PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 28 Tahun 2010 tentang RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR o3 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAROLANGUN,
- LA. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna fasilitas pertokoan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang diizinkan dikenakan pembayaran retribusi jasa usaha pemakaian pertokoan,
- .bahwa pertokoan milik daerah yang diretribusikan atau dikontrakkan merupakan salah satu aset yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, dimana pengelolaan dan pemanfaatannya perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,
- . bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf b perlu diatur pedoman retribusi pemakaian pertokoan milik daerah,
- .bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pernakaian Pertokoan Milik Daerah,
- . Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969):
- . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
- . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 4
- . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan "Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan BUPAT! SAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PEMAKAIAN PERTOKOAN MILIK DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 3
4. DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun. 4
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah. 5
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6
RETRIBUSI
7. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.
9. Pertokoan adalah Rumah Toko (Ruko), toko dan kios pasar yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diretribusikan atau dikontrakkan untuk tempat melakukan aktivitas usaha.
4. 10.Rumah Toko (Ruko) adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk tempat melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan/usaha.
5. 11.Toko adalah suatu bangunan yang berbentuk ruangan tertutup yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk tempat melakukan aktivitas atau suatu pekerjaan/usaha.
12. Kios adalah suatu bangunan yang berbentuk ruangan tertutup yang ukurannya lebih kecil dari toko, yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan di dalam suatu lingkungan untuk tempat melakukan aktivitas atau suatu pekerjaan/usaha.
7. 13.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Retribusi Pemakaian Pertokoan Milik Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. 15.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. 16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. 17.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
KETENTUAN ATAS PEMAKAIAN PERTOKOAN MILIK DAERAH
BAB II - KETENTUAN ATAS PEMAKAIAN PERTOKOAN MILIK DAERAH
Pasal 2
Jenis-jenis pemakaian pertokoan milik Daerah meliputi :
- a. pemakaian Rumah Toko (Ruko).
- b. pemakaian toko.
3. Cc. pemakaian kios pasar.
BAB II - KETENTUAN ATAS PEMAKAIAN PERTOKOAN MILIK DAERAH
Pasal 3
- (1) Setiap orang atau Badan yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin untuk pemakaian pertokoan milik daerah, dan
- (2) Izin pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB II - KETENTUAN ATAS PEMAKAIAN PERTOKOAN MILIK DAERAH
Pasal 4
Untuk memperoleh izin pemakaian pertokoan milik daerah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan :
- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Photo copy Akta Pendirian bagi Badan Usaha.
j
- Cc. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- d. Pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- e. Asli surat izin pemakaian yang lama bagi yang mengajukan perpanjangan izin pemakaian.
- f. Tanda bukti pembayaran retribusi terakhir bagi yang memperpanjang izin pemakaian maupun pengalihan izin kepada pihak lain.
BAB II - KETENTUAN ATAS PEMAKAIAN PERTOKOAN MILIK DAERAH
Pasal 5
- (1) Jangka waktu izin pemakaian pertokoan milik daerah ditetapkan :
- a. Pemakaian Rumah Toko (Ruko) paling tama 5 (lima) tahun:
- b. Pemakaian toko paling lama 5 (lima) tahun, dan
4. Cc. Pemakaian kios pasar paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pengurusan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 1(satu) bulan sebelum izin berakhir.
Pasal! 6
Bagi yang akan mengalihkan izin kepada pihak lain harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bupati dengan ketentuan melampirkan izin yang akan dialihkan.
KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek serta Golongan Retribusi
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Pertama
Pasal 7
Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Pertama
Pasal 8
- (1) Objek Retribusi adalah setiap pemakaian pasar dan/atau pertokoan milik daerah yang meliputi :
- a. Pemakaian Rumah Toko (Ruko),
- b. Pemakaian Toko:
- c. Pemakaian Kios Pasar.
5. (2)Dikecualikan dari objek retribusi adalah fasilitas pasar dan/atau pertokoan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Pertama
Pasal 9
Subjek Retribusi adalah -orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar dan/atau pertokoan milik daerah.
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Pertama
Pasal 10
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan dalam retribusi jasa usaha.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Pertama
Pasal 11
Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Pertama
Pasal 12
- (1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya biaya dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan pemberian pelayanan yang seimbang sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya prasarana, penyusutan, operasional dan pemeliharaan.
Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Pertama
Pasal 13
- (1)Struktur tarif retribusi ditetapkan
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Pertama
Pasal 14
Wilayah pemungutan retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah Kabupaten Sarolangun.
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Pertama
Pasal 15
- (1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah sebagai Instansi pengelola dan pemungut retribusi pemakaian pertokoan milik daerah.
Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran Retribusi
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Pertama
Pasal 16
- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
2. (2)Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Pertama
Pasal 17
- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan: dan
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pelunasan pembayaran retribusi dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya
- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah.
- (2) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketujuh r Tata Cara Penagihan Tunggakan Retribusi
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Pertama
Pasal 19
- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.
2. (2)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Wajib Retribusi atau kuasanya, maka tunggakan retribusi harus dilunasi.
- (3) Tunggakan retribusi ditagih dengan menggunakan STRD.
Bagian Kedelapan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Pertama
Pasal 20
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
2. (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan Kedaluarsa Penagihan
Pasai 21
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran, atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Pertama
Pasal 22
- (1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (9.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 23
Setiap orang atau badan yang memanfaatkan atau memakai pertokoan milik daerah, diwajibkan :
mempergunakan pertokoan milik daerah sesuai dengan peruntukkannya, b.memelihara dan menjaga keselamatan pertokoan milik daerah,
- c.membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu,
- d.membayar PBB, rekening listrik, rekening telepon dan rekening air minum yang melekat atas pemakaian pertokoan milik daerah,
- e.membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengikat terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemakai pertokoan milik daerah.
BAB IV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 24
Setiap orang atau badan yang memanfaatkan atau memakai pertokoan milik daerah dilarang :
- a. memindahkan pemakaian dalam bentuk meminjamkan atau mengalihkan pemakaian pertokoan milik daerah baik sebagian dan/atau seluruhnya kepada pihak lain.
- b. mengubah, menambah atau mengurangi bentuk tata ruang atau bangunan yang telah ada tanpa izin dari Bupati.
3. Cc. mempergunakan pertokoan milik daerah sebagai tempat usaha perjudian dan/atau kegiatan lainnya yang dilarang oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB V - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25
Keterlambatan membayar atau melunasi retribusi tidak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 Y (dua persen) setiap satu bulan dari jumlah retribusi terhutang.
BAB V - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26
,
- (1) Pemindahan pemakaian pertokoan milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dinyatakan sebagai pemindahan tanpa izin serta tidak sah, dikenakan sanksi adminstrasi berupa denda sebesar 2 Y dari retribusi terhutang.
- (2) Mempergunakan pertokoan milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 22 huruf c dinyatakan sebagai penggunaan tanpa izin serta tidak sah dikenakan sanksi adminstrasi berupa denda sebesar 2 Yo dari retribusi terhutang.
Pasai 27
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 disetor ke kas daerah.
BAB V - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28
- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administrasi pencabutan Izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturutturut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
Izin pemakaian pertokoan dan/atau Surat Perjanjian Pemakaian Pertokoan yang telah dikeluarkan ## BAB VII
KETENTUAN LAIN
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf r diberlakukan penarikan retribusinya terhitung 1 Januari 2012.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknisnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
,
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Penetapan: Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 26 Me 2010

Penandatangan: BUPATI SAROKANGUN, BASRI AGUS

Penetapan: Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 26 Mes 2010

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, M. ARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2010 NOMOR og
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 03 TAHUN 2010
## TENTANG
## RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
## PENJELASAN UMUM
Peraturan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun yang mengatur tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Retribusi disektor ini di Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu penerimaan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu Retribusi Daerah yang perlu disesuaikan tatiinya dengan perkembangan nilai dan letak strategis pertokoan milik Daerah yang ada di Kabupaten Sarolangun.
## PASAL DEMI PASAL Il
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
huruf a huruf b huruf c Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
huruf a huruf b huruf c huruf d huruf e huruf f Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. huruf a huruf b huruf c ayat (2) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. huruf a huruf b Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
huruf a huruf b huruf c huruf d huruf e Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
huruf a huruf b huruf c Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup Jelas ## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 03