PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI JAWA TENGAH  PATI Nomor 5 Tahun 2016 tentang AH PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI (berlaku 20 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,
- a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi;
- b. bahwa dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi harus mempertimbangkan kepentingan pemerintah, kepentingan penyedia menara dan kepentingan masyarakat, juga harus memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan lingkungan, estetika kawasan serta penggunaan lahan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan menara, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan menara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 192);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 60);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 64);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
8. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
9. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama ( backbone transmission) .
10. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Menara kamuflase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
13. Menara green field adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
14. Menara roof top adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
15. Menara mandiri ( self supporting tower ) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
16. Menara terenggang ( guyed tower ) adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
17. Menara tunggal ( monopole tower ) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
18. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (cell coverage) .
19. Base Transceiver Station Mobile yang selanjutnya disebut BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan layanan cakupan seluler baru atau memenuhi kebutuhan kapasitas lintas sistem komunikasi seluler.
20. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
21. Micro cell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (coverage) dengan area/radius yang lebih kecil yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
22. Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
23. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
24. Pengelola Menara adalah Badan Usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
26. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyelenggaraan menara berlandaskan azas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya, serta kejelasan informasi dan identitas menara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk :
- a. mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan ketertiban dalam penyelengaraan menara; dan
- d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Penyelenggaraan menara didasarkan pada prinsip sebagai berikut :
- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan risiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya;
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya; dan
- d. penyelenggara Menara Telekomunikasi Seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah melalui program CSR , dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BENTUK DAN PENEMPATAN LOKASI MENARA
Bagian Kesatu
Bentuk Menara
BAB III
Pasal 5
Bentuk menara adalah :
- a. menara tunggal (monopole) ;
- b. menara rangka (self supporring) ;
- c. menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkut kawat sebagai penguat konstruksi (guyed mast) ; dan
- d. menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya.
- (2) Desain dan kontruksi dari bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah.
BAB III
Pasal 6
- (1) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan
BAB III
Pasal 7
Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
- a. zona menara; dan
- b. zona bebas menara.
BAB III
Pasal 8
- (1) Zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari :
- a. sub zona menara; dan
- b. sub zona menara bebas visual.
- (2) Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi menara tanpa rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (3) Sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (4) Persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. pendirian menara dengan desain menara kamuflase; dan
- b. penempatan menara di lokasi yang tersembunyi.
BAB III
Pasal 9
- (1) Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dibagi menjadi :
- a. Sub Zona Menara I untuk kawasan perkotaan; dan
3. b.
4. Sub Zona Menara II untuk kawasan perdesaan.
- (2) Ketinggian menara yang diperbolehkan pada Sub Zona Menara I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. bangunan menara yang berdiri di atas permukaan tanah paling tinggi 50 (lima puluh) meter dihitung dari permukaan tanah;
- b. bangunan menara yang berdiri di atas bangunan gedung paling tinggi 50 (lima puluh) meter dihitung dari permukaan tanah.
- (3) Ketinggian menara yang diperbolehkan pada Sub Zona Menara II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. bangunan menara yang berdiri di atas permukaan tanah paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter dihitung dari permukaan tanah;
- b. bangunan menara yang berdiri di atas bangunan gedung paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter dihitung dari permukaan tanah.
BAB III
Pasal 10
- (1) Pada zona bebas menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan dengan ketinggian menara roof top lebih dari 6 (enam) meter.
- (2) Pada zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layanan telekomunikasi dapat tetap dipenuhi dengan penempatan antena secara tersembunyi.
BAB III
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai zona menara dan zona bebas menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III
Pasal 12
- (1) Setiap Penyedia Menara wajib menempatkan menara pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (2) Setiap Penyedia Menara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara atau seluruh kegiatan;
- c. penyegelan menara;
- d. pembekuan izin;
- e. pencabutan izin; dan/atau
- f. pembongkaran menara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III
Pasal 13
- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Lokasi Menara (Cell Plan) di dalam zona menara.
- (2) Rencana Lokasi Menara (Cell Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Rencana Lokasi Menara (Cell Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III
Pasal 14
- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap ## BAB IV
BAB III
Pasal 15
- (1) Menara disediakan oleh Penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. penyelenggara telekomunikasi; atau
- b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia Menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, Pengelola Menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.
BAB III
Pasal 16
- (1) Pembangunan menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara.
- (2) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan menara tanpa mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. pencabutan izin; dan/atau
- b. pembongkaran menara.
- (3) Ketentuan mengenai Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III
Pasal 17
- (1) Setiap menara wajib dilengkapi dengan Identitas Hukum dan Penggunaan Menara yang meliputi :
- a. nama pemilik menara;
- b. penyedia jasa konstruksi;
- c. pengelola menara;
- d. tahun pembuatan menara;
- e. beban maksimum menara;
- f. alamat menara;
- g. koordinat geografis;
- h. nomor IMB;
- i. tanggal IMB;
- j. nomor Izin Ganguan;
- k. tanggal Izin Ganguan;
- l. tinggi menara;
- m. luas area site;
- n. daya listrik terpasang; dan
- o. data BTS /Penyelenggara Telekomunikasi yang terpasang di menara.
- (2) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan menara tanpa dilengkapi dengan Identitas Hukum dan Penggunaan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
- c. penyegelan menara;
- d. pembekuan izin; dan/atau
- e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III
Pasal 18
- (1) Setiap pemasangan BTS Mobile oleh Penyedia Menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS Mobile yang ditujukan kepada Kepala SKPD tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS Mobile .
- (2) Penempatan BTS Mobile harus
BAB III
Pasal 19
- (1) Setiap Penyedia Menara yang memasang BTS Mobile tanpa pemberitahuan kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA
BAB V - PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 20
- (1) Untuk Pembangunan menara dan penambahan BTS wajib terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi Rencana Lokasi Menara (Cell Plan) dari Kepala SKPD.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembangunan menara dan penambahan BTS harus sesuai dengan Rencana Lokasi Menara (Cell Plan) .
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan permohonan rekomendasi diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 21
- (1) Penyedia Menara yang akan membangun menara wajib memiliki perizinan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. IMB; dan
- b. Izin Gangguan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - PARTISIPASI PEMBANGUNAN DAN ASURANSI Pasal 22
Pasal 22
- (1) Setiap Penyedia Menara yang akan mendirikan menara berkewajiban melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan warga sekitar dalam radius 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara.
- (2) Persetujuan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. persetujuan warga pada panjang radius 50% (lima puluh persen) yang diukur dari titik lokasi menara adalah sebesar 100% (seratus persen); dan
- b. persetujuan warga pada panjang radius 50% (lima puluh persen) yang diukur dari titik terluar rebahan menara adalah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan menara wajib mengasuransikan dan menjamin seluruh risiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara terhadap masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan dan selama beroperasinya menara.
- (4) Sosialisasi dan persetujuan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai syarat untuk memperoleh izin.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan sosialisasi, asuransi dan jaminan seluruh risiko/kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - PARTISIPASI PEMBANGUNAN DAN ASURANSI Pasal 22
Pasal 23
- (1) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan menara tanpa melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
- c. penyegelan menara;
- d. pembekuan izin;
- e. pencabutan izin; dan/atau
- f. pembongkaran menara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - PENGGUNAAN BERSAMA MENARA Pasal 24
Pasal 24
Penyedia Menara yang membangun menara telekomunikasi dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - PENGGUNAAN BERSAMA MENARA Pasal 24
Pasal 25
Penyedia Menara atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
BAB VII - PENGGUNAAN BERSAMA MENARA Pasal 24
Pasal 26
- (1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib
BAB VII - PENGGUNAAN BERSAMA MENARA Pasal 24
Pasal 27
Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara wajib melampirkan :
- a. nama Penyelenggara Telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.
MENARA KAMUFLASE, MICRO CELL DAN SERAT OPTIK
BAB VIII - Pasal 28
Pasal 28
- (1) Pembangunan menara kamuflase dapat dilakukan untuk penyediaan BTS di luar Rencana Lokasi Menara (Cell Plan) , kawasan perkotaan dan pada kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu.
- (2) Pembangunan menara kamulflase di kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (3) Kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kawasan pelabuhan;
- b. kawasan cagar budaya;
- c. kawasan pariwisata;
- d. kawasan hutan lindung; dan
- e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.
BAB VIII - Pasal 28
Pasal 29
Dalam hal kebutuhan menara telekomunikasi pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika dan mengurangi beban pada menara yang telah ada, maka penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan perangkat micro cell dan/atau perangkat lunak radio link yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.
BAB VIII - Pasal 28
Pasal 30
- (1) Pemasangan perangkat micro cell tipe out door pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU), Billboard , dan sebagainya harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penempatan perangkat micro cell dan serat optik sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib
BAB VIII - Pasal 28
Pasal 31
- (1) Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (rumija) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.
- (3) Penggunaan lahan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 32
- (1) Penyelenggara Menara berhak :
- a. melaksanakan sesuai dengan perizinan yang diberikan; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Menara wajib :
- a. melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan, dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan perizinan yang diberikan;
- c. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar menara;
- d. membantu pelaksanaan pengawasan dan pemeriksanaan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk; dan
- e. membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
RETRIBUSI
BAB X - RETRIBUSI
Pasal 33
- (1) Pemerintah Daerah berhak memungut retribusi pembangunan menara.
- (2) Jenis retribusi yang dapat dipungut adalah :
- a. Retribusi IMB;
- b. Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Tata cara pemungutan dan besarnya tarif retribusi diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
PEMELIHARAAN MENARA
BAB XI - PEMELIHARAAN MENARA
Pasal 34
- (1) Penyedia Menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan menara melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ## BAB XII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB XI - PEMELIHARAAN MENARA
Pasal 35
Pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XI - PEMELIHARAAN MENARA
Pasal 36
Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melaporkan penggunaan menaranya setiap enam (6) bulan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
PENGECUALIAN
BAB XIII - PENGECUALIAN
Pasal 37
- (1) Ketentuan penggunaan bersama menara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk :
- a. pembangunan menara khusus untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan jaringan transmisi utama; dan/atau
- b. menara yang dibangun pada wilayah-wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau wilayah-wilayah yang tidak layak secara ekonomis.
- (2) Pembangunan menara yang tidak digunakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala SKPD oleh Penyedia Menara atau Pengelola Menara.
BAB XIII - PENGECUALIAN
Pasal 38
Penyelenggara telekomunikasi dapat bertindak sebagai perintis di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b tidak diwajibkan menggunakan menara bersama.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 39
- (1) Penyedia Menara yang tidak memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 40
- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41
- (1) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun belum membangun menaranya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini telah berdiri dan telah memiliki IMB tetap digunakan dan wajib menjadi menara bersama sesuai kemampuan teknis menara.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 119), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Penetapan: Ditetapkan di Pati pada tanggal 20 Februari 2016 BUPATI PATI, Ttd. HARYANTO

Penetapan: Diundangkan di Pati pada tanggal 20 Februari 2016 SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PATI, Ttd. DESMON HASTIONO ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 5

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SITI SUBIATL\_SH MM Pembina NIP 19720424 199703 2 010 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (1/2016)
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
## NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
## PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
## I. UMUM
Menara telekomunikasi sebagai pendukung penyelenggaraan telekomunikasi, pembangunannya masih diperlukan guna memenuhi kebutuhan layanan bertelekomunikasi. Penyedia Menara dalam melakukan pembangunan menara, selain wajib mempertimbangkan kepentingan pemerintah daerah, kepentingan investasi dan kepentingan masyarakat akan layanan telekomunikasi, juga berkewajiban memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan lingkungan, estetika dan aspek kepentingan umum.
Pemerintah Daerah memiliki kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Penyedia Menara (Tower Provider) berkepentingan mengembangkan investasinya di daerah dan masyarakat membutuhkan layanan telekomunikasi dengan nyaman. Untuk menjamin adanya rasa aman dan keindahan lingkungan tidak terganggu, maka didalam Peraturan Daerah ini diatur jenis menara telekomunikasi. Untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif, mencegah praktik monopoli dan menghindari persaingan tidak sehat, maka konstruksi menara harus mampu digunakan secara bersama (menara bersama). Untuk mencover semua wilayah, mencegah terjadinya blank area (daerah tidak terjangkau signal ) diatur zonasi berdasarkan Cell Plan .
Bahwa guna mewujudkan keserasian hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Menara dan masyarakat sekitar, maka perlu landasan hukum yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum. Diterbitkanya Peraturan Daerah ini sebagai solusi untuk mewujudkan tertib perijinan dalam pembangunan menara di Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'mengacu standar baku tertentu' yaitu bertujuan menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara serta memperhatikan kebutuhan dan perkembangan teknologi, antara lain : - a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan menara bersama; - b. ketinggian menara; - c. struktur menara; - d. rangka struktur menara; - e. pondasi menara; dan - f. kekuatan angin. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. huruf a Yang dimaksud selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan b