Unknown Unknown Nomor 14 Tahun 2016 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 25 April 2016)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Menetapkan :
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 4/D).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat;
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprodensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundangundangan.
7. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum;
8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum;
TUJUAN
BAB II - TUJUAN
Pasal 2
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk:
- a. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik.
PENGELOLAAN
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 3
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 4
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Banyuwangi dapat diakses melalui website http://jdih.banyuwangikab.go.id.
4
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 5
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum meliputi:
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Provinsi Jawa Timur;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kabupaten Banyuwangi;
- e. Evaluasi pelaksanaan JDIH Kabupaten Banyuwangi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 6
- (1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi terdiri dari pusat jaringan dan anggota jaringan;
- (2) Pusat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 7
Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH dibentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan oleh Bupati.
PENDANAAN
BAB IV - PENDANAAN
Pasal 8
Biaya pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 25 APRIL 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 14 ## BAB V PENUTUP Pasal 9

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 25 APRIL 2016

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI, H. ABDULLAH AZWAR ANAS