PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 14 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 1 Agustus 2012)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN HONORER LAINNYA SERTA UANG LEMBUR LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru yang melaksanakan tugas luar daerah dan/atau dalam daerah, perlu diberikan biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost), maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya serta Uang Lembur di Lingkup Pennerintah Kota Banjarbaru perlu lisesuaikan dan ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tertang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Jndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Seri E Nomor Seri 1);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor Seri 4);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nornor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kcta Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor Seri 7);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN HONORER LAINNYA SERTA UANG LEMBUR LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Dan Honorer Lainnya Serta Uang Lembur Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9
- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diberikan uang harian, uang penginapan/akomodasi, biaya transport (tiket PP), airport tax, transport lokal dan transport bandara yang besarannya sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, II dan III Peraturan Walikota ini.
- (2) Biaya transport (tiket PP) dibayarkan secara at cost (biaya
- (3) Tarif biaya transport (tiket PP) sebagaimana tercanturr dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini merupakan besaran maksimal sedangkan selisih biaya transport (tiket PP) yang melebihi tarif sebagaimana diatur dalam peratural ini menjadi tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.
- (4) Tarif penginapan/akomodasi sebagaimana dimaksud ayet (3) diberikan sebagai berikut : Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau H -1 x Tarif Biaya.
2. Ketentuan Pasal 22 huruf f dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 22

Setelah melaksanakan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer yang bersangkutan wajib membuat laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban secara administrasi kepada Pejabat pemberi perintah perjalanan dinas dengan melampirkan :

- a. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah disahkan oleh Pejabat yang dituju sesuai dengan SPPD tempat tujuan;
- b. Surat Tugas dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
- c. Boarding Pass keberangkatan, kedatangan, transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit;
- d. Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP);
- e. Kuitansi pembelian Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP) cari Travel atau Resi print out pembelian tiket online yang mencantumkan biaya tiket Pesawat PP;
- f. Di hapus.
3. Pada Lampiran II Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2012 keterangan Nomor 1 dan Nomor 2 Dihapus.

## Pasal II

Peraturan Walikota Banjarbaru ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tancgal 2 Agustus 2012

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOR

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 2 Agustus

2012

SEKRETA S D RAH,

## AHRIANI

BERIT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 14