PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 4 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 60 TAHUN 2011 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (ELDCTRO N IC PRO CU REME NZ) DI LI NGKUNGAN PEM ERINTAH KAB UPATEN LAMONGAN / (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2OLl tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati. 7 b.
Mengingat
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang E-Tendering sebagai penyempurnaan daripada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2OLL tentang Tata Cara ETendering, maka ketentuan terhadap layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (electronic procurement) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2011, perlu untuk disesuaikan; ,'
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 'fahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38L7) ; 2.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOOl1'
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44371 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor aSaal;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;
9. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a6l;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a3l;
10. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ott Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2OlO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609l. sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 7
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a178l;
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ag55) ;
15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2ooz tentang Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2ooz tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia aTSl ;
16. Peraturan Presiden Nomor s4 Tahun 2olo tentang Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2OL2 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2017 '
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2oo1 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan Barang Daerah ;
6. 2O. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang E-Tendering;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OIO tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2oo7 tentang urusan pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daera!, Kabupaten Lamongan Tahun 2OO7 Nomor t6/E). t/
MEMUTUSKAN :
MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 60 TAHUN 2OTI TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC PROCUREMDNN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMOTVCAN. y'
Pasal 1
3. L9. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai -paling tinggi -Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
44. Spamkodok adalah Sistem pengaman komugikasi dokumen yang dikembangkan oleh lembaga sandi Negara. /
Pasal 9
- f. Unit Trainer
Pasal 14
L4a
- (1) Unit Trainer mempunyai tugas melaksanakan pelatihan pengoperasian aplikasi SPSE.
- (2) Unit trainer menyelenggarakan fungsi :
- b. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SpSE.
- a. pemberian layanan pelatihan mengenai proses pengadaan barang/ jasa secara elektronik;
4. Mengubah seluruh
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Lamongan - Pada tanggal 10 Januari 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERITA DAERAH KABUPATEN I.,AMONGAN TAHUN 2013 NOMOR 4

Penandatangan: Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor : I Tahun2013 Taneeal : l0 ,rc^uon aOti ## TATA CARA E.TENDERING ## I. METODE E-TENDERING Metode E-Tendering terdiri dari: 2. E-Seleksi untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi. 1. E-Lelang untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaankonstruksi/jasa lainnya; ## u. AKTIVITAS PEMILIHAN METODE E-TENDERING - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1. Persiapan Pemilihan - 1) PPK yang belum memiliki kode akses (user ID dan passutord/ aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE. - 3) Surat beserta lampirannya seBagaimana dimaksud pada angka 2) di atas dapat berbentuk dokumen elektronik. - 2) PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/iasa yang berisikan paket, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangzrn umum kontrak kepada kel0mpok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP). ## b. Pokja UlP/Panitia Pengadaan - 2l Pokja UlP/Panitia Pengadaan menerima dan menyimpan surat/dokumen rencElna pelaksanaan oleh PPK serta melaksanakan pemilihan. - 1) Pokja UlP/Panitia Pengadaan yang belum memiliki kode akses (user ID dan password) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE. - 3) Pokja UlP/Panitia Pengadaan menyusun dokumen pengadaan. ## c. Penyedia Barang/Jasa - Penyedia barang/jasa yang belum memiliki kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE. ## d. LPSE - 2l LPSE dapat mendelegasikan tugas sebagaimana dimaksud pada angka l) kepada pengguna SPSE di KILID/I sesuai dengan syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE. - l) LPSE menerbitkan kode akses pengguna spsE dan menyimpan dokumen pendukung proses registrasi dan verifikasi pengguna SP'SE. ## 2. Pelaksanaan Pemilihan - 1) Paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi SPSE merupakan paket pilihan baru atau paket pemilihan ulang pengadaan sec€ra Elektronik. - a. Pembuatan paket dan pendaftaran - 2) Pokja UlP/Panitia Pengadaan membuat paket dalam aplikasai SPSE lengkap dengan informasi paket dan sistem pengadaan berdasarkan informasi yang diberikan pengguna anggaran (pA)/ kuasa pengguna anggaran (KPA)/PPK maupun keputusan internal Pokja UlP/Panitia Pengadaan. 4. 4l Pokja UlP/Panitia Pengadaan menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu m.rgdcu pada ketetapan waktu yang diatur pada peraturan Presiden Nomoi 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. .t, - 3) Pokja UlP/Panitia Pengadaan memasukan nomor surat/dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh PPK dan menjadi dasar pembuatan paket sebagaimana yang dimaksud pada angka 2). - Pokja UlP/Panitia Pengadaan menyusun jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 4) dengan memperhatikan jam kerja dan hari keda untuk tahapan: s) - b) batas akhir pemasukan penawaran ; - a) pemberian
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orarlg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

- Diundangkan di Lamongan
- Pada tanggal 10 Januari 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


BERITA DAERAH KABUPATEN I.,AMONGAN TAHUN 2013 NOMOR 4

Lampiran Peraturan Bupati Lamongan

Nomor : I

Tahun2013

Taneeal : l0

,rc^uon aOti

## TATA CARA E.TENDERING

## I. METODE E-TENDERING

Metode E-Tendering terdiri dari:

2. E-Seleksi untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi.
1. E-Lelang untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaankonstruksi/jasa lainnya;

## u. AKTIVITAS PEMILIHAN METODE E-TENDERING

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
1. Persiapan Pemilihan
- 1) PPK yang belum memiliki kode akses (user ID dan passutord/ aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE.
- 3) Surat beserta lampirannya seBagaimana dimaksud pada angka 2) di atas dapat berbentuk dokumen elektronik.
- 2) PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/iasa yang berisikan paket, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangzrn umum kontrak kepada kel0mpok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP).

## b. Pokja UlP/Panitia Pengadaan

- 2l Pokja UlP/Panitia Pengadaan menerima dan menyimpan surat/dokumen rencElna pelaksanaan oleh PPK serta melaksanakan pemilihan.
- 1) Pokja UlP/Panitia Pengadaan yang belum memiliki kode akses (user ID dan password) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE.
- 3) Pokja UlP/Panitia Pengadaan menyusun dokumen pengadaan.

## c. Penyedia Barang/Jasa

- Penyedia barang/jasa yang belum memiliki kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.

## d. LPSE

- 2l LPSE dapat mendelegasikan tugas sebagaimana dimaksud pada angka l) kepada pengguna SPSE di KILID/I sesuai dengan syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE.
- l) LPSE menerbitkan kode akses pengguna spsE dan menyimpan dokumen pendukung proses registrasi dan verifikasi pengguna SP'SE.

## 2. Pelaksanaan Pemilihan

- 1) Paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi SPSE merupakan paket pilihan baru atau paket pemilihan ulang pengadaan sec€ra Elektronik.
- a. Pembuatan paket dan pendaftaran
- 2) Pokja UlP/Panitia Pengadaan membuat paket dalam aplikasai SPSE lengkap dengan informasi paket dan sistem pengadaan berdasarkan informasi yang diberikan pengguna anggaran (pA)/ kuasa pengguna anggaran (KPA)/PPK maupun keputusan internal Pokja UlP/Panitia Pengadaan.
4. 4l Pokja UlP/Panitia Pengadaan menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu m.rgdcu pada ketetapan waktu yang diatur pada peraturan Presiden Nomoi 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. .t,
- 3) Pokja UlP/Panitia Pengadaan memasukan nomor surat/dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh PPK dan menjadi dasar pembuatan paket sebagaimana yang dimaksud pada angka 2).

- Pokja UlP/Panitia Pengadaan menyusun jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 4) dengan memperhatikan jam kerja dan hari keda untuk tahapan: s)
- b) batas akhir pemasukan penawaran ;
- a) pemberian penjelasan ;
- c) pembukaan penawaran ;
- e) batas akhir sanggah/ sanggah banding.
- d) pembuktian klafikasi; dan
- Dalam alokasi waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada 6)
- angka 4), Pokja UlP/Panitia Pengadaan harus menyediakan paling kurang 2 (Dua) hari kerja untuk tahapan :
- b) sanggah banding.
- a) pemasukan dokumen penawaran untuk paket yang mensyaratkan jaminan penawaran; dan
- Pokja ULP/Panitia Pengadaan dalam mengalokasikan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf a) harus memperhitungkan waktu yang di perlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan. 7)
- Penyusun dokuman pengadaan secara elektronik dilakukan dengan cara : 8)
- b) dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja UlP/Panitia pengadaan menggunakart form isian elektronik dokumen pengadaan yang melekat pada aplikasi SPSE.
- a) dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja Ulp/panitia pengadaan mengikuti standar dokumen pengadaan secara elektronik yang melekat pada aplikasi SPSE dan diunggah (upload) pada aplikasi SPSE; atau
- Penyusun dokumen pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 8) disesuaikan dengan syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SpsE dan/atau panduan penggunaan aplikasi SPSE (user guidel. e)

## b. Pemberian Penjelasan

- Pokja UlP/Panitia Pengadaan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan. 2l
- 1) Proses pemberian penjelasan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE.
- Pokja UlP/Panitia Pengadaan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab. 3)
- Pokja UlP/Panitia Pengadaan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai kebutuhan. 4)
- Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, penyedia barang/jasa tidak dapat mengajukan pertanyaan, narnun Pokja ULp/panitia Pengadaan masih mempunyai tambahan waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal. s)
- Pokja UlP/Panitia Pengadaan dilarang menjawab pertanyaan dengan cara mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan tersebut sekaligus pada waktu tambahan sebagaimana yang dimaksud pada angka 5). 6)
- Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian penjelasan. 7l
- Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan dan berita aca.ra pemberian penjelasan, Pokja UlP/Panitia Pengadaan dapat melaksanakan proses pemberian penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan. 8)
- Pelaksanaan pemberian penjelasan lanjutan dilakukan oleh seseorang selain Pokja UlP/Panitia Pengadaan, antara lain oleh tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang telah ditetapkan oleh ppK dan ditugaskan oleh Pokja ULP. e)
- 10)Hasil pemberian penjelasan lanjutan dituangkan ke dalam Berita acara pemberian penjelasan lanjutan dan diunggah (upload) pada aplikasi SPSE oleh Pokja UlP/Panitia Pengadaan.

- l1)Adendum dokumen pengadaan dapat dilakukan secara berulang dengan mengunggah (upload) addendum dokumen pengadaan melalui aplikasi SPSE paling kurang 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.
- l2)Apabila addendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu Pokja UlP/Panitia Pengadaan penyiapan dokumen penawaran maka Pokja UlP/Panitia Pengadaan memperpanjang batas akhir permasukan penawaran.

## c. Pemasukan Data Kualifikasi

- 2l Jika from isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja UlP/Panitia Pengadaan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE.
- 1) Data kualifikasi disampaikan melalui /rom isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE.
- 3) Pada prakualifikasi, Pokja UlP/Panitia Pengadaan wajib meminta meminta penyedia barang/jasa untuk melengkapi data kualifikasi dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE dan/atau fasilitas komunikasi lainnya.
- a) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
- 4l Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik penyedia barang/jasa menyetujui pernyataan sebagai berikut :
- b) yang bersangkutan berikut pengums badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam ;
- d) data kualilikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kedasama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili tersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) perorangan lyalrrg bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- e) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KlLlDlI atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai KILID/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D /r;
- 5) Untuk penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium lkemitraanl bentuk kerjasama lain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
- 0 pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
- d. Pemasukan/Penyampaiaan Dokumen Penawaran
- 2l Dalam hal penyampaian dokumen penawaran ditetapkan secara:
- 1) Dokumen penaw€uan disampaikan dalam bentuk fite, yang diunggah (upload) melalui aplikasi SPSE.
- a) satu.flle maka dokumen penaw€rran administrasi, teknis dan harga disampaikan dalam satu fle penawaran terenkripsi;
- b) d:ua file maka dokumen penawaran administrasi dan teknis disampaikan dalam satu file penawaran terenkripsi, serta penawaran harga disampaikan dalam satu -file penawaran terenkripsi lainnya yang disampaikan bersamaan;

4

- c) dua tahap, maka dokumen penawaran administrasi dan teknis di sampaikan dalam satu Jlle penawaran terenkripsi, serta penawaran harga disampaikan dalam satu file penawar€rn terenkripsi lainnya sesuai waktu yang ditentukan.
- 4) surat penawaran dan/atau surat lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (upload) ke dalam aplikasi spsE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
- 3) Enkripsi file penawaran menggunakan Apendo/Spamkodok.
- 5) Penyedia barang/iasa tidak perlu mengunggah (upload) hasil pemundahan dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan tand.a tangan basah dari pihak lain.
5. 7l Pengguna SPSE wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan pengguna Apendo/Spamkodok yang melekat pada Apendo/Spamkodok.
- 6) Penyedia barang/jasa dapat mengunggah (uptoad) ulang fite penawaran untuk mengganti atau menimpa file penaw€rran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 8) Untuk menjamin pelaksanaan pengadaan sesuai dengan prinsipprinsip pengadaan, pokja UlP/Panitia pengadaan dapaf melrakukan perubahan jadwal pemasukan dokumen penaw€rran dan memberikan penjelasan alas an perubahan.
- 9) untuk penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium lkemitraanl bentuk kerjasama lain, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
- e. Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evakuasi
10. 2l Harga penawar€rn dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE.
- 1) Pada tahap pembukaan penawaran, pokja ulp/panitia pengadaan mengunduh (download) dan melakukan dekripsi .file perriwaran dengan menggunakan Apendo/ Spamkodok.
- 3) Terhadap file penawar€rn terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi), Pokja ULP/Panitia Pengadaan wajib menyampaikan file penawar€rn tersebut kepada LPSE, dan apabila dianggap perlu LpSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKpp.-
- 5) Berdasarkan Keterangan dari LpsE/LKpp apabila file penawaran tidak dapat dibuka maka Pokja UlP/panitia pengadaan dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/iasa yang mengirimkan nte penawaran tersebut dianggap tidak memasukan penawar€rn.
14. 4l rehadap yfrle penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka yang disampaikan kepada LPSE atau LKpp, maka LpsE atau LKpp akan memberikan keterangan kondisi file penawaran kepada kepada pokja ULP/ Panitia Pengadaan.
- 6) File yang dianggap sebagai penawaran adarah dokumen penawurrarr yang berhasil dibuka dan dapat dievakuasi yang sekurarrg-kur.rrgnya memuat:
- b) dua file atau dua tahap : daftar kuantitas harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu p.rr.*...r, dan dekripsi/ spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan.
- a) satu fle : harga penawarErn, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan dekripsi/ spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan.
18. 7l Dengan adanya proses penyampaian lile penawaran yang tidak dapat dPuka (dekripsi) sebagaimana dimaksud dalam "rgta 3), pokja ULP/ Panitia Pengadaan dapat melakukan penyesuaian 3iawa'evaluJsi dan tahapan selanjutnya. y,

- 8) Pokja UlP/Panitia Pengadaan wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat jaminan penawar€rn tentang keabsahan dan substansi jaminan penawerran.
- 9) Ketidakabsahan atau penolakan klaim jaminan penawar€rn terhad.ap surat jaminan penawaran yang ditunjukkan oleh Pokja UlP/Panitia Pengadaan dapat berakibat pada gugurnya sy€rrat administrasi.
- 10) Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (ofJlinel .
- 11) Dalam tahapan pembuktian kualifikasi, Pokja UlP/Panitia Pengadaan tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/iasa sudah pernah melaksanakan pekedaan yang sejenis, sarna kompleksitasnya pada instansi yang bersangkutan.
- 12) Pokja UlP/Panitia Pengadaan memasukan hasil evaluasi penawaran dan hasil evaluasi pada aplikasi SPSE.

## f. Sanggahan

- 2l Peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada Pokja UlP/Panitia pengadaan melalui aplikasi SPSE.
- 1) Peserta pemilihan yang dapat menyanggah adalah peserta yang telah memasukan penawaran.
- 3) Po$a UlP/Panitia Pengadaan menjawab sanggahan melalui aplikasi SPSE.
- 5) Dalam hal terdapat sanggahan banding, peserta pemilihan memberitahukan sanggahan banding tersebut kepada pokja UlP/Panitia Pengadaan melalui fasilitas yang telah tersedia dalam aplikasi SPSE.
- 4l Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis yang menyebabkan peserta pemilihan tidak dapat mengirimkan sanggahan secura online melalui aplikasi SPSE dan/atau panitia pengadaan tidak dapat mengirimkan jawaban sanggahan secara online melalui aplikasi SPSE, maka sanggahan dapat dilakukan diluar aplikasi SPSE (ffiinel.
- 6) Kealpan atau kelalaan pemberitahuan sanggahan banding di atas oleh peserta pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka s) tidak menggugurkan proses sanggahan banding.
- g. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) di
- luar aplikasi sPSE (offlinel, menginputkan informasi dan mengunggah (upload) hasil pemindahan SPPBJ pada aplikasi SpSE.

## h. Penandatanganan kontrak

- 2l PPK memasukkan informasi dan mengunggah (upload) hasil pemindaian (scan) dokumen kontrak pada aplikasi SpSE.
- 1) Pemenang pemilihan melakukan penandatanganan kontrak dengan PPK yang dilakukan di luar SPSE.

## III. LAIN-LAIN

1. Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan pengumuman pemenang. Aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi p.rrgr*r-a1 pemilihan penyedia barang/jasa dan pengumuman pemenErng pai&lt;et pekerjaan dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE.
2. Evaluasi ulang atau penyampaian ulang d.okumen penawaran atau pemilihan ulang.
3. Dalam hal Pokja UlP/Panitia Pengadaan memutuskan untuk evaluasi ulang, dievaluasi diulang atau penyampaian ulang dokumen penawaran atau
4. penyampaian ulang dokumen penawaran atau pemilihan ulang, maka pokja UlP/Panitia Pengadaan harus memasukan alasan penyebab peilihan harus pemilihan ulang. ,,.

## 3. Surat jaminan Penawaran

- b. Jaminan penawar€rn sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan dalam bentuk softcopy hasil pemindaian (scan) yang dimasukkan dalam dokumen penaw€rr€rn.
- a. Jaminan penawaran pada E-Tendering dengan metode E-Lelang tidak diperlukan untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai paling tinggi Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau tidak menimbulkan resiko apabila pemen€rng mengundurkan diri menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
- c. Jaminan penawaran asli untuk E-Lelang dengan pascakualifikasi, disampaikan kepada Pokja UlP/Panitia Pengadaan pada saat pembuktian kualifikasi.
- e. Jika calon pemenang tidak memberikan jaminan penawaran asli sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d atau jaminan penawarzrn tidak dapat dicairkan, maka akun SPSE penyedia barang/jasa tersebut di nonaktifkan dan dapat dimasukan dalam daftar hitam.
- d. Jaminan penawaran asli untuk E-Lelang dengan prakualifikasi, disampaikan kepada Pokja UlP/Panitia Pengadaan sebelum penetapan pemenang.
6. Perubahan Jadwal Pokja UlP/Panitia Pengadaan dapat melakukan perubahan jadwal tahap 4.

pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan yang dapat dipertanggungiawabkan.

## Pengenaan Sanksi 5.

- b. Dalam hal penyedia barang/jasa telah ditetapkan ke dalam daftar hitam, maka LPSE atau pengelola agregasi data penyedia dapat memasukkan penyedia barang/jasa ke dalam menu daftar hitam di dalam aplikasi
- a. Apabila Penyedia barang/jasa melakukan pelanggaran terhadap terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE, pelanggarasn terhadap peraturan peraturan perundang-undangan berlaku, atau masuk ke dalam daftar hitam, maka LPSE atau pengelola agregasi data penyedia dapat menonaktifkan kode akses pengguna SPSE.

## 6. Audit

- 1) Auditor menyerahkan surat tugas kepada LPSE untuk mendapatkan hak akses untuk masuk ke dalam aplikasi SPSE.

## a. Persiapan

- 2l LPSE meneria, menyimpan, dan menerbitkan kode akses terhadap personil yang tercantum dalam tugas instansi yang memiliki tugas pokok dan tugas audit.

## b. Pelaksanaan

- 2) Auditor hanya dapat mengakses informasi atau data, mengunduh (download) dan membuka file, baik yang disampaikan oleh Pokja UlP/Panitia Pengadaan maupun peserta pemilihan paket pekeq'aan yang menjadi objek audit sebagaimana tercantum dalam surat tugas.
- 1) Proses audit pengadaan secara elektronik dilaksanakan melalui fasilitas yang disediakan dalam aplikasi SPSE.
- 3) Auditor dapat menemui Pokja UlP/Panitia Pengadaan untuk memperoleh informasi dan dalam rangka proses audit paket pemilihan tertentu.

## IV. PENUTUP

Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis (contoh : gangguan daya listrik, gangguan jaringan, gangguan aplikasi) terkait pelaksanaan E-Tend.eing yang mengakibatkan proses pemilihan tidak dapat dilaksanakan dengan sernpurna, maka Pokja UlP/Panitia Pengadaan dapat :

2. melakukan penyesuaian jadwal sesuai dengan jumlah hari tedadinya gangguan teknis tersebut. ,--
1. membatalkan /menggagalkan proses pemilihan.

3. membuat dan melaksanakan solusi alternatif terhadap hal lain yang tidak biasa diakomodir atau terfasilitasi dalam aplikasi SPSE serta wajib menuangkan hal tersebut dalam berita acara hasil pelelangan (BAHP)/Berita Acara hasil Seleksi (BAHS)/Berita acara lainnya pada aplikasi SPSE. pada fasilitas unggahan ( yang tersedia PA