PERATURAN BUPATI BANTUL Nomor 40 Tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN BANTUL EMERGENCY SERVICE SUPPORT (BESS) 118 DI KABUPATEN BANTUL (berlaku 6 Juli 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN BANTUL EMERGENCY SERVICE SUPPORT (BESS) 118 DI KABUPATEN BANTUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan kasus medical emergency / gawat darurat medis di wilayah Kabupaten Bantul, maka perlu dibentuk Bantul Emergency Service Support (BESS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pembentukan Bantul Emergency Service Support (BESS) 118 di Kabupaten Bantul;
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedoteran;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Menetapkan :
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
2. 9.. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BANTUL EMERGENCY SUPPORT (BESS) 118 DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit yang ada di wilayah Kabupaten Bantul.
7. Bantul Emergency Service Support (BESS) adalah suatu sistem yang bertujuan memberikan pelayanan gawat darurat medis yang terjadi di masyarakat dalam wilayah Kabupaten Bantul.
8. Kegawatdaruratan medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan bila tidak segera ditangani.
9. Sentral Operator adalah pusat komunikasi BESS 118 yang berkedudukan di markas PMI Cabang Bantul.
10. Jaminan pembiayaan adalah biaya yang ditanggung APBD Kabupaten Bantul dari lokasi terjadinya kasus sampai dengan maksimal 24 jam pertama perawatan di Rumah Sakit.
11. Badan asuransi adalah lembaga yang mengelola perlindungan finansial (ganti rugi secara finansial) sebagai pengganti dari kejadian - kejadian yang tidak dapat di duga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.
12. Pusat bantuan kesehatan yang selanjutnya disingkat Pusbankes adalah suatu organisasi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan dalam penanggulangan gawat darurat medik, organisasi ini merupakan kerjasama antar rumah sakit di Daerah Istimewa Yogyakarta dan bernaung dibawah PERSI Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud BESS 118 adalah terwujudnya jaringan pelayanan gawat darurat di wilayah Kabupaten Bantul yang terintegrasi dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan dari kegiatan BESS 118 ini adalah :
- a. memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- b. memberikan bantuan rujukan ke Rumah Sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- c. memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di Rumah Sakit;
- d. memberikan jaminan pembiayaan atas rujukan kasus ke Ruimah Sakit sampai 24 jam pertama perawatan di Rumah Sakit;
- e. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis;dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 4
- (1) Pelaksanaan BESS 118 merupakan gabungan sistem pelayanan emergency yang ada di wilayah Kabupaten Bantul.
- (2) Dinas Kesehatan sebagai fasilitator, regulator dan penanggungjawab pelaksanaan BESS 118.
- (3) Koordinator pelaksanaan harian kegiatan BESS 118 adalah PMI Cabang Bantul.
- (4) Susunan organisasi pelaksanaan BESS 118 sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IV OPERASIONAL BESS 118

## Pasal 5

- (1) Operasional kegiatan BESS 118 dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Teknis yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh pelayanan BESS 118 masyarakat dapat menghubungi sentral operator BESS 118.

## BAB V PEMBIAYAAN

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan jaminan pembiayaan untuk kegiatan rujukan dan perawatan 24 jam pertama perawatan di Rumah Sakit terhadap kasus yang terjadi di Wilayah Kabupaten Bantul.
- (2) Mekanisme pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 6 JULI 2011

BUPATI BANTUL, ttd

SRI SURYA WIDATI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 40 Tahun 2011 Tanggal 6 JULI 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd

## RIYANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum Penata Tingkat I (III/d) NIP.196402191986031023