Unknown Unknown Nomor 14 Tahun 1999 tentang PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIAPADA WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONALJUSTICE DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA, PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, a. bahwa World Conference on Constitutional Justice yang didirikan di Bucharest, Rumania pada tanggal 23 Mei 2011 merupakan organisasi internasional untuk semua Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan sejenis termasuk kelompok regional atau kelompok bahasa, yang dibentuk dalam rangka menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia; - b. bahwa keikutsertaan Indonesia pada World Conference on Constitutional Justice akan meningkatkan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta mengukuhkan posisi Indonesia di forum internasional dalam bidang penegakan supremasi hukum, penguatan nilai-nilai demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hmuf b, perlu (berlaku 23 Mei 2011)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
KEPUTUSAN PRESIDENREPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN2013 TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIAPADA WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONALJUSTICE
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA,
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, a.
bahwa World Conference on Constitutional Justice yang didirikan di Bucharest, Rumania pada tanggal 23 Mei 2011 merupakan organisasi internasional untuk semua Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan sejenis termasuk kelompok regional atau kelompok bahasa, yang dibentuk dalam rangka menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- b. bahwa keikutsertaan Indonesia pada World Conference on Constitutional Justice akan meningkatkan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta mengukuhkan posisi Indonesia di forum internasional dalam bidang penegakan supremasi hukum, penguatan nilai-nilai demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hmuf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Keanggotaan Indonesia pada World Conference on ConstitutionalJustice;
1.
Pasal 1
Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tunduk pada ketentuan yang berlaku pada World Conference on Constitutional Justice.
Pasal 2
Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tunduk pada ketentuan yang berlaku pada World Conference on Constitutional Justice.
Pasal 3
## Pasal3
Pasal 4
Il1dO~eSia Tahun 194:i.-
2. Undang-Undang...
Menetapkan
2
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;
MEMUTUSKAN :
KEANGGOTAAN INDONESIA PADA WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONALJUSTICE. PRESIDEN PENETAPAN TENTANG KEPUTUSAN
Pasall
Menetapkan keanggotaan Indonesia pada World Conference on Constitutional Justice.
Pasal2
Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tunduk pada ketentuan yang berlaku pada World Conference on Constitutional Justice.
Pasal3
Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan r.: Negara.
Pasal4 ...
3
Pasal4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
DR H. SUSILO BAMBANGYUDHOYONO
ttd.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April2013

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,