PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO Nomor 13 Tahun 2015 tentang Latar belakang penyusunan RPJM Desa (berlaku 18 Mei 2015)
Pembukaan
Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menctapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa:
GP
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1850 Nomor 19) jo Peraturan Penwrintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat IN Sawahlunto, Kabupcten Dacrah Tingkat HH Sawahlunto/Syunjung dan Kabupaten Dacrah Tingkat Il Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1900 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423):
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor H2 1):
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundansg-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
- Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ): 5.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 8.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), 9
- 10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa:
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambil Keputusan Musyawvarah Desa,
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendampingan Desa,
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16):
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah keempat kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28),
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5):
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21),
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 22).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota Sawahlunto ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kota Sawahlunto.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (5) Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto melalui satuan kerja perangkat daerah Kota Sawahlunto.
4. pihak ketiga. (6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Bagian Kesatu Umum
BAB Il - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 4
- Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (1) a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB Il - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 5
- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
3. dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi: a. penyusunan RPJM Desa: dan b. penyusunan RKP Desa.
- (3) RKP Desa tahun berikutnya mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
Bagian Kedua Penyusunan RPJM Desa
Paragraf 1 Umum
BAB Il - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 6
- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. penetapan dan penegasan batas Desa, a.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
4. pendataan Desa, b.
5. penyusunan tata ruang Desa, C.
6. penyelenggaraan musyawarah Desa, d.
7. pengelolaan informasi Desa, e.
8. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa, 8
9. penyelenggaraan perencanaan Desa: f
10. penyelenggaraan kerjasama antar Desa, h.
11. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. j.
12. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa, dan 1.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
1. jalan pemukiman,
3. lingkungan permukiman masyarakat Desa: dan
2. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian,
4. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- l. air bersih berskala Desa,
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
2. sanitasi lingkungan,
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu, dan
24. Cc. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
25. pendidikan anak usia dini, 2.
26. taman bacaan masyarakat: 1
27. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, 3.
28. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa. 5.
29. pengembangan dan pembinaan sanggar seni, dan 4.
30. d.pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
31. pasar Nagari, 1.
32. penguatan permodalan BUM Desa: 3.
33. pembentukan dan pengembangan BUM Desa, 2.
34. pembibitan tanaman pangan, 4.
35. lumbung Desa, 6.
36. penggilingan padi, 5.
7. pembukaan lahan pertanian,
8. kolam ikan dan pembenihan ikan,
9. kandang ternak,
4. l1.sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
5. 10.mesin pakan ternak,
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
2. pembuatan terasering,
1. penghijauan,
3. perlindungan mata air,
5. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
4. pembersihan daerah aliran sungai,
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban,
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan,
- c. pembinaan kerukunan umat beragama,
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga,
- e. pembinaan lembaga adat:
- g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan,
- b. pelatihan teknologi tepat guna,
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa,
25. kader pemberdayaan masyarakat Desa, 1
26. kelompok perempuan, 3.
27. kelompok usaha ekonomi produktif: 2.
28. kelompok tani, 4.
29. kelompok pengrajin, 6.
30. kelompok masyarakat miskin, 5.
31. kelompok pemerhati dan perlindungan anak, 7.
32. kelompok lain sesuai kondisi Desa. 9
33. kelompok pemuda,dan 8.
BAB Il - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 7
- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Kota Sawahlunto.
- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa,
5. b.penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kota Sawahlunto,
6. . pengkajian keadaan Desa,
7. . penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa,
- e. penyusunan rancangan RPJM Desa,
- g. penetapan RPJM Desa.
10. . penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dan £
Paragraf 2 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
BAB Il - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 8
- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
2. kepala Desa selaku pembina, a
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
4. sekretaris Desa selaku ketua: b.
5. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur d.
6. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, dan
7. masyarakat lainnya. (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (l), mengikutsertakan perempuan.
BAB Il - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 9
Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kota Sawahlunto,
- b. pengkajian keadaan Desa,
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- C. penyusunan rancangan RPJM Desa, dan
BAB Il - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 10
Sistematika penulisan RPJM Desa adalah sebagai berikut :
BABI.
: PENDAHULUAN
BAB II.
:
PROFIL DESA
BAB III. : POTENSI DAN MASALAH
BAB IV. : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
BAB V.
: PENUTUP
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN

Paragraf 3

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sawahlunto

## Pasal 11

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kota Sawahlunto.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kota Sawahlunto dengan pembangunan Desa.

- 4 Informasi arah kebijakan pembangunan Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
- .rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, b.
- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Sawahlunto,
- rencana umum tata ruang wilayah Kota Sawahlunto:
- .rencana rinci tata ruang wilayah Kota Sawahlunto, dan d.
- . rencana pembangunan kawasan perdesaan. e.

## Pasal 12

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kota Sawahlunto yang akan masuk ke Desa.
2. Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa. (3)
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
4. 4 Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

## Paragraf 4 Pengkajian Keadaan Desa

## Pasal 13

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
3. Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut: (3)
- a. penyelarasan data Desa,
- b. penggalian gagasan masyarakat, dan
6. Cc. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

## Pasal 14

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. pengambilan data dari dokumen data Desa, b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
2. (3)
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.

- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
2. (S) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

## Pasal 15

- Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. (1
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
4. . tokoh adat, a.
5. . tokoh agama, b.
6. . tokoh masyarakat,
7. . tokoh pendidikan,
8. kelompok tani, e,
9. kelompok perajin, f
10. kelompok perempuan, g
11. kelompok masyarakat miskin,dan .
12. . kelompok pemerhati dan pelindungan anak, h.
13. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 17

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

## Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

## Pasal 19

- Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa. (1
- Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen: (3)
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara. (2)
- a. data Desa yang sudah diselaraskan, b. data rencana program pembangunan Kota Sawahlunto yang akan masuk ke Desa:
- d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
- c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan, dan

## Pasal 20

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

## Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa

## Pasal 21

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
2. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa. (2)

## Pasal 22

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
2. b.rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa: dan
- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa,
4. C.rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi (2)

berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa,
- b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun,
- c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa, dan
5. d . rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

## Pasal 23

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM IM Desa.

## Paragraf 6 Penyusunan Rancangan RPJM Desa

## Pasal 24

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

## Pasal 25

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

## Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

## Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
3. . tokoh adat:
4. . tokoh masyarakat, LN»
5. . tokoh agama,
6. . tokoh pendidikan,
7. perwakilan kelompok tani: MO
8. . perwakilan kelompok perempuan, MN
9. perwakilan kelompok perajin:
10. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan
11. h i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

## Pasal 27

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

## Paragraf 8

Penetapan dan perubahan RPJM Desa

## Pasal 28

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

## Pasal 29

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kota Sawahlunto.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

LA

## Bagian ketiga Penyusunan RKP Desa Paragraf 1 Umum

## Pasal 30

- (4) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kota Sawahlunto berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
- (3) RKP Desa tahun berikutnya mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
5. (S) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

## Pasal 31

- Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (1
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa,

- Cc. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa,
- . pencermatan ulang dokumen RPJM Desa,
- penyusunan rancangan RKP Desa, penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa: mo
- g. penetapan RKP Desa,
- i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.
- h. perubahan RKP Desa, dan

## Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

## Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

## Pasal 33

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa,

- b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, dan
2. Cc. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah Kota Sawahlunto yang terdiri dari Bappeda, DPPKAD, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum dan Organisasi.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

## Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

## Pasal 34

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
3. kepala Desa selaku pembina: gp
4. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris: dan 20
5. sekretaris Desa selaku ketua:
6. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 35

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa:
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa:
- C. penyusunan rancangan RKP Desa: dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

## Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

## Pasal 36

Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Kota Sawahlunto tentang:

- a. pagu indikatif Desa, dan
- b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang masuk ke Desa.

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang meliputi:
2. b.rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kota Sawahlunto:
- a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN,
4. c.rencana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto, dan
5. d.rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
- a. rencana kerja pemerintah Kota Sawahlunto,
- c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.
9. b.rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kota Sawahlunto:
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
12. (S) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

## Pasal 38

- (1) Walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5 Pencermatan Ulang RPJM Desa

## Pasal 39

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

## Paragraf 6 Penyusunan Rancangan RKP Desa

## Pasal 40

## Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- pagu indikatif Desa: b.
- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa,
- pendapatan asli Desa: Cc.
- rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto: d.
- jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kota Sawahlunto: @
- hasil kesepakatan kerjasama antar Desa, dan HA
- hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa: » IM
- hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

## Pasal 41

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya meliputi:
- b. sekretaris:
- a. ketua,
- c. bendahara: dan
- d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

## Pasal 42

Sistematika penulisan RKP Desa adalah sebagai berikut :

BABI

: PENDAHULUAN

BAB II

: GAMBARAN UMUM DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

BAB III

BAB IV

: KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB V

: PENUTUP

LAMPIRAN

## Pasal 43

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya,
- C. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga:
- b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa:
- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto: dan
- e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto yang membidangi pembangunan infrastruktur, dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

## Pasal 44

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

## Pasal 45

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

## Pasal 46

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

## Pasal 47

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

## Paragraf 7

## Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

## Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: (3)
4. . tokoh agama, Uu»
5. . tokoh adat:
6. . tokoh masyarakat, c
7. perwakilan kelompok perajin,
8. . tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, MO LO
9. . perwakilan kelompok perempuan,
- i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
11. . perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak, dan HI
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

## Pasal 49

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
- a. pagu indikatif Desa,
- b. pendapatan asli Desa,
5. swadaya masyarakat Desa, c.
6. bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto. e.
7. bantuan keuangan dari pihak ketiga, dan d.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa,
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia,
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar,
12. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, d.
13. pendayagunaan sumber daya alam, mw MO
14. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi,
15. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa,

- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa: dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

## Pasal 50

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
4. (4 Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. (S) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

## Paragraf 8 Perubahan RKP Desa

## Pasal 51

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Sawahlunto yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus,
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus,
7. Cc. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB, dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto,
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto,
12. Cc. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB, dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

## Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

## Paragraf 9 Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

## Pasal 53

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kota Sawahlunto.
- (4) Walikota menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. (S) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

## BAB III

## PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 54

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.
- a. pembangunan Desa berskala lokal Desa: dan

- (3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
2. 4 Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

## Pasal 55

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
2. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa. (2)
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
5. (S) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Walikota melalui Camat.

## Pasal 56

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan Paragraf 1 Umum

## Pasal 57

- penetapan pelaksana kegiatan, a.

## Tahapan persiapan meliputi:

- penyusunan rencana kerja, b.
- pembekalan pelaksana kegiatan, d.
- sosialisasi kegiatan, c
- penyiapan dokumen administrasi, e.
- pengadaan tenaga kerja, dan £
- pengadaan bahan/material. 8

## Paragraf 2

## Penetapan Pelaksana Kegiatan

## Pasal 58

- (1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

## Pasal 59

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

## Paragraf 3 Penyusunan Rencana Kerja Pasal 60

- (1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa.
- a. uraian kegiatan,
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
4. . biaya, b.
5. . waktu pelaksanaan, c
6. . lokasi: d.
7. . kelompok sasaran, e.
8. tenaga kerja, dan £
- g. daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa,

## Paragraf 4 Sosialisasi Kegiatan

## Pasal 61

- (1) Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
3. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, a.
4. . musyawarah dusun, op
5. musyawarah kelompok,
6. . sistem informasi Desa berbasis website, DO
7. papan informasi desa, dan
8. media