PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 39 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN (berlaku 29 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang:a. bahwa sehubungan masih adanya beberapa satuan harga dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 yang dibiayai dari belanja hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang belum diatur dalam Peraturan Bupati, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Khusus Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Khusus Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 34);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2015.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Khusus Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 24) diubah sebagai berikut:
1. diantara ketentuan angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 4a, 4b, 4c, 4d dan 4e sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.
5. 4a. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, yang selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek.
6. 4b. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan diwilayah Kecamatan.
7. 4c. Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan adalah Petugas yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di Desa/Kelurahan.
8. 4d. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia pengawas pemilihan Kecamatan untuk membantu Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan.
9. 4e. Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu, adalah sentra penegakan hukum terpadu yang berfungsi sebagai forum komunikasi antara Panitia Pengawas Pemilihan, Kepolisian, dan Kejaksaan Negeri dalam proses penegakan tindak pidana pemilihan umum.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah Badan Adhoc penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 di tingkat Desa/Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 di tingkat Tempat Pemungutan Suara.
8. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilihan yang diselenggarakan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek masa jabatan periode tahun 2015-2020 di wilayah Kabupaten Trenggalek.
9. Kelompok Kerja, yang selanjutnya disebut Pokja, adalah kelompok yang bertugas melaksanakan secara intensif kegiatan/program pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek selaku penerima dana hibah daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2015.
10. Honorarium adalah pemberian insentif/upah atas kinerja penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 dan pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiTrenggalek Tahun 2015 disertai bukti-bukti atas
kinerja yang dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan.
2. Ketentuan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II angka 5 nomor urut romawi II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 29 Juli 2015

BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 29 Juli 2015

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 399

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001