Unknown Unknown Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagai pelaksanaan dari (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERIN1'AH KABUP A TEN TEBO · ,
PERATURA.~ DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 40 TAHUN 2001
TENT ANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,
- a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagai pelaksanaan dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 T ahun 1999 dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Tata Cara Pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa:
- b. bahwa untuk memenuhi pada huruf a diatas perlu menetetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.
- I. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 );
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor 3839 );
3. Undang-undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nornor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nornor 169, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor 3893 );
4. Undangundang Nornor 25 Tahun 1999 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Daerah ( Lernbaran Negara Tahun 1999 Nornor 72, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3848 );
5. Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pernerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonorn ( Lernbaran Negara Tahun 2000 Nornor 54, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor 3952 );
6. Keputusan Presiden Nornor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undangundang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa:
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.
Dengan persetujuan
DEW Ail\l' PERWAKILAN RAKYAT DAERIB KABUPA TEN TEBO
MEMUTUSKAN
PERATURTAN DAERAH KABlJPATEN TEBO TEr-..T'fA.t~GTATA CARA PErvllLlliA.~ DAN ATAU PENGANGKAT AN PERANGKAT DESA Menetapkan
BABI
KETENTUA.~ lJM.lJM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- f. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistim Pemerintah Nasional dan berada di Daerah;
- h. Adat Istiadat adalah seperangkat Nilai dan Norma , Kaidah dan Kegiatan Sosial yang berubah dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa
PENJELASAN
Pembukaan
satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat ;
## BAB II
## PERSY ARA TA..N GALON PERANGKAT DESA
##
PENJELASAN
Pasal 2
Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang : - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - b. Setia clan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara clan Pemerintah Republik Indonesia; - c. Berkelakuan Baik,Jujur, adil, cerdas clan berwibawa; - d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak lansung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila clan Unclang-Undang Dasar 1945 seperti G.30 S/PKI clan atau kegiatan-kegiatan Organisasi terlarang Iainnya; - e. Tidak sedang menjalani Pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 ( lima ) Tahun; - f. T erdaftar sebagai Penduduk clan bertempat tingga1 tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 ( satu ) T ahun terakhir dengan tidak terputus-putus; - g. Sekurang-kurangnya telah berwnur 25 ( Dua Puluh Lima) Tahun clan setinggitingginya 56 Tahun; - h. Sehat Jasmani clan Rohani; - i. Sekurang-kurangnya berijazah /STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
PENJELASAN
Pasal 3
- ( 1 ). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini terdiri dari : - a. Sekretaris Desa sebagai unsur staf yang merupakan Kepala Tata Usaha clan memberikan Pelayanan Teknis Administrasi; - b. Kepala-Kepala Urusan yaitu pelaksana Teknis lapangan; - c. Kepala-Kepala Dusun yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya; - (2). Jumlah clan kebutuhan formasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 2 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD; ## BAB ill ## !vlEKANIS!vlE PE:MILIHAN DAN ATAU PENGANGKATANPERANGKATDESA
PENJELASAN
Pasal 4
- (1 ). Calon Perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapat persetujuan Pimpinan Badan Perwakilan Desa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini; - Desa; (2). Setelah mendapat persetujuan dari BPD, Calon Perangkat Desa yang tekah dipilih clan atau diangkat tanpa pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
PENJELASAN
Pasal 5
- (1 ). Apabila Calon Perangkat Desa lebih dari 1 orang clan berdasarkan penilaian memenuhi syarat maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Kepala Desa; - (2).Hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 5 diajukan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; - (3).Apabila Hasil ujian saringan lebih dari 1 orang calon yang memenuhi syarat maka diadakan pemilihan oleh para anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa; ## BAB IV ## MASAJABATANPERANGKATDESA
PENJELASAN
Pasal 6
- (l).Masa jabatan Perangkat Desa selama 5 ( Iima ) Tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan kewenangan Kepala Desa; - (2). Dalam hal jabatan Perangkat Desa kosong maka Kepala Desa menunjuk seorang Penjabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 bulan sudah diadakan pemilihan dan atau Pengangkatan;
PENJELASAN
Pasal 7
Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban harus bersikap netral dan tidak memihak serta tetap berpegang teguh kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku; ## BABV ## LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA
PENJELASAN
Pasal 8
## Perangkat Desa dilarang : - a. Melanggar ketentuan yang telah diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini; - b. Melakukan hal-hal yang dapat Menjatuhkan kehormatan atau martabat Negara,Pemerintah, Pemerintah Desa dan masyarakat; - c. Melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan Kepentingan Negara,Pemerintah,Pemerintah Desa dan masyarakat Desa; - d. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan Peraturan Perundang-undangan; - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nonna-norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;
PENJELASAN
Pasal 9
Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Derah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perauran Perundang-undangan yang berlaku; ## BAB VI ## PEMBERHENTIANPERANGKATDESA
PENJELASAN
Pasal 10
## Perangkat Desa diberhentikan karena : - a. Meninggal Dunia; - b. Berakhir masa jabatannya; - c.