PERATURAN BUPATI ROTE NDAO Nomor 8 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 8 TAHON 2016 TENT ANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAJKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHON ANGGARAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat:
BUPATIROTE NDAO PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR
w
'
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 8 TAHON 2016
TENT ANG
PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAJKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHON ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,
: a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sarnpai dengan akhir tahun anggaran dan menyempurnakan mekanisme pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan dari kontrak tertentu pada akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun.' 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
t
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 2036):
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nornor 075);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAJI' BUPATI TENT.ANG PELAKSANAAN AifGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEK.ERJAAlf YANG TIDAK TERSELESAIKAR SAMPAl DENG.Alf AKHIR TAHUN ANGGAR.Alf
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pernerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.
6. Bagian Administrasi Pernbangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
f
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah atau dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
8. Kuasa Bendahara Urnum Daerah yang se]anjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Daerah yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah (BUD).
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD
Pasal 2
Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari Rupiah Murni, wajib diselesaikan pada akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran berkenaan.
Pasal 3
- ( 1) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dala pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa ~ pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diluncurkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- (3) Sisa nilai pekerjaan yang tidak dapat diluncurkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat ditambahkan ke dalam anggaran Tahun Anggaran Berikutnya.
Pasal 4
- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a.
Pasal 6
Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa. pemerintah.
Pasal 7
Kepala SKPD/PA/KPA bertanggungjawa secara formil dan materil, at.as:
- a. keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf a dan penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5; at.au
- b. keputusan untuk tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf b.
BABm
PENYEDIAAJII DARA
Paaal 8
- (1) penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dibebankan pada DPA-SKPD Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DPA-SKPD Tahun Anggaran Berikutnya merupakan sisa pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember.
- (3) Kepala SKPD/PA/KPA harus menyediakan alokasi anggaran pada DPASKPD Tahun Anggaran Berikutnya.
- (4) Penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PERUBAHAR KONTRAK
BAB IV - PERUBAHAR KONTRAK
Pasal 9
- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf a, PPK melakukan perubahan Kontrak berkenaan.
- (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakanJ dengan ketentuan :
- a. mencantumkan sumber dan untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DPASKPD Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- b. tidak boleh menambahjangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
- (4) penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK, sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.
- (5) Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pemyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar:
1
----- X jumla h hari kesanggupan X Nilai Kont ra k
1000
1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai kontrak atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai kontrak.
BABV TATA CARA PENYELESAIAlf SISA PEKERJAAN
BAB IV - PERUBAHAR KONTRAK
Pasal 10
- (1) Kepala SKPD/PA/KPA menyampaikan pemberitahuan kepada BUD atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus sudah diterima oleh BUD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan copy surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) hurufb yang telah dilegalisasi oleh Kepala SKPD /PA/KPA.
- (4) Sesuai pemberitahuan dari Kepala SKPD/PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD melakukan pencairan jaminan/garansi bank sebesar nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- (5) Pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah pada akhir Tahun Anggaran.
- (6) Dalam hal pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan karena masa berlaku jaminan/garansi bank sudah berakhir atau dikarenakan sebab lainnya, penyedia barang/jasa wajib menyetorkan sejumlah uang ke kas daerah sebesar nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berilrutnya sebagai pengganti klaim pencairan jaminan/ garansi bank pada kesempatan ~ pertama.
- (1) Penyeclia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran Berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
- (2) Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pemyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), pekerjaan belum dapat diselesaikan, kepala SKPD/PA/KPA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan; dan
- b. Mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hurfb:
- a. Disetorkan ke kas daerah oleh penyedia barang/jasa; atau
- b. Diperhitungkan dalam pembayaran tagi.han atas penyelesaian pekerjaan.
PEMBAYARAN PENYELESAIAR SISA PEKERJAAN
BAB VI - PEMBAYARAN PENYELESAIAR SISA PEKERJAAN
Pasal 12
Pernbayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf a, dilaksanakan :
- a. Sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan; dan
- b. Dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VI - PEMBAYARAN PENYELESAIAR SISA PEKERJAAN
Pasal 13
Tata cara penyelesaian tagihan, pengajuan SPM ke BUD, dan penerbitan S.P2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 50 Tahun 2014 ten tang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 87 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penetapan: Diundangkan di B a Pada tanggal, (9 aret 2016 t S~~TARIS D RAH KABUPATEN ROTE NDAO, f / !.J/ ,jJ o, ( ~ '\.· ~ BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016 NOMOR 0366