Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2012 tentang PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD PEGAWA. NEGER. SIPIL, PEGAWA. T.DAK TETAP, PAKAR, TENAGA AHLI NARASUMBER, PKK DAN DHARMA WANITA PERSATUAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
/
C
g
Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4691)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Rl Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor Tahun4200);
3. 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Ne9ara (Lembaran Ne9ara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R. Nomor4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437); sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);
Q
C
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Sus"nan Anggaran Pendapatan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah d,ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tat3 Cara Penat^sahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta penyampaiannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 14);
.'
t.
c
0
-\
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 24);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
27. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 35).
£',
C
i
MEMUTUSKAN
Menetepkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, PAKAR, TENAGA AHLI, NARASUMBER, PKK DAN DHARMAWANITA PERSATUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- ·1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KyQ" Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Sangihe.
- .6. Pimpinan DPRD adalah Ketua danWakil-Wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji ## BAB II
JENIS, SUBJEK DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Jenis Perjalanan Dinas meliputi :
1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
3. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
c
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Subjek Perjalanan Dinas adalah :
- a. Pejabat Negara;
- b. Anggota DPRD;
- c. Pegawai Negeri Sipil;
- d. Pegawai Tidak Tetap;
- e. Pakar, tenaga ahli dan narasumber
- f. TP-PKK dan Dharma Wanita Persatuan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Perjalanan dinas dilaksanakan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu bagi kepentingan negara/daerah -apabila tidak memungkinkan menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil yang maksimal sertadengan biaya sehemat mungkin.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, pakar, tenaga ahli, narasumber, TP-PKK dan Dharma Wanita Persatuan dapat melaksanakan perjalanan dinas yang srfatnya mendesak/khusus, berkaitan dengan hal teknis yang dibutuhkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
Perjalanan DinasTertentudan atau kejadian luar biasa terdiri dari: (1) Perjalanan dinas dalam Kejadian luar biasa adalah :
- a. Perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan bencana.
- b. Perjalanan dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan sarana transportasi dalam rute yang ditempuh.
.
p
(J
Perjalanan dinas tertentu adalah :
- a. Melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan;
- b. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi; pameran dan eksebisi serta kegiatan lain yang bersifat spesifik;
3. c Pendampingan/Pengawasan Pejabat Negara;
- d. Sebelum kembali dari suatu penugasan, ada penugasan lain yang dilaksanakan dalam waktu berdekatan atau berkesinambungan dan dalam rute perjalanan yang searah;
- e. Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan karena kesalahan dan atau kelalaian yang melaksanakan perjalanan dinas;
- f. Dalam hal jumlah hari Perjalanan dinas Jabatan temyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD disebabkan karena tugas mendadak / tambahan, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
Perjalanan dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa diatur sebagai berikut:
- a Perjalanan dinas untuk mengikuti lebih dari 1(satu) kegiatan / penugasan lanjut/acara dalam waktu yang berurutan /bersambung, maka seluruh biaya perjalanan dinas diperhitungkan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
Apabila undangan pelaksanaan kegiatan mencantumkan bahwa biaya akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka kepada Pejabat Negara.Pegawai Negeri Sipil, Anggota DPRD dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas hanya dibayarkan uang harian. Dengan demikian bagi yang mengikuti kegiatan bersifat bimbingan teknis dan yang sejenis dengan memberikan kontribusi kepada penyelenggaranya, dapat dilakukan secara selektif dengan melihat substansi kebijakan Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
Biaya penginapan pejabat/personil yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II disesuaikan dengan waktu/lamanya perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II dan biaya penginapan untuk pendamping dibayarkan sesuai Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja.
BAB III - PEJABAT YANG BERWENANG
Pasal 11
Penandatanganan SPT untuk perjalanan dinas sebagai berikut:
1. Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati;
2. Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
V
n,
c
4
4. Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabilakedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kepulauan Sangihe;
5. Pejabat Eselon II b, Eselon III sebagai Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah dan Pejabat Eselon III dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sebagai wakil sementara Sekretaris Daerah;
6. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap Pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD;
7. Pejabat Eselon IV, Staf / Pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, SPT ditandatangani oleh Kepala Bagian;
8. TP-PKK dan Dharma Wanita Persatuan.SPT ditandatangani oleh Ketua atau Pengurus yang ditunjuk.
- (2) Penandatanganan SPPD dilakukan oleh Pengguna anggaran / Kuasa pengguna anggaran/Ketua TP-PKK dan Dharma Wanita Persatuan.
BAB III - PEJABAT YANG BERWENANG
Pasal 12
Bagi Pegawai Non Eselon dan Pegawai Tidak Tetap dimungkinkan untuk melakukan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang berwenang.
Perjalanan dinas bagi TP-PKK dan Dharma Wanita Persatuan menggunakan standar perjalanan dinas sebagai berikut:
- a) Ketua dan Wakil Ketua di persamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan IV;
- b) Sekretaris di persamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan III;
- c) Anggota dipersamakan dengan perjalanan dinas PNS Gol II.
•\
P
•
BAB III - PEJABAT YANG BERWENANG
Pasal 14
- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
- a. Biaya penginapan;
- b. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
- c. Biaya transport;
- (2) Uang harian dan biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batastertinggi pembayaran.
BAB III - PEJABAT YANG BERWENANG
Pasal 15
- (1) Bagi yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan sarana angkutan laut, darat dan udara, pelaksanaannya dibayar seluruhnya sesuai yang tercantum dalam tiket termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara atau pass masuk lainnya.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibawah 6 (enam) jam hanya dibayarkan uang saku dan uang transport sesuai standar harga yang ditetapkan.
- (3) Perjalanan dinas dalam kota Tahuna hanya dibayarkan uang transport sesuai standar harga yang ditetapkan.
BAB III - PEJABAT YANG BERWENANG
Pasal 16
- Uang transport untuk perjalanan dinas di bawah 6(enam) jam
- C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 14 terdiri dari :
- a. Transport untuk di luar kota Tahuna dalam wilayah daratan Sangihe sebesar Rp. 50.0000,-/org/hari
- b./ransport penagihan PBB dalam satu jurusan beriaku untuk 3 kampung/org/hari:
G
C
| Tahuna | Kec.Tabukan Utara | 50.000 |
|----------|-------------------------------|----------|
| Tahuna | Kec. Manganitu | 50.000 |
| Tahuna | Kec. Tamako | 60,000 |
| Tahuna | Kec. Kendahe | 50.000 |
| Tahuna | Kec. Tabukan Tengah | 50.000 |
| Tahuna | Kec. Tabukan Selatan | 75.000 |
| Tahuna | Kec. Tabukan Selatan Tengah | 80.000 |
| Tahuna | Kec. Tabukan Selatan Tenggara | 100.000 |
| Tahuna | Kec. Manganitu Selatan | 100.000 |
- c. Transport untuk kepentingan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten di dalam kota Tahuna Rp. 75.000/orang/hari, sedangkan di luar kota Tahuna Rp. 100.000/orang/hari.
- d. Untuk perjalanan dinas ke wilayah Tabukan Selatan Tenggara dan Manganitu Selatan bagi pimpinan dan anggota DPRD per hari per orang diatur sebagai berikut:
| Uraian | Uang makan | Uang saku | Angkutan Setempat | Akomodasi |
|----------|--------------|-------------|---------------------|-------------|
| Pimpinan | 150 | 180 | 120 | 200 |
| Anggota | 100 | 100 | 100 | 200 |
BAB III - PEJABAT YANG BERWENANG
Pasal 17
- (1) Bagi yang melaksanakan Perjalanan dinas harus membuat laporan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang dan untuk perjalanan dinas luar Daerah melampirkan tiket, dan Boarding Pass.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.
- (1) Dalam hal perjalanan dinas dengan maksud menghadin rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan minimal selama 3 (tiga) hari dan maksimal selama 5 (lima) hari, kecuali perjalanan dinas tertentu. t
4
'
ft
Q
v
*•
- (2) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat menetapkan lain dengan pertimbangan tertentu.
BAB III - PEJABAT YANG BERWENANG
Pasal 19
- (1) Perjalanan dinas ke Luar Negeri dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Gubemur Sulawesi Utara.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah Pejabat sebagaimana tersebut pada pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati ini.
- (3) Besamya Satuan biaya perjalanan dinas Luar Negeri
BAB III - PEJABAT YANG BERWENANG
Pasal 20
- (1) Perjalanan dinas pindah tempat tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tugas yang baru bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
BAB III - PEJABAT YANG BERWENANG
Pasal 21
Ketentuan perjalanan dinas dalam Peraturan ini beriaku untuk perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun berkenaan.
BAB III - PEJABAT YANG BERWENANG
Pasal 22
Tidak dibenarkan untuk melakukan pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan atau tempat tujuan yang sama.
C
15
BAB III - PEJABAT YANG BERWENANG
Pasal 23
Bentuk SPT dan SPPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai Tata Naskah Dinas.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Dengan beriakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dinyatakan di cabut dan tidak beriaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap qrang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Tahuna pada tanggal M Jftwm 2012

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SANGIHE HIR0MMUS ROMPAS MAKAGANSA

Penetapan: Diundangkan di Tahuna pada tanggal, H SAnifAfc 2012

Penandatangan: Pit SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE MAURITS BERHANDUS BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE