PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 8 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN DESA DERE, DESA BALISOAN UTARA DAN DESA SASUR PANTAI DI KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT (berlaku 21 September 2012)
Pembukaan
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA DERE, DESA BALISOAN UTARA DAN DESA SASUR PANTAI DI KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,
Menimbang : a. bahwa
- dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Desa Dere, Desa Balisoan Utara dan Desa Sasur Pantai Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Desa Dere, Desa Balisoan Utara dan Desa Sasur Pantai perlu dimekarkan;
- b. bahwa dengan memperhatikan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, kondisi sosial budaya, potensi desa, dan batas desa serta sarana prasarana yang tersedia dan pertimbangan lainnya, maka perlu dibentuk Desa Dere, Desa Balisoan Utara dan Desa Sasur Pantai di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa dengan pembentukan desa-desa sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembentukan Desa Dere, Desa Balisoan Utara dan Desa Sasur Pantai di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Nagara Tahun 1958 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undangundang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang
12. Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DAN
BUPATI HALMAHERA BARAT
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
PEMBENTUKAN DESA DERE, DESA BALISOAN UTARA DAN DESA SASUR PANTAI DI KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Barat
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Barat
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN DESA
Bagian Kesatu Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Desa dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Bagian Kedua Pembentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Dere, Desa Balisoan Utara dan Desa Sasur Pantai di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.
Bagian Kesatu Mekanisme
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 4
Mekanisme pembentukan desa adalah
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 5
Desa Dere berasal dari sebagian wilayah Desa Todahe yang terdiri atas:
- a. Rukun Tetangga 1(Satu)
- b. Rukun Tetangga 2(Dua)
- c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
- d. Rukun Tetangga 4(Empat)
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 6
Desa Balisoan Utara berasal dari sebagian wilayah Desa Balisoan yang terdiri atas:
- a. Rukun Tetangga 1(Satu)
- b. Rukun Tetangga 2(Dua)
- c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
- d. Rukun Tetangga 4(Empat)
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 7
Desa Sasur Pantai berasal dari sebagian wilayah Desa Sasur yang terdiri atas:
- a. Rukun Tetangga 1(Satu)
- b. Rukun Tetangga 2(Dua)
- c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
- d. Rukun Tetangga 4(Empat)
Bagian Ketiga Batas Desa
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 8
- (1) Pembentukan Desa Dere berasal dari sebagian wilayah Desa Todahe (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Todahe
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut
- (2) Dengan dibentuknya Desa Dere, maka sebagian wilayah Desa Todahe (Desa induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 9
- (1) Pembentukan Desa Balisoan Utara berasal dari sebagian wilayah Desa Balisoan (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tacim
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Balisoan (Desa Induk)
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Worat-Worat
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Sagu/Desa Susupu
- (2) Dengan dibentuknya Desa Balisoan Utara, maka sebagian wilayah Desa Balisoan (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 10
- (1) Pembentukan Desa Sasur Pantai berasal dari sebagian wilayah Desa Sasur (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sasur
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Todahe
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sasur Pantai, maka sebagian wilayah Desa Sasur (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.
BAB IV - LUAS DESA PEMEKARAN
Pasal 11
- (1) Luas wilayah Desa Dere sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah 483 Ha
- (2) Luas dan batas wilayah Desa Dere sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 12

- (1) Luas wilayah Desa Balisoan Utara sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah 105 Ha
- (2) Luas dan batas wilayah Desa Balisoan Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 2 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

- (1) Luas wilayah Desa Sasur Pantai sebagaimana dimaksud Pasal 7 adalah 34 Ha
- (2) Luas dan batas wilayah Desa Sasur Pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 3 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB V JUMLAH PENDUDUK

## Pasal 14

Jumlah penduduk Desa Dere sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah sebanyak 640 Jiwa atau 122 Kepala Keluarga

## Pasal 15

Jumlah penduduk Desa Balisoan Utara sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah sebanyak 708 Jiwa atau 196 Kepala Keluarga

## Pasal 16

Jumlah penduduk Desa Sasur Pantai sebagaimana dimaksud Pasal 7 adalah sebanyak 396 Jiwa atau 87 Kepala Keluarga

## BAB VI KEWENANGAN

## Pasal 17

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
- c. Tugas pembantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
- d. Mengelola Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan pembangunan Desa;

## Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibentuk organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
2. (2). Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Induk dan/atau Desa yang baru dibentuk, maka barang milik dan/atau potensi kekayaan desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh pemerintah Desa yang lokasinya maupun domisilinya berada dalam wilayah Desa-Desa masing-masing.

## Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Peraturan Daerah dan/atau Keputusan/Peraturan Bupati yang berlaku sebelumnya harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo pada tanggal 21 September 2012

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------------|---------|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pem & Adm Umum | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

Diundangkan di Jailolo pada tanggal 21 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Dr. Ir. ABJAN SOFYAN, M.T.

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA DERE DI WILAYAH KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMBENTUKAN DESA DERE

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA BALISOAN UTARA DI WILAYAH KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMBENTUKAN DESA BALISOAN UTARA

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR

TAHUN 2012

TANGGAL

2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SASUR PANTAI DI WILAYAH KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMBENTUKAN DESA SASUR PANTAI

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA