PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 37 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku 21 Oktober 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu guna meningkatkan pelayanan masyarakat, diperlukan sosok Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pembangunan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya diperlukan peningkatan pendidikan baik atas biaya pemerintah maupun biaya sponsor/pihak ketiga;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Memperhatikan
Menetapkan
:
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daearah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
10. Izin Belajar adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk itu kepada kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi dari pendidikan yang diakui dalam Keputusan pengangkatan PNS atau Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir.
11. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada
12. suatu lembaga pendidikan di dalam ataupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
12. Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan lulus menempuh Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
13. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
14. Penilaian Kinerja adalah suatu daftar yang berisi penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
15. Pendidikan Kelas Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut memperoleh izin penyelenggaraan dari Pemerintah.
16. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi atau media lain.
17. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud pengaturan Izin Belajar dan Tugas Belajar adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar kepada PNS yang akan menempuh pendidikan formal sesuai dengan formasi.
- (2) Maksud pengaturan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian kenaikan pangkat bagi PNS yang mempunyai Ijazah yang diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS atau setelah diangkat menjadi CPNS agar sesuai dengan jabatan dan formasi yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
- (1) Tujuan pengaturan Izin Belajar dan Tugas Belajar adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar kepada PNS yang akan menempuh pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah, sehingga dihasilkan PNS yang memiliki kompetensi dan/atau mencukupi kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Tujuan pengaturan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian Kenaikan Pangkat sesuai dengan ijazah yang diperoleh dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan melihat formasi.
IZIN BELAJAR
BAB III - IZIN BELAJAR
Pasal 4
- (1) PNS yang akan atau sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus memperoleh Izin Belajar dari Bupati atau Pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu.
- (2) Pejabat lain yang berwenang untuk memberikan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 5

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan dengan ketentuan:

- a. berstatus PNS dengan masa kerja PNS sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pengangkatannnya sebagai PNS;
- b. setiap unsur dalam penilaian Penilaian Kinerja sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan instansi;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- f. disiplin ilmu yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan;
- g. khusus bagi Pejabat Fungsional Tertentu, disiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam huruf f adalah disiplin ilmu yang mendukung kenaikan jenjang pada karier fungsional yang bersangkutan;
- h. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal 'B' dan bukan merupakan pendidikan kelas jauh kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan tugas jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
- j. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi;
- k. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
- l. memiliki pangkat (golongan ruang) serendah-rendahnya :
1. Pengatur Muda (II/a) untuk izin belajar pada Diploma II dan III;
2. Pengatur Muda Tk. I (II/b) untuk izin belajar pada Diploma IV dan Strata-1;
3. Penata Muda (III/a) untuk izin belajar pada Program Akta Mengajar Bidang Studi, Strata-2 dan Spesialis-1;
4. Penata (III/c) untuk izin belajar pada Program Spesialis-1 dan Strata-3.
- m. memiliki tingkat pendidikan serendah-rendahnya :
1. Sekolah Dasar untuk melanjutkan pada jenjang Paket B;
2. Sekolah Menengah Pertama untuk melanjutkan pada jenjang Paket C;
3. Sekolah Menengah Atas untuk melanjutkan pada jenjang Strata 1;
4. Strata 1 untuk melanjutkan pada jenjang Strata 2;
5. Strata 2 untuk melanjutkan pada jenjang Strata 3.
- n. berkas administrasi yang harus dilengkapi oleh PNS yang akan mengajukan izin belajar yaitu :
1. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan untuk mengikuti izin belajar;
2. surat pernyataan PNS Izin Belajar sebagaimana contoh dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. Rekomendasi dari kepala SKPD;
4. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
5. fotokopi Penilaian Kinerja dalam 2 (dua ) tahun terakhir;
6. surat pernyataan dari Kepala SKPD sebagaimana contoh dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
7. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisir;
8. fotokopi surat akreditas lembaga pendidikan yang akan diikuti.

## Pasal 6

PNS yang melaksanakan Izin belajar berkewajiban :

- a. tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. melaksanakan pendidikan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- c. menjaga nama baik Pemerintah Daerah.

## Pasal 7

Berkas administrasi izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n diusulkan oleh SKPD sebelum yang bersangkutan mendaftar pada lembaga pendidikan.

## Pasal 8

Izin belajar tidak berlaku apabila di kemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TUGAS BELAJAR

## Pasal 9

Bupati berwenang memberikan Tugas Belajar kepada PNS yang memenuhi persyaratan.

## Pasal 10

PNS yang diberi Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berstatus PNS dengan masa kerja PNS sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pengangkatannnya sebagai PNS;
- b. untuk bidang ilmu yang langka serta sangat diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS ;
- c. usia Maksimal :
1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program DIV/Strata I (S-1) berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
2. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
3. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- f. Pangkat/Golongan ruang minimal :
1. Pangkat/Golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a) untuk Tugas Belajar Diploma II dan III;
2. Pangkat/Golongan ruang minimal Pengatur (II/c) untuk Tugas Belajar Diploma IV dan S1;
3. Pangkat/Golongan ruang minimal Penata Muda (III/a) untuk Tugas Belajar S2;
4. Pangkat/Golongan ruang minimal Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk S3;
- g. Memiliki tingkat pendidikan serendah-rendahnya :
1. Sekolah Menengah Atas atau Diploma III untuk melanjutkan pada jenjang Strata 1;
2. Strata 1 untuk melanjutkan pada jenjang Strata 2;
3. Strata 2 untuk melanjutkan pada jenjang Strata 3.
- h. Nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pada lembaga penyelenggara pendidikan atau lembaga penyedia dana/sponsor;
- i. PNS yang mutasi dari daerah lain, minimal telah 2 (dua) tahun mengabdi pada Pemerintah Daerah.
- j. direkomendasikan oleh pimpinan SKPD;
- k. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B.

## Pasal 11

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar dibebastugaskan dari tugas kedinasan dalam jabatan organik dan selanjutnya berstatus sebagai pegawai pada BKD;
- (2) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- (3) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- (4) Kenaikan Pangkat PNS Tugas Belajar sesuai dengan Kenaikan Pangkat Sistem Reguler.

## Pasal 12

PNS Tugas Belajar memiliki hak untuk mendapat bantuan biaya pendidikan sebagai berikut :

- a. sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan, dapat berasal dari APBD/APBN, BUMD/BUMN, Lembaga Swasta, atau sponsor lainnya;
- b. bantuan selama mengikuti pendidikan dengan komponen biaya sebagai berikut :
1. Bantuan Biaya Pemondokan;
2. Bantuan Biaya Hidup;
3. Bantuan Tunjangan Tugas Belajar;
4. Bantuan pengadaan buku referensi ;
5. Bantuan Transportasi Lokal;
6. Bantuan Biaya Akademik;
7. Bantuan kegiatan Kesehatan dan Olah Raga;

Laporan

8. Bantuan biaya Pembuatan Akhir/Skripsi/Thesis/Disertasi, wisuda dan kepulangan;
- c. Komponen dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan;
- d. Bantuan Cost Sharing dapat diberikan bagi PNS yang memperoleh sumber pembiayaan dari APBN/sponsor/lembaga sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku serta kemampuan anggaran pada tahun berjalan.

## Pasal 13

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan dengan cara pembagian beban biaya dan tetap berpedoman pada efisiensi anggaran.
- (2) Bantuan pembiayaan PNS tugas belajar sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 dikecualikan bagi PNS yang memperoleh sumber pembiayaan pendidikan dari APBN/Sponsor /Lembaga sebelum masa kerja PNS 1 (satu) tahun;

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar :
- a. Program Diploma I ( D-I) paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Program Diploma II ( D-II) paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Program Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
- d. Program Diploma IV (D-IV) / Strata 1 (S-1) paling lama 2 (dua) tahun;
- e. Program Strata II (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
- f. Program Strata III ( S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masing masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester).
- (3) Biaya pendidikan dan biaya lainnya selama masa perpanjangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar.
- (4) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
- a. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
- b. dibutuhkan oleh organisasi;
- c. mendapat persetujuan dari penyandang dana/sponsor;
- d. mendapat izin dari pimpinan SKPD.

## Pasal 15

Kewajiban PNS Tugas Belajar :

- a. menjaga nama baik dan martabat Pemerintah Daerah;
- b. mengikut program tugas belajar dengan baik dan bertanggung jawab;
- c. melaporkan hasil studi setiap semester kepada Bupati melalui Kepala BKD;
- d. segera melaporkan hasil belajar pada kesempatan pertama setelah selesai mengikuti pendidikan kepada Bupati;
- e. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib kembali kepada pemerintah daerah dan melaksanakan kewajiban kerja untuk masa waktu dua kali masa tugas belajar (N) ditambah satu tahun atau dalam rumus (2.n+1);
- f. khusus bagi Pejabat Fungsional Tertentu, apabila telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib kembali menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pejabat fungsional tertentu pada instansi asal.

## Pasal 16

- (1) Kepada PNS Tugas Belajar yang mengusulkan pindah/mutasi keluar lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebelum kewajiban kerja selesai sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf e diwajibkan mengembalikan 2 (dua) kali lipat dari seluruh biaya pendidikan yang telah diterima selama masa pendidikan.
- (2) PNS yang mengundurkan diri dan/atau diberhentikan pendidikannya karena kesalahan dan/atau pelanggaran yang

dilakukan harus mengembalikan 2 (dua) kali lipat dari seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah, kecuali bagi PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

- (3) Selain mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

## PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PNS

Bagian I Penyesuaian Kenaikan Pangkat

## Pasal 17

Penyesuaian kenaikan pangkat dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memperoleh ijazah lebih tinggi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi B, termasuk ijazah yang dimiliki sebelum diangkat sebagai CPNS;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah lebih tinggi karena melaksanakan tugas belajar, untuk penyesuaian ijazahnya dikecualikan dari ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah lebih tinggi dengan status izin belajar, untuk penyesuaian ijazahnya harus mengikuti dan lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Bagian II Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

## Pasal 18

## Persyaratan

Untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. telah memiliki pangkat/golongan minimal yang dipersyaratkan;
- c. memperoleh atau memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah yang digunakan saat pertama diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. memiliki surat izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. khusus untuk penyesuaian ijazah tingkat diploma dan strata, disiplin ilmu atau bidang studi/jurusan yang diperoleh sesuai dengan kualifikasi pada formasi dan atau mempunyai relevansi dengan tugas pokok;
- f. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- h. bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan pertama untukmengikuti ujian berikutnya.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dikecualikan bagi :

- a. PNS yang telah memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah yang digunakan saat pertama diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Ijazah dan/atau pendidikan yang diikuti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mempunyai relevansi kompetensi tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan.

## Pasal 20

Ijazah yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah surat tanda tamat belajar atau ijazah yang diperoleh dari lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi minimal 'B' dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan program studii dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 21

Pangkat golongan minimal yang harus dicapai untuk dapat mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, untuk masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

| NOMOR | IJAZAH PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH /DIMILIKI | IJAZAH PENDIDIKAN SEBAGAI DASAR PENGANGKAT- AN PERTAMA | PANGKAT GOLONGAN /RUANG MINIMAL | MASA KERJA DALAM PANGKAT MINIMAL | UNTUK PENYESUAIAN PANGKAT KE GOLONGAN /RUANG |
|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SLTP/ PAKET B | SD | Juru Muda (I/a) | 2 Tahun | I/c |
| 2 | SLTA PAKET C | SD/SMP | Juru (I/c) | 3 Tahun | II/a |
| 3 | D.II | SMA | Pengatur Muda (II/a) | 2 Tahun | II/b |
| 4 | D.III/ SARMUD | SMA | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | 2 Tahun | II/c |
| 5 | S.I (D.IV) | SMA/D.I | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | 7 Tahun | III/a |
| 5 | | D.II/D.III | Pengatur (II/c) | 5 Tahun | |
| 6 | S.2 | S.I | Penata Muda (III/a) | 3 Tahun | III/b |
| 7 | S.3 | S.2 | Penata Muda Tk. I (III/b) | 3 Tahun | III/c |

## BAB VI

## IJAZAH PENDIDIKAN JARAK JAUH

## Pasal 22

Ijazah yang diperoleh melalui sistem pendidikan jarak jauh yang dapat disesuaikan dan mempunyai civil effect terhadap pengembangan karier Pegawai adalah ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Terbuka.

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 23

Penyesuaian ijazah yang diperoleh dan/atau dimiliki Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat setara dan/atau lebih dari pangkat awal ijazah yang diperoleh dan/atau dimiliki dilakukan dengan pengajuan persetujuan peningkatan pendidikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau disesuaikan pada saat pengajuan kenaikan pangkat dengan ketentuan bidang studi atau jurusan atau disiplin ilmu yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pada formasi atau mempunyai relevansi dengan tugas pokok.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini sedang melaksanakan proses pendidikan namun belum mendapatkan Surat Izin Belajar, diberikan waktu 6 (bulan) sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk menyelesaikan proses administrasi Surat Izin Belajar berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 26

Untuk teknis pelaksanaan dalam pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat akan disusun Standar Operasional dan Prosedur melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 21 Oktober 2014

BUPATI KAPUAS HULU, ttd

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 22 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 37

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

## PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

| NOMOR | MELANJUTKAN KE JENJANG | PEJABAT PEMBERI IZIN BELAJAR |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan yang sederajat | Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu |
| 2 | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan yang sederajat, D-1, Akta I | Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu |
| 3 | Diploma II, Diploma III dan Akta II | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu |
| 4 | Diploma IV, Strata 1 dan Akta III | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu |
| 5 | Strata II, Spesialis I dan Akta IV | Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu |
| 6 | Strata III, Spesialis II dan Akta V | Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu |

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH SURAT PERNYATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL IZIN BELAJAR

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

NIP

:

Pangkat/Gol. Ruang

:

Jabatan

:

Unit Kerja :

Program Pendidikan

:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Bersedia membiayai pendidikan secara mandiri dan tidak akan menuntut pembiayaan dari Pemerintah Daerah selama masa pendidikan izin belajar;
2. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila telah berhasil menyelesaikan pendidikan;
3. Tidak akan menuntut jabatan apabila telah berhasil menyelesaikan pendidikan;
4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Putussibau,

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

BUPATI KAPUAS HULU,

MATERAI Rp6000,00

A.M. NASIR

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH SURAT PERNYATAAN KEPALA SKPD

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

NIP

Pangkat/Gol. Ruang

:

:

Jabatan

:

Dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama

:

NIP

Pangkat / Gol. Ruang

:

:

Jabatan

:

1. Merupakan PNS yang bertugas pada lingkungan SKPD yang saya pimpin;
2. Bahwa saya tidak berkeberatan atas proses pendidikan yang diikuti oleh yang bersangkutan karenatelah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari hari.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Putussibau, Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

BUPATI KAPUAS HULU,

MATERAI Rp6000,00

A.M. NASIR