PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 59 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri 26/Permentan/OT.140/4/2012 Pengelolaan Balai Penyuluhan; Pertanian tentang Nomor Pedoman
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tantang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten.
8. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung.
10. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- ( 1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas yang jawab kepada
- (3) Dinas sebagimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- a. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksaanaan administrasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi:
1. Seksi Ketersediaan Pangan;
2. Seksi Sumberdaya Pangan;
3. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi :
1. Seksi Distribusi Pangan;
2. Seksi Harga Pangan;
3. Seksi Cadangan Pangan.
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
1. Seksi Konsumsi Pangan;
2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
3. Seksi Keamanan Pangan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan.

## Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;


- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksaanaan administrasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, kerumahtanggaan dan kelembagaan
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan perencanaan dinas;
- c. pengelolaan administrasi perlengkapan; kepegawaian, keuangan dan
- d. pemantauan dan evaluasi Dinas;
- a. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan;
- e. Pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyusun progam dan perencanaan Dinas;
- b. menyusun dan mengolah data statistik Dinas;
- c. menyusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan


- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas :
- a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
- b. melakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian;
- c. menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- e. melakukan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
- f. menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Bagian Ketiga

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

## Pasal 10

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas : membina, melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
3. a . pengoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. pemantapan program dibidang ketersediaan pangan,penanganan kerawanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan penguatan kelembagaan pangan olahan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 11

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketersediaan pangan;
- c. menyusun bahan koordinasi di bi dang ketersediaan pangan;
- d. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- e. mencari data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. menyajikan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- g. melakukan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. mengadakan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
1. melakukan pemantauan, evaluasi, superv1s1 dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
- J. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Sumber Daya Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya pangan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang sumber daya pangan;
- c. menyusun bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. menganalisis penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;


- e. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan , sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. mengadakan pendampingan kegiatan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya; penyediaan pendukung
- g. mengadakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Seksi Kerawanan Pangan sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Kerawanan pangan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis dibidang Kerawanan Pangan;
- c. menyusun bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- d. mengadakan analisis penanganan kerawanan pangan;
- e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- f. merancang bahan intervensi daerah rawan pangan;
- g. menyusun bahan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- h. mengadakan pendataan dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
1. mengadakan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- J. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Bagian Keempat

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

## Pasal 12

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas membina, melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:


- a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan dibidang distribusi pangan, cadangan pangan; kebijakan harga pangan, teknis dan
- c. pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. pemantapan program dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 13

- (1) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Distribusi Pangan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis dibidang Distribusi Pangan;
- c. menyusun bahan koordinasi dibidang distribusi pangan;
- d. merencanakan bahan analisis dibidang distribusi pangan;
- e. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang distribusi pangan;
- f. menyusun data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- g. melakukan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- h. memfasilitasi pendampingan dibidang distribusi pangan;
1. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi pangan; dan
- J. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.


- (2) Seksi Harga pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Harga pangan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang Harga pangan;
- c. menyusun bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- d. merencanakan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- f. melakukan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- g. menyusun prognosa neraca pangan;
- h. mengumpulkan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
1. memfasilitasi pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
- J. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Seksi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Cadangan Pangan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis dibidang Cadangan Pangan;
- C. menyusun bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- d. merencanakan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- e. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- f. merencanakan pemanfaatan pemerintah kabupaten; cadangan pangan
- g. memfasilitasi pendampingan pangan; di bidang cadangan
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
1. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.


## Bagian Kelima Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

## Pasal 14

- ( 1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas membina, koordinasi, monitoring dan evaluasi, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bi dang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 15

- (1) Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi pangan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis dibidang konsumsi pangan;
- c. menyusun bahan koordinasi dan analisis dibidang konsumsipangan;
- d. melakukan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;


- e. melakukan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. merencanakan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. menyusun peta pola konsumsi pangan;
- h. memfasilitasi pendampingan di bidang konsumsi pangan;
1. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
- J. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penganekaragaman konsumsi Pangan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang Penganekaragaman konsumsi Pangan;
- c. menyusun bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. merancang bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- e. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- f. merencanakan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- g. melaksanakan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- h. memfasilitasi kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
1. merencanakan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- J. melaksanaan komunikasi, informasi penganekaragaman konsumsi pangan; dan edukasi
- k. memfasilitasi pendampingan dalam rangka promosi pang an dan penganekaragaman konsumsi pengembangan pangan lokal;
1. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.


- (3) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keamanan Pangan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis dibidang Keamanan Pangan;
- c. menyusun bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. merancang analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- e. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- f. menyusun bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- g. merencanakan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
9. h . menyusun bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
1. merancang bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- j. memfasilitasi pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
1. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## BAB IV

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

## Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior.


- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugasnya.

## Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku apa bila terjadi penyimpangan.

## Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.

## Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib meng1kuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.

## Pasal 23

Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.


## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pemyuluhan Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

## Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung. memerintahkan penempatannya

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 1 5 DEC 2016

BUPATIATULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO


Diundangkan di Tulungagung pada t nggal 15 Desember 2016 SEK T RIS DAERAH


## Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina U tama Mad ya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 59


LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR

f;'9

TAHUN 2016

TANGGAL

:

15

DESEMBER 2016

## SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATENTULUNGAGUNG


SYAHRI

MULYO

\

\