Unknown Unknown Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat;
BUPATIMUSIRAWASUTARA PROVDISISUIIATERASELATAK
PERATURAB DAERAH KABUPATEII IIUSI RAWAS UTARA IIOIIOR 5 TAHUX :J017
TEIITAJIO
RAK KEUAKOAK DAii ADIDNISTRATIF PIMPINAN DAN ANGOOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEII IIUSI RAWAS UTARA
DEIIOAII RAIDIAT TUHAII Y AJIG IIAHA E8.A
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dae.rah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- l. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 ten tang Pembentukan Kabuparen Musi Rawas Utara di Provins] Sum::itrrR SPl~tAn (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor l 12, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429)~
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ternang Majelis Pennusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwa krlan RAky1-1t Dne rn h (Lernbaran Ne~a Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 K'.2, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk lridoneara Nomor 5ShK), sctxuuurnana tclah diub.1h dcngan UndDn~ Undo.nR Nornor '12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndanR-UndanR Nornor 17 Tahun 2014 ten tang Majd,s Permusyawaratnn Rakyat, Dewan Perwakuan knkyot, Dewan Perwaxnan Daeran oan lJewan Perwakrlan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Re publik Indonesia
,.
Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atae Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Repubuk Indonesia Nomor 5679}.
6. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hale Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ~mbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310~;
9. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kernampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pirnpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjungan Komurukasi lntensif dan Belanja Operasional.
Dea.pa P~reetujuaa Ber-ma
DEWAJII PERWAKILAJI RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA clan
BUPATIMUSIRAWASUTARA
MEMUTUSKAN :
l(enetapDA: PERATURA1f DAERAH TENTAlfO HAK KEUAlfOAlf DAlf ADllllfTSTRATIJ' PIIIPINAN DAN A.NGOOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEII MUSI RAWAS U~ARA. :
Dalam Pcraturan
Darrah
LUI kETKwTUu UIIUII
Pua) 1
- 1 K b iru, Yang d.unaksud dengan: · a Upaten adalah Ka
2.
bupatm
Musi
Rawas Utara.
- . paten adalah Pernerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
Pcmerintah
Kabu
.
- 3 · Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara,
- 4· Wakil Bupati adalah Walo.l Bupati Musi Rawas Utara.
- S. Pcraturan Bupati adalah Peraruran Bupati Musi Rawas Utara.
- 6· Anggaran Pcndapatan d.an Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD add...1.tli rcnca.na. keuangan cahun.an daerah yang ditetapkan dengan Peraruran Daerah.
- 1 · Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya d..isin.gka.t DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
8. Ptmpman DPRO adalah Kerua dan Walcil-Wakil Ketua OPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
9. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupatcn Mu~i Rawa~ Utara dan tc\ah mengucapkarv ~umpah/ janji.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pcndukung DPRD Ka bu paten Musi Rawas Utara.
11. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
BABU
PEJIOHASILA.Jf, TUJIIJAIIOAR KESEJAHTERAAJII, DAii UAKG JASA PEIIGABDIAN PIJfPlNAlf DAlf ANOGOTA DPRD
Bapan Keaatu Penchaalla.D Plmplnan clan Anccota DPRD
Pual2
- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas pcnghasilan yang pajaknya di'oebankan pada:
- a. APBD, meliputi:
1. uang representasi;
2. tunjangan keluarga;
3. tunjangan beras;
4. uang paket;
5. tunjangan jabatan;
6. tunjangan alat kelengkapan; dan
7. tunjangan alat kelengkapan lain.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRO 1. tunjangan komuniJca . . Y8:11g bcrR1Jn,r.kut.an, rncliputi:
11. 2· twlJangan reses.
12. . 9· mtens1f; dan
- (2) Pe:be~an ~jak penghasilan k ~ d p· . se gaimana d1ml::lksud d &lt;' PA 8 irnpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan pera~tt tt ttytt\. ll) hu, us· u u.,,, hu, w 'o uuakukan sct.ulf.i an pcrundang~undanv,un.
Paaal 3
- (1) Uang representasi seb . . l di'ocrikan seua agaimana d1\_m~sud dalarn Pasal 2 ayat (1) huruf a angka P bulan kcpadtt P1mpuuin 0.,11 Au~o\Ji DPi&lt;D.
- (2) Uang representasi kctua DPRD setara dengon gaji pokok Bupati.
- (3) Uang representasi wakil ketua DPRO sebcsar 8CYVo (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebeoar 75% (tajuh puluh lima piers.en\ dari uang representasi ketua DPRD.
Pua14
- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {l) huruf a angka 2 dan angka 3 &lt;.hberikan &amp;ci.iap buian kcpada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pcgawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paaal 5
Uang paket sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat ( 1) huruf a angka 4 diberikan seriap bulan kepada Pimpirrau dwa A11KKuta DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Pau16
Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan An~u&lt;.a OPRO sebesar 145% (seratus empat puJuh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Pual7
- (I) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagairnana di.ma.ksud dalam Pesel 2 ayat ( 1) huruf a a11gka 6 dan angka 7 diberikan sctiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalarn badan musyawarah, kornisi, badan anggaran, badan pernbentukan Perda, badan kehonnatan, atau alat kelengkapan lam.
- (2) Tunjangan aJat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jaoatan:
- a. ketua, sebesar 7 ,So/o (tujuh koma lima persen};
- b. wakil ketua, sebesar 5o/o [uma persen);
- c. sekre-taria, sebesar 4% (ernpat pcrsen); dan
- d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);
- dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- (3) Tunj~g~ alat kelengk.apan lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dibcnkan seiama ahit kelengkapan lain leTbcmtuk dan mc\aksanak.an \ugas.
PaM.18
- (1) Tunjangan komuni.kasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka l diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana climaksud pada ayat (3) ditcntukan berdasarkan basil perhirungan atas besaran pendapatan umwn daerah dilrurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
5. (S) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
- a. tinggi, paling banyak 1 (tujuh) kali;
- b. sedang, paling banyak S (lima] kali; clan
- c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali.
9. da.ri uang representasi ketua DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana di.maksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
TunJanpn Keaejahteraan Pimpinan clan Angota DPRD
Pua19
- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD tcrdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kcrja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ), Pirnpinan DPRD disediakan tunjangan kescjahteraan bcrupa:
- a. rumah negara dan periengkapanrrya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga.
10. Se la in tunjan k . DPR gan CSCJahteraan seba . D dapat d1sectiakan tunJan an k go.1rnon~ d1mAlou&lt;l ,,,.,,,, i,y-., I I). Ar·i!.VJ'''* a ,-u1r1u/ g Cl'K"Jahternon lxr llJJU (3)
11. . n.,angan transporta . SI.
12. . .,. l neK~n:t d· I b tu . an per c11t,'.kal)liru1y~. Utira
- (1) J . PaMl 10 ~nan kesehatan seba aim . d,oc,'i.kan dalarn be t k ~ ana dirnakaud dalam f'oeanl 9 uy1et [ I] t'l1Jruf a K h II u 1uraJ1 kcJ.U:tua BacJ ,~ ese atan sesuai dengan ketentuan ra ~11 c1,yclr11J'J1.,&gt;HiJ ./,111111u111 fj.,r;111I (2) Jami pe ruran perund~Jnv,uruh,r,v;,n
14. nan kesehatan seh0..rflima.na dirrmk~, rl . dan anak sesuai dengan ketentuan . " p~riA nyS)t ( I) \' 'VJ· ,,.,,W,M·ilt IJ!it ri (3) Sci . . . peraruran perundang u11rJor,v;H1 .
- (4) Pemeriksaan kesehatan seba aim . [saru] kaJi dalarn 1 ( tu) t! ana dimaksud pada ayat (3) d1l.uknonliknn J tennasuk istri dan anak. un dan duakukan d1 dalarn ncKrri ..-:rt&amp; udak
16. . am jarrunan kesehatan seba aimana di Anggota DPRD disediakan g ik imakxud par.fa uyot I I). J&gt;irnrM,un ,fan mengetahui status keseha:~~nl saan kesehatan yfjn5&lt; br.r11JJwan unt.uk diberikan oleh Sadan p I I uar . cakupan pclavarran kt:~h.atJJt1 ycang enye enggara .Jarninan Soaial Kr~,,.h~,,:,n
Pual 11
~a:in~ kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimakxud dalam ke ia d~~ (l)\_ huruf b d~ huruf c ~.ibcrikan seauai derrgan jarrunan kc~cwJw.an IJd jarrunan kernatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangun angan. ·
Pua) 1~
- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD eebagairnana dimaksud dala.m Pasal 9 ayat ( l) huruf d terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang daJam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resrni disediakan l [saru) pasang dalam l [saru) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang daJam 5 (lima) tahun;
- d. pa.lcaian dmas hanan lengan panjang disediakan l (satu) pasang dala.m 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bcrcirikan kha~ daerah di~diaka.n l (~tu} pal.\an~ da\am \ (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut ~ebagaimana dimaksud pada ayet (1) disediskan dengan mempert.imbangkan prinsip efisiensi, efeknfitas, dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dines dan atribut sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur daJam Peraturan Bupati.
Pual 13
- Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas . ja ?at.an sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan nurui \., 01PJeo1ak~ bagi Pirnpman OPRD sesuai standar bcrdasarkan kctcntuan peraturan perundang-undangan. (1)
| /fl) | Ru.:m.an negara dan perl~nRkapann P) huruf a dapat disediakan ba y~ scbaga1mana d1rnaksud dAt.,m P'i, ,1 Q Yat k~t('ntuan .Pe'ratura.n i:>eru d gi nggota OPRD sesua, sta.nd,u bero~ r\...tln |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f3) | fTma.ka.Jan n an.g-undangan. ha.-..,- - - rumah negara dan perlcngka ~~«.U.lldJl.8 dt.maksud d pannya serta kcndaraan dmds 14 t:Mtan perl~ngkapannva seba pa a ~yat (I) dan J'.)f'maka,an rurnah n<'R~ra dKn i- - gaimana dt.maksud d (2) . . -.etentuan peraturan pa a ayat d1lakukan S<""su81 d('ng-tt.n i>erundang-undangan. |
| (4 J | P-= enc lihctr-dcin · CUUlah n~~ant da.a 1 .-- ·l 1.•.• Jabatan sebagaimana dirnak per en~-pannytt sc, la kc:-nddnltU1 d,nct.s dan perlengkapann ba 8 ':1d pada _ayat ( 1) dan pemchharaan rurnah rtegar a APBD. ya se gaimana dtmaksud pada ayar (2) dibebankan pada |
| (5) | Dawn hal Pim · d I pman DPRD bcrhenti atau berakhir masa bakti rurnah neenra an per engkapannya se-~ 1-... d d. . • l!I~~ - keadaan baik a w:a A~n araan mas Jabdtan wajib dikcmbti.hkan dct.ld.JU tan an-,:, 1 ...__ kepada Pe-me~tah Daerah paling lam bat l [satu] bulan sejak '5160..I berhenti atau berakrurnya masa bakti. |
| (6) | beDalam ~al Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapermya rhenti atau berakhir bakti ah d ik . masa , rum negara dan perlengkapannya wajib 1 cmhali.kan ~alam keadaan baik kepada Perneriritah Daerah pahng \~mbat l (sa tu) bulan SCJak tanggaJ berhen ti atau berakhirnya masa. bakti. |
| (7) | Ketcntuan lebih lanjut mcngenai tata cara pengernbalian rumah negara dan per~n~pannya serta kendaraan dinas jabatan ditctapkan dengan Peraruran Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan pcrundang-undanga.n. |
| | Pual 14 |
| ( l) | ~ ncgara dan perlengkapannya serta kcndaraan dinas jabatan yang discd.lakan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 13 tidak dapat discwabchun. digunausahakan, dipindahtangan.kan, dan/ atau diubah status hukumnya. |
| (2) | Strukrur dan benruk bangunan rumah negara yang disediakan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) tidak dapat diubah. |
| | Pual 15 |
| (1) | DaJam hal Pernerintah Daerah bclum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bcrsa.ngkutan diberikan tunjangan pcrumahan dan tunjangan transportasi. |
| (2) | Dalam haJ Pernerintah Daerah bclum dapat menyedia.kan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagairnana dimaksud daJarn Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat dibcrikan tunjangan pcrumahan. |
| (3) | Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pi.mpinan OPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bcntuk ~an~. dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janii. |
| (4) | Tunjangan perumahan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dan tunjanga.n transportasi bdgi Anggota DPRD sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 9 ayat (3~ diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhirung mula.i tanggaJ pengucapan sumpah/ janji. |
| (5) | Bagi suami dan/ atau istri yang menduduki jabatan ~bagai Pimpinan d~/ atau Anggota OPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunJangan perumahan. |
- (6) Uagi Pirnpman dan .At1AA',.lta l&gt;Pl~O yang auami atau istrinya menjabat sebagai kepala daeroh/wukil kepala daernh pada daerah yang sama tidak diberikan runjangan perumohun.
- (7) B.agi .Pimpinan dan/atau Anggota OPRD yang dibcrhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perurnahan dan tunjangan transportasi.
PuaJ 16
R\_umah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan scbaga.imana dimak~ud dal~1 Pasal 13 :sc:..-&lt;H tu11ja11Ka.t· perurnahan dan tunjangan trarrsport.asi sebagrumana dirnaksud dalarn Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bcrsamaan.
Pua.I 17
- ( 1) Besaran tunjangan perumahan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 15 hams memperhaukan asas keparutan, kewajara . .n, rasionali&lt;.as, standar harga seternpat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besa.ran tunjangan transportasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perurnahan yang dibayarkan hams sesuai dengan standar satuan harga sewa rurnah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4J Besaran tunja.nga.n transportasi yang dibayarkan harus sesuai denga.n standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/ kota tidak boleh melebihi besara.n tunja.nga.n perurnahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.
- (6J Ketentuan Jebih Janjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalarn Peraturan Bupati.
Pual 18
- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, rugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) BeJanja rurnah tangga sebagairnana dirnaksud pad a ayat ( 1) diguna.kan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemarnpuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalarn program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai su.u1dar kebutuhan minimal rurnah tangga scbagairnaua dimaksud pada ayat (3) diatur dalarn Peraturan Bupati.
- (5) Oalam hal Pimpinan O~RD tidak mcnggunakan Iasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan bclanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.
Ba.pa.ll Ketlp
Uanc Jua PengabcUan Plmpl.nan clan Anggota DPRD
Paaal 19
- ( 1) Pimpinan a tau Anggota DPRD yang meninggal dunia a tau mengakhiri masa baktinya dibcrikan uang jasa penga\xiian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disesuaikan dengan rnasa bakti Pirnpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan I (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar I (satu) bulan uang representasi;
- b. masa bakti sarnpai dcngan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) oulan uang representasi,
- c. masa bakti sarnpai dcngan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pcngabdian sebesar 3 (tiga] bulan ua.n.g representasi;
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (cmpat) bulan uang representasi; dan
- e. masa bakti sampai dcngan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kcpada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat scsuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
BAB Ill - BELAKJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 8
- (2) Dana operasional scbagaimana pada ayat ( 1) diberikan sesuai dengan kemampuan kcuangan dacrah sebagaimana dirnak~ud dalam Pasal 8 ayat (5).
BAB Ill - BELAKJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 20
Pual22
- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf b clibcrikan sctiap bulan kcpada ketua DPRD dan wakil kctua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wak:il ketua DPRD schari-hari.
- (2) Dana operasional scbagaimana pada ayat ( 1) diberikan sesuai dengan kemampuan kcuangan dacrah sebagaimana dirnak~ud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
8. dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;
13. dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (4) Pembcrian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 800/o (ddapan puluh persers) diberikan secant sckaligua untuk semua OU:l)'K atau discbut lurnpsurn; dan
- b. 20o/o (dua puJuh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional Iainnya.
- (5) oaJam . hal terdap\_at sisa dana operasional setelah pclaJcsanaan ketentu~ pembenan ~ebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sarnpai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekerung kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desernber tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk kepcrluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus mempcrhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Pa.sa123
- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar. atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang seauar dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercenrun dalam alat kelengkapan DPRO sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usuJ anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dcngan kepuruaan sekretaris DPRD seauai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Perkada dengan ## BAB IV
PENGELOLAAN BAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN AMGGOTA DPRD
PuaJ :J6
- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota OPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke daJam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
BABV
KETENTUA.11 LAIN-LAIN
Paaal 27
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sernentara oleh pejabat yang bcrwcnang scsuai dcngan kctcntuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang pakct, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan keschatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhaJangan sementara lebih dari 30 [tiga puluh) hari dan diangkat petaksana tugaa Punpinan DPRD o~ch pejaoat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan adrrurustranf yang dipersamakan dengan Pimpman DPJ.(U detirutif yang digantikan terhirung mulai tanggal 1 (saru] bulan berikutnya.
BAB VJ
1&lt;1"'ENTUAJIPENUTUP
Pua.I 28
Peruturun Oucruh ini berlaku scjaJc tanggaJ diundangkan-
Agar setinp orunli&lt; Daerah ini dcn¥,un RAwns Utnru. ndangan Peraturan rr1en~et.ahuinya, memerintahkan pen~ Kabupaten Mus penempatannya dalam Lembaran Dae
1
H.M. SYARIF HIDAYAT
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Muara Rupit Pada tanggal 8 Agustus 201 7

Penandatangan: /let BUPATI MUSI RAWAS UTARA

Penetapan: Diundangkan di Muor up-it Pada tanggal 8 A us 2017 ERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA 8EKRETARIB H. ABDULLAH IIAKCIK LEMBARAN DAgRAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA : (5/MURA1'ARA/20l 7J