PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor 01 Tahun 2007 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa setelah dilakukan evaluasi dari aspek subtantif, efektifitas dan efisiensi serta aspek teknis pembentukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ada perlu diadakan Perubahan:
Mengingat
- bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah ( BPPKD ), Kecamatan, Kantor Polisi Pamong Praja dan Kantor Informasi, Komunikasi, Arsip dan Perpustakaan maka perlu dilakukan Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2003 : b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkannya dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang -ALA nan NA x-Po TA . MAPAN Lx pm biyaliYy wuUT YU Lanu eU, Enalah
Negara Tahun 1956 Nomor 25 ):
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Kepegawaian: 2
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389): 3
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ):
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438 ) : 5
- Peraturan Pemerintah Nomor &amp;6 Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah : 6
|
12. Keputusan Bersama Menten Pemberdayaan Aparatur Negara dan MenteriDalam Negeri No.01 / SKB / M.PAN 14/2003, Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003:
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKN
Menetapkan
:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR ng an | TANI «kn wa
.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor O1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut
Pasal 5
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 11 ( sebelas ) Bagian yaitu :
1. Asisten Pemerintahan (1) terdiri dan : )
- a. Bagian Tata Pemerintahan :
- b. Bagian Tata Pemerintahan Nagari :
- c. Bagian Hukum : dan
- d. Bagian Kesbang dan Linmas.
2. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Ki) terdui dari .
- a. Bagian Perekonomian :
- b. Bagian Administrasi Pembangunan :
- C. Bagian Kesejahteraan Sosial : dan
- d. Bagian Lingkungan Hidup.
3. Asiten Administrasi Umum (III) terdiri dari :
- a. Bagian Umum :
- b. Bagian Organisasi : dan
- c. Bagian Humas.
Pasal 9
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
- 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda):
- 2 Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Bawasda):
- 3 Badan Kepegawaian Daerah (BKD):
- 4 Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) :
- D bagan Penyulunan Peranan, kerkebunan, Peternakan gan Perikanan (BP.4)
- e. Seksi Ekonomi Pembangunan.
- f. '' Seksi Kesejahteraan Sosial.
- g. Seksi Pengembangan Pendapatan Daerah.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Pemerintahan Nagari
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Penetapan: Ditetapkan di: Painan Pada Tanggal: 24 April 2007 BUPATI PESISIR SELATAN dto Z5 NASRUL ABIT -

Penetapan: Diundangkan di Painan Pada tanggal 23 Juli 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto Drs.H.A DRIL NIP. 010087271 Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 Nomor :2 Seri: D1 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEK PESISIR SELATAN