PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 18 Tahun 2012 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 15 Juni 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Menetapkan :
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
14. Peraturan Daerah Kabupaten banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- a. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi.
- b. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuwangi.
- c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- g. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD pemungut pajak dan retribusi.
- h. Pihak lain adalah pihak yang membantu SKPD pemungut pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
- i. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
- j. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa BAB II
PEMBERIAN INSENTIF
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dihitung dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian dan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan ## BAB III
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu
PENERIMA INSENTIF
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada:
3. (a). Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
4. (b). Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
5. (c). Pejabat dan pegawai Dinas pendapatan kabupaten Banyuwangi selaku pelaksana pemungutan pajak daerah;
6. (d). Pejabat dan pegawai masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pelaksana pemungutan retribusi daerah;
7. (e). Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak daerah.
- (f). Pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi
- (4) Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:
- (a). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (b). Badan Pelayanan PerizinanTerpadu;
- (c). Dinas Kesehatan;
- (d). Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- (e). Dinas PU Pengairan;
- (f). Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- (g). Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- (h). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (i). Dinas Koperasi dan UMKM;
- (j). Dinas Pendapatan;
- (k). Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
- (l). Dinas Peternakan;
- (m). Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (n). Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Kepala SKPD pemungut pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mengusulkan aparat penerima dan besaran insentif di lingkungan SKPD masing-masing termasuk pihak lain yang membantu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif dimaksud ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
3. (a). Kinerja instansi;
4. (b). Semangat kerja pejabat atau pegawai instansi;
5. (c). Pendapatan daerah; dan
- (d). Pelayanan masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Apabila target kinerja triwulan tertentu tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya dengan ketentuan target kinerja pada triwulan di maksud telah tercapai.
- (5) Dalam hal target pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
Bagian Kedua
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
SUMBER INSENTIF
Insentif bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
BESARAN INSENTIF
- (1) Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan pemungutannya.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun anggaran berkenaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d untuk setiap bulannya dikelompokkan ## BAB IV
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Kepala SKPD pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah menyusun penganggaran insentif
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan apabila memenuhi rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Apabila target kinerja penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya setelah mencapai target kinerja penerimaan triwulan yang ditentukan.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan apabila:
- a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
- b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
- c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif dibayarkan pada awal triwulan IV;
- g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;
- h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- (4) Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau telah terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
Pemberian insentif untuk tahun anggaran 2012 dapat dibayarkan mulai bulan Januari 2012 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2012 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 15-06-2012

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI, H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 15-06-2012

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 18