KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 43 Tahun 2001 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2001 (berlaku 27 Maret 2001)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 178 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Mengingat
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
4. Keputusan ...
Menetapkan
:
4. Keputusan Presiden nomor 166 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, senagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2001
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
'Pasal 1
LPND terdiri dari:
1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUNAS;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan disingkat BAPEDAL;
7. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
8. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
9. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
10. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
11. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
12. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
13. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
14. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
15. Lembaga Penerbangan Antarariksa Nasional LAPAN;
16.Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
17. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
18. Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah disingkat BPS-KPKM;
19. embaga Ilmu Penegtahuan Indonesia disingkat LIPI;
20. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
21. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
22. Badan Pertanahan nasional disingkat BPN;
23. Badan Pengawas Obat dan makanan disingkat BPOM;
24. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;
25. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANAS;
26. Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan disingkat BKPK;
27. Badan Kependudukan Nasional disingkat BAKNAS.'
2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
'Pasal 22
BIN terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Penyelidikan Luar Negeri;
- d. Deputi Bidang Penyelidikan Dalam negeri;
- e. Deputi Bidang Pengolahan;
- f. Deputi Bidang Pengamanan;
- g. Deputi Bidang Penggalangan;
- h. Staf Ahli Bidang Politik Dalam Negeri;
- i. Staf Ahli Bidang Politik Luar Negeri;
- j. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
- k. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
- l. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan.'
3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
'Pasal 23
- (1) Kepala mempunyai tugas:
- a. memimpin BIN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BIN;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BIN yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. membuna dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi dan sumber daya di lingkungan BIN.
- (3) Deputi Bidang Penyelidikan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penyelidikan luar negeri.
- (4) Deputi Bidang Penyelidikan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penyelidikan dalam negeri.
- (5) Deputi Bidang Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengolahan.
- (6) Deputi Bidang Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengamanan.
- (7) Deputi Bidang Penggalangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penggalangan.
- (8) Staf Ahli Bidang Politik Dalam negeri mempunyai tugas memberi telaahan mengenai masalah politik dalam negeri.
- (9) Staf Ahli Bidang Politik Luar negeri mempunyai tugas memberi telaahan mengenai masalah politik luar negeri.
- (10) Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberi telaahan mengenai masalah ekonomi.
- (11) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberi telaahan mengenai masalah sosial budaya.
- (12) Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas memberi telaahan mengenai masalah pertahanan dan keamanan.
4. Ketentuan Bagian Kedua Puluh tiga, Pasal 45 dan Pasal 46 dihapus.
5. Diantara Pasal 48 A.2 dan Pasal 49 disisipkan 3 (tiga) Bagian baru, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
'Bagian Kedua Puluh Enam Lembaga Ketahanan Nasional
Pasal 48
LEMHANAS terdiri dari:
- a. Kepala atau dapat disebut Gubernur LEMHANAS;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengkajian;
- d. Deputi Bidang Pendidikan;
- e. Deputi Bidang Evaluasi dan Pengembangan.
- (1) Kepala mempunyai tugas:
- a. memimpin LEMHANAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LEMHANAS;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LEMHANAS yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administratif dan sumber daya di lingkungan LEMHANAS.
- (3) Deputi Bidang Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengkajian masalah-masalah strategik mengenai aspek kehidupan bangsa baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- (4) Deputi Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pendidikan strategik dan pelaksanaan pemantapan kader-kader pemimpin tingkat nasional.
- (5) Deputi Bidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang evaluasi dan pengembangan ketahanan nasional.
Bagian Kedua Puluh Tujuh Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
BKPK terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Keuangan;
- d. Deputi Bidang Ekonomi;
- e. Deputi Bidang Sosial;
- f. Inspektorat Utama.
- (1) Kepala mempunyai tugas:
- a. memimpin BKPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BKPK;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKPK yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi dan sumber daya di lingkungan BKPK.
- (3) Deputi Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan l\kebijakan dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan nasional dengan sektor keuangan.
- (4) Deputi Bidang ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan dengan sektor ekonomi.
- (5) Deputi Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan nasional dengan sektor sosial.
- (6) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BKPK.
Bagian Kedua Puluh Delapan Badan Kependudukan Nasional
BAKNAS terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Perencanaan Kependudukan;
- d. Deputi Bidang Dinamika Kependudukan;
- e. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.
- (1) Kepala mempunyai tugas:
- a. memimpin BAKNAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BAKNAS'
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAKNAS yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi dan sumber daya di lingkungan BAKNAS.
- (3) Deputi Bidang Perencanaan Kependudukan mempunyia tugas melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan kependudukan.
- (4) Deputi Bidang Dinamika Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan perkembangan kependudukan.
- (5) Deputi Bidang Sistem Informasi dan Adinistrasi Kependudukan mempunyia tugas melaksanakan perumusan kebijakn sistem informasi dan administrasi kependudukan.'
Pasal 50
'Pasal 50
- (1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala BKN dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (2) Kepala BIN, Kepala LIPI, Kepala BPPT, dan Kepala LEMHANAS dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin LPND.'
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Maret 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, Ttd. Edy Sudibyo