PERATURAN BUPATI MA Nomor 12 Tahun 2017 tentang PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS JAMINAN PER (berlaku 17 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa saat ini ibu bersalin belum semua terlayani di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga persalinan di rasakan menjadi tidak aman dan memiliki resiko kematian ibu dan bayi yang tinggi.
- b. bahwa untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1508);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN
2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Majene;
2. Bupati adalah Bupati Majene;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majene;
4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
6. Dana Jampersal adalah dana simultan yang di gunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan;
7. Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses Pelayanan KIA;
8. Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
9. Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan;
10. Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya;
11. Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas;
12. Dana Jampersal tidak boleh di gunakan untuk membiayai kegiatan yang telah di biayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya;
13. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menghitung kebutuhan pemanfaatan dana jampersal masing-masing kegiatan untuk wilayah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas;
14. Dana Jampersal dapat di manfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang di atur dalam juknis, dan alokasi dana jampersal merupakan pagu maksimal;
15. Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan system klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan dan penanggungjawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
16. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemamfaatan dana jampersal di atur lebih lanjut di daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Dana alokasi khusus jampersal ini dimaksudkan untuk Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompoten;
- (2) Tujuan dari dana alokasi khusus jampersal ini untuk :
- a. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas kesehatan yang kompeten;
- b. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
SASARAN
BAB III - SASARAN
Pasal 3
Sasaran pemamfaatan dana alokasi khusus jampersal ini diperuntukkan bagi :
- a. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota;
- b. Rumah Sakit;
- c. Puskesmas.
RUANG LINGKUP
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup Jampersal di kabupaten/kota meliputi :
- a. Rujukan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompoten;
- b. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK), penempatan RTK harus berdekatan dengan sarana fasilitas pelayanan kesehatan primer;
- c. Pertolongan persalinan, KB paskapersalinan dan perawatan bayi baru lahir.
PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL
BAB V - PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL
Pasal 5
Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untukl:
- a. Sewa mobil/sarana transportasi rujukan;
- b. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang mencakup:
1. Sewa rumah selama 1 tahun;
2. Makan minum bagi ibu hamil dan pendamping 1 orang;
3. Langganan air dan listrik;
- c. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- d. Honor PNS dan non PNS;
- e. Penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi;
- f. Penyediaan barang habis pakai;
- g. Belanja percetakan dan penggandaan;
- h. Belanja jasa pengiriman specimen
BAB V - PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL
Pasal 6
Dana Jampersal di kabupaten/kota dipergunakan untuk kegiatan meliputi :
- a. Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dana tau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
- b. Rujukan dari ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dana tau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier;
- c. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping (1 orang) dan petugas kesehatan/kader (1 orang);
- d. Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- e. Dana Jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat kabupaten/kota untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan dan dukungan administrasi;
- f. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari rumah ibu hamil ke RTK, fasilitas pelayanan kesehatan primer maupun fasilitas pelayanan kesehatan sekunder/tersier.
KEPESERTAAN
BAB VI - KEPESERTAAN
Pasal 7
Untuk pembayaran klaim pertolongan persalinan, peserta penerima manfaat Jampersal harus memenuhi persyaratan:
- a. Foto copy KTP/keterangan domisili;
- b. Foto copy kartu keluarga;
- c. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan (Asli);
- d. Melampirkan rekomendasi dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Majene (Asli);
- e. Belum pernah menerima fasilitas yang telah di biayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya;
- f. Kepesertaan penerima manfaat Jampersal selanjutnya di verifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Majene;
- g. Setelah dinyatakan layak untuk menjadi peserta Jampersal, selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.
PEMAMFAATAN DANA JAMPERSAL DAN MEKANISME KLAIM
BAB VII - PEMAMFAATAN DANA JAMPERSAL DAN MEKANISME KLAIM
Pasal 8
Dana Jampersal ini dapat di manfaatkan untuk :
- a. Transport lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan
BAB VII - PEMAMFAATAN DANA JAMPERSAL DAN MEKANISME KLAIM
Pasal 9
Mekanisme Klaim Dana Jampersal adalah :
- a. Untuk Transport lokal perjalanan dinas untuk petugas /kader di lengkapi dengan
1. Surat Perintah Tugas (SPT) yang sah dari atasan pelaksana;
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditanda tangani oleh Penjabat atau pihak terkait tempat tujuan perjalanan dinas;
- b. Untuk sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan mengacu pada standar yang berlaku pada daerah dengan karakteristik geografis yang setara pada satu wilayah.
- c. Untuk Operasional Rumah tunggu Kelahiran (RTK) Puskesmas di lengkapi dengan :
1. Surat Perjanjian Sewa/kwitansi RTK yang sah/asli;
2. Bukti pembayaran listrik, air, makan minum dan lainlain;
- d. Untuk jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau pertanggungjawaban kegiatan jampersal kepada bendahara yang di tetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pemanfaatan dana Jampersal tidak membiayai ibu hamil yang tidak melahirkan di fasilitas pelayanan Kesehatan Primer atau sekunder.
- e. Pemanfaatan dana Jampersal hanya membiayai peristiwa kelahiran pada Ibu hamil
- f. Untuk Honor PNS dan Non PNS mengacu pada Surat Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum
- g. Untuk belanja jasa pengiriman specimen Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- h. Bukti belanja habis pakai yang dibuktikan dengan stempel toko tempat membeli barang tersebut;
- i. Membuat berita acara penerimaan barang dan pemeriksaan barang;
- j. ## BAB VIII PELAPORAN
BAB VII - PEMAMFAATAN DANA JAMPERSAL DAN MEKANISME KLAIM
Pasal 10
Kepala Puskesmas wajib melaporkan penggunaan dana Jampersal setiap bulan dengan melampirkan data ibu bersalin beserta pendamping yang memanfaatkan RTK, disertai dengan daftar kehadiran;
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
- (1) Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 1/HK/KEP-NUP/I/2017 Tahun 2017 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Jaminan Persalinan Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IX - PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Penetapan: Ditetapkan di Majene Pada tanggal 17 Februari 2017

Penandatangan: BUPATI MAJENE

Verifikasi: CAP/TTD H. FAHMI MASSIARA

Penetapan: Diundangkan di Majene Pada tanggal 17 Februari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE CAP/TTD H. SYAMSIAR MUCHTAR M. BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 12. 8
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJENE NOMOR : 12 TAHUN 2017 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2017

## TENTANG

## PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SE KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2017

| No | Pemeriksaan | Tarif | Keterangan |
|------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ambulans | Sesuai dengan tarif yang berlaku pada daerah tersebut | Penggantian biaya pelayanan ambulans mengacu pada standar yang berlaku pada daerah dengan karakteristik geografis yang setara pada satu wilayah |

| NO | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Paket Persalinan pervaginam normal oleh Bidan | 700.000 |
| 2 | Paket Persalinan pervaginam normal oleh Dokter | 800.000 |
| 3 | Paket Persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar di Puskesmas PONED | 950.000 |
| 4 | Persalinan di rumah sakit dengan kategori Secsio Cesaria (SC) | 4.888.200 |

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA