PERATURAN BUPATI MA Nomor 33 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PROGRAM PENGUATAN MODAL USAHA KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI DANA BERGULIR KREDIT USAHA KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL (berlaku 4 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM PENGUATAN MODAL USAHA KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI DANA BERGULIR KREDIT USAHA KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), maka diperlukan peran serta Pemerintah untuk menyediakan dana pinjaman/ pembiayaan bagi Koperasi dan UMK, melalui Program Penguatan Modal Usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Melalui Dana Bergulir Kredit Usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Banjar;
- b. bahwa dalam rangka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Program Penguatanan Modal Usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Melalui Dana Bergulir Kredit Usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Banjar, pengelolaan pinjaman dana kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Banjar, maka perlu diatur melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PROGRAM PENGUATAN MODAL USAHA KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI DANA BERGULIR KREDIT USAHA KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar.
5. SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha sektor/bidang koperasi, perdagangan, industri, perikanan/kelautan, pertanian, perkebunan dan peternakan.
6. Program Penguatan Modal Usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil adalah upaya peningkatan modal usaha yang dilakukan secara terencana, terkendali dan terukur terhadap usaha koperasi, usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banjar.
7. Pinjaman Dana Bergulir kredit usaha adalah dana Pemerintah Daerah atau Pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan anggotanya yang bergerak diberbagai usaha produktif untuk pengembangan usaha.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Tujuan pemberian dana bergulir kredit usaha kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil adalah :
- a. Meningkatan penguatan modal usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
- b. Meningkatkan volume usaha dan pendapatan Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil.
- c. Memacu tumbuh kembang usaha-usaha produktif dari Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil agar menjadi usaha yang sehat , mandiri, tangguh dan memiliki daya saing.
BAB II - SUMBER DAN STATUS DANA
Pasal 3
- (1) Pinjaman dana bergulir kredit usaha bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
- (2) Dana bergulir kredit usaha kepada Koperasi, Usaha Kecil atau Menengah merupakan pinjaman dari Pemerintah Daerah dan dibukukan sebagai hutang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
BAB III - POKJA
Pasal 4
- (1) Dalam rangka mengelola pinjaman dana bergulir kredit usaha, dibentuk Pokja dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua
- Kepala Dinas Kopersi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) Kabupaten Banjar.
Sekretaris
Anggota
- Kapala Bidang Bina Usaha dan Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banjar
- 1. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha dan Pembiayaan Bidang Bina Usaha dan Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banjar.
2. Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupatan Banjar.
3. Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Investasi Bidang Bina Usaha Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar.
4. Kepala Seksi Pembiayaan dan Sarana Produksi Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar.
5. Kepala Sub Bagian BUMD dan Kajian Investasi Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
6. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
7. Pimpian Bank Pelaksana.
- (2) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat Pokja yang berkedudukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
- a. Ketua : Kepala Seksi Fasilitasi Usaha dan Pembiayaan Bidang Bina Usaha dan Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banjar.
- b. Sekretaris : Pelaksana Pengumpul Data Fasilitasi Pembiayaan/ Staf Seksi Fasilitasi Usaha dan Pembiayaan Bidang Bina Usaha dan Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banjar.
- c. Anggota : Pelaksana Pengumpul Data Fasilitasi Usaha/ Staf Seksi Fasilitasi Usaha dan Pembiayaan Bidang Bina Usaha dan Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banjar.
- (3) Pokja dan sekretariat Pokja sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - POKJA
Pasal 5
Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- a. melaksanakan pengelolaan dana bergulir kredit usaha yang bersumber dari APBD;
- b. menyeleksi koperasi, usaha mikro dan kecil calon penerima pinjaman dan menetapkan koperasi, usaha mikro dan kecil prioritas penerima dana pinjaman dalam setiap tahun anggaran;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir kredit usaha; dan
- d. melaporkan pelaksanaan pengelolaan pinjaman dana bergulir kredit usaha setiap bulan, semester dan akhir tahun kepada Bupati.
BAB III - POKJA
Pasal 6
Sekretariat Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. membantu Pokja dalam pengadministrasian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan penyaluran pinjaman dana bergulir kredit usaha kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
- b. membantu Pokja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil penerima pinjaman dana bergulir kredit usaha; dan
- c. membantu Pokja dalam menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengelolaan pinjaman dana bergulir kredit usaha untuk disampaikan kepada Bupati.
Bagian Kesatu
Penetapan Bank Pelaksana
BAB IV - BANK PELAKSANA
Pasal 7
Bank Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati
BAB IV - BANK PELAKSANA
Pasal 8
Bank pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memfasilitasi pembukaan rekening;
- b. menyalurkan dana pinjaman kepada koperasi, usaha mikro dan kecil, sesuai hasil seleksi POKJA dan mengadministrasikan penyaluran dan pengembalian pinjaman sesuai ketentuan perbankkan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pinjaman dana bergulir kredit usaha kepada Pokja Kabupaten setiap bulan, semester dan akhir tahun.
PERSYARATAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL CALON PENERIMA DAN MEKANISME PENYALURAN PINJAMAN DANA BERGULIR KREDIT USAHA
Bagian Kesatu
Persyaratan Koperasi
BAB V - PERSYARATAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL CALON PENERIMA DAN MEKANISME PENYALURAN PINJAMAN DANA BERGULIR KREDIT USAHA
Pasal 9
Koperasi calon penerima pinjaman dana bergulir kredit usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbadan hukum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan fotocopy Akte Pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh Pemerintah;
- b. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 2 (dua) tahun buku berturut-turut;
- c. memiliki kepengurusan yang aktif, sehat organisasi dan sehat usaha;
- d. memiliki alamat kantor yang jelas dan sarana kerja yang mendukung;
- e. khusus bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), dalam penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam sekurang-kurangnya berpredikat cukup sehat;
- f. memiliki izin usaha;
- g. tidak sedang menerima pinjaman perkuatan permodalan pada tahun yang berkenaan dari Lembaga Keuangan yang lain disertai pernyataan dari pengurus; dan
- h. mengajukan proposal/rencana pengembangan usaha kepada Pokja Kabupaten dan/atau SKPD terkait yang dilampiri dengan informasi data kelembagaan Koperasi, perkembangan usaha dan Laporan Keuangan Koperasi 1 (satu) tahun terakhir dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait.
Bagian Kedua
Persyaratan Usaha Mikro dan Kecil
BAB V - PERSYARATAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL CALON PENERIMA DAN MEKANISME PENYALURAN PINJAMAN DANA BERGULIR KREDIT USAHA
Pasal 10
Usaha Mikro dan Kecil calon penerima pinjaman dana bergulir kredit usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pelaku usaha adalah penduduk daerah;
- b. merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh kelompok/perorangan;
- c. tergabung dalam kelompok dan atau menjadi anggota Koperasi;
- d. memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- e. memiliki alamat tempat usaha yang jelas;
- f. mempunyai agunan yang memadai;
- g. tidak memiliki tunggakan pinjaman pada kelompok dan atau Koperasi dimana Usaha Mikro dan Kecil menjadi anggota Kelompok/ Koperasi; dan
- h. mengajukan permohonan pinjaman kepada Pokja Kabupaten dan atau SKPD terkait dan dilampiri rencana pengembangan usaha produktif yang direkomendasi oleh SKPD terkait.
BESARNYA PEMBERIAN PINJAMAN DAN JASA/BUNGA DANA BERGULIR
Bagian Kesatu
Besarnya Pinjaman Dana Bergulir
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 11
Pinjaman Dana bergulir dapat diberikan paling banyak sejumlah sebagai berikut :
1. Untuk Usaha Mikro Maksimal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
2. Untuk Usaha Kecil Maksimal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
3. Untuk Koperasi Maksimal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
Bagian Kedua
Besarnya Jasa/Bunga Pinjaman Dana Bergulir Kredit Usaha
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 12
Kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil penerima pinjaman dana bergulir kredit usaha dikenakan bunga sebesar 6% (enam persen) flat setiap tahun dari pokok pinjaman.
DANA BERGULIR KREDIT USAHA
Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir Kredit Usaha
BAB VII - MEKANISME PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN
Pasal 13
Penyaluran dana bergulir kredit usaha dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Calon Nasabah mengajukan permohonan proposal kepada Pokja dan atau SKPD terkait;
- b. Setelah permohonan pinjaman berserta lampirannya diterima oleh SKPD terkait, selanjutnya dilakukan proses sebagi berikut :
1. melakukan peninjauan ke lokasi usaha; dan
2. menilai analisa usaha guna menentukan layak tidaknya usaha tersebut dibantu.
- c. SKPD terkait membuat rekomendasi terhadap permohonan yang layak untuk memperoleh kredit dana bergulir;
- d. SKPD terkait kemudian meneruskan permohonan kepada Pokja untuk disleksi dan selanjutnya diteruskan kepada Bank Pelaksana;
- e. berkas permohonan diterima oleh Bank Pelaksana, Bank Pelaksanan mempersiapkan perjanjian/ akad kredit pinjaman dana bergulir kredit usaha berserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan; dan
- f. Bank Pelaksana kemudian menyalurkan pinjaman kredit dana bergulir kredit usaha kepada calon peminjam.
Bagian Kedua
Mekanisme Pengembalian Dana Bergulir Kredit Usaha
BAB VII - MEKANISME PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN
Pasal 14
- (1) Peminjam kredit dana bergulir kredit usaha wajib melunasi pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten Banjar dengan menyetorkan angsurannya berupa angsuran pokok dan bunga pada rekening pinjaman yang ada pada Bank Pelaksana setiap bulan.
- (2) Jangka waktu pengembalian pinjaman dana bergulir kredit usaha maksimal 5 (lima) tahun.
- (3) Pengembalian Pokok pinjaman melalui rekenik pokok atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Pembayaran jasa atau bunga melalui rekening jasa/bunga di Bank Pelaksana 6% (enam persen) pertahun sebagai biaya/jasa pembinaan Bank Pelaksana.
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PINJAMAN DANA BERGULIR KREDIT USAHA
BAB VIII - MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PINJAMAN DANA BERGULIR KREDIT USAHA
Pasal 15
- (1) Dalam rangka mengetahui perkembangan pelaksanaan pinjaman dana bergulir kredit usaha, dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan, semester dan akhir tahun oleh Pokja.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir kredit usaha dilakukan melalui upaya pembinaan dan pencegahan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan pinjaman dana bergulir kredit usaha.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir kredit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Ketua Pokja menerbitkan surat peringatan atau teguran tertulis atau pembatalan sebagai penerima pinjaman dana bergulir kredit usaha.
- (4) Apabila pelanggaran atau penyimpangan dilakukan oleh Bank Pelaksana, maka Ketua Pokja menerbitkan surat peringatan atau teguran dan mengusulkan pembatalan perjanjian kerjasama dengan Bank Pelaksana.
- (5) Pembatalan perjanjian kerjasama dengan Bank Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati ## BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
BAB VIII - MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PINJAMAN DANA BERGULIR KREDIT USAHA
Pasal 16
- (1) Apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan pinjaman dana bergulir kredit usaha oleh Koperasi, pelaku Usaha Mikro dan pelaku Usaha Kecil menerima pinjaman dana bergulir kredit usaha, maka Pokja dapat mencabut dan mengalihkan pinjaman dana bergulir kredit usaha kepada Koperasi, pelaku Usaha Mikro dan pelaku Usaha Kecil lainnya.
- (2) Pencabutan dan pengalihan pinjaman dana bergulir kredit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Koperasi, pelaku Usaha Mikro, dan pelaku Usaha Kecil penerima pinjaman dana bergulir kredit usaha untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian pinjaman yang telah dipergunakan.
- (3) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata yang dilakukan oleh Koperasi, pelaku Usaha Mikro dan pelaku Usaha Kecil yang menerima pinjaman dana bergulir kredit usaha, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENUTUP
BAB X - KETENTUAN
Pasal 17
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB X - KETENTUAN
Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 4 Agustus 2015

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 4 Agustus 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 33