KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 87 Tahun 2001 tentang PANITIA NASIONAL PERTEMUAN TINGKAT MENTERI KOMISI PERSIAPAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI DUNIA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (berlaku 11 Juli 2001)
Pembukaan
Menimbang :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2001 TENTANG
PANITIA NASIONAL
PERTEMUAN TINGKAT MENTERI KOMISI PERSIAPAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI DUNIA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
- a. bahwa sesuai dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor A/RES/55/199 tanggal 20 Desember 2000, Pemerintah Indonesia telah diberi kepercayaan menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan;
- b. bahwa dengan ditunjuknya Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah dimaksud di atas, maka Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27 Mei sampai dengan 7 Juni 2002;
- c. bahwa untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pertemuan dimaksud, perlu dilakukan persiapan yang sebaik-baiknya, dan untuk itu perlu dibentuk Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari unsur-unsur Departemen/Instansi terkait;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
Mengingat
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PERTEMUAN TINGKAT MENTERI KOMISI PERSIAPAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI DUNIA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.
Pasal 1
Membentuk Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (Rio+10), yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.
Pasal 2
Panitia Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal 3
Panitia Nasional mempunyai tugas :
1. Menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan.
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan pertemuan persiapan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertemuan sebagaimana dimaksud dalam angka (1).
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Pemerintah, Organisasi Internasional, dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak lain yang dianggap perlu.
Pasal 5
Susunan Keanggotaan Panitia Nasional terdiri dari :
- a.
- Pelindung :
Wakil Presiden Republik Indonesia
- b. Ketua Bersama :
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup
2. Menteri Luar Negeri
- c. Koordinator Harian
-
Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup
- d. Ketua I Bidang Substansi
- Staf Ahli Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Lingkungan Global
- e. Ketua II Bidang Substansi : Departemen Luar Negeri.
Direktur
Jenderal
Hubungan
Ekonomi
Luar
Negeri,
- f. Ketua Pelaksana I/Ketua I
-
Staf Ahli Menteri Negara Dukungan Umum Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Antar Lembaga
- g. Ketua Pelaksana II/Ketua II
- Sekretaris Jenderal Departemen Dukungan Umum Luar Negeri
- h. Sekretaris I
- Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup
- i. Sekretaris II
- Direktur Kerja Sama Ekonomi Multi- lateral, Departemen Luar Negeri
Pasal 6
- (1) Ketua Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Komisi Persiapan (Prepatory Committee Global).
- (2) Komisi Persiapan (Prepatory Committee Global) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari
:
- a. Ketua : Prof. Dr. Emil Salim;
- b. Wakil Ketua : Dr. Makarim Wibisono.
Pasal 7
Ketua Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya,
Pasal 8
- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, Ketua Panitia Nasional dapat membentuk Panitia Penyelenggara.
- (2) Keanggotaan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional.
Pasal 9
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2001 dan Tahun 2002 serta bantuan dari negara donor dan/atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Ketua Panitia Nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional kepada Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002.
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional.
Pasal 12
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID