PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor 9 Tahun 2011 tentang Desa, maka pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku 5 September 2011)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENT ANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SABU RAIJUA,
a.
bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka diperlukan Bad an Permusyawaratan Desa yang responsif, partisipatif, aspiratif dan konstruktif;
- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sadan Permusyawaratan Desa; c.
- Tentang (Lembaran Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-
I
f\
-
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. 2010 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Dan BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG SADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Menetapkan
,-
~
-
~-
~
-
:-
!'
-
I
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua; 3.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua; 4.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB Ill
KEANGGOTAAN
Pasal 3
- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan
Pasal 10
BPD mempunyai wewenang :
- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
,-,
w
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib BPD.
BABVII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasaf 11
BPD mempunyai hak :
- a. Meminta keterangan pada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat.
Pasal 12
Anggota BPD mempunyai hak :
- a. Mengajukan rancangan peraturan .Qesa;
- b. Mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.
Pasal 13
Anggota BPD mempunyai kewajiban :
- a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara · Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundangundangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Kesatuan Republik Indonesia; c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara .·,
- d. Menyerap, menampung menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan kepala desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dan;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
...
Pasal 14
- . (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat;
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam setahun;
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.
Pasal 15
- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa;
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
- a. Sebagai pelaksana Proyek Desa;
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskrimasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan korupsi, kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barang dan I atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menyalahgunakan wewenang;
- e. Melanggar sumpah~anji jabatan.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimasud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian dari jabatan sebagai pimpinan dan I atau anggota BPD;
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundanqan-:
PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN
BAB VIII - PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN
Pasal 16
- (1) Anggota BPD berhenti, karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
karena:
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
::
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. ·tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
- f. melanggar larangan bagi anggota BPD.
BAB VIII - PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN
Pasal 17
- (1) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat ## BAB XIII
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
BAB VIII - PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN
Pasal 29
- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa/Daerah
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
BAB VIII - PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN
Pasal 30
- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
TINDAKAN PENYIDIKAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIV - TINDAKAN PENYIDIKAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31
- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan adalah :
- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan
- b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
5. {3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 2 (dua) hari.
..
BAB XIV - TINDAKAN PENYIDIKAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32
- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi BPD.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan;
- b. melakukan evaluasi daan pengawasan pelaksanaan . tugas dan fungsi BPD;
5. c . memberikan bimbingan, suvervisi dan konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
- d. melakukan pendidikan dan pelatihan kepada BPD dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi;
r-
..
- (3) Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi yang membidangi urusan Peinerintahan Desa.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Menfasilitasi pelaksanaan administrasi BPD
- b. Menfasilitasi teknis pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Penetapan: Ditetapkan di Seba

Penetapan: Diundangkan di Seba pada tanggal 5 September 2011 DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 9