PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PERUBAHAN ATAS  KEPULAUAN SANGIHE Nomor 6 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU (berlaku 30 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang 141 Undang-Undang dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat {l) huruf c dan ayat (4) serta Pasal Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah terhadap prinsip, sasaran penetapan tarif retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Ka.bupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tah.un 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana (Lernbaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lernbaran Negara RI Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4 725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ten tang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Kartu Pengawasan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2002 Nomor 2 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10};
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2010 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 7).
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE dan
BUPATl KEPULA.UAN SANGIHE,
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe ;
5. Dinas Teknis adalah Dinas Tata Perkotaan dan Pemadam Kebakaran / Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM / Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Kantor Perijinan Terpadu adalah Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Dinas Teknis yang menyelenggarakan pelayanan perizinan tertentu;
8. Panitia Teknis adalah Panitia yang ditetapkan oleh Bupati dengan tugas memberikan pertimbangan teknis maupun Hukum mengenai proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau bada.n;
10. Perizinan Tertentu adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin yang diberikan oleh Bupati untuk mendirikan bangunan;
12. Bangunan Permanent adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari batu, beton, baja serta bahan yang tahan lama ;
13. Bangunan semi permanent adalah bangunan yang konstruksinya terdiri dari bahan yang sederhana dan tidak tahan lama ;
14. Garis sempadan/Rooilyn adalah gans batas untuk mendirikan bangunan dari jalur jalan dan atau sungai / pantai serta jaringan listrik tegangan tinggi ;
15. Izin Gangguan adalah izm tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang usaha/kegiatannya dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan;
16. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran;
18. 1 7. Izin U saha Perikanan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi, sekelompok orang a.tau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan;
18. Penangkapan lkan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan a.lat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangam, mengolah, dan/ a.tau mengawetkannya;
19. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
20. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah Tempat untuk melaksanakan kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi;
21. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perorangan atau Badan Usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
22. Penjualan langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjualan langsung adalah Perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada Konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditetapkan;
23. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah Perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada Konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan;
24. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SITP-MB adalah Surat Izin tempat melaksanakan kegiatan usaha Penjualan khusus minuman beralkohol gol A, gol B dan / atau gol C;
25. Surat Permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SP ITP-MB adalah formulir permohonan yang harus diisi oleh Pengusaha, yang memuat data/ informasi Perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SITP-MB;
26. Usaha Penjualan Minuman Beralkohol adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan jual beli barang dalam bidang Perekonomian yang bertujuan untuk memperoleh laba;
27. Retribusi SITP-MB adalah Pembayaran atas Penerbitan SITP-MB oleh Pemerintah Daerah;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan, pemenuhan, kewajiban, retribusi berdasarkan Peraturan Perundangan Retribusi Daerah;
29. Pelayanan Perijinan Terpadu adalah suatu kegiatan Penyelenggaraan suatu Perijinan dan Non Perijinan yang mendapat Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memberi kewenangan Perijinan dan Non Perijinan yang Proses Pengelolaannya dimulai dari tahap Permohonan sampai tahap terbitnya Dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat;
30. Badan adalah sekurnpulan orang dan/ atau Modal yang rnerupakan kesatuan baik yang melakukan Usaha rnaupun yang rneliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Kornanditer, Perseroan Lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah dengan narna dan dalarn bentuk apapun, Persekutuan, Perkurnpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
31. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang rnenurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk rnelakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau potongan Retribusi tertentu;
32. Pernungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dari penghirnpunan objek dan subjek Retribusi, Penentuan besarnya Retribusi yang berutang sarnpai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan Penyetorannya;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
35. adalah Surat Keputusan yang menentukan Besarnya Retribusi Berutang;
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan Pernbayaran atas Penyetoran Retribusi berutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk rnelakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Adrninistrasi berupa Bunga atau Denda;
36. DIHAPUS;
37. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pernungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyarnpaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan rnelaksanakan kewajiban untuk rnembayar Retribusi sesuai dengan Jurnlah Retribusi yang terutang;
38. Penyidikan tindak pidana adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk rnencari serta rnengurnpulkan bukti yang dengan bukti itu rnernbuat terang tindak Pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta rnenernukan tersangkanya;
39. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas dan Wewenang Khusus oleh UndangUndang untuk melakukan Penyidikan;
40. Angkutan adalah Pemindahan Orang dan / atau Barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan, diruang Lalu Lin tas J alan;
41. Izin Trayek adalah lzin untuk menentukan perjalanan angkutan penumpang umum dalam suatu atau beberapa trayek tertentu di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
42. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan . tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
43. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
44. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi:
48. Jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah im adalah:
- a. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
3. Ketentuan
Pasal 23
- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
Struktur dan besamya tarif Retribusi lzin Trayek ditetapkan sebagai berikut:
1. Kendaraan kapasitas s/d 10 tempat duduk Rp. 200.000,-/ tahun
2. Kendaraan kapasitas 11 s/d 18 tempat duduk Rp. 250. 000 ,- / tahun
3. Kendaraan kapasitas 19 s/ d 24 tern pat duduk Rp. 300.000,-/tahun
4. Kendaraan kapasitas 25 tempat duduk
Rp. 350.000,-/tahun
5. Angkutan Kota Tahuna
Rp.1.500.000,-/tahun
6. Angkutan Perdesaan
Rp. 500.000,-/tahun
7. Izin Insidentil
Rp.25.000,-/kendaraan
Tingkat penggunaan jasa diukur
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan izin trayek.
Masa berlaku lzin Trayek adalah selama 1 (satu) tahun.
Tata cara pemberian dan pemanfaatan izm trayek akan diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati.
Pasal 26
Tingkat penggunaan jasa diukur
Pasal 238
Struktur dan besamya tarif Retribusi lzin Trayek ditetapkan sebagai berikut:
1. Kendaraan kapasitas s/d 10 tempat duduk Rp. 200.000,-/ tahun
2. Kendaraan kapasitas 11 s/d 18 tempat duduk Rp. 250. 000 ,- / tahun
3. Kendaraan kapasitas 19 s/ d 24 tern pat duduk Rp. 300.000,-/tahun
4. Kendaraan kapasitas 25 tempat duduk
Rp. 350.000,-/tahun
5. Angkutan Kota Tahuna
Rp.1.500.000,-/tahun
6. Angkutan Perdesaan
Rp. 500.000,-/tahun
7. Izin Insidentil
Rp.25.000,-/kendaraan
Tingkat penggunaan jasa diukur
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan izin trayek.
Masa berlaku lzin Trayek adalah selama 1 (satu) tahun.
Tata cara pemberian dan pemanfaatan izm trayek akan diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati.
5. Diantara ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 26 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Tingkat penggunaan jasa diukur
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Kartu Pengawasan, sepanjang mengatur tentang Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Angkutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Penetapan: Ditetapkan di Tahuna Pada tanggal, 30 Desember 2011

Penetapan: Diundangkan di Tahuna Pada tanggal, 30 Desember 2011 Plt. � '.ir �� lS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, /(:,&gt;&gt; � c&gt;y----- --. LE � 15 �� RAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2011 NOMOR 6 ..
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
## I. UMUM
Bahwa adanya objek Retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana menurut golongan retribusi yang potensial di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi belum terakornodir di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu sehingga Peraturan Daerah teresbut perlu diubah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
Objek Retribusi yang masih potensial dan termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi Izin Trayek dalam bidang Perhubungan Darat.
## II. PASAL DEMI PASAL
Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 (dua) Pasal.
Pasall
Cukupjelas
Pasal II
Cukup Jelas