PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 10 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN, ANGKUTAN SUNGAI, DAN PENYEBERANGAN (berlaku 29 Desember 2015)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN, ANGKUTAN SUNGAI, DAN PENYEBERANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
Menimbang: a.
bahwa dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin meningkat, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan kepelabuhanan, angkutan sungai, dan penyeberangan di Kabupaten Ketapang guna disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan kepelabuhanan, angkutan sungai, dan penyeberangan di Kabupaten Ketapang merupakan upaya pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang kepelabuhanan dan angkutan sungai, khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan, Angkutan Sungai, dan Penyeberangan di Kabupaten Ketapang;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisai Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN, ANGKUTAN SUNGAI, DAN PENYEBERANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ketapang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ketapang.
7. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin.
9. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
8. Jaringan Transportasi Kabupaten adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi Kabupaten untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
10. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.
11. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
14. Tatanan Kepelabuhan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
13. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menujang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap ## BAB II TATANAN KEPELABUHAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Tatanan Kepelabuhanan diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara.
- (3) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat :
- (2) Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya;
Pelabuhan memiliki peranan sebagai:
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- d. penunjang kegiatan industri dan/ atau perdagangan;
- c. tempat kegiatan alih modal transportasi;
- e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang;dan
- f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:
- b. pengusahaan.
- a. pemerintahan; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Jenis pelabuhan terdiri atas:
- b. pelabuhan sungai.
- a. pelabuhan laut; dan
- (2) Pelabuhan laut sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a
- b. angkutan penyeberangan.
6. digunakan untuk melayani: a. angkutan laut; dan
- (3) Pelabuhan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk melayani:
- b. angkutan penyeberangan.
- a. angkutan sungai; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Setiap Pelabuhan Wajib Memilik Rencana Induk Pelabuhan.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kebijakan pengembangan pelabuhan ditingkat Kabupaten untuk jangka panjang.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten yang merupakan perwujudan dari tatanan kepelabuhanan Kabupaten digunakan sebagai pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten .
- (1) Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memuat: a. kebijakan pelabuhan; dan b. rencana lokasi dan hirarki pelabuhan.
- (3) Dalam menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu berkoordinasi dengan Instansi yang terkait dengan kepelabuhan.
- (2) Bupati menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Kebijakan pelabuhan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a memuat arah pengembangan pelabuhan, baik pelabuhan yang sudah ada maupun arah pembangunan pelabuhan yang baru, agar penyelenggaraan pelabuhan dapat saling bersinergi dan saling menunjang antara satu dan lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Kebijakan pelabuhan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a memuat arah pengembangan pelabuhan, baik pelabuhan yang sudah ada maupun arah pembangunan pelabuhan yang baru, agar penyelenggaraan pelabuhan dapat saling bersinergi dan saling menunjang antara satu dan lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun disusun dengan berpedoman pada kebijakan pelabuhan nasional.
- a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- (2) Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun harus sesuai dengan:
- b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
- d. perkembangan lingkungan strategis, baik kabupaten maupun nasional.
- c. potensi sumber daya alam; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal yang digunakan untuk melayani angkutan laut selain harus sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada:
- b. pusat pertumbuhan perekonomian daerah;
- a. tata ruang wilayah kabupaten dan pemerataan serta peningkatan pembangunan kabupaten;
- c. jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;
- e. pelayanan penumpang dan barang antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten; dan
- d. luas daratan dan perairan;
- f. kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal.
8. dimaksud Pasal 10 ayat (1) juga harus berpedoman pada: a. jaringan jalan kabupaten; dan
- (2) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dalam 1 (satu) kabupaten selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana
- b. jaringan pelayaran kabupaten
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Pengunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan pengumpan/lokal ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten.
- (3) Dalam penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
- (2) Lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten serta DLKR dan DLKP pelabuhan.
- a. titik koordinat geografis lokasi pelabuhan;
- c. letak wilayah administratif.
- b. nama lokasi pelabuhan; dan
RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 12
- (1) Rencana Induk Pelabuhan Sungai meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan.
- a. fasilitas pokok; dan
- (2) Rencana peruntukan wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 13
- (1) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
- b. lapangan penumpukan;
- a. dermaga;
- c. terminal penumpang;
- e. fasilitas bunker;
- d. fasilitas penampung dan pengolahan limbah;
- f. fasilitas pemadam kebakaran; dan
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:
- g. fasilitas penanganan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3).
- a. perkantoran;
- c. fasilitas pariwisata;
- b. fasilitas pos dan telekomunikasi;
- d. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
- f. jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
- e. jaringan jalan;
- g. areal pengembangan pelabuhan;
- i. kawasan perdagangan;
- h. tempat tunggu kendaraan bermotor;
- j. kawasan industri; dan
- k. fasilitas umum lainnya.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 14
- (1) Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk Pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disusun
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 15
- (1) Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk sungai digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan disusun sebagai kriteria kebutuhan:
- b. fasilitas penunjang.
- a. fasilitas pokok; dan
- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- b. penimbang kendaraan bermuatan (angkutan barang);
- a. terminal penumpang;
- c. jalan penumpang keluar/ masuk kapal (gang way);
- e. fasilitas bunker;
- d. perkantoran untuk kegiatan pemerintah dan pelayanan jasa;
- f. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
- h. fasilitas pemadam kebakaran; dan
- g. akses jalan;
- i. tempat tunggu (lapangan parkir) kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.
- a. kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- b. tempat penampung limbah;
- d. areal pengembangan pelabuhan; dan
- c. fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;
- e. fasilitas umum lainya.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 16
Rencana induk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai ditetapkan oleh Bupati.
- (1) DLKp Pelabuhan terdiri atas:
- b. wilayah perairan.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 17
- a. wilayah daratan; dan
- (2) Wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 18
- (3) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (1) DLKp pelabuhan merupakan perairan pelabuhan diluar DLKr.
- a. alur pelayaran dari dan ke pelabuhan;
- (2) DLKp pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- b. keperluan keadaan darurat;
- d. percobaan berlayar;
- c. penempatan kapal mati;
- e. kegiatan pemanduan kapal;
- g. pengembangan pelabuhan jangka panjang.
- f. fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 19
DLKr dan DLKp pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai ditetapkan oleh Bupati:
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 20
Dalam penetapan batas DLKr dan DLKp pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit memuat:
- b. luas perairan yang digunakan sebagai DLKr dan DLKp pelabuhan;
- a. luas lahan daratan yang digunakan sebagai DLKr;
- c. titik koordinat geografis sebagai batas DLKr dan DLKp pelabuhan.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 21
- (1) Daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai DLKr dan DLKp pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikuasai oleh negara dan diatur oleh penyelenggara pelabuhan.
- (2) Pada DLKp pelabuhan yang telah ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau penggunaan atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 22
- (1) ## BAB IV PRASARANA ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN
Bagian Kesatu Pelabuhan
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 23
Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran merupakan tempat untuk menyelenggarakan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 24
- (1) Lokasi pelabuhan sungai, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh Bupati dengan
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 25
- (1) Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal dan sungai oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah mendapat izin penetapan lokasi dari Bupati.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 26
- (1) Persyaratan teknis kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), meliputi :
2. b.desain teknis.
3. a.studi kelayakan; dan
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat : a.kelayakan teknis; dan b.kelayakan ekonomis dan finansial.
- a. kondisi tanah;
- (3) Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat mengenai :
- b. konstruksi;
- d. topografi; dan
- c. kondisi hidrooceanografi;
- e. penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi -pelayaran, alurpelayaran, dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 27
Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 28
Dalam mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), harus disertai dokumen yang terdiri atas:
- b. dokumen kelayakan;
- a. rencana induk pelabuhan kabupaten;
- c. dokumen desain teknis; dan
- d. dokumen lingkungan.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 30
- (1) Pembangunan pelabuhan dilakukan oleh :
- b. unit penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- a. otoritas pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
- (2) Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 31
Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai hanya dapat dilakukan
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 32
- (1) Pengembangan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dilakukan setelah mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 33
- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diberikan
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 35
- (1) Pengoperasian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah mendapat izin.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai diajukan
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 37
- (1) Pengoperasian pelabuhan dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang dan naik turun penumpang.
- (3) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan :
- (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang dan naik turun penumpang; dan
- b. tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan dan lalu lintas angkutan laut.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 38
- (1) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), untuk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dilakukan setelah mendapat izin.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan :
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati.
- a. kesiapan kondisi alur;
- c. kesiapan fasilitas pelabuhan;
- b. kesiapan pelayanan pemanduan bagi perairan pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu;
- d. kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar pelabuhan;
- f. kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan;
- e. kesiapan keamanan dan ketertiban;
- g. kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan;
- i. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat.
- h. kesiapan sarana transportasi darat; dan
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 39
Penyelenggara pelabuhan yang telah mendapatkan izin pengoperasian pelabuhan wajib :
- b. melaporkan kegiatan operasional setiap 3 bulan kepada Bupati;
- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
- c. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
- d. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan usaha pokoknya.
Bagian Keenam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 40
- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 41
- (1) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari Bupati bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam daerah (DLKr dan DLKp Pelabuhan pengumpan lokal).
- a. data perusahaan yang meliputi akte perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok;
- (2) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah memenuhi persyaratan :
- b. bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan;
- d. bukti penguasaan tanah;
- c. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga dan koordinat geografis letak dermaga untuk kepentingan sendiri;
- e. proposal terminal untuk kepentingan sendiri;
- g. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; dan
- f. rekomendasi dari KSOP dan UPTD pada pelabuhan setempat;
- h. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 42
- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Penolakan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai alasan penolakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 43
Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai untuk kelancaran kegiatan pemerintahan.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 44
- (1) Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan :
- b. pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan sosial.
- a. lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan peralata penunjang produksi untuk kepentingan sendiri; dan
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan barang.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 45
- (1) Penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri selain untuk melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan umum setelah mendapat konsesi dari penyelenggara pelabuhan.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran dengan rekomendasi dari KSOP dan UPTD pada pelabuhan setempat;
- a. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;
- c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan;
- e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang bersangkutan.
- d. pungutan tarif jasa kepelabuhan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan; dan
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 46
Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kepentingan umum dengan ketentuan :
- b. hak dan kewajiban pengelola terminal untuk kepentingan sendiri harus terlindungi;
pengoperasian dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan;
- c. pelayanan jasa kepelabuhanan diberlakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan; dan
- d. pungutan tarif jasa kepelabuhanan diberlakukan oleh penyelenggara pelabuhan.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 47
Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan wajib :
- b. melaporkan kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri kepada penyelenggara pelabuhan secara berkala;
- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan;
- c. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan
- d. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 48
- (1) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, dapat dicabut apabila Pengelola :
- b. menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47; dan
- (2) Pencabutan persetujuan pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan diberikan teguran tertulis dari Dinas Perhubungan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga yang masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 Bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipatuhi dan/atau tidak diindahkan, Bupati berwenang mencabut ijin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri.
Bagian Ketujuh
Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 49
- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu diluar DLKr dan DLKp pelabuhan sungai dapat dibangun terminal khusus untuk kepentingan sendiri untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokoknya.
- a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
- (2) Terminal khusus untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- b. wajib memiliki DLKr dan DLKp tertentu; dan
- c. ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan funsi pemerintah sesuai dengan kebutuhan .
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 50
Terminal khusus untuk kepentingan sendiri hanya dapat dibangun dan dioperasikan apabila:
- b.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 51
Lokasi terminal khusus untuk kepentingan sendiri yang akan dibangun ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 52
Pengelolaan terminal khusus untuk kepentingan sendiri dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau badan usaha sebagai pengelola.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 53
- (1) Terminal khusus untuk kepentingan sendiri wajib memiliki DLKr dan DLKp tertentu.
- a. lapangan penumpukan;
- (2) DLKr dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- b. tempat kegiatan bongkar muat;
- d. olah gerak kapal;
- c. alur-pelayaran dan pelintasan kapal;
- e. keperluan darurat; dan
- f. tempat labuh kapal.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 54
- (1) Pembangunan terminal khusus untuk kepentingan sendiri dilakukan oleh pengelola terminal khusus
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 55
Dalam melaksanakan pembangunan terminal khusus untuk kepentingan sendiri, pengelola terminal wajib:
- b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan terminal khusus yang bersangkutan;
- a. melaksanakan pekerjaan pembangunan terminal khusus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- c. melaksanakan pekerjaan pembangunan paling lama 1 (satu) tahun sejak izin pembangunan diterbitkan;
- e. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. melaporkan kegiatan pembangunan terminal khusus secara berkala kepada Bupati cq.Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; dan
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 56
- (1) Pengoperasian terminal khusus untuk kepentingan sendiri dilakukan setelah diperolehnya izin dari Bupati.
- a. pembangunan terminal khusus untuk kepentingan sendiri telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1);
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 58
- (1) Izin pengoperasian terminal khusus untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50.
- (2) Permohonan perpanjangan izin pengoperasian terminal khusus kepada Bupati dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 59
Pengelolaan terminal khusus untuk kepentingan sendiri yang telah mendapatkan izin pengoperasian wajib:
- b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada pemberi izin; dan
- a. bertangguang jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus yang bersangkutan;
- c. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 60
- (1) Penggunaan terminal khusus untuk kepentingan sendiri untuk kepentingan umum tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan darurat dengan izin Bupati.
- a. terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan; atau
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan dan belum terjadi moda transportasi lain yang memadai atau pelabuhan terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia sehingga menghambat kelancaran arus barang.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 61
Terminal kusus untuk kepentingan sendiri yang tidak dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan:
- b. dikembalikan seperti keadaan semula;
- a. dapat diserahkan kepada pemerintah kabupaten;
- c. diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain; atau
- d. dijadikan pelabuhan.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 62
- (1) Izin operasi terminal khusus untuk kepentingan sendiri hanya dapat dialihkan apabila usaha pokoknya dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Pengalihan operasi terminal khusus untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati, cq Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 63
Izin operasi terminal khusus untuk kepentingan sendiri dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila pengelola terminal khusus yang bersangkutan:
- b. memperoleh izin pengoperasian terminal khusus dengan cara tidak sah.
- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; atau
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 64
- (1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan operasional terminal khusus untuk kepentingan sendiri dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- (2) Fungsi keselamatan di terminal khusus untuk kepentingan sendiri dilaksanakan oleh Unit Pengelola Teknis Daerah pada pelabuhan terdekat.
Bagian Kedelapan Pemanfaatan Garis Pantai
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 65
- (1) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk membangun fasilitas dan/atau melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurukan penumpang untuk kepentingan sendiri diluar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati dengan surat permohonan.
Bagian Kesembilan Reklamasi
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 66
- (1) Untuk membangun pelabuhan dan terminal untuk kepentingan sendiri yang berada di perairan dapat dilaksanakan pekerjaan reklamasi.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- b. keselamatan dan keamanan berlayar;
- a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten bagi kegiatan reklamasi yang lokasinya berada di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
- c. kelestarian lingkungan; dan
- (5) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin dari Bupati untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan sungai, dan penyeberangan.
- d. desain teknis.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 67
Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), diajukan oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan :
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- a. berbentuk badan hukum;
- c. memiliki akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang;
- e. memiliki izin usaha pengerukan dan reklamasi;
- d. memiliki keterangan domisili perusahaan;
- f. memiliki peralatan pengerukan dan reklamasi; dan
- g. memiliki tenaga ahli di bidang pengerukan dan reklamasi.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 68
Apabila pelaksanaan reklamasi dilakukan di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan pada pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai serta penyeberangan, maka permohonon ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) , diajukan oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan kepada Bupati.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 69
- (1) Lahan hasil reklamasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Lahan hasil reklamasi di wilayah perairan Terminal untuk kepentingan sendiri Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dapat dimohonkan hak pengelolaan atas tanahnya oleh Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
Bagian Kesepuluh
Perairan Pelabuhan
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 70
- (1) Perairan pelabuhan sungai dan penyeberangan meliputi perairan Sungai Pawan, Sungai Kelampai, Sungai Laur, Sungai Jelai, Sungai Belangiran, Sungai Pesaguan, Kayung dan Sungai Simpang serta lainnya dalam Daerah.
- (2) Perairan pelabuhan meliputi perairan di sungai dalam wilayah Kabupaten.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 71
- (1) Setiap perorangan dan badan usaha melakukan kegiatan pembangunan di perairan pelabuhan sungai dalam Kabupaten, wajib mendapat izin pemakaian perairan dari Bupati
- (3) Setiap pemakaian perairan pelabuhan sungai dan penyeberangan wajib membayar sewa tahunan.
- (2) Untuk mendapat izin pemakaian perairan pelabuhan sungai dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 72
- (1) Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan, Bupati melakukan pembinaan meliputi penyelenggaraan jasa kepelabuhanan, penyeberangan diatas air, pengujian kendaraan bermotor diatas air, dan lalu lintas di daerah perairan pelabuhan.
- a. memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Setiap kapal yang melayani angkutan sungai wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada trayek yang dijalani
- c. memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk kapal sungai.
- d. memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan/atau hewan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
Bagian Kesebelas Fasilitas Alur Pelayaran Sungai
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 73
- (1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di alur-pelayaran sungai wajib dilengkapi fasilitas alur-pelayaran.
- a. kolam pemindahan kapal (ship lock);
- (2) Fasilitas alur-pelayaran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- b. bendungan pengatur kedalaman alur (navigation barrage);
- d. kanal;
- c. bangunan pengangkat kapal (ship lift);
- e. rambu;
- g. patroli;
- f. pos pengawasan;
- h. pencatat skala tinggi air;
- j. bangunan pengatur arus;
- i. bangunan penahan arus:
- k. dinding penahan tanah atau tebing sungai; dan
- l. kolam penampung lumpur.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 74
- (1) Fasilitas alur-pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), wajib menyesuaikan dengan kelas alur-pelayaran dan batas wilayah administrasi.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembangunan fasilitas alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan Badan Usaha.
- (2) Fasilitas alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 75
- (1) Kapal angkutan laut, sungai yang berlayar menggunakan fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), dikenakan biaya pemanfaatan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Bupati melakukan pengawasan terhadap berfungsinya fasilitas alurpelayaran.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 76
- (1) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan fasilitas alur-pelayaran dapat berupa :
- b. mengubah fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau;
- a. memasang dan/atau menempatkan sesuatu pada fasilitas alurpelayaran sungai;
- c. merusak, menghancurkan, atau menimbulkan cacat fasilitas alurpelayaran sungai;
- e. menambatkan kapal pada fasilitas alur pelayaran sungai dan danau.
- d. memindahkan fasilitas alur pelayaran sungai; dan
- (2) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan pada fasilitas alur-pelayaran sungai dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 77
- (1) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab pada setiap kerusakan dan/atau hambatan fasilitas alur-pelayaran sungai yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (3) Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak kerusakan terjadi.
- (2) Tanggung jawab pemilik dan/atau operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kewajiban untuk segera memperbaiki atau mengganti fasilitas alur-pelayaran sungai sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi kembali seperti semula.
- (4) Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan atau penggantian tidak dilakukan, Pemerintah Kabupaten melakukan perbaikan atau penggantian fasilitas alur-pelayaran sungai dengan biaya yang dibebankan kepada Pemilik dan/atau operator kapal.
Bagian Dua Belas Perawatan dan Perbaikan Kapal
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 78
- (1) Ijin usaha perawatan dan perbaikan kapal diberikan oleh Bupati.
- a. memiliki akte pendirian perusahaan;
- (2) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
- d. memiliki penanggungjawab;
- c. memiliki modal usaha;
- e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- g. menyerahkan rekomendasi kajian lingkungan dari Instansi terkait.
- f. memiliki tenaga ahli dibidang perawatan dan perbaikan kapal;
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan perawatan dan perbaikan kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Bupati.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 79
- (1) Untuk memperoleh izin usaha perawatan dan perbaikan kapal, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2).
- (2) Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Bupati setelah permohonan dilengkapi.
Bagian Tiga Belas Pengujian kendaraan bermotor di air
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 80
- (1) Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT7) yang dioperasikan hanya diperairan sungai dilakukan:
- b. pengukuran kapal;
- a. pengawasan keselamatan kapal;
- c. penerbitan pas perairan daratan;
- e. pemeriksaan konstruksi kapal;
- d. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
- f. pemeriksaan permesinan kapal;
- h. penerbitan sertifikat keselamtan kapal;
- g. pemeriksaan perlengkapan kapal;
- i. penerbitan dokumen pengawakan kapal; dan
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- j. pemberian surat izin berlayar.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 81
- (1) Setiap kendaraan bermotor di air yang beroperasi di sungai wajib dilakukan uji berkala.
2. oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
- (3) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan di uji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Masa uji berskala kendaraan bermotor di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 ( satu ) tahun.
- (4) Terhadap kendaraan bermotor di air yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa pas kecil dan pas tahunan serta tanda selar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara uji berkala diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Empat Belas Angkutan Sungai
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 82
- (1) Kegiatan angkutan sungai dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan dilaut, kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
Bagian Lima Belas Kegiatan Angkutan Sungai
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 83
- (1) Kegiatan angkutan sungai yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.
- (3) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan :
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, untuk trayek dalam wilayah kabupaten .
- a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
- (4) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
- b. keterpaduan intra-dan antar moda transportasi.
- a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional dan kabupaten;
- c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai danau;
- b. adanya kebutuhan angkutan;
- d. ketersediaan kapal sungai dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
- e. potensi perekonomian kabupaten.
Bagian Enam Belas Angkutan Wisata Sungai
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 84
- (1) Pelayanan yang disediakan oleh tempat wisata termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan wisata yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Sarana perahu bebek, jetsky, banana boat, parasailing dan fasilitas jenis lainnya wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh petugas yang berwenang.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas perahu bebek, jetsky, banana boat, parasailing dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh penyelenggara tempat wisata.
Bagian Tujuh Belas Angkutan Sungai Untuk Kepentingan Sendiri
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 85
- (1) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri wajib melaporkan pengoperasian kapalnya setiap bulan kepada Bupati sesuai dengan lokasi usaha pokoknya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri yang tidak menyampaikan laporan pengoperasian kapalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan sungai.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 86
- (1) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum kecuali dalam keadaan tertentu
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 87
- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri, pelaksana kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin operasi yang diberikan oleh Bupati.
- a. administrasi; dan
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- b. teknis.
- a. memiliki akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha;
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- b. memiliki kartu tanda penduduk bagi orang perseorangan warga negara indonesia;
- d. memilki surat keterangan domisili bagi yang berbentuk badan usaha; dan
- c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
- e. memiliki izin usaha dari instansi pembina usaha pokoknya.
- a. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya yang dibuktikan salinan grosse akta, surat ukur, dan sertifikat keselamatan kapal; dan
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- b. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan pelayaran niaga, nautika, dan/atau teknika.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Bupati.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 88
- (1) Untuk memperoleh ijin operasi angkutan sungai untuk kepentingan sendiri, pelaksanaan kegiatan angkutan sungai mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan ayat (4).
- (2)
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 89
Pelaksana kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri yang telah mendapat izin operasi, wajib :
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan selama ijin operasi;
- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ijin operasinya;
- c. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan Peraturan Perundang - undangan lainnya;
- e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab, Pemilik Perusahaan atau Domisili Perusahaan.
- d. melaporkan secara tertulis kegiatan operasinya setiap tahun kepada pemberi ijin; dan
Bagian Delapan Belas
Keselamatan dan keamanan Berlayar
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 90
- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal dan jaminan keselamatan pelayaran wajib dilakukan pemeriksaan kapal pada setiap pemberangkatan kapal.
- (2) Pemeriksaan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Petugas yang berwenang.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 91
- (1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan adalah kondisi terpenuhinya persyaratan:
- b. Kenavigasian.
- a. Kelaiklautan kapal; dan
- (2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya menurut ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 92
- (1) Setiap kapal penumpang yang melayani angkutan sungai, wajib menyediakan alat keselamatan dan lampu navigasi.
- (2) Alat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa life jacket, pelampung penolong, alat pemadam kebakaran dan lampu navigasi yang memadai.
- (3) Setiap penumpang dan awak kapal speed boat, ketek dan/atau kapal &lt; 7 GT wajib menggunakan life jacket selama berlayar.
Bagian Sembilan Belas Asuransi
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 93
- (1) Perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang.
- a. biaya perawatan;
- (2) Tanggung jawab sebagimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- b. cacat tetap; dan
- c. meninggal dunia.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 94
- (1) Jaminan pertanggungan (santunan) wajib dibayar kepada korban atau ahli waris korban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam polis asuransi pelayanan umum oleh Perusahaan Asuransi yang berkenaan.
Bagian Dua Puluh Lalu Lintas Kapal di bawah Jembatan Pawan
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 95
Setiap kapal/tongkang yang melintasi dibawah Jembatan Pawan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- b. bagian atas muatan harus rata atau tidak kerucut;
- a. ketinggian muatan tongkang tidak melebihi 3 (tiga) meter;
- c. wajib dipandu oleh petugas otoritas pelabuhan dan/atau unit penyelenggara pelabuhan serta pengamanan dan pengawasan lalu lintas disekitar jembatan pawan oleh petugas dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika;
- e. tongkang yang diperkenankan melintasi di bawah jembatan pawan maksimal length over all (loa) 300 feet dengan lebar maksimal 28 meter dan ditarik oleh kapal tunda minimal 1765 kw serta tog boat pendorong 1761 kw yang memenuhi persyaratan kelaikan laut.
- d. berlayar harus siang hari;
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 96
Setiap aktifitas kapal/tongkang di perairan Sungai Pawan yang mengakibatkan rusaknya fasilitas milik Pemerintah Kabupaten (pelabuhan dan jembatan) wajib memberikan jaminan kerusakan minimal sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten sambil menunggu selesainya penetapan besaran ganti rugi dari hasil pemeriksaan oleh Tim Teknis Terkait.
Bagian Dua Puluh Satu Izin Usaha Angkutan Sungai
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 97
- (1) Untuk melakukan usaha angkutan orang, barang dan/atau hewan di sungai wajib memiliki ijin usaha angkutan sungai dari Bupati.
- (3) Ijin usaha berlaku juga untuk cabang/perwakilan perusahaan yang bersangkutan diseluruh Indonesia.
- (2) Ijin usaha berlaku selama Perusahaan/Pemilik yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ijin yang bersangkutan.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 98
- (1) Ijin usaha angkutan sungai hanya diberikan kepada Pengusaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan atau kartu tanda penduduk bagi warga negara indonesia perorangan yang mengajukan permohonan ijin usaha angkutan sungai;
- a. perorangan atau badan, yang didirikan khusus untuk usaha itu;
- c. pernyataan tertulis sanggup memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan peruntukan dan rencana trayek yang akan dilayani, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. memiliki surat keterangan domisisli perusahaan/pemilik; dan
- (2) Permohonan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 99
- (1) Pemberian ijin atau penolakan permohonan ijin diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
Bagian Dua Puluh Dua Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 100
- (1) Ijin angkutan penyeberangan diberikan oleh Bupati sesuai dengan domisili badan usaha.
- a. memiliki akta pendirian perusahaan;
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
- d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 101
- (1) Untuk memperoleh ijin angkutan penyeberangan, badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2).
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (2)
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 102
- (1) Selain memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5), kapal yang akan dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam wilayah kabupaten.
- (4) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah memilki kapal laik laut yang dibuktikan dengan grosse akta.
BAB V - FASILITAS UNTUK PENYANDANG CACAT DAN ATAU ORANG SAKIT
Pasal 103
- (1) Perusahaan angkutan diperairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak dibawah usia 5 tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.
- (2) Pemberian khusus dan kemudahan sebagaimana pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat, manula dan/atau orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK
Pasal 104
- (1) Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dibuat suatu sistem informasi pelayaran angkutan sungai dan penyeberangan.
- (2) Data yang berasal dari sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat statistik oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara berskala.
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 105
- (1) Pembinaan lalu lintas dan angkutan sungai dan penyeberangan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- a. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, pengemudi angkutan dan/atau pengusaha angkutan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- b. bimbingan perencanaan teknis; dan
- (3) Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat atau pengemudi angkutan dan/atau pengusaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- c. pemberdayaan masyarakat di bidang angkutan sungai dan penyeberangan.
BAB III - RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 107
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam wilayah kabupaten.
- (4) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah memilki kapal laik laut yang dibuktikan dengan grosse akta.
- (1) Perusahaan angkutan diperairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak dibawah usia 5 tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.
- (2) Pemberian khusus dan kemudahan sebagaimana pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat, manula dan/atau orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dibuat suatu sistem informasi pelayaran angkutan sungai dan penyeberangan.
- (2) Data yang berasal dari sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat statistik oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara berskala.
- (1) Pembinaan lalu lintas dan angkutan sungai dan penyeberangan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- a. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, pengemudi angkutan dan/atau pengusaha angkutan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- b. bimbingan perencanaan teknis; dan
- (3) Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat atau pengemudi angkutan dan/atau pengusaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- c. pemberdayaan masyarakat di bidang angkutan sungai dan penyeberangan.
- (1) Untuk menjaga kualitas pelayanan angkutan dilakukan penilaian kinerja secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- a. pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan angkutan sungai dan penyeberangan;
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- b. jumlah kecelakaan yang terjadi;
- d. ketaatan terhadap peraturan tata cara berlalu lintas sungai dan penyeberangan; dan
- c. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan ijin operasi yang telah diberikan;
- e. pemenuhan ketentuan hubungan kerja antara Jurumudi dengan Perusahaan.
- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan orang dan barang di sungai dan penyeberangan secara periodik, dilakukan pemantauan dan pengawasan angkutan serta pendaftaran ulang angkutan.
- a. perkembangan sosial dan ekonomi;
- (2) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat;
- d. laporan dan masukan Pengusaha angkutan.
- c. laporan dan masukan pengguna jasa;
BAB VIII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 108
- (1) Hasil pemantauan dan pengawasan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, digunakan sebagai bahan evaluasi trayek.
- (3) Evaluasi trayek angkutan orang dan barang dilakukan secara berskala oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- (2) Evaluasi trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda angkutan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat.
BAB VIII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 109
- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan lalu lintas angkutan Sungai dan Penyeberangan;
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- b. menata tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana/tempat lalu lintas dan angkutan; dan
- (3) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika berkoordinasi dengan Instansi berwenang lainnya.
- c. melakukan pengendalian atau penertiban terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 110
- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang :
- (2) Selain Penyidik tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang transportasi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang transportasi;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang transportasi;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang transportasi;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang transportasi;
- e. melakukan pemeriksan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang transportasi;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- h. menghentikan penyidikan;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 111
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27, Pasal 32 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), Pasal 54 , Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), Pasal 59, Pasal 61, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 71, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 83, Pasal 85, Pasal 86 , Pasal 92 , Pasal 96, Pasal 97, Pasal 100 , Pasal 101, Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Ketapang pada tanggal 29 Desember 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Verifikasi: TTD. ## M. M A N S Y U R LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR 10

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya Edi Nip.19700617/200003 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT (6 / 2015) ## BAB XI PENUTUP ## Pasal 112

Penandatangan: Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ## Pasal 113 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Penetapan: Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 29 Desember 2015

Penandatangan: PJ. BUPATI KETAPANG,

Verifikasi: TTD. K A R T I U S
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 10 TAHUN 2015
## TENTANG PENYELEGGARAAN KEPELABUHANAN, ANGKUTAN SUNGAI, DAN PENYEBERANGAN
## I. UMUM
Sesuai dengan kehendak dan amanah Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten/ kota serta Peraturan Pemerintah nomor: 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor: 22 Tahun 2011, daerah mempunyai hak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri kegiatan kepelabuhan, angkutan sungai dan danau yang memiliki fungsi strategis dalam menunjang kegiatan perdagangan dan perekonomian serta memacu pertumbuhan daerah dan wilayah.
Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan sistem transportasi/ pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya harus diatur oleh Pemerintah Daerah dan harus dilaksanakan pembinaan dalam rangka menunjang, mengerakkan, dan mendorong perekonomian daerah.
Pembinaan pelabuhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Aspek pengaturan mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional. Aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. Sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaran atau pengelola kepelabuhanan.
Pembinaan kepelabuhan juga bertujuan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran jasa kepelabuhanan, menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha dan Investor di daerah.
Untuk kepentingan tersebut di atas maka dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai penetapan lokasi, rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkunagan Kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan atau terminal, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, dan semua aktifitas yang dilakukan diwilayah sungai dan danau, sehingga dapat berkontribusi bagi penerimaan daerah (PAD),
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
| | Cukup | Jelas | |-------|----------------|-------------| | Pasal | 26 Cukup | Jelas | | Pasal | 27 Cukup | | | Pasal | 28 Cukup | Jelas | | Pasal | 29 | Jelas | | Pasal | Cukup 30 Cukup | Jelas | | Pasal | 31 | Jelas | | Pasal | Cukup 32 Cukup | Jelas | | Pasal | 33 Cukup | Jelas | | Pasal | 34 Cukup | Jelas | | Pasal | 35 Cukup | Jelas Jelas | | Pasal | 36 Cukup | | | Pasal | 37 | Jelas | | Pasal | Cukup 38 | Jelas | | Pasal | Cukup 39 | Jelas | | Pasal | Cukup 40 | Jelas | | | Cukup 41 | Jelas | | Pasal | Cukup | Jelas | | Pasal | 42 Cukup | Jelas | | Pasal | 43 Cukup | Jelas | | Pasal | 44 Cukup | Jelas | | Pasal | 45 Cukup | Jelas | | Pasal | 46 Cukup | Jelas | | Pasal | 47 Cukup | Jelas | | Pasal | 48 Cukup | Jelas |
PENJELASAN
Pasal 49
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 50
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 51
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 52
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 53
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 54
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 55
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 56
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 57
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 58
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 59
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 60
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 61
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 62
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 63
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 64
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 65
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 66
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 67
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 68
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 69
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 70
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 71
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 72
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 73
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 74
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 75
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 76
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 77
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 78
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 79
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 80
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 81
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 82
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 83
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 84
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 85
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 86
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 87
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 88
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 89
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 90
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 91
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 92
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 93
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 94
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 95
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 96
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 97
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 98
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 99
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 100
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 101
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 102
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 103
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 104
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 105
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 106
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 107
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 108
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 109
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 110
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 111
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 112
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 113
Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 49