PERATURAN BUPATI MA Nomor 37 Tahun 2015 tentang PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2020 (berlaku 6 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu adanya pengaturan tentang pelaksana penyusun RPJMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten BanjarTahun 2011 Nomor 49);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2020.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
- (1) Penyusun RPJMD dalam bentuk dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusun RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. persiapan penyusunan RPJMD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- c. penyusunan rancangan RPJMD; dan
- d. pelaksanaan musrenbang RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pekerjaan penyusunan RPJMD mencakup:
- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW kabupaten dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- f. penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten/kota lainnya;
- g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten;
- h. penelaahan RPJPD kabupaten;
- i. perumusan
PENJELASAN
Pembukaan
visi dan misi;
- j. perumusan tujuan dan sasaran;
- k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- n. penetapan indikator kinerja daerah;
- o. pembahasan dengan SKPD;
- p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
- q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
- r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan;
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan RPJMD dikarenakan beban pekerjaan yang cukup banyak dan bersifat mendesak Bappeda dapat merekomendasikan orang di luar Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai pelaksana penyusunan RPJMD.
- (6) Pelaksana penyusunan RPJMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Anggota pelaksana penyusunan RPJMD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap yang secara teknis berperan langsung dalam pelaksanaan penyusunan RPJMD.
## BAB III
## STANDAR HONORARIUM
PENJELASAN
Pasal 3
- (1) Penetapan honorarium dalam penyusunan RPJMD ditetapkan berdasarkan aspek kepatutan dan kewajaran
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 6 Agustus 2015

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura pada tanggal 6 Agustus 20152006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 37