PERATURAN BUPATI MA Nomor 25 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,
- a bahwa pembangunan / pengembangan suatu kawasan akan menimbulkan dampak terhadap lalu lintas di sekitarnya, terutama tingkat layanan lalu lintas baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
- b bahwa pembangunan / pegembangan kawasan sebagaimana dimaksud dalam hurul a akan berpengaruh terhadap tata guna lahan akibat pengembangan / pembangunan tersebut; pula
- bahwa agar pembangunan / pengembangan kawasan sebagaimana di maksud dalam hurul a dan huruf b dapat di selaraskan dengan kondisi lalu lintas dan tata guna lahan perlu dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- d bahwa berdasarkan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf C, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
Menetapkan
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4655): 80,
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 201 1 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
- 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Pernyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Dacrah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4);
- 10 Peraturan Bupati Lahat Nomor 57 tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Perhubungan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.
BAB [ KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
- 3 Bupati adalah Bupati Lahat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat
- 4 Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat.
- 6 Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatanpemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- 8 Bangkitan /tarikan lalu lintas dan angkutan jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak, yang dibangkitan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan pemukiman dan infrastruktur .
- 7 Tim Evaluasi adalah tim yang bertugas menilai dan mengevaluasi dokumen hasil Andalalin yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
- 9 Pengembang atau pembangun adalah orang badan hukum, kelompok orang,
10.
- Sah sebavai pemilk yang akan membangun atau mnengembangkan pusat kegialan pemukiman dan infrastruklur.
- Manajemen rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kevjatan meliputi perencanaan; pengadaan, pengaturan , dan pemelinaraan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan mnemclihara keamanan, keselamatan, keteruban dan kelancaran lalu lintas
Pasal 2
- (1) Maksud dari penyelenggaraan Andalalin adalah untuk menghindarkan penurunan ungal pelayanan lalu lintas baik kualitas dan kuantilas sualu kawasan dalam mengantisipasi darnpak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalu lintas di sekitarnya. pada
- (2) Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk
- b. menentukan bentuk manajemen dan rekayasa atau peningkatan / perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pernbangunan atau pengembangan baru terhadap lalu lintas di sekitarnya;
4. a memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan terhadap lalu lintas di sekitarnya;
5. menyelaraskan kebijakan mengenai tata guna lahan dengan kondisi dan lokasi akses serta alternatif peningkatan / perbaikan;
6. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
7. d mengidentifikasi masalah yang dapat mempengaruhi kebijakan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Bagian Kesatu Jenis Pusat Kegiatan, Pemukiman dan Infrastruktur
BAB II - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 3
- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban Lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- 2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk
- b. kegiatan perkantoran;
5. 2 kegiatan perdagangan;
6. kegiatan industri;
7. 1 sekolah atau universitas;
8. d fasilitas pendidikan
9. 2 lembaga kursus;
- € fasilitas pelayanan umum
- 1 rumah sakit;
- 2 klinik bersama;
- 3 bank;
- stasiun pengisian bahan bakar umurn;
- h gedung pertemuan
- g hotel;
- i. restoran;
- k bengkel kendaraan bermotor;
- J fasilitas olahraga (indoor dan outdoor);
- 1 pecucian mobil;dan / atau;
- bangunan lainnya;
- (4) Pemukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa: pada
- b rumah susun dan apartemen;
- a. perumahan dan permukiman
- C asrama;
- d. ruko; dan/atau;
- permukiman lainnya;
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa: pada
- b pelabuhan
- a. akses kendaraan dari jalan tol;
- bandar udara;
- d terminal;
- e stasiu kereta api;
- g fasilitas parkir untuk umum;
- f. kendaraan; pool
- h jalan layang (flyover);
- j terowongan (tunnel);dan / atau;
- 1 lintas bawah (underpass)
- k infrastruktur lainnya;
BAB II - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 4
- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf dan huruf h yang wajib dilakukan Andalalin dihitung
BAB II - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 5
- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dan huruf b yang wajib dilakukan Andalalin dihitung
BAB II - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 6
- (1) Rencana pembangunan infrastruktur akses kendaraan dari jalan tol, pelabuhan, bandar udara, terminal, stasiun kereta api, kendaraan, fasilitas parkir untuk umum, dan infrastruktur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf k wajib dilakukan Andalalin . pool
- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flyover), lintas bawah (underpass) dan / atau terowongan (tunnel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf h huruf i dan huruf j wajib dilakukan Andalalin apabila jalan layang (flyover) , lintas bawah (underpass), dan/ atau terowongan tunnel) merupakan jalan akses ke jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flyover) lintas bawah (underpass) dan/atau terowongan (tunnel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5)
huruf h, huruf 1 dan huruf j, menghubungkan jalan yang belum pernah ada tidak wajib dilakukan Andalalin.
BAB II - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 7
- (1) Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin tidak terpenuhi yang ada di jalan nasional, provinsi, kabupaten dan desa maka diberikan rekomendasi manajemen rekayasa lalu lintas oleh Dinas Perhubungan berdasarkan hasil survey Tim Andalalin Kabupaten.

## Pasal 8

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin
- (2) Rencana pengemnbangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama / pokok wajib dilakukan Andalalin\_

## Bagian Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pasal 9 Ketiga

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melakukan Andalalin.
- (2) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud (1), pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat. pada ayat
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

## Pasal 10

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat pada
3. 1 penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
4. a perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi:
5. 2 cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;

b

h.

- 3 perkiraan digunakan seperti bangkitan / tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/ atau kebutuhan parkir;
- analisis;
6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
- 5 periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
- 7 karakterisuk dan intensitas lata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
- 9 metodologi penyusunan dokumen hasil Andalalin: analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan
- 8 penggunaan dan pemilihan model transportasi dapat dilakukan secara manual dan pemodelan;
- saat ini meliputi;
2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data histori volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum pejalan kaki dan pesepeda; dan
- 1 kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
- 3 kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.

C.

- d analisis distribusi perjalanan;
- analisis bangkitan / tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
- € analisis pemilihan moda;
- g simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin, meliputi;
- analisis pembebanan perjalanan;
- 1 simulasi kenerja lalu lintas sebelum pembangunan;
- 3 simulasi kenerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
- 2 simulasi kenerja lalu lintas pada saat pembangunan;
- 4 simulasi kenerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- 1 peningkatan kapasitas ruas dan / atau persimpangan jalan;

rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:

- 2 penyediaan angkutan umum;
- 4 manajemen kebutuhan lalu lintas;
- 3 manajemen dan rekayasa lalu lintas ruas jalan pada
- 5 penyediaan fasilitas berupa gedung dan /atau taman parkir; parkir parkir
- 6 penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;

- 8
- penyediaan bag pejulan kuki dan berkemampuan khusus (isubilitans)
- 11 penyediaan sistem inlormasi lalu lintas;
- penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasnn;
12. penyediaan lasilitus tempal mnenaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umnUIn di dalam kawasan; dan
- 13 penyediaan fasilitas penyeberangan; rincinn jawab pemerintah kabupaten dan pengembang pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan scbagaimana dimaksud dalam huruf h;

## rencana pemantauan dan cvaluasi memuat:

- 0) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
2. 1 pemantauan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi
- b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sckitar wilayah pembangunan alau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
- a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi kendaraan di pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
5. 2 pemantauan oleh pengembang alau pembangun, meliputi
- b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
7. k gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
- c) pemantauan terhadap rambu, marka dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9. 1 kesatuan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW);
10. 3 kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
2. lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan; peta
12. 4 kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
13. 5 kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;

Bagian Keempat Sertifikasi Tenaga Ahli Pasal 11

Tenaga ahli lembaga konsultan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Andalalin.

- Pasal 10
- (2) dan jalaan provinsi sebclum terlebih dalan pusat kegiatan, 2 (dua)
- (1) berlokasi di jalan Kabupalen memperoleh pada pusat

Hasil dalam Pasal 12 pengemnbang atau

- vzin lokasi
- izin pembangunan bangunan #edung dengan fungsí khusus scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dí
- b izin mnendirikan bangunsn
- (1) Untuk dimaksud dalamn Paca] 12 "yal (1), pengembang atau pernbangun haruv dokuren hasil Andalalin kepada Bupati,
- (2) Pcnyamnpaian dokumnen hasil Andalalin sebagairnana menggunakan format scbagaimana terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, pada
- (3) dímaksud pada (1) memberikan persctujuan waklu paling larna 60 (enam puluh) hari kerja scjak díterimanya dokumnen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan ayat
- Bupati dapal mernberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Andalalin sebagairnana dimaksud pada (3) kepada Kepala Dínas, ayat
- (5) Pemberian persctujuan hasil Andalalin scbagaimana dirnaksud sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. biaya pada

## Pasal 15

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur pada
3. a Dinas Perhubungan;
4. C Kepolisian Resor Lahat.
5. b Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat; dan
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas pada
7. b menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin
- a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin; dan
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud (1) terdiri atas pada ayat
10. a Ketua;
- C. Anggota; dan
12. b Sekretariat;
- d. Anggota Sekretariat.
- (5) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dari unsur Dinas Perhubungan dan merangkap sebagai anggota. pada
- (6) Jumlah anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang. pada
16. Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## Pasal 16

- Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagiamana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisakan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

## BAB III TINDAK LANJUT ANDALALIN Pasal 17

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang surat pernyataan kesanggupan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud (1) dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas. pada ayat
- (3) Dokumen Andalalin berlaku sclama 5 (lima) tahun dan apabila dalam jangka waktu tersebut pengembang atau pembangun belum menyelesaikan pembangunannya maka dokumen Andalalin wajib dikaji ulang:

## Pasal 18

- (1) Pengembang atau pembangun yang tidak melakasanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ayat
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud (1) berupa pada ayat
- b. penghentian sementara pelayanan umum;
4. a peringatan tertulis;
5. penghentian sementara kegiatan;
6. pembatalan izin; dan atau
- d. denda administratif;
8. pencabutan izin.

## Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d. tetap pada
4. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (2) huruf e dan huruf f. ayat

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 20

- (1) Untuk pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang sedang dibangun yang memenuhi kriteria untuk diadakan Andalalin setelah Peraturan Bupati ditetapkan harus dilakukan Andalalin .
- (2) Untuk pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang telah dibangun dan sudah mendapatkan dokumen Andalalin dan atau rekomendasi manajemen rekayasa lalu lintas dianggap sudah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan\_ pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.



BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 25

LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR

25

TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN

ANALISIS

DAMPAI

LALU

LINTAS

## KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

| No | Jenis Rencana Pengembangan | Ukuran Minimal |
|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | Pusat Kegiatan | |
| A | kegiatan perdagangan | |
| | pusat perbelanjaan ritail | 500 m2 luas lantai bangunan |
| B | kegiatan perkantoran | 100 m2 luas lantai bangunan |
| | kegiatan industri dan pergudangan | 2.500 bangunan |
| D | fasilitas_pendidikan | |
| 1) | sekolah universitas | 500 siswa |
| 2) | lembaga kursus Bangunan dengan 50 siswa | waktu |
| E | fasilitas pelayanan umum | |
| I) | rumah sakit | tempat tidur |
| 2) | klinik bersama | 10 ruang pratek dokter |
| 3) | Bank | 500 m2 luas lantai bangunan |
| F | Stasiun pengisian bahan bakar umum | 1 dispenser |
| G | Hotel | 50 kamar |
| H | Gedung pertemuan | 500 m2 luas lantai bangunan |
| 1 | Restoran | 100 tempat duduk |
| J | Fasilitas olahraga (indoor atau outdoor) | Kapasitas penonton 100 orang dan / atau luas 10.000 m2 |
| K | Bengkel kendaraaan bermotor | 2.000 m2 luas lantai bangunan |
| L | Pencucian mobil | 2.000 m2 luas lantai bangunan |
| 2 | Permukiman | |
| A | Perumahan dan pemukiman | |
| 1) | Perumahan sederhana | 150 unit |
| 2) | Perumahan menengah atas | 50 unit |
| B | Rumah susun dan apartemen | |
| 1) | Rumah susun sederhana | 100 unit |
| 2) | Apartemen | 50 unit |
| | Asrama | 50 kamar |
| D | Ruko | Luas lantai keseluruhan 2.000 m2 |

| NO | Jenis Rencana Pengembangan | Ukuran Minimal |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Infrastruktur | |
| A | Akses ke dan dari jalan tol | Wajib |
| B | Pelabuhan | Wajib |
| | Bandar udara | Wajib |
| D | Terminal | Wajib |
| E | Stasiun kereta api | Wajib |
| F | Pool kendaraan | Wajib |
| G | Fasilitas parkiran untuk umum | Wajib |
| H | Jalan layang (flyover) | Wajib |
| 1 | Lintas bawah (under pass) | Wajib |
| J | Terowongan | Wajib |
| | Bangunan/ permukiman /infrastruktur lainnya | |
| | Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata di perhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya jalan yang dipengaruhi atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau pada pada | Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata di perhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya jalan yang dipengaruhi atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau pada pada |

Catatan angka kolom di atas adalah kumulatif angka pada


LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR

TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN

ANALISIS

DAMPAK

LALU

LINTAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

## KOP SURAT PERUSAHAAN INSTANSI

Nomor

20

Klasifikasi

Lampiran

Kepada Yth. Bupati Lahat

Perihal

Permohonan

Persetujuan

Andalalin

- 1 Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pamerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati.
- 3 Sehubungan dengan 1 dan 2 diatas dan untuk kelancaran investasi bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Andalalin pengembangan / pembangunan. (disi nama objek yang akan dikembangkan / dibangun) . angka
2. Menunjuk 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/ pembangun yaitu PT . (diisi nama perusahaan pengembang/ pembangun)\_ (diisi nama objek yang akan dikembangkan / dibangun) yang terletak di jalan (diisi nama jalan RT/RW / Kelurahan Kecamatan / Kabupaten / ) yang merupakan jalan kabupaten. angka
- 4 . Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan dokumen hasil Andalalin pengembangan / pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh konsultan PT/CV. (diisi nama perusahaan konsultan Andalalin) .
- 5 Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

## Pemohon

Tandatangan dan Stempel

Tembusan Yth: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat.

## B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

## KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI SURAT PERTNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor

yang bertanda tangan dibawah ini Saya

Nama

Jabatan

Alamat

Dalam hal untuk dan nama. (nama pengembang atau pembangun pemerintah BUMN / Lembaga/ Swasta alau perorangan) bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) , Nomor bulan tahun 20 tentang kegiatan dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban,yaitu:

1

2

3.

4. dsb

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan kesungguhan dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila di kemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

tanggal.

20

## Pengembang/ pembangun

Tandatangan

Stempel perusahan instansi

Materai 6.000

(nama lengkap)