PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Nomor 5 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIIWPINAIT DAI{ ANGGOTA DEIIIAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 5 TAHUN 2AT7 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIIWPINAIT DAI{ ANGGOTA DEIIIAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah ;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +2861;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (l",embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S%fl;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a00);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e\;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781; 8.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa1); 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OI7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 10.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OIL tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 310); 11.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2OI5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036); 12.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2OI7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067l; 13.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Seri E); t4.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2OL3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17); 15.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan ## BAB II
PENGHASILAN PIMPINAN DAIY ANGGOTA DPRI)
Bagian Kesatu
Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- b. tunjangan keluarga;
- a. uang representasi;
- c. tunjangan beras;
- e. tunjangan jabatan;
- d. uang paket;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- h. tunjangan komunikasi intensif; dan
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- i. tunjangan reses.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
3. t3) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan.
Bagian Kedua
Uang Representasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
2. (21 Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. (21 Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan TunJangan Beras
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.
2. {21 T\rnjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Keempat
Uang Paket
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
- (3) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1O% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
3. (21 Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
- (3) T\rnjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar l45o/o (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (2) T\.rnjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkepan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan/atau Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
- a. untuk jabatan ketua, sebesar 7,5o/o (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
3. (21 Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
- b. untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. untuk jabatan anggota, sebesar 3o/o (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- c. untuk jabatan sekretaris, sebesar 4Yo (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
Bagian Ketqiuh
Tunjangan AIat Kelengkapan Lain
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufg.
2. {2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
- b. untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- a. untuk jabatan ketua, sebesar 7,5o/o (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. untuk jabatan sekretaris, sebesar 4o/o (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
- d. untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) T\rnjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
Bagian Kedelapan
Tuqiangan Komuntkast Intensif Pasal 1 I
Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
3. (21 Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yakni:
- a. tinggi;
- b. sedang; dan
4. (21 Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- c. rendah.
- (3) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. untuk kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
- c. untuk kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
5. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilaa
Tu4iangan Reses
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
2. (21 T\rnjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
- a. untuk kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. untuk kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat {21diatur dalam Peraturan Bupati.
- c. untuk kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
TUNJANGAI{ KESE.'A}ITERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRI)
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - TUNJANGAI{ KESE.'A}ITERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRI)
Pasal 16
- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.
6. {21 Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- c. belanja rumah tangga;
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.
Bagian Kedua faminan Kesehatan
BAB III - TUNJANGAI{ KESE.'A}ITERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRI)
Pasal 17
- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
3. (21 Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah serta tidak termasuk suami/ istri dan anak.
Bagian Ketiga
Iaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
BAB III - TUNJANGAI{ KESE.'A}ITERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRI)
Pasal 18
Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Baglan Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut
BAB III - TUNJANGAI{ KESE.'A}ITERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRI)
Pasal 19
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d.
2. (21 Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi, disediakan 1 (satu) pasang dalam I (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam I (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan mengenai standarisasi satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pakain dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
Bagian Kelima
Rumah Negara dan Perlengkapannya serta
Kendaraan Dinas Jabatan
BAB III - TUNJANGAI{ KESE.'A}ITERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRI)
Pasal 20
- (1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai standar
- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
2. (2t Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
Pasa|22
- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtanganka n, dan f atau diubah status hukumnya.
2. (21 Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.
BAB III - TUNJANGAI{ KESE.'A}ITERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRI)
Pasal 23
- Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. (1)
- Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. (21
- (3) T\rnjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
BAB III - TUNJANGAI{ KESE.'A}ITERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRI)
Pasal 24
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
BAB III - TUNJANGAI{ KESE.'A}ITERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRI)
Pasal 25
- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
2. (21 Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
BAB III - TUNJANGAI{ KESE.'A}ITERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRI)
Pasal 26
Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunj angan perumahan dan tunj angan transportasi.
Pasal2T
- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus
BAB III - TUNJANGAI{ KESE.'A}ITERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRI)
Pasal 28
- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja rr.rmah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. (21 Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat {21diatur dalam Peraturan Bupati.
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRI}
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRI}
Pasal 29
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
2. (21 Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar I (satu) bulan uang representasi;
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 {enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
BELANJA PET{UNJANG KPGIATAN DPRI)
Bagian Kesatu Umum
BAB V - BELANJA PET{UNJANG KPGIATAN DPRI)
Pasal 31
- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- a. program;
3. (21 Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
BAB V - BELANJA PET{UNJANG KPGIATAN DPRI)
Pasal 32
- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- b. kunjungan kerja;
- a. penyelenggaraan rapat;
- c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
- e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
- d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
- f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
8. (21 Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Dana Operasional PimPinan DPRI)
BAB V - BELANJA PET{UNJANG KPGIATAN DPRI)
Pasal 33
- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas sehariirari, Pimpinan DPRD diberikan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b.
2. (21 Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
BAB V - BELANJA PET{UNJANG KPGIATAN DPRI)
Pasal 34
- (1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
2. sedang, sebanyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
1. tinggi, sebanyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
3. rendah, sebanyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
1. tinggi, sebanyak 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
2. sedang, sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD;
9. Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan: (2t
3. rendah, sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- a. 8Oo/o ldelapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 2oo/o (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
13. Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 lidak digunakan sampai d.ngar akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. (3)
BAB V - BELANJA PET{UNJANG KPGIATAN DPRI)
Pasal 35
- Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus
BAB V - BELANJA PET{UNJANG KPGIATAN DPRI)
Pasal 36
- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan.
2. (21 Pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang/bulan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Tenaga Ahli Fraksi
BAB V - BELANJA PET{UNJANG KPGIATAN DPRI)
Pasal 38
- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) orang tenaga ahli untuk setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (21 huruf d, yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dalam Peraturan Bupati.
3. (21 Pemberian kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
BAB V - BELANJA PET{UNJANG KPGIATAN DPRI)
Pasal 39
- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam 31 ayat (21 huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan ## BAB VI
PEIVGELOLIIAN HAK KEUANGAN DAN AI'MINISTRATIF PIMPINAN DAI{ ANGGOTA DPRI)
BAB V - BELANJA PET{UNJANG KPGIATAN DPRI)
Pasal 40
- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. {2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
Dalam rangka pertanggungiawaban tunjangan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses, yang disampaikan dalam rapat paripurna.
BAB V - BELANJA PET{UNJANG KPGIATAN DPRI)
Pasal 42
- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
2. (21 Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
4. Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. (4)
5. Dalam hal terdapat sisa dana operasional Pimpinan DPRD pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan dana operasional Pimpinan DPRD bulan berjalan. (s)
6. Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya. (6)
KETENTUAI{ LAIN.LAIN
BAB VII - KETENTUAI{ LAIN.LAIN
Pasal 43
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 3O (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung sejak tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OO5 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E), sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 7 September 2Ol7

Penandatangan: PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN, MOHAMAD ALWI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OI7 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 282-5l2OL7