PERATURAN DAERAH RANCANGAN  KABUP�TEN MTNAHASA Nomor 7 Tahun 2011 tentang PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN MINAHASA DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pelayanan kepada masyarakat perlu
- Tahun 2007 tentang melakukan penataan Organ dan Kepegawaian PDAM;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Darah Air Minum (PDAM).
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah­ Daerah Tingkat II di Sulawesi; 1.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; 2.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pemmbangunan Nasional; 4.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 7.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 8.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 9.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional; 10.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008); 11.
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggung jawaban Kepala Dae rah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
25. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
26. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa 2008-2013;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA
dan BUPATI MINAHASA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM {PDAM) KABUPATEN MINAHASA Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa;
2. Pemerintah Oaerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa;
---
--·--------J
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa;
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Minahasa.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Minahasa; 6.
4. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Minahasa; 7.
.
.
8. Bagian Umum adalah Bagian Umum PDAM Kabupaten Minahasa
9. Bagian Teknik adalah Bagian Teknik PDAM Kabupaten Minahasa
10. Pegawai adalah pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
11. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
12. Gaji adalah Gaji Pokok
13. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Minahasa
15. DAPENMA PAMSI adalah Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia
16. PERPAMSI adalah Persatuan Perusahaan Air Minum seluruh Indonesia.
17. SPI adalah Satuan Pengawasan Intern PDAM Kabupaten Minahasa
18. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli PDAM Minahasa yang diangkat oleh Direktur PDAM Minahasa
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Minahasa
TUJUAN PERUSAHAAN
BAB Ill - TUJUAN PERUSAHAAN
Pasal 4
PDAM didirikan dengan tujuan:
- a. mengusahakan dengan pemanfaatan yang sebesar-besarnya dari seluruh kegiatan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. melayani kebutuhan air minum bagi masyarakat secara adil dan merata serta terus menerus dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan;
- c. berusaha untuk memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dengan Memperhatikan fungsi sosial.
BABIV
LAPANGAN USAHA, TUGAS DAN FUNGSI
PasalS
- (1) PDAM dalam melayani air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha, meliputi:
- a. membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum;
- b. menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien;
- c. menyelenggarakan pengaturan pengelolaan air minum kepada masyarakat; dan
- d. menyediakan air minum yang bersih yang siap dipergunakan oleh masyarakat dan memenuhi standar kesehatan.
PDAM dapat mengerjakan proyek/kegiatan yang didanai oleh APBN dan/atau APBD.
BAB Ill - TUJUAN PERUSAHAAN
Pasal 6
- (1) PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, sosial dan pelayanan umum.
2. v M NGETAHUI N SALINAN FOTO COPY TEIAH DPERIKSA KEBENARANNYA (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
3
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air minum;
- b. pelaksanaan pelayanan umum di bidang penyediaan air minum;
- c. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengelolaan dan penyediaan air minum;
- d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha dan rumah tangga PDAM.
BABV
MODAL PERUSAHAAN
BAB Ill - TUJUAN PERUSAHAAN
Pasal 7
- (1) Modal Perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari penyisihan sebagian APBD Kabupaten Minahasa, penyertaan modal dari pemerintah pusat, pinjaman dan lain­ lain yang sah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan atau Pimpinan DPRD dan ditambahkan dalam
PENJELASAN
Pembukaan
Peraturan Daerah.
## BABVI
## I TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal8
Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.
Pasal9
- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tutup buku, Direktur mengirim rencana Anggaran untuk dapat persetujuan Bupati.
- (2) Sebelum memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati meminta pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Apabila Bupati menolak rencana anggaran yang diajukan, maka anggaran yang digunakan adalah anggaran tahun yang lalu.
- (4) Apabila terjadi perubahan anggaran selama tahun buku, terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati atas saran pertimbangan Dewan Pengawas.
## BAB VII
## LA PO RAN
PENJELASAN
Pasal 10
- (1) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direktur kepada Dewan Pengawas sekali tiap 3 (tiga) bulan. - (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direktur menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba Rugi tahunan untuk mendapatkan pengesahan. - (3) Tata cara pembuatan laporan pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4 ## PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI
PENJELASAN
Pasal 11
- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan. - (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan dan tujuan pengurangan yang wajar, ditetapkan sebagai berikut : - a. untuk pembangunan daerah sebesar 30 % (tiga puluh persen); - b. untuk APBD 25 % (dua puluh lima persen); - c. untuk cadangan umum 15 % (lima belas persen) - d. jasa produksi 10 % (sepuluh persen) - e. sosial dan pendidikan 10 % (sepuluh persen) - f. sumbangan dana pensiun dan sokongan 10 % (sepuluh persen). - (3) Penggunaan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dialihkan untuk kepentingan lain setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. - (4) Tata cara penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Bupati. ## BABIX KEPENGURUSAN Pasal12 ORGAN Pasal13 - (1) PDAM dipimpin oleh Direktur. - (2) Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahi : - a. Bagian Umum; dan - b. Bagian Teknik; - (3) Pengangkatan Kepala Bagian dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

## Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi dimaksud pada pasal 14 diatur dengan Keputusan Direktur.

## BABX

## Bagian Pertama

## DEWAN PENGAWAS

## Paragraf 1

## Pengangkatan dan Persyaratan

## Pasal17

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia
- b. menguasai manajemen PDAM;
- c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya
- d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan Direktur.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan dan Masyarakat Konsumen.
- (2) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila mampu menunjukan prestasi kerja.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang diangkat sebagai ketua merangkap anggota dan seorang diahgkat sekretaris merangkap anggota.
- (4) Sebelum menjalankan tugasnya, anggota Dewan Pengawas dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengangkat sumpah/janji;

## Paragraf 2

## Keanggotaan

Pasal18


## Paragraf 3

## Tugas dan Wewenang

Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain Pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan Direktur, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum atau perjanjian dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaian Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

## Pasal20

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Oirektur dalam mengelola PDAM;
- b. memberikan pertimbangan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja perusahaan;
- c. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati;
- d. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati.

## Pasal21

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Pegawai PDAM.
- (3) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Ketua Dewan Pengawas atas usul Direktur Perusahaan dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan.

## Paragraf4

Pasa/ 23


- (1) Ketua menerima Uang Jasa sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur;
- (2) Sekretaris menerima Uang Jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur;

- (3) Anggota menerima Uang Jasa sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur.
- (4) Honorarium anggota sekretariat ditetapkan oleh Direktur dan dibebankan kepada Perusahaan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan.

## Pasal24

Dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.

## Pasal25

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.

## Pasal26

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

## Paragraf 5

## Pemberhentian

Pasal27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti, karena:
- a. masa jabatan telah berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir/diganti;
- d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. tidak dapat menjalankan tugas;
- f. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan;
- g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;


## BABXI

## Bagian Kedua

## DIREKTUR

## Paragraf 1

## Pengangkatan

Pasal28

- (1) Pengangkatan Direktur oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak Pernah dihukum penjara;
- e. pendidikan terakhir sekurang-kurangnya Strata 1 (Sl);
- f. berumur setinggi-tingginya SS tahun dan atau sesuai pertimbangan Bupati;
- g. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupti atau Dewan Pengawas;
- i. menguasai manajemen perusahaan; dan
- j. l ulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

## Pasal29

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun dengan keputusan Bupati.
- (3) Apabila terjadi kekosongan jabatan Direktur, maka Bupati dapat menunjuk/mengangkat pejabat sementara Direktur sampai dengan ditetapkan Direktur baru yang definitif.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. (S) Sebelum menjalankan tugasnya, Direktur dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengangkat sumpah/janji.

## Paragraf 2

## Tugas dan Wewenang

Pasal 30

## Direktur mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan menyusun program kerja Perusahaan;
- b. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan pengawasan seluruh operasional perusahaan;


- e. membina pegawai;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan triwulan mengenai seluruh kegiatan operasional dan keuangan perusahaan;
- g. menyusun laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Rugi Laba dan laporan menejemen yang ditanda tangani Dewan Pengawas dan menyampaikan kepada Bupati;
- h. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahun yang disahkan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas;
5. i . menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

## Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Direktur mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perusahaan;
- b. mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- c. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili perusahaan;
- d. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur;
- e. menandatangani laporan triwulan dan tahunan
- f. menetapkan tata kerja dan prosedur operaslonal standar perusahaan;
- g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan tertulis Bupati.
- h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik perusahaan berdasarkan persetujuan tertulis Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Paragraf 3

## Penghasilan, Jasa Pengabdian, Representatif dan Cuti

## Pasal32

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak;
- b. tunjangan perumahan atau uang sewa rumah yang sesuai;
- c. tunjangan lainnya;
- (3) Dalam hal perusahaan mewujudkan keuntungan, Direktur dapat memperoleh bagian dari jasa produksi;
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan;
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan anggaran perusahaan tahun berjalan.

## Pasal33

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.


- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bu Ian terakhir.

## Pasal 34

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan, Direktur dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun.

## Pasal35

- (1) Direktur memperoleh hak cuti :
- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti besar
- c. Cuti sakit;
- d. Cuti karena alasan penting/cuti untuk menunaikan ibadah haji;
- e. Cuti nikah;
- f. Cuti bersalin; dan
- g. Cuti diluar tanggungan perusahaan
- (2) Direktur menjalankan cuti sebagaimana dirnaksud ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan perusahaan sesuai pasal (1) huruf (g).
- (3) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

## Paragraf 4

## Pemberhentian

Pasal36

- (2) Direktur berhenti, karena:
- a. masa jabatannya berakhir;
- b. meninggal dunia; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Direktur diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah/negara;
- e. telah mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
- f. tidak dapat menjalankan tugas dan/abu apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direktur tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan um um kepada masyarakat.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal37

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2} huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangk ta111ENGETAiiU 1 I MENGESAhfv\f\

SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA

TANGGAL

DAN SESUAI DE1«3AN ASLINYA

JABATAN

ta O�\-obu'.:l01� KEPAlA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNOANGAN


&lt;U-


s===::::

- (3) Apabila perbuatan yang dilakukan Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh pengadilan, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## BAB XII

## PEGAWAI

## Bagian Pertama

## Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 38

Untuk dapat diangkat menjadi pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai instansi pemerintah atau swasta;
- f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian:
- g. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. lulus seleksi;
9. i . syarat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan pengesahan Bupati.

## Pasal39

- (1) Pengadaan pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan oleh Direktur atas persetujuan Bupati.
- (3) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan perusahaan.

## Pasal 40

- (1) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, Direktur menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian yang meliputi unsur :
- a. loyalitas;
- b. kecakapan;
- c. kesehatan;
- d. kerjasama;
- e. kerajinan;
- f. prestasi kerja;
- g. kejujuran.


- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

## Pasal 41

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
3. diperbolehkan menduduki jabatan.

## Pasal 42

- (1) Setiap calon pegawai pada saat pengangkatan menjadi pegawai perusahaan wajib mengangkat sumpah/janji pegawai menurut agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur.

## Pasal 43

- (1) Batas usia pensiun pegawai perusahaan 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## Pasa/ 44

- (1) Sesuai dengan ijazah yang dimi/iki, pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok.
- (2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kemampuan perusahaan.

## Pasal 45

Caton pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan ruang A/1;
- b. Berijazah Sekolah lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Dasar Muda I dan Golongan ruang A/2;
- c. Berijazah Sekolah lanjutan Tingkat Atas, Sarjana Muda, Sarjana diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan ruang B/1;

## Bagian Kedua

## Kepangkatan

Pasal46

- g. Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu;
- h. Pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jab taoJ.tu.::::::=:-=-::::----------

-

----


## Pangkat dan Golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut :

1. Pegawai Dasar Muda

- Golongan A ruang 1

2. Pegawai Dasar Muda I

Golongan A ruang 2

3. Pegawai Dasar

Golongan A ruang 3

4. Pegawai Dasar I

Golongan A ruang 4

5. Pelaksana Muda

Golongan B ruang 1

6. PelaksanaMuda I

Golongan B ruang 2

7. Pelaksana

Golongan B ruang 3

8. Pelaksana I

Golongan B ruang 4

9. Staf Muda

Golongan C ruang 1

10. Staf Muda I

Golongan C ruang 2

11. Staf

Golongan C ruang 3

12. Staf I

Golongan C ruang 4

13. Staf Madya

Golongan D ruang 1

14. Staf Madya I

Golongan D ruang 2

15. Staf Utama Madya

Golongan D ruang 3

16. Staf Utama

Golongan D ruang 4


## Pasal 48

- (1) Pemberian kenaikan pangkat berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan;
- (2) Setiap Pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler;
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pemberian kenaikan pangkat ditetapkan oleh Keputusan Direktur.

## Bagian Ketiga

## Penghasilan dan Penghargaan

## Pasal 49

- (1) Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawab.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. tunjangan pangan;
- b. tunjangan kesehatan;
- c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarga yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit umum daerah, klinik atau tempat pengobatan lainnya yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## PasalSO

Calon Pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pegawai.

Penyusunan skala gaji pegawai dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## Pasal52

- (1) Pegawai yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak yang menjadi tanggungan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 I (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih sekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan.

## Pasaf 53

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha perusahaan atau iuran pegawai.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan penghasilan dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## Pasal54

Dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan, pegawai diberikan bagian dari jasa produksi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

## PasalSS

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik Halam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikaan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## Pasal56

- (1) Direktur dapat memberikan penghargaan atau tanda jasa kepada:
- a. pegawai yang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) dan 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukan nilai rata-rata baik;
- b. pegawai yang telah menunjukan prestasi kerja atau berjasa dalam pengembangan perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ay·Rt--t1-hrfm�hlnkl:tn--Afek-9+i:ekt--.., setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas. NGETA UI I MENGESAHKAN SALINAN FOTO COPY TELAH OfflERIKSA KEBENARANNYA


## Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

## Pasal 57

## Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahu/ukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan /ainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan;
- d. memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan.

## Pasal 58

## Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan perusahaan, daerah dan/atau negara;
- b. menggunakan kedudukan untuk kepentingan keuntungan bagi dlri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan perusahaan;
- c. mencemarkan nama baik perusahaan, daerah dan/atau negara.

## Bagian Kelima

## Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 59

- (1) Pegawai perusahaan dapat dikenakan hukuman.
- (2) Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat;
- e. penurunan pangkat;
- f. pembebasan jabatan;
- g. pemberhentian sementara;
- h. pemberhentian dengan hormat; atau
- i. pemberhentian dengan tidak hormat.
12. (31 Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## Pasal60

- (1) Pegawai diberhentikan sementara untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan apabila diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Dalam menentukan pegawai melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Direktur membentuk tim.

## Pasal 61

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara, maka bulan berikutnya diberikan gaji sebesar 50 % (lima puluh persen).


- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, maka Direktur memberhentikan yang bersangkutan dengan tidak hormat.

## Pasal 62

Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak sehat;
- e. telah mencapai usia pensiun; atau
- f. reorganisasi.

## Pasal63

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- c. melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan perusahaan.

## Pasal64

- (1) Terhadap pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, kepada yang bersangkutan dapat diberikan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberikan dan besaran uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan mempedomani peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan perusahaan.

## Bagian Keenam

CUTI

Pasal 65

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti yang meliputi:
- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar
- c. cuti sakit
- d. cuti karena alasan penting/cuti untuk menunaikan ibadah haji;
- e. cuti nikah;
- f. cuti bersalin; atau
- g. cuti di luar tanggungan perusahaan.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan perusahaan.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Direktur dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


## BAB XIII

## DANA PENSIUN

Pasal66

- (1) Direktur dan pegawai perusahaan wajib diikutsertakan dalam program pensrun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi' Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi bagi Direktur dan Pegawai PDAM sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.


## BAB XIV

## ASOSIASI

Pasal67

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan di daerah.

## BAB XV PEMBUBARAN

Pasal68

- (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi kekayaan daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi dan likuidaturnya disampaikan kepada Bupati
- (4) Dalam likuidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

## BAB XVI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal69

Direktur yang akan melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah atau keluar negeri harus memperoleh izin tertulis dari Bupati.

## Pasal70

- (1) Apabila dipandang perlu Perusahaan dapat membentuk Satuan Pengawas Intern (SPI), Jabatan Fungsional dan Tanaga Ahli.

- (2) Pembentukan SPI, Jabatan Fungsional dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Direktur dan disesuai dengan peraturan perundang­ undangan yang berlaku.

## BAB XVII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Pada saat Peraturan Daerah i ni berlaku, Direktur dan Dewan Pengawas tetap menjalankan tugas dan fungsinya kecuali telah ditentukan l ain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga} bulan seja1 ditetapkan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja sudah harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal72

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur l ebih lanjut dengn Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 73

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah i ni, maka segala Peraturan Daerah yang tidak bertentangan masih tetap berlaku.

## Pasal74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano pad a tanggal / � � �( (


Diundangkan di Tondano Pada Tanggal IC

Pk: SEKRETARIS DÁERAH KABUPATEN MINAHASA,

... ,nou ... W KAROUWAN, MM.

BIN

UTAMA MUDA

NIP. 195607281978121003

LEMBAR DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2011 NOMOR

7


## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

## NOMOR 7 TAHUN 2011

## TENTANG

## PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH (PDAM) KABUPATEN MINAHASA

## I . U M U M

Salah satu faktor penentu dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, maka pemenuhan kebutuhan akan air minum yang memenuhi standar kesehatan memegang peranan penting.

Salah satu tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemenuhan kebutuhan air minum, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa membentuk Perusahaan Daerah Air Minum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Minahasa.

Sesuai dengan perkembangan dewasa ini, untuk lebih meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air minum di Kabupaten Minahasa maka perlu dilakukan perubahan-perubahan baik dalam hal struktur organisasi maupun tugas dan fungsinya.


P\

�&gt;-1 MSC

&gt;

I:'

'

-o

'1

GC::ESJE

01

MENGETAHUI/MENGESAHKAN

SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBEN., RANNYA

DAN SESUAJ 0£NGAN ASLIN Y A

TANGGAL: \9 c,�oloQr

:;&gt;..c\'2...

JABATAN

KEPALA BAC' AN HUKUM DAN

PEP ,

1

1

JNDANGAN

(' t

Cukup jelas. Pasall

Cukup jelas. Pasa12

Cukup jelas. Pasal3

Cukup jelas. Pasal4

Cukup jelas. PasalS

Cukup jelas. Pasal6

Cukup jelas.

Yang dimaksud tahun takwim adalah Januari sampai dengan Desember

Cukup jelas.

Cukup jelas. Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kepentingan lain dalam ketentuan ini merupakan untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat menunjang peningkatan kinerja PDAM.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasa17

Pasal8

Pasal9

Pasalll

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Ayat (1)

Dalam ketentuan i ni yang dimaksud dengan pejabat daerah adalah Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi dan/atau pejabat lain yang setingkat.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas. Pasal 22

Cukup jelas.

Cukup jelas. Pasal24

Cukup jelas. Pasal25

Cukup jelas. Pasal26

Cukup jelas. Pasal 27

Pasal20

Pasal 21

Pasal 23

Ayat (1) Pasal 28

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas

Huruf g Cukup jelas

Huruf h Cukup jelas

Huruf i Cukup jelas

Huruf j Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal29

Cukup jelas.

Cukup jelas. Pasal30

Cukup jelas. Pasal 31

Pasal32

Cukup jelas.

Cukup jelas. Pasal 33

Pasal34

Cukup jelas.

Cukup jelas. Pasal 35

Pasal36

Cukup jelas.

Pasal 37

Pasal 38

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal39

Cukup jelas.

Cukup jelas. Pasal 40

Cukup jelas. Pasal 41

Cukup jelas. Pasal 42

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal SO

Pasal 51

Pasal52

Pasal53

Pasal54

Pasal 55

Pasal 56

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Jumlah anak yang mendapat tunjangan paling banyak 2 (dua) orang ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.


Pasal 57 Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59 Cukup jelas.

Pasal 60 Cukup jelas.

Pasal 61 Cukup jelas.

Pasal 62 Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64 Cukup jelas.

Pasal 65

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3) Peraturan perundang-undangan adalah undang-Undang Ketenaga Kerjaan

Cukup jelas.

Pasal 66

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68 Cukup jelas.

Pasal 69 Cukup jelas.

Pasal 70 Cukup jelas.

Pasal 71 Cukup jelas.

Pasal 72 Cukup jelas.

Pasal 73 Cukup jelas.

Pasal 74 Cukup jelas.


•

. .

· . ,

## 1. Susunan kata-kata sumpah/janji Dewan Pengawas PDAM Minahasa sebagai berikut:

## Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/janji.

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Minahasa akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat sebagai anggota Dewan Pengawas PDAM Minahasa serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.

## 2. Susunan kata-kata sumpah/janji Direktur PDAM Minahasa sebagai berikut:

## Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/janji.

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Direktur PDAM Minahasa akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah .
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku d