PERATURAN GUBERNUR BI Nomor 23 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PENERIMAN PAJAK PEMERINTAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI (berlaku 20 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Provinsi jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembagian Hasil Peneriman Pajak Pemerintah Provinsi Untuk Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
SALINAN
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundag-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
11. 13.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 61);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PENERIMAN PAJAK PEMERINTAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi
4. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota dalam Provinsi Jambi.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
DASAR PEMBAGIAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Sebagian hasil penerimaan pajak dibagihasilkan kepada Kabupaten/ Kota diwilayah provinsi Jambi.
- (2) Sebagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/ Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- b. Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/ Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- c. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/ Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
- d. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/ Kota sebesar 50 % (lima puluh persen);
- e. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/ Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
- (3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam penjabaran APBD dan/atau APBD Perubahan pada kelompok belanja bagi hasil.
BAGIAN KABUPATEN/KOTA
BAB III - BAGIAN KABUPATEN/KOTA
Pasal 3
- (1) Pembagian peruntukan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
BAB III - BAGIAN KABUPATEN/KOTA
Pasal 4
- (1) BAKEUDA wajib melakukan perhitungan pembagian peruntukan dana bagi hasil pajak yang diberikan kepada masing-masing kabupaten/kota sesuai kemampuan APBD provinsi Jambi setiap tahunnya.
- (2) Pembagian peruntukan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada masing-masing Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Rencana Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kabupaten/Kota tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penetapan rencana dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
BAB IV - PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
Pasal 5
- (1) Dikecualikan bagi pajak rokok, BAKEUDA melalui SKPKD wajib mentransfer dana bagi hasil
BAB IV - PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
Pasal 6
- (1) Dikecualikan untuk pajak rokok, penyaluran dana bagi hasil penerimaan pajak triwulan IV dihitung
BAB IV - PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
Pasal 7
- (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10 % (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan Moda dan sarana transportasi umum;
- (2) Dari Hasil Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian Provinsi maupun Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50 % untuk mendanai Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum oleh aparat yang berwenang.
BAB IV - PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
Pasal 8
Besaran bagi hasil penerimaan pajak untuk masing-masing kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
KURANG SALUR DAN/ATAU LEBIH SALUR HASIL PAJAK DAERAH
BAB V - KURANG SALUR DAN/ATAU LEBIH SALUR HASIL PAJAK DAERAH
Pasal 9
- (1) Terhadap penerimaan pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan belum dapat diperhitungkan bagi hasilnya, maka bagi hasil penerimaan pajak daerah akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Besaran dana kurang salur bagi hasil penerimaan pajak daerah perjenis pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI
Pasal 10
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Anggaran Murni 2016 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Anggaran Murni 2016 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 13),
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VI
Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi pada tanggal 20 - 7 - 2017

Penandatangan: GUBERNUR JAMBI, ttd ## H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Penetapan: Diundangkan di Jambi pada tanggal 20 - 7 - 2017 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, H. ERWAN MALIK BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 23

Penandatangan: Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi M. ALI ZAINI