PERATURAN BUPATI MA Nomor 1 Tahun 2015 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL UMUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR (berlaku 6 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka untuk memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerjanya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai tenaga fungsional perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 49 );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ## BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugasnya diberikan tunjangan daerah yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangn tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Besaran tunjangan tambahan penghasilan jabatan fungsional adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Pembayaran Tunjangan Daerah bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Untuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Bendaharawan Gaji pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap bulan.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan, maka Keputusan Bupati Banjar Nomor 262 Tahun 2011 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Daerah dan sebagian materi dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Peraturan Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tunjangan Daerah bagi Pejabat Fungsional Tertentu dilingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar yang khusus mengatur tentang besaran tunjangan tambahan penghasilan dan tunjangan daerah bagi pejabat fungsional perencana dan pejabat fungsional tertentu dilingkungan Inspektorat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 6 Januari 2015

BUPATI BANJAR,

## H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura pada tanggal 6 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BANJAR,

## H. NASRUN SYAH

## BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 1

- LAMPIRAN

- PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2015 TANGGAL 6 Januari 2015

Daftar : Besaran tunjangn jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar

| No. 1 | Jabatan 2 | Golongan 3 | Besarnya Tunjangan / bulan 4 |
|---------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | Perencana Pertama (gol.III.a-IIIb) | Gol.IIIa- III.b | 2.500.000 |
| | Perencana Muda (gol.IIIc- IIId) | Gol.IIIc- III.d | 3.500.000 |
| | Perencana Madya (gol.IVa- IVc) | Gol.IV.a-IV.c | 4.500.000 |
| 2 | Auditor belum bersertifikat | Golongan I,II,III | 1.000.000 |
| | Auditor belum bersertifikat | Golongan IV | 2.000.000 |
| | Auditor Pelaksana Lanjutan | Golongan III.a-III.b | 1.750.000 |
| | Auditor Pertama | Golongan III.a-III.b | 2.000.000 |
| | Auditor Penyelia | Golongan IIIc-IIId | 2.500.000 |
| | Auditor Muda | Golongan IIIc-IIId | 3.000.000 |
| | Auditor Madya | Golongan IV.a | 3.750.000 |
| | Auditor Madya | Golongan IV.b-IV.c | 4.500.000 |
| 3 | Penyuluh Ketenagakerjaan | Golongan III | 550.000 |
| | | Golongan IV | 600.000 |
| 4 | Penyuluh Keluarga Berencana | Golongan II | 500.000 |
| | | Golongan III | 550.000 |
| | | Golongan IV | 600.000 |
| 5 | Penyuluh Pertanian | Golongan II | 500.000 |
| | | Golongan III | 550.000 |
| | | Golongan IV | 600.000 |

| 6 | Penyuluh Perikanan | Golongan II | 500.000 |
|-----|--------------------------------|---------------|-----------|
| | | Golongan III | 550.000 |
| | | Golongan IV | 600.000 |
| 7 | Penyuluh Kehutanan | Golongan II | 500.000 |
| | | Golongan III | 550.000 |
| | | Golongan IV | 600.000 |
| 8 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | Golongan III | 550.000 |
| | | Golongan IV | 600.000 |
| 9 | Polisi Kehutanan | Golongan II | 500.000 |
| | | Golongan III | 550.000 |
| 10 | Penyuluh Perdagangan | Golongan III | 550.000 |
| | | Golongan IV | 600.000 |
| 11 | Analis Kepegawaian | Golongan III | 1.000.000 |
| 12 | Pranata Komputer | Golongan III | 1.000.000 |
| 13 | Fisiotarapis | Golongan II | 500.000 |
| | | Golongan III | 550.000 |
| 14 | Pranata Laboratorium Kesehatan | Golongan II | 500.000 |
| | | Golongan III | 550.000 |
| 15 | Apoteker | | 2.400.000 |
| 16 | Asisten Apoteker | Golongan II | 500.000 |
| | | Golongan III | 550.000 |
| 17 | Sanitarian | Golongan II | 500.000 |
| 18 | Teknisi Elektro Medik | Golongan II | 500.000 |
| | | Golongan III | 550.000 |
| 19 | Nutrisionis | Golongan II | 500.000 |
| | | Golongan III | 550.000 |
| 20 | Perawat/Perawat Gigi | Golongan II | 500.000 |
| | | Golongan III | 550.000 |
| 21 | Bidan | Golongan II | 500.000 |
| | | Golongan III | 550.000 |
| 22 | Epidemiologi | Golongan III | 800.000 |
| | | Golongan IV | 1.000.000 |
| 23 | Administrator Kesehatan | Golongan III | 1.000.000 |

| 24 | Entomolog | Golongan III | 550.000 |
|------|----------------------------|----------------|-----------|
| 25 | Dokter Umum / Gigi | | 2.500.000 |
| 26 | Dokter Spesialis | | 4.000.000 |
| 27 | Amnestesa | Golongan II | 500.000 |
| 28 | Penguji Kendaraan Bermotor | Golongan II | 550.000 |
| | | Golongan III | 500.000 |

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH