Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembenttrkan dan Susunan Peranglrat Daeratr, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 1. Und,ang-Und,ang Nomor 12 'b"frun t95O tentang Pembentukan Daerah-daeratr Kabupaten Da-lam Linglrungan Propinsi Jawa Tinrur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telatr diubatr dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Iernbaran Negara Republik Indonesia Tahrun 1965 Nomor L9, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 273A\ 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarrbahan kmbaran Negara Republik Irrdonesia Nomor 42561; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendatraraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 05, Ta"rrrbatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahran Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; 5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perttndang-Undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor E2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tatrun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2014 tentang Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubatran Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tah:un L972 Nomor 38); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2OO0 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor l9'l , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2AA2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aLefl; 7. L0. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42631 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2AOg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OAg Nomor 16a); 8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2oo5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59al; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor LLal; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2oL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten situbondo (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6). MEMUTUSKAIS : ltlenetapkan: PERATIIRAN BITPATI TENTANG KEDITDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TIRAIAN TUGAS DAN FUNGSI, STRTA TATA KTR.'A SEW DAERAH I(ABUPATEil SITTIBOITDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah lfubupaten Situbondo Nomor 8 Tatrun 2OL6 tentang Pembenttrkan dan Susunan Peranglrat Daeratr, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Und,ang-Und,ang Nomor 12 'b"frun t95O tentang Pembentukan Daerah-daeratr Kabupaten Da-lam Linglrungan Propinsi Jawa Tinrur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telatr diubatr dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Iernbaran Negara Republik Indonesia Tahrun 1965 Nomor L9, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 273A\
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarrbahan kmbaran Negara Republik Irrdonesia Nomor 42561;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendatraraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 05, Ta"rrrbatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahran Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perttndang-Undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor E2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tatrun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2014 tentang Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubatran Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tah:un L972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2OO0 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor l9'l , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2AA2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aLefl;
7. L0. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42631 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2AOg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OAg Nomor 16a);
8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2oo5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59al;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor LLal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2oL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten situbondo (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSKAIS :
ltlenetapkan: PERATIIRAN BITPATI TENTANG KEDITDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TIRAIAN TUGAS DAN FUNGSI, STRTA TATA KTR.'A SEW DAERAH I(ABUPATEil SITTIBOITDO
BAB I - KEIEITTUAN T'MUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Katrupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalatr Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Pemerintahan Daeratr adalah penvelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menur.ut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagirnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahrun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. sekretariat Daerah adalah sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. 6.
7. sekretaris Daeratr adalah sekretaris Daeratr Kabupaten Situbondo. 7.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Bagran adalah Unsur pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 1O. Kepalc. Bagian adalah Kepala Bagran pada tingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Situbondo.
KTDUDI'KAN DAN SUSUNAN ORGANISASII
BAB II - KTDUDI'KAN DAN SUSUNAN ORGANISASII
Pasal 2
- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
2. (21 Sekretariat f)aeratr mempunyai tugas dan kewqiiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan daeratr ;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan keda perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur slipif negara pada instansi daerah; dan
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawatr dan bertanggung jawab kepada Bupati
Pasal 4
1. Und,ang-Und,ang Nomor 12 'b"frun t95O tentang Pembentukan Daerah-daeratr Kabupaten Da-lam Linglrungan Propinsi Jawa Tinrur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telatr diubatr dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Iernbaran Negara Republik Indonesia Tahrun 1965 Nomor L9, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 273A\
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarrbahan kmbaran Negara Republik Irrdonesia Nomor 42561;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendatraraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 05, Ta"rrrbatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahran Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perttndang-Undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor E2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tatrun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2014 tentang Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubatran Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tah:un L972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2OO0 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor l9'l , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2AA2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aLefl;
7. L0. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42631 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2AOg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OAg Nomor 16a);
8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2oo5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59al;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor LLal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2oL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten situbondo (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSKAIS :
ltlenetapkan: PERATIIRAN BITPATI TENTANG KEDITDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TIRAIAN TUGAS DAN FUNGSI, STRTA TATA KTR.'A SEW DAERAH I(ABUPATEil SITTIBOITDO
KEIEITTUAN T'MUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Katrupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalatr Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Pemerintahan Daeratr adalah penvelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menur.ut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagirnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahrun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. sekretariat Daerah adalah sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. 6.
7. sekretaris Daeratr adalah sekretaris Daeratr Kabupaten Situbondo. 7.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Bagran adalah Unsur pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 1O. Kepalc. Bagian adalah Kepala Bagran pada tingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Situbondo.
KTDUDI'KAN DAN SUSUNAN ORGANISASII
- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
2. (21 Sekretariat f)aeratr mempunyai tugas dan kewqiiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan daeratr ;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan keda perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur slipif negara pada instansi daerah; dan
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawatr dan bertanggung jawab kepada Bupati
- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah;
4. 1- Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daeratr, terdiri atas :
- a) Sub Bagian pemerintahan Umum;
- c) sub Bagran otonomi Daerah dan Kerjasama.
- b) sub Bagran Administrasi Kewilayahan; dan
2. Bagian Hukum, terdiri atas :
- a) sub Bagran penyusunan produk Hukum Daerah;
- b) sub Bagran Dokumentasi dan penyusunan Keputusan Bupati; dan
- c) Sub Bagran Bantuan Hukum.
5
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdjiri atas :
- a) Sub Bagran Pengtrmpulan, Penyaringan Informasi dan Dokumentasi;
- b) Sub Bagran Media dan Komunikasi Rrblik; dan c) Sub Bagran Protokol.
4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Ralqgat, terdiri atas :
- a) Sub Bagran Sosial Kemasyarakatan;
- b) Sub Bagran Agama dan Lembaga Keagamaa:n; dan
- c) Sub Bagran Kesejahteraan Masyarakat.
1. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari :
- c. Asisten Perekonomian dan pembangunan, terdiri atas :
- a) sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
- c) sub Bagran pembinaan dan pengembangan BUMD.
- b) sub Bagian sarana perekonomian dan Sumberdaya Alam; dan
2. Bagran Administrasi pembangunan, terdiri dari :
- a) sub Bagian penyusunan pelaksanaan Pembangunan;
- b) sub Bagran pengendalian pelaksanaan Pembangunan; dan
- c) Sub Bagran Pelaporan Administrasi Pelaksanaeln Pembanguna.n.
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :
- b) Sub Bagian Layanan pengadaan Barang dan Jasa; dan
- a) sub Bagran perencanaan dan pembinaan;
- c) Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan.
1. Bagian Organisasi, terdiri atas :
- d. Asisten Administrasi umum, terdiri atas :
- a) Sub Bagr"n Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b) sub Bagran Tatalaksana dan pelayanan publi,k; dan
- c) Sub Bagran pengem.bangan Kinerja
- a) sub Bagia, Tata usaha pimpinan dan Penatausahaan perkantoran;
2. Bagran Umum, terdiri atas :
- b) Sub Bagran Rumah Tangga; dan
3. Bagran Keuangan, terdiri atas :
- c) Sub Bagrqn perlengkapan.
- a) Sub Bagian perbendaharaan;
- b) sub Bagran Akuntansi dan penatausahaa, Aset; dan
- c) sub Bagian perencanaan dan peraporan.
6
- e Staf Ahli; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (21 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daeratr sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Masing-masing Asisten berada di bawatr dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah
2. Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yamg berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten. (21
3. Masing-masing sub Bagran dipimpin oleh Kepala Sub Bagran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. (3)

## BAB III

## URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI

## Baglan Kesatu SEKRSIARIS DATRATI

## Pasal 5

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin Sekretariat Daerah, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan satuan Kerja perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.

## Baglan Kedua

## ASISTEIT PEMERIITTAIIAIT DAN KESB'AIITERAAIT RAIffAT

## Pasal 6

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rat&lt;yat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan d-an mengoordinasikan bagian di ringkungan pemerintahan, kesejahteraan sosial, hukum dan perumusan peraturan perunda.ng-undangan, kehumasan dan keprotokolan serta SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten pemerintah.an dan Kesejahteraan Ralqyat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Asisten Pemerintahan dan Kesejatrteraan Rakvat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang pemerintahan, kesejatrteraan sosial, penyusunan peraturan perundang-undangan, kehumasan dan keprotokolan;
- c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program sKpD sesuai dengan pembidangarr tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas d.an program SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, penyusuna.n peraturan perundang-undangan, kehumasan dan keprotokolan;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
7. c D. pelaksa,aan tugas kedinasa' lain yang d.iberikan oLeh Sekretaris Daerah

## Paragraf 1

## Baglan Admlnlstrasl Pemerlntahan dan Otonoml Daerah

## Pasal 8

Bagran Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasar 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas membantu sekretaris Daerah dalam melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan J"r, penyelenggaraan pembinaa.n teknis, administrasi dan sumtrer daya di bidang pemerintahan umum, aamirristrasi wilayah pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. darerm Pasal 8, Bagran Administrasi pemerintahan dan otonomi Daeratr menyelenggarakan fungsi :

- b' pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan umum, administrasi wilayah pemerintahan, otonorni daerah dan kerjasama;
- a' pelaksana€ur penyiapan perumusan kebiiakan di bidang pemerintahan urnum, administrasi wilayah pemeri"arrr*, otonomi daerah dan kerjasama;

8

- c. pelaksanaa.n monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum, administrasi wilayah pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan umum, administrasi wilayah pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan tain yang diberikan oteh Asisten Pemerintahan dan Kesejatrteraan Rakyat.

## Pasal 10

- (U Sub Bagian Pemerintatran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka t huruf a), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumus€rn kebiiakan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah.an umum, serta pembinaan bidang porum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan p"'iu*ran umum.
- a' penyiapan bahan fasilitasi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintatran umum ;
- (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), sub Bagran pemerintahan umum menyelenggarakan fungsi .
- b. penyiapan bahan fiasilitasi perumusan kebiiakan pembinaan bidang Forum Komunikasi eimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemilihan umum;
- d' penghimpun bahan dan pengkoordinasian peraksanaan Rapat Koordinasi pimpinan sat*an Kerja perangkat Daerah;
- c. penyiapan bahan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten;
- e. penghimpun bahan da, penyusunan l,aporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Informasi I"aporan Penyelenggaraan Pemerintatran Daerah
- g. pengkoordinasi penyerenggaraan pemerintahan umurm, serta pembinaan bidang Forum' Komunikasi pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemilihan umum.
- ; f' pengkoordinasian kegiatan urusan adminstrasi kependudukan dan pencatata, sipil, ketenterarnan, ketertiban umum dan perrindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran;
- h. pengkoordinasian kunjungan k qi" il;,-'DpD, D.RD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan pemerintah Daerah provinsi/Kabupaten/Kota rain ke Kabupaten Situbondo;

9

- pengkoordinasian kegiatan penyelenggar€Lan pemilihan umum (Pemilu kgislatif, Pemilu Presiden, perrdlu Gubernur dan Pemilu Bupati); i.
- pemfasilitasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati; j.
- pengkoordinasian dan perumusan kebijakan kegiatan lintas sekJoral dengan Pemerintah Rrsat, pemerintah Provinsi, antar Daerah/Kabupaten/Kota dan Fihak Ketiga; k.
1. m. pengkoordinasian dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalatran antar pemerintah Daerahi;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagran Administrasi pemerintahan dan otonomi Daerah;
- pelaksanaan ketatausatraan ;
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi pemerintahan dan otonomi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. o.

## Pasal 11

- (1) sub Bagran Administrasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud clalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka t huruf b), mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pernbinaan bidang administrasi dan perangkat kecamatan, penetapan, perubahan batas daerah, pembentukan, penghapusan, perubahan Nama Daerah da, Kecamatan serta pemindahan, perubahan Nama Ibu Kota Wilayah/Daerah da, Kecamata, pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Kecamatan.
2. a' penyiapan bahan perurnusan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (pATEN) ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagran Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :
- b. penyiapan bahan . fasilitasi pembinaan di bidang administrasi dan perangkat kecamata';
5. d' penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebiiakan di bidang penetapan, perubahan batas daerah, peffibentukan, penghapusan, perubahan Nama Daerah dan Kecamatan serta Pemindahan, perubahan Nama Ibu Kota wilayah/ Daerah dan Kecamatan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Kecamatan;
7. e' pengkoordinasian pembina€ur dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (pATEN) ;

- pengkoordinasian dan perumusan kebijakan di bidang penetapan, perubahan batas daerah, p€ffibentuka.n, penghapusan, pembahan Nama Daerah dan Kecamatan serta Pemindahan, Pembahan Nama Ibu Kota Wilayah/Daerah dan Kecamatan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Kecamatan; f.
- pelaksanaarl pemantauan dan evaluasi pembinaan di bidang administrasi dan perangkat kecamatan; g.
- penyiapan bahan tindak lanjut hasil evaluasi pembinaan di bidang administrasi dan perangkat kecamatan; h.
- i. pengkoordinasian dan perurnusan kebijakan penyelesaian permasalahan di bidang penetapan, perubatran batas daerah, pembentukan, penghapusan, perubahan Nama Daerah dan Kecamatan serta Pemindahan, Perubahan Nama Ibu Kota wilayah/Daerah dan Kecamatan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Kecamatan;
- pelaksanaan ketatausatraan ;. J.

.

- pelaporan hasil pelaksanaarr tugasnya kepada Kepala Bagian Administrasi pemerintatran dan otonomi Daerah; k.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah sesuai dengan tugas da, fungsinya. 1.

## Pasal lz

- (1) sub Bagrar, otonomi Daerah dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka t huruf "), mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang penyelenggaraan otonomi Daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan dan Kerjasama.
2. a' penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang urusa.n pemerintahan dan pengembangan otonomi daerah dan Kerjasama;
3. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa:da ayat (1), sub Bagian otonomi Daerah dan Kerjasarna menyelenggarakan fungsi :
- b. pelaksanaan inventarisasi dan anarisis urusan pemerintahan yang menjad.i kewenangan d.aerah;
5. d' penyiapan baharr monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan otonomi daerah dan Keq.asama;
- c. penyiapan batran petunjuk pelaksanaa.n di bida.ng urusan pemerintahan dan pengembangan otonomi daerah dan Kerjasama;

- penyiapan bahan penJrusunan laporan pelaksanaan pengernbangan otonomi daerah dan Kerjasama; e.
- penyiaparr bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Provinsi dan H:ari Jadi Otonomi Daerah; f.
- penghimpunan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pu*sat, Pemerintah Provinsi, antar Daeratr/Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga; g.
- perumusan pedoman teknis kerjasama antar daerrrh, kery'asama dengan pihak ketiga dan kerl'asama dengan lembaga /luar negeri; h.
- penyiapan bahan perumusan pedoman teknis kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan keq'asama dengan lembaga /ruar negeri; i.
- penyiapan batran analisis d.ata tentang pelaksanaan. tugas dekonse,trasi dan tugas pembantua'; j.
- penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan; k. laporan tugas
- penyiapan bahan penyusunan petuqiuk pelaksanaan pemerintaha, mengenai trrgas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; l.
- penyiapan bahan pemantaua' dan pelaporan di bidang tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; m.
- pelaksanaan ketatausatraan ; n.
- p' pelaksanaan fitgas kertinasan lain yang diberikan olleh Kepala Bagtan Administrasi Pemerintahan dan otonomi Daerah sesuai denga, tugas da, ftrngsinya.
- pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Administrasi pemerintahan dan otono,mi Daerah; o.

## Paragmf z Baglan Hukum

## Pasal lS

Bagran Hukum sebagaimana dimaksud daram pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas membantu sekretaris Daerah dalam memfasilitasi dan *"rrgt oo;in;ii:." perumusan kebijakan, penyusunan produk hukum daerah, dokumentasi hukum, bantuan hukum dan penyuluhan hukum, serta pelaksanaan dan peraporan aksi Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan, penyusunan produk hukum daerah, dokumentasi hukum, banturan hukum darr penyuluhan hukum;
- c. pelaksanaarl perumusan kebijakan pengkajian produk hukum daerah;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan, penyusunan produk hukum daeratr, dokumentasi hukum, bantuan hukum dan penyuluhan hukum;
- d. penelaatran dan pengevaluasian pelaksanaan produk hukum daerah;
- f. pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintatr Daerah atas masalah yang timbul ' dalam pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaa.n pengelolaan dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah serta penyuluhan hukum;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

## pasal lS

- (U Sub Bagran Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal s ayat (l) hururi a angka 2 huruf a), mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan produk hukum daerah yang bersiflat pen.gaturan (regetingl, pengkajian produk hukum daerah dan dokumentasi prod.uk hukum daerah.
- (21 Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1), sub Bagran penyusunan produk Hukum Daerah, menyelenggarakan Fungsi :
- b. pengumpula, bahan telaahan, p.rtimbangan dan pengkqiian produk hukum daerah;
- a. pelaksanaan penyusunan Ra,cangan peratu'a, Daerah da' Ra'cangan peratura' Bupati;
- c. pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah;
- e- pemantauan perkembangan hukum pada umumnrya dan khususnya yang menyangkut tugas pemerintah Daerah;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah berbentuk pengaturan;
- f. pelaksa'aan sosialisasi produk hukum daerah berbentuk pengaturan;

- g. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagran Hukum;

## Pasal 16

- (1) sub Bagran Dokumentasi dan penyusunan Keputu$an Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 huruf b), mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, diseminasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dan melaksanakan penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan (beschikking).
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian Dckumentasi dan penyusunan Keputusan Bupati menyelenggarakan fungsi : t2t
- b. penerbitan da, penyebarluasan Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Buletin Informasi Hukum.
- a. pengumpulan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka diseminasi produk hukum;
- c. pengadaan literatur hukum;
- e. pelaksanaa.n penyusunan Keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan penyimpan€m dan pemeliharaan hukum daerah dan literatur hukum; produk
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan;
9. h' pelaksanaan tugas kedinasan tain yang diberikan oleh Kepala Bagran Hukum sesuai dengan tugas fungsinya.
- g. pelapora, hasit peraksanaan tugasnya kepada Kepara Bagran Hukum;

## Pasal 12

- (1) Sub Bagian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ,rrsk" z huruf c), mempunyai tugas memberikan layanan bantual hukrrm dan perlindung'ul hukum kepada semua unsur di Lingkungan pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan dan penyuluhan hukum.
2. a' pelaksanaan evaluasi sengketa hukum sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- (2) Dalam melaksanat&lt;an tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagran Bantuan Hukum menyel"rrgg.rl+an fungsi :

- penyiapan bahan konsultasi dalam rangka penyelesaian sengketa trukum dan pemberian bantuan hukum kepada semlla unsur di lingkungan Pemerintah Daerah dalam hubungan ked.inasan; b.
- pelaksanaan konsultasi dengan semua instansi dalam rangka penyelesaian sengketa hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unsur di lingkungan Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan; c.
- pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unsur di lingkungan Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan; d.
- penyiapan bahan guna pelaksanaan penyulutran hukum; e.
- pelaksanaan penyuluhar: hukum; f.
- pengendalian implementasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya; g.
- pelaksanaarl pembulatan konsepsi naskah kesepakatran bersama dan naskah perjanjian kerjasama; h.
- pelaksanaan penyusunan rekomendasi bupati; i.
- pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; k.
- pelaksanaan dan pelaporan aksi hak asasi manusia; j.
- pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Hukum; 1.
- peiaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Hukum sesuai dengan tugas clan fungsinya. m.

## Paragraf g

## Baglan Hubungan MasSrarahat dan protokol

## Pasal 18

Bagran Hubungan Masyarakat dan protokol sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas membantu sekretaris Daeralr datam menyiapkan perumusan keb{jakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan a"r, penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumlber daya di bidang hubungan masyarakat dan tugas-tugas keprotokolan serta membangun citra (image buitdingl organisasi pemerintah daerah, melalui kegiatan Kehuma$an baik kedalam maupun keruar organisasi.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Hubungan Masyarakat dan protokor menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- b. pengumpulan bahan koordinasi darr pembinaan hubungan pelaksanaan masyarakat; tentang pengembangan
- c. penyiapan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaLan di bidang Hubungan Masyarakat ;
- d. pelaksanaan pemhina€ul, evaluasi dan koordinasi di bidang pengembangan Hubungan Masyarakat;
- e. perencanaan di bidang Hubungan Masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi penyiapan materi untuk siaran pers dan media massa;
- f. pelaksanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan Juru Bicara Bupati dan pemerintah Kabupaten;
- i. pelaksanaan moni+oring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengumpulan dan penyaringan informasi, media, dokumentasi dlan protokol;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan ;
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan o,teh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat.

## Pasal 2O

- (1) sub Bagran Pengumpulan, penyaringan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf a) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaka', ffi€ngumpulkan dtan menganalisis informasi untuk bahan kebiliakan Kepala Daerah, melakukan penyqiian data dan perekaman, melaksanakan kegiatan pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebiiakan Kepala Daeratr serta mendistribusikannya kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian pengumpulan, penyaringan Inforrnasi dan Dokumentasi, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan fasilitasi perumusan kebiliakan di bidang pengumpulan, penyaringan informasi dan dokumentasi;
- b. pencarian, pengumpuran, penyaringan informasi dan dokumentasi, pembuata, kliping dan penganalisa informasi pemerintah pusat, pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi LSM;

- c. penyiapan bahan dalam rangka peliputan acarafkegiatan Pemerinta.h Daeratr dengan media suara atau gambar;
2. penyiapan bahan pemberitaan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Bupati; d.
3. penyusuna.n dan peny4iian berita tentang kegialLan Pemerintah Daerah; e.
4. penyiapan rencana peliputan acara kegiatan Pemerintah Daerahi ; f.
5. penyusunan bahan pemberitaan Daerah untuk mendistribusikan ke unit lingkungan Pemerinl-ah Daerah; g
- h. pendokumentasian kegiatan Pemerintah Daerah dalam bentuk audio visual;
- i. penghimpunan dan dokumentasi naskah pidato Kepala Daerah;
- j. pelayanan dan pengelolaan peryustakaan sekretariat daeratr;
- k. pendokumentasian kegiatan pimpinan;
- l. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan;
- m. pelapor€u:r. hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagran Hubungan Masyarakat dan Frotokol;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan protokol sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

- sub Bagran Media dan Komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf b), mempunyai tugas menyiapkan fasilitasi batran perumu$an kebijakan, koordinasi dan kerjasama di bidang Media dan Komunikasi Publik serta pengembangan fungsi hubungan masyarakat dan pengrriman berita kegiatan kepala daerah. (U
- a. penyiapan fasilitasi bahan koordinasi dan kerjasama di dan Publikasi; perumusan kebijakan, bidang Hubungan Media
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagran Media dan Komunikasi publik menyelenggarakan fungsi : (21
- b. pelaksanaan kerjasama kemitraan antar pemerintah Daeratr dan Itdedia Massa;
- c. pengembangan fungsi badan koordinasi hubungan masyarakat;
- d. penyiapan bahan pedoman telmis dan pelaksanaan pengelolaan media milik pemerintatr daerah;
- e. pengiriman berita kegiatan Kepala Daerah melalui media massa;

- penyebarluasan dokumentasi foto untuk bahan pemberitaan; f.
- pelaksanaan koordinasi penyiapan materi untuk siaran pers dan media massa; g
- h. penyiapan bahan pelaksanElan Juru Bicara Bupati dan Pemerintah Kabupaten;
- pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 1.
- pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagran Hubungan Masyarakat dan Protokol; j.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Hubungan Masyarakat dan protol&lt;ol sesuai dengan lugas fungsinya. k.

## Pasa,,l22

- (1) Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf c), mempunyai tugas menJnapkan fasilitasi penyusunan pedoman tekniis, koordinasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan di bidang keprotokolan dalam lingkup pemerintatr kabupaten.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pa.da ayat (1), sub Bagian Protokol, menyelenggarakan fungsi :
- b. pelaksanaan bimbingan teknis keprotokolan pada satuan kerja perangkat daerah;
- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan keprotokolan ;
- c. penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tarnu Pemerintah Daerah yang berhak menerima pelayanan keprotokolan;
6. d- penyiapan dan pengaturan pelaksanaan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah;
- f. penyiapan koordinasi gladi lapangan, dan mengatur tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan dalam acara resmi pemerintah daerah;
- e. penyiapan bahan raporan pimpinan serta buku panduan acara upacara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan staf pimpinan dan SKPD terkait mengenai renc€rna kegiatan;
- h. penghimpunan da, pemeliharaan data nama alamat para pejabat dan para tokoh masyarakat dan yang dipandang perlu;
11. pelaksanaan kegi.atan ketatausatraan ; 1.
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan ol.eh Kepala Bagran Humas dan protokol sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Humas dan protokol; j.

## Paragraf 4

## Baglan Admlnlstrasl KeseJahteraan Rekyat

## Paral 23

Bagran Administrasi Kesejahteraan Rakyat sebagaim€ula dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angkd 4, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fasilitasi perumusan kebiqiakan, koordinasi program dan pelayanan urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial, p€Bberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga ke{a, dampak bencana alam, pengendalian penduduk dan .keluarga berencana serta penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumberdaya aparatur di bidang sosial kemasyarakatan, Agama dan Lembaga Keagamaan serta kesejahteraan masyarakat.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagran Administrasi Kesejahteraan Rakyat, menyelenggarakan fungsi :

- b. penyiapan fasilitasi perumusan kebijakan dibidang sosial kemasyarakatan, Agama dan Lembaga Keagamaan serta kesej ahteraan masyarakat;
2. a' penyusunan pedoman dan petunjuk telsds pernbinaan,di bidang sosial kemasyarakatan, Agama darr Lembaga Keagamaan serta kesejahteraan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penJrusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang sosial kemasyarakata', Agama dan Lembaga Keagamaa, serta kesejahteraan masyarakat;
4. e' pelaksanaa.n pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur dan pengelolaan keuangan di bida'g sosial kemasyarakatan, Agama dan Iembaga Keagamaan serta kesejatrteraan masyarakat;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerenggaraan pemerintaha, dan pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan, Agama dan Lembaga Keagamaan serta kesejahteraan masyarakat;
6. f' penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan mental dan spiritual;
7. pelaksanaan pembinaan mental dan spirituat; g D.
8. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan penggunaan bantuan Dana yang disalurkan; h.
9. pelaksanaan pema.ntauan penggunaan bantuan Dana yang disalurkan melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Ralryat; i.

- j. penyiapan bahan tindak lanjut hasil pemantauant dan evaluasi di bidang sosial kemasyarakatan, Aganna dan kmbaga Keagamaan serta kesejatrteraan masyarakat;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

## Pasal 25

- (1) Sub Bagran Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4 huruf a), mempunyai tugas menyiapkan perumus€u?. kebijakrrn, koordinasi dan Fasilitasi, penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang sosial kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagran sosial Kemasyarakalan menyelenggarakan fungsi : (21
- b. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait di bidang perlindungan anak dan perempuan, tenaga kerja, dampak bencana alam, penanggulangan dampak sosial;
- a. penyiapan bahan perumusan kebi$akan pemberian bantuan pemerintah di bidang sosial kemasyarakatar:r;
- c. penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang perlindungan anak, tenaga kerja, dampak bencana alam, penanggulangan dampak sosial;
- e. Penyiapan fasilitasi kegiatan di bidang perlindungan anak, tenaga kerja, dampak bencana alam, penanggulangan dampak sosial;
7. d- penylapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak, tenaga keda, dampak bencana alam, penanggulangan dampak sosial;
- f. pelaksanaa, kegiatan ketatausatraan ;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Administrasi Kesejahteraan Rakrrat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepara Bagran Administrasi Kesejahteraan Ralryat;

## Pasal 26

- (1) sub Bagran Agama dan Lembaga Keagamaan sebagaimama dimaksud dalam pasat 3 ayat (1) huruf b angka 4 huruf b), mempunyai tugas menylapkan perumusan kebiiakan, fasilitasi dan koordinasi, penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, monitoring evaluasi 6a1 pelaporian di bidang Agama dan Lembaga Keagam€ran.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Agama dan Lembaga Keagamaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijat&lt;an pemberian bantuan sarana keagamaan, lembaga keagamaan dan bina kehidupan beragama;
- b. penyiapan batran koordinasi dan flasilitasi pembinaan sarana keagamaan, lembaga keagamaan dan bina kehidupan beragama;
4. fasilitasi pelaksanaan pembinaan mental spitual; c.
5. penginventarisasian permasalahan sarana peribadatan, sarana pendidikan agarna dan lembaga keagamaa.n; d.
6. penyiapan bahan penyusuna.n petunjuk pelaksanaan di bidang Agama dan Lembaga Keagamaan; e.
7. penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan terhadap sarana keagamaan, lembaga keagamaarr dan bina kehidupan beragama di bidang Agama dtan Lembaga Keagamaan; f.
8. penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Agama dan lembaga Keagamaan; o tr'
9. pelaksanaan pem€ultauan perkembangan saram.a keagamaan, lembaga keagamaan dan bina kehidupan beragama; h.
10. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan ; 1.
11. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Administrasi Kesejahteraan Rakvat sesuai dengan tugas dan fungsinya. k.
12. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagra, Administrasi Kesejahteraan Ratcyat; j.

## Pasal2T

- (1) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasar 3 ayat (1) huruf b angka 4 huruf c), mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, penyusunan prograrn, pelaksanaan kegiatan, monitoring evaluasi dan pelapor.as. di bidang kesejahteraa, masyarakat meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pari\Misata, olahraga, kesehatan, pemberdayaan perempuan drln, Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagran- Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan masyarakat meliputi urusan pendidikan, kebudayaarr, kepemudaan, pariwisata, olatrraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana; a
- b. penyiapan bahan koordinasi dan *asilitasi pembinaan di bidang kesejahteraan masyarakat meliputi uru$an pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk clan Keluarga berencana;
- penginventarisasian permasalahan di bidang kesejahteraan masyarakat meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olatrraga, kesehatan, sosial, peoberdayaan perempuan d.an perlindungan anak, pengendalian pendud,uk clan Keluarga berencana; c.
- penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaarr di bidang kesejahteraan masyarakat meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kepemud.aan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan f.rr*pura.n dan perlindungan anak, pengendalian penduduk clan Keluarga berencana; d.
- penyiapan bahan pertimbangan di bidang kesejatrteraan masyarakat meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olatrraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan can perlindungan anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga; e.
- penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporanr di bidang kesejahteraan masyarakat meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pariwis ata,, olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan p.r"*puan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga; f
- pengkoordinasian kegiatan kerjasama dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; g D.
- pelaksanaan pemantauan perkembangan di bidang kesejahteraan masyarakat meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pari\^rish, oratrraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan m*, pengendalian penduduk cran Keluarga; h.
- pelaksana€ut ketatausatraan ; l.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagrarr Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya. k.
- pelaporan hasil pelaksan€urn tugasnya kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; j.

## Baglan Ketiga

## ASISTEIT PERTKOITOMIAIT DAil PEMBANGUITAN

## Pasal 2A

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (U huruf c, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daeratr dalam melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan prograrn, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi bidang lingkup sumberdaya alam (sDA), p€rekonomian, pengembangan infrastruktrrr dan pengadaan Barang dan jasa. serta SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Pernbangunan.

## Pasal 29

Dalam melaksanaan tugas sebagaimana d.imaksud dalam pasal 28, Asisten perekonomian menyelenggarakan fungsi : dan Pembangunan

- b. pengkoordinasian pelaksanaan program bidang ringkup sumberdaya alam (sDA), perekonomian, pengembangEan infrastruktur da,, pengadaan Barang dan jasa;
- a. pelaksanaan perumusan kebirjakan bidang lingkup sumberdaya alam (sDA), perekonomian, pengembang,an infrastruktur dan pengadaan Barang dan jasa;
3. c' pelayanan administrasi bidang lirigkup sumberdaya alam (SDA), perekonomian, pengembangan infrastruktur clan pengadaan Barang dan jasa;
- e. pelaksa'aan kegiatan ketatausatraa, ;
5. d' pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang lingkup sumberdaya alam (sDA), perekonomia,, pengembangan infrastnrlrtur dan pengadaan Barang dan jasa
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
7. g' pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan o,leh Sekretaris Daerah.

## Paragnaf 1

## Baglan Admlnlstrasl perekonomlan

## Pasal 30

Bagran Administrasi Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka L, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daeratr dalam melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan urusar, bidang lingkup perekonomia, da' sumberdaya alam, penyelenggaraan pembinaan administrasi di bidang ekonc,rmi kerakyatart, sarana perekonomian dan sumberdaya alam (sDA), pengembangan telarologi serta pembin; dan pengembangan badan u