UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 1959 tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 65 TAHUN 1958 TENTANG PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHOR MATAN BINTANG SAKTI DAN BINTANG DARMA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 153), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat:
- a. Pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sernentara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101).
Dengan Persctujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MEMUTUSKAN:
Menctapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1958 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 65 TAHUN 1958
TENTANG PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN BINTANG SAKTI DAN BINTANG DARMA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 153) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Pasal I
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1958 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No. 65 tahun 1958 tentang pemberian tanda-tanda kehorrnatan Bintang Sakti dan Bintang Danna (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 153) ditetapkan sebagai Undang-undang dcngan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalarn Bab Ill sesudah pasal 7 diadakan pasal baru, yaitu pasal 7a yang berbunyi sebagai berikut: Bintang Darrna dianugerahkan juga kepada warga negara Indonesia bukan anggota Angkatan Perang, sebagai penghargaan atas jasa-jasa luar biasa yang disumbangkannya khusus untuk kernajuan dan pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia".
Pasal 2
Dalam Bab III sesudah pasal 8 diadakan pasal baru, yaitu pasal Sa yang berbunyi-sebagai berikut: Kepada mereka yang menurut keterangan dalam pasal 7 dan 7a berhak menerima Bintang Danna dan yang meninggal dunia sebelum bintang itu dianugerahkan kepadanya, diberikan anugerah termaksud secara anumerta".
Pasal 3
Sesudah Bab IX diadakan Bab X baru dengan kepala "Ketentuan Khusus" yang terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 23 baru yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, atas usul Menteri Pertahanan dcngan pertimbangan Gabungan Kepala-kcpala Staf. Binlang Darrna dapat dianugerahkan olch Presiden/Panglima Tertinggi kepada warga negara asing, sebagai penghargaan atas jasa-jasa luar biasa yang disumbangkannya khusus untuk kcmajuan dan pembangunan Angkatan Perang
Republik
Indonesia.
- (2) Tata-cara pemberian Bintang Danna tcrmaksud pada ayat 1 pasal ini diietapkan olch Menteri Pertahanan".
Pasal 7
Dalarn Bab Ill sesudah pasal 7 diadakan pasal baru, yaitu pasal 7a yang berbunyi sebagai berikut: Bintang Darrna dianugerahkan juga kepada warga negara Indonesia bukan anggota Angkatan Perang, sebagai penghargaan atas jasa-jasa luar biasa yang disumbangkannya khusus untuk kernajuan dan pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia".
Pasal 8
Dalam Bab III sesudah pasal 8 diadakan pasal baru, yaitu pasal Sa yang berbunyi-sebagai berikut: Kepada mereka yang menurut keterangan dalam pasal 7 dan 7a berhak menerima Bintang Danna dan yang meninggal dunia sebelum bintang itu dianugerahkan kepadanya, diberikan anugerah termaksud secara anumerta".
Pasal 23
- (1) Dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, atas usul Menteri Pertahanan dcngan pertimbangan Gabungan Kepala-kcpala Staf. Binlang Darrna dapat dianugerahkan olch Presiden/Panglima Tertinggi kepada warga negara asing, sebagai penghargaan atas jasa-jasa luar biasa yang disumbangkannya khusus untuk kcmajuan dan pembangunan Angkatan Perang
Republik
Indonesia.
- (2) Tata-cara pemberian Bintang Danna tcrmaksud pada ayat 1 pasal ini diietapkan olch Menteri Pertahanan".
Bab X lama rnenjadi Bab XI baru dan pasal-pasal 23 dan 24 berturut-turut menjadi pasal-pasal 24 dan 25.
Pasal II
Undang-undang ini rnulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mcngetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalarn Lernbaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 26 Juni 1959

Penandatangan: ## PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: Ttd. ## SARTO NO Diundangkan, Pada Tanggal 4 Juli 1959

Penandatangan: ## MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: Ttd. ## G.A. MAENGKOM ## MENTER! PERT/\HANAN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: Ttd. ## DJUANDA ## LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1959 *) Disctujui D.P.R. dalam rapat plcno terbuka kc-54 tanggal 20 Mei 1959 pada hari Rabu, P. 404/1959