PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 4/E Tahun 2010 tentang ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,
- a. bahwa pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan usaha sangat berpotensi menimbulkan dampak berupa terganggunya kelancaran lalu lintas yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan terpenuhinya hak atas lingkungan yang sehat;
- b. bahwa perkembangan kehidupan ekonomi maupun sosial kemasyarakatan yang ada saat ini cukup pesat sehingga memerlukan pengaturan-pengaturan yang pada dasarnya ditujukan untuk memperkecil dampak yang ditimbulkannya;
- c. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas dari suatu kegiatan pembangunan diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang efektif, akurat dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 10 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Malang.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang.
6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Kota Malang.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.
8. Tim Andalalin adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang susunan keanggotaannya yang terdiri dari Instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Andalalin.
9. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
10. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
11. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap ## BAB II
KEWAJIBAN DAN KRITERIA
Bagian Kesatu Kewajiban
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Setiap Pengembang/Pengusaha pusat kegiatan dan/atau permukiman yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan yang diinginkan, wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu syarat bagi Pengembang/Pengusaha untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan.
Bagian Kedua Kriteria
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Kriteria kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin, antara lain :
- a. perumahan;
- b. apartemen/kondominium;
- c. toko/rumah toko/kantor/rumah kantor;
- d. pusat perbelanjaan/pasar/perkantoran;
- e. hotel/motel/penginapan;
- f. rumah sakit/klinik;
- g. industri/pergudangan;
- h. sekolah/perguruan tinggi;
- i. tempat kursus;
- j. restoran/rumah makan;
- k. gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olah raga;
- l. terminal/pool kendaraan/gedung parkir;
- m. bengkel kendaraan bermotor; dan/atau
- n. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Gas.
- (2) Kriteria kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
DOKUMEN ANDALALIN
BAB III - DOKUMEN ANDALALIN
Pasal 4
Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
- a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang/Pengusaha dalam penanganan dampak; dan
- e. rencana pemantauan dan evaluasi.
BAB III - DOKUMEN ANDALALIN
Pasal 5
- (1) Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang terkait di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB III - DOKUMEN ANDALALIN
Pasal 6
Dokumen Andalalin selain memuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat juga memuat ketentuan-ketentuan lain yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB IV - PENILAIAN ANDALALIN
Pasal 7
Untuk mendapatkan persetujuan dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pengembang/Pengusaha mengajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dan lalu lintas untuk dilakukan penilaian.
BAB IV - PENILAIAN ANDALALIN
Pasal 8
- (1) Penilaian dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal beranggotakan dari unsur Dinas Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Hasil penilaian dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah.
- (4) Terhadap dokumen Andalalin yang sudah dilakukan penilaian oleh Tim dan dipandang sudah memenuhi aspek penilaian, Kepala Daerah memberikan persetujuan dokumen Andalalin.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penilaian Andalalin, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB IV - PENILAIAN ANDALALIN
Pasal 9
- (1) Dokumen Andalalin yang sudah disetujui oleh Kepala Daerah dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus Ijin Mendirikan Bangunan.
- (2) Dokumen Andalalin yang sudah disetujui oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), wajib dilaksanakan oleh Pengembang/Pengusaha yang dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengembang/Pengusaha wajib menyerahkan dokumen Andalalin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagai bahan untuk melakukan pengawasan.
- (4) Pengembang/Pengusaha wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas Perhubungan dan Badan Lingkungan Hidup.
EVALUASI
BAB V - EVALUASI
Pasal 10
- (1) Evaluasi terhadap Andalalin dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) ## BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
BAB V - EVALUASI
Pasal 11
- (1) Kepada Pengembang/Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban baik sebagian atau seluruhnya yang tertuang dalam dokumen Andalalin dapat dicabut ijinnya dengan segala akibat hukumnya.
- (2) Kepada Pengembang/Pengusaha yang tidak melakukan Andalalin dapat dicabut ijinnya dengan segala akibat hukumnya.
- (3) Sebelum dilakukan pencabutan ijin, harus diberi peringatan 3 (tiga) kali berturutturut yang masing-masing peringatan berjangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima.
BAB VII - PENYIDIKAN
Pasal 12
8
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Andalalin agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Andalalin;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Andalalin;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Andalalin;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Andalalin;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat periksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Andalalin;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Andalalin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 13
Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 14
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, merupakan pelanggaran.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Setiap Pengembang/Pengusaha pusat kegiatan dan/atau permukiman yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sudah mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan dan sedang melaksanakan pembangunan, apabila terjadi perubahan site plan, Pengembang/Pengusaha pusat kegiatan dan/atau permukiman harus membuat dan mendapatkan persetujuan dokumen Andalalin.
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Penetapan: Disahkan di Malang pada tanggal 5 Nopember 2010

Penandatangan: WALIKOTA MALANG,

Verifikasi: ttd. Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 23 Desember 2010

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Verifikasi: ttd. Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012 LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI E

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
## NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG
## ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
## I. UMUM
Bahwa adanya pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat dan kegiatan pembangunan fisik di Kota Malang yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan atau lokasi pembangunan tersebut, apabila tidak dilakukan penataan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang memadai. Hal tersebut menjadi pendukung terbukanya akses jalan dan kelancaran seluruh kegiatan yang berlangsung didalamnya.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Malang perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui pelaksanaan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas bagi pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu agar supaya pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu tersebut tidak sampai menimbulkan kemacetan lalu lintas. Karena itulah perlu sebuah Peraturan Daerah yang menjadi acuan/pedoman atas analisis dampak pembangunan kawasan perkotaan yang berupa perumahan dan pemukiman, kawasan pariwisata, perkantoran dan gedung pemerintah. Dengan demikian kelancaran lalu lintas dapat tetap dipertahankan ditengah pembangunan kawasan perkotaan yang semakin pesat.
Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa disamping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus sebagai upaya Pemerintah Kota Malang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Analisis Dampak Lalu Lintas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Analisis Dampak Lalu Lintas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan kriteria kegiatan dan/atau usaha termasuk luasan lahan yang dipergunakan.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Tenaga ahli bersertifikat yaitu tenaga ahli yang mendapat pengakuan dari asosiasi di bidangnya. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Apabila status jalan dikuasai oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi, maka Tim melibatkan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau instansi lain yang terkait. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah harus berdasarkan dokumen Andalalin, termasuk apakah Pengembang/Pengusaha sudah melaksanakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam dokumen Andalalin. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4