PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 24 Tahun 2016 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 - 2021 (berlaku 27 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
S A L I N A N
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 20052025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005 - 2025;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tuban.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2018 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai tahun 2018.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tuban untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun
12. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2
Pasal 2
RPJMD disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra OPD tahun 2016-2021 dan perencanaan tahunan RKPD.
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2
Pasal 3
Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :
- a. Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang (1) Latar belakang, (2) Dasar Hukum Penyusunan, (3) Hubungan antar dokumen, (4) Sistematika Penulisan, (5) Maksud dan Tujuan;
- b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bab ini berisi: (1) Aspek Geografi dan Demografi, (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (3) Aspek Pelayanan Umum, (4) Aspek Daya Saing Daerah;
- c. Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah. Bab ini berisi: Kinerja keuangan masa lalu, yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah, proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu dan perhitungan kerangka pendanaan;
- d. Bab IV Analisis Isu-isu Strategis. Bab ini berisi: (1) Permasalahan Pembangunan, (2) Isu-Isu Strategis;
- e. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Bab ini berisi: (1) Visi, (2) Misi, (3) Tujuan dan Sasaran Pembangunan;
- f. Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan. Bab ini berisi: (1) Strategi, (2) Arah Kebijakan;
- g. Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan. Bab ini berisi: (1) Kebijakan Umum, (2) Program Pembangunan Daerah;
- h. Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan. Bab ini mengulas tentang program-program prioritas pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan, termasuk di dalamnya rencana kerja yang semestinya
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disertai kebutuhan pendanaan; - i. Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah. Bab ini mengulas aspek indikator kinerja pembangunan daerah, kondisi kinerja pada awal periode, target capaian setiap tahun dan kondisi kinerja pada akhir periode; - j. Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. Bab ini berisi: (1) Pedoman Transisi, (2) Kaidah Pelaksanaan. ## Pasal 4 RPJMD berikut matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ## Pasal 5

Penandatangan: RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. ## Pasal 6

Penandatangan: - (1) RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Penandatangan: - (2) Bupati melalui OPD yang tupoksinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. - (3) OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra OPD. ## BAB III ## KETENTUAN PERALIHAN ## Pasal 7

Penandatangan: Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2021, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, guna pedoman penyusunan RKPD Tahun 2021 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2021 - 2026 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. ## BAB IV KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 8

Penandatangan: Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 27 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI TUBAN,

Verifikasi: ttd. ## H. FATHUL HUDA

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 27 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH

Verifikasi: KABUPATEN TUBAN, ttd. BUDI WIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2006 SERI E NOMOR 63 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 427-24/2016

Distribusi: UNTUK SALINAN YANG SAH

Penandatangan: An. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM Setda Kabupaten Tuban ARIF HANDOYO, SH Pembina Tingkat 1 NIP. 19661102 199603 1 003
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

## Pasal 6

- (1) RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

- (2) Bupati melalui OPD yang tupoksinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (3) OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra OPD.

## BAB III

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2021, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, guna pedoman penyusunan RKPD Tahun 2021 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2021 - 2026 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI TUBAN,

ttd.

## H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TUBAN, ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2006 SERI E NOMOR 63

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 427-24/2016


UNTUK SALINAN YANG SAH

An. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM Setda Kabupaten Tuban

ARIF HANDOYO, SH

Pembina Tingkat 1 NIP. 19661102 199603 1 003


## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016-2021

## I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005 - 2025, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur, memuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016- 2021, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016- 2021.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Visi Kabupaten Tuban yaitu 'Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera' merupakan visi pada RPJMD Tahun 2016-2021, sedangkan visi RPJMD berikutnya tetap mempedomani RPJPD Tahun 2016 - 2021.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 sebelum RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

## Pasal 8

Peraturan Bupati dalam hal ini hanya mengatur hal yang bersifat teknis yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 79



## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR :

TANGGAL

:

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016-2021