PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 3 Tahun 2012 tentang PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG ( CORAL REEF ) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG ( CORAL REEF ) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,
- a. bahwa berbagai permasalahan global dan aktual mengancam kehidupan laut dunia termasuk Indonesia pada akhirnya menyebabkan degradasi dan kehancuran ekosistem terumbu karang;
- b. bahwa wilayah laut di Kabupaten Halmahera Barat memiliki potensi sumberdaya terumbu karang dan biota laut yang berasosiasi dalam kesatuan ekosistemnya merupakan kekayaan alam yang bernilai ekonomis dan ekologis, sehingga diperlukan pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa guna mengantisipasi terjadinya degradasi/kerusakan ekosistem terumbu karang yang lebih parah dimana proses pemulihannya membutuhkan waktu yang lama dan biaya tinggi, maka perlu dilakukan pengelolaan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan pembangunan serta kepentingan masyarakat di kawasan teluk jailolo dan sekitarnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang (coral reef) di Kabupaten Halmahera Barat;
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Paraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2294);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3260);
5. Undang-undang Nomor A. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3647);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
11. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
15. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
16. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739 ).
17. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
18. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
19. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
20. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5011) ;
21. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 140) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059 );
22. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073)
23. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4523)
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 3910);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153)
29. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kwalitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 36. Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4209);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 421 Lembar 1);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik- titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4211);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
34. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4779);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4858)
36. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
37. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Lindung melalui Kegiatan Identifikasi, Konservasi, dan Eksploitasi Terkendali untuk Melindungi Sumberdaya Alam, Keanekaragaman Hayati, Ekosistem Langka, Sejarah dan Budaya.
38. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
39. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT Dan
BUPATI HALMAHERA BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG ( CORAL REEF ) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat;
7. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat
8. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat sebagai instansi yang bertugas mengendalikan dampak lingkungan hidup daerah;
9. Kantor Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kantor Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat;
10. Masyarakat Lokal adalah kelompok orang atau masyarakat yang mendiami desa pantai pesisir wilayah Kabupaten Halmahera Barat dan menjalankan tatanan hukum, sosial, dan budaya yang ditetapkan dan ditaati oleh mereka sendiri secara turun temurun;
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat lokal kegiatan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir;
12. Pantai adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang disepanjang tepian laut merupakan perbatasan pertemuan antara darat dengan laut, terdiri dari sempadan pantai dan pesisir;
13. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II ASAS, TUJUAN, DAN MANFAAT Bagian kesatu Asas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perencanaan Pengelolaan Ekosistem terumbu karang didasarkan pada asas :
- a. Keseimbangan yaitu antara pemanfaatan dan kelestarian dan dilaksanakan secara terpadu dan sinergis oleh pemerintah daerah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi serta organisasi non pemerintahan;
- b. Keberlanjutan yaitu pengelolaan ekosistem terumbu karang senantiasa dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Perencanaan Pengelolaan ekosistem terumbu karang bertujuan untuk :
- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memperkaya dan memanfaatkan ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga pemerintah dan atau non pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang agar tercapai keseimbangan, keadilan dan keberlanjutan.
- d. mengembangkan ekowisata bahari (ecotourism) dalam kawasan perairan teluk Jailolo dan sekitarnya;
Bagian Ketiga Manfaat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Manfaat pengelolaan ekosistem terumbu karang meliputi :
- a. terciptanya keseimbangan dan kelestarian ekosistem terumbu karang;
- b. terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan ekosistem terumbu karang yang berkelanjutan.
- c. Terwujudnya kawasan ekowisata bahari di Teluk Jailolo dan sekitarnya.
BAB III - PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 5
Ruang lingkup pengelolaan ekosistem terumbu karang meliputi: pemanfaatan, pencegahan, kerusakan, rehabilitasi, perlindungan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan.
Bagian Kedua Pencegahan Kerusakan
BAB III - PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 6
- (1) Pencegahan Kerusakan ekosistem terumbu karang meliputi kegiatan-kegiatan :
- a. Sosialisasi manfaat terumbu karang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- b. Pembentukan daerah perlindungan laut
- c. Pelarangan terhadap kegiatan yang menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
- d. Penegakan hukum.
- (2) Pencegahan kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah, non pemerintah, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat .
Bagian Ketiga Rehabilitasi
BAB III - PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 7
- (1) Kegiatan rehabilitasi meliputi :
- a. identifikasi kondisi kerusakan ekosistem terumbu karang;
- b. perbaikan habitat terumbu karang secara alami
- c. perbaikan habitat terumbu karang secara buatan (fisik dan biologis).
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah, non pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat.
Bagian Keempat Perlindungan
BAB III - PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 8
- (1) Kegiatan perlindungan meliputi :
- a. penetapan kawasan konservasi ekosistem terumbu karang;
- b. pemasangan tanda tapal batas kawasan konservasi terumbu karang;
- (2) Kegiatan perlindungan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penempatan kawasan konservasi meliputi :
- a. Kawasan inti
- b. Kawasan pemanfaatan terbatas
- c. Kawasan pemanfaatan berkelanjutan
Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi
BAB III - PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 9
- (1) Pemerintah Daerah melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kondisi Ekosistem Terumbu Karang secara berkala.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada masyarakat.
Bagian Keenam Pengawasan
BAB III - PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 10
- (1) Pemerintah Daerah Cq Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat dan / atau Instansi Terkait lainnya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan pada pihak yang berwenang.
- (4) Pelarangan eksploitasi terumbu karang.
- (5) Pelarangan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berada pada kawasan inti
- (6) Pelarangan pembuangan sampah pada kawasan teluk jailolo dan sekitarnya.
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 11
- (1) Bupati dapat membentuk kelembagaan pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang lingkup kabupaten.
- (2) Keanggotaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada keterwakilan yang terdiri dari unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi, non Pemerintah, Swasta, dan perwakilan masyarakat.
- (3) Pengaturan tentang tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu Hak
BAB V - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 12
Hak masyarakat dalam pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang meliputi:
- a. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- b. memperoleh informasi berkenaan dengan pongelolaan ekosistem terumbu karang;
- c. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- d. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- e. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan ekosistem terumbu karang yang merugikan kehidupanya;
- f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah pengelolaan ekosistem terumbu karang yang merugikan kehidupannya,
- g. memperoleh ganti rugi yang layak atas kerugian yang timbul atas pengelolaan ekosistem terumbu karang.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB V - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 13
Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang meliputi;
- a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian ekosistem terumbu karang;
- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran atau perusakan ekosistem terumbu karang;
- d. memantau pelaksanaan rencana pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- e. melaksanakan program pengelolaan dan perlindungan ekosistem terumbu karang yang disepakati.
Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat
BAB V - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 14
Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang.
BAB VI - PENYIDIKAN
Pasal 15
- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian RI, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, dibidang konservasi terumbu karang dan ekosistemnya agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang konservasi terumbu karang dan ekosistemnya;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang konservasi terumbu karang dan ekosistemnya;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang konservasi terumbu karang dan ekosistem;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang konservasi terumbu karang dan ekosistemnya;
- g. menghentikan, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat dan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang konservasi terumbu karang dan ekosistemnya;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang konservasi terumbu karang dan ekosistemnya menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidikan Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16
- (1) Pemerintah daerah mencabut izin pemanfaatan dan hak pengusahaan perairan kawasan pesisir dari dunia usaha dan masyarakat yang melanggar ketentuan pengelolaan ekosistem terumbu karang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 17
- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam ) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi perbuatan yang dipidana menurut perundang-undangan yang lain, kecuali jika oleh undang-undang ditetapkan lain.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Penetapan: Ditetapkan di : JAILOLO pada tanggal : 9 JULI 2012

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA BARAT, NAMTO H. ROBA

Penetapan: Diundangkan di : JAILOLO pada tanggal : 9 JULI 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT, Dr. Ir. H ABJAN SOFYAN, M.T LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2012 NOMOR SERI E
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012
## TENTANG
## PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG ( CORAL REEF ) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
## I. UMUM
Secara nasional maupun daerah proses pembangunan yang sedang dan akan berlangsung dipandang sebagai upaya terencana dalam rangka peningkatan kemandirian suatu tatanan (autopoiesis) agar senantiasa mampu beradaptasi secara kreatif terhadap dinamika lingkungan eksternalnya. Dewasa ini terhadap model Pembangunan yang berlangsung itu telah diberikan atribut-atribut universal seperti :
1. Pembangunan berwawasan lingkungan yaitu tercapainya keseimbangan ekonomi dan ekologi.
2. Pembangunan berwawasan kemanusiaan yaitu pembangunan yang menyentuh pengembangan insani secara berkeadilan.
3. Pembangunan berkelanjutan yaitu berkelanjutan dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.
Kegiatan pembangunan menimbulkan dampak negatif dan dampak positif usaha atau kegiatan tersebut, sehingga sejak dini perlu dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif terhadap timbulnya resiko yang merugikan masyarakat dan mengembangkan dampak positifnya karena memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam konteks inilah diperlukan perangkat hukum untuk mengatur pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar diakibatkan oleh suatu kegiatan. Sejalan dengan otonomi daerah, pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten melalui penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pengendalian lingkungan hidup merupakan sesuatu yang strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
Kabupaten Halmahera Barat merupakan kabupaten yang memiliki potensi besar dibidang sumberdaya alam kelautan jika dikelola secara baik, disatu pihak akan memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia dan pihak lain terpeliharanya kelestarian ekosistemnya. Salah satu sumber daya alam di wilayah pesisir Kabupaten Halmahera Barat adalah terumbu karang yang telah mengalami degradasi sehingga kondisi lingkungan cenderung terus menurun. Kondisi tersebut telah menyebabkan timbulnya berbagai masalah dan kendala dalam kegiatan pembangunan dan kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2005 menunjukan sumber daya kelautan telah mengalami tekanan yang berat sebagai akibat untuk pemenuhan keperluan pertanian, industri dan konsumsi yang semakin meningkat serta kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak telah menimbulkan penurunan mutu lingkungan sumberdaya laut terutama degradasi terumbu karang. Sumberdaya alam kelautan sudah mulai terancam keberadaannya sebagai akibat semakin maraknya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti pengeboman dan penggunaan bius, selain itu juga seiring dengan meningkatnya aktifitas pembangunan di wilayah pesisir sebagai daerah industri, permukiman, pelabuhan, pertanian dan akukultur yang menyebabkan tekanan ekologis terhadap terumbu karang semakin meningkat.
Salah satu kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan pembangunan disektor industri. Pada satu sisi kegiatan sektor industri dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dalam upaya memberikan kemakmuran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat menunjang produktivitas sektor-sektor
lainya. Pada sisi lain kegiatan industri yang tidak disertai dengan langkah-langkah pengendalian secara terpadu akan menimbulkan resiko yang lebih besar berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga dapat mengancam kelangsungan pembangunan industri itu sendiri serta kehidupan umat manusia pada umumnya. pertimbangan yang bersifat ekonomi tampak menonjol mewarnai setiap pelaksanaan pembangunan khususnya sector industri dengan mengabaikan aspek lingkungan dalam perencanaan maupun pelaksanaan perencanaan pembangunan. Dalam konteks ini urgensi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan ekosistem terumbu karang semakin relevan.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Diumumkan melalui media cetak, elektronik dan pada acara sosialisasi Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Huruf (a,b,c) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Teguran lisan, teguran tertulis dan tindakan Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas Dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tanggal 2012 Seri Nomor SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DR. Ir. H. ABJAN SOFYAN, MT ## (
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran) Titik - Titik Penyelaman

Hasil Survey Spot Diving di Perairan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 dapat ditemukan titik-titik penyelaman sebagai berikut :

##  NHR.01

N. 01' 00'46.3'

E. 127'.27'.59.4'

Titik Penyelaman 01 (NHR 01) berada pada koordinat N. 01' 00'46.3' dan E. 127'.27'.59.4', Terletak di sebelah timur pulau buah-buah. Dive entry dengan karang di sebelah kanan tangan,yang di tandai oleh dua buoy untuk entry dan exit.

Dive site ini mempunyai topografi dinding karang atau wall serta slope, sangat cocok untuk photography yang menggunakan lensa wide angle. Kedalaman NHR 01 rata-rata 15 meter sampai 30 meter.

Marine life : Gorgonian, sea fan, nudi brances nfusilier fish, white tip shark,soft corals.

Gambar 4 . NHR 01, N. 01' 00'46.3' dan E. 127'.27'.59.4'


##  NHR.02

N. 01'.00'.49.7''

E. 127'.27'.58.0''

Titik penyelaman ini terletak pada sisi utara pulau Bua-Bua. Dive entry dengan posisi karang di sebelah kiri tangan. Dive site ini di tandai dengan dua buah bouy,dan mempunyai topografi dinding karang atau wall dan slope mulai dari kedalaman 15 meter sampai 25 meter. Dive site ini sangat cocok untuk wide angle lensa.

Marin life: Soft coral, sea fan, turtle, fusilier, snaper, white tip shark.

Gambar 5 . NHR 02. N. 01'.00'.49.7''dan E. 127'.27'.58.0''


-  NHR.03 N. 01'.02'.55.2''

## E. 127'.27.13.6''

Dengan kedalaman rata-rata 10 meter sampai 20 meter bertopografi slope dan mini wall,terdapat dua buah buoy exit/entry, dengan karang berada pada posisi sebelah kiri tangan dan sangat cocok untuk penyelaman pada malam hari.

Gambar 6. NHR.03 (N.01'.02'.55.2'' E. 127'.27.13.6'')


##  NHR.04

N. 01'.02'.29.7''

E. 127'.26.05.4''

Dengan topografi slope dan pasir putih,bomies dan sea fan,barell sponges dan mempunyai kedalaman rata-rata 15 meter sampai 30 meter, cocok untuk menyelam malam hari. Marine life: nudi brances,glass fish,lion fish fusilier fish crocodile fish ribbon eel.

Gambar 7. NHR.04 N. 01'.02'.29.7'' E. 127'.26.05.4''


##  NHR.05

N. 01'.02'.18.2''

E. 127'.25'.45.1''

Reef top 1,5 meter, wall 16 meter dan slope 10 meter . terdapat beberapa bomies di kedalaman 10 meter. Gorgonian soft corals,sea fan dan barrels sponge,pada kedalaman 15 sampai 20 meter.

Gambar 8. NHR.05 N. 01'.02'.18.2'' E. 127'.25'.45.1''


##  NHR.06

N.01'.00'.51.1''

## E. 127'.28 15.5''

Dive profile dapat di rubah sesui dengan arah arus, reef top 5 meter. Sea mount dengan kedalaman rata-rata 15 meter sampai 25 meter. Nhr 06 memiliki soft corals sea fan,gorgonian, barrels sponge sangat cocok untuk wide angle dan macro lensa.

Marine life : Shark,turtle, anthias,nudi brances, fusilier glass fish, morrai eel.

Gambar 9 . NHR.06 N.01'.00'.51.1'' E. 127'.28 15.5''


##  NHR.07

N.01'.02'.04.7''

E. 127'.25,35.0''

Reef top 3 meter dan entry point dengan arah reef sebelah kiri tangan. Keadaan topografi slope dan wall dengan kedalaman rata-rata 15 meter sampai 30 meter.

Marine life: Soft corals glass fish, snaper fish anthias, rebon eel, shark.

Gambar 10. NHR.07 N.01'.02'.04.7'' E. 127'.25,35.0''


##  NHR.08

N. 01'.01'54,8''

E. 127'.25'.28.4''

Terdapat disebelah barat teluk dan mempunyai topografi dinding karang (wall) serta slope reef yang di tumbuhi oleh gorgonian,sea fan, sponge dan arcopora. NHR 08 sangat cocok untuk camera wide angle maupun macro lensa.

Marine life: Shark, turtle, cutle fish,anthias glass fish,octopus.

Gambar 11 . NHR.08 N. 01'.01'54,8''E. 127'.25'.28.4''


-  NHR. 09

N.01'.00'42.6''

E. 127'.28'.26.2''

1.

Dive site ini terletak berdekatan dengan NHR 08 dan NHR 10, yang terletak di sebelah timur.Entry dengan reef sebelah kanan tangan. Kondisi topografi dive site ini berupa slope dan wall dengan kedalaman rata-rata 15 meter sampai 25 meter. Dengan di tumbuhi soft corals dan arcopora.

Marine life: Shark, nudi brances,scorpion fish,glass fish,blue riboon feel.

Gambar 12. NHR. 09 N.01'.00'42.6''E. 127'.28'.26.2''


##  NHR.10

N.01'.01'53.6''

E. 127'.25'08.1''

Dengan keadaan topografi yang landai (slope) dan memiliki soft corals yang begitu banyak,serta arcopora.

Nhr 10 memiliki kedalaman rata-rata 15 meter sampai 25 meter. Entry berada pada sebelah kiri reef

Marine life : Shark,jack fish, nudi brances,surgeon fish,glass fish, garden feel.

Gambar 13 . NHR. 10 N.01'.01'53.6'' E. 127'.2508.1''


Topografi keadaan dive site di sekitar teluk jailolo terbagi tiga bagian yaitu :

- -dinding batu karang,

- -slope
- -pasir putih.

Dalam kegiatan survey ini pula ditemukan Keong Japanis spy merupakan sejenis keong laut langka yang selama ini hanya terdapat di laut Raja Ampat dan Papua.

Di teluk jailolo secara normal terjadi arus pasang yang menuju ke arah luar teluk,dan arus surut menuju ke arah bagian dalam teluk, sehingga dapat terjadi perubahan profile dive(Exit/Entry). Arah pasang surut disekitar teluk jailolo telah tetapkan melalui gambar maupun tanda-tanda di lokasi diving.

## 2. Corals dan marine life.

Pada umumnya tergolong baik, namun di beberapa tempat kami sempat menemukan kerusakan karang yang sangat memprihatinkan.

Adapun biota laut yang kami temuan di lokasi diving teluk Jailolo sama dengan yang pernah kami temukan di tempat diving yang lain yang pernah kami pelajari. Namun ada beberapa Molusca yang kami temui di teluk jailolo yang jumlahnya jauh lebih banyak di sekitar teluk jailolo dari yang pernah kami temui di beberapa tempat diving lain.

## 3. Perusakan Lingkungan.

Dalam survey ini kami menemukan betapa besarnya potensi laut berupa terumbu karang yang sangat bagus, namun kami juga sempat mempelajari tentang beberapa cara yang keliru dalam mengolah potensi kelautan yang berada di sekitar teluk jailolo, khususnya dalam kehidupan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan,dimana para nelayan disekitar teluk jailolo masih kurang memperhatikan akan pentingnya pelestarian alam khususnya di laut, dimana sebagai tempat mereka menggantungkan mata pencarian mereka sebagai nelayan.

Hal-hal yang menyangkut perusakan lingkungan dan biota laut yaitu, Bom ikan dan Potassium, dimana dalam kegitan survey ini, kami beberapa kali menemukan bom ikan didasar laut dan melihat secara langsung beberapa kelompok nelayan yang melakukan penyemprotan potassium dengan menggunakan alat selam berupa compressor udara yang kita tahu bersama sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

Untuk itu kami sangat berharap kepada pemerintah dan seluruh element masyarakat Halmahera Barat agar dapat mencegah kerusakan laut dan lingkungan serta menjaga dan ikut melestarikan laut serta biota yang ada didalam.