PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 2 Tahun 2005 tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 25 Mei 2005)
Pembukaan
Menimbang
: a.
bahwa dengan ditetapkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta untuk mendukung kelancaran tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma, dipandang perlu adanya pedoman tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol ( Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 );
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355):
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan BUPATI SELUMA
M E M U T U S K A N :
- Menetapkan : PERATURAN
DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma;
- c. Bupati adalah Bupati Seluma;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
- e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma;
- f. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Seluma ;
- g. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaanya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji ## BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Seluma;
- b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
- c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah;
Bagian Kedua
Tata Tempat
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibu kota Kabupaten sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas / Badan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati yang lama duduk sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/ janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;
- g. Mantan Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
Tata tempat dalam acara Pengucapan Sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:
- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengambilan sumpah/janji Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
- g. Pers / kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
Tata tempat dalam acara pengambilan Sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:
- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.
Bagian Ketiga
Tata Upacara
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Tata Penghormatan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).
- (2) Dalam hal menghadiri rapat-rapat Paripurna, penandatanganan Peraturan Daerah, Penetapan APBD, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
- (3) Dalam hal menghadiri Pengambilan Sumpah/janji Anggota DPRD menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- (4) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, hari ulang tahun Kabupaten Seluma, Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan pakaian adat daerah atau menyesuaikan dengan undangan panitia.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 11
- (1) Pengaturan nomor kendaraan Ketua DPRD adalah setelah nomor urut kendaraan Bupati.
- (2) Pengaturan nomor kendaraan Wakil Ketua DPRD adalah setelah nomor urut kendaraan Wakil Bupati.
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Penghasilan
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 12
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari ;
- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan alat Kelengkapan lainnya.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 13
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Reprensentasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 14
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 15
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 16
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi dan/atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya diberikan tunjangan sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- (2) Badan Kehormatan DPRD diberikan tunjangan sebesar :
- a. Ketua paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua paling tinggi 45 % ( empat puluh lima perseratus ) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Anggota paling tinggi 40 % ( empat puluh perseratus ) dari tujangan jabatan Ketua DPRD.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 17
Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 18
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat tunjangan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri beserta 2 orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 19
- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah
Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 20
- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta pelengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 21
Rumah jabatan pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 22
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang yang besarnya disesuaikan dengan standar harga sewa rumah yang berlaku dalam Kabupaten Seluma yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 23
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 24
Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:
- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah;
- c. Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas dinas pengurusan jenazah dibebankan dalam APBD.
Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 25
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
- a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahpun dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan
uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. Masa bhakti sampai 1 (satu ) tahun diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
- c. Masa bhakti sampai 2 (Dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (Dua) bulan uang representasi;
- d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
- e. Masa bhakti sampai 4 (empat ) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
- f. Masa bhakti sampai 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 5 (lima) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan pada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan
diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasal 26
Pasal 26
- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud ayat yang
- (1) disusun ## BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasal 26
Pasal 27
- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan
Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang disusun kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretaris DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 12, dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 18,19,20,22,23 dan pasal 24, Pasal 25 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2, dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam belanja sebagai berikut:
- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja perjalanan dinas;
- d. Belanja pemeliharaan;
- e. Belanja modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasal 26
Pasal 28
Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasal 26
Pasal 29
- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
Selama belum ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini semua peraturan yang berkaitan dengan kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah diatur sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini masih tetap berlaku
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyi daya laku surut terhitung sejak Bulan Januari 2005.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Penetapan: Ditetapkan di Tais pada tanggal 25 - 5 - 2005

Penandatangan: ## BUPATI SELUMA Dto ## M.HUSNI THAMRIN

Penetapan: Diundangkan di Tais pada tanggal 25 - 5 - 2005

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH

Verifikasi: ## ttd ## DRS. MULKAN TAJUDIN Pembina Utama Muda, NIP. 130636532 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2005 NOMOR 02 SERI'E' .