PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 23 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR : 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang
- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
11. Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 45 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Perubahan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 190);
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARI
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Perubahan Ekuitas
- f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
- a. Pendapatan...
Rp.
915.356.454.251,43
- b. Belanja dan Transfer...
Rp.
974.866.431.411,20
Surplus/Defisit...
Rp.
(59.509.977.159,77)
- c. Pembiayaan...
- Penerimaan...
Rp.
67.640.437.318,41
- Pengeluaran...
Rp.
2.229.000.000,00
Jumlah Pembiayaan
Rp.
65.411.437.318,41
- d.
- Sisa Lebih Pembayaran Anggaran..... Rp.
5.901.460.158,64
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- (1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.63.988.709.143,57 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan
Rp.
979.345.163.395,00
- b. Realisasi
Rp.
915.356.454.251,43
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp.
63.988.709.143,57
- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 69.077.929.301,66 dengan rincian sebagai berikut :
- (3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(5.089.220.158,09) dengan rincian sebagai berikut :
- (4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 78.031.414,00 dengan rincian sebagai berikut :
- (5) Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 734.208.586,55 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan
- a. Anggaran Belanja setelah Perubahan
Rp.
1.043.944.360.712,86
- b. Realisasi
Rp.
974.866.431.411,20
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp.
69.077.929.301,66
- a. Surplus/defisit setelah Perubahan
Rp.
(64.599.197.317,86)
- b. Realisasi
Rp. (59.509.977.159,77)
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp.
(5.089.220.158,09)
- a. Anggaran Penerimaan pembiayaan
setelah Perubahan
Rp.
67.562.405.904,41
- b. Realisasi
Rp.
67.640.437.318,41
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp.
78.031.414,00
setelah Perubahan
- b. Realisasi
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp. 2.963.208.586,55
Rp. 2.229.000.000,00
Rp.
734.208.586,55
- (6) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.812.240.000,55 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pembiayaan neto setelah
Perubahan
Rp.
64.599.197.317,86
- b. Realisasi
Rp.
65.411.437.318,41
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp.
812.240.000,55
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut:
- a. Jumlah Aset
Rp.
1.482.602.993.367,62
- b. Jumlah Kewajiban
Rp.
8.139.757.992,67
- c. Jumlah Ekuitas
Rp.
1.474.463.235.374,95
Pasal 5
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2015
Rp.
67.640.437.318,41
- b. arus Kas dari aktivitas operasi
Rp.
96.736.191.586,23
- c. arus kas dari aktivitas investasi
Rp.
(158.475.168.746,00)
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan
Rp.
0,00
- e. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2015 Rp.
5.901.460.158,64
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Pendapatan kegiatan operasional
Rp. 1.012.180.166.822,98
- b. Beban kegiatan operasional
Rp.
958.849.219.623,00
- c. Surplus/defisit dari operasi
Rp.
53.330.947.199,98
- d. Surplus/defisit dari kegiatan non operasi
Rp.
4.943.535.000,00
- e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa
Rp.
48.387.412.199,98
- f. Jumlah pos luar biasa
Rp.
487.000.000,00
- g. Surplus/defisit laporan operasional
Rp.
47.900.412.199,98
Pasal 7
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Ekuitas Awal
Rp.
2.264.507.019.072,63
- b. Surplus/defisit laporan operasional
Rp.
47.900.412.199,98
- c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar
Rp.
(837.944.195.897,66)
- d. Ekuitas Akhir
Rp.
1.474.463.235.374,95
Pasal 8
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
Rp.
67.640.437.318,41
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Rp.
(67.640.437.318,41)
- c. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)
Rp.
5.901.460.158,64
- d. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp.
5.901.460.158,64
Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran 1 ........

- a.

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

- b.

- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;

Lampiran I.2

- 

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan , belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi Anggaran Belanja Daerah Daerah,

menurut urusan Pemerintahan organisasi, program dan kegiatan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah

untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah;

Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;

Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan modal ( Investasi )

- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan

asset tetap Daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;

Lampiran I.9 : Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran berikutnya.

Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan Daerah; dan

Lampiran I.11 : Daftar pinjaman Daerah dan obligasi Daerah;

- b. Lampiran II

: Neraca

- c.

- Lampiran III : Laporan Arus Kas

d. Lampiran IV : Laporan Operasional

- e. Lampiran V Laporan Perubahan Ekuitas

- f. Lampiran VI

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- g. Lampiran VII

Catatan atas laporan keuangan;

Pasal 8 ...

## Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah / perusahaan Daerah tecantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini ;

## Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pengundangan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal 23 - 08 - 2016 BUPATI BATANG HARI,

Cap ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal 23 - 08 - 2016 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

## Cap ttd

BAKHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI : ( 9 ), ( 9 ) /2016;

salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

Cap ttd

MULA P. RAMBE S.Sos., MH Pembina TK I (IV/b) NIP. 196909291994031005

a

.

n

.

S