PERATURAN BUPATI RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU -TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR &amp; TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU -TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,
- bahwa dalam rangka memenuhi kaedah-kaedah pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perjalanan 'Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017.
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821),
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RepubEk Indonesia Nomor 5568):
2
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 5679),
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712), 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana. telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310, 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125), 9.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9),
Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9),
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Yahun 2016 Nomor 12),
13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 39),
14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 44).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten OKU selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap
Menetapkan:
Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9),
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 12), | »
13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 39):
14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 44).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu. 3.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu. 4.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 5.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 6.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 7.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten OKU selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 8.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap Pembina untuk menduduki 9.
Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9),
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 12), : 2
13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 39),
14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 44).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu: '.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu. 4.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 5.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 6.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 7.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten OKU selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 8.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki 9
10. Pegawai Tidak Tetap adalah :
- a. Tenaga Honorer yang diangkat dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- b. pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu gun melaksanakan. tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
11. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ketempat tujuan, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula didalam daerah.
12. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan ## BAB II PERJALANAN DINAS
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus mendapat surat perintah tugas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Penerbit Surat Perintah Tugas dan SPD diatur sebagai berikut :
- b. Surat Perintah Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di tandatangani oleh Ketua DPRD, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD,
- a. Surat Perintah Tugas bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah,
- c. Surat Perintah Tugas bagi Kepala SKPD, Staf Ahli, Asisten, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan,
- e. Surat Perintah Tugas pejabat Eselon III dan Eselon IV ditandatangani oleh atasan langsung, Staf dan pegawai tidak tetap ditandatangani minimal oleh pejabat Eselon III sebagai atasannya, sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Kuasa Pengguna Anggaran sesuai pendelegasian dari Pengguna Anggaran.
- d. Apabila Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat Surat Perintah Tugas pejabat sebagaimana dimaksud huruf c ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati,
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Deria
1an dilaksanakan
denoan ## BAB III PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. (1
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam rangka :
- Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya, b.
- Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, a.
- Pengumandahan (detasering) di luar tempat kedudukan, C
- Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan, e.
- Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan, d.
- Mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan ## BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponem-komponen sebagai berikut :
2. uang harian, a
3. biaya transport :
4. uang representasi, d.
5. biaya penginapan, Op
6. sewa kendaraan dalam kota, dan/atau
7. biaya menjemput/mengantar jenazah. MP
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. uang makan,
- c. uang saku.
- b. uang transport lokal, dan
12. Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : (3)
- a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan,
- b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
15. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap: (4)
- a. di hotel, atau
- b. di tempat menginap lainnya.
18. Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut: (S)
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 Y4 (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
21. Uang refresentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas. (6)
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat


(US

- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat(7) sudah termasuk biayauntuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimaga dimaksud pada ayat (1) huruf f£ meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Blanko Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD/satuan kerja/ kegiatan/bagian kegiatan yang mengeluarkan SPD bersangkutan.

## Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti kegiatan yang biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh panitia penyelenggara, diberikan uang harian untuk kedatangan dan kepulangan serta uang saku selama mengikuti kegiatan sesuai dengan satuan biaya uang harian.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, maka penginapan/hotel untuk seluruh Pimpinan dan AnggotaDPRD/PNS/PIT dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD/PNS/PTT. D £
3. (3)Dalam hal biaya penginapan pada hotel / penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih tinggi dari satuan biaya hotel / penginapan sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Umum, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel / penginapan dimaksud.
- (4) Khusus untuk Ajudan yang mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.

## Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
- a. Bupati, Wakil Bupati,
- c. Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV,
- b. DPRD/Eselon II,
5. d


Pa

- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dipersamakan dengan PNS Golongan II.

## Bagian Kesatu Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

'

## Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian apabila perjalanan dinas dilakukan minimal 5 jam.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum, dengan standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

## Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan luar daerah diberikan biaya yang terdiri dari :
- b. Uang Harian ,
3. biaya transport : C
4. Biaya airport Tax, e.
5. . Biaya penginapan, d.
6. Uang representasi: dan £
- g. Sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Besarnya Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah sesuai dengan fasilitas moda transportasi perjalanan dinas.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (3) khusus untuk pesawat udara dan taksi dari tempat kedudukan menuju Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun keberangkatan atau dari Bandara/Pelabuhan/terminal/ Stasiun kedatangan menuju tempat dikota tujuan dan sebaliknya dengan Standar tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI dengan fasilitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
- (5) Besarnya Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. (S) Biaya Airport Tax sebagaimana dimaksud pada ayat(UD huruf d, sesuai dengan tarif Air Port Tax yang berlaku pada Bandara keberangkatan dan Bandara kepulangan.
- (7) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan. Bupati ini.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sewa kendaraan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## Pasal 11

- (1) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan huruf e, dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum.
- (2) Besarnya biaya transport, biaya airport tax dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf f dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.
3. £ Ih (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya rill, dan dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 46 (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

Biaya perjalanan dinas dengan tujuan Luar Negeri diberikan biaya sesuai standar biaya Pemerintah Kabupaten.

## Bagian Ketiga Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, dan Diklat Teknis

## Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dan Diklat Teknis yang dilaksanakan diluar diberikan dinas terdiri dari :
- c. Biaya penginapan,dan
- d. Biaya airport Tax,
- (2) Biaya penginapan dan biaya transport dapat dibayarkan sesuai bukti rill apabila tidak ditanggung oleh pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
5. (3)Dalam hal pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, maka terhadap pelaksana SPD diberikan transport dan penginapan untuk kedatangan dan kepulangan serta uang harian sesuai dengan satuan biaya uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Biaya Pemetian dan angkutan Jenazah

## Pasal 14

Biaya pemetian dan angkutan jenazah dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (9) adalah sesuai bukti pembayaran riil yang sah.

## Bagian Kelima Biaya perjalanan Pindah

## Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas pindah oleh pelaksana SPD dilakukan berdasarkan surat Keputusan Pindah.
- (2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar diterbitkannya SPD.


## Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k dapat dilaksanakan oleh pelaksana SPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- b. Anak kandung, anak tiri, anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai
- a. Istri/suami yang sah sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pegawai Negeri Sipil paling rendah Golongan IV atau pejabat eselon III diperkenankan pula untuk: membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 orang.
- (4) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan biaya sesuai tingkat golongan untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan I


## Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah terdiri atas komponen sebagai berikut :
- a. Biaya transport pegawai,
- c. Biaya pengepakan dan angkutan barang , dan/atau
- b. Biaya transport keluarga,
- d. Uang harian.
- (2) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Uang harian perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk masing-masing anggota keluarga yang sah selama 3 (Tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru.

## Pasal 18

Perjalanan dinas pindah dilakukan dalam rangka pindah tugas atas permintaan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

## Pasal 19

- (1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c didasarkan pada :
- a. Satuan biaya yang berlaku.
- c. Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan.
- b. Volume barang , atau
- (2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dari Instansi yang berwenang.
- (3) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk bongkar muat dan penggudangan.
- (4) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan darat diberikan 50 Yo dari satuan biaya


pa

- (5) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam jarak :
- b. Kurang dari 50 Km di Luar Pulau Jawa/ Madura.
- a. Kurang dari 100 Km di Pulau Jawa/Madura , atau
- (6) Satuan volume pengepakan dan angkutan barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

## Pasal 20

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/GU/TU yang dikelolanya.
- (4) Besarnya uang muka yang diberikan, berdasarkan persetujuan PA/KPA.

## Pasal 21

Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), apabila :

- a. biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan,
- b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.

## BAB VI

## PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

## Pasal 22

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini.


pa

- (2) Format surat perintah tugas dan SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. a KC
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD,Pejabat Eselon II, dan Kepala SKPD.
- (6) Selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat eselon III yang melaksanakan perjalan dinas secara bersamasama dengan eselon IV dan/atau staf minimal 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) SKPD dapat mengunakan sopir.

## Pasal 23

- (1) SPD merupakan salah satu bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (3) Perubahan SPD dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPD.
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKPD bersangkutan serta tanda tangan yang melakukan perjalanan dinas.
- (6) Pada SPD dicatat:
- b. tanggal tiba dan berangkat di dan dari tempat tujuan ditandatangani oleh pihak/pejabat tempat tujuan, dan
- a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk,
- c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang berwenang /pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diketahui oleh pejabat yang memberi tugas dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran. Pa
- (8) Pada saat penyerahan SPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.
- (9) Format laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (10) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.


## Pasal 24

- (1) Pejabat Yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan SKPD masing-masing. |
- (2) Pejabat Yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
- b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan/atau

## Pasal 25

- (1) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport perjalanan dinas terdiri dari :
- a. tiket transport dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan pergi pulang,
- b. tiket transport dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi
- c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket lainnya. #
- (2) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) PA/KPA menilai kesesuaian, kewajaran dan kepatutan atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 26

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada PA/KPA.
- (2) Bendahara Pengeluaran melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.

pa"

- Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas.
- (S)Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf a sebagai berikut :
- a. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetapmelebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah,
- b. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai

## BAB VII PENGENDALIAN INTERNAL

## Pasal 27

-

- (1) Kepala SKPD/PA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 28

- (1) Perjalanan dinas atas inisiatif Pejabat atau SKPD yang bersifat konsultatif dan koordinatif hanya boleh dilakukan oleh minimal eselon III untuk ke luar provinsi, dan minimal eselon IV untuk dalam provinsi, kecuali yang bersifat sangat teknis atau mendesak dengan jumlah orang yang dibatasi dan harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas keluar provinsi dalam rangka peningkatan wawasan atau sejenisnya yang dilakukan lebih dari 2 orang, harus mendapat persetujuan Bupati / Wakil Bupati.


## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 J#muari 2017.

Agar stiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

,

Ss

Ditetapkan di Baturaja. pada tanggal, J4 Februare 2017 BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja 1 pada tanggal, 4 Fepruari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,


SS

-

Aa

MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2017 NOMOR &amp;

--