PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU Nomor 1I Tahun 2015 tentang PEI{YELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU, bahwa untuk melaksanakan Peraturan menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 4O Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan tata ke4'a Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2Ol4 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 1I TAHUN 2015
TENTANG
PEI{YELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU, bahwa untuk melaksanakan Peraturan menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 4O Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan tata ke4'a Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2Ol4 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2Ol5 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2O10 Nomor 9, Tambahan Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 509a);
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutaa Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Ralryat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 2OO);
v
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1O Tahun 2OO9 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 6.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4O Tahun 20ll Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat ; 8.
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2Ol3 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Keq'a Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu.
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEI.IYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Walikota berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemhrdayaan masyarakat.
Bagran Kesatu Persyaratan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Saflinmas di desa dan kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (l) Perekrutan anggota Saflinmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi :
- a. Warga Negara Indonesia;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bertakwa kepada Ttrhan Yang Maha Esa;
- d. Berumur sekurang-kurangrrya l8 (delapan Belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- Jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan / atau sederajat; e.
- Sehat Jasmani dan Rohani; f.
- Bertempat tingal di wilayah Desa/ Kelurahan setempat; dan c.
- Bersedia membuat pemyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat. h.
Bagian Kedua Perekrutan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Kepala Desa/ Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan secara sukarela dan terbuka lagr seluruh warga.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Warga masyarakat yang tetah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Walikota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

## Bagian Ketiga Masa Keanggotaan

## Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan Saflinmas beralhir sampai dengan usia 6O ( Enam puluh ) tahun atau diberhentikan.
- a. Meninggal dunia;
- (2) Diberhentikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
- c. Pindah domisili;
- e. Melakukan perbuatan tercela; atau
- f. Melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB III TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN Bagran Kesatu Tugas

## Pasal 9

## Satlinmas mempunyai tugas;

- b. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- a. Membantu dalam penanggulangan bencana;
- c. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan da-lam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. Membantu upaya pertahanan Negara.

## Pasal 10

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
- c. Komandan Regu; dan
- b. Kepala Satuan Tugas;
- d. Anggota
6. (21 Sadinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa / Lurah .

.

\.-

- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam t ampiran yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal l l

- (1) Kepala Satuan 5sfagaiman4 dimaksud dalam Pasal lO ayat (1) huruf a, secara ex-offrcio dijabat oleh Kepala Desa / Lurah .
- (2) Kepafa Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagairnarra dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota s€lag imana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

## Pasal 12

- Kepala Satuan Tt-rgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (21 \-membawahi 5 (lima) regu yang terdiri :
- b. Regu Pengamanan;
- a. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
- c. Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran;
- e. Regu Dapur Umum.
- d. Regu penyelamatan dan Evakuasi; dan

## Pasal 13

Jumlah regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wif ayah.

## Pasal 14

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. Melakukan upaya kesiapsiagoan dan peringatan dini terhadap segala bentuk €rncaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, -dan tetertiban masyarakat;
- b. Menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. Menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. Melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan,ketentraman dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan
- e. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

## Pasal 15

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b mempunyai tugas meliputi :

- b. Meminimalisir dan/atau mencegah segda bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- a. Melakukan pemantuan dan mewaspadai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;



- c. Melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian, materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

## Pasal 16

Regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran se$agaimsla dimalsud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas melipti :

- a. Memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. Melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban da pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. Memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- d. Melakukan rehabilitasi, relokasi rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;

## Pasal 17

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d mempunyai tugas meliputi :

- b. Memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat.
- a. Melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan keterLiban masyarakat.
- c. Melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamananan, ketentraman, keterLiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

## Pasal 18

Regu dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e mempunyai tugas meliputi :

- b. Membuat dan/atau mendirikan dapur bagran umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan kemanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat ; dan
- a. Mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, dan ketertiban masyarakat.

## Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

## Pasal 19

Anggota Satlinmas, mempunyai hak :

- Mendapatkan pendidikan dan pelatihaa; a.
- Mendapatkan kartu anggota Satlinmas; b.
- Mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional; c.
- Mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas; d.

\..


- e. Mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- g. Mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.
- f. Mendapatkan piagam penghargaan bagi yang mengaMi selama l0 (sepuluh) tahun dari Walikota Kotamobagu, 2O ( dua puluh ) tahun dari Gubemur, dan 30 ( tiga puluh ) tahun dari Menteri dalam Negeri; dan

## Pasal 2O

## Angota Satlinmas, mempunyai kewajiban:

- a. Menjunjung tingg norrna Hukum, noflna agama,hak asasi manusia, dan norna sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- c. Membantu menyelesaikan penyelisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- b. Menaati disiplin dan berpegangang teguh pada sumpah Satlinmas ;
- d. Melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atatu patut diduga adanya gangguang perlindungan masyarakat.

## BAE} IV PEMBERDAYAAN

## Pasal 2l

- (1) Pemberdayaan anggota Saflinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas;
- (2) Pemberdayaan sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melaui kegiatan;
- a. Pendidikan dan peLatihan;
- c. Peningkatan kesiapsiagaan;
- b. Pening!&lt;atan praserta dan prakarsa;
- d. Penanganan tanggap darurat
- f. Pembekalan.
- e. Pengedalian dan operasi; dan

## Pase.l22

Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di tiaptiap Desa/ Kelurahan.

## Pasal 23

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seriagam ssfuag:imana dimaksud pada ayat (1) dilengkapai dengan :
- a. Atribut;
- c. Peralatan operasional
- b. Perlengkapan; dan

## BAB V PEMBINAAN Pasal 24

Walikota melakukan pembinaan telirris operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

## BAB VI PELAPORAN Pasal 25

- (1) Kepala Desa /Kelurahan melalui camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepa.da Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat pada Gubernur.

- (3) l,aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dilakukan secara berkala setiap Triwulan atau 6 bulan dan I atau sewaltu-waktu diperlukan.

## BAEI VII

## PEMBIAYAAN Pasal 26

- (1) Anggota Saflinmas diberikan Insentif/ Honorarium, Sarana Prasarana, pembinaan/pelatihan/Bimtek, dengan biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
2. (2\ Penataan pembiayaan sebagaimana ayat (1) diatas, melalui Satuan Ke{a Perangkat Daerah Satpol PP Dan Linmas Kota Kotamobagu, pada program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Anggota saflinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan dapat menyesuaikan dengan persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam peraturan Walikota ini mulai padaTahun 2016.

BAB IX PENUTUP Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

| No | Pengelolah | Paraf |
|------|----------------------------|---------|
| 1 | Wakil Walikota | qv |
| 2 | Sekda | va |
| 3 | Asisten Bid / Pemerintahan | |
| 4 | Kabaq Hukum | qu |
| 5 | Kasat Pol PP Dan Linmas | f |

Ditetapkan di Kotamobagu PadaTanggal 19 ,uNl 2OLs

giwALTKOTA KOTAMOBAGUT4

TATONG BARA


Diundangkan di Kotamobagu

UTAMA MADYA 10119 198803 I 008 Drs\_MUSTAFA PEMBINA NIP

Pada tanggal

2015

DAERAH

BERITADAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR 1I.

\-


## I.AMPIRAN

## PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 1I TAHUN2015

## TENTANG PENYELENGGAIAMN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

## SUMPAH JANJI DAN SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS

## A. SUMPAH /JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami Anggota Satuan Pertndungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membaltu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan / atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami Anggota Satuan perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

hwALrKorA KoTAMOBAGU(