PERATURAN BUPATI AUTON Nomor KABUPATEN Tahun 2014 tentang GARA PERATURAN BUPATI AUTON NOMORSTA.HUN 2017 TF.N'rANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAf'AN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA nr KABUPATEN Bl!l'ON TAHUN A,'iGGARAN 2017 DE:-fGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA BUPATI BliTON, bahwa untuk mclaksanakan kctentuan Pusal 12 "Y"t {6) Pcraturan Pcmerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bdanja Negara. sebagaimana telah diubah beberapa ka11 terakhir dengan Pcratura.n Pcmenntah Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Pcrnbahan Kedua Atas Peraturan Pc1nelin1.&gt;1.h Numur 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Ben:,umbcr dari � an Pendapatan den Bela.HJ&amp; � gani, tentang Dan.a Desa, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUFMI BUTOl'I
PROVINS( SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI AUTON NOMORSTA.HUN 2017
TF.N'rANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAf'AN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA nr KABUPATEN Bl!l'ON TAHUN A,'iGGARAN 2017
DE:-fGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA
BUPATI BliTON,
bahwa untuk mclaksanakan kctentuan Pusal 12 "Y"t {6) Pcraturan Pcmerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bdanja Negara. sebagaimana telah diubah beberapa ka11 terakhir dengan Pcratura.n Pcmenntah Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Pcrnbahan Kedua Atas Peraturan Pc1nelin1.&gt;1.h Numur 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Ben:,umbcr dari � an Pendapatan den Bela.HJ&amp; � gani, tentang Dan.a Desa, perlu menetapkan Peraturon Bupati tcntJmg Tata Carn Pt-mhsogi � n dan Pencta.pan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017;
I.
BAB II - TATA CARA PENGH!TL"NOAN DAN PENETAPAH It.INC/AN DANA DESA
Pasal 2
- II) Alokasi Formula sebegarmana drmaksud dalam Pasal 2 trurut b, d1h1tung dengan
BAB II - TATA CARA PENGH!TL"NOAN DAN PENETAPAH It.INC/AN DANA DESA
Pasal 4
- II) Alokasi Formula sebegarmana drmaksud dalam Pasal 2 trurut b, d1h1tung dengan
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pcmbentukan Dacrah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara. Republlk Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang J\"omor t, Tahun 2U 14 tentang Desa (Lcmbarw, NCM,&gt;tnt R,::publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Twnbohan Lembo.ran Negara Rcpublik lndonc.sia NomoJ" 5495);
r
4. l'ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemcrintahan Oacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahuo 2014 Nomor :l44, Ta.mbahan Lembara.n Negara Rq,ulJlik b,dun � ia Nomor 55871, sebagrumana tclah diubah bcbcrapa kali terakhir dcngan dcnga.n L:ndung-Undnig Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahun Kedua Alas Um1ang-Unrl,me Nnmor ?.3 Tahun 2014 tentang Pemcnr.lahan Dacrah (Lcmbaran Negara Repubtk lnduacsia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemcrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratwan Ptlaksanwm Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Jahun :lU14 Nomor l'.l3, Tambahan Lcmbaran Negara Rt:-pul,lik Indonesia Nomor 55391, sebagaimana rclah d,ubah dcngan l'craruran P,:;mcrintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Ata11 Pcraturun Pemerintah Nomor 4::1 Tahun 2014 tentang Pern.turan Pel.Rksruuum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Dcsa (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambanan Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 5717),
6. Peraturan Pemcrintah Nor.mr 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapat.an dan Betarqa Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpubhk lndonc � ia Nomoc 5556), diubah bebero.pa. kali tenikhir eebagaimana te!ah dengan Peraturnn Pe.neriMRh Nnmnr I'\ TAh11n ?Olf, tf'nrnne Pt-n,N\h,m Kedua Atas Peratuan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang BersumberDari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 tiomor 57, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 5864):
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rtnoan Anggaran Pendapatan dan Bejanja Negara Tahun Anggaran 2017 {Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2016 :'iomor 253),
8. Pt:raruran Menten Dalar.J 1'cgeri Nomor 113 Tahun 2014
6. t.entang Pengdolaan Kcuangan De... (Serita Negara Republ,k lndone"ia Tahun '.2014 Nomor 2093);
7. '). Pernturnn Menteri Dolnm Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemoangunan De-sa (Ekrim Negara Republik Indonesia T2hun 2014 Nomor 20941:
8. 1 0 Piarnn,mn M"nrt':1"1 KeUAngan Nomor 49/PMK.07 /2016 lentang Tata Cara Pengalokasw.n, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa [Bertta Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
•
11. Pcraturan Menteri Dcsa, Pnnbangunan Dae rah Tertinggal, can Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2015 tentang 1-'enetapan Pnontas Penggunaan Dane Desa Tllhun 2017 (Bt:riw Negara Rcpublit Indonesia Tahun 2010 Nomor 1883);
2. 12.Pt:rdluran Daerah kabupeten Buron Nomor 7 Tahun 2Ul::&gt; Lentang Pokok-Pokok Ptrigdolaan Keu«u!!,WI Daeni.h (Lcmbar:a.n Daerah Kabup:iten Buton Tahun 2015 Nomor 107);
3. 13 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 l.entang Urusa.n PemerintahAn Y11ng Mr-nj,,d, Kewenru1gan Pemerintah Kabupaten Buton Seba.pi Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupatcn Buton Tahun -2G-H2016 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 'tenun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 1211;
5. 15.Peretumn Bupau Buton Nomor 3 Tahun '.lUI::&gt; rata ca-a Pt:ngadaan Banrng/Jasa di Dcsa [Ben.ta Daerah Kabupatcn Buton Tahun 2015 Nomor 65);
6. 16.Pcraturan Bupati Buto11 Norrear G8 Tahun 201G tcntaui,; Pedomllll Pelnksononn l\nggnrnn Pendapatnn da.n BelnnJa Daer.th Ka bu paten But.on Tahun Anggaran 2017;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN
BUPATI BlITON TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAl'AN KINCIAN IJANA Ut&lt;.:SA :Sl£'T!Al' DESA DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2017.
RAR I KETENTUAN UNUM
Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimakaud dcngan·
- I. Dacrah adalah Kabupatcn Buton.
2. 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati pcnyclenggara Pcmcrintahan Dacrah pelaksanaan UJ11san pemcrintahan kewenangan dacrah otonom. sebagai unsur yang merru.,.'ll.pm yang mcnjadi
3. Bupau adalah Bupau Buton.
4. Desa adalah desa dan dcsa adat atau yang disc but dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masya,-akat hukum yang memiliki batas wilayah yang l.ot:.--.venang untuk mcngatur dan mcngurus urusan pcmcrintahan, kepcnlinyu, ma:syantkat setcmpat bcrdasarkan praktir.ia masyarakat, hak eeer usu!, ds,n/atau hale u.idis,onal yang diakui dan dihonnnt, Calam sistem pcnenntahan Negara KeAAh1"n Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bcrsumbcr dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara yang diperuntukkan bag, Desa }ang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Bejanja Uaerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mernbiayai penyelcnggaraan pcmerintahan, pelaksanaan pcmbangunan, pcmbinaan pembcn::layaan masyaraka.L ke,na1&gt;ya1 tt"-ttl.tu1, dan
6. fi Pr.rr:r.rinr"h Oes.a adalah � pala Desa atau yang d,sebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggam Pcmennt2han Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Oesa di wilayah Ka bu paten Buton se:suai dengan yang ditctapkan oleh Menteri Dalam Negen.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja uesa, yang selanjutnya di?&gt;ingkal APBDesa., adalah n::ncana keuangan tahunan Pemerintahar, Desa.
9. Rekening Kas Unmm D:i.ernh, yang eelanjutnyc dreingknt l?KUn adalah rekening temper penyimpanan uang daerah yane: ditentukan oleh Bupati unruk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar scluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. RckenL,g Kas Desa, yang sdanjutnya discbut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintthan Dcsa yang menampung seluruh penenmaan !Jesa dar. untuk membayar scluruh pengeluaran Deea pada Bank yang ditctapkan.
11. I 1. Sisa Dana Desa adalah dan.a desa yang di..alurkan olch pt"mt""rint&gt;1h kr.parln rlnr.mh y&gt;1np; tid,ik h&gt;1hi"" rl,...,.hrrkAn h· desa sampai akhir lahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh daerah kepada desa yang tidak habls digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian Cari sisa lebih perhitungan anggaran APBDcs.
TATA CARA PENGH!TL"NOAN DAN PENETAPAH It.INC/AN DANA DESA
Pa,aJ 2
Rmcian Dana Desa urnujc sctiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017, dialokasikan sccara merata dan bcrkeadilan
- II) Alokasi Formula sebegarmana drmaksud dalam Pasal 2 trurut b, d1h1tung dengan
Rincian Dana Desa untuk seti:ip Uc,Ba di Jubuputen Buton Tahun Anggaran 2017 tc-n:::antum daJam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatl Buron 1n1

## BAB Ill

## MEKANISME DAN TAHAP PENYALURA.'( DANA DESA

## Pasal 6

- ( l) Pcnyalu.--w1 Dana Dcsa dilakukan olch Bupati d&lt;.-ngan cam. pemin.dahbukuan dari RKUD kc, RKD.
- 12) Perm:idahbukuan DWJa Desa dan R.XUD kc RKD scbagrumana dimak3ud pada ayat (I) dilakukan paling tamb.i.t 7 (tujuh) hari l.:erja setelah Dana nese dit.erima di RKtJO r1,.n ""'"'"h ..,.h,n,h P",.,.Y,.,...t,m f"'"ny,.1,,,.,.n ,,.\,.h drpenuhi.
- f2) Prio:il.as penggunaan Dana Dcsa untuk membiavar pembangt.nan Desa sebagarmana dimaksud pada ayat (tJ, ditlljukan untuk mcmngkatkan kesejahteraan masyarakat [).,-,... &lt;Jan kualitas hidu? manusia serta penanggulangan kcmi:.kinan mclalui pt:menuhan kebutuhan dasar pcmbangunan eamnn don pra:iara.n11 Des.:., pcngernL,,ngljn pol&lt;"m&lt;i rl.onomi lok.11, serta pemanfaatan sumbcr daya a1am dan lingkunga.n sccara br-rl.rl&lt;&gt;nJnlan dengan prionras pcnggunaan Dana Deso diarahkan untuk pclaksanaan program dan kcgiatan Pcmbangunan Dcsa, yang mclipuli antara lain:
- a. pcngadaan, petnbangunan, pcngembangan dan pcmeliharaan sarana pmsarana Deea;
- b. peningkatan Kuahtas dan Akses terhadap Pclayanan Sosial Dasar;
- c. pcngadaan, pemb.;ngunan, pengembangan dan pernelihaman serana prasarana usaha ekcnomr Desa;
- d. pcngadaan, l"""'UHI,gunan, pengembangan dan pemclihnrnon sara.na pre.sarana untuk pclc:U.arian lingkung.an hidup; dan
- c. pengadaan. pcmbangunan, rlan pcmelihara.an sa.rana pmsarana untuk penanggclanga.., bencana al.am dan/atau kejadsan luarbiasa lainnya.
- Pl Pnontas pcnsgunaan Da.""' Deea untuk membmyui prngram Mn kf'gintan bidang Pcmberdayaan Nagyarakat Desa sebagamana drmaksud pada ayat (U. ditujukan untuk mcningkatkan kapasitas dan kapa.btlitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghJdupi dirinya sccara mandiri. Kegiatan p=mberdayaan masyarakat uesa yang d1pnontaskan mehput.i antara lain:
- a pcningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sos al dasar,
- b. pcngclolaan benlasarkan lokal yang tcr:.c:dia, sarana dan prasarana lmgk:ungan kemampuan teknis dan sumber daya
- c. pengelolaan uoaha ekonomi produktif pengelolmm samna dan prasarana ckonomi;
- d. pcnguatan kesiapsiagean masyamkat Dcsa dalam mcnghadapi bcncana serta kcjadian !uar biasa lainnya,
- e. pelestarian lingkungan hidup; dan
- f. pcmbo"dayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kdola Desa yang demokratis.

## Pasal 7

Penyalura.n Dana Desa sebagaimanadunaksud dalam Pa!&lt;&gt;!l n ayat fl), dilakukan sccara bertahap dengan ketentuan sebegaj bt'rikut;

- a. tahap I, pada bulan Maret sebcsar 60% (cnam puluh perscratus); dan
- b. tahap II pada bulan .'\.gustus sebc:sar 40% jempat puluh perserarus].

## Pasal 8

- (l) Pcnyalurar. Dana Desa tab1p I sebagaimana dimaksud dalnm Po=! 7 nuruf a, di!akukan sctclah Kcpala Dc:,a menyan:paiJcan·
- a. peraturan Bupaa; dan mcngcnai APBDesa kepada Desa
- b. laporan n:alisasi penl!J(Ullaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

## kcpada Bupati.

- \'..!) Penyampruan Japoran reaneesr pengggunaan Dana Desa l.ahun anggaran scbc:lumnya sebagaimana dlmaksud pada ayat (IJ huruf b, dilakukan paling: lambat minggu kcdua Bulan Febroari.

## Pasal 9

- (1) � nyaluran Dana Desa tah:o.p II sebag.,imana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan sctelah Kepa]a. Desa menyampaikan lapora., realisasi penggunaan Dana Desa t.ahap I kepada Bupati.
- (2) f'cnyampaian laponlll rca.fosa.3i pcnggunaan Dana Dc""tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan pahng IHmhat minggu kedua Bulan ,Juli.
- (3) Laporan reahsast penggunaan Uana L&gt;esa tahap J sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menunjukkan paling k=ang Dana Dc..a tahap I tclah di � nakan sebcM.r 50% (limo puluh per ,:,eratus).

## BA.B IV

## PRIORITAS PENGGUNMN DANA DESA

## Pa...J 10

- [ 11 D,ina De&amp;a dipriorit.J.skan untu.&lt;: membiayai pembangunan ,-i.,n pemherd"Y""" m"'&lt;Y"n:1k11t ,J,-,.,.
- (4) Dana Desa dape.t digunakan untuk membiayai kegiat.an yang tidak tennasuk dalam pnoritas penggunaan Dana Liesa sebegaunana dimaksud pada ayat (l) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah Bupati memastikan pengalnkaeian Dana Dcsa untuk kegiatan yang menjadi prioritas desa telah terpenuh1 dan/atau kegiatan pcmbangunan dan pemberdayaan masyaralcat telah terpenuhi.

## Pasal 11

- (l) Kcpala Dt:= bcrtanKKung Ja"'al., ala,; penggunaan Dana Oeee.
- t:.!I Pcmcnntah daerah dapat rnelakukan pendamptngan at.as f.lC"l!Ku"aan Dana Desa.
- (31 Pendampingan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dJbebankan pada Angganrn Pendapat.an dan l:klan1a Dacrah.

## RARV

## PELI\POR.'\N DANA D �

## Pasal 12

- (I) Kr:pala Desa deogan dikoordinasikan o'eh camat setempat menyampaikan laporan reahsasr penggunaan Dana Desa Tahap I, dan taporan Rcalisasi Pcnggur.aan Dana Desa Tahunan keµ,&lt;la Bu,,..u.
- (2) Pcn)ftinptti.ttn lapomn rcaliSW1i penggunClilI\ Dana Desa sebQ{?imana dirrudumd pada ayat (l) dilakukan dengan ketentuan;
- a. Tahap I palinp; lambat minR&gt;;U kcempat bulan Juli tahun nnggaran berjalan; dan
- b. Laporan Realisasi Pengguoaan Dana Desa Tahunan pa.ling Jambat minggu keempat bulan Fcbruari tahun anggaran benkutnya.

## BABVI

## PEMANTAUAN DA.'c EVALUASI

## Pasal 13

Bupati melakukan peman!Euan dan evaluasi ataa Sisa Dana Dcsa di RKD.

## Pasal 14

- (1) Dalam hal terri,.,.,.r\mn pemantauan dan evaluasi at.as sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dan 30% (tiga puluh pcrnen), Bupati :
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD terscbut, dan/atau
3. b mermrua apara: rungsional daerah untuk: melakukan pcmenksaan.
4. \2) Si""' Dana Dc&amp;a di RKD iebih dari 30'Yo !tigf.l puluh pen.en), ecb&lt;&gt;ga.imana dimaksl.:d pada ayat (1), dihitung d&lt;1ri n,.,.,,. Desa yang di1erimR n.-,..a pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa Tahun sebclumnya.
- (3) K::pala Desa wajib mer,ganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebga!mana diw.ak&amp;ud pada ayat {2) dalam rancangan APBI&gt;esa tahun anggaran benkutnye sebagru dasar penggtmaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) ualam ha! rancangan APBDesa tahun ,u,i®·-nm berilrutnya &gt;Jt:OOKaiu,aua di,nak � ud pada ayat (3) tcleb ditctapkan Biee Dnnn OcllO tereebut di;11,pat digunakan mendahului per.etllpan � ni.turan d= trntRng Penabahan APRIH,AA dengan cam menetapkan pcraturan Kepa]a Desa tentang Perubahan Penjabaran APBOesa dan membcritahukan kepada Sadan Pennusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubaha., 4J'BDesa atai djcantumkan dalam Laponm Realisas, Anggara., bagi pcmenntah nesa yang tJdak melakukan Perubahan A?BDt:..,..

BAB VU

SANKSl

## Pasal 15

- (I) Bupali menunda penyaluran Dar.a nesa, dalam hal:
- e. Bupad belum menenma dokumen seoegecnene dimaksud daJam Pasal ts ayat(l) dan Pasal 9 avat (!),
- b. Ten:lapat Sisa Dana Ocsa di RKD tahun anggaran sc:U.:lum"ya kb,h dari 30% (tiga puluh persen) acOOgain:ana dimaksud dalam Pas.al 14; dar./atall
- c , terdapat u&amp;ulan cfari ,iparat pengawas fungsional daerah.
- {2) l'enundaan penyaluran dimaksud pada ayat (IJ Dana Desa seoagaimana huruf b dtlakukan terhadap penyeJunm Ow,,. Desa tahap I tahun sebesar S,sa Dw,a Dese di RKD ""bc.lumnya. anggeran berjalan tahun anggaran
- (3) Dalarn hal Sisa n,..,a [k..a di RKD uthun o.nggnran sebclumnya :cb:h besar dari jumlah Dann nesa yang akan drsefurkan pada tahap I, pcnyaJuran Dana Desa tB.hap 1 tidak dalakukan.
- (4) Penundaan pen;aluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hwuf b dilakukan sampei dengan Sis.a Dana Desa di RKD lahun anggaran sebclumnya :elah direali""'-:.ikan P&lt;'"M!:un;rnnnya, sehingga Sisa Dana Uesa di RKD men1ndi paling tinggi sclx=r 30"'4 (lig., puluh pr,rsen) dari ,anggar.u, Dana Deec tnhun anggaran sebelumnya.
- (5) Da.lam hal sampai balan Juli lahun anggaran berjalan S:sa Dana Deso. di RKD tabun anggaran sebelumn',a masih lebih besar dari 30% (tiga pu!uh persen), pcnyaluran Dan.a Desa ya.qg ditunda sebagaimana d1maksud pada ayat (2) chsalurkan bersamaan dengan penyajuran Dana Desa tahap JI.

## Pnsal 16

- ( 1) Bupari rru,nyalurkan kembali Dana Desa yang: ditund:, dalam ha\:
- a. dokumen sebagscmana dimaksud dalam Pasal l 5 ayat (l) hurura lt:lah dm:nma; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam ha! penundaan penyaluran Dann Deso. s,obag,.imam, rlim,iksnrl ,1,.1,.m P:.sal 15 ayat (1) bcrlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran bel]alan, Dana Dcsa. tidak dapat disa.lurkan lagi ke RKDdan merjaci Sisa Dana Desadi RKUD.
- (3) Bupati memberit:lhulmn kepadn Kepola Deso yang bersangkumn 'Ilengenai Dana Oe,ia yang ditunda pcnyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling lambat akhrr bular. November tahun anggaran bcrjalan dan agar dianggarkan kembaJi da1am rancangan APBDesa tahun anggaran benkutnya,

,.

## BAB VII

## KETENTIJAN PENU'tUP

## Pasal 17

Peratwan Bupati 101 mulai bcrlaku pada tangga] diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, mrmerintahkan pcngundangan Peraturan Bupati llll dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Kabupaten Buton.

-



Dilelapkan di Pa39.IWRJO

pa:la tanggal,1§ M.A1t&gt;-T 2017 ,,- '

WA\.iL BUPATI BUTON,

LA BAKRY

'

## BAB VII

## KETF.NTUANPE � UTUP

## Pasal 17

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pede tanggal diundangkan.

Agar setiap onng mengetahui, memenntahkan pengundangan Pl:ratunn 8upati m1 dengan menempatkNmya daJ.am Serita Daerah K111bupaten Buton.

Ditetopkan di Paserwaje

J.JHda umgga1 ,\"' M.\_neT

2017

WAKIL BL:PATI BlITON,

1'\'U

lJ\ BAXRY

Diundangkan di pada tan@g&amp;l 1'1

serwajo

�

017

Pit. SEKR RIS DAER.\H.

Ka.SI , SH PEMBINA llrAMA MUDA. JV /c Nip. 19580101 198903 l 012

Maret


8ERrrA OAERAH KABUPATEN AUTON TAHUN 2017 NOMOR .. � 19.

1

## 1 1 1 1

n-"'

| ' ' '' • t l | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | - _.,...,,,. "'l'°I .. • °'l �� I � ::;:! '.:'.! ;! ::; � � � ;:;,;l::J ::l ;!; | !".:!;!! � |

•

| @.ta· � ,. a. •-1 � aJaJa � a � � "'0 0 0 0 0 0 01010 0 0 0 0 | !! �� !!!I!!'!! !SJ!!;! | !!! � !!1 � !i!ll |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | � ::ut i � � ,z � :r.i::: r.i �� <3;::io � "'"'"'"' |
| 1 � ··11••••§{11•1• o oo,:, Ooo o ooo oo | | |

•

•

•

•

!

•

I

I

| ,11 1 t1S | � | i1f1'r t | � ��� | | | | § • � • • • • |
|-------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|-------|-----------------|
| | | | | 1•1· 1"1"·1·1·1· | 1" OCOOOOO | • • | ! § • . 0 a.a |
| ,a lo | •ii'•" ol° | o | .J � o T | 1;;;; oooc:fc:floo � | ;;§ | 81§ | • � |
| n | .. ::-. 1:;l'i1 | � 1 1::1i | � 11E: � 1 � | : � | ; | � ·i. | � !. � i.H |
| ' | I | | | | | | e |
| | | | | | §§888 0000000 | � | • • § |
| §}; | " | � i§ | • " 0000000 | . | | | |
| ; | � I .. - 0 | � · � � .., | � , ... ... | , •• | Ei | 1 | �� I -· |
| §§ • I � 1' | " ;1 :: 1' | §§ § •• ::: 1' | � § ��� | § � i 'i s 1' t | i 1 | i | i:i I • |


-

ii



"

.-"

-·

-