PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH TENTANG OPERASI PASAR MURAH Nomor 2.0 Tahun 2017 tentang OPERASI PASAR MURAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 2.0 TAHUN 2017
TENTANG
OPERASI PASAR MURAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULlH,
- a. bahwa dalam rangka menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau, perlu disetenggarakan Operasi Pasar Murah dengan harga subsidi di Kota Prabumulih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Operasi Pasar Murah.
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Praburnulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4737);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang I Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010) serta perubahannya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman PemberianHibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG OPERAS! PASAR MURAH
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :
1. Oaerah adalah Kota Prabumulih;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih;
5. Oinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih;
6. Kepala Oinas adalah Kepala Oinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih;
7. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih;
9. Operasi Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung yang dilakukan oleh Dinas kepada masyarakat dengan harga yang telah disubsidi;
10. Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah komoditi kebutuhan masyarakat sehari-hari;
11. Subsidi Harga untuk kegiatan Operasi Pasar Murah adalah bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari APBO, untuk Operasi Pasar Murah;
12. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
13. Penerima Subsidi Harga untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah Rumah Tangga Masyarakat Miskin yang ada di Kota Prabumulih;
14. Penyaluran subsidi kebutuhan pokok masyarakat adalah proses pendistribusian subsidi kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui Operasi Pasar Murah yang dilakukan Dinas;
,
I
15. Penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat adalah badan usaha berbadan hukum yang bergerak dibidang usaha perdagangan kebutuhan pokok masyarakat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
16. Harga Eceran Penjualan Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah harga eceran per kilogram atau per liter kebutuhan pokok masyarakat yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat.
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal2
Maksud dan tujuan dilaksanakannya Operasi Pasar Murah, adalah untuk membantu rumah tangga masyakarat miskin di Daerah dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari meliputi beras, gula pasir dan minyak goreng melalui subsidi yang bersumber dari APBD, dan dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan dan I atau saat terjadi kenaikan/lonjakan harga.
BAB II - RUANG LlNGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup pelaksanaan Operasi Pasar Murah meliputi kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berupa beras, gula pasir curah dan minyak goreng yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah.
JENIS KOMODITAS KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT
BAB III - JENIS KOMODITAS KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT
Pasal 4
Jenis komoditas kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar Murah, meliputi :
- a. beras medium
- b. gula pasir curah
- c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri ber-SNI (kemasan bantal)
BABIV
SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI OPERASI PASAR MURAH
BAB III - JENIS KOMODITAS KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT
Pasal 5
- (1) Belanja Subsidi Operasi Pasar Murah Kota Prabumulih bersumber dari APBD Kota Prabumulih.
- (2) Penyediaan anggaran subsidi Operasi Pasar Murah Kota Prabumulih diberikan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah/miskin di seluruh Kota Prabumulih.
•
I
,
I",
BABV
PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH Bagian Kesatu Waktu
BAB III - JENIS KOMODITAS KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT
Pasal 6
Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada pasal 5, dilaksanakan pada waktu :
- a. Hari Raya Keagamaan dan atau Hari Besar Nasional/Oaerah
- b. Pada saat terjadi I lonjakan harga sampai dengan 10% (sepuluh persen) dibandingkan harga rata-rata selama 1 (satu) bulan sebelumnya
BAB III - JENIS KOMODITAS KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT
Pasal 8
Dinas yang melaksanakan Operasi Pasar Murah membuat laporan realisasi pelaksanaan pasar murah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BABVII KETENTUAN PENUTUP
BAB III - JENIS KOMODITAS KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT
Pasal 9
Poraturan \I\(""k"ta ini ·.·...·· lai berlal... 0""/" +"''''00''1 diundanokan ' ..· r ea V'VOII U II ."UI I ,n.u I Clue lClII\_o.JCJ U II ClII\_ .
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Penetapan: Ditetapkan di Kota Prabumulih pada tanggal 13 Apr l 2017

Penetapan: Diundangkan di Prabumulih pada tanggal l&amp;Afr\ \ 2017 BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 2 J.