PERATURAN BUPATI RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu (berlaku 3 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
0
BERIT A DAE RAH KABUPATEN NIAS SELATAN
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2015
TENT ANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,
- a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
SERI :A
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahn Lembaran Negara RI Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4574);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Menetapkan dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4548);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Aset Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Oaerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
34. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
35. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :
Rp.76.331.308.267,00,-
Rp.27 .000.000.000,00
Rp.49.331.308.267,00,- (+)
Rp.
1. Pendapatan Daerah
Rp. 949.563.695.547,00,-
2. Belanja Daerah
Rp. 998.895.003.814,00,-
Surplus/(Defisit) setelah Pergeseran
Rp. (49.331.308.267.00,-)
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan (SiLPA TA. 2014)
- b. Pengeluaran
- Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:
Pasal 2
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran peraturan ini.

## Pasal3

Lampiran sebagaimana dimaksud tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal4


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

IDEALISMAN DACHI


Ditetapkan di T eluk Dalam pada tanggal 13 Mei 2015

BUPATINIAS SELATAN,

Diundangkan di Teluk Dalam

padatanggal 13 Mei2014

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 16


## Pasal3

Lampiran sebagaimana dimaksud tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal4


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

IDEALISMAN DACHI

Ditetapkan di Teluk Dalam pad a tanggal 13 Mei 2015

BUPATINIAS SELATAN,


Diundangkan di Teluk Dalam padatanggal 13 Mei2014

SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 16


## Pasal3

Lampiran sebagaimana dimaksud tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal4


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

IDEALISMAN DACHI

Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 13 Mei 2015

BUPATINIAS SELATAN,


Diundangkan di Teluk Dalam padatanggal 13 Mei2014

:: &lt;\~ERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 16


4

KEPALA BAGIAN HUKUM KAB. NIAS SELATAN,

REMBINA MIPMI9730413 200112 1 003

## Pasal3

Lampiran sebagaimana dimaksud tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

IDEALISMAN DACHI

Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 13 Mei 2015

BUPATINIAS SELATAN,


Diundangkan di T eluk Dal am padatanggal 13 Mei2014

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN, ttd

FADUHUSIDAELY

SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

/

'

~.

.

## Pasal3

Lampiran sebagaimana dimaksud tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal4


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 13 Mei 2015

BUPATINIAS SELATAN, ttd

IDEALISMAN DACHI

Diundangkan di Teluk Dalam padatanggal 13 Mei2014

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN, ttd

FADUHUSIDAELY

ATAN TAHUN 2015 NOMOR 16 BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM