UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 1964 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG NO. 6 TAHUN 1963 TENTANG TELEKOMUNIKASI (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NO. 66) MENJADI UNDANG-UNDANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa telekomunikasi perlu dikuasai dan diselenggarakan oleh Negara;
- b. bahwa peraturan-peraturan mengenai telekomunikasi yang berlaku dewasa ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kemajuan yang pesat di bidang teknik pada umumnya, di bidang telekomunikasi pada khususnya;
- c. bahwa oleh karena itu untuk kepentingan pengamanan, kelancaran dan perkembangan telekomunikasi perlu diadakan peraturan baru tentang telekomunikasi;
Mengingat : a. pasal 5 ayat (1) dan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar;
- b. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN :
- De bepalingen omtrent de aanleg en het gebruik van telefragen In Nederlandsch Indie (Stbl. 1876 No. 257) yang dinyatakan berlaku juga bagi hubungan telepon (Stbl. 1926 No. 448) dan yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1927 No. 264 jo. Stbl. 1928 No. 415;
Menetapkan : ________________
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1963 TENTANG TELEKOMUNIKASI (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1963 No. 66) SEBAGAI UNDANG-UNDANG. DENGAN PERUBAHAN, PERBAIKAN SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
Pasal 1
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:
- a. telekomunikasi ialah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda-tanda, isyarat-isyarat, tulisan-tulisan, gambar-gambar dan suara-suara atau berita-berita melalui kawat, visuil, radio atau sistim elektromagnetik lain;
- b. alat telekomunikasi ialah setiap alat perlengkapan atau pesawat yang dipergunakan dalam pelaksanaan telekomunikasi,
- c. perangkat telekomunikasi ialah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan telekomunikasi;
- d. setasiun ialah satu atau beberapa pesawat pemancar dan/atau pesawat penerima atau suatu hubungan dari pesawat-pesawat pemancar dan pesawat-pesawat penerima termasuk perlengkapannya, yang diperlukan di suatu tempat untuk menyelenggarakan suatu dinas perhubungan radio.
BAB II.
Ketentuan umum.
Pasal 2
Telekomunikasi dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah.
BAB III.
Telekomunikasi untuk umum.
Pasal 3
Telekomunikasi untuk umum diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah.
Pasal 4
Setiap orang dapat mempergunakan segala fasilitas telekomunikasi yang terbuka bagi umum dengan
Pasal 5
Tarip telekomunikasi dalam dan luar negeri, prioritas penggunaan fasilitas telekomunikasi, demikian pula ketentuan-ketentuan umum tentang telekomunikasi yang diselenggarakan untuk umum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 6
Negara atau pemegang izin tidak bertanggung jawab atas kerugiankerugian yang timbul dalam penggunaan fasilitas telekomunikasi seperti termaksud dalam pasal 4 Undang-undang ini kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal 433 dan 434 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Pasal 7
- (1) Dengan tidak mengurangi hak penggunaan fasilitas telekomunikasi tersebut dalam pasal 4 undang-undang ini setiap berita atau percakapan yang isinya membahayakan keselamatan negara, mengganggu ketertiban umum atau berlawanan dengan tata susila, dapat ditolak atau dihentikan pengirimannya atau dihentikan kelanjutan percakapannya.
- (2) Alasan penolakan atau penghentian termaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada yang bersangkutan dan yang berwajib.
Pasal 8
- (1) Apabila timbul perang atau ada bahaya perang, ada huru-hara di dalam negeri atau terjadi perang antara negara-negara asing yang menyangkut kepentingan Indonesia, Menteri/Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat meminta
PENJELASAN
Pembukaan
tentang atau salinan/ulangan dari setiap berita tertulis atau terekam.
- (2) Dalam rangka penyelesaian tindak pidana, Menteri/Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memerintahkan kepada setiap orang untuk menyerahkan berita-berita tertulis atau terekam yang sekiranya dapat dijadikan alat pembuktian.
##
PENJELASAN
Pasal 9
. Pemasangan dan penggunaan alat telekomunikasi untuk siaran umum diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah. ## BAB IV. Telekomunikasi untuk keperluan khusus instansi Pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 10
. - (1) Untuk keperluan-keperluan khusus, instansi-instansi Pemerintah tertentu dapat menyelenggarakan telekomunikasi. - (2) Penguasaan, pemasangan, pengusahaan dan penggunaan perangkat telekomunikasi oleh instansi-instansi Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah. ## BAB V. Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh bukan Pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 11
. - (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal 9, 10, 12, 13 dan 14 Undang-undang ini setiap penguasaan, pemasangan serta penggunaan pesawat pemancar radio dan pengusahaan perangkat telekomunikasi dilarang tanpa mendapat izin lebih dahulu dari Presidium Kabinet Kerja. - (2) Izin tersebut pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selamalamanya sepuluh tahun dengan kemungkinan diperbaharui apabila jangka waktu tersebut berakhir. - (3) Izin termaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dicabut oleh instansi yang diberi wewenang untuk memberi izin apabila ternyata syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan Undang-undang ini atau yang tersebut dalam surat izin tidak dipatuhi. - (4) Syarat dan cara memperoleh izin termaksud pada ayat (1) baik izin tetap, izin sementara maupun izin kadang-kala diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 12
. - (1) Untuk penguasaan, pemasangan, pengusahaan dan penggunaan perangkat telekomunikasi oleh kapal air berbendera asing, yang berada di perairan Indonesia tidak diwajibkan meminta izin seperti dimaksud dalam pasal 11 Undang-undang ini kecuali kalau kapal itu tetap diusahakan di perairan Indonesia untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tentang perizinan termaksud dalam pasal 11 ayat (4) Undang-undang ini. - (2) Perlengkapan, pemasangan, pengusahaan dan penggunaan perangkat telekomunikasi di kapal air yang berada di perairan Indonesia tidak diperkenankan menyimpang dari ketentuan-ketentuan pelayaran yang berlaku. - (3) Kapal berbendera asing, yang dimaksud pada ayat (1), yang berada di daerah perairan pelabuhan dilarang mempergunakan pemancar radio, kecuali untuk kepentingan keadaan mara bahaya, berita-berita segera dan keamanan lalu-lintas pelayaran.
PENJELASAN
Pasal 13
. - (1) Untuk penguasaan, pemasangan, pengusahaan dan penggunaan perangkat telekomunikasi oleh kapal udara asing, yang berada di wilayah Indonesia tidak diwajibkan meminta izin seperti termaksud dalam pasal 11 Undang-undang ini. - (2) Kapal udara sipil nasional atau kapal udara asing selama berada di wilayah udara atau perairan Indonesia dilarang mempergunakan pemancar radio selain untuk navigasi, pengamanan lalu lintas udara dan operasi udara secara effisien dan ekonomis.
PENJELASAN
Pasal 14
. - (1) Izin kepada perwakilan diplomatik negara asing di Indonesia untuk menyelenggarakan telekomunikasi sendiri dapat diberikan oleh Presidium Kabinet Kerja