PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO Nomor 4 Tahun 2017 tentang GARA TTMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 4 TAHUN 2017 TENT ANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI ROTE NDAO PROVINS! NUSA TENGGARA TTMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 4 TAHUN 2017
TENT ANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak k.euangan Dari Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pirnpirrari Can Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang--Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarari Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 6057);J
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta. PeJaksan\_aan Dan Pertanggungjawaban Dana Oper'aaiorrar (Senta Negara Republik Indonesia Tah~.1n 2017 Nomor l 067);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PER\VAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan BUPATI ROTE NDAO
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER.AH KABUPATEN ROTE NDAO Menetapkan
BABX KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao
4. Dewan Perwaktlan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Ka bu paten Rote Ndao.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Rote Ndao
9. Uang Repre serrtaai adalah (Jang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao.
10. Uang Paket adalah Vang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam merighadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas.
11. Tunjangan Jabatan adalah Vang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalan Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Sadan Musyawarah atau Komisi atau Sadan Kehormatan atau Sadan Anggaran, atau Badan pembentukan perda atau Alat Kelengkapan Jainnya.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah Uang yang diberik an kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalarn rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.J
14. B~la~ja Penunjang Operasional Pimpinan yang selanjutnya disebut BPO Pimpirian DPRD adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan Pimpinan DPRD sehari-hari.
15. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
16. Uang Jasa Pengabdian adalah Uang yang diberrkan kepda Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan Hormat.
17. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah Klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besarnya tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
18. Penganggaran a.dalah Rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelaricaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan d idasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
19. Pertanggungjawaban adalah Laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran peJaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Rote Ndao dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Belanja Sekretariat adalah Belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
22. Alat Kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan lain yang diperlukan yang dibentuk dengan Keputusan DPRD dan bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal-hal yang bersifat tertentu dan khusus seperti Panitia Khusus atau Panitia Legislasi.
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesa tu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 2
- [1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang
- pajaknya dibebar:kan pada:
- a. APBD, meliputi:
1. uang representasi;
2. tunjangan keluarga;
3. tunjangan beras;
4. uang paket;
5. tunjangan jabatan; 6. tunjangan alat kelengkapan; dan J
- 7 · tunjangan alat kelengkapan lain.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
1. tunjangan komunikasi intensif; dan
2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 3
- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang represeritaei ketua DPRD setara dengan gajj pokok Bupati.
- (3) Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80°/o (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD 75o/o (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 4
- ( 1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan kelua.rga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 5
Uang paket sebagaimana "dirnalcsud dalam Pasal 2 ayat (lJ huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10°/o (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 6
Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dari Anggota DPRD sebesar 145°/o (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangku tan.
Pasa17
- ( 1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk
- dalam badan musyawarah, komisi, badan angga.ran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untukjabatan:
- a. ketua, sebesar 7 ,5°/o (tujuh koma lima persen);
- b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
- c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
- d. anggota, sebe sr.r 3°/o (tiga persen).
- dari tunjangan ja batan ketua DPRDJ
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 8
- ( 1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reee s kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemarnpuan keuangan daerah.
- (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 9
- (1) . . dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf a Jaminan kesehatan sebaga~mana ada Sadan Penyelenggara Jaminan diberikan dalarn bentuk .1uran kep ketentuan peraturan perundangSosial Kesehatan seauar dengan undangan. . d'maksud pada ayat (1) juga termasuk
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 10
- (1) . . dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf a Jaminan kesehatan sebaga~mana ada Sadan Penyelenggara Jaminan diberikan dalarn bentuk .1uran kep ketentuan peraturan perundangSosial Kesehatan seauar dengan undangan. . d'maksud pada ayat (1) juga termasuk
2. Jaminan kesehatan sebaga1mana i n eraturan perundang-undanganJ istri dan anak sesuai dengan ketentua p (2)
3. t ( 1)
1
- ( 3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pirnpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan PenyeJenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1. (satu) tahun dan dilakukan di da1am negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 11
Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 12
- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua} pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu} tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (Iima} tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 {satu) pasang dalam l (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 13
- (1) Rumah negara dan perlerigkaparmya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 14
- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak dapat diubah.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 15
- ( 1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perurnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPFD sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Bagi suami da n Zatau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/wakil Bupati tidak diberikan tunjnngan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan ctan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan ·.,.u ·jangan perumahan dan tunjangan transportasi.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 16
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan funjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 17
- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 18
- ( 1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelalcsarraan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpirian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalarn Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD
I
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 19
- Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uangjasa pengabdian. (1)
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pirnpinan dan Anggota DPRD, dengan
- ketentuan: dib ik a. masa bakti ku rarig dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun,\_ 1 en an uangjasa pengat,dian sebesar 1 (satu) buJan uang r~pre~entas1;
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, d.1berikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representas1~ .
- c. masa bakti sarnpai dengan 3 (tiga) tahun, ~1benkan uang jasa pengabdian scbesar 3 (tiga) bula.n uang representas1;. . bakti &lt;-ampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa
- d . masa 1 ~ · d pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representas1; anJ
- e. masa bakti sampai deng 5 . pengabdian sebesar 6 (Ena:)~ 1 (Iima) tahun, diberikan uang jasa . u an.
- Dal h l Pi am a mp1nan atau A pengabdian sebagaimana dim:~o~a DPRD meninggal dunia, uang jasa warisnya. su pada ayat (2) diberikan kepada ahli (3)
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian d .1 k k dib h ik d 1 8 u an serelah yang bersangkutan 1 er errti an engan ho ... at · . ., sesuai de k perundang-undangan. ngan etentuan peraturan
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD . . id k dib ik dib~rhentikan d tid k horrnat, ti a I en an uangjasa pengabdian. ~ engan i a
BAB rn BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 20
- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD di di k I f . . ise ia an untuk mendukung ke ancaran ungsr, rugas, dan wewenan DPRD b . t di . g erupa. a. program, yang er iri atas:
1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan kerja;
3. pen~kajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
4. ~eningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber da a manusia di hngkungan DPRD; Y
5. koordiriaai dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. b. dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. pembe~tukan kelomp~k pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 21
Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diuraikan ke daJam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 22
- ( 1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil
- ketua DPRD urituk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, petayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pad a ayat ( 1) diberikan sesuai deng an kemampuan keuangan daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (3) Penganggaran da.na opera siorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai beriku t:J
I
- a. ket~a ~PRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, sebanyak 6 (enam) kali:
2. sedang, sebanyak 4 (empat) k~li; dan
3. r~ndah, sebanyak 2 (dua) kali. dan uang representasi Ketua DPRD
- b. w . ~tua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
akilk
.
1. tmggi, sebanyak 4 (empat) kali·
2. sedang, sebanyak 2,5 (dua ko~a lima) kali; dan
3. r~ndah, sebanyak l.'5 (satu koma lima] kali.
dart ~ang represenms1 wakil ketua DPRD.
- (4) Pembenan d.ana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut Iumpsum; dan
- b. 2~% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lamnya.
- (5) Dalam ~al terdap~t sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pembenan ~ebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus drsetorkan ke rekening kas umum daerah paling Iambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 23
- ( 1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) hur'uf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mernpunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul ariggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat · kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga
- satuan orang hari atau orang bulan.
.
.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dirnakeud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan}
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau am ahh alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati dengan
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 24
- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan tena~a ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunya1 kernarnpun-, dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukun~ tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan ## BAB IV
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 26
- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 27
- ( 1) Pimpinan a tau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga~ tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasr, uang paket, tur-jangan keluarga, tunjangan berae, jaminan kesehatan, dan jaminan kernatian sesuai dengan ketentuan peraturan peruridangundangan.J
r
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana ~ugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratlf y':'-ng dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
oengan berlakunya Peraturan Daerah irii, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nornor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao (Lembaran oaerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005 Nomor 003 Seri D Nomor 001, Tambahan Lernbarari Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 040), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Oaerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2007 Nomor 023 Seri A Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 074), sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota .DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dala.m Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penetapan: Diundangkan di Ba'a pada tan al 31 Agustus 201 7 DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, j,F J,i · \-I O AS .ATHEOS SELLY "- ~.'-I..:;' H KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2017 NOMOR 064 EMBARAN DAERA NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABVPATEN ROTE NDAO PROV1NSI NUSA TENGGARA TIMUR08/2017 J
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAHATAS
## KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 4 TAHUN 2017
## TENT ANG
## HAK KEUANGAN DAN ADMINI DAN ANGGOTA DEWAN . STRATI.F PIMPINAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
## 1. uMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan oaerah telah menegaskan b h l · a wa penye enggaraan pemermtahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. ~ebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. Tolak ukur kcberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, iritegritaa, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lernbaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilari dan kesejahteraan. . .
Materi muatan Peraturan Daerah ini juga menata sekretanat fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli ~raksi. ol~h sekretariat DPRD. Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kirierja alat kelengkapan DPRD diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
## II. ?ASAL DEMI ?ASAL
PENJELASAN
Pasal 2
Pasa1 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas.J Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jela.s. Pasal 8 Cukupjelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat(3) . Yang dimaksud dengan "pemeriksaan kesehatan ~ang bertujuan tah · tatus kesehatan" adalah medical check up. un tu k menge ur s Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat ( 1) Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/ suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/ suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pajaknya" adalah pajak