PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 37 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 29 September 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI BANYUWANGI SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efesiensi dan efektivitas serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
1
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
Menetapkan :
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD;
7. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
10. Hibah adalah Pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
11. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang, dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinaan terjadinya resiko sosial;
12. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk Instrumen bantuan dalam bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya, termasuk bantuan keuangan kepada partai politik;
13. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Kabupaten Banyuwangi kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
JENIS BELANJA
BAB II - JENIS BELANJA
Pasal 2
Jenis Belanja meliputi:
- a. Belanja Hibah;
- b. Belanja Bantuan Sosial;
- c. Belanja Bantuan Keuangan;
- d. Belanja Bagi Hasil.
HIBAH
BAB III - HIBAH
Pasal 3
- (1) Belanja Hibah dimaksud dalam pasal 2 huruf a diberikan dalam bentuk Uang, Barang atau Jasa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah;
- (2) Belanja Hibah dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - HIBAH
Pasal 4
- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Layanan Dasar Umum;
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah BUMD bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (4) Hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (5) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Semi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran;
BAB III - HIBAH
Pasal 5
- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam NPHD;
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (3) Terhadap pelaksanaan belanja hibah kepada pemerintah (instansi vertikal) supaya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Bina Administrsi Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, rincian kebutuhan yang dihibahkan, hak dan kewajiban, tata cara penyaluran/penyerahan hibah dan tata cara pelaporan hibah.
BAB III - HIBAH
Pasal 6
Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
BANTUAN SOSIAL
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 7
- (1) Belanja Bantuan Sosial dimaksud dalam pasal 2 huruf b diberikan dalam bentuk Uang, Barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada individu, keluarga atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD;
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu atau keluarga yang bersangkutan, Bantuan Sosial yang tidak direncanakan harus mendapat persetujuan Bupati Banyuwangi;
- (4) Bantuan Sosial kepada Kelompok/anggota masyarakat diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung;
- (5) Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 8
Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
HIBAH BARANG/JASA
BAB V - HIBAH BARANG/JASA
Pasal 9
Bantuan hibah dalam bentuk barang/jasa, teknis pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
BANTUAN KEUANGAN
BAB VI - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 10
- (1) Belanja Bantuan Keuangan dimaksud dalam pasal 2 huruf c, terdiri dari:
- a. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa;
- b. Bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah desa adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang kepada pemerintah desa, dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan kepada partai politik adalah bantuan yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang penghitungannya ## BAB VII
BAGI HASIL
BAB VI - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 11
Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Kabupaten Banyuwangi kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB VIII - PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12
- (1) Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil dimaksud dalam pasal 2, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan bagi hasil bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya, dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang membidangi.

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 29 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 37

## BAB X

## PENUTUP

## Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Telah Diubah Tiga Kali Terakhir Dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 29 September 2015

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR

: 37 Tahun 2015

TANGGAL

: 29 September 2015

MEKANISME PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

## A. BELANJA HIBAH

## I. HIBAH

- (1) Penganggaran.
- a. Permohonan hibah disampaikan secara tertulis kepada Bupati Banyuwangi dilengkapi dengan Rencana Penggunaan dan Rencana Anggaran oleh pemohon bantuan hibah ditanda tangani oleh kepala/pimpinan pemohon Hibah;
- b. Bupati Banyuwangi menunjuk SKPD terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi usulan sebagaimana huruf (a) untuk memastikan bantuan hibah tepat sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD masing-masing;
- c. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud huruf (b) menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;
- d. TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati Banyuwangi berdasarkan rekomendasi dari kepala SKPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- e. Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud huruf (c) dan huruf (d) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS, alokasi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa;
- f. Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD sedangkan hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD;
- g. RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud huruf (f) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan dan penganggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA/DPPA-PPKD sedangkan pelaksanaan dan penganggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA/DPPA-SKPD;
- i. Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum sebagai berikut:
- a. Badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia adalah:
1. Badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan perundangundangan;

1

2. Badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Bupati melalui Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama 3 (tiga) tahun.
- j. Bantuan hibah khusus untuk sekolah atau lembaga pendidikan yang bersifat operasional, proposal cukup mengetahui pejabat fungsional/struktural di bidangnya:
4.  Untuk TK, SD/SDLB, proposal mengetahui Pengawas TK/SD dan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan;
5.  Untuk SMP/SMPLB, SMA/SMK/SMALB, proposal mengetahui Pengawas Pendidikan Menengah;
6.  Untuk Madin/Salafiyah, proposal mengetahui pengawas Agama Islam.
- (2) Pelaksanaan dan Penatausahaan
- a. SKPD terkait dengan dasar Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD mengajukan draf Keputusan Bupati kepada Bupati dengan tembusan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi tentang penetapan daftar dan alokasi besaran penerima hibah dan bantuan sosial;
- b. Setelah terbit Surat Keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah dan alokasi besaran dana penerima hibah dan bantuan sosial, maka SKPD terkait melakukan verifikasi kelengkapan dokumen penerima hibah dan bantuan sosial untuk diajukan pencairannya kepada Kepala BPKAD Kab. Banyuwangi;
- c. PPTK PPKD meneliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan, apabila persyaratan sudah sesuai ketentuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belanja tidak langsung hibah dan bantuan sosial pada PPKD mengajukan permohonan untuk mendapat persetujuan pencairan kepada Pengguna Anggaran (PA) PPKD, setelah mendapat persetujuan dari PA PPKD, Bendahara pengeluaran hibah (PPKD) membuat Surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PPKD untuk diteliti kelengkapan SPP selanjutnya PPK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh PA PPKD, setelah ditandatangani oleh PA PPKD berkas tersebut dikirim kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. Semua proses penerimaan melalui transfer ke rekening penerima hibah;
- e. Penyaluran/penyerahan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas;

- f. NPHD ditandatangani oleh Bupati Banyuwangi atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Penerima Hibah dengan nominal diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan dana hibah dalam NPHD sampai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai peraturan perundangundangan;
- (3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- a. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima;
- b. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
5. -Laporan penggunaan dana hibah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah disesuaikan;
6. -Surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana hibah telah digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah disesuaikan;
7. -Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Penerima hibah diwajibkan melaporkan dan mempertanggung jawabkan hibah yang diterima sesuai dengan nilai alokasi hibah yang diterima 30 (tiga puluh hari) setelah dana diterima atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya dikecualikan bagi yang memiliki ketentuan lain kepada Bupati Banyuwangi melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait/membidangi laporan pertanggungjawaban dan dikoordi-nasikan oleh SKPD terkait/membidangi selaku pelaksana monev, selanjutnya SKPD terkait melakukan Monitoring dan Evaluasi kebenaran dan kelengkapan dokumennya untuk dilaporkan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
- d. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud huruf c yang berupa uang dikirim kepada Bupati melalui PPKD tembusan SKPD terkait, sedang bantuan berupa barang dikirim kepada Bupati melalui SKPD terkait;
- e. Pertanggungjawaban menyertakan:
11. -Surat pernyataan bahwa SPJ sudah dilaksanakan sesuai NPHD;
12. -Foto Copy SP2D;
13. -Foto Copy Rekening Transfer Dana Hibah;
14. -Bukti-Bukti Pengeluaran.
- f. Selanjutnya SKPD terkait melakukan Monitoring dan Evaluasi kebenaran dan kelengkapan dokumennya apabila ditemukan penyimpangan untuk dilaporkan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;

- g. SKPD terkait melakukan teguran apabila penerima hibah belum melaporkan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah.
2. I.1. HIBAH KEPADA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH LAINNYA/INSTANSI VERTIKAL
- A. Pelaksanaan Dan Penatausahaan
4. A.1 Hibah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya/Instansi Vertikal

## Persyaratan:

- a. Permohonan penerima hibah dengan dasar Perda tentang APBD Kabupaten Banyuwangi dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Banyuwangi, kepala SKPD terkait mengajukan Surat kepada Bupati dengan tembusan Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi untuk menetapkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang penetapan daftar penerima hibah dan alokasi besaran dana yang akan di hibahkan;
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi, Kepala SKPD terkait menerbitkan NPHD yang ditanda tangani bersama oleh Bupati dan Penerima Hibah, NPHD berisi:
1. Pemberi dan penerima hibah;
2. Tujuan pemberian hibah;
3. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
4. Hak dan kewajiban;
5. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
6. Tata cara pelaporan hibah.
- c. Selanjutnya SKPD terkait melakukan verifikasi ulang kelengkapan dan kebenaran dokumennya untuk diajukan proses pencairan kepada PPKD dengan dilengkapi:
1. Surat Permohonan dari SKPD terkait untuk mencairkan dana hibah kepada Kepala BPKAD Kab. Banyuwangi selaku PA;
2. Permohonan penerima hibah (Proposal) berisi pengajuan Rencana Anggaran Biaya;
3. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang daftar penerima hibah dan besaran dana hibah;
4. Kuitansi bermaterei yang distempel ditanda tangani kepala/ketua Instansi, mengetahui PPTK, KPA dan PA PPKD;
5. Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban sesuai NPHD;
6. Foto Copy Rekening atas nama Instansi Penerima;

7. Foto Copy KTP Kepala Instansi dan Bendahara;
8. DPA/DPPA-PPKD;
9. SPD-PPKD;
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
5. A.2. Hibah untuk Lembaga Pendidikan Tinggi/Politeknik Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi di tetapkan sesuai permohonan yang telah dikaji dan direkomendasi oleh SKPD terkait serta adanya pertimbangan TAPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundangundangan, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## II. HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN YANG BERBADAN HUKUM

Hibah kepada Lembaga Pendidikan yang berbadan hukum meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Administrasi Sekolah (BAS), Penyediaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS), Hibah Penyelenggaraan Lomba-Lomba di Sekolah dan Hibah kepada Satuan Pendidikan sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta.
3. a.1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada pendidikan PAUD dan TK Swasta dalam rangka membebaskan siswa dari biaya pendidikan tanpa mengurangi mutu;
4. a.2. Besar Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD) dan TK ditetapkan sesuai permohonan yang telah ditetapkan berdasarkan atas DPA/DPPA-PPKD, selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati tentang lokasi dan alokasi penerima hibah PAUD dan TK.
- b. Bantuan Administrasi Sekolah (BAS) Swasta.
6. b.1. Hibah Bantuan Administrasi Sekolah (BAS) dipergunakan untuk pembiayaan tambahan dana operasional bagi SD/SMP Swasta/ SDLB/SMPLB Standar Khusus Swasta/SMP Terbuka/SMP Satu Atap serta untuk tambahan pembiayaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD/SMP Swasta, SD/SMP Sekolah Standar Nasional Swasta/SMP Satu Atap/MI dan MTs Swasta;
7. b.2. Besar Hibah Bantuan Administrasi Sekolah ditetapkan sesuai permohonan yang telah ditetapkan berdasarkan atas DPA/DPPAPPKD, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Penyediaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta (BPP MDGS)
9. c.1. Sumber dana bantuan berasal dari bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten selanjutnya disalurkan sesuai dengan Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

- c.2. Besarnya dana hibah untuk penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta yang di anggarkan dalam APBD Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sesuai dengan DPA/DPPA-PPKD, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. Hibah Satuan Pendidikan untuk Pembangunan Gedung, Rehabilitasi, Pembangunan Ruang Kelas Baru, dll. Bagi Lembaga/Sekolah diberikan kepada Lembaga/Sekolah swasta yang lokasi dan alokasi dananya ditetapkan dalam APBD sesuai peraturan perundangundangan, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. SKPD terkait/yang membidangi melakukan survey/tinjau lapang untuk memastikan bantuan hibah tepat sasaran.
- e. Hibah Penyelenggaraan Lomba-Lomba di Sekolah, diberikan kepada Sekolah/Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kepanitiaan Lomba Tingkat Kabupaten yang tidak sedang mendapatkan dana serupa dari sumber lain, yang telah dikaji oleh SKPD terkait serta lokasi dan alokasi dananya ditetapkan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- f. Persyaratan Calon Penerima Hibah
- Penerima Hibah setelah tercantum dalam DPA/DPPA-PPKD dan adanya Keputusan Bupati Banyuwangi tentang daftar lokasi dan alokasi besaran dana hibah, SKPD terkait/yang membidangi melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumennya, selanjutnya diajukan proses pencairan kepada PPKD dengan dilengkapi:
- a. Pengajuan permohonan pencairan dari SKPD terkait/yang membidangi kepada PPKD Kab. Banyuwangi;
- b. Permohonan dari penerima hibah kepada Bupati (proposal);
- c. Kuitansi bermaterei secukupnya;
- d. Foto copy rekening Bank atas nama penerima hibah;
- e. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar lokasi dan alokasi penerima Hibah;
- f. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan di gunakan sesuai Rencana Anggaran Biaya;
- g. NPHD;
- h. DPA/DPPA-PPKD.
2. Hibah kepada Lembaga Pendidikan Tinggi yang berbadan hukum meliputi:
- Permohonan hibah diajukan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Calon Penerima hibah kepada Bupati yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi dengan mendapat persetujuan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Tinggi, dilengkapi antara lain:
- i. Foto copy Akta Pendirian Yayasan yang menaungi Lembaga yang bersangkutan;

- ii. Foto copy Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Tinggi dari Dirjen Pendidikan Tinggi;
- iii. Susunan Pengurus Lembaga;
- iv. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan permohonan hibah.

Atas dasar DPA/DPPA-PPKD Kepala SKPD terkait/yang membidangi mengajukan Penetapan Keputusan Bupati tentang daftar penerima dan alokasi besaran dana hibah kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi, apabila sudah diverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumennya oleh SKPD terkait/yang membidangi, selanjutnya diajukan proses pencairan dana kepada PPKD Kabupaten Banyuwangi, dengan dilengkapi antara lain:

- a. Permohonan Pencairan dari Kepala SKPD terkait/yang membidangi kepada PPKD selaku pengguna anggaran;
- b. Permohonan hibah (proposal) dari Lembaga Pendidikan Tinggi Penerima Hibah;
- c. Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Hibah kepada Lembaga Pendidikan Tinggi yang bersangkutan;
- d. NPHD;
- e. Surat Pernyataan menyelesaikan Pertanggungjawaban sesuai dengan NPHD;
- f. Foto copy rekening Bank atas nama Lembaga Pendidikan Tinggi;
- g. Kuitansi bermaterai secukupnya;
- h. DPA/DPPA-PPKD.
3. Hibah kepada Lembaga Organisasi Kemasyarakatan/Semi Pemerintah yang berbadan hukum:

Permohonan hibah diajukan oleh Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan Penerima hibah kepada Bupati yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan/Semi Pemerintah dengan mendapat persetujuan Ketua Organisasi Kemasyarakatan/Semi Pemerintah, pencairan sebagaimana dimaksud dilengkapi antara lain:

- a. Proposal Permohonan Dana hibah, untuk Organisasi Kemasyarakatan Proposal Penerima Hibah mengetahui Kepala Desa/Sekretaris Desa, Lurah/Sekretaris Kelurahan dan Camat/ Sekretaris Camat;
- b. Foto copy Akta Pendirian Organisasi Kemasyarakatan atau susunan pengurus yang disahkan oleh induk organisasi diatasnya yang menaungi Organisasi yang bersangkutan khusus untuk Cabang Olahraga berprestasi Susunan Pengurus harus di sahkan KONI;
- c. Bagi Organisasi Kemasyarakatan harus disertai surat keterangan telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Untuk Cabang Olahraga nonprofesional berprestasi dibawah naungan KONI, permohonan hibah diajukan kepada Bupati, Proposal mengetahui Kepala Desa/Sekretaris Desa, Lurah/Sekretaris Kelurahan dan Camat/Sekretaris Camat, dan KONI yang sekaligus melakukan verifikasi kebenaran dokumennya.

Atas dasar DPA/DPPA-PPKD Kepala SKPD terkait mengajukan draf Keputusan Bupati tentang Bantuan Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan/Semi Pemerintah kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi, apabila sudah diverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumennya oleh SKPD terkait, selanjutnya diajukan proses pencairan dana kepada PPKD Kabupaten Banyuwangi, dengan dilengkapi antara lain:

- a. Pengajuan Permohonan Pencairan dari SKPD terkait kepada Kepala PPKD selaku Pengguna Anggaran;
- b. Proposal pengajuan dana hibah yang telah diverifikasi SKPD terkait;
- c. Surat Keputusan Bupati tentang daftar penerima dan alokasi dana hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan/Semi Pemerintah yang bersangkutan;
- d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berisi:
1. Pemberi dan penerima hibah;
2. Tujuan pemberian hibah;
3. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
4. Hak dan kewajiban;
5. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
6. Tata cara pelaporan hibah.
- e. Foto copy KTP atas nama Ketua dan Bendahara Organisasi Kemasyarakatan;
- f. Foto copy rekening Bank atas nama Organisasi Kemasyarakatan/Semi Pemerintah;
- g. Kuitansi bermaterai secukupnya;
- h. Foto copy DPA/DPPA-PPKD;
- i. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mempergunakan dana hibah sesuai dengan NPHD;
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi memproses pencairan dana hibah yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPKD yang dilampiri:

- a. Proposal calon penerima bantuan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah disesuaikan dengan besaran alokasi anggaran yang diterima;
- b. Kuitansi bermaterai secukupnya;
- c. Foto copy nomor rekening penerima hibah;
- d. Foto copy KTP yang masih berlaku atas nama ketua dan bendahara yang namanya sesuai dengan proposal dan Keputusan Bupati Banyuwangi;
- e. Foto copy Keputusan Bupati banyuwangi tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan;
- f. Foto copy DPA/DPPA-PPKD dan dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD);

- g. Pakta integritas dari penerima bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan kesanggupan menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tepat waktu, bermaterai dan bersetempel;
- h. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

## III. HIBAH KEPADA KELOMPOK/LEMBAGA MASYARAKAT

Hibah kepada kelompok/lembaga masyarakat diberikan kepada kelompok/lembaga masyarakat berbadan hukum yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non professional. Dalam proses hibah kepada kelompok/lembaga masyarakat, SKPD terkait melakukan survey lokasi untuk mengetahui kebenaran domisili kegiatan dimaksud sekaligus melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumennya.

1. Hibah kepada kelompok/lembaga masyarakat yang berbadan hukum
2. Kelompok/lembaga masyarakat yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham ditetapkan oleh Lurah/Sekretaris Kelurahan, Kepala Desa/Sekretaris Desa dan Pengurus kelompok masyarakat berada dalam wilayah Kelurahan/desa dimana kelompok/lembaga masyarakat tersebut berkedudukan. Atas dasar DPA/DPPA-PPKD, Kepala SKPD terkait mengajukan draf Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Bantuan Hibah kepada kelompok/lembaga masyarakat penerima hibah kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi, apabila sudah diverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumennya oleh SKPD terkait, selanjutnya diajukan proses pencairan dana kepada PPKD Kabupaten Banyuwangi, dengan dilengkapi antara lain:
- a. Pengajuan Pencairan dari Kepala SKPD terkait kepada Kepala PPKD selaku Pengguna Anggaran;
- b. Proposal dari penerima hibah dengan mengetahui Lurah/Sekretaris Kelurahan, Kepala Desa/Sekretaris Desa dan Camat/Sekretaris Camat dimana kedudukannya/sekretariat berada, Sedang bagi lembaga/organisasi/panitia yang melaksanakan suatu kegiatan fisik/non fisik di luar wilayah administratif kedudukannya/ sekretariatnya, proposal diketahui/ditandatangani oleh Lurah/Sekretaris Kelurahan, Kepala Desa/Sekretaris Desa serta mengetahui Camat/Sekretaris di wilayah pelaksanaan kegiatan fisik/non fisik setempat;
- c. Keputusan Bupati Banyuwangi tentang daftar dan besaran alokasi dana yang akan diberikan;
- d. NPHD berisi:
1. Pemberi dan penerima hibah;
2. Tujuan pemberian hibah;
3. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
4. Hak dan kewajiban;
5. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
6. Tata cara pelaporan hibah.

- e. Kuitansi bermaterei cukup;
- f. Foto copy rekening atas nama penerima hibah;
- g. Foto copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Organisasi/kelompok masyarakat;
- h. Surat Pernyataan kesanggupan menggunakan dana hibah sesuai rencana anggaran biaya;
- i. DPA/DPPA-PPKD.
2. Hibah kepada Organisasi Masyarakat yang berbadan Hukum (Paguyuban, Jam'iyah, Kesenian, Keagamaan, Pendidikan) dibentuk oleh masyarakat yang kegiatannya terus berlangsung dan aktif dengan jadwal tetap, pemberian hibah diberikan untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang kegiatan pemerintah daerah. Pengurus organisasi berada di wilayah Organisasi berkedudukan. Organisasi Masyarakat terdiri dari: Ketua, sekretaris, Bendahara dan anggota, dan data pengurus disertakan dalam proposal.

## IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Pada saat pengajuan pemrosesan SK Bupati, bila terjadi perubahan dalam susunan kepengurusan maka perubahan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Perubahan;
- b. Pada saat pengajuan proses pencairan terjadi perubahan pada penerima hibah, maka dilakukan perubahan SK Bupati dengan dilampiri Berita Acara Perubahan susunan kepengurusan.

## B. BELANJA BANTUAN SOSIAL

- a. Permohonan/proposal bantuan disampaikan secara tertulis kepada Bupati Bayuwangi dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya bantuan yang ditandatangani oleh ketua/kepala/pimpinan/koordinator/pengasuh/ takmir/Anggota masyarakat dan bersetempel asli lembaga/ organisasi/panitia yang bersangkutan. Khusus permohonan dari perseorangan tidak bersetempel. Permohonan/proposal diketahui/ ditandatangani oleh Kepala Desa/Sekretaris Desa, Lurah/Sekretaris Kelurahan dimana lembaga/organisasi/panitia berkedudukan/ bersekretariat, serta mengetahui Camat/Sekretaris Camat.
2. Sedang bagi lembaga/organisasi/panitia/perseorangan yang melaksanakan suatu kegiatan fisik/non fisik di luar wilayah administratif kedudukannya/sekretariatnya, proposal diketahui/ditandatangani oleh Kepala Desa/Sekretaris Desa, Lurah/Sekretaris Kelurahan serta mengetahui Camat/Sekretaris Camat di wilayah pelaksanaan kegiatan fisik/non fisik setempat;
- b. Bantuan Sosial kepada anggota/organisasi/kelompok Masyarakat harus memiliki identitas/kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- c. Bupati Banyuwangi menunjuk SKPD yang membidangi untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui secara langsung ada tidaknya keberadaan dari suatu lembaga/organisasi/Panitia yang mengajukan permohonan bantuan dana dimaksud, termasuk untuk melihat keadaan fisiknya yang dijadikan sebagai bahan untuk penilaian kajian layak/tidak layak diberikan bantuan dana;

- d. Pengajuan proposal/permohonan bantuan sosial untuk kegiatan non fisik (pelaksanaan suatu acara/kegiatan/event) dilakukan evaluasi terhadap persyaratan kelengkapan administrasi yang didasarkan atas pengajuan proposal yang masuk dengan berpedoman pada: sifat kegiatan, jenis kegiatan, manfaat kegiatan dan ruang lingkup kegiatannya yang disesuaikan dengan nilai kewajaran, kepatutan dan kemampuan anggaran. Sedangkan untuk kegiatan fisik dilakukan survey lokasi/cek lokasi sesuai dengan proposal dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pekerjaan/kegiatan fisik;
- e. Kepala SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud huruf (c) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;
- f. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi dari kepala SKPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- g. Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimasud huruf (e) dan huruf (f) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS;
- h. Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD sedangkan bantuan sosial berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD;
- i. RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud huruf (h) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundangundangan;
- j. Penganggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA/DPPAPPKD sedangkan penganggaran bantuan sosial berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA/DPPA-SKPD;
- k. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD/PAPBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/PAPBD, Bupati Banyuwangi menerbitkan surat keputusan Bupati Banyuwangi tentang Daftar penerima, identitas penerima dan besaran dana bantuan sosial;
- l. Berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi tersebut, SKPD yang membidangi membuat surat kepada penerima bantuan untuk melengkapi dokumen proses pencairan dana bantuan yang kemudian memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen pencairan tersebut dengan dilampiri:
1. Proposal usulan calon penerima bantuan sosial kepada Bupati Banyuwangi (yang terdahulu) serta dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah disesuaikan dengan besaran alokasi anggaran yang diterima berdasar Peraturan Daerah tentang APBD dan Penjabaran Peraturan Daerah tentang APBD oleh pemohon bantuan ditanda tangani oleh Ketua Lembaga/Organisasi/panitia dan berstempel lembaga/organisasi/panitia penerima bantuan.
2. Kuitansi bermaterai secukupnya yang ditandatangani oleh ketua/kepala/pimpinan/koordinator/pengasuh/takmir/perorangan yang namanya tercantum/sesuai dengan proposal dan Keputusan Bupati serta dibubuhi cap stempel asli dari lembaga/organisasi/panitia penerima bantuan sosial. Khusus perseorangan kuitansi tidak dibubuhi cap stempel.

3. Foto kopy nomor rekening penerima bantuan pada bank yang ditunjuk atas nama lembaga/organisasi/panitia, khusus penerima bantuan sosial perseorangan rekening bank atas nama perseorangan/individu.
4. Foto kopy kartu identitas (KTP) yang masih berlaku atas nama ketua/kepala/pimpinan/koordinator/pengasuh/takmir/perorangan yang namanya sesuai dengan proposal dan Keputusan Bupati Banyuwangi. Khusus calon penerima bantuan yang belum berusia 17 tahun harus melampirkan surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan.
5. Keputusan Bupati Banyuwangi yang asli tentang pemberian bantuan sosial.
6. Foto copy dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA/DPPA-PPKD) dan dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD).
7. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan kesanggupan menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tepat waktu, bermaterai dan berstempel lembaga/organisasi/panitia.
- m. Apabila sudah diverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumennya pencairan sebagaimana dimaksud huruf (l), berkas diteruskan kepada PA/KPA pada PPKD Kabupaten Banyuwangi untuk diproses pencairan dananya.
- n. Laporan dan Pertanggungjawaban:
- a) Penerima dana bantuan sosial diwajibkan melaporkan dan mempertanggung jawabkan dana bantuan sosial yang diterima sesuai dengan nilai alokasi bantuan yang diterima kepada Bupati Banyuwangi melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait/membidangi laporan pertanggungjawaban dan dikoordinasikan oleh SKPD terkait/membidangi selaku pelaksana monev, selanjutnya SKPD terkait melakukan Monitoring dan Evaluasi kebenaran dan kelengkapan dokumennya untuk dilaporkan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.
- b) Laporan Pertanggungjawaban berisi:
1. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sesuai dengan rencana anggaran biaya;
2. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya;
3. Bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima bantuan sosial.
- c) Laporan dibuat rangkap 3 (tiga), 1 (satu) kepada Bupati Banyuwangi melalui PPKD dan 2 (dua) tembusan SKPD terkait yang ditandatangani oleh Ketua/Kepala/Pengasuh/Takmir yang namanya sesuai dengan proposal dan berstempel lembaga/organisasi/panitia.
- d) SKPD terkait/yang membidangi melakukan teguran tertulis apabila selama 30 (tiga puluh) hari setelah pencairan penerima bantuan tidak melaporkan penggunaan dana yang telah diterima.
- o. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud huruf (n) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

- p. Bantuan sosial diberikan kepada anggota/organisasi/kelompok masyarakat dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang memperhatikan azas keadilan dan kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- I. BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA/KELOMPOK/ORGANISASI MASYARAKAT:
- a. Bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat ditujukan dalam rangka membangun masyarakat yang lebih berdaya melalui upaya penanggulangan kemiskinan secara efektif, produktif dan berkesinambungan.
- b. Dana bantuan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- c. Bantuan yang telah ditetapkan peruntukannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan alokasi dana bantuan.
- d. Bantuan yang pengajuannya melalui permohonan/proposal, calon penerima Bantuan (Pokmas) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan/proposal kepada Bupati yang ditandatangani oleh Ketua lembaga/kelompok masyarakat, disetujui oleh Kepala Desa/Sekretaris Desa, Lurah/Sekretaris Kelurahan serta mengetahui Camat/Sekretaris Camat.
- e. Badan/Dinas/Kantor Kabupaten Banyuwangi yang membidangi kemudian melakukan evaluasi permohonan/proposal yang diajukan calon penerima bantuan, yang selanjutnya menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati Banyuwangi melalui TAPD. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimaana dimaksud sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- f. Setelah Keputusan Bupati Banyuwangi tentang pemberian bantuan dana melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi terbit, SKPD terkait mengajukan permohonan pencairan dana bantuan yang ditujukan kepada PA/KPA PPKD yang dilampiri:
1. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan alokasi dana bantuan;
2. Kuitansi bermaterai secukupnya;
3. Fotokopi nomor rekening penerima bantuan.
- g. Penerima bantuan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan yang telah diterima sesuai dengan peruntukannya dan besarnya nilai nominal bantuan yang diberikan dengan bukti yang sah ditandatangani Bendahara yang diketahui Ketua Lembaga/Kelompok Masyarakat (bagi pengajuan melalui proposal) rangkap 2 (dua) kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang membidangi yang dikoordinir oleh Badan/Dinas/ Kantor/Bagian yang membidangi selaku pelaksana Monev paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencairan maksimal tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

## II. BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT

Diberikan kepada anggota masyarakat yang mengalami keadaan