PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 1 Tahun 2011 tentang PaJak Daerah, dan memberikan kepastian hukum sebagai ·pedoman dala.m pelaksanaannya, maka perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang an 2 Tahun 2011 tentang PaJak Daerah, dan memberikan kepastian hukum sebagai ·pedoman dala.m pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 79 Ayat (3) Peratu � Daerah Kabupaten Sintang Nomor tata cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
Mengingat
1. Undarig-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Uridang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3262) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);'
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indone � ia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
6. Undang,Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3646) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Uandang-Uandang ...
7. Undang-Und g P I ang Nomor 28 Taliun 1999 tentan K en l ye\_ eDnggaraan Negara Yang Bersih Dan Be bas Dari Korupsi, o usi an N · · Tab epotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia 1 dun � 999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik n onesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten tang Pembe � antasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan � mbaran Negara Republik Indonesia 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
9. U � dang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan PaJak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 � 2 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang P\_ajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
17. Undang-Undan N kail Peraturan Pe g omor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu. Indonesia T:ndang-Undangan (Lembaran Negara Republik N R un 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran egara epublik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan p · p lak emenntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang ( � ;anaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana T m aran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hale Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3696);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor . 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (t.embaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Pe · Tata Cara p .menntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang . O ai:mbenan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan PaJ � 1 � er . Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik n onesra Tahun 2010 Nornor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Pe:aturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Pe'netapan Kepala Daerah Atau � ibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentarig P � doman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tel � diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07 /2010 tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Intemasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lirigkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3 Tarnbahan lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor l Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor l);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor '5 Tahun 2013 (lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5 Tarnbahan lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sirltang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUBKAN
PERATURAH BUPATI TENTANG TATA CARA pEMEJUKSAAN
tJenetapkan PAJAK DAERAH.
Pasal 6
- (2) Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditei:nukan indikasi transaksi khusus telah terjadi rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.
Bagien Kedue· Jangka Waktu Pemerikaaan
Paaal 8
- (l) p riksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 en:e(l) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak aya al 's at Perintah Tugas Pemeriksaan oleh Kepala Dinas.
- tangg rik ur dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (2) Peme 2 sa;:;akukan paling lama 60 (en � puluh) hari terhitung ay � t ( l. sejak tangg al Surat Perintah Tugas Pemeriksaan oleh Kepala Dinas.
- (3) Apabila dalarn Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi khusu\_s adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pe � eriksaan yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama: Pemeriksaan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) han kalender.
- (4) Batas waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Ja � ab Usaha tidak datang atau berhalangan untuk hadir memenuh1 surat panggilan pemeriksaan.
Bagian Ketiga Standar Pemerlksaan
Paaal 9
Pasal 7
- (2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), meliputi:
- a. standar umum;
- b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
- c. standar pelaporan hasil pemeriksaan.
Paaal 10
Pasal 9
- a. mempunyai kemampuan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak serta menggunakan keterampilan secara cermat dan seksama;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pemeriksaan Pajak yang :
- b. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara; dan
- (3) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan\_ ole � tenaga ahli d � luar lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk secara tertulis dalam bentuk Surat Perintah Togas oleh Kepala Dinas.
- c. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.
Paaal 11
- (1) Standar pelaksanaan peme � s � an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi : . .
- b. luas pemeriksaan ditentukangk berdas 1 :k � petunjuk yang diperoleh dan luas . dikemban an me ui pencoco � an data, pengamatan, penmn � ket 1 e � angan, bkoknfirmas1, tehnik sampling dan penguJ1an amnya er enaan dengan pemeriksaan; k d b k .
- a. pelaksanaan peni:eriksaan h � s didahu\_lu1 dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang sek � ama; .
4. did temuan pemeriksaan harus asar an pa a u ti yang cukup c. dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpa � ;
- dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak. peme saan
0001.9iJ
- \2) Pemerik � a Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf\_ d, dapat diban\_tu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari lingkun an Pemerintah Daerah maupun y � g berasal dari luar lingkun:an Pemerintah Daerah yang di � nJuk ?leh Kepala Dinas sebagai tenaga ahli tertentu;
- b. pemeriksaan dapat dilaksanakan di Dinas, tempat Wajib Pajak a � au tempat lain yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Pemeriksa·
- a. apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan instansi terkait·
- c. Pemeriksaa-, dilaksanak � pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- e. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT SKPDN SKPDLB dan/atau STPD. ' '
- d. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas Kerja Pemeriksaan;
Pasal 11
- 1) bukti bahwa pemerikaaan' telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan;
- a. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:
- 2) bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan;
- 3) dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
- 5) referensi untuk pemeriksaan berikutnya.
- 4) sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang dilakukan oleh Wajib Pajak; dan
- b. Kertas Kerja Perneriksaan harus memberikan gambaran mengenai :
- 1) prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
- 3) pengujian yang telah dilakukan; dan
- 2) data, keterangan, dan/ atau bukti yang diperoleh;
- 4) kesimpulan dan hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.
Paaal 12
Standar pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat hal-hal :
2. kesimpulan Pemeriksa Pajak yang\_ menyimpang terhadap peraturan perundang-u � d � gan perpaJ � an;
1. ruang lingkup atau pos-pos yang di periksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
3. pengungkapan informasi lain yang terk � t dengan Pemeriksaan;
1. penugasan �� me":1'saan;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan un � k menguJ � kepatuhan pemenuhan kewajiban perpaj � antara lam mengenai :
2. identitas WaJtb PaJak; . . . 3 . pembukuan atau pencatatan\_WaJtb Pajak;
5. data/informas1 yang terse � a: . 6. buku dan dokum � n yang dipmJam;
9. 4 \_ pemenuhan k � wajiban pe � a � akan;
7. materi yang dipe � sa;
9. ikhtisar hasil pemeriksaan;
8. uraian hasil peme � saan;
10.per � tungan pejak terhutang; dan 11.kesunpulan dan usul Pemcriksa Pajak.
BacJan Keempat Kewajf.ban dan Kewenllllpn Pemerfba Pajak
Pua! 14
- (1) Dalam mclaks � akan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak Wajib:
2. .. a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wa11b Pajak;
- b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak saat diperiksa;
- c. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- d. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak;
- e. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- f. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- g. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen Jainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling Jama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
- h. merahasiakan kepada pihak Jain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak berwenang :
- a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. rnemasuki atau memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak;
- d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa:
- l) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/ atau keahlian khusus·
- 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilaukannya pecriksaan; . .
17. ' 2) memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
- e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dan Wajib Pajak; � 8:minta
- f. keterangan dan/atau bukti yang f � rlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan egiatan usaha Wajib Pajak.
8-ataa k.U.. Bak dan � lban · -� lb �
Paaat14
- (1) Dalarn � lakskanaan J&gt;Cmeriksaan W llb a. menunta epada Pemeriksa p'. I\J 1 Pajak berhak :
2. . merrunta epada Peme ik P b . ah n sa Paiak k em ent uan Pemerik u untu memberikan Surat pemeriksaan; sa.an sehubungan dengan pelaksanaan c. meminta kepada Pemeriks .
3. PengenaJ Pemeriksa Pa.'ak· I\Jak untuk memperlihatkan Tanda b . k J '
4. P tentang aJasan dan tu' a I\Jak. untuk memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
· Juan pemeriksaan ·
- d. menunta kepada Pemerik p . · Togas; · sa &amp;Jak untuk memperlihatkan Surat
- e. Menerima Surat Pemberitahun h il . f. Membantah . as pemeriksaan; dan
- (2) dalam hal W3J1b Pajak tidak m ak hak b · . enggun an se agaunana � aksud pada ayat ( 1) huruf e, paling lama dalam waktu 3 (tiga) han s �� elah. tanggal pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh WQJ1b Pajak, Hasil Pemeriksaan dian t t ggap un as.
8. dan embahasan dal mengQJukan permohonan untuk dilalrukan e., iib p iak d am hal terdapat perbedaan pendapat antara &amp;Jl 8J .. eng � Pemeriksa Pajak.
## Paaal 15
Dalam ran � a pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak, Wajib Pajak wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau merninjamkan buku atau catatan. dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak;
- b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memberi kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan , dokumen yang menjadi dasar pernbukuan atau pcncatatan. dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat mernberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; .
- e. merahasiakan proses dan basil pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak.
- d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang dipcrlukan; dan
## Bagian Keenam Peminjaman Dokumen
## Paul 16
- ( 1) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan
- Lapangan : d ku O termasuk data yang dikelola secara a. buku, catatan, 0 me lain yang diperlukan dan elektronik . serta keter:g:at pelaksanaan pemeriksaan di diperoleh/ditem � kan J � � pada saat itu juga dan Pemeriksa tempat Wajib PaJak,. pmJ. taman: Pajak membuat bukti pelilll\l '
- b. buku, catatan dokum 1 ktr nik ' en tcnna k e e o serta kete su . data yang dikelola secara diperoleh/ditemukan r � gan lam yang diperlukan dan sebagaimana dimaksu � a a saat pelaksanaan pemeri.ksaan membuat surat permintaanpada \_\_ huruf a, Pemeri.ksa PaJak
- c. buku, catatan, dokumen peIIUnJaman; dan elektronik sebgaimana dim termasuk data yang dikelola secara kepada Pemeriksa Pa'ak � sud pada huruf b,wajib diserahkan permintaan . . � Paling lama l (satu) bulan sejak surat disampaikan i1'/p:[1Jam W � b buku, catatan, dan dokumen a 8Jl Pajak
3. a buku catat · ' . an, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain di 1 kan I h p riksa p · ak h · � , yang per u o e eme aJ · arus dicantumkan pada surat panggilan·
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilak akan · san dengan Pemeri.ksaan Kantor :
- b. buku catatan dokum t ' · · . · en, ermasuk data yang dikelola secara elektronik s � rta .keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf\_a, wajib dipmJ\_amkan. pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman;
- d. buku, c � tatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang memuat permintaan peminjaman diterima oleh Wajib Pajak.
- c. dalam hal buku\_. catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola s 7 c:rr � elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum dipmJ � an P8:da saat Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dim � sud pada huruf b, Pemeri.ksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman;
- (3) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang belum dipenuhi dan jangka waktu l(satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c atau ayat (2) huruf b, belum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali.
## Paaal 17
- (1) Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak harus membuat bukti penyimpanan.
- (3) Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 16
- (2) Dalam hal buku, catatan, dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pemyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak sesuai dengan aslinya. - (4) Dalam hal buku catatan. dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain \_yang perlu. dilindungi k ah iaannya Waiib Pajak dapat mengaJukan permmtaan agar er as1 ... � . ' " . akuk dit t W . ib p . pelaksanaan ,Pemeriksaan dapat di! an empa aJ1 ajak dengan menyediakan ruangan khusus. Dalam hal pemeriksaan dil melakukan kegiatan Usaha W � k � terhudap Wajib Paj � yang seluruh permintaan . . aJib P8Jak tidak memenuhi sebagian atau 17 ayat 3 (tiga) sehinpemmJaman seb\_agaimana dimaksud dalam Pasal Peme � sa Pajak da:: !::am � a P8Jak terutang tidak dapat � itung, seeuai dengan peratu nghitung paJak terhutang secara Jabatan ran perundang-undangan perpajakan. ## Bagian Ketujuh PenolaJran Pemeribaan ## Paaal 19 - (1) Dalam hal W iib · · . dimak 8JI Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaunana sud dalam Pasal 15 ak w iib p iak harus d , m a aJ1 aJ menan atangani surat pemyataan penolakan pemeriksaan. - (3) Apabila WaJ1b\_ Pajak tidak memenuhi panggilan, Pemeriksa Pajak membuat benta acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan oleh Wajib Pajak. - (2) Dalam hal W .. b p · ajt . ajak menolak menandatangani surat pemyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang \_ditand � tangani oleh Pemeriksa Pajak. - (4) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak tidak ada diternpat, maka : - a. perneriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terb