PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR Nomor 22 Tahun 2017 tentang PERCEPATAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI JAWA TIMUR (berlaku 12 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang: bahwa sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Timur;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39)
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI JAWA TIMUR.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Timur.
6. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.
7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelengggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara Sekolah Menengah Pertama.
8. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Percepatan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut percepatan revitalisasi SMK adalah upaya melakukan perubahan secara cepat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
11. Pendidikan Sistem Ganda ( dual system ) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang mengintegrasikan pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di tempat dunia usaha dan dunia industri.
12. Pembelajaran berbasis industri ( teaching factory) adalah konsep pembelajaran yang memadukan kepentingan pendidikan kejuruan dalam rangka pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
13. Sinkronisasi kurikulum adalah upaya pengembangan kurikulum yang ada dan diintegrasikan dengan kurikulum berbasis dunia usaha dan dunia Industri ke arah terwujudnya revitalisasi SMK.
14. Sertifikasi Profesi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesi terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik dalam kurun waktu tertentu.
15. Lembaga Sertifikasi Profesi pihak kesatu lembaga pendidikan dan /atau pelatihan yang selanjutnya disebut LSP P1 adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang mempunyai lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan didirikan oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Pasal 2
Ruang Lingkup Peraturan Gubernur meliputi langkah-langkah dalam rangka percepatan revitalisasi SMK yang meliputi:
- a. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing;
- b. menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas;
- c. melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK;
- d. mengembangan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing;
- e. mendorong dan memberi fasilitas kepada SMK untuk menjadi LSP P1;
- f. mendorong dan memberi fasilitasi serta dukungan Perangkat Daerah dalam rangka percepatan revitalisasi SMK; dan
- g. mendorong peningkatan kerjasama, peran dan partisipasi dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat baik dalam proses pendidikan maupun dalam proses penyerapan lulusan.
Pasal 3
- (1) Upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui:
- a. penambahan daya tampung dan lokasi SMK;
- b. perlakuan khusus dalam proses pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru di SMK; dan
- c. pemberian jaminan kepada peserta didik SMK untuk mengikuti sertifikasi profesi sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Perlakukan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
Pasal 4
- (1) Upaya menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. melakukan pemetaan dan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. menyusun program penataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan;
- d. kerjasama dengan Perangkat Daerah, Industri dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bagian peningkatan kinerja;
memfasilitasi
- e. memfasilitasi peserta didik berprestasi untuk menjadi guru sebaya; dan
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.
- (2) Upaya menyediakan sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas, dilakukan dengan cara:
- a. menyusun perencanaan kebutuhan sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan SMK;
- b. merealisasikan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- c. melakukan kreasi dan inovasi dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana;
- d. mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dunia industri dan masyarakat untuk berperan serta dalam penyediaan sarana dan prasarana; dan
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.
Pasal 5
- (1) Upaya penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan dengan:
- a. memberikan kemudahan kepada SMK untuk melaksanakan pembukaan program kejuruan baru yang disesuaikan dengan potensi lokal, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang kemudahan kepada SMK;
- c. menyusun dan melaksanakan:
1. Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan pendidikan SMK;
2. Standar Pelayanan Publik penyelenggaraan pendidikan SMK; dan
3. Standar Prosedur Operasional penyelenggaraan pendidikan SMK.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
Pasal 6
Upaya mengembangkan SMK unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan dengan cara:
- a. mendorong SMK untuk melakukan sinkronisasi kurikulum antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri, melalui:
1. penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan kerja, dunia usaha dan dunia industri; dan
2. pelaksanaan Sistem Ganda (dual system) dan pembelajaran berbasis industri (teaching factory) .
- b. mendorong SMK untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan revitalisasi SMK, melalui:
1. metode pembelajaran yang difokuskan kepada pendidikan Sistem Ganda (dual system) dan pembelajaran berbasis industri (teaching factory).
2. pemberian ruang pada SMK untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kualitas lulusan.
Pasal 7
Upaya mendorong dan memberi fasilitas kepada SMK untuk menjadi LSP P1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan dengan memfasilitasi dan mendorong:
- a. SMK untuk membentuk dan menyelenggarakan LSP P1;
- b. SMK untuk membentuk Tempat Uji Kompetensi; dan
- c. Tenaga Pendidik untuk memiliki sertifikasi kompetensi sebagai tenaga assesment kompetensi.
Pasal 8
Upaya mendorong dan memberi fasilitasi serta dukungan pada Perangkat Daerah dalam rangka percepatan revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dilakukan dengan cara mendorong Perangkat Daerah untuk:
- a. memberikan pelatihan sesuai kurikulum;
- b. memberikan kemudahan untuk pemagangan peserta didik; dan
- c. memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bagian peningkatan kinerja.
Pasal 9
- (1) Upaya mendorong peningkatan kerjasama, peran dan partisipasi dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dilakukan dengan cara:
- a. memfasilitasi dan menyalurkan lulusan SMK sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
- b. mendorong dunia usaha dan dunia industri untuk:
1. menyerap lulusan SMK;
2. mendirikan SMK di kawasan industri; dan
3. mendirikan akademi komunitas di kawasan industri bekerjasama dengan perguruan tinggi.
- c. memfasilitasi SMK untuk membuka akademi komunitas bekerjasama dengan perguruan tinggi;
- d. memfasilitasi lulusan SMK yang akan mengembangkan usaha mandiri;
- e. mendorong lembaga keuangan memberikan bimbingan, kemudahan dan memfasilitasi untuk mendapatkan modal kerja bagi lulusan SMK yang akan mengembangkan usaha mandiri.
- (2) Akademi komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c, dilaksanakan agar lulusan SMK mendapatkan pengakuan setara Diploma 1 atau Diploma 2.
Pasal 10
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan percepatan Revitalisasi SMK di Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan:
- a. penyusunan perencanaan kebutuhan pembiayaan;
- b. penyediaan dan pengalokasikan anggaran;
- c. pemberian dorongan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dunia industri dan masyarakat untuk berperan serta dalam penyediaan pembiayaan percepatan revitalisasi SMK;
- d. pemberian dorongan kepada SMK untuk berkreasi dan berinovasi untuk melakukan penggalian dana dari sumbersumber lain yang tidak mengikat; dan
- f. penyusunan pedoman penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pembiayaan penyelenggaraan SMK.
Pasal 11
Dalam rangka percepatan revitalisasi SMK di Jawa Timur dan untuk memenuhi ketentuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi terkait dengan prosentase perbandingan SMK sebesar 70 % (tujuh puluh prosen) dan SMA sebesar 30 % (tiga puluh prosen), dilakukan dengan:
- a. menghentikan pendirian untuk sementara ( moratorium ) SMA; dan
- b. mempermudah proses alih fungsi SMA menjadi SMK.
Pasal 12
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Mei 2017

Penandatangan: GUBERNUR JAWA TIMUR Dr. H. SOEKARWO

Penetapan: Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 12 Mei 2017 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd ## Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 22 SERI E.