PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 1 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI HALMAHERA BARAT,
- a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang penjabaran selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam implementasinya dipandang tidak mencerminkan sebuah Organisasi Perangkat Daerah 'Hemat Struktur Kaya Fungsi' sehingga dalam operasionalisasinya terjadi beban anggaran daerah, maka untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah perlu dilakukan penataan kembali terhadap Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat.
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4338);
Menetapkan :
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DAN
BUPATI HALMAHERA BARAT
M E M U T U S K A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Barat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.
9. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Kesatu Sekretariat Daerah
BAB II - DAN SEKRETARIAT DPRD
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, yang terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah
- b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
1. Bagian Pemerintahan
2. Bagian Hukum dan Organisasi
- c. Asisten Bidang Pembangunan, Kesra dan Perekonomian
1. Bagian Humas
2. Bagian Umum dan Perlengkapan
Bagian Kedua Sekretariat DPRD
BAB II - DAN SEKRETARIAT DPRD
Pasal 3
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat, yang terdiri dari :
- a. Sekretariat DPRD
- b. Bagian Umum dan Perlengkapan
- c. Bagian Risalah dan Persidangan
- d. Bagian Keuangan
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD
Bagian Kesatu Sekretariat Daerah
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD
Pasal 4
- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
- (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah
- (5) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
Bagian Kedua Sekretariat DPRD
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD
Pasal 5
- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (5) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Sekretariat Daerah
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah
- b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, membawahi :
1. Bagian Pemerintahan
- a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
- b) Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan
- c) Sub Bagian Pertanahan
2. Bagian Hukum dan Organisasi
- a) Sub Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-undangan
- b) Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum
- c) Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana
- c. Asisten Bidang Pembangunan, Kesra dan Perekonomian, membawahi :
1. Bagian Hubungan Masyarakat
- a) Sub Bagian Hubungan Media dan Komunikasi
- b) Sub Bagian Hubungan Internal dan Eksternal
- c) Sub Bagian Data Administrasi dan Publikasi
2. Bagian Umum dan Perlengkapan
- a) Sub Bagian Tata Usaha
- b) Sub Bagian Perlengkapan dan Santel
- c) Sub Bagian Protokoler dan Rumah Tangga
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Bagian Kedua

## Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
- a. Sekretariat DPRD
- b. Bagian Umum dan Perlengkapan
1. Sub Bagian Urusan Dalam dan Protokol
2. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Bagian Risalah dan Persidangan
1. Sub Bagian Risalah dan Perundang-undangan
2. Sub Bagian Persidangan
- d. Bagian Keuangan
1. Sub Bagian Anggaran
2. Sub Bagian Perbendaharaan
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah bagi yang bertugas di Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan bagi yang bertugas di Sekretariat DPRD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

## STAF AHLI

## Pasal 9

- (1) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 5 (lima) orang staf ahli yang terdiri dari :
- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Staf Ahli merupakan jabatan Struktural Eselon II.b.
- (6) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## BAB VII

## ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## Bagian Kesatu

## Eselonering

## Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II.a.
- (2) Sekretaris Dewan dan Asisten Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II.b.
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon IV.a.

## Bagian Kedua

## Pengangkatan dan Pemberhentian

## Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pengangkatan Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 12

- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.
- (2) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.
- (4) Tata cara pengangkatan Sekretaris DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

## BAB VIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 13

Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, untuk selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- b. Pengelolaan Alokasi anggaran pada satuan kerja Perangkat Daerah, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, disesuaikan berdasarkan dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : JAILOLO

pada tanggal : 12 Maret 2015

| Pejabat | Paraf |
|-------------------------|---------|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid Pem & Adm Umum | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

Diundangkan di : JAILOLO

pada tanggal : 12 Maret 2015

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Dr. Ir. H. ABJAN SOFYAN, M.T.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI D

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR

: 1 TAHUN 2015

TANGGAL

: 12 MARET 2015

TENTANG

:

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT


BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA