PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 9 Tahun 2017 tentang KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM (berlaku 5 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa dalam rangka terwujudnya Pasaman Barat yang beriman, cerdas, sehat, bermatabat, sejahtera serta berwawasan lingkungan perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih, dan indah, sehingga diperlukan pengaturan dibidang prostitusi, minuman keras, pengaturan dan pengawasan, penertiban usaha kafe, karoke, billiar dan ketentraman serta ketertiban umum dalam Kabupaten Pasaman Barat yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapanya;
- b. bahwa penyelenggaraan prostitusi, minuman keras, pengaturan pengawasan, penertiban usaha kafe, karoke, billiar dan ketentraman serta ketertiban umum menjadi urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang dalam pelaksanaanya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Pemberantasan penyakit masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang minuman keras, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Protitusi dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengaturan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Kafe, Karaoke dan Billiar tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta dalam perubahan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Pasaman Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Nomor 4348 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04.Pw-07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20154 nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2000 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT dan BUPATI PASAMAN BARAT MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
KEAMANAN DAN
KETERTIBAN UMUM
BAB 1
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagiamana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
5. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Bupati untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan;
8. Pelacuran adalah hubungan seksual diluar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita baik ditempat berupa hotel, restoran, tempat hiburan ataupun tempat-tempat lain dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa;
9. Pelacur adalah setiap orang baik laki-laki ataupun wanita yang menjual diri kepada umum untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan;
10. Hubungan seksual adalah hubungan kelamin antara dua jenis kelamin yang berbeda atau dua jenis kelamin yang sama;
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman baik sentetis atupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesabaran hilangnya rasa, mengurangi samapai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan, yang dibedakan sebagaimana kedalam golongan sebagaimanan terlampir dalam undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika atau yang dikemudian ditetapkan dengan keputusan mentri kesehatan;
12. Psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun setetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktipitas mental, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulakan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika;
13. Miras adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbihidrat dengan cara permentasi dan destilasi atau dengan cara pengenceran dan atau melalui proses pengolahan secara kimiawi;
14. Memproduksi adalah serangakaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawaetkan, mengemas, mengemas ulang, dan atau merubah bentuk menjadi minuman beralkohol;
15. Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman beralkohol kepada masyarakat atau perorangan baik untuk diperdagangkan maupun tidak dengan memperoleh imbalan atau tidak memperoleh imbalan;
16. Memperdagangkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan atau pembelian minuman beralkohol termasuk penawaran untuk menjual minuman diwilayah daerah;
17. Menyimpan adalah menyimpan minuman beralkohol disuatu tempat dalam wilayah daerah;
18. Menimbun adalah mengumpulkan minuman beralkohol dalam suatu tempat dalam wilayah daerah;
19. Menyediakan atau menyuguhkan adalah menyediakan atau menyuguhkan minuman beralkohol untuk dibeli atau dinikmati oleh seseorang atau lebih;
20. Lem adalah lem yang mengandung Zat Adiktif
21. Menghisap Lem adalah Penyalahgunaan Lem dengan menghisap yang mengakibatkan mabuk/ kehilangan kesadaran;
22. Minuman Tradisional/ Tuak adalah minuman yang mengandung Zat Adiktif;
23. Perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan yang tergantung pada peruntungan belaka, atau segala permainan yang menggunakan uang, alat atau sejenisnya sebagai taruhan atau menjanjikan mengadakan taruhan baik berupa uang atau benda sejenisnya termasuk pembelian kupon untuk mendapatkan atau memenangkan suatu permainan.
24. Billiar adalah usaha hiburan dalam bentuk permainan yang menggunakan bola kecil dari gading yang mempergunakan tongkat panjang diatas meja persegi yang berlapis kain lakan.
25. Kafe adalah usaha makan dan minum yang difasilitasi dengan hiburan musik tertentu yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
26. Karoke adalah suatu usaha hiburan dalam atau ruangan tertentu yang difasilitasi dengan musik maupun piringan hitam yang memenuhi aturan tertentu.
27. Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
28. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
29. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.
30. Badan adalah sekumpulan orang atau badan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkapan dan pelengkapanya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air, serta diatas permukan air,kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
32. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang diperuntukkan penataan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
33. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruangan terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
34. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegitan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
35. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
36. Sumber pencemaran adalah setiap usahadan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar yang menyebabkan udara, tanah dan air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
37. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
38. Pedangang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasaranan Kabupaten, faslitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan / atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.
39. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permaianan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmati atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipunggut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
40. Pekerja Seks Komersial adalah setiap orang yang baik laiki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai pemuas nafsu birahi dengan menerima imbalan.
41. Perzinaan adalah hubungan seksual diluar ikatan pernikahan yang sah baik dilakukan suka sama suka maupun secara paksa oleh salah satu pihak ataupun dengan pemberian atau janji baik dilakukan oleh yang berlainan jenis kelamin atau sesama jenis kelamin.
42. Perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan/pernikahan pada suatu tempat baik pada siang maupun malam hari yang memungkinkan terjadinya perzinaan.
43. Pergaulan bebas adalah interaksi antara muda-mudi yang menganut paham kebebasan, kesenangan hura-hura dan paham-paham lainya yang bertentangan dengan nilai-nilai adat agama yang berlaku.
44. Hubungan homo sek dan lesbian adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh orang-orang yang sama jenis kelaminya.
45. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaanya.
46. Anak Jalanan adalah anak yang sebagaian besar menghabisi waktunya untuk mencari nafkah / atau berkeliaran dijalan atau ditempat-tempat umum lainya.
47. Perbuatan Cabul adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang menimbulkan birahi atau rangsangan yang dilakukan orang yang berlainan jenis dan atau sesama jenis terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama, etika, moral, adat dan susila lainya.
48. Porno aksi adalah perbuatan / atau tingkah laku secara eroris (pembukaaan aurat) yang dapat membangkitkan nafsu birahi secara langsung dimuka umum.
49. Porno grafi adalah bacaan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggara kesusilaan dan yang mampu membangkitkan nafsu birahi.
50. Penerbitan dan penyiaran yang merangsang untuk berbuat maksiat adalah yang menyajikan berupa cerita,gambar,poster dan siaran berbentuk porno/pornografi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat.
51. Premanisme adalah suatu perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
52. Waria atau Banci adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang melakukan aktifitas dan perilaku negatif sebagai PSK.
53. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertujukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarkat.
54. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tatakrama kesopanan antara lain, perbuatan yang
55. dilakukan oleh wanita tuna susila, laki-laki hidung-belang, meminum minuman keras, serta perbuatan maksiat lainya.
55. Tempat Maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi kearah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri.
56. Warung Kelambu adalah warung nasi, restoran, rumah makan, warung kaki lima maupun tempat lainya yang melayani orang makan dan minum ditempat tersebut disiang hari baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi selama bulan Ramadhan.
57. Warung Internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan penggunaaan jasa internet kepada khalayak umum, dapat berupa game online dan lainya.
58. Pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan live musik sambil minum minuman yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).
59. Diskotik adalah tempat hiburan atau Klub dengan memperdengarkan musik yang dimainkan oleh disc jockey (DJ), bukan sebuah Band diatas panggung.
60. Tempat Karaoke adalah tempat yang menyedikan fasiltas jasa hiburan dimana seseorang dapat memasukan nada sesuai keinginannya kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi live band atau orchestra.
61. Rumah Kos atau sejenisnya adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal yang sifatnya sementara.
62. Hotel atau Penginapan adalah suatu tempat usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebahagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
63. Salon Kecantikan adalah tempat atau gedung orang merawat kecantikan, merias muka, menata rambut dan sebagainya dengan memungut bayaran.
64. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini, untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di Kabupaten Pasaman Barat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan ditetapkanya Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.
- b. Menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat.
- c. Memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan Prostitusi, Minuman keras, Pengaturan Pengawasan, Penertiban Usaha Kafe, Karoke, Billiar Dan Ketentraman Serta Ketertiban Umum.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 4
Ruang lingkup Prostitusi, Minuman keras, Pengaturan Pengawasan, Penertiban Usaha Kafe, Karoke, Billiar Dan Ketentraman Serta Ketertiban Umumn yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Tertib prostitusi/pelacuran;
- b. Tertib minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) 1% ( satu persen ) sampai dengan 5% (lima persen, Minuman berlkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen), Minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 20% (dua puluh) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
- c. Tertb Narkotika dan Obat-obat terlarang;
- d. Tertib minuman tradisional (Tuak ) yang memabukan;
- e. Tertip Penghisap Lem dan Zat Adektif lainya;
- f. Tertib usaha kafe, karoke dan billiar;
- g. Tertib tempat hiburan;
- h. Tertib sosial;
- i. Tertib jalan dan angkutan umum;
- j. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- k. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup;
- l. Tertib pedagang kaki lima;
- m. Tertib warung kelambu dibulan Ramadhan;
- n. Tertib rumah kos / sewaan;
- o. Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan;
- p. Tertib Perjudian;
Bagian kedua
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 5
- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan zina dan / atau mendekati perzinaan ditempat-tempat umum, objek wisata, penginapan, rumah kos serta ditempat-tempat lainya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran, dengan berlaku sebagai PSK, lelaki hidung belang atau sebagai perantara.
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan warung remang-remang, salon kecantuikan, panti pijat, atau sarana dan prasarana lainya yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan / atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (5) Hotel, penginapan, warung-warung, dan / atau warung remang-remang dilarang menyediakan wanita dan / atau laki-laki sebagai pemuas nafsu birahi.
- (6) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang bertujuan untuk mempertemukan/menghubungkan para pelaku perzinaan baik dengan imbalan dan atau bayaran atau tanpa imbalan atau bayaran.
- (7) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang melakukan perzinaan.
- (8) Setiap orang dilarang melakukan pergaulan bebas
- (9) Setiap orang dilarang melakukan hubungan homo seksual atau lesbian
- (10) Setiap orang dilarang menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan hubungan homo seksual atau lesbian baik dengan bayaran ataupun tanpa bayaran
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 6
Setiap orang pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perzinaan/prostitusi, termasuk oknum aparatur sipil negara/TNI/Polri maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk perbuatan perzinaan/Prostitusi.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 7
Setiap orang dilarang berlaku sebagai Waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban dengan berkeliaran ditempat-tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas lainya serta melakukan kegiatan pelacuran.
Bagian Ketiga Tertib Minuman Keras
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 8
- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memperoduksi, mengolah, memasukan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman keras ditempat umum dan / atau untuk dijual kepada umum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras.
- (3) Setiap orang dilarang meminum minuman keras ditempat umum.
- (4) Minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) termasuk minuman keras tradisional.
Bagian Keempat
Tertib Narkotika,Psikotropika dan obat terlarang lainya
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 9
- (1) Setiap orang atau kelompok orang dilarang menyalahgunakan Nakotika,Psikotropika dan obat terlarang lainya
- (2) Setiap orang atau kelompok orang dilarang meracik, memproduksi, menggandakan,
memakai,menyimpan,membawa,membuat,menjual/memperdagangkan dan menggunakan narkotika,psikotropika dan zat adektif lainya sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan tanpa seizin pejabat berwenang
- (3) Setiap orang atau kelompok orang dilarang menanam tanaman yang dapat dijadikan bahan pembuatan Narkotika,psikotropika dan zat adektif lainya
- (4) Setiap orang atau kelompok orang dilarang mengedarkan,menyalahgunakan narkotika,psikotropika dan zat eduktif lainya dalam bentuk dan corak apapun
- (5) Setiap orang dan atau kelompok orang dilarang menjadikan dan atau membiarkan tempat yang dikuasainya atau acara yang diselenggarakanya sebagai tempat dilaksanalanya perbuatan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) dan (2)
- (6) Setiap orang atau kelompok orang termasuk ASN,TNI/Polri dilarang melindungi atau menjamin keamanan tempat dimana dilakukan sebagaimana dimaksu ayat ( ) dan (2)
Tertib Minuman Tradiosional ( Tuak ) Yang Memabukan
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 10
- (1) Setiap Orang/badan usaha dilarang menjual/menyimpan minuman tradisional yang memabukan;
- (2) Setiap orang dilarang meminum/mengkonsumsi minuman tradisional yang memabukan ditempat umum/pakter.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 11
Setiap orang dilarang mengkonsumsi/menghisap Lem dan Zat Adektif Lainya
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 12
- (1) Setiap Usaha Kafe, Karoke dan Billiar terlebih dahulu harus memiliki Izin Operasional dari Bupati Pasaman Bara atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penerbitan Izin Usaha dari Bupati Pasaman Barat atau Pejabat yang ditunjuk
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 13
- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum dan atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/ truk besar yang masuk kejalan lokal / kolektor sekunder.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 14
- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 15
- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan rambu penyeberangan / Zebra cross.
- (3) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditentukan dan tidak boleh berhenti selain ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pemakai jasa angkutan umum dijalan harus naik atau turun dari kendaraan ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap orang dilarang memarkirkan kenderaan kecuali ditempat yang telah ditentukan
- (6) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan kendaraan angkutan umum yang tidak sesuai standar
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 16
- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa / meminta uang.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 17
Setiap kendaraan bermotor atau tidak bermotor dilarang membongkar atau memuat barang diluar tempat yang ditentukan.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 18
Setiap orang atau badan dilarang :
- a. Balapan, racing, standing dijalan raya tanpa izin.
- b. Membuat, memasang, membongkar atau memindahkan tanggul, portal, penutup jalan, rambu-rambu, putaran jalan, jalur pemisah dan pulau-pulau lalu lintas dan / atau yang dapat disamakan dengan itu.
- c. Mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor, memasang reklame dijalan atau trotoar, termasuk mencuci kendaran dihalaman rumah sendiri yang mengakibatkan air dan kotoranya mengalir kejalan umum.
- d. Memarkir kendaraan diatas trotoar, taman, pendestrian, jenjang atau tempat lainya yang bukan diperuntukan untuk parkir kendaraan.
- e. Bermain sepatu roda, skate board, layang-layang yang menganggu ketertiban umum.
- f. Melemparkan benda keras atau benda tajam, membuang kotoran binatang/ manusia, sampah yang menganggu jalan dan trotoar.
- g. Menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain dipermukaan jalan atau diatas trotoar.
- h. Jika kendaraan memaksa menumpuk bahan bangunan sebagimana dimaksud pada huruf g, hanya dapat diberikan dispensasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Menggali jalan atau trotoar tanpa izin Bupati.
Bagian Kedelapan
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 19
Setiap orang atau badan dilarang :
- a. Merusak, menebang / memotong pohon atau tanaman dijalur hijau, taman dan tempat umum.
- b. Membuang, menumpuk, membakar sampah / kotoran dijalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukan untuk itu.
- c. Memasang, menempelkan, menggantukan benda-benda apapun di pohon, dijalur hijau, taman dan tempat umum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditujuk.
- d. Menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang / kabel pipa listrik, telepon / gas, pipa air minum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- e. Mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada.
- f. Bertempat tinggal, tidur serta mendirikan bangunan apapun dijalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainya.
- g. Membongkar, memuat barang, mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor / tidak bermotor dijalur hijau, taman dan tempat umum.
- h. Melepaskan, menambakkan, mengembalakan ternak disepanjang jalur, taman dan tempat umum.
- i. Menangkap, berburu, menembak / membunuh binatang dijalur hijau, taman dan tempat umum.
Bagian Kesembilan
Tertib Kebersihan dan Keindahan Lingkungan
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 20
- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggung jawab rumah, bangunan, tanah / kaplingan pekarangan wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan, dan kerteriban yang ada disekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membangun kandang yang diperuntukan untuk hewan peliharaan (ternak) yang menimbulkan bau tak sedap dilingkukangan pemukiman yang padat.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk barang-barang bekas dilingkungan tanpa izin.
- (4) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada setiap tahun menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia atau hari besar lainya dianjurkan mengapuri / mencat dinding bangunan tempat tinggal dan pagar pekarangan.
- (5) Setiap orang atau badan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dianjurkan mencat atap rumah atau atap bangunan lainya yang dapat menganggu pemandangandan keindahan.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 21
- (1) Setiap orang atau badan pemilik,penghuni, pemakai atau penanggungjawab tanah / kaplingan bangunan, perkarangan dilarang menutup selokan atau saluran atau saluran air di sekitar.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang, menumpuk sampah dijalan, sungai, selokan dan got / riol yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang dilarang buang air besar dan / atau kecil dijalan, sungai, selokan dan got / riol maupun tempat lain yang bukan diperuntukan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mencoret menempelkan, menulis, mengotori dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah dan / atau fasilitas umum lainya termasuk tiang listrik.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 22
Setiap Instansi Pemerintah, Swasta dan atau Badan yang melaksanakan kegiatan menyangkut masalah pembangunan fisik dan mempengaruhi ketentraman dan ketertiban umum harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.
Bagian Kesepuluh
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 23
- (1) Setiap orang badan dilarang berjualan dijalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainya atau diluar tempat yang khusus diperuntukan untuk berjualan.
- (2) Tempat khusus yang diperuntukan untuk berjualan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi/ berbelanja/ membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat sebagaimana pada ayat (1).
Bagian Kesebelas Tertib Sosial
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 24
Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan / atau bersama-sama dijalan, pemukiman atau tempat umum lainya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 25
Setiap orang atau badan dilarang :
- a. Menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis, pengamen, pengelap mobil.
- b. Menyuruh / mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil.
- c. Menggelandang / mengemis pada kantor pemerintah, dijalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan / atau tempat fasilitas umum lainya.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 26
- (1) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan perbuatan premanisme.
- (2) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Bupati.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 27
- (1) Setiap orang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas atau sudah menikah wajib membawa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan / atau Kartu Identitas lainya.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bermalam dan yang menerima tamu ditempat tinggalnya, dalam waktu 1 x 24 jam wajib melapor diri pada aparat pemerintah setempat.
- (3) Setiap orang atau badan yang mengadakan kegiatan/ pertemuan sosial kemasyarakat, keagamaan dan bentuk kegiatan lainya pada perumahan atau komplek pemukiman atau tempat sarana umum lainya pada komplek pemukiman dimaksud, wajib memperoleh izin dari pejabat lingkungan setempat ( kepada Jorong )
- (4) Apabila ketentuan dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi kegiatan dapat dibubarkan oleh aparat yang berwenang.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 28
- (1) Setiap usaha kafe, Karaoke dan Biliar mendapat Izin sebagaimana dimaksud pelaku usaha harus memenuhi ketentuan teknis penyelenggraan hiburan.
- (2) Pedoman penerbitan Izin yang dmaksud ayat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 29
- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang atau menempelkan gambargambar atau sejenisnya dengan maksud dilihat umum yang melanggar tata krama kesopanan baik adat dan agama.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengakses gambar atau video yang bersifat pornografi melalui media, perangkat elektronik maupun internet, sehingga dapat dilihat oleh umum, pelajar serta anak-anak dibawah umur.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat untuk mengakses sesuatu yang bersifat pornografi untuk umum, pelajar dan atau anak dibawah umur.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyimpan segala sesuatu yang bersifat pornografi pada media yang memudahkan orang lain untuk mengaksesnya.
Bagian Keduabelas
Tertib Perbuatan Asusila Atau Porno Aksi
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 30
- (1) Setiap orang atau kelompok orang dilarang memakai atau mengenakan pakaian yang dapat merangsang nafsu birahi yang melihatnya ditempat umum dan atau ditempa-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan
- (2) Setiap orang atau kelompok orang dilarang melakukan perbuatan asusila lainya yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana
Bagian Ketigabelas
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 31
- (1) Setia orang atau badan dilarang berjualan atau membuka restoran, rumah makan, warung nasi atau warung kaki lima lainya pada siang hari dalam bulan Ramadhan dengan melayani makan dan minum maupun yang dibungkus.
- (2) Pengelola restoran, rumah makan atau warung yang diperuntukan bagi non muslim, selama bulan Ramadhan diperolehkan untuk berjualan dengan memasang tanda khusus untuk non muslim.
- (3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa spanduk dengan ukuran minimal 45 cm x 150 CM.
- (4) Dispensasi waktu dan tempat berjualan pada bulan Ramadhan diatur Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 32
Khusus dalam bulan Ramadhan dilarang melakukan aktifitas diWarnet termasuk tempat arena pemainan seperti Playstation, Game Online dan Video Game dan sejenisnya mulai jam 18.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 33
- (1) Selama bulan Ramadhan dilarang menjual mercon, kembang api atau sejenisnya.
- (2) Selama bulan ramadhan dilarang membunyikan mercun, kembang api dan sejenisnya yang menimbulkan suara ledakan atau suara gaduh.
Bagian Keempatbelas Tertib Tempat Hiburan
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 34
- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan pub, diskotik dan atau yang sejenisnya.
- (2) Setiap orang dilarang beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada acara konser atau pertunjukan diatas panggung.
- (3) Setiaporang atau badan dilarang mengadakan hiburan kafe yang mengarah pada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 35
Kegiatan Pub dihotel harus sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesopanan atau kesusilaan dan mengarah pada perbuatan yang sesuai dengan budaya masyarakat.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 36
- (1) Tempat hiburan berupa karaoke harus memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tempak karaoke yang diizinkan adalah karaoke keluarga yang tergabung dalam usaha kafe, Restoran, Rumah makan, Hotel/ penginapan dengan izin secara terpisah.
- (3) Jam beroperasi tempat hiburan karaoke adalah dari jam 08.00 Wib sampai dengan 24.00 Wib.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 37
Tempat hiburan karaoke dilarang :
1. Melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan jam yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
2. Menyediakan atau menerima PSK atau WTS.
3. Menyediakan minuman keras.
4. Memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat.
5. Membuat sekat-sekat dalam ruangan karaoke sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat.
6. Memakai lampu remanag-remang
7. Mengganggu lingkungan sekitarnya.
8. Menyediakan wanita pemandu karaoke untuk pengunjung.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 38
- (1) Hiburan berupa orgentunggal atau hiburan lainya harus memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jam beroperasi orgen tunggal atau hiburan lainya adalah dari jam 08.00 Wib sampai dengan 24.00 Wib, kecuali untuk acara-acara khusus yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pelaksanaan orgen tunggal atau hiburan lainya diatur lebih lanjut dalam peraturan nagari
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 39
Khusus dalam bulan Ramadhan Pub, Karaoke dan Diskotik atau kegiatan yang sejenis dilarang melakukan aktifitas.
Bagian Kelimabelas
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 40
Setiap pemilik rumah Kos / Sewaan wajib :
1. Memiliki izin dari Bupati melalui Camat atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Melaporkan data penghuni yang menyewa kepada ketua Kepala Jorong dan Walinagari.
3. Mengawasai Kegiatan dari Penghuni yang menyewa, menegur bila ada kegiatan atau aktivitas yang mengarah kepada asusila.
4. Melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terindikasi terjadi perbuatan asusila baik pasangan lawan jenis maupun pasangan sejenis seperti homoseksual dan lesbian.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 41
Setiap pemilik Rumah Kos dilarang menampung penghuni atau penyewa lelaki dan perempuan dalam satu rumah kos yangh tidak memiliki surat Nikah.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 42
- (1) Pemerintah Daerah Melakukan Penertiban Terhadap :
- a. Anak Jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenisnya dipersimpangan jalan dan lampu lalu lintas ( Trafic Light );
- b. Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan peminta-minta/ mengamen untuk ditarik penghasilanya.
- c. Tuna susila yang berkeliaran ditaman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.
- d. Anak Punks yang berkeliaran dijalanan dan mengganggu ketertiban umum
- (2) Tuna Sosial, yang Tidur dan membuat gubuk untuk tepat tinggal dibawah jembatan serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 43
- (1) Setiap orang dan atau kelompok orang dilarang melakukan tindakan atau terlibat didalam suatu perjudian, baik sebagai pemain maupun membantu terjadinya perjudian
- (2) Setiap orang atau kelompok orang dilarang menggunakan tempat usaha/tempat tinggal sebagai tempat perjudian
- (3) Setiap orang atau kelompok orang dilarang membiarkan tempat usahanya digunakan untuk perjudian yang mengakibatkan meluasnya keiatan perjudian
- (4) Setiap orang maupun kelompok orang dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatanj perjudian, baik Non ASN/TNI/Polri maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk perjudian
- (5) Setiap orang atau kelompok orang dilarang memberikan izin perjudian dengan nama, bentuk dan corak apapun
SANKSI ADMINISTRATIF, BIAYA PENEGAKKAN / PELAKSANAAN PERDA DAN SANKSI ADMINISTRATIF PENAHANAN SEMENTARA IDENTITAS Bagian Kesatu
Sanksi Administratif
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF, BIAYA PENEGAKKAN / PELAKSANAAN PERDA DAN SANKSI ADMINISTRATIF PENAHANAN SEMENTARA IDENTITAS Bagian Kesatu
Pasal 44
- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,
2. Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41 , Pasal 42 dan Pasal 43 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Surat Teguran I, II;
- b. Pencabutan izin usaha;
- c. Penutupan Tempat usaha;
Bagian Kedua
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF, BIAYA PENEGAKKAN / PELAKSANAAN PERDA DAN SANKSI ADMINISTRATIF PENAHANAN SEMENTARA IDENTITAS Bagian Kesatu
Pasal 45
Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan :
1. Pasal 5 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan /atau sanksi administratif, penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainya, pengumuman dimedia massa dan pelaku PSK, Zina atau mengarah kezina diserahkan kepanti sosial Karya Wanita Sumatera Barat.
2. Pasal 6 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah), dan /atau sanksi administratif, penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
3. Pasal 7 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan /atau sanksi administratif, penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
4. Pasal 8 ayat (1) dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah), dan /atau sanksi administratif, penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
5. Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan /atau sanksi administratif, penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
6. Pasal 9 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
7. Pasal 10 ayat (1) dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
8. Pasal 10 ayat (2) dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
9. Pasal 11 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
10. Pasal 12 ayat (3), ayat (4), ayat (5) ayat (6)dan ayat (7) dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
11. Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4)dan ayat (6) dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh
12.
ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
13.
- Pasal 16 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
14. Pasal 17 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
15. Pasal 18 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
16. Pasal 19 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
17. Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
18.
- Pasal 21 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
19. Pasal 22 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
20. Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
21. Pasal 24 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
22. Pasal 25 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
23. Pasal 26 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
24. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
25. Pasal 28 ayat (1) dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
26. Pasal 29 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
27. Pasal 30 ayat (1) dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
28. Pasal 31 ayat (1), dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
29. Pasal 32 ayat dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
30. Pasal 33 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
31. Pasal 34 ayat (1) dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
32. Pasal 34 ayat (2) dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
33. Pasal 34 ayat (3) dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
34. Pasal 35 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
35. Pasal 36 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
36. Pasal 37 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan
untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
37. Pasal 38 ayat (1 ) dan ayat (2) dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
38. Pasal 39 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
39. Pasal 40 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (du ratus ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
40. Pasal 41 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (du ratus ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
41. Pasal 42 ayat (1) huruf a dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
42. Pasal 42 ayat (1) huruf b dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
43. Pasal 42 ayat (1) huruf d dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
44. Pasal 42 ayat (2) penegakan/pelaksanaan Perda biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
45. Pasal 43 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan /atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu, KTP, Kartu identitas lainya dan pengumuman dimedia massa.
BAB V - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 46
Pasal 46
- (1) Peran serta masyarakat dalam porstitusi,minuman keras,penertipan usaha kafe,billiar,ketentraman umum dan ketertiban dan penyakit masyarakat lainya merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang aman tentram dan damai
- (2) Wujud peran serta masyrakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang terdekat dari tempat kejadian.
- (3) Jika prilaku perbuatan prostitusi,minuman keras,penertipan usaha kafe,billiar,ketentraman umum dan ketertiban dan penyakit masyarakat lainya tertangkap tangan oleh masyrakat, maka masyrakat wajib menyerahkanya kepada pejabat yang berwenang terdekat dari tempat kejadian
- (4) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini
- (5) Warga masyarakat dapat menyatakan keberatan dan menyatakan tidak puas atas kelalaian atau keterlambatan pejabat berwenang dalam memberkan jaminan perlindungan kepada pelapor
- (6) Tata cara peran serta masyrakat diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati pasaman barat
BAB V - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 46
Pasal 47
Setiap orang pribadi maupun kelompok orang mempunyai kewajiban dan melakukan tindakan pencegahan pemberantasan terhadap perbuatan porstitusi,minuman keras,penertipan usaha kafe,billiar,ketentraman umum dan ketertiban dan penyakit masyarakat lainya, berupa :
- (1) Peringatan kepada setiap orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap perda ini
- (2) Mencegah dibukanya lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan yang bertentangan dengan perda ini
- (3) Melaporkan kepada perangkat pemerintahan nagari atau jorong terhadap pelanggaran perda ini
BAB V - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 46
Pasal 48
- (1) Pemerintah nagari atau jorong sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (3) setelah menerima laporan, segera menindaklanjuti lap[oran tersebut kepada pihak kepolisian atau aparat penegak hukumlainya yang terdekat
- (2) Pejabat yang menerima laporan dari masyrakat melalui perangkat pemerintah wajib melakukan pengusutan
BAB V - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 46
Pasal 49
- (1) Setiap orang atau kelompok orang dilarang menyebunyikan atau merahasiakan suatu perbuatan pelanggaran perda ini
- (2) Instansi yang berwenang dapat memberiikan penghargaan kepada masyarakat dan atau lembaga/badan/instansi yang telah berjasa dan membantu upaya pencegahan pelanggaran perda-perda ini
BAB VI - PENERTIBAN DAN PENGAWASAN Pasal 50
Pasal 50
- (1) Dalam rangka penertiban dan pengawasan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan instansi terkait untuk :
- a. Melakukan tindakan preventif, represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
3. undangan yang berlaku terhadap objek dan palaku pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
- b. Menghentikan seluruh kegitan / usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KETENTUKAN PENYIDIKAN Pasal 51
Pasal 51
- (1) Selain Penyidik Pejabat Polri, kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabuapten Pasaman Barat diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari atau memotret sesorang;
- f. Mamanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada panuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2)membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi; dan
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusanya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 52
- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam ) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang atau badan yang melanggar ketenntuan Pasal 8 ayat ( 2 ), ayat (3)dan ayat (4) diancam denganpidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiuap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Setiuap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah).
- (8) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah).
- (9) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratur ribu rupiah).
- (10) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratur ribu rupiah).
- (11) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 diancam pidana kurungan paling lama 4 ( empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (12) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (14) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 17 dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (15) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banayak Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (16) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (17) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ).
- (18) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banayak Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (19) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.,- (dua juta rupiah).
- (20) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (21) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (22) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 25 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (23) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 26 diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau dengan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (24) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima ) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (25) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (26) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (27) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (28) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 31 diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (29) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (30) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat )bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (31) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (32) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (33) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (34) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (35) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 35 diancam pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (36) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (37) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (38) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 37 diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (39) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 37 dianacam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (40) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 38 dianacam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (41) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 39 dianacam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (42) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 40 dianacam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (43) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 41 dianacam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (44) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1 ) huruf b dianacam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (45) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1 ) huruf c dianacam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (46) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1 ) huruf d dianacam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- ( sejuta lima ratus ribu rupiah).
- (47) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (2 ) dianacam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah).
- (48) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 43 dianacam dengan pidana kurungan paling lama 4 ( empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 53
- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.
- (2) Setiap biaya penegakan/pelaksanaan perda dan denda disetorkan ke Kas Daerah.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 54
Pasal 54
- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau melalui Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang yang berkaiatan dengan penegakkan Peraturan Daerah.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabuapten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 seri D ) , Peraturan Daerah Kabupeten Pasaman Barat Nomor Tahun 05 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Nomor 05 Sedi D ), Peraturan Daerah Kabupeten Pasaman Barat Nomor Tahun 12 Tahun 2014 tentang Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Nomor 12 Sedi D ) dan Peraturan Daerah Kabupeten Pasaman Barat Nomor Tahun 13 Tahun 2014 tentang Prostitusi (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Nomor 13 Sedi D ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56
Peraturan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangakan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Simpang Empat Pada tanggal 25 Agustus 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, Dto MANUS HANDRI No Pejabat 1 2 3 Sekda Asisten I Kabag Hukum 4 Kasubag Per-uu-an LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT: ( 9/68/2017) Tanggal ## Pasal 57 Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Simpang Empat Pada tanggal 25 Agustus 2017

Penandatangan: BUPATI PASAMAN BARAT, Dto SYAHIRAN Paraf
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
## NOMOR 9 TAHUN 2017
## TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
## I. UMUM
Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabuapten Pasaman yang berlandaskan 'Pasaman Barat yang beriman, cerdas, sehat, bermatabat, sejahtera serta berwawasan lingkungan' perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tentram, bersih dan indah sesuai dengan norma-norma hukum agama, adat dan hukum positif negara. Dengan kata lain Rancangan Peraturan Daerah ini diajukan dalam rangka perwujudan upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, untuk mencegah dan menaggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral dan budaya masyarakat yang berkembang di Kabupaten Pasaman Barat.
Materi Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan unifikasi dari dua Peraturan Daerah sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor Tahun tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor Tahun , dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor Tahun tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor Tahun .
Penyatuan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan efektifitas serta sebagai sebuah upaya untuk mengakomodasi semua materi aturan yang ada dalam Kedua Peraturan Daerah sebelumnya agar lebih sesuai dengan prinsipprinsip dasar penyusunan Peraturan Daerah, menyesatkan, serta menambah beberapa ketentuan baru, yang sekaligus diharapkan akan memudahkan aparat dalam penegakkan Peraturan Daerah ini nantinya, dalam hal ini akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
- (1) Minuman trandisional dikasud dalam pasal ini adalah semua minuman yang mengakibatkan seseorang kehilangan kesadanya termasuk Tuak - (2) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Aparat yang berwenang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 20
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimasud dengan perbuatan mendekati Zina adalah berpacaran dan /atau perilaku berduaan dari sepasang lawan jenis yang mengakibatkan pelakunya ingin melakukan / mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu yang hukumnya haram menurut agama Islam. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana yang digunakan untuk perbuatan asusila adalah penyediaan tempat / fasilitas yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila seperti penyediaan kamar khusus dan PSK pada salon kecantikan, penyediaan PSK pada panti pijat. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat 21
PENJELASAN
Pasal 43
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR