Unknown Unknown Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan Desa, perlu (berlaku 06 April 2005)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 9 TAHUN 2017
TENT ANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIMA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 de n Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Be bas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan . Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sima Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 05);
Menetapkan:
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 78);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bima.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah Kepala SKPD Kecamatan Se - Kabupaten Bima.
8. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur clan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017, meliputi:
- a. Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
- b. Prinsip Penyusunan APBDesa;
- c. Kebijakan Penyusunan APBDesa;
- d. Teknis Penyusunan APBDesa;
- e. Teknis Evaluasi RAPBDesa; dan
- f. Hal-Hal Khusus.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Bupati melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati membentuk Tim Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa dengan Keputusan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 dan pedoman evaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB II KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu petunjuk teknis melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang urusan Desa.


## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Bima

vt :»- 2017

Ditetapkan di

tanggal pada

Diundangkan di : Bima pada tanggal


tr,,. t,

2017

SEKR!ml\letS-1:~~H

HM. TAUFIK HAK

8 BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR

PERATURAN BUPATI BIMA

TAHUN 2017

2017

LAMPIRAN I

NO MOR

TANGGAL

## PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

## DENG AN DESA PEMERINTAH I. SINGKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Desa bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bima harus mendukung tercapainya sasaran pokok RKP Nasional Tahun 2017 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 7,1 persen;
2. Pengangguran sebesar 5,0 persen hingga 5,3 persen;
3. Angka kemiskinan 8,5 persen sampai dengan 9,5 persen;
4. Gini ratio (indeks) sebesar 3,8 persen;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,7.

Dalam rangka upaya pelaksanaan sasaran pokok RKP Nasional Tahun 201 7 dimaksud di atas, dilakukan untulc memenuhi Nawa Cita, yaitu:

- negara; 1. Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga
2. Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakka.n

sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8. Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, tercliri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga climensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins.

Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan program Indonesia pintar, sektor kesehatan dengan melaksanakan program Indonesia sehat, perumahan rakyat, melaksanakan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, dan melaksanakan revolusi mental. Program-program pembangunan dalam climensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari NawaCita.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga-listrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan ilmu pengetahuan dan telmologi. Programprogram pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari CH.a Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.
3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kellina, dan Cita Keenam.
4. Konclisi yang diperlukan memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi. Program-program pembangunan untuk menciptakan konclisi ini merupakan penjabaran dari Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat.

Upaya pelaksanaan sasaran pokok RKP Nasional Tahun 2017 dalam rangka memenuhi 9 (sembilan) Nawa Cita dimaksud di atas seharusnya dapat diejawantahkan sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan Nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima Tahun 2017 menetapkan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2017 mengacu kepada Visi Kabupaten Bima tahun 2016 -2021 yaitu "TERWUJUDNYA KABUPATEN BIMA YANG RAMAH : RELIGIUS, AMAN, MAKMUR, AMANAH, DAN HANDAL".

Visi Kabupaten Bima di atas merupakan suatu refleksi dari momentum gerakan pembangunan yang akan dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan untuk menyelesaikan segala permasalahan pembangunan yang dihadapi hingga saat ini, serta dalam rangka memacu berbagai kemajuan berdasarkan kondisi obyektif yang ada dengan upaya optimal yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Pelaksanaannya dituangkan dalam pemyataan visi sebagai berikut:

- Pemerintah Dan Masyarakat Kabupaten Bima Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Allah SWT, Serta Membangun Karakter Religius Dalam Bermasyarakat Terwujudnya 1. Pembangunan Kabupaten Bima Yang Religius
2. Pembangunan Kabupaten Bima Yang Aman Terwujudnya Pemerintah Dan Masyarakat Yang Mampu Menegakkan Keamanan Dan Ketertiban Wilayah dan Masyarakat, Mengamankan Proses dan Hasil Pembangunan, Serta Penegakkan Supremasi Hukum
3. Pembangunan Kabupaten Bima Yang Makmur : Terbangunnya Ekonomi Yang Tangguh, Kreatif Dan Kompetitif Dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Lokal Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera.
4. Pembangunan Kabupaten Bima ·Yang Amanah Terwujudnya pemerintah dan masyarakat yang jujur, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dalam mcwujudkan "good governance."
5. Pembangunan Kabupaten Bima yang Handal Terwujudnya pemerintah dan masyarakat yang berwibawa, unggul, berdaya saing dan andal dalam era globar

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah harus merujuk 5 (lima) pernyataan visi Kabupaten Bima di atas, dan diwujudkan melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 201 7.

## II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 didasarkan ketentuanketentuan pokok sebagai berikut:

1. APBDesa disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa TA.2017;
2. APBDesa TA. 2017 disusun menggunakan format APBDesa yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
3. Pilihan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan dalam APBDesa, disusun berdasarkan Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
4. Pilihan bidang dan kegiatan yang digunakan dalam APBDesa, disusun berdasarkan Daftar Kode Rekening Bidang dan Kegiatan Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
5. APBDesa harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
6. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalarn peraturan perundang-undangan;
7. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
8. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari prograrn/kegiatan pembangunan di Desa;

## III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Dalam rangka upaya pemenuhan adanya singkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Desa harus melaksanakan prinsip penyusunan APBDesa dan mengedepankan Kebijakan Penyusunan APBDesa yang memilki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pilihan kegiatan dan penganggaran yang dipastikan dalam APBDesa nya menjelaskan ada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa;
2. Pilihan kegiatan dan penganggaran yang dipastikan dalam APBDesa nya menjelaskan ada upaya menjawab persoalan pengangguran di Desa;
3. Pilihan kegiatan dan penganggaran yang dipastikan dalam APBDesa nya menjelaskan ada upaya mengurangi angka kemiskinan di Desa;
4. Pilihan kegiatan dan penganggaran yang dipastikan dalam APBDesa nya menjelaskan ada upaya pemerataan pendapatan masyarakat Desa;
5. Pilihan kegiatan dan penganggaran yang dipastikan dalam APBDesa nya menjelaskan ada upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Desa;
6. Dalam rangka pelaksanaan point 1 s.d point 5 di atas, sekaligus dalam rangka upaya mewujudkan Kabupaten Bima yang RAMAH, APBDesa diharuskan mengalokasikan belanja kegiatan bidang pelayanan dasar minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah belanja Desa dalam APBDesa nya.

Upaya pemenuhan Layanan Dasar merupakan bagian dari upaya pemerintah Desa dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Berikut ditampilkan bentuk-bentuk kegiatan Layanan Dasar yang tersedia dalam Daftar Kode Rekening Bidang dan Kegiatan Desa APBDesa TA. 2017 yang sesuai dengan arah kebijakan Bupati Bima dalam RPJMD Tahun 20162021, yaitu :

| Kegiatan Pembangunan I Rehabilitasi Poskesdes/ Pustu; KEGIATANLAYANAN CASARBICANG KESEHATAN | Pemenuhan Layanan Dasar Bidang Kesehatan, dilakukan sebagai upaya mewujudkan : |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kegiatan Pembangunan I Rehabilitasi Posyandu; Kegiatan Pembangunan I Rehabilitasi Pagar Poskes- des I Pustu; KegiatanPembangunan/Rehabilitasi PagarPosyandu; Kegiatan Pembangunan I Pemeliharaan Ruangan Rawat !nap Poskesdes I Posyandu; Kegiatan Pembangunan I Pemeliharaan Jambanisasi | MISI ke- V Kabupaten Sima dalam RPJMD 2016-2021 : "Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengedepankan peran serta masyarakat dalam pembangunan guna me·.vujudkan daerah yang maju dan berdaya saing• |
| Pemberdayaan Keluarga Berencana, Perempuandan Per1indungan Anak; Pemberdayaan Masyarakat Marjinal dan KEGIATAN LAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN Kegiatan Pembangunan I Pemeliharaan Gedung PAUD/TK; Kegiatan Pembangunan I Pemeliharaan Sanggar BefajarfPerpustakaanDesa; Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling Desa; Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana PendidikanUsla Dini. | Tujuan Pembangunan Kabupaten Sima dalam RPJMD 2016-2021 : "Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Pendidikan Masyarakat" MISI ke - V Kabupaten Sima dalam RPJMD 2016-2021: gMeningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengedepankan peran serta masyarakat dalam pembangunan guna mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing· Pemenuhan Layanan Dasar Bidang Pendidikan, dilakukan sebagai upaya mewujudkan : |
| Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan PenyandangDisabi\itas; Kegiatan Pengembangan Administrasi Pelayanan lnformasi Pembangunan Desa; KegiatanDukungan Pelayanan ldentitas Hukum Warga. | Tujuan Pembangunan Kabupaten Sima dalam RPJMD 2016-2021 : "Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Per1indungan Anak"; dan "Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Masyarakat Penyandang Masalah Sosial I Termarjinalkan". M\S\ ke - V KabupatenBima da\am RPJMD2016-2021 : UMeningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengedepankan peran serta masyarakat dalam pembangunan guna mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing• Pemenuhan Layanan Dasar Bidang Sosial Kemasya- rakatan, dilakukan sebagai upaya mewujudkan : |

| KEGIATAN LAYANAN DASAR BIDANG INFRAS- TRUK1'UR DASAR | KEGIATAN LAYANAN DASAR BIDANG INFRAS- TRUK1'UR DASAR | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 2. 3. | Kegiatan Pembangunan I Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air limbah Desa; Kegiatan Pembangunan I Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa; Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni. | Tujuan Pembangunan Kabupaten Bima dalam RPJMD 2016-2021 : uMenurunnya Kuantitas Kawasan Kumuh" MISI ke-111 Kabupaten Bima dalam RPJMD 2016-2021 : "Meningkatkan kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakal dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran didukung tersedianya sarana dan prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup" Pemenuhan Layanan Dasar Bidang lnfrastruktur Dasar, dilakukan sebagai upaya mewujudkan : |

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 201 7 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

## 1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, yaitu bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-Lain.

## a. Pendapatan Asli Desa

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa mernperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Potensi pendapatan yang bersumber dari belanja desa yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dan 2017 (diantaranya penyertaan modal kepada BUMDes, pembelian bibit kambing, pembelian bibit sapi, pembelian hand traktor, pembelian kursi dan terop, dll) yang telah disepakati memberikan kontribusi peningkatan PADes, sedapat mungkin dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli Desa;
- 2) Dalam APBDesa, PADesa nya agar disesuaikan penempatannya sesuai dengan daftar kode rekening kelompok dan jenis pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa.

## b. Pendapatan Transfer Desa

Pendapatan transfer meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah, pencantuman besaran anggarannya harus memperhatikan Peraturan Bupati Bima tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017.

Adapun pendapatan transfer yang meliputi Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dimaksud bersifat umum dan khusus, untuk kemudian pencantuman besaran anggarannya harus memperhatikan ketentuan dari pemberi bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## c. Pendapatan Lain-Lain

Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud di atas secara prinsip tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.

Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.

Ada pun mekanisme pencantuman penganggarannya ditetapkan oleh pemberi hibah dan sumbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Belanja Desa

Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 7~ 0 /o (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa.

Belanja Desa dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan belanja Desa ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk tunjangan dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD, serta insentif rukun tetangga dan rukun warga. Adapun hal lainnya agar tetap mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Disamping hal utama di atas, dalam penyusunan belanja Desa diminta perhatiannya agar menyesuaikan belanja Desa sesuai keten tuan se bagai berikut :

- 1) Dalam rangka mewujudkan MISI - I dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 yatu : "meningkatkan penerapan nilai-nilai religius dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang bertaqwa dan berbudaya", melalui tujuan pembangunan nya yaitu "meningkatnya efektifitas penyadaran dan pemahaman kehidupan beragama", meminta kepada Pemerintah Desa agar memprioritaskan belanja kegiatan pembinaan dan pengembangan pengurus masjid dan musholla Desa (Imam, Marbot, Bilal), kegiatan pembinaan dan pengembangan Guru Ngaji Desa serta Da'i Desa, dengan cara mengalokasikan belanja sarasehan keagamaan dan peningkatan besaran insentif yang layak;
- 2) Dalam rangka mewujudkan Misi - II dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 yatu : "membangun keamanan dan ketertiban wilayah dan masyarakat dengan mengedepankan penegakan suiperrnasi hukum dalam rangka mewujudkan daerah dan pemerintahan yang kuat dan stabil" dengan tujuan pembangunan nya yaitu "meningkatkan intensitas dan efektifitas perlindungan masyarakat dan penegakan hukum" meminta kepada Pemerintah Desa agar memprioritaskan belanja kegiatan pelatihan/ sarasehan anti radikalisme dan anti narkoba, serta pelatihan kesadaran hukum;

- 3) Dalam rangka mewujudkan MISI III dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 yatu : "meningkatkan kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat, dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran didukung tersedianya sarana dan prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup" dengan tujuan pembangunan nya yaitu : "meningkatnya Investasi, produktivitas dan daya saing usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi daerah", meminta kepada Pemerintah Desa agar memprioritaskan penye~taan modal kepada BUMDesa yang telah dibentuk dan aktif menjalankan usahanya, untuk kemudian juga dialokasikan belanja kegiatan pelatihan/ peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa sebagai upaya penguatan usaha BUMDesa;
- 4) Dalam rangka mewujudkan MISI IV dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 yatu "meningkatkan kemampuan, kejujuran aparatur pemerintah dengan mengedepankan rasa I tanggungjawab dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN" dengan tujuan pembangunan nya yaitu "meningkatnya kapasitas pemerintahan desa", meminta kepada Pemerintah Desa agar memprioritaskan belanja peningkatan tata kelola Desa yang baik melalui kegiatan- kegiatan sebagai berikut:
- a. kegiatan pendidikan dan pelatihan perangkat desa dan lembaga desa dengan mengalokasikan kegiatan pelatihan peningkatan kinerja aparatur Desa, pelatihan peningkatan kinerja RT/ RW, pelatihan kinerja lembaga desa karang taruna, KPMD, dan lembaga adat;
- b. kegiatan pengembangan sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi "SISKEUDES" dengan mengalokasikan belanja honorarium Operator SISKEUDES dan belanja bimbingan teknis lanjutan di tingkat Desa;
- c. kegiatan pengembangan administrasi pelayanan informasi pembangunan desa berbasis Sistem Informasi Desa (SID) dan berbasis "Desa Benderang Informasi Publik" Tahun 2017, dengan mengalokasikan belanja komputer/laptop, insentif operator, dan pelatihan untuk percepatan operasional program SID (Sistem Informasi Desa). Dan juga agar mengalokasikan belanja publikasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Desa melalui media televisi, media cetak harian ataupun mingguan, media website desa, media papan informasi berupa info grafis APBDesa yang ditempatkan disetiap dusun;

- 5) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, bahwa perangkat desa diwajibkan mendaftar pada prgram BPJS Ketenagakerjaan, agar mengalokasikan belanja tunjangan ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
- 6) Dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga kernasyarakatan desa dalam hal ini rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT), dapat diperkenankan untuk dialokasi kenaikan insentif dengan besaran yang layak, untuk kemudian besaran insentif dimaksud tidak boleh melanggar ketentuan ambang batas belanja Desa katagori 30% (tiga puluh persen) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 7) Ketentuan penempatan dan penyebutan nama-nama kegiatan dalam APBDesa, dapat dilihat melalui daftar kode rekening kelompok bidang dan kegiatan-kegiatan Desa;
- 8) Adapun hal lainnya agar tetap mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Pembiayaan Desa

- a. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) pada penerimaan pembiayaan, agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.
- b. Penyertaan modal pada pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan dalam APBDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang pembentukan badan usaha yang ditetapkan oleh Desa yaitu dapat berupa BUMDesa, Kelompok Usaha Bersama, atau jenis usahausaha ekonomi produktif lainnya yang dapat dikembangkan oleh Desa;

## IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

## 1. Penyusunan APBDesa Awai Tahun

Dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar dapat menyusun dan menetapkan APBDesa Tahun Anggaran 201 7 secara tepat waktu yaitu paling lambat akhir bulan minggu pertama bulan Maret tahun 2017.

Sejalan dengan hal tersebut maka diharapkan dapat memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa hingga dicapai kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara Pemerintah Desa dengan BPD paling lambat akhir bulan Februari tahun 2017.

Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilakukan dengan cara membetuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa melalui Keputusan Kepala Desa.

Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari Kepala Desa sebagai Penanggungjawab, Sekretaris Desa sebagai Ketua, Kepala Bidang Urusan Perencanaan dan Pelaporan sebagai sekretaris dan 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang anggota dari unsur pegawai kecamatan, Perangkat Desa, Ketua LPMD, KPMD dan tokoh masyarakat.

Adapun penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 201 7 dilakukan dengan tahapan pelaksanaan se bagai berikut :

- a. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dengan terlebih dahulu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud di atas;
- b. Sekretaris Desa beserta Tim menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa Tahun 2017;

- c. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- e. Berdasarkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD melakukan Rapat Pleno Pembahasan Internal terhadap isi dan kelayakan dari dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa;
- f. Hasil Rapat Pleno Pembahasan Internal terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuatkan berita acara pembahasannya, untuk kemudian disepakati jadwal Rapat Pleno Pembahasan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh BPD;
- g. Rapat Pleno Pembahasan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dipimpin oleh unsur pimpinan BPD dan dengan mengundang Camat, Tenaga Pendamping Desa, Seluruh Anggota BPD, Kepala Desa, Sekdes, Kabid, Kasi, dan Kadus, Ketua RT/RW, KPMD, LKMD, LKD-LKD yang ada di Desa, Toga/Toma, Tokoh Pemuda, serta Tokoh Perempuan yang ada di Desa untuk mengahadiri kegiatan pembahasan bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud;
- h. Hasil Rapat Pleno Pembahasan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuatkan berita acara pernbahasannya, untuk kemudian Kepala Desa melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang mengalami perubahan akibat pembahasan dimaksud;
1. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disesuaikan ditindaklanjuti dengan membuat Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan BPD yaitu ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD;
- J. Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud di atas menjadi dasar BPD menerbitkan Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- k. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati bersama, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;

## 2. Penyusunan APBDesa Perubahan

Pelaksanaan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017, diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016, dan perubahan APBDesa dimaksud ditetapkan paling lam bat akhir bulan November 2017.

Apabila Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016 terlambat ditetapkan, maka Pemerintah Desa tetap melakukan Perubahan APBDesa sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan.

Jika pada laporan pertanggungjawaban tersebut mengalami pelampauan realisasi penerimaan desa dan terjadi penghematan belanja, maka jumlah dimaksud harus dianggarkan dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada Penerimaan Pembiayaan Desa pada APBDesa Perubahan.

Program dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APBDesa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 201 7.

## 3. Format APBDesa clan Daftar Kode Rekening Kelompok clan Jenis Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa

## a. Format APBDesa TA. 2017

APBDesa dibuat dalam format Peraturan Desa tenta.ig APBDesa yang terdiri dari konsideran peraturan desa dan lampiran-lampirannya.

Lampiran dimaksud di atas terdiri lampiran 1 yang berisi ringkasan APBDesa, lampiran 2 berisi rincian APBDesa, dan lampiran 3 berisi rekapitulasi belanja Desa dan pembiayaan Desa menurut jenis sumber dana.

Pilihan-pilihan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBDesa harus merujuk pada Daftar Kode Rekening Kelompok Bidang dan Kegiatan-Kegiatan Desa.

- b. Daftar Kode Rekening Kelompok dan Jenis Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa

APBDesa terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Adapun penempatan kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan dimaksud harus merujuk pada Daftar Kode Rekening Kelompok dan Jenis Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa TA. 2017.

## V. TEKNIS EVALUASI RANCANGAN APBDESA

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Desa per!u memperhatikan hal-hal teknis se bagai berikut :

1. Evaluasi adalah singkronisasi/harrnonisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah desa agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD ditetapkan oleh Kepala Desa, disarnpaikan kepada Carnat untuk dievaluasi;
3. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat dibuktikan dengan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa;
4. Setelah mendapatkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa, Kepala Desa menyampaikan dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa kepada Tim Verifikasi dan Evaluasi APBDesa Versi Aplikasi Siskeudes yang ditunjuk oleh Bupati untuk dievaluasi;
5. Hasil verifikasi dan evaluasi terhadap APBDesa Versi Aplikasi Siskeudes dapat dijadikan dasar oleh Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa;
7. Camat dapat memberhentikan dan/atau mencabut pemberlakuan Peraturan Desa tentang APBDesa jika hasil evaluasi tidak ditindalanjuti oleh Kepala Desa dan BPD. Adapun memberhentikan dan/ atau rnencabut pemberlakuan dimaksud ditetapkan melalui Keputusan Bupati atas rekomendasi Camat.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2017, Carnat diharuskan membentuk Tim Evaluasi APBDesa tingkat Kecamatan dalam bentuk Keputusan Carnat, yaitu terdiri dari Camat sebagai Pengarah/Pembina, Sekretaris Camat sebagai sebagai Ketua, 3 (tiga) sarnpai dengan 5 (lima) orang anggota dari unsur pegawai kecarnatan.

## VI. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalarn menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2017, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Jika Desa memiliki pilihan kegiatan dengan jumah kebutuhan penganggaran yang banyak seperti contohnya pembangunan DAM, maka Desa dapat diperkenankan melakukan pembangunan DAM dimaksud dengan cara kerja sarna antar Desa yaitu dalam APBDesanya belanja pembangunan DAM dialokasikan dan dilaksanakan pembangunannya oleh 2 (dua) atau lebih Desa yang mendapatkan manfaat dari aliran air DAM yang dibangun.
2. Pilihan kegiatan yang diperioritaskan dalarn penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 juga harus merujuk ketentuan yang diatur dalam Peraturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Perioritas Dana Desa Tahun 2017;
3. Dalam setiap pelaksanaan tahapan penyusunan APBDesa dan pelaksanaan tahapan evaluasi APBDesa, agar selalu berkoordinasi dengan Tenaga Pendaping Desa yang secara khusus ditempatkan oleh Pemerintah Pusat di Kecamatan dan Desa untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi perencanaan Desa. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka upaya mewujudkan "DESA BERSAMA PENDAMPING DESA BERSAMA-SAMA MEMBANGUN DESA".


4. Menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, belanja Desa baru dapat direalisasikan setelah APBDesa Tahun Anggaran 2017 dilakukan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2017 ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa.




## PERATURAN DESA CENGGU

NOMOR

TAHUN 2017

## TENT ANG

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CENGG U KECAMATAN BELO TAHUN ANGGARAN 2017 ,

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA DESA CENGG U,

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, 21, 22 dan 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa; a. Men