KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 1996 tentang PENGESAHAN CONSTITUTION AND CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, GENEVA, 1992 (KONSTITUSI DAN KONVENSI PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, JENEWA, 1992), BESERTA INSTRUMEN AMANDEMENNYA, KYOTO, 1994 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Jenewa, Swiss pada tanggal 22 Desember 1992 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Constitution and Convention of the International Telecommunication Union, Geneva, 1992 (Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Jenewa, 1992), sebagai hasil Konperensi Tambahan Para Wakil Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional;
b. bahwa di Kyoto, Jepang pada tanggal 14 Oktober 1994 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Instrument Amending the Constitution and Convention of the International Telecommunication Union, Kyoto, 1994 (Dokumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Kyoto, 1994) sebagai hasil Konperensi Para Wakil Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Constitution and Convention beserta Instrumen Amandemennya sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas dengan Keputusan Presiden;
Meninbang : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN CONSTITUTION AND CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, GENEVA, 1992 (KONSTITUSI DAN KONVENSI PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, JENEWA, 1992), BESERTA INSTRUMEN AMANDEMENNYA, KYOTO, 1994.
Pasal 1
Mengesahkan Constitution and Convention of the International Telecommunication Union, Geneva, 1992 (Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Jenewa, 1992) dengan suatu pernyataan (Declaration), beserta Instrumen Amandemennya, Kyoto 1994 yang telah ditandatangani delegasi Pemerintah Republik Indonesia pada Konperensi Tambahan dan Konperensi Para Wakil Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional pada tanggal 22 Desember 1992 di Jenewa, Swiss dan tanggal 14 Oktober 1994 di Kyoto, Jepang yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Constitution and Convention beserta Instrumen Amandemennya dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah asli dalam bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Pebruari 1996

Penandatangan: ## MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: Pada tanggal 22 Pebruari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 1996

TANGGAL 22 Februari 1996

## PERNYATAAN (DECLARATION) SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM NOMOR 47 TENTANG DECLARATIONS AND RESERVATIONS

For the Republic of Indonesia :

On behalf of the Republic of Indonesia, the Delegation of the Republic of Indonesia to the Additional Plenipotentiary Conference of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992):

1. Reserves the right for its Government to take any action and preservation measures it deems necessary to safeguard its national interests should any provision of the Constitution, the Convention and the Resolutions, as well as any decision of the Additional Plenipotentiary Conference of the ITU (Geneva, 1992), directly or indirectly affect its sovereignty or be in contravention of the Constitution, Laws and Regulations of the Republic of Indonesia as well as the existing rights acquired by the Republic of Indonesia as a party to other treaties and convention and from any principles of international law;
2. Further reserves the right for its Government to take any action and preservation measures it deems necessary to safeguard its national interests should any Member in any way fail to comply with the provisions of the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992) or should the consequences of resevations by any Member jeopardize its telecommunication services or result in an increase of its contributory share towards defraying expenses of the Union.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


SOEHARTO