PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 18 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PASAR (berlaku 18 Mei 2009)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar;
Mengingat
- 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1931 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2
4. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
5. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW .03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PASAR.
3
Pasal 1
Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 Nomor 13 Seri E Nomor 14) diubah sebagai berikut :
Pasal 8
'Pasal 8
- (1) Tarif Retribusi pemakaian toko/kios, warung dan tempat pemasaran lainnya yang berlokasi di ibu kota kabupaten :
- a. toko/kios pada Pasar Inpres.
- (2) Tarif Retribusi pemakaian toko/kios, warung dan tempat pemasaran lainnya yang berlokasi di ibu kota Kecamatan dan di luar Ibu Kota Kecamatan :
- a. toko/kios berlantai II
1. ukuran 4 x 7 M ...
Rp. 2.000/ hari
2. ukuran 4 x 6 M ...
Rp. 1.750/ hari
3. ukuran 4 x 4 M ...
Rp. 1.500/ hari
4. ukuran 2 x 2 M ...
Rp. 1.000/ hari
- b. toko/kios pada Terminal Bus.
1. ukuran 3 x 3 M ...
Rp. 2.000/ hari
2. ukuran 2 x 4 M ...
Rp. 1.500/ hari
3. ukuran 6 x 10 M ...
Rp. 3.500/ hari
4. ukuran 6 x 8 M ...
Rp. 2.750/ hari
- c. toko/kios berlantai II (ruko).
ukuran 3,8 x 8 M ...
Rp. 3.500/ hari
- d. los ...
Rp. 1.000/ hari
- e. pelataran ...
Rp. 1.000/ hari
Rp. 3.000/ hari
- b. toko beratap/pelataran
- c. toko/kios yang berada di Rp.
- d. toko/kios yang berlokasi di desa
- e. toko/kios di Jambi Kecil
Rp. 1.000/ hari tiap ibu kota kecamatan 1.000/ hari
Rp. 1.000/ hari
Rp. 1.000/ hari
4
Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009 BUPATI MUARO JAMBI, dto. H.BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto. ## H. SYAIFUDDIN ANANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 18 . ## 5
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
## NOMOR 18 TAHUN 2009
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PASAR
## I. PENJELASAN UMUM.
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah menempatkan Retribusi Daerah sebagai salah satu perwujudan kewajiban warga negara terhadap Pemerintah Kabupaten, dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2001 ditegaskan bahwa Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Dalam Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, antara lain Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah menetapkan ketentuan ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar. Walaupun pada hakekatnya Retribusi Pasar merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. ## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 17