PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 1 Tahun 2016 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pasal 311
bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintalian Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai dengan
PENJELASAN
Pembukaan
.dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perund.ang-undangaii untuk memperoleh persetujuan bersama; -
- hahvva Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud Halam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana-Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam kebijak APBD serta prioiitas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 18 Januari 2016; an umurn
- bahwa.berdasarkan pertimbangan sebagainiana dimaksud dalam humf a dan huruf b perlu membentuk ' Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016. ; :
- S '
-
r '
-
'
: 1.
PENJELASAN
Pasal 18
- Undang-Undang Nomor 7 Drt. Taliun 1956 tentang Pembentukan DaeraJi Ofonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerali Propinsi Sumatem Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repxiblik Indonesia Nomor 1092); 2 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noxnor .75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. - Undang-Undang Nomor 17 . Tahun 2003 tentang Keuang&amp;n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)-; * ' T " 4. K " l if , 5 .. . . , . . 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12, Tahun -.2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah. dan Organisasi;
3. 3.. : -; Lampiran.Ill ; Rineian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dari ' Pembiayaahf

3 ' :

- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

.

- ^ Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untulc keselarasan dan keterpadaan urusan Pemerintahan Daerah- dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

5 -

6. Ldmpirain VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VC Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VII ! Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

'

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan-Penambahan dan PenguranganAset Tetap Daemh;
10. ' Lampiran X Daftar Perkiraan. Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lam; ; · .
11. .Lampiraii.Xl Daftar Kegiatan-Kegiatan tahirn anggaran-sebelumnya yang belum diselesaikan.dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaranini-;

.

12. Lampiran XU Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII .Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

{

.

)

.

.

.

L .

i $ .

&gt;

Diundangkan di

Pamatang Raya--

2016

. pada tanggal 3 Q

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,


GIDION PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN: NOMQR V SERIP NOMOR l ; .

I

)

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat. mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabiipaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya pada tanggal MYWhK ' i 2016

Pj. BUPATI SIMALUNGUN

, r dto

BINSAR : SITUMORANG

'

-

t

.

. .

• --