PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 5 Tahun 2014 tentang URAIAN TOGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan kctentuan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Saluan Polisi Pamong Praja Kabupatcn Situbondo, perlu mcngatur Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Pcraturan Bupati.
- Mcngingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tcntang Pembcntukan Daerah-daerah Kabupatcn dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan L:.:rntnran Negara Rcpublik Indonesia Nomor diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1965, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia
19) scbagaimana Lelah 2 Tahun 1965 (Lcmbaran Negara Republik Indonesi Nomor 2 Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nc;nor l Tahun 2004 tcntang Pcrbendaharaan N 1 :/:,r:-1 (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Norn.or o::,, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 435S) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 3952);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebaga imana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pcrubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Da.erah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemcrintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pcngangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pcrubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewcnang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pcga\.vai Ncgeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164)~
12. Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambJhan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah~n 26bf Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 41);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 t~ntang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom0r 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
20. Peraturan Menteri ·. Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
22. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Dacrah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Dacrah K::1bupatcn Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
4
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi cfa.n Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 16 ).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Dacrah acn-alah Pemerintah Kabupaten Situbondo .
3. Bupati adalah BupafrSitubondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah · adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP&gt; adalah bagian perangkat daerah dalam periegakan Peraturan Daerah dan nenyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarikat.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pcmerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
9. Ketertiban umum dan kctentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinarnis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
10. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan ikut memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pcnyid\_ ik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pcmi·:·in tah Daerah Kabupaten yang diberi wewenang khum.~~. o!eh· · Undang-Undang untuk melakukan
penyidikan terhncb p pe:raturan daerah dan peraturan pelaksanaanny,: ________________
12. Kelompok Jabawn Fungsional adalah kelompok jabatan non struktural scsuai dengan keahlian, profesi, keterampilan yang penetapannya sesuai dcngan peraturan perundang-undangan.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 3
. •.:. ,-,: ,;
: i
''
. .
~;
- ( 1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan Dacrah dan Peraturan Bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkcdudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sckrctaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 4
Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, dan peraturan pelaksanaanhya , menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, pengawasan serta perlindungan masyarakat.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 5
- (1) Dalam melaksanakan tu.gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program dan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah da .. 1 Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umurr1 dan ketentraman masyarakat serta perlindungan ma~yarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- c. pelaksanaan kebijakan penyclenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah, penyelenggararu.! kstertiban umum dan ketentraman masyarakat dengar{ kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/ atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan· terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi clan menaati Pcraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- g. pelaksanaan tugas lc1in yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dm1 fu ngsinya.
6
- (2) Pelaksanaan tugm; 1stinnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hurufg m"L:::,:,·:
- a. mengikuti pn;, :: l)· ·,1yusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bt!pat; scrta kegiatan pembinaan dan membantu pcnyebarluasan produk hukum daerah;
- b. membantu pengamanan dan pengawalan ta.mu WIP termasuk pejabat clan tamu negara;
:
- C. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum tcradministrasi sesua1 dengan peraturan perundang undangan; ; l, ., ~
•.•
- d. membantu pcngamanan dan penertiban pemilihan · un;,.1m, pcmilihan umum . ·.:;c., ·::·.: pemilihan umui~ l~~pala daerah; penyelenggaraan presiden dan ·
- e. membantu perig;amanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/ atau kegiatan berskala massal; dan
- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan o!eh Bupati sesua1 dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.
BAB III
Pasal 6
Polisi Pamong Praja bcnvenang :
- a. melakukan tindaka.n penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Dae rah dan/ a tau Peraturan Bupati;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang menggangu ketcrtiban umum dan ketentraman masyarakat; , ;. . ,,\_ ·; ·. -..
- c. fasilitasi dan pcmberd,iyaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyclidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pclanggaran alas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati .
BAB III
Pasal 7
- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain scsuai dengan tugas dan fungsinya
BAB III
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugasnya, Palisi Pamong Praja wajib:
- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asas1 manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin Pcgawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan persclisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu kctcrtiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditcmukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Pcraturan Bupati.
BAB III
Pasal 9
- (1) Palisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Ncgcri Sipil sesuai dengan keten tuan Pcraturan Perundang-undangan.
- (2) Palisi Pamong Praja yang ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum.
BAB IV - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN Pasal 10
Pasal 10
- (1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kcpala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada kccamatan.
8
- (4) Kepala Satuan scbagajmana dimaksud pada Ayat (2} secara teknis administratif benanggung jawab kepada camat dan secara teknis opcrasionai bcrtanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
BAB IV - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN Pasal 10
Pasal 11
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat di wilayah Kecamatan.
BAB IV - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN Pasal 10
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan menyelenggarakan f ungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- b. penyampaian dan penyelenggaraan pelaporan kegiatan kejadian insidentil ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan ;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan ; dan
- d. pelaksanaan tindakan · administratif dan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupatcn.
ORGANISASI
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 13
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil;
- d. Seksi Operasional, Pengawasan, Tertib Peraturan dan Perijinan;
- e. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
- f. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 14
Sub Bagian Tata Usaha· ~ebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kcpada Kepala Satuan.
.. BABV
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 15
Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas mcmimpin, mclakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyclcnggaraan kegiatan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 16
Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
•
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Tata Usaha mcnyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan dalam rangka menyusun program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan evaluasi serta penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. pembinaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- d. penganalisa kebutuhan barang, pengadaan dan pengadministrasian barang-barang keperluan dinas serta perbekalan lain;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan induk pegawai, serta usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawa1, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
- g. penyusunan formasi perencanaan pegawai bersama instansi terkait serta adrninistra;;i dan evaluasi pegawai;
- h. pengurusan kesejahteraan pegawai;
1. pelaksanaan tu. gas pengembangan karir pegawai, usaha peningkatan mutu pcngetahuan dan disiplin pegawai;
\_,,..,,,.,,
- J. penghimpunan pengelolaan bahan-bahan untuk menyusun program kcrja, evaluasi serta anggaran; dan
- k. pengelolaan tata usaha, keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta laporan pertanggungjawaban kcuangan dinas dan pembayaran gaji pegawa1;
1. pcnyiapan dat,1 informasi kcperpustakaan hubungan masyarakat dan invcntarisasi;
- m. pelaksanaan tata usaha kantor, pcrlcngkapan, urusan dalam, dan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. penyusunan rencana kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja;
0. pelaksanaan urusan keuangan;
- p. pelaksanaan urusan bina program;
- q. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- r. pelaksanaan ketatausahaan;
- s. pelaporan hasil pela~~anaan tugas; dan
- t. pelaksanaan tugas · kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dcngan Lugas dan fungsinya.
SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS PERSONIL
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 18
Seksi Pengembangan Kapasitas Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c · rriempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksah,ikari tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kapasitas personil.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 19
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pengembangan Kapasitas Personil menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kemampuan kapasitas personil;
- b. penyelenggaraan pelatihan dalam rangka pengembangan kemampuan dan kcterampilan pcrsonil;
- c. pelaksanaan koordinasi dibidang pengembangan sumberdaya aparatur Satuan;
- d. pelaksanaan kesamaptaan dan tata upacara Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan kcgiatun ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil JX:laksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kcdinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
SEKSI OPERASIONAL, PENGAWASAN, TERTIB
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 20
Seksi Operasional, Pengawasan, Tertib Peraturan dan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Saluan dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang ketertiban umum clan ketentraman masyarakat serta pengawasan pclaksanaan Peraturan Daerah dan Perijinan Daerah.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Operasional,\_ Pcngawasan, Tertib Peraturan dan Perijinan menyelenggai;akan fungsi:
- a. penyusunan pcdoman dan petunjuk pelaksanaan pengamanan, pengawalan pejabat pemerintah, tertib perturan dan perijinan;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan operasional dan pembinaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- c. pengelolaan data operasional, pengawasan, tertib peraturan dan perijinan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kctertiban umum, ketentraman masyaraka\_t. dan tertib peraturan;
- e. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Pejabat pemerintah; : \_.· .\_
- f. koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
- g. pelaksanaan patroli rutin;
- h. pelaksanaan dokumcntasi;
1. pelaksanaan kegiatan kctatausahaan;
- J. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 22
Seksi Penyidikan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Saluan Polisi Pamong Praja dibidang pengawalan, op~rasional, pengawasan, penyidikan dan penindakan.
,,,...,\_
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 23
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Penyidikan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis operasi, penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis operasi penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
- c. penyimpulan, penclaahan dan pcnganalisaan serta pengajuan data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis koordinasi kegiatan operasi, penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
- d. penyusunan tugas operasional perumusan kebijakan teknis koordinasi dalam rangka penyelenggaraan operasi, penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
- e. pelaksanaan penyelidikan, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah serta peraturan pelaksanaannya;
- f. pelaksanaan tata administrasi penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur atau badan hukum ;
- g. pelaksanaan penindakan, penyegelan dan pembongkaran terhadap obyek pelanggaran Peraturan Daerah serta peraturan pelaksanaannya;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lem baga dan instansi penegak huk:um lain;
1. pengelolaan data penyidikan dan penindakan;
- J. pembinaan Ketertiban Umum;
- k. pelaksanaan mencgakan disiplin Pegawai Negeri sipil serta berlandaskan perundanganggota masyarakat dengan undangan dan hak asasi manusia;
- l. pelaksanaan dokumentasi;
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas clan fungsinya.
Bagian Keenam
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 24
Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meinpunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang perlindungan·masyarakat.
,-...,,
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 25
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan data penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program dibidang perlindungan masyarakat ;
- b. penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat;
- c. penyusunan rencana kegiatan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi tugas dan program dibidang perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang perlindungan masyarakat serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pcmecahan;
- f. pelaksanaan cvaluasi kegiatan dibidang perlindungan masyarakat;
- g. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kegiatan pengembangan potensi dan perlindungan masyarakat;
- h. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka menyusun program kegiatan dibidang pengerahan, penyelamatan, pengendalian, rehabilitasi dan peningkatan SDM anggota perlindungan masyarakat;
1. penyiapan kurikulurn, penyaringan dan penyelenggaraan serta evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perlindungan masyarakat;
- J. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terka.it dibidang pengembangan potensi dan perlindungan masyarakat;
- k. pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas pcrlindungan masyarakat;
1. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang pengembangan potensi dan perlindungan masyarak:at serta merumuskan langkah~langkah kebijaksanaan pemecahan masalah;
- m. pelaksanaan cva.luasi dan penyusunan laporan kegiatan dibidang pengembangan potcnsi dan perlindungan masyarakat;
- n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 1 8 /. '. 'r -· : '

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, DERITA DAERAH KABUPATEN SI'l'UBONDO TAHON 2014 NOMOR 6'1 Pzv ## BAB VI ## KETEN'fUAN PENUTUP Pasal 26

Penandatangan: Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62 'J'ahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 27

Penandatangan: Peraturan Bupati ini tnl.llai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat · mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. memerin tahkan penempatannya

Penetapan: Ditetapkan di Sit\_µbonf1o pada tanggal 1 ~ tw u --.. H

Penandatangan: BUPATI SITUBONDO, DADANG WIGIARTO