Unknown Unknown Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PEl\TYELENGGARAAN PROGRAM c'AM~NAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MUS! BANYUASIN (berlaku 06 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI ~UMATERA SELATAN ',.
PERATURAN BUPATI MUSI BAl\ryUASIN NOMOR ;2.2.. TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEl\TYELENGGARAAN PROGRAM c'AM~NAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MUS! BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATJ MUSI BANYUASIN,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UrUS2U"1 pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan merupakan kewenangan Perr.erintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam hum! a, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyelenggarakan Program .Jaminan Kesehatan ·.Ja-::rah;
- c. . bahwa untuk .ertibnya pelaksanaan Program se bagaimana , dimaksud dalam huruf b, perlu diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
- d. bahwa. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera· . Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507:2);
4. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5063);
5. Undang-Undang ,Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
Menetapkan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerirna Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 No:nor 69);
MEMUTUSKAN:
PERATURANBUPATITENTANG PEDOMANPENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MUSIBANYUASIN
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamm pelayanan kesehatan bagi masyarakat daerah;
6. Jaminan Muba Sehat adalah sebutan Program Jamkesda yang diselenggarakan di Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu selanjutnya disebut RSUD Sekayu adalah Badan Layanan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin selanjutnya disebut RSUD Sungai Lilin adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan;
9. Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir selanjutnya disebut RSUD Bayung Lencir adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan;
10. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas dalam Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan unit kerja Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer;
11. Kapitasi adalah Besaran Pembayaran perbulan yang dibayar oleh Dinas Kesehatan kepada Puskesmas
Pasal 7
Peserta Jaminan Muba Sehat mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan :
- a. Rawat Jalan Tingkat I dan Rawat Inap Tingkat I di Puskesmas dan jaringannya;
- b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di rumah sakit rujukan yang mempunyai kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten;
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIPEROLEH
Pasa18
Fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan MubaSehat adalah sebagai berikut :
- a. peserta Jaminan Muba Sehat akan mendapatkan bentuk pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh (komprehensif) ## BAB VIII
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN
BAB VII - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIPEROLEH
Pasal 9
Pelayanan yang tidak dijamin untuk Peserta Jaminan Muba Sehat adalah pelayanan :
- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- c. general check up, termasuk pemeriksaan haji dan surat keterangan sehat;
- d. prosthesis gigi tiruan;
- e. pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- f. rangkaian pemeriksaan, pengobatandan tindakan dalam rangka mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- g. pelayanan kesehatan pada masa tanggap bencana alam; darurat
- h. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial seperti sunatan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing, dan lain-lain;
BABIX
PROSEDUR PELAYANAN
Pasa110
- (1) Peserta Jaminan dB-D J anngannya Muba Sehat mendatangi untuk mendapatkan puskesmas pelayanan kesehatan primer;
- (2) Peserta .Jaminan Muba Sehat yang tidak dapat ditangani di puskesmas dan jaringannya diberikan rujukan ke rumah sakit yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sekunder dan tersier;
- (3) Penunjukan Rumah sakit rujukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Dalam kasus emergency yang terjadi di luar daerah, peserta .Jarninan Muba Sehat dapat langsung mendatangi rumah sakit pemerintah setempat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- (5) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana ·dima~sud dalam ayat (4), dibebankan pada Jaminan Muba Sehat;
BABX
KLAIM
Pasa111
- (1) Puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit rujukan mengajukan klaim kepada Dinas Kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan mernbayar klaim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah dilakukan verifikasi;
- (3) Biaya klaim khusus rumah sakit rujukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengacu pada tarif paket INA-CBGsyang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
BABXI VERIFlKASI
BAB VII - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIPEROLEH
Pasal 12
- (1) Pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Independen yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Verifikasi Independen sebagaimana dimaksud dalam ayat [1), mempunyai tugas :
- a. mengecek kebenaran dokumen identitas peserta Jaminan Muba Sehat;
- b. memastikan adanya surat rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan;
- c. memastikan dokumen keabsahan kepesertaan;
- d. memastikan dikeluarkannya data entry rekap pengajuan klaim oleh petugas rumah sakit sesuai dengan format pengajuan klaim;
- e. mengecek kebenaran penulisan paketj diagnosa, prosedur, nomor kode;
- f. mengecek kebenaran besar tarif sesuai paketj diagnosa, prosedur, nomor kode;
- g. memastikan formulir pengajuan klaim di setujui penanggungjawab pemberi pelayanan kesehatan;
- h. mengirim rekapitulasi pengajuan klaim yang ditanda tangani oleh Direktur Rumah Sakit ke Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola;
1. membuat laporan rekapitulasi klaim dan realisasi pembayaran klaim rumah sakit; dan
- J. rnemberikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab program.
/ ^
BABXII
PENYALURAN DANAKESEHATAN
BAB VII - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIPEROLEH
Pasal 13
- (1)Dalam rangka pelaksanaan Jaminan Muba Sehat, Dinas Kesehatan menyalurkan dana kesehatan berupa
- a. Dana Kapitasi; dan
- b. Dana Non Kapitasi.
- (2)Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disalurkan kepada Puskesmas dengan besaran alokasi merupakan perkalian jumlah penduduk dengan standar biaya kapitasi per jiwa/ bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3)Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disalurkan kepada RSUD Sungai Lilin, RSUD Bayung Lencir dan Puskesmas.
- (4)Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional.
- (5)Besar persentase pemanfaatan dana kapitasi bagi Puskesrnas dan dana non kapita,si (klaim} b~gi RSUD Sungai Lilin dan (j' (;... 1/.&lt;.,. I ·.··· : I v\." I RSUDBayung Lencir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6)Klaim jasa ambulance dalam pelaksanaan Jaminan Muba Sehat hanya diperuntukkan bagi RSUD Sekayu, RSUDSungai Lilin, RSUDBayung Lencir dan Puskesmas.
- (7)Besaran klaim jasa ambulance sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), ## BAB XIV
KETENTUANLAIN
BAB VII - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIPEROLEH
Pasal 15
Petunjuk Teknis pelaksanaan Jaminan Muba Sehat ditetapkan oleh Kepala Dinas kesehatan yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
BABXV
KETENTUANPENUTUP
BAB VII - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIPEROLEH
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. r:

Penetapan: Ditetapkan di Sekayu tanggal I?:&gt; AptLl L 2017

Penandatangan: Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,f . YUSNIN 'pada

Penetapan: Diundangkan di Sekayu pada tanggal 12:&gt; Ap/l-Il. 2017 S DAERAH USI BANYUASIN, H. APRIYADI BERITA DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2017 NOMOR 22 .: ( ;I . ## BERITA ACARA Nomor: 188.451 134 IBANIII/2017

Verifikasi: Pada hari ini Selasa Tanggal Enam Bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas (06-06-2017) bertempat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Oaerah Kabupaten Musi Banyuasin, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini : ## I. DINAS KESEHATAN - 'I. Jonadi :

Penandatangan: - Kepala Seksi Yankes, Rujukan &amp; Jamkes ## II. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH - 'I. Dicky Meiriando, SSTP, MH 2. Mujadi, SH.,M.Si

Penandatangan: Kepala Bagian Hukum

Penandatangan: Kepala Subbagian Perundang-Undangan

Penandatangan: Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 201 f, tentang Pembentukan Produk. Hukum Daerah, telah melakukan pembahasan terhadap:

Penandatangan: 1. Rancangan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Tim Koordinasi lnteqrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017;

Penandatangan: 2. Rancangan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Peserta Penerima Bantuan luran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Program Integrosi Jaminan Kesehatan Nasional Bulan Juni Sampai Dengan Agustus 2017;

Penandatangan: 3. Rancangan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Besar Persentase Pemanfaatan Dana Kapitasi can Dana Non Kapitasi Jaminan Muba Sehat;

Penandatangan: 4. Rancangan Peraturan Bupati Musi 8anyuasin tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasm;

Penandatangan: 5. Rancangan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Bendahara Penerima Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin; ## Dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

Penandatangan: - a. Pembentukan Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati sebaqaimana tersebut diatas, telah sesuai dengan ketentuan pembentukan produk hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;

Penandatangan: - b. Subtansi materi Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut diatas, telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oemikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagairnana mestinya. ) Sekayu, tanggal, bulan dan tahu terse hut d~iatas ## DINAS KESEHATAN •. 1. Jonadi ( .. ) ## BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MUBA ~ 1. Dicky Meirianao, SSTP, MH : ( ... l .. -O·~·L ..·..·) 2. Mujadi, SH.,M.Si : (.:/''\flTrT ## PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN ## DINAS KESEHAT AN JL. Kolonel Wahid Udin ivo.230 Sekavu Kode Pas 30711 Sumatera Selman Tell'. (0714) 32}[147 u\_ Fa\:. (0714) 32i047 -website' www.dinkesllluba.arg e-mail : dinkeskabmubatd; .snuulsam ## NOTADINAS Kepada Dari Nomor Tanggal Sifat
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran

Hal

Yth. Bapak Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretans Daerah

Kepala Dinas Kabupaten Musi Banyuasin

4411(pLr4 IKES/20 17

7 Juni 2017

Biasa

1 (satu) Berkas

Mohon Penetapan Rancangan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Bendahara Penerima Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Musi Banyuasin, Besaran Pcrsentase Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Muba Sehat, Peserta Penerima Bantuan luran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Program Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional bulan Juni sampai dengan Agustus 2017, Tim Koordinasi lntegrasi Jaminan Daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017.

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dinyatakan bahwa : "Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan".

Bersama ini disampaikan kepada Bapak, Rancangan Peraturan Bupati yang telah dibahas oleh Dinas Kesehatan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Rancangan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (terlarnpir)
2. Rancangan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Bendahara Penerima Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Musi Banyuasin (terlampir)
3. Rancangan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Besaran Persentase Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Muba Sehat, (terlampir)
4. Rancangan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Peserta Penerirna Bantuan luran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Program lntegrasi Jarninan Kesehatan Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional bulan j uni sampai dengan Agustus 2017 (terlampir)
5. Rancangan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Tim Koordinasi lntegrasi Jaminan Daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 (terlampir)

Selanjutnya mohon perkenan untuk ditetapkan menjadi Keputusan Bupati.

Demikian, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.