PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT Nomor 71 Tahun 2015 tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT (berlaku 2 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
- a. · ·· ·
- bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintalian, Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);;
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Barat);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR
Menetapkan : BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Penjabat Bupati Pesisir Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterprestasian atas hasilnya, serta penyajian laporan;
8. Standar Akuntansi Pemerintah, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah;
9. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah;
10. Kebijakan Akuntansi adalah Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesiflk yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan;
11. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
12. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat di identiflkasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
13. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
14. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
15. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah;
16. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek;
17. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
18. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
19. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada laporan keuangan;
20. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
21. Penerimaan Kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
22. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas yang keluar ke Bendahara Umum Daerah;
23. Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual;
24. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara
kas diterima atau dibayar;
25. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
26. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekutas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan;
27. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan;
28. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna;
29. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
30. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;
31. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah;
32. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan;
33. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal;
34. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatanLRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;
35. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir;
36. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
37. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;
38. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan;
39. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus,defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir;
40. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
PENJELASAN
Pembukaan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai;
41. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset;
42. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasi;
43. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan SKPD sehingga tersaji sebagai laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
44. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya;
45. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan;
46. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; dan
47. Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
BAB II
TUJUAN
PENJELASAN
Pasal 2
Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual, dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. ## BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENJELASAN
Pasal 3
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dibangun
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## PELAPORAN KEUANGAN

## Pasal 7

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan wajib menyusun:
- a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- b. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Perubahan Ekuitas;
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh SKPD selaku entitas akuntansi wajib menyusun:
- a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan

dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;

- b. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD selaku entitas akuntansi, wajib menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas;
4. Laporan Operasional;
12. 5 Laporan Perubahan Ekuitas;
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

## Pasal 8

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a disusun dengan cara menggabungkan seluruh laporan entitas akuntansi berupa laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan laporan keuangan entitas akuntansi.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf b dilampiri dengan:
- a. Ikhtisar laporan keuangan BUMD;
- b. Laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan dana kegiatan tugas pembantuan; dan
- c. Dapat dilampirkan ikhtisar dan/atau informasi tambahan non-keuangan yang relevan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b dilampiri dengan:
- a. Laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan; dan
- b. Laporan keuangan BLUD bentuk ringkas (dalam hal BLUD selaku unit kerja entitas akuntansi).

- (1) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBD, entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan interim sekurangkurangnya setiap triwulan.
- (2) Laporan keuangan interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan interim entitas akuntansi.
- (3) Laporan interim sekurang-kurangnya memuat Laporan Realisasi Anggaran dan penjelasan atas pos Laporan Realisasi Anggaran.

## Pasal 10

- (1) Laporan keuangan tahunan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf b disertai dengan pernyataan tanggungjawabyang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Laporan keuangan tahunan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (3) Laporan keuangan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD.
- (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## BAB V

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan untuk laporan keuangan tahun anggaran 2015.

## Pasal 12

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, perlu dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah berbasis akrual mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;

- b. Pembangunan aplikasi akuntansi dan/atau pelaporan berbasis akrual; dan
- c. Sosialisasi kepada aparat pengelola keuangan daerah.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Dengan dilaksanakannya penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui

pada tanggal

t&gt;9 - e&gt;i -

2015

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

KHERLANI


Diundangkan di Krui

pada tanggal W *o\-

2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR BARAT,


FREDY SM BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015 NOMOR