PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor 8 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan jarmgan informasi terpadu secara online yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pengembangan eGovemment di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai; ·
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 1ndonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4346);
-----~~-=:::=;:-;:-;-1lndonesia PARAF KOORDINA!:~
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -~Nomor 4674), sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
3. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lem bar.an Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelen\_ggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
kj
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elekronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang ..=------------.fengembangan dan Pendayagunaan Telematika di PARAF ~:O-DRDiril\~:~'i Indonesia;
4. -~3-. ttruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang ebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan EB overnment.
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan 1nformasi Nomor ·23 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 ten tang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informasi di Lingkungan Pemerintahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
f
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 201 7;
19. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
20. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 47 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2017.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- \1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
- Q. Pemerintahan adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. ·1· Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
-------=-:~'l't,.::::tlBt-qttpati adalah Bupati Serdang Bedagai.
'-eARAF
KOORDIN
"-
S.1
rganisasi Perangkat
Daerah yang selanjutnya
disingkat lf
Of adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah J.{ upaten Serdang Bedagai,
,
1
3
L...J.-J\_-1-75,~-'-~7-;:;- i&gt;e awai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya se: uai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- . -;:K;-:omunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak kepihak yang lain melalui media perantara, yang bersifat elektronik maupun non elektronik. \
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan e-government.
10. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
Menetapkan
,
\_---=;;Vl~NA
11. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemprosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
13. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-Government.
15. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
16. Sistem jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
7. i 7. Penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan kontruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/ atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/ a tau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika.
18. E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses menejemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
19. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas keseluruh \_\_
r·-::P:-:A:-:RA~-F:--K-O\_O\_R\_D\_I\_NM
3
"---"-..J..-~.LJ-..J..-~,.\_~d::1
- andarisasi adalah penyamaan format terhadap satu ketentuan.
- !3h 1a.· ~t-:· informasi adalah sekumpulan komponenko ponen hadware, sofware, network, brainware dan d abase yang bekerja sama satu sama lain dalam hal l\&gt;e gumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran a dan informasi untuk keperluan pemerintah daerah.
22. Data base adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
23. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
24. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
25. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/ atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
26. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengizinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
27. Admin adalah unit yang bertanggungjawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
28. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP.
29. Intranet adalah jaringan private/ khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
30. Situs web (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
31. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol bernama domain.
32. Kode sumber (Source code) adalah sekumpulan instruksiinstruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
33. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
34. Security level adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
35. Data base management system (DBMS) adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang direfresen tasikan.
6. Komunikasi data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan , komputer baik lokal maupun internet.
-.\_\_\_/
31. Gudang data (data warehouse) adalah sebuah data base · · yang mengintegrasikan beberapa data base fungsional
PARAF KOORDINASI
-
am sebuah organisasi
untuk keperluan
penyimpanan rintegrasi
dan dirancang
sedemikian rupa
untuk
(,J.- \_\_
J
L
1l
3
Ir t'f
1:"
5
7
perluan analisis
atau mendukung keputusan
elektronik g ada secara
terpadu.
..\_.\_--'--L "75-L-L\_L\_j\_~tu
- ompatibilitas adalah kesesuaian sistem elektronik yang dengan sistem elektronik yang lainnya.
39. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung e-Government yang digunakan oleh setiap instansi.
40. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung eGovernment yang dibangun untuk keperluan tertentu.
41. Single on yang mengizinkan penggunaan jaringan dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
42. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis menyimpan, menampilkan, mengumumkan, ,mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik.
43. Layanan pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja atau K/L/D /I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/ j asa secara elektronik.
44. Unit layanan pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah satuan kerja perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi yang melaksanakan proses pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa.
45. Penggunaan anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
46. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberika kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud dari pengaturan e-government adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan e-government di daerah.
- (2) Tujuan dari pengaturan e-government di daerah adalah:
"
I
- a. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemasyarakatan; dan
- b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.
BAB III - PELAKSANAAN e-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 3
Pelaksanaan e-Government, meliputi :
- a. infrastruktur jaringan dan komputer;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. kelembagaan;
- f. pengadaan barang j asa secara elektronik;
- g. keamanan informasi; dan
- h. pembiayaan.
Bagian Kedua
BAB III - PELAKSANAAN e-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 4
- (1) Untuk mendukung terselenggarannya pengembangan dan implementasi pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang terintegrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika diharuskan mengembangkan jaringan internal yang
menghubungkan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sehingga menjangkau kelurahan/ desa se Kabupaten Serdang Bedagai.
- (3) Infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan OPD dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Infrastruktur jaringan lokal dan komputer di OPD dikelola oleh masing-masing OPD.
- (5) Penyediaan layanan internet bagi seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal pemerintah daerah, dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
BAB III - PELAKSANAAN e-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 5
- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan e-Government pemerintah daerah menggunakan internet protokol yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran internet protokol;
BAB III - PELAKSANAAN e-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 6
- ( 1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran pemerintahan daerah.
- OPD dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2)
- Seluruh server yang dikelola oleh OPD dikonsolidasikan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. ( 3)
- Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab atas keamanan sistem elektronik. (4)
- Dinas Komunikasi dan Informatika mengoperaikan sistem single Sign on dalam penyelenggaraan e-government. (5)
Bagian Ketiga
BAB III - PELAKSANAAN e-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 7
- (1) Aplikasi e-Government terdiri atas :
- a. aplikasi umum; dan
r-:::-:-=-:-:::--------\_\_;~.
- -aplikasi khusus;
:,--.--.--.-,r-,~:..::i.;;~.tPJlaksanaan
- implementasi aplikasi umum sebagaimana
- d aksud pada ayat ( 1) huruf a dilakukan oleh OPD yang
- d am pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas 8 munikasi dan Informatika.
- likasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dikembangkan oleh setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Aplikasi yang dikembangkan OPD bersifat terbuka.
- (1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdiri atas:
- a. aplikasi Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informasi
3. Elektronik; dan
- b. aplikasi Surat Elektronik.
- (2) Aplikasi umum e-Government sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.
BAB III - PELAKSANAAN e-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 9
- (1) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Aplikasi khusus e-Government sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan interabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.
BAB III - PELAKSANAAN e-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 10
- (1) Situs web resmi pemerintah daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/ atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat https:/ /www.serdangbedagaikab.go.id.
3. '(3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain https: / /www.serdangbedagaikab.go.id.
4. Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Indonesia. (5) Dalam hal pemerintah daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas Komunikasi dan Informatika mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik
BAB III - PELAKSANAAN e-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 11
- 1 et' p OPD mengelola data base sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (2) Data base OPD di integrasikan dan direalisasikan satu dengan yang lain serta dikelom pokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain: a. data base pelayanan;
- b. data base administrasi dan managemen;
- c. data base legislasi;
- d. data base pembangunan daerah;
- e. data base keuangan;
- f. data base kepegawaian;
- g. data base pemerintahan;
- h. data base kewilayahan;
- i. data base kemasyarakatan;
- J. data base kependudukan;
- k. data base kesehatan;
1. data base ketenagakerjaan;
- m. data base pertanian;
- n. data base perdagangan;
- o. data base perikanan dan peternakan;
- p. data base transportasi;
- q. data base pariwisata dan perhotelan; dan
- r. data base prasarana
- (4) Setiap kelompok data base tersebut dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam suatu pusat data;
- (5) Bupati menetapkan Admin pada seluruh data base
BAB III - PELAKSANAAN e-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 12
- (1) OPD wajib memutakhirkan data secara periodik.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh OPD menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
BAB III - PELAKSANAAN e-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 13
- (1) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan data base setelah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengembangan Aplikasi dilakukan dengan
BAB III - PELAKSANAAN e-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 15
- Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika. ( 1)
BAB III - PELAKSANAAN e-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 16
- Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika. ( 1)
- (2) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - PELAKSANAAN e-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 17
ap OPD hams memiliki unit kerja yang bertanggung ab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan e-Govemment.
"-.../
- (2) Togas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
Bagian Ketujuh Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
BAB III - PELAKSANAAN e-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 18
- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk 1 (satu) LPSE untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan pengadaan barang/ j asa secara elektronik.
- (2) LPSE sebagairnana diatur pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
- b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- c. memfasilitasi ULP /Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik;
- d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna LPSE; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan K/L/D/I.
BAB III - PELAKSANAAN e-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 19
- ( 1) Dalam melaksanakan tugasnya LPSE menyusun standar prosedur operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
- a. registrasi dan verifikasi Pengguna LPSE;
- b. layanan Pengguna LPSE;
- c. penanganan masalah (error handling);
- d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur LPSE;
- e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas LPSE dan
- f. pengarsipan dokumen elektronik {file backup).
BAB III - PELAKSANAAN e-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 20
- \_(1) Pegawai LPSE adalah pegawai yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai :
r-:::-:-::---------~rikut PAltAF KOORDINASI
a memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan
- b memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dal~ melaksanakan. tugas.
gawai
LPSE
dilarang merangkap
menjadi
K/ULP/PajabatPengadaan.
BAB III - PELAKSANAAN e-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 21
- ( 1) Keamanan inforrnasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan dan integritas di dalam sumber daya informasi.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
- a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi pemerintah dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
- b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi pemerintah hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
- c. integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.
BAB III - PELAKSANAAN e-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 22
- ( 1) Dinas Komunikasi dan Informatika membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika harus melakukan backup terhadap .fiZesistem dan data base.
- (3) Back up harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (portable) dan atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.
BAB III - PELAKSANAAN e-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 23
- Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan eGovemment berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah. ( 1)
- Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain: a. penyusunan kebijakan dan regulasi; (2)
- b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
- c. pengelolaan operasional e-Govemment; dan
- d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.
BAB IV - KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA Pasal 24
Pasal 24
di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan kerjasana interkoneksi data dengan instansi Vertikal dan/ atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
r
r .·
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, notaris dan jasa lainnya.
BAB IV - KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA Pasal 24
Pasal 25
- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kerjasama interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA Pasal 24
Pasal 26
- ( 1) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemeliharaan sistem e-Govemment pemerintah daerah secara berkala.
- (2) OPD melakukan pemeliharaan sistem e-Govemment di lingkungan kerjanya.
BAB IV - KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA Pasal 24
Pasal 27
- ( 1) OPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan eGovemment dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkala melaporkan penyelenggaraan e-Govemment kepada Bupati.
.
- (3) Dalam hal OPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Dinas Komunikasi dan Informatika berwenang melakukan peneguran.
...
,.,,.,
BAB IV - KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA Pasal 24
Pasal 28
rintah
Daerah melakukan
pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan e-Govemment.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan e-Governrnent;
- b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan e-Govemment;
- c. pemberiaan pelatihan bagi aparatur; dan
- d. pendampingan dalam pengembangan e-Govemment.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
.
"--'
BAB VII - PENUTUP Pasal 29
Pasal 29
Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.
BAB VII - PENUTUP Pasal 29
Pasal 30
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Penetapan: Ditetapkan di Sei Rampah, pada tanggal ~ ~ x,, =r

Penandatangan: BUPATI SERDANG BEDAGAI ~-~ H. SOEKIRMAN ---~

Penetapan: Diundangkan di Sei Rampah pada tanggal 20

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, HADI WINARNO BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017 NOMOR £)