Unknown Unknown Nomor TAHUN Tahun 2011 tentang PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD, - bahwa berdasarkan (berlaku Unknown)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN BUPATl KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO NOMOR TAHUN 2011
## TENT ANG
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS, HIBAH WASIAT DAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
1.UMUM
Saal pewaris meninggal dunia , pada hakekatnya telah terjadi perisllWa hukum yang mengakibatkan pemindahan hak dari pewaris kepada ahli warls. Saat terjadinya peristiwa hukum yang mengakiba!kan pemindahan hak tersebut merupakan saat perolehan hak karena waris menjadl objek pajak. Mengingat ahli waris memperoleh hak secara curna. cuma, maka wajar apabi!a perolehan hak karena waris tersebut termasuk objek pajak yang dikenakan pajak.
Pada umumnya penerima Hibah Wasiat adalah orang pribadi yang masih da!am hubongan keluarga dengan pemberi hibah wasiat, atau orang pribadi yang tidak mampu, juga berupa badan yang biasanya mempunyal kegiatan pelayanan kepentmgan umum d1bidang social, keagamaan, pendkhkan, kesehatan dan kebudayaan yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
Dikenakannya Hak Pengelolaan sebagai objek pajak adalah karena penerima Hak Pengelolaan memperoleh manfaat ekonomis dari tanah yang dikelolanya.
## II. PASAL DEMI PASAL
Paul 1 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup je!as
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas Pasal, Cukup jelas MenimbanQ : Mengingal : ## BUPATI KEPULAUAt,f SIAU TAGULANDANG BIARO pERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 20 TAHUN 2011 ## TENTANG ## PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME ## DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD, a. - bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulaua.n Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Paiak Daerah. maka da!am rangka memberikan kepastian Hukum pagi pemasangan reklame d1 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro perlu di atur lebih lanjut mengenai perhitungan ni!ai sewa reklame: - b. bahwa berdasarkan per1imbangan sebagaimana dimaksud pada huruf � di alas. perlu ditetapkan dengan Pereturan Bupali Kepulauan Siau Tagu1andang Biaro. 1. - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266): 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndooesia Tahun 2004 tlomor 125, Tambahan Lembaran Nega1a Repubhk Indonesia Nomor 4437); sebagaimana lelah diubah beberapa ka!i terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonrsia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang Nomor JJ Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nedara Republik Indonesia NomOf 4438): 1 4. Undang-undang Nomor '15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691 ); 1 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah � an Retribusi Oaerah Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): ' ' j I Menetapkan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan PemeMtah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang Pembaglan Urusan P � tahan Antara Pemerinlah, Pemerintahan Oaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor &lt;1737). 8. Peraturan Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro NOl'llOf 5 Tahun 201 t tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keputauan Siau Tagulandang Blare Tahun 201 t Nomor 5). ## MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO TENTANG PERH1TUNGAN NILAI SEWA REKLAME ## SABI ## KETENTUAN UMUM ## Paul 1 Oalam Peraturan Bupati ini, yang dimal(sud dengan : - t. Oaerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 2. Pemerintahan Oaerah ada1ah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan OPRO menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas·luasnya dalam slstem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang.Undang Oasar Negara Kesatvan Republik Indonesia; 3. Pemerintah Oaerah ada\ah BupaU Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 4. 4 Kepala Oaerah adatah Bupati Keputauan Siau Tagulandang Biaro, - S. Oinas adalah Dinas Pendapatan Pengelotaan Keuangan dan Asel Daerah Kabupaten Kepulauan Slau Tagu1andang Biaro; 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 7. Pajak Oaerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi waj1b kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi alau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. dengan lidak mendapatkan imba1an secara langsung dan digunakan untuk keper1uan Daerah sebesarbesamya bagi kemakmuran rakyat: 8. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besamya pajak reklame; 9. 9 Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeklar1tan oleh pem � 1k dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beji bahan reklame. konstruksi, instalasi listrik, pembiayaan/ongkos perakitan. pemancangan. peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan transportasl pengangkutan dan lain sebagalny8 sampai dengan bangunan reklame selesai dipancangkan, diperagakan, dilayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan; 10. Nilai Strategis Lokasi Reklame yang selanjutnya disebut NSLR adalah nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan Tata Ruang Kawasan untuk berbagai aspek keglatan dibidang usaha; 11. Reklame adalah benda, alat. perbuatan atau mecha yang menurut bentuk, susunan dan/alau eo&lt;ak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memper1tenalkan, menganjurkan, mempromosikan dan atau menarik perhatian umum
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## Pasa1

7

Pe,hltungan Luas Reklame berdasarkan bentuk •

1. Reklame yang mempunyal bingkai arau batas, dihitung dari bingkal at batas pttling leer dimana seluruh gambar, ka!imat atau huruf-huruf terse: berada didalamnya,
2. 2 Reklame yang ticlak befbentuk persegi dan tidak befbingkai dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menanl( garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empa\ persegi: 2
3. Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing- masing.

## BAB Ill

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasa1

8

Dengan berlakunya Peraluran aucen ini, maka semua Peraturan BupatJ yang mengaltx dan/atau memuat tentang perhitungan nilaJ sewa reklame sepaniang bertentangan dengan Peeaturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

## Pasal9

Peraturan ini mulai berlaku sejak langgal d1undangkan. Agar setiap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupali ini dengan penetapannya dalam Berila Oaerah Kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Oitetapkan d1 Ondong Siau

pada ta


Maret 2011

Diundangkar di Ondong Siau tanggal Maret 2011 pada


SERITA OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR -o

No

Jenis Reklame

'

n

s. Tiarl!I c:1eogan

SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR ·a ' ,-.\_,,. .. ,,\_.,...,..,. ,...,,-..,,, ,,.\_, --� -'"'""

L � "ll'"lf''"I,.

:

Tr

·.1.,

TANGGAL:

4

,.,,\_

t

•&lt;'\

"(" •

I

## TABEL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

f,.. Tabel NJOPR Jenls Rektame Tetap Oongan Masa Pajak Pertahun

.

NMi Jual oti,ek Pa1ak Reklame (NJOPR)

-

�

an b.Tlllfl9 tanpa

•

Masa

Pajak

3

Pertahun

Pertahun

•

Harga Standar Ukuran Reldame (HSUR) Harga Standar

Ke\1r,ggian

(Rp/M')

Reklame

&lt;J M'

750 000 •

150000.-

J-6M'

1

5

500 000-

300000.-

&gt;6M'

6

2

250.000-

450 000.-

(Rp(M')

7

50.000-IM

SO 000 .

../M

Pertahun

100

000,-

200 000,-

l

1

| | Pertahun | 75000,- | 150 000.- | 225 000,- | 50.000,-IM |
|-------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| '" c.iienemPOI dengan '" d.Meoempel tanpa | Pertahun | 50 000.- | 100 000,- | 150.000,· | 50.000,-/M |
| '" � araan | Pertahun | 50 000.- | 100 000,· | 150.000.· | |

B.

Tabel NJOPR Janis Reklame lnsiden!U

| No | Jenis Reklame | Masa Paiak | Satuan | Niai Juctl Obtek Pajak Reklame | Ke!erangan |
|------|---------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| | Baliho | Per Butan | Rn/M' | 30 000 • | |
| ' z, | Kan'Spanduk/Umbul- Um"' | Pllf Bulan | Rp.lM' | 25 000.· | |
| 3. | Selebaran/BrosUf/leaflea\ | ser | Rp ll.embar | 2 500.· | Sekuraog- kurangnya 100 |
| | | Penyelenggaraan | | | lembar IPen ·-1,- ·-araan |
| • | Sliker I Melekat | ... Penyelenggaraan | Rplcm' | 25.- | Sek1.-ang- kurangnya Rp 100.000.- IPe le araan |
| | nm, Slide | nm, Slide | nm, Slide | nm, Slide | nm, Slide |
| | a Oengan Suara | ••• Penyelenggaraan | Rpl10 debk | 500.· | """''" pembulatan 10 |
| 5. | b.Ta � Suara | Poe Penyelenggaraan ... | Rpl10 detllc | 250.- | de\1k ke alas Oengan pembulatan 10 dellk ke ,tas |
| ,. | Udara./Balon | Pen··-•---araan | Rplbuah | 5 000.000.- | |
| 7 | Suara Per;aoaan | ""' Peo � araa,i | Rpllokasl | 10.000,· | |

1.Permanen

Per Bulan

R

okasi b Tldak P9n'n1nen

40.000 -

�

25.000.-

Ro/1...okasi

••

·

�

...

..

50 000.-IM

300 000.·

-··

...

I

•

## C. T1bel Nila! Straf!tgls. Lobsl R1kl1me (NSLR)

| Lokasl | Lokasl | Sudut Panda | Sudut Panda | Kelas Ja!an | Kelas Ja!an |
|------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| llobot 50% | s, � | Bobot 25% | � | Bobot 25% | Sko, |
| 1 | 2 | 3 | • | 5 | |
| Kawasan A. | 10 | > 3 A.rah | 10 | TipeA | • 10 |
| Kawasan B | 8 | ,mh ,,.,., | 8 | TipeB | 8 |
| KawuanC | ' | | 6 | rt.. c | • |
| | | 1 A.rah | • | | |

## Nil.al Strat is Lokasi Reldame Sudut Panda ..

· Khu.us Rektame Berjalan tic.or Lokasl, sudut pandang dan Kelas Jalan · 10

Reklame dalam rua an urnlah sudut and " 1

SelebaranlBrosur/1..eafleat, Sliker I Melekat, Film/Slide (rSengan suara clan tanpa suara), Udara/Balon Suara clan P aan Penn.men cl.an Non Permanen n � ai air.It I lokasi reklamen a = o '

## 0. H1rg1 Sta!'ldu Nll!!cl l?tratagls Loki al Rakla111.· ada1ah aebagal berlkut :

| 1. Ukuran Reklame | < 2,00 m' | : Rp. 50.000,- |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 2. Ukuran Reklame | 2 - 4,99 m' | : Rp. 75.000,- |
| 3. Ukuran Reklame | 5- 9,99 m• | : Rp. 125.000,- |
| 4. Ukuran Reklame | 10-14,99 m• | : Rp. 200.000,- |
| 5. UkuranReklame | 15-19,99m' | :Rp. 300.000,- |
| 6. Ukuran Rekleme | 20- 25,99 m• | : Rp. 450.000,- |
| 7. Ukuran Reklame | 25- 29,99 m• | : Rp. 650.000,- : |
| 8. Ukuran Reklame | >30,00 m' | Rp. 1.000.000,- |
| 9. Khusus Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Baner dll | 9. Khusus Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Baner dll | : Rp. 10.000,- |


Menimbang:

Mengingat :


## BUPATI KEPULAUAN SJAU TAGULANDANG BIARD

pERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD

NOMOR aTAHUN 2011

## TENTANG

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR T ANAH

## OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO, a.

bahwa dalam ran9ka petaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan · Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak paerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah:

- b. bahwa berdasartlan pertlmbangan sebagalmana dimaksud pada ruruf a diatas, maka perlu dilelapkan dengan Peraturan Bupati Kepulau � n Siau Tagulandang Blaro.

1.

- Undang-undang Nomor 1 T ahun 2003 ten tang Keuangan Negara {Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,.Tambahan Letnbaran Negara Republik lnonesla Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Oaerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Ta'fbahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437) sebagaiman!I telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang\_Pef}lbahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme1nlahan Oaerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kepangan antara Pemer1ntah Pusat dan Pemer1ntah Oaerah (Lembaran � egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran � egara Repubbk Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan ka � upaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran ' Negara RepubNk Indonesia Nomor4691);