Unknown Unknown Nomor 2. Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang\_Undang l,to-oi-;- Tahun 2Ol4 Fntang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomoi az Tahun tol;;';it&lt;a pemerintah Ff"ry,"f T\rlungagung mengalokasikan anggaran untuk Alokasi Dana Desa iaoot-A"f"*- a-pio Kabupaten T\rlungagung; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, . pe-rlu \_""3apU., pedoman umum dan penetapan Rirr"fi At";;;i;;" Desa setiap Desa Kabupa,"" llTf1"s\_i;;;;ran 2016 yang \_ dituangkan dalam peraturan Bupati; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan D^::g-- (rembarani ll"g1r* Republik rndonesia Tahun 2014 rv.ir.. i++, r.;;;;." Lembaran Negara Republik Indonesia- Nomi'i5iifr sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir-a"irg"., Undang\_ Undang Nomor 9 Tahrrn 2015 11"\_U"rarr*i"g*" Republik Indonesia Tahun 2ot5 N.*.;;;;-i;l"han Lembaran ^ Negara Repubtik Indonesra Nomor 5679I: 1. Undang-Undaag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa fiembaran Negara \_Repubtik r;;.;;";; Tahun 2or4 Nomor 7, Tambahan I-embaran *"g*" ri"i"Ulik Indonesia Nomor 5995); 6. . ;;:fi:il ;":131y N;,"";-;:;;!in ro,o,tentans 2 o, 4 te;;;;ffi &amp;il \_iXf;;.y,*ll'"il"#l',f .]*i Tahun 2014 Nomoi-rzs, iamu-;;';;;*"" Negara Repubtik Indonesia Nomor *t9), *'#;armana telah diubah dengan peraturan pemerintah Worio. 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik il;";i; Tahun 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BI'PATI TT'LUITGAGT,I{G,
- b. bahwa ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang\_undangan, elisien, ekonomis, efektif' o**0""T\_-1,"" ...#;tger""?.*.o dengan memperhatikan rasa keadilan d; f,"p^rrltun serta mengutamakan kepentingal masyarakat setempat, sehingga perlu disusun pedoman ,r\_rrrn pengelolaan
2. : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 peraturan pemerintah Nomor 43 iJ;; 2014 tentang Pelaksanaan Undang\_Undang l,to-oi-;- Tahun 2Ol4 Fntang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomoi az Tahun tol;;';it&lt;a pemerintah Ff"ry,"f T\rlungagung mengalokasikan anggaran untuk Alokasi Dana Desa iaoot-A"f"*- a-pio Kabupaten T\rlungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, . pe-rlu \_""3apU., pedoman umum dan penetapan Rirr"fi At";;;i;;" Desa setiap Desa Kabupa,"" llTf1"s\_i;;;;ran 2016 yang \_ dituangkan dalam peraturan Bupati;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan D^::g-- (rembarani ll"g1r* Republik rndonesia Tahun 2014 rv.ir.. i++, r.;;;;." Lembaran Negara Republik Indonesia- Nomi'i5iifr sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir-a"irg"., Undang\_ Undang Nomor 9 Tahrrn 2015 11"\_U"rarr*i"g*" Republik Indonesia Tahun 2ot5 N.*.;;;;-i;l"han Lembaran ^ Negara Repubtik Indonesra Nomor 5679I:
1. Undang-Undaag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa fiembaran Negara \_Repubtik r;;.;;";; Tahun 2or4 Nomor 7, Tambahan I-embaran *"g*" ri"i"Ulik Indonesia Nomor 5995);
6. . ;;:fi:il ;":131y N;,"";-;:;;!in ro,o,tentans 2 o, 4 te;;;;ffi &amp;il \_iXf;;.y,*ll'"il"#l',f .]*i Tahun 2014 Nomoi-rzs, iamu-;;';;;*"" Negara Repubtik Indonesia Nomor *t9), *'#;armana telah diubah dengan peraturan pemerintah Worio. 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik il;";i; Tahun 2014
45
o
Menetapkan :
2
Nomor 157, Tarnbahan lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 57L7;
4. Peratunan Menteri Dalaln Negeri Nomor 113 Tahun 2eI4 lentang Pengelolaan Keuangan Dew (Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor 2093);
6. leratury1 Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintatr Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata \_cara Fengadaan Barang/Jasa di Desa !n^e{ta Negara Republik tndonesia Tatrun 2org Nomor 1367);
3. Perahran Menteri Dalam Negeri Nomor tf+ tafrun 2O74 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2gI4 Nomor 2}g:4li 5.
4. 7 ' Feraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 4 Tatrun 200j teltang Badan permusyawaratan Desa (Iembaran Daerah Kabupaten nrtungasung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
5. 9' Feraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor r0 Tahun 2006 tentalig r**u"s" Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 09 Seri D);
6. 8' Fenaturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tatrun\_2006 -tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan perangkat Desa (Lembaran baerat Kabupaten T\rlungagung Tahun 2006 Nomor OS Seri D);
7. 10' Peraturan Daerah Kaluglten Tulungagung Nomor 16 Tahun 201q tentang p4iak o"uorr--(*mbaran Daerah Kabupaten T\rlungagu"g Tahun 2olo Nomor 01 sea e) sebagaimana telatr diubah Aerrgan peraturan Daerah Kabupaten \_ Tulungagung Nomo, t2 Tahun 2OL2 (I'embaran Daerah kalupaten T\rlungagung Tahun 2012 Nomor 0l Seri B);
8. 11' Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor rg Tahun 20r3-tentang Bagian Desa oa'i Has' penerimaan Paj"k Daerah dan Retribusi p""rr, ilembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2ot4 nlmo, I seri B); -raLupat"r, -r,rirrig"grrrg
9. 13' Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1g Tahun 2015 tentang Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah T*Y" engg.rr, 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten-I\rlungagu"g Tahun 2015 I.Io*o, 3 seri A);
12. peraruran Daeral Nomor I Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daeratr Kabupaten Tulungagung Tahun 2ors Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Bupati fuf.r"g.g.rng Nomor 45 Tahun 2ols tentang Penjabaran tugggll pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (eerita-Oaerah Kabupaten Tulungagung Tatrun ZOIS womor aS);
MEMUTUSI(AN:
PERATuRAI{ BIrpATt rEryrANc pEDoMAIy u}tu* D^,{ PEIYEIAPAN RINCIAIV AIOKASI DAIYA UGE SETIAP DESA I(ABI'PATBIY TT'LI'NGAGUIYG TATIT'N ETYCCENEN 2f/16.
T.z
o
AAB I paaal
KETEITTUAN T'UT'M 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah -pJnerintah Tulungagung. Kabupaten
1. Daerah adalah Kabupaten T\rlungagung.
3. I Bupati adalah Bupati Tulungagung.
5. Kecamatan adalah\_ wilayah kerja Camat sebagai perangkat -laerah KabupatenTulunlagung.-
4. Badan Pemberdayaan Masyarakai dan pemerintahan Desa I*q selanjutnya disingkat BpMpD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemenntahan Desa Kabupaten T\rlungagung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang b;;;;;g-^io,,rr. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat rsfadlt set"mpaiyanJii.tui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Xegara n""O"Ufit Indonesia dan \_ berada di Daerah Kabupaten t"fr'"g"g""'g.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa ^ ybagai unsur penyelengga-ra p"*"rt",f.i'0""..
7. Pemerintahan D pemerintahan .'lr ;#s'"f*r3:ff*x* HHil i:iltriltrT$"'ffi "r,r..*,*::***r":# adat istiadat setempat yang diat&lt;ui dan dihormati dalam sistem |:ff#l*"" Negara Republik r;lo;;i" dan berada di
9. 9' f.a{a1 e-ermusra*alatan Desa yang selanjutnya disebut BpD 1ii1 -temlasa yang merupakai pedquoan demokrasi caJarn penyelenggaraan \_ pemerintahan desa sebagai unsur ,, penlelenggara pemerintah., d".u----*' "'
10. 1 1. Pajak adalah iuran \_ w-ajib yang Oifaf.uU' oleh orans pribadi/Negara atau eaoan tepaja ;;; tanpa imbalari langsung yang seimbanc,-\_"d;;; d;r.k"r*" berdasarkan peraturan perundang\_u;a;;;-y;; ;;ffi;", yang digunakan untuk membiavai . penyelenggarai.n ilmerintah dan Pembangunan Daerah.
11. ^ rv. r,emoaga Kemasyarakatan Desa adalal '""r*.ir",, -o"riil.a"r.., -""y*"r.1iTl,\_""t?::"Jff partisipa.tif dan pelaksanaan --i"riu".rgr.run serta . -meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
12. Alokasi Dana Desa,yang sela4jutnya disingkat ADD adarah dana yang diatokasikan F"*"rilli-i"J,ii, bersumber d.,i ;;; '#;|:'::^:":P u:,"f Desa yang aareanggainr;,ffi .ttr1?T-#iJ,T3":'.H'{irff ::* ., ::,"t1rr {ikuraner Dana Alokasi-Khu;;":'r-.
13. " r r. rengnasuar Tetao vang selan-jutnya disingkat Siltap adalah sebeg'an dana ADb ""t\_ar"r.r.""it.i,lrrii,i o"rr*n"silan tetap kepada Kepala o""u a"rip"."rrgtli;;";.'"*^
ay'
o
4
14. Alokasi Penghasilan Perangkat Desa selanjutnya disingkat APPD adalah dana yang dialokasikan pada perangkat yang tidak teralokasi sesuai aturan batas pengalokasian dana Siltap.
15. Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa selanjutnya disingkat TpKpD adalah dana yang dialokasikan pada Kepala Desa dan perangkat Desa pada desa bekas tanah perdikan dan Desa pegunungan.
16. Alokasi Dasar ADD adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sa:ma setiap desa.
17. Alokasi Formula ADD adalah dana yang dialokasikan pada setiap \_desa dengan proporsional ' beidasarkan variabelvariabel.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah anggaran keuanga:r tahunan desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa yang dipergunakan untuk penyetenggaraan -peme;ntafran nesal pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat Aan iat&lt; terduga.
20. Dokumen Pelaksanaan- Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan pedoman untuk -it"t "".rit a' Kegiatan.
7. . ^ 19. Rencana Anggaran Biaya yang selanjuLya disingkat RAB afalah merupakan perencanaan atau usulan f.egiitan Vang akan diverifikasi oleh rim pengendari ringkat Kecamatan dan \_ tim Pembina Tingkat lhbupaten.
21. Pelaksana Teknis eglgglolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat pTpKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TpK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadain barang/jasa.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standart pelaksanaan, perenca-naan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoiing pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa.
PRII{sP-PRIrsIp punHr,oli,ear KEUAITGAN ADD Pasal 2
Prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan ADD adalah :
- b. seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus direncanakan, dilalsanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- a. Pengelolaan keuangan ADD adalah merupakan begran yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa;
o
5
- c, Rencana kegiatan yang alan dilaksanakan dengan dana ADD harus disusun tersendiri dalam bentuk DpA yang mencakup nencana anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan skala prioritas, sasarrur, manfaat dan dampalmya bagr masyarakat; dan
- Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efrsien, efektif, terarah, dan terkendali serta harus dapJt dipertanggungiawabkan secaxa administrasi. teknis. dan hukum. d
BAB IV - ANGGARAT{ DAN PEIIGATOITASIAN ADD Paral 4
Pasal 3
- ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan langsung kepada desa dengan memperLimbangkan azas pemerataan dan azas keadilan yang dialokasikan pada 25i desa dengan penggunaan untuk: (1)
BAB IV - ANGGARAT{ DAN PEIIGATOITASIAN ADD Paral 4
Pasal 5
- ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan langsung kepada desa dengan memperLimbangkan azas pemerataan dan azas keadilan yang dialokasikan pada 25i desa dengan penggunaan untuk: (1)
- b. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa;
- a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa:
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- D- isamping penganggaran ADD untuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan ADD kepada desa dalam bentuk : (21
- b. TPKPD bagi bekas tanah perdikan; dan
- a. sinkronisasi program pemerintah Daerah denga.n prioritas program Pemerintah Desa yang dialokasikan untuk pembangunan/rehab Balai Desa/Kantor Desa:
- c. TPKPD bagi desa pegunungan.
- Pembinaan dan pendampingan sinkronisasi program sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a olett BJgian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung. (3)
- Besaran dana ADD dan dana tambahan ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II peraturan Bupati ini. (41
- lokasi dan besaran tambahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan dupati. (s)


o

## Paral 6

- (1) Siltap Kepala Desa dan perangka Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 5OO.OO0.OOO,OO ftima ratu s juta rupiah) digunakan paling banyak 60yo (enam puluh perseratus);
3. (21 Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :
- b. ADD yang berjumlah lebih Rp. S00.OO0.O0O,O0 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,0b (kga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lirna puluh per seratus);
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 !:lf!ilg ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam pututr iuta rupiah) sampai \_ d."19"" paling banyal&lt; 3O% (tiga puluh pirseratus).
- c. ADD yang be{urnlah lebih Rp. 200.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp, 9O0.O00.OOO,OO isembilan ratus j,uta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.00b,00 ltiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40olo (empa.t puluh perseratus); dan
7. Bagi desa yang kebutuhan alokasi dana siltap melebihi batas maksimal sebagimana dimaksud pada ayat (2) kekurangan dana siltap dialokasikan dari ADD dengan ,r"-" AppD. (3)

## Pa:d 7

- Besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan perangkat Desa diretapkan sebagai berikut : (1)
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.002.500,00 (dua juta tujuh ribu lima ratus rupiah) atau T3o/o dari penghasitan tetap Kepala Desa sebagaimana dimalsud pada huruf a; dan
- a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.750.00,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.512.50O,00 (satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) atau S5Zo fiima puluh lima perseratus) dari siltap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk Sekretaris Desa non pNS. (21
- Penerimaan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diterimakan bagi yang masih berstatus Kepala besa maupun $. Kepala Desa dan perangkat Desa sesuai aturan yang berlaku. (3)
- Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa. (4)


o

o

## Paral 8

- (1) Besaral APPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) sama dengan alokasi Silt3n rclangkat desa yang diterima setiap bulan, tidak termasuk sekreLris A-e"apfVS. "-=
2. (21 Penerimaan AppD sslagpianans dimaksud pada ayat (1) diterimakan bagi yang masih berstat". -""J"Oi perangkat Desa sesuai aturan yang berLaku
- (3) flsaran\_APPD eebags.imana dimaksud pada ayat (t) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

## Paral 9

- \_bagr\_ tanah bekas perdikan, sebagaimana Pasal 5 ayat (21huruf b didpk;;';;;;; (1) Besaran TpKpD dimaksud dalam berikut :
- sebesar Rp. 90O.000,00 (sembilan ratus ribu a. Kepala Desa rupiah);
- b. Sekretaris Desa Non pNS sebesar Rp. 500.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
- (21 Besaran TpKpD \_sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan peratrjran Xep"f. o"Gl-
- c. Perangkat Desa sebesar Rp. ZOO,0OO,O0 (tujuh ratus ribu rupiah).

## Paral lO

- ?"-.T TPKPD bagi desa pegunungan sebagaimana dimaksud galT.n Plsal\_S ayat (2) t urui c aitetait"*""Uig.i (l)
- b. Sekretaris Desa Non pNS sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
- berikut : a. Kepala Desa sebesar Rp. 250.00b,00 la".'r"rr" lima puluh ribu rupiah);
- c. Perangkat Desa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Besaran TpKpD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa. (2)

## Pasal 11

- Tunjangan Badan permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua T:$" Tetangga dan Ketua Rukun w;;;;;sc*kan datam APBDes dapat dialokasikan dari ADD. (l)
- a. Ketyl . sebesar Rp. l20.ooo,oo i;;;;-;". puluh ribu rupiah)
- Tunjangan BpD, dialokasikan setiap bulan sebesar : (2)
- b.Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); oan
- Insentif Ketua Rulrun letangga'd; i";; Rukun Warga, dialoka sikan per bulan sebesar :(3)
- c. Anggota sebesar Rn. 10O.000,00 (seratus ribu rupiah).


a,;

8

- a. Ketua RT sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan b. Ketua RW sebesar Rp. 100.000,0O (seratus ribu rupiah).
- (4) Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Ketua RT dan Ketua RW yang digunakan untuk operasional kegiatan RT dan RW.
3. (s) Besaran Tunjangan BPD dan Insentif Ketua RT dan Ketua RW ssfqgeinr€ma dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

## Pc$l 12

- (l) Uutuk memperoleh jaminan kesehatan, Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BpJS) Kesehatan.
- (3) Premi BPJS Keeehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 49o (empat perseratus) dianggarkan datam ApBDLs, 1% lsatu.ne5ggtus) ditanggung Kepala Desa dan perangkat Desa.
- t2l Premi BPJS Kesehatan sebesar S% fiima perseratus) dari jumlah penerinraan Siltap Kepala Desa dan perangkat Desa atau AppD.
- (4) Premi BPJS Kesehatan sebesar 4o/o (empat perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumbei dari ADD.
- (s) Premi BPJS Kesehatan sebesar lo/o (satu perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan dari penerimaan siltap masing-masing Kepala Desa dan perangkat Desa.
- (6) Premi BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PNS, anggota TNI/POLRI dan pensiunan yang meqiabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- (71 Alokasi besaran dana premi BpJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.

## BAB V AZITS DAIT PEITEIYIUAJ{ VARIABEL Paral 13

- (1) Pengalokasian ADD menggunakan ar*rs merata dan proporsional.
2. (21 Azas yang digunakan sebagaimana pada ayat (l) terdiri dari :
- b. Pagu Alokasi Bagian Formula dialokasikan sebesar 30% dari pagu ADD setelah dikurangi program Sinkronisasi. AppD dan TPKPD dibagi secara proporsional berdasarkan variabel.
- a. Pagu Alokasi Dasar dialokasikan sebesar TO%o d,ari pagu ADD seteiah dikurangi program Sinkronisasi, AppD dan TpKpD dibagi ssqar't merata; dan

## Paral 14

- (1) Jenis data variabel yang menjadi dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b adalih : a. jumiah penduduk; b. angka kemiskinan;


- c, luas wilayah;
- d. indeks kesulitan geogralis;
- e. jumlah kepala desa dan perangkat desa;
- f. jumlah BPD; dan
- g. jumlah RT dan RW.
- (21 Data sebaeaimana dimaksud pada ayat (l) bersumber dari Badan Pusat Statistik dan SKPD terkait.
- (3) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditentukan dengan bobot variabel sebagai berikut :
- b, angka kemiskinan dengan bobot variab el 2oo/o (dua puluh perseratus);
- a. jumlah penduduk dengan bobot variab el 21o/o (dua puluh lima perseratus);
- c. luas wilayah dengan bobot variabel lSZo flima belas perseratus);
- e. jumlah kepala desa dan perangkat desa dengan bobot variabel l5o/o (lima belas perseratus);
- d. indeks kesulitan geografis dengan bobot variabel belas perseratus); l57o (lima
- f. jumlah BPD dengan bobot variabel 5% (lima perseratus)
- g. jumlah RT dan RW dengan bobot variabel 5olo (lima perseratusl
- (4) Hasil perhitungan ADD per desa dibulatkan 5 (lima) digit dari belakang, untuk sisa pembulatan dialokasikan pada desa yang menerima ADD terendah.

## Pasal 15

Rumus \_ Penetapan pembagian ADD untuk masing-masing desa sebagai berikut:

## ADD = AD +63p

## Keterangan :

AD = Alokasi Dasar 7O% dibagi Merata ABF = Alokasi Bagian Formula 30% dibagi proporsional

## ar\_{.= t{!,!s xzll + (o,2o x a2l + lO,Ls z?Bl + (o,t5 x ?Al +lo,ts xZSl + lO,5 x26l + (O,S + ZZllzl3Oo/ox pagu A,DD)

## Keterangan:

- ABF = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, indeks kesulitan g€ografis, jumlah kepala desa dan perangkat desa, jumlah BPD dan jumlah RT/RW setiap Kabupatenl
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskjn setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten.
- Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadlp total penduduk Desa se Kabupaten.
- 23 = rasio luas wilayah pssa seiisp Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten.
- 24 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG se Kabupaten.


^rx

z5

26

z7

- rasio jrrmlah Kepala Desa dan perangkat Desa setiap Desa terhadap total jumlah Kepala Desa dan perangkai Desa Kabupaten.
- rasio jumlah BPD setiap Desa terhadap total BpD se Kabupaten.
- rasio jumlah RT/RW setiap desa terhadap total RT/RW se Kabuoaten.

## PEITYEDIAAIT oem oeuSexKIsMT PEIYYALI,RAN ADD Parrl 16 BAB VI

- (1) Penyediaan Dana ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kelompok tetan3aliaak langsung jenis belanja bantuan keuangan.
2. Sumber dana ADD masuk ApBDes kelompok pendapatan transfer pada kode rekening 1.2.3. (21
3. Untuk mendukung kegiatan ADD dialokasikan dana penunjang Operasional yang dianggarkan dari ApBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait sesuai kemampuan Keuangan Daerah. (3)

## Pasd 17

- Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa (l)
- (3) Pengajuan sebageimal^a dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui BPMPD.
- Kepala Desa melalui camat mengajukan permohonan penyaluran dana ADD kepada Bupati. (2)
- (4) BPMPD merryiapkan persyaratan pencajran dana ADD ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tulungagung.
- (s) Penyaluran ADD dilakukan oleh Bendahara pengeluararr BPMPD kepada Rekening Kas Desa.
- (6) Pencairan dana ADD dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa dengan surat pemb€ritahuan dari Camat.

## Pasal 18

- (1) Pengajuan dana ADD dapat dilakukan apabila Kepala Desa sudah:
- a. menetapkan Peraturan Desa tentang ApBDes untuk tahun anggaran berjalan dan disampaikan ke Bupati; dan
3. Penyaluran dana ADD dilaksanakan setiap triwutan dengan prcsedur berdasarkan ketentuan pelaksanaan kegratan pada Satuan Keq'a Pemerintah Daerah, dikecualikan untuk dalra Penghasilan tetap Kepala. Desa dan perangkat Desa, AppD, TPKPD dan Premi BpJS Kesehatan dialokasikan seriap bulan. (21
- b. melaporkan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnva.

q-t


o

o

- (3) Besaran prosentase dana per tribulan di;atur lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## penc##eoo Paaal 19

- Pengelolaan dana ADD dilakukan oleh Kepala Desa selaku pgTgq*tS kekuasaan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD. (1)
- PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari: (21
- b. Kepala Seksi/Urusan; dan
- a. Sekretaris Desa:
- c. Bendahara.
- Pengelolaan dana ADD yalq lgrkaitan dengan pengadaan barang,/jasa dilaksanakan\_oleIr Tim p""g"fof. x"giatan (TpK), mengacu pada peraturan\_. Bupati tentant pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. (s)
- Pj^.f* Ooleh digunakan untuk kegiatan poritik praktis, Kegratan yang melawan hukum aan iaat tumpang tindih dengan sumber anggaran yang lain. (4)

## pERrAnccur{*if^"H o^r{ pEr,apoRAr{ Pasl 2O

- (1) setiap pengeluaran belanja atas beban Alokasi Dana Desa harus 319:$"r dengan b.kti;;;r";;;;;'ili ""*, sesuai dengan ketentuan peraturan perundig\_uid;g;;u"g
2. tq rengeruaran kas desa yang mengakibatkan beban ApBDes ticlak dapat dilakuu"" "*1::,3:?;ilE;ruran desa tentans . . APBDes ditetapkan menJacl peraturan desa.
3. berlaku. (2) Bukti sebagaimana am"r.\_ra'p.o?'jfrirf rf harus mendapat verifikasi dari Sekretari" D;;';;: ?";, ,\_, I*bul aari penggu;aan bukti dimaksud. naran material yang
- (4) Pengeluaran kas d9q sebagaimana- Oi.rr"ot",rO pada ayat (3) dikecuatikan untuk,be-tanja ;,.d;;;d.ituop, AppD, rpKpD dan premi BPJS K( Kepala Desa. :senatan' dengan menggunakan peratuian
- (6) Pengelolaan dana ADD yang berkaitan dengan pengadaan barang / jasa dilaks3q "f""n n* pl-"g"lola Kegiatan (TpK), mengacu pada peraturan-.8\_upati tentangl leooman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.
- (5) Bendahara desa sebagai.w4jib pungut pajak penghasilan (pph) !1n":.t .lainnya, .wqiib menyetorkan-seluruh penerimaan il:H:ru""ff J#f;,I3u .d";*;;J F ;"r;;;l;" undangan. dengan ketentuan peraturan p.*tio."l-

d^4


l-\_

o

## Paral 21

- (1) Bendahara desa wajib mempertanggungiawabkan uang melalui laporan pertanggu ngi awaban.
2. (21 lfpgl* pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampdk?r setiap b"gl tceplaa repara Desa dan paring lambat tanggal 10 butan berikutnya.

## Pa;go,l 22

- (1) Kepda Desa menyamp*F laporan rearisasi penggunaan ADD yang telah diinventarisasi kelehgkapanny- ;6h Cimat f."p"O. Bupati melalui BpMpD.
2. (21 Tlta cara penyynpaian raporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud p"a. ayat (1) tercanrum dalam Lampiran I peraturan nupaU ini.

## BAB IX

## PTMBINAAIT DAIT PEITGATITASAIT paral 23

- (1) Bupati dan camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pehtsanaarr, penatausahaan, ,^. !.t$lggungjawaban dan pelaporan -oleh\_
- (3) Pembinaan dari camat *ruugiil;; ffiahud pada ayat (1i adalah dengan pen$nda[a;, p.-a.-pi"g"" selama proses perencanaan, pelaksanaan, ---r-' penatausahaan, . -. pertanggungiawaban dan petapor"rr.-'
- (2) Pembinaan eup"u-s'eu.s.i*""a dimaksud pada ayat (lj dilaksanakan dengan merriasilit"*i -puoo*.r, umum dan Penetapan Rincian Alokasi o""a o"r"'*qn Desa, petunjuk ,^. leknjs, pemalquan/monitoring, dan evaluasi.
- (4) Bupati dan camat d"fu melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana gha}"yO p"a"-"Vat (1) dilimpahkan fffi:.1Iff:H1 ii"sr'.' x"u"p'.IJi ;; ffi '""!l"a.ri
- (6) Tim penseldlri Tingklai- Kecamat"" 1"i.g"imana dimaksud .-, l"dr ayat (4) aitetapki.n dengan Keputusan camat.
- (5) Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan $engan x"put,.""rrE"o",r. j
- (7) susunan dan tugas Tim sebag.i*lirr. Jilaksud pada ayat (51 dan ayat (6) tercantum daram r^ampiran i p"r.r,..r*
8. Bupati ini. (8) Pengarn'asan sebagaim""" oi-.r.sud ayat (1) dilaksanakan oleh Inspekrcrat.

## BAB X KE,TENTUAN SAITKSI palp,l 24

- (1) Bupati menunda penyaturan ADD dalam hal kepala desa tidak menyampaikan ApBDesa dan/atau r"por"o realisasi penggunaan ADD triwulan tahun sebelumnya.
- (3) Bupati mengurang penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal
- (2) Penundaan sebagaimurr.- ai*aksud pada ayat (r) dilakukan sampai dengan disampaikannya ApBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD triwuran tah;; ;elumnya.

n'a'&lt;


$J"g"fg{ penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.

- (4) SILPA Alokasi Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dT*.:yd^rya3.ayat (3), berupa Sisa Alokasi Dana Dela yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Oana beJ yang diterima Desa.
2. (s) Bagr pelaksana kegiatan yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana ADD, akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## r&lt;BrEr{fflrf;"nur* Paral 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap\_orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan P\_eraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Oaeiah Kabupaten Ttrlungagung.



Berita Daerah I(abupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor I


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 1TAHUN 2O16

TANGGAL : 4JANUARI 2Ot6

## PEDOMATI UUT'il ALOI(ASI DAIIA DESA IADDI KAArrpATEU TItLInrcAcuNc

## LATAR BEI,AtrAIT(} I.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa menuju tercapainya otonomi desa, perlu oupayat&lt;an suatu langkah untuk menata srstem pemerintahan desa yang mampu mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemandirian desa. salah satu langkih yang d',aksanakan oleh pemenntah Daerah adalah dengan memberikan atoia"i Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa diharapkan Pemerintah Desa mampu mengatur, merencanakan, melaksanakan dan membiayai keperluan-keperluan di desa dan terus berupaya meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan " p.;;;;;;""r,

- Pembinaan Kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat. o

## II. MAKSI,D DAI| TUr'uAN

## A. Maksud

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk pesa, yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten aatam enggaran e"r,a.p.* dan Beranja Daerah Kabupaten seterah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## B. TuJuan

1. Meningkatkan kineq.a perangkat pemerintah Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, -p".frin.* kemasyarakatan, dan pemberdayaan Erasyarakat sesuai kewenangannya.
2. "ffi 3. Meningkatlan pem€rataan pendapatan, kesempatan bekeq.a dan
2. Meningkatkan kemampuan BpD dan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam pemban gunan "ixlTiills;*$*r:ffi*, in" :ff :0"""
4. kesempatan berusaha bagi masyaralat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

## PEIVGGUITAAIT DANA III.

Pengunaan ADD diarahkan pada peningkatan kinega pemerintah desa sena kegiatan-kegiatan skala prioritas "Jt"f. -L"p"rrtingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan f"'*U^rgurrurr, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan M""yara.f,it dengan memperhitungkan kecukupan €rnggaran dan kejatan "urlg U".Lf"r:utan (tahun pertama, kedua dan seterusnya), penggunaan kegia-tan ADD merupakan belanja yang ada dalam ApBDesa. sehingga poin\_lpoin- tegratax yang ada di ADD

4.;


disesuaikan dengan kode rekening yang ada dalam ApBDesa, dan penggunaannya mengacu pada RpJM Desa dan RKp Desa.

## I. BIDANG PEI|YEN.EI|GGAR.AAI{ PEUERffTAHAT DEAA

- penetapan dan penegasan batas Desa; a.
- pendataan Desa; b.
- penyusunan tata ruang Desa; c.
- penyelenggaraan musyawarah Desa; d.
- pengelolaan Informasi Desa; e,
- penyelenggaraan perencanaan Desa; I.
- penyelenggaraa:r evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; c.
- pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan i.
- penyelenggaraan kerl'a sama antar Desa; h
- kegiatan lain sesuai kondisi desa (penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, APPD, TpKpD, Tunjangan dan Operasional BpD, insentif RT dan RW, Operasional pemerintahan dll) J.

## BIDAITG PEI.AIISAI|AAN PEUBAXGT'IIAIT DESA 2.

1. tambatan perahu;
- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan Iingkungan desa antara lain :
2. jalan pemukiman;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
6. infrastruktur Desa Lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan dan prasarana kesehatan antara lain :
1. air bersih berskala desa;
3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
2. sanitasi Lingkungan;
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
2. pendidikan anak usia dini;
- I. taman bacaan masyarakat Desa;
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasaraan ekonomi :

2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
1. Pasar Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
5. penggilingan padi;
4. pembibitan tanaman pangan;
6. lumbung Desa;
- I. kolam ikan dan pembenihan ikan;
7. pengelolaan usaha hutan Desa;


a- aa

9. tempat pelelangan ikan; dan
10. sarana dan prasarana ekonomi tainnya sesuai kondisi Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
2. pembuatan terasiring;
- l. penghijauan;
3. perlindungan mata air; dan
4. kegiatan lainnya seeuai kondisi Desa.

## 3. BIDAITG PEUBII|AATT IIEUASYANAI(A'TAil DESA

- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban:
- a. pembinaan lembaga kemasyaralatan;
- c. pembinaan Kerukunan umat beragama;
- e. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- d. pengadaan Sarana dan prasarana olah raga;
- f. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

## 4. BIDATTG PEMBER.DAYAAX MASYARAXAT DESA

- ]r pelatihan teknologi tepat guna;
- pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyau.aratan Desa: C .
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
- Peningkatan kapasitas masyaralat, antara lain : d.
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
4. kelompok tani;
3. kelompok perempuan;
5. kelompok masyarakat miskin:
7. kelompok pengr4jin;
6. kelompok nelayan;
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

## rV. KRTENTUAITPEI{GGT'I|AAI|

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dana ADD ada.lah :

- b. Alokasi besaran dan:" premi BpJS Kesehatan setiap bulan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.
- a. Belanja penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, AppD. TPKPD besaran dan arokasinya setiap bulan berdasarkan peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dengan peraturan Kepala Desa;
3. c' Tunjangan BpD, insentif Ketua RT/RW, besaran dan arokasinya setiap bulan berdasarkan peraturan Bupati yang ditindaktanj u ti dengan Keputusan Kepala Desa;
- e. Kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh TpK yang dikendalikan oleh pelaksana Kegiatan;
- d. sumber dana ADD dalam ApBDesa dijabarkan tersendiri dalam DpA;
- f. Sisa dana dalam satu tahun anggaran yang tidak bisa di pertanggungiawabkan dimasukkan dalam ApBDesa tahun yang akan datang dalam bentuk SILpA {sisa lebih perhitungan anggaran);
- g. Jenis kegiatan sarna yang berlokasi di beberapa titik harus'dijadikan dalam satu kegiatan atau satu kode rekening.

+-'


- h. Kegiatan ADD Udak boleh dijadikan satu/digabung /tumpang tindih dengan kegiatan dari program/sumber dana yang lain dalam bentuk dana.
2. j ADD tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan yang melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan sumber yang lain.
- i. Kegiatan yang bersifat pembangunan bertahap (multi years) agar dialokasikan dari salah satu sumber dana yang sama dalam setiap tahunnya.
4. Penggunaan ADD dapat digunakan untuk kegiatan sosial bagr masyarakat miskin. k

## v. SUSUIIAN TIM KEGIATAI| AI)D

## A. TIM PEUBIIVA TUYGKAT I(ABT,PATEN

- a. pembina I dan II;
2. 1' Tim pembina Tingkat Kabupaten terdiri dari para pejabat di lingkup pemerintah Daerah, dlngan susunan sebagai berikut :
- b. Ketua;
4. Wakil Ketua I; c.
5. Wakil Ketua II; d.
6. Sekretaris; e.
7. Wakil Sekretaris; dan f.
8. Anggota. g.
2. Adapun Tim pembina Tingkat sebagai berikut : Kabupaten mempunyai tugas
10. b' mengadakan sosialisasi / desiminasi secara luas setiap kebijakan, data dan informasi.
- a. membuat, merumuskan kebijakan. dan menetapkan kebijakan\_
12. c' meraksanakan Koordinasi, memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Tim Pengendali ringkat Kecamatan dan Tim pelaksana Tingkat Desa.
13. e' memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim pelaksana Tingkat Desa.
14. d' melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Dokumen pelaksanaan Anggaran ( DpAl
- f. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaruasi dalam pelaksanaan bersama Tim pengindari Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan.
- h. memberikan laporan kemajuan pengelolaan program/sumber Dana oleh Desa kepada Bupati.
17. g' melakukan flasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainn5,a.

## B. TIM PENGENDALT TINGKAT KEC.AMATAN

- a. penanggungjawab;
1. Tim pengendari Tingkat Kecamatan terdiri dari para pejabat di lingkup Kecamatan, dengan susunan sebagai berikut :
- b. Ketua;

n/?


o

- c. Sekretaris; dan
2. 2' Adapun Tim Pengendali Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

## d. Anggota.

- a. Melaksanakan pengendalian telcnis perencanaan, pelaksanaan, penatausatraa' dan pertanggungiawaban kepada Tim pelaksana tingkat Desa.
- c. Meraksanakan inventarisasi kelengkapan pengajuan pencairan da' laporan rearisasi penggunaan dana.
3. b' Melaksanakan inventarisasi kelengkapan pengajuan rencana kegiata' beserta anggarannya yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Doicurnen pelaksanaan Anggaran (DPA),
- d. Melakukan pembinaan, p"ri"ndalian, monitoring dan evaruasi terhadap peraksanaan kegiatan di desa.
- f. Menyelesaikan permasarahan yang timbur diwilayahnya dan merraporkan hasilnya t&lt;epaia Tim pembina Tingkat Kabupaten.
- e. Mengkoordinir, menghimpuD, merekapitulasi dan melaporkan laporan dari Tim Pelaksana Desa secara berkala kepada Tim pembina Tingkat Kabupaten.
7. g' Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim pembina Tingkat Kabupaten.

## C. TIM PELAI{SAITA TINCKAT DESA

1. Kepala Desa

Tim pelakscna ADD Tingkat Desa, merupakan bagian dari tim pengelola ApBDes yang terdiri dari :

2. PT'KD, terdiri dari sekretaris Desa, Kepata seksi/urusan dan Bendahara.

## susunan dan tugas Tim pelaksana ADD sebagai berikut:

## 1. Pemegang Kekuasaan

Dijabat oleh Kepala Desa yang mempunyai tugas :

- b. menetapkan prpKD (pelaksana Teknis pengelola Keuangan Desa);
2. a' menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan ADD yang merupakan bagian dari ApBDesa;
- c. menyetujui pengeruaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam ADD yarg merupakan bagan dari-ApBDesa;

## 2, Koordinator pelaksana Teknls

- d' merakukan tindakan yang mengakibatkan pengeruaran atas beban ADD yang merupakan b"sr"" beban ApBDesa.

Dijabat oreh sekretaris Desa yang mempunyai tugas :

- b. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan ADD yang telah ditetapkan dalam ApB*sa .
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan ADD yang merupakan bagian dari ApBDesa;
3. c' menyusun pelaporan. dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD yang merupakan bagian dari eFgn"o; dan
4. d' melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan .an pengeluaran ADD yang merupakan bagran dari ApBDesa.


a5

o

## Pela&amp;,rana Koglatan 3.

Dijabat oleh Kepala Seksi/Kaur yang mempunyai tugas :

- b. melakukan kegiatan ADD dan/bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah 6ilstopkan di dalam ApBDesi;
2. a, menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungiawabnya;
- c. melakukan tindakan pengpluar,an yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa; dan
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- f. menyiapkan dokumen a:rggaxan atas beban pengeluaran pelakeanaan kegiatan.

## Bendahara

Dijabat oleh staf pada Urusan tugas : Kaur Keuangan yang mempunyar

- a. menerima pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan Lain-lain:
- b. lelVimfan / memegang dana yang akan digunakan untuk kegiatan dalam ADD yang merupakan bagian dari ApBDes
3. menatausahaan dan mempertanggungjawabkan pendapatan desa, belanja desa dan p"*-Uiu.y..i-A"ilk;;;,"" ADD dalam APBDes; d
4. ; menyetorkan/membayar sesuai dengan pelaksanaan kegiatan ADD yang ada di ApBDes ;
5. melaporkan pertanggungiawaban dana\_dana dalam ADD yang merupakan bagian dari ApBDes kepada fepala Desa; e.
6. ; l]*:*y, pemungutan.dan peny-etor", p.:.f. ke rekening Kas negara/ daerah sesuai dengan t"t"rriuan perundaag\_ undangan yang berlaku.
7. membantu menyusun laporan a""'p"rt*ggungawaban pelaksanaan ADD yang merupakan bagan dari ApBDes i.

## MEKAI{ISME PEITYALURAN DANA VI.

- A. Mekanisme penyaluran ,Kegratan ADD pelaksanaannya mengacu prosedur pencairan dana APBD yang dilakukan secara bertahap/tribulan :
2. Tribulan II pada bulan April, Mei, Juni perseratus). sebesar 30% (tiga puluh
- l. Tribulan I pada bulan Januari, pebruari, puluh lima perseratusl. Maret sebesar 25%o (dua
3. Tribulan III pa.da bulan Juli, Agustus, September sebesar 35Zo (tiga puluh lima perseratusl.
5. +. Tribulan IV pada bulan Oktober, Nopember, Desember sebesar l0% (sepuluh perseratus,.
- B. Penyaluran ADD Tribulan I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
2. laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya.
1. ApBDes Tahun berjalan; dan

4-;


- o
- a Penyaluran Tribulan II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
2. tribulan I telah digunakan 70plo (tujuh puluh perseratus); dan
1. laporan realisasi pengguruan ADD tribulan I;
3. dilaporkan ke Bupati paling larnbat tanggal 10 bulan April.
- D. Penyaluran Tribulan III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
2. tribulan I dan II telah digunakan 7V/o (tujuh puluh perseratus);dan
1. laporan realisasi penggunaan ADD tribulan I dan II;
3. dilaporkan ke Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Juli.
- F', Penyaluran Tribulan IV dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- 2' tribulan I, II dan III telah digunakan 7@/o (tujuh puluh perseratus); dan
- 1 laporan realisasi penggunaan ADD tribulan I, II dan III;
3. dilaporkan ke Bupati paling lambat tanggal l0 bulan Oktober.
- L,aporan tribulan keempat dilaporkan paling lambat tangga-t l0 bulan Januari tahun berikutnya F.
- Penyaluran untuk belanja pe.gawai yang mengikat yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa, diajukan pencairan setiap bulan, tanpa perqyaratan penetapan peraruran ApBDesa, diantaranya ielanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, AppD, TpKpD dan Premi BPJS Kesehatan. G,
- H' Penyaluran ADD dila k'kan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah. (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), dengan kelengkapan administrasi pengajuan p"rr--""ir.r, yang dihimprn i", diinventarisasi oleh Kecamatan untuk disampaikan t&lt;e eupati meralui BPMPD dan selanjutnya diajukan ke Badan pengelolaan K"r.rg"r, J., Aset Daerah untuk diterbitkan surat perintah Fencairan or'ilseioy sebagai dasar pencairan Bendahara pengeluaran BpMpD kepada rekening kas desa pada bank yang telah ditunjuk.
- I' Pencairan dari rekening kas desa dilakukan oleh Bendahara desa dan Kepala Desa setelah mendapat surat pemberitahuan perrcairan dan Camat setempat.
- J. Sehubungan deng;an penyaluran dana dan penyetoran pajak dari dana ADD, Bendahara Desa diwajibkan membui&lt;a Rekening ai e.r,L yurrg telah ditunjuk dan memiliki Nomor pokok Wajib pajak (NpWp)

## vu. PELAPORAIT

- Jenis laporan dalam kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan kepada Bupati melalui Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tulungagung, yaitu laporan realisasi penggunaan ADD. A
- fnoyn realisasi pengunaan ADD dilakukan setiap tribulan. 1. tribulan I B.
- paling lambat tanggal 10 bulan April;

qy',


2. tribulan II paling lambat tanggal l0 bulan Juli;
4. tribulan IV paling lambat tanegal 10 bulan Januari tahun berikutnya
3. tribulan III paling lambat tanggal l0 bulan oktober; dan
- c. Jenis laporan dalam kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan kepada Kepala Desa, diantaranya :
2. laporan Pertanggungjawaban (SpJ).
1. laporan pelaksanaan Tim pengelola Kegiatan; dan
7. la'poran pelaksanaan fim pengelola Kegiatan dil,aporkan setelah pelaksanaan selesai dilaporkan oleh TpK. D.
8. Laporan Pertanggungjawaban (spJ) dilaporkan setiap buran paling lambat tansgal 10 bulan berikutnya, cltlaporkan oleh bendahara desa. E.




II: LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR :

TANGGAL :

1 TAHUN 2016

4 JANUARI 2016

## RII|CIAN ALOKA"SI DAIYA DESA KABT'PATEN I1I'LT'ilGAGUITG TAHI'IT AITq}ARAIV 20T6

| | EoJgtANcu _ | WAJAK ISDUL | |
|-------|-----------------|---------------|---------------------|
| | | | _-1l_1190.@ |
| | | | -_ _.I35ZOO.OOO |
| | | | -- - l9-o.o-99.9g_g |
| | | KENDALbULUR | __ .t6-6.900.ooo |
| | | | -." "4s8r2oooo6 |
| | | WLUNC-_ | |
| | | ttIOYAk'ETEN | |
| | | [AB4@o | |
| | | | -P?:?go-.@ |
| n,).) | | | 4s6eoo.oiio |
| | r(-Ep*u.ryorrRu | | -_jaa.goo.cirio- |
| | | RTNgINmU | -**.___.:. |
| | | KEDUN6TARU | |
| | | TAWANC-SAF | |
| | | MANCUNSARI-- | |
| | | IVrNoNc - | |
| | | Btaq!:cLoR | |
| | | | _jggmd:dd6 |


^--

o


o

sgz.ooo.ooo

| | | | _41'_*6_99:9(,_0_ 430.OOO.OOO |
|-------------|-----|------------|-----------------------------------|
| | | | 433.200.Ooo |
| | | | eg_q.-e_g$d.g*o_ |
| | | | 1e5*.?g*o:o_go |
| | | | 485.60().ooo |
| | | | 476.2o,o..ooo |
| | | | s29.soo.ooo |
| | | | ___r?_8.--o99.:ggg rs48.200.ooo |
| | | | 505.OOO.OOO |
| | | | --qQ9:?99:99-9 |
| | | | -sq-&9-q9.":999 693.500.ooo |
| | | | --.-._-_-.-.-'*'.'".:-;.' |
| | | | "--*5,9-1'-5-Q9-,,99 424.800.ooo |
| | | | _-5-_6q:7gg:o-g_g |
| | | _srpoMULYO | _soz.200.ooo |
| | | cowDeffio | |
| gEr{paryg.* | | | 478-.600:OO0 |
| | | | _go..s_:qgg:o"_g"o |
| | | | _621.600.ooo |
| | | | _oio._i9q"Q9o --199.999,A9_0- |
| | | | - ____-r:gl*a_.qgg,qgo_ |
| | | | --_ *19l.aq9,99__o_ |
| | | | --6-!-1,?99.qqp ..__zlr_g.loo.ooo |
| IhRANGRE IO | | SUKoWTYONO | |
| *qQTDANG | | | |
| | 011 | | |
| | 0u |