PERATURAN BUPATI MA Nomor 7 Tahun 2017 tentang KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (berlaku 5 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
salinan
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Muara Enim sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
KEWENANGAN DESA
Pasal 2
- (1) Kewenangan Desa
Pasal 3
Sistem Organisasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah kewenangan Desa untuk menetapkan organisasi Pemerintahan Desa dan untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
Bagian Kedua Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
Pasal 4
Pembinaan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah kewenangan Desa untuk menyusun, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan, lingkungan dan kemasyarakatan lokal berskala Desa serta kerja sama antar Desa.
Bagian Ketiga Pengelolaan Tanah Kas Desa
Pasal 5
Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah kewenangan Desa untuk mengelola dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.
Bagian Keempat
Pengelolaan Tanah Desa atau Tanah Hak Milik Desa
Pasal 6
Pengelolaan Tanah Desa atau Tanah Hak Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah kewenangan Desa untuk memelihara, mengelola, memanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.
Bagian Kelima Pengembangan Peran Masyarakat Desa
Pasal 7
Pengembangan Peran Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah kewenangan Desa untuk membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan lokal berskala Desa, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun Desa.
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
BAB III - KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 8
Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi :
- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
BAB III - KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 9
Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi :
- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.
BAB III - KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 10
Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi :
- a. bidang Pemerintahan Desa;
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Bagian Kesatu Bidang Pemerintahan Desa
BAB III - KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 11
Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :
- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyaratan Desa;
- k. penetapan perangkat Desa;
- l. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- m. penetapan Peraturan Desa;
- n. penetapan kerja sama antar-Desa;
- o. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- p. pendataan potensi Desa;
- q. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- r. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- s. pengelolaan arsip Desa;
- t. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- u. pendataan desa dan penyusunan profil Desa;
- v. penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- w. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- x. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
- y. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- z. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa beserta perangkat Desa;
27. aa. operasional Pemerintah Desa;
28. bb. operasional dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- cc. operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- dd. pelayanan umum Pemerintahan Desa;
31. ee. pemilihan kepala Desa;
32. ff. pemilihan pengurus BPD;
33. gg. pendataan penduduk
BAB III - KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 12
Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :
- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.
Paragraf 1 Pelayanan Dasar Desa
BAB III - KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 13
Pelayanan Dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :
- a. pengembangan pos kesehatan Desa;
- b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui:
- 1) layanan gizi untuk balita;
- 2) pemeriksaan ibu hamil;
- 3) pemberian makanan tambahan;
- 4) penyuluhan kesehatan;
- 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
- 6) penimbangan bayi;
- 7) gerakan sehat untuk lanjut usia;
- 8) insentif kader kesehatan Desa; dan
- 9) insentif tim perduli ibu dan anak.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, melalui:
- 1) penyediaan lahan/lokasi;
- 2) pembangunan gedung; dan
- 3) penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.
- g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; dan
- i. sarana dan prasarana dibidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
Paragraf 2
Sarana dan Prasarana Desa
BAB III - KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 14
Sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi :
- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman masyarakat;
- d. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- e. pembangunan dan pemeliharaan embung/waduk Desa;
- f. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- g. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- h. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- j. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- k. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- l. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- m. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- n. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- o. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas Desa dan sarana umum lainnya;
- p. pembangunan dan pemeliharaan taman bermain anak; dan
- q. pengembangan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
Paragraf 3 Pengembangan Ekonomi Lokal Desa
BAB III - KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 15
Pengembangan Ekonomi Lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi :
- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- c. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- f. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- g. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- h. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- i. pengembangan ternak secara kolektif;
- j. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- k. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- l. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- m. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;
- n. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- o. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
Paragraf 4
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa
BAB III - KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 16
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi:
- a. penghijauan;
- b. pembuatan terasering;
- c. pemeliharaan hutan dan mengelola usaha hutan Desa;
- d. perlindungan mata air;
- e. pembersihan daerah aliran sungai;
- f. pengelolaan persampahan Desa; dan
- g. pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan kondisi Desa.
Bagian Ketiga
Bidang Kemasyarakatan Desa
BAB III - KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 17
Bidang Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; dan
- e. pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
BAB III - KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 18
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi :
- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
- 1) kelompok tani;
- 2) kelompok nelayan;
- 3) kelompok seni budaya; dan
- 4) kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- l. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
- m. peningkatan kapasitas masyarakat, melalui:
- 1) kelompok tani;
- 2) kelompok nelayan;
- 3) kelompok pengrajin;
- 4) kelompok pemuda;
- 5) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 6) Kelompok Masyarakat Miskin;
- 7) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- 8) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
PELAKSANAAN KEWENANGAN
BAB IV - PELAKSANAAN KEWENANGAN
Pasal 19
- (1) Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Kepala Desa bersama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan Musyawarah Desa untuk memilih kewenangan ## BAB V
PENETAPAN KEWENANGAN
BAB IV - PELAKSANAAN KEWENANGAN
Pasal 20
- (1) Kewenangan ## BAB VI
PUNGUTAN DESA
BAB IV - PELAKSANAAN KEWENANGAN
Pasal 21
- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pengantar;
- b. surat rekomendasi; dan
- c. surat keterangan.
BAB IV - PELAKSANAAN KEWENANGAN
Pasal 22
- (1) Desa dapat melakukan pungutan atas jasa usaha seperti wisata Desa, pasar Desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, pasir dan pungutan lain-lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakatlain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23
Pasal 23
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
PENDANAAN
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 24
- (1) Penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan Kewenangang Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan/atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 5 Januari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

Verifikasi: (Cap /ttd) HASANUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 7 ## BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 25

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 5 Januari 2017

Penandatangan: BUPATI MUARA ENIM,

Verifikasi: (Cap/ttd) MUZAKIR SAI SOHAR