf a diatas, yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
: 1.
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokoler mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.
PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2), diubah sebagai berikut :
1. Diantara angka 18 dan angka 19 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 18a dan angka 18b sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 18a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat didaerah pemilihannya.
- 18b. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 1 Angka 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
19. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan Rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, Kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta Rumah dinas bagi Anggota DPRD dan Perlengkapannya.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
- a. Tunjangan Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;
4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :
- (1) Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan yang berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Selain Penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional.
Pasal 11
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pengawai Negeri Sipil.
Pasal 14
Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
8. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C dan Pasal 14D sehingga berbunyi sebagai berikut :
Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang Representasi Ketua DPRD.
- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali Uang Representasi yang bersangkutan
- (2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 (empat) kali Uang Representasi yang bersangkutan
- (1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dan Pasal 14B mempertimbangkan beban Tugas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 14A dan 14B dibayar terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
Pasal 15
- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
Pasal 16
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi Asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak
- (3) Besarnya Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general cheeck-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pembayaran Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (5) Besarnya premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sama dengan premi Asuransi yang ditetapkan untuk Kepala Daerah yang bersangkutan selaku pejabat Negara, ditambah dengan besarnya premi untuk general cheeck-up 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau premi untuk fasilitas lainnya yang diberikan untuk kepala daerah dalam memanfaatkan jasa asuransi kesehatan lainnya .
Pasal 20
## 11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : Pasal 20
Pasal 21
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi Asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak
- (3) Besarnya Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general cheeck-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pembayaran Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (5) Besarnya premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sama dengan premi Asuransi yang ditetapkan untuk Kepala Daerah yang bersangkutan selaku pejabat Negara, ditambah dengan besarnya premi untuk general cheeck-up 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau premi untuk fasilitas lainnya yang diberikan untuk kepala daerah dalam memanfaatkan jasa asuransi kesehatan lainnya .
11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : Pasal 20
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku dan tidak melebihi tunjangan perumahan untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
12.
PENJELASAN
Pasal 21
diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan. 13. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A dan Ketentuan Pasal 22 Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagian Kedua A Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah.
PENJELASAN
Pasal 22
- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang Representasi - (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggla dunia dalam menjalankan Tugas, kepada Ahli Waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali Uang Represetasi. - (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah. ## 14. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :
PENJELASAN
Pasal 24
- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD. - (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno DPRD. - (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan : - a. Rapat - rapat; - b. Kunjungan kerja; - c. Penyusunan rancangan Keputusan DPRD; - d. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah; - e. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme; - f. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; ## 15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
PENJELASAN
Pasal 25
- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri