PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 17 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN SINTANG (berlaku 20 Februari 2012)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG,
a. bahwa dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya serta keharmonisan, ketertiban, dan keamanan daerah khususnya;
- b. bahwa berdasarkan Instruktur Presiden Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pemerintah pengkoordinasikan operasi dan kegiatan Intelijen, maka dalam upaya mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan diteksi dini dan peringatan dini didaerah, untuk itu dipandang perlu untuk dilakukan tindakan koordinasi antar unsur Intelijen secara profesinal dengan membentuk Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia Nomor 4168);
4.Undang-Undang...
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 36);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
7. : 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur;
3. Daerah otonomi adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur, mengawas urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat menunutut prakarsa sendiri bersdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bupati adalah Bupati Sintang;
5. Unsur pimpinan daerah provinsi adalah gubernur, panglima kodam/komandan korem, kepala kepolisian daerah, kepala kejaksaan tinggi dan unsur pimpinan daerah lain yang tertinggi di provinsi;
6. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten/kota adalah bupati/walikota, komandan kodim, kepala kepolisian daerah, kepala kejaksaan tinggi dan unsur pimpinan daearh lain yang tertinggi di Kabupaten;
7. Unsur pimpinan Intelijen Pusat adalah Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Asisten Intelijen Panglima Tenatara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Strategis, Kepala Badan Intelijen Keamanan, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan dan Direktur Intelijen Imigrasi;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang dan diteteapkan dengan Persatuan Daerah Kabupaten Sintang;
9. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganislr dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan;
10. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disingkat Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur Intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota;
11. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen;
12. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional Iainnya;
13. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten adalah Bupati, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Negeri dan Unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Kabupaten;
PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
BAB II - PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
Pasal 2
Penyelenggaraan Kominda di kabupaten Sintang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati
BAB II - PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
Pasal 3
- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini meliputi:
- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Sintang;
- b. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Sintang sebagai jaringan Intelijen;
- c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Kabupaten Sintang.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, didelegasikan kepada unsur intelijen Polisi Republik Indonesia.
KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
BAB III - KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
Pasal 4
- (1) Dengan peraturan ini, dibentuk Kominda Kabupaten Sintang
- (2) Pembentukan Kominda Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Bupati
- (3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.
- (4) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, merupakan hubungan Kominda Kabupaten Sintang untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi Kalimantan Barat.
- (5) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, merupakan hubungan antar unsur Intelijen.
BAB III - KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
Pasal 5
- (1) Keanggotaan Kominda Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan ini, ditetapkan oleh Bupati dengan susunan:
- (2) Susunan Keanggotaan Kominda Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Ketua Pelaksana Harian

Sekretaris :

Keanggotaan :

:

:

:

Bupati

Unsur Intelijen dari Kepolisian Republik

Indonesia.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sintang.

Unsur intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Pebankan dan unsur terkait lainnya.

## Pasal 6

- (1) Kominda kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan ini, mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Sintang.
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah kabupaten kota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksl dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah Kabupaten Sintang.

## BAB IV

## PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Sintang dilaporkan oleh Bupati Kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Unsur Pimpinan Daerah Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktuwaktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dapat disampaikan secara Iisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 8

Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Sintang didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

## Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal- hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam peraturan ini lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal, 20 Februari 2012

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Di undangkan di Sintang pada tanggal, 20 Februari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

## ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHU N 2012 NOMOR 60

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

: 17 TAHUN 2012

TANGGAL

: 20 FEBRUARI 2012

TENTANG

: PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN SINTANG

## SUSUNAN KEANGGOTAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN SINTANG

| NO | JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TIM |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | BUPATI SINTANG | KETUA |
| 2 | KASAT INTELKAM POLRES SINTANG | PELAKSANA HARIAN |
| 3 | KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS KABUPATEN SINTANG | SEKRETARIS |
| 4 | PASI INTEL KODIM 1205 SINTANG | ANGGOTA |
| 5 | KABID PENANGANAN KONFLIK BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS KABUPATEN SINTANG | ANGGOTA |
| 6 | KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI SINTANG | ANGGOTA |
| 7 | KAPOSDA BADAN INTELIJEN NEGARA SINTANG | ANGGOTA |
| 8 | PASI INTEL BATALYON 642 KAPUAS | ANGGOTA |
| 9 | PASI INTEL DEN POM VI/4-3 SINTANG | ANGGOTA |
| 10 | KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN SINTANG | ANGGOTA |
| 11 | ASISTEN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG | ANGGOTA |
| 12 | KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG | ANGGOTA |
| 13 | KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINTANG | ANGGOTA |
| 14 | KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN SINTANG | ANGGOTA |
| 15 | KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG | ANGGOTA |
| 16 | KOMANDAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINTANG | ANGGOTA |
| 17 | KABAG OPS.POLRES SINTANG | ANGGOTA |
| 18 | KASUBBID INTELIJEN DAERAH BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS KABUPATEN SINTANG | ANGGOTA |
| 19 | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN NILAI- NILAI KEBANGSAAN BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS KABUPATEN SINTANG | ANGGOTA |

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY