PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 10 Tahun 2014 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (berlaku 15 September 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
:
:
- a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi guna mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi;
- b. Bahwa untuk mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu diperlukan pengaturan tentang tatanan pemberian ijin usaha jasa konstruksi;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
- sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan
Menetapkan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8. Usaha orang perorangan adalah bentuk usaha jasa orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa pelaksanaan konstruksi, perencanaan konstruksi dan/ atau pengawasan konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
13. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
15. Sertifikat adalah:
- a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
- b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
16. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
17. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
18. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
19. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
20. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
21. Surat Keterangan Ahli yang selanjutnya disebut SKA adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pemberian IUJK berlandaskan pada asas:
- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan;
- g. kemitraan; dan
- h. keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Peraturan daerah ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.
USAHA JASA KONSTRUKSI
BAB II - USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 5
- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup:
- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha; dan
- c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Usaha Orang Perseorangan dan Badan Usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Bidang Usaha Perencanaan;
- b. Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
- c. Bidang Usaha Pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
BAB II - USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 6
- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.
BAB II - USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 7
- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemberian IUJK
BAB III - IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 8
Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:
- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.
BAB III - IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 9
- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk SKPD yang membidangi perizinan untuk memberikan IUJK.
- (3) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di daerah.
- (4) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
BAB III - IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 10
- (1) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh SKPD pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Unit kerja atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
BAB III - IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 11
- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurangkurangnya memenuhi kriteria:
- a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
- b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
- c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
- d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, SKPD yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala atau pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (5) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 15 September 2014 BUPATI KAPUAS HULU, A.M. NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 2 Januari 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ## MUHAMMAD SUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (10)/(2014)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Permohonan Pelayanan IUJK

## Pasal 12

- (1) Bupati melalui SKPD yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. permohonan izin baru;
- b. perpanjangan izin;
- c. perubahan data; dan/atau
- d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

## Bagian Ketiga Persyaratan

## Pasal 13

- (1) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha dari suatu BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha pada BUJK lain apabila BUJK-BUJK tersebut:
- a. memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau
- b. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (3) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (4) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh SKPD yang membidangi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (5) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi:
- a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
- b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
- c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
- d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- e. menyerahkan rekaman SKA atau SKT yang dikeluarkan dan diregistrasi oleh Lembaga;
- (6) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (7) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (8) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu Penanggung Jawab Teknik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 14

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung jawab Teknik Badan Usaha;
- f. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggung jawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Badan Usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan/ desa; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

## Pasal 15

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;

- d. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha;
- e. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan/ desa;
- i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari Penanggung Jawab Badan Usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.
- m. menyerahkan laporan akhir tahun.

## Pasal 16

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. menyerahkan rekaman:
1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan/ desa untuk perubahan alamat BUJK;
3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
4. SBU yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari Penanggung Jawab Badan Usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mengisi Formulir Permohonan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
- c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang ditunjuk.
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 18

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 BUJK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

## Bagian Empat Pemberian IUJK

## Pasal 19

- (1) SKPD yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) SKPD yang berwenang memberikan IUJK dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

## Pasal 20

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 21

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Contoh format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Lima Masa Berlaku IUJK

## Pasal 22

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu 2 (dua) periode berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

## BAB V

## HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

## Pasal 23

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

## Pasal 24

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
- a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
- b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
- a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
- b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

## Pasal 25

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b meliputi:
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
- b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
- c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD YANG MEMBERIKAN IUJK

## Pasal 26

- (1) SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. daftar pemberian IUJK baru;
- b. daftar perpanjangan IUJK;
- c. daftar perubahan data IUJK;
- d. daftar penutupan IUJK;
- e. daftar usaha orang perseorangan;
- f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
- g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

## PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

## Bagian Kesatu

Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

## Pasal 27

Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundangundangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

## Pasal 28

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 29

- (1) Pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan mengacu pada norma Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

## Pasal 30

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada SKPD yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pembina jasa konstruksi untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan kostruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

## Pasal 31

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada SKPD pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.

- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
- a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
- c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
- d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
- e. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
- b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
- c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 15 huruf a, Pasal 16 huruf a, Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
- (4) BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila:
- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam ayat (3) sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. masuk dalam daftar hitam.

- (5) Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sebagai berikut :
- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh SKPD pemberi IUJK; dan
- b. SKPD pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.
- (6) BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:
- a. melakukan perlanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

## Pasal 33

Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda setingi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## Pasal 34

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pasal 35

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada SKPD penerbit IUJK;
- b. SKPD penerbit IUJK memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka SKPD penerbit IUJK dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. SKPD penerbit IUJK dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan

- e. SKPD penerbit IUJK mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman SKPD penerbit IUJK.

## BAB IX

## SISTEM INFORMASI

## Pasal 36

- (1) SKPD pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang sekurangkurangnya meliputi:
- a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
- b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
- c. Status berlaku IUJK; dan
- d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) SKPD pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

## BAB X

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 37

Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 38

IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 15 September 2014 BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

## MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (10)/(2014)

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

## NOMOR 10 TAHUN 2014

## TENTANG

## IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

## I. UMUM

Bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di daerah sehingga dalam pelaksanaanya perlu dilakukan pembinaan, guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban untuk meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pemanfaatan hasil konstruksi.

Guna mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yaitu perusahaan nasional yang mampu menunjukkan komitmennya pada penyelenggaraan jasa konstruksi dalam bentuk peningkatan kemampuan personil, teknologi dan permodalan usahanya di Indonesia, maka perusahaan nasional perlu diberikan kesempatan untuk bersaing dalam proses pelelangan dengan tetap memperhatikan asas kejujuran dan keadilan, keseimbangan, keterbukaan, dan kemitraan serta kriteria biaya, mutu, jadwal serta tidak boleh menimbulkan efek proteksi (non tarif barier) maupun ketentuan-ketentuan lain yang diatur dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bahwa Pemerintah kabupaten harus tetap memberikan pelayanan, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Konstruksi, maka disusunlah perizinan kegiatan jasa konstruksi dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang berpedoman pada surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/SJ tanggal 13 Maret 2006 perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

## Huruf a

Asas Kejujuran dan Keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

## Huruf b

Asas Manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

## Huruf c

Asas Keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

## Huruf d

Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

## Huruf e

Asas Kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

## Huruf f

Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

## Huruf g

Asas Kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

## Huruf h

Asas Keamanan dan Keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

```
Pasal 3
```

```
Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain. Ayat (7) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Huruf a Pelayanan pemberian IUJK dilaksanakan secara maksimal melalui proses sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Huruf b IUJK yang diberikan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang menggambarkan kemampuan personil, teknologi dan permodalan usahanya. Huruf c Pemenuhan persyaratan-persyaratan dalam pemberian IUJK merupakan salah satu bentuk pembinaan jasa
```

konstruksi yaitu pengaturan jasa konstruksi.

```
Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas.
```

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 17