PERATURAN BUPATI MA Nomor 26 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (berlaku 30 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
- a. Bahwa dalam rangka mendukung dan menjamin penyelenggaraan keprotokolan baik dalam hal Acara Kenegaraan, Acara Resmi dan keteraturan jadwal kegiatan Pemerintah Daerah dilingkungan pemerintahan secara tertib, rapi, lancar, teratur, harmonis dan bertanggung jawab diperlukan suatu pengaturan penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka dipandang perlu dibentuk suatu pedoman keprotokolan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan resmi maupun kenegaraan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu dibentuk Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penyelenggaraan Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah / Janji Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang JenisJenis Pakaian Sipil .
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lima Puluh Kota.
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Dearah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Mantan Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
9. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Lima Puluh Kota.
10. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Lima Puluh Kota.
11. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji ## BAB II
AZAS, TUJUAN, TUGAS UMUM DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Keprotokolan diatur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- a. Memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional; dan
- c. Menciptakan tata hubungan atau tata pergaulan resmi antar daerah, antar lembaga, antar pejabat dan antar bangsa guna mewujudkan hubungan yang saling menghormati dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat;
- d. Mendapat kepastian hukum atas status dan kedudukan protokoler bagi pejabat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, pejabat lainnya dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi serta dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan keprotokolan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- a. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Tata Tempat;
- b. Tata Upacara;
- c. Tata Penghormatan; dan
- d. Tata Pusat Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah.
- b. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberlakukan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi bagi :
- a. Pejabat Negara;
- b. Pejabat Pemerintahan;
- c. Perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan
- d. Tokoh Masyarakat Tertentu.
ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI
BAB III - ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI
Pasal 5
- (1) Acara Kenegaraan diselenggarakan oleh Negara dan dilaksanakan oleh panitia negara yang diketuai oleh menteri yang membidangi urusan kesekretariatan Negara.
- (2) Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, pelaksanaannya dilakukan oleh petugas protokol yang merupakan
bagian kesekretariatan pemerintahan Kabupaten Lma Puluh Kota berkoordinasi dengan panitia negara.
BAB III - ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI
Pasal 6
- (1) Acara Resmi dapat diselenggarakan oleh Lembaga Negara/ kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Instansi Pusat dan Daerah dan Organisasi Lain.
- (2) Penyelenggaraan Keprotokolan Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas protokol Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan/atau petugas protokol instansi lain berkoordinasi dengan Protokol Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
BAB III - ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI
Pasal 7
- (1) Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.
- (2) Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (3) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi, pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut.
TATA TEMPAT
BAB IV - TATA TEMPAT
Pasal 8
Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Pejabat Lainnya, Perwakilan Negara asing, organisasi Nasional/Internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat.
BAB IV - TATA TEMPAT
Pasal 9
- (1) Pejabat Negara, pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Pejabat Lainnya dan Perwakilan Negara Asing, Organisasi Nasional/Internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentu memperoleh penghormatan protokol dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Acara resmi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang Menghadirkan Pejabat Pemerintah;
- c. Acara resmi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Pejabat Lainnya, Perwakilan Negara Asing, Organisasi Nasional/Internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentu.
- (3) Pengaturan Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
BAB IV - TATA TEMPAT
Pasal 10
Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara yang diselenggarakan di Kabupaten Lima Puluh Kota ditentukan dengan urutan :
- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
- l. Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
- p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputi Gubernur Senior;
- s. Gubernur/kepala daerah;
- t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;
- v. Bupati/ Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota; dan
- w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.
BAB IV - TATA TEMPAT
Pasal 11
- (1) Tata Tempat dalam Acara Resmi yang diselenggarakan di Kabupaten Lima Puluh Kota ditentukan dengan urutan :
- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati;
- d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Sekretaris daerah, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan semua badan peradilan, dan Kepala Kejaksaan Negeri;
- g. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Pemuka agama, Pemuka Adat, dan Tokoh Masyarakat;
- j. Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- k. Kepala instansi vertikal, kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di kecamatan, dan kepala kepolisian di kecamatan;
13. Sekretaris, Kepala Bagian, Camat, Kepala Bidang dan pejabat eselon III;dan
- l. m. Pejabat eselon IV.
BAB IV - TATA TEMPAT
Pasal 12
Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan acara resmi sebagai berikut :
- a. Dalam hal acara resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. Dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.
BAB IV - TATA TEMPAT
Pasal 13
- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi dapat diimbangi isteri atau suami.
- (2) Isteri dan suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai TataTempat suami atau isteri.
BAB IV - TATA TEMPAT
Pasal 14
- (1) Tata Tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat disesuaikan dengan acara-acara yang bukan acara resmi dan/atau acara kemasyarakatan.
- (2) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu berhalangan hadir pada Acara Kenegaraan atauAcaraResmi,tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (3) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya dan kedudukannya.
TATA UPACARA
Bagian Kesatu Upacara Bendera
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 15
Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi :
- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Hari besar nasional.
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 16
Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi :
- a. Tata urutan dalam upacara bendera;
- b. Tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. Tata pakaian dalam upacara bendera.
Bagian Kedua
Tata urutan dalam upacara bendera
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 17
Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b.
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 18
Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Mengheningkan cipta;
- c. Pembacaan Naskah Pancasila;
- d. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. Pembacaan doa.
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 19
Tata urutan upacara dalam rangka peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya; b. Mengheningkan cipta;
- c. Mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. Pembacaan Teks Proklamasi; dan
- e. Pembacaan doa.
Bagian Ketiga
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 20
Tata bendera Negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :
- a. Bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. Tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. Penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.
Bagian Keempat
Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 21
- (1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi :
- a. Pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Iringan lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps music atau gendering dan/atau sangkakala, pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.
Bagian Kelima
Tata pakaian dalam upacara bendera
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 22
- (1) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (4) Pakaian Adat Daerah digunakan dalam acara HUT Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (5) Ketentuan mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 23
- (1) Pelaksanaan Upacara Bendera dalam acara kenegaraan dan acara resmi beserta segala kelengkapan dan perlengkapannya menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah pelaksana dan berkoordinasi dengan Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, meliputi :
- a. Inspektur Upacara;
- b. Komandan Upacara;
- c. Perwira Upacara;
- d. Peserta Upacara;
- e. Pembawa Naskah;
- f. Pembaca Naskah;
- g. Pembawa Acara; dan
- h. Pengibar Bendera.
- (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi :
- a. Bendera;
- b. Tiang Bendera dengan tali;
- c. Mimbar Upacara;
- d. Naskah Proklamasi;
- e. Naskah Pancasila;
- f. Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. Teks doa.
- (4) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya upacara sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, tata upacara di laksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.
Bagian Keenam
Upacara bukan Upacara Bendera
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 24
- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
- (2) Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.
- (3) Tata urutan acara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, meliputi:
- a. Menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Pembukaan;
- c. Acara pokok; dan
- d. Penutup.
- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 25
Bendera Negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.
Bagian Ketujuh
Pelantikan Pejabat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 26
- (1) Pelantikan Pejabat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang atau oleh pejabat yang di tunjuk pejabat yang berwenang diselenggarakan dalam suatu acara resmi.
- (2) Pelantikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) urutannya adalah Pengambilan sumpah atau janji jabatan, Pelantikan dan di lanjutkan dengan serah terima jabatan.
- (3) Tata cara dan pengaturan selanjutnya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan
Persemayaman dan Pemakaman
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 27
- (1) Upacara Persemayaman dan pemakaman berupa :
- a. Pelepasan jenazahdari rumah duka ke persemayaman;
- b. Pelepasan jenazah dari tempat persemayaman ke tempat pemakaman;
- c. Prosesi pengurusan jenazah di liang lahat; dan
- d. Penurunan jenazah ke liang lahat/pemakaman.
- (2) Tata cara persemayaman dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diselenggarakan sesuai dengan agama yang dianut pejabat atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
Bagian Kesembilan
Acara Kemasyarakatan
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 28
Acara Kemasyarakatan yang bersifat sosial, budaya, ekonomi dan politik yang diselenggarakan dalam acara resmi atau upacara yang dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tokoh Masyarakat tertentu diaplikasikan pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
Bagian Kesepuluh
Rapat dan atau Seminar
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 29
Rapat dan/atau seminar yang diselenggarakan dalam acara resmi, yang di hadiri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah danTokoh Masyarakat tertentu di aplikasikan pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
TATA PENGHORMATAN
- (1) Penghormatan diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, PejabatPemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota,perwakilannegara asingdan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentudi wilayah Kota Palangka Raya sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya masing- masing.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penghormatan dengan bendera negara;
- b. Penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
- c. Bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Bagian Kesatu
Tata Lambang Kehormatan Negara
BAB VI - TATA PENGHORMATAN
Pasal 31
- (1) Lambang Kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari lambang negara, Garuda Pancasila, Bendera Kebangsaan Merah Putih, Gambar Resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- (2) Penggunaan lambang kehormatan negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap acara resmi di daerah harus selaras dengan kedudukannya sebagai lambang kedaulatan negara.
BAB VI - TATA PENGHORMATAN
Pasal 32
Pemasangan Lambang Kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tempat-tempat tertentu susunannya adalah sebagai berikut :
- a. Lambang Negara di tempatkan lebih tinggi dari bendera kebangsaan sang merah putih;
- b. Bendera kebangsaan sang merah putih di pasang pada tiang yang ketinggiannya lebih atau paling sedikit sama utamanya dengan gambar resmi Presiden Republik Indonesia;
- c. Tata letak bendera kebangsaan sang merah putih dipasang pada tiang sebelah kanan mimbar; dan
- d. Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan sejajar yang letaknya dibawah atau sama utamanya dengan ujung tiang bendera kebangsaan.
Bagian Kedua
Panji-Panji dan Lambang Daerah
BAB VI - TATA PENGHORMATAN
Pasal 33
- (1) Bendera Daerah, atau organisasi atau panjí-panjí dapat di pasang di tempat Upacara;
- (2) Tata letak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sebelah kiri tiang bendera kebangsaan atau disebelah kiri mimbar; dan
- (3) Ukuran tinggi dan besarnya tidak boleh melebihi tinggi dan besarnya bendera kebangsaan sang merah putih.
Bagian Ketiga
Pengibaran setengah Tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih
BAB VI - TATA PENGHORMATAN
Pasal 34
- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota meninggal dunia mendapatkan penghormatan berupa pengibaran bendera setengah tiang bendera kebangsaan Sang merah putih selama :
- a. 2 (Dua) hari bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Pejabat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- b. 1 (Satu) hari bagi Sekretaris Daerah, anggota DPRD dan Tokoh Masyarakat tertentu.
- (2) Pengibaran setengah tiang bendera kebangsaan sang merah putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai tanda berkabung di lingkungan instansinya masing-masing.
- (3) Jika bertepatan dengan tanggal 17 Agustus atau tanggal bersejarah yang ditetapkan oleh Pemerintah, pengibaran bendera kebangsaan sang merah putih setengah tiang di lakukan satu hari setelah tanggal bersejarah tersebut.
- (4) Pengibaran setengah tiang bendera kebangsaan sang merah putih meninggalnya tokoh masyarakat tertentu pengibarannya di lakukan ditempat yang bersangkutan berkiprah dan atau di halaman gedung DPRD.
- (5) Selama Pengibaran bendera kebangsaan sang merah putih sebagaimana di maksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai hari berkabung Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan organisasi atau masyarakat tertentu.
Bagian Keempat
Pengamanan dan Pengaturan Acara Resmi
BAB VI - TATA PENGHORMATAN
Pasal 35
- (1) Pengamanan diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan DPRD dan Pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengamanan pada saat acara resmi dan pengawalan yang dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan sebuah acara.
Bagian Kelima
Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan
BAB VI - TATA PENGHORMATAN
Pasal 36
- (1) Kendaraan Dinas Jabatan yang digunakan oleh Bupati, Ketua DPRD, Pejabat Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pejabat lainnya di berikan tanda nomor polisi kendaraan dinas jabatan dengan huruf seri.
- (2) Protokol tanda nomor polisi kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Bupati, huruf kode wilayah, angka pendaftaran satu (1);
- b. Ketua DPRD, huruf kode wilayah, angka pendaftaran dua (2);
- c. Kepala Kejaksaan Negeri, huruf kode wilayah, angka pendaftaran tiga (3);
- d. Ketua Pengadilan Negeri, huruf kode wilayah, angka pendaftaran empat (4);
- e. Wakil Bupati, huruf kode wilayah, angka pendaftaran lima (5);
- f. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas untuk pejabat lainnya disesuaikan dengan tingkat urutan masing-masing pejabat.
TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAHAN, DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA
BAB VII - TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAHAN, DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA
Pasal 37
- (1) Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Negara Indonesia mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal, normanorma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.
- (2) Tamu Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Presiden, Raja, Kaisar, Ratu, Yang Dipertuan Agung, Paus, Gubernur Jenderal, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Kanselir Dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (3) Kunjungan tamu negara dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi, kunjungan kerja atau kunjungan pribadi.
BAB VII - TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAHAN, DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA
Pasal 38
Pengaturan keprotokolan terhadap Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
TATA PUSAT INFORMASI KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VIII - TATA PUSAT INFORMASI KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 39
- (1) Pusat Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat dengan nama Pikat LPK .
- (2) Pikat LPK adalah suatu sistem mekanisme penyelenggaraan keprotokolan dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses pada website Kabupaten Lima Puluh Kota, www.limapuluhkotakab.go.id yang bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut :
- a. Memberikan informasi kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bagi kebutuhan internal pemerintahan dan bagi kebutuhan masyarakat;
- b. Meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi dua arah antara leading sector acara/ OPD/ stakeholders dengan petugas protokol;
- c. Meningkatkan keteraturan jadwal kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (3) Untuk pengoperasian aplikasi Pikat LPK setiap leading sector acara / OPD/ stakeholders berkewajiban sebagai berikut :
- a. Mengentry -kan seluruh kegiatan yang melibatkan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah/ Asisten) ke dalam aplikasi Pikat LPK melalui admin OPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. Berkoordinasi dengan Petugas Protokol tentang jadwal kegiatan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD untuk menghindari terjadinya kesamaan waktu kegiatan antar OPD;
- c. Admin masing-masing OPD selalu mengakses perkembangan aplikasi Pikat LPK melalui subdomain yang ada di website Kabupaten Lima Puluh Kota www.limapuluhkotakab.go.id.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 40
- (1) Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan harus ## BAB X
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 41
- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penetapan: Ditetapkan di Sarilamak Pada tanggal 30 Mei 2017

Penandatangan: BUPATI LIMA PULUH KOTA IRFENDI ARBI