Unknown PEMERINTAH Nomor // Tahun 1959 tentang PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARAELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN OGANKOMERING ILIR BUPATI OGANKOMERING ILIR, - Ogan Komering Ilir (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten secara elektronik, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di.rnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Ogan Komering.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor28 Tahun 1959 Mengingat 1
- tentang Pembentukan Daerah TK. II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4843);
6. Peraturan Pemerintah
...
2
2
- ffii. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 ten tang Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7
8. Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 8
9. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga Atas pperaturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangj'.Jasa Pemerintah; 9
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadan Secara Elektronik;
MEMUTUSKAN;
PENGADAAN PEMERINTAH Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN
BARANG /JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATENOGANKOMERINGILIR.
BABI KETENTUANUMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 1
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai un sur penyelenggara pemerintahan daerah. 2.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir. 3
4. Inspektorat adalah inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir. 4 .
- S. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 5.
6. Pengadaan Barang/ jasa Secara Elektronik (Electronic Govennent Procurement) yang selanjutnya disebut (e-Procurement) adalah Proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis Web/Internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi pengadaan barangj jasa secara elektronik. 6.
7. Layanan ...
3
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah pengelolaan system informasi pelayanan pengadaan barangJ jasa pemerintah secara elektronik. 7
8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional yang selanjutnya disebut LPSE Nasional adalah pusat layanan pengadaan barangJ jasa dalam pelaksanaan pengadaan barangj jasa secara elektronik milik Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan NasionaI(Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 8
9. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Regional yang selanjutnya disebut LPSE Regional adalah unsur pelaksana di Pemerintah Daerah/DepartemenjLembaga Pemerintah Non Departemen yang melayani proses pengadaan barangj jasa dalam peleksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi LPSENasional. 9
10. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya di sebut LPSE Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah unsur pelaksana di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang melayani proses pengadaan barang/ jasa daIam pelaksanaan pengadaan barangfjasa secara elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi LPSENasionaI.
11. Pengelola Layanan Pengadaan Secara Eletronik yang selanjutnya di sebut Pengelola LPSE adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barangj jasa secara elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan KPA adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerianjlembagaj Organisasi Perangkat Daerah.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaranjkuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
15. Panitia Pengadaan barangjJasa yang selanjutnya disingkat Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barangj jasa.
10. 16.Unit layanan Pengadaan BarangjJasa disingkat ULPadalah Suatu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barangj jasa Pemerintah,yang dibentuk oleh pengguna AnggaranjKuasa Penggunaan AnggaranjDewan Gubenur Bank Indonesia (BI)/Pimpinan Badan Hukum Milik Negara (BHMN)Direksi Badan Usaha MiIik Negara (BUMN)( Badan Usaha MiIik Negara (BUMD), yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa
Dilingkungan
...
\_'
4
dilingkungan Departemen/ Lembaga/ Sekretariat Lernbaga Tinggi Negara /Perusahaan Daerah /Komisi /Bank Indonesia/Badan Hukum MilikNegara /Badan Usaha Milik Daerah.
17. Penyedia Barang/ Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya rnenyediakan barang/jasa.
18. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa utuk rnendapatkan kode akses (UserID dan password) ke dalam sistern aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
19. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara azas "nyata dalam proses registrasiJ pendaftaran calon penyedia barang/ jasa yang meliputi persetujuan password dan penyampaian notifikasi persetujuan.
20. Verifikasi adalah personil pada LPSE yang melaksanakan proses penentuan penyedia barangfjasa oleh LPSE melalui rnekanisrne kontrol secara azas nyata dalam proses registrasi pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan password dan penyampaian notifikasi persetujuan.
21. Fakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (procurement Unit) /Penyedia Barang/iJasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan netoptisrne (KKN) dalarn pelaksanaan barangj jasa.
22. Tandatangan elektronik adalah setiap informasi elektronik yang diletakan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi.
23. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirirnkan, diterirna atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditarnpilkan, dan/ atau perforasi yang merniliki rnakna atau arti dapat dipaharni oleh orang yang mernpu memaharninya.
24. Message Digest 5 (MDS) adalah suatu etodologiuntuk memberi jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sarna dengan dokurnen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan 'sidik jari' atau 'hash Key'" dan dokumen-dokurnen tersebut.
25. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi didalam suatu sistem elektronik.
26. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak Pengguna) untuk memverifikasi User ID kepada sistem kearnanan yang dimiliki jaringan atau sistem terse but.
27. Kode Elektronik atau Hash Key adalah angka, huruf, simbul, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/ atau site elektronik lainnya.
28. Publik ...
- b
5
- 28.Publik adalah badan usaha atau orang perorangan yang bemiat untuk menj:adi. peserta lelang pengadaan barangj jasa. 29.Institusi Lain adalah lernbaga/Instansi lain yang secara
- struktur diluar Pemer int ah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 30. Aplikasi Pengamarl Dok \imen yang selanjutnya disingkat
- Apendo adalah aplikas untuk enkripsi dan deskripsi dokumen pengad aan yang didalamnya memuat tandatangan elektro ik (identitas digital) yang terdiri atas informasi elektronik y; ing delekatkan, terisolasi atau terkait dengan informasi el« k tronik lainnya sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
BABII RUANGLINGKUP
Pasal2
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pengadaan Barang/ Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilakukan secara elektronik.
BABIII PARAPIHAKDALAM PENGADAAN BARANG/JASASECARA
ELEKTRONIK
Pasal3
Para pihak dalam pengadaan barang/ jasa Kabupaten Komcring Ilir secara elektronik terdiri dari : a. Pengelola LPSE;
- b. PPK; a.
- c. ULP/ Panitia Pengadaan; d. Penyedia Barang/ jasa
dan
Bagian Kesatu
Pengelola Layanan Pengadaan Secara Eletronik
Pasa14
- (1) Pengelola LPSE terdiri dari a. Pembina;
:
- b. Pengarah;
- c. Koordinator;
- d. Ketua; C.
4. f.
5. f.
Sekretaris;
- g. Bidang Administrasi Sistem; h. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
- j. Bidang Pelatihan dan sosialisasi. 1
- i. Bidang Layanan Pengguna; h.
- (2) Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab
5. dalam melaksanakan tugas;
b. Memahami ...
Ogan
6
6
- h. Memahami keseluruhan pekerjaan yangakan diadakan;
- c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelolaLPSEyangbersangkutan; dan
- d. Memahami pengadaan barangjjasa Pemerintah secara elektronik.
- (3) Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan denganKeputusanBupati.
Paragraf1 Tugasdan FungsiPengelolaLayananPengadaanSecara Elektronik PasalS
PengelolaLPSEmempunyaitugas sebagaiberikut : a. Mengelola sistem informasi pengadaan
- barangjjasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir secara elektronik; a.
- b. Menyusun program kegiatan sistem informasi pengadaan barangjjasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir secara elektronik; b
- c. Melaksanakan pelatihanjtraining kepada panitia pengadaaanjULP dan penyedia barangjjasa untuk meenguasai sistem informasi pengadaan barangjjasa PemerintahKabupatenOganKomering Ilirsecara eletronik; C.
- d. Melaksanakanpelayanan bagi Panitia PengadaanjULPdan PenyediaBarangjJasa di masing-masingwilayahkerjanya. d.
- e. Menyediakan informasi dan konsultasi (help desk) yang melayani Panitia PengadaanjULP dan Penyedia Barangjjasa yang berkaitan dengan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilirsecara elektronik; e
- f. Menyediakaninformasi dan data yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Ogan KomeringIlir secara elektronikuntuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerahjatau instansi yang berwenang untuk itu danl atau instansi lain sesuai peraturan perundang-undanganyangberlaku; g. Melakukanregistrasi dan verifikasiPenyediabarangjJasa f
- untuk memastikan Penyedia Barang Jasa memenuhi persyaratan yangberlaku; h. Melaksanakanketatausahaan LPSE;dan
- i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati. i.
Pasal6
PengelolaLPSEmempunyaitugas sebagaiberikut : a. Pengelolaan sistem informasi pengadaan
- barangjjasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir secara elektronik; a
- b. Pelaksanaanketata usahaan LPSE; b.
- c. Sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani Panitia Pengadaarr/Pejabat PengadaanJULP c.
dan ...
7
dan penyedia barangj jasa yang berkaitan dengan sistem informasi pengadaan barangjjasa Pemerintah Kabupaten Ogan KomeringIlir secara elekronik;dan
- d. Sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan pengadaaan barangjjasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering llir secara elektronik utuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenanguntuk ini dan/ atau instansi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d.
Paragraf 2 Pembina Pasa17
PembinaLPSEmempunyaitugas :
- a. Membinadan memberikan kebijakan tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik;dan a.
- b. Membinadan memantau kinerja LPSE. b
Paragraf3
Pengarah
Pasa18
Pengarahmempunyaitugas :
- a. Membinadan mengarahkan programkerja; a.
- b. Memberikanarah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan b.
- c. Memantaudan mengevaluasikegiatan. c.
Paragraf4 Koordinator Pasa19
koordinatormempunyaitugas :
- a. Mengkoordinir terhadap kelangsungan sistem LPSE; a.
- b. Mengkoordinir terhadap kelengkapan sarana prasarana LPSE; b.
- c. MengkoordinirPercepatan Layanan Pengadaan terpadu daerah;
di
- d. Melaksanakandan menggendalikankegiatan LPSE. d.
Paragraf5 KetuaLayananPengadaanSecaraElektronik PasallO
KetuaLPSEmempunyaitugas :
- a. Memimpinoperasionalharian LPSE; a.
- b. Memberikanarahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE;dan b
- c. Menyusunlaporan kegiatanLPSE.
Paragraf6
...
8
Paragraf6
Sekretaris Pasall1
- (1) Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada ketua.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinal, pembinaan dan pengendalian terhadap progam,kegiatan, administrasi dan sumber daya dilingkunganLPSE. (3) Dalammelaksnakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2),
3. Sekretaris menjalankan fungsi : a. Pelaksana koordinasikegiatan dilingkunganLPSE;
- b. Penyelenggara pengelolaan administrasi umum untuk a.
5. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;dan c. Penyelenggaraanhubungan kerja di bidang administrasi
6. dengan lembagaterkait.
Paragraf7 BidangAdministrasiSistemInformasi Pasal12
BidangAdministrasiSistemInforrnasimempunyaitugas: a. Menyiapkan (set up) perangkat teknis sistem
- c. Mempunyai permasalahan teknis sistem b
2. informasi (hardware); b. MemeliharaserverLPSEdan perangkat lainnya; a
3. informasi yang tezjadi; d. Memberi informasi dan masukan kepada LPSE nasional C.
4. Barang/jasa setelah adanya persetujuan pendaftaran oleh verifikator dan kepada Panita Pengadaan Barangfjasa, serta Pejabat Pembuat Komitmendilingkungan Pemeritah Kabupaten OganKomeringIlirdan Institusi lain. e.
5. tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE Kabupaten Ogan KomeringIlir dan melaksanakan instuksi teknis dari LPSENasional;dan e. Memberikan User ID dan password kepada penyedia d.
Paragraf8 BidangRegistrasidan Verifikasi Pasal13
BidangRegistrasidan verifikasimempunyaitugas : a. Menanganipendaftaran pengguna LPSE;
- informasi dan dokumen sebagaipersyaratan pendaftaran PenggunaLPSE; c. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran b
- b. Melakukan verifikasi seluruh a.
- PenggunaLPSEberdasarkan hasil verifikasi; C\_
- d. Mengelolaarsip dan pengguna LPSE; e. Melakukan konfirmasi kepada d.
- kelengkapandokumenyang dipersyaratkan. f
- pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;dan f. Menyampaikaninformasi kepada pengguna LPSEtentang e
Paragraf9
...
9
Paragraf9 Bidang Layanan Pengguna Pasal14
Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas
:
- a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/ jasa secara elektronik baik melalui intemet , telepon maupun hadir langsung di LPSE; a.
- b. Membantu proses pendaftaran pengguna LPSE; b
- c. Menjawab pertanyaan tentang fasiltas dan fitur aplikasi LPSE;dan C\_
- d. Menangani keluhan tentang pe1ayanan LPSE. d.
Paragraf 10 Bidang Pelatihan dan Sosialisasi Pasal15
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas
:
- a. Memberi pelatihan bagi pihak yang akan mengakses dan/ atau menggunakan LPSE;dan a.
- b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan pengadaan barangj jasa secara elektronik. b.
Bagian Kedua Pejabat Pembuat Komitmen Pasal16
PPKmempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyusun perencanaan pengadaan barangj jasa; a.
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk swakelola; b
- c. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanan pengadaan barangjjasa secara elektronik;
- d. Menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan barang/ jasa secara elektronik; d
- e. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan Sendiri (HPS),jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan barangjjasa yang disusun Panitia PengadaanjUnit Layanan Pengadaan; e.
- f. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan Panitia Pengadaan /Unit Layanan Pengadaan sesuai kewenangannya; f.
- g. Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan PerjanjianjKontrak dengan pihak Penyedia BarangjJasa; h. Mengendaliakan pelaksanaan PerjanjianjKontrak; dan
- i. Menindak lanjuti inforrnasi dari pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pasal 5. 1
Bagian Ketiga ...
10
Bagian Ketiga Panitia Pengadaan /Unit Layanan Pengadaan Pasal17
Panitia PengadaanjUnit layanan Pengadaan mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; a
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); c. Menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan b
3. berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh pengelola LPSE;
- d. Mengumumkan pengadaan barangj jasa pemerintah website pengadaan nasional; d
di
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa; e
- g. Mengusulkan calon pemenang; g
- f. Melakukan evaluasi tehadap penawaran yang masuk; f.
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PAjKPA;dan h.
1. Menandatangani Fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barangfjasa dimulai. 1
Bagian Keempat Penyedia Barang/ Jasa Pasal18
- (1) Penyedia BarangjJasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Mendaftarkan diri kepada pengelaola LPSEdan bersedia untuk dilakukan verifikasi oleh pengelola LPSE atau yang diberi kuasa, sebelum penyedia barangjjasa diberi kode untuk menggunakan sistem pengadaan barangj jasa pemerintah secara elektronik; a.
- b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usahajkegiatan sebagai penyedia barang/ jasa; b.
- c. Memilikikeahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/ jasa; c
- d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak failed, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan I atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani hukuman; d.
- e. Secara hukum mempunyai kepastian menandatangani kontrak; e
- f. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotocopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPHPasal 29; f
- g. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir memperoleh pekerjaan menyediakan barangj jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)tahun; g
h. Memiliki
...
C
11
- h. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barangj jasa;
- i. Tidak masuk dalam daftar hitam; i.
- j. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan j.
- k. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. k.
- (2) Penyedia Barang/jasa orang perorang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali hurufg.
- (3) Penyedia Barang/ Jasa wajib mengisi dan menandatangani formulir keikutsertaan dalam sistem pengadaan barangJ jasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir secara e1ektronik.
- (4) Penyedia barang/jasa yang keikut sertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia barang/jasa.
BABIV PENGGUNAAN FASILITAS LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK
Pasal19
- (1) Fasilitas LPSE dapat digunakan Instansi lain untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengajukan permohonan secara resmi kepada Bupati Ogan Komering Ilir; dan a.
- b. Telah melakukan Nota kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat dengan ketentuan sebagai berikut:
(1)
- a. Tidak dikenai biaya apapun;
- b. Sesuai tata tertib yang ditetapkan; dan
- c. Fasilitas sesuai kemampuan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
BABV KEWAJIBANDANLARANGAN Pasa120
Dalam melaksanakan pengadaan barangj jasa pemerintah secara elektronik, PPK, Panitia PengadanjULP, Penyedia BarangjJasa, Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang tekait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib :
- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barangfjasa pemerintah; a.
- b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalah gunaan kode akses yng terdiri dari User ID dan password; dan b
- c. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum. c.
Pasal21
...
Pasal21
PPK, Panitia PengadaanjULP, Penyedia Barangj Jasa, Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barangfjasa pemerintah secara elektronik dilarang :
- a. Mengganggu dan merusak sistem pengadaan barangj jasa seeara elektronik; dan
- b. Meneari informasi, manipulasi data danj atau berbuat eurang dalam pengadaan barangj jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.
BABVI MEKANISMEPENGADAAN BARANG/JASASECARA ELEKTRONIK
Bagian Kesatu Persiapan Pengadaan Pasa122
- (1) Kepala OPDjUnit Kerja/Institusi lain mendaftarkan paket pekerjaan yang akan diikutkan dalam pengadaan barang/jasa seeara elektronik ke LPSE dengan melampirkan Keputusan mengenai Penunjukan PPK dan Pembentuan Panitia Pengadaan Barang/ jasa.
- (2) Paket pekerjaan yang didaftarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadwalkan oleh LPSE.
- (3) LPSE membuatkan User ID dan Password untuk PPK dan Panitia pengadaan Barang/jasa.
Bagian Kedua Pelaksanaan Pengadaan Pasal23
- (1) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ J asa seeara elektronik metode pemilihan Penyedia Barang/jasa yang digunakan adalah :
- a. Metode e-lelang umum pasea kualifikasi dengan 1 (satu) file yaitu Penyedia Barang/ Jasa menyampaikan/upload dokumen penawaran dalan 1 (satu) file yang berisi dokumen administrasi, teknis dan harga; 1
1
- b. Metode e-lelang umum pasea kualifikasi dengan 2 (dua) file yaitu Penyedia Barangj jasa menyampaikanj upload dokumen penawaran dalam 2 (dua) file yang meliputi (satu) file yang berisi dokumen administrasi dan teknis dan file 2(dua) yang berisi dokumen penawaran harga; 1
1
- e. Metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file yaitu Penyedia Barang/.Jasa menyampaikanj'upload dokumen prakualifikasi terlebih dahulu, setelah dievaluasi dan dinyatakna lulus prakualifikasi oleh panitia pengadaan, penyedia barangj jasa menyampaikan/ upload dokumen penawaran dalam (satu) file yang berisi dokumen administrasi, teknis dan harga; dan 1
d. metode ...
13
- d. Metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file yaitu Penyedia Barang/iJasa menyampaikarr/ upload dokumen prakualifikasi terlebih dahulu, setelah dievaluasi dan dinyatakan lulus prakualifikasi oleh panitia pengadaan, penyedia barang/jasa menyampaikanj upload dokumen penawaran dalam 2 (dua) file yang meliputi file 1 (satu) yang berisi dokumen administrasi dan dan file 2 (dua) yang berisi file dokumen penawaran harga. 2
Bagian Ketiga Ketentuan Penukaran Dokumen Elektronik Pasa124
Penukaran Dokumen Elektronik dalam rangka pengadaan barangj jasa secara elektronik dilingkungan Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Proses pengadaan barangj jasa dilingkungan Pemerintah Kahupaten Ogan Komering I1irsecara elektronik dilakukan melalui aplikasi https:lllpse.kaboki.go.id;
- b. User ID dan Password seluruh pengguna sistem pengadaan barangj jasa pemerintah Kabupaten Ogan Komering llir secara elektronik merupakan representasi dan pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktifitas dalarn pengadaan barangj jasa secara elektronik;
- c. User ID dan Password sebagaimana dimaksud pada huruf b terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir secara elektronik sehingg diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut; b
- d. Otentikasi dokumen elektronik pada E-procurement menggunakan metodelogi MD5 yang menghasilkan kode elektronik atau hash key yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik, sehingga apabila penyedia barangfjasa telah memberikan persetujuan dan memberikan persyaratan bahwa dokumen elektronik yang dikirim sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem e-pengadaan berdasarkan hash key yang dihasilkan dari metodologi MD5 sesuai pada larnpiran, maka penyedia barangj jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik; dan
- e. Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dapat diperlakukan sarna dengan dokumen tertulis kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. e c d
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan BarangjJasa Secara Elektronik (LPSE)Pemerintah Kabupaten Ogan KomeringIlir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasa127
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengguna Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenOganKomeringIlir. Ditetapkandi Kayuagung pada tanggal ;} fl14rc{ 2017

Penetapan: Diundangkan di Kayuagung pada t~ggal5 mar« eon ::1.~' '" BERITA DAERAH KABUPATEN OGANKOMERING ILIRTAHUN 2017 NOMOR..il. D:/DISKOMINFO/LPSE/2017

Penandatangan: LAMPI RAN PERATURAN BUPATIOGANKOMERINGILIR NOMOR jKEPjDISKOMINFOj2017 TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR ## STRUKTUR ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR