PERATURAN BUPATI RI Nomor L2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten situbondo Tahun 2afi yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Bupati. - Menglngat : 1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1g5O tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita " Negara Republik Indonesia Tahun lgso Nomor 4U sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 196s (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3Ol; 2. undang-undang Nomor 12 Tahun 1g8s tentang pqiak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1985 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor t2 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgg4 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. undang-undang Nomor 2L Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 44, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telatr diubatr dengan Undang-Undang Nomor 20 Takrun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO0 Nomor 130, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 4. undang-undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor TS, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851]; 3. undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2o6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 5. 4. undang-undang Nomor tr ratrun 2oo3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 6. 7. undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor s, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 6. undang-undang Nomor ls rahun 2oo4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor Go, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl; 8. 7. undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll; 9. 8. undang-undang Nomor 33 Tahun 2ao4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Rrsat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 10. 9. undang-undang Nomor 28 Tahun 2oog tentang pqiak Daerah dan Retribusi Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); 11. 10. undang-undang Nomor L2 Tahun zoLL tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zott Nomor 82, Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5%a\ L2. 11. undang-undang Nomor 5 Tahun 2ot4 tentang Aparatur sipil Negara (Iembaran Negara Republik -Indonesia Tahun 2ot4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941; 13. 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tatrun 2015 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 56791; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun LgT2 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L9ZZ Nomor 3S); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OO0 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : batrwa guna memberilon @oman bag aparat di lingkungarr Pemerintatr Ifubupaten Situbondo dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2017, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten situbondo Tahun 2afi yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- Menglngat : 1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1g5O tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita " Negara Republik Indonesia Tahun lgso Nomor 4U sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 196s (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3Ol;
2. undang-undang Nomor 12 Tahun 1g8s tentang pqiak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1985 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor t2 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgg4 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. undang-undang Nomor 2L Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 44, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telatr diubatr dengan Undang-Undang Nomor 20 Takrun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO0 Nomor 130, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. undang-undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor TS, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851];
3. undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2o6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 5.
4. undang-undang Nomor tr ratrun 2oo3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 6.
7. undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor s, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
6. undang-undang Nomor ls rahun 2oo4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor Go, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl; 8.
7. undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll; 9.
8. undang-undang Nomor 33 Tahun 2ao4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Rrsat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 10.
9. undang-undang Nomor 28 Tahun 2oog tentang pqiak Daerah dan Retribusi Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); 11.
10. undang-undang Nomor L2 Tahun zoLL tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zott Nomor 82, Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5%a\ L2.
11. undang-undang Nomor 5 Tahun 2ot4 tentang Aparatur sipil Negara (Iembaran Negara Republik -Indonesia Tahun 2ot4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941; 13.
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tatrun 2015 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 56791;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun LgT2 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L9ZZ Nomor 3S);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OO0 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor 2Lo, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aO28);
17. Peraturan Pemerinta.tr Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zaog Nomor 1g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ae72l;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 rahun 2oll tentang Pinjaman Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL1 Nomor 59);
6. L9. Peraturan Pemerintah Nomor ss rahun 200s tentang Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republi[ Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTSI;
20. Peraturan Pemerintah Nomor s8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daeratr (Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 200s Nomor !4o, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor asrgl;
8. 2r. Peraturan Pemerintah Nomor T9 Tahun 2oos tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tahun 2ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomo,r 921;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2ao6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintatr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun zoor tentang I"aporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi La.poran penyelenggaraan Pemerintahan Daeratr kepada Masyarakat (Le*baran Negara Republik Indonesia Tahun 2aoz Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6e3l;
4
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721;
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerints.h, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telatr beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 45/PRT lM/2o07 tentang Pedorn"an Teloris pembangunan Gedung Negara; 28.
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.O2/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2ALT;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2Ot6 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daeratr;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OLo tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran zaLT perita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8T4l;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2Ol2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeratr (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2OO5 - 2O2S (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tatrun 2OL2 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tatrun 2008 Nomor 13);
34. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2OL6 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2OL7 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLo Nomor L+l;
35. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertangsungiawaban dan pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi, pemberian Hibah, Bantuan Sosial, BaSl Hasil PajaklRetribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun ZOL6 Nomor 23l..
ME}IUTUSKAN:
MENETAPKAN
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanssal 2 3 SEp 2016 SEIIREIARIS DAERAII KABUPATEIV SITT'BOITDO, BERTTA DAtRArr KABTIPATEIT SITUBOIYDO TAHrrry 2OL6IIOMOR Ag ## Pasal I Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL7, sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagtan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2ol7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bag Aparat Pemerintah Ifubupaten Situbondo dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belarrja Daeratr Kabupaten Situbondo Tatrun 2Ot7.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintatrkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal Z 3 SEp 20lo

BI'PATI SITI'BONDO,


SEP 2016

## L/IUPIRAII Peraturan Bupati Situbondo rarrggal :23

## BAB I

## SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

1. Musrenbang Kecamatian dilaksanakan pada bulan Pebruari
2. Musrenbang Kota/Kabupaten dilaksanakan pada bulan Maret
3. Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada pertengahan bulan April
4. Musrenbang Nasional dilaksanakan pada akhir bulan April.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan pada akhir bulan Mei.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Musrenbang Desa dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus tahun anggaran berjalan.


StttfuR*rangmgBrbtsiPPty/lcqlahfwtwbtnsa*giEbraT#Catabtl*tgg*at tt*s**tgTrhnffi

$uig Oedonun 1(9j a (afiun 20 1 7

## BAB XII PENUTUP

1. Buku Pedoman ini disusun sebagai dasar Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum diatur dalam Buku Pedoman ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pemturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun zAfi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Tentrang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. 3.
4. Administrasi Pengelolaan Barang Daenah diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Bar:ang Milik Daerah. 4.
5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah lGbupaten Situbondo berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor il Tahun z}fi dengan semua perubahannya. 5.
6. Pelaksanaan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Pada Pemerintah Kabupaten Situbondo diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pembatasan Pelaksanaan PertemuarlRapat di Luar Kantor. 6.
7. Pengaturan Pengelolaan Kegiatan yang belum diatur dalam Buku Pedoman ini, sepanjang menjadi kevrrenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo, tetiap berpedoman pada penaturan atau ketentuan yang lebih tinggi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. 7.

BI'PATI SITT'BOITDO,


186