PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 12 Tahun 1945 tentang PENYELESNAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAII UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAERAH DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO, - 4. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pembangunan; - b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum daerah dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kcpentingan masyarakat perlu diadakan pengaturan hukum; - C. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a dan huruf b, perlu mcmbentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Daerah. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAII KABUPATEN SITUBONDO NoMoR lr{ tanuw zor+ TENTANG
PENYELESNAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAII UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAERAH
DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- 4. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pembangunan;
- b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum daerah dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kcpentingan masyarakat perlu diadakan pengaturan hukum;
- C. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a dan huruf b, perlu mcmbentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Daerah.
- Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
1. Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 195O Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indoncsia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lcmbaran Negara Republik Indoncsia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 2730); 2.
- ., Undalg-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (trmbaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahanlembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Nomor 4355); 5.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OO4 tentang Sistem Percncanaan Pcmbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tcntang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tcntang Pembentukan Pcraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara l?epublik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kcpentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,'lamba}:.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 528O); 10.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 11.
- Peraturan Pemcrintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 12.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2074 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ss33);
17. Peraturan Prcsiden Republik Indonesia Nomor 7 | Tahun 2Ol2 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 12 Nomor 1 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah; 18.
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pclaksanaan Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 19.
8. PeratLrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengarr Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah; 20.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 ^fah:un 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2t.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); c.)
4
23. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pcdoman Pelaksanaan Pcncabutan Hak-hak Atas tanah dan Bcnda-benda Yang Ada Di Atasnya;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2OO8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
27. Peratwran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2O13 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2O13 Nomor 1O).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAXILAN RAJ(YAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAII TENTANG PEIIYELESAIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAII UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAERAH
BAB II - ASAS,TUJUAN, DAN OBJEK
Pasal 2
Penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum daerah dilaksanakan
BAB II - ASAS,TUJUAN, DAN OBJEK
Pasal 3
Penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum daerah bertujuan :
- a. memberikan penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;
- b. me mberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian ganti rugi tanah untuk kepentingan umum daerah;
- c. memberikan kepastian terhadap aset dan kekayaan yang dimiliki oleh daerah.
BAB II - ASAS,TUJUAN, DAN OBJEK
Pasal 4
- (1) Penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah dilaksanakan untuk menyelesaikan peralihan hak atas tanah yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum daerah.
- (2) Obyek penyelesaian ganti rugi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah milik masyarakat yang digunakan untuk kepentingan :
- a. jalan umum;
- b. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- c. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- d. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- c. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- f. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah Daerah;
- g. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- h. rumah sakit Pemerintah Daerah;
- i. fasilitas keselamatan umum;
- k. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- j. tempat pemakaman umum Pemerintah Daerah;
1. cagar alam dan cagar budaya;
- m. kantor Pemerintah Daerah/desa;
- n. penataan pcrmukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- o. prasarana pendidikan atau sekolah Pemcrintah Daerah;
- p. prasarana olahraga Pemerintah Daerah; dan
- q. pasar umum dan lapangan parkir umum.
TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
PENGADAAN TANAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 5
Penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah dilakukan melalui tahapan:
- a. inventarisasi pemanfaatan tanah;
- b. identilikasi kepemilikan;
- c. pcnilaian ganti kerugian;
- d. musyawarah penetapan ganti kerugian; dan
- e. pemberian ganti kerugian.
Bagian Kedua Inventarisasi dan Identilikasi
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 6
Inventarisasi dan identifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan pengumpulan data paling kurang :
- a. nama, pekerjaan, dan alamat pihak yang berhak;
- b. nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya yang berhak;
- c. bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
- e. status tanah dan dokumennya;
- d. lctak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
- f. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- h. pembebanan hak atas tanah; dan
- g. pemilik dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- i. ruang atas dan ruang bawah tanah.
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 7
Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati beranggotakan dari instansi yang mengelola kekayaan daerah, Bagian Hukum, Kantor Pertanahan dan instansi terkait.
Bagian ketiga
Penilaian Ganti Kerugian
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 8
- (1) Penilaian besarnya nilai ganti kerugian ditetapkan oleh penilai atau penilai publik.
- (2) Penilaian besarnya nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:
- a. tanah;
- b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.
- (3) Nilai ganti kerugian yang dinilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan nilai pada saat penyelesaian ganti kerugian.
10. (a) Nilai ganti kerugian
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 9
- ( 1) Hasil inventarisasi, identifikasi dan penilaian ganti kerugian menjadi dasar perencanaan penyelesaian ganti kerugian setiap tahun anggaran yang akan datang.
- (2) Bidang tanah hasil inventarisasi, identifikasi dan penilai ganti kerugian yang direncanakan untuk diselesaikan ganti ruginya adalah tanah yang akan dipergunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan Pemerintah Daerah yang :
- a. teridentifikasipemilikhaknya;
- b. pemiliknya memiliki tanda bukti hak sesuai peraturan pcrundan g-undangan;
- c. tidak dalam keadaan sengketa kepemilikan dcngan pihak 1ain.
Bagian Keempat
Musyawarah Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti
Kerugian
- (1) Penetapan bentuk ganti kerugian dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2\ Musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan antara pemilik tanah atau kuasanya dengan tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (21 terdiri dari instansi yang mengelola kekayaan daerah, Bagian Hukum, Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait.
Pasal I 1
Hasil kesepakatan dalam musyawarah penyelesaian ganti kerugian menjadi dasar pemberian bentuk dan besar ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.
Pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak.
Dalam ha1 tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negcri sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima
Pemberian Ganti Kerugian
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 10
- Pemberian ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak jika terjadi kesepakatan yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau putusan pengadilan. (1)
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 12
Pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak.
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 13
Dalam ha1 tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negcri sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima
Pemberian Ganti Kerugian
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 14
- Pemberian ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak jika terjadi kesepakatan yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau putusan pengadilan. (1)
- Pada saat pemberian ganti kerugian, pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib: (2t
- a. melakukan pclepasan hak; dan
- b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan obyek tanah kepada pemerintah daerah .
- Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (21 huruf b merupakan satu-satunya alat bukti peralihan hak yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat dikemudian hari. (3)
- (4t Pihak yang berhak mcnerima ganti kerugian bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.
- (s) Tuntutan pihak lain atas objek pengadaan tanah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, menjadi tanggung jawab pihak yang berhak menerima ganti kerugian.
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 15
- Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian sesuai Berita Acara hasil musyawarah atau putusan Pengadilan Negeri/ Mahkamah Agung, ganti ke rugian dititipkan di Pengadilan Negeri. (1)
- Penitipan ganti kerugian selain karena sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga dilakukan terhadap : (21
- a. pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
- b. objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian:
1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
3. dilctakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
4. menjadi jaminan di bank.
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 16
Pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak telah dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di Pengadilan Negeri maka kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 17
- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) menyerahkan penyelesaian yang telah dilakukan berupa :
- a. bukti kepemilikan;
- c. surat pclepasan hak dari pemilik.
- b. bukti pembayar:rn ganti kerugian; dan
- (2) Pemcrintah Daerah wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - BENTUK GANTI KERUGIAN Pasal 18
Pasal 18
- (1) Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
- a. uang;
- b. tanah pengganti;
- c. permukiman kembali;
- d. kepemiiikan saham atau;
- e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (2) Bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan baik berdiri sendiri maupun gabungan dari
8. beberapa bentuk ganti kerugian.
BAB IV - BENTUK GANTI KERUGIAN Pasal 18
Pasal 19
Dasar pemberian bentuk dan besar ganti kcrugian diberikan kepada pihak yang berhak adalah :
- a. berita acara kcscpakatan penctapan ganti kerugian; atau b. putusan pengadilan.
PEMBIAYAAN
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 20
Penyelesaian ganti kcrugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dacrah bcrsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
BAB VI - PENGADAAN TANAH SKALA KECIL
Pasal 21
Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hcktar, dapat langsung dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan paia pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo t)ada tanggal [1 S mn ZO1S SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR ## BAB \III ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal2 o tuc zott

Penandatangan: BUPATI SITUBONDO, DADANG WIGIARTO '
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NoMoR lrl ranuw zor+
TET{TANG
## PENYELES;AIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAERAH
## UMUM I
Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo perlu melaksanakan pembangunan daerah. Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan daerah tersebut, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan berkeadilan. Dalam kerangka itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo memerlukan sebuah regulasi terkait dengan Penyelesaian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Daerah.
Pengadaan tanah dimaksudkan sebagai kegiatan menyediakan tanah untuk pembangunan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pemberian ganti rugi merupakan kegiatan menyelesaikan proses peralihan hak atas tanah yang telah digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak yang dimaksudkan adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan Tanah.
Objek Pengadaan Tanah menyangkut tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Adapun Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
Dalam proses pelepasan hak yang menyangkut kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Kantor Pertanahan, diperlukan penilaian dan inventrisasi atas obyek tanah yang akan dilepas/dialihkan. Penilaian dilakukan oleh Penilai pertanahan yaitu orang perseorangan yang melakukn penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Kantor Pertanahan untuk menghitung nilai/harga obyek pengadaan tanah. Sedangkan inventarisasi dilakukan oleh sebuah tim yang bertugas untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang akan diselesaikan ganti rugi peralihan haknya.
Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penyelesaian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum daerah tersebut dilaksanakan didasarkan pada asas kemanusiaan, keadilan, kcmanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Penyelesaian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Daerah bertujuan :
- a. memberikan penyelesaian ganti kerugian yang layak dan adil dalam pengadaan tanah kepada pihak yang berhak;
- b. menjamin terlaksananya pembangunan daerah dengan fasilitasi pengadaan tanah;
- c. memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah;
- d. memberikan kepastian terhadap aset dan kekayaan yang dimiliki oleh daerah.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan