KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Dewan Per (berlaku 6 Juni 2003)
Pembukaan
Menimbang:
- b. babwa dalam rangka mencapai penyelenggaraan ibadab haji yang lebih berkeadilan, dipandang perlu menyusun biaya penyelenggaraan ibadah haji yang bervariasi sesuai perbedaan besarnya tarif penerbangan haji per zona;
- c. babwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memberikan persetujuan;
- d. babwa sebubungan dengan hal-hal tersebut pada buruf a, huruf b, dan huruf c, rnaka dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadab Hajj Tabun 2004;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Mengingat
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 53, Tambaban Lembaran Negara Nomor 3832);
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4S TAHUN 2003 TENTANG
BIAYA r'ENYELENGGARAAN mADAB HAJI TAHUN 2004
;
I
-,
I
,
,
I
PRESIDEN REPUSLIK INDONESIA
2
MEMUTUSKAN :
PENYELENGGARAAN mADAH HAJI TAHUN 2004.
BIAYA
, TENTANG
PRESIDEN
Menetapkan:
KEPuruSAN
PasaJ 1
Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :
1. Zona I adalah embarkasi Banda Aceh, Medan, dan Batam;
2. Zona II adalah embarkasi Jakarta, Solo, dan Surabaya;
3. Zona III adalah embarkasi Balikpapan, Banjarmasin, dan Makassar.
Pasal2
- (I) Biaya penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2004, sebagian diperhitungkan dalam US. Dollar yairu biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dan sebagian diperhirungkan dalam rupiah yaitu biaya operasional daJam negeri dan biaya administrasi bank.
..
·'
",'
, .'
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA
3
(2) Biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2004, yaitu :
a. ZonaI
- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasionaJ di Arab Saudi adaJah sebesar US$.2,575.00
- 2) Biaya operasional dalam negeri dan biaya administrasi
3. = bank adalah sebesar
4. Rp 967.500,00
5. dengan periecian :
- a) Biaya operasional dalarn negeri = Rp 852.500,00
- b) Biaya administrasi bank sebesar = Rp 115.000,00
b. Zona II
- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasionaJ di Arab Saudi adaJah sebesar US$'.2,675.00
2. . 2)
3. = Rp 967.500,00 bank adalah sebesar dengan perincian : Biaya operasional dalam negeri dan biaya administrasi
- a) Biaya operasional dalam negeri Rp 852.500,00
5. =
- b) Biaya administrasi bank sebesar = Rp 115.000,00
c. Zona III
- 1) Biaya penerbangan hajj dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar US$,2,77S,00
2. = Rp 967.500,00 bank adalah sebesar 2) Biaya operasional dalam negeri dan biaya administrasi
3. dengan perincian :
- a) Biaya operasional dalam negeri = Rp 852.500,00
- b) Biaya administrasi bank sebesar = Rp 115.000,00
...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4
- (3) Bank Indonesia menyiapkan penyediaan valuta asing sesuai dengan kebutuhan Menteri Agama untuk pembayaran biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1).
Pasal3
- (1) Biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi Jemaah Haji Khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebesar minimal US$.4,500.00 dan uang jaminan US$.SOO,OO per orang ditambah biaya operasional dalam negeri dan biaya adrninistrasi bank sebesar Rp 821.500,00.
- (2) Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sebagairoana dimaksud dalam ayat (1) adalah Penyelenggara yang telah memperoleh izin Menteri Agama.
PasaJ 4
- (1) Calon jemaah haji membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 ayat (1) dilakukan dengan mara uang rupiah.
- (2) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I), dibayar dalarn mata uang rupiah sesuai kurs juaJ kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran.
,.
'.
..
,..-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
5
PasalS
- (1) Pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). dibayarkan secara lunas kepada rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji sejak dimulai pendaftaran haji.
- (2) Pendaftaran haji dimulai pada tanggal 1 Juli 2003 dan dirurup pada tanggal 29 Agusrus 2003 atau setelah mencapai kuota yang ditetapkan.
PasaJ 6
- , dikenakan biaya administrasi sebesar 1% (sam persen). (1) Calon jemaah haji yang telah membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang kemudian karena sesuatu hal tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji, dikembalikan dengan
- (2) Pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi calon jemaab haji yang batal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus untuk biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dapat dibayarkan dengan US. Dollar atau dengan mata uang rupiah sesuai dengan kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Pasal 7
Ketentuaa lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
6
Pasa18
Kepurusan Presiden ini muJai berlaku pada tanggat ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pacta tanggal 16 Juni 2003

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGA WATI SOEKARNOPUTRI