PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 91/2016 Tahun 2016 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (berlaku 22 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , perlu menyesuaikan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
3. Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kota Malang.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
12. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
13. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
14. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:
- a. jenis-jenis perizinan dan nonperizinan;
- b. pendelegasian kewenangan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- d. pengawasan dan pelaporan.
JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
BAB III - JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
Pasal 3
Perizinan meliputi:
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tidak mempersyaratkan AMDAL dan/atau ANDAL LALIN;
2. Izin Gangguan yang tidak mempersyaratkan AMDAL dan/atau ANDAL LALIN;
3. Izin Reklame;
4. Izin Usaha Perdagangan (SIUP), kecuali Izin Usaha Mikro;
5. Izin Usaha Perindustrian (IUI);
6. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
7. Izin Usaha Angkutan;
8. Izin Trayek;
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
10. Izin Penyelenggaraan Tontonan;
11. Izin Perluasan Industri;
12. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Gedung Gajayana dan Wisma Tamu; dan
13. Izin Operasional untuk Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- b. Non Perizinan meliputi:
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
3. Tanda Daftar Industri (TDI).
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
BAB IV - PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
Pasal 4
- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
Pasal 5
Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- b. penerbitan produk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
- d. penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
- e. pencabutan dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan;
- f. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
BAB V - PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
Pasal 6
Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, adalah dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
BAB VI - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 7
- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Walikota sesuai dengan tingkat urusan pemerintahan melalui mekanisme koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pengawasan terhadap Izin dan/atau Nonizin yang sudah diterbitkan menjadi tanggung jawab DPMPTSP.
BAB VI - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 8
Kepala DPMPTSP wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Perangkat Daerah terkait, secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
- (1) Perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini tetap berlaku hingga habis masa berlakunya izin.
- (2) Permohonan perizinan dan nonperizinan yang masih dalam proses, setelah diundangkannya Peraturan Walikota ini, menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
- (1) Pemberian pertimbangan teknis perizinan yang menjadi fungsi Perangkat Daerah teknis, dilakukan dengan menugaskan personel dalam keanggotaan Tim Teknis Perizinan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Walikota dapat menarik kembali kewenangan yang telah didelegasikan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Penetapan: Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016

Penandatangan: WALIKOTA MALANG, ttd. MOCH. ANTON

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Verifikasi: ttd. IDRUS BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 91