PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 50 Tahun 2013 tentang PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISMIOP, PENERAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SESUAI DENGAN NILAI PASAR SERTA PEMBERIAN KERINGANAN (STIMULUS) (berlaku 31 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa dalam rangka memenuhi dan mengantisipasi NJOP untuk berbagai tujuan sehingga perlu ditegaskan langkah dan kebijakan penerapan NJOP sama dengan nilai pasar, pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data System Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) serta pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu membentuk Penerapan Nilai Jual Objek Pajak dan Pemberian Stimulus kepada wajib pajak di Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data SISMIOP, Penerapan Nilai Jual Objek Pajak Sesuai Dengan Nilai Pasar Serta Pemberian Keringanan (STIMULUS).
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 4189);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2005 tentang Tatacara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISMIOP, PENERAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SESUAI DENGAN NILAI PASAR SERTA PEMBERIAN KERINGANAN (STIMULUS).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Bagian Kesatu
Pendaftaran Pajak Bumi Dan Bangunan
- (1) Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan bangunan dilakukkan oleh Subjek pajak dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
- (2) Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam formulir SPOP;
- (3) SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek pajak atau kuasanya;
- (4) Formulir SPOP disediakan dan diperoleh secara CumaCuma pada Dinas Pendapatan kabupaten Banyuwangi atau tempat-tempat yang ditunjuk.
Bagian Kedua
Pendataan Pajak Bumi Dan Bangunan
- (1) Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP;
- (2) Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
- b. Identifikasi objek pajak;
- c. Verifikasi data objek pajak;
- d. Pengukuran bidang objek pajak.
Bagian Ketiga
Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan
- (1) Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), khusus hasil penilaian objek pajak bumi, sebelum
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dapat dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada Desa dan atau kelurahan. ## BAB III ## SISMIOP ## Pasal 3 Dinas Pendapatan dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan penyempurnaan SISMIOP. ## Pasal 4 Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara: - (1) Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan atau pejabat/ instansi terkait pelaksanaannya sesuai prosedur pelayanan satu tempat (PST); - (2) Aktif, yaitu kegiatan basis data yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek yang ada dengan keadaan sebenarnya dilapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi dilapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data. ## Pasal 5 Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatunya yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000. ## Pasal 6 Petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pembentukan dan Pemeliharaan basis data Sistem Menejemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) mengacu pada Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## BAB IV ## PENERAPAN NJOP SESUAI DENGAN NILAI PASAR Pasal 7 - (1) Langkah penerapan NJOP dilakukan dalam rangka memenuhi dan mengantisipasi fungsi dan penggunaan NJOP untuk berbagai tujuan; - (2) Langkah tersebut sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah dengan menerapkan Nilai Jual objek pajak sesuai dengan nilai pasar; - (3) Yang dimaksud langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah: - a. Mengoptimalkan kegiatan Pendaftaran, pendataan dan penilaian secara berkala dan bertahap dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP; - b. Penerapan Assessment sales ratio pada tingkat minimal 80 % (persen); - c. Memanfaatkan data penawaran property semaksimal mungkin tentang perekaman data transaksi property dalam rangka pembentukan basis data property; - d. Memanfaatkan data laporan PPAT secara selektif mengingat banyaknya kasus harga transaksi jual beli property yang dilaporkan sesuai dengan NJOP. ## Pasal 8 - (1) Penerapan Assessment sales Ratio minimal 80 % (delapan puluh persen) akan berakibat NJOP PBB sebagai dasar pengenaan PBB akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan khususnya sektor perdesaan dan perkotaan; - (2) Kenaikan NJOP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas akan berdampak pada naiknya pokok ketetapan pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak; - (3) Dalam rangka penentuan Nilai Jual Objek pajak Bumi yang akurat perlu melakukan kegiatan analisis untuk melihat tingkat penerapan NJOP bumi terhadap nilai pasar yang berlaku melalui analisis Assessment Sales Ratio yang diprioritaskan pada wilayah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: - a. Wilayah yang mempunyai tingkat pembangunan tinggi terutama wilayah perkotaan; - b. Wilayah yang berpotensi dalam upaya penyesuaian peningkatan NJOP (diluar perkotaan); - c. Wilayah-wilayah yang berbatasan dalam rangka menjaga tingkat keseimbangan NJOP antar wilayah; - d. Wilayah dimana terdapat indikasi adanya data pasar yang mencakupi; - e. Wilayah yang sudah 3 (tiga) tahun atau lebih belum dilakukan revaluasi. - (4) Untuk kelancaran pelaksanaan analisis assessment sales ratio perlu dibentuk Tim evaluasi pelaksanaan dimaksud. ## BAB V ## PEMBERIAN KERINGANAN/STIMULUS ## Pasal 9 - (1) untuk mengantisipasi terhadap gejolak kenaikan NJOP sesuai dengan nilai pasar perlu adanya pemberian keringanan PBB/ stimulus; - (2) Keringanan/stimulus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : - a. Sampai dengan Rp.100.000,00; - b. Rp.101.000 s/d Rp.500.000,00; - c. Rp.501.000 s/d Rp.2.000.000,00. ## Pasal 10 Pengenaan PBB untuk objek pajak yang penetapan pajaknya sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) diatur sebagai berikut: - (1) Untuk objek pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam buku 1 kenaikannya dibatasi maksimal 25% (persen) dari kenaikan yang seharusnya; - (2) Untuk objek pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam buku 2 kenaikannya dibatasi maksimal 3 % (persen) dari kenaikan yang seharusnya; - (3) Untuk objek pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam buku 3 kenaikannya dibatasi maksimal 50 % (persen) dari kenaikan yang seharusnya. ## Pasal 11 Pengenaan PBB untuk objek pajak yang penetapan pajaknya diatas Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) diatur sebagai berikut: - (1) Untuk objek pajak berupa tanah kosong kenaikannya dibatasi maksimal 50% (persen) dari kenaikan yang seharusnya; - (2) Untuk objek pajak bukan berupa tanah kosong yang nilai bangunannya sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta) kenaikannya dibatasi maksimal 50% (persen) dari yang seharusnya; - (3) Untuk objek pajak bukan berupa tanah kosong yang nilai bangunannya diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta) kenaikannya dibatasi maksimal 50% (persen) dari yang seharusnya. ## Pasal 12 Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk objek pajak yang dikuasai oleh Badan Hukum, baik buku 1, 2, 3, 4 dan 5 kenaikannya sesuai dengan yang seharusnya. ## Pasal 13 Ketentuan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana tersebut pasal 4, 5 dan 6 tersebut diatas juga berlaku bagi objek pajak yang mengalami kenaikan NJOP akibat kegiatan pendataan. ## Pasal 14

Penandatangan: - (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai petunjuk teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendapatan.

Penandatangan: - (2) Jenis pendelegasian Bupati kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi terkait PBB-P2, yaitu: 1. Penandatanganan SPPT/SKP/STP; 2. Surat Keterangan Nilai Jual objek Pajak;

Distribusi: 3. Salinan Surat Pemberitahuan pajak Terhutang; 4. Surat Keputusan Pembetulan PBB P-2; 5. Penundaan Pengembalian SPOP; 6. Surat Keterangan lunas PBB; 7. Keberatan atas besarnya PBB-P2; 8. Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi; 9. Pengurangan Denda Administarsi; 10. Pengembalian kelebihan Pembayaran PBB-P2; 11. Pengurangan PBB-P2 Terutang; 12. Kompensasi PBB-P2; 13. Keberatan penunjukan sebagai Wajib Pajak PBB-P2; 14. Pembatalan SPPT/SKP/STP PBB-P2; 15. Penentuan kembali Jatuh Tempo Pembayaran. ## BAB VI ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Penandatangan: Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 31 Desember 2013

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 31 Desember 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 50