PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA Nomor 1 Tahun 2016 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAHI (RTRW) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016 2036 PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016 BUPATI KUBU RAYA PROVINS! KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENT ANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016 - 2036 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka untuk mengarahkan pembangunan
2. di Kabupaten Kubu Raya, dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seirnbang, dan berkelanjutan, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pernbangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pernerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu penjabaran kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ten tang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
Menetapkan:
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016-2036.
BAB I
Pasal 1
Dala.m Peraturan Daerah ini yang dirnaksud d.enga.n:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, t.empat manusia dan makhluk lain hidup, melalrukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
7. 1 1 . Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang rnerupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II
RUANO LINGKUP DAN BATAS WILAYAH
BAB I
Pasal 2
Ruang lingkup RTRW kabupaten meliputi:
- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (I) RTRW kabupaten meliputi ruang darat, ruang perairan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang­ undangan.
- (2) RTRW kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mencakup wilayah administratif:
- a. Kecamatan Sungai Raya;
- b. Kecamatan Kuala Mandor B;
- c. Kecamatan Sungai Ambawang;
- d. Kecamatan Terentang;
- e. Kecamatan Batu Ampar;
- f. Kecamatan Kubu;
- g. Kecamatan Rasau Jaya;
- h. Kecamatan Teluk Pakedai; dan
- i. Kecamatan Sungai Kakap.
- (3) Ibukota kabupaten berkedudukan di Kecamatan Sungai Raya.
- (4) Batas wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mencakup:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak dan Kota Pontianak;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Selat Karimata; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ke ta pang.
- (5) Peta administrasi kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 'l&amp; k[o,ernl:&gt;0" 2016

Penandatangan: BUPATI KUBU RAYA,�

Penetapan: Diundangkan di Sungai Raya . � No&lt;.0nb0' 201G ------------ C � Pada tanggal... � ;.-

Penandatangan: Pit SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU� · ·� � - /RUSMAN ALI F - KABUPATEN KUBU RAYA PROVINS! NOREG PE URAN DAERAH KALIMANTAN B RAT: 1" /2016
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 . 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

## TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

- ( 1 ) Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.



- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor pertanian dan perikanan dengan pengembangan wilayah pesisir dan perkotaan yang bersinergi dengan sektor pengembangan agroindustri, perdagangan dan jasa, budaya serta sektor lain yang mendukung perkembangan kabupaten dan sebagai beranda depan Provinsi Kalimantan Barat.

## Bagian Kedua

## Kebijakan Penataan Ruang Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. pengembangan fungsi dan peningkatan peran dari pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis dengan memacu peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah;
- b. pengembangan kawasan yang berbasis pertanian dengan konsep agrobisnis dan agroindustri;
- c. pengembangan kawasan yang berbasis perikanan;
- d. pengembangan dan penataan kawasan perkotaan sehingga menjadi kawasan yang produktif, aman, nyaman dan berdaya saing sesuai potensi dan daya dukung lingkungan;
- e. pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan lokal;
6. f . pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi;
- g. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- h. pemeliharaan, pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup melalui kajian terhadap lingkungan, dalam rangka penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan; dan
1. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

<!-- formula-not-decoded -->

- ( 1 ) Strategi untuk pengembangan fungsi dan peningkatan peran dari pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis dengan memacu peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:



- a. menetapkan pola pengembangan sistem pusat pertumbuhan wilayah sebagai dasar untuk mendistribusikan berbagai sarana dan prasarana pengembangan wilayah secara proporsional dan merata;
- b. meningkatkan aksesibilitas antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan kawasan strategis yang memerlukan aksesibilitas untuk percepatan perk.embangannya terut.a.ma kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani atau relatif jauh dari pusat pertumbuhan yang telah ada dalam rangka mempercepat upaya pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal;
- d. mendorong perkembangan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan lainnya untuk peningkatan keefektifan dan efisiensi pelayanan terhadap wilayah di sekitarnya yang lebih lanjut dapat mendorong perkembangan wilayah perdesaan;
- e. meningkatkan jangkauan dan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara hingga memberikan pelayanan yang optimal terhadap daerah­ daerah terpencil atau terisolir dengan diiringi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana perhubungan;
- f. meningkatkan dan menjaga kelancaran transportasi yang menghubungkan daerah pesisir dan daerah pedalaman dalam rangka mendukung upaya peningkatan kegiatan produksi dan memperlancar kegiatan pemasaran hasil produksi serta mempersiapkan secara dini jalur utama evakuasi bencana;
- g. mengembangkan sistem transportasi arr dan pembangunan/ peningkatan dermaga-dermaga di wilayah Kabupaten;
- h. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
- i. meningkatkan sarana dan prasarana sistem pelayanan air minum;
- J. meningkatkan jangkauan dan kualitas jaringan kelistrikan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik secara interkoneksi yang menghubungkan kabupaten yang berbatasan dengan kabupaten dan kota lainnya;

I




- k. mengembangkan energi altematif bagi wilayah yang sulit dijangkau dan terisolir; dan
- I. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolir.
- (2) Strategi untuk pengembangan kawasan yang berbasis pertanian dengan konsep agrobisnis dan agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. mengembangkan sentra produksi hasil pertanian, dan pengolahan hasil pertanian, serta pemasaran baik tingkat desa, perkotaan maupun wilayah;
- b. mengembangkan pusat agropolitan;
- c. rnenetapkan kawasan agropolitan dan kawasan food estate;
- d. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kawasan agropolitan dan kawasan food estate; dan
- e. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional disertai dengan upaya untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian serta pengembangan agrobisnis dan agroindustri di kawasan perdesaan.
- (3) Strategi untuk pengembangan kawasan yang berbasis perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. mengembangkan kawasan minapolitan;
- b. mengembangkan perikanan tangkap;
- c. mengembangkan budidaya perikanan;
- d. mengembangkan pengelolaan hasil perikanan; dan
- e. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan untuk menunjang kawasan minapolitan dan kawasan perikanan tangkap.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penataan kawasan perkotaan sehingga menjadi kawasan yang produktif, aman, nyaman dan berdaya saing sesuai potensi dan daya dukung lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- a. menetapkan kawasan perkotaan;
- b. menetapkan kawasan metropolitan;
- c. menetapkan kawasan permukiman, industri, pergudangan, perdagangan dan jasa;
- d. menyusun peraturan zonasi (zoning regulation); dan
- e. mendorong optimalisasi perencanaan, pernanfaatan dan pengend alian pemanfaatan ruang kota.


- (5) Strategi pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan melalui strategi :
- a. mengembangkan perdagangan dan jasa dengan dilengkapi dengan ruang terbuka, sarana dan prasarana serta aktifitas yang mendukung kegiatan pariwisata;
- b. menyediakan ruang bagi kegiatan perdagangan informal yang bersinergi dengan kegiatan perdagangan formal;
- c. mengembangkan kegiatan perdagangan eceran dan jasa komersial berskala pelayanan lokal di setiap pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan;
- d. mewajibkan penyediaan parkir dan prasarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
- e. merevitalisasi atau meremajakan kawasan pasar yang tidak tertata dan/atau menurun kualitas pelayanannya;
- f. mewajibkan pengembang kawasan peruntukan perdagangan dan jasa untuk mengelola limbah cair, limbah 83 dan pengelolaan sampah secara 3R; dan
- g. mewajibkan pengembang kawasan peruntukan perdagangan dan jasa untuk menyediakan RTH paling sedikit sebesar 10 (sepuluh) persen dari luas lahan.
- (6) Strategi dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- a. mengembangkan potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan sesuai dengan Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP);
- b. mengembangkan kawasan obyek wisata unggulan pada setiap WPP;
- c. mengembangkan jalur pariwisata terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
- d. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
- e. melestarikan nilai-nilai tradisi atau kearifan budaya masyarakat lokal beserta lingkungannya sebagai daya tarik wisata budaya;
- f. melestarikan kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai aset budaya daerah dan pariwisata;
- g. meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan pariwisata pada kawasan konservasi, kawasan lindung, cagar alam, hutan produksi, dan perkebunan melalui pengembangan ekowisata; dan




- h. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha pariwisata dengan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, dan promosi bagi pengembangan pariwisata.
- (7) Strategi untuk peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis serta pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
- b. memberikan arahan pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan budidaya unggulan khususnya perkebunan dan pertambangan serta kegiatan budidaya yang potensial berkembang selaras dengan strategi pengembangan struktur ruang agar sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong perkembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
- c. membatasi perkembangan budidaya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- d. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30°/o (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
- e. Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan wilayah pesisir.
- (8) Strategi untuk pemeliharaan, pelestarian dan peningkatan fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui kajian terhadap lingkungan dalam rangka penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
- a. menetapkan kawasan berfungsi lindung, yang meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya serta kawasan lindung lainnya guna menjamin terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- c. mempertahankan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 30%, (tiga puluh persen) dari luas wilayah, sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
- d. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;



- e. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- h. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
- i. mengembangkan kegiatan budidaya dan konservasi di kawasan rawan bencana;
- j. menetapkan kawasan strategis berfungsi lindung;
- k. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistem di kawasan strategis berfungsi lindung;
- I. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
- m. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan; dan
- n. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis berfungsi lindung dengan kawasan budidaya terbangun.
- (9) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan khusus untuk pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan; dan
- c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.


## BAB IV

## RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Urn um

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. sistem pusat kegiatan;
- b. sistemjaringan prasarana utama; dan
- c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran l.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk operasionalisasi RTRW kabupaten disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kawasan.
7. ( 1 ) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hurufa meliputi:
- a. PKN yaitu kawasan metropolitan Pontianak yang mencakup bagian wilayah Kabupaten Kubu Raya (Kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Sungai kakap);
- b. PKL meliputi Sungai Kakap, Rasau Jaya, Kubu dan Batu Ampar;
- c. PPK meliputi Padang Tikar Dua (Kecamatan Batu Ampar), Terentang Hilir (Kecamatan Terentang), Selat Remis (Kecamatan Teluk Pakedai) dan Kuala Mandor B (Kecamatan Kuala Mandor B); dan
- d. PPL meliputi Sungai Kerawang (Kecamatan Batu Ampar), Sungai Asam (Kecamatan Sungai Raya), Sungai Rengas (Kecamatan Sungai Kakap) dan Korek (Kecamatan Sungai Ambawang).
12. {2) Rincian sistem pusat kegiatan sebagaimana dim.aksud pada ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran 1 1 . 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 8




## Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 9

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

## Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. jaringan kereta api; dan
- c. jaringan sungai dan penyeberangan.

## Pasal 1 1

- ( 1 ) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
- a. jaringan jalan;
- b. rencana pembangunan jembatan utama; dan
- c. jaringan prasarana Jalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan jalan arteri primer meliputi:
1. ruas jalan Supadio; dan
2. ruas jalan batas Kota Pontianak - Tayan (Akses Tayan), (Batas Kota Pontianak-Batas Kabupaten Sanggau).
- b. jaringan jalan kolektor primer meliputi:
1. ruas jalan Akses Jembatan Kapuas II;
2. ruas jalan batas Kota Pontianak - Sungai Kakap;
3. ruas jalan Sungai Raya;
4. ruas jalan Sungai Raya Dalam;



5. ruas jalan Pontianak Sungai Durian (Batas Kota Pontianak Sungai Durian);
6. ruasjalan Sungai Durian - Rasau Jaya; dan
7. ruas jalan lingkar kawasan metropolitan Pontianak (Outer Ring Road), mencakup Jembatan Kapuas III dan Jembatan Landak II (Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap dan Sungai Ambawang).
- c. jaringan jalan lokal primer yakni jalan Kabupaten terdiri atas 13 (tiga belas) koridor meliputi:
1. Koridor Kecamatan Sungai Ambawang-Kecamatan Kuala Mandor B - perbatasan Kabupaten Landak;
2. Koridor Kecamatan Sungai Ambawang;
3. Koridor Kecamatan Sungai Raya - Kecamatan Terentang;
4. Koridor Kecamatan Sungai Raya - Kecamatan Rasau Jaya;
5. Koridor Kecamatan Sungai Raya -Kecamatan Sungai Kakap -Kecamatan Teluk Pakedai;
6. Koridor Kecamatan Rasau Jaya - Kecamatan Sungai Kakap;
7. Koridor Kecamatan Rasau Jaya - Kecamatan Kubu;
8. Koridor Kecamatan Kubu;
9. Koridor Kecamatan Kubu - Kecamatan Terentang;
10. Koridor Kecamatan Kubu - Kecamatan Teluk Pakedai;
15. 1 1 . Koridor Kecamatan Sungai Kakap;
12. Koridor Kecamatan Sungai Kakap - Pontianak;dan
13. Koridor Kecamatan Batu Ampar.
18. {3} Rencana pembangunan jembatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jembatan Kapuas III di Kecamatan Sungai Kakap;
- b. Jembatan Sungai Punggur Besar I, menghubungkan Parit Sarem Sungai Nipah;
- c. Jembatan Sungai Punggur Besar II, menghubungkan Rasau Jaya TeJuk Pakedai;
- d. Jembatan Sungai Bulan, menghubungkan Sungai Bulan-Jangkang Satu;
- e. Jembatan Sungai Kubu, menghubungkan Air Putih - Teluk Nangka;
- f. Jembatan Sungai Kapuas Kecil I, menghubungkan Sungai Asam­ Teluk Empening;
- g. Jembatan Sungai Kapuas Kecil II, menghubungkan Kali Ampok- Permata;
- h. Jembatan menghubungkan Sungai Bemban - Sungai Selamat; dan


1. Jembatan Sungai Landak, menghubungkan Desa Kuala Mandor A Kuala Mandor B.
- (4) Rencana pengembanganjaringan prasarana lalu lintas dan angkutanjalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. terminal angkutan penumpang tipe A yaitu Terminal Angkutan Lintas Batas Negara di Kecamatan Sungai Ambawang;
- b. terminal tipe 8 di Sungai Durian (Kecamatan Sungai Raya);
- c. terminal tipe C di Sungai Raya (Kecamatan Sungai Raya), Rasau Jaya Umum (Kecamatan Rasau Jaya), Sungai Kakap dan Punggur (Kecamatan Sungai Kakap);
- d. terminal tipe C yang akan dikembangkan yaitu di Kubu Padi dan Kuala Mandor B (Kecamatan Kuala Mandor 8), Air Putih (Kecamatan Kubu), Lingga dan Pasak (Kecamatan Sungai Ambawang), Teluk Pakedai (Kecamatan Teluk Pakedai), dan Sungai Asam (Kecamatan Sungai Raya);
- e. prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor di Kecamatan Sungai Ambawang;
- f. Terminal angkutan barang di Kecamatan Sungai Ambawang; dan
- g. Jembatan Timbang di Kecamatan Sungai Ambawang.
- (5) Rencana pengembangan jaringan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan pelayanan angkutan jalan yang tidak termasuk dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Rincian jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 12

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. jaringan jalur kereta api Kabupaten Kubu Raya - Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya - Tayan, yang melewati Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang; dan
- b. Stasiun kereta api di Kecamatan Sungai Raya (terkoneksi ke Bandara Supadio) dan di Kecamatan Sungai Ambawang [terkoneksi ke terminal tipe A Sungai Ambawang).



- (1) Rencana pengembangan jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
- a. alur pelayaran untuk kepentingan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan;
- b. lint.as penyeberangan;
- c. pelabuhan sungai; dan
- d. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur pelayaran untuk kepentingan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, meliputi:
- a. alur pelayaran pada Alur Kelas Satu;
- b. alur pelayaran pada Alur Kelas Dua; dan
- c. alur pelayaran pada Alur Kelas Tiga.
- (3) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, meliputi:
- a. lintas penyeberangan antar kabupaten;dan
- b. lintas penyeberangan dalam kabupaten.
- (4) Pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pelabuhan sungai Sungai Raya Km. 9,2 (kilometer sembilan koma dua) di Kecamatan Sungai Raya;
- b. Pelabuhan sungai Rasau Jaya di Kecamatan Rasau Jaya; dan
- c. Pelabuhan sungai/dermaga sungai dan/atau halte sungai akan dikembangkan tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Kubu Raya.
- (5) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pelabuhan penyeberangan Rasau Jaya di Kecamatan Rasau Jaya;
- b. pelabuhan penyeberangan Parit Sarem di Kecamatan Sungai Kakap;
- c. pelabuhan penyeberangan Sungai Nipah di Kecamatan Teluk Pakedai;
- d. pelabuhan penyeberangan Pinang Baru di Kecamatan Kubu;
- e. pelabuhan penyeberangan Teluk Malike, Kecamatan Kubu;
- f. pelabuhan penyeberangan Jangkang Dua, Kecamatan Kubu;dan
- g. pelabuhan penyeberangan yang akan dikembangkan tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.
- (6) Rincian jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## Paragraf2 Sistem Jaringan Transportasi Laut

## Pasal 14

- ( 1 ) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 huruf b meliputi:
- a. tatanan kepelabuhanan;
- b. pelabuhan laut yang akan dikembangkan;dan
- c. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a yaitu Pelabuhan Teluk Air Kecarnatan Batu Ampar sebagai pelabuhan pengumpul.
- (3) Pelabuhan laut yang akan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf b yaitu:
- a. Pelabuhan Laut Sungai Kakap di Sungai Kupah (Tanjung lntan) Kecarnatan Sungai Kakap; dan
- b. Pelabuhan Laut Terpadu Padang Tikar Kecarnatan Batu Ampar.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c meliputi:
- a. Pelabuhan Teluk Air Selat Padang Tikar - Selat Karimata;
- b. Muara Sungai Kakap; dan
- c. Muara Kubu Sungai Kubu.
- (5) Rincian sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalarn Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 15

- ( 1 ) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
- b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bandar Udara Supadio (Kecamatan Sungai Raya) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder.



- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang merupakan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOPJ, meliputi:
- a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara, meliputi Kecamatan Sungai Raya;
- b. ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan, rneliputi Kecamatan Sungai Raya, Rasau Jaya, Sungai Ambawang dan Sungai Kakap; dan
- c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan, meliputi Kecamatan Sungai Raya, Rasau Jaya dan Sungai Ambawang.
- (4) Rincian sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 11.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 16

Rencana pengembangan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( I) huruf c meliputi:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
- a. pembangkit tenaga listrik;
- b. transrnisi tenaga listrik; dan
- c. jaringan pipa minyak dan gas bumi,
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Kalbar 1 (2 x 100 MWatt) Parit Baru di Kecamatan Sungai Raya;

Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi Pasal 17



- b. PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) 20 MWatt (dua puluh megawatt) Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar; dan
- c. PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan energi terbarukan lainnya di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTI) meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi yang menghubungkan Kota Sambas, Singkawang, Bengkayang, Mempawah, Pontianak, Sungai Raya, Ngabang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Nanga Pinoh, Sukadana dan Ketapang; dan
- b. jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 84,03 KMS (delapan puluh empat koma no! tiga kilometer sirkit) di seluruh wilayah kabupaten.
- (4) Jaringan distribusi pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c meliputi jaringan distribusi Natuna-Tanjung Api Pontianak - Palangkaraya, yang melewati Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang.

## Paragraf 2

<!-- formula-not-decoded -->

- ( 1 ) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan kabel;
- b. sistem jaringan nirkabel;
- c. sistem jaringan satelit; dan
- d. sistem jaringan data dan internet.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu sistem jaringan kabel fixed plwne yang terse bar di wilayah kabupaten;
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui pembangunan menara Base Tranceiver Station (BTS) bersama sesuai cell plan yang tersebar di wilayah kabupaten;
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c dipancarkan antar perangkat telekomunikasi melalui satelit di wilayah kabupaten; dan
- (5) Sistem jaringan data dan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dijangkau di seluruh wilayah kabupaten.


f


## Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 19

- ( 1 ) Sistem jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan sumber daya air lintas kabupaten;
- b. wilayah Sungai (WS) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR);
- c. Daerah Irigasi Permukaan (DI) kabupaten;
- d. prasarana air baku untuk air bersih; dan
- e. sistem pengendalian banjir,
- (2) Jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a jaringan sumber daya arr nasional yang terkait dengan wilayah kabupaten terdiri atas:
- I . WS strategis nasional yaitu WS Kapuas; dan
2. DIR nasional terdiri atas 3 (tiga) DIR yang meliputi DIR Teluk Bayur, DIR Kubu Komplek dan DIR Kerawang Kompiek.
- b. jaringan sumber daya air provinsi yang terkait dengan wiiayah kabupaten meliputi DIR Provinsi, terdiri atas 9 (sembilan) DIR yaitu DIR Kapuas Kecil I, DIR Kapuas Kecil II, DIR Tebang Kacang, DIR Rasau Jaya I, II, III dan IV, DIR Jawi - Kalimas - Betutu, DIR Punggur Selat Kering, DIR Pinang Komplek, DIR Olak-Olak Kubu, DIR Teluk Nibung; dan
- c. jaringan irigasi rawa kewenangan kabupaten terdiri dari 64 (enam puluh empat) DIR yang tersebar di wilayah kabupaten.
- (3) Rencana pengembangan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) hurufb, meliputi:
- a. sungai besar mencakup Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Punggur Besar dan Sungai Landak; dan



- b. sungai kecil mencakup Sungai Ambawang, Sungai Mandor, Sungai Sepatah, Sungai Jeruju Besar, Sungai Punggur Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Sepauk Laut, Sungai Seruat, Sungai Terentang, Sungai Kelabau, Sungai Keluang, Sungai Mendawak, Sungai Kubu, Sungai Radak, Sungai Dayak Besar, Sungai Bengkalan, Sungai Sepada, Sungai Sapar, Sungai Kerawang, Sungai Durian Sebatang, Sungai Besar, Sungai Mesjid, Sungai Sekh, Sungai Baharu, Sungai Raja Setelu, Sungai Bumbun, Sungai Ayarn, Sungai Padu Ampat, Sungai Nibung, Sungai Tumiang (Kecamatan Kubu), Sungai di Jeruju Kiri (Kecamatan Batu Ampar).
- (4) DJ kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. DI Bemban Barat, Kecamatan Kubu;
- b. DI Bemban Timur, Kecamatan Kubu;
- c. DI Baharu Ambawang, Kecarnatan Kubu;
- d. DJ Padu Empat, Kecamatan Batu Ampar;
- e. 01 Ence Manan, Kecamatan Batu Ampar;
- f. DI Nuri, Kecarnatan Batu Ampar;
- g. DI Samak, Kecamatan Batu Ampar; dan
- h. DI Radak, Kecamatan Kubu.
- (5) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. intake air baku sistem jaringan air minum provinsi di kabupaten;
- b. jaringan pipa transmisi air baku provinsi melalui Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang;
- c. intake air baku kabupaten meliputi Sungai Kapuas dan Sungai Punggur Besar; dan
- d. Intake air baku kecamatan meliputi Gunung Ambawang {Kecamatan Kubu) dan Desa Batu Ampar (Kecamatan Batu Ampar).
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. normalisasi saluran/ sungai;
- b. pembangunan tanggul;
- c. perkuatan tebing sungai dan penanggulangan abrasi pantai; dan
- d. pernbangunan pintu pengatur air.
- (7) Rincian sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
22. ( 1 ) tercantum dalam Lampiran 11.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.




## Paragraf 4 Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

## Pasal 20

- ( 1 ) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri atas:
- a. sistem jaringan persampahan;
- b. sistemjaringan air minum;
- c. sistem jaringan drainase; dan
- d. sistem pengolahan air limbah.
- (2) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir regional dengan sistem sanitary landfill di Kawasan Metropolitan Pontianak;
- b. peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir dengan sistem control/sanitary landfill di Kecamatan Sungai Raya;
- c. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir dengan sistem control/ sanitary l a nd fill di Kecamatan Rasau Jaya, Sungai Kakap, dan Sungai Ambawang;
- d. mengoptimalkan Tempat Penampungan Sementara dan Tempat Penampungan Sementara Terpadu diseluruh wilayah kecamatan;
- e. pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbemya, melalui program 3R (reduce, reuse, recycle);
- f. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
- g. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola persampahan;
- h. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan; dan
- i. pengembangan altematif pembiayaan.
- (3) Pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, terdiri atas:
- a. jaringan air minum perkotaan menggunakan sistem perpipaan, meliputi Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap, Rasau Jaya, Sungai Ambawang, dan Kuala Mandor B;
- b. jaringan air minum perdesaan dikembangkan sistem air rrunurn perdesaan yaitu memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari mata air pegunungan, air tanah dan air sungai melalui sistem non perpipaan dan/ atau jaringan perpipaan sederhana;

;


- c. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum;
- d. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air minum;
- e. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaannya; dan
- f. pengembangan alternatif sumber pembiayaan.
5. {4) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, yaitu:
- a. diarahkan pada daerah perkotaan, pararel dengan pembangunan jaringan jalan;
- b. peningkatan pelayanan dan penanganan drainase;
- c. peningkatan pelibatan stakeholders;
- d. peningkatan kapasitas pengelola maupun kelembagaan; dan
- e. pengembangan alternatif pembiayaan.
- (5) Pengembangan sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, meliputi:
- a. peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan air limbah sistem setempat (on site) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem individual dan/atau komunal;
- b. pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sistem terpusat ( o ff site) di kawasan perkotaan, terutama di kawasan perkotaan Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Sungai Kakap;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
- d. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah; dan
- e. pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

BABV

RENCANA POLA RUANO WILAYAH

Bagian Kesatu

Urn um

Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya; dan



- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 22

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c.