PERATURAN BUPATI MA Nomor 47 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATENTABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATENTABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Mengingat 1. Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7 . Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN TUGAS DAN FUNGSI , SERTA TATA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Menetapkan PERATURAN ORGANISASI, DINAS SATU PINTU KABUPATEN TABALONG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong:
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong:
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong:
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong:
- 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.
- 8 Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.
- Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong: pada
- 9 Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalongdan
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong: pada
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong:
2. 13 Seksi adalah Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong:
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong:
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong:
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi: pada
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
4. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. b pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. d pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- Sekretariat, terdiri atas:
- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:
- 1 Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, terdiri atas:
- 2 Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 1 Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
- 2 . Seksi Promosi Penanaman Modal.
- Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, terdiri atas:
- 1 Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- d Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, terdiri atas:
- 1 Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I; dan
- e Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri atas:
2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II.
- 1 Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- 2 Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan.
- Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

Pasal 4

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: pada
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. koordinasi kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. b koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. d penyelenggaraan pengelolaan barang milik /kekayaan daerah dan layanan pengadaan barangljasa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
8. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

## Bagian Kedua

## Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal Pasal 5

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal,
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi: pada
4. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.
5. 8 penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.
6. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

## Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Informasi Penanaman Modal

## Pasal 6

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
- (2) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal.
4. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
5. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal.
6. c pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal.

## Bagian Keempat

## Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

## Pasal 7

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi: pada
- (2) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan.
4. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan.
5. C pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan.
6. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

## Bagian Kelima

Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan

## Pasal 8

- (1) Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi:
- (2) Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
4. a penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
5. c pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
6. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

## BAB V

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. pada

## BAB VI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 10

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII

## TATA KERJA

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas.

## Pasal 12

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktunya. pada

## Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin; mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## JABATAN DAN ESELON

## Pasal 16

- 1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama
- (2) Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.

- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas
- (3) Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. pada

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

## Pasal 17

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:

Diundangkan di Tanjung tanggal Pesewber pada


2016

SEKREIARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, UPATI

SETDA

H?ABDUL MHTHALIB SANGADJI

(

BERITA DERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 4?