PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO Nomor 5 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PALOPO (berlaku 1 Agustus 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO
TAHUN 2013 NOMOR 5 SERI E NOMOR 05
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PALOPO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyesuaian Nomenklatur, fungsi dan mekanisme kerja terhadap Organisasi Dinas Daerah Kota Palopo;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan nomenklatur, fungsi dan mekanisme kerja pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo;
- c. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan fungsi dan mekanisme kerja pada Dinas Pendidikan Kota Palopo.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo.
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palopo;
14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO DAN WALIKOTA PALOPO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PALOPO.
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 03 Seri D Nomor 03, diubah sebagai berikut :
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Daerah Kota
1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Pemuda dan Olah raga
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8. Dinas Pekerjaan Umum
9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
10. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
11. Dinas Pertanian dan Peternakan
12. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
13. Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2.
14. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
15. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
16. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
- 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- 2) Sub Bagian Kepegawaian
- 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri atas :
- 1) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 2) Seksi Pembinaan Sekolah Dasar
- 3) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
- d. Bidang Pendidikan Menengah terdiri atas :
- 1) Seksi Pembinaan Pendidik dan tenaga Kependidikan
- 2) Seksi Pembinaan SMA/MA
- 3) Seksi Pembinaan SMK
- Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal
- e. (PAUDNI) terdiri atas :
- 1) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Seksi Pembinaan Lembaga Khusus dan Pelatihan
- 3) Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat
- f. Bidang Perencanaan dan Program terdiri atas :
- 1) Seksi Penyusunan Program
- 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi
- 3) Seksi Pendataan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Jumlah, nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bagan struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c, d, e dan f diubah sehingga keseluruhan Pasal 36 menjadi :

## Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri atas :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Program
- 3) Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :
- 1) Seksi Padi dan Palawija
- 2) Seksi Hortikultura
- 3) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
- d. Bidang Peternakan terdiri atas :
- 1) Seksi Produksi Peternakan
- 2) Seksi Keswan dan Kesmavet
- 3) Seksi Pakan Ternak
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terdiri atas :
- 1) Seksi Pengolahan Hasil Pertanian dan Peternakan
- 2) Seksi Pemasaran Hasil
- 3) Seksi Kemitraan Usaha
- f. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas :
- 1) Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan
- 2) Seksi Pengelolaan Air
- 3) Seksi Alsitannak, Pupuk dan Pestisida
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Jumlah Nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bagan struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Kedua Pasal 39 ayat (1) huruf d diubah sehingga keseluruhan menjadi :

## Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya terdiri atas :
- a. Kepal Dinas
- b. Sekretariat terdiri atas :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Program
- 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Tata Bangunan dan Perizinan terdiri atas :
- 1) Seksi Tata Bangunan
- 2) Seksi Perizinan
- d. Bidang Cipta Karya terdiri atas :
- 1) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman (PLP)
- 2) Seksi Utilitas Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman
- e. Bidang Penataan Ruang dan Pengendalian terdiri atas :
- 1) Seksi Penataan Runang
- 2) Seksi Pengendalian Bangunan

- f. Bidang Perumahan dan Pemukiman teridir atas :
- 1) Seksi Pembangunan Perumahan dan Pemukiman
- 2) Seksi Bina Tehnik Perumahan dan Pemukiman
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungional.
- (2) Jumlah, Nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota
- (3) Bagan struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf d diubah sehingga keseluruhan menjadi :

## Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
- 1) Sub Bagian umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :
- 1) Seksi Pengelolaan Pajak Daerah
- 2) Seksi Pengelolaan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD
- 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- d. Bidang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terdiri atas :
- 1) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB
- 2) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
- 3) Seksi Pelayanan dan Pengaihan PBB dan BPHTB
- e. Bidang Anggaran dan Kas Daerah terdiri atas :
- 1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Anggaran
- 2) Seksi Perbendaharaan dan Kas Daerah
- 3) Seksi Penyusunan APBD
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas :
- 1) Seksi Pembukuan dan Akuntansi
- 2) Seksi Pelaporan dan Penyajian Informasi Keuangan Daerah
- 3) Seksi Penyusunan Pertanggungjawaban
- g. Bidang Aset Daerah terdiri atas :
- 1) Seksi Perencanaan dan Pendataan
- 2) Seksi Pengadaan
- 3) Seksi Penghapusan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Jumlah, nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

- (3) Bagan struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan BAB XVII Bagian Kesatu Pasal 46, Pasal 47 dan Bagian Kedua Pasal 48 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

## BAB XVII

## DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

## Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 46

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya.

## Pasal 47

Untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 Peraturan Daerah ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi

## Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Bidang Pertambangan dan Umum terdiri atas :
1. Seksi Pengusahaan, Perizinan Pertambangan
2. Seksi Konservasi, Reklamasi dan Lingkungan

- d. Bidang Listrik, Migas dan Pemanfaatan Energi terdiri atas :
1. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan, Migas dan Pemanfaatan Energi
2. Seksi Konservasi Lingkungan Ketenagalistrikan
- e. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas :
1. Seksi Geologi dan Tata Lingkungan
2. Seksi Sumber Daya Mineral, Air Tanah dan Air Permukaan
- f. Bidang Penyuluhan, Pengawasan dan monitoring terdiri atas :
1. Seksi Penyuluhan dan Monitoring
2. Seksi Pengawasan Produksi Energi dan Sumber Daya Mineral
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Jumlah, Nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota
- (3) Bagan struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo Pada tanggal 1 Agustus 2013

## WALIKOTA,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo

Pada tanggal 1 Agustus 2013

## SEKRETARIS DAERAH,


SYAMSUL RIZAL SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2013 NOMOR 5