PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor .215 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR .215 TAHUN 2016 TENT ANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR .215 TAHUN 2016
TENT ANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa penyusunan Standar Operasional Prosedur merupakan salah satu aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang memiliki peran untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi . pemerintahan Kabupaten Buton Utara dalam pelaksanaan refonnasi birokrasi demi terwujudnya kinerja yang lebih baik, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Pada Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, penyusunan Standar Operasional Prosedur oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara;
5. L Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan ·Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
..
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerin tahan;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSED UR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Buton Utara.
8. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
9. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat . tetap, dibentuk dalam rapat paripuma DPRD.
I
;
11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
12. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
13. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
14. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis,. arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada kabupaten terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
BAB II - PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pasal 2
Pasal 2
Penyusunan Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk menyusun Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
BAB II - PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pasal 2
Pasal 3
Penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Buranga pada tanggal vo Ll - 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA, � LAODE BAHARUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR � ## BAB III PENUTUP Pasal 4

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini derigan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Buranga pada tanggal � &amp;-11-2016

Penandatangan: BUPATI BUTON UTARA, H. ABU HASAN LAM Pl RAN PERATURAN BUPAT! BUTON UTARA NOMOR .,25TAHUN 2016 TANGGAL ?,() - /I- 2016 TENTANG

Penandatangan: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAI-!, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPAT! PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARlAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA. ## 1. PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | No | Aktivitas | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Mutu Baku | Mutu Baku | Mutu Baku | |------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------|

Penandatangan: | No | Aktivitas | SKPD | Staf | Kasub Bagian | Ka bag Hukum | Asisten | Sekda | Bupati | DPRD | Gubernur | Kelengkapan Waktu | Output | Ket | | 1 | SKPD pernrakarsa mengusulkan draft raperda . ·- | ( 1 1 I | .. | | | | | | - | Draft | dan NA - ·---:- | Draft dan NA | | | 2 | I j Staf bagian hukum melakukan register koreksi | | 2 I I | | + | | | | I | Raperda | dan 5 menit NA | Noreg koreksi | | | 3 | ! Kabag hukurn rnendisposisi draft raperda untuk dikoreksi | | ... | | 3 | | | | | Lbr disposisi | !jam | dispcaisi | | | 4 | Bagian hukum melakukan koreksi draft raperda secara berjenjang | | 4 I- � | 5 | t- .. 6 | | .. | | | Raperda dan NA | 6 hari | perbaikan draft | | | 5 | Rapat harmonisasi draft raperda dengan melibatkan tenaga ahli | I 12 �� 11 | �� | t.: 10 | 1.: 9 | � ].: 8 | � -2] | | | Raperda dan NA | 1 hari | perbaikan draft | | | 6 | Perbaikan draft raperda setelah rapat harmonisasi | L____i � r---' . | 13 | | | | | | | Raperda dan NA | 1 hari | perbaikan draft | | | 7 | Sosialisasi pembahasan draft raperda | I 14 I, ·- | � | | 0 1 hari | | | | | Raperda dan NA | | Konsultasi oublik | | | 8 | Penyempumaan draft raperda dan penyampaian ke DPRD | | · 16 ·- I | | I | | | 17 | -11 | Raperdadan NA | 1 hari | penyempur naan draft | | | 9 | Rapat Sadan Musyawarah DPRD· tentang penetapan jadwal | | | | | | | 18 | :cf-1---l -11 | Sesuai jadwal | 1 hari | Jadwal | | | | Rapat Paripurna DPRD tentang penyerahan atau pembahasan raperda | | | | | | | �� - | 1--J n | Raperda dan NA | 1 hari |
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Diundangkan di Buranga pada tanggal vo Ll - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,


�

LAODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR �

## BAB III PENUTUP Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini derigan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga pada tanggal � &amp;-11-2016

BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN

LAM Pl RAN

PERATURAN BUPAT! BUTON UTARA

NOMOR

.,25TAHUN 2016

TANGGAL

?,() - /I- 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAI-!, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPAT! PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARlAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.

## 1. PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

| No | Aktivitas | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Mutu Baku | Mutu Baku | Mutu Baku |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| No | Aktivitas | SKPD | Staf | Kasub Bagian | Ka bag Hukum | Asisten | Sekda | Bupati | DPRD | Gubernur | Kelengkapan Waktu | Output | Ket |
| 1 | SKPD pernrakarsa mengusulkan draft raperda . ·- | ( 1 1 I | .. | | | | | | - | Draft | dan NA - ·---:- | Draft dan NA | |
| 2 | I j Staf bagian hukum melakukan register koreksi | | 2 I I | | + | | | | I | Raperda | dan 5 menit NA | Noreg koreksi | |
| 3 | ! Kabag hukurn rnendisposisi draft raperda untuk dikoreksi | | ... | | 3 | | | | | Lbr disposisi | !jam | dispcaisi | |
| 4 | Bagian hukum melakukan koreksi draft raperda secara berjenjang | | 4 I- � | 5 | t- .. 6 | | .. | | | Raperda dan NA | 6 hari | perbaikan draft | |
| 5 | Rapat harmonisasi draft raperda dengan melibatkan tenaga ahli | I 12 �� 11 | �� | t.: 10 | 1.: 9 | � ].: 8 | � -2] | | | Raperda dan NA | 1 hari | perbaikan draft | |
| 6 | Perbaikan draft raperda setelah rapat harmonisasi | L____i � r---' . | 13 | | | | | | | Raperda dan NA | 1 hari | perbaikan draft | |
| 7 | Sosialisasi pembahasan draft raperda | I 14 I, ·- | � | | 0 1 hari | | | | | Raperda dan NA | | Konsultasi oublik | |
| 8 | Penyempumaan draft raperda dan penyampaian ke DPRD | | · 16 ·- I | | I | | | 17 | -11 | Raperdadan NA | 1 hari | penyempur naan draft | |
| 9 | Rapat Sadan Musyawarah DPRD· tentang penetapan jadwal | | | | | | | 18 | :cf-1---l -11 | Sesuai jadwal | 1 hari | Jadwal | |
| | Rapat Paripurna DPRD tentang penyerahan atau pembahasan raperda | | | | | | | �� - | 1--J n | Raperda dan NA | 1 hari | Penjelasan buoati | |
| 11 | Rapat pembahasan komisi dengan pihak pemda | | | | | | | @ | � 't | Raperda dan NA | Sesuai jadwal | Penyempur naan ranerda | |
| 12 | Fasilitasi raperda oleh Gubernur | | | | | | | • I ... | I I 21 | Raperda | 14 hari | Perbaikan raperda | |
| 13 | Rapat Paripurna Persetujuan Raperda menjadi Perda | | | | | | | v r-,...,_22,/ | -!, | Serita Acara persetujuan | 1 hari | Risalah DPRD | |
| 14 | Evaluasi raperda oleh Gubernur | | | | | | | - | � | Raperda | 14 hari | Koreksi raperda | |
| 15 | Perbaikan raperda hasil evaluasi dan pernberian noreg dari Gubernur | • | | | | | | r 2s �� 24 L | I � | Raperda | 1 hari | Noreg | |
| 16 | Paraf koordinasi SKPD"·pemrakarsa, bagian hukurn, asisten dan sekda | I l 26 J | | | 1 27 } I | H 28 I- | � 29 I- | | | Raperda | 2 hari | Pengkoordi nasian | |
| 17 | Penetapan perda oleh Bupati | | | | | | ---. | cC3o> | | Perda | 1 hari | Perda sah | |
| 18 | Pengundangan perda dalam lernbaran daerah oleh sekda | | | | | | l J.. __J 31 | | | Perda | 1 hari | Perda sah | |
| 19 | Penomoran dan autentifikasi perda | | | | I , 32 ,- | | I | | | Buku register | 30m | Salinan perda | |
| 20 � | Penyerahan perda pada SKPD pernrakarasa dan pihak terkait | I ·- 33 , � | | | I | | | | | Tanda terirna | 15 m | Arsip perda | |

## 2. PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

I

| No | | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Mutu Baku | Mutu Baku | Mutu Baku | Ket |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------|-------|
| No | Aktivitas | SKPD | Kasub Bagian | Kabag Hukurn | Asisten | | Sekda | Bupati | Gubernur | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | SKPD pemrakarsa mengusulkan draft raperbup | [ 1 | | | | | | | | Draft raperbup | - | Naskah | |
| 2 | Staf bagian hukum melakukan register koreksi | t + | I I | 1 | | | | | | Draft Raperbup | 5 menit | Raperbup koreksi | |
| 3 | Kabag hukum mendisposisi draft raperbup untuk dikoreksi | | � | 1 3 l | - | | | | | Lbr disposisi | 5menit | disposisi | I |
| 4 | Bagian hukum melakukan koreksi draft raperpub | 1 | I I I 4 | | | | | | | Raperbup | 3 hari | perbaikan .raperbup | |
| 5 | Rapat harmonisasi draft raperbup | I I 5 I | | I I I 6 | | | | | | Raperbup | 1 hari | perbaikan raperbup | |
| 6 | Perbaikan draft raperbup sete!ah rapat harmonisasi | I I 7 I | | 1 | | | | | | Raperbup | 1 hari | perbaikan raperbup | |
| 7 | Paraf koordinasi SKPD pemrakarsa, bagian hukum, asisten dan sekda | I I 8 I | | I } 9 l | � 10 | }l | 11 | h-.. | | Raperbup | 1 hari | perbaikan raperbup | |
| 8 | Penetapan perbup oleh Bupati | | | | | | | 1<0 | | Perbup | 1 hari | Perbup final | |
| 9 | Pengundangan perbup dalam berita daerah oleh sekda | | | | | | 13 | }D | | Perbup | 1 hari | Perbup final | |
| 10 | Penomoran dan autentifikasi perbup | | I I | I I I 15 I | | | | | 1 | Buku register | 30 menit | Perbup final | |
| 11 | Klarifikasi perbup oleh Gubernur | | | | | | | | I -, 16 | Perbup | 14 hari | Penyempur naan perbup | |
| 12 | Penyerahan perbup pada SKPD pemrakarasa dan pihak terkait beserta tanda terima | 0 | | | | | | | l | Tanda Terirna | 15 menit | Arsip perbup final | |

## ' 3. PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BUPATI

| No | Aktivitas | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | Mutu Baku | Mutu Baku | Mutu Baku | Ket |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------|
| No | Aktivitas | SKPD | Staf | Kasub Bagian | Kabag Hukum | Asisten | Sekda | Bupati | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | SKPD pernrakarsa mengusulkan draft rancangan keputusan | [ 1 | }- ri | | | | | | Draft SK | - | Naskah | |
| 2 | Staf bagian hukum melakukan register koreksi | | I 2 | | ,L | | | | Draft SK | 5 menit | SK terkoreksi | |
| 3 | Kabag hukum mendisposisi draft rancangan keputusan untuk dikoreksi | | I | | I 3 I I | | | | Lembar disposisi | ljam | disposisi | |
| 4 | Bagian hukum melakukan koreksi draft rancangan keputusan secara berjenjang mulai staf, kasubbag tata hukum dan perundang-undangan dan kabag hukum | | 'ff I 4 | � i �� 5 | I 6 - | | | | Rancangan SK | 2 hari | i SK terkoreksi | |
| 5 | Pengkajian terhadap substansi dan materi yang akan ditetapkan | J, | | | I 7 I I | | | | -· Rancangan SK | 2 hari | SK terkoreksi | |
| 6 | Perbaikan draft rancangan keputusan | I 8 I | | | | | | | Rancangan SK | 1 hari | SK terkoreksi | |
| 7 | Paraf koordinasi SKPD pemrakarsa, bagian hukum, asisten dan sekda | I 9 I I | | | I 10 � I | i 11 � | i 12 | -----.. | Rancangan SK | 2 hari | SK terkoreksi | |
| 8 | Penetapan keputusan oleh Bupati | + | | | | | | I �� | Rancangan SK | 1 hari | SK final | |
| 9 | Penomoran dan autentifikasi keputusan | I 14 I I | | | I 15 I I | | | | Buku register | 30 menit | SK final | |
| 10 | Penyerahan keputusan pada SKPD pemrakarasa dan pihak terkait beserta tanda terima | [ 16 | 1 J | | I | | | | Tanda terima | 15 menit | Arsip SK final | |

.

D Simbol kapsul/terminator untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir

## Keterangan :

D Simbol kotak untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi

&lt;&gt; Simbol belah ketupat untuk mendeksripsikan kegiatan pengambilan keputusan

� Simbol anak panah untuk mendeskripsikan arah kegiatan

BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN