PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 60 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR ~5 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- Menimbang a.
- bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran, serta pelaporan Dana Desa yarg bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pen:erintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar pengelolaan Dana Desa lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2016 harus diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 20 16;
1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 9 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan; Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 06);
- 18 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 14);
Menetapkan
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 24);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong:
- 2 Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 4 Kepala Daerah yang selanjuntya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB II PENGALOKASIAN DANA DESA

## PASAL 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: a. Alokasi Dasar; dan
2. b AF.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten Tabalong dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. pada

## Pasal 4

- (1) Besaran AF setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
2. b 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
3. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
4. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa. pada ayat
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada

## Keterangan:

- ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: AF setiap Desa {(0,25 x Z 1) + (0,35 x Z2) + (0, 1 0 x Z3) + (0 ,30 x Z4)} (DDkab ADkab)

Z1

- Z2
- rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tabalong
- rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Tabalong
- rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Tabalong
- Z4 rasio IKG

DDkab

- ADkab
- setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Tabalong
- besaran Alokasi Dasar Kabupaten Tabalong:

## Pasal 5

- IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (2) disusun berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. ayat
- besaran Dana Desa Kabupaten Tabalong

## BAB III MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN

## Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

## Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
2. b tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) .
3. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
5. b Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
6. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud huruf a, menunjukkan paling kurang telah digunakan minimal sebesar 75% (tujuh lima persen). puluh
9. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I; dan
- (4) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

## BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 8

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
3. b pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- C. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi;

- e pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup; dan
- f. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:
- b dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- C bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes;
- d pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan desa /hutan kemasyarakatan;
- h bidang kegiatan ekonomi lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah desa.
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
- (4) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

## BAB V PELAPORAN

## Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penggunaan dana desa setiap tahap kepada Kepala Daerah.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud (1) terdiri atas: ayat
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I
4. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya sebagaimana yang dimaksud (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan. pada ayat
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. pada ayat
- (5) Laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. pada

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 10

Kepala Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD

## Pasal 11

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
2. b meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan
3. 8 meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga persen), sebagaimana dimaksud (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. puluh pada pada ayat
- (3) Kepala Desa wajib mengangarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut. pada
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa. pada

## BAB VII SANKSI

## Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Dana Desa

## Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
2. b terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan/ atau
3. a Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (2) dan (3); ayat ayat
4. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. pada

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan. pada
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. pada ayat puluh
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II. pada

## Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal: 1) huruf a telah
2. b terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
3. a dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat diterima; dan
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD ayat
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Menteri c .q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. pada
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya. pada
- (5) Bupati menganggarkan kembali Desa di RKUD sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD pada

## Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa

## Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya. pada
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. pada

## BAB VIII PENUTUP

## Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten tabalong Tahun 2015 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 (Berita daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:

Ditetapkan di Tanjung tanggal 30 pada


H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung tanggal pada

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR