PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 14 Tahun 2007 tentang BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 (berlaku 2 Oktober 2007)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MELAWI,
bahwa berdasarkan 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah, maka Retribusi Izin Trayek merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten; pasal tentang
- b bahwa untuk pemungutan Retribusi Sebagaimana dimaksud huruf a diatas, diatur dengan Peraturan Daerah. pada perlu
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684 ) ;
- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); tentang
- 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi kalimantan Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
- 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8 Undang-Undang Nomor 10 Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 , tentang Penetapan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah kepada Daerah Tingkat 1 dab 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3410) ; Bidang
- 14 Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593
Dergan Persctujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
Mnctapkan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG RESTRIBUSI IZIN TRAYEK
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. 2 Pemcrintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah scbagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. 3 Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. 5 Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas , perseroan komanditer , perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, dana Pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya; tetap
6. 6 Angkutan penumpang umum adalah adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
7. 7 kedaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan lintas jadwal maupun tidak terjadwal dalam wilayah Daerah; tetap' tetap tetap
8. 8 Jaringan Trayek adalah kumpulan dari taryek - trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
9. 9 jaringan taryek; pada
10. Trayck dan Teralur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek sccara dan teratur , dengan jadwal atau tidak berjadwal; Tctap tetap tetap
11. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum;
- Lzin Insidentil adalah Izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang memiliki Izin Trayek atau kendaraan cadangannya menyimpang dari Izin Trayek
- adalah turunan dari Keputusan Izin Taryek dan atau Izin Operasi bagi kendaraan yang bersangkutan; setiap
- 14 Kendaraan Umun adalah kendaraan bermotor dijalan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; setiap
15. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi sebayak banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa pelengkapan pengangkutan bagasi; setiap
16. Mobil bus adalah kendaraan bermotor yang dilengkapai lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; setiap
17. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus; orang
18. Retribusi Perizinan tertentu adalah restribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang prasrana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentiungan umum dan menjaga kelestarian dan lingkungan; orang
19. Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum suatu atau treyek tertentu dalam Wilayah Daerah; Pada beberapa
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum, yang menurut Peraturan Perundang-undangan; diwajibkan melakukan pembayaran retribusi;
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek, izin operasi, izin insidentil dan kartu pengawasan;
- 22 Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Dacrah yang sclanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data atau pemenuhan kewajiban retribusi daerah ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dcngan nama Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Operasi Retribusi Izin Insidentil , Retribusi Kartu Pengawasan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah. pada
Pasal 3
pengawasan untuk menyediakan angkutan penumpang umum suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya dalam wilayah Daerah. pada
Pasal
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Izin Trayek, sctiap
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Izin Trayek sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan penyelenggaraan pemberian izin trayek, izin oprasi, izin insidentil , kartu pengawasan. Pada biaya
Biaya
avat (1) meliputi komponen biaya survei Pada
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
- Struktur tarif digolongkan BAB VII
BIAYA OPERASIONAL
BAB VII - BIAYA OPERASIONAL
Pasal 9
- Kepada instansi pengelola dan pembantu pemungutan retribusi, diberikan Operasional 5 % dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke kas daerah. Biaya
- Iata cara permintaan pembayaran Biaya Operasional , sebagaimana di maksud pada
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut di Kabupatcn Melawi tempat pelayanan diberikan.
MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Masa Retribusi adalah jangka waklu scbagai berikut
- b. Retribusi Izin Operasi lamanya 5 tahun;
2. Retribusi Izin Trayek lamanya 5 tahun;
3. Retribusi Izin Insedintil berlaku untuk satu kali perjalanan maksimal 14 (empat belas) hari;
4. Retribusi Kartu Pengawasan Izin Operasi lamanya 5 (lima) tahun.
5. d Rctribusi Kartu Pengawasan untuk Izin Trayek lamanya 1 (satu )tahun;
BAB IX - MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12
Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. pada
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasa] 13
- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamnakan.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) bulan dari retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan mengunakan STRD pada setiap
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB MII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15
- Baribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, sejak Gerbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- Peraturan Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16
- Pengeluaran surat teguran peringatan surat jenis lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- () Surat teguran penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk pada pasal
- Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringalan surat lain yang sejenis , wajib Retribusi harus mclunasi retribusi yang terutang:
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 17
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan kerusuhan. pada
- (2) Pemberian pengurangan; atau keringanan retribusi sebagaimana ayat (1) pasal ini, dengan ## BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
2. diterbitkan Surat Teguran, atau
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila Pada
4. ada pengakuan retribusi dari wajib retribusi baik lansung maupun tidak langsung; utang
BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 19
- retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan pling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang:
- Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. pada
PENYIDIKAN
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 20
- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Dacrah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- menerima, mencari; mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan perkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan terakhir menjadi lengkap dan jelas;
- Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah: pada
- b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau pidana dibidang retribusi daerah; pribadi
- d. Memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; orang
- 2 Melakukan pengeledahan unluk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- 8 Menyuruh berhenti atau dilarang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sebagaimana dimaksud huruf e; pada Pada
- É. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; rangka
- h Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak dibidang retribusi daerah; pidana
- 1 Menghentikan penyidikan;
- 1 Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
- k Melakukan tindakan lain yang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidangretribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. perlu
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasi] penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang dialur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan peraturan yang Brtentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini, scpanjang mengenai plaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. cukup
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan: Pada orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi. Agar setiap
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Pinoh 2007 Nanga pada tanggal 1 Oktober

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 2 Oktober 2007

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI MARTIN LUTHERD LEMBARAN DAERAI KABUPATEN MELAWI TAIIUN 2007 NOMOR |4
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 14 TAHUN 2007
## TENTANG
## RETRIBUSI IZIN 'TRAYEK
## LPENJELASAN UMUM
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek termasuk Retribusi Daerah Kabupaten yang diatur dengan Peraturan daerah.
Dalam lebih memantapkan otonomi dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya dari restribusi daerah harus dikelola lebih bertanggung jawab, disamping itu semakin meningkatkan pertumbuhan pembangunan didaerah dewasa ini maka baik pelayanan maupun efektifitas dan efesiensi yang berkaitan dengan restribusi meningkatkan mutu dan jenis pelayanan masyarakat. rangka pada perlu pada
Berkaitan dengan terscbut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah adalah restribusi Izin Trayek karena itu Pemirintah Kabupaten Melawi menetapkan Peraturan Daerah tentang Restribusi Izin Trayek dalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan. perihal rangka
Tujuan pengaturan vang serasi dengan tingkat kebutuhan pelayanan angkutan yang tertib, aman, nyaman, lancar dan teratur dengan biaya terjangkau oleh masyarakat disamping dalam rangka pembinaan manajemen orang dan khusus untuk jaringan trayek di wilayah Kabupaten Melawi angkutan angkutan
## IL. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Penjelasan Pasal Demi Pasal dianggap tidak karena sudah cukup jelas. perlu
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 40