PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 20 Tahun 2009 tentang PEMELIHARAAN TERNAK (berlaku 22 Agustus 2009)
Pembukaan
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG
PEMELIHARAAN TERNAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembagan peternakan
- serta terwujudnya keharmonisan antara peternak, petani dan masyarakat secara keseluruhan, maka perlu pengaturan pemeliharaan ternak;
- b. bahwa pemeliharaan ternak diarahkan pada terciptanya kesadaran masyarakat untuk melakukan usaha-usaha peternakana secara terkendali melalui penyediaan pakan, padang pengembalaan, pengandangan serta pengendalian penyakit ternak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Ternak.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN TERNAK.
BAB I
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang menangani urusan peternakan;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang menangani fungsi peternakan;
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar;
8. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar;
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
10. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan;
11. Peternakan adalah Segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya;
12. Peternakan rakyat adalah peternakan yang diselenggarakan oleh rakyat antara lain petani disamping usaha pertaniannya;
13. Perusahaan Peternakan adalah usaha peternakan yang dilakukan di tempat tertentu serta perkembangbiakan ternak dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh peternak-peternaknya;
14. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan ricketsia.
15. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan,
peralatan dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur;
16. Padang Penggembalaan adalah lokasi yang dikuasai oleh petani ternak baik perorangan maupun kelompok dan telah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk digunakan sebagai tempat pelepasan ternak.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Maksud dan tujuan pemeliharaan ternak adalah :
- a. mendorong partisipasi masyarakat mengembangkan usaha-usaha peternakan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- b. meningkatkan populasi dan mutu ternak sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat;
- c. pengelolaan ternak dapat terkendali sehingga dapat menunjang pengembangan usaha-usaha pertanian lainnya;
- d. terwujudnya keharmonisan antara peternak, petani dan masyarakat secara keseluruhan;
- e. terwujudnya tertib administrasi kepemilikan ternak;
- f. terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari ternak.
USAHA PETERNAKAN
Bagian Kesatu
Bentuk Usaha Peternakan
BAB III - USAHA PETERNAKAN
Pasal 3
- (1) Bentuk Usaha Peternakan terdiri dari:
- a. Perusahaan Peternakan;
- b. Peternakan Rakyat.
- (2) Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Peternakan rakyat skala kecil;
- b. Peternakan rakyat skala menengah;
- c. Peternakan rakyat skala besar.
BAB III - USAHA PETERNAKAN
Pasal 4
- (1) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah yang mempunyai :
- a. ternak besar lebih dari 50 ekor;
- b. ternak kecil lebih dari 200 ekor;
- c. unggas lebih dari 1000 ekor.
- (2) Peternakan rakyat skala kecil sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah yang mempunyai :
- a. ternak besar sampai dengan 5 ekor;
- b. ternak kecil sampai dengan 10 ekor;
- c. unggas sampai dengan 50 ekor.
- (3) Peternakan rakyat skala menengah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah yang mempunyai :
- a. ternak besar 6 ekor sampai dengan 10 ekor;
- b. ternak kecil 11 ekor sampai dengan 125 ekor;
- c. unggas 51 sampai dengan 500 ekor.
- (4) Peternakan rakyat skala besar sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah yang mempunyai :
- a. ternak besar 11 ekor sampai dengan 50 ekor;
- b. ternak kecil 126 ekor sampai dengan 200 ekor;
- c. unggas 501 ekor sampai dengan 1000 ekor.
Bagian Kedua
Mekanisme Perolehan Izin
BAB III - USAHA PETERNAKAN
Pasal 5
- (1) Perusahaan peternakan, peternakan rakyat skala besar dan menengah wajib memiliki izin usaha;
- (2) Penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. perusahaan Peternakan oleh Bupati;
- b. peternakan Rakyat skala besar oleh Camat;
- c. peternakan Rakyat skala menengah oleh Kepala Desa/Lurah
- (3) Tata cara penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Kepemilikan Ternak
BAB III - USAHA PETERNAKAN
Pasal 6
- (1) Setiap pemilik ternak berkewajiban untuk mendaftarkan ternaknya baik jumlah, jenis dan tempat ternak tersebut pada Kepala Desa/Lurah bersangkutan tiap akhir tahun.
- (2) Setiap pemilik ternak besar dilengkapi dengan bukti kepemilikan.
- (3) Bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah dalam bentuk Kartu Kepemilikan Ternak.
- (4) Transaksi jual beli harus didukung dengan bukti kepemilikan.
- (5) Bentuk, uraian dan tata cara kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Pemasukan dan Pengeluaran Ternak
BAB III - USAHA PETERNAKAN
Pasal 7
Setiap upaya memasukkan dan mengeluarkan ternak dari dan ke daerah harus disertai dengan bukti kepemilikan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, Surat keterangan bebas penyakit dan surat izin dari SKPD.
PEMELIHARAAN TERNAK
BAB IV - PEMELIHARAAN TERNAK
Pasal 8
- (1) Setiap orang yang memiliki atau memelihara ternak berkewajiban :
- a. membuat kandang atau pagar ternak yang letaknya tidak mengganggu kepentingan umum seperti lalu lintas di jalan, tanaman dan pekarangan orang lain;
- b. menyediakan pakan ternak dan obat-obatan;
- c. menyediakan padang penggembalaan.
- (2) Khusus dalam wilayah Kecamatan Benteng sebagai Ibukota Kabupaten dalam rangka menjaga ketertiban umum dan keindahan kota, maka tidak dibenarkan adanya pemeliharaan ternak , baik ternak besar maupun ternak kecil.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah ternak siap potong ( untuk hajatan, hari raya dan daging komersial ) dan siap diantar ke pulau/keluar daerah.
BAB V - KESEHATAN TERNAK
Pasal 9
- (1) Jika terdapat gejala bahwa seekor atau beberapa ekor ternak terkena penyakit, maka pemiliknya segera melaporkan ke SKPD.
- (2) Apabila ternyata penyakit yang diderita oleh ternak tersebut dapat menular, maka SKPD berwenang mengurus ternak tersebut pada satu tempat/kandang khusus.
- (3) Ternak yang dikurung karena menderita penyakit menular, baru dapat diambil oleh pemiliknya setelah dinyatakan terbebas dari penyakit menular oleh SKPD.
BAB V - KESEHATAN TERNAK
Pasal 10
Ternak yang menderita penyakit dan telah ditempatkan pada tempat/kandang khusus sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2), biaya pemeriksaan/pengobatan dan perawatannya ditanggung oleh pemilik.
BAB V - KESEHATAN TERNAK
Pasal 11
Dalam hal ternak yang dikurung karena penyakitnya mati atau harus dibinasakan maka pemiliknya tidak dapat menuntut ganti rugi.
BAB V - KESEHATAN TERNAK
Pasal 12
Dalam hal pemotongan, ternak harus dilengkapi dengan surat keterangan bebas penyakit.
PENGAWASAN
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 13
Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - SANKSI
Pasal 14
- (1) Jika ditemukan ternak berkeliaran dan/atau mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerugian, dapat ditangkap oleh masyarakat dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Kelurahan, selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan setempat untuk diamankan pada tempat yang telah ditentukan;
- (2) Pemilik Ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi yang tata cara penetapannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Jika masyarakat tidak mendapatkan kata mufakat, maka penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan ke tingkat Pengadilan Negeri dengan menyertakan surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat.
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 15
Pasal 15
- (1) Selain Pejabat Penydik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidaa yang dilakukan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf 'e' ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan'
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 16
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf c dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Daerah
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Pemilik ternak dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan kegiatan peternakannya dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Pasal 18
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar Nomor 11 Tahun 1996 tentang Pembinaan Usaha Peternakan dan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembinaan Peternakan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Pasal 19
Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penetapan: Ditetapkan di Benteng pada tanggal 22 Agustus 2009

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, ## H. SYAHRIR WAHAB

Penetapan: Diundangkan di Benteng pada tanggal 22 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, ttd H. ZUBAIR SUYUTHI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009 NOMOR 20