PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor TAHUN Tahun 1945 tentang RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan daerah pemekaran yang baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2OO7 yang bertr:juan untuk mewujudkan tata kehidupan daerah yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah tidak sesuai lagi;
3. bahwa Retribusi Golongan Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; C
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud dalam huruf a, humf b, dan huuf c, perlu membentuk Perahrran Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha; d.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 32621 sebagatmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OOa t tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang [. 3
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 62, tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyele"nggaru."tt N"g"t" Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, -Kolusi dan Nepotisme {l'embaran Negara neputti Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO0 tentang Perubalan Atai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (l,embaran N.g".^ Republik Indonesia Tahun 20O0 ilo*o. 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang -' Pengadian pajat (lembaran Negara -Republik Indo-nesia Tahun 2,OO2 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-U.tJtttg No-or 33 Tahun 20O4 tentang Perimb-angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahr:n 2004' tentang Femerfitahan G.tatt (lrrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah d;gan Undang-undang Nomor 12. Tahr:n 2008 tentang p"t it"f't tt t&lt;edtra atas-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Femerintahan Daerah (kmbaran Negara ntptUtt Inionesia Tahr:n 20O8 Nomor 59' Tambalnn f-.t"U"*tt ll"ga* Republik Indonesia Nomor 4&amp;14);
9. Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2OO7 tentang -Pembeitukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (kmbaran Negara fepublik Indonesia Tahun 2O07 Nomor l2'Tarrh2lan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 46abl;
ll-
- 1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O' Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 59);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indone'sra Tahun 2011 ilorno, 32, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peiaturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O05 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 itlo*ot 139, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah' Pemeriitahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan b;;;;t Kabupaten/Kota (Iembaran ry"-c*1 Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82' Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peiaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentarg Pengelolaan Keuangan Daerah (I4mb-gan Negara nepirUtit&lt; Indonesia Tahun 2005 Nomor 140' i"ituuft"" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- tO. pe."t ttarr peirerintafr Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang --'btg;"""i Perangkat Daerah (Irmbaral Negara n"itUftf. Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89' Tambahan f,"-U*ttt Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. F;;t"ran Menteri Dalam Negeri Nomor 5-3 Tahun 2011 ^" ;;t"tg Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita ll.g*"-n ptUUt Indonesia Tahun 2O11 Nomor 694);
- rZ. F"rat"rarr pemerintafr Nomor 69 Tahun 2O10 tentang -Tttt Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif P;:ng"*t Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik .Indonesia Tahun 2010 i{.-"t-irs, Tlmbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
lV'
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2OO8 Nomor 2, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
Dengan Persetqiuan Bersama DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOI,AANG MONGONDOW UTARA dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
1. Daerah adalah Kabupa.ten Bolaang Mongondow Utara'
3. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utzra yarrg selanjutnya disingkat DPRD adafih lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah'
5. Peraigkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam"penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas ^ Daerah, l,embaga Teknis Daerah dan Kecamatan' /L.
- a. Bupati "daUf, Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan tiupati adalah Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara.
7. ^PeraturanDaerah adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten eohan"g M-ongondow lJtara dengan persetujuan bersama BuPati.
9. Retriiusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi' adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas :* "tit iemberian izin tertentu yang khusus iisediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Oaerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan'
5. 11 J;;; adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten ^';;i;;-Mong6ndow utara berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang' fasilitas' atau L**f."ttt lainnya-yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan'
6. to gaaan adalah setumpiutan orang dan atau modal --;;; "t;pakan kesatuan, baik yang melakukan L""f," y*g meliputi perseroan -ter|atas' perseroan komanditer' p"r"".out'' lainnya, bqda-n usaha milik ."g"." (BUMN), atau badan usaha milik daerah tefrIvlot'dengan nama dan dalam bentuk apapun' ht-", i.ottg"i koperasi, dana pensiun' persekutuan' p.rt .*prrtrtt, yayasan' o1ga1is.a9i massa' organusasl iosial politik, "ttu o'g"ttisasi lainnya'. lembaga dan ;;;;;k badan lainnyi termasuk kontrak investasi kotektif dan bentuk usaha tetap'
7. 12 5;";* U""h" adalah jasa yan disediakan oleh Pemerintah laerarr- Jenian mlnganut prinsipprinsip komersial Xarena p"i" dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta'
lt^'
- f+ fr{""" i"ttibusi adatatr suatu jangka-Y*ht tertentu ^ yal; -.rup.t"".uttts waktu Uagi wajiu Retribusi untuk meman'""t*-tti j""" dan perbinan tertentu dari iemerintah Daerah yang bersangkutan'
- 13 il;ib R"tttbusi adalah orang pribadiatau Badan yang menurut peraturan perutid'anguttdtttg"tt retribusi ii*"iiuL" t"tut mer'amun pimbavllan retribusi' termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu'
- 15 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau p.tryetot"tt retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan .".a-iaitt ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh BuPati. -Surit
- tZ -Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar' yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena j;"h kredii retribusi lebih besar daripada retribusi 'yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang'
- fO Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SfnO, aaaUh surat ketetapan retribusi yang"menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
- rs "Sur;t Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat- STRD, adalah surat untuk melakukan Gjffi retribusi dan/atau sanksi administratif beruPa bunga dan/ atau denda'
- 20 P;;;k;t "adrt serangkaian kegiatan --*""ghi*pttn dan melgolal-r data' keterangan' J"oftt"oU.rtti yang dilaksanakan secara objektif dan orofesional Uerdasaikan suatu standar pemeriksaan il;;-;"c"ji kepatuhan pemenuhan .kewajiban ,"t lU.t"i daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam ."tJr." melaksanakan ketentuan peraturan p".ittaattg-rrndangan retribusi daerah'
- 19 F;;;;g"d adalah suatu rangtaian kegiatan mulai -dad t'nghimpunan data objek dan -subjek !iJA^: penentuai besarnya pajak yang terh-utang sampar ["eitt^" penagihan paiat iepada Wajib Retribusi serta Pengawasan Penyetorannya '
- 21 -P;;;aid tinaat piaana di bidang retribusi daerah --;;J;.rangkaia-i tindakan vang dilakukan oleh F."*ait untrik mencari serta mengumpulkan bukti V""'g a."g"t bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang ,"ttiut'"i daerah yang terjadi serh menemukan tersangkanYa'
PEMEzuNTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
7
NAMA, ORJEK, SUBJEK DAN TARIF RETzuBUSI GOLONGAN JASA USAHA
BAB II - NAMA, ORJEK, SUBJEK DAN TARIF RETzuBUSI GOLONGAN JASA USAHA
Pasal 2
- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan fasilitas terminal.
- (2) Dengan nanna Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan tempat khusus parkir yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dengan narna Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan jasa pelabuhan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (5) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
BAB II - NAMA, ORJEK, SUBJEK DAN TARIF RETzuBUSI GOLONGAN JASA USAHA
Pasal 3
Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah:
- b. retribusi tempat khusus parkir;
- a. retribusi terminal;
- c. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- e. retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- d. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
Bagian Kesatu Retribusi Terminal
BAB II - NAMA, ORJEK, SUBJEK DAN TARIF RETzuBUSI GOLONGAN JASA USAHA
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh I Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB II - NAMA, ORJEK, SUBJEK DAN TARIF RETzuBUSI GOLONGAN JASA USAHA
Pasal 5
- {1) Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dafam Pasal 3 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikrrati fasilitas Terminal.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwqjibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.
BAB II - NAMA, ORJEK, SUBJEK DAN TARIF RETzuBUSI GOLONGAN JASA USAHA
Pasal 6
- (1) Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 hwuf b ditetapkan sebesar yang tercantum sebaggLnana tercantum dalam I-ampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. (21 Taif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) ta-hun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
BAB II - NAMA, ORJEK, SUBJEK DAN TARIF RETzuBUSI GOLONGAN JASA USAHA
Pasal 7
- (l) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pelayanan tempat khusus parkir yarrg disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimasud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB II - NAMA, ORJEK, SUBJEK DAN TARIF RETzuBUSI GOLONGAN JASA USAHA
Pasal 8
- (l) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas I Tempat Khusus Parkir.
&amp;.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Pasa] 9
- (1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Boroko Pada tanggal L [/d/op4\€? rcN\

Penandatangan: BUPATI BO NGONDOW UTARA, HAMDAN DATUNSOLANG Mht

Penetapan: Diundangkan di Boroko Pada tanggal L VNeTrr\e(dotl

Penandatangan: SEKRETARIS RAH ONDOW UTARA, KABUPATEN BOLAA REKY POSUMAH | PENGOLAH | ednan | |-------------------------------------------------|--------------------------|

Penandatangan: | KEPALA BAGIAN HUKUM | Al^ ' | | ASISTEN PEMERINTA}IAN DAN KESE^JAHTERAAN RAKYAT | It I I trt | | ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | | | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | -n |

Penandatangan: | SEKRETARIS DAERAH | ,E |

Penandatangan: | WAKIL BUPATI | t/ |

Penandatangan: | BUPATI | ud6nwnx DIXANDATAI{SA}II | LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOIAANG MONC.ONDOW UTARA TAHUN 2012 NOMOR ,q I ## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA -22'
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

## Pasal 1O

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 3 huruf c adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/, menikmati Pelayanan Kepelabuhanan. A*


## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

-to-

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Kepelabuhanan.

## Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kepalabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

## Pasal 13

- (l) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudkan pa.da ayat (1) adafah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ 1 menikrnati Rekreasi dan Olahraga. fu'


## PEMERINTAH KABUPATEN BOI,AANG MONGONDOW UTARA

## - lt -

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

## Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d ditetapkan sebagaimana tercantum dalam l,ampiran IV yang merupak€rn bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagran Kelima

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

## Pasal 16

- (i) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
- Pemakaian Tanah; a.
- Pemakaian Bangunan; b.
- Pemakaian Peralatan band: c.
- Pemakaian Tenda; d.
- Pemakaian Kursi; e.
- Pemakaian Peralatan Laboratorium; f.
- Pemakaian Alat Berat/Alat Besar dan Peralatan Bengkel ; dan o
- Pemakaian Kendaraan Bermotor. lL. h.


## PEMERINTAH KABUPATEN BOI,AANG MONGONDOW UTARA

## -t2-

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- b. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain pemancangan tiang listrik / telepon atau penanaman I pembentangan kabel listrik / telepon di tepi jalan umum.
- a. pemakaian kekayaan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, dan pihak swasta; dan

## Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati Kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundalg-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

## Pasal 18

- (1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan basan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

,

iU.



## BAB III

## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal dihitung berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis kendaraan, dan jangka waktu.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dihitung berdasarkan tempat, klasifikasi pengunjung, dan frekuensi kunjungan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dihitung berdasarkan jenis fasilitas, tempat, dan jangka waktu.

## BAB IV

## PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

## Pasal 2O

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

## Pasal 21


Retribusi daerah yang terhutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



## Bagian Kedua Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

## Pasal22

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di I(as Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berhrut-turut dengan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan dari jurnlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2o/o (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {a} dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

## Pasal 23

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa carcis,kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar.




- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 24

- Penagihan Retribusi terhutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran. (1)
- Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah T (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (21
- Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang. (3)
- Suratleguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. (4)

## Bagran Keempat Pemanfaatan

## Pasal 25

- Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. (1)
- Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (21

Bagian Kelima

Keberatan

## Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

,

L.



- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanegal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang te{adi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Penga,iuan keberatan tidak menunda kew4iiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagrhan Retribusi.

## Pasal2Z

- (1) pu.pati dalam jangka walrtu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan rtebe-ratan.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima- s€luruhnya atau sebagran, menolak, atau ,., T.lipb$ besarnya Retribusi yang terhutang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimal&lt;sud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa kebeiatan yang diajukair .^. l\_*" diberi keputusan oleh Bupati.
- (4) Apabila jangka waktu sebagairnaia dimaksld pada ayat (l) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## pasal 2g

- (l) Jr!&lt;a pengajuan keberatan dikabulkan seb^g,an atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan \_ dengan ditambah imbalan bunga :.F:T 2o/o ld:ua persen) untuk paling lama f 2 (drla belas) bulan.
- tZ) llfllan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ctfirtung sejak bulan pelunasan sampai a".rg^r, diterbitkannya SKRDLB.




## BAB VI

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 29

- (U Atas kelebihan pelnbayaran Rehrbusi, W4jib Retribusi dapat meng4jukan permohonan pa.rgembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jaagka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan ggn gmbalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1t; dilakukan dalam jangka waktu paling lama i (dua)'bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (a) Apabila Wqiib Retribusi mempunyai hutang Retribusi H*yA kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebh dahulu hutang Retribusi teib.rt.
- (6) J-1|e pengernbalian kebbhan pernbayaran Retribusi dilakukan setelah leqxat 2 (dua) bulan, e"p"ti ,r-U.rif"an 1mbaF" bunga sebesar 2 o/o (dua p."s.rr; ".Urrt r, at". \_ keterlambatan pembayaran kebbhan p"-U"yr*r, n"UU,oi.
- (7) Tata -cara pengembalian kele-bihan" pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN

## pasal 3O

- (l) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setela.l. melampaui 3 (tiga) ta\_irr., terhitung sejak saat terhutangnya netrlUusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di I bidang Retribusi Daerah.

lt-



- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengqiuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 31

- (l) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Pihutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Pihutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peratural Bupati.

## BAB VIII PEMERIKSAAN

## Pasal 32

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan pen:ndang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan , objek Retribusi yang terhutang;




- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai terta cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 33

- (1) Instansi yarrg melaksanakan pemungutan Retribusi dapa.t diberi insentif atas dasar pencapa.ian kinerja tertentu.
2. QI Rrnberian insfntif sebagaimana dirnaksrd pada ryat (1) diteta$ran rralalui Angaran kdapatan dan Belanja Daerah"
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peratura-n perundang-undangan.

## BAB X PETIYIDIKAN

## Pasal 34

- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (1)
- Fen17illik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sid tertentu di lingkungan Fern€rintah Da€rah lang diangkat oleh pejabat yang berq/enang sesuai dengan ketenhlan perau.rran perudang undangan. a)
- Wewenang Penyidik sebagaftnara dimaksud pada ayat (1) adalah: (3)
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih I lengkap dan jelas;




- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berfrenaan densan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. nrcnyuruh bertrenti dan./ atau rnelarang seseorang ruar8an atau ternpat pada saat sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang benda, dan/atau dokumen yang dibawa; meninggalkan pemeriksaan
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. (a) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35


Wqijb Retfu$i yang tidak melalsanalcan l€qqjibannlxa settinga rnerugn€n keuangan Daeiah diancam pfiana t&lt;ururWan pating larna 3 (tiga) bulan atau pfolana denda palirg banfak 3 (t!a) kali jumlah Rebitusi terhutang yang tilak atau h.nang dibEnar.


## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

-2r-

## Pasal 36

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, merupakan penerimaan negara.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.


Ditetapkan di Boroko Pada tanggal L [/d/op4\€? rcN\

BUPATI BO NGONDOW UTARA,

HAMDAN DATUNSOLANG

Mht


Diundangkan di Boroko

Pada tanggal L VNeTrr\e(dotl

SEKRETARIS RAH

ONDOW UTARA, KABUPATEN BOLAA

REKY POSUMAH



| PENGOLAH | ednan |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| KEPALA BAGIAN HUKUM | Al^ ' |
| ASISTEN PEMERINTA}IAN DAN KESE^JAHTERAAN RAKYAT | It I I trt |
| ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | -n |
| SEKRETARIS DAERAH | ,E |
| WAKIL BUPATI | t/ |
| BUPATI | ud6nwnx DIXANDATAI{SA}II |

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOIAANG MONC.ONDOW UTARA TAHUN 2012 NOMOR ,q

I


## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

-22'

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR ri TAHUN 2012

## TENTANG

## RETRIBUSI JASA USAHA

## I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahal' Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai tt.t a3" icewajibal mengurus sendiri yT:"' p"-Jrirtt h"t rry" "ttt"t' mening]&lt;atkan efisiensi dan efelrtivitas penyelenggaraan p"-"rrnt hu" dan -pelayanan kepada masyarakat' Untuk li.rrya"r,lg"tutttt pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pl*ilit"tt"i"p"a" -i.y"t"t"t' Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik i.raolt""l" Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan t&lt;enegaraan] Jiteg"ston' bahrva penempatan beban kepada ;kdi seperti Relribusi'dan oat*qt lain yang bersifat m?maksa.di?tur a;g"t Piraturan laeratt p6ng"i demikian' pemungutan Retribusi Jasa U".fia tt t"" didasarkan pada Peraturan Daelah' -

Hasil penerimaan' Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaral Pendapatan dan Belanja 6;;-dPB;1. setae; bt"* p""gtr"Jan APBD dibiavai dana alokasi dari pusat. Dalam U"ttfr ttJ , a"ry aokasi dari pusat tidak sepenuhnya J"p"i dit *.",'t"p

Selama irri p,rtt-gut"" baerah Katupaten Bolaang Mongondow Utara yang berupa ftttiU"si didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Uottgottao*, mengingat Kabupaten Bolaang Mongondow utara m.rufalai Daerah pemtkaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow yang diberi kewenangan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sarrrpar dengan saat dimilikinya Peraturan Daerah sendiri'

"r.ptu" ""rrrruh !'g:^:13:r5:ffi:ffi;t.,?ffi*".rur' ^ Oleh karena itu, dukungan masyaraKa masihhanrsterusdigalakkan,dengantetapmenjaga'kestabilaniklim investasi dan menghiidari adanya tumpang tindih dengan pungutan ;.;;; rta"t t i*"t"tgi arus barang han jasa antar daerah'

"*"*";;;; diberlakuliannya Peraturan Daerah ini' Kabupaten Bolaang Mongondow Utt* &amp;ftit"pkan gkan semakin marnpu membiayai kebutuhan p".rg.t r"."t-j" Juf"* melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain "oJ;;;;q!erital kepastian bagi masvarakat dan dunia usaha y".g i;-"-t; diharaplan-.akan dapat meninskatkantr. kesadaran -""yrt"rt"i aJ"- iremenuhi kewajiban Retribusi Daerah'




## il. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

CukuP jelas.

Pasal 3

CukuP jelas.

Pasal 4

CukuP jelas.

Pasal 5

CukuP jelas.

Pasal 6

CukuP jelas.

Pasal 7

CukuP jelas.

Pasal 8

CukuP jelas.

Pasal 9

CukuP jelas'

Pasal 1O

CukuP jelas'

Pasal 1l

CukuP jelas'

Pasal 12

CukuP jelas'

Pasal 13

CukuP jelas'

Pasal 14

CukuPjelas' [v




Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 2O

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

PasaI22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

,

Cukupjelas.

f,.,



Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.


TAMBA}IAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOIAANG MONGONDOW UTARA NOMOR E[.. I


## PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

I,AMPIRAN I PERATURAN DAERAH KAE}UPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR TENTANG RETRIBUSI JASA USA}IA

## TARIF RETRIBUSI TERMINAL

| No | Jenis Penerimaan Daerah | Besarnya Tarif {Rp) | Keterangan |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | I Mobil Angkutan Umum : I a. Mobil Bus Antar Kota Antar Provinsi lb. Mobil Bus Antar Kota Dalam I Provinsi | 2.500,00 2.OO0,OO | per Sekali Masuk fer Sekali Masuk |
| | I d. Mobil Angkutan Kota I I I Untuk Pemakaian Sewa Tempat : la. Ruko I b. Kios | 1) Permanen | l.OOO,OO 12.OOO.OOO.OO | Fer Sekali Masuk Per/tahun |
| | 2) Semi perrnanen c. Tanah Di Wilayah Terminal | 6.500.000,o0 5.OOO.OO0,O0 500.o0 | Per /Tahun Per/tahun perM2/HaIi |
| 3 | Untuk Sarana Kebersihan : a. Kamar Mandi / WC b. Buang Air Kecil | 2.OOO,OO | PerSekali Pemakaian Per Sekali |
| 4. | Kendaraan Pribadi Roda 2 (dua) | l.OOO,OO | Pemakaian Per Sekali Masuk |
| | | 500,oo | |
| 5. | Kendaraan Pribadi Roda 4 (empat) | 1.OOO,OO | Per Sekali Masuk |






f,ruron Bo?r.braMEGoNDow urARA L.

@

uerta]in5eiuNSor.,ANG

| PENG( | |
|------------------------------------------------|-----------------|
| KEPALA BAGIAN HUKUM | A. |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAII (ESEJAHTERAAN RAKYAT | b |
| ASISTEN EKOIIOMI DAN PEMB,{NGUNAN | ,, |
| ASISTEN ADI.IINISTRASI ttuuil | |
| SEKRSIARIS DAERAH | ,L l. 1/ |
| WAKL AUPATI | 'l/ |
| BUPATI | lt.)|-lo uNrul{ |



## PEMERINTAH BUPATI BOI.AANG MONGONDOW UTARA

I,AMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOI.AANG MONGONDOW UTARA NOMOR 4 TENTANG' RETRIBUSI JASA USAHA

## TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

| NO | JENIS PENERIMAAN DAERAH | BESARNYA TARIF (Rp) | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| t. | Parkir khusus di Pelataran Parkir,Gedung Parkir, Kawasan Wisata, Pusat-hrsat Perbelanj aan, Rumah Sakit. Macam-Macam Kendaraan Yang Ditarik Reribusi: | | |
| | Sepeda Motor a. | 500,o0 1.000,00 | Per Sekali Masuk Per Sekali Masuk Per Sekali Masuk Per Sekali Masuk |
| | Mobil Roda 4 (empat) b. | | |
| | Taxi, Travel, Rental Car c. | 1.500,0o | |
| | Bus Pariwisata d. | 2.OOO,O0 | |
| 2. | Parkir Khusus Semalam | | |
| | a. Sepeda Motor | s.o00,00 | Per Sekali Masuk |
| | b. Kendaraan Roda 4 (empat) atau I.ebih | 10,o00,oo | Per Sekali Masuk |


AN DATUNSOLANG

/t.

{BUPATI



| PENCOI"AH | PAlaF. |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| KEPALA BAGIAN HUKUM | N. |
| ASISTEN PEMERINTAH N DAII KESE.'AHTERATAI{ RAXYAT | It |
| ASISMN EKONOMI DAN PEMMNGUNAN | ,2 |
| ASISTEN ADMINISTRAT}I UMUM | I |
| SEKRETARIS DAERAH | L |
| WAKIL BUPATI | h |
| BUPATI | rdnruvrux rrAxD{!$saNt |


## PEMERINTAH BUPATI BOI,AANG MONGONDOW UTARA

DAERAH KABUPATEN LAMPIRAN III PERATURAN BOLAANG IvIONGONDOW UTARA NOMOR /i TENTANG . RETRIBUSI JASA USAIIA

## TARIF RSTRIBUSI PELAYANAN KEPEI,ABUHANAN

| NO | JENIS PENERIMAAN DAERAH | BESARI{YA TARIF (Rp) | K TERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| | | | 4 |
| 1. | ffiPehbuhanMilik Pemerintah Kabupaten Bolaang Bolaang Mongondow Utara JASA PEI,AYANAN KAPAL 1. Jasa l,abuh a. KaPal Yang melakukan kegiatan diPelabuhan umum : ri xaPal Yang melalaksanakan kegiatan niaga : a) KaPaf. angkutan laut dalam negen b) KaPal PelaYaran taJ{Y^t I kaPal Perintis 2l KaPd melakukan kegiatan ' t ttP di Perairan Pelabuhan | | |
| 1. | | 40,00 | GT per 15 hari |
| 1. | | 20,00 | GT per 15 hari |
| 1. | a) KaPal angkutan laut dalam negeri | 70,00 | GT per bulan |
| 1. | b) IkPal PelaYaran ' rakYat/kaPal Perintis | 35,OC | GT per bulan |
| 1. | b. Kapal Yang tidak melakukan | 20,o( t | GT per 15 hari |
| 1. | Negeri 2) KaPal PelaYaran Rakyat | 1O,O( ) | GT per 15 hari |
| | 2. JasaTambat - ilA Yang melakukan kegiatan di | | |




| | a. Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu) 1) Kapal angkutan Laut dalam negeri 2) Kapal pelayaran ralqyat / kapal perintis b. Tambatan pinggiran/Talud 1) Kapal angkutan laut dalam negeri 2l Kapal pelayaran rakyat / kaPal perintis | 30,00 15,00 10,00 5,00 | Per GT per Etmal (1 Etmal = 24Jam) Per GT per Etmal (l Etmal = 24Jaml Per GT per Etmal (1 Etmal = 24Jarn) Per GT per Etmal (1 Etmal = 24Jam) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Jnsn PEMANDUAN DI PELABUHAN I UMUM, DI DERMAGA UNTUKI KEPENTINGAN SENDIRI DAN DI I PEI,ABUHAN KHUSUS I 1. Pemanduan dengan jarak s/d 1O mil I Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri I a. Ukuran 5O0 GT s/d 1O0O GT b. Diatas 1OOO GT, tiaP kelebihan GT ditambah | 33,00 74,OO | Per kapal per gerakan per GT kelebihan Per $erakan Per kapal per gerakan per .GT kelebihan Per geraKan |
| 3 | JASA PELAYANAN BARANG 1. Jasa dermaga a. Barang Yang dibongkar/muat melalui Pelabuhan umum: 1) Barang antar Pulau a. Garam, PuPuk dan barang bulog (beras dan gula) b. Barang L,ainnYa ( General Cargo ) 2) Hewan b. Kerbau, saPi, kuda dan antar jenis Kambing, Babi dan sejenisnYa | 175,00 350,00 350,OO 200,oo | Per ton/ per m3 Per ton/ per m" I per ekor Fer ekor |
| 4 | .IESN PENUMPUKAN DI PELABUHAN UMUM 1. Gudang tertutup 2.Lapanga4- | 80,OO 60,o0 | Per ton/M3/hari Per ton/M"/hari |



| JASA PEI.AYANAN ALAT 1. Apabila menggunakan alat Yang dimiliki pelabuhan a. Alat Mekanik : 1) Sewa Forklift a) s/d 2 ton b) lebih dari 2 ton s/d 3 ton c) lebih dari 3 ton s/d 6 ton b. Motor Boat 1) s/d 60 PK 2) lebih dari 60 PK 2. Alat non mekanik : a. Gerobak dorong | Unit/Jam Unit/Jam Unit/Jam Unit per jarn Unit per jam Unit per jam 5000,00 6.500,00 7.500,0o 22.OOO,OO 32.OO0,00 500,oo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FEI.,\YANAN JASA KEPELABUHANAN LAINI.IYA 1. Sewa tanah dan penggunaan perairan a. Sewa tanah dan Penggunaan perairan, ruanga-n dan PelaYanan c) Penggunaan Perairan unnrk bangunan dan kegiatan lainnYa di atas air d) Penggunaan Perairan untuk bangunan dan kegiatan tainttY" di atas air Pada Pelabuhan kJrusus b. Untuk bangunan-bangunan industri Perusahaan-Perusahaan 1) Persewaan tanah Pelabuhan 2i Persewahan Tanah di Garis Pantai 3) Penggunaan Perairan. untuk banflrnan dan kegiatan industri galangan dan Dock Kapal a) Persewaan tanah pelabuhan b) Persewahan Tanah di Garis Pantai | metera/ tahun metef/tahun metera/tahun metef/tahun rnetef /tahun metera / tahun metera/ tahun 1000,0o 500.00 250,00 250,OO 1.500,oo 1000,00 250,00 |


## PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

4

| 4) Penggunaan Perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air Pada pelabuhan khusus c. Untuk kePentingan lainnYa 1) Toko, warung dan sejenisnYa 2) Sewa ruangan Pelabuhan 3) PelaYanan air bersih | 500,oo 5000,00 + 20 o/o da-ri tarif PDAM | metef / tahun metef / tahun metef / bulan tarif PDAM |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tanda Masuk Pelabuhan | Tanda Masuk Pelabuhan | Tanda Masuk Pelabuhan |
| a. Tanda Masuk Pelabuhan 1) Pas orang | 200,00 | orang per se |
| b. Pas Masuk kendaraan 1) Trailer, truk gandeng | 600,00 | masuk |
| 2) Truk' Bus Besar | 500,oo | kendaraan |
| Pick UP, Mini Bus' Jeep | 400,o0 | unit/ sekali masuk |
| SePeda Motor Gerobak, bentor' sepeda | 200,00 100,o0 | unit/ sekali masuk |



ffipffi Pntullffillc


| PENGOLAH | PARAF |
|-----------------------------------------------|--------------|
| KEPALA BAGIAN HUKUM | |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| WAKIL BUPATI | |
| BUPATI | DTANDATANGAN |


## PEMERINTAH BUPATI BOI,,AANG MONGONDOW UTARA

I,AMPIRAN TV PERATURAN DAERAH KAE}UPATEN BOI,AANG MONGONDOW UTARA NOMOR 4 TENTANG , RETRIBUSI JASA USAHA

## TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

| NO | JENIS PENERIMAAN DAERAH | Tarif Retribusi per Orang (Rp) | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| I | 2 | J | 4 |
| A 1. | Rekreasi Pantai a. Wisatawan Domestik : 1) | | |
| 2. | Rekreasi Pegunun