Unknown BUPATI SINTANG TENT ANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINTANG Nomor 4 Tahun 2014 tentang tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sintang; 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N9mor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578); 5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tenta � g Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jaw � b Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana \_Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PRengeblo l .lkaan I d Ke � angan Daerah (Lembaran Negara epu 1 n onesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 rentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor \_ 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 20. Peraturan Pernerintah · Nomor 91 Tahun 2010 t t J · p iak en ang ems aJ Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Pe �� tap � Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh WaJ1b Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lemb N Republik Indonesia Nomor 5179); aran egara 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang N 25 2006 omor Tahun ( Le b tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah m aran Daerah Kabupaten Sinta Tah Nomor 26 Tambahan Le b ng un 2006 s· N' m aran Daerah Kabupaten mtang omor 25), sebagaimana telah diubah den Peraturan Daerah Kabupaten Sintan N gan 2013 (Lembaran Daerah Kabupate � s � ::i 3 i:un 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran g un Sintang Tahun 2013 Nomor 3); Daerah Kabupaten (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATU,RAN BUPATI SINTANG
NOMOR ( 0 TAHUN 2014
TENT ANG
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 teritang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N9mor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578);
5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tenta � g Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jaw � b Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana \_Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PRengeblo l .lkaan I d Ke � angan Daerah (Lembaran Negara epu 1 n onesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 rentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor \_ 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pernerintah · Nomor 91 Tahun 2010 t t J · p iak en ang ems aJ Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Pe �� tap � Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh WaJ1b Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lemb N Republik Indonesia Nomor 5179); aran egara
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang N 25 2006 omor Tahun ( Le b tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah m aran Daerah Kabupaten Sinta Tah Nomor 26 Tambahan Le b ng un 2006 s· N' m aran Daerah Kabupaten mtang omor 25), sebagaimana telah diubah den Peraturan Daerah Kabupaten Sintan N gan 2013 (Lembaran Daerah Kabupate � s � ::i 3 i:un 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran g un Sintang Tahun 2013 Nomor 3); Daerah Kabupaten
Menetapkan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ' Sintang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang · ·(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Sin tang Nomor 41 Tahun 2013 Ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang (Serita Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 168);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. D\_inas adalah Dinas Pendapatan D Smtang. aerah Kabupaten
4. Kepala Dina � adalah Kepala Dinas Kabupaten Smtang. Pendapatan Daerah
5. Pejabat Pengelola Keuangan D disingkat PPKD adalah K 1 aerah yang selanjutnya Keuangan Daerah Kabupa;:; ;. Satuan Kerja Pengelola umum daerah. mtang selaku bendahara
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
TATA CARA PEMBAYARAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAA.N DAN PERKOTAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kelebihan pembayaran PBB P2 terjadi apabila:
- a. PBB P2 yang dibayar temyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. dilakukan pembayaran PBB P2 yang tidak seharusnya terutang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dan bukti yang diperlukan dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon.
- (2) Tanda terima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan.
- (4) Bentuk dan isian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

I

## Paaal 4

- (1) Kelebihan pembayaran PBB P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PBB P2 yang akan terutang atau dengan utang pajak atas Objek Pajak PBB P2 atas narna Wajib Pajak yang sama.
- (3) Perhitungan sebagaimana · dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

## Pasal 5

- (1) Berdasarkan basil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan :
- a. SKPDLB PBB P2, apabila jumlah PBB P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- c. SKPD PBB P2, apabila jumlah PBB P2 yang dibayar temyata kurang dari jumlah PBB P2 yang seharusnya terutang.
- b. Surat Pemberitahuan, apabila jumlah PBB P2 sama dengan jumlah PBB P2 yang seharusnya terutang; a tau
- (2) A � abila setelah jangka w � kt\_u 12 (dua belas) bulan Kepala Dmas atas nama Bupati tidak memberikan keputusan permohonan di8:nggap dikabulkan, maka dalam waktu i (satu) bul\_an sejak berakhirnya jangka waktu tersebut Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan SKPDLB PBB P2.
- (3) Bentuk dan isian SKPDLB PBB P2 sebagaiman tercantum dalam Lampiran II yang merupak b . a tidak · hk · an ag1an I terpisa an dari Peraturan ini.

## Pasal 6

Kelebihan pembayaran PBB P2 . d � kembalikan dalam jangka waktu rang masih ters\_isa diterbitkannya SKPDLB PBB P2 h . 1 (s � tu) bulan sejak nama Bupati. asi pemenksaan Dinas atas

## Paaal 7

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 anggaran berjalan dapat pada tahun Terduga yang berada :i:nggunakan Belanja Tidak Anggaran PPKD atas dasa:' k lDokumen Pelaksanaan eper uan mendesak.

- (2) Untuk pencairan dana sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) SKPDLB PBB P2 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- b. lembar ke-2 untuk PPKD selaku BUD; dan
- c. lembar ke-3 untuk Arsip Dinas.
5. Kepala Dinas wajib menyampaikan SKPDLB. PBB P � kepada PPKD selaku BUD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SKPDLB PBB P2 diterbitkan. (4)
6. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D atas beban belanja tidak terduga berdasarkan SKPDLB PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (5)
- (6) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

Jika pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah melampaui 2 (dua) bulan sejak penerbitan SKPDLB PBB P2, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, pada tanggal memerin tahkan pengunda1:1gan Peraturan Bupati ini dengan dalam Benta Daerah Kabupaten Sintang. penempatannya

Diundangkan di Sintang pada Tanggal -.S' Mff ,UT 2014

Ditetapkan di Sintang pada tanggal S Mfr N-r 2014

{

�

NTANG,

�

�

r

� ILTON CROSBY /..,



PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS na ·na uA KABUPATEN SINTANG, � i � � ,'

jYOSEPHA HASNAH

DERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMO � f /

LA.MPIR.AN I PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

:/0TAHUN 2014

TANGGAL

: S � /f. � '.tT ').ott,

TENTANG

:

...

NOMOR

:/0TAHUN 2014

TANGGAL

: S � /f. � '.tT ').ott,

TENTANG

:

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINTANG

## FORMAT BENTUK DAN ISIAN SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PBB P2

Kepada

Nomor

Lampiran

Perihal

: 1 (satu) berkas

: Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBS P2

Yth.

BUPATI SINTANG

Cq. Kepala Dinas Pendpatan Daerah Kabupaten Sintang

di-

SI NT ANG

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

Alamat

Desa/ Kelurahan

Kecamatan

Nomor Telepon/HP

.

·····················································

.

.

························································

.

.

················································· ········

.

Dengan ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 terutang atas objek pajak:

.


... ·······················


.

.

.

······················································

.

.

···········································

··········

.

Dengan alasan :

Nama Wajib Pajak

NOP

Alamat

Desa/ Kelurahan

Kecamatan

.

········································ ················

········

PBB P2 yang dibayar

: Rp

.

PBB P2 yang seharusnya

Dibayar

: Rp

.

Kelebihan Pembayaran : Rp

.

(

: :: :: : : :: : : : : : : :: : : : : :: : :j



···································································· ·························

·······


000110

Bersania ini saya Iarrrptr-ke.n :

1. Asli dan fotokopi SPPT / SKPD / STPD tahun pajak ... ;

2. Bukti pembayaran PBB P2/SSPD;

3. dokumen pendukung :

a.·························································································

b. ·························································································

c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Sin tang,

20 .

Wajib Pajak,

{

)

/

rlLTON CROSBY

BUPATI SINTANG,

00011.1

J.AMP].RAK II PERATURAM BUPATI Sll'ITANG

NOIIOR

:fOTAHUN 2014

TANGGAL

: S' W!/tU" a-ore.,

KELEBIHAN : TATA CARA PENGEIIBALIAN PEIIBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINTANG

TENTANG

## FORMAT BENTUK DAN ISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SKPDLB PBB P2)

•• · · •• •• · • · • · • · · · •• · · · ...•...•..•...•... KOP DINAS ••.•.•.•.••...• · · • · • · · • • • • · • • • • · · · • • • • · · • · · ·

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR: 973/

/KEP-DISPENDA/20 •..•

## TENT ANG

## PENETAPAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

## KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG,

Menimbang

Mengingat a.

- b. bahwa berdasarkan peneli tian / pemeriksaan terse but dalam huruf a di atas, telah dilakukan perhitungan dan tidak terdapat hutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang belum dilunasi, sehingga terdapat kelebihan pembayaran;

bahwa sehubungan dengan Surat Permohon dari Wajib Pajak ... Nomor ... tanggal ... perihal Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak ... , maka dipandang perlu dilakukan penelitian/pemeriksaan atas persyaratan dan kewajiban Wajib Pajak dimaksud;

- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang;

1.

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nornor 3 Tahun 19 � 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Ne Republik Indonesia Nomor 3\_52) sebagai Undang-unJ:: (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor . 72, Tambahan Lembaran Negara Re ublik Indonesia Nomor 1820); p


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten � g Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Per � turan. Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jems Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Pe �� tapa � Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh WaJ1b Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Ne ara Republik Indonesia Nomor 5179); g
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keu D (Le b D ah angan aerah m aran aer Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah K b Sintan N 25) a upaten g omor ' sebagaimana telah ct· b h Peraturan Daerah Kabupaten Sintan N ru a dengan 2013 (Lembaran Daerah K g � mor 3 Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Le � tupaten Smtang Tahun Sintang Tahun 2013 Nomor 3); aran Daerah Kabupaten
9. Peraturan Daerah Kabupaten 8 . t 2008 tentang Urusan Pemerint � ang Nomor 1 '!'ahun (Lembaran Daerah Kabupaten s: � abupaten Smtang Nomor 1, Tambahan Lembaran m ang Tahun 2008 Sintang Nomor l); Daerah Kabupaten

Menetapkan KESATU

KEDUA

KETIGA

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Per � esaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tah uri 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 168);

## MEMUTUSKA.N:

Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas :

Narna Wajib Pajak

NOP

.

Alamat Wajib Pajak

Alarnat Objek Pajak

Kelebihan Pembayaran : Rp

(

.

.

.

)

Tahun Pajak

.

- Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam. Diktum KESATU dilakukan dengan pembayaran melalui Bank Nomor Rekekning Atas Nama ... /diperhitungkan dengan hutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan �� Pe � kotaan atas nama . . . . . tahun pajak ... alarna\_t Wa.Jlb PaJak ... NOP... alamat Objek Pajak ... /disumbangkan ke daerah*)
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan 101 k dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebag'ai;a � : mestinya.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 20

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG ·

·······································

·····················