PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP (berlaku 23 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
1
Menetapkan :
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/E);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 34).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
5. Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usahadan/atau Kegiatan.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
8. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan.
9. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan
10. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana Usaha dan/atau kegiatan.
11. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
12. Penyusunan Dokumen Amdal adalah kegiatan menuangkan kajian dampak lingkungan kedalam dokumen Amdal yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
13. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
14. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
BAB II - TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Tujuan disusunnya Peraturan Bupat ini adalah untuk memberikan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup.
- (2) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Dokumen Amdal;
- b. formulir UKL-UPL; dan
- c. SPPL.
BAB III - PENYUSUNAN AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL Bagian Kesatu Penyusunan Amdal Pasal 3
Pasal 3
Dokumen Amdal dan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan.
BAB III - PENYUSUNAN AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL Bagian Kesatu Penyusunan Amdal Pasal 3
Pasal 4
- (1) Penyusunan dokumen Amdal dilaksanakan oleh tim penyusun yang ditetapkan oleh pemrakarsa atau lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua tim; dan
- b. anggota tim.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang penyusun dokumen Amdal yang telah memiliki sertifikat kompetensi, termasuk 1 (satu) orang dengan berkualifikasi sebagai ketua tim.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan tenaga ahli sesuai dengan dampak penting yang diakibatkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan
BAB III - PENYUSUNAN AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL Bagian Kesatu Penyusunan Amdal Pasal 3
Pasal 5
Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas dokumen:
- a. Kerangka Acuan;
- b. Andal; dan
- c. RKL-RPL.
BAB III - PENYUSUNAN AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL Bagian Kesatu Penyusunan Amdal Pasal 3
Pasal 6
- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memuat:
- a. pendahuluan;
- b. pelingkupan;
- c. metode studi;
- d. daftar pustaka;dan
- e.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran.
- (2) Penyusunan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan Kerangka Acuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memuat:
- a. pendahuluan;
- b. deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal;
- c. prakiraan dampak penting;
- d. evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;
- e. daftar pustaka;dan
- f. lampiran.
- (2) Penyusunan Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan Andal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- (1) RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memuat:
- a. pendahuluan;
- b. rencana pengelolaan lingkungan hidup;
- c. rencana pemantauan lingkungan hidup;
- d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
- e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;
- f. daftar pustaka;dan
- g. lampiran.
- (2) Penyusunan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan RKL-RPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penyusunan UKL-UPL Pasal 9

Pemrakarsa dalam menyusun Formulir UKL-UPL harus memiliki sertifikat penyusun Amdal, dan apabila pemrakarsa tidak memiliki dapat menunjuk konsultan yang memiliki sertifikat penyusun Amdal.

## Pasal 10

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b memuat:
- a. Identitas pemrakarsa;
- b. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;

- d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
- e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL.
- f. Daftar Pustaka; dan
- g. Lampiran
- (2) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penyusunan SPPL Pasal 11

SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL.

## Pasal 12

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berisi:
- a. Identitas pemrakarsa;
- b. Informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
- c. Keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
- d. Penyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;dan
- e. Tanda tangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format SPPL sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGAWASAN Pasal 13

Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal : 23 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 5

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 23 Januari 2015

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS