PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 3/E Tahun 2010 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2009-2013 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2009 - 2013.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan masyarakat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta ## BAB II VISI, MISI DAN PROGRAM
Pasal 2
- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi :
- a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-SKPD;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-SKPD.
Pasal 3
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, menjabarkan RPJM Daerah dalam RKPD dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya.
Pasal 4
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Renstra-SKPD.
Pasal 5
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, melaksanakan program Renstra-SKPD yang dituangkan dalam Renja-SKPD.
SISTEMATIKA
Pasal 150
- e. bahwa ## BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan masyarakat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta ## BAB II VISI, MISI DAN PROGRAM
- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi :
- a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-SKPD;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-SKPD.
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, menjabarkan RPJM Daerah dalam RKPD dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya.
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Renstra-SKPD.
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, melaksanakan program Renstra-SKPD yang dituangkan dalam Renja-SKPD.
SISTEMATIKA
- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai berikut :

- a.

- Bab

- I Pendahuluan;

- b. Bab

- II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

- c. Bab III Gambaran Umum Keuangan Daerah dan

Pembiayaan Pembangunan;

- d. Bab IV

Analisis Isu-isu Strategis;

- e. Bab V

Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan;

- f. Bab VI Tahun 2009-2013;

Sasaran dan Indikator Sasaran RPJM Daerah Kota Malang

- g. Bab VII Indikasi Rencana Program dan Kegiatan;

- h. Bab VIII Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi;

- i. Lampiran-lampiran.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan, maka Kepala Daerah yang sedang menjabat dalam tahun terakhir RPJM Daerah diwajibkan menyusun rancangan RKPD.
- (2) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai acuan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 5 Nopember 2010

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang

pada tanggal 23 Desember 2010

## SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003