PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO Nomor 2 Tahun 2017 tentang GGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ERUBAJlAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO p NOMO~ 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH (berlaku 1 Agustus 2017)
Pembukaan
Mengingat
. BUPATI ROTE NDAO PROVINS! NUSA TENGGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
ERUBAJlAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO p NOMO~ 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,
- a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan ~.:,~rcepatan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao, perlu dilakukan perubahan terhadap Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. 2,. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang P~,mbentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa · Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teritarig Pemerintahan Daerah (Lembaran . Negara: Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang)}ndang Nomor 9 Tahun 2015 terrtarig Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta1:g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones~a Nom~r 5679);J
5. Peraturan Daerah KabUJ?~ten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 011 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 103);
Dengan Persetujuan Bersama
gVIIJ' PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO P dan
BUPATI ROTE NDAO,
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH. Menetapkan
Pasal I
a ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 ,~ebe:~o iz tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao 1ahu 2012 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun b . b ik 1 03) diubah se agar en ut: Nomor
I 1. Ketentuan ayat (2) huruf g pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
permainan bilyar dan bowling .
Pasal 56
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
- b. Untuk Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak diatas R,P.250.000.000,(dua ratus Jima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) ;
- a. Untuk Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0, l % (nol koma satu persen);
- c. Untuk Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak diatas Rp.500.000.000,(Iima ratusjuta rupiah) ditetapkan sebesar 0,3o/o (nol koma tiga persen).
Pasal 60
- (1) Pendataan dilakukan dengan cara Subjek Pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 {tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. 1
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPOP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
Pasal 61
- 8 pati atau pejabat yang diangkat oleh Bupati dapat mengeluarkan (2) ~D dalatn hal-hal sebagai berikut:
- S gpOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) tidak a. disa!Ilpaikan dan set~lah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati dan/ a tau pejabat sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
oaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pera tu ran .
. orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Agar se~a? dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote \ Daerah Ull Ndao.
Ba'a
Diundangkan
1 Agustus
2017
AERAH KABUPATEN ROTE NDAO, 11 pada
MATHEOS SELLY
NOMOR 062 DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2017 LEMBARAN
NOMOR REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 06/2017
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 2 TAHUN 2017
## TENTANG
## pERO'BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
I. uMUM
Dalarn . ~arigka penye!~nggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah memp~nyru ak dan kewajiban i:nengatur dan mengurus sendiri urusan pemenntahannya un~uk menmgkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksaraan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengen~ pungutan kepada masyarakat. Namun dernikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah tidak diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Dala.m rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk memungut dan meningkatkan pajak daerah, maka dipandang perlu membentuk Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. .
Hasil penerimaan pajak diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dari dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.
... Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 ten tang Pajak Daerah menjadi pedornan dalam pengelolaan pajak daerah terhadap Rincian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk menmgkatkan pendapatan daerah .
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I Cukup jelas.
Pasal II Cukup jelas.
~ TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 139 J