PERATURAN BUPATI MA Nomor 17 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL (berlaku 29 Juli 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan Peraturan Bupati;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 3/E);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3/C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 2/A), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 5/A);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL.
Pasal I
Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 2/A) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Malang:
- a. Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 15/A);
- b. Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 5/A);
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 14 dan angka 18 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan
Pasal 5
Hibah dapat diberikan kepada:
- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
Pasal 6
- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundangundangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
Pasal 7
- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;
- b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di daerah.
Pasal 8
- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait/Bagian untuk melakukan evaluasi dan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Format A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala SKPD terkait/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/ atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.
8. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format C.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban pemberi dan penerima;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
- f. tata cara pelaporan hibah; dan
- g. sanksi.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

- (3a) Penandatanganan NPHD untuk hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh SKPD Verifikator yang penetapannya berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Penandatanganan NPHD untuk hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD bersangkutan.
9. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta DPA-PPKD.
2. (1a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD berkenaan menetapkan daftar penerima hibah jenis barang atau jasa serta besaran nilai uang yang akan dihibahkan atas nama Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta DPA-SKPD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan dasar penetapan penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dapat dilakukan setelah dilaksanakan pergeseran anggaran sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau Perubahan APBD tahun berkenaan.
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
11. Ketentuan Pasal 40A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 40A

- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
12. Di antara Pasal 40A dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 40B dan Pasal 40C, berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 40B

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:

- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

## Pasal 40C

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen

pada tanggal 29 Juli 2016

BUPATI MALANG,

ttd.

## H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 29 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 6 Seri A

## I. FORMAT A

## BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

## PERMOHONAN BELANJA HIBAH / BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pada hari ini... tanggal ... bulan...tahun ... , Kami Tim Verifikasi Permohonan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial pada ... (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala SKPD ..... Nomor ... Tanggal..., telah melakukan evaluasi atas permohonan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran ...... .

Berdasarkan hasil verifikasi, kami memberikan penilaian sebagai berikut:

| No. | Uraian | Permohonan yang Masuk | Permohonan yang Masuk | Hasil Verifikasi | Hasil Verifikasi | Keterangan |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | Jumlah | Nilai (Rp) | Jumlah | Nilai (Rp) | |
| 1. | Belanja Hibah/ Belanja Bantuan Sosial - Uang | | | | | |
| 2. | BelanjaHibah/ Belanja Bantuan Sosial- Barang | | | | | |
| | Total | | | | | |

Rincian hasil verifikasi disajikan sebagaimana terlampir:

1. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial - Uang;
2. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial -Barang.

Demikian Berita Acara ini, kami buat dengan penuh tanggung jawab dalam rangkap 4 (empat) rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

## TIM VERIFIKASI

Nama Lengkap/NIP Tanda tangan

1 ...

...

2 ...

3. dst

...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

## KOP SURAT SKPD

(tempat), (tgl/bulan) ... 20XX

Nomor

:

Sifat

:

Lampiran : 1 (satu) Berkas Hal : Hasil Verifikasi Permohonan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 20XX

Kepada Yth. Bpk. Bupati Malang u.p. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah di Malang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor ... Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, kami telah melakukan verifikasi atas proposal permohonan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang.

Jumlah permohonan sebanyak ... proposal senilai Rp. ....(......) dan berdasarkan hasil verifikasi telah disetujui sebanyak ..... proposal senilai Rp. ... (...), yang terdiri dari:

| No. | Uraian | Jumlah Proposal | Nilai (Rp) |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Permohonan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial berupa Uang | | |
| 2. | Permohonan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial berupa Barang | | |
| | Jumlah | | |

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD ...

(nama jelas pimpinan-ditandatangani-dicap)

## III. FORMAT C


## J I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K A B U PAT E N/KOTA - ... PEMERINTAH KABUPATEN MALANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JL. .....

## NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini ... , tanggal ... bulan ... tahun ...

yang bertanda tangan di bahwa ini:

- I. Nama :

...

NIP

:

...

Pangkat :

...

Jabatan

:

...

Unit Kerja

:

...

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Malang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama

: ________________

No. KTP

: ________________

Jabatan

: ________________

Alamat

: ________________

Yang bertindak untuk dan atas nama ...yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut:

## JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

## Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar

Rp ..... (...rupiah).

- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK KEDUA berupa uang

- sebesar Rp ... (... rupiah).

- (3)

- Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk .....

- (4) Sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini.

- (5) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk ...

## PENCAIRAN BELANJA HIBAH

## Pasal 2

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran ..... dilakukan secara bertahap atau sesuai kebutuhan.

- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

- b. Fotokopi Rekening Bank;

- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;

- d. KTP sesuai dengan Rekening Bank.

C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP 2016 PDF\Lampiran Perubahan Ketiga Hibah.docx

- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Malang ke Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening ...
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

## PENGGUNAAN Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk:

## KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

## Pasal 4

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Bupati melalui SKPD disertai dokumentasi (foto) kegiatan dan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani Pimpinan lembaga/organisasi.
- (4) Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

## HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

## Pasal 5

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah.
- (4) Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah.
- (5) Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

## SANKSI

## Pasal 6

Pihak KEDUA yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)serta Pasal 4 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan/atau penundaan/pembatalan penyaluran hibah, hingga tuntutan secara perdata dan/atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## LAIN-LAIN

## Pasal 7

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, lembar pertama dan lembar kedua masingmasing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

## PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

... ...

C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP 2016 PDF\Lampiran Perubahan Ketiga Hibah.docx

## IV. FORMAT D

Nomor

:

Sifat

:

Lampiran :

Hal

: Laporan Penggunaan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial

Kepada Yth. Bpk. Bupati Malang di Malang

Sehubungan dengan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial Tahun ..... yang telah kami terima sebesar Rp..... yang peruntukannya (sebutkan peruntukannya), ... berikut kami sampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial. Adapun Jumlah Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial yang di terima sebesar Rp... dan telah digunakan sebesar Rp..... untuk .....

Laporan Penggunaan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial telah disusun sesuai dengan fakta kejadian dan buktibukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial, kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya,kami ucapkan terima kasih.

Penerima Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial

(nama jelas)

## V. FORMAT E

## 1. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

| No | Uraian | SKPD 1 | SKPD 2 | PPKD | Konsolidasi |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------------|
| 1 | Pendapatan | | | | |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| 3 | Pendapatan pajak daerah | Xxx | xxx | | xxx |
| 4 | Pendapatan retribusi daerah | Xxx | xxx | | xxx |
| 5 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Xxx | xxx | | xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang sah | Xxx | xxx | | xxx |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | Xxx | xxx | | xxx |
| 8 | Dana perimbangan | | | xxx | xxx |
| 9 | Lain-lain pendapatan yang sah | | | xxx | xxx |
| 10 | Jumlah pendapatan | Xxx | xxx | xxx | xxx |
| 11 | Belanja | | | | |
| 12 | Belanja Tidak Langsung | Xxx | xxx | xxx | xxx |
| 12.1 | Belanja Pegawai | Xxx | xxx | xxx | xxx |
| 12.3 | Bunga | | | xxx | xxx |
| 12.4 | Subsidi | | | xxx | xxx |
| 12.5 | Hibah | | | xxx | xxx |
| 12.6 | Bantuan Sosial | | | xxx | xxx |
| 13 | Belanja Langsung | Xxx | xxx | | xxx |
| | Belanja pegawai | Xxx | xxx | | Xxx |
| | Belanja Barang dan Jasa | xxx | xxx | | xxx |
| | 1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | xx | xx | | xx *) |
| | 2) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | xx | xx | | xx *) |
| | 3) Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial | xx | xx | | xx *) |
| | Belanja modal | Xxx | xxx | | Xxx |
| 14 | Jumlah belanja | Xxx | xxx | xxx | Xxx |
| 15 | Surplus / defisit | Xxx | xxx | xxx | Xxx |
| 16 | Pembiayaan daerah | | | | |
| 17 | Penerimaan pembiayaan | | | xxx | Xxx |
| 18 | Pengeluaran pembiayaan | | | xxx | Xxx |
| 19 | Pembiayaan neto | | | xxx | Xxx |
| 20 | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan ( SILPA ) | | | xxx | Xxx |

- *) Untuk dilakukan konversi

## 2. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

| No | Uraian | Gabungan | Uraian | Pemda |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------|
| 1 | Pendapatan | | Pendapatan | |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah | | Pendapatan Asli Daerah | |
| 3 | Pendapatan pajak daerah | xxx | Pendapatan pajak daerah | Xxx |
| 4 | Pendapatan retribusi daerah | xxx | Pendapatan retribusi daerah | Xxx |
| 5 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | xxx | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang sah | xxx | Lain-lain PAD yang sah | Xxx |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | Xxx |
| 8 | Dana perimbangan | xxx | Dana transfer | Xxx |
| 9 | Lain-lain pendapatan yang sah | xxx | Lain-lain pendapatan yang sah | Xxx |
| 10 | Jumlah pendapatan | xxx | Jumlah pendapatan | Xxx |
| 11 | Belanja | | Belanja | |
| 12 | Belanja Tidak Langsung | xxx | Belanja Operasi | Xxx |
| 12.1 | Belanja Pegawai | xxx | Belanja Pegawai | Xxx |
| 12.3 | Bunga | xxx | Belanja Barang | Xxx |
| 12.4 | Subsidi | xxx | | |
| 12.5 | Hibah | xxx | Bunga | Xxx |
| 12.6 | Bantuan Sosial | xxx | Subsidi | Xxx |
| 13 | Belanja Langsung | xxx | Hibah | Xxx |
| | Belanja pegawai | xxx | Bantuan Sosial | Xxx |
| | Belanja Barang dan Jasa 1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat 2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | xxx xx | Belanja Modal | Xxx |
| | 3) Barang/jasa selain 1) dan 2) modal | xx xx | | |
| | Belanja | xxx | | |
| 14 | Jumlah belanja | xxx | Jumlah belanja | Xxx |
| 15 | Surplus / defisit | xxx | Surplus / defisit | Xxx |
| 16 | Pembiayaan daerah | | Pembiayaan daerah | |
| 17 | Penerimaan pembiayaan | xxx | Penerimaan pembiayaan | Xxx |
| 18 | Pengeluaran pembiayaan | xxx | Pengeluaran pembiayaan | Xxx |
| 19 | Pembiayaan neto | xxx | Pembiayaan neto | xxx |
| 20 | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA) | xxx | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA) | xxx |

BUPATI MALANG, ttd.

## H. RENDRA KRESNA