PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 30 Tahun 2003 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku 15 Desember 2003)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 30 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Pariwisata, Seni dan Budaya maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
MENETAPKAN :
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KABUPATEN MUARO JAMBI.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 2
- (1). Susunan organisasi Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penataan objek dan sarana wisata;
- d. Seksi Pemasaran wisata;
- e. Seksi Seni dan Budaya;
- f. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur organisasi Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 3
Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Kepariwisataan, seni dan budaya dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai fungsi:
- a. Inventarisasi data;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengembangan wisata;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang seni dan budaya lokal;
- d. Penataan objek dan sarana wisata;
- e. Pemasaran wisata;
- f. Pemeliharaan situs dan penggalian nilai sejarah;
- g. Pembinaan adat dan budaya lokal;
- h. Pengelolaan tata usaha kantor.
Bagian Pertama SUB BAGIAN TATA USAHA
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 5
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Perencanaan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan;
- d. Pengolahan naskah dinas;
- e. Pengelolaan kearsipan;
- f. Perencanaan Umum;
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 7
Seksi Penataan objek dan sarana wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya di bidang Penataan objek dan sarana wisata.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 8
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 di atas, Seksi Penataan objek dan sarana wisata mempunyai fungsi :
- a. Inventarisasi data sarana dan objek wisata;
- b. Penyusunan rancana kegiatan dibidang penataan objek wisata;
- c. Penataan kawasan/ lingkungan sekitar objek wisata;
- d. Pengembangan objek wisata alam dan buatan;
- e. Pembangunan perbaikan fasilitas umum pada kawasan wisata;
- f. Bimbingan usaha hotel, penginapan, restoran, rumah makan, café dan akomodasi wisata lainnya;
- g. Penyelenggaraan izin pendirian hotel, penginapan, restoran, rumah makan, café serta akomodasi wisata lainnya;
- h. Pendataan dan pelaporan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 9
Seksi Pemasaran Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya dibidang Pemasaran Wisata.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 9 di atas, Seksi Pemasaran Wisata mempunyai fungsi:
- a. Inventarisasi data dibidang kepariwisataan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan pengembangan kepariwisataan daerah;
- c. Pengembangan pemasaran wisata;
- d. Penyelenggaraan kegiatan promosi wisata;
- e. Bina usaha wisata;
- f. Penyelenggaraan kegiatan/event wisata skala Daerah;
- g. Pendataan dan Pelaporan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 11
Seksi Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya di bidang Penataan Seni dan Budaya Daerah.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 12
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 di atas, Seksi Seni dan Budaya mempunyai fungsi :
- a. Inventarisasi data dibidang Seni dan Budaya Daerah;
- b. Pengkajian terhadap seni dan nilai-nilai budaya daerah;
- c. Pembinaan adat dan istiadat;
- d. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya;
- e. Pemeliharaan situs-situs purbakala dan benda seni yang bernilai sejarah;
- f. Fasilitasi penyelenggara kesenian dan kebudayaan daerah;
- g. Pengembangan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan daerah;
- h. Penyebarluasan informasi dibidang kesenian dan budaya daerah;
- i. Pembinaan sanggar-sanggar kesenian dan kebudayaan daerah;
- j. Pendataan dan Pelaporan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 13
## Bagian Kelima KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 14
Setiap pejabat dilingkungan Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan tertulis sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada pimpinan.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 15
Pasal 15
Tingkatan eselonering jabatan struktural dilingkungan Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya adalah :
- a. Kepala Kantor eselon III.a;
- b. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi eselon IV.a.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 15
Pasal 16
Pejabat dilingkungan Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangundangann yang berlaku.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 15
Pasal 17
Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 16 di atas harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Pasal 18
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Pasal 19
Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkenaan dengan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 15 Desember 2003

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. AS'AD SYAM

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Februari 2004

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 20 SERI D NOMOR 20 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KABUPATEN MUARO JAMBI LAMPIRANAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 30 TAHUN 2003 TANGGAL : 15 DESEMBER 2003

Penandatangan: ## BUPATI MUARO JAMBI DTO H. AS'AD SYAM
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 30 TAHUN 2003 TENTANG
## ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KABUPATEN MUARO JAMBI
## I. PENJELASAN UMUM
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi dan tata kerja Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya sebagai lembaga teknis daerah guna melaksanakan kewenangan daerah dibidang penyelenggaraan Pariwisata, Seni dan Budaya.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas