PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 18/E Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2011 (berlaku 18 Maret 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan atas dedikasi dan loyalitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, perlu menyempurnakan ketentuan terkait pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2011;
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 36);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 58);
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 4 Seri A);
29. Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 9 Seri A);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 19 TAHUN 2011 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2011.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2011diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
2. Walikota adalah Walikota Malang.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Malang.
6. Staf Ahli Walikota adalah Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik, Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.
7. Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang.
8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang.
9. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.
11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Kantor, Camat dan Lurah.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada PNS sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Prestasi Kerja adalah prestasi kerja PNS yang ditetapkan berdasarkan rekapitulasi daftar hadir kerja selama 1 (satu) tahun.
17. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan PNS sebagai bukti bahwa PNS tersebut hadir pada waktu hari kerja sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Daftar Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Daftar PNS adalah Daftar PNS yang bertugas pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang diterbitkan oleh tiap-tiap SKPD.
19. Pendidikan Kedinasan adalah pendidikan kedinasan yang meliputi Diklat Pra Jabatan dan Diklat Kepemimpinan (Diklat Pim).
Pasal 3
- (1) Penilaian prestasi kerja PNS didasarkan pada rekapitulasi daftar hadir kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir, terhitung sejak awal Agustus 2010 sampai dengan akhir Juli 2011, yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan disahkan oleh Kepala BKD.
- (2) Pada Bagian, rekapitulasi daftar hadir kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Bagian.
- (3) Jumlah hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang dijadikan sebagai dasar penilaian prestasi kerja adalah sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) hari kerja.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
Pasal 5
- (1) Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja berisi jumlah kehadiran dan ketidakhadiran PNS pada hari kerja selama 1 (satu) tahun beserta keterangan yang dianggap perlu.
- (2) Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kehadiran PNS pada hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, yang dibuktikan dengan tanda tangan PNS pada Daftar Hadir Kerja.
- (3) Ketidakhadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketidakhadiran PNS pada hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan apapun yang menyebabkan PNS tidak hadir kerja, termasuk diantaranya dikarenakan ijin, sakit, cuti dan tanpa keterangan.
- (4) Pengecualian dari pengertian ketidakhadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni bagi PNS yang tidak masuk kerja karena sedang melakukan Perjalanan Dinas yang dilengkapi dengan Surat Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagi PNS yang tidak masuk kerja dikarenakan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), kepadanya tetap dianggap hadir kerja dan tidak mengurangi jumlah kehadiran PNS pada hari kerja.
- (6) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) termasuk keikutsertaan PNS dalam pendidikan kedinasan.
4.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2011 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 18 Maret 2011

WALIKOTA MALANG, ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang pada tanggal 18 Maret 2011

## SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI E

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 23 TAHUN 2011

TANGGAL : 18 Maret 2011

## PERMOHONAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SKPD : ________________

| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/ GOL | JABATAN | % KEHADIRAN TERHITUNG | JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.) | PPh 21 | JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.) | TANDA TANGAN |
|------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | ... | ... | .../... | ... | ...% | Rp. ... | Rp. ... | Rp. ... | 1... |
| 2. | ... | ... | .../... | ... | ...% | Rp. ... | Rp. ... | Rp. ... | 2... |
| 3. | ... | ... | .../... | ... | ...% | Rp. ... | Rp. ... | Rp. ... | 3... |
| Dst | ... | ... | .../... | ... | ...% | Rp. ... | Rp. ... | Rp. ... | ... |

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN KEUANGAN selaku PPKD,

Malang,

2011

Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Malang,

NAMA Pangkat NIP.

NAMA Pangkat NIP.

## REKAPITULASI DAFTAR HADIR KERJA

SKPD :

...

PERIODE

:

1 Agustus 2010 S.D. 31 Juli 2011

| NO | NAMADANNIP | JABATAN | JUMLAH KEHADIRAN | JUMLAH TIDAK HADIR | TINGKAT KEHADIRAN (%) | KETERANGAN | TANDA TANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| 1. | ... | ... | ... hari kerja | ... hari kerja | ...% | | 1... |
| 2. | ... | ... | ... hari kerja | ... hari kerja | ...% | | 2... |
| | NIP. | | | | | | |
| Dst. | ... | ... | ... hari kerja | ... hari kerja | ...% | | ... |
| | NIP. | | | | | | |

Mengetahui

KEPALA SKPD,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

NAMA Pangkat

NIP.

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003

NAMA Pangkat NIP.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP