PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 27 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 0 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 (berlaku 8 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang::
Mengingat
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 0 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
- a.bahwa untuk mengatasi ketidaksesuaian perencanaan dan penganggaran dengan perkembangan keadaan saat ini, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015;
- b.bahwa untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 maka perlu dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015;
- c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015;
- . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1056 tentang Pembentukan 1 Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1056 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1065 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1065 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
- 2 . Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
- sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NNomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
Menetapkan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 24);
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
Pasal I
Ketentuan pasal 2 dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Tahun 2015 yang dimulai pada tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 28 Agustus 2015

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Verifikasi: ttd. FIRDAUS KHATAB BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 27

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MASKURI, S.H. PEMBINA NIP. 19710429 200003 1 003 ## Pasal Il

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 28 Agustus 2015

Penandatangan: BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd. USMAN ERMULAN ## DAFTAR ISI | DAFTAR ISI | DAFTAR ISI | i | |--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----| | BABI | PENDAHULUAN | 1 | | | 1.1 LATAR BELAKANG | 1 | | | 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN | 3 | | | 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN | 6 | | | 1.4 SISTIMATIKA RKPD | 7 | | | 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN | 8 | | BAB2 | EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | 10 | | | 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2014 | 10 | | | 2.2. REALISASI APBD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 (SAMPAI TRIWULAN I) | 49 | | BAB3 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBLJAKAN KEUANGAN DAERAH | 51 | | | 3.1 ARAH KEBLJAKAN EKONOMI DAERAH | Sl | | | 3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH | 56 | | BAB 4 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2015 | 63 | | BAB6 | PENUTUP | | 175 ## LAMPIRAN

Penandatangan: PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015

Penandatangan: Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 ## 1.1. LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan turunannya, yang telah diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam implementasinya tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan tahapan sistem perencanaan pembangunan di atas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengakomodir aspirasi masyarakat di daerah yang dihasilkan melalui penyelenggaraan forum-forum perencanaan secara berjenjang dan terjadwal mulai dari Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (F-SKPD) dan Musrenbang Tingkat Kabupaten serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat melalui Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional. Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diharapkan mampu menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Penandatangan: Untuk tetap menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran RKPD dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Hasil evaluasi RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 menunjukkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yaitu berubahnya asumsi laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan menyebabkan berubahnya pendapatan perkapita. Dari sisi pendanaan terjadi perubahan pendapatan daerah dan pengaruh sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2014 yang menekankan untuk melakukan penghapusan kegiatan, pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, lampiran V tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. ## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar Hukum sebagai pijakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 adalah : - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); - 2) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); - 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5679); - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Penandatangan: - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Penandatangan: - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Penandatangan: - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Penandatangan: - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Penandatangan: - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);

Penandatangan: - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); - 18) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23); - 19) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3); - 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11); - 21) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12); - 22) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 8);

Penandatangan: - 23) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 9);

Penandatangan: - 24) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 24); ## 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 maupun UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD maupun RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta dari keberadaannya untuk dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renja SKPD. Amanat undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penandatangan: Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Sedangkan yang berkaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.17 tahun 2003, maka penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penandatangan: Dalam hal RKPD Tahun 2015 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Perubahan RKPD Tahun 2015 Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan dalam penyusunan perubahan KUA dan PPAS untuk penyusunan perubahan RAPBD Tahun 2015. ## 1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut : ## BAB I PENDAHULUAN - 1.1. Latar Belakang - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan - 1.3. Hubungan Antar Dokumen - 1.4. Sistematika Dokumen RKPD - 1.5. Maksud dan Tujuan - BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014. - 2.2. Realisasi APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 (sampai Triwulan II) - BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH - 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah - 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah - BAB IV PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 - BAB V PENUTUP ## 1.5. MAKSUD DAN TUJUAN - 1.5.1. Maksud Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 1. Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 disusun untuk menciptakan keselarasan atas perubahan kemampuan pendapatan daerah dan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. 2. Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 dapat menjadi salah satu acuan untuk mengukur efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016 ## 1.5.2. Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015. 1. Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 menjadi landasan untuk menyusun perubahan KUA dan PPAS serta penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2015. ## EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ## 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2014 Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2011-2016, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan telah mewujudkan hasil-hasil dari berbagai aspek pembangunan sebagai berikut : ## 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ## 2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah Tanjung Jabung Barat adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Pantai Timur Provinsi Jambi, tepatnya antara 0 o 53' - 01 o 41' Lintang Selatan dan antara 103 o 23' - 104 o 21' Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan dengan : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batanghari 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo. Pusat pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di Kota Kuala Tungkal yang berjarak ± 125 Km dari Kota Jambi (Ibukota Provinsi Jambi). Posisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup strategis sebagai Kawasan Pantai Timur (KPT) Provinsi Jambi yang langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle ). Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan, dengan 114 (seratus empat belas) desa dan 20 (Dua puluh) kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat keseluruhan adalah 5.375,16 Km 2 , dimana kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Batang Asam yaitu 1.042,37 Km 2 dan wilayah tersempit adalah Kecamatan Tungkal Ilir yang merupakan Ibu Kota Kabupaten dengan luas 222,09 Km 2 . Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi ## di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 | No | Kecamatan | Ibukota | Luas (Km 2 ) | Kelurahan/Desa | Kelurahan/Desa | Kelurahan/Desa | |--------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------| | No | Kecamatan | Ibukota | Luas (Km 2 ) | Kel. | Desa | Jml. | | 1 | Tungkal Ulu | Pelabuhan Dagang | 345,69 | 1 | 9 | 10 | | 2 | Merlung | Merlung | 311,65 | 1 | 9 | 10 | | 3 | Batang Asam | Dusun Kebun | 1.042,37 | 1 | 10 | 11 | | 4 | Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | 342,89 | 1 | 9 | 10 | | 5 | Renah Mendaluh | Lubuk Kambing | 473,72 | 1 | 9 | 10 | | 6 | Muara Papalik | Rantau Badak | 336,38 | 1 | 9 | 10 | | 7 | Pengabuan | Teluk Nilau | 440,13 | 1 | 12 | 13 | | 8 | Senyerang | Senyerang | 426,63 | 1 | 9 | 10 | | 9 | Tungkal Ilir | Kuala Tungkal | 222,09 | 8 | 2 | 10 | | 10 | Bram Itam | Bram Itam Kiri | 312,66 | 1 | 9 | 10 | | 11 | Seberang Kota | Tungkal V | 243,07 | 1 | 7 | 8 | | 12 | Betara | Mekar Jaya | 570,21 | 1 | 11 | 12 | | 13 | Kuala Betara | Betara Kiri | 307,67 | 1 | 9 | 10 | | Jumlah | Jumlah | Jumlah | 5.375,16 | 20 | 114 | 134 | Sumber : BPS Kab.Tanjab Barat, tahun 2014, data di olah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl (diatas permukaan laut) di bagian timur sampai pada ketingian di atas 500 m dpl. Secara topografis, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian yaitu (BPS, 2014): - 1) Daerah dataran rendah 0-25 m seluas 213.424,4 ha (42,8%), terdapat di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Bram Itam, Betara, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Senyerang; - 2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 25-500 m seluas 273.090,9 ha (54,8%), terdapat di Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung, sebagian Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tebing Tinggi, sebagian Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Muara Papalik; dan - 3) Daerah dataran tinggi &gt;500 m seluas 11.910 ha (2,4%), terdapat di sebagian Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Renah Mendaluh. Kondisi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipengaruhi oleh musim dan fluktuasi pasang surut. Pada saat musim penghujan fluktuasi air tanah dan permukaan akan tinggi sehingga menyebabkan dibeberapa tempat terjadi genangan atau banjir sedangkan pada saat kemarau dimana air sungai rendah dan terjadi penyusutan air laut jatuh ke wilayah pedalaman. Dibagian muara sungai dan pesisir keadaan tata airnya sangat tergantung pada pengaruh pasang surut yang terjadi di Selat Berhala. Frekwensi pasang surut terjadi pada setiap 12 jam dengan ketinggian permukaan antara 2-3 meter, bahkan pada saat pasang besar ( spring tide ) dapat lebih tinggi lagi. Batas jangkauan pasang surut yang langsung maupun yang tidak sehingga intrupsi air laut dapat berpindah-pindah sesuai dengan keadaan sungai dan pergantian musim. Berdasarkan pengaruh pasang surut pada dataran rendah dapat diidentifikasikan sebagai daerah yang sedikit atau sama sekali tanpa pengaruh pasang surut yakni jalur aliran sungai perential dan tawar, dataran banjir musiman dan daerah belakang. Berdasarkan ketersediaan sumberdaya air dibagi dalam 3 (tiga) wilayah sebagai berikut : (1) Wilayah Basah, di wilayah ini dikembangkan padi, sayur-sayuran, palawija tambak/kolam keramba dan pengembangan peternakan unggas; (2) Wilayah Basah/Kering, di wilayah ini dikembangkan padi, palawija termasuk sayur-sayuran dan ternak seperti kambing dan ayam; dan (3) Wilayah Kering, di wilayah ini dikembangkan ternak besar dan perkebunan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 26.9 o C, suhu minimun adalah 21,9 o C dan

Distribusi: maksimum 32 o C. Curah hujan rata-rata berkisar 2238,5 mm/tahun atau rata berkisar antara 186,54 mm/bulan dengan hari hujan berkisar antara 5-11 hari/bulan. Artinya distribusi hujan bulanan cukup merata. Puncak bulan basah terjadi pada bulan Nopember - Januari dan bulan kering pada bulan Juni sampai dengan Agustus sebagaimana daerah lain yang ada di Provinsi Jambi. ## 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. ## 1) Kawasan Lindung Kawasan lindung yaitu kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya binaan, nilai sejarah, dan budidaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Luas kawasan lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 34.500,00 Ha, yang terdiri hutan lindung gambut, sempadan pantai, sempadan sungai, taman Nasional Bukit Tigapuluh, Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur dan perlindungan lainnya. Luas dan penyebaran masing-masing kawasan lindung dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2. Luas Kawasan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 | NO | JENIS KAWASAN | LUAS (HA) | % THD LUAS KAB. | |---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------| | I | KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KAWASAN BAWAHANNYA | 15.050,00 | 2,80 | | 1 | Hutan Lindung Gambut | 15.050,00 | 2,80 | | II | KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT | 7.439,00 | 1,40 | | 1 | Sempadan Pantai | 450,00 | 0,80 | | 2 | Sempadan Sungai | 6.989,00 | 1,30 | | III | KAWASAN SUAKA ALAM DAN CAGAR BUDAYA | 12,014,18 | 2,20 | | 1 | Taman Nasional Bukit Tigapuluh | 11.520,00 | 2,10 | | 2 | Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur | 126,09 | 0,02 | | IV | PERLINDUNGAN LAINNYA | 365,30 | 0,07 | | LUAS KAWASAN LINDUNG | LUAS KAWASAN LINDUNG | 34.500,00 | 6,40 | | LUAS WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT | LUAS WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT | 537.516,00 | 537.516,00 | Sumber : Perda RTRW, 2013 - 2033 ## 2) Kawasan Budidaya Kawasan budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan dan sumberdaya manusia. Luas Kawasan Budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 465.045 Ha, terdiri dari Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Pertanian dan Non Pertanian. Luas dari masing-masing jenis kawasan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut : Tabel 2.3 Luas Kawasan Budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 - 2030 | No | Jenis Kawasan | Luas (Ha) | % thd luas Kab. | |---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------| | 1 | Hutan Produksi | 179.635 | 33,42 | | 2 | Hutan Produksi Terbatas | 35.585 | 6,62 | | 3 | Pertanian dan Non Pertanian | 249.825 | 46,48 | | LUAS KAWASAN BUDIDAYA | LUAS KAWASAN BUDIDAYA | 465.045 | 86,52 | | LUAS WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT | LUAS WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT | 537.516 | 537.516 | Sumber : Perda RTRW, 2013 - 2033 Dalam kawasan budidaya terdapat pula kawasan andalan yang merupakan keterpaduan dan keterkaitan berbagai kegiatan produksi dan kawasan fungsional yang mempunyai dampak terhadap perkembangan perekonomian daerah. ## 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana Bencana alam yang dikategorikan besar dan yang menimbulkan korban jiwa belum pernah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini, Secara umum wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat dapat dikenali memiliki beberapa potensi bahaya yang dapat menimbulkan bencana; yakni potensi bencana banjir yang sering terjadi di Desa Lubuk Bernai dan sepanjang sungai di Betara Kiri, serta potensi bencana kebakaran yang sering dialami di Kota Kuala Tungkal. ## 2.1.1.4. Demografi Jumlah penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan namun jumlah penduduk yang besar jika tidak diikuti dengan peningkatan kualitasnya justru dapat menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu masalah kependudukan harus mendapat perhatian yang serius, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai modal pembangunan.

Distribusi: Pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 309.583 jiwa dengan kepadatan 62 jiwa per km 2 . Dilihat sebaran menurut kecamatan, penduduk lebih terkonsentrasi pada Kecamatan Tungkal Ilir dengan jumlah penduduk 74.215 jiwa atau sekitar 23,97 % jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tabel 2.4 Jumlah, Penyebaran Penduduk dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2014 | Kecamatan | Penduduk | Kepadatan Penduduk Per Km2 | Penyebaran Penduduk (%) | Luas Wilayah (Km2) | |----------------|------------|------------------------------|---------------------------|----------------------| | Tungkal Ulu | 13.522 | 39 | 4,37 | 345,69 | | Merlung | 16.943 | 54 | 5,74 | 311,65 | | Batang Asam | 27.06 | 26 | 8,74 | 1.042,37 | | Tebing Tinggi | 39.294 | 115 | 12,69 | 342,89 | | Renah Mendaluh | 14.85 | 31 | 4,80 | 473,72 | | Muara Papalik | 12.002 | 36 | 3,88 | 336,38 | | Pengabuan | 24.492 | 56 | 7,91 | 440,13 | | Senyerang | 23.426 | 55 | 7,57 | 426,63 | | Tungkal Ilir | 74.215 | 740 | 23,97 | 100,31 | | Bram Itam | 17.794 | 57 | 5,75 | 312,66 | | Seberang Kota | 8.891 | 73 | 2,87 | 121,29 | | Betara | 24.038 | 42 | 7,76 | 570,21 | | Kuala Betara | 13.056 | 70 | 4,22 | 185,89 | | Jumlah | 309.583 | 62 | 100,00 | 5.009,82 | Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah. ## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ## 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ## 1) Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan migas Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2011-2014 memperlihatkan kecenderungan melambat. Tabel 2.5 menunjukan bahwa pada tahun 2011 PDRB dengan Migas sebesar 7,85 % dan melambat di tahun 2012 menjadi 7,68 % dan terus melambat di tahun 2013 menjadi sebesar 7,55 %, dan pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan memperhitungkan migas sebesar 7,23 %. Tabel 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Lapangan Usaha Periode 2011-2014 (%) | Lapangan | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | |---------------------------------------|---------|---------|---------|---------| | Usaha | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | Pertanian | 11,30 | 8,77 | 7,38 | 11,30 | | Pertambangan & Penggalian | 20,35 | 6,86 | 1,40 | 1,81 | | Industri Pengolahan | 2,17 | 7,48 | 9,67 | 4,87 | | Listrik, Gas& Air Bersih | 10,87 | 9,55 | 18,51 | 12,14 | | Konstruksi | 9,22 | 17,54 | 19,85 | 28,03 | | Perdagangan, Hotel & Restoran | 5,91 | 8,03 | 9,61 | 6,85 | | Pengangkutan & Komunikasi | 3,19 | 4,59 | 3,69 | 5,06 | | Keuangan, Real Estat& Jasa Perusahaan | 5,64 | 7,14 | 7,17 | 6,78 | | Jasa-Jasa | 4,41 | 5,19 | 5,82 | 8,36 | | PDRB Dengan Migas | 7,85 | 7,68 | 7,55 | 7,23 | | PDRB Tanpa Migas | 6,27 | 8,66 | 7,36 | 7,66 | Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah. Apabila dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut lapangan usaha pada kurun waktu 2011 - 2014, sektor pertambangan dan penggalian cenderung melambat dari 20,35 % di tahun 2011 hingga mencapai 1,81 % di tahun 2014. Sektor konstruksi dan jasajasa cenderung mengalami percepatan dimana sektor konstruksi mengalami percepatan yang signifikan dari 9,22 % di tahun 2011 menjadi 28,03 % di tahun 2014. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan migas memperlihatkan pertumbuhan yang fluktuatif, dimana tahun 2011 sebesar 6,27 % dan mengalami percepatan tahun 2012 menjadi 8,66 %, di tahun 2013 mengalami perlambatan menjadi 7,36 % kemudian tahun 2014 mengalami percepatan menjadi 7,66%. ## 2) Sumber-Sumber Pertumbuhan Selama kurun waktu 2011 - 2014 sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lebih didominasi oleh sektor pertanian dimana tahun 2011 sebesar 2,85 % mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 2,28 % dan pada tahun 2013 menjadi 1,94 %, namun di tahun 2014 memberikan kontribusi terhadap sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 2,94 %. Posisi kedua sektor industri pengolahan dimana tahun 2011 sebesar 0,64% menjadi 2,10% dan mengalami kenaikan di tahun 2013 menjadi 2,71% sedangkan tahun 2014 memberikan kontribusi terhadap sumber pertumbuhan ekonomi sebesar 1,39 %. Sementara sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berada pada urutan ketiga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dimana tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 1,16 % (Tabel 2.6). Ketiga sektor tersebut perlu mendapat perhatian serius dalam konteks pengembangan, sehingga mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi ke depan. Tabel 2.6 Sumber Pertumbuhan Ekonomi ## Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 | Lapangan | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | |---------------------------------------|---------|---------|---------|---------| | Usaha | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | Pertanian | 2,85 | 2,28 | 1,94 | 2,96 | | Pertambangan & Penggalian | 2,59 | 0,98 | 0,20 | 0,24 | | Industri Pengolahan | 0,64 | 2,10 | 2,71 | 1,39 | | Listrik, Gas& Air Bersih | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,07 | | Konstruksi | 0,13 | 0,25 | 0,30 | 0,48 | | Perdagangan, Hotel & Restoran | 1,00 | 1,33 | 1,60 | 1,16 | | Pengangkutan & Komunikasi | 0,11 | 0,16 | 0,12 | 0,16 | | Keuangan, Real Estat& Jasa Perusahaan | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | | Jasa-Jasa | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,64 | | PDRB Dengan Migas | 7,85 | 7,68 | 7,55 | 7,23 | | PDRB Tanpa Migas | 6,27 | 8,66 | 7,36 | 7,66 | Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah. Tingginya tingkat pertumbuhan suatu sektor tidak otomatis menjadi penyumbang terbesar bagi laju pertumbuhan PDRB secara total. Faktor lain yang menentukan adalah berapa besar kontribusi suatu sektor terhadap pembentukan PDRB. Hal ini tergambar pada struktur ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Empat tahun terakhir (Tabel 2.7). Tabel 2.7 Struktur Perekonomian ## Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 (%) | Lapangan Usaha | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | |---------------------------------------|---------|---------|---------|---------| | Lapangan Usaha | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | Pertanian | 30,49 | 30,19 | 29,97 | 30,84 | | Pertambangan & Penggalian | 17,43 | 17,16 | 16,39 | 14,84 | | Industri Pengolahan | 23,34 | 24,07 | 24,33 | 23
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 28 Agustus 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd.

FIRDAUS KHATAB

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


MASKURI, S.H.

PEMBINA

NIP. 19710429 200003 1 003

## Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 28 Agustus 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd.

USMAN ERMULAN

## DAFTAR ISI

| DAFTAR ISI | DAFTAR ISI | i |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BABI | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| | 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN | 3 |
| | 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN | 6 |
| | 1.4 SISTIMATIKA RKPD | 7 |
| | 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN | 8 |
| BAB2 | EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | 10 |
| | 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2014 | 10 |
| | 2.2. REALISASI APBD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 (SAMPAI TRIWULAN I) | 49 |
| BAB3 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBLJAKAN KEUANGAN DAERAH | 51 |
| | 3.1 ARAH KEBLJAKAN EKONOMI DAERAH | Sl |
| | 3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH | 56 |
| BAB 4 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2015 | 63 |
| BAB6 | PENUTUP | |

175

## LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015


Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015


## 1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan turunannya, yang telah diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam implementasinya tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan tahapan sistem perencanaan pembangunan di atas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengakomodir aspirasi masyarakat di daerah yang dihasilkan melalui penyelenggaraan forum-forum perencanaan secara berjenjang dan terjadwal mulai dari Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (F-SKPD) dan Musrenbang Tingkat Kabupaten

serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat melalui Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional. Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diharapkan mampu menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Untuk tetap menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran RKPD dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Hasil evaluasi RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 menunjukkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yaitu berubahnya asumsi laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan menyebabkan berubahnya pendapatan perkapita. Dari sisi pendanaan terjadi perubahan pendapatan daerah dan pengaruh sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2014 yang menekankan untuk melakukan penghapusan kegiatan, pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, lampiran V tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar Hukum sebagai pijakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5679);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);

- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 8);
- 23) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 9);
- 24) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 24);

## 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 maupun UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD maupun RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta dari keberadaannya untuk

dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renja SKPD. Amanat undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Sedangkan yang berkaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.17 tahun 2003, maka penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam hal RKPD Tahun 2015 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Perubahan RKPD Tahun 2015 Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan dalam penyusunan perubahan KUA dan PPAS untuk penyusunan perubahan RAPBD Tahun 2015.

## 1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen

- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan
- BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014.
- 2.2. Realisasi APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 (sampai Triwulan II)
- BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB IV PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015

- BAB V PENUTUP

## 1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1.5.1. Maksud Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
1. Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 disusun untuk menciptakan keselarasan atas perubahan kemampuan pendapatan daerah dan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 dapat menjadi salah satu acuan untuk mengukur efektivitas

pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016

## 1.5.2. Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015.

1. Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 menjadi landasan untuk menyusun perubahan KUA dan PPAS serta penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2015.


## EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

## 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2014

Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2011-2016, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan telah mewujudkan hasil-hasil dari berbagai aspek pembangunan sebagai berikut :

## 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

## 2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

Tanjung Jabung Barat adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Pantai Timur Provinsi Jambi, tepatnya antara 0 o 53' - 01 o 41' Lintang Selatan dan antara 103 o 23' - 104 o 21' Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batanghari
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo.

Pusat pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di Kota Kuala Tungkal yang berjarak ± 125 Km dari Kota Jambi (Ibukota Provinsi Jambi). Posisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup strategis sebagai Kawasan Pantai Timur (KPT) Provinsi Jambi yang langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle ).

Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan, dengan 114 (seratus empat belas) desa dan 20 (Dua puluh) kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat keseluruhan adalah 5.375,16 Km 2 , dimana kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Batang Asam yaitu 1.042,37 Km 2 dan wilayah tersempit adalah Kecamatan Tungkal Ilir yang merupakan Ibu Kota Kabupaten dengan luas 222,09 Km 2 .

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi

## di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014

| No | Kecamatan | Ibukota | Luas (Km 2 ) | Kelurahan/Desa | Kelurahan/Desa | Kelurahan/Desa |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| No | Kecamatan | Ibukota | Luas (Km 2 ) | Kel. | Desa | Jml. |
| 1 | Tungkal Ulu | Pelabuhan Dagang | 345,69 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | Merlung | Merlung | 311,65 | 1 | 9 | 10 |
| 3 | Batang Asam | Dusun Kebun | 1.042,37 | 1 | 10 | 11 |
| 4 | Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | 342,89 | 1 | 9 | 10 |
| 5 | Renah Mendaluh | Lubuk Kambing | 473,72 | 1 | 9 | 10 |
| 6 | Muara Papalik | Rantau Badak | 336,38 | 1 | 9 | 10 |
| 7 | Pengabuan | Teluk Nilau | 440,13 | 1 | 12 | 13 |
| 8 | Senyerang | Senyerang | 426,63 | 1 | 9 | 10 |
| 9 | Tungkal Ilir | Kuala Tungkal | 222,09 | 8 | 2 | 10 |
| 10 | Bram Itam | Bram Itam Kiri | 312,66 | 1 | 9 | 10 |
| 11 | Seberang Kota | Tungkal V | 243,07 | 1 | 7 | 8 |
| 12 | Betara | Mekar Jaya | 570,21 | 1 | 11 | 12 |
| 13 | Kuala Betara | Betara Kiri | 307,67 | 1 | 9 | 10 |
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | 5.375,16 | 20 | 114 | 134 |

Sumber : BPS Kab.Tanjab Barat, tahun 2014, data di olah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl (diatas permukaan laut) di bagian timur sampai pada ketingian di atas 500 m dpl.

Secara topografis, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian yaitu (BPS, 2014):

- 1) Daerah dataran rendah 0-25 m seluas 213.424,4 ha (42,8%), terdapat di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan

Kuala Betara, Kecamatan Bram Itam, Betara, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Senyerang;

- 2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 25-500 m seluas 273.090,9 ha (54,8%), terdapat di Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung, sebagian Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tebing Tinggi, sebagian Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Muara Papalik; dan
- 3) Daerah dataran tinggi &gt;500 m seluas 11.910 ha (2,4%), terdapat di sebagian Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Renah Mendaluh.

Kondisi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipengaruhi oleh musim dan fluktuasi pasang surut. Pada saat musim penghujan fluktuasi air tanah dan permukaan akan tinggi sehingga menyebabkan dibeberapa tempat terjadi genangan atau banjir sedangkan pada saat kemarau dimana air sungai rendah dan terjadi penyusutan air laut jatuh ke wilayah pedalaman.

Dibagian muara sungai dan pesisir keadaan tata airnya sangat tergantung pada pengaruh pasang surut yang terjadi di Selat Berhala. Frekwensi pasang surut terjadi pada setiap 12 jam dengan ketinggian permukaan antara 2-3 meter, bahkan pada saat pasang besar ( spring tide ) dapat lebih tinggi lagi. Batas jangkauan pasang surut yang langsung maupun yang tidak sehingga intrupsi air laut dapat berpindah-pindah sesuai dengan keadaan sungai dan pergantian musim. Berdasarkan pengaruh pasang surut pada dataran rendah dapat diidentifikasikan sebagai daerah yang sedikit atau sama sekali tanpa pengaruh pasang surut yakni jalur aliran sungai perential dan tawar, dataran banjir musiman dan daerah belakang.

Berdasarkan ketersediaan sumberdaya air dibagi dalam 3 (tiga) wilayah sebagai berikut : (1) Wilayah Basah, di wilayah ini dikembangkan padi, sayur-sayuran, palawija tambak/kolam keramba dan pengembangan peternakan unggas; (2) Wilayah Basah/Kering, di wilayah ini dikembangkan padi, palawija termasuk sayur-sayuran dan ternak seperti kambing dan ayam; dan (3) Wilayah Kering, di wilayah ini dikembangkan ternak besar dan perkebunan.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 26.9 o C, suhu minimun adalah 21,9 o C dan

maksimum 32 o C. Curah hujan rata-rata berkisar 2238,5 mm/tahun atau rata berkisar antara 186,54 mm/bulan dengan hari hujan berkisar antara 5-11 hari/bulan. Artinya distribusi hujan bulanan cukup merata. Puncak bulan basah terjadi pada bulan Nopember - Januari dan bulan kering pada bulan Juni sampai dengan Agustus sebagaimana daerah lain yang ada di Provinsi Jambi.

## 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

## 1) Kawasan Lindung

Kawasan lindung yaitu kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya binaan, nilai sejarah, dan budidaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

Luas kawasan lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 34.500,00 Ha, yang terdiri hutan lindung gambut, sempadan pantai, sempadan sungai, taman Nasional Bukit Tigapuluh, Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur dan perlindungan lainnya. Luas dan penyebaran masing-masing kawasan lindung dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Luas Kawasan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014

| NO | JENIS KAWASAN | LUAS (HA) | % THD LUAS KAB. |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| I | KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KAWASAN BAWAHANNYA | 15.050,00 | 2,80 |
| 1 | Hutan Lindung Gambut | 15.050,00 | 2,80 |
| II | KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT | 7.439,00 | 1,40 |
| 1 | Sempadan Pantai | 450,00 | 0,80 |
| 2 | Sempadan Sungai | 6.989,00 | 1,30 |
| III | KAWASAN SUAKA ALAM DAN CAGAR BUDAYA | 12,014,18 | 2,20 |
| 1 | Taman Nasional Bukit Tigapuluh | 11.520,00 | 2,10 |
| 2 | Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur | 126,09 | 0,02 |
| IV | PERLINDUNGAN LAINNYA | 365,30 | 0,07 |
| LUAS KAWASAN LINDUNG | LUAS KAWASAN LINDUNG | 34.500,00 | 6,40 |
| LUAS WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT | LUAS WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT | 537.516,00 | 537.516,00 |

Sumber : Perda RTRW, 2013 - 2033

## 2) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan dan sumberdaya manusia.

Luas Kawasan Budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 465.045 Ha, terdiri dari Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Pertanian dan Non Pertanian. Luas dari masing-masing jenis kawasan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Luas Kawasan Budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 - 2030

| No | Jenis Kawasan | Luas (Ha) | % thd luas Kab. |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Hutan Produksi | 179.635 | 33,42 |
| 2 | Hutan Produksi Terbatas | 35.585 | 6,62 |
| 3 | Pertanian dan Non Pertanian | 249.825 | 46,48 |
| LUAS KAWASAN BUDIDAYA | LUAS KAWASAN BUDIDAYA | 465.045 | 86,52 |
| LUAS WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT | LUAS WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT | 537.516 | 537.516 |

Sumber : Perda RTRW, 2013 - 2033

Dalam kawasan budidaya terdapat pula kawasan andalan yang merupakan keterpaduan dan keterkaitan berbagai kegiatan produksi dan kawasan fungsional yang mempunyai dampak terhadap perkembangan perekonomian daerah.

## 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Bencana alam yang dikategorikan besar dan yang menimbulkan korban jiwa belum pernah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini, Secara umum wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat dapat dikenali memiliki beberapa potensi bahaya yang dapat menimbulkan bencana; yakni potensi bencana banjir yang sering terjadi di Desa Lubuk Bernai dan sepanjang sungai di Betara Kiri, serta potensi bencana kebakaran yang sering dialami di Kota Kuala Tungkal.

## 2.1.1.4. Demografi

Jumlah penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan namun jumlah penduduk yang besar jika tidak diikuti dengan

peningkatan kualitasnya justru dapat menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu masalah kependudukan harus mendapat perhatian yang serius, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai modal pembangunan.

Pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 309.583 jiwa dengan kepadatan 62 jiwa per km 2 . Dilihat sebaran menurut kecamatan, penduduk lebih terkonsentrasi pada Kecamatan Tungkal Ilir dengan jumlah penduduk 74.215 jiwa atau sekitar 23,97 % jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 2.4 Jumlah, Penyebaran Penduduk dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2014

| Kecamatan | Penduduk | Kepadatan Penduduk Per Km2 | Penyebaran Penduduk (%) | Luas Wilayah (Km2) |
|----------------|------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Tungkal Ulu | 13.522 | 39 | 4,37 | 345,69 |
| Merlung | 16.943 | 54 | 5,74 | 311,65 |
| Batang Asam | 27.06 | 26 | 8,74 | 1.042,37 |
| Tebing Tinggi | 39.294 | 115 | 12,69 | 342,89 |
| Renah Mendaluh | 14.85 | 31 | 4,80 | 473,72 |
| Muara Papalik | 12.002 | 36 | 3,88 | 336,38 |
| Pengabuan | 24.492 | 56 | 7,91 | 440,13 |
| Senyerang | 23.426 | 55 | 7,57 | 426,63 |
| Tungkal Ilir | 74.215 | 740 | 23,97 | 100,31 |
| Bram Itam | 17.794 | 57 | 5,75 | 312,66 |
| Seberang Kota | 8.891 | 73 | 2,87 | 121,29 |
| Betara | 24.038 | 42 | 7,76 | 570,21 |
| Kuala Betara | 13.056 | 70 | 4,22 | 185,89 |
| Jumlah | 309.583 | 62 | 100,00 | 5.009,82 |

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah.

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

## 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

## 1) Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan migas Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2011-2014 memperlihatkan

kecenderungan melambat. Tabel 2.5 menunjukan bahwa pada tahun 2011 PDRB dengan Migas sebesar 7,85 % dan melambat di tahun 2012 menjadi 7,68 % dan terus melambat di tahun 2013 menjadi sebesar 7,55 %, dan pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan memperhitungkan migas sebesar 7,23 %.

Tabel 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Lapangan Usaha Periode 2011-2014 (%)

| Lapangan | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Usaha | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Pertanian | 11,30 | 8,77 | 7,38 | 11,30 |
| Pertambangan & Penggalian | 20,35 | 6,86 | 1,40 | 1,81 |
| Industri Pengolahan | 2,17 | 7,48 | 9,67 | 4,87 |
| Listrik, Gas& Air Bersih | 10,87 | 9,55 | 18,51 | 12,14 |
| Konstruksi | 9,22 | 17,54 | 19,85 | 28,03 |
| Perdagangan, Hotel & Restoran | 5,91 | 8,03 | 9,61 | 6,85 |
| Pengangkutan & Komunikasi | 3,19 | 4,59 | 3,69 | 5,06 |
| Keuangan, Real Estat& Jasa Perusahaan | 5,64 | 7,14 | 7,17 | 6,78 |
| Jasa-Jasa | 4,41 | 5,19 | 5,82 | 8,36 |
| PDRB Dengan Migas | 7,85 | 7,68 | 7,55 | 7,23 |
| PDRB Tanpa Migas | 6,27 | 8,66 | 7,36 | 7,66 |

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah.

Apabila dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut lapangan usaha pada kurun waktu 2011 - 2014, sektor pertambangan dan penggalian cenderung melambat dari 20,35 % di tahun 2011 hingga mencapai 1,81 % di tahun 2014. Sektor konstruksi dan jasajasa cenderung mengalami percepatan dimana sektor konstruksi mengalami percepatan yang signifikan dari 9,22 % di tahun 2011 menjadi 28,03 % di tahun 2014.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan migas memperlihatkan pertumbuhan yang fluktuatif, dimana tahun 2011 sebesar 6,27 % dan mengalami percepatan tahun 2012 menjadi 8,66 %, di tahun 2013 mengalami perlambatan menjadi 7,36 % kemudian tahun 2014 mengalami percepatan menjadi 7,66%.

## 2) Sumber-Sumber Pertumbuhan

Selama kurun waktu 2011 - 2014 sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lebih didominasi oleh sektor pertanian dimana tahun 2011 sebesar 2,85 % mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 2,28 % dan pada tahun 2013 menjadi 1,94 %, namun di tahun 2014 memberikan kontribusi terhadap sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 2,94 %. Posisi kedua sektor industri pengolahan dimana tahun 2011 sebesar 0,64% menjadi 2,10% dan mengalami kenaikan di tahun 2013 menjadi 2,71% sedangkan tahun 2014 memberikan kontribusi terhadap sumber pertumbuhan ekonomi sebesar 1,39 %. Sementara sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berada pada urutan ketiga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dimana tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 1,16 % (Tabel 2.6). Ketiga sektor tersebut perlu mendapat perhatian serius dalam konteks pengembangan, sehingga mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi ke depan.

Tabel 2.6 Sumber Pertumbuhan Ekonomi

## Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

| Lapangan | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Usaha | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Pertanian | 2,85 | 2,28 | 1,94 | 2,96 |
| Pertambangan & Penggalian | 2,59 | 0,98 | 0,20 | 0,24 |
| Industri Pengolahan | 0,64 | 2,10 | 2,71 | 1,39 |
| Listrik, Gas& Air Bersih | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,07 |
| Konstruksi | 0,13 | 0,25 | 0,30 | 0,48 |
| Perdagangan, Hotel & Restoran | 1,00 | 1,33 | 1,60 | 1,16 |
| Pengangkutan & Komunikasi | 0,11 | 0,16 | 0,12 | 0,16 |
| Keuangan, Real Estat& Jasa Perusahaan | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| Jasa-Jasa | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,64 |
| PDRB Dengan Migas | 7,85 | 7,68 | 7,55 | 7,23 |
| PDRB Tanpa Migas | 6,27 | 8,66 | 7,36 | 7,66 |

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah.

Tingginya tingkat pertumbuhan suatu sektor tidak otomatis menjadi penyumbang terbesar bagi laju pertumbuhan PDRB secara total. Faktor lain yang menentukan adalah berapa besar kontribusi suatu sektor terhadap pembentukan PDRB. Hal ini tergambar pada struktur ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Empat tahun terakhir (Tabel 2.7).

Tabel 2.7

Struktur Perekonomian

## Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 (%)

| Lapangan Usaha | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Lapangan Usaha | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Pertanian | 30,49 | 30,19 | 29,97 | 30,84 |
| Pertambangan & Penggalian | 17,43 | 17,16 | 16,39 | 14,84 |
| Industri Pengolahan | 23,34 | 24,07 | 24,33 | 23,35 |
| Listrik, Gas& Air Bersih | 0,63 | 0,64 | 0,70 | 0,75 |
| Konstruksi | 1,49 | 1,63 | 1,88 | 2,30 |
| Perdagangan, Hotel & Restoran | 14