PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengaturan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima. Perihal/Judul Naskah Dinas Diajukan pada tanggal 2016 : Bagian Hukum 2. Diperiksa oleh Bagian Hukum Bagian OPA : Bagian Hukum Bagian OPA Bagian OPA 5. Dinomori oleh - 6. - Diketik oleh - 7. - Ditaklik/Dikaji oleh 8. Diterima di Pengiriman surat 9. Dikirim oleh 10. Verbal dan Pertinggal Disimpan oleh Bagian Hukum Bagian OPA 3. Diedarkan oleh 4. Diterima di Penerimaan surat Bagian Hukum 1. Dikerjakan oleh Bagian OPA 2016 Kota Bima, | No. | Jabatan | Parat | Tanggal | |-------|--------------------|---------|-----------| | 1 | (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara daerah;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
1. Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Mengingat
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Daerah, Negeri, dan Usaha swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197 4 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima);
16. Peraturan Walikota Bima Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN BENTURAN KEPENTINGAN DI PEMERINTAH KOTA BIMA Menetapkan
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Benturan kepentingan adalah situasi di mana setiap penyelenggara daerah di Pemerintah Kota Bima memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan clan/ atau tindakannya.
5. Pejabat pemerintah daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bima.
6. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pmjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
7. Fasilitas lainnya berbentuk hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk benda, yang dinikmati baik bersama-sama dengan pemberi maupun dinikmati sendiri, termasuk tetapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olahraga dan wisata, serta hiburan yang melanggar norma kesusilaan.
8. Hubungan afiliasi pribadi atau golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.
9. SKPD/Unit Kerja/BUMD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kota Bima.
Pasal 2
Peraturan 1n1 dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan, dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah.
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah:
- (1) sebagai kerangk8: acuan bagi SKPD/Unit Kerja/BUMD untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
- (2) menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- (3) mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- (4) menegakkan integritas; dan
- (5) menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Pasal 4
Ruang lingkup peraturan ini meliputi sumber, jenis, prinsip, dan tata cara penanganan benturan kepentingan.
BAB II - SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 5
Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain:
- ( 1) Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan.
- (2) Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akun tabel.
- (3) Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
- (4) Gratifikasi, yaitu kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas pengmapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
- ( 5) Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
- dalam pribadi/kelompok (6) Mengutamakan kepentingan pelaksanaan pekerjaan.
BAB III - JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 6
Jenis benturan kepentingan yang terjadi di Pemerintah Daerah an tara lain :
- a. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan / pemberian gratifikasi;
- b. Pemberian izin yang diskriminatif;
- c. Pengangkatan pegawai ## BAB IV
PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BAB III - JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 7
- (1) Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip pada :
- a. mengutamakan kepentingan publik;
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
- c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan;
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.
BABV
TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BAB III - JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 8
- (1) Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) di atas juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada pimpman SKPD/Unit Kerja/BUMD.
- (3) Setiap pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan di Lingkungan SKPD /Unit Kerja/BUMD, harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan SKPD/Unit Kerja dan BUMD.
- (4) Apabila pimpinan SKPD/Unit Kerja/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Inspektorat.
- (5) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Kota Bima.
BAB III - JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 9
- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (2) Atasan langsung/Pimpinan SKPD /Unit Kerja/BUMD yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek benturan kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaaan yang dilakukan oleh Atasan langsung/Pimpinan SKPD /Unit Kerja /BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim Ke W alikota dengan tembusan Inspektorat.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/ atau tindakan penyelenggara daerah yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/ atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali.
- (6) Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) wajib menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan
BAB VI - IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 10
- (1) Setiap SKPD/Unit kerja/BUMD wajib mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- (2) Identifikasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD/Unit Kerja/BUMD.
BAB VII - MEKANISME PENGENAAN SANKS!
Pasal 11
Pelanggaran terhadap benturan kepentingan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB VIII - MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 12
- (1) Setiap pimpinan SKPD/Unit Kerja/BUMD wajib melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.
- (2) ## BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN
BAB VIII - MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 13
- (1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di setiap SKPD /Unit Kerja/BUMD menjadi tanggung jawab seluruh pegawai SKPD/Unit Kerja/BUMD yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.
BABX
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 14
Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima. M. QURAIS H. ABIDIN

Penetapan: Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 2y fVl e.\ 2016 f · W ALIKOTA BIMA, fa--- UHAMADRUM

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA, f.

Penetapan: Diundangkan di Kota Bima padatanggal ~y (V\ei 2016 BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR ~rt~