PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG Nomor 1 Tahun 2014 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2013-2032 (berlaku 3 Februari 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2013-2032
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kegiatan perkotaan, maka Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Presiden No 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan
WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2013-2032.
Pasal 1
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang.
5. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Singkawang.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) RTRWK Singkawang berkedudukan sebagai:
- a. penjabaran dari RTRWN dan RTRWP Kalimantan Barat;
- b. dasar pertimbangan untuk penyusunan/revisi RTRWN dan RTRWP Kalimantan Barat;
- c. matra ruang dari rencana pembangunan jangka panjang daerah dan dasar untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah periode berikutnya;
- d. dasar untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- e. acuan untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan.
- (2) RTRWK Singkawang berperan untuk:
- a. menyelaraskan strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan provinsi dengan kebijakan penataan ruang wilayah kota dalam struktur dan pola ruang wilayah kota;
- b. mendorong perkembangan dan memacu percepatan pertumbuhan di seluruh wilayah Kota Singkawang sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya agar tercipta sinergi wilayah dan pembangunan yang merata;
- c. pencapaian keterpaduan, keseimbangan, dan keserasian perkembangan antar-kawasan, antar-wilayah kecamatan, maupun antarsektor dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungan;
- d. menyelaraskan upaya pemanfaatan ruang secara optimal dengan pengembangan prasarana pendukung secara efektif dan efisien;
- e. untuk menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budi daya; dan
- f. dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang di wilayah kabupaten yang berbatasan dan penataan ruang dalam lingkup wilayah provinsi dan nasional.
- (3) RTRWK Singkawang berfungsi sebagai:
- a. acuan untuk merumuskan program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;
- b. pedoman untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- c. dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan;
- d. pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
- e. acuan untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antarwilayah kecamatan, antarkawasan, serta keterpaduan antarsektor; dan
- f. acuan untuk memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
- (1) Ruang Lingkup RTRWK Singkawang mencakup:
- a. wilayah perencanaan; dan
- b. batas-batas wilayah kota.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah.
- (3) Batas-batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sambas;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna.
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 4
Penataan ruang wilayah Daerah bertujuan untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, produktif, terpadu, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata yang didukung dengan kegiatan jasa, industri, dan perdagangan berorientasi ekspor.
Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 5
Kebijakan penataan ruang wilayah Daerah meliputi:
- a. pengembangan kawasan pusat kota yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah;
- b. pengembangan subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan yang merata dan berhierarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh kawasan permukiman;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata;
- d. perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- f. perlindungan kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata;
- g. perlindungan kawasan pertanian strategis terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan perkotaan;
- h. pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan;
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
- j. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- k. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan; dan
- l. penataan kawasan strategis secara optimal untuk menjadi kawasan produktif yang mampu memacu perkembangan dan menumbuhkan sinergi perkembangan dengan kawasan sekitarnya.
Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 6
Strategi pengembangan kawasan pusat kota yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
- a. menetapkan kawasan pemerintahan kota, kawasan komersial dan jasa yang memiliki jangkauan pelayanan regional sebagai bagian dari kawasan strategis;
- b. menata jaringan prasarana dan simpul transportasi darat dalam rangka menjaga kelancaran lalu lintas lokal dan regional di kawasan pusat kota;
- c. menata kawasan terbangun khususnya kegiatan komersial terutama yang berada pada jalan arteri dan kolektor;
- d. mengendalikan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi;
- e. mengembangkan sistem jaringan drainase yang efektif dan efisien dalam rangka menghindari terjadinya banjir; dan
- f. menyediakan RTH yang memadai sebagai unsur pengikat sosial masyarakat kota.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 7
Strategi untuk pengembangan subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan yang merata dan berhierarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. menjaga berfungsinya secara optimal pusat pelayanan yang sudah ada;
- b. mendorong berfungsinya pusat pelayanan kegiatan yang baru;
- c. meningkatkan keterkaitan antarpusat pelayanan dalam wilayah kota, dan antara pusat pelayanan dengan daerah layanannya yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
- d. mengendalikan perkembangan pusat pelayanan yang agar sesuai dengan fungsi dan panduan rancang kota.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 8
Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara, serta keterpaduan intra dan antarmoda;
- b. membangun jaringan jalan baru yang diarahkan untuk menghubungkan pusat pelayanan kota dengan pusat lingkungan serta jalan alternatif untuk mengantisipasi kemacetan pada ruas jalan yang sangat berpotensi mengalami kemacetan dalam masa rencana;
- c. membangun jalan elak ( by pass ) yang menghubungkan Lirang dengan Kawasan Pelabuhan Sedau yang berfungsi sebagai jalan arteri;
- d. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
- e. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik secara optimal;
- f. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, mempercepat konservasi sumber daya air, serta meningkatkan pengendalian daya rusak air; dan
- g. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang meliputi drainase, air minum, persampahan, pengolahan limbah, angkutan umum, jalur pejalan kaki, kegiatan sektor informal, dan jalur evakuasi bencana.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 9
Strategi untuk pewujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- a. menetapkan kawasan lindung;
- b. melestarikan ekosistem kawasan cagar alam;
- c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung selain dari kawasan cagar alam yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- d. mengalokasikan peruntukan RTH kota dengan luas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota dengan RTH publik lebih dari 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota; dan
- e. mengembangkan kerjasama dengan kabupaten yang berbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 10
Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan cagar alam, kawasan resapan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, RTH hutan kota, sempadan danau, sempadan sungai, dan sempadan pantai;
- b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
- d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya; dan
- g. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 11
Strategi untuk perlindungan kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- a. menetapkan kawasan yang merupakan situs cagar budaya;
- b. melindungi dan memelihara kawasan yang merupakan situs cagar budaya dengan cara pengamanan, perawatan, dan pemugaran;
- c. menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata;
- d. pengembangan kawasan untuk Bumi Perkemahan di sekitar Danau Sarantangan di Kelurahan Sagatani, Kebun Botani di Kelurahan Bagak Sahwa, Kebun Koleksi di Kelurahan Nyarumkop dan Bagak Sahwa, serta Konservasi di luar Habitat Alami ( ex situ ) di Gunung Besar di Kelurahan Sedau dan di kaki Gunung Raya di Kelurahan Bagak Sahwa untuk menunjang pengembangan wisata pendidikan dan budidaya tanaman hortikultura; dan
- e. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 12
Strategi perlindungan kawasan pertanian strategis terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
- a. menetapkan kawasan yang sudah dan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. mewujudkan, mengembangkan, dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan;
- c. mendayagunakan, meningkatkan, memperluas dan mempertahankan lahan pertanian terutama untuk peningkatan produksi pangan guna mendukung ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis;
- d. mempertahankan lahan-lahan produktif dan/atau beririgasi teknis dari perubahan alih fungsi dan kerusakan lahan pertanian;
- e. mengembangkan dan memantapkan komoditas andalan tanaman pertanian dan tanaman perkebunan;
- f. mengoptimalisasi pengelolaan pemanfaatan dan perbaikan lahan dan tata air mikro melalui pencetakan sawah, rehabilitasi dan konservasi
lahan serta jalan usaha tani untuk meningkatkan kualitas fungsi kawasan pertanian;
- g. mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah diarahkan pada upaya untuk tetap mempertahankan luas lahan yang ada disertai dengan upaya pengembangan wilayah yang mempunyai potensi kesesuaian lahan, daya dukung dan prasarana irigasi yang memadai;
- h. mengembangkan kawasan perikanan secara optimal dengan
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 13
Strategi pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Industri di Kelurahan Sedau yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan dan pergudangan, serta rencana jalur rel kereta api;
- b. membangun kanal pengendali banjir yang menghubungkan bagian hulu dari Sungai Sedau dengan muara Sungai Kaliasin ( Jamthang ) untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kawasan industri;
- c. mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan lingkungan khusus untuk kawasan industri;
- d. mendayagunakan secara optimal kawasan industri beserta fasilitasnya dengan
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 14
Strategi peningkatan kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya yang tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- d. turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 15
Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi:
- a. menetapkan kawasan budi daya dan memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong perkembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
- c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, serta mendukung upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 16
Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan terpadu di kawasan pusat kota;
- b. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air untuk mempertahankan ketersediaan sumber air;
- c. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; dan
- d. melakukan penyempurnaan secara berkala terhadap ketentuan peraturan zonasi yang telah ditetapkan terutama dalam rangka mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau teknologi baru.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 17
Strategi pengembangan kawasan strategis kota secara optimal untuk menjadi kawasan produktif yang mampu memacu perkembangan dan menumbuhkan sinergi perkembangan dengan kawasan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan sosial;
- b. melakukan penataan ruang kawasan strategis melalui kajian komprehensif untuk setiap kawasan strategis dalam hal:
1. potensi pengembangan;
2. daya dukung lingkungan yang meliputi kemampuan dan kesesuaian lahan;
3. keterkaitan fungsional kawasan strategis terhadap kawasan sekitarnya untuk mendorong percepatan perkembangan kawasan sekitarnya; dan
4. keterpaduan dan sinergi antara kawasan strategis kota dengan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis nasional di daerah; memacu perkembangkan kawasan strategis berorientasi ekonomi dengan mengembangkan produk unggulan yang mendorong
- terpacunya produktivitas kegiatan ikutan dan perkembangan kawasan sekitarnya; dan
- d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan kawasan strategis secara berkelanjutan yang meliputi:
1. mencegah dampak negatif pemanfaatan teknologi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat;
2. memanfaatkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan; dan
3. pengembangan prasarana penunjang baik untuk kelancaran kegiatan produksi, pemasaran, maupun antisipatif terhadap kemungkinan gangguan akibat bencana alam.
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 18
Rencana struktur ruang wilayah Daerah meliputi:
- a. sistem pusat pelayanan;
- b. sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. sistem jaringan prasarana lainnya.
Bagian Kedua
Pusat Pelayanan
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 19
- (1) Sistem pusat pelayanan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pusat pelayanan kota;
- b. subpusat pelayanan kota; dan
- c. pusat lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Barat yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta simpul transportasi darat.
- (3) Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan Pelabuhan Sedau (Kelurahan Sedau) yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, subpusat perdagangan, dan simpul transportasi laut;
- b. kawasan Bandar Udara Singkawang (Kelurahan Sedau dan Kelurahan Pangmilang) yang berfungsi sebagai subpusat perdagangan dan simpul transportasi udara;
- c. kawasan Pasar Pajintan (Kelurahan Pajintan) yang berfungsi sebagai subpusat perdagangan;
- d. kawasan Pertokoan Setapuk Besar di Jalan Ratu Sepudak (Kelurahan Setapuk Besar) yang berfungsi sebagai subpusat perdagangan;
- e. kawasan Pertokoan Bagak Sahwa (Kelurahan Bagak Sahwa) yang berfungsi sebagai subpusat perdagangan; dan
- f. kawasan Pasar Sagatani (Kelurahan Sagatani) yang berfungsi sebagai subpusat perdagangan.
- (4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Lirang di Kelurahan Sedau;
- b. Pakunam di Kelurahan Sijangkung;
- c. Sakok di Kelurahan Sedau;
- d. Nyarumkop di Kelurahan Nyarumkop;
- e. Mayasopa di Kelurahan Mayasopa;
- f. Sungai Garam di Kelurahan Sungai Garam;
- g. Naram di Kelurahan Naram; dan
- h. Gayung Bersambut di Kelurahan Semelagi Kecil.
- (5) Dalam lima tahun pertama, dilaksanakan penyusunan rencana detail tata ruang untuk kawasan Pusat Pelayanan Kota dan empat Subpusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d.
- (6) Rencana sistem pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di dalam RTRWN dan RTRWP; dan - b. kawasan budi daya kota. - (2) Kawasan budi daya nasional yang terkait dengan wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kawasan Andalan Singkawang dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri dan pariwisata. - (3) Kawasan budi daya kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: - a. kawasan pariwisata; - b. kawasan pertambangan; - c. kawasan perkantoran pemerintah; - d. kawasan pertahanan dan keamanan; - e. kawasan perdagangan/jasa; - f. kawasan perumahan; - g. kawasan industri; - h. kawasan pertanian; - i. ruang terbuka non hijau; - j. ruang evakuasi bencana; - k. ruang peruntukan bagi sektor informal; dan - l. kawasan peruntukan lainnya. - (4) Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya dengan tingkat ketelitian peta skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ## Pasal 42 - (1) Rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a meliputi upaya untuk: - a. mengembangkan kawasan pariwisata secara terpadu dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan; dan - b. mengembangkan pariwisata yang komersial dan mandiri. - (2) Kawasan pariwisata diarahkan pengembangannya di sebelah utara, barat, dan selatan Gunung Besar.

Penandatangan: - (3) Pengembangan objek wisata di luar kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata agro diatur dengan Peraturan Walikota. ## Pasal 43 - (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b adalah kawasan untuk kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Singkawang Selatan, Singkawang Utara, Singkawang Tengah, dan Singkawang Timur. - (2) Rencana pengembangan Kawasan Pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi upaya untuk: - a. mengendalikan aktivitas pertambangan, terutama untuk mencegah kerusakan lingkungan sekitarnya; - b. mengendalikan kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan; - c. melaksanakan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang; dan - d. menyediakan material konstruksi dan bahan baku industri untuk pembangunan Daerah. - (3) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana kawasan peruntukan pertambangan dengan tingkat ketelitian peta skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ## Pasal 44 - (1) Kawasan perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c meliputi: - a. kawasan pusat perkantoran Pemerintahan Daerah di Kecamatan Singkawang Barat; dan - b. persil lahan tempat berdirinya kantor pemerintah. - (2) Kawasan cadangan untuk pengembangan pusat perkantoran pemerintahan yang baru direncanakan di Kecamatan Singkawang Timur dan Kecamatan Singkawang Utara. ## Pasal 45 - (1) Rencana pengembangan kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (3) huruf d meliputi upaya untuk: - a. mempertahankan kawasan pertahanan dan keamanan yang telah ada di Daerah; dan - b. mempertegas batas kawasan dan status kepemilikan kawasan pertahanan dan keamanan negara di Daerah. - (2) Kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - a. markas Brigif-19/Khatulistiwa di Kecamatan Singkawang Tengah; - b. markas Batalyon 641/Beruang di Kecamatan Singkawang Timur; - c. markas Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) XII Tanjungpura di Kecamatan Singkawang Selatan; - d. markas komando distrik militer (kodim) di Kecamatan Singkawang Barat; - e. markas komando rayon militer (koramil) yang tersebar di setiap kecamatan; - f. Pos TNI AU di Kecamatan Singkawang Barat; - g. kantor polisi resort (polres) di Kecamatan Singkawang Tengah; dan - h. kantor polisi sektor (polsek) yang tersebar di setiap kecamatan. ## Pasal 46 - (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (3) huruf e dikembangkan sebagai: - a. Kawasan Pusat Pelayanan Kota dengan kawasan utama di: 1. Jalan Diponegoro; 2. Jalan Merdeka; 3. Jalan Bambang Ismoyo; 4. Jalan Ratu Sepudak yang termasuk dalam Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); 5. Jalan Yos Sudarso; 6. Jalan Alianyang yang termasuk dalam kawasan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); 7. Jalan Terminal Induk; 8. Jalan SM. Tsjafioeddin; 9. Jalan Hermansyah; 10. Jalan Mesjid Raya; 11. Jalan Jenderal Sudirman; 12. Jalan Nusantara; 13. Jalan Kalimantan; 14. Jalan Budi Utomo; 15. Jalan Setiabudi; 16. Jalan Saman Bujang I; 17. Jalan Saman Bujang II; 18. Jalan Sejahtera; 19. Jalan Niaga; 20. Jalan Kepol Mahmud; 21. Jalan Pasar Turi; 22. Jalan Bawal; 23. Jalan Sama-sama; 24. Jalan GM. Situt; 25. Jalan Yohana Godang; dan 26. Jalan Kridasana; - b. Kawasan Subpusat Pelayanan Kota dengan kawasan utama: 1. di kawasan Pasar Sedau hingga Pasar Sakok di Jalan Pasar Raya Sedau, Saliung, dan Jalan Tanjung Batu Kelurahan Sedau; 2. di kawasan Pasar Lirang Kelurahan Sedau; 3. di kawasan Pasar Pajintan Kelurahan Pajintan; 4. di kawasan Pasar Semelagi Kecil Kelurahan Semelagi Kecil hingga kawasan pertokoan di Setapuk Besar Kelurahan Setapuk Besar; 5. di kawasan pertokoan di Kelurahan Bagak Sahwa; 6. di kawasan Pasar Sagatani Kelurahan Sagatani; dan 7. di kawasan Pasar Naram Kelurahan Naram. - c. Kawasan Pusat Lingkungan dengan kawasan utamanya ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis atau rencana detail kawasan kota. - (2) Rencana pengembangan kawasan perdagangan/jasa meliputi upaya untuk: - a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan/jasa, khususnya investasi, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sesuai potensi wilayah dan pemerataan di setiap pusat pelayanan; - b. menyediakan kawasan perdagangan/jasa sesuai dengan peruntukannya; dan - c. mendorong pengembangan sektor ekonomi yang mempunyai efek pengganda dan daya serap tenaga kerja yang tinggi. ## Pasal 47 - (1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf f ditetapkan dengan kriteria: - a. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana; - b. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau - c. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. - (2) Rencana pengembangan kawasan perumahan meliputi upaya untuk: - a. menciptakan kawasan perumahan baru di luar pusat kota dengan aksesibilitas tinggi; - b. meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas pendukung pada kawasan perumahan; - c. menciptakan kawasan perumahan yang layak huni, sehat, dan memiliki citra estetika serta berwawasan lingkungan; dan - d. mengarahkan pengembangan perumahaan yang sesuai dengan ekologis lingkungan dan menunjang pengembangan fungsi perkotaan. - (3) Rencana pengembangan kawasan perumahan diarahkan dengan prioritas: - a. Kelurahan Roban dan Bukit Batu di Kecamatan Singkawang Tengah; - b. Kelurahan Sungai Garam, Naram, dan Sungai Bulan di Kecamatan Singkawang Utara; - c. Kelurahan Pajintan, Bagak Sahwa, dan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur; dan - d. Kelurahan Sedau dan Sijangkung di Kecamatan Singkawang Selatan. ## Pasal 48 - (1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf g ditetapkan dengan kriteria: - a. berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri; - b. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau - c. tidak mengubah lahan produktif. - (2) Kawasan industri untuk industri menengah dan industri besar dikembangkan di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan. - (3) Kawasan industri difokuskan pada pusat industri pengolahan lanjut dari hasil perkebunan kelapa sawit dan karet di Kecamatan Singkawang Timur dan Singkawang Utara. ## Pasal 49 - (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf h ditetapkan dengan kriteria: - a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian; - b. ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi; - c. mendukung ketahanan pangan nasional; dan /atau - d. dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air. - (2) Kawasan peruntukan pertanian pangan dan perkebunan dikembangkan di: - a. Kecamatan Singkawang Utara, Singkawang Timur, dan Singkawang Selatan; - b. Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Kuala di Kecamatan Singkawang Barat; dan - c. Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah. - (3) Kawasan hutan produksi dikembangkan di Kecamatan Singkawang Timur. - (4) Kawasan peruntukan perikanan dikembangkan di Kecamatan Singkawang Utara, Singkawang Barat, Singkawang Timur dan Singkawang Selatan. - (5) Kawasan peruntukan peternakan unggas dikembangkan di Kecamatan Singkawang Utara, Singkawang Timur, dan Singkawang Selatan.

Distribusi: - (6) Kawasan utama pemasaran dan pendistribusian hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dikembangkan secara terpadu bersamaan dengan pengembangan Pasar Terminal Induk. ## Pasal 50 - (1) Ruang terbuka non hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf i merupakan ruang terbuka yang tidak ditanami pepohonan yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan meliputi: - a. tempat parkir; - b. lapangan upacara; - c. lapangan bermain; dan - d. lapangan olah raga.

Penetapan: - (2) Kawasan ruang terbuka non hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di kawasan perkantoran pemerintahan Kota, di kawasan pusat perdagangan dan jasa, di kawasan bandara, dan di pusat pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan pada masing-masing kecamatan dan kelurahan. ## Pasal 51 - (1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (3) huruf j bertujuan untuk memberikan ruang terbuka yang aman dari bencana alam sebagai tempat berlindung dan penampungan penduduk sementara dari bencana abrasi, banjir, atau longsor. - (2) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlengkapi dengan aksesibilitas dan sarana dasar seperti sumber air baku dan prasarana sanitasi lingkungan.

Penetapan: - (3) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di kawasan yang tidak rawan bencana alam yaitu di kawasan sekitar Kantor Camat Singkawang Utara di Kelurahan Sungai Bulan, di kawasan sekitar Bukit Ha Sak Kok di Kelurahan Sedau, dan di kawasan yang berdampingan dengan lahan permukiman transmigrasi di Kelurahan Pangmilang. - (4) Ruang evakuasi bencana berupa jalur dan tempat untuk berlindung dari kejadian bencana alam. ## Pasal 52 - (1) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf k berupa lahan untuk kios pedagang kaki lima yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kota.

Penetapan: - (2) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di pusat perdagangan dan jasa di Kecamatan Singkawang Barat dan Singkawang Tengah. ## Pasal 53 - (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (3) huruf l bertujuan untuk menyediakan ruang bagi kegiatan pergudangan, pendidikan, kesehatan, dan sosial. - (2) Ruang bagi kegiatan pergudangan dialokasikan di kawasan pelabuhan di Kelurahan Sedau dan Kelurahan Kuala. - (3) Ruang bagi kawasan pendidikan tinggi diarahkan pada kawasan perbatasan Kecamatan Singkawang Utara dan Singkawang Timur.

Penandatangan: - (4) Ketentuan mengenai ruang bagi fasilitas kesehatan dan fasilitas sosial lainnya diatur dengan Peraturan Walikota. ## Pasal 54 - (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. - (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari BKPRD. ## BAB VII ## PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA SINGKAWANG ## Pasal 55 - (1) Kawasan strategis di wilayah Daerah ditetapkan dengan kriteria nilai strategis dari: - a. sudut kepentingan ekonomi, yang merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi; - b. sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; - c. sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan - d. sudut kepentingan sosial. - (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - a. kawasan strategis nasional; - b. kawasan strategis provinsi; dan - c. kawasan strategis kota. ## Pasal 56 - (1) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a yang ditetapkan dalam RTRWN terkait dengan wilayah Daerah yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa yang meliputi seluruh wilayah Daerah. - (2) kawasan strategis provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b yang ditetapkan dalam RTRWP terkait dengan wilayah Daerah: - a. Kawasan Pariwisata Pasir Panjang dan sekitarnya sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dengan sektor unggulan pariwisata, industri, dan perikanan; - b. Kawasan yang direncanakan untuk dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singkawang sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dengan sektor unggulan industri manufaktur dan pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Singkawang Selatan. - c. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Raya Pasi sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan - d. Kawasan Rawan Bencana Alam Gayung Bersambut dan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial. - (3) Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c meliputi: - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu: 1. kawasan pusat Kota di Kecamatan Singkawang Barat dan Singkawang Tengah; 2. kawasan muara Sungai Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan; dan 3. kawasan Nyarumkop - Bagak Sahwa di Kecamatan Singkawang Timur. - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu: 1. kawasan peternakan dan pertanian terpadu di Kecamatan Singkawang Selatan; dan 2. kawasan bandara di Kecamatan Singkawang Selatan. - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial kawasan permukiman Bukit Batu di Kecamatan Singkawang Tengah dan Naram di Kecamatan Singkawang Utara. - (4) Penetapan kawasan strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, digambarkan dalam Peta Kawasan Strategis Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. - (5) Penetapan kawasan strategis daerah akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis yang penetapannya melalui Peraturan Daerah. - (6) Pengembangan kawasan strategis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ## BAB VIII ## ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG ## Bagian Kesatu Umum ## Pasal 57 - (1) Arahan pemanfaatan ruang terdiri dari indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan. - (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang. - (3) Indikasi sumber pendanaan terdiri dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat. - (4) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ## Bagian Kedua ## Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang ## Pasal 58 - (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a meliputi indikasi program untuk perwujudan sistem pusat kegiatan dan infrastruktur serta perwujudan sistem jaringan prasarana perkotaan. - (2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan dan infrastruktur serta sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan primer, jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan energi, jaringan sumber daya air, jaringan air minum, jaringan drainase, sistem persampahan, dan pengelolaan limbah. ## Pasal 59 - (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang kota dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: - a. tahap pertama, yaitu tahun 2013-2017, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan; - b. tahap kedua, yaitu tahun 2018-2022, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan; - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2023-2027, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan - d. tahap keempat, yaitu tahun 2028-2032, diprioritaskan pada pemantapan. - (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang pada tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan pada: - a. peningkatan fungsi pusat kegiatan pertanian, perdagangan dan jasa, pariwisata, transportasi, industri dan pemerintahan; - b. pengembangan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan, terminal, dan bandar udara; - c. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;

Distribusi: - d. pengembangan jaringan energi listrik meliputi gardu induk, jaringan transmisi, gardu distribusi, dan jaringan distribusi; - e. pengembangan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai; - f. pengembangan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan; - g. pengembangan jaringan drainase makro dan mikro terutama pembangunan kanal pengendali banjir di Kawasan Pusat Kota, di Kelurahan Semelagi Kecil, dan di Kelurahan Sedau serta waduk di Kecamatan Singkawang Tengah; - h. pengembangan prasarana dan sarana pengolahan limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan - i. pengembangan pengelolaan persampahan meliputi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). - (3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota pada tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan pada: - a. peningkatan fungsi pusat kegiatan pertanian, perdagangan dan jasa, pariwisata, transportasi, industri dan pemerintahan; - b. pemantapan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan, terminal, dan bandar udara; - c. pemantapan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;

Distribusi: - d. pengembangan jaringan energi listrik meliputi gardu induk, jaringan transmisi, gardu distribusi, dan jaringan distribusi; - e. pemantapan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai; - f. pengembangan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan; - g. pengembangan dan pemantapan jaringan drainase makro dan mikro; - h. pengembangan prasarana dan sarana pengolahan limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan - i. pemantapan persampahan Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). - (4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang kota pada tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan pada: - a. pengembangan jaringan jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, dan jalan lokal (primer dan sekunder), terminal, dan bandar udara; - b. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;

Distribusi: - c. pengembangan jaringan energi listrik meliputi gardu induk, jaringan transmisi, gardu distribusi, dan jaringan distribusi; - d. pengembangan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai; - e. pengembangan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan; - f. pengembangan dan pemantapan jaringan drainase makro dan mikro; - g. pengembangan prasarana dan sarana pengolahan limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan - h. pengembangan persampahan Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). - (5) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota pada tahap keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diprioritaskan pada: - a. pengembangan jaringan jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, dan jalan lokal (primer dan sekunder), terminal, dan bandar udara. - b. pengembangan dan pemantapan sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;

Distribusi: - c. pengembangan jaringan energi listrik meliputi gardu induk, jaringan transmisi, gardu distribusi, dan jaringan distribusi hingga pelayanan listrik menjangkau ke seluruh wilayah dengan tingkat pelayanan mencapai 100% (seratus persen); - d. pengembangan dan pemantapan sistem jaringan sumber daya air dan jaringan sungai baik dalam rangka menjamin keberlangsungan ketersediaan air baku untuk keperluan air minum dan air untuk keperluan irigasi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; - e. pengembangan dan pemantapan sistem jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan hingga penyediaan air minum dapat melayani lebih dari 90% (sembilan puluh persen) penduduk kota; - f. pemantapan sistem jaringan drainase makro dan mikro dalam rangka mewujudkan wilayah kota yang terbebas dari kemungkinan mengalami banjir; - g. pengembangan dan pemantapan prasarana dan sarana pengolahan limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan - h. pengembangan dan pemantapan sistem pengelolaan persampahan Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) danTempat Pemrosesan Akhir (TPA) hingga mampu melayani lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari luas kawasan budidaya non pertanian. Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang ## Pasal 60 - (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya. - (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam dan lindung lainnya, serta indikasi program untuk perwujudan kawasan budidaya yang terdiri dari kawasan peruntukan bandara, pusat pemerintahan, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, perumahan/permukiman dan budidaya lain. ## Pasal 61 - (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kota dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: - a. tahap pertama, yaitu tahun 2013-2017, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan; - b. tahap kedua, yaitu tahun 2018-2022, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan; - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2023-2027, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan - d. tahap keempat, yaitu tahun 2028-2032, diprioritaskan pada pemantapan. - (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota pada tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan pada: - a. penetapan batas kawasan lindung; - b. rehabilitasi fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam dan kawasan lindung lainnya; (5) - c. penetapan dan pengembangan zona transportasi udara, pariwisata, pergudangan, industri, pendidikan tinggi, dan kesehatan; - d. penetapan alokasi ruang untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; dan - e. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan strategis bandara. - (3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota pada tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan pada: - a. pengembangan kawasan peruntukan bandar udara, pariwisata, industri, pertanian, perdagangan dan jasa, dan perumahan; - b. pemantapan fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam dan lindung lainnya; dan - c. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan strategis bandara. - (4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota pada tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan pada: - a. pengembangan kawasan peruntukan bandar udara, pariwisata, industri, pertanian, perdagangan dan jasa, dan perumahan; - b. pemantapan fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam dan lindung lainnya; dan - c. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan strategis bandara. 12. Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota pada tahap keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diprioritaskan pada: - a. pengembangan kawasan peruntukan bandar udara, pariwisata, industri, pertanian, perdagangan dan jasa, dan perumahan; - b. pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari kawasan perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam dan lindung lainnya; dan - c. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan strategis bandara. ## Bagian Keempat Indikasi Sumber Pendanaan ## Pasal 62 Dana untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah kota dapat berasal dari dana pemerintah, swasta atau kerjasama pemerintahswasta. ## Bagian Kelima Indikasi Pelaksanaan Kegiatan ## Pasal 63 Indikasi pelaksanaan kegiatan terdiri dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat. ## BAB IX ## KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum ## Pasal 64 - (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. - (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas: - a. ketentuan umum peraturan zonasi; - b. ketentuan perizinan;

Distribusi: - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan - d. arahan sanksi. ## Bagian Kedua ## Ketentuan Umum Peraturan Zonasi ## Pasal 65 - (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi. - (2) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat: - a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang dilarang; - b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang; - c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan - d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona. - (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk: - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang. ## Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang ## Pasal 66 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a meliputi: - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota; - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk subpusat pelayanan kota; - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan lingkungan; - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi; - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi; - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi; - g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air; dan - h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana perkotaan lainnya. ## Pasal 67 - (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi: - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan perdagangan dan jasa; - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan pemerintahan; - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan pengembangan pariwisata; - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kegiatan pertanian; - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan pengembangan transportasi udara; - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan industri. - (2) Peraturan zonasi untuk pusat kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: - a. pusat kegiatan perdagangan dan jasa merupakan zona dalam kawasan perdagangan dan jasa diperuntukan bagi kegiatan perdagangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; - b. KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen); - c. KLB paling tinggi sebesar 4,0 (empat koma nol); - d. KDH paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum dan WC/Kakus Umum; - f. pusat perdagangan dan jasa bernuansa lokal serta berupa pola superblock ( mix use ), sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan; dan - g. pada kawasan perdagangan dan jasa terutama pasar tradisional, pasar modern, dan pusat perbelanjaan yang berbatasan dengan ruang milik jalan dari jalan arteri primer dan jalan kolektor primer, dibangun lajur khusus agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas atau meminimalkan tingkat hambatan samping pada jalan arteri primer ataupun jalan kolektor primer. - (3) Peraturan zonasi untuk pusat kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: - a. pusat kegiatan pemerintahan merupakan zona dalam kawasan pemerintahan adalah untuk kegiatan pemerintahan daerah dengan kegiatan perkantoran pemerintahan, kegiatan akomodasi, rekreasi, dan dilarang untuk kegiatan lain seperti perumahan dan kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan serta menimbulkan pencemaran; - b. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); - c. KLB paling tinggi sebesar 2,0 (dua koma nol); - d. KDH paling rendah sebesar 30% (tiga pulun persen); dan - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum. - (4) Peraturan zonasi untuk pusat pengembangan kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: - a. pusat kegiatan pariwisata adalah untuk kegiatan usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata dan usaha sarana pariwisata serta dilarang untuk kegiatan yang merusak lingkungan serta menggangu kenyamanan dan keamanan; - b. KDB paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen); - c. KLB paling tinggi sebesar 1,0 (satu koma nol); - d. KDH paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen); - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang antara lain gedung promosi dan informasi, perhotelan, kuliner, toko suvenir, sarana kesehatan, persewaan kendaraan, penjualan tiket dan WC/Kakus Umum; dan - f. rancangan tata letak dan bangunan yang difungsikan sebagai pusat pariwisata harus menggunakan standar internasional dan menyediakan akses bagi publik terhadap objek wisata alam. - (5) Peraturan zonasi untuk pusat kegiatan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Distribusi: - a. elemen sentra kawasan agropolitan meliputi terminal komoditas pertanian, pertokoan untuk saprotan dan fasilitas perniagaan, kantor administrasi sentra kawasan agropolitan, pergudangan dan industri pengolahan hasil pertanian;

Distribusi: - b. peruntukan lain yang tidak sesuai dengan fungsi sentra kawasan agropolitan tidak dibenarkan; - c. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); - d. KLB paling tinggi sebesar 1 (satu); dan - e. KDH paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen). - (6) Peraturan zonasi untuk pusat kegiatan transportasi udara regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: - a. pusat kegiatan utama adalah bandar udara yang didukung oleh kegiatan pergudangan, industri, perkantoran, perdagangan dan jasa, pelayanan sosial, terminal barang, terminal penumpang, parkir area, perumahan, cadangan perumahan, dan mix used ; - b. indikasi elemen kawasan kegiatan bandara harus strategis dan mudah terjangkau; - c. KDB paling tinggi sebesa
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

## Pasal 20

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 1

## Sistem Jaringan Transportasi Darat

## Pasal 21

Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. sistem pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

## Pasal 22

- (1) Peningkatan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer K1 yang dipersiapkan untuk difungsikan menjadi jalan arteri primer yang menghubungkan secara menerus dan berdaya guna antara Pontianak (PKN), Singkawang (PKW), dan Sambas (PKW), meliputi:
1. Jalan Raya Pasir Panjang;
2. Jalan Raya Sedau;
3. Jalan Raya Tanjung Batu;
4. Jalan Tani;
5. Jalan Terminal Induk; dan
6. Jalan Ratu Sepudak;
- b. jalan arteri sekunder, meliputi:
1. Jalan Ahmad Yani;
2. Jalan Diponegoro;
- c. jalan kolektor primer, meliputi:
1. Jalan Yos Sudarso;
2. Jalan Mesjid Raya;
3. Jalan Merdeka;
4. Jalan Pemuda;
5. Jalan Jendral Sudirman;
6. Jalan Pahlawan;
7. Jalan Raya Pajintan;
8. Jalan Raya Nyarumkop; dan
9. Jalan Raya Bagak Sahwa;
- d. jalan lokal primer, meliputi:
1. Jalan Demang Akub;
2. Jalan Raya Sagatani; dan
- e. jalan kolektor sekunder yang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
- a. rencana jalan bebas hambatan yang menghubungkan Kota Singkawang dengan Kota Pontianak;
- b. rencana jalan arteri sekunder yang menghubungkan Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Jendral Sudirman;
- c. rencana jalan lingkar, meliputi:
1. rencana jalan Lingkar Selatan untuk meningkatkan aksesibilitas antara Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Roban; dan
2. rencana jalan Lingkar Utara untuk meningkatkan aksesibilitas antara Kelurahan Sungai Garam, Kelurahan Bukit Batu, dan Kelurahan Roban;
- d. rencana jalan elak ( by pass ) yang menghubungkan Lirang (Kelurahan Sedau), Kuala, dan Jalan Ratu Sepudak (Kelurahan Sungai Garam Hilir);
- e. rencana jalan lokal primer yang menghubungkan Pangkalan Batu (Kelurahan Sagatani) dengan batas Desa Karimunting (Kabupaten Bengkayang); dan
- f. rencana jalan kolektor sekunder yang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jaringan jalan lingkungan primer, dan jaringan jalan sekunder selain dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Rencana jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer akan diusulkan kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

## Pasal 23

- (1) Sistem prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
- a. terminal penumpang;
- b. jembatan timbang; dan
- c. unit pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pengembangan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan terminal angkutan umum penumpang Tipe A di Kecamatan Singkawang Selatan Kelurahan Sedau;
- b. pengembangan terminal angkutan umum penumpang Tipe B di Kecamatan Singkawang Tengah yaitu Terminal Induk Singkawang sebagai pengganti terminal tipe B yang berada di Kecamatan Singkawang Barat;
- c. pengembangan terminal angkutan umum penumpang Tipe C di Kecamatan Singkawang Tengah yaitu Terminal Beringin;
- d. pembangunan empat terminal angkutan umum penumpang Tipe C yaitu:
1. Terminal Lirang di Kelurahan Sedau, yang berakses ke Jalan Raya Sedau;
2. Terminal Pajintan di Kelurahan Pajintan, yang berakses ke Jalan Raya Pajintan;
3. Terminal Bagak Sahwa di Kelurahan Bagak Sahwa, yang berakses ke Jalan Raya Bagak Sahwa; dan
4. Terminal Setapuk Besar di Kelurahan Setapuk Besar dan atau Kelurahan Semelagi Kecil, yang berakses ke Jalan Ratu Sepudak.
- (3) Pembangunan Terminal Pajintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 2 dilakukan secara terpadu dengan rencana lokasi stasiun kereta api.
- (4) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jembatan timbang yang terletak di Jalan Tanjung Batu Kelurahan Sedau.
- (5) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah unit pengujian kendaraan bermotor di Jalan Kridasana Kelurahan Pasiran.
- (6) Pengembangan halte angkutan umum diarahkan pada lokasi yang memiliki akses terhadap jaringan utama, dekat dengan sumber timbulnya pergerakan, dan bukan merupakan lokasi yang potensial bagi timbulnya kemacetan lalu lintas.

## Pasal 24

- (1) Pengembangan sistem pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi pengembangan sistem angkutan umum lokal yang terintegrasi dengan sistem angkutan umum regional untuk menghubungkan simpul jaringan transportasi, pusat permukiman, pusat kegiatan ekonomi masyarakat, pusat kegiatan pemerintahan, serta fasilitas umum/fasilitas sosial.
- (2) Trayek utama angkutan penumpang terdiri atas:
- a. Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) yaitu Singkawang - Malaysia Timur - Brunei Darussalam;
- b. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi yaitu:
1. Singkawang - Pontianak (Kota Pontianak);
2. Singkawang - Sungai Pinyuh (Kabupaten Pontianak);
3. Singkawang - Sei Duri (Kabupaten Bengkayang);
4. Singkawang - Teluk Suak (Kabupaten Bengkayang);
5. Singkawang - Monterado (Kabupaten Bengkayang);
6. Singkawang - Samalantan (Kabupaten Bengkayang);
7. Singkawang - Serukam (Kabupaten Bengkayang);
8. Singkawang - Bengkayang (Kabupaten Bengkayang);
9. Singkawang - Sanggau Ledo (Kabupaten Bengkayang);
10. Singkawang - Selakau (Kabupaten Sambas);
11. Singkawang - Pemangkat (Kabupaten Sambas);
12. Singkawang - Sambas (Kabupaten Sambas); dan
13. Singkawang - Kartiasa (Kabupaten Sambas).
- c. Angkutan Dalam Kota yaitu antara Terminal Beringin dengan:
1. Kuala (Kelurahan Kuala);
2. Semelagi Hulu (Kelurahan Semelagi Kecil);
3. Perum Roban (Kelurahan Roban);
4. Pajintan (Kelurahan Pajintan);
5. Mayasopa (Kelurahan Mayasopa);
6. Sungai Seluang (Kelurahan Mayasopa);
7. Sagatani (Kelurahan Sagatani); dan
8. Lirang (Kelurahan Sedau).

## Paragraf 2

## Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

## Pasal 25

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b berupa pengembangan prasarana perkeretaapian yang terdiri atas:
- a. jalur kereta api;
- b. stasiun kereta api; dan
- c. fasilitas pengoperasian kereta api.
- (2) Rencana pengembangan jalur kereta api melintasi Kecamatan Singkawang Selatan dan Singkawang Timur.
- (3) Rencana stasiun kereta api terletak di Kelurahan Pajintan.
- (4) Rencana pengembangan fasilitas pengoperasian kereta api disusun oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian.

## Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

## Pasal 26

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi pembangunan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan khusus.
- (2) Pengembangan pelabuhan pengumpul untuk kepentingan pelayaran rakyat di Kelurahan Kuala.
- (3) Pengembangan pelabuhan pengumpul untuk kepentingan bongkar muat peti kemas dan terminal khusus untuk kepentingan industri diarahkan di Kelurahan Sedau.
- (4) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat alur pelayaran terdiri dari:
- a. alur pelayaran sepanjang kurang lebih 5 (lima) mil dari muara Sungai Sedau; dan
- b. alur pelayaran sepanjang kurang lebih 5 (lima) mil dari muara Sungai Singkawang.

## Paragraf 4

## Sistem Jaringan Transportasi Udara

## Pasal 27

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d meliputi bandar udara dan KKOP.
- (2) Pembangunan Bandar Udara Singkawang yang terletak di Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sedau diarahkan menjadi bandar udara pengumpul sekunder dengan tahap awal pengoperasian sebagai bandar udara pengumpan.
- (3) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan transisi;
- d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
- f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
- (4) Batas KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

## Pasal 28

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. jaringan energi;
- b. jaringan telekomunikasi;
- c. jaringan sumber daya air; dan
- d. infrastruktur perkotaan.

## Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

## Pasal 29

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang terletak di Sei Wie sebagai pembangkit tenaga listrik cadangan dari Pembangkit Listrik

Tenaga Uap (PLTU) Pantai Kura-kura di Kabupaten Bengkayang yang berkapasitas 55 (lima puluh lima) megawatt;

- b. Gardu Induk di Sei Wie dan Gardu Induk di Jalan Jendral Sudirman; dan
- c. Jaringan transmisi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (2) Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan transmisi energi listrik yang menghubungkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pantai Kura-kura dengan gardu induk di Sei Wie, gardu induk di Kota Sambas, dan gardu induk di Kota Bengkayang.
- (3) Pengembangan sistem kelistrikan di Daerah dilakukan dengan meningkatkan kapasitas gardu induk dan gardu distribusi, serta meningkatkan jangkauan pelayanan listrik ke seluruh wilayah kota Singkawang baik untuk Jaringan Tegangan Menengah (JTM) maupun Jaringan Tegangan Rendah (JTR).

## Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

## Pasal 30

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan kabel;
- b. sistem jaringan nirkabel; dan
- c. sistem jaringan satelit.
- (2) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dilakukan dengan peningkatan kapasitas sambungan telepon otomat dan peningkatan luasan jangkauan pelayanannya, serta pembangunan dan peningkatan pelayanan Base Tranceiver Station (BTS) sebagai menara bersama untuk peningkatan pelayanan telepon nirkabel.
- (3) Pembangunan jaringan telepon dan jaringan telekomunikasi lainnya harus mempertimbangkan rencana pelebaran jaringan jalan, keamanan dan keindahan;
- (4) Pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) harus memperhatikan keamanan, keindahan serta dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Base Tranceiver Station (BTS) Terpadu.
- (5) Rencana sistem jaringan telekomunikasi di Daerah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 3

## Sistem Jaringan Sumber Daya Air

## Pasal 31

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- b. jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota;
- c. jaringan sumber daya air dalam kota;
- d. prasarana air baku untuk air minum;
- e. sistem pengendalian banjir; dan
- f. sistem pengamanan terhadap bahaya abrasi dan gelombang pasang.
- (2) Wilayah sungai lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. WS Sambas dengan luas kurang lebih 36.385 hektar; dan
- b. WS Mempawah dengan luas kurang lebih 24.615 hektar.
- (3) Jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. satu DAS di WS Sambas yaitu DAS Selakau dengan luas kurang lebih 26.256 hektar; dan
- b. dua daerah aliran sungai di WS Mempawah dengan luas keseluruhan kurang lebih 13.407 hektar yang terdiri atas daerah aliran Sungai Air Merah dengan luas kurang lebih 1.666 hektar dan daerah aliran Sungai Raya dengan luas kurang lebih 11.741 hektar.
- (4) Jaringan sumber daya air dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cterdiri atas:
- a. satu daerah aliran sungai di WS Sambas yaitu daerah aliran Sungai Singkawang dengan luas kurang lebih 10.129 hektar; dan
- b. dua daerah aliran sungai di WS Mempawah dengan luas keseluruhan kurang lebih 11.208 hektar yang terdiri atas daerah

aliran sungai Sakok-Kaliasin ( Jamthang ) dengan luas kurang lebih 2.016 hektar dan daerah aliran Sungai Sedau dengan luas kurang lebih 9.192 hektar.

- (5) Prasarana air baku untuk air minum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. intake air baku dengan sistim gravitasi yaitu dari intake Bagak, Eria, Sekabu, Poteng, Hangmui I dan III, Hangmui II, Sijangkung Bagyo, Sijangkung Pasqua, Pangmilang Pasi, Sekansu, dan Teluk Makjantu;
- b. intake air baku dengan sistim pompa yaitu dari intake Seluang yang terletak di bagian hulu Sungai Selakau di Kelurahan Mayasopa, intake Semelagi, intake Hangmui Irigasi, dan intake Sarantangan; dan
- c. jaringan pipa transmisi air baku dari intake air baku dengan sistim pompa ke instalasi pengolahan air minum di Kelurahan Roban dan di lokasi lain yang diperlukan.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikembangkan untuk penanggulangan bahaya banjir terutama pada kawasan rawan banjir yang meliputi Sungai Singkawang, Sungai Selakau, Sungai Sedau dan titik rawan genangan air lainnya.
- (7) Penanggulangan bahaya banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui:
- a. normalisasi sungai;
- b. pembangunan kanal pengendali banjir apabila sungai yang ada tidak memungkinkan untuk diperbesar dimensi salurannya;
- c. pembangunan tanggul;
- d. pembangunan embung atau waduk serta bendungan pengendali di Kecamatan Singkawang Tengah, Singkawang Timur, Singkawang Utara dan Singkawang Selatan;
- e. pembangunan pintu pengatur air;
- f. pengadaan pompa air;
- g. penanaman pohon di sepanjang bantaran sungai yang ditetapkan sebagai kawasan rawan banjir; dan/atau
- h. pembangunan sistem peringatan dini.
- (8) Sistem pengamanan terhadap bahaya abrasi dan gelombang pasang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. penanaman Mangrove di sepanjang pesisir pantai yang ditetapkan sebagai kawasan rawan abrasi,
- b. pembangunan bangunan pemecah gelombang, dan
- c. Pembangunan sistem peringatan dini.
- (9) Rencana sistem jaringan sumber daya air di Daerah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4

## Sistem Infrastruktur Perkotaan

## Pasal 32

- (1) Sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan drainase;
- b. sistem penyediaan air minum;
- c. sistem persampahan;
- d. sistem pengelolaan limbah;
- e. jalur evakuasi bencana; dan
- f. prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dan sepeda.
- (2) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pengembangan sistem jaringan drainase Selakau-Senggang di DAS Selakau disertai dengan pembangunan tanggul di sepanjang pinggiran Sungai Selakau dan Sungai Senggang di Kelurahan Semelagi Kecil yang jaringan drainase primernya terdiri atas:
1. Sungai Selakau;
2. rencana kanal batas Singkawang - Sambas;
3. Sungai Semelagi Kecil;
4. Sungai Setapuk Besar; dan
5. Sungai Setapuk Kecil.
- b. pengembangan sistem jaringan drainase Singkawang -Sungai Garam yang jaringan drainase primernya terdiri atas:
1. Sungai Singkawang;
2. Sungai Bulan;
3. Sungai Rasau;
4. Sungai Nangka;
5. Sungai Garam;
6. Sungai Wie dan rencana kanal terusan Sungai Wie; dan
7. Sungai Cabang Tiga dan rencana kanal terusan Sungai Cabang Tiga.
- c. pengembangan sistem jaringan drainase Kaliasin ( Jamthang ) - Sedau yang meliputi daerah aliran Sungai Kaliasin ( Jamthang ), daerah aliran Sungai Sedau, dan daerah aliran sungai Air Merah dengan drainase primernya terdiri atas:
1. Sungai Sakok;
2. Sungai Kaliasin ( Jamthang ) dan rencana kanal terusan Sungai Kaliasin (J amthang ) mulai dari muara Sungai Jimban hingga ke Sungai Sedau;
3. Sungai Sedau; dan
4. Sungai Air Merah dan rencana kanal terusan Sungai Air Merah hingga ke kawasan bandara.
- d. pengembangan sistem jaringan drainase Gunung Raya Pasi di daerah aliran Sungai Raya disertai dengan normalisasi Sungai Raya dari Simpang Air Mati hingga Jembatan Dua Lima dengan tidak melalui Danau Serantangan dengan drainase primernya Sungai Raya;
- e. pengembangan drainase jalan yang diarahkan dengan prioritas di ruaang milik jalan pada jalan arteri dan jalan kolektor secara terintegrasi dengan jaringan drainase primer dan jaringan drainase sekunder.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan dan pengaturan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. peningkatan kapasitas pengolahan pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Semelagi Kecil;
- b. peningkatan kapasitas pengolahan pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Roban;
- c. pendistribusian air minum dari instalasi pengolahan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan reservoir di:
1. Mungguk Hulu Sungai Garam untuk pelayanan Kecamatan Singkawang Utara;
2. Bukit Jimban atau Ha Sak Kok untuk pelayanan Kelurahan Sedau; dan
3. Mungguk di sebelah selatan instalasi pengolahan air minum di Jalan Tirtasari.
- (6) Penanganan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. pembangunan tempat pemprosesan akhir (TPA) regional dengan sistim pengurugan berlapis bersih ( sanitary landfill ) di Jalan Caicai di daerah perbatasan antara Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah dan Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur dengan luas 10 hektar yang akan diperluas menjadi 40 hektar;
- b. penyediaan tempat penampungan sementara (TPS) yang didistribusikan secara merata ke seluruh kota yang letaknya dapat dijangkau kendaraan roda empat dan tidak berada pada jaringan jalan primer ataupun jaringan jalan arteri sekunder;
- c. penataan lokasi sebaran tempat penampungan sementara sampah (TPS) diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang; dan
- d. menggunakan metode mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang ( reduce, reuse, dan recycle ) yang meliputi upaya mengurangi jumlah dan potensi timbulan sampah di lokasi penghasil, serta pemanfaatan kembali bagian sampah yang masih berguna, dan pengolahan sisa sampah melalui proses industri dalam rangka daur ulang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (8) Penanganan sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pengelolaan limbah domestik;
- b. pengelolaan limbah non domestik yang mencakup limbah industri dan penampungan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- c. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk limbah domestik direncanakan dibangun secara terintegrasi dengan tempat pemprosesan akhir (TPA) sampah regional dengan luas kurang lebih
49. 4 (empat) hektar dengan kapasitas pengolahan hingga 200 (dua ratus) liter per detik; dan
- d. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk industri dan limbah berbahaya dan beracun (B3) yang direncanakan dibangun secara terintegrasi dengan kawasan industri di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas lahan kurang lebih 4 (empat) hektar.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (10) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas jalan yang ditetapkan sebagai jalan yang menghubungkan daerah rawan bencana dengan kawasan evakuasi bencana, dengan jalur utamanya meliputi:
- a. Jalan Raya Singkawang - Sungai Duri;
- b. Jalan Alianyang;
- c. Jalan Yos Sudarso;
- d. Jalan Ratu Sepudak;
- e. Jalan Yunus Yacob;
- f. Jalan Demang Akub;
- g. Jalan Pramuka;
- h. Jalan Jenderal Sudirman;
- i. jalan Ahmad Yani;
- j. Jalan Yohana Godang - Sagatani;
- k. Jalan Pertanian; dan
- l. Jalan Raya Singkawang - Bengkayang.
- (11) prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dan sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. penyediaan prasarana jalan pejalan kaki dan jalur sepeda diatur lebih lanjut dalam rencana kawasan strategis atau rencana detail tata ruang dengan prioritas pembangunannya di kawasan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kota atau Subpusat Pelayanan Kota; dan
- b. bangunan pertokoan di kawasan perdagangan dan jasa diwajibkan menyediakan ruang teras toko sebagai fungsi sosial yang diperuntukan trotoar bagi pejalan kaki dan bebas dari aktivitas lainnya.

## BAB VI

## RENCANA POLA RUANG WILAYAH

## Bagian Kesatu

Umum

## Pasal 33

Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah meliputi:

- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budi daya.

## Bagian Kedua

## Kawasan Lindung

## Pasal 34

- (1) Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:
- a. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- b. kawasan perlindungan setempat
- c. kawasan lindung geologi; dan
- d. kawasan rawan bencana alam.
- (2) Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung dengan tingkat ketelitian peta skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 35

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri atas:
- a. kawasan cagar alam; dan
- b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah Kawasan Cagar Alam Gunung Raya Pasi dengan luas kurang lebih 2.278,08 (dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma nol delapan) hektar atau seluas 3.76% (tiga koma tujuh enam persen) dari luas wilayah kota.
- (3) Pemanfaatan kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Batu Belimbing di Kecamatan Singkawang Timur;
- b. Kawasan Vihara Hiap Thian Thai Thie di Jalan Kaliasin Kecamatan Singkawang Selatan;
- c. Kawasan Vihara Tri Dharma Bumi Raya di Jalan Sejahtera Kecamatan Singkawang Barat; dan
- d. Kawasan lokasi bangunan tua di sekitar Taman Burung Kecamatan Singkawang Barat.
- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan selain dari yang telah ditetapkan pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 36

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
- d. RTH kota.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalur yang memanjang dari muara Sungai Sedau hingga ke muara Sungai Air Merah dengan daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dihitung dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan, kanal, dan saluran irigasi primer yang lebar sempadanannya ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan sekitar danau/waduk/embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

## Pasal 37

- (1) Kawasan RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. RTH hutan kota;
- b. RTH kebun botani;
- c. RTH bumi perkemahan;
- d. RTH arboretum;
- e. RTH kebun koleksi;
- f. RTH sabuk hijau penyangga Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) sampah regional;
- g. RTH pengaman prasarana transportasi;
- h. RTH Jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
- i. RTH lapangan olahraga, taman kota, dan taman lingkungan; dan
- j. RTH pemakaman umum.
- (2) Kawasan RTH hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 5.621 (lima ribu enam ratus dua puluh satu) hektar atau kurang lebih 9,30% (sembilan koma tiga nol persen) dari luas wilayah kota terdiri atas:
- a. kawasan RTH hutan kota perlindungan rawan abrasi;
- b. kawasan RTH hutan kota perlindungan rawan terjadi longsor;
- c. kawasan RTH hutan kota penyangga rawan terkena longsor; dan
- d. kawasan RTH hutan kota perbatasan.
- (3) Kawasan RTH hutan kota perlindungan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jalur memanjang selebar minimal 250 (dua ratus) meter di tepian pantai dari muara Sungai Sedau hingga batas utara Kota Singkawang dengan luas kurang lebih 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) hektar atau kurang lebih 0,46% (nol koma empat enam persen) dari luas wilayah kota.
- (4) Kawasan RTH hutan kota perlindungan rawan terjadi longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 751 (tujuh ratus lima puluh satu) hektar atau kurang lebih 1,24% (satu koma dua empat persen) dari luas wilayah kota yang terdiri atas:
- a. RTH Hutan Kota Gunung Besar seluas kurang lebih 292 (dua ratus sembilan puluh dua) hektar;
- b. RTH Hutan Kota Gunung Besi seluas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektar;
- c. RTH Hutan Kota Gunung Kaliasin ( Jamthang ) seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar;
- d. RTH Hutan Kota Mungguk Sakok seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
- e. RTH Hutan Kota Gunung Sari seluas kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hektar;
- f. RTH Hutan Kota Gunung Sijangkung seluas kurang lebih 105 (seratus lima) hektar;
- g. RTH Hutan Kota Gunung Sijangkung Kecil seluas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar;
- h. RTH Hutan Kota Gunung Roban seluas kurang lebih 121 (seratus dua puluh satu) hektar; dan
- i. RTH Hutan Kota Gunung Ulu Sedau seluas kurang lebih 44 (empat puluh empat) hektar.
- (5) Kawasan RTH hutan kota penyangga rawan terkena longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tersebar di Kecamatan Singkawang Timur, Singkawang Tengah, Singkawang Barat, dan Singkawang Selatan dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.602 (seribu enam ratus dua) hektar atau kurang lebih 2,65% (dua koma enam lima persen) dari luas wilayah kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kawasan RTH hutan kota perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berfungsi untuk mencegah kegiatan budidaya non kehutanan yang merupakan daerah rawan konflik batas wilayah dengan wilayah Kabupaten Bengkayang dengan luas kurang lebih 2.991 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) hektar atau kurang lebih 4,94% (empat koma sembilan empat persen) dari luas wilayah kota.
- (7) Kawasan RTH kebun botani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan pengembangannya di daerah kaki Gunung Raya di Kelurahan Bagak Sahwa dengan luas kurang lebih 303 (tiga ratus tiga) hektar atau kurang lebih 0,50% (nol koma lima nol persen) dari luas wilayah kota.
- (8) Kawasan RTH Bumi Perkemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sutu tempat wadah tempat rekreasi bagi menunjang kegiatan perkemahan dan rekreasi yang direncanakan pengembangannya di Kelurahan Bagak Sahwa dengan luas kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hektar atau kurang lebih 0,16% (nol koma satu enam persen) dari luas wilayah kota.
- (9) Pengembangan kawasan RTH Bumi Perkemahan dilakukan secara terpadu dengan RTH Kebun Botani dengan tujuan utama wisata pendidikan bagi pelajar.
- (10) Kawasan RTH Arboretum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kawasan tempat koleksi botani yang khusus diisi dengan jenis pepohonan yang direncanakan pengembangannnya di daerah kaki Gunung Raya Pasi dengan luas kurang lebih 2.251 (dua ribu dua ratus lima puluh satu) hektar atau kurang lebih 3,72% (tiga koma tujuh dua persen) dari luas wilayah kota.
- (11) Kawasan RTH Arboretum dapat dialih fungsi menjadi RTH Kebun Koleksi khusus untuk tanaman pepohonan (atau tanaman tahunan) buahbuahan.
- (12) Kawasan RTH Kebun Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah kebun yang dikelola oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan swasta yang umumnya berisi koleksi plasma nutfah jenis unggul masa lalu serta perangkat plasma nutfah lainnya yang langsung dapat dimanfaatkan untuk perakitan jenis unggul baru yang direncanakan pengembangannya di Kecamatan Singkawang Timur.
- (13) RTH Sabuk Hijau dan penyangga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di Kelurahan Roban dan Pajintan dengan luas kurang lebih 105 (seratus lima) hektar atau kurang lebih 0,17% (nol koma satu tujuh persen) dari luas wilayah kota.
- (14) RTH pengaman prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di Kelurahan Sedau dan Pangmilang dengan luas kurang lebih 858 (delapan ratus lima puluh delapan) hektar atau kurang lebih 1,40% (satu koma empat nol persen) dari luas wilayah kota.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan RTH Jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), RTH lapangan olahraga, RTH taman kota, RTH taman lingkungan, dan RTH pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf j diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 38

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan sempadan mata air/sumber air baku; dan
- b. kawasan rawan abrasi.
- (2) Sempadan mata air/sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. kawasan intake air baku di sekitar kawasan RTH hutan kota Gunung Besar, dengan radius kurang lebih 200 (dua ratus) meter di bagian hilir intake dan jalur selebar kurang lebih 200 (dua ratus) meter di kedua sisi sungai yang merupakan bagian hulu intake yang memanjang hingga ke bagian puncak dari daerah aliran sungai tempat intake tersebut berada;
- b. kawasan intake sumber air baku di sekitar kawasan Cagar Alam Gunung Raya Pasi, dengan radius kurang lebih 200 (dua ratus) meter di bagian hilir intake dan jalur selebar kurang lebih 200 (dua ratus) meter di kedua sisi sungai yang merupakan bagian hulu intake yang memanjang hingga ke batas kawasan cagar alam; dan
- c. kawasan intake Sungai Seluang, dengan radius kurang lebih 200 (dua ratus) meter di bagian hilir intake dan jalur selebar kurang lebih 200 (dua ratus) meter di kedua sisi sungai yang merupakan bagian hulu intake yang memanjang hingga berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari intake .
- (3) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kawasan RTH hutan kota perlindungan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).

## Pasal 39

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kawasan rawan gelombang pasang;
- b. kawasan rawan banjir; dan
- c. kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kawasan yang berada antara RTH hutan kota pantai dengan jalan arteri primer mulai dari Sungai Seda