PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 17 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN D,AERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG llENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA ~ KETIG~ DENG.AN RAHMAT TUH.A?l YANG MAHA ESA BUPATI TUBAN, - a. bahwa dalam rangka penyesuaian jumlah nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tu.ban kepada Pihak K~tiga perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 18 Tahun 2011 tentpng Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga untuk disesuaikan dengan rencana penyesuaian nilai Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketig~; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hwuf a, agar rencana penyesuaian nilai Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 18 Tahun 2011 ten tang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga; 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITUBAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 17 TAaUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN D,AERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG llENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA ~ KETIG~
DENG.AN RAHMAT TUH.A?l YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian jumlah nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tu.ban kepada Pihak K~tiga perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 18 Tahun 2011 tentpng Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga untuk disesuaikan dengan rencana penyesuaian nilai Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketig~;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hwuf a, agar rencana penyesuaian nilai Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 18 Tahun 2011 ten tang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan D~~rah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun l 965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara ~epublik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 1999 Seri D Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Tahun 1983 Seri C Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Tam.bang Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2003 Seri C Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2011 Seri A Nomor 02);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 34);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBAN
dan
BUPATITUBAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga diadakan perubahan sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- ( 1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau usaha lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada badan Usaha Milik Daerah dan diberikan kepada:
- a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- b. Perusahaan Daerah Aneka Tambang (POAT);
- c. Pf. Bank Jawa Timur;
- d. Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tu.ban; dan
- e. Pr. Ronggolawe Sukses Mandiri.
Pasal 6
- ( 1) Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tu.ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari :
- a. Jumlah Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Min um sebesar Rp. 44.001.825.181,85 (empat puluh empat miliar satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh lima sen).
2. -Sampai dengan Tahun Anggaran 2013 jumlah Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum yang telah diserahkan sebesar Rp. 17.625.045.531,85 (tujuh belas miliar enam ratus dua puluh lima juta empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh lima sen).
3. -Jumlah Sisa Penyertaan Modal yang belum diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 26.376.779.650,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tu.ban.
- b. Jumlah Penyertaan Modal yang telah diserahkan kepada Perusahaan Daerah Aneka Tambang sebesar Rp. 408.245.000,00 (empat ratus delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- c. Jumlah Penyertaan Modal kepada Pf. Bank Jawa Timur sebesar Rp. 64.354.601.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu rupiah).
6. -Sampai dengan Tahun Anggaran 2013 jumlah Penyertaan Modal kepada Bank Jatim yang telah diserahkan sebesar Rp.54.354.601.000,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratµs satu ribu rupiah).
- -Jumlah Sisa Penyertaan Modal yang belum diserahkan kepada Bank Jatim sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Toban.
- d. Jumlah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Toban sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- e. jumlah penyertaan modal kepada Pf. Ronggolawe Sukses Mandiri sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dihapus.
Pasal II
Peratu.ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu.ran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toban.

Penetapan: Ditetapkan di Toban 1 ~ :&amp;fie~~~014 1 ANJi, I 1

Penetapan: Diundangkan di Toban pada tanggal ~ ~r 2?1=5S-- PIL 87,S DAERAH I ~l1ANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERIE NOMOR 06 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR 17/2014 - - Jumlah Sisa Penyertaan Modal yang belum diserahkan kepada Bank Jatim sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tu.ban. - d. Jumlah penyertaan modal kepada · Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tu.ban sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). - e. jumlah penyertaan modal kepada PT. Ronggolawe Sukses Mandiri sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). - (2) Dihapus. ## Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban.

Penetapan: Ditetapkan di Tu.ban 11 Desember 2014 tanggal

Penandatangan: BUPATI H. FATHUL HUDA pada

Penetapan: Diundangkan di Tu.ban pada tanggal 28 Janua:C'i 2015

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS DAERAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 06 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINS! JAWA TIMUR 17/2014 - -Jumlah Sisa Penyertaan Modal yang belum diserahkan kepada Bank Jatim sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Toban. - d. Jumlah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Toban sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). - e. jumlah penyertaan modal kepada PT. Ronggolawe Sukses Mandiri sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). - (2) Dihapus. ## Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toban.

Penetapan: Ditetapkan di Toban 11 De s13mber :2014 pada tanggal

Penandatangan: BUPATI

Penetapan: Diundangkan di Toban pada tanggal 2a Janaari 2015

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS DAERAH 1:iANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERIE NOMOR 06 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR 17 /2014
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
## NOMOR 17 TAHUN 2014
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA
## I. UMUM
Peratu.ran Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga yang telah ditetapkan pada Tahun 2011 telah dilaksanakan dan merupakan Pendapatan Asli Daerah guna pembiayaan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tu.ban. Selanjutnya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan jalan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga, salah satunya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tu.ban kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tu.ban, Perusahaan Daerah Aneka Tambang, Pf. Bank Jatim, PD. Migas Kabupaten Tu.ban serta Pf. Ronggolawe Sukses Mandiri. Agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tu.ban secara optimal, maka perlu penyesuaian. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tu.ban dengan cara menambah kepesertaan modal kepada perusahaan-perusahaan yang dimaksud.
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 35
I