PERATURAN BUPATI SINTANC TENTANG TATA CARA PELAKSANAA K~PEU IS~U,''[,[F}"NGUTAN RERUGUS PELA YANAN KABUPATEN SINTANG KETENTUAN UMUM Nomor TAHUN Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAA K~Peu is~u,''[,[f}"NGUTAN Rerugus PELA YANAN KABUPATEN SINTANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATT SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANc
NOMORS TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAA K~Peu is~u,''[,[f}"NGUTAN Rerugus PELA YANAN KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- � ahwa Retribusi Pelayana Kepelabuhanan adalah Retribusi aerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang harus dikelola secara tertib, taat peraturan Perundang­ undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan,
- Menimbang : a. kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, menegaskan tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- C. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b dan dalam rangka pengaturan dan pemberian pelayanan kepelabuhanan, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan di Kabupaten Sintang;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang.
1. Undang­Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pe 1bentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran em pepublik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Ne9" \_Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai LemP""j'~ang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Unda0, ,, r2, Tambahan Lembaran Negara Republik 1959 lomor Indonesia Nomor 1820)%
2. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Undang­Undan9 Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Pidana (Lem9"",~a tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tam0a Nomor 3209)
3. Undang­Undang...
000422
3. Undang-Ur tentang Dari \_(Lembaran Negara Republik 'Omor 75, Tambahan Lembaran Negara
4. dang-Undang Nor 4. Undang-Undang... Pemberantasan T~~"0r 31 Tahun 1999 tentang Negara Repuj " Pidana Korupsi Nepotisme (Lembaran Tambahan Len\_ 'donesia Tahun 1999 Nomor 140, 3874) sebaga"an Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 20 T\_,, 'a telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2004""?O01 (Lembaran Negara Repubii indonesia Republik In, "Omnor 134, Tambahan Lembaran Negara nesia Nomor 4150);
3. p, Indang N ,"""!enggaraan" or 28 Tahun 1999 Ina5[,~tsi, o~,"8?° 'Yang Bersi Dan Bebas p. esia Tahun 199g, ""isme epublik Indonesia , omor 3851) u '
4. 5 Undang-Undar N Negara (L ng omor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nomo, z,Paran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4pk,,"Pahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. u»oars-udang omor 2a Tahu 2909 "e"9"ze" Paerap Retribusi Daerah (Lembaran Vegara eput Ii Indonesia Dan 09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5049); Republik Indonesia Nomor h
12. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Undang-Unda0\_, Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Pubiik (Lem",%an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, am Nomor 5038);
13. Undang-Undan N Peraturan Pet,/";"Pmor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Indonesia Tak,,,"}}Hdangan (embaran Negara Republik Negara Repubix j~''1 Nomor 82, Tambahan Lembaran onesia Nomor 5234); .
15. Peraturan pe . Pedoma \_erintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pemerint. "binaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Tahun ~,\_'aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Repubi ~~'' Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara ndonesia Nomor 4593;
14. Peraturan Pen . Pengelolaa "Derintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Indonesia T\_, angan Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Rep]tN"'',\_905 Nomor 140, Tambahan Lembaran I Indonesia Nomor 4578);
16. {an Pemerntan Nomor 38 Tahun 2007 tentang \_\_"mbagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah rovinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Penempatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013) Nomor 3 Tambahan I embaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. t Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 T ahun 2008 Perat""}, ,~~an Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten tenta0 ~,'baran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Sinta09,' ,bahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nome' 'bagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor ±ten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah KabP\_, sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Daerah KabuP,, abupaten Sintang Nomor 5) lembaran Daera!
I·
I
..
Menetapkan
23. Peraturan Daerah tentang Reta, Gabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 S . usi Jasa U ' Intang Tahun 2012 , "aha (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Sintan¢ "Omor 5, Tambahan Lembaran Daerah 9 lomor 5);
MEMUTUSKAN
[[;[:zz;{\!y. sues re1Ac 1A1 ce» reuswAN is~Fir~l[3'(5;;{es suviiviv ere~siwii ?l
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;
5. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau ikelola oleh Pemerintah Daerah;
6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu, sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai kapal bersandar, naikturun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, barupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
7. Pelabuhan Sungai adalah p'elabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai;
8. Dermaga adalah suatu bang"n?\_ Pela@buhan yang digunakan untuk merapat dan menambat an «apal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik turunkan penumpang;
9. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari bank kapal;
10. Kapal Sungai adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungal
000426
11. Surat Ketetar p . . · · t SKRD 4\_Pan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingka besar,\_'ah surat ketetapan retribusi yang menentukan Jumlah pokok tr' .: ol retribusi yang terutang;
12. Karcis adalah ox pokok a okumen yang menentukan besarnya jumlah O retribusi yang terhutang;
13. Petugas Pe oleh un Ungut adalah petugas yang diberi kewenangan pada i[,,""laksanakan pemungutan Retribusi yang terutan9 a]l 'etribusi;
14. Buku Peneri pe 1b. [maan Pembayaran adalah pencatatan penerimaan Lem ayaran retribusi oleh Petugas Pemungut atau Petugas apangan;
14. Tanda Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi dari Petugas Pemungut I Petugas Lapangan ke Bendahara Penerimaan;
15. Surat Tanda Setor adalah Bukti penyetoran hasil penerimaan retribusi oleh Bendahara Penerimaan;
16. Buku Penerimaan dan Penyetoran adalah pencatatan penenmaan retribusi ## BAB II
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut dengan menggunakan tanda bukti / dokumen pembayaran sebagai berikut :
- b. Pembayaran Retribusi Jasa Sandar, Penumpukan Barang, Sewa Tanah dan Sewa Ruangan berupa SKRD.
- a. Pembayaran Retribusi Jasa Masuk pelabuhan untuk orang dan kendaraan berupa karcis;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
bentuk, ukuran, warna, nomor seri Karcis dan SKRD Pelayanan Kepelabuhanan bagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian lidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB Ill

## TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

## Pasal 4

- Setiap bz tribusi oleh wajib retribusi, diberikan tanda bukti p pembayaran re1 ·
- Pembayaran berupa karcis atau SKRD, \_ tr atat Pe, Retribusi wajit iicatat 1alam Buku Penerimaan erimaan pembayaran etrI ~ .j 'embayaran oleh Petugas Pemungut yang ditun)ju. (2)

Pasal5 ...

- ( penyetoran penerimaan retrit pinas melalui Bendahars ,"Hsi dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi e menggunakan Tanda Bua, """""aan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan Penerimaan setoran Reta""yaran.
- 2) 1anda Setor dan Bu, ~"" Petugas Pemungut wajib dicatat dalam Surat penerimaan. nerimaan dan Penyetoran oleh Bendahara
- (3) Hasil penerimaan Retribusi »be . paerah oleh Bendahara p\_ ebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas menggunakan Surat set,"""imaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan

## Pasal 6

gen"; """"?"a" Is' Bukg Penenmaan, Tana But Pembayaran, surat Tanda S etor u u e enmaan an Penyetor S , d I m '. Ill Lampiran IV L . an, urat Setoran sebagaimana tercantum a a Lamp""",'['. s· hk ]Spiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII, yang merupakan bagian ti dak terprsat can lari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 7

Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

## Pasal8

Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebelum digunakan diporporasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

## Pasal9

Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan wajib disimpan dengan baik sebagai bukti pembayaran dan hanya berlaku 1 (satu) kali.

## Pasal 10

~isa Karcis yang tidak terpakai pada Tahun Anggaran sebelumnya setelah dilakukan Penghitungan dimusnahkan oleh Tim Penghapusan dengan Berita Acara Pemusnahan.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

?bag%a p, slum diatur dan atau yang belum cukup diatur dalam 'ea"ijuk Teknis yang P" ~enai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih ju~" upati ini, sepanjang me eh Kepala Dinas.

## Pasal 12

aturan Bupati ini mulai berlaku )a """ setap orang dapat men%%tL,"?'anggal diunangkan. 8" «ii engan penempatanny%a «,""emerintahkan pengundangan 3u9 lam 3erita Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan


Dpiundangkan di

:

Sintang

pada tanggal

: 28 Me 2014

pELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR \¥

v

\_MPIRAN I

000429

N OMOR

PERATURAN BUPATI SINTANG

.

TANGGAL

TAHUN 2014

TENTANG

2014

TATA

CARA

PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN

RETRIBUSI

PELAYANAN

KEPELABUHANAN

DI

KABUPATEN SINTANG.

BENTUK, UKURAN, WARNA, NO PELAYANAN KEPELA.'' MOR DAN SERI KARCIS RETRIBUSI BUHANAN DI KABUPATEN SINTANG.

16 cm

7,5 cm

8,5 cm yara

Kertas Putih dengan latar belakang tulisan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang (warna merah muda)

Nomor ditulis warna

merah

000001 RETRIBUSI TANDA MASUK PELABUHAN (ORANG )

Rp. 1.000,­

Berlaku satu kali waktu masuk dan keluar orang

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

000001

RETRIBUSI

T ANDA MAS UK PELABUHAN

( SEPEDA MOTOR )

Rp. 1.500,­

Berlaku satu kahi waktu masuk dan keluar kendaraan

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

000001

RETRIBUSI

T ANDA MAS UK PELABUHAN

(KENDARAAN BER MOTOR/TIDAK BERMOTOR RODA TIGA )

[

Rp. 1.500.

Berlaku satu kaJi waktu masulc dan keluar kendaraan

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## 000001 RETRIBUSI

(KENDARAAN BER MOTOR RODA EMPAT )

TANDA MASUK PELABUHAN

Rp. 2.000,­

Qlalcu aatu lcali walctu masul&lt; dan keluaJ kendarWl Bcrleku

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

000001

T ANDA MAS UK PELABUHAN

RETRIBUSI

(ORANG )

Berdasarkan

-PERDA Kabupaten Stang No 5 Th 2012 Tanggal 26 April 2012

Rp. 1.000,­

(Serib

Rupiah)

Berlaku satu kah waktu masuk dan keluar orang

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## 000001 RETRIBUSI T ANDA MAS UK PELABUHAN

(SEPEDA MOTOR

Berdasarkan ­ PERDA Kabupaten Smtang No S Th 2012 Tanggal 26 Apnl 2012

Rp. 1.500,­

(Seribu Lima Ratus Rupiah )

Berlaku satu kah waktu masuk dan keluar kendaraan

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## 000001 RETRIBUSI T ANDA MAS UK PELABUHAN

(KENDARAAN BER MOTOR/TIDAK BERMOTOR

RODA TIGA )

Berdasarkan ­ PERDA Kabupaten Sintang No

S

Th

2012 Tanggal 26

Apnl 2012

Rp. 1.500,­

(Seribu Lima Ratus Rupiah)

Berlaku satu kah waktu mas � k dan kcluar kcndaraan

)

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## 000001 RETRIBUSI

T ANDA MAS UK PELABUHAN

(KENDARAAN BER MOTOR RODA EMPAT )

Berdasarkan ­

Rp. 2.000,­

PERDA Kabupaten Suntang No.5 Th 2012 Tanggal 26 Apnl 2012

( Dua Rib Rupiah )

r

Berlaku satu kali waktu masuk dan kehw kendaraan

)

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

f

J

7 cm

7cm

7

cm

7

cm

## 000430


7,6 cm ..

re 8.5cm


.

l'

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

:

TAHUN 2044

TANGGAL

2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DI KABUPATEN SINTANG.

[AMPIRAN

I

BENTUK, UKURAN DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DI KABUPATEN SINTANG.

.a...a...a...l

22 cm


| [Ga #,.!II.. � ·];;'[@ @By | PEMERINTAH <ABUPATEN SINTANe | ._l [SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) "H PELAYANAN KEPELABUHANAN | NO. URUT |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| NAMA ALAMAT | | | |
| NO. | KODE REKENING | URAIAN RETRIBUSI | JUMLAH |
| 1 | | I Retribusi Penumpukan Barang Retribusi Sewa Tanah Retribusi Sewa Ruangan l l . Retribusi Jasa Sandar Jumlah Ketapan Pokok Retribusi | Rp Rp Rp Rp Rp |
| Dengan Huruf: ' Sintang, Yang | Dengan Huruf: ' Sintang, Yang | Dengan Huruf: ' Sintang, Yang | ' 2014 Menerima, |


\_AMPIRAN III

000432

PERATURAN BUPATT SINTANG

NOMOR

.

TANGGAL

TAHUN 2014

TENTANG

2014

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DI KABUPATEN SINTANG.

## BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN


PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG BUKU PENERIMAAN RETRIBUSI RETRIBUSI PELA YANAN PEMBA YARAN

TAHUN

..

Bulan'...8...

Petugas Pemungut I Petugas Lapangan

Nip

.

F°


.

AMPIRAN IV

I

•

000433

PERATURAN BUPATI SINTAN¢

NOMOR

:

TAHUN 2044

TANGGAL

2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DI KABUPATEN SINTANG.

## BENTUK, UKURAN DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN

21 cm

## PEMERINT AH KABUPATEN SINTANG TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Nomor Bukti :

•

- Bendahara Penerima / Bendahara Penerima Pembantu ...•..·•··

a.

\_. ·be R Telah menerima uang sebesar

·················

Rp. ...

:%or.cc7.

Alamat

:

:

·········································································

- d. Sebagai pembayaran

...)

.

.

··•········

�

···········

:: :: : : :

:

:

: :

::: ::

:

:

:: :

: :

:::

:

: : :

:: :::

:

::

: :

:

::

: : : :

:

::

:

::

: :

:

:

: :

:

��

:::

:

:

:

:

:

:

�

�

::

.

- e. Tanggal diterima uang

Bendahara penerima/ Bendahara Penerima Pembantu lamb AL

om

Phak Ketga

Untuk PembuyPe"""".khan Pembut Untuk Bend«tan Penern f

Arip lit lie2

Penyetor


I€

~AIPIRAN V


STS No

.

:

PERATuR

AN BUPATI SINTANG

NOMOR

TANGGAL

'

TAHUN 2014

TENTANG

.

2014

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DI KABUPATEN SINTANG.

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETOR RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Y.C Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 22209 - 22293 Fax. (0565) 22209

## SURAT TANDA SETOR ( STS)

No. Rekening

Harap diterima uang sebesar

Rp

.

(Terbi l an )

•

•

.

•


.. •

•

.. •

.. •


•

.. • •

•

•

•

• • ·

· ·

·

·

·

· · ·

Dengan rinci penerimaan sebagai berikut

| KODE REKENING | KODE REKENING | JUMLAH (Rp) |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| | Diterima Retribusi | Rp... |
| | + I] lpj@emima Retribusi | -----·----t--;:;: Rp .. |
| | Diterima Retribusi | Rp . |
| Jumlah . | Jumlah . | Rp . |

Uang tersebut diterima tanggal

.

Mengetahui : Pengguna Anggaran

Sintang,

..

Bendahara Penerimaan

l


\_AMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI SINTANG

p004335

NOMOR

:

TAHUN 2014

TANGGAL

2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DI KABUPATEN SINTANG.

## BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

## PEMERINT AH KABUPATEN SINTANG BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN

## TAHUN ANGGARAN ...

SKPD

: DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

Periode

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

| No | Penerimaan | Penerimaan | Penerimaan | Ket | Penerimaan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | No. Buktl | | Ponyetoran Tanggal No. Jumlah $TS | | |
| | | | | -- | |
| | | | RD. | | |
| Jumlah Penerimaan .. • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Jumlah Penerimaan .. • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Jumlah Penerimaan .. • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Jumlah Penerimaan .. • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Jumlah Penerimaan .. • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Rp. Rp. Rp. Ro. |

terdirl dari

a.

Tunai

b.

Bank

c. Lalnnya

Rp.

Rp.

Rp.

Mengotahui: Pengguna Anggaran

Slntang, . Bendahara Penerimaan



' ~aw

PERATURAN BUPATI SINTAN¢

NOMOR TANGGAL

:

TAHUN 2044

TENTANG

TATA e~, peuAKsANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DI KABUPATEN SINTANG.

## BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

## SURAT\_SETORAN

NOMOR: ________________

000436

SANK PEMBANGUNAN DAERAH, HARAP MEN~RIMA DAR

BENDAHARA PENERIMA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SINTANG UNTUK :GIRO: ________________ REK. KAS DAERAH

UANG SEBESAR :

Rp

(

)

## YAITU: SETORAN UANG TUNA! INCOME DAERAH SINTANG DARI

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

AYAT:

1.07.01 1.07.01

.

.

1.07.01

.

Retribusi

·

.

Retribusi

..

Retribusi

..

Jumlah

.

Rp

.

Rp

.

Rp

..

Rp

.

Sintang, ...

Yang Menyetor An. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Nip

.

batan dan tanda tangan yang menyerahkan uang

Uang tersebut diatas telah diterima Sintang, .

Pimpinan Bank Pembangunan Daerah

BUPATI

SINTA

�

}

MILT N CROSBY