PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLIDAERAH YANG SAH I. PENJELASAN UMUM II. PASAL DEMIPASAL PASAL 1 PASAL2 HURUFA Nomor TUHANYANGMAHAESA Tahun 2014 tentang LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLIDAERAHYANGSAH DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA WALIKOTA TARAKAN, bahwa untuk melaksanakan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTATARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURANDAERAHKOTATARAKAN
NOMOR
3 TAHUN2016
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLIDAERAHYANGSAH
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
WALIKOTA TARAKAN,
bahwa untuk melaksanakan Pasal 286 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-
Menetapkan
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4528);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);
Dengan persetujuan bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTATARAKAN
dan
WALIKOTA TARAKAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAHTENTANGLAIN-LAIN PENDAPATAN ASLIDAERAH YANGSAH.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah KotaTarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah WalikotaTarakan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang milik Daerah yang ditentukan oleh Walikotauntuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaanAPBD pada perangkatdaerah.
9. Bendahara UmumDaerahyang selanjutnyadisingkatBUDadalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum·daerah.
4. 10.Lain-Lain Pendapatan AsHDaerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
Pasal 2
Ruanglingkup LLPADS meliputi:
- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. tuntutan ganti rugi;
- f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan danZataupengadaan barang darr/atau jasa oleh Daerah;
- h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- i. pendapatan denda pajak;
- J. pendapatan denda retribusi;
- k. pendapatan denda hasil pelanggaran peraturan daerah;
1. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan dari penyelengaraanpendidikan dan pelatihan;
- n. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; dan
- o. pendapatan dari pengembalian;
BABIII
PENGANGGARAN
Pasa13
- (1) LLPADSyang bersifat tetap dan /atau tidak tetap dianggarkan pada Perangkat Daerah atau satuan kerja perangkat daerah pernungut.
- (2) Penganggaran LLPADSyang tidak dapat diduga dan tirnbul pada tahun berkenaan bersifat estimasi atau cadangan.
- (3) Realisasi LLPADS yang belurn teranggarkan, diakuntansikan pada Perangkat Daerah.
BABIV
PENGELOLAAN LLPADS
Pasa14
- (1) Walikota selaku pernegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah:
- a. rnenetapkan bentuk LLPADS pada setiap awal tahun anggaran; dan b. rnenetapkan besaran penerimaan atas bentuk LLPADS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan LLPADS sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BABV
PENERIMAAN DANPENYETORAN
Pasal 5
- (1) Penerimaan LLPADSdapat melalui Bendahara Penerimaan pada rnasingrnasing satuan kerja perangkat daerah atau langsung ke Kas Urnurn Daerah.
- (2) Penerimaan LLPADSyang melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disetor seluruhnya ke rekening Kas Urnurn Daerah.
- (3) Penyetoran LLPADSsebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kas Umum Daerah paling lama 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Pengecualian penyetoran LLPADSsebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
BABVI
PENATAUSAHAAN DANAKUNTANSI
Pasa16
- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan penatausahaan, pengelolaan, penerimaan dan penyimpanan uang daerah yang bersumber dari LLPADS.
- (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah melaksanakan penatausahaan pemungutan LLPADS.
- (3) Bendahara penerimaan melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyimpanan, dan penyetoran ke Kas Umum Daerah atas uang Daerah yang bersumber dari LLPADS.
Pasal 7
Pejabat penatausahaan keuangan Perangkat Daerah dan satuan kerja perangkat daerah wajib melaksanakan akuntansi atas penerimaan dan penyetoran LLPADS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BABVII PEMBINAAN DANPENGAWASAN Pasal8
- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADSoleh satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional dilaksanakan Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan penerimaan LLPADSoleh pejabat darr/atau pegawai pada satuan kerja perangkat daerah secara fungsional dilakukan KepalaPerangkat Daerah berkenaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan uang Daerah yang bersumber dari LLPADSoleh Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah dan satuan kerja perangkat daerah secara fungsional dilakukan Bendahara Umum Daerah.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan LLPADSdilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BABVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya hasil LLPADS sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan serta semua sumber LLPADSyang telah diterima dan diakui sebagai penerimaan bukan pajak daerah, bukan retribusi daerah, dan bukan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap dinyatakan sebagai LLPADS.
BABIX
PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Penetapan: Diundangkan di Tarakan pada tanggal 27 September 2016 SAARETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, KHAIFUL LEMBARANDAERAHKOTATARAKANTAHUN2016 NOMOR 19 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 / REG.TRK / 2016 r-,-- J;~~'::'" | NO | l NAMA JABATi\i\J, ,.'\ h .. | |------|--------------------------------------------------------------------| | 1 | dr. H. ~ilUL- , M~ Se~OA . l~ _;t- | | 2 | D~. fi;M~'r\(A"L4r I M.C,'I As\s~n ... ~~~ ·1 AdlY)'lljsfftl~ UmUM | | 3 | " 1/ '~ Dl~' tjH. ~~'~fCUl'r'\ ~V ~ | | 4 | >g I: 1 |
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 3
TAHUN2016
TENTANG
## LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLIDAERAH YANG SAH
## I. PENJELASAN UMUM
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. ## Pasal2 ## Hurufa Yang dimaksud dengan hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan seperti penjualan aset yang telah dihapus secara tunai atau angsuran. Contoh: penjualan bongkaran gedung dan jembatan, mesin, kendaraan bermotor. Hurufb Yang dimaksud dengan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan seperti penjualan hak guna bangunan di
PENJELASAN
Pasal 286
Pengaturan LLPADSdimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan dasar hukum penerimaan LLPADS.Sedang tujuan pengaturan LLPADSadalah terwujudnya penerimaan LLPADSsecara tertib, berpedoman pada pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Guna memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penerimaan LLPADSdipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan AsHDaerah yang Sah. ## II. PASAL DEMIPASAL