PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 6 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME (berlaku 13 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR
78
TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
- bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan reklame di kabupaten banyuwangi perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
1
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380)
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan BagianBagian Jalan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E ).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 4).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (lembaran daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 12).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 9).
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 32).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2016, diubah sebagai berikut:
Ketentuan pasal 2A diubah, sehingga pasal 2A berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Khusus reklame rokok dilarang ditempatkan dilokasi sebagai berikut:
- A. Kecamatan Banyuwangi
1. Seluruh wilayah Kecamatan Banyuwangi
2. Jalan Argopuro;
3. Jalan R. Wijaya ;
4. Jalan M.H. Tamrin;
5. Jalan Hayam Wuruk;
6. Jalan Widuri;
7. Jalan Mawar;
8. Jalan Hos Cokroaminoto;
9. Jalan Wijaya Kusuma;
10. Jalan Gajah Mada;
11. Jalan Brawijaya;
12. Jalan S. Parman;
13. Jalan Simpang Gajah Mada; dan
14. Lingkungan Gelanggang Olahraga tawang alun.
- B. Kecamatan Rogojampi
Jalan raya simpang tiga adipura sampai dengan jalan raya Politeknik Negeri Banyuwangi Labanasem.
C. Kecamatan Genteng
1. Jl. Gajah Mada (Sungai Depan Masjid Jami ' Genteng sampai dengan Jembatan Setail);
2. Jl. KH. Wahid Hasyim (Pertigaan Kantor Pos sampai dengan Perempatan Maron);
3. Jl. Diponegoro (Pertigaan Kalisari sampai dengan Rumah Sakit Al Huda lama);
4. Jl. KH. Hasyim Ashari (Pertigaan Gentengwetan sampai dengan Pertigaan Ibrahimi);
5. Jl. Imam Bahri (Pertigaan Ibrahimi sampai dengan Perempatan Maron);
6. Jl. Hasanudin (Masjid Jami' Genteng sampai dengan Koramil Genteng);
7. Jl. Jember (Jembatan Setail sampai dengan terminal wiroguno).
PASAL II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 13 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 13 Desember 2016

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. Drs . DJADJAT SUDRADJAT, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19591227 198603 1 022 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
## PENYELENGGARAAN REKLAME
## I. PENJELASAN UMUM
Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dewasa ini, maka setiap orang atau badan yang mempunyai suatu usaha, akan sangat membutuhkan keberadaan media reklame untuk memperkenalkan dan memujikan barang atau usahanya.
Keberadaan media reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur penyelenggaraannya, agar tertata sesuai dengan tata ruang, estetika (keindahan), kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.
Pemanfaatan ruang untuk media reklame inilah yang pada akhirnya menimbulkan kewajiban bagi orang atau badan untuk membayar pajak kepada daerah dengan nama Pajak Reklame.
Semakin baik pelayanan maupun penataan reklame di wilayah daerah, maka semakin optimal pula pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak ini diperkirakan akan terus meningkat melalui penyelenggaraan reklame yang berkeadilan, transparan dan berkualitas.
Pengaturan penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Daerah ini, lebih dititikberatkan pada penyelenggara, penataan, jenis dan naskah reklame, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, nilai sewa serta pengelolaan titiktitik lokasi reklame yang pada akhirnya mengatur mengenai pembongkaran reklame.
Akhirnya dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara tegas hak dan kewajiban, penyidikan, sanksi dan ketentuan pidana terhadap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi, maka suasana kondusif dalam iklim usaha, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat terwujud.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
```
PENJELASAN
Pasal 1
Angka 1 s/d angka 62 Cukup jelas. Pasal 2 s/d Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas ``` 2 Ayat (2) Cukup jelas. - a. Klasifikasi Utama : Lingkungan Pelabuhan, Taman Sritanjung Di