UNDANG-UNDANG RI Nomor 12 Tahun 1960 tentang PEMBUBARAN PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN PEMULIHAN HAK (berlaku 1 April 1960)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa telah tiba saatnya untuk membubarkan Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak, yang diadakan oleh Undang- undang Darurat No. 15 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 23) dan mencabut peraturan-peraturan yang menjadi dasar dari Panitya tersebut;
- b. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat
:
Pasal 22
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Maret 1960;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBUBARAN PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN PEMULIHAN HAK.
- (2) Dicabut (1) Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak pada tanggal 1 April 1960 dibubarkan.
- (2) Dicabut : mulai tanggal 1 April 1960;
- a. "Ordonantie Herstel Rechtsverkeer" yang termuat dalam Staatsblad 1947 No. 70;
- b. "Besluit Vijandelijk Vermogen Indonesie", yang termuat dalam Staatsblad 1947 No. 71;
- c. Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 23) tentang Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak.
- (3) Kekayaan-kekayaan Panitya tersebut sub A, menjadi milik
Negara dan diserahkan dalam pengelolaan dan pemakaian kepada Departemen Kehakiman.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 April 1960.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1960.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 37.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1960.

Penandatangan: Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1960
tentang
## PEMBUBARAN PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN PEMULIHAN HAK.
Dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang Kekayaan yang dilola oleh Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak, ditetapkan peruntukan kekayaan-kekayaan itu secara membagi-bagi pengelolaannya kepada pelbagai Departemen-departemen Pemerintahan Pusat.
Setelah pembagian pengelolaan ini terjadi, maka selesailah pekerjaan Panitya tersebut dan tiba saatnya untuk membubarkannya.
Dengan dibubarkannya Panitya ini peraturan-peraturan yang bersangkutan dapat sekali dicabut.
Peraturan-peraturan ini adalah :
- a. "Ordonnantie Herstel Rechtsverkeer" yang termuat dalam Staatsblad 1947 No. 70,
- b. "Besluit Vijandelijk Vermogen Indonesia", yang termuat dalam Staatsblad 1947 No. 71,
- c. Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1950 tentang Panitya Untuk Menyelenggarakan Urusan Pemulihan Hak, yang termuat dalam Lembaran-Negara tahun 1950 No. 23.
Kalau sekiranya timbul pertanyaan, apakah barangkali dari peraturan-peraturan tersebut ada yang seyogiyanya dipertahankan untuk Departemen-departemen yang mengambil-alih pengelolaan kekayaan-kekayaan yang bersangkutan kekuasaan Panitya maka dapat dikatakan, bahwa tidak ada suatupun dari peraturan-peraturan yang semacam itu.
"Besluit Vijandelijk Vermogen" sudah terang dapat dicabut seluruhnya oleh karena pengertian "kekayaan musuh" sekarang tidak ada lagi.
Dari "Ordonnantie Herstel Rechtsverkeer" dapat ditinjau pasal-pasal yang berikut :
- a. Pasal-
PENJELASAN
Pasal 39
sampai dengan 58 mengenai kekuasaan-kekuasaan istimewa yang diberikan kepada Panitya, sudah lama tidak dipergunakan dan tidak ada alasan untuk mempergunakannya bagi instansi lain. - b. Hal yang sama dapat dikatakan dari pasal-pasal 60 sampai dengan 72 mengenai tindakan-tindakan dari "Commissie" (= Panitya sebelum adanya Raad voor Rechtsherstel) yang harus ditampung oleh Panitya tentang akibat-akibatnya. - c. Pasal-pasal 74 sampai dengan 92 mengenai effecten. Panitya sudah membereskan segala sesuatu yang berhubungan dengan effect-effect ini secara mempergunakan pasal-pasal tersebut. d. Pasal-pasal 93 sampai dengan 103 adalah tentang mewakili orang-orang manusia yang tidak terang tempatnya. Tentang hal ini, hukum biasa (het gemene recht) sudah mencukupi. - e. Pasal-pasal 104 sampai dengan 127 mengenai tindakan-tindakan yang oleh Panitya dapat dilakukan