Unknown Unknown Nomor 55 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH (berlaku 25 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang . . . .
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
Menetapkan
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Badan Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
10. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Jabatan fungsional Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
11. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat dengan UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
BAB III . . .
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) Badan Keuangan Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penyiapan kebijakan teknis dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
- c. pembinaan dan Pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
- d. koordinasi dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
- e. penyelenggaraan Bendahara Umum Daerah (BUD);
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Badan Keuangan Daerah terdiri atas :
- a. sekretariat;
- b. bidang PBB dan BPHTB;
- c. bidang Pajak Daerah Lainnya;
- d. bidang Retribusi Daerah;
- e. bidang Pendapatan Lain-Lain;
- f. bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
- g. bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
- h. kelompok Jabatan Fungsional;
- i. UPTD.
- (2) Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## SEKRETARIAT

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat

## Pasal 6

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

## Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Keuangan Daerah.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, administrasi perencanaan, evaluasi, kepegawaian, keuangan, umum dan aset;
- b. pelaksanaan analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan fasilitasi;
- c. penyiapan materi dan rancangan peraturan, kebijakan teknis serta menghimpun Peraturan Perundang -undangan;
- d. pelaksanaan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah;
- e. pelaksanaan urusan administrasi umum, aset dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan dan urusan administrasi perjalanan dinas dan aset;

- g. penyusunan dan pengajuan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pelaksanaan pengadaan barang milik daerah (sarana dan prasarana);
- h. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan serta penatausahaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah;
- j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah dilingkungan Badan yang ada dalam penguasaannya;
- k. pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- l. penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan barang milik daerah;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan dibidang tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Sekretariat

## Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf terdiri atas :

- a. subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. subbagian Hukum dan Kepegawaian; dan
- c. subbagian Umum.

## Paragraf 1

## Kedudukan dan Tugas

Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

## Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas penatausahaan Keuangan, Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

## Paragraf 2

Kedudukan dan Tugas Subbagian Hukum dan Kepegawaian

## Pasal 11

- (1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Hukum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Hukum dan Kepegawaian melaksanakan tugas melakukan penelaahan, kajian hukum dan pelayanan urusan kepegawaian.

## Paragraf 3

Kedudukan dan Tugas Subbagian Umum

## Pasal 12

- (1) Subbagian Umum berada dibawah sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Umum melaksanakan tugas pelayanan administrasi umum (surat menyurat), pengelolaan aset, rumah tangga dan kehumasan.

## BAB V

## BIDANG PBB dan BPHTB

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bidang PBB dan BPHTB

## Pasal 13

- (1) Bidang PBB dan BPHTB berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 14

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Keberatan dan Penagihan PBB dan BPHTB

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana program kerja dibidang PBB dan BPHTB;


- b. perumusan kebijakan teknis pendataan Pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Penilaian, Keberatan dan Penagihan PBB dan BPHTB;
- c. melaksanakan koordinasi pengelolaan PBB dan BPHTB;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengarahan pengelolaan PBB dan BPHTB;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan PBB dan BPHTB;
- f. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengelolaan PBB dan BPHTB;
- g. Pelaksanaan pelayanan PBB dan BPHTB;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Bidang PBB dan BPHTB

## Pasal 16

Bidang PBB dan BPHTB, terdiri atas:

- a. subbidang Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB;
- b. subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan PBB dan BPHTB; dan
- c. subbidang Penagihan PBB dan BPHTB.

## Paragraf 1

## Kedudukan dan Tugas

Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB

## Pasal 17

- (1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB berada dibawah Bidang PBB dan BPHTB.
- (2) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.
- (3) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB, mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pendaftaran dan pemprosesan PBB dan BPHTB.


## Paragraf 2

## Kedudukan dan Tugas

Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan PBB dan BPHTB

## Pasal 18

- (1) Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan PBB dan BPHTB berada dibawah Bidang PBB dan BPHTB.
- (2) Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.
- (3) Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan PBB dan BPHTB, mempunyai tugas memeriksa, meneliti, memvalidasi, menilai, menetapkan PBB dan BPHTB dan keberatan PBB dan BPHTB.

## Paragraf 3

Kedudukan dan Tugas Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB

## Pasal 19

- (1) Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB berada dibawah Bidang PBB dan BPHTB.
- (2) Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.
- (3) Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mendistribusikan dan penagihan PBB dan BPHTB.

## BAB VI

## BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bidang Pajak Daerah Lainnya

## Pasal 20

- (1) Bidang Pajak Daerah Lainnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh Kepala Bidang.


## Pasal 21

Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Penilaian, Keberatan dan Penagihan Pajak Daerah.

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pajak Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana program kerja dibidang pajak daerah
- b. perumusan kebijakan teknis pendataan Pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Penilaian, Keberatan dan Penagihan Pajak Daerah;
- c. melaksanakan koordinasi pengelolaan Pajak Daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengarahan pengelolaan Pajak Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pajak daerah dibidang Pajak Daerah;
- f. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah;
- g. pelaksanaan pelayanan Pajak Daerah; dan
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Bidang Pajak Daerah Lainnya

Pasal 23

Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri atas:

- a. subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
- b. subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah; dan
- c. subbidang Penagihan Pajak Daerah.

## Paragraf 1

## Kedudukan dan Tugas

Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah

Pasal 24

- (1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah berada dibawah Bidang Pajak Daerah Lainnya.


- (2) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.
- (3) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah, mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran pajak daerah.

## Paragraf 2

## Kedudukan dan Tugas

Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah

## Pasal 25

- (1) Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah berada dibawah Bidang Pajak Daerah Lainnya.
- (2) Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.
- (3) Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, mempunyai tugas memeriksa, meneliti, memvalidasi, menilai, menetapkan Pajak Daerah dan keberatan Pajak Daerah.

## Paragraf 3 Kedudukan dan Tugas Subbidang Penagihan Pajak Daerah

## Pasal 26

- (1) Subbidang Penagihan Pajak Daerah berada dibawah Bidang Pajak Daerah Lainnya.
- (2) Subbidang Penagihan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.
- (3) Subbidang Penagihan Pajak Daerah, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mendistribusikan dan penagihan pajak daerah.


## BAB VII

## BIDANG RETRIBUSI DAERAH

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bidang Retribusi Daerah

## Pasal 27

- (1) Bidang Retribusi Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Retribusi Daerah Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 28

Bidang Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Keberatan dan Penagihan Retribusi Daerah.

## Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana program kerja dibidang Retribusi Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pendataan Pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Penilaian, Keberatan dan Penagihan Retribusi Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan Retribusi Daerah;
- d. pembinaan dan pengarahan pengelolaan Retribusi Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan Retribusi Daerah;
- f. pengendalian dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah;

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Bidang Retribusi Daerah

## Pasal 30

Bidang Retribusi Daerah, terdiri atas:

- a. subbidang Pendataan dan Pendaftaran Retribusi Daerah;
- b. subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Retribusi Daerah; dan
- c. subbidang Penagihan Retribusi Daerah.

## Paragraf 1

## Kedudukan dan Tugas

## Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Retribusi Daerah

## Pasal 31

- (1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Retribusi Daerah berada dibawah Bidang Retribusi Daerah.
- (2) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi Daerah.
- (3) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran Retribusi Daerah.

## Paragraf 2

Kedudukan dan Tugas

Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Retribusi Daerah

Pasal 32

- (1) Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Retribusi Daerah berada dibawah Bidang Retribusi Daerah.
- (2) Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Retribusi Daerah.
- (3) Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Retribusi Daerah, mempunyai tugas memeriksa, meneliti, memvalidasi, menilai, menetapkan Retribusi Daerah dan Keberatan Retribusi Daerah.

## Paragraf 3

Kedudukan dan Tugas

Subbidang Penagihan Retribusi Daerah

Pasal 33

- (1) Subbidang Penagihan Retribusi Daerah berada dibawah Bidang Retribusi Daerah.
- (2) Subbidang Penagihan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Retribusi Daerah.


- (3) Subbidang Penagihan Retribusi Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mendistribusikan dan penagihan Retribusi Daerah.

## BAB VIII BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bidang Pendapatan Lain-Lain

## Pasal 34

- (1) Bidang Pendapatan Lain-Lain berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pendapatan Lain-Lain dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 35

Bidang Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Lain-Lain.

## Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pendapatan Lain-Lain menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana program kerja dibidang Pendapatan lain-lain;
- b. perumusan kebijakan teknis pendataan, Penilaian, dan Penetapan;
- c. koordinasi pengelolaan Pendapatan Lain-Lain;
- d. pembinaan dan pengarahan pengelolaan Pendapatan Lain-Lain;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan Pendapatan Lain-Lain;
- f. pengendalian dan pengawasan pengelolaan Pendapatan Lain-Lain;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Bidang Pendapatan Lain-Lain

Pasal 37

Bidang Pendapatan Lain-Lain, terdiri atas:

- a. subbidang Dana Transfer Daerah;

b. subbidang . . .

subbidang Penyertaan Modal dan Pemakaian Kekayaan Daerah; dan b. c. subbidang Pendapatan Asli Daerah lainnya.

## Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Subbidang Dana Transfer Daerah

Pasal 38

- (1) Subbidang Dana Transfer Daerah berada dibawah Bidang Pendapatan Lain-Lain.
- (2) Subbidang Dana Transfer Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Subbidang Dana Transfer Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengolah data, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan penatausahaan Dana Transfer Daerah.

## Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas

Subbidang Penyertaan Modal dan Pemakaian Kekayaan Daerah

## Pasal 39

- (1) Subbidang Penyertaan Modal dan Pemakaian Kekayaan Daerah berada dibawah Bidang Pendapatan Lain-Lain.
- (2) Subbidang Penyertaan Modal dan Pemakaian Kekayaan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Subbidang Penyertaan Modal dan Pemakaian Kekayaan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengolah data, menilai, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan Penyertaan Modal dan Pemakaian Kekayaan Daerah.

## Paragraf 3

Kedudukan dan Tugas Subbidang Pendapatan Asli Daerah Lainnya

## Pasal 40

- (1) Subbidang Pendapatan Asli Daerah Lainnya berada dibawah Bidang Pendapatan Lain-Lain.


- (2) Subbidang Pendapatan Asli Daerah Lainnya dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Subbidang Pendapatan Asli Daerah Lainnya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengolah data, menilai, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

## BAB IX

## BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDHARAAN

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

## Pasal 41

- (1) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 42

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyiapkan bahan pembinaan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dibidang Anggaran dan Perbendaharaan

## Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan, pengoordinasian dan penyusunan kebijakan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. perumusan prosedur penyusunan kebijakan dan pedoman teknis Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. pengkoordinasian penyelenggaran pengelolaan keuangan yang meliputi anggaran, perbendaharaan,Kas daerah dan belanja pegawai;
- d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan pedoman petunjuk teknis;
- e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
- f. pengendalian anggaran dan kas;
- g. penyusunan kebijakan umum anggaran dan Belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran kegiatan satuan kerja perangkat daerah;

- h. pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- i. pelaksanaan pengendalian anggaran kegiatan satuan kerja perangkat daerah;
- j. penyiapan, penetapan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
- k. pemantauan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- l. penyelenggaraan penyiapan anggaran kas daerah;
- m. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran;
- n. pengolahan data perencanaan anggaran daerah dan belanja daerah;
- o. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan perbendaharaan;
- p. perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
- q. penyelenggaraan Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- r. pelaksanaan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- s. pelaksanaan dan pengendalian, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- t. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
- u. penyelenggaraan pembinaan bidang perbendaharaan;
- v. pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan/menolak pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- w. melakukan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- x. pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD;
- y. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

## Pasal 44

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri atas:

- a. subbidang Anggaran;


- b. subbidang Perbendaharaan; dan
- c. subbidang Belanja Pegawai.

## Paragraf 1

## Kedudukan dan Tugas Subbidang Anggaran

## Pasal 45

- (1) Subbidang Anggaran berada dibawah Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
- (2) Subbidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.
- (3) Subbidang Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

## Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Subbidang Perbendaharaan Pasal 46

- (1) Subbidang Perbendaharaan berada dibawah Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.
- (2) Subbidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.
- (3) Subbidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam pelaksanaan Perbendaharaan.

## Paragraf 3

## Kedudukan dan Tugas Subbidang Belanja Pegawai

## Pasal 47

- (1) Subbidang Belanja Pegawai berada dibawah Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
- (2) Subbidang Belanja Pegawai dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.


- (3) Subbidang Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, melaksanakan penghitungan dan penyusunan belanja pegawai.

## BAB X

## BIDANG AKUNTASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bidang Akuntansi dan Pelaporan

## Pasal 48

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 49

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, utang piutang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya dalam rangka menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

## Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan pemerintah daerah;
- c. penyiapan rancangan peraturan daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- d. melakukan pembinaan kepada unit kerja dalam rangka pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah maupun akuntansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
- e. melakukan Koordinasi dengan unit kerja terkait dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. menghimpun, memeriksa dan melaksanakan pembukuan pendapatan daerah;
- g. menghimpun, memeriksa dan pembukuan belanja daerah;
- h. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 51

Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:

- a. subbidang Akuntansi Pendapatan Daerah;
- b. subbidang Akuntansi Belanja Daerah; dan
- c. subbidang Pelaporan Keuangan Daerah.

## Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Subbidang Akuntansi Pendapatan Daerah;

Pasal 52

- (1) Subbidang Akuntansi Pendapatan Daerah berada dibawah Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (2) Subbidang Akuntansi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (3) Subbidang Akuntansi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang Akuntansi Pendapatan Daerah.

## Paragraf 2

Kedudukan dan Tugas Subbidang Akuntansi Belanja Daerah

Pasal 53

- (1) Subbidang Akuntansi Belanja Daerah berada dibawah Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (2) Subbidang Akuntansi Belanja Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (3) Subbidang Akuntansi Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang akuntansi belanja daerah.


## Paragraf 3

Kedudukan dan Tugas Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah

## Pasal 54

- (1) Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah berada dibawah Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (2) Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (3) Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

## BAB XI

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 55

- (1) Di lingkungan Badan Keuangan Daerah dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 56

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

UPTD

## Pasal 57

- (1) Di lingkungan Badan Keuangan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Badan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.


- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## BAB XIII

## TATA KERJA

## Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan Keuangan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Keuangan Daerah serta dengan instansi lain diluar lingkungan Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 60

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan Keuangan Daerah:

- a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 61

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 62

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan Keuangan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolahdan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.


- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secarafungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 63

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan dibidang keuangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## Pasal 64

Badan Keuangan Daerah harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Keuangan Daerah.

## Pasal 65

Kepala Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan Keuangan Daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 66

Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas Pembantuan :

- a. wajib berkoordinasi dengan Badan yang membidangi keuangan dan Instansi lain yang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Keuangan dan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan di Provinsi.

## BAB XIV

## JENIS JABATAN

## Pasal 67

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Badan terdiri atas;
- a. Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.


- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTB Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- e. Kepala UPTB Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTB Kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- f. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan; dan
- (2) Selain jabatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

## Pasal 67

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan perundangundangan.

## BAB XIV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB XV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016

BUPATI BATANG HARI, ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

## ttd BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 55