PERATURAN BUPATI MA Nomor 28 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LUMBUNG DESA MODERN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN BUPATI MALANG (berlaku 12 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lumbung Desa Modern pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah UndangUndang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri C).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LUMBUNG DESA MODERN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Lumbung Desa modern yang selanjutnya disingkat UPT LDM merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT LDM pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang.
8. Eksplorasi Komoditi Prospektif adalah upaya untuk mencari dan melestarikan pohon induk, benih induk atau benih sumber (tetua) yang digunakan untuk menghasilkan benih bermutu.
9. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannyayang digunakan untuk memproduksi benih.
10. Benih unggul bemutu adalah benih yamg telah lulus uji lapang dan laboratorium, sesuai standar kualifikasi dan sertifikasi dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
11. Sertifikasi Benih adalah proses pemberian Sertifikasi Benih tanman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
12. Pengendalian mutu benih dan hasil olahan adalah suatu upaya untuk mempertahankan kualitas benih dan hasil olahan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT LDM pada Dinas.
KEDUDUKAN
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3
- a. UPT LDM merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional bidang teknis pembenihan dan pengolahan hasil tanaman pangan pada Dinas.
- b. UPT LDM dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi UPT LDM terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT LDM sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu UPT LDM

## Pasal 5

## UPT LDM, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan pembenihan tanaman pangan dan membantu bimbingan langsung kepada Usaha Pembenihan Rakyat dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknik pembenihan;
- b. melaksanakan pengolahan hasil komoditi pertanian tanaman pangan dan membantu bimbingan langsung kepada usaha pengolahan hasil dalam rangka perbaikan pasca panen, peningkatan mutu hasil dan nilai tambah pendapatan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT LDM mempunyai fungsi:

- a. pengelola Kebun Dinas serta Lumbung Desa Modern;
- b. penghasil benih induk atau benih sumber dalam rangka menunjang usaha pembenihan rakyat dan pengendalian mutu benih;
- c. penghasil benih bermutu untuk keperluan benih sebar bagi petani dan sarana penyuluhan;
- d. pemberian jasa pelayanan pasca panen, alat mesin pertanian dan pengolahan hasil;
- e. pelaksanaan adaptasi teknik-teknik dan uji lapang pembenihan dan pengolahan hasil;
- f. penyusunan rencana pengembangan dan pengendalian teknis, sarana dan prasarana di lingkungan UPT LDM;
- g. pengelola administrasi umum yang meliputi ketatausahaan,keuangan, kepegawaian dan perlengkapan UPT LDM;
- h. pengendalian mutu benih tanaman pangan dalam rangka pelaksanaan sertifikasi di Daerah; dan
- i. penyebarluasan benih, teknologi pembenihan, teknologi pengolahan hasil dan pasca panen yang sudah teruji dilapangan.

## Bagian Kedua Kepala UPT

## Pasal 7

Kepala UPT LDM mempunyai tugas:

- a. memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan membina serta mengevaluasi kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas;
- b. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas;
- c. mengawasi dan melaporkan kondisi aset Dinas secara berkala; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan UPT LDM;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT LDM;
- c. menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kempat Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 9

- (1) Melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya;
- (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

## Pelaksana Urusan

## Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan;
- (2) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT;
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan;
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas;
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 11

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT LDM yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

## Pasal 14

Pembiayaan UPT LDM pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 15

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Kepala Dinas

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Lumbung Desa Modern pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 47/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG, ttd.

## H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 28 Seri C

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LUMBUNG DESA MODERN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LUMBUNG DESA MODERN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN


## H. RENDRA KRESNA