PERATURAN BUPATI BOMBANA TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNA Nomor L/9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR L/9 TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNG Sf, SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KE Jf~ KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
- \_bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupa ti ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs Serta ata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 200J tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 3 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik I donesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 1 L tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indon sia ahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5494};
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana t lah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 ahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Norno ~.8 ahun 2016 tentang Perangkat Daerah {Lembaran Nega a Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
'
"
,·.
.netapkan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nornor .3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAr-;, SUSU AN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER.JA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN OMBA A.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kab paten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Bombana. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kab paten
6. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutny a disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan · ernerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pela ksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan peny le ggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan · ernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daera.h.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan · ernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah ses ai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
BENTUK, NOMENKLATUR DAN T[Pl~ PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN T[Pl~ PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakar urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja diwadahi dalam bentuk dinas.
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN T[Pl~ PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten s bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN T[Pl~ PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimak sud dalam Pasal 3 diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar an hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Ke1. a.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraa:n urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pad· ayat (2) dilaksanakan ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA "I
Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN T[Pl~ PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- ( 1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja meru pakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi ewenangan daerah.
- (2) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN T[Pl~ PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja~empunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemeri tahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN T[Pl~ PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan k bijakan di bidang penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, da pernberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur rganisasi di
lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara ya g menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supt rvrsi atas pelaksanaan urusan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendiclikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang transmigrasi; dan
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat subst rtif epada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dina' 1 ransmigrasi dan Tenaga Kerja.
- h. koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
1. verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan erja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelati an kerja swasta;
- J. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- k. pelaksanaan pemberian izin kepada lemba a pelatihan kerja swasta;
10. epada produktiviias informasi 1. penyebarluasan perusahaan kecil;
11. produktivitas konsultasi m. koordinasi pemberian kepada perusahaan kecil;
12. tingkat produktivi ta. n. koordinasi pengukuran kabupaten / kota;
- o. koordinasi pemantauan tingkat produktivitas:
- p. koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kcp da pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesernpatan kerja kepada masyarakat;
15. jabatan perluasan bimbingan serta q. koordinasi penyuluhan dan dalampelayanan antar kerja kesempatan kerja kepada masyarakat;
- r. koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerjaserta perluasan kesempatan kerja keps da kepada masyarakat;
17. enempatan lernbaga s. verifi.kasi penerbitan izin kepada tenaga kerja swasta;
- t. promosi penyebarluasan inforrnasi syarat-syarat danmekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyara at;
- u. pelaksanaan penerbitan perpanjangan IJm mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) vang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalarn 1 (satu) daerah kab/kota;
20. dan lingkup ruang perusahaan v. verifikasi dokumen peraturan perjanjian kerja bersama dengan operasi daerah kabupaten/ kota;
21. otensi terhadap w. pelaksanaan deteksi dini perselisihan di perusahaan;
22. dan di x. pelaksanaan fasilitasi pembentukan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit perusahaan;
23. dan pelaksanaan mediasi terhadap poten i y. koordinasi
penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- y. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaa .
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN T[Pl~ PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi Dinas Transmigrasi dan T naga Kerja Kabupaten Bombana, terdiri atas :
- a. kepala dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang transmigrasi;
- d. bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- e. bidang hubungan industrial dan jamman so, .ial;
- f. unit pelaksana teknis dinas;
- g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Transrnigrasi dan enaga Kerja Kabupaten Bombana sebagaimana terc 1t:11m dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

Kepala Dinas

## Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan ke bi akan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis bidang transmigrasi dan tenaga kerja, merrumprn dan mengoordinasikan pelaksanan tugas dan f ngsi dinas, memberikan bimbingan dan pembinaan, pengelolaan administrasi, pengelolaan ketatausahaan serta pernbinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan D.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan kegiatan pada dinas ketenagakerjaan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan, program dan ke angan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dmas.

,.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Bidang Transmigrasi menyelenggarakan I ungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pote sr kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pernbangunan permukiman transmigrasi, penataan persebara penduduk, promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangar: usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah t ansmigrasi, pembangunan permukiman transrnigrasi, penataan persebaran penduduk, promosi dan k rja sama kelembagaan, pembangunan dan pengem bang' n kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan krite ia di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman t ai smigrasi, penataan persebaran penduduk, promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengernbangs n kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial udaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi l i bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, pen: edi· an tanah transmigrasi, pembangunan permukiman tra smigrasi, dan penataan persebaran penduduk, promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengernbangs n kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penye is an tanah transmigrasi, pembangunan permukiman tra srnigrasi, dan penataan persebaran penduduk, promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengernbangs n kawasan, pengembangan usaha, pengembangan social budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh epala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;f. pelaksanaar fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai d ngan tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

- (1) Bidang Transmigrasi terdiri atas :
- a. Seksi Penyiapan Permukiman dan Penernpatan Transmigrasi;
- b. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan S sial Budaya;
- c. Seksi Sarana Prasarana dan Penyerasian Lingkungan;
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungj wab kepada Kepala Bidang Transmigrasi

## Pasal 18

- (1) Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan 'ransmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama an tar daerah, perencanaan teknis satuai L kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, erencanaan pengembangan masyarakat, fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, dan dokumentasi penyediaan tanah, penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, kelayakan permukiman, penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran da penduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta pe ataan dan adaptasi.
- (3) Seksi Sarana Prasarana dan Penyerasian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembs ngunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana e rnukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan erta standardisasi sarana dan prasarana, pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pe tanahan, dan dokumentasi pelayanan pertanahan.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, kewirausahaan, pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni b aya, erta kelembagaan pemerintah dan masyarakat, promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kernitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pernerintah.

## Bagian Keempat

Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

## Pasal 19

- (1) Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produkti itas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan tug s dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, in f rmasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja serta produktivitas tenaga kerja dan perluasan kerja.
- (2) Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produkti itas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dina s.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Bidang Penempatan, Pelatihan dan P or ukti itas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. menganalisis kebutuhan pelatihan kt rja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- b. merancang kesiapan materi pelatihan kerja;
- d. menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan;
- c. menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
- e. menyiapkan calon peserta pelatihan kerja;
- f. membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja;
- h. pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan ke ia:
- g. merencanakan penyediaan sarar a dan prasarana;
1. membuat rencana kerja tentang perantart an kerja dalam pelayanan kerja;
- j. menyusun kesiapan sumber daya mariusra untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IM A,
- k. memantau dan mengevaluasi perpanjangan IMTA;
1. mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi p sar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- m. merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada encan kerja dan pernberi kerja;
- n. menyiapkan sumber daya manusia bid g pengukuran produktivitas;
- o. menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

- ( 1) Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produkt iv itas Te aga Kerja terdiri atas :
- a. seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesernpatan Kerja, lnformasi Pasar Kerja dan Pem biriaan Lem baga Pelatihan Swasta;
- b. seksi Pengembangan Instruktur dan Pelatihan Tenaga Kerja;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- c. Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga K rja.

## Pasal22

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesernpatan Kerja, Informasi Pasar Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan;
- b. merencanakan pelaksanaan sosialisa si regulasi bidang pelatihan kerja kepada lernbag. pelatihan kerja swasta;

- kerja dalam pelayanan kerja;
- kerja, dan dan sarana d. merencanakan penyediaan prasarana pemberian informasi pasar penyuluhan dan bimbingan jabatan, perantaraan kerja;
- swasta; e. merencanakan sumber daya marrusia pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja
- prasarana enempatan saran a dan izm lembaga f. menyusun kesiapan perizinanpemberian tenaga kerja swasta;
- g. menyusun kesiapan sumber day· manusia untukpelayanan penerbitan perpanjanga:n IMTA;
- h. memantau dan mengevaluasi p rpanjangan IMTA.
- (2) Seksi Pengembangan Instruktur dan Pelatihan enaga Kerja mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan analisis ke b tuhan pelatihan;
- b. menyiapkan program pelatihan;
- c. menyiapkan sarana dan prasararia.Menyia kan instruktur dan tenaga pelatihan.Menyiapkan calon peserta pelatihan kerja;Membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelat.ihan kerja.
- (3) Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerjarnempunyai tugas
- a. Menyiapkan promosi peningkatan produktivitas;
- b. Menyiapkan sumber daya man sia bidang konsultansi produktivitas;
- c. Melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas;
- d. Menyiapkan sumber daya ma . usia bidang pengukuran produktivitas;
- e. Menyiapkan data dan metode pe gukuran produktivitas;
- f. Merencanakan Pemantauan tingkat produktivitas.

## Bagian Kelima

Bidang Hubungan Industrial Dan .Jaminan ... 'osial

## Pasal23

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Ja inan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan p merin tahan di bidang persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial, kelembagaan dan organisasi pekerja dan pengusaha serta penyelesaian perselisihan.
- (2) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan S .ial dipirnpin oleh Kepala Bidang yang berada di a vah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dii aks id dalam Pasal 23, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

menyelenggarakan fungsi :

- di perusahaan; pote sipe selisihan b. Pelaksanaan deteksi dini terhadap
- perusahaan dan ruan lingkup a. Verifikasi dokumen peraturan perjanjian kerja bersama dengan operasi daerah kabupaten/ kota;
- dan di c. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit perusahaan;
- d. Koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap p tensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 25

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial terdiri atas:
- a. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial;
- b. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial; dan
- c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan I d .. istrial.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin ol ... h Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung j' w· b kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan .Iaminan Sosial

## Pasal 26

- (1) Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan sumber daya man u ra yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaa melalui PK, PP, PKB clan lembaga kerja sama Bipartit ;
- c. Membuat konsep Pendaftaran perjan iai kerja bersama di kabupaten/kota.
- (2) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial mernpunyai tu gas
- a. Menyiapkan SDM yang mernahami keten tuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
7. sistem b. Menyiapkan bahan pengem bangan pengupahan dan jaminan sosial tenaga ke j-;
- c. Menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum kabupaten/kota clan sektors l;
9. pelaporan d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pengupahan jaminan sosial tenaga kerja.
- (3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indu trial mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan sumber daya manusia yang rnemahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
12. prasarana dalam hubungan industrial; b. Menyediakan sarana dan upaya penyelesaian perselisihan
- c. Melaksanakan

pemantauan, evalua si,

dan

'.

dan penyele aian pe elisihan mogok kerja dar: penutupan pelaporan pencegahan hubungan industrial, perusahaan.

## Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

## Pasal 27

- ( 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaks. na teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata. Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada d. bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susun n organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Oil as diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bups ti setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Me teri Dalam Negeri.

## Pasal28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPT'D fC PTB yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Pera tura.n B pati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi se a Tugas dan Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

## Bagian Ketujuh

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas m laksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaiman, dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparat · r Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jurnlah Jabatan Fungsiona1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaks d pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..

'.

## BABV

## TATA KERJA

## Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupatenserta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupatensesuai de gan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordi asi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masingmasing.
- (3) Setiap pemimpin satuan orgamsasi diiingkungan Pemerintah Kabupatenwajib melaksanakan pengawasan melekat.

## Pasal 32

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan ag mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 33

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/ epala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampa · an laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk mernberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib isampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsi nal mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangk pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

'

## Pasal38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretarts rnelakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan pe ndangundangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang mernbidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dina

## Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil gm a masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Ka upatendapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESE;LQ\11 .. 'Afl DA PEMBERHENTIAN DALAM JABATA

## Pasal40

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas T· ansmigra i dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana, ber edoman pada peraturan perundangan-undangan yang bed cu.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan ole Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon Illa.
- (3) Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga J erja Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon Ilb
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Transmigrasi chm Tenaga Kerja Kabupaten Bombana merupakan jabatan esel n lllb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi hngkup Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bornbana merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dina. Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dmas Kab paten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pee· oma yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB VII

## PENUTUP

## Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penja oa ra n Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga J erja Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang berte tangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berl

••

## Pasal 42

Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal diu dangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, me erintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bombana.


BUPATI BOMBA A,

Hj.SlfuEHA

Ditetapkan di Ru bia pada tanggal, tz. t&gt;tSt,'1"1\/f:l'L 2016


Diundangkan di Rumbia pada tanggal, t1 '%n.l'l\(I,€.-~ 2016

SEKRETARIS DAERAH,


H. BURHANUDDIN A.HS. NOY

SERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHON 2016 NOMO 44

..

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATIBOMBANA

NOMOR

4j

TAHUN 2016

TANGGAL :

Z..1

~c;-S-t;'T'l~ft.

'}Olk;

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEHBOMBANA


-

-

-


BUPATI BOMBA A,


.i:

HA