PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor PERUSAHAAN Tahun 2013 tentang TARIF DASAR REKENING AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMONGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR uL TAHUN 2013
TENTANG
TARIF DASAR REKENING AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- a. bahwa ketentuan tarif dasar rekening air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2OO7, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu disesuaikan berdasarkan asas proporsionalitas kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu meninjau dan menetapkan kembali besaran tarif dasar rekening air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Bupati.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
3. Undang-Undang Nomor B Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382L1;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun L962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23971;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOB (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a84a);
Memperhatikan
Menetapkan
:
5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2oLL tentang Pembentukan peraturan perundang\_Undangai (Lembaran Negara Republik Indonesia i.h* zott Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S23al;
7. Peraturan pemerintah Nomor 3g rahun 2oo7 tentang pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
6. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2oo5 tentang pengembangan Sistem penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, tamLahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a9Ol;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2Oll tentang pembentukan produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor g Tahun 2oot tentang perusahaan Daerlh Air Minum Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OOI Nomor S/D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomoi 5 Tahun 2OOg (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OO8 Nomor 6);
7. 11' Peraturan\_Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2ooz tentang Urusan pemeriniahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OOZ Nomor I6/E).
8. : Berita Acara Hasil Rapat usuran penyesuaian Tarif Dasar Rekening Air (TDRA) tanggal 1g pebruari 2013.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DASAR REKENING AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMONGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
1. Daerah, adalah Kabupaten Lamongan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
5. Air minum, adalah air minum produksi PDAM Kabupaten Lamongan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air.
6. Tarif PDAM, adalah kebijakan harga jual air dalam setiap meter kubik (mt).
8. Kelompok pelanggan, adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
7. Pelanggan, adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Keadaan tidak bebas, adalah keadaan dimana meter air dalam kondisi dicor, disemen, tertimbun, terpendam dalam ruang bangunan, dan lainlain.
BAB II - PRINSIP DAN TUJUAN'
Pasal 2
- (1) Prinsip penetapan tarif dasar rekening air minum PDAM didasarkan pada:
- b. mutu pelayanan;
- a. keterjangkauan dan keadilan;
- c. pemulihan biaya;
- e. transparansi dan akuntabilitas, dan
- d. efisiensi pemakaian air;
- f. perlindungan air baku.
8. (21 Penetapan tarif dasar rekening air minum bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
KELOMPOK PELANGGAN
BAB III - KELOMPOK PELANGGAN
Pasal 3
Kelompok .Pelanggan diklasifikasikan :
- b. kelompok II;
- a. kelompok I;
- c. kelompok III;
- d. kelompok IV.
BAB III - KELOMPOK PELANGGAN
Pasal 4
- (1) Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari :
- 1) hidran umum (non komersial);
- a. sosial umum :
4. 2l ponten/karnar mandi/WC (non komersial).
- b. sosial khusus :
- 2) panti asuhan;
- 1) tempat ibadah;
- 3) yayasan sosial lainnya.
- a. non niaga A :
- (2) Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari :
11. -rumah tangga 1
- 1) instansi pemerintah dan TNI/polri;
- b. non niaga B/Instansi pemerintah/swasta :
- 2) asrarna pemerintah dan TNI/polri;
- 4) lembaga pemerintah lainnya;
- 3) sarana instansi pemerintah;
- 5) sekolah negeri/swasta, pergurLlan tinggi negeri/swasta.
18. -kios/warung sederhana;
- c. non niaga C :
- (3) Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, terdiri dari :
- 1) depot/rumah makan dan usaha sejenisnya;
- a. niaga kecil :
- 2) rumah dan toko (ruko), rumah kosi/asrama;
- 4) pertokoan/pedagang eceran, toko yang bukan swarayan (supermarket), dealer kendaraan bermotor, da' usaha lainnya;
- 3) tempat hiburan, gedung kesenian, radio/televisi amatir;
- 5) toko obat/apotik, klinik kesehatan/praktek dokter, laboratorium swasta;
- 6) ry*"h sakit pemerintah/ swasta;
- 8) kantor perusahaan BUMNTeOnao, kantor u""r.fr.operasi, badan usaha swasta lainnya;
- 7) hotel/ lo smen / tempat penginapan dan sej enisnya;
- e) kantor notaris/ppAT, kantor advoka t/ LBH;
- 11) bengkel/service kendaraan bermotor, tempat penitipan kendaraan bermotor;
- 10) biro jasa, panti pljat, salon kecantikan, usaha kesegaran jasmani, kursus-ketrampilan dan usaha jasa lainnya;
- 12) cuci kendaraan bermotor dan jasa teknik rainnya;
- b. niaga besar :
- 13) ponten /kamar mandi/Wc umlm.
- 1) kolam renang, tempat wisata;
- 3) pasar swalayan;
- 2) importer/eksportir, ekspeditur, agenf drstributor;
- 4) hidran umum yang dikomers,kan/penjua-ran air pDAM;
- 6) gudang.
- 5) SPBU, SPBE;
- (4) Kelompok IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, terdiri dari : a. industri kecil :
- 2) pengrajin
- 1) industri rumah tangga (home industry);
- b. industri besar :
- 2) industri perikanan, pe.kebunan, p.t...r.t * dan pengawetan ikan.
- 1) pabrik-pabrik, pergudangan dan pelabuhan;
TARIF
BAB IV - TARIF
Pasal 5
Tarif dasar rekening air minum pada setiap ms ditetapkan sebagai berikut : a. kelompok I :
- 1) sosial umum :
sebesar Rp. 1.870,00
sebesar Rp. 2.180,00
sebesar Rp. 2.5OO,OO
sebesar Rp. 1.560,00
sebesar Rp. 1.870,00
sebesar Rp. 2.180,00
- a) pemakaian air 0 m: s/d 10 m:
- b) pemakaian air 11 ms s/d 20 ma
- c) pemakaian air di atas 20 ms
- 2) sosial khusus :
- a) pemakaian air 0 ms s/d t0 ms
- b) pemakaian air 11 ms s/d 20 mz
- c) pemakaian air di atas 20 ms
kelompok II :
- 1) non niaga A :
- a) pemakaian air O ma s/d 1O ms sebesar Rp. 2.SOO,OO
- b) pemakaian air 11 ms s/d 20 ms sebesar Rp. 3.4OO,OO c) pemakaian air di atas 2O m3 sebesar Rp. 3.970,O0
- 2) non niaga B :
- a) pemakaian air O ms s/d 1O m:
sebesar Rp.2.g10,00
- b) pemakaian air 11 ms s/d 20 ms sebesar Rp. 3.g30,00
- c) pemakaian air di atas 20 ms
sebesar Rp. 4.470,00
- 3) non niaga C :
- a) pemakaian air 0 ms s/d 10 me
- b) pemakaian air 11 ms s/d 20 ms
- c) pemakaian air di atas 20 mz
kelompok III :
niaga A :
sebesar Rp. 3.620,00
sebesar Rp.4.22O,OO
sebesar Rp. 4.470,00
- a) pemakaian air O ms s/d 10 ms
sebesar Rp. 3.400,00
- b) pemakaian air 11 ms s/d 20 ms sebesar np. s.gzo,oo
- , 2) niaga B :
- c) pemakaian air di atas 20 m3
sebesar Rp. 4.22o',oo
- a) pemakaian air 0 ma s/d 1O ms
sebesar Rp. 4.Z2O,OO
- b) pemakaian air 11 me s/d 20 ms sebesar Rp. 4.970,00
kelompok IV :
- 1) industri A :
sebesar Rp. 3.620,00
sebesar Rp.4.22O,OO
sebesar Rp. 4.470,00
- a) pemakaian air 0 ms s/d 10 ms
- b) pemakaian air 11 m3 s/d 20 ms
- c) pemakaian air di atas 20 m3
- 2) industri B :
- a) pemakaian air O ms s/d 1O mo
sebesar Rp. 4.720,00
- b) pemakaian air di atas 20 ms
sebesar Rp. 4.970,00
BAB IV - TARIF
Pasal 6
- (1) Besarnya biaya baiik ,m3r dan biaya pembukaan kembari atas sambungan yang telah diputus ,.ir".,i"." ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Besarnya biaya administrasi, meter air, pemasangan sambungan instalasi baru (non air) ditetapkan lebih lanjut d;;g; p;raturan Direktur.
BAB V - PEMBAYARAN REKENING
Pasal 7
- (1) Pembayaran rekening air ditetapkan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 2O setiap bulan.
- (3) Apabila sampai dengan akhir bulan pelanggan belum membayar rekening air, saluran atau sambungan aii minul ditutup ".*.itrr" tanpa pemberitahuan, dan akan dibuka kembali setelah ada penyelesaian pembayaran tunggakan rekening dan biaya pembukaan kembati.
- (2) Pembayaran rekening air yang dilakukan biaya keterlambatan/denda sebesar LO yo pembayaran pemakaian air. setelah tanggal 20 dikenakan (sepuluh persen) dari jumlah
pENUrupi$?X,l,rr*"o*
BAB V - PEMBAYARAN REKENING
Pasal 8
- (1) Penutupan sementara saluran/sambungan air minum dilakukan apabila pelanggan tidak membayar rekening" air pada waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Penutupan sementara sambungan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Terhadap saluran/-sambungan air minum v""g telah ditutup sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapai dibuka kembali lleh petugas PDAM, dengan ketentuan :
- (3) Apabila dalam jangka waklu 3 (tiga) bulan, peranggan belum menyelesaikan administrasi pembayar.r' tu.rggakan rekJiir,g, maka saluran/ sambungan air minum ditutup/dicabut.
- a. pelanggan telah membayar/melunasi tunggakan rekening air dan denda keterlambatan pembayaran;
6. c' membayar -bilva pengganti assesories sambungan apabila terjadi keru sakan / kehilangan.
- b. membayar biaya pembukaan kembali;
- (5) Terhadap saluran/sambunga., yang telah ditutup/dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibuka kembali'oterr p.t"g". PDAM, dengan ketentuan :
- b. membayar biaya pemasangan sambungan baru.
- a. pelanggan. lelah membayar/melunasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
BAB V - PEMBAYARAN REKENING
Pasal 9
- (1) Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan diklasifikasikan :
- 1) menyuritkan/menghalangi petugas PDAM dalam melaksanakan tugas mencatat/control meter;
- a. pelanggaran ringan :
- 2) melakukan perbuatan yang berakibat tempat meter air dalam keadaan tidak bebas ".hirgga menyuliitkan pemeriksaan, perbaikan dan penggantian meter;
- 3) memindahkan/memperbaiki tempat meter/mengganti pipa penghubung tanpa izin dari PDAM.
- b. pelanggaran sedang:
2. 2l *Ll.pu." atau merusak meter air, memutus atau merusak segel kopling/segel meter;
3. it -.nggunakan pompa untuk menyedot langsung dari pipa/saluran PDAM;
- 3) tt "t"t rt "rr. perbuatan lain yang dapat mempengaruhi jalannya meter air.
- (2) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan denda sebesar Rp. IOO.OOO,OO (seratus ribu rupiah).
- c. pelanggaran berat, yakni menyambung langsung dari pipa PDAM tanpa melalui meter air.
- (3) Peianggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ft; huruf b, dikenakan denda sebesar Rp. 2O0.OOO,OO (dua ratus ribu rupiah), dan ditambah dengan biaya pengganti meter apabila meter air terjadi kerusakan.
8. Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan denda sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan ditambah dengan ganti kerugian kehilangan air. (4)
BAB VIII
PENUTUP
BAB V - PEMBAYARAN REKENING
Pasal 10
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Tarif Dasar Rekening Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OO7 Nomor 18/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB V - PEMBAYARAN REKENING
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Eerita Daerah Kabupaten Lamongan.

Penetapan: Diundangkan di l.amongan Pada tanggal 8 April 2Ol3

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAN EtrTIfDI BERITA DAERAH KABUPATEN I,AMONGAN TAHUN 2013 NOMOR 12