Unknown Unknown Nomor 20.12 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIMALUNGUN, - bahwa sehubungan dengan Lelah diterimanya Alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota pada APBD -Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Utara Nonior : 900 / 1513 / 2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Pemberitahuan Bantuan Keuangan Kepada Kab / Kota pada APBD Provsu Tahun Anggaran 2012, menyebabkan pergeseran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012; a. - bahwa oerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimcksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Perubahan Periama Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012. b. - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 1 . - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyele.iggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Re; ublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3 . - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peneriksaan Pcngelolaan dan Tanggunc - jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasionai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6 . KODE POS : 21162 - Undang-Uridang Nomor 32 Tahun,2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200S tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8 . - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaror Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. - 10 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dm Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); - 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 13. Peraturan . Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15. Peraturar. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4578); 16. - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pt.mbinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4614); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 1 seri D Nomor 1); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Pcraluroi 1 i-lenten D . jiam Nccjcti Nomor 13 Tuhun 2006 luiuir -g Pcdoman Pcnoefol . i -in Kcncingan Docia! ; ; - Pcralurail Mentcri Dalom Megcri Nomor 22 Tahun 20i1 ' . c - ntang Pedona . i Penyusunnn Anggaran bonclapatan dan Belanja Dserch Tahun Anggaran 2012; pi - Pcraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simaiungun Nomor 2 Tahun 2000 tonlang Rincian Tun ; : : , , Ringoi dan ' l . ll . i Ki ' ij . i |' . . ii 1.1 I ' l l i &gt; . I ' l i n. !' . iliii . r. P . IOI . III K . t ! &gt; ! :| &gt; . i! . · : &gt; : ' . im,iliin , ) -. in (lii -wl . i lU . -i . ili Kabupatcn Simalungun Nomor 10/ }. 22 . M E M U T U S K A N : : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 4 TA ' -IUN 20i2 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN. IA DAERAK KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2012. Mcnctapkan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Menainqet
:
BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN NOMORI25TAHUN 20.12
PERATURAN BUPATISIMALUNGUN NOMORI ^ TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,
- bahwa sehubungan dengan Lelah diterimanya Alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota pada APBD -Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Utara Nonior : 900 / 1513 / 2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Pemberitahuan Bantuan Keuangan Kepada Kab / Kota pada APBD Provsu Tahun Anggaran 2012, menyebabkan pergeseran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012; a.
- bahwa oerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimcksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Perubahan Periama Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012. b.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 1 .
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyele.iggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Re; ublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3 .
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peneriksaan Pcngelolaan dan Tanggunc - jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasionai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6 .
KODE POS : 21162
;
- Undang-Uridang Nomor 32 Tahun,2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200S tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8 .
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaror Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9.
- 10 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dm Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan . Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturar. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4578); 16.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pt.mbinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 1 seri D Nomor 1);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
.
Pcraluroi 1 i-lenten D . jiam Nccjcti Nomor 13 Tuhun 2006 luiuir -g Pcdoman Pcnoefol . i -in Kcncingan Docia! ; ;
- Pcralurail Mentcri Dalom Megcri Nomor 22 Tahun 20i1 ' . c - ntang Pedona . i Penyusunnn Anggaran bonclapatan dan Belanja Dserch Tahun Anggaran 2012; pi
- Pcraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simaiungun Nomor 2 Tahun 2000 tonlang Rincian Tun ; : : , , Ringoi dan ' l . ll . i Ki ' ij . i |' . . ii 1.1 I ' l l i &gt; . I ' l i n. !' . iliii . r. P . IOI . III K . t ! &gt; ! :| &gt; . i! . · : &gt; : ' . im,iliin , ) -. in (lii -wl . i lU . -i . ili Kabupatcn Simalungun Nomor 10/ }. 22 .
M E M U T U S K A N :
: PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 4 TA ' -IUN 20i2 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN. IA DAERAK KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2012. Mcnctapkan
Pasal 1
Befcerapa xetcntuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor · ! iaiiun 2012 tentang Pemabaran APBD Kabupatcn Simalungun Tahun Anggaran 2012 (Bcrita Daerah Kobupatcn Simalungun Nomor 115) diubah sebagai berikut :
- m h Decrah Tahun Anggarsi 2012 scmula Ketcntuan Pasal 1 diubah, yak. ii Anggaran f-' enriapaUi bciiumlah Rp. 1.309.063.045.077,00 (Satu tnliiln tiga ratUo ddupan pultih sembnan miliar cna.n puluh tiga jiita . , ' elapan ratus empat puluh lima ribii tujun jxiiuh iujuli rupiah) bc-rakuranc Rp.15.567.912.000,00 , - (Lima holes miliar cnam ratus cnam puluh tujuh juta sembilon rati ; ; dua bclas ribu . 1 sebesar rupiah) schingga menjadi Rp. l .373.395.933.077,00 (Satu tnliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus scmhilc - n puluh lima juta scrr . bi ' an ratus tiga puluh tiga ribu tiijuii puluh U.juh rupiah) Pengurangan Rp.15.667.912.000,00.- (Lima beLs miliar cnam ratus cnam puluh : tujuh juta scmoiian ratus dua bclas ribu J:Upi -1 \ V.Ti * : rse b ut dicantumkan pada annka 1 huruf c Lah-lain Pendapatan Vane Ssh can peda angka 2 (Bclfi . ijscjsljuiiif a Belanja Tio ' ak Langsung dan huruf b Edema Langsunn schingga Pasal 1 selengkapnya irtemarli .
chj/idapala n :
| | Solicl iirrr Pen:beMan | Solicl iirrr Pen:beMan | C cr; a rnb , i ! ' ' (! ) cr! : • : ' | . . " i r . cj ) | . . " i r . cj ) | Sc;;lar Pembahan |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| " • • "wlannian Asli Oacrah | Rn . - | 113.004.373 000.00 | Rp . | | Rp | 113.004 SIS 000.00 |
| b . Dana Perimbangan | Rp. | 1.022.422.916.601.00 | Rp | | | 1. ~ 22 4 22 Mt.oOI.00 |
| c . Lain - lain Pundapaian yang Snh | Rp. | 253 . S46.050. 4 7 i 5.00 | Rn , | | | . 37.673 138 4 75.00 |
| Jumlah Pcndapnlan | Rp . | 1.389 . 063.840.077,00 | Rp . | .(10.5C7 . S 12.000) | Rp . | 1.273 . 395.333 . 077,00 |
| Lcianja 2. | Rp - | S 93.39P . H23 219 - | Rp. | 4.875.227 000) 675 * | Rp . ' " | S90.9S3.39S.2 19 lyri ' iv . so ' rvM.oo |
| : a. Bcanja Ticlsk Lanosung t - c . ar . ja Pogav . - ai | Rp | 83G * 02 cT . bYs .S33 | ' I - Tp " | 25 :555 | I ' P | 7 - 52.560.00 |
| Be . anja Bunga | Rp. | 3.307 .152.860 | Rp | | R ? | 2 2 - C ' |
| i clanja Hibah | Rp. | 11.404 .000.00-3 | Rp | | Rp | : ; 4 ; - 4 . ocij ooo . oo |
| Peianja Banluan Sosial | Rp. | • 7.026 . 000.000 | Rp. | | | 7 026.000.000.00 |
| Belanja Banluan Keuangan | Rp. | 35 011V . 43. S2G | Rp | | | 35 011 443 52 - 5.00 |
| Bslanja Tidal ; Torduga | Rp. | 3 000.000.000 | Rp | | | 2.300 000.030 . 00 |
| b . Bc ' anja langsung Behinja Pega - . vai | | 5G2.1S1.71 - 1.315 ' * | Rp. " Rp. | (10.79 2.535.000) 201.341 000 | Rp . Rp | 291.399 . 029.315 22 1 22 , 2 - ' - 4 , 525.00 |
| | | ' 22 " 021 00 3.6 25 | | | . | |
| Belanja Barang Ja: ;a | | I 43.346 .533 245 . | Rp. | 4.63 1.034.000 | Rp. | 143 529.567.248.00 |
| Belanja Modal | | 335 421.277 - | | | Rp. | |
| . Jumlah Belanja | Rp . | 1.30 3.000 . 330.534 | Rp. | GG 7 . S12.9eO) | | 1.332 . 332.427.534 |
| SUKFLUS/DEFISIT | Rp. | (8.935 . 494.457) | Rp. | | Rp. | (3.955 . 494.457) |
| 3 . Pernbiayaan : a. P j . - icrimaan | Rp | 44 833.716.362 | Rp Rp. | | - ; ; Re | - 4 322 7 ' 3 362,00 ? 547.222 4 05.00 |
| b. Pengeluaran . . | Rp. | 35.847 . 22 2.405 | Rn. | | | 3.936 . 494.4 57 |
| Juml . Ii Pornbiayaan Nctlo | Rp . | S . 936.494.457 | | | Rp . | |
| Sisa icbih Pombiayoan Anngaran | Rp . | | Rp. | | Rp | . |
| Tahun Berkomi an | | | | | | |
/
-
2. Ringkasan Pcnjabaran APOD pacia
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I clan Lampiran ii pads Pasa! 2 dan Pasal 3 mengalami perubahan scbagaimana tcrcantum pada Lampiran I dan II Pcraturan Bupati ini schingga Pasal 2, Pasal 3 dan ' asal 4 merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dan Pcraturan ' Bupati ini scicngkapnya n.enjodi :

## Pasal 2

Ringkasan Pcnjabaran APliD siNragnimann ciim. - iksuJ Ou . a:i -I ' . nu. ! icicnnium J . iiam Lampm-n 1 Pcialuran Bupati ini.

## Pasal 3

Pcnjabaran APBD scbagaimana cimaksud dalam Pasal 1dirina icbih ianjut claiam Lampiran J! Pcraturan Bupab ini.

## Pasa! 4

Lampiran scbagaimana tcrscbut dntos claiam Pasal 2 dan Pusai 3 merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan oar! Pcraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Peiakr - anaan Pcnjabaran APBD yang ditetapkan dalam Pcraturan Bupati ini dituangkan icbih ianjut daiam Doku-T.cn Pclaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacraii sesuai dongan ketentuan perundangundangan.

## 3. Dianlr a Pasal 5 dan Pasal 6 ditarnbah satu Pasal yaitu Pasal 5A schagai berikut:

## Pasal 5A

reng nangan - --ACiggaran Pcndapatan dan Scianja Dacrah r ' aoupaton Simalungun Tahun . · n -igaran 2012 scb.e :ar -: Rp.- 15 .6&amp; 7.912.000,00. " (Lima bclas miliar enam ratus cnam puluh tujul ' i juta scmb ' ian ratus dua bcias . . - iAbu-Tupialj) scbagaimana dinaksud dalam Pasal 1 Pcraturan ini selargutnya ditamuung dalam - EeratJ ! - ! ifR' &amp;aerah ;Kabupatcn Simaiungun tentang Perubahan APBD Kobupalcn Simalungun Talv . in Anggaran 201 - 2

## Pasal 6 '

Pcratuian Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintal ' ikan peugundangan Pcraturan Bupati ini dalam Bc ita Dacraii Kabupaten Simalungun.

-

Ditetapkan di Pamalang Raya pada tanggal 2012

BUPATI SIMALUNGUN, dto

J. R. SARAGIH

DiundaarjkdCLClj .Pamatang Kaya pada tanggal II 0 UH ) 2012 Pit. SEKRETARIS DAERAH DEABUPATEN SIMALUNGUN,