PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, telah dibentuk Dinas Pertanian dan Kehutanan - a. Kota Singkawang; - b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas teknis operasional dinas dan melaksanakan ketentuan (berlaku 4 Maret 2015)
Pembukaan
Mengingat :
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 7 TAHUN 2015
TENT ANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, telah dibentuk Dinas Pertanian dan Kehutanan
- a. Kota Singkawang;
- b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas teknis operasional dinas dan melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) peraturan daerah sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kata Singkawang;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun ·2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5619);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
~.
..
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang› Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14 );
MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN KOTA SINGKAWANG.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang.
7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut UPT RPH adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang melaksanakan kegiatan pelayanan bagi pelaku usaha potong hewan untuk menghasilkan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan hygienis.
...
8. Kepala UPT RPH yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT RPH Kata Singkawang.
9. Rumah patang adalah suatu bangunan atau kampleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau, kambing, damba, babi, dan unggas bagi kansumsi masyarakat.
10. Pematongan hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah patang hewan yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipatang, pematangan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeraan dan karkas setelah hewan dipatang, dengan ## BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Potang Hewan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kata Singkawang.
...
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) UPT RPH adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Kehutanan di .bidang petemakan.
- (2) UPT RPH dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Petemakan dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
UPT RPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau penunjang di bidang pelayanan bagi pelaku usaha potong hewan untuk menghasilkan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan hygienis.
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT RPH mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPT RPH;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT RPH dengan unit kerja terkait;
- c. penyelenggaraan kegiatan UPT RPH dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha potong hewan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku yang mampu mensuplay kebutuhan produk hewani terutama daging yang aman, sehat, utuh dan hygienis untuk masyarakat;
- d. pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi wilayah kerja UPT RPH;
4
•
...
- e. pelaksanaan ketatausahan UPT (administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan rumah tangga UPT serta urusan umum lainnya); dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
SUSUNAN ORGANISASI
Pasa16
- ( 1) Susunan Organisasi UPT RPH terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
- b. Sub bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Struktur Organisasi UPT RPH sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak
- (2)
- (1) terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c akan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

## Bagian Kesatu

## KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan operasional UPT RPH berdasarkan kebijakan Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

## SUB BAGIAN TATA USAHA

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang melaksanakan sebagian tugas ketatausahaan UPT RPH.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

## Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT di bidang perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat, rumah tangga UPT serta urusan umum.

## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengoordirtasian rencana dan program kerja, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan urusan umum, meliputi urusan rumah tangga UPT, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, pengadaan, humas dan protokoler serta perjalanaan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

## Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

'

.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Pejabat fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jenisjabatan fungsional danjumlah pemegangjabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

## BABV

## TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

## Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala UPT dan Pejabat fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, memberikan bimbingan dan arahan kerja kepada bawahannya untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT dan Kasubbag Tata Usaha wajib melaksanakan fungsi pengawasan internal terhadap bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan.
- (2) Kepala UPT wajib melaporkan akuntabilitas kinerja lnstansi kepada Kepala Dinas baik secara periodik maupun sewaktu› waktu dan tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

'

.

- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pejabat fungsional wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan serta menyampaikan Iaporan pelaksanaan tugas secara periodik ataupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala UfYI' sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap Pimpinan di Iingkungan UfYI' wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 15

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## BAB VII

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 16

- (1) Kepala UfYI' dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usu! Kepala Dinas dan diberhentikan dari jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman, pendidikan latihan yang diikuti bakat kerja, minat kerja, tempramen dan syarat fisik.
- (3) Syarat jabatan untuk tiap jabatan struktural dan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Pegawai, masa jabatan bagi pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.

- (5) Formasi pegawai negeri sipil pada UPI' disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (6) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5 ) setiap tahun ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang disusun berdasarkan analisis jabatan.

## BAB VIII

## ESELONERING

## Pasal 17

- (1) Kepala UPI' merupakanjabatan struktural eselon IV. a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV. b

## BAB IX

## KETENTUAN LAIN - LAIN

## Pasal 18

- (1) Kepala UPI' wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuaD. kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja UPI' dilakukan setiap setahun sekali di bawah koordinasi Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Unit kerja yang bertanggungjawab dibidang evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Tata Usaha wajib menyampaikan laporan · hasil kegiatan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyempumaan kelembagaan UPI', unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi, berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling) secara periodik.

•

•

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 11 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd

SYECH BANDAR

## BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hu dan Perundang-undangan,


## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 4 Maret 2015

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANGISHAK

t

~

1

,

LAMPI RAN PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SINGKAWANG

## STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SINGKAWANG

## KEPALAUPT

## SUBBAGIAN TATAUSAHA

## WALIKOTA SINGKAWANG


## AWANGISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya dan Perundang-undangan,

Kepala Bagian H


## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL