UNDANG-UNDANG RI Nomor 30 Tahun 1960 tentang PELEBURAN BANK INDUSTRI NEGARA KE DALAM BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (berlaku 17 Agustus 1960)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa lapangan usaha Bank Industri Negara merupakan hanya sebagian dari dan karena itu sudah diliputi oleh tugas Bank Pembangunan Indonesia;
- b. bahwa untuk memperoleh daya-guna yang sebesar-besarnya dari sumber-sumber pembelanjaan pembangunan. Bank Industri Negara dengan segenap perlengkapannya sebaiknya dilebur dalam Bank Pembangunan Indonesia;
- c. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
3. Mengingat : 1. pasal 5 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 21 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 61) tentang Bank Pembangunan Indonesia;
3. Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 21) untuk memberi ketentuan kedudukan hukum kepada Bank Industri Negara;
Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 5 Agustus 1960;
Memutuskan:
...
Memutuskan:
Pertama : Mencabut
Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 21) untuk memberi ketentuan kedudukan hukum kepada Bank Industri Negara.
Kedua :
Menetapkan:
Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-undang tentang peleburan Bank Industri Negara kedalam Bank Pembangunan Indonesia.
Pasal 1
Bank Industri Negara sebagai diatur dalam Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 21) dengan ini dilebur kedalam Bank Pembangunan Indonesia.
Pasal 2
Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha Bank Industri Negara dialihkan kepada Bank Pembangunan Indonesia.
Pasal 3
Anggota-anggota Direksi dan anggota-anggota Dewan Pengawas Bank Industri Negara diperbantukan kepada Bank Pembangunan Indonesia.
Pasal 4
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur oleh Menteri Keuangan.
Pasal 5
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku pada tanggal 17 Agustus 1960.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1960. Menteri Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 87.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1960. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1960
TENTANG
## PELEBURAN BANK INDUSTRI NEGARA KEDALAM BANK PEMBANGUNAN INDONESIA.
UMUM.
Maksud Pemerintah dahulu untuk mendirikan Bank Industri Negara ialah guna mendapatkan suatu sumber pembelanjaan pembangunan, khususnya dalam lapangan perindustrian, perkebunan dan pertambangan, yang telah banyak menderita akibat perang dunia kedua dan perlu direhabilitasikan.
Lambat-laun terasalah kebutuhan akan suatu sumber pembiayaan pembangunan, yang lapangan tugasnya tidak hanya terbatas pada pembiayaan proyek-proyek perkebunan, perindustrian dan pertambangan sahaja, melainkan yang meliputi pembelanjaan proyekproyek pembangunan semesta.
Lain dari pada itu, dalam menghadapi tugas pembangunan semesta dibutuhkan suatu alam pembangunan baru yang lebih sesuai dengan tugasnya yang sangat besar.
Untuk itu dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 21 tahun 1960 didirikan oleh Pemerintah Bank Pembangunan Indonesia.
Akan tetapi, untuk memperoleh efficiency yang sebesar-besar-nya serta synchronisasi yang sebaik-baiknya dari modal dan tenaga yang tersedia, perlulah Bank Industri Negara yang tugasnya hanya merupakan sebagian dari Bank Pembangunan Indonesia, dilebur kedalam Bank Pembangunan Indonesia dan mengalihkan segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kebudayaan serta usahanya ke Bank Pembangunan Indonesia, sampai ada-peraturan-peraturan lain dari Pemerintah mengenai perusahaan-perusahaan yang sekarang masuk dalam kekayaan Bank Industri Negara.
## PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
. Yang dilebur ialah badan hukum Bank Industri Negara. Adapun perusahaanperusahaan didalam lingkungannya tetap melakukan tugas kewajiban masing-masing berdasarkan kedudukan dan bentuk hukum yang dimilikinya sampai dikemudian hari diadakan peraturan-peraturan lebih lanjut sampai dengan maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
PENJELASAN
Pasal 2
. Disamping menerima pengalihan segala hak dan kewajiban, kekayaan dan usaha, Bank Pembangunan Indonesia mengoper pula perlengkapan Bank Industri Negara. Yang dimaksud dengan "perlengkapan" ialah segenap pegawai dan aparatur Bank Industri Negara.
PENJELASAN
Pasal 3
. Agar usaha Bank Pembangunan Indonesia dalam hal peleburan Bank Industri Negara itu dalam fase pertama dapat berjalan lancar, maka anggota-anggota Direksi dan anggota-anggota Dewan Pengawas Bank Industri Negara mengingat keahlian dan pengalamannya untuk sementara waktu diperbantukan kepada Bank Pembangunan Indonesia, sampai ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur kedudukan mereka masing-masing.
PENJELASAN
Pasal 4
dan pasal 5. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2025.