PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 84 Tahun 2001 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2000 TENTANG DANA PERIMBANGAN (berlaku 31 Desember 2001)
Pembukaan
Menimbang
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2000 TENTANG DANA PERIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
- b. bahwa formula penetapan Dana Alokasi Umum dan mekanisme pelaporan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 belum dapat mewujudkan asas keadilan antar Daerah, transparansi, dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah;
4. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
5. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2000 TENTANG DANA PERIMBANGAN.
Pasal 5
4. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Pasal 10
- b. bahwa formula penetapan Dana Alokasi Umum dan mekanisme pelaporan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 belum dapat mewujudkan asas keadilan antar Daerah, transparansi, dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah;
4. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
5. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2000 TENTANG DANA PERIMBANGAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 17 ayat (3), ayat
2. (4), dan ayat (5) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 17
Pasal 16
- (1) Dana Alokasi Umum bagi masing-masing Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah Dana Alokasi Umum bagi seluruh Daerah, dengan Bobot Daerah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah masingmasing bobot seluruh Daerah di seluruh Indonesia.
Pasal 17
2. (4), dan ayat (5) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 17
- (1) Dana Alokasi Umum bagi masing-masing Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah Dana Alokasi Umum bagi seluruh Daerah, dengan Bobot Daerah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah masingmasing bobot seluruh Daerah di seluruh Indonesia.
- (2) Bobot Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan :
3. a.Kebutuhan WilayahOtonomi Daerah;
- b. Potensi Ekonomi Daerah.
- (3) Daerah rata-rata dengan penjumlahan dari Indeks Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemiskinan Relatif, dan Indeks Kemahalan Harga setelah dikalikan dengan bobot masing-masing indeks.
- (4) Potensi Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan perkiraan penjumlahan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
- (5) Dana Alokasi Umum suatu Daerah adalah Kebutuhan Wilayah Otonomi Daerah yang bersangkutan dikurangi Potensi Ekonomi Daerah.
- (6) Bobot Daerah adalah proporsi kebutuhan Dana Alokasi Umum suatu Daerah dengan Total Kebutuhan Dana Alokasi Umum seluruh Daerah.
- (7) Hasil Perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- (8) Usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) setelah memperhatikan faktor penyeimbang."
Pasal 18
"Pasal 18
- (1) Penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing-masing Kas Daerah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan secara berkala.
- (2) Ketentuan pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan."
3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18A, yang berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 18A
- (1) Gubernur melaporkan penggunaan Dana Alokasi Umum setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan penggunaan Dana Alokasi Umum setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah."
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 157. UMUM
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR 84 TAHUN 2001
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2000 TENTANG DANA PERIMBANGAN
Dana Alokasi Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi Daerah, luas Daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di Daerah, sehingga perbedaan antara Daerah yang maju dengan Daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.
Namun dalam pelaksanaannya, formula penetapan Dana Alokasi Umum dan mekanisme pelaporannya ternyata belum dapat mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah, transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, formula Dana Alokasi Umum dan mekanisme pelaporannya dipandang perlu untuk disempurnakan.
Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan dalam mempercepat pencapaian tujuan pemerataan dimaksud.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
PENJELASAN
Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas. Dana Alokasi Umum baik untuk Daerah Propinsi maupun untuk Daerah Kabupaten/Kota dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut : (Jumlah Dana ...  - / Jumlah Dana Alokasi \ (Bobot Daerah yang bersangkutan) - | Umum untuk | X \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \ Daerah / (Jumlah bobot dari seluruh Daerah) Ayat (2) Cukup jelas. Kebutuhan Wilayah Otonomi Daerah disebut juga Kebutuhan Fiskal Daerah. Potensi Ekonomi Daerah disebut juga Kapasitas Fiskal Daerah. Ayat (3) Cukup jelas. Kebutuhan Wilayah Otonomi Daerah dihitung dengan rumus : Pengeluran Daerah rata-rata X -  1 Indeks penduduk +  2 Indeks Luas Wilayah + -  3 Indeks Kemiskinan Relatif +  4 Indeks Harga Bobot  1,  2,  3, dan  4 ditentukan melalui perhitungan ekonometri (regresi sederhana) atau secara proporsional. Dengan penjelasan sebagai berikut: Pengeluaran Daerah rata-rata = Jumlah Pengeluaran seluruh Daerah \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Jumlah Daerah Indeks Penduduk i = Populasi Daerah i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Rata-rata Populasi Daerah secara nasional Indeks Luas Daerah i = Luas Daerah i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Rata-rata Luas Daerah nasional Indeks kemiskinan Relatif = Jumlah penduduk miskin Daerah \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin Daerah Indeks Harga i = Indeks Konstruksi Daerah i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Rata-rata Indeks Konstruksi Daerah    Indeks Harga i = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Rata-rata Indeks Konstruksi Daerah Ayat (4) Cukup jelas. Potensi Ekonomi Daerah dihitung berdasarkan rumus : PÀD + PBB + BPHTB + BHSDA + PPh Dengan penjelasan sebagai berikut : PAD diperkirakan dari faktor penyesuaian PDRB sektor Industri Jasa berdasarkan rumus : (PDRB Industri Jasa) i Indeks Industri Daerah i = (Rata-rata PDRB Industri Jasa Nasional) berdasarkan perhitungan Indeks Industri tersebut diperoleh rumus PAD perkiraan sebagai berikut : PAD (perkiraan) =    PDRB Jasa Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas. Faktor Penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab Daerah. Angka 2
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas Angka 3
PENJELASAN
Pasal 18
A Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4165