PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 03 Tahun 2013 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO JAMBI (berlaku 26 Maret 2013)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi adalah Badan Usaha milik daerah yang sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, perlu terus ditingkatkan permodalannya, sehingga dapat mengembangkan usahanya, meraih laba untuk dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Muaro Jambi;
Mengingat
- b. bahwa penyertaan modal sesuai dengan rekapitulasi tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jambi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi;
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Muaro Jambi adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungan sebagai modal Daerah.
7. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
BAB II - TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Muaro Jambi adalah sebagai berikut :
- a. memperkuat struktur permodalan melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal peningkatan akses perpipaan, meningkatkan kinerja keuangan PDAM Tirta Muaro Jambi, untuk dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
BAB III - BESARAN Pasal 3
Pasal 3
- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi berupa asset menurut nilai perolehan dinilai dengan uang berjumlah sebanyak Rp 24.702.260.272.00 ( dua puluh empat milyar tujuh ratus dua juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) pada tahun Anggaran 2010.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berasal dari
- a. Pemerintah Kabupaten Batanghari Rp.2.739.680.772.00,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
- b. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi/Dinas Pekerjaan Umum Rp.20.971.829.500.00, (dua puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- c. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi/Bagian Perlengkapan Rp.990.750.000.000, (sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. (3). Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 26 Maret 2013

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, Dto BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 26 Maret 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI IMBANG JAYA [[ TAHUN 2013 NOMOR 03
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, II, III dan IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB IV SUMBER DANA

## Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Muaro Jambi bersumber dari APBD.

## BAB V BAGIAN LABA Pasal 5

Keuntungan yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Muaro Jambi dari bagian laba secara langsung merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 26 Maret 2013

BUPATI MUARO JAMBI, Dto

BURHANUDDIN MAHIR

Diundangkan di Sengeti pada tanggal 26 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

IMBANG JAYA [[ TAHUN 2013 NOMOR 03

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR TAHUN 2013

## TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO JAMBI

## I. UMUM

Peraturan Daerah ini sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pembentukan peraturan daerah ini di samping atas dasar landasan yuridis juga yang tidak kala pentingnya yaitu dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi, agar dapat melaksanakan fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan akan air minum di Kabupaten Muaro Jambi.

Untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penyertaan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada Perusahaan daerah

Air Minum Tirta Muaro Jambi, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagai produk hukum daerah dalam operasionalisasinya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 03