PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR '.'l' s- TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR '.'l' s- TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2616 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara.
- !. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noffior 4685);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuh 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daer-ah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 1:ihun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Menetapkan
2
Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).
MEMlIJTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
SABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
Pasal 2
- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Bagian Kedua Tu gas
Pasal 3
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis;
- d. pelaksanaan adminsitrasi dinas; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 5
Din.as Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan beban kerja yang sedang. ·
/ '
BAB m - SUSUMAN OlRG.Al\lISASI
Pasal 6
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B membawahkan :
1. Sekretaris membawahkan :
- b. Subbagian Umum dan Perlengkapan.
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Bidang Promosi dan Pengembangan Modal membawahkan:
- b. Seksi Promosi Peluang dan Informasi Penanaman Modal;
- a. Seksi Potensi dan Kebijakan Penanaman Modal;
- c. Seksi Fasilitasi Penanaman Modal.
8. a Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
3. Bidang Pelayanan Data dan Sistem lnformasi Penanaman Modal membawahkan:
10. b Seksi Penerbitan Izin dan Rencana Investasi;
4. Bidang Pengaduan kebijakan data dan pelaporan
12. c Seksi Pengendalian dan Fasilitasi Pengelolaan Data Informasi.
13. a Seksi Pengaduan perizinan dan non perizinan;
- c. Seksi Pengendalian, pengembangan, pengolahan data dan pelaporan.
15. b Seksi kebijakan harminisasi dan advokasi;
BAB m - SUSUMAN OlRG.Al\lISASI
Pasal 7
Bagan struktur organisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## lHlAJB RV UlRAIAN TUG.AS

## Kepala Dinas

## Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

I

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 9

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelengaraan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan;
- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas­ tugas Bidang dan;
- f. Pelaksanaan tugas -tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.
- 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- b. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
- e. menyiapan bahan dan pemeriksaan penulisan tata naskah dinas;
15. f . melaksanakan pelayanan keprotokolan dan rapat-rapat dinas;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
- g. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor;
1. menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor dinas;
19. penyimpanan, pen ca ta tan dan J. melaksanakan pengadaan, pendistribusian, inventarisasi perlengkapan dinas;
20. dan k. melaksanakan pengelolaan perpustakaan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai; menyusun dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan
1. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;

'

/

4)

- pariglcat, gaJl berlcala, pensiun. kartu pegrawai. kartP istri/kartu suami, taspen, askes, hukuman - disiplin dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- o. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- n. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- p. menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- q. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan administrasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- r. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian
- s. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;

- b. menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- c. menganalisa laporan alruntabilitas keuangan;
- d. meneliti pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. mengkordinasikan pengendalian anggaran, penenmaan kas dan pengeluaran kas;
- f. evaluasi monitoring penatausahaan pengelolaan keuangan;
- g. menyiapkan, menyusun rencana pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
- h. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## Bagian Ketiga Bidang Promosi dan Pengembangan Modal

## Pasal 10

- ( 1 ) Bidang Promosi dan Pengembangan Modal mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang promosi dan pengembangan modal serta pendataan dan dokumentasi di bidang promosi dan pengembangan modal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Promosi dan Pengembangan Modal mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan penyusun royeksi promosi dan pengembangan modal setiap tahun;
- b. Melaksanakan pengkajian norma, standar serta prosedur pelaksanaan kegiatan promosi dan pengembangan modal;
- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang promosi dan pengembangan modal yang meliputi �

- bidang potensi dan kebijakan penana.rnan modal, peluang dan infonnasi penanaman modal dan fasilitasi penanaman modal;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- ct. Melaksanakan Pengkoordinasian dan memaduserasikan rencana pembangunan serta penyusunan rencana anggaran belanja bidang promosi dan pengembangan modal;
- (3) Seksi Potensi dan Kebijakan Penanaman Modal mempunyai tugas:
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang promosi dan pengembangan modal yang meliputi urusan potensi dan kebijakan penanaman modal;
- a. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang potensi dan kebijakan penanaman modal sebagai bahan rencana kerja bidang promosi dan pengembangan modal;
- c. Mengkoordinasikan dan memaduserasikan rencana serta pengembangan potensi unggulan daerah dan kebijakan penananaman modal daerah;
- d. Menyusun kebijakan penanaman modal daerah; melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang potensi dan kebijakan penanaman modal;
- e. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang potensi dan kebijakan penanaman modal;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang potensi dan kebijakan penanaman modal;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan harian bawahan;
- g. membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
1. membuat laporan triwulan/tahunan berdasarkan basil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kepala Subbidang Pengkajian dan Pengembangan Investasi;
- J. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- (4) Seksi Prornosi, Peluang dan lnfonnasi Penanaman Modal mempunyai tugas :
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi promosi peluang dan informasi sebagai bahan rencana kerja bidang promosi dan pengembangan modal;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang promosi dan pengembangan modal meliputi urusan promosi peluang dan informasi penanaman modal;
- c. Mengkoordinasikan dan memaduserasikan rencana serta pengembangan potensi unggulan daerah, penyelenggaraan promosi investasi penanaman modal di daerah, luar daerah dan luar negeri;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang promosi peluang

'

clan informasi;

- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan materi promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi peluang dan informasi penanaman modal daerah;
- g. Melaksanakan kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri;
1. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang promosi peluang dan informasi;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengkoordinasian dan pelaksanaan pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak maupun media elektronik;
- j. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang promosi peluang dan informasi;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang promosi peluang dan inforrnasi;
1. Menyusun direktori dan peta prasarana penunjang serta peluang usaha yang mempunyai kelayakan investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara;
9. m.Membuat rmcian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
- n. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan harian bawahan;
- o. Membuat laporan triwulan/tahunan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Promosi Peluang dan lnforrnasi Penananam Modal;
- p. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Seksi Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penyusun program kerja seksi fasilitasi penanaman modal sebagai bahan rencana kerja Bidang Promosi dan pengembangan modal;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal yang meliputi urusan fasilitasi penanaman modal;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan fasilitasi penanaman modal;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan fasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal;
- f. melaksanakan penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama di bidang penanaman modal;
- g. Melaksanakan/ memfasilitasi peluang kerja sama dengan mitra usaha lokasi (UKM, BUMN, dan LSM) dan temu usaha;

- h. Mernfaailita.si per-urrdirigarr/' dialog dalam ran�kA kar..ia sama internasiona1 yang terkalt di budang penanaman modal (bilareral, regional, multirateral);
2. J· Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang fasilitasi penanaman modal;
- i. Pelaksanaan fasilitasi peluang kerja sarna, perjanjian/ persetujuan {memorandum of understanding) di bidang penanaman modal;
- k. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang fasilitasi penanaman modal;
- I. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi penanarnan modal;
6. m.Membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
- n. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan harian bawahan;
- o. Membuat laporan berdasarkan basil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi fasilitasi Penanaman Modal;
- p. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Bidang Pelayanan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

## Pasal 1 1

- ( 1) Bidang Pelayanan Data dan Sistem lnformasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan data dan sistem informasi penanaman modal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pelayanan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:
- a. Menyusunan data dan system informasi penanaman modal setiap tahun;
- b. Melaksanakan pengkajian norma, standar serta prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan data dan sistem informasi penanaman modal ;
- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pelayanan data dan sistem informasi penanaman modal yang meliputi urusan pelayanan perizinan dan non perizinan, penerbitan izin dan rencana investasi dan pengendalian dan fasilitasi pengelolaan data informasi;
- d. Melaksanakan Pengkoordinasian dan memaduserasikan rencana pembangunan serta penyusunan rencana anggaran belanja bidang pelayanan data dan sistem informasi;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Seksi Pelayanan Periainan clan Non Perieiriart memfJHnyQ, tugas:
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pelayanan data dan sistem informasi penanaman modal yang meliputi urusan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi pelayanan perizinan dan non perizman sebagai bahan rencana kerja Bidang Pelayanan Data clan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pelayanan perizinan clan non perizinan;
- e. Memberikan dilingkungan arahan dan bimbingan pada seksi pelayanan perizinan dan staf non perizinan;
- d. Melaksanakan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di seksi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. Memeriksa permohonan perizinan dari pemohon dan memproses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku di pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Melaksanakan sosialisasi tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- J. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan. non perizinan;
- k. Membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
- I. Membuat laporan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi fasilitasi Penanaman Modal;
14. m.Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Seksi Penerbitan Izin dan Rencana Investasi mempunyai tugas:
- b. Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di bidang penerbitan izin dan rencana investasi;
- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan bidang penerbitan izin dan rencana investasi;
- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pelayanan data dan sistem informasi penanaman. modal yang meliputi urusan penerbitan izin dan rencana investasi;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan seksi penerbitan izin dan rencana investasi;
- e. Melaksanakan pelayanan penerbitan izin dan rencana investasi;
- f. Melaksanakan penelitian dan penilaian serta penyelesaian perizinan di bidang penerbitan izin dan rencana investasi;

- g. Melaksanakan koordinasi proses Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penerbitan izin dan rencana investasi;
- i. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang penerbitan izin dan rencana investasi;
- h. Melaksanakan Penetapan Retribusi yang harus di bayarkan;
- J. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan bidang penerbitan izin dan rencana investasi;
1. Membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
- k. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penerbitan izin dan rencana investasi;
- m. Membuat laporan berdasarkan basil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi fasilitasi Penanaman Modal;
- n. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- (5) Seksi Pengendalian dan Fasilitasi Pengolahan Data Informasi mempunyai tugas:
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- a. Menyusun program kerja seksi pengendalian dan fasilitasi pengelolaan data informasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan fasilitasi pengolahan data informasi;
- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pelayanan data dan sistem informasi penanaman modal yang meliputi urusan bidang pengendalian dan fasilitasi pengolahan data informasi;
- e. Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk meyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengendalian dan fasilitasi pengelolaan data informasi;
- d. Mengkoordinasik.an kegiatan perencanaan seksi pengendalian dan fasilitasi pengolahan data informasi;
- f. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi perizinan skala kabupaten;
- g. Membangun dan mengembangakan sistem informasi perizinan yang t.erintegrasi dengan sistem informasi perizinan pemerintah;
- h. Memutakhirkan data dan informasi di bidang perizinan;
1. Meneliti dan mengembangkan informasi di bidang penzman;
- J. Melaksanakan pengembangan networking/ sistem jaringan informasi bidang perizinan;
- k. Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
1. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengendalian dan fasilitasi pengelolaan data informasi

- se bagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- n. Membuat laporan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi pengendalian dan fasilitasi pengolahan data informasi;
- m.Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian dan fasilitasi pengolan data informasi;
- o. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian kelima

Bidang Pengaduan Kebijakan Data dan Pelaporan

## Pasal 13

- ( 1 ) Bidang Pengaduan Kebijakan Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta memecahkan permasalahan hukum penanaman modal dan pelayanan perizinan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pengaduan Kebijakan Data dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. Menyusunan data dan system informasi penanaman modal setiap tahun;
- b. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, permasalahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengaduan kebijakan data dan pelaporan;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Bidang pengaduan kebijakan datan dan pelaporan tentang kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan setiap tahun yang didasari dari penelitian dan pengkajian kebijakan yang berkaitan dengan pengaduan kebijakan data dan pelaporan masalah penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- d. Melaksanakan pemantauan perkembangan proyek­ proyek penanaman modal yang berada di wilayah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Seksi Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tu gas:
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- a. Menyusun program seksi pengaduan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengaduan perizinan dan non perizinan;
- d. Melaksanakan pengusaha di penanganan pengaduan masyarakat/ seksi pengaduan perizinan dan non perizinan;
- e. Melaksanakan identifikasi dan klarifikasi pengaduan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

- bawahan sebagai ba hsm pertimbangan etAs:iAn: . g. Melaksanakan · evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengaduan pcrizinan dan non penzman sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- (4) Seksi Kebijakan Harmonisasi dan Advokasi mempunyai tugas:
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- a. Menyusun program seksi kebijakan harmonisasi dan advokasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kebijakan harmonisasi dan advokasi;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap seluruh kegiatan penanaman modal dan perizinan yang ada di wilayah;
- e. Memberikan saran/masukan terhadap kegiatan perusahaan penanaman modal yang ada di wilayah;
- f. Memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal yang berada di wilayah;
- h. Melaksanakan pemeriksaaan penetapan proyek penanaman modal;
- g. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perunclang-undangan.
- (5) Seksi Pengendalian clan Fasilitasi Pengolahan Data Informasi mempunyai tugas:
- a. Menyusun program seksi pengendalian. Pengembangan, pengolanan data dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- c. Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengendalian. Pengembangan, pengolanan data dan pelaporan;
- e. Melakukan kajian, perumusan clan penyusunan kebijakan teknis pengendalian, pengembangan, pengolahan data dan pelaporan penanaman modal dan perizinan di daerah;
- d. Memberikan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- f. Melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pengendalian, pengembangan, pengolahan data dan pelaporan;
- g. Memantau, mengendalikan, mengembangkan clan mengevaluasi kegiatan di bidang penanaman modal clan perizinan dan menyampaikan clalam bentuk laporan;
- h. Melaksanakan sosialisasi pengendalian penanaman modal, promosi clan perizinan;
- i . Melaksanakan koordinasi pengendalian penanaman

- modal, promosi dan p�ri:?.inan
- k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan fasilitas yang diberikan serta melaksanakan pemeriksaan ke lokasi proyek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan evaluasi la po ran kegiatan penanaman modal serta penghimpunan data dan penyusunan laporan perkembangan realisasi penanaman modal dan atau pelaku usaha;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

Bidang, Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala.

## BABV Tim Telmis

## Pasal 15

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim teknis mempunyai fungsi:
2. ( 1 ) Tim teknis mempunyai tugas memonitoring, pelaporan kegiatan pelaksanaan;
- a. Menyusun rencana kerja dibidang tugasnya;
- b. Melaksanakan pengumpulan data tentang perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Mengevaluasi dan mengumpulkan data setiap jenis perizinan yang sudah dikeluarkan untuk dilaporkan kepada atasan.

## BAB Vi JABATAN PERANGKAT DAERAH

## Pasal 16

- 1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- 2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator;
- 3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon lllb atau jabatan administrator;
- 4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Daerah, merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;

## Pasal 17

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana adan jabatan fungsional.

## BAB vn TATA KElRJA

## Pasal 18

- ( 1 ) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

- lingkungan masing-masing maupun an tar saturan organisasi di lingkungan Pernerin tah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-rnasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainyang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan -
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB W1I KELOlVIPOK JABA.TAN FUNGSIONAL

## Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## l8il 1[X lKETENTUAN PERALJIHAN

## Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor Sc Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BA.B X KETENTUANPENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara



Diundangkan di Ratahan Pada tanggal .:l. I

1Jo�5\.f!&gt;e..r 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MDIAHASA Tr,

FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR

?�}

' '

1

'

1 1 f L 1 1 m 2

1