PERATURAN BUPATI MA Nomor 44 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor OS Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata ketja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturb.n Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabaldng (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur :Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494);
4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara ten tang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI , SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TABALONG
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong-
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong:
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong:
- 5 Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong-
- 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong-
- 7 Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. pada
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada
- 9 Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong:
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong:
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong
13. Seksi adalah Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong: pada
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong: pada
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
Pasal 2
- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi: pada ayat
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. perumusan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. d pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
8. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
- Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan;
- 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Subbagian Keuangan; dan
- b Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:
2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
- 1 Seksi Identitas Penduduk;
- € Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
- 2 Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
- 1 Seksi Kelahiran dan Kematian;
- d Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas:
- 1 Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- e Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; terdiri atas: 1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- 2 Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: pada
4. koordinasi kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. b koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- C. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; arsip
7. d penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pada Dinas Kependudukan dan

(1)

## Pencatatan Sipil; dan

- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

## Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

## Pasal 5

- 1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
5. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
6. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

## Bagian Ketiga

## Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

## Pasal 6

- 1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi: pada ayat
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
6. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

## Bagian Keempat

## Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemantauan Data

## Pasal 7

Bidang

Pengelolaan

Informasi

Administrasi

Kependudukan dan

Pemantauan Data dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

- (2) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemantauan Data mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemantauan Data.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemantauan Data menyelenggarakan fungsi:
3. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemantauan Data.
4. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemantauan Data.
5. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemantauan Data

## Bagian Kelima

## Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Pasal 8

- (1) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
2. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi: pada
5. b pelaksanaan koordinasi sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dan
6. C pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

## BAB V

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis\_

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. pada

## BAB VI

## JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 10

Pada fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA KERJA

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas.

## Pasal 12

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati\_

BAB VIII JABATAN DAN ESELON

dan

## Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. (2} Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator. pada
- (3) Kepala Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. pada
4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini. tetap

## BAB X

KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal BUPATI TABALONG,

2016

Diundangkan di Tanjung tanggal 05 pada


2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


44