Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PENGESAHAN AMENDMENTS OF THE AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION INTELSAT (PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN BERKAITAN DENGAN ORGANISASI SATELIT TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL INTELSAT) (berlaku 30 April 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat
:
Menetapkan :
a. bahwa sebagai hasil Sidang Assembly of the Parties INTELSAT ke-25 pada tanggal 13 - 17 Nopember 2000 di Washington DC, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Amendments of the Agreement relating to the International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT" (Perubahan Terhadap Perjanjian berkaitan dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional INTELSAT);
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Amendments Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pengesahan Amandemen Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization INTELSAT, Denmark 1995 (Perjanjian berkenaan dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional INTELSAT, Denmark - 1995).
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AMENDMENTS OF THE AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION INTELSAT (PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN BERKAITAN DENGAN ORGANISASI SATELIT TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL INTELSAT).
Pasal 1
Mengesahkan Amendments of the Agreement relating to the International Telecommunications Satellite Organization INTELSAT (Perubahan Terhadap Perjanjian berkaitan dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional INTELSAT) sebagai hasil sidang Assembly of the Parties INTELSAT ke-25 pada tanggal 13 -17 Nopember 2000 di Washington DC, Amerika Serikat, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Amendments Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2002

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 35 Tahun 2000 tentang PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA (berlaku 10 Maret 2000)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, dipandang perlu membentuk Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di Sofifi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA.
Pasal 1
Membentuk Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang berkedudukan di Sofifi.
Pasal 2
Daerah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara meliputi wilayah Propinsi Maluku Utara.
Pasal 3
Dengan terbentuknya Kejaksaan Tinggi Maluku Utara maka daerah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku.
Pasal 4
Pada saat terbentuknya Kejaksaan Tinggi Maluku Utara maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku, tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
Pasal 5
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Pasal 6
Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ditetapkan oleh Jaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2000

Penandatangan: Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BONDAN GUNAWAN S. LEMBARAN NEGARA REPUBLK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 33
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 26 Tahun 2009 tentang PENUGASAN (berlaku 23 September 2009)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan rangkaian kunjungan kerja ke Amerika Serikat dalam rangka menghadiri KTT G-20 di Pittsburgh pada tanggal 23 sampai dengan 29 September 2009 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet, ttd
Lambock V. Nahattands
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan (berlaku 16 Oktober 2001)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden ke luar negeri mulai tanggal 17 Oktober 2001, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
KEDUA
:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI KEDUA : ________________
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 29 Tahun 2005 tentang PENUGASAN (berlaku 16 November 2005)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja/Kenegaraan Presiden ke Korea Selatan, India, dan Pakistan mulai tanggal 17 November 2005 sampai dengan 26 November 2005, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
- Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja/Kenegaraan ke Korea Selatan, India, dan Pakistan mulai tanggal 17 November 2005 sampai dengan tanggal 26 November 2005 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi sekrestaris Kabinet Bidang hukum, ttd
Lambock V. Nahattands
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 41 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1999 (berlaku 17 Mei 1999)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kontribusi pemikiran dan efektifitas pelaksanaan tugas Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap susunan anggota Tim Nasional tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1999.
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1999.
Pasal I
Mengubah susunan anggota Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999 khususnya susunan anggota pada Kelompok Reformasi Ekonomi dan Kelompok Reformasi Tekno Industri, sehingga susunan anggota Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani seluruhnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 51 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL (berlaku 24 Maret 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dengan telah dibentuknya Kabinet Pembangunan VII berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional, sehingga ketentuan Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
- (1) Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional terdiri dari Ketua, Anggota dan Sekretaris.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional terdiri dari:
- a. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Menteri Negara Sekretaris Negara sebagai Anggota;
- c. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota;
- d. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara sebagai Anggota;
- e. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- (3) Sekretaris memimpin Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh satuan kerja yang telah ada di lingkungan Badan Administrasi Kepegawaian Negara".
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2001 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK (berlaku 11 Mei 2001)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 12 Mei 2000 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSE-TUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 12 Mei 2000, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd, ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2001 SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA, ttd. DJOHAN EFFENDI
Unknown PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 1968 tentang PEMBERIANKEWENANGANKEPADABANKINDONESIA DI BIDANG PENGENDALIAN MONETER (berlaku 21 Januari 1998)
Pembukaan
Mengingat
Menetapkan
:
KEPUTUSANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA
NOMOR23TAHUN1998
TENTANG
PEMBERIANKEWENANGANKEPADABANKINDONESIA DI BIDANG PENGENDALIAN MONETER
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- Menimbang : a. bahwa untuk memulihkan kestabilan moneter, diperlukan kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif;
- b. bahwa guna lebih memantapkan efektifitas pengendalian moneter tersebut diperlukan pemberian kewenangan penuh kepada Bank Indonesia;
- c. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan ketentuan tentang pemberian kewenangan kepada Bank Indonesia di bidang pengendalian moneter dengan Keputusan Presiden;
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA BANK INDONESIA DI BIDANG PENGENDALIAN MONETER.
Pasal 1
Bank Indonesia merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter.
Pasal 2
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter, Bank Indonesia menetapkan sasaran-sasaran moneter termasuk suku bunga instrumen moneter, sasaran nilai tukar dan kebijakan devisa dengan
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO Pasal 3 ...
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 4 Tahun 2010 tentang PENUGASAN (berlaku 6 April 2010)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja Presiden ke Vietnam dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke16 pada tanggal 7 sampai dengan 9 April 2010, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat
- 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja ke Vietnam dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-16 pada tanggal 7 sampai dengan 9 April 2010 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2010

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: WAKIL SEKRETARIS

Verifikasi: KABINET, ttd Lambock V. Nahattands
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 68 Tahun 1998 tentang PEMBINAAN KURSUS DAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (berlaku 2 Mei 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa kursus dan pelatihan kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa keberadaan kursus dan lembaga pelatihan kerja yang telah membuktikan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan pelatihan perlu terus dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan pembangunan;
- c. bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, perlu menetapkan ruang lingkup pembidangan tugas pembinaan kursus oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan dan lembaga pelatihan kerja oleh Departemen Tenaga Kerja;
Mengingat : 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
MEMUTUSKAN :
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBINAAN KURSUS DAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA.
Pasal 1
- (1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap kursus.
- (2) Departemen Tenga Kerja mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap pelatihan kerja.
Pasal 2
- (1) Pelatihan Kerja merupakan lembaga pelatihan bagi tenaga kerja yang sedang bekerja dan yang akan ditempatkan dalam pekerjaan.
- (2) Kursus merupakan lembaga pendidikan yang diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan/atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha yang menyelenggarakan kursus atau lembaga pelatihan kerja ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Tenaga Kerja.
Pasal 4
Ketentuan mengenai pembinaan kursus dan lembaga pelatihan kerja yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 Tentang Tanggung Jawab Fungsionil Pendidikan dan Latihan yang berkenaan dengan tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Tenaga Kerja serta ketentuan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1997 (berlaku 21 Januari 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas Badan Urusan Logistik dalam pengelolaan persediaan bahan pangan pokok dan memperlancar arus barang, dipandang perlu melakukan penajaman terhadap tugas pokok Badan Urusan Logistik;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1997;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1997;
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1997.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1997, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Badan Urusan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjaga kestabilan harga dan mutu bahan pangan beras berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 36 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN SPANYOL UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL BESERTA PROTOKOL (berlaku 7 Mei 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 30 Mei 1995 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Spanyol untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak pajak atas Penghasilan dan atas Modal beserta Protokol, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan beserta Protokol tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN SPANYOL UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL BESERTA PROTOKOL
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Spanyol untuk Penghidaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak pajak atas Penghasilan dan atas Modal beserta Protokol, yang ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 30 Mei 1995, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. AKBAR TANDJUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 126 Tahun 1998 tentang AMNESTI KEPADA TERPIDANA Ir. H.M. SANUSI (berlaku 15 Agustus 1998)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan khususnya untuk kepentingan rekonsiliasi nasional, diperlukan adanya upaya hukum berupa pemberian amnesti dan rehabilitasi; b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, dipandang perlu memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada terpidana Ir. H.M. SANUSI; Mengingat Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN
Pasal 4
KEDUA
:
Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.
KETIGA
KEEMPAT
:
:
Memberikan rehabilitasi terhadap terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini.
Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA tersebut, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia, dipulihkan.
www.nuance.com
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Agustus 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. AKBAR TANDJUNG PDF Create! 4 Trial
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 21 Tahun 1996 tentang KELUARGA SEJAHTERA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan program Kredit Usaha Keluarga Sejahtera bagi keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I (non IDT) di 27 Propinsi, dipandang perlu segera menyediakan dana sebagai pinjaman tanpa bunga kepada Yayasan Dana Sejahtera Mandiri dan mengalihkannya kedalam rekening Yayasan tersebut pada P.T. Bank Negara Indonesia (Persero);
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dana Bantuan Presiden Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dana Bantuan Presiden Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYEDIAAN DANA BAGI PENYELENGGARAAN KREDIT USAHA KELUARGA SEJAHTERA.
PERTAMA
:
Menyediakan dana sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang diambil dari rekening Dana Bantuan Presiden di Sekretariat Negara bagi penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera.
KEDUA :
Dana tersebut dalam diktum PERTAMA merupakan pinjaman tanpa bunga kepada Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.
KETIGA :
- Pelaksanaan penyediaan dana dilakukan dengan memindahkan kedalam rekening Yayasan Dana Sejahtera Mandiri pada P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Harmoni, Jakarta Pusat, rekening Nomor 850 801.001.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 PEBRUARI 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 41 Tahun 1998 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1978 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971 (berlaku 10 Maret 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menjadi Pihak pada International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage,, 1971, dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 tentang pengesahan International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971;
- b. bahwa keanggotaan Pemerintah Indonesia pada Convention tersebut pada huruf a telah dibebani kontribusi yang memberatkan Anggaran Negara;
- c. bahwa Pemerintah Indonesia telah menjadi Pihak pada the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969;
- d. bahwa keanggotaan Pemerintah Indonesia pada the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 dapat menyediakan jaminan dana ganti rugi bagi pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari tumpahan minyak dari kapal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf b dan c, serta mempertimbangkan pula bahwa selama Pemerintah Indonesia menjadi Pihak pada International Convention on the
Menetapkan :
Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 dapat dinilai tidak efisien dan tidak ekonomis, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 28);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1978 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971.
Pasal 1
Mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. ## SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 143 Tahun 1999 tentang PENUGASAN (berlaku 1 Desember 1999)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kenegaraan Presiden ke Republik Rakyat China mulai tanggal 1 Desember 1999, maka dalam rangka tetap lancarnya pelaksanaan pemerintahan negara dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas Presiden selama Presiden melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Republik Rakyat China yang akan berlangsung mulai tanggal 1 Desember 1999.
KEDUA :
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilaporkan kepada Presiden.
KETIGA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Nopember 1999

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

Penandatangan: Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I, Lambock V. Nahattands
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 118 Tahun 1998 tentang TIM PEMANTAU KETAHANAN PANGAN (berlaku 11 Agustus 1998)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk menunjang upaya pemantauan dan evaluasi ketahanan pangan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan secara lebih cepat, tepat dan terpadu, dipandang perlu membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Pemantau Ketahanan Pangan. Mengingat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656). PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Menetapkan
: KETAHANAN PANGAN.
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PEMANTAU
5.
Menteri Sosial, sebagai Anggota;
7.
Membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan, yang selanjutnya dalam
Tim
Pemantau, dengan
Pasal 1
11. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, sebagai Anggota;
12. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai Anggota;
13. Kepala Badan Urusan Logistik, sebagai Anggota;
14. Kepala Badan Pusat Statistik, sebagai Anggota.
Pasal 2
Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Pemantau dapat:
- a. membentuk kelompok-kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan;
- b. menggunakan instansi Pemerintah sebagai pelaksana teknis dalam penanggulangan kerawanan pangan.
- 4 - tugas
Tim
Pemantau, di
Daerah
Tingkat I dibentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan Daerah, yang diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Pemantau dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Negara Pangan dan Hortikultura.
Pasal 5
- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Pemantau Ketahanan Pangan Daerah, dibebankan kepada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 22 Tahun 2003 tentang PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA (berlaku 17 April 2003)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan sumber daya manusia yang terdidik dan profesional di bidang persandian, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Sandi Negara sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Lembaga Sandi Negara dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peratuan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA.
Pasal 1
- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Sandi Negara yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat STSN, yang berlokasi di Jakarta.
- (2) STSN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Lem-baga Sandi Negara.
Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Akademi Sandi Negara yang berlokasi di Jakarta diintegrasikan ke dalam STSN.
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Lembaga Sandi Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 78 Tahun 1998 tentang PENINJAUAN KEMBALI HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI (berlaku 15 Mei 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk meringankan beban kehidupan rakyat dalam kondisi perekonomian yang semakin sulit, dan setelah memperhatikan dengan seksama berbagai keberatan, pandangan dan aspirasi sebagaimana dikemukakan melalui fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, dipandang perlu peninjauan kembali harga jual beberapa jenis bahan bakar minyak dalam negeri yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1998;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045).
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENINJAUAN KEMBALI HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI.
Pasal 1
Terhitung mulai tanggal 16 Mei 1998 pukul 00.00 WIB harga jual eceran setiap liter untuk premium, minyak tanah dan minyak solar ditinjau kembali sehingga harga jual eceran seluruh bahan bakar minyak dalam negeri untuk setiap liter, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen), menjadi sebagai berikut:
- a. Avgas
- Rp 600,00 (enam ratus rupiah);
- b. Avtur Rp 600,00 (enam ratus rupiah);
- c. Premium Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- d.
- Minyak tanah
Rp 280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah);
- e. Minyak solar
- Rp 550,00 (lima ratus lima puluh rupiah);
- f. Minyak diesel Rp 500,00 (lima ratus rupiah);
- g. Minyak bakar Rp 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah).
Pasal 2
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pertambangan dan Energi.
Pasal 3
Dengan mulai berlaku Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1998 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 2010 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1986 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH DAN RUANG UDARA DI SEKITAR BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO - HATTA (berlaku 15 Juni 2010)
Pembukaan
Menimbang
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1986 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH DAN RUANG UDARA DI SEKITAR BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO - HATTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, pengaturan mengenai Penetapan Lokasi Bandar Udara yang di dalamnya memuat Rencana Induk Bandar Udara, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Batas Kawasan Kebisingan, dan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara, berada pada Menteri yang membidangi urusan penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah dan Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta;
Mengingat
Menetapkan
:
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 1. Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1986 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH DAN RUANG UDARA DI SEKITAR BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO HATTA.
Pasal 1
Mencabut Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah dan Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta.
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd.
Dr. M. Iman Santoso
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 66 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1993 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1996 (berlaku 15 April 1998)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan pembentukan Kabinet Pembangunan VII sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998 dan untuk menjaga kelangsungan pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Riau, perlu diadakan perubahan pada susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembanguan Propinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1996;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1996.
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1996.
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1996.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1993 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1996.
PERTAMA:
1. Mengubah diktum PERTAMA, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Menteri Pekerjaan Umum, sebagai Anggota;
4. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya, sebagai Anggota;
5. Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagai Anggota;
6. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagai Anggota;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propindi Riau, sebagai Anggota."
2. Mengubah diktum KEEMPAT, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, mengangkat Saudara Ir. Tunky Ariwibowo sebagai Koordinator Operasional yang bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA."
KEDUA:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 April 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO