PERATURAN BUPATI AGAM Nomor 2 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (berlaku 5 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, maka perlu mengatur Tata Cara Penetapan Besaran, Penyaluran dan Pelaporan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Menetapkan :
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 34);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Agam.
2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja Kecamatan.
3. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Walinagari adalah pimpinan pemerintahan nagari
5. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari ## BAB II
TATA CARA PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA NAGARI
Bagian Kesatu
Tata Cara Penetapan Besaran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Besaran DN untuk setiap nagari adalah penjumlahan hasil penghitungan DN secara merata dengan hasil penghitungan DN secara proporsional.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Penghitungan DN dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yakni:
- a. secara merata; dan
- b. secara proporsional;
- (2) Persentase untuk DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Penghitungan DN secara merata sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah penghitungan dengan cara membagi pagu DN secara merata dengan jumlah seluruh nagari yang ada di daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Penghitungan DN secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah perhitungan dengan mempertimbangkan variabel sebagai berikut:
- a. Jumlah Penduduk Nagari;
- b. Luas Wilayah Nagari;
- c. Angka Kemiskinan Nagari; dan
- d. Kesulitan geografis nagari;
- (2) Bobot variabel Jumlah penduduk nagari, luas wilayah nagari dan angka kemiskinan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk Jumlah Penduduk Nagari;
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk Luas Wilayan Nagari; dan
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk Angka Kemiskinan Nagari;
- (3) Tahapan penghitungan DN secara proporsional untuk setiap nagari adalah sebagai berikut:
- a. menentukan Bobot Nagari dengan cara menjumlahkan seluruh bobot variabel dengan rumus (30% x persentase jumlah penduduk nagari yang bersangkutan terhadap total penduduk nagari di Kabupaten) + (20% x persentase luas wilayah nagari yang bersangkutan terhadap total luas wilayah nagari di Kabupaten) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga nagari di Kabupaten.
- b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud huruf a dikalikan dengan Pagu DN secara proporsional.
- c. hasil Penghitungan sebagaimana dimaksud huruf b dikalikan dengan Indeks kesulitan geografis per nagari.
- d. hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf c dibuat proporsi, yaitu hasil per nagari dibagi total jumlah hasil perkalian.
- e. proporsi sebagaimana dimaksud hurf d dikalikan dengan pagu dana secara proporsional.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Besaran DN untuk setiap nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) DN disalurkan dari rekening Bendahara Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
- (2) Penyaluran DN dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu:
- a. tahap I disalurkan sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus);
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Penyaluran DN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah DN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diterima di Rekening Kas Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Penyaluran DN dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran berjalan ditetapkan.
Bagian Ketiga
Penggunaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) DN digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- (2) DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain:
- a. pembangunan pelayanan dasar pendidikan;
- b. peningkatan pelayanan kesehatan;
- c. pengentasan kemiskinan;
- d. infrastruktur; dan
- e. pertanian;
- (3) Penggunaan DN mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Nagari.
Bagian Keempat
Tata Cara Pelaporan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Walinagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan DN kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penggunaan DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah direkonsiliasi ditingkat kecamatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Dalam hal Walinagari tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati dapat menunda penyaluran DN sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan DN sebelumnya.
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
BAB III - SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
Pasal 13
- (1) Dalam hal terdapat SiLPA DN secara tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada Walinagari yang bersangkutan berupa pengurangan besaran DN sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA DN secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalh SiLPA yang terjadi karena:
- a. Penggunaan tidak sesuai dengan prioritas penggunaan, pedoman umum dan pedoman teknis kegiatan; atau
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14
Tata cara pengelolaan DN berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Penetapan: Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 5 Januari 2015

Penandatangan: BUPATI AGAM, INDRA CATRI

Penetapan: Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 5 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM SYAFIRMAN, SH Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580524 198611 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2015 NOMOR 2