PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 29 Tahun 1992 tentang PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TIMOR TENGAH SELATAN, TIMOR TENGAH UTARA, BELU, ENDE, NGADA, SIKKA, DAN SUMBA BARAT DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR (berlaku 26 Mei 1992)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Ende, Ngada, Sikka, dan Sumba Barat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingat I Nusa Tenggara Timur, dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di wilayah tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TIMOR TENGAH SELATAN, TIMOR TENGAH UTARA, BELU, ENDE, NGADA, SIKKA, DAN SUMBA BARAT DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.
Pasal 1
- (1) Membentuk Kecamatan Kota SoE di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan SoE;
- b. Kelurahan Cendana;
- c. Desa Oebesa;
- d. Desa Taubneno;
- e. Desa Nonohonis;
- f. Desa Karangsiri;
- g. Desa Nunumeu.
- (2) Wilayah Kecamatan Kota SoE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Amanuban Barat.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kota SoE maka wilayah Kecamatan Amanuban Barat dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kota SoE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 2
- (1) Membentuk Kecamatan Kota Kefamenanu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Utara yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Kefamenanu Utara;
- b. Kelurahan Kefamenanu Tengah;
- c. Kelurahan Kefamenanu Selatan;
- d. Kelurahan Aplasi;
- e. Kelurahan Sasi;
- f. Desa Bansone.
- (2) Wilayah Kecamatan Kota Kefamenanu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Miomafo Timur.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kota Kefamenanu maka wilayah Kecamatan Miomafo Timur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kota Kefamenanu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 3
- (1) Membentuk Kecamatan Kobalima di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Belu yang meliputi wilayah:
- a. Desa Lakekun;
- b. Desa Litamali;
- c. Desa Babulu;
- d. Desa Alas;
- e. Desa Alas Utara;
- f. Desa Alas Selatan.
- (2) Wilayah Kecamatan Kobalima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Malaka Timur.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kobalima maka wilayah Kecamatan Malaka Timur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kobalima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 4
- (1) Membentuk Kecamatan Kota Atambua di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Belu yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Atambua;
- b. Kelurahan Lidak;
- c. Kelurahan Umanen;
- d. kelurahan Bardao;
- e. Kelurahan Fatukbot;
- f. Kelurahan Fatubenao;
- g. Kelurahan Tulamalae;
- h. Kelurahan Manumutin.
- (2) Wilayah Kecamatan Kota Atambua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tasifeto Barat.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kota Atambua maka wilayah Kecamatan Tasifeto Barat dikurangi dengan wilayah Kecamatan
Kota Atambua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 5
- (1) Membentuk Kecamatan Ende Selatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ende yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Rewarangga;
- b. Kelurahan Onekore;
- c. Kelurahan Potulando;
- d. Kelurahan Paupanda;
- e. Kelurahan Rowowena;
- f. Kelurahan Rukunlima;
- g. Kelurahan Mautapoga;
- h. Kelurahan Mbongawani;
- i. Kelurahan Kotaratu;
- j. Kelurahan Tetandara.
- (2) Wilayah Kecamatan Ende Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ende.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ende Selatan maka wilayah Kecamatan Ende dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ende Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 6
- (1) Membentuk Kecamatan Ngada Bawa di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Bajawa;
- b. Kelurahan Jawaneze;
- c. Kelurahan Kisanata;
- d. Kelurahan Tanalodu;
- e. Kelurahan Trikora;
- f. Kelurahan Ngedukelu;
- g. Kelurahan Lebijaga;
- h. Kelurahan Faobata;
- i. Kelurahan Susu.
- (2) Wilayah Kecamatan Ngada Bawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bajawa.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ngada Bawa maka wilayah Kecamatan Bajawa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ngada Bawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 7
- (1) Membentuk Kecamatan Alok di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Beru;
- b. Kelurahan Kabor;
- c. Kelurahan Kota Uneng;
- d. Kelurahan Wuring;
- e. Kelurahan Wolomarang.
- (2) Wilayah Kecamatan Alok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Maumere.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Alok maka wilayah Kecamatan Maumere dikurangi dengan wilayah Kecamatan Alok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 8
- (1) Membentuk Kecamatan Kota Waikabubak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Komerda;
- b. Kelurahan Wailiang;
- c. Kelurahan Kampung Sawah;
- d. Kelurahan Kampung Baru;
- e. Kelurahan Kodaka;
- f. Kelurahan Tebara;
- g. Kelurahan Kalembu Kuni.
- (2) Wilayah Kecamatan Kota Waikabubak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Loli.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kota Waikabubak maka wilayah Kecamatan Loli dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kota Waikabubak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 9
- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota SoE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Kelurahan Taubneno.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota Kefamenanu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Kelurahan Kefamenanu Tengah.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kobalima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Litamali.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota Atambua sebagaimana
- 8 - dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada di Kelurahan Manumutin.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ende Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Kelurahan Mautapoga.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ngada Bawa sebagiamana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada di Kelurahan Bajawa.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Alok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada di Kelurahan Beru.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota Waikabubak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berada di Kelurahan Komerda.
Pasal 10
Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasat 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 11
Pemecahan, penyatuan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas Kelurahan/Desa dalam kecamatan-kecamatan yang ditetapkan
Pasal 12
- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 8 (delapan) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
Pasal 13
Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1992

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1992

Penandatangan: ## MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO