PERATURAN BUPATI RI Nomor - Tahun 2017 tentang PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDOEL MADJID BATOE KABUPATEN BATANG HARI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dengan adanya perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio-ekonomik, berdampak pada perubahan status rumah sakit yang dapat dijadikan subyek hukum, maka dari itu perlu adanya antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit;
- b. bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medis fungsional maka perlu dibuatkan Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital Bylaws ) Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - Undang Nomr 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3.Undang-Undang. . . . . . . .
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaranb Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah keduakali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Daerah. . . . . . .
Memperhatikan
Menetapkan
:
:
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Daerah (lembaran Daerah kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b/1988 tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/ PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :436/Menkes/SK/VI/1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1333/Menkes/ SK/XII/1999 Tanggal 8 Desember tentang Penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/ SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital By Laws );
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDOEL MADJID BATOE KABUPATEN BATANG HARI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe yang selanjutnya disingkat RSUD HAMBA adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid batoe Kabupaten Batang Hari.
5.Pemilik adalah...
5. Pemilik adalah Bupati Batang Hari sebagai representasi bidang pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
6. Dewan Pengawas ( Governing Body ) adalah kelompok pengawas atau penasehat rumah sakit yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, unsur rumah sakit dan unsur tenaga ahli yang ditunjuk Bupati.
7. Direktur RSUD HAMBA adalah sebutan bagi pemimpin tertinggi rumah sakit yang diberi wewenang oleh Bupati dalam mengelola dan menyelenggarakan manajemen perumahsakitan.
8. Staf medis adalah tenaga yang mandiri terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit, yang mempunyai kebebasan dalam mengambil keputusan klinis pada pasien dan tidak terikat oleh jam kerja khususnya dalam penanganan kasus gawat darurat.
9. Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital Bylaws ) adalah seperangkat aturan dasar dalam penyelenggaraan organisasi rumah sakit yang meliputi pengorganisasian peran, fungsi, tugas, dan tanggungjawab, serta hak, dan wewenang dari pihak-pihak internal rumah sakit yang terdiri dari pemilik atau yang mewakili ( Governing Body ).
10. Unit pelayanan adalah rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intesif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium dan rehabilitasi medis.
11. Pelayanan medis dasar adalah dasar pelayanan medis yang diselenggarakan oleh dokter umum.
12. Pelayanan medis spesialitik dasar adalah pelayanan medis spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.
13. Pelayanan medis spesilialistik telinga, hidung dan tenggorokan (THT), mata, saraf, Paru,radiologi, rehabilitasi medis, laboratorium dan pelayanan spesilialistik lain sesuai dengan kebutuhan;
14. Unit kerja adalah tempat staf medis menjalankan profesinya. Unit kerja RS berbentuk, sekretariat, bidang dan instalasi.
15. Komite Medis adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok medis dan atau yang mewakili.
16. Sub komite medis adalah kelompok kerja di bawah komite medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus. Anggota sub komite medis terdiri dari staf medis dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio .
17. Komite keperawatan adalah kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan, bertanggungjawab pada pemimpin, dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan keputusan pemimpin.
18. Tenaga administrasi adalah orang atau sekumpulan orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugastugas staf medis, komite medis, sub komite, dan komite keperawatan khususnya yang terkait dengan etik dan mutu medis.
19. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta pemeliharaan rumah sakit.
20. Rapat rutin adalah rapat yang diselenggarakan secara rutin terjadwal;
21. Rapat khusus adalah rapat di luar rapat rutin yang diselenggarakan dewan pengawas maupun direksi atau keduanya yang dilakukan sewaktu-waktu untuk membahas masalah urgen dan mengambil keputusan.
22. Panitia adalah kelompok kerja dibawah komite medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
23. Pelayanan penunjang medis adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang menunjang pelayanan medis sesuai dengan standar yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disingkat RSUD HAMBA.
- (2) Rumah Sakit beralamat di jalan Prof. Dr. Sri Soedewi, SH, Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.
- (3) Falsafah rumah sakit adalah :
- a. pasien dan pelanggan lainnya adalah manusia yang mempunyai rasa menyukai dan tidak menyukai, sehingga kewajiban rumah sakit adalah memberikan pelayanan terbaik;
- b. kehadiran pasien dan pelanggan lain adalah kepercayaan yang diberikan kepada rumah sakit;
- c. keluhan pasien dan pelanggan lain merupakan wujud kecintaan kepada rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan seusai dengan yang diharapkan;
- d. kepedulian rumah sakit terhadap lingkungan merupakan bagian dari kepedulian terhadap kelestarian ekosistem; dan
- e. karyawan dan manajemen selalu berusaha meningkatkan ilmu dan teknologi, dan memandang pengalaman sebagai guru terbaik.
.Visi dan Misi ...
Visi dan Misi
- a. Visi
Visi RSUD HAMBA adalah 'terwujudnya pelayanan kesehatan yang profesional'.
- b. Misi
Misi RSUD HAMBA adalah:
- 1) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai
- 3) Menciptakan 7nsure layanan yang bermutu dan menjamin keselamatan pasien
- 4) Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, aman dan sejahtera
. Nilai/filosofi
RSUD HAMBA senantiasa berpegang teguh pada Nilai filosofi
- a. Nilai-Nilai: yang ditanamkan adalah Budaya Etos Kerja 'MESRA'
2. M = Merespon Segera Keluhan Pasien Keluarga
3. E = Empati Terhadap Kondisi Pasien
4. S = Sungguh-sungguh dalam Melayani
5. R = Ramah dan Rapi dalam Melayani
6. A = Amanah dalam Melaksanakan Tugas
Filosofi:
Menjujung Harkat dan Martabat Manusia Berlandaskan Ketakwaan di Bumi Serentak Bak Regam
- (6). Moto RSUD HAMBA mempunyai moto ' Melayani Sepenuh Hati '
.Tujuan
Tujuan RSUD HAMBA adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi pelayanan kesehatan yang didasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan, etika dan profesionalisme, manfaat, keadilan, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien serta mempunyai fungsi sosial.
. Strategi
Strategi RSUD HAMBA adalah : Mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang didukung oleh stake holder serta status sebagai PPK-BLUD untuk memenuhi standar pelayanan yang ditentukan sehingga terwujud pelayanan yang bermutu, prima dan unggul guna mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan (pasien) yang semakin sadar dan mampu dalam memelihara kesehatan.
9.Program . . . . . . .
. Program
Adapun Program-program indikatif RSUD HAMBA sebagai berikut :
- a. meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit ;
- b. pengembangan layanan kesehatan mata, THT serta Paru dan Jiwa;
- c. mengoptimalkan standar sarana dan prasarana rumah sakit;
- d. mengoptimalkan pemasaran rumah sakit;
- e. meningkatkan mutu pengelolaan keuangan;
- f. meningkatkan ketersediaan dan mutu SDM Rumah sakit; dan
- g. menyelenggarakan penelitian kesehatan utamanya pelayanan kesehatan mata, dan pelayanan kesehatan THT serta Paru dan Jiwa sebagai pelayanan tambahan.
BAB III - SEJARAH RSUD HAMBA Pasal 3
Pasal 3
RSUD HAMBA merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari yang diresmikan oleh Bapak Menteri Kesehatan RI pada tanggal 15 Februari 1983 dengan Type Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, dengan kapasitas 50 ( lima puluh ) tempat tidur. Sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas , maka pada tanggal 30 Januari 1995 RSUD HAMBA berubah status menjadi kelas C yang ditetapkan dalam surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : YM.01.01.3.2.2312. Tahun 1996. HAMBA secara teknis operasional sebelumnya merupakan Unit Pelayanan Terpadu ( UPT ) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari. Terhitung sejak tanggal 14 Maret 2002 RSUD HAMBA berubah status menjadi Kantor yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sehingga RSUD HAMBA sudah merupakan SKPD yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Batang Hari.
Pada tanggal 4 April 2007, Bupati Batang Hari meresmikan perubahan nama Rumah Sakit dari Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bulian menjadi RSUD HAMBA yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2007, dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 108 Tempat Tidur.
BAB IV - KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 4
RSUD HAMBA berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dan merupakan unsur pendukung atas tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan.
BAB IV - KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 5
RSUD HAMBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
BAB IV - KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 6
- (1) Tugas pokok RSUD HAMBA adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sedangkan THT serta Syaraf sebagai pelayanan tambahan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) Fungsi RSUD HAMBA dalam menunaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang pelayanan;
- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan medis;
- e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. pelayanan keperawatan;
- g. pelayanan rujukan;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
pengelolaan. . . . . .
- i. pengelolaan keuangan dan akutansi; dan
- j. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.
BAB V - KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 7
Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
- (1) menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola, Hospital Bylaws dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit beserta perubahannya;
- (2) mengangkat dan menetapkan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
- (4) mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang disetujui oleh Dewan Pengawas; dan
- (5) memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
BAB V - KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 8
- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran rumah sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen;
- (2) Pemerintah daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan atau kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit;dan
BAB VI
. . . . . . . . .
STRUKTUR ORGANISASI
BAB VI - PENGORGANISASIAN RUMAH SAKIT DAN
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi RSUD HAMBA, terdiri dari :
- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Kepegawaian; dan
3. Subbagian Rekam Medik dan Pelaporan
- c. Bidang Pelayanan terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Medis dan Penujang medis; dan
2. Seksi Penggunaan Fasilitas Penunjang medis.
- d. Bidang Keperawatan terdiri dari :
1. Seksi Asuhan Keperawatan dan Diklat; dan
2. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
- e. Bidang Keuangan dan Program terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan; dan
2. Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi
- f. Satuan Pemeriksa Internal (SPI);
- g. Komite-Komite;
- h. Instalasi-Instalasi;
- i. Unit-unit;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
- (6) Satuan Pemeriksa Internal (SPI) adalah melakukan pengawasan terhadap pe laksanaan tugas semua satuan kerja, baik struktural, fungsional maupun yang non struktural seperti panitia, tim dan sebagainya, agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
. . . . . . . . .
BAB VI - PENGORGANISASIAN RUMAH SAKIT DAN
Pasal 11
Kepemimpinan puncak organisasi rumah sakit terdiri dari satuan atau organ fungsional yang berbeda kewenangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing, tetapi semua harus bekerja sama. Ketiga kepemimpinan tersebut adalah: Pemilik ( Governing Body ) atau yang mewakili pemilik, direksi, dan staf medis. Pemilik sebagai pengemban otoritas dan steering commity dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi atau Pimpinan rumah sakit mempunyai fungsi sebagai motor penggerak dan staf medis adalah pelaku utama core bussines rumah sakit.
- (1). Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur:
- a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit;
- b. Pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah;
- c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan rumah sakit;
.Kriteria. . . . . . .
- (2). Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas yaitu :
- a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota pengelola rumah sakit, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
- c. Mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
BAB VI - PENGORGANISASIAN RUMAH SAKIT DAN
Pasal 12
- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola rumah sakit, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada waktu pembentukan Rumah Sakit sebagai BLUD.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila :
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit atau; dan
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas rumah sakit.
BAB VI - PENGORGANISASIAN RUMAH SAKIT DAN
Pasal 13
- (1) Ketua Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur Rumah Sakit;
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua dalam suatu masa kepengurusan Dewan Pengawas, maka Bupati mengangkat seorang Ketua untuk sisa masa jabatan hingga selesainya masa jabatan atas usul Direktur Rumah Sakit;
Tugas. . . . . .
- (3) Tugas Ketua Dewan Pengawas adalah:
- a. memimpin semua pertemuan Dewan Pengawas;
- b. memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur dan tatacara yang tidak diatur dalam Peraturan Internal ( Hospital Bylaws/Statuta) RSUD HAMBA melalui Rapat Dewan Pengawas;
- c. bekerja sama dengan Pengelola Rumah Sakit untuk menangani berbagai hal mendesak yang seharusnya diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas. Bilamana rapat Dewan Pengawas belum dapat diselenggarakan, maka Ketua dapat memberikan wewenang pada Direktur untuk mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan situasi saat itu; dan
- d. melaporkan pada rapat rutin berikutnya perihal tindakan yang diambil sebagaimana dimaksud pada huruf c, disertai dengan
PENJELASAN
Pembukaan
yang terkait dengan situasi saat tindakan tersebut diambil.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial;
- (5) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas,Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas atas beban Rumah Sakit.
- (6) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam rangka membantu kegiatan Dewan Pengawas, sedangkan Sekretaris Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
## Bagian Keempat Tugas Dewan Pengawas
PENJELASAN
Pasal 14
- (1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai governing body Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara internal di rumah sakit. - (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas bertugas : - a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit; - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana stategis; - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran; - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya; - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien; - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; dan - h. mengawasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) RSUD HAMBA sesuai ketentuan perundang-undangan. ## Bagian Kelima Kewajiban Dewan Pengawas Pasal 15 - (1) Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban : - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Strategi Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola RSUD HAMBA; - b. mengikuti perkembangan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD HAMBA, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah RSUD HAMBA; - c. memberi nasehat kepada Pejabat Pengelola RSUD HAMBA dalam melaksanakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; - d. memberikan masukan, saran, atau tanggapan