PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI SULAWESI SELATAN  WAJO Nomor 8 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2014
[
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WAJO,
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 2 Juli 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2014;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
3. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor . 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014;
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Wajo sebagaimana telah beberapa kali
Menetapkan :
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 60);
30. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 51); sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 3).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.019.051.140.965,00 Bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 114.358.684.875,15 sehingga menjadi Rp. 1.133.409.825.840,15 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp. 1.050.338.571.025,00
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp. 25.040.899.383,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp.1.075.379.470.408,00
2. Belanja
- a. Semula
Rp. 1.114.990.207.665,00
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp. 105.643.929.678,22
Jumlah Belanja setelah perubahan
Rp.1.220.634.137.343,22
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
Rp.(145.254.666.935,22)
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp.
64.850.518.591,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
86.323.641.096,22
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp. 151.174.159.687,22
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp.
198.881.951,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
5.720.610.801,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp. 5.919.492.752,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan
Rp. 145.254.666.935,22
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp. 0,00
Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
Rp. 71.954.656.300,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 18.716.228.500,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
Rp. 90.670.884.800,00
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
Rp. 754.112.618.485,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 20.212.508.506,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 774.325.126.991,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 1) Semula
Rp. 224.271.296.240,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (13.887.837.623,00)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp.210.383.458.617,00.
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- 1) Semula
Rp. 18.875.500.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
2.722.374.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
Rp. 21.597.874.000,00
- b. Retribusi daerah
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
22.221.727.000,00
103.679.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
Rp. 22.325.406.000,00
- c. Hasil Pengelolaa kekayaan daerah yang dipisahkan
2. 1). Semula
Rp.
5.838.955.700,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Setelah perubahan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1) Semula
Rp.
25.018.473.600,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
15.890.175.500,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan
Rp. 40.908.649.100,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan
59.513.728.485,00
20.212.508.506,00
Rp. 79.726.236.991,00
- b. Dana alokasi umum
- 1) Semula
Rp. 631.247.160.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan
Rp. 631.247.160.000,00
- c. Dana alokasi khusus
- 1) Semula
Rp. 63.351.730.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan
Rp. 63.351.730.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- 1) Semula Rp.
492.225.000,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp.
0,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan
Rp.
492.225.000,00
- b. Dana Darurat
- 1) Semula
Rp.
0,00
Rp. 5.838.955.700,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp.
0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan
Rp. 0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- 1) Semula
Rp.
30.100.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
4.267.322.577,00
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan
Rp. 34.367.322.577,00
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- 1) Semula
Rp. 173.143.314.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(18.275.549.000,00)
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 154.867.765.000,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- 1) Semula
Rp.
20.535.757.240,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 120.388.800,00
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah
Rp. 20.656.146.040,00
Daerah lainnya setelah perubahan.
Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- c. Belanja subsidi
- 1) Semula
Rp. 644.933.173.388,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(3.430.578.457,78)
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan
Rp. 641.502.594.930,22
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp. 470.057.034.277,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
109.074.508.136,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan
Rp. 579.131.542.413,00
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
Rp.
599.459.073.828,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(4.510.341.704,78)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp. 594.948.732.123,22
- b. Belanja bunga
- 1) Semula Rp.
200.000.000,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp.
0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan
Rp. 200.000.000,00
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan
Rp.
0,00
- d. Belanja hibah
- 1) Semula
Rp.
10.818.744.500,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang)
Rp.
907.200.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan
Rp. 11.725.944.500,00
- e. Belanja bantuan sosial
- 1) Semula
Rp.
171.700.000,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp.
0,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Rp.
171.700.000,00
- f. Belanja bagi hasil
- 1). Semula
Rp.
0,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang)
- Rp. 0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan
Rp.
0,00
- g. Belanja bantuan keuangan
- 1) Semula
Rp. 31.033.655.060.00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp.
172.563.247,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Rp. 31.206.218.307,00
- h. Belanja tidak terduga
- 1) Semula
Rp. 3.250.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp. 3.250.000.000,00
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
Rp.
28.316.391.710,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
4.572.396.250,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp. 32.888.787.960,00
- b. Belanja barang dan jasa
- 1) Semula
Rp. 198.050.516.572,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
43.569.592.919,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.241.620.109.491,00
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
Rp. 243.690.125.995,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
60.932.518.967,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 304.622.644.962,00
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
| a. | Penerimaan | Penerimaan | Penerimaan | Penerimaan | Penerimaan |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1) | Semula | Rp. | 64.850.518.591,00 | |
| | 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 86.323.641.096,22 | |
| b. | Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.151.174.159.687,22 Pengeluaran | Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.151.174.159.687,22 Pengeluaran | Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.151.174.159.687,22 Pengeluaran | Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.151.174.159.687,22 Pengeluaran | Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.151.174.159.687,22 Pengeluaran |
| | 1) | Semula | Rp. | 198.881.951,00 | |
| | 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 5.720.610.801,00 | |
| Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : |
| a. | SiLPA | tahun anggaran | | | |
| | 1) | Semula | Rp. | 64.850.518.591,00 | |
| | 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 86.323.641.096,22 | |
| b. | Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp.151.174.159.687,22 Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. | Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp.151.174.159.687,22 Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. | Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp.151.174.159.687,22 Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. | Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp.151.174.159.687,22 Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. | Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp.151.174.159.687,22 Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. |
| | 1) | Semula | Rp. | 0,00 | |
| | 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| | Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| c. | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 |
| | 1) | Semula | Rp. | 0,00 | |
| | 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| | jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. | 0,83 |
| d. | Penerimaan | pinjaman daerah | Rp. | 0,00 | |
| | 1) | Semula | Rp. | 0,00 | |
| | 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| e. | Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| | Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 |
| | 1) | Semula | Rp. | 0,00 | |
| | 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| | Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman | Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman | Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman | Rp. | 0,00 |
| f. | Penerimaan piutang daerah | Penerimaan piutang daerah | Penerimaan piutang daerah | Penerimaan piutang daerah | Penerimaan piutang daerah |
| | 1) | | | | |
| | 2) | Bertambah/(berkurang) | | 0,00 | |
| g. | Jumlah kembali Belanja SKPD sejumlah Rp. | penerimaan piutang | setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| | Penerimaan 0,00 | Penerimaan 0,00 | Penerimaan 0,00 | Penerimaan 0,00 | Penerimaan 0,00 |
| | | Semula | Rp. | 0,00 | |
| | | | Rp. | | |
- 1) Semula
Rp. 0,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan kembali Belanja SKPD setelah perubahan
Rp.
0,00
- h. Penerimaan Hutang sejumlah Rp. 0,00
- 3) Semula Rp. 0,00
- 4)
- Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan kembali Belanja SKPD setelah perubahan
Rp.
0,00
- (3) Pengeluaran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
- 1) Semula Rp. 0,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp.
0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan sejumlah
Rp. 0,00
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp. 5.734.992.301,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp. 5.734.992.301,00
- c. Pembayaran pokok utang
- 1) Semula
Rp 184.500.451,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
Rp.
184.500.451,00
Setelah perubahan
- d. Pembayaran Utang Pihak Ketiga
- 1) Semula
Rp. 14.381.500,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp. (14.381.500,00)
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan Rp 0,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

1. Lampiran I

Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah

dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah,

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan

6. Lampiran VI
7. Lampiran VIII
8. Lampiran IX

Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah;

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

.

[

Diundangkan di Sengkang Pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. WAJO

## ANDI MADDUKELLENG ODDANG

M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2014 NOMOR

Ditetapkan di Sengkang Pada tanggal

BUPATI WAJO,

## Drs. ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM