PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 12 Tahun 1950 tentang KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4I) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor !9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2791;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa27\;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?OLL Nomor 82, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 523fl;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun t972 tentang P,erubahan Nama datr Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2OOO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor I97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerirrtah Nomor 13 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor atefl;
8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263l sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 16fl;
- L2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Ped.oman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59fl;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 20L6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1L4l;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lemharan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSI{AN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Badan Perencanaan PembangLlnan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
- B. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan Perencanaan PembangLrnan Daerah.
3. lO. Poticy brief adalah bentuk publikasi yang secara spesifik ditujukan untuk naemberikan rekomendasi kebijakan.
KEDUDUI{AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - KEDUDUI{AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
2. (21 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunl'ai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)', Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : (s)
- a. penyusunan kebijakan daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUI{AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan organisasi Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sekretariat, merrrbawahi :
2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan, membawahi :
3. Sub Bagian Penyusunan Program;
1. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
3. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
- d. Bidang Ekonomi, membawahi :
2. Sub Bidang Perindustrian, Perdaghngan, Koperasi dan Usaha Mikro; dan
1. Sub Bidang Pertanian;
3. Sub Bidang Investasi dan Penanaman Modal.
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Permukiman;'dan
3. Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan, membawahi :
1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
2. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepa.la Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## BAB III

## URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu KEPALA BADAN

## Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

## Bagian Kedua

## SEKRETARIAT

## Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Badan, dan administrasi di lingkungan badan;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan badan;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Badan serta penyelenggaraan tugas- tugas bidang secara terpadu;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Badan;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- g. pelaksanaan urusan umum;
- h. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan urusan aset badan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
1. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## Paragraf 1

## Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan tata usaha kepegawaian.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaAn urusan rumah tangga dan protokol Badan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Badan;
- c. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Badan dan perbekalan lain;
- d. pelaksanaan urusan surat - menyurat;
- f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Badan;
- h. penyelenggaraan tugas kepegawaian Badan yang meliputi pengun'r.pulan data kepegawaian, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, pengelolaan dan pelaksanaan rekapitulasi absensi elektronik, penyiapan dan penghimpunan penilaian prestasi kerja pegawai, mempersiapkarr usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/ suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
- i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
- j. pen5rusllnan Laporan Kepegawaian;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya Sekretaris; dan kepada
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Sub Bagian Keuangan

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Badan;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan Badan yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan serta pembayaran gaji pegawai;
- d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Badan;
- f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- i. pelaksanaan tugas keBadanan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Sub Bagian Penyusunan Program

## Pasal 1O

- (3) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
2. (41 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Renstra dan Renja Badan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup badan;
- c. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Badan;
- d. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada unsur penunjang urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan;
- e. penyusunan evaluasi kegiatan Badan;
- f. Penyetenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan;
- g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan

## Bagian Ketiga

## BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN PEMERINTAHAN , Pasal 1 1

Bidang Sosial, Budaya Dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD, LKPJ, Pengendalian dan Evaluasi) di bidang Sosial, Budaya dan pemerintahan yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan., perpustakaan, kearsipan, transmigrasi, pemerintahan umum dan aparatur serta upaya penanggulangan kemiskinan.

## Pasal 12

:

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1, Bidang Sosial, Budaya Dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang sosial, budaya dan pemerintahan;
- b. penginventarisaslan permasalahan bidang sosial, budaya dan pemerintahan serta merumuskan langkah-langkah kebij akan pemecahan masalahnya;
- c. penyusunan kajian kebijakan dan policy brief pembangunan daerah bidang sosial, budaya dan pemerintahan;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana pembangunan daerah bidang sosial, budaya dan'pemerintahan;
- e. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## Paragraf L

## Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan

## Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kajian, rencana program pembangunan, inventarisasi permasalahan pembangunan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berenc ana, perpustakaan dan kearsipan.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kajian dan policy brief lingkup pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berenc an'a, perpustakaan dan kearsipan;
4. penyiapan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup pendidikan, kesehatan, kebudayaan, Fengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan dan kearsipan; b.
- C. penyiapan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup pendidikan, kesehatan, kebudayaart, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan dan kearsipan;
6. penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program , pembangunan lingkup pendidikan, kesehatan, kebudayaarL, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan cian kearsipan ; d.
7. pelaksanaan ketatausahaan ; e.
8. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan f.
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. o b'

## Paragraf 2

## Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

## Pasal L4

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angkd 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kajian, rencana program pembangunan, inventarisasi permasalahan pembangunan,


koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, transmigrasi dan upaya penanggulangan kemiskinan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Sosial ayat (1), Sub Bidang Kesejahteraan menyelenggarakan fungsr :
- a. penyiapan bahan penyusunan kajian dan policy brief lingkup sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, transmigrasi dan upaya penanggulangan kemiskinan ;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pembangurran lingkup sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindu.ngan anak, transmigrasi dan upaya penanggulangan kemiskinan;
- c. penyiapan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, transmigrasi dan upaya penanggulangan kemiskinan;
5. penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, transmigrasi dan upaya penanggulangan kemisklnan ; d.
6. pelaksanaan ketatausahaan ; e.
7. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan f.
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. o b'

## Paragraf 3

## Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur

## Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kajian, rencana program pembangunan, inventarisasr permasalahan pembangunan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pemerintahan umum dan aparatur.

- (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kajian dan policy brief lingkup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pemerintahan umu.m dan aParatur;
- penyiapan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup administrasi kependudukan dan pencat atan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, kecertiban dan perlindungan masyarakat, pemerintahan umum dan aParatur; b.
- c. penyiapan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pemerintahan umum dan aParatur;
- penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pemerintahan umum dan aparatur; d.
- pelaksanaan ketatausahaan ; e.
- pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan f.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. o b'

## Bagian Ketiga

## BIDANG EKONOMI

## Pasal 16

Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai Lugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD, LKPJ, Pengendalian dan Evaluasi) di bidang ekonomi yang meliputi urusan pertanian, pangan, perikanan, kehutanan, penanaman modal, perindustrian, perdage-ngan, serta urusan Koperasi dan Usaha Mikro.

## Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang ekonomi;
- c. penyusunan kajian kebijakan dan policy brief pembangunan daerah bidang ekonomi;
- b. penginventarisasian permasalahan bidang ekonomi serta merrrmuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalahnya;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana pembangunan daerah bidang ekonomi;
- e. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

## Paragraf 1

## Sub Bidang Pertanian

## Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka I, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kajian, rencana program pembangunan, inventarisasi permasalahan pembangunan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup pertanian, pang&amp;o, kehutanan, dan perikanan.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pertanian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kajian dan policy bnef lingkup pertanian, pang&amp;D, kehutanan, dan perikanan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup pertanian, pangan, kehutanan, dan perikanan;
- c. penyiapan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup pertanian, pangan, kehutanan, dan perikanan;
- d. penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup pertanian, pangafl, kehutanan, dan perikanan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ekonomi; dan

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh I(epala Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

## Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kajian, rencana program pembangunan, inventarisasi perfnasalahan pembangunan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyiapan bahan penyusunan kajian dan policy bief lingkup perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup perindustrian, koperasi dan usaha mikro; perdagangan,
- c. penyiapan bahan inventarisasi permasalahan penebangurian lingkup perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
- d. penyiapan bak an koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup perindttstrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ekonomi; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Sub Bidang Inventasi dan Penanaman Modal

## Pasal 20

- (1) Sub Bidang Investasi dan Penanaman Modal sebagaimatra dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kajian, inventarisasr rencana program pembangunan,

- permasalahan pembangunan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup Investasi dan Penanaman Modal.
- (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Investasi dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kajian dan policy brief lingkup Investasi dan Penanaman Modal;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup Investasi dan Penanaman Modal;
- c. penyiapan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup Investasi dan Penanaman Modal;
- d. penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup Investasi dan Penanaman Modal;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ekonomi; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

## BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYATI Pasal 21

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD, LKPJ, Pengendalian dan Evaluasi) di bidang perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, Komunikasi dan informasi, permukiman, Pariwisata, sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

## Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan Dokumen RPJMD bidang Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. penginventarisasian permasalahan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah serta merumuskan langkahlangkah kebijakan pemecahan masalahnya;
3. penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; d.
4. penyusunan rencana, pelaksanaan koordinasi, furtegrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; e.
5. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; f.
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

## Paragraf 1

## Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pasal 23

- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kajian, rencana program pembangunan, inventarisasi permasalahan pembangunan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyiapan bahan penyusunan kajian pembangunan daerah lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. penyiapan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup pekerjaan r-lmum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;

- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
2. o b' pelaksanaan tugas kedinasan train yang diberikan oleh kepala bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Permukiman

## Pasal 24

- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kajian, rencana program pembangunan, inventarisasi permasalahan pembangunan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup PerhubLlngan, Komunikasi, Informatika dan Permukiman. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Permukiman menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyiapan bahan penyusunan kajian dan policg brief lingkup perhubungan, komunikasi, informatika dan permukiman;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup perhubungan, komunikasi, informatika dan perrnukiman;
- c. penyiapan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup perhubungan, komunikasi, informatika dan permukiman;
- d. penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup perhubungan, komunikasi, informatika dan permukiman;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Sub Bidarrg Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

## Pasal 25

- (1) Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kajian, rencana program pembangunan, inventarisasi permasalahan pembangunan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangu.nan lingkup energi, kebersihan, pertamanan, pariwisata, limbah, kebencanaan dan lingkungan hidup.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup menyelel').ggarakan fungsi : (2)
- a. penyiapan bahan pen)msunan kajian dan policy brief lingkup energi, kebersihan, pertamanan, pariwisata, limbah, kebencanaan dan lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup energi, kebersihan, pertamanan, pariwis ata, limbah, kebencanaan dan lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan pembangunan lingkup pariwisata, limbah, inventarisasi permasalahan energi, kebersihan, pertamanan, kebencanaan dan lingkungan hidup;
6. penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup energi, kebersihan, pertamanan, pariwis ata, limbah, kebencanaan dan lingkungan hidup; d.
7. pelaksanaan ketatausahaan ; e.
8. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan f.
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya. o b'

## Bagian Kelima

## BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

## Pasal 26

Bidang , Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas rnembantu Kepala Badan dalam melaksanakart koordinasi, Penyusunan kebijakan teknis, merencanakan program dan menyelenggarakan desiminasi hasil kelitbangan di daerah, menetapkan kebijakan,

pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah ( RP.JPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD, LKPJ, Pengendalian dan Evaluasi), men1rusu'n pelaporan serta menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian, dan pengembangan.

## Pasal2T

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pen)rusunan. kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah;
- b. pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada bupati dan SKPD di lingklrngan pemerintahan kabupaten;
- c. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
- d. pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;
6. pembinaan pelaksanaan program dan kelitbangan pemerintah Daerah; kegiatan f
7. pengkoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaarl, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan; o b'
8. pengoptimalan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa; h.
9. pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi; 1.
- j. pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, peneraP&amp;n, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. pengkoordinasian pemberian penguatan sistem inovasi daerah; k.
12. pengkoordinasian penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten; 1.
13. pengkoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten; m.

- n. pengkoordinasian penataan kelemb agaarL sistem inovasi daerah;
- o. pengkoordinasian pemberdayaan organlsasl kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah;
- p. pengkoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga penelitian dan pengembangan swasta;
4. pengkoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah ; q.
5. penyiapan bahan dan pengkoord.inasian penyusu'nan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah daerah dan jangka pendek daerah; t.
6. pelaksanaan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah; S.
7. pelaksanaan evaluasi dan pembangunan daerah; penilaian kinerja t.
8. pelaksanaan pelaporan kinerja pembangunan daerah; u..
9. inventarisasi permasalahan bidang penelitian dan pengembangan: V.
10. penyusunan kajian dan policy brief di Bidang Penelitian dan Pengembangan ; w.
11. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta kewilayahan ; x.
12. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; v.
13. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah; z.
14. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah; aa.
15. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah; bb.
16. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah; cc.
17. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tin&lt;lak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebij akan pembangunan daerah; dd.
18. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan; ee.

- ff. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- gg. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- hh. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- ii. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- jj. penyusLlnan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- kk. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
11. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- mm. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## Paragraf 1

## Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pasal 28

- Sub Bidang Peneljtian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka L, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi di bidang Penelitian dan Pengembangan. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang per^rerintahan, pengkajian peraturan, sosial, ekonomi, pembangunan, fasilitasi dan penerapan Inovasi dan Teknologi;
- b. pengelolaan data kelitbangan di bidang pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial, ekonomi, pembangunan, fasilitasi dan penerapan Inovasi dan Teknologi serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- C. pemfasilitasian pemberian rekomendasi penelitian bagi v/arga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; pelaksanaan
- pelaksanaan ketatausahaan ; e.

- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan seslJai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pasal 29

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 , mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, analisis dan perum\Isan, koordinasi sinkronisasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pendanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembanglrnan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan jangka pendek daerah;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Perangkat Daerah;
- c. pengkoordinasiarr dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dan kewilayahan dalam penentuan prioritas di daerah;
- f. pembuatarr laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
10. h, pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

## Pasal 3O

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas menghimpun, mengu.mpulkan, mengolah dan menyajikan serta mengkoordinasikan data di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan dan hasil pembangunan daerah;
- c. menJrusun dan melakukan pengendalian kegiatan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelap