PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 40 Tahun 2017 tentang AH PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN LINGKUNGAN KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP (berlaku 27 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa perizinan lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang dan badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, menyebutkan Izin Lingkungan diterbitkan oleh bupati/walikota, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a serta guna kelancaran dalam pemberian izin lingkungan, maka bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- d. bahwa pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Lingkungan Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap;
- e. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Lingkungan Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu untuk dicabut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Lingkungan Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap;
6. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
7. Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 42);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 131);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN LINGKUNGAN KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP.
Pasal 1
Mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan perizinan lingkungan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
Pasal 2
Penandatanganan sebagaian perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi :
- a. penerbitan izin lingkungan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- b. perubahan izin lingkungan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- c. Rekomendasi bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPL);
- d. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berupa :
1. izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah;
2. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) skala kabupaten;
3. izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) skala kabupaten;
4. izin lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- e. perubahan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 3
- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin.
Pasal 4
Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Bupati Cilacap.
Pasal 5
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua jenis perizinan lingkungan yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perizinan lingkungan berakhir.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Cilacap pada tanggal 27 Februari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH

Verifikasi: KABUPATEN CILACAP, ttd SUTARJO BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 40 ## Pasal 6

Penandatangan: Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Lingkungan Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Penetapan: Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 27 Februari 2017

Penandatangan: BUPATI CILACAP, ttd TATTO SUWARTO PAMUJI