PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 2 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHA.N YANG MARA ESA BUPATI LAMPUNG SELATAN, - bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa guna mewujudkan musyawarah Desa yang partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Permusyawaratan Desa; 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR \0 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHA.N YANG MARA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
- bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa guna mewujudkan musyawarah Desa yang partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Permusyawaratan Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang­ Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II tennasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENLAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH
PERMUSYAWARATAN DESA.
BABI KETEIfTUAN UMUM
Pasa11
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
TENTANG
PEDOMAN
6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danl atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pennusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
BABII MUSYAWARAH DESA
Pasal2
- (1) Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- e. kerja sama Desa;
- d. reneana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUMDesa;
- f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
Pasal3
- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat.
- (2) Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
- b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
- c. mendapatkan perlakuan sarna dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
- d. mendapatkan kesempatan secara sarna dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab terhadap hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa;dan
- e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
- (3) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa;
- b. mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis;
- c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
- d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa; dan
- e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, pemufakatan proses kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.
Pasa14
- (l) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa, masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (2) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwilayahnya.
BABIn TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA Bagian Kesatu Umum
Pasa15
- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, perwakilan RT/RW, Karang Taruna dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidik;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok pengrajin;
- h. pewakilan kelompok perempuan;
1. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perwakilan dari masing-masing dusun.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa harus melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Tata Cara Penyiapan Musyawarah Desa
Paragraf 1
Perencanaan Kegiatan
Pasal6
- (1) BPD bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam 2 (dua) bentuk yaitu:
- a. musyawarah desa terencana; dan
- b. musyawarah desa mendadak;
- (2) Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipersiapkan BPD pada tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- b. panitia;
- c. jadwal kegiatan;
- d. tempat penyelenggaraan;
- e. saranajprasarana pendukung;
- f. media pembahasan;
- g. peserta, undangan dan pendamping; dan
- h. pengolahan hasil musyawarah desa.
- (5) Rencana kegiatan dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mengutamakan swadaya gotong-royong dan penghematan keuangan desa.
- (6) Penghematan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pembahasan tentang beberapa hal yang bersifat strategis dalam sebuah musyawarah desa.
Pasal 7
- (1) Panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diketuai oleh Sekretaris BPD serta dibantu oleh anggota BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat dan perangkat Desa.
- (2) Keanggotaan panitia musyawarah desa bersifat sukarela.
- (3) Susunan kepanitiaan musyawarah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
Pasal8
- (1) Jadwal kegiatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (4) huruf c disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. dapat diselenggarakan pada hari kerja maupun di luar hari kerja;
- b. dapat diselenggarakan pada siang hari maupun malam hari; dan
- c. tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan.
- (2) Penentuan rencana jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif desa dan sosial budaya masyarakat.
Pasal9
- (1) Tempat penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (4) huruf d dapat berupa gedung balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan./atau gedung sekolah yang ada di Desa, atau tempat lainnya yang layak.
- (2) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa harus berada di wilayah desa.
- (3) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi objektif dan kondisi sosial budaya masyarakat.
Pasal 6
- (1) Panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diketuai oleh Sekretaris BPD serta dibantu oleh anggota BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat dan perangkat Desa.
Pasal 7
- (1) Panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diketuai oleh Sekretaris BPD serta dibantu oleh anggota BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat dan perangkat Desa.
- (2) Keanggotaan panitia musyawarah desa bersifat sukarela.
- (3) Susunan kepanitiaan musyawarah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
Pasal 8
- (1) Jadwal kegiatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (4) huruf c disusun
Pasal 10
- (1) Saranajprasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e dapat berupa kendaraan transportasi peserta, konsumsi dan alat konsumsi, meja/kursi, tenda, pengeras suara, papan tulis, alat tulis kantor (ATK).
- (2) Saranajprasarana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan melalui swadaya gotong royong dengan mengutamakan pendayagunaan saranajprasarana yang sudah ada di Desa sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sasial budaya masyarakat.
- (3) Dalam hal pendayagunaan saranajprasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan secara swadaya gotong royong, BPD meminta Pemerintah Desa untuk menyediakan pembiayaan.
Pasal 11
- (1) BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa mempersiapkan Musyawarah Desa yang tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kondisi objektif sebagai penyebab diadakannya Musyawarah Desa.
- (2) BPD menyelenggarakan rapat anggota untuk membahas dan menetapkan:
- a. status urusan Desa tennasuk hal yang bersifat strategis; dan
- b. rencana kegiatan dan RAB.
- (3) Ketentuan mengenai sarana/prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan musyawarah mendadak.
Paragraf2 Penyusunan Bahan Pembahasan
PasalI2
- (1) BPD mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa
Pasal 15
- (1) BPD membentuk dan menetapkan panitia Musyawarah Desa
Pasal 16
- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat dan saranajprasarana Musyawarah Desa
Pasal 17
- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi Musyawarah Desa dengan menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Desa.
- (2) Penyediaan dana penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RAE sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 danjatau Pasal9.
3. berasal dari Anggaran
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang terdiri atas: a. pendanaan rutin; dan
- b. pendanaan tak terduga.
- (4) Pendanaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a telah direneanakan dan dipersiapkan oleh Kepala Desa pada tahun anggaran sebelumnya melalui mekanisme penyusunan Rencana KeIja Pemerintah Desa (RKPDesa);
- (5) Pendanaan tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direneanakan paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (6) Kepala Desa membebankan pendanaan tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam dana cadangan APBDesa.
Pasa118
- (1) Pendanaan penyelenggaraan Musyawarah Desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari belanja operasional BPD.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan rapat diatur sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang BPD.
Paragraf6 Penyiapan Su.unan Acara dan Media Pembahasan
Pasa119
- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan dokumen pandangan resmi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasa113.
- (2) Penyiapan media pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, pembuatan media tayang dan menuangkan materi pembahasan melalui media pertunjukan seni budaya.
- (3) Media pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara swadaya dan gotong-royong dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
Paragraf7 Pengundangan Peserta, Undangan dan Pendamping
Pasal 20
- (1) Peserta Musyawarah Desa. berasal dari Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa yang diundang secara resmi sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (2) Undangan adalah mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua Badan Perrnusyawaratan Desa.
- (3) Pendamping berasal dari perangkat daerah, camat, tenaga pendamping profesional, dan I atau pihak ketiga yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua BPD.
Pasa121
- (1) Panitia Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta, undangan dan pendamping Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 darr/atau Pasal9.
- (2) Panitia Musyawarah Desa melakukan registrasi peserta Musyawarah Desa yang terdiri dati Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan yang berkepentingan langsung dengan materi Musyawarah Desa.
Pasal 22
- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan undangan peserta Musyawarah Desa secara resmi dan secara tidak resmi.
- (2) Undangan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada unsur masyarakat secara perseorangan dan I atau kelompok masyarakat dengan dibubuhi tanda tangan Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musyawarah Desa.
- (3) Undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka mela1ui media komunikasi yang ada di Desa, seperti pengeras suara di masjid, papan pengumuman, pesan singkat melalui telepon seluler, surat elektronik (e-mail), situs laman (website) Desa..
- (4) BPD menyampaikan undangan Musyawarah Desa paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa.
Pasal 23
- (1) Musyawarah desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia, setiap warga desa berhak untuk hadir sebagai peserta musyawarah desa.
- (2) Warga desa yang mendapat informasi undangan secara tidak resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan berkehendak hadir sebagai peserta, yang bersangkutan harus mendaftarkan diri kepada panitia musyawarah desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan musyawarah desa.
- (3) Warga desa sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak suara yang sarna dengan warga desa yang diundang secara resmi dalam pengambilan keputusan.
- (4) Warga desa yang hadir dalam musyawarah desa tetapi tidak memberitahukan kehadirannya kepada panitia musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap yang bersangkutan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
- (5) Dalam hal jumlah peserta melebihi rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan berdampak pada masalah pembiayaan, panitia musyawarah desa menggalang dukungan warga desa untuk berswadaya gotong royong memberikan sumbangan biaya penyelenggaraan musyawarah desa.
Pasal 24
- (I) Kepala desa, anggota BPD dan perangkat desa berhalangan hadir harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar.
- (2) Dalam hal kepala desa berhalangan diwakilkan kepada sekretaris desa atau perangkat desa yang ditunjuk secara tertulis.
- (3) Ketidakhadiran kepala desa, anggota BPD dan perangkat desa diinformasikan secara terbuka kepada peserta musyawarah desa.
Bagian Ketiga
Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah De..
Paragrafl
Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu Acara Musyawarah Desa
Pasal 25
- (1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Anggota BPD, unsur masyarakat darr/atau KPMD yang merupakan bagian dari panitia musyawarah desa bertindak selaku sekretaris musyawarah desa.
- (3) Anggota BPD, unsur masyarakat dan /atau KPMD yang merupakan bagian dari panitia musyawarah desa bertindak selaku pemandu acara musyawarah desa.
- (4) Dalam hal Ketua BPD selaku pimpinan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berhalangan hadir, posisi pimpinan musyawarah desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
- (5) Dalam hal ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta musyawarah desa.
Paragraf2
Pendaftaran Peserta
Pasal 26
- (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
- (2) Musyawarah desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah desa.
- (3) Peserta musyawarah desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggujalannya musyawarah.
Paragrafa
PENJELASAN
Pembukaan
Susunan Acara
## Pasal27
- (1) Sekretaris BPD selaku ketua panitia musyawarah desa membacakan susunan acara sebelum musyawarah desa dipimpin oleh pimpinan musyawarah desa.
- (2) Sekretaris BPD meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara.
- (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
- (4) Dalam hal susunan acara musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) telah disetujui oleh peserta musyawarah desa, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan musyawarah desa.
## Paragraf4 Penundaan Keglatan
## Pasa128
- (1) Pimpinan musyawarah desa harus melakukan penundaan acara apabilajumlah peserta musyawarah desa yang ditentukan belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan musyawarah desa.
- (2) Pimpinan musyawarah desa mengumumkan pengunduran waktu paling lama 3 (tiga) jam.
- (3) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta musyawarah desa yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan musyawarah desa meminta pertimbangan dari kepala desa atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur pendamping desa yang hadir.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama,
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggaraan musyawarah desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan musyawarah desa tetap melanjutkan kegiatan musyawarah desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.
## Paragraf5
## Penjelasan Mater! Pemblearaan
## Pasal29
- (1) Dalam rangka penyampaian pemberian informasi secara lengkap kepada peserta musyawarah desa, pimpinan musyawarah desa melakukan hal sebagai berikut:
- a. meminta. pemerintah desa untuk menjelaskan pokok pembicaraan dan I atau pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan pembahasan yang sudah disiapkan;
- b. meminta BPD untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis;
- c. meminta unsur pemerintah daerah yang hadir untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis;
- d. meminta pihak-pihak dari luar desa yang terkait dengan materi yang sedang dimusyawarahkan untuk menyampaikan secara resmi kepentingan dan agendanya terhadap hal yang bersifat strategis.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mendayagunakan media pembahasan yang disiapkan panitia musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal19.
## Paragraf6
## Tata Cara Permusyawaratan
## Pasa130
- (1) Pimpinan musyawarah desa menjaga agar pemusyawaratan desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan tentang tata tertib musyawarah desa.
- (2) Pimpinan musyawarah desa hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah.
- (3) Dalam hal pimpinan musyawarah desa hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota BPD.
- (4) Pimpinan yang hendak berbicara selaku peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpindah dati tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah.
## Pasa131
- (1) Peserta musyawarah desa tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi.
- (2) Pirnpinan musyawarah desa dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pimpinan musyawarah desa memperingatkan dan meminta peserta yang berbicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yang ditentukan.
## Pasa132
- (1) Pimpinan musyawarah desa tidak dapat memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah yang melakukan interupsi untuk meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai hal strategis yang sedang dibicarakan.
- (2) Peserta musyawarah yang sependapat dari/ atau keberatan dengan pendapat pembicara yang sedang menyampaikan aspirasinya dapat mengajukan aspirasinya setelah diberi kesempatan oleh pimpinan musyawarah desa.
- (3) Pimpinan musyawarah desa harus memberikan kesempatan berbicara kepada pihak yang sependapat maupun pihak yang keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
## Pasal33
- (1) Pembicara dalam mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategis.
- (2) Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pendapat pimpinan musyawarah desa menyimpang dari pokok pembicaraan, kepada yang bersangkutan oleh pimpinan musyawarah desa diberi peringatan dan diminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.
## Pasa134
- (1) Pimpinan musyawarah desa memperingatkan pembicara yang menggunakan kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban acara musyawarah, atau menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan musyawarah desa meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danj'atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata yang tidak layak dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan musyawarah desa, kata yang tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pemah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan musyawarah desa.
## Pasal35
- (1) Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 33
, pimpinan musyawarah desa melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya. - (2) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, pimpinan musyawarah desa meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan musyawarah desa. - (3) Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan secara paksa dari ruang musyawarah desa
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dari berita acara hasil musyawarah desa dan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 75

- (1) Delegasi desa dalam badan kerja sama antar-desa berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Masyarakat berhak menyalurkan aspirasi kepada delegasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka keIja sarna antar-desa sejalan dengan keputusan musyawarah desa.

## Paragraf3 Kerja 8ama Desa dengan Pihak Ketiga

## Pasal 76

- (I) Desa dapat menjalin kerja sarna dengan pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan mempercepat dan meningkatkan:
- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan ataupun perusahaan.
- (3) Kerja sama dengan desa dengan pihak ketiga yang bersifat strategis dan beresiko terhadap aset desa serta menambah kekayaanjaset desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa untuk selanjutnya menjadi dasar dalarn penyusunan kesepakatan kerja sarna secara tertulis antara desa dengan pihak ketiga.
- (5) KeIja sarna desa dengan pihak ketiga yang bersifat sosial, tidak beresiko terhadap aset desa dan tidak menambah aset desa dibahas bersama oleh Kepala Desa dan BPD.
- (6) Hasiljkesepakatan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berita acara untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kesepakatan keIja sarna secara tertulis antara desa dengan pihak ketiga.

## Pasa! 77

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalarn rangka keIja sarna desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) membicarakan pokok-pokok bahasan yang meliputi:
- a. ruang lingkup dan bidang kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sarna desa dengan pihak ketiga;
- c. delegasi desa dalam pembahasan keIja sarna desa dengan pihak ketiga;
- d. jangka waktu;
- e. hal dan kewajiban;
- f. pembiayaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
- h. penyelesaian perselisihan; dan
- i. lain-lain yang diperlukan.
- (2) Peserta Musyawarah Desa berhak mendapatkan informasi tentang pokok-pokok bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakannya kegiatan musyawarah desa.

## Pasal 78

- (1) Ruang lingkup dan bidang keIja sarna desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. mengadakan sarana prasarana Desa;
- c. melestarikan sumber daya alarn. dan lingkungan Desa;
- d. meningkatkan kapasitas Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Desa;
- f. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- h. menguatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan.
- (2) Selain ruang lingkup dan bidang kerja sarna desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah desa dapat menentukan ruang lingkup dan bidang kerja sama lain yang bersifat strategis sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

## Pasal 79

- (1) Delegasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Desa dan beranggotakan:
- a. perangkat desa;
- b. anggota BPD;
- c. lembaga kemasyarakatan desa;
- d. lembaga desa lainnya; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa perihal delegasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dari berita acara hasil Musyawarah Desa dan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal8D

- (1) Delegasi Desa dalam pembahasan kerja sama antara desa dengan pihak ketiga berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) di dalam penyusunan dan penetapan kesepakatan kerja sarna antara desa dengan pihak ketiga.
- (2) Masyarakat Desa berhak menyalurkan aspirasi kepada delegasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjamin kerja sama desa dengan pihak ketiga sejalan dengan keputusan musyawarah desa.

## Baglan Keempat

## Reneana Investasi Masuk Desa

## Pasal81

- (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alarn dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- (3) Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.
- (4) Pengelolaan sumber daya alarn desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

## Pasal82

- (1) Pengelolaan sumber daya desa dapat dilakukan dengan kerja sama desa dengan pihak ketiga melalui kegiatan investasi masuk desa.
- (2) Rencana investasi masuk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat strategis harus dibahas dan disepakati dalarn musyawarah desa.
- (3) Rencana investasi yang bersifat strategis meliputi:
- a. berdampak pada berkurangnya aset desa, hilangnya aset desa atau bertambahnya kekayaarr/aset desa;
- b. berdarnpak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa atau pada peningkatan kemiskinan masyarakat di desa.
- (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibahas dan disepakati dalarn musyawarah desa.

## Pasal83

- (1) Musyawarah desa yang diselenggarakan untuk perencanaan investasi masuk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) membicarakan pokok­ pokok bahasan yang meliputi:
- a. jenis investasi;
- b. ruang lingkup dan jenis usaha di desa yang dibiayai dengan dana investasi masukdesa;
- C. darnpak positif dan negatif terhadap keberadaan aset desa, pendapatan asli desa dan tingkat kesejahteraan masyarakat desa;
- d. delegasi desa dalam pembahasan teknis rencana investasi dengan pihak swasta/investor;
- e. jangka waktu investasi;
- f. besaran jumlah investasi;
- g. hak dan kewajiban desa;
- h. hak dan kewajiban pihak ketiga;
1. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sarna investasi;
- j. penyelesaian perselisihan; dan
- k. lain-lain yang diperlukan
- (2) Peserta musyawarah desa berhak mendapatkan informasi tentang pokok-pokok bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakan kegiatan musyawarah desa.

## Pasal84

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha ekonomi yang dapat dibiayai dengan dana investasi masuk desa meliputi usaha yang dikelola oleh BUMDesa danjatau usaha perseorangan atau usaha kelompok masyarakat yang menimbulkan dampak positif atau negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) hurufc.
- (2) Jenis usaha ekonomi yang dibiayai oleh dana investasi meliputi antara lain hutan, kebun, temak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan usaha-usaha ekonomi lainnya sesuai dengan kondisi objektif desa dan masyarakat desa.
- (3) Pola ketja sarna desa dengan pihak ketiga dalarn rangka investasi masuk desa adalah shareholding yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham.

## Pasal85

- (1) Delegasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala desa dan beranggotakan:
- a. perangkat desa;
- b. anggota BPD;
- C. kelompok usaha ekonomi terkait;
- d. BUMDesa; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa perihal delegasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dari berita acara hasil Musyawarah Desa dan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasa!86

- (1) Delegasi Desa dalam pembahasan rencana investasi masuk Desa antara Desa dengan pihak ketiga berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak Ianjut hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) di dalarn penyusunan dan penetapan kesepakatan kerja sarna investasi antara Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Masyarakat desa berhak menya1urkan aspirasi kepada delegasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjamin kerja sarna desa dengan pihak ketiga sejalan dengan keputusan musyawarah desa.

## Pasa187

- (1) Rencana investasi masuk desa dilakukan dengan cara membangun kerja sarna desa dengan pihak ketiga untuk mengembangkan BUMDesa.
- (2) Pengembangan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memberikan hibah danjatau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- C. memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alarn di desa.

## Bagian Kelima

## Pembentukan BUMDesa

## Pasal88

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa.
- (2) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah desa.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan BPD untuk menetapkan peraturan desa tentang Pendirian BUMDesa.

## Pasal89

- (1) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal88 ayat (2) meliputi:
- a. organisasi pengelola BUMDesa;
- b. modal usaha BUMDesa; dan
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
- (2) Selain pokok bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah desa dapat menentukan pokok bahasan lain perihal pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

## Bagian Keenam Penambahan dan Pelepasan Aset Desa

## Pasa190

- (1) Prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa dalam rangka pendayagunaan aset desa ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya milik desa.
- (3) Penambahan dan pelepasan aset desa dilaksanakan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat dalam musyawarah desa.

## Pasal91

- (1.) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana pelepasan atau penambahan aset desa.
- (2) Masyarakat desa berhak menyalurkan aspirasi perihal pelepasan atau penambahan aset desa.
- (3) Musyawarah desa diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati pelepasan atau penambahan aset desa; dan
- (4) Musyawarah desa dalam rangka pembahasan pelepasan atau penambahan aset desa dilaksanakan dengan persiapan terlebih dahulu langkah-langkah penanganan perselisihan sosial.

## Bagian Ketujuh

## Tata Cara Musyawarah Desa Hal Kejadian Luar Biasa

Pasal92

- (1) Musyawarah desa diselenggarakan untuk merumuskan kebijakan sebagai tindak lanjut adanya kejadian luar biasa.
- (2) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonorni, dan I atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan I atau pemerintah daerah.
- (3) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

## BABVI

## KETElfTUAN PENUTUP

Pasa193

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung

Selatan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggaI 1 ~ .~C'J'J{: Wee-.R 2016

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


ZAiNUDIN HASAN


Diundangkan di Kalianda pada tanggal t~ (VO- e:.rl1t"6'~ 2016

SEKRETARIS DAE KABUPATEN LAMPUNG SELATAN


FREDYSM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TABUK 2016 KOMOR I~

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG: 10/LS/2016

1/

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG

## PEDOMAN PERMUSYAWARATAN DESA

## I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa upaya mengoptimalkan penyelenggaran pemerintahan Desa di Kabupaten Lampung Selatan melalui musyawarah desa yang partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat Desa di Kabupaten Lampung Selatan. Peraturan Daerah ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan musyawarah desa, mencakup tata tertib musyawarah desa serta hal yang bersifat strategis di desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasall

Cukupjelas

Pasal2

Cukupjelas

Pasal3 Cukup Jelas

Pasa14

Cukup Jelas

PasalS

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukupjelas.

Ayat (3)

yang dimaksud dengan :

- a. Tokoh Adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah;
- b. Tokoh Agama adalah seseorang yang memimpin sekelompok umat beragama dalam menjalankan kegiatan beribadah atau kegiatan keagamaan lainnya
- C. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang memiliki kedudukan sosial dan pengaruh dilingkungannya serta dihormati oleh masyarakat disekitarnya
- d. Tokoh Pendidik adalah seseorang yang berdidikasi dalam memajukan pendidikan diwilayahnya dan diakui oleh warga sekitamya
- e. Perwakilan Kelompok Tani adalah orang yang mewakili dari kelompok atau organisasi yang dibentuk oleh para petani yang ada di desa dan keberadaan organisasi tersebut diakui oleh peraturan perundang-undangan
- f. Perwakilan Kelompok Nelayan adalah orang yang mewakili dari kelompok atau organisasi yang dibentuk oleh para nelayan yang ada di desa dan keberadaan organisasi tersebut diakui oleh peraturan perundang-undangan
- g. Perwakilan Kelompok Pengrajin adalah orang yang mewakili dari kelompok atau organisasi yang dibentuk oleh para pengrajin yang ada di desa dan keberadaan organisasi tersebut diakui oleh peraturan perundang-undangan
- h. Perwakilan Kelompok Perempuan adalah orang yang mewakili dari kelompok atau organisasi yang dibentuk oleh para perempuan yang ada di desa dan keberadaan organisasi tersebut diakui oleh peraturan perundang-undangan
- i. Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak adalah orang yang mewakili dari kelompok atau organisasi yang dibentuk oleh para permerhati dan perlindungan anak yang ada di desa dan keberadaan organisasi tersebut diakui oleh peraturan perundang­ undangan
10. yang oleh keberadaan
- J. Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin adalah orang mewakili dari kelompok atau organisasi yang dibentuk masyarakat tidak mampu yang ada di desa dan organisasi tersebut diakui oleh desa tersebut Cukup jelas

Ayat (4) Cukupjelas Ayat (5) Cukupjelas Ayat (6) Cukupjelas Ayat (7) Cukupjelas

Pasal6

Cukupjelas

Pasal7

Cukup Jelas

Pasal8 Cukup Jelas

Pasal9

Cukupjelas

Pasall0 Cukupjelas

Pasal 11 CukupJelas

Pasal 12

CukupJelas

| Pasa113 Cukup | Jelas |
|-----------------------------|-------------|
| Pasal 14 | Cukupjelas |
| Pasal15 Cukup | Jelas |
| Pasa116 | Cukupjelas |
| Pasa117 | Cukupjelas |
| Pasal18 | CukupJelas |
| Pasa119 Cukup | Jelas |
| Pasal20 CukupJelas | |
| Pasal2l Cukup | Jelas |
| Pasa122 CukupJelas | |
| Pasal23 Cukup | Jelas |
| Pasal24 Cukup | Jelas |
| Pasa125 Cukup | Jelas |
| Pasa126 Cukup | Jelas |
| Pasal27 Cukup | Jelas |
| Pasal28 CukupJelas | |
| Pasal29 | |
| Cukup | Jelas |
| Pasa130 Cukup Pasa131 Cukup | Jelas Jelas |

| Pasal32 | Cukup Jelas |
|--------------------|---------------|
| Pasal33 Cukup | Jelas |
| Pasa134 | CukupJelas |
| Pasal35 Cukup | .Jelas |
| Pasal36 | CukupJelas |
| Pasal37 Cukup | Jelas |
| Pasal38 CukupJelas | |
| Pasal39 CukupJelas | |
| Pasal40 Cukup | Jelas |
| Pasa141 Cukup | Jelas |
| Pasal42 CukupJelas | |
| Pasal43 CukupJelas | |
| Pasal44 Cukup | Jelas |
| Pasal45 Cukup | Jelas |
| Pasa146 Cukup | Jelas |
| Pasal47 | |
| CukupJelas | |
| Pasal48 Cukup | Jelas |
| Pasa149 Cukup | Jelas |
| Pasal50 | CukupJelas |

Pasa151 CukupJelas

Pasal52 Cukup Jelas

Pasal53

CukupJelas

Pasal54 Cukup Jelas

Pasal55 Cukup Jelas

Pasa156 CukupJelas

Pasa157

Cukup Jelas

Pasal58 CukupJelas

Pasa159 Cukup Jelas

Pasa160

CukupJelas

Pasa161 CukupJelas

Pasa162 Cukup Jelas

Pasa163 CukupJelas

Pasa.l64 CukupJelas

Pasa165 Cukup Jelas

Pasa166 CukupJelas

Pasal67 Cukup Jelas

Pasal68 Cukup Jelas

Pasa169 CukupJelas

| Pasal | 70 Cukup Jelas |
|----------------|------------------|
| Pasal 71 Cukup | Jelas |
| Pasa172 Cukup | Jelas |
| Pasal 73 Cukup | Jelas |
| Pasal 74 Cukup | Jelas |
| Pasa175 Cukup | Jelas |
| Pasal 76 Cukup | Jelas |
| Pasal 77 Cukup | Jelas |
| Pasal 78 | CukupJelas |
| Cukup | Jelas |
| Pasal80 Cukup | Jelas |
| Pasal81 Cukup | Jelas |
| Pasa182 Cukup | Jelas |
| Pasa183 Cukup | Jelas |
| Pasal84 Cukup | Jelas |
| Pasal85 Cukup | Jelas |
| Pasa186 Cukup | Jelas |
| Pasa187 Cukup | Jelas |
| Pasa188 Cukup | Jelas |

Pasal89

Pasal90

Pasa191

Pasal92

CukupJelas Cukup Jelas CukupJelas Cukup Jelas

Pasa193 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR \ ~