Unknown BUPATI BENGKAYANG Nomor 13 Tahun 2004 tentang STRUKTUk ORGANISASI DAN TATA KER.IA BADAN PENGELOLA PERBATASAN UAN DAEkAlI TEk'TINGGAL KABUPATEN BENGKAYANG DKNGAN RA11MAT TU11AN YANG MAHA KSA BUPATI BKNGKAYANG, Mciiiiubang : ,, |);,hwii l)cr(lasark;in Pcraluran Dacrah Niihkii' 8 Tiiluin 2014 tcnians Pciubahan kcciua Alas Pcratui;an Dacrah Nomor 13 'I'ahim 201 1 Icnlang ((rRanisasi Pcrangkal Daci'ah Kahnpatcn Bcngkayang, dipandang pciiu nicnctapkan Struktur Organisasi dan Tata kcrja Badan IVngelola Pcrbalasan dan Diicruh Tcrlinggal Kabupalen Bcngkavang; - h. bahvva bcrdasarkan pertimbangan srbagaimana dimaksud dalani huruf a, perlu menctapkan Pcraturan Bupati lentang Struklur Organisasi dan Tata Kcrja Badan Pengelola Pcrbatasan dan Dacrah Tcrtinggal Kabupatcn Bcngkayang; 2. Mcnginfjiit : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 10Q9 Icnlang Pcmbcntukan Kabupatcn Dacrah Tingkal If Bcngkavang (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun I()()Q Nomor 44, Tambahan Lcmharan Negara K'cpublik Indonesia Nomor 3823); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Icnlang Pcrimbangan Kcuangan antara Pcmcrinlah I'usal dan Pcmcrintahan Dacrah (Lcmbaran Ncgai'a Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pcmbcntukan PcraUiran Perundang-undangan (Lcnibaian Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcntang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor (&gt;, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S4')4); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Peraturan Menter i Dalam Negeri lNomor o/ lanun zuu/ tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Darah; 7. Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemer intah Kabupaten Bengkayang; 9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemer intah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemer intahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal adalah salah satu perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemer intahan daerah di bidang nenoeloiaan kawasan perbatasan di Kabupaten Bengkayang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang.
9. Pengelolaan Perbatasan adalah kegiatan pengelolaan kawasan perbatasan yang meliputi kegiatan dalam pemberian dukungan di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, serta pengembangan kawasan perbatasan.
10. 10.Pengelolaan adalah aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
11. 11.Perbatasan adalah daerah atau jalur pemisah unit-unit politik (negara).
12. 12.Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
13. 13.Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara lain, dalam hal batas wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
14. 14.Masyarakat Perbatasan adalah masyarakat yang bertempat tinggal/berdomisili di kawasan perbatasan.
15. 15.Pemetaan adalah pemetaan kawasan perbatasan sesuai batasbatas wilayah yang telah disepakati antar unit-unit politik (negara) yang bersangkutan.
16. 16.Fisik dan Prasarana adalah f isik dan prasarana yang diperlukan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di bidang pengelolaan kawasan perbatasan.
17. 17.Kerjasama antar daerah adalah kerjasama yang dilakukan antara 2 (dua) daerah atau lebih yang berada dalam suatu wilayah (negara).
18. 18.Kerjasama sub regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam suatu kawasan ter tentu (kawasan perbatasan antar negara).
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal merupakan lembaga lain yang menjadi bagian dari perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretar is Daerah Kabupaten Bengkayang.
BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 3
Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Ter tinggal mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan pemerintah yang bersifat spesif ik dalam penetapan kebijakan program pembangunan perbatasan, penetapan rencana kebutuhan anggaran, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pengawasan pengelolaan kawasan perbatasan serta melaksanakan sebagaian tugas teknis operasional Kawasan Perbatasan di bidang pemetaan kawasan perbatasan, pengembangan f isik, sarana dan prasarana, melaksanakan koordinasi antar Instansi baik dalam daerah maupun Instansi regional serta melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan potensi perbatasan
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 4
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Kabupaten;
- b. pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Kabupaten;
- c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara lingkup Kabupaten;
- d. inventarisasi potensi sumberdaya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, Kewarganagaraan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan Kabupaten;
- e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan Kabupaten;
- f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas Kabupaten;
- g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Kabupaten;
- h. melakukan kerjasama bilateral, sub-regional, maupun regional dalam berbagai bidang;
- i. peningkatan fungsi kelembagaan dan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan kawasan perbatasan;
- j. pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pintu gerbang internasional bagi kawasan Asia Pasifik;
- k. pelaksanaan tugas Kesekretariatan Badan; dan
1. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Kedua Struktur Organisasi
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 5
- (1) Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal, terdiri dar i :
2. a.Kepala Badan;
3. b.Sekretar iat, membawahi;
1. Subbagian Administrasi umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
6. c.Bidang Pengelolaan Batas Negara, membawahi;
1. Seksi Pelaksanaan;
2. Seksi Pelaporan.
9. d.Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dan Daerah Ter tinggal, membawahi;
1. Seksi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan;
2. Seksi Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal.
12. e.Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal, membawahi;
1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
2. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Daerah Tertinggal.
- f. Bidang Kerjasama, membawahi;
1. Seksi Pelaksanaan;
2. Seksi Pelaporan.
18. g.Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Bagian Ketiga

Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal

## Pasal 6

- (1)Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, mengendalikan kegiatan pada Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (2)Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk.

## Bagian Keempat Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretar iat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dan member ikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan dan program, umum dan kepegawaian serta pengelolaan administrasi keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Ter tinggal;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretar is yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretar iat melaksanakan Fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program;
- b. penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan di lingkungan Badan;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan rencana program kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan pembangunan di lingkungan Badan;
- d. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta monitoring dan evaluasi;
- e. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan rumah tangga di Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal;
- f. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Ter tinggal; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), membawahi:
- a. sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
3. b.sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan ber tanggung jawab kepada Sekretar is.

## Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
3. a.penyusunan Program kerja di Sub Bagian Administasi dan Umum;
4. b.pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, dan kearsipan;
5. c.pengelolaan Administrasi, inventarisasi pengkajian, analisis pelaporan;
6. d.pengelolaan Urusan kepegawaian;
7. e.pengelolaan Perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pelaksanaan Koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
9. g.pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 11

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja, menghimpun dan menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data ser ta mengelola administrasi keuangan Badan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- b. pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja dan keuangan Badan serta fasilitasi;
- c. penyusunan anggaran/keuangan Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal;
- d. pengelolaan dan pelaksanaan tata usaha dan urusan keuangan Badan;
- e. pelaksanaan Koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Pengelolaan Batas Negara

## Pasal 12

- (1) Bidang Pengelolaan Batas Negara sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 5 ay at (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan manajemen di bidang Pengelolaan Batas Negara.
- (2) Bidang Pengelolaan Batas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kekretf lr is.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bidang Pengelolaan Batas Negara mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Pengelolaan Batas Negara;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pembinaan teknis pengaturan, pengendalian dan penyelenggaraan di Bidang Pengelolaan Batas Negara;
- c. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara;
- d. melakukan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pembangunan, penataan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- e. mengkoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai skala prioritas kabupaten;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Batas Negara;
- g. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang Pengelolaan Batas Negara;
- h. pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Batas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Batas Negara; dan
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang Pengelolaan Batas Negara yang diserahkan oleh Kepala Badan.

## Pasal 14

- (1) Bidang Pengelolaan Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), membawahi:
2. a.seksi Pelaksanaan;
3. b.seksi Pelaporan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Batas Negara.

## Pasal 15

- (1) Seksi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi,serta pembinaan teknis pengaturan, pengendalian dan penyelenggaraan di Bidang Pengelolaan Batas Negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaksanaan melaksanakan fungsi :
3. a.penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pelaksanaan;
4. b.pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pelaksanaan;
5. c.melakukan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, penataan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
6. d.mempertegas, membangun, memperbaiki dan memelihara serta menjaga batas wilayah negara;
7. e.pengelolaan Batas Negara sesuai skala Prioritas Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang di Bidang Pengelolaan Batas Negara yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 16

- (1) Seksi Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pelaporan di Bidang Pengelolaan Batas Negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaporan melaksanakan fungsi:
3. a.penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pelaporan;
4. b.pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pelaporan;
5. c.monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Batas Negara; dan
6. d.pelaksanaan tugas lain yang di Bidang Pengelolaan Batas Negara yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal

## Pasal 17

- (1) Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan manajemen di bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal.
- (2) Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

## Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pembinaan teknis pengaturan, pengendalian dan penyelenggaraan di Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal;
- c. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Potensi Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal;
- d. melakukan inventar isasi potensi sumber daya dan membuat rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan kabupaten;
- e. mengkoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi kawasan Perbatasan dan Daerah TertinggaJ sesuai skala prioritas kabupaten;
- f. menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan kawasan perbatasan dan Daerah Tertinggal;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal;
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal;
- i. pemberian dukungan penyelenggaraan pemer intahan daerah di bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal; dan
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal yang diserahkan oleh Kepala Badan.

## Pasal 19

- (1) Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), membawahi:
2. a.Seksi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan;
3. b.Seksi Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan.

## Pasal 20

- (1) Seksi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pembinaan teknis pengaturan, pengendalian dan penyelenggaraan di Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan melaksanakan fungsi :
3. a.penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan;
4. b.pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan;
- c. melakukan inventarisasi potensi sumber daya dan membuat rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan kabupaten;
6. d.pelaksanaan tugas lain yang di Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal21

- (1) Seksi Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pelaporan di Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Daerah Tertinggal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal melaksanakan fungsi :
3. a.penyusunan rencana dan program kerja pada seksi Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal;
4. b.pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pada seksi Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal;
5. c.monitor ing, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Daerah Tertinggal;
6. d.pelaksanaan tugas lain yang di Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Daerah Tertinggal yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan

Perbatasan dan Daerah Tertinggal

## Pasal 22

- (1) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Daerah Ter tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan manajemen di bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal.
- (2) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan melalui Sekretar is.

## Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Kabupaten;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, ser ta pembinaan teknis pengaturan, pengendalian
3. dan penyelenggaraan di Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Kabupaten;
- c. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Daerah Ter tinggal Kabupaten;
- d. mengkoordinasikan perumusan kebijakandan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara serta sarana dan prasarana pendukung zona perekonomian, per tahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di Kawasan perbatasan Kabupaten;
- e. mengkoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Kawasan sesuai skala prior itas Kabupaten;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Daerah Ter tinggal Kabupaten;
- g. pengembangan pusat-pusat pelayanan dengan kapasitas dan hirarki pelayanan yang dapat mengimbangi pusat pelayanan yang ada diseberang perbatasan negara tetangga dapat meredam dan berhak membalik hubungan sehingga NKRI lebih mengalami surplus dan lebih diuntungkan;
- h. penyediaan infrastruktur dasar seperti penyediaan permukiman layak huni, air bersih, dan listrik serta tempat kegiatan usaha yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia di lingkungannya termasuk sarana transportasi.
- i. pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Daerah Ter tinggal kabupaten;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal yang diserahkan oleh Kepala Badan.

## Pasal 24

- (1) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), membawahi :
2. a.Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
3. b.Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Daerah Tertinggal.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Daerah Ter tinggal.

- (1) Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi.serta pembinaan teknis pengaturan, pengendalian dan penyelenggaraan di Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan melaksanakan fungsi:
3. a.penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
4. b.pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
5. c.mengkoordinasikan perumusan kebijakandan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara serta sarana dan prasarana pendukung zona perekonomian, per tahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di Kawasan perbatasan Kabupaten;
6. d.penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan kabupaten;
7. e.pelaksanaan tugas lain yang di Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 26

- (1) Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan di Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan melaksanakan fungsi:
3. a.penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
4. b.pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
5. c.monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Kabupaten;
6. d.pelaksanaan tugas lain yang di Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Kedelapan Bidang Kerjasama

## Pasal 27

- (1) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan manajemen di bidang Ker jasama antar Kabupaten, Provinsi dan Negara.
- (2) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

## Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Bidang Kerjasama mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Kerjasama;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pembinaan teknis pengaturan, pengendalian dan penyelenggaraan di Bidang Kerjasama antar Kabupaten, Provinsi dan Negara;
- c. mengkoordinasikan penyusunan anggaran di bidang kerjasama sesuai skala prioritas Kabupaten;
- d. melakukan Kerjasama dalam batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Kabupaten;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kerjasama;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang Kerjasama;
- g. pemberian dukungan penyelenggaraan pemer intahan daerah di bidang Kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kerjasama;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang Kerjasama yang diserahkan oleh Kepala Badan.

## Pasal 29

- (1) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), membawahi:
2. a.seksi Pelaksanaan;
3. b.seksi Pelaporan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kerjasama.

## Pasal 30

- (1) Seksi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi,serta pembinaan teknis pengaturan, pengendalian dan penyelenggaraan di Bidang Kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaksanaan melaksanakan fungsi:
3. a.penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pelaksanaan;
4. b.pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pelaksanaan;
5. c.melakukan Kerjasama dalam batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan Kabupaten;
6. d.koordinasi di bidang Kerjasama dalam batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Kabupaten;
7. e.penyusunan anggaran pembangunan dan Kerjasama perbatasan Kabupaten, Provinsi dan Negara;
- f. pelaksanaan tugas lain yang di Bidang Kerjasama yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 31

- (1) Seksi Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pelaporan di Bidang Kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaporan melaksanakan fungsi :
3. a.penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pelaporan;
4. b.pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pelaporan;
5. c.monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama;
6. d.pelaksanaan tugas lain yang di Bidang Kerjasama yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

## Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Badan yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah.
- (2) Unit Pelaksanan Teknis Badan (UPTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal melalui Sekretaris Badan.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri dar i sejumlah pegawai Neger i Sipil dalam jenjang Jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan di bidang tertentu;
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh pejabat fungsional yang berada di bawah dan ber tanggung jawab langsung kepada Kepala Badan;
- (3) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisa jabatan dan analisis beban kerja;
- (4) Pemindahan dari pemegang jabatan fungsional ke jabatan struktural dilaksanakan secara selektif melalui analisis jabatan.

## Pasal 34

Pejabat Fungsional yang ditempatkan pada Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), mempunyai tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis dalam jabatan fungsional pada Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal.

## Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pejabat Fungsional pada Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal mempunyai fungsi :

- a.pelaksanaan tugas berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam jabatan fungsional, keahlian dan jenjang jabatan fungsional yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b.pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang tugas, keahlian dan jenjang jabatan fungsional;
- c.pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi sesuai bidang tugasnya;
- d.pelaksanaan bimbingan teknis fungsional sesuai bidang dan jenjang keahliannya;
- e.pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan.

BAB IV TATA KERJA DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Tata Kerja

## Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing mapun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja baik struktural mapun fungsional di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya;
- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat struktural di Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan para pejabat fungsional wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

## Bagian Kedua Pelaporan

## Pasal 37

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi dan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pengawasan;
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dan pejabat fungsional pada Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal wajib mematuhi petunjuk kerja yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara berkala maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

## BAB V

## PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan Tugas Desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang;
- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## BAB VI

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 39

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepegawaian yang diangkat dalam j aba tan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan meliputi pangkat, tingkat dan jenis, pengalaman dan pelatihan yang diikuti, bakat kerja, minat kerja temperamen kerja dan syarat fisik.
- (3) Formasi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan rencana dan program kerja, anggaran yang tersedia, sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (4) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap tahun ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan usul Kepala Badan.
- (5) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan yang dilaksanakan oleh Kepala Badan berdasarkan asistensi dar i unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 40

- (1) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (2) Monitoring, evaluasi kelembagaan dan kinerja dilakukan secara rutin maupun berkala di bawah koordinasi Sekretaris Daerah serta secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (3) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaJuasi secara rut in maupun berkala.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Bengkayang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 2-f &lt;3k-K&gt; er- 2014

Ditetapkan di Bengkayang padatanggal 3.3 aktoUr-2014

/bupati bengkayang/ V

(jfSURYADMAIN GIDOT



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR ^A

%@ @'