PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 27 Tahun 2016 tentang PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (berlaku 27 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP- PBB) yang merupakan Bagian Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendorong aparat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan upaya penagihan, pemungutan, dan pengawasan serta penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka perlu diatur Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan :
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per31/PB/2013 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk pada Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan;
6. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BP-PBB adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah;
7. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan wajib pajak, proses penetapan pajak terhutang, penagihan pajak terhutang, monitoring/pengawasan dan penyetoran pajak terhutang ke Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro dan/atau tempat lain yang sudah ditetapkan, sehingga pelaporan atas realisasi pajak terhutang.
BAB II - SUMBER BP-PBB Pasal 2
Pasal 2
- (1) Penerimaan BP-PBB bersumber dari Pemerintah Pusat yang ditransfer ke Kas Daerah.
- (2) Alokasi Penerimaan BP-PBB untuk masing-masing sektor adalah sebagai berikut:
- a. Sektor Pedesaan (9% x 84,71%) = 7,62%
- b. Sektor Perkotaan (9% x 75,30%)
= 6,78%
- c. Sektor Perkebunan (9% x 32%) = 2,88%
- d. Sektor Perhutanan (9% x 29%) = 2,61%
- e. Sektor Pertambangan (9% x 24%) = 2,16%
BAB III - PENGGUNAAN BP-PBB Pasal 3
Pasal 3
- (1) BP-PBB digunakan untuk kegiatan penagihan dan/atau operasional yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Penggunaan BP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Kegiatan komputerisasi perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah
- c. Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. Kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas PPKAD.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Liwa pada tanggal 27 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, dto NIRLAN BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 27 ## BAB IV ANGGARAN BP-PBB Pasal 4 Anggaran BP-PBB dicantumkan dalam Belanja Tidak Langsung BP-PBB Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan/atau dengan nama lain di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. ## BAB V ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Penandatangan: Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2008 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Bagian Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 6

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Liwa pada tanggal 27 juni 2016

Penandatangan: BUPATI LAMPUNG BARAT, dto MUKHLIS BASRI