PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS PELABUHAN CILEGON MANDIRI (berlaku 26 April 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Daerah Kota Cilegon dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon, maka dipandang perlu adanya pemberdayaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah Kota Cilegon yang dilakukan melalui penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 416 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan hasil analisa kelayakan investasi, permohonan penyertaan modal daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah kepada PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri layak untuk dilaksanakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Barang Milik Daerah Kepada Perseroan Terbatas Pelabuhan Cilegon Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal dan Deposito (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri Menjadi Perseroan Terbatas Pelabuhan Cilegon Mandiri (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 16);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
dan
WALIKOTA CILEGON
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS PELABUHAN CILEGON MANDIRI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Walikota adalah Walikota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesinmesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hakhak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Pihak Ketiga.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Perusahaan Daerah adalah perusahaaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk menambah permodalan dalam mengembangkan usaha yang dikelola oleh PT. PCM serta sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menggali potensi ekonomi guna meningkatkan pertumbahan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemerintahan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. PCM bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kinerja PT. PCM untuk pengembangan usaha di bidang kepelabuhanan;
- b. mengoptimalkan Barang Milik Daerah sesuai peruntukannya sebagai pelabuhan dan pergudangan;
- c. meningkatkan daya saing dalam perkembangan ekonomi nasional;
- d. mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan perkembangan perusahaan;
- e. meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan;
- f. mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
- g. pemenuhan modal dasar; dan
- h. meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyertaan modal daerah pada PT. PCM dilaksanakan ## BAB III
PENYERTAAN MODAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Penyertaan modal daerah kepada PT. PCM diberikan dalam bentuk Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 450.000 m² (empat ratus lima puluh ribu meter persegi) termasuk bangunan yang berdiri di atasnya.
- (2) Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejumlah Rp. 992.563.355.400,(sembilan ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tanah ## BAB IV
TINDAK LANJUT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) PT. PCM setelah menerima Barang Milik Daerah untuk segera melaksanakan permohonan Hak Guna Bangunan atas nama PT. PCM kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setelah diserahkan maka kewenangan pengelolaannya sepenuhnya oleh PT. PCM dan dilarang dialihkan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari Walikota Cilegon.
DEVIDEN
BAB V - DEVIDEN
Pasal 6
- (1) Setiap tahun anggaran dilaksanakan perhitungan atas pengelolaan PT. PCM oleh akuntan publik/ auditor independent .
- (2) ## BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN
BAB V - DEVIDEN
Pasal 7
Pengelolaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal pada PT. PCM dilaksanakan ## BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB V - DEVIDEN
Pasal 8
- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap PT. PCM dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
BAB V - DEVIDEN
Pasal 9
- (1) Pengawasan terhadap penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Walikota dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Penetapan: Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 26 April 2017 WALIKOTA CILEGON, ttd Tb. IMAN ARIYADI

Penetapan: Diundangkan di Cilegon pada tanggal 26 April 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON, SARI SURYATI LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 2
PENJELASAN
Pembukaan
atas
## PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
## NOMOR 2 TAHUN 2017
## TENTANG
## PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS PELABUHAN CILEGON MANDIRI
## I. UMUM
Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara nyata dan bertangungjawab. Kondisi ini mengandung makna bahwa daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 285
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri