PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor - Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai tugas dan wewenang pemerintahan guna memberikan perlindungan bagi masyarakat dan memenuhi hak dasar yang secara nyata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi daerah;
- b bahwa secara geografis, klimatologis, hidrologis, dan kondisi daerah rawan bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terintegrasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara R Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahen Lembaran Negara R Nomor 3419);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168);
- 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pulau-pulau Terluar (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739); 84,
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4829);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4830);
25. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanganan Bencana;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
- 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 3) .
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE dan BUPATI KEPULAUAN SANGIHE ,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- 1 Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat
- 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD , adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana di kabupaten.
5. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. tetap
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor' alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 7 Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat; pemulihan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 8 . Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- 9 Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang:
- 11 Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
12. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan dan gangguan kegiatan masyarakat.
13. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
14. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
15. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pasca bencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya; tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Rencana pemulihan adalah dokumen perencanaan yang berisi data sarana sebelum terjadi bencana, informasi kerusakan, potensi sumber daya, tematik, program dan kegiatan, jadwal kegiatan, rencana anggaran, pelaksana dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi. peta
19. Pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya disebut Unit Pelaksana adalah unit kerja pengelola dan penanggung jawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) di tingkat nasional dan unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah.
20. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
21. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan menejerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.
22. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
23. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Sistem komando tanggap darurat bencana adalah sistem manajemen terpadu keadaan darurat sesuai standar yang berlaku.
25. Komandan penanganan darurat bencana kedaruratan adalah seorang yang ditunjuk dan berwenang mengendalikan sistem komando tanggap darurat.
26. Fungsi komando adalah kewenangan memerintah dan mengelola sumberdaya yang diserahkan sektor /lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana.
27. Fungsi koordinasi adalah kewenangan memadukan program dan kegiatan sektor /lembaga terkait pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
28. Fungsi pelaksana adalah kewenangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
29. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
30. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
31. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan penyediaan sumberdaya; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum pada
32. Kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
33. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit dimana ada kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. pada
34. Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
- 35.Dana adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir. siap pakai
36. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.
ASAS, PRINSIP , DAN TUJUAN
BAB II - ASAS, PRINSIP , DAN TUJUAN
Pasal 2
Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:
- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
BAB II - ASAS, PRINSIP , DAN TUJUAN
Pasal 3
Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:
- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
3. C koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
7. g: pemberdayaan;
8. h nondiskriminatif; dan
BAB II - ASAS, PRINSIP , DAN TUJUAN
Pasal 4
Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:
- a memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong dan kesetiakawanan sosial; dan
- g menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 5
Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 6
Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi;
- pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan dan sistim peringatan dini;
- b penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- C perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- pengalokasian dana bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang memadai;
- e pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- f. pemulihan kondisi dari dampak bencana dan;
- g pengamanan dan pemeliharaan aset dan atau arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dampak bencana.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 7
- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi
- a. membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- b. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
4. C melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penangulangan bencana dengan provinsi dan atau kabupaten /kota lainnya;
- d. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana wilayahnya; pada
6. e menentukan kebijakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang melebihi dukung lingkungan; daya
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang;
8. g menetapkan status dan tingkatan bencana daerah.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana dengan membuat indikator yang meliputi;
- a. jumlah korban;
11. b kerugian harta benda;
12. C kerusakan sarana dan prasarana;
- d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 8
Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 9
Penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 10
- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. saat
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai Kabupaten, Kecamatan dan Kampung/ Kelurahan.
- (3) Masyarakat berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 11
Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
- a Menetapkan status darurat bencana dan daerah rawan bencana terhadap daerah terlarang untuk pemukiman; dan /atau
- b. Melindungi sebagian atau seluruh hak kepemilikan masyarakat atas suatu harta benda yang terkena bencana.
- C Memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang hak kepemilikannya dilindungi sebagaimana dimaksud pada (2) setelah diverifikasi keabsahan hak kepemilikannya. ayat
- d. Menetapkan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu
Prabencana
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 12
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:
- a dalam situasi tidak terjadi bencana dan
- b dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
Paragraf 1
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 13
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a meliputi:
- a perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- C. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g penyusunan daerah rawan bencana dan menginformasikan kepada masyarakat dan instansi terkait; peta
- h satuan tugas yang siap untuk digerakkan dalam penanggulangan bencana;
- i pendidikan dan pelatihan tentang bencana; dan
- J. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 14
- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 15
- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
2. a pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
3. membangun budaya sadar bencana;
- C. membina komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- d. menerapkan upaya-upaya baik fisik dan nonfisik termasuk pengaturan-pengaturan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- (2) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan dalam rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Kabupaten, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD .
8. Rencana aksi daerah risiko bencana ditetapkan dalam Peraturan Bupati, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 16
- 1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf C, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. Pemantauan dan pengawasan terhadap
1. Penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam;
2. Penggunaan teknologi tinggi yang menjadi ancaman;
7. 3 Tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. C\_ Penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 17
- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagai dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah. pada
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 18
- (1) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana Pemerintah Kabupaten Kepulauan harus didasarkan pada hasil analisis risiko bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
- (2) Pemenuhan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (3) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun bersama instansi /lembaga terkait dan ditetapkan oleh Kepala BNPB. pada
- (4) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (5) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 19
- 1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pemberlakukan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarannya. pada
- (3) Pemerintah Kabupaten secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang; dan pemenuhan standar keselamatan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 20
- (1) Penyusunan rawan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf g ditujukan untuk mengetahui daerah rawan bencana. peta
- (2) Penyusunan peta rawan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh BPBD berkoordinasi dengan instansi /lembaga terkait.
- (3) Peta rawan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disosialisasikan kepada instansi /lembaga terkait serta masyarakat luas, dengan mengutamakan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 21
- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf 1 ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pendidikan formal, dan non formal, yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis; dan simulasi / gladi.
- (3) Instansi / lembaga /organisasi non pemerintah yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya,
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 22
- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana dilakukan dan dilaksanakan melalui:
- a. kesiapsiagaan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
3. b peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat;
4. C mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleb bencana
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam (1) huruf a dilakukan melalui ayat
6. a kegiatan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan dilengkapi dengan penyusunan Rencana Kontinjensi;
7. b pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- d. memasang petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
- C. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
10. e menginventarisasi wilayah rawan bencana, jalur evakuasi dan penyiapan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi;
- f. penyuluhan, pelatihan dan simulasi/ gladi tentang mekanisme' tanggap darurat;
12. g penetapan prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pengamatan gejala bencana;
- b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
- d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
- c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
- e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (4) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan melalui: pada
20. pelaksanaan penataan ruang;
- b. penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan;
22. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 23
- (1) Pengawasan terhadap potensi bencana yang dilakukan oleh BPBD meliputi:
2. a sumber ancaman atau bahaya bencana;
3. b kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- C. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun di daerah;
- e. kegiatan konservasi lingkungan;
- f. perencanaan tata ruang;
- (2) BPBD melaksanakan pengawasan terhadap:
- a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berpotensi mengakibatkan terjadinya bencana;
10. b penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mengakibatkan terjadinya bencana dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat dan pasca bencana; dan
11. C Hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian penghargaan atau untuk menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Tanggap Darurat
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 24
- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung di daerahnya, Pemerintah Daerah memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana prasarana dan sarana yang ada di daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan mulai dari mencari, menyelamatkan dan mengevakuasi serta memberikan santunan /bantuan kepada keluarga korban bencana tanpa perlakuan diskriminatif. pada
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 25
Penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat dilakukan melalui: pada
- a secara cepat dan tepat terhadap cakupan okasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, kebutuhan dasar, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumberdaya alam maupun buatan;
- b penentuan status keadaan darurat bencana;
- C. pencarian; penyelamatan dan evakuasi /mengungsikan masyarakat terkena bençana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan;
- f. mengamankan daerah terkena bencana;
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 26
- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 27
- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat Kabupaten pihak yang berkompeten.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 28
Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD Kabupaten mempunyai kemudahan akses dalam bidang
- a. pengerahan sumber daya manusia;
2. b pengerahan peralatan;
- C. pengerahan logistik;
- d. perizinan;
5. e pengadaan barangljasa;
- f. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- g. penyelamatan; dan
8. h komando untuk memerintahkan instansi /lembaga.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 29
Dalam hal ditetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27\_ Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang melakukan dan atau meminta pengerahan sumberdaya
- a Masyarakat dan relawan;
- b Search and Rescue (SAR);
- C. Tentara Nasional Indonesia;
- d. Kepolisian Republik Indonesia;
- e Palang Merah Indonesia;
- f. Perlindungan masyarakat;
- g. Lembaga sosial keagamaan;
- h. Lembaga Internasional yang bertugas menangani bencana
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 30
- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi /lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 31
- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 32
- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD, meminta kepada instansi /lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) ke lokasi bencana.
- (2)
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 33
- (1) Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten dan dan Pemerintah Pusat, bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupi.
- (2) Pemerintah Daerah yang meminta bantuan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menanggung pengerahan dan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik; biaya
- (3) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai deugan ayat (2) dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD kabupaten.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 34
Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan secara terencana dengan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 35
- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat tanggap darurat.
- (2) Pembelian / pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barangljasa.
- (3) Pembelian / pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
4. a pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. situasi dan atau keadaan darurat;
- C. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
8. e pangan;
- f. sandang;
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh instansi terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD Kabupaten sesuai kewenangannya. pada
- (5) Persetujuan oleh Kepala BPBD sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali duapuluh empat) jam. pada
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 36
- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala kepala BPBD mempunyai kewenangan:
- a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
- b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
5. C memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
- d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi;
7. e memerintahkan kepada pimpinan instansi /lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika:
9. seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau
10. b setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 37
- (1) Dalam status keadaan darurat kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor /lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h unt k Dengerahan sumber dava manncia npralatan
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan pada
3. darurat bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan mewakili instansi /lembaga sebagaimana dimaksud dalam mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan sistem komando tanggap darurat bencana. pada
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem komando tanggap darurat bencana diatur dengan Peraturan Kepala BPBD .
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 38
- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana. pada
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 39
- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
- (2) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana disampaikan kepada pos komando sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk digunakan keputusan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 40
- (1) Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi /lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.
- (2) Pedoman penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 41
- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
4. C\_ sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikologis dan seksologis;
- f. penampungan dan tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat; lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 42
- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi pengamanan, pelayanan kesehatan, dan sosial psikologis.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. bayi, balita dan anak-anak; pada
- b. ibu hamil atau menyusui;
- c. orang sakit;
- d. penyandang cacat; dan
- e. orang lanjut usia.
- (3) dimaksud (1) dilaksanakan oleh instansi /lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pendampingan /fasilitasi. pada ayat pola
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 43
- (1) Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pasal 25 huruf g dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana, bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung:
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh instansi /lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Ketiga
Pasca Bencana
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 44
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pasca bencana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) meliputi: tahap
- a. rehabilitasi; dan
2. b rekonstruksi.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 45
- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. perbaikan sarana dan prasarana umum;
3. b perbaikan lingkungan daerah terkena bencana;
4. C pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pelayanan kesehatan;
6. e pemulihan sosial psikologis;
- f. pemulihan fungsi pelayanan publik;
- g. pemulihan fungsi pemerintahan;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan sosial, ekonomi budaya;
- j. rekonsiliasi dan resolusi konflik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat
- (1) sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 46
- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf b dilakukan melalui kegiatan pembangunan, meliputi:
2. a pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- d. menerapkan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tanggap bencana;
5. C membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
6. e partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik;
- f. peningkatan kondisi sosial; ekonomi dan budaya;
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Bagian Pertama
Hek dan Kewajiban Masyarakat
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Bagian Pertama
Pasal 47
Masyarakat berhak
- b mendapatkan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana alam;
- C\_ mendapat informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- e berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan, pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur pelaksanaan atas penanggulangan bencana;
- setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
oanti kenoian karena
terkena bencana
vano disebabkan
- (2) Masyarakat berkewajiban
2. b melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana; dan
3. a menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keserasian, keselarasan, keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. C\_ memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Bagian Pertama
Pasal 48
Organisasi kemasyarakatan berhak
- a mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- C melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.
Organisasi kemasyarakatan berkewajiban
- berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, dan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b menyerahkan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana;
- Pemerintah Kabupaten melalui instansi berwenang mengatur distribusi dan atau penyaluran bantuan bencana berupa uang dan barang kepada korban bencana.
Bagian Pertama
Peran Lembaga Usaha
BAB VI - PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
Pasal 49
Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama
BAB VI - PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
Pasal 50
- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijaksanaan penyelenggara penanggulangan bencana;
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengikuti prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta menginformasikan kepada publik secara transparan;
Bagian kedua
Peran Lembaga internasional
BAB VI - PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
Pasal 51
- (1) Lembaga internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum internasional;
- (3) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
BAB VI - PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
Pasal 52
- (1) Lembaga internasiaonal berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Lembaga internasional berkewajiban melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan becana yang dibawa dan kegiatan yang dilakukan;
- (3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku dan menghormati adat;, sosial, budaya dan agama masyarakat setempat;
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.
BAB VII - KERJA SAMA ANTAR DAERAH Pasal 53
Pasal 53
- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota yang terdekat;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat 1) antara lain melalui pada
3. koordinasi pencegahan dan penanggulangan;
- b. tukar menukar informasi;
5. pembebasan biaya di Rumah Sakit.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 54
- 1) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai;
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana yang pengalokasiannya SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait Penanggulangan Bencana; pada
- (3) Alokasi anggaran penanggulangan bencana yang tertata pada APBD sebagaimana dimaksud pada (1) dan (2), Pemerintah Daerah menyediakan secara khusus: ayat ayat pula
- a. dana kontinjensi bencana;
5. b dana siap pakai; dan
- C. dana bantuan sosial berpola hibah.
- (4) Pengalokasian dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), penganggarannya diusulkan oleh BPBD;
- (5) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan baik dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak
Bagian Kedua
Penggunaan Dana
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 55
- Dana kontinjensi bencana sebagaimana kesiapsiagaan tahap (1) APBD untuk kegiatan huruf a disediakan dalam 54 (3) huruf b prabencana; dimaksud dalam Pasal pada ayat
54
dimaksud dalam Pasal ayat
- (2) Dana siap sebagaimana dalam anggaran BPBD untuk saat tanggap darurat; 54 (3) huruf b kegiatan dimaksud Pasal pakai ayat pada pada
- (4) Dana siap yang darurat bencana; tanggap pakai saat pada
- (3) Dana siap sebagaimana kebutuhan saat tanggap darurat; harus selalu tersedia dengan digunakan untuk tertata dalam APBD pakai pada sesuai pengadaan
4. barang dan/atau jasa dimaksud dalam Pasal 54 baatuan sosial berpola hibah scbagaimana kegiatan tahap (5) Dana dalam APBD untuk (3) huruf c disediakan pascabencana; Pasal 54 (1) dan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ayat pada
5. dana kesiapsiagaan, (6) Penggunaan kegiatan pencegahan, mitigasi;
- (2) dipergunakan dalam bencana. darurat; rehabilitasi dan rekonstruksi tanggap pasca
Bagian Ketiga Penggunaan Dana
Pertanggungjawaban
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 56
penggunaan dana pada
- (2) Penyebarluasan informasi kepada melalui media massa dilakuken secara transparan penggunaannya setempat. dan pertanggungjawaban keuangan
- (1) Tata cara pertanggungiawaban dengan kebutuhan, dilakukan secara khusus saat tanggap darurat situasi; dan kondisi kedaruratan. tentang dana bantuan dan serta pemanfaatan sesuai masyarakat
- (3) Pedoman pelaksanaan pengawasan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. dimaksud ayat (1) diatur sebagaimana
Bagian Kesatu
Perencanaan
BAB IX - PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 57
Pemerintah Daerah melalui BPBD melakukan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pada
BAB IX - PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 58
- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan;
- (2) Dalam hal penyediaan dan penyaluran bantuan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah lewat BPBD;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan bencana diatur sesuai dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Penggunaan Dana Bantuan
BAB IX - PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 59
- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan usaha produktif bagi korban bencana.
- (3) Pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. biaya rawat jalan;
- b. biaya rawat inap;
6. biaya dokter;
- d. biaya obat; dan/atau
8. biaya pemakaman dan pekuburan jenazah.
- (4) Pemberian bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (5) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pemeliharaan Bantuan
BAB IX - PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 60
- (1) Untuk mengamankan bantuan berupa barang Pemerintah Daerah wajib menyiapkan gudang;
- (2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mengenal waktu kadaluarsa agar diprioritaskan terlebih dahulu dalam pendistribusiannya;
- (3) Barang yang telah kadaluarsa dibuat berita acara pemusnahan;
- (4) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh BPBD dan secara berkala dilaporkan kepada Bupati.
Bagian Keempat
Pengawasan Pengumpulan dan Penyaluran Bantuan
BAB IX - PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 61
- (1) Pengawasan pengumpulan dan penyaluran bantuan secara teknis dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan penanggulangan bencana secara fungsional dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
BAB IX - PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 62
- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan, DPRD Kabupaten dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan;
- (2) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan dimaksud harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 63
- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila:
- a. mengakibatkan terjadinya bencana bagi masyarakat; dan/atau
- (2) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap setiap badan usaha dan atau orang yang melanggar ketentuan Pasal 23.
- b. tidak melaksanakan kegiatan tanggap darurat dan pasca bencana yang menjadi tanggung jawabnya.
5. dan ayat (2) diberikan dalam bentuk tertulis yang terdiri dari:
- a. teguran /peringatan;
- b. paksaan pemerintah; dan/atau
8. pencabutan / pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 64
- (1) Sanksi administrasi teguran / peringatan yang dijatuhkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat disertai dengan Paksaan Pemerintah berupa perintah untuk melakukan tindakan tertentu.
- (2) Bentuk sanksi administrasi Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: pada
- a. penghentian mesin produksi yang menimbulkan bencana;
- b. melakukan pembongkaran instalasi sumber bencana;
- C. menghentikan sementara usaha dan/ atau kegiatan;
- d. tindakan lain untuk menghentikan terjadinya bencana yang lebih luas; dan/atau
7. e memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat dan pasca bencana dengan biaya dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut.
Bupati menjatuhkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) dalam bentuk tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan Pengawasan BPBD.-
- (4) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mendapat sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), wajib mulai melaksanakan perintah yang tertuang dalam sanksi administrasi paling pada ayat
- (5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, BPBD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 65
- (1) Sanksi administrasi teguran / peringatan yang dijatuhkan kepada setiap organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat disertai dengan Paksaan Pemerintah berupa perintah untuk melakukan tindakan tertentu.
2. Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: pada
3. a penghentian kegiatan pengumpulan dana dan atau barang dari masyarakat;
- b. menyerahkan dana dan atau barang yang ada kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD;
- b. melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana dan pengelolaan keuangannya.
- (3) Bupati menjatuhkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung pada
7. sejak diterimanya laporan Pengawasan BPBD.
- (4) Setiap organisasi kemasyarakatan yang mendapat sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mulai sanksi administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya sanksi administrasi.
- (5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, BPBD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 66
- (1) Sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan usaha dan atau kegiatan dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.
- (2) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila Pasal 64 ayat (4) dan Pasal 65 ayat (4) tidak dilaksanakan pada
- (3) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan surat pemberitahuan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
- (4) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud (1) dan (2) dapat disertai tuntutan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang undangan melalui pelimpahan kepada lembaga penegak hukum pada ayat ayat
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 67
- 1) Penanggung jawab usaha/ dan atau kegiatan atau setiap orang yang dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi.
- (2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada (1) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan. ayat
- (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan dan semua pelaksanaan kewajiban atas sanksi administrasi telah dilaksanakan. ayat pada
- (5) Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat mendasarkan pendapat dari BPBD , instansi teknis terkait; dan pakar.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud (3), Bupati wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban. pada ayat
- (6) Keputusan diterima atau ditolaknya hak jawab harus disertai alasanalasannya dan dikirimkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau kepada setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 7) Setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada (1) Bupati tidak memberikan keputusan; maka hak jawab dinyatakan diterima atas perintah Peraturan Daerah ini. ayat
PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 68
- (1) Penyelesaian sengketa dalam penanggulangan bencana dapat dilakukan di luar pengadilan atau di pengadilan
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 69
- (1) Masyarakat yang terkena dampak bencana berhak mengajukan "gugatan perwakilan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerugian.
- (3) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kepada Pemerintah Daerah dan atau penyelenggara pengumpulan dana dan barang atas penyimpangan penggunaan dana dan atau barang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kepada Pemerintah Daerah atas kesalahan atau kelalaian dalam pemberian izin.
- (4) Gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat !3) dapat dilakukan di Peradilan Umum dan atau Peradilan Tata Usaha Negara serta Pengadilan Tipikor sesuai dengan kompetensinya. pada
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 70
Bupati bertanggung gugat atas:
- bencana yang terjadi di Daerah yang disebabkan karena kesalahan dan/atau kelalaian dalam pemberian izin;
- b. keterlambatan dalam menetapkan status tanggap darurat; dan/atau
- C. keterlambatan dalam menjatuhkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66.
BAB XII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 71
Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan oleh penyidik sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 72
- (1) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Daerah ini telah dijatuhkan, penanggung jawab usaha dan atau organisasi kemasyarakatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 73
- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 mengakibatkan terjadinya korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, maka berlaku ketentuan pidana menurut peraturan perundangundangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 74
Masyarakat dapat melakukan tuntutan sanksi pidana atas pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati ## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 75
Semua kebijakan, program, kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, sepanjang tidak bertentangan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76
- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi Peraturan Daerah ini kepada masyarakat segera setelah Peraturan Daerah ini disahkan.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Penetapan: Ditetapkan di Tahuna Pada tanggal, 30 2011

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Penetapan: Diundangkan di Tahuna Pada tanggal, 2011

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE , MAURITS BERHANDUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2011 NOMOR
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR
TAHUN 2011
TENTANG
## PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
## UMUM
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri dari wilayah kepulauan yang memiliki kerawanan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga diperlukan penanggulangan bencana yang sistimatis, terpadu dan terkoordinasi.
Dalam rangka upaya penanganan bencana yang sistimatis, terpadu dan terkoordinasi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu memberikan landasan hukum sehingga menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
## II. PASAL DEMI PASAL
tujuh) Pasal.
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan *asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. ## Huruf b Yang dimaksud dengan"asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan 'keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. ## Huruf c Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalamn hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. ## Huruf d Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan. Yang dimaksud dengan 'asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan. Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. ## Huruf e Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. ## Huruf f Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong. ## Huruf g Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi vang akan datang demi kepentingan ## Huruf h Yang dimaksud dengan "asas ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, saat terjadi bencana, maupun tahap pascabencana. pada pada
PENJELASAN
Pasal 3
## Huruf a bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. ## Huruf b Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamaian jiwa manusia. ## Huruf c Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan koordinasi yang baik dan saling mendukung. pada Yang dimaksud dengan 'prinsip keterpaduan" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan kerja sama yang baik dan saling mendukung: pada ## Huruf d 'prinsip berdaya adalah bahwa dalam meng