Unknown Unknown Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pertangg gjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa dalam rangka mel ksanakan ketentuan Pasal 1 8 4 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 entang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dimana dalam pasal terse ut mengarnanatkan Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertangg gjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) erupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan pali g lambat 6 ( enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dipandang perlu ada Perti bangan Pelaksanaun APBD TA 201 O;
- b. bahwa berdasarkan perti bangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peratu an Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Minahasa Tah n Anggaran 2010.
Mengingat
- 1 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 9 8 5 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, (sebagaimana telah diuba dengan Undang-Uudang Nomor 12 Tahun 1994);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Jolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentaug Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelclaan dan Tanggung Jawab Keuang n Negara;
-------
8. Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2004 tentang Sistern Perancangan Pernbangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah, (sebagairnana telah diubah terakhir kali d gan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008);
3. 1 0 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Perne intahan Daerah;
4. 1 1 . Undang-Undang Nornor 28 ahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pernerintah No or 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan nggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nornor 3 7 Tahun 2005);
6. 1 3 . Peraturan Pernerintah Norn, r 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn;
14. Peraturan Pernerintah or 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. 1 5 . Peraturan Pernerintah Nomof 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
9. 1 6. Peraturan Pemerintah Nomo 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. 1 7 . Peraturan Pernerintah Norn r 56 Tahun 2005 tentang Sistern Inforrnasi Keuangan Daerah;
11. 1 8 . Peraturan Pemerintah Nomo 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
19. Peraturan Pemerintah Nomo 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah No Penerapan Standar Pelayana r 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah No Pengawasan Penyelenggara or 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pernbinaan dan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Norno Instansi Pemerintah; 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
23. Peraturan Pemerintah Nomo 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, Perne intahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Ne eri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, (sebag irnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 59 Tahun 200 );
25. Peraturan Menteri Dalam N geri Nornor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukurn Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupate Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daera
27. Peraturan Daerah Nornor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintahan Wajib dan Pilihan an men· adi Kewen ngan Pemerintahan Daerah;
\1ENGETA2sJI P�rlft f' a 1ii bk r , 1\J o or 2 T hun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat SA LINAN FOTO COPY "EIJl.H D,PERIKSA �.tBENAi;;..' A DAN SE:,lir,I Daer'af\P.L'�e\:retariat D RD d Staf Ahli Bupati; l&amp; 0 �(() ti t r @'( -i,
KEPALABAGIAN HUKUM DAN
TANGGAL. JABATAN :
...
29. Peraturan Daerah L t!.A . -� --·
PERUkDANG-UNDA�NGAN
----- -
':-;;;;;;;;;:;;;:;�=:::=====
----
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 4 ahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pemba gunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Pdlisi Pamong Praja;
3. 3 1 . Peraturan Daerah Nomor s 1ahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah �elurahan;
32. Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu]
33. Peraturan Daerah Kabupat+ Minahasa Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan B lanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupate Minahasa Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun n;
36. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan B lanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
Dengan Pe setujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKY T DAERAH KABUPATEN MINAHASA DAN I MINAHASA
TUSKAN:
TENT ANG MINAHASA KABUPATEN DAERAH PERATURAN Menetapkan PERTANGGUNGJAWABAN ELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN GGARAN 2010.
asal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanran APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaim a dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan
it:1€tja-4an-ikhtisar-l-af}ffi'tttt-�tti:tf�:fll badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 1
l asal 5 Laporan arus kas sebagaimana maksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20 0 sebagai berikut:
Pasal 2
Realisasi Anggaran Pendapatan d Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri dari:
- a Pendapatan
Rp
599.219.470.496,55
- b Belanja
Rp 606.590.446.538,55
Surplus/(Defisit)
Rp
(7.370.976.042,00)
- c Pembiayaan
- Penerimaan
Rp
72.262.389.400,00
- Pengeluaran Pembiayaan Netto
Rp
2. 786. 7 1 6 . 1 9 6 , 0 0
Rp
69.475.673.204,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggara
62.104.697.162,00
asal 3
Uraian laporan realisasi anggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :
- ( 1 ) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 13.373.106.695,55 dengan rincian sebagai berikut :
- (2) Selisih anggaran dengan reali asi belanja sejumlah Rp. ( 48. 731.306.662,45) dengan rincian sebagai berikut ;
- (3) Selisih anggaran dengan r lisasi surplus I defisit sejumlah Rp. 62.104.413.358,00 dengan rincian sebagai berik t :
585.846.363.801,00
599.219.470.496,55
1 3 . 3 7 3 . 1 0 6 . 6 9 5 , 5 5
Rp
Rp
Rp
Selisih lebi I (kurang)
- a Anggaran Pendapatan set lah Perubahan
- b Realisasi
655.321.753.201,00
606.590.446.538,55
( 4 8 . 731.306.662,45)
Rp
Rp
Rp
Selisih lebi I (kurang)
- a Anggaran Belanja setela Perubahan
- b Realisasi
(69.4 75.389.400,00)
(7 . 370.976.042,00)
62.104.413.358,00
Rp
Rp
Rp
- a Surplus I defisit setelah erubahan
- b Realisasi
Selisih lebi I (kurang)
dengan pembiayaan
sejumlah realisasi
penerimaan
- U.Gl.000.000.000 00) de gan rincian sebagai berikut :
Anggaran c..r e- ...
•
a
Anggaran penerimaan pe
biayaan setelah
Perubahan
- b Realisasi
Rp
Rp
122.262.389.400,00
72.262.3 89 .400,00
Selisih lebih I
(kurang) Rp
(50.000.000.000,00)
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (50.000.283.804,00) dengan incian sebagai berikut :
2. a Anggaran pengeluaran p lmbiayaan setelah perubahan
52.787.000.000,00
Rp
- b Realisasi
Rp
2. 786. 7 1 6 . 1 9 6 , 0 0
Selisih lebi I (kurang)
Rp
(50.000.283 .804,00)
- (6) Selisih anggaran dengan re lisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 283.804,00 dengan rincian sebagai berikut :
Rp
- a Anggaran pembiayaan I to setelah Perubahan
69.475.389.400,00
- b Realisasi
Selisih lebih (kurang)
Rp
Rp
69.475.673.204,00
283.804,00
asal 4
Neraca sebagaimana dimaksud berikut:
- a. Jumlah Aset
- b. Jumlah Kewajiban
- c. Jumlah Ekuitas Dana
Rp
Rp
Rp 878.065.374.781,99
891.571.33 7.448,25
13.505.962.666,26
l asal 5 Laporan arus kas sebagaimana maksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20 0 sebagai berikut:
- a Saldo kas awal 1 Januari 2 1 0
Rp
78.627 .136.412,00
- b Arus kas dari aktivitas operasi
Rp
130.125.728.722,00
- c Aktivitas kas dari aktivitas investasi asset non keuangan
Rp
(137.496. 704. 764,00)
- d Arus kas dari aktivitas pejbiayaan
Rp
(2. 786. 7 1 6 . 1 9 6 , 0 0 )
- e Arus kas dari aktivitas no anggaran
Rp
5.460.822.932,00
ember 2010
Rp
73.930.267.106,00
Pasal 6
ada Pasal 1 huruf b per 3 1 Desember Tahun 2010 sebagai
•
I as al 6
f Catatan atas laporan keuangan s bagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2010 memuat informasi baik secara k antitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
asal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaa APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I.2

Lampiran I.4

Lampiran I. l

Lampiran I.3

Laporan R alisasi Anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian la oran realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, org nisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaaan;

Rekapitula i realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah n daerah, organisasi, program dan kegiatan;

- Rekapitula i realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka

keterpadua pengelolaa keuangan negara;

Lampiran I.5

Daftar Jum ah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;

- a. Lampiran I

Lampiran I.6

Daftar piut ng daerah;

Lampiran I. 7

Daftar pen ertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran I.8

Daftar reali asi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;

Lampiran I.9

Daftar reali asi penambahan dan pengurangan asset lainnya;

Lampiran I.10 :

Daftar ke · atan-kegiatan yang belum direalisasikan sampai akhir tahun dan ianggaran kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I . 1 1 :

Daftar dan cadangan daerah; dan

Lampiran I.12 :

Daftar pinjran daerah dan obligasi daerah

- b. Lampiran II

Neraca

- c. Lampiran III

Laporan Ars Kas

- d. Lampiran IV

Catatan ata la�oran keuangan

- e. Lampiran V

Laporan K nerja

- f. Lampiran VI

: Ikhtisar La oran Keuangan Perusahaan Daerah

## Pasal 8

Lampiran laporan keuangan seb gaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum d lam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
2. saha milik daerah/perusahaan daerah tercantum lill. b Ikhtisar Aaporan keuangan bad: badan

TANGGAL

JABATAN

KEPALA EAGIAN HUKUM DAN

9012

UNDANGAN

NI� 1�5J0713198t032005

Pasal 9.-� � -

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaa APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berla u pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat menget huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dala I Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa� ··


S. VREEKE RUNTU

Diundangkan di Tondano

I SEKRETARIS DAERAH KABU ATEN MINA ASA, pada tanggal 2S J o n c :-)() l (



I!,EMBARAN DAERAH KABUPATEN MINA ASA TAHUN 2011 NOMOR 9

I