PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 23 Tahun 2015 tentang PERTAN GGUNGJAWABAN PEI,AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OL6 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang i a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 20t6;
Pasal 18
: 1. Indonesia Tahun 1945;
- (1) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:
2. 1.) L,ampiran I
3. Laporan Realisasi Anggaran;
4. a.) Lampiran 1.1
5. b.) Lampiran 1.2
6. ringkasan l.aporan Realisasi Anggaran menurut Urusan pemerintah daerah dan organisasi;
7. rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;


O

- c.) Lampiran 1.3
- d.) Lampiran 1.4
- 2.1 Lampiran II
- 3.) I^ampiran III
- 4.) Lampiran IV
- 5.) t^ampiran V
- 6.) Lampiran VI
- rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
- rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

La.poran Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

- 7.) L^ampiran VII
- Catatan atas [,a.Poran Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :
- 1.) Lampiran VIII
- Daftar Rekapitulasi aset tetap;
- 2.) Lampiran IX
- 3.) Lampiran X
- 4.) Lampiran XI
- 5.) L^ampiran XII
- 6.) Lampiran XIII
- 7.) lla;rrrrpiran XIV
- 8.) Lampiran XV
- 9.) L^ampiran )flII
- 10.) Lampiran XVII
- 1 1.) Lampiran XVIII
- l2.l l,arnpiran XIX
- 13.) Lampiran XX
- 14.) Lampiran X)il
- Daftar Rekapitulasi Penyisihan piutang tidak tertagih;
- Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
- Penyisihan Dana Bergulir;
- Daftar Penyertaan Modat (Investasi) daerah;
- Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Daftar Rekapihrlasi Aset TetaP;
- Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Daftar Kewqiiban Jangka Pendek;
- Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- Ikhtisar l,aporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;
- RealisasiTransfer Bantuan Keuangan ke Desa.

O

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2OL6 sebagai berikut :

- a. Pendapatan

Rp. 1.6L7.4O9.674.822,32

- b. Belanja

Rp. 1.531.168.54t.789,23

surplus/(Defisit)

Rp.

(86.241.133.033,09)

- c. Pembiayaan

- Penerimaan

RP.

9'857' 177 '887,60

- pengeluaran

Rp. 91.158.730.644,00

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp. (81.301 .552.756,401

Sisa Irbih Pembiayaan Anggaran Tahun

Rp. 4.939.580.276,69

Berkenaan

Pasal 3

Uraian t aporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- 1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 146.234.724.937,68 dengan rincian sebagai berilmt:
2. 2l Selisih a,nggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah

- a. Anggaran Pendapatan setelah

Rp. 1.763.644.399.760,00

Perubahan

- b. Realisasi

Rp. 1.617.409.674.822,32

selisih lebih/ (kurang)

Rp. 146.234.524.937,68

Rp. 182.508.745.892,82 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Anggaran Belanja setelah

Rp. 1.713.677.287.682,Os

Perubahan

- b. Realisasi

Rp. 1.531.168'541'789,23

Selisih lebih/ (kurang)

Rp. 182.508.745.892,82

- 3) Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlahRp. (36.27 4 .O2O. 955, 1 3) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Anggaran surplus/Defisit

Rp. 49.967.L12.O77,95

- setelah Perubahan

- b. Realisasi

Rp. 86-241.133.033,08

selisih lebih/ (kurang)

Rp. 36.274.020.955,13

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2OL6 sebagai berikut :

Rp. 1.7O9.459.642.L64,O4

Rp. 1.439.752.603.O88,55

Rp. 269.707.039.075,49

Rp.

O,OO

RP. 269.707.039.075,49

- c. Pendapatan

- d. Beban

Surplus/(Defisit) Dari OPerasi

- c. Pos Luar Biasa

Surplus/(Defisit) LO

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2O16 sebagai berikut:

- a. Saldo awal kas Per 1 Januari 2016

- b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi

- c. Arus kas bersih dari aktivitas inventasi aset non-keuangan

- d. Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan

- e. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran

- f. Saldo akhir kas per 31 Desember 2016

Rp. 9.848.993.887,60

Rp. 518.565.233.t41,32

Rp. (432.324.100.108,23)

Rp. (9 1. 150.546.644,OOl.

Rp.

27.264.358,00

Rp.

4.618.813.176,69

Pasal 8

## Laporan perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f

per 31 Desember 2Ot6 sebagai berikut:

Rp. 3.347.019.O75.678,21

Rp. 269.707.039.075,49

Rp. (260. 142.938.654,13)

Rp. 3.356.583.t76.O99,57

- a. Ekuitas Awal

- b. Surplus/(Defisit) L,aporan Operasional

- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

- d. Ekuitas Akhir

Pasd 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggar€rn 2016 memuat informasi baik secara kuantatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

- 4) Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 39. 1 1 1.833. 178,45 dengan rincian sebagai berikut:
- S) Selisih a.nggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 7.777.392.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 6) Selisih anggaran pembiayaan netto sejumlah Rp. 3 I .334.440 .67 8,45dengan dengan realisasi pembiayaan netto rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran PembiaYaan Netto

- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan

- b. Realisasi

Selisih lebih/ (kurang)

Rp. 48.969.011.066,05

Rp. 9.857. 177 .887,60

Rp. 39.111.833.178,45

- a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan

- b. Realisasi

Selisih lebih/ (kurang)

Rp.

98.936.123.t44,OO

Rp.

91.158.730.644,00

Rp

7.777.392.500,00

Rp. (49.967 .1L2.O77 ,951

setelah Perubahan

- b. Realisasi

Selisih lebih/ (kurang)

(81.3O 1 .552.756,401

Rp.

Rp.

(31.334.440.678,45ll

Pasal 4

L,aporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal

- Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berj alan

- b. Sisa Lebih/Kurang PembiaYaan

Anggaran (SiLPA/ SiKPA)

Koreksi Kesalahan

- c. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desembet 2016

Rp.

9.848.993.887,60

Rp.

9.848.993.887,60

Rp.

4.939.58O.276,69

Rp.

0,OO

Rp.

4.939.58O.276,69

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud

2OL6 sebagai berikut :

- a. Jumlah aset
- b. Jumlah kewajiban
- c. Jumlah ekuitas

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember

Rp. 3.432.745.888.994,12

Rp.

76J62.712.894,55

Rp. 3.356.583.176.O99,57

Bupati Musi Rawas menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 11

Perattrran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam tembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal, zzt ASusto-S 2Ol7

\_&gt;\_


Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal, 4 A3oStu5 2Ol7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OI7 NOMOR Z

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SEL,ATAN ( 3 IMVPA'I 2ol7l