PERATURAN DAERAH KABUPATEN SALINAN  BANGKA Nomor 12 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (berlaku 28 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 12 TAHUN 2016 ...
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,
: bahwa dalam mewujudkan masyarakat Bangka yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, perlu menetapkan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- 1. Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan
BUPATI BANGKA
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Bangka.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
9. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional.
11. Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Pusat selanjutnya disebut UPT Pusat adalah lembaga/institusi vertikal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penjaminan mutu pendidikan.
12. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN SERTA PRINSIP PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk menjamin :
- a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Prinsip pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut :
- a. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kearifan lokal dan kemajemukan bangsa;
- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna;
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. pendidikan diselenggarakan melalui pengembangan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
- f. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
BAB III - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 5
Bupati bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan Nasional di Daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.
BAB III - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 6
- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan Nasional, Provinsi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD);
- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD);
- c. rencana stategis pendidikan Daerah;
- d. rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah;
- f. Peraturan Daerah di bidang pendidikan; dan
- g. Peraturan Bupati di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi :
- a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
- c. satuan atau program pendidikan;
- d. dewan pendidikan;
- e. komite sekolah/madrasah;
- f. peserta didik;
- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.
BAB III - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 7
- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap orang tua/wali peserta didik wajib mendukung pelaksanaan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
- (3) Pelaksanaan penuntasan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengoptimalkan pelaksanaan jenjang pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTs dan Paket B.
- (4) Pelaksanaan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 8
- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan Nasional di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah APBD.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain diperuntukkan sebagai :
- a. bantuan operasional sekolah;
- b. bantuan operasional pendidikan;
- c. anggaran dinas bagi program peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan sumber belajar masyarakat; dan
- d. anggaran dinas lainnya yang menunjang pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 9
- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggaraan satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan Nasional bidang pendidikan dan kebijakan Daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak dunia usaha untuk mengembangkan mekanisme pendidikan yang relevan dan bersinergi, serta meningkatkan kapasitas peserta didik pada jenjang pendidikan dasar.
BAB III - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 10
- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.
BAB III - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 11
- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan di Daerah yang meliputi :
- a. kecamatan; dan
- b. laki-laki dan perempuan.
- (2) Untuk menjamin pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan kebijakan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik pendidikan layanan khusus dalam memperoleh akses pelayanan pendidikan.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 12
Bupati melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 13
- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Nasional pendidikan, kebijakan Provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan UPT Pusat yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi :
- a. akreditasi program pendidikan;
- b. akreditasi satuan pendidikan;
- c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
- d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
- e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
BAB III - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 14
- (1) Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Pendidikan Nasional untuk dikembangkan menjadi program berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi akreditasi Internasional program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
BAB III - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 15
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, keagamaan, seni budaya, olahraga, dan lainnya pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, Daerah, Provinsi, Nasional, dan Internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang :
- a. ilmu pengetahuan;
- b. teknologi;
- c. keagamaan;
- d. seni budaya;
- e. olahraga; dan/atau
- f. lain sebagainya.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 16
- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan Nasional di Daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub sistem dari sistem informasi pendidikan Nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARA
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARA
Pasal 17
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan Nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARA
Pasal 18
- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan Nasional, Provinsi dan Daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi :
- a. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
- b. satuan atau program pendidikan yang terkait;
- c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang terkait;
- d. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
- e. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang terkait; dan
- g. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang terkait.
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan Nasional pada tingkat satuan atau program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARA
Pasal 19
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan atau program pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan yang ditetapkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan oleh penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARA
Pasal 20
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan dan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik pada keadaan khusus.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARA
Pasal 21
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARA
Pasal 22
- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan oleh penyelenggara, serta Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan satuan dan/atau program PAUD dan/atau pendidikan dasar bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi :
- a. akreditasi program pendidikan;
- b. akreditasi satuan pendidikan;
- c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
- d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
- e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARA
Pasal 23
- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi, membina, dan melindungi satuan atau program pendidikan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan satuan atau program pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan atau program berbasis keunggulan lokal.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARA
Pasal 24
- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, keagamaan, seni budaya, olahraga, dan lainnya pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, Daerah, Provinsi, Nasional, dan Internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang :
- a. ilmu pengetahuan;
- b. teknologi;
- c. keagamaan;
- d. seni budaya;
- e. olahraga; dan/atau
- f. lain sebagainya.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARA
Pasal 25
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi :
- a. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
- b. satuan dan/atau program pendidikan;
- c. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan;
- d. peserta didik satuan dan/atau program pendidikan;
- e. orang tua/wali peserta didik di satuan dan/atau program pendidikan;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan dan/atau program pendidikan; dan
- g. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARA
Pasal 26
- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan Nasional di satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan Nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan dan/atau program pendidikan.
BAB V - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN Pasal 27
Pasal 27
Pengelolaan satuan PAUD dan pendidikan dasar dilaksanakan
BAB V - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN Pasal 27
Pasal 28
Satuan pendidikan bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan Nasional di satuan pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
BAB V - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN Pasal 27
Pasal 29
- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan Nasional, Provinsi, Daerah dan penyelenggara satuan pendidikan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan PAUD dan satuan pendidikan dasar dituangkan dalam :
- a. rencana kerja satuan pendidikan;
- b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
- c. peraturan satuan atau program pendidikan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi :
- a. satuan pendidikan yang bersangkutan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- c. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan :
- a. kebijakan Pemerintah;
- b. kebijakan Pemerintah Provinsi;
- c. kebijakan Pemerintah Daerah; dan
- d. kebijakan penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
- (5) Satuan pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan Nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan akuntabel.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN Pasal 27
Pasal 30
Satuan pendidikan mengelola pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan Nasional, Provinsi, Daerah dan penyelenggara satuan pendidikan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN Pasal 27
Pasal 31
Satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik inklusif dan/atau peserta didik layanan khusus.
BAB V - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN Pasal 27
Pasal 32
Satuan pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
BAB V - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN Pasal 27
Pasal 33
- (1) Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan Nasional, Provinsi, Daerah, dan penyelenggara satuan pendidikan serta Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan PAUD atau pendidikan dasar bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, mengikuti :
- a. akreditasi program pendidikan;
- b. akreditasi satuan pendidikan;
- c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
- d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
- e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
BAB V - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN Pasal 27
Pasal 34
Satuan pendidikan yang telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat merintis dirinya untuk dikembangkan menjadi satuan atau program berbasis keunggulan lokal.
BAB V - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN Pasal 27
Pasal 35
- (1) Satuan pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, keagamaan, seni budaya, olahraga dan lain sebagainya pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, Daerah, Provinsi, Nasional, dan Internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan dan/atau program pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang :
- a. ilmu pengetahuan;
- b. teknologi;
- c. keagamaan;
- d. seni budaya;
- e. olahraga; dan/atau
- f. lain sebagainya.
- (3) Satuan pendidikan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan satuan pendidikan.
BAB V - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN Pasal 27
Pasal 36
Satuan pendidikan wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat :
- a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- c. peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan;
- d. orang tua/wali peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
- f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.
BAB V - PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN Pasal 27
Pasal 37
- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, satuan pendidikan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub sistem dari sistem informasi pendidikan Nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Kesatu
Umum
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 38
Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi :
- a. PAUD; dan
- b. pendidikan dasar.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 39
- (1) Kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan formal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah muatan lokal pada setiap jenjang pendidikan formal.
- (3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 40
- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) PAUD bertujuan :
- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
Paragraf 2
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 41
- (1) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 42
Peserta didik TK atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 43
- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 44
- (1) Satuan PAUD dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan PAUD lain.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
Paragraf 4
Program Pembelajaran
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 45
- (1) Program pembelajaran TK atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi :
- a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
- b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
- c. bermain dalam rangka pembelajaran cinta lingkungan hidup;
- d. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
- e. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
- f. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan :
- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
- b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
- c. dengan
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 46
- (1) Pendidikan dasar pada SD atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :
- a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, serta kepribadian luhur;
- b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air serta cinta lingkungan hidup;
- c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, serta berhitung;
- d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. melatih dan merangsang kepekaan serta kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan, kehalusan, serta harmoni;
- f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
- g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan dasar pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, serta kepribadian luhur yang telah dikenalinya;
- b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalinya serta cinta lingkungan hidup;
- c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. melatih dan mengembangkan kepekaan serta kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan, kehalusan, serta harmoni;
- e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan serta kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang :
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 47
- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).
Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 48
- (1) Peserta didik pada SD atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima peserta didik inklusif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 49
- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 50
- (1) Peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik inklusif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik sebagaimana ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 51
- (1) SD dan SMP yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lainnya.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 52
- (1) Peserta didik pendidikan kesetaraan dapat diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik pendidikan kesetaraan dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- (3) Peserta didik pendidikan kesetaraan dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
- a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di Negara lain dapat pindah ke SD atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di Negara lain dapat pindah ke SMP atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan :
- a. menunjukan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan
- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan Negara lain dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
- a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
- b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
- (7) SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 53
- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar Nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 54
- (1) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan peserta didik pindahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu
Umum
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu
Pasal 55
- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal, meliput penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi satuan pendidikan :
- a. lembaga kursus atau lembaga pelatihan, atau bentuk lain yang sejenis;
- b. kelompok belajar atau bentuk lain yang sejenis;
- c. pusat kegiatan belajar masyarakat atau bentuk lain yang sejenis;
- d. majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis;
- e. SKB; dan
- f. PAUD jalur nonformal.
- (3) Satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk :
- a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
- b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
- c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
- d. meningkatkan kompetensi vokasional;
- e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
- f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (4) Satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk :
- a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
- b. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
- c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
- d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
- e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. PAUD;
- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
- g. pendidikan kesetaraan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu
Pasal 56
- (1) Kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal ditambah muatan lokal pada setiap jenjang pendidikan nonformal yang memuat materi sejarah Daerah dan kewirausahaan sesuai dengan visi Daerah.
- (2) Bobot kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kesiapan setiap jenjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut bobot kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu
Pasal 57
Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal.
Bagian Kedua
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu
Pasal 58
- (1) Pendidikan nonformal berfungsi :
- a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
- b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu
Pasal 60
- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.
Paragraf 3
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu
Pasal 61
- (1) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.
Paragraf 4
Majelis Taklim
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu
Pasal 62
- (1) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk :
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
- b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
- c. mengembangkan sikap dan kepribadian professional;
- d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
- e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program :
- a. pendidikan keagamaan Islam;
- b. PAUD;
- c. pendidikan keaksaraan;
- d. pendidikan kesetaraan;
- e. pendidikan kecakapan hidup;
- f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- g. pendidikan kepemudaan; dan/atau
- h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.
Paragraf 5
Sanggar Kegiatan Belajar
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu
Pasal 63
- (1) SKB dapat diakui sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis apabila minimal memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. memiliki struktur organisasi SKB yang relevan sebagai satuan pendidikan;
- c. memiliki tugas dan fungsi minimal terdiri atas fungsi pembelajaran, pembinaan dan pengabdian;
- d. mempunyai Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai satuan pendidikan nonformal;
- e. peserta didik SKB memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai peserta didik pada satuan pendidikan nonformal;
- f. memiliki pamong belajar, sarana dan prasarana, serta anggaran rutin; dan
- g. menyelenggarakan pendidikan PAUD dan pendidikan masyarakat serta memiliki desa binaan.
- (2) SKB sebagai satuan pendidikan sejenis memiliki tugas untuk menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan pendidikan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKB memiliki fungsi sebagai :
- a. pembentuk rombongan belajar program PAUD dan pendidikan masyarakat;
- b. penyelenggara pembelajaran program PAUD dan pendidikan masyarakat;
- c. pembimbing program PAUD dan pendidikan masyarakat di masyarakat;
- d. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan pendidikan masyarakat;
- f. penyelenggara program percontohan program PAUD dan pendidikan masyarakat;
- g. penyelenggara desa binaan PAUD dan pendidikan masyarakat;
- h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan pendidikan masyarakat;
- i. pelaksana hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- j. pelaksana administrasi SKB.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan SKB ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 6
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu
Pasal 64
- (5) PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD yang sejenis.
- (6) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks :
- a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
- b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
- c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
- d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
- e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan, teknologi, dan cinta lingkungan hidup.
- (7) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.
Bagian Keempat
Program Pendidikan Nonformal Paragraf 1
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu
Pasal 65
- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lain atau tersendiri.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.
Paragraf 2
Pendidikan Anak Usia Dini
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu
Pasal 66
- (1) PAUD jalur pendidikan nonformal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu
Pasal 67
- (1) Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada :
- a. penguatan nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia;
- b. penguatan wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan cinta lingkungan hidup;
- c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
- d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
- f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh :
- a. organisasi keagamaan;
- b. organisasi pemuda;
- c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
- d. organisasi palang merah;
- e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
- f. organisasi kewirausahaan;
- g. organisasi masyarakat;
- h. organisasi seni dan olahraga; dan
- i. organisasi lain yang sejenis.
Paragraf 4
Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu
Pasal 68
- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :
- a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- b. penguatan wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan cinta lingkungan hidup;
- b. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
- c. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga;
- d. penumbuhkembangan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
- e. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan :
- a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki;
- b. meningkatkam akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.
Paragraf 5
Pendidikan Keaksaraan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu
Pasal 69
- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengatahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan, meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaran dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
Paragraf 6
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu
Pasal 70
- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
- a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
- b. mengembangkan kepribadian yag cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik;
- c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
- d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
- e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
- f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan :
- a. program pendidikan kecakapan hidup;
- b. program pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C;
- c. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
- d. program pendidikan kepemudaan.
Paragraf 7
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu
Pasal 71
- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan nonformal.
- (8) Peserta didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan nonformal.
- (9) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (10) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan para profesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (11) Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat.
- (12) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan :
- a. program pendidikan kecakapan hidup;
- b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
- c. program pendidikan kepemudaan.
Paragraf 8
Penyetaraan Hasil pendidikan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu
Pasal 72
- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oeh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata pelajaran vokasi pada jenjang pendidikan menengah.
- (4) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh SMK atau MAK yang paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- (5) Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) diberi sertifikat kompetensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL
Pasal 73
Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL
Pasal 74
- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. uji kesetaraan yang berlaku bagi peserta didik pendidikan nonformal sebagaimana diatur dalam Pasal 71; dan
- b. uji kesetaraan ## BAB IX
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Pendidikan Inklusif
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL
Pasal 75
- (1) Pendidikan Inklusif bertujuan :
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.
- (2) Peserta didik Inklusif antara lain terdiri atas :
- a. tunanetra ringan;
- b. tunarungu ringan;
- c. tunawicara;
- d. tunagrahita ringan;
- e. tunadaksa ringan;
- f. tunalaras;
- g. berkesulitan belajar;
- h. lamban belajar;
- i. autis ringan;
- j. memiliki gangguan motorik;
- k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain;
- l. tuna ganda; dan
- m. memiliki kelainan khusus ringan lainnya.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL
Pasal 76
- (1) Pendidikan Inklusif diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan melalui satuan pendidikan umum.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL
Pasal 77
- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan umum sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Penjaminan atas terselenggaranya pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum yang memberikan pendidikan Inklusif.
- (3) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta berkebutuhan khusus.
Bagian Kedua
Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL
Pasal 78
- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaanya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestik,dan kecerdasan lain.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL
Pasal 79
- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK, SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa :
- a. program percepatan;
- b. program pengayaan; dan/atau
- c. program pengembangan bakat.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan persyaratan :
- a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
- b. peserta didik memiliki potensi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olah raga; dan
- c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. kelas biasa;
- b. kelas khusus; atau
- c. satuan pendidikan khusus.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL
Pasal 80
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 diatur dengan Peraturan Bupati.
SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
BAB X - SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 81
Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
BAB X - SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 82
- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat.
BAB X - SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 83
- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikembangkan
BAB X - SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 84
- (1) Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan lokal mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat mendirikan sekolah baru yang berbasis keunggulan lokal dengan persyaratan memenuhi :
- a. Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah berdiri; dan
- b. pedoman penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal yang ditetapkan
BAB X - SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 85
- (1) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal.
- (2) Ketentuan labih lanjut mengenai satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur ## BAB XI
KERJASAMA LEMBAGA PENDIDIKAN DENGAN SATUAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu
Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan
BAB X - SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 86
- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menjalin kerjasama menyelenggarakan pendidikan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia pada tingkat program studi atau satuan pendidikan.
- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan syarat :
- a. memperoleh izin Menteri;
- b. mengikuti Standar Nasional Pendidikan;
- c. mengikuti ujian Nasional bagi peserta didik pendidikan dasar warga negara Indonesia;
- d. mengikuti akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional; dan
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kerjasama Pengelolaan Pendidikan
BAB X - SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 87
- (1) Satuan PAUD, satuan pendidikan dasar dan pendidikan non formal di Daerah dapat bekerjasama dalam bidang akademik dengan satuan pendidikan daerah lain dan/atau negara asing dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
- a. meningkatkan mutu pendidikan;
- b. memperluas jaringan kemitraan; dan/atau
- c. menyelenggarakan satuan pendidikan atau berbasis keunggulan lokal.
- (3) Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
- a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
- b. pertukaran peserta didik;
- c. pemanfaatan sumber daya;
- d. penyelenggaraan program kembaran ( sister school );
- e. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- f. kerjasama lain yang dianggap perlu.
BAB X - SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 88
- (1) Satuan pendidikan nonformal dapat menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan lembaga pendidikan negara lain.
- (2) Kerjasama satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan/atau memperluas jaringan kemitraan untuk kepentingan satuan pendidikan nonformal.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh satuan pendidikan nonformal terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang memiliki izin pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bentuk kerjasama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK
BAB X - SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 89
- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lainyang setara; dan
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Warga Negara Asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai hak peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Kewajiban Peserta Didik
BAB X - SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 90
- (1) Peserta didik berkewajiban :
- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. mengikuti proses pembelajaran agama dan peningkatan keimanan, ketaqwaan sesuai dengan agama yang dianut peserta didik;
- c. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik yang beragama lain;
- d. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- f. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- g. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana serta prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
- i. ikut menjaga dan memelihara sarana serta prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
- j. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
- k. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- l. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
PENDIDIKAN AGAMA
BAB XIII - PENDIDIKAN AGAMA
Pasal 91
- (1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.
- (2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
BAB XIII - PENDIDIKAN AGAMA
Pasal 92
Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.
BAB XIII - PENDIDIKAN AGAMA
Pasal 93
- (1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran agama.
- (2) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama.
- (3) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik.
- (4) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah
BAB XIII - PENDIDIKAN AGAMA
Pasal 94
- (1) Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik.
- (3) Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (4) Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat di antara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain.
- (5) Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab.
- (6) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (7) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses.
- (8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan.
- (9) Muatan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan/atau kedalaman materi.
BAB XIII - PENDIDIKAN AGAMA
Pasal 95
- (1) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan atau dengan satuan pendidikan lainnya.
PENDIDIKAN KEAGAMAAN
BAB XIV - PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 96
- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
BAB XIV - PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 97
Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
BAB XIV - PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 98
- (1) Pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum atau yang lainnya pada jenjang berikutnya.
BAB XIV - PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 99
- (1) Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru dan perpindahan peserta didik pendidikan keagamaan pada pendidikan umum, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 100
Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.
BAB XIV - PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 101
- (1) Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan.
- (2) Pendidikan keagamaan dapat didirikan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. isi pendidikan/kurikulum;
- b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran;
- d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya;
- e. sistem evaluasi; dan
- f. manajemen dan proses pendidikan.
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB XV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 102
Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
Bagian Kedua
Jenis, Tugas, dan Tangung Jawab
BAB XV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 103
- (1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilisator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. guru sebagai profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar;
- b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
- c. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
- d. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal;
- e. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
- f. fasilisator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
- g. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal;
- h. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan; dan
- i. narasumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.
BAB XV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 104
- (1) Guru harus memiliki kualifikasi akademik, sertifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik selain guru diatur
BAB XV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 105
- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau nonformal;
- b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal;
- c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini dan pendidikan dasar;
- d. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar, serta pendidikan nonformal;
- e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan nonformal;
- f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
- g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
- h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
- i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;
- j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikolog pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan PAUD;
- k. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
- l. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus; dan
- m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.
Bagian Ketiga
BAB XV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 106
Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
BAB XV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 107
- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat
BAB XV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 108
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 109
- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 diberikan oleh :
BAB XV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 110
- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 111
- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 diberikan oleh :
- a. Bupati pada tingkat Daerah;
- b. camat pada tingkat kecamatan;
- c. lurah/kepala desa pada tingkat kelurahan/desa; dan
- d. pemimpin satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dan/atau tingkat satuan pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk :
- a. tanda jasa;
- b. promosi;
- c. piagam;
- d. uang; dan/atau
- e. bentuk penghargaan lainnya.
BAB XV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 112
- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang berdedikasi pada daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- (2) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kelima
Larangan
BAB XV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 113
Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang :
- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN SATUAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu
Satuan Pendidikan Formal
BAB XVI - PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN SATUAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu
Pasal 114
- (1) Pendirian dan pengembangan satuan pendidikan pada PAUD dan pendidikan dasar, wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PAUD, SD, dan SMP, diberikan setelah memenuhi Standar Pelayanan Minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Izin pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SD dan SMP menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal diberikan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian izin pendirian dan pengembangan satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN SATUAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu
Pasal 115
- (1) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan, meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan :
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
- b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
- c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
- d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
- e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
- f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidiian paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.
Bagian Kedua
Satuan Pendidikan Nonformal
BAB XVI - PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN SATUAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu
Pasal 116
- (1) Pendirian dan pengembangan satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian dan tata cara pemberian izin satuan pendidikan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
BAB XVII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 117
- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan, meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut engan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat
BAB XVII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 118
- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundngundangan.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah
BAB XVII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 119
- (1) Masyarakat berperan dalam peningatan mutu pelayanan pendidikan, yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah yang tidak mempunyai hubungan hierarki.
- (3) Anggota dewan pendidikan ditetapkan oleh Bupati
BAB XVII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 120
- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui komite sekolah/madrasah.
- (2) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 121
Dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang :
- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.
PENGAWASAN
BAB XVIII - PENGAWASAN
Pasal 122
- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVIII - PENGAWASAN
Pasal 123
- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan pendidikan Informal.
BAB XVIII - PENGAWASAN
Pasal 124
- (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi, apabila :
- a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
- b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
BAB XVIII - PENGAWASAN
Pasal 125
Ketentuan mengenai pengawasan pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Pasal 122, dan Pasal 123 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 126
- (1) Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. pembekuan izin satuan pendidikan.
BAB XIX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 127
- (1) Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 dikenakan sanksi administasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- h. peringatan tertulis;
- i. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan; dan/atau
- j. pembekuan izin satuan pendidikan.
BAB XIX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 128
- (1) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 86 dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penundaan atau penghentian subsidi;
- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah diadakan pembinaan paling lama 3 (tiga) tahun oleh Pemerintah Daerah.
BAB XIX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 129
- (1) Peserta didik yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. skorsing; dan/atau
- c. dikeluarkan dari satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan satuan pendidikan.
BAB XIX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 130
Ketentuan mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128 dan Pasal 129 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 131
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XXI - KETENTUAN PIDANA Pasal 132
Pasal 132
Tindak pidana di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh satuan atau program pendidikan, orang tua/wali peserta didik SD, SMP, Program Kesetaraan, Lembaga Pendidikan Asing, tenaga pendidik dan kependidikan, dewan pendidikan/komite sekolah, diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 133
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Penetapan: Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 28 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT

Penetapan: Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 28 Desember 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto FERY INSANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 3 SERI C

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2.12/2016)