PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor 43 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 1 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,
: bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016;
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
SALINAN
- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan ## BAB II SASARAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Sasaran pengalokasian Dana Desa adalah 215 Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
SUMBER DAN JUMLAH DANA DESA
BAB III - SUMBER DAN JUMLAH DANA DESA
Pasal 4
- (1) Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD.
- (2) Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.130.594.550.000,00 (seratus tiga puluh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi sebagai berikut :
- a. Alokasi Dasar sebesar Rp.121.612.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar enam ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah); dan
- b. Alokasi yang dihitung dengan ## BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA
BAB III - SUMBER DAN JUMLAH DANA DESA
Pasal 5
- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
- a. Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a; dan
- b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara dibagi secara merata Alokasi Dasar dengan jumlah desa di Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 215 Desa.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp.565.640.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan bobot sebagai berikut :
- a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
- c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
- (5) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (6) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa dan angka kemiskinan Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik dan data IKG Desa bersumber dari
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015.
- (7) Penghitungan rincian alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

W = (DDkab-ADkab) x {(0,25x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)}

## Keterangan :

W

- = besaran Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa

Z1

- = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa Kabupaten Bengkulu Utara

Z2

- = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Bengkulu Utara
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas Kabupaten Bengkulu Utara
- wilayah
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Bengkulu Utara
- DDkab = pagu Dana Desa Kabupaten Bengkulu Utara
- ADkab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara
- (8) Jumlah Dana Desa setiap Desa adalah jumlah alokasi dasar ditambah jumlah alokasi yang dihitung berdasarkan formula.

## BAB V PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

## Pasal 6

Rincian Dana Desa setiap Desa yang dihitung dengan menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 adalah sebagamana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 7

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa yang ditetapkan oleh Bupati, Desa mengajukan usulan pencairan Dana Desa dengan berpedoman pada peraturan Bupati tentang tata cara pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun 2015, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, paling lambat pada bulan April minggu ketiga sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. tahap II, paling lambat pada bulan Agustus minggu ketiga sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- c. tahap III, paling lambat pada bulan Oktober minggu ketiga sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (4) Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c menyesuaikan dengan realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD.

## Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati melalui BUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan :
- a. peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, II dan III Tahun 2015 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.

## Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (4) Laporan penggunaan realisasi Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah laporan penggunaan Dana Desa semester I.

## Pasal 10

- (1) Penyaluran realisasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September Tahun 2016.

## Pasal 11

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dilengkapi sebagai berikut :

- a. foto kopi rekening koran bank persepsi; dan
- b. surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

## PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :
- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun

berdasarkan:

- a. kekerabatan Desa;
- b. hamparan;
- c. pola permukiman;
- d. mata pencaharian; dan/atau
- e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana desa dan tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa.

## Pasal 13

Dana Desa setiap Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

## Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## Pasal 15

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk belanja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi :

- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; atau
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

## Pasal 16

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa ( Community Centre );
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai Desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah Desa.

## BAB VIII

## PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap tahap penyaluran.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I atau semester I, paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun 2016;
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II, paling lambat minggu kedua bulan September tahun 2016; dan
- c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap III atau semester I dan semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun 2017.
- (3) Camat dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh kepala Desa.
- (4) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa tahap I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun 2016.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III tahun 2016.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun 2017.

## BAB IX

## SANKSI PENUNDAAN DAN PENGURANGAN PENYALURAN DANA DESA

## Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

## Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal :
- a. kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- b. terdapat SiLPA Dana Desa tahun 2015 lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2016 sebesar SiLPA Dana Desa tahun 2015.
- (3) Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun 2015 lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun 2015 telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun 2015.
- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun 2016, SiLPA Dana Desa tahun 2015 masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

## Pasal 19

- (1) Bupati menunda penyaluran tahap II Dana Desa, dalam hal kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Bupati menunda penyaluran tahap III Dana Desa, dalam hal kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

## Pasal 20

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 10 oleh Bupati.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun 2016, Bupati

melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (3) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disalurkan kembali pada tahun 2017.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun 2016 agar dianggarkan kembali dalam APBDesa tahun 2017.

## Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Desa

## Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun 2017.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## BAB X

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 22

- (1) Bupati melalui BUD melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa anggaran Dana Desa di RKUD dan SiLPA Dana Desa di RKD.
- (2) Pemantauan sisa anggaran Dana Desa di RKUD dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun 2015.
- (3) Sisa anggaran Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena penundaan penyaluran Dana Desa akibat Desa yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran.
- (4) Sisa anggaran Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan kembali dalam APBD tahun berikutnya atau ditetapkan dalam peraturan bupati mengenai perubahan penjabaran APBD, sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (5) Sisa anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUD ke RKD tahun 2016.
- (6) Penyaluran sisa anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) disalurkan kembali dari RKUD ke RKD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun 2016.
- (7) Sisa anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (6) dianggarkan dalam APBDesa Perubahan Tahun 2016 sesuai dengan peruntukannya.

## Pasal 23

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), bupati :
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/ atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun 2015.
- (3) SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun 2016 dalam APBDesa.
- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a wajib disampaikan secara tertulis dan paling lambat diterima 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permintaan penjelasan diterima Kepala Desa.

Pasal 24

Camat wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 25

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan dengan bersumber dari Dana Desa mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Di Desa.

## BAB XI PENUTUP

## Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur Pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI BENGKULU UTARA


H.M. IMRON ROSYADI

Diundangkan di Arga Makmur Pada tanggal 19 Januari 2016

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA


SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 2 Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM SETDAKAB BENGKULU UTARA

ZULKARNAIN Pembina TK. I (IV/b) NIP. 19640705 198803 1 010