PERATURAN BUPATI MA Nomor 14 Tahun 2015 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL UMUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR (berlaku 30 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL UMUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
a.
bahwa dalam rangka memotivasi kinerja pejabat fungsional umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerjanya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya menunjang kesejahteraan pejabat fungsional umum, maka perlu memberikan tunjangan tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 49 );
MEMUTUSKAN :
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL UMUM
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya peningkatan kinerja dan menunjang kesejahtraan PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung pencapaian kinerja dilingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan beban kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pemberian tunjangan tambahan pengahasilan untuk PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL UMUM
BAB III - KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL UMUM
Pasal 5
- (1) TTP diberikan kepada pejabat fungsional umum di lingkungan Pemerintah Daerah setiap sebulan sekali.
- (2) TTP bagi pejabat fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
BAB III - KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL UMUM
Pasal 6
- (1) Besaran TTP jabatan fungsional umum ditetapkan sebagai berikut :
- (2) Pembayaran TTP bagi Pejabat fungsional umum di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masingmasing SKPD melalui Bendaharawan Gaji pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepada CPNS diberikan TTP sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besaran TTP yang diterima PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
| NO | GOLONGAN | BESARNYA TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp) |
|------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | Golongan I, II, dan III | 1.000.000,- |
| 2 | Golongan IV | 2.000.000,- |
BAB III - KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL UMUM
Pasal 7
- (1) TTP PNS dan CPNS
BAB III - KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL UMUM
Pasal 8
Dalam rangka untuk menunjang kesejahtraan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah, kepada setiap PNS dan CPNS dapat diberikan Tunjangan Tambahan Peningkatan Kesejahtraan sekali dalam setahun dan besarannya disesuaikan kemampuan keuangan daerah serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati Banjar.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 30 Januari 2015

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 30 Januari 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BANJAR, H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 14