PERATURAN DAERAH MA Nomor 19 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATER ROTE RDAO ROMOR 8 TAHUN 2016 TERTARG PERYERTAAR MODAL DAERAH BERUPA TARAH KEPADA PERSEROAR TERBATAS BARK NUSA TENGGARA TIMUR DENGAR RAHMAT TUHAN YA.KG MAHA ESA BUPATI ROTE RDAO, bahwa untuk adanya kepastian hukum dan optimalisasi pendayagunaan aset daerah, serta merungkatkan pendapatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pernerintah Kabupaten Rote Ndao mernanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal berupa tanah kepada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur yang disertakan dalam penambahan modal daerah; - b. bahwa sesuai ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI ROTE NDAO PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATER ROTE RDAO
ROMOR 8 TAHUN 2016
TERTARG
PERYERTAAR MODAL DAERAH BERUPA TARAH KEPADA PERSEROAR TERBATAS BARK NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAR RAHMAT TUHAN YA.KG MAHA ESA
BUPATI ROTE RDAO,
a.
bahwa untuk adanya kepastian hukum dan optimalisasi pendayagunaan aset daerah, serta merungkatkan pendapatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pernerintah Kabupaten Rote Ndao mernanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal berupa tanah kepada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur yang disertakan dalam penambahan modal daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 411 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Berupa Tanah Kepada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur;
1. Mengingat
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);§
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubah.an Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republilc Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 101)§
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 Nomor 050, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 133);
Dengan Penetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE IIDAO dan BUPATI ROTE NDAO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENT.ANG PENYERTAA1' MODAL DAERAH BERUPATAIIAH K.EPADA PERSEROA!f TERBATAS BAlfK NUSA TENGGARA TIMUR
BABI K.ETEIITUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.
6. Perseroan Terbatas Bank NTT yang selanjutnya disebut PT Bank NTT adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukurn Peraturan Daerah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1983 sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTT dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat J Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999.
7. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah, baik berupa Uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur serta pemanfaatan Modal Daerah oleh Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur dengan mendapatkan irnbalan tertentu.
9. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia/
10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dismgkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BABII
MAKSUD DAN TUJUAK
PasaJ 2
- ( 1) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT, dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka optimalisasi pendayagunaan aset daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkat.kan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
BABW
PEKETAPAN ASET
PasaJ 3
Dengan Peraturan Daerab ini ditetapkan Penyertaan Modal Tambahan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 1.355 m2 kepada PT Bank NTT.
BAB IV - BENTUK PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
- (l) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berupa tanah kepada PT Bank NTT berbentuk penambahan modal.
BAB IV - BENTUK PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
- (l) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berupa tanah kepada PT Bank NTT berbentuk penambahan modal.
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.303.500.000,(dua m.il.yar tiga ratus tiga juta Lima ratus ribu rupiah).
BABV
PEMBINAAN DAN PENGAW ASAl'f
BAB IV - BENTUK PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PT Bank NTT yang menerima penyertaan modal daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l}, dilakukan oleh Tim yang ditunjuk dengan Keputusan BupatiJ
J
- (1) PT Bank NTT wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana d.imaksud pada ayat (1), d.isampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati dan DPRD sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7
- ( 1) Penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank NTT menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Setelah dilakukan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, Pemerinah Daerah harus melakukan serah terirna aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) harus dicatat dalam harta kekayaan PT Bank NIT.
KETENTUAN PEHUTUP
BAB VD - KETENTUAN PEHUTUP
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penetapan: Diundangkan di a'a pada tanggal 31 esember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS D ERAH KABUPATEN ROTE NDAO, ,-1 J BAS MATHEOS SELLY EMBARAN OAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016 NOMOR 6E?3 OMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: /2016. ## PEBJELAS.Alf ATAS ## PERATURAlf DAERAH KABUPATEB ROTE NDAO ## BOKOR 8 TA.HUll 2016 ## TEBTABG ## PENYERTAAll MODAL DAERAH BERUPA TANAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR ## I. UMUM Upaya pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Sesuai ketentuan pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah , menyatakan bahwa Sumber pendapatan Daerah terdiri atas : - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi: 1. Pajak Daerah; 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 2. Retribusi daerah; 4. lain-Jain Pendapatan Asli Daerah yang sah. - b. Pendapatan Transfer; dan - c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Selanjutnya, ketentuan Pasal 332 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa surnber modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa : - (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda. - (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. - (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. - (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai rill pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal. - (5) Nilai rill sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah esuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penandatangan: Berdasarkan Pasal 411 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengamanatkan bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerahfi TI. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasa.14 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasa.l 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.