Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2017 tentang GGARA TIMUR PER4..TURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 2 TAHUN 2012 TEN'l'ANG RETRIB USI JASA UMUM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGGARA TIMUR
PER4..TURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 3 TAHUN 2017
TENT ANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 2 TAHUN 2012 TEN'l'ANG RETRIB USI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,
- a. bahwa ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 46/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan agar Pemerintah harus segera membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. bahwa ketentuan pasal 79 A Undang-Undang Nomor 24 Tahur. 2013 tentang ?erubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ten tang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya;
- c. o.ihwa Peraturan Daerah Kabu pateri Rote Ndao Nomor 2 Tab un 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai Fcraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 28 'J'ahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .idak lagi relevan dengan tuntutan perkembangan dan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Pera tu ran Daerah ten tang Peru bahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Um um;
5. .l. Pasal 18 (6) Unda.ng-UPdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;}
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049);
8. 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 J 4 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Derah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Dacrab Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 104);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 036, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123;
Dengan Persetujuan Bersama
Dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
BUPATI ROTE NDAO
MEMUTUSK.AN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN :'tOTE NDAO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Menetapkan
Pasal I
3. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retri.busi Jasa Umum {Lembaran Daerah Ka bu pareri Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 012, Tambahan Lembaran DaerahJ
Kabupaten Rote Ndao Nomor 104) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote N?ao Tahun 2014 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 104; d1ubah sebagai berikut:
- 1 · Ketentuan ayat ( 1) huruf a Pasal 2 dihapus sP-hingga berbunyi sebagai berikut: 2
Pasal 2
- ( 1) Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur da1am peraturan daerah ini terdiri dari : a. Dihapus;
Pasal 4
2. Ketentuan Bagian Kesatu Paragraf 1 Pacal 3, Pasal 4, Pasal s, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dihapus.
Pasal 32
- (2) Besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rurnu s sebagai berikut:
RPMT=TPx TR
Keterangan :
RPMT
Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi.
- TP
Tingkat Penggunaan Jasa.
TR
Tarif Retribusi.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.
- (4) Tarif Retribu si sebagaimana dimalcsud pada ayat (1), merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara ruriggal atau menara bersarna, letak geografis ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
3. menara (5) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. honorarium µetugas pengawasan;
- b. transportasi;
- c. uang makan:J
- d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondis: keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut: pada menaraa telekomunikasi;
- e. alat tulis kantor;
- f. biaya operasinal lainnya sesuai kebutuhan nyata;
- (6) Satuan biaya masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 104) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Ka bu paten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas peraruran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 036, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123 dihapus.
5. Ketentuan Lampiran Ii Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umurn (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 012, Tarnbahari Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 104) Sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umurn (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 036, Tambahan Lernharan Daerah Nomor 123 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Lampiran III Peraruran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umurn (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 104) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 036, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalarn Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 012, Tarnbaharr Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 104} Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2014 ten tang

Perubahan atas peraturan

Daerah

Kabupaten Rote Ndao nomor 2 Tahun

- 2012 tentang retribuei jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 036, Tambahan Lembaran Daerah Nornor 123; diubah sehingga menjadi sebagairnana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah iniJ

## Paaal II

Peraturan Daerah [ni mulo.i bcrlak.u pada ta nggal cliun&lt;.Jangkan.

Agar sctiap orang mengctahuinya, mcmertntahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan pcnempatannya datam Lernbaran Daerah Kabupnten Rote Ndao.


1

Ba'a

Agustus

201 7

AERAH KABUPATEN ROTE NDAO, r' padatanggal

I

'-,, ... ... \_, .. ' A~ MATHEOS SELLY -


~.:;,,,.\_. EMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2017 NOMOR 063

OMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINS! NUSA TEN OGARA TIMUR 07/2017

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 3 TAHUN 2017

## TENT ANG

## PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURA.N DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

## I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan kewenangan kepa.da Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Umum kepada masyarakat. Fengaturan tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan retribusi dan memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha untuk memenuhi kewajibannya, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN D~&lt;\ERAH KABUPAT~N ROTE NDAO NOMOR 140J

## LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN F!OTE NDAO

NOMOR

: 3 TAHUN 2017

TANGGAL

TENTANG

:31AGUSUTUS2017

z PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN '2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

## STRUI&lt;TUI~ DAN BESARNYA TAFJF R ETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPr JALAN UMUM

-

| NO | URAIAN -- | TARIF - |
|------|-------------------------|------------------------------------|
| 1 | Kendaraan Roda 2 | Rp. 1.000/kendaraan/sekali parkir |
| 2 | Kendaraan Roda 4 | Rp. 2.000/kendaraan/sekali par-kir |
| 3 | Kendaraan Roda 6 | Rp. 3.000/kendaraan/sekali parkir |
| 4 | Kendaraan diatas Roda 6 | Rp. 4.000/kendaraan/sekali parkir |


~~

~ ~:~ DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

T Jl..NGGAL

: 31 AGUSTUS 201 7

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATUR.AN D TA.HUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA u:H NOMOR 2

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRJBUSJ PELAYANAN PASAR

| URAIAN | TARIF NO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasar di Ba 'a | I. |
| 1.2.2 Semi Permanen lxl m2 1.2 Bangunan Sendiri 1.2. I Pennanen lxl m 2 1.1.2 Semi Permanen lxl m2 1. Kios / Toko 1.1 Bangunan Pemerintah Daerah l.1.1 Pennanen lxl m2 | Rp.150.(seratus Jima !uh ru oiah) /hari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah)/hari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah)/hari Rp.300 (tiga ratus rupiah)/hari |
| Pemakaian Los Pasar 1-2,S m2 Tan pa Balai-balai lx 1 m2 | Rp. 1 . 000 (seribu Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah)/Petak/hari t----+-:-------------------+_..p=-=-u |
| 2.2 2. 1 Dengan Balai-balai | rupiah)/hari 2. Pelataran '!'erbuka |
| 4. Pemakaian Los Pasar Tidak Tetap | Rp.1.500 (seribu lima ratus ruoiah)/hari |
| 3. | |
| 5. Pemakaian Dasaran Pasar untuk: 5.1 | Rp.2.500(dua ribu lima ratus rupiah)/ Petak/ hari |
| Menimbang dan Menimbun Komoditi untuk sementara | Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) /hari pasar |
| 5.3 Penjualan Ternak : 5.3.1 Ternak Besar: Kerbau, 5.2 Kereta Bakso, Kereta Kue dan Kereta Dagang | Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah)/hari pasar |
| Rp.7.500 (tujuh ribu lima 5.3.2 Tern&.k Kecil : Kambing,Domba, Kuda,Sapi. | Rp.3.000 (tiga ribu ratus rupiah)/ekor |
| Babi. | rupiah)/ekor |
| Uriggas, : Ayarn , Itik, Bebek, Burur~--------·~------'-~r~a~tu...;,_;_s_r~u~p_ia_h_:~)/_e_k_o_r | 5.3.3 Rp.1.500 (seribu lima __ ~~ |

\_\_ o~r~~":J

| 6. Rumah Toke (Ruko) | J-!p.1.500 (seribu lima .. ~-~ei.~.hlL M2 I hari |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1--01-:. 1PPce;imnaa~k:aaJiiaa;ni1::Jha~s~a;-"uw7ic~u,=~--=--=---J!atu 1.---+--Lokasi Pasar mum dalam | Rp.1.000 (seribu |
| II. Pasa.r di K~s_~_matan | . ru~iahl~ekali _pakai |
| 1. Kioa J f. f. l Bpangunan Pemerin tah Daerah · · , ermanen Lxl m:.2 | Rp.2SO(dua ratu lima puluh rupiah)/hari Toko-~=----------_J·-----------1 |
| 2.2. Tanpa Balai-balai lxl m? 2. Pelataran Terbuka 2.1. Dengan Balai-balai | Rp.500 (lima ratus runiah) /hari Rp.1000 (seribu rupiah)/ Petak/hari ruoiah)/hari |
| 3. Pemakaian Losk Pasar 1-2,5 m? | Rp.1.500 (seribu lima ratus ru oiahl /hari |
| 4. Pemakaian Los Pasar Tidak Tetap | |
| Menimbang dan Menimbun untuk sementara | Rp.3.000 (tiga ribu |
| 5. Pemakaian Dasaran Pasar untuk: | Rp.2.000(dua ribu rupiah) /Petak/hari |
| 5.1. Komoditi | Rupiah)/ hari pasar |
| 5.2. Kereta Bakso, Kereta Kue dan I<ereta Dagang | Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah)/hari pasar |
| 5.3. Penjualan Ternak: 5.3.1. Ternak Besar : Kerbau, Kuda, Sapi. | Rp.7.500 (Tujuh ribu lila ratus rupiah)/ ekor |
| 5.3.2.Ternak Kecil : Kambing,Domba, Babi. | Rp.3.000 (tiga ribu rupiah)/ ekor |
| 5.3.3. Unggas : Ayam , Itik, Bebek, | Rp.1.500 (seribu lima |
| Burun~g~~~~~~~~~~~~-1.i~r=a~tu~s-=--:s~e~p_u_lu~h~)/~e~k | |


-

| 6. Rumah Toko (Ruko) | P.p. 1.500 (seribu Iirna atus rupiah)/ M2/hari r |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 7. Pemakaian Jasa WC Umum dalam Lokasi Pasar | f r |

T'


I

## LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR : 3 TAHUN 2017 TJ\NGGAL : 31 AGUSTUS 2017 T~NTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

## STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

| NO | URAIAN | TARIF |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| -A. | Kendaraan Dar~a_t~~~--~~~~~~~~·~~~-~~~~~~----1 | Kendaraan Dar~a_t~~~--~~~~~~~~·~~~-~~~~~~----1 |
| | - Kereta Gandeng dan atau Kereta Tempelan - Mobil Penumpang Umum 1. Pengujian Berkala Pertama Kali/Pengujian Berkala Perubahan urrtu k : - Mobil, Bus, Mobil Barang, Traktor Head | Rp. 120.000,-/kendaraan Rp. 151.000,-/kendaraan Rp. 226.500,-/kendaraan |
| | 2. Pengujian berkala kedua atau berikutnya untuk : - Mobil, Bus, Mobil Barang, Traktor Head/Kendaraan Khusus _ Mobil Penumpang Umum - Kereta Gandeng dan atau Kereta Tempelan | Rp. 151.000,-/kendaraan Rp. 120.000,-/kendaraan Rp. 90.600,-/kendaraan |
| | 3. Biaya Penggantian Buku Uji karena Rusak/Hilang | Rp. 60.400,-/kendaraan |
| B. | Kendaraan Bermotor di Air | Kendaraan Bermotor di Air |
| | .. berkala pertama kali atau 1. PenguJ ran b h . . berkala peru a an penguJ1an bentuk untuk : a. Speedboat . b. Perahu Motor | Rp. 377.500 Rp. 302.000 |
| | k 1 kedua atau 2. Penguji?.Jl Ber a a k 1 beriku tnya pengujian ber a a untuk: a. Speedboat b. Perahu Motor | Rp. 226.500 Rp. 151.000 |
| c. | . Pemeriksaan Kendaraan Keg1atan dilaporkan rusak, bermotor yang dan penghapusan pengadaan baru . . kendaraan sebagai benkut. LJ_ | -1-------1 |

1. Kendaraan Roda 2
2. Kendaraan Roda 4
3. Kendaraan Roda 6

Rp. 15.100

Rp. 22.650

Rp.

2.650