PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017 BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016 p | (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR : 25 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATU BARA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; : a.
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2016; bahwa c.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1
- 2 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Tahun 2005 Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik Indonedia Tahun 2011 nomor 82); Pembentukan Peraturan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2017 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013- 2033;
Menetapkan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017
BAB I
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Batu Bara; 4 .
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara; 5.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017 yang dimulai tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; 6.
7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Batu Bara;
8. 8 . Plafon Prioritas Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Plafon Prioritas Anggaran Sementara Kabupaten Batu Bara;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
10. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.
BAB I
Pasal 2
- ( 1) RKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2017 antara lain termasuk di dalamnya kondisi ekonomi tahun 2017 dan perkiraan 2018, lingkungan eksternal dan internal tahun 2016, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
- a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017;
- b. acuan bagi Kecamatan / Kelurahan / Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kecamatan / Kelurahan / Desa Tahun 2017;
- c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam penyusunan KUA-PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017.
BAB I
Pasal 3
Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 :
- Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; a.
- b. SKPD menggunakan RKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB I
Pasal 4
- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara dan Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan. ·
BAB I
Pasal 5
Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Kabupaten Tahun 2017 dengan RKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2017.
BAB I
Pasal 6
Dokumen RKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini ditetapkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak belaku.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Peraturan Bupati diundangkan. mulai berlaku sejak tanggal mi i . +&lt;

Ast · pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara. setiap orang mengetahuinya memerintahkan

*

Diletapkan di Lima Puluh pada tanggal 14 Juni 2016


Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal 15 Juni 2016

Pit. SEKRETARLS DAERAH


Ths. DARYVIS, MSi

REM ^ nVATK. I NIP. 19680504 1994031 008

)

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


RAHMAD SIRAIT, SH NIP. 19660707 198602 1 001