PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (berlaku 21 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum penghasilan dengan pegawai perlu memberikan tambahan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa tambahan penghasilan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil;
PARAF KOORDINASI
KEUANGAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
PARAF KOORDINASI
KEUANGAN
KEPALA
BADAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA
BADAN
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah KabupatenTrenggalek Tahun 2016 Nomor 16);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
PARAF KOORDINASI
KEUANGAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA
BADAN
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
Pasal 2
7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
- a. pemberian dan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS;
- b. prosedur dan tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan; dan
- c. pembiayaan.
BAB IV - PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Pasal 4
Pasal 4
- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS berupa tunjangan peningkatan kesejahteraan umum.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja dan disiplin.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga PNS Pemerintah Daerah yang pembayaran gajinya masih menjadi tanggungan Pemerintah Daerah lain.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per bulan.
BAB IV - PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Pasal 4
Pasal 5
Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).
PARAF KOORDINASI
KEUANGAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA
BADAN
BAB IV - PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Pasal 4
Pasal 6
- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, dengan besaran per bulan sebagai berikut :
- a. Eselon II.a sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Eselon II.b sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- c. Eselon III.a sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Eselon III.b sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Eselon IV.a sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Eselon IV.b sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Eselon V.a sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- h. Pejabat fungsional khusus:
1. golongan IV sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. golongan III sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
3. golongan II sebesar Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
Staf:
1. golongan IV sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. golongan III sebesar Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
3. golongan I dan golongan II sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
PARAF KOORDINASI
KEUANGAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA
BADAN
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi apabila PNS tidak masuk kerja selain melaksanakan tugas kedinasan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dikurangi 5% (lima persen) apabila tidak masuk kerja dalam 1 (satu) hari kerja; dan
- b. dikurangi 50% (lima puluh persen) apabila tidak masuk kerja dalam 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut.
BAB IV - PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Pasal 4
Pasal 7
Pemberian Tambahan Penghasilan dikecualikan bagi:
BAB IV - PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Pasal 4
Pasal 8
- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan dapat diajukan tiap bulan atau beberapa bulan setelah bulan berjalan.
PARAF KOORDINASI
KEUANGAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA
BADAN
- (3) Khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.
BAB IV - PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Pasal 4
Pasal 9
- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS golongan I dan golongan II dikenakan pajak sebesar 0% (nol persen);
- b. PNS golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen); dan
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).
- (2) Pengenaan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menyesuaikan ketentuan perpajakan.
BAB IV - PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Pasal 4
Pasal 21
- a. PNS golongan I dan golongan II dikenakan pajak sebesar 0% (nol persen);
- b. PNS golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen); dan
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).
- (2) Pengenaan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menyesuaikan ketentuan perpajakan.
- (1) Pengajuan SPP-LS Tambahan Penghasilan untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan dilengkapi dengan:
- a. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima Tambahan Penghasilan yang menetapkan PNS dan CPNS yang berhak menerima dan jumlah penerimaan masingmasing;
- b. daftar penerimaan Tambahan Penghasilan;
- c. rekapitulasi penerimaan Tambahan Penghasilan;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- e. ID Billing PPh Pasal 21.
- (2) Format daftar penerimaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI

KEUANGAN

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

SAID MAKSUM, S.H.

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

KEPALA

BADAN

- (3) Format rekapitulasi penerimaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

SPM-LS Tambahan Penghasilan diajukan ke Bendahara Umum Daerah dilampiri dengan :

- a. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima Tambahan Penghasilan;
- b. daftar penerimaan Tambahan Penghasilan;
- c. rekapitulasi penerimaan Tambahan Penghasilan;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- e. ID Billing PPh Pasal 21.

## BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PARAF KOORDINASI

KEUANGAN

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

SAID MAKSUM, S.H.

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 21 Februari 2017 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 21 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 7


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

PARAF KOORDINASI

KEPALA

BADAN

KEUANGAN

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

SAID MAKSUM, S.H.

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.