PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 39 Tahun 2014 tentang KETENTUAN PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUBLIK DI KABUPATEN TABALONG PEMANFAATAN RUANG BUPATI TABALONG, (berlaku 19 November 2014)
Pembukaan
Menimbang
BUPATITABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PENATAAN DAN PENGENDALIAN
PUBLIK
DI KABUPATEN TABALONG PEMANFAATAN RUANG
BUPATI TABALONG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
meningkat; beraktifitas pada ruang publik (open space) semakin tuntutan untuk masyarakat mengakibatkan yang terbatas semakin rumah pekarangan gaya hidup masyarakat dan pemilikan lahan perekonomian telah membawa dampak perubahan a. bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan aman dan teratur serta berkelanjutan perlu didukung b. bahwa untuk menyediakan ruang Publik yang nyaman,
-\_
Mengingat
Sejahtera; perkotaan dan pembinaan dalam menuju Tabalong terpisahkan dalam pembangunan infrastruktur pelayanan masyarakat serta menjadi bagian yang tidak untuk menunjang kelengkapan dasar sebagai dengan penyediaan regulasi pemanfaatan ruang publik
- pemanfaatan ruang publik perlu diatur ; koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam c. bahwa pembinaan,penataan dan pengendalian serta
- di Kabupaten Tabalong ; Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang Publik menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
- Indonesia Nomor 2756); Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut Daerah 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
- LembarariNegara Republik Indonesia Nomor 4725); Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 2. UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
i
I
.'
,
.
I
,
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Lintah Jalan dan Angkutan Jalan ( Tambahan 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
- Republik Indonesia Nomor 4444); 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4. UndangUndang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
- Indonesia Nomor 5059); Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
- Indonesia Nomor 5234); Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Perundang-undangan Peraturan . Pembentukan 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 5587),sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Indonesia tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 7. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
1
I
J~
1
j
I
f
i
I
I
I'
i·
II
j'
l'
I
I
!
I
I
I
I
i
i
I
I
i
.,
&lt;::»
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Lintah Jalan dan Angkutan Jalan ( Tambahan 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
- Republik Indonesia Nomor 4444); 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4. UndangUndang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
- Indonesia Nomor 5059); Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
- Indonesia Nomor 5234); Nomor 82, Tambah an Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Perundang-undangan Peraturan Pembentukan 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 5587),sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Indonesia tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 7. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
j'
:J
. -
!
I
I
I
I
I
I
I'
:
I
.
Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
- Republik Indonesia Nomor 4655); 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
- Kawasan Perkotaan; 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun
- Perkotaan; pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 05/PRT /M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 11. Peraturan Menteri Pekerjaan. Umum Nomor
- wilayah Kota/Kawasan Perkotaan ; Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Nomor Umum Pekerjaan Menteri 12.Peraturan
- Indonesia Tahun 2012 Nomor 137); /PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor.03
-,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 20 13~2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambah an Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
MEMUTUSKAN:
PERATURANBUPATI TENTANG KETENTUANPENATAAN PENGENDALIAN PEMANFAATANRUANG PUBLIK Menetapkan
DAN DI KABUPATENTABALONG.
Pasal 5
- pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)meliputi ; (l)Pembinaan pemanfaatan ruang publik yang dilakukan oleh instansi
Pasal 6
- pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)meliputi ; (l)Pembinaan pemanfaatan ruang publik yang dilakukan oleh instansi
- Perencanaan Pembangunan Daerah ; pengembangan ruang publik ,penanggung jawabnya Badan a.penetapan sasaran dan arah kebijakan pembinanaan dan
- Dinas Tata Kota,Kebersihan dan Pengelolaan Pasar; penyelenggaraan pemanfaatan ruang publik,Penanggung jawabnya b.penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur
- Kepegawaian daerah; pengawas penggunaan ruang publik,penanggung jawabnya Badan c.pemberian bimbingan, pelatihan dan sertifikasi, kepada para
- kriteria, dan prosedur,penanggung jawabnya sekrertaris Daerah; d.pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman,
Dalam melaksanakan pembinaan
sebagaimana dimaksud
pada ayat
- pendidikan profesional. tokoh masyarakat , organisasi sosial kemasyarakatan dan 1embaga (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama atau bermitra dengan
BABV.
KOORDINASIPEMBINAAN DANPERIZINANPEMANFAATAN RUANGPUBLIK
Pasal 7
- sebagai mana tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) ; keberhasilan pelayanan publik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (l)'Koordinasi pembinaan ruang publik merupakan salah satu kunci
.
.
r: \_
J
1
i
·1
l
1
I
!
1-
i
I
-
~
.
,
.:
--
..
. .
.
.
- pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (3),sebagai berikut : yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas (2)Penye1enggaraan koordinasi Pembinaan ruang publik sebagaimana
- Non Hljau (RTNH); dalarn bentuk Ruang Terbuka Hijau(RTH) maupun Ruang Terbuka Perencanaan Lokasi dan volume ruang publik (open space), baik Pembangunan Daerah melaksanakan a.Badan Perencanaan
- penggunaannya; pemanfaatan mengendalikan serta Bappeda tetapkan di penataan dan mengendalikan pemanfaatan ruang publik yang telah b. Dinas Tata Kota,Kebersihan dan Pengelolaan Pasar melaksanakan
- penyimpangan,berupa teguran tertulis maupun eksekusi sanksi ; melakukan yang publik ruang pengguna terhadap terhadap pemanfaatan -ruang publik dan melakukan tindakan Kebersihan dan Pengelolaan Pasar melakukan pengawasan harian c. Satuan Polisi Parnong Praja bersarna sarna dengan Dinas Tata Kota ,
- untuk pemanfaatan ruang publik pada jalan dan media jalan; sarna dengan Satuan Polisi Parnong Praja melakukan penertiban d.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi me1akukan kerja
Pasal 8
- kesanggupan penggantian kerusakan Fasilitas Ruang Publik yang di ruang publik meliputi; izin lokasi ruang pub1ik,izin gangguan dan -Tingkat kepuasan layanan publik,layanan perijinan pengunaan (1) Pelayanan Perijinan merupakan salah satu komponen penilaian
i .
~ ;
I,
I
!.
t
! .
i
[.
I
'-----'
izm. akibatkan oleh aktifitas penyelenggaraan kegiatan dari pemohon
- rekomendasi sesuai tugas pokok dan fungsinya masing masing. oleh Bupati ,Instansi Pembina lainnya hanya bisa mengeluarkan Badan Perizinan dan Investasi Daerah atau Instansi yang di tunjuk (2)Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan izin adalah
- Kecamatan dan LurahjKepala Desa pada masing masing wilayah; dilayani olch Kantor pelayanan pcrizinannya kecarnatan (3)Untuk perizinan ruang pub1ik pada skala desajkelurahan dan
BAB VI.
OBJEK RUANGPUBLIK
Pasal 9
- bentuk pelayanan publik dari pemerintah Daerah ; atau dimanfaatkan oleh masyarakat secara curna-curna sebagai (1) Ruang Publik adalah ruang terbuka (open space).yang dapat diakses
- (RTH)dan Ruang Terbuka non Hijau (RTNH); adalah ruang terbuka (open space) berupa ruang terbuka hijau (2)wujud Ruang Publik sebagaimana di maksudkan pada ayat (1)
- Hijau ( RTNH) sebagaimana di maksud pada ayat (2) ,adalah ; (3)Yang dimaksud Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang Terbuka Non
- a. Ruang Terbuka Hijau ( RTH), meliputi
;
- pendopo bersinar,stadion olah raga pembataan, taman terminal Taman Kota Tanjung,Hutan Kota Tanjung Persada,ruang terbuka
- selatan; . mabuun,taman Tanjung bersinar Park dan taman RTH tanjung
Ruang Terbuka non Hijau (RTNH),meliputi
;
J~
1·
t
!
.
Nasional ; lingkunganjalan Desa, Jalan Kabupaten, Jalan provinsi dan jalan terminal, pasar,gedung/perkantoran),lapangan sepak bola,jalan Trotoar / pendistrian,areal terbuka padat dan biru ,areal parkir
BAB.VII
PENGATURAN PEMANFAATAN RUANGPUBLIK
Pasal 10
- (3) . pemanfaatan ruang publik sebagaimana diatur dalam Pasal9 ayat dengan rencana tata ruang melalui upaya pengendalian kenyaman,ketertiban struktur ruang dan pola ruang publik sesuai ayat (1) adalah upaya untuk mengatur dalam rangka mewujudkan (1)Pemanfaatan ruang publik sebagaimana di maksud dalam Pasal 9
2. sesuatu kegiatan. suatu objek ruang publik dapat di gunakarr/ dimanfaatkan untuk dalam Pasal 9 ayat (3) di atur dalam bentuk larangan dan anjuran (2)Pengaturan pemanfaatan ruang publik sebagaimana di maksud
Pasal 11
- bermain anak ,trotoar dan jalan sekitar taman kota ; ,yakni areal parkir,plaza,areal tan aman hias / hijauan , areal (I)Ruang Terbuka Hijau Taman Kota Tanjung terdiri dari enam bagian
- laksanakan,kecuali dengan izin Bupati atau pejabat berwenang. tempat parkir kendaraan pengunjung,kegiatan lain dilarang di (2)Areal parkir taman Kota Tanjung peruntukan utamanya untuk
- sosial kemasyarakatan,kegiatan keagamaan,kegiatan kegiatan Pemerintahan dan kegiatan lain yang bersifat sementara seperti (3~PlazaTaman Kota Tanjung peruntukan utamanya untuk kegiatan
(
1
l
I
1
1:
\
.
..
yang mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang berwcnang; politik,kegiatan seni budaya,olah raga,promo serta kegiatan lainnya untuk di gunakan kegiatan lainnya; tanaman sejenis lainnya yang bersifat menetap,areal ini dilarang utamanya untuk media tanaman hias,tanaman hijauan dan (4)Areal Tanaman hiasjhijauan Taman Kota Tanjung peruntukan
kegiatan lainnya dilarang dilaksanakan di areal ini ; pengusaha mainan anakj pedagang dan bersifat permanen tempat bermain anak dan menempatkan sarana bermain anak yang (5)Areal bermain anak peruntukan utamanya dipergunakan untuk mengganggu kenyamanan para pejalan kaki; dimanfaatkan untuk kegiatan berjualan atau kegiatan lainnya yang peruntukan utamanya untuk pejalan kaki,areal ini di larang (6)Trotoar atau pendistrian di dalam maupun diluar taman Kota
yang mendapat persetujuan Bupati atau pejabat berwenang; budaya,kegiatan politik dan Car Free day serta kegiatan lainnya dan seni kemasyarakatan,kegiatan sosial raga,kegiatan olah keagamaan,Kegiatan Pemerintahan,Kegiatan kegiatan motor dan kegiatan lainnya yang bersifat sementara seperti dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor maupun non (7)Jalan di sekitar taman Kota Tanjung peruntukan utamanya
Pasal 12
(l)Hutan Kota Tanjung Persada mempunyai lima bagian utama yakni
- areal istirahat (rest area); , Vegetasi hutan,areal outbond ,jalan penghubung,areal parkir dan
·1
!1
;
'. i
1
.I
I
j
I
1
1
I
1
1
e
- sumber daya hayati dan non hayati hutan kota Persada Tanjung; kegiatan lainnya yang akan semakin mendukung kelestarian penelitian atau sumber daya hayati dan non hayati hutan kota,kecuali kegiatan melakukan kegiatan lain yang berpotensi mengganggu kelestarian larang un tuk lindung sekaligus sebagai paru paru kota tanjung,pada areal ini di (2)Vegetasi hutan peruntukan utamanya adalah sebagai kawasan
- pelaksanaan outbond. outbond dan kegiatan lain yang rneriunjang kelancaran (3)Areal outbond peruntukan utamanya adalah untuk kegiatan
- dengan menghubungkan dari satu bagian ke bagian hutan kota lainnya (4)Jalan penghubung hutan kota mempunyai fungsi utama untuk
penghubung hutan kota; mengganggu kegiatan utama di larang dilaksanakan pada jalan larang di gunakan pada areal hutan kota,aktifitas lain yang berjalan kaki atau kendaraan non motor,kendaraan bermotor di
- (senamjoging,bela diri dll); pedagang minuman dan makanan ringan, kegiatan olah raga parkir pengunjung dan kegiatan lain seperti penampungan (5)Areal Parkir hutan Kota mernpunyai fungsi utama untuk tempat
- utama sebagai tempat istirahat pengunjung,kegiatan lain yang (6)Areal Istirahat (rest area) hutan kota Persada mempunyai fungsi
- mengganggu kenyamanan istirahat pengunjung; . dapat di lakukan di tempat ini yakni kegiatan yang tidak
I
'I
I
I
i
t
!
,
,
I
I
-~
.
Pasal 13
- areal parkir dan Plaza; yakni: areal taman/ tan aman hijauan,areal jalan,lapangan terbuka (l)Ruang Terbuka Pendopo Bersinar mempunyai lima bagian utama
,
- berpotensi merusak estetika keindahan; bersinar,pada areal ini dilarang melakukan kegiatan yang pengendali polusi udara dan memperindah komplek pondopo (2)Areal taman Ztanaman hijauan mempunyai fungsi utama sebagai
- kegiatan yang diberi izin oleh Bupati atau pejabat berwenang ; jalan pada komplek pendopo hanya dapat di gunakan untuk sudut ruang komplek pendopo bersinar, selain sebagai penghubung (3)Areal jalan mempunyai fungsi utama sebagai penghubung antar
- kegiatan Pemerintahan(upacara, olah raga,seni ,budaya,keagamaan) (4)Areal Iapangan terbuka peruntukannya di pergunakan untuk
- berwenang; dan kegiatan lain yang di ijinkan oleh Bupati atau pejabat yang
- atau pejabat berwenang; tamu dan pengunjung dan kegiatan lain yang di ijinkan oleh Bupati (5)Areal parkir pendopo peruntukan utamanya untuk tempat parkir
- dan budaya dan rest area; (6)Plaza pendopo peruntukan utamanya untuk penyelenggaraan seru,
Pasal 14
- ball dan areal parkir GOR. stadion sepak bola,areal parkir kolam renang , lapangan basket /volly (l)Komplek olah raga Pembataan terdiri dari empat bagian utama yakni
- bola, tribun dan areal parkir : (2)Stadion sepak Bola terdiri dari tiga bagian yakni lapangan sepak
f
1
1
1
t
I .
i
1
I-
I:
h
!
J.
~.
kegiatan seni/budaya dan kegiatan sosial kemasyarakatan; kegiatan Pemerintahan, Kegiatan Politik, kegiatan keagamaan, raga lainnya,kemudian fungsi lain yang dapat dilaksanakan yaitu menyelenggarakan permainan sepak bola.atletik dan kegiatan olah a.Lapangan sepak bola Fungsi utamnya dipergunakan untuk seni/budaya dan kegiatan sosial kemasyarakatan ; Politik,kegiatan Keagamaan ,Kegiatan Pemerintahan, Kegiatan kegiatan untuk pergunakan di dapat dan raga dipergunakan untuk tempat duduk penonton penyelenggaraan olah b.Tribun lapangan sepak bola Pembataan peruntukan utamanya
- Pemerintahan, dapat di manfaatkan -untuk kegiatan Pamerarr/ exspo,Kegiatan dipergunakan untuk tempat parkir kendaraan pengunjung dan c.Areal Parkir stadion sepak bola Pembataan peruntukan utamanya
sosial kemasyarakatan ; Keagamaan,Kegiatan Politik,kegiatan senijbudaya dan kegiatan
Tamanjhijauan dan tempat parkir ; (3)Areal Parkir kolam renang terdiri dari dua bagian yakni
- di1akukan estetika keindahan dan paru paru kota,pada tempat ini a.Taman/janaman hijauan Kolam renang peruntukannya sebagai
- yang akan mengancam kelestarian tamanjtanaman hijauan; (Pemerintahan,sosial,seni,budaya,keagamaan,politik dan hiburan) aktifitas dilarang
Areal Parkir kolam renang peruntukan utamanya untuk tempat
- atau pejabat berwenang ; . parkir pengunjung dan kegiatan lain yang mendapat ijin Bupati
,
!
-
- di laksanakan; kegiatan olah raga basket, voly ,senam dan kegiatan lain dilarang (4)Lapangan Basket/bola voly Pembataan hanya di peruntukan untuk
- parkir pengunjung,kegiatan lain dilarang di laksanakan. (S)ArealParkir GORPembataan peruntukan utamanya sebagai tempat
Pasal 15
- taman / tanaman hijauan dan jalan penghubung. (I)Taman Terminal Mabuun terdiri dari dua bagian utama,yakni
- dilarang dilaksanakan di araeal taman . pendukung estetika keindahan dan pam pam kota,kegiatan lain sebagai Peruntukan utamanya hijauan (2)Taman/tanaman
- kegiatan tersebut di larang dilaksanakan ditempat ini . yang dapat di laksanakan yakni olah raga senam dan joging,selain utamanya sebagai penghubung antar bagian taman,kegiatan lain (3)Jalan penghubung pada taman terminal mabuun peruntukan
Pasal 16
- bebas untuk pejalan kaki . (l)Trotoar atau Pendistrian peruntukan utamanya sebagai ruang
- seluruh wilayah Kabupaten Tabalong. laksanakan pada semua trotoar / pendistrian yang tersebar di lain (seperti wamng,pedagang kaki lima/ tempat jualan dll) di (2)Untuk melindungi kenyaman pejalan kaki maka dilarang kegiatan
Pasal 17
- pengunjung pasar. (l)Areal Parkir Pasar peruntukan utamanya sebagai tempat parkir
mengganggu kelancaran dan ketertiban fungsi utama . tenda, mendirikan kios atau bangunan sejernsnya yang (2)Pada areal parkir pasar di larang untuk berjualan,memasang dapat dilaksanakan di luar waktu aktif kegiatan pasar. hanya sosial kemasyarakatan,promo,hiburan,keagamaan dll) (3)Kcgiatan 1ain(Kcgiatan politik, Kcgiatan Pcmerin tahan, Kegiatan
Pasal 18
- lain dapat dilaksanakan di luar waktu aktif kegiatan Kantor; sebagai temp at parkir karyawan kantor dan tamu kantor,kegiatan (I)Arcal Parkir pada perkantoran Pemerintah peruntukan utamanya
diijinkan Bupati atau pejabat berwenang; an agama,kegiatan pameran/ exspo dan kegiatan lain yang yakni: kegiatanPemerin tahan ,kegiatansosialkemasyarakatan, kegiat tempat parkir pengunjung,kegiatan lain yang dapat dilaksanakan, (2)Areal Parkir gedung Saraba Kawa peruntukan utamanya sebagai
Pasal 19
- pcnumpang dan barang; kendaraan angkutan umum untuk bongkar muat angkutan (l)Areal parkir terminal peruntukan utamanya sebagai tempat parkir
- bongkar aktifitas areal mengganggu tidak (2)Kegiatan lain dapat dilaksanakan di tempat ini dengan ketentuan
- penum pang/ barang; muat
- penumpang maupun barang; tertentu yang tidak mengganggu aktifitas bongkar muat (3)Pedagang makanan mmuman ditempatkan pada sudut areal
Pasa120
- raga sepak bola.atletik, bela diri,senam dan olah raga lainnya; (l)Lapangan sepak bola peruntukan utamanya scbagai tcmpat olah
- dengan ketentuan tidak mengganggu aktifitas kegiatan utama; sosial budaya, seni dan exspo dapat di laksanakan di tempat ini, (2)Kegiatan lain seperti Kegiatan Pemerintahan, Politik, keagamaan,
- sebagai media lalu lintas kendaraan publik; (l)Jalan merupakan akses mobilitas publik,peruntukan utamanya
- sarana (panggung hiburanjtarub). arus lalu lintas,kemudian untuk penutupan jalan, pemasangan mengganggu fungsi utama jalan dan kenyamanan jkelancaran sempadan jalan atau badan jalan dengan ketentuan tidak dan Pemerintahan yang bersifat sementara dapat di laksanakan di keagamaan,olah raga,pagelaran seni dan budaya,kegiatan politik kemasyarakatan, sosial kegiatan seperti lain (2) Kegiatan
- rekomendasi dari Instansi berwenang dengan ketentuan tersedia jalan alternatif dan mendapat jalan lingkungan,jalan Kabupaten, jalan provinsi dan jalan negara (3)Penutupan jalanjpengalihan arus dapat di laksanakan pada
- (4)Pemasangan saranaj alat dukung penyelenggaraan kegiatan ayat
- laksanakan dengan ketentuan ; (2) seperti panggung hiburan, tarub atau sejenisnya dapat di
,
r
i
lebar badan jalan; panggung,tarub atau sejenisnya SO ( lima puluh) person pemasangan lcbar lingkungan, Jalan ruas a.Pada dari lebar badan jalan.; hiburan,tarub atau sejenisnya maksimal SO(lima puIuh)persen b.Pada ruas jalan perkotaan,lebar pemasangan
sempadan jalan; hiburan,tarub atau sejenisnya hanya di perbolehkan c.Pada ruas jalan Kabupaten,lebar pemasangan puluh) persen dari lebar sempadan jalan; panggung hiburan, tarub atau sejenisnya maksimal d.Pada ruas Jalan Provinsi dan ruas jalan nasional,pemasangan
- persen dari lebar badan jalan; Panggung,tarub atau sejenisnya maksimal 20 (dua e.Khusus untuk jalan Basuki rahmat kota Tanjung,pemasangan
dari lebar badan jalan; hiburan,tarub atau sejenisnya maksimal 20 (dua puluh) f.Untuk Jalan PHM.Noor kota Tanjung,pemasangan a.Penyelenggara kegiatan wajib menyediakan ruang parkir ; penyelenggaraan kegiatan ayat (2) perlu diatur dengan ketentuan; (5)Untuk memelihara kenyamanan lalu lintas maka parkir
jalan ; jalanmaka semua kendaraan diatur di letakan pada satu b.kemudian untuk parkir yang menggunakan sempadan sisi pada persen panggung puluh) SO (lima pada pangung panggung dari
•
j
1
~
I
BAB VIn
MEKANISME PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG PUBLlK
Pasa122
Pasal 20
- 11 sampai dengan Pasal 20. arahan peggunaan ruang publik sebagaimana diatur dalam Pasal (l)Izin Pemanfaatan Ruang Publik bertujuan untuk memberikan
Pasal 21
- sebagai media lalu lintas kendaraan publik; (l)Jalan merupakan akses mobilitas publik,peruntukan utamanya
- sarana (panggung hiburanjtarub). arus lalu lintas,kemudian untuk penutupan jalan, pemasangan mengganggu fungsi utama jalan dan kenyamanan jkelancaran sempadan jalan atau badan jalan dengan ketentuan tidak dan Pemerintahan yang bersifat sementara dapat di laksanakan di keagamaan,olah raga,pagelaran seni dan budaya,kegiatan politik kemasyarakatan, sosial kegiatan seperti lain (2) Kegiatan
- rekomendasi dari Instansi berwenang dengan ketentuan tersedia jalan alternatif dan mendapat jalan lingkungan,jalan Kabupaten, jalan provinsi dan jalan negara (3)Penutupan jalanjpengalihan arus dapat di laksanakan pada
- (4)Pemasangan saranaj alat dukung penyelenggaraan kegiatan ayat
- laksanakan dengan ketentuan ; (2) seperti panggung hiburan, tarub atau sejenisnya dapat di
,
r
i
lebar badan jalan; panggung,tarub atau sejenisnya SO ( lima puluh) person pemasangan lcbar lingkungan, Jalan ruas a.Pada dari lebar badan jalan.; hiburan,tarub atau sejenisnya maksimal SO(lima puIuh)persen b.Pada ruas jalan perkotaan,lebar pemasangan
sempadan jalan; hiburan,tarub atau sejenisnya hanya di perbolehkan c.Pada ruas jalan Kabupaten,lebar pemasangan puluh) persen dari lebar sempadan jalan; panggung hiburan, tarub atau sejenisnya maksimal d.Pada ruas Jalan Provinsi dan ruas jalan nasional,pemasangan
- persen dari lebar badan jalan; Panggung,tarub atau sejenisnya maksimal 20 (dua e.Khusus untuk jalan Basuki rahmat kota Tanjung,pemasangan
dari lebar badan jalan; hiburan,tarub atau sejenisnya maksimal 20 (dua puluh) f.Untuk Jalan PHM.Noor kota Tanjung,pemasangan a.Penyelenggara kegiatan wajib menyediakan ruang parkir ; penyelenggaraan kegiatan ayat (2) perlu diatur dengan ketentuan; (5)Untuk memelihara kenyamanan lalu lintas maka parkir
jalan ; jalanmaka semua kendaraan diatur di letakan pada satu b.kemudian untuk parkir yang menggunakan sempadan sisi pada persen panggung puluh) SO (lima pada pangung panggung dari
•
j
1
~
I
BAB VIn
MEKANISME PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG PUBLlK
Pasa122
- 11 sampai dengan Pasal 20. arahan peggunaan ruang publik sebagaimana diatur dalam Pasal (l)Izin Pemanfaatan Ruang Publik bertujuan untuk memberikan
terkait; pertimbangan teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berwenang setelah mendapat didelegasikan kepada pejabat (2)Izin Pemanfaatan Ruang Publik diberikan oleh Bupati yang
- publik adalah sebagai berikut: (3)Persyaratan umum administrasi untuk izin pemanfaatan ruang
- Tanda Penduduk dari penanggung jawab kegiatan ; pemohon dari badan usaha / perusahaan dan salinan Kartu a. salinan tanda bukti status badan hukum organisasi untuk
pemanfaatan ruang publik dari perseorangan ; b.Salinan Kartu Tanda Penduduk dari pemohon,untuk Pemohon
- Politik dan Organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan ; Kegiatan untuk pemohon pemanfaatan ruang publik dari Partai c.Salinan Kartu Tanda Penduduk dari Penanggung Jawab
- aktifitas penyelenggaraan kegiatannya; mengganti kerusakan fasilitas ruang publik sebagai akibat d. Surat pemyataan Kesanggupan (bermaterai Rp 6,000,-) untuk
- (4)Yang dimaksud Surat Pertimbangan Teknisy rekomendasi
- berwenang,yakni ; scbagaimaria dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dari instansi
;
I
I
I
!
..
. f
- renang; Pernbataan.areal parkir gedung saraba kawa dan Kolam Mabuun,Taman Pendopo Bcrsinar,GOR,stadion olah raga Tanjung,Hutan Kota Tanjung Persada,Taman Terminal rekomendasi pemanfaatan ruang publik pada Taman Kota a.Dinas Tata Kota,Kebersihan dan Pengelolaan Pasar untuk
- terminal dan pasar; Kabupaten,Jalan Provinsi,jalan Nasional dan areal Parkir jalan,jalan lingkungan,ruas jalan dalam Kota Tanjung,jalan rekomendasi pemanfaatan ruang publik pada median b.Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informasi untuk
- kccamatan dan keluraharr/ desa; teknisjrekomendasi untuk ruang publik pada tingkat pertimbangan mengeluarkan Kecamatan c.Kantor
- penyelengaraan acara, kearnanan dan ketertiban; d.Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk rekomendasi izin
Pasal 23
Prosedur umum perolehan izin pemanfaatan ruang publik
:
- mcndapatkan surat pertimbangan teknisjRekomendasi ; a.pemohon mengajukan permohonan kepada instansi terkait untuk
- pertimbangan teknisy rekomendasi dari instansi berwenang ; yang ditunjuk (Badan Perizinan ) dengan melarnpirkan surat b.pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat
- permohonan kepada carnat dengan melarnpirkan surat . c.Untuk kegiatan tingkat Kecamatan.pernohon mengajukan
berweriang ; pertimbangan teknis/rekomendasi dari instansi atau pejabat d.Untuk kegiatan tingkat Kelurahan / desa dan perseorangan(skala kecil) ,pemohon mengajukan permohonan kepada Lurab / Kepala Desa dengan melampirkan pertimbangan teknis/rekomendasi dari instansi atau pejabat berwenang;
BABIX
SANKS I ADMINISTRASI
Pasal 24
- (I)Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan acara pada ruang publik sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 9 ,harus mcmperoleh izin sebagaimana dalam Pasal 23;
Kemudian apabila menggunakan ruang pubiik tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 atau menyelenggarakan kegiatan pada ruang publik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 tanpa surat izin akan dikenai sanksi administratif.
- (3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat bcrupa:
- a. peringatan tertulis; a
- b. penghentian kegiatan; b
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- . f. pembatalan izin;
- g. perriulihan fungsi ruang;
- h. denda administratif;
I
I
!
,
I
j
I
!
I
,
I
I
!
I
!
I
i·
I
i
- i dcnda kerusakan akibat aktifitasnya;
- j.Pcmbongkaran bangurian fasilitas bangunan atau sejcriisnya
;
- diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati ; (3)Tata cara pemberian sanksi scbagaimana dimaksud pada ayat (3),
BABX
PENGAWASAN
Pasal 25
- kewcnarigannya; diterbitkan dilaksanakan olch dirias z instansi sesuai dengan (l)Pcngawasan terhadap Izin Pemanfaatan Ruang publik yang telah
- lcbih lanjut dalam Keputusan Bupati; (2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur
BABXl
KETENTU ANLAI N-LAI N
Pa~al 26
- dan / atau data yang diberikan pemohon tidak benar atau palsu; publik yang telah dikcluarkan apabila terdapat kekeliruan (1) Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin pemanfaatan ruang
- dinvatakan tidak berlaku apabila terdapat penyimpangan dari (2)Izin pemanfaatan ruang publik yang telah dikeluarkan
- fungsi yang telah ditetapkan;
KETENTUANPENUTUP
Pasa127
Daerah Kabupaten Tabalong. Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. ~(y1~ H.A.M.SANGADJI

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABBPATEN TABALONG, pada tanggal, 19 November 2014

Penetapan: Diundangkan di Tanjung BERITA DAERAH KABUPATENTABALONGTAHUN 2014 NOMOR 39