PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 13 Tahun 2015 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 2 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun anggaran 2015;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan DaerahProvinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer program SAMISAKE Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 31);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
5. Program Satu Milyar Satu Kecamatan yang selanjutnya disingkat SAMISAKE adalah program Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Dana Transfer adalah dana bantuan keuangan yang bersifat khusus dari provinsi.
8. Keluarga Miskin adalah Keluarga Miskin yang masuk di dalam database keluarga miskin hasil verifikasi Provinsi Jambi.
7. Dana Transfer Program SAMISAKE yaitu dana bersifat khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, yang dananya langsung ditransfer ke APBD Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan program SAMISAKE.
9. Bantuan Bedah Rumah adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE dengan bentuk melakukan perbaikan atau renovasi terhadap rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang calon penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
11. Bantuan Modal adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE dalam bentuk bantuan kepada Keluarga Miskin yang memiliki usaha atau baru ingin memulai usaha berupa bantuan modal kerja dalam bentuk dana dan/atau sarana/peralatan usaha untuk meningkatkan usaha yang calon penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
10. Bantuan Beasiswa Pendidikan adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE dalam bentuk pemberian bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada anak usia sekolah dari keluarga miskin yang calon penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
12. Pelatihan Tenaga Kerja adalah salah satu kegiatan dari program SAMISAKE dalam bentuk pelatihan usaha untuk keluarga miskin yang termasuk dalam Data Base Keluarga Miskin hasil Verifikasi Provinsi Jambi yang dikelola oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (SOSNAKERTRANS), yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
13. Jamkesmasda Samisake adalah salah satu kegiatan dari program SAMISAKE dalam bentuk bantuan pengobatan kepada Keluarga Miskin yang termasuk dalam Data Base Keluarga Miskin hasil Verifikasi Provinsi Jambi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
15. Kelompok Masyarakat adalah Kelompok yang beranggotakan dari keluarga sangat miskin yang masuk didalam database, dimana Keluarga sangat miskin sebagai calon penerimanya ditetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Camat tentang pembentukan kelompok masyarakat penerima program SAMISAKE.
14. Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE dalam bentuk Alat Mesin Pertanian (Alsintan) bagi Kelompok Masyarakat yang masuk dalam database keluarga miskin hasil verifikasi keluarga miskin Provinsi Jambi yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
17. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, dalam hal ini SKPD Kecamatan sebagai pengelola.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan program Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pembiayaannya bersumber dari dana transfer Pemerintah Provinsi dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan ditempatkan pada pos belanja pada APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3
- (1) Dana Program Samisake Provinsi Jambi yang ditransfer kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dilaksanakan adalah sebesar Rp.13.000.000.000,-(tiga belas milyar rupiah) yang dialokasikan pada masingmasing kegiatan antara lain :
- b. Bantuan Beasiswa Pendidikan;
- a. Bantuan Bedah Rumah;
- c. Bantuan Modal UMKM;
- e. Jamkesmasda Samisake; dan
- d. Pelatihan Tenaga Kerja;
- f. Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan).
- (2) Program Samisake pada Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada 13 Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :
- b. Kecamatan Tungkal Ulu;
- a. Kecamatan Tungkal Ilir;
- c. Kecamatan Pengabuan;
- d. Kecamatan Senyerang;
- e. Kecamatan Betara;
- g. Kecamatan Bram Itam;
- f. Kecamatan Kuala Betara;
- h. Kecamatan Seberang Kota;
- j. Kecamatan Renah Mendaluh;
- i. Kecamatan Merlung;
- k. Kecamatan Batang Asam;
- m. Kecamatan Muara Papalik.
- l. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM SAMISAKE
BAB III - TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM SAMISAKE
Pasal 4
- (1) Tujuan Program SAMISAKE secara umum adalah untuk menurunkan angka kemiskinan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang pada akhirnya terwujudnya visi Jambi EMAS 2015 pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat maju, aman, adil dan merata
BAB III - TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM SAMISAKE
Pasal 5
- (1) Sasaran kegiatan bantuan bedah rumah Samisake adalah :
- b. meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah sebagai fasilitator Pembangunan di Pedesaan; dan
- a. terbantunya Masyarakat miskin untuk mewujudkan rumah layak huni dan sehat yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, berkualitas, serta berwawasan lingkungan;
- c. terlaksananya penyelenggaraan Kegiatan Bedah Rumah yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
- a. menurunnya Siswa Droup Out akibat ketidakmampuan orang tua dari segi ekonomi/biaya;
- (2) Sasaran kegiatan bantuan beasiswa pendidikan adalah:
- b. terselenggaranya wajib belajar 12 tahun;
- d. terwujudnya kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia 7-15 tahun untuk sekolah di SD/MI/SDLB, SMP/MTS,/SMPLB, anak usia 16-18 tahun untuk sekolah di SMA/SMK/SMALB/MA dan Perguruan Tinggi.
- c. terbantunya keluarga miskin dalam meringankan biaya pendidikan; dan
- (3) Sasaran kegiatan bantuan modal adalah : a. terwujudnya peningkatan peran yang bergerak diberbagai usaha produktif; dan b. tersalurnya bantuan kepada masyarakat miskin
- a. meningkatnya kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
- (4) Sasaran kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja adalah :
- b. mengurangi pengangguran; dan
- (5) Sasaran Jamkesmasda adalah :
- c. terwujudnya kemampuan masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan
- a. terciptanya masyarakat yang sehat; dan
- (6) Sasaran kegiatan bantuan Alsintan adalah :
- b. mengurangi angka kematian
- a. terwujudnya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sangat miskin;
- b. meningkatnya Produktifitas Pertanian yang berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin.
BAB IV - STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM SAMISAKE
Pasal 6
- (1) Dalam penyelenggaraan pelaksanaan Program SAMISAKE dimonitor dan dikendalikan oleh Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
- (3) Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.
- (2) Struktur Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## BAB V PERENCANAAN

## Pasal 7

Tahapan Penyusunan rencana kegiatan SAMISAKE sebagai berikut:

- b. Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud huruf (a), Camat beserta perangkatnya mengidentifikasi Rencana Penerima program SAMISAKE dan menetapkan target capaian pada masing-masing kegiatan.
- a. Camat beserta perangkatnya dan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) pendampingan SAMISAKE dan Kepala Desa/Lurah melakukan verifikasi kembali terhadap database penduduk miskin hasil verifikasi Provinsi Jambi dengan membuat Berita Acara hasil Musyawarah.
- c. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan Rencana Penerima Program SAMISAKE dan Rencana Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

Dalam penyusunan rencana dan anggaran pada masing-masing kegiatan Program SAMISAKE, SKPD Kecamatan sebagai Pelaksana Program dapat dibantu dan difasilitasi oleh Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## BAB VI PELAKSANAAN PROGRAM SAMISAKE

## Pasal 9

- (1) Untuk kegiatan Bantuan Bedah Rumah Program SAMISAKE sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk Kegiatan Bantuan Modal UMKM Program SAMISAKE sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk Kegiatan Bantuan Beasiswa Pendidikan Program SAMISAKE sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk Kegiatan Bantuan Pelatihan Tenaga Kerja SAMISAKE sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (5) Untuk Kegiatan Bantuan Jamkesmasda Program SAMISAKE, SKPD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e, mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (6) Untuk Kegiatan Bantuan Alat Mesin Pertanian Program SAMISAKE, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f, mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

Dalam pencairan dana Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- b. Tahap II (kedua) sebesar 60% (enam puluh persen) dari total alokasi dana Program SAMISAKE.
- a. Tahap I (pertama) sebesar 40% (empat puluh persen) dari total alokasi dana Program SAMISAKE; dan

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

## Pasal 11

- (1) Dalam hal SKPD Kecamatan melaksanakan masing-masing kegiatan Program SAMISAKE sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dilakukan pembinaan dan pendampingan dalam bentuk fasilitasi dan pemantauan oleh SKPD teknis terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Bedah Rumah Program SAMISAKE yang dilaksanakan SKPD Kecamatan;
- (2) SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta jajarannya bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan bantuan beasiswa pendidikan Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan;
- d. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan;
- c. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Bantuan Modal Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan;
- e. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Jamkesmasda Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan; dan
- f. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Bantuan Alsintan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan;

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 12

- (1) Dalam upaya pencapaian pelaksanaan program SAMISAKE sebagaimana diharapkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
- (2) Camat bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE di wilayah kerjanya masingmasing.
- (3) Untuk monitoring dan evaluasi pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 maupun secara bersama-sama dengan Tim Koordinasi Provinsi Jambi yang dilaksanakan secara berkala setiap Triwulan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

## BAB IX PENGAWASAN

## Pasal 13

- (1) Untuk menghindari dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE perlu dilaksanakan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (3) Untuk penyelenggaraan pengawasan Program SAMISAKE melekat pada kegiatan Pemeriksaan Reguler yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pokja Pengawasan Tim Koordinasi Program Samisake Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015, sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab melakukan pengawasan, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.
- (4) Untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE melekat pada kegiatan Pemeriksaan Kasus yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## BAB X PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

## Pasal 14

Pertanggungjawaban Program SAMISAKE

Pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa serta ketentuan perundang-undangan pengelolaan barang daerah.

## Pasal 15 Pelaporan Program SAMISAKE

- (1) Untuk memantau perkembangan pelaksanaan Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015, perlu dibentuk dan disusun sistem pelaporan yang baik, akurat dan efektif.
- a. Camat menyampaikan laporan penyerapan dan penggunaan dana Program SAMISAKE kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Cq. Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditembuskan kepada Kepala Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Ketua Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 dan SKPD
- (2) Mekanisme sistem pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Teknis terkait secara berkala paling lambat minggu pertama setelah berakhirnya bulan.

- c. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan tembusan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SKPD Kecamatan yang melaksanakan Program SAMISAKE kepada Kepala Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Ketua Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015.
- b. SKPD Teknis menyampaikan laporan pemantauannya kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Cq. Kepala Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Ketua Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 setiap Triwulan.

## BAB IX PENUTUP

## Pasal 16

Pelaksanaan Program SAMISAKE di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015.

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 22 Mei 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 22 Mei 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


FIRDAUS KHATAB

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 13

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

## STRUKTUR TIM KOORDINASI PROGRAM SAMISAKE KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


- I. Format Verifikasi

## KECAMATAN :

## FORMAT VERIFIKASI DATABASE PENDUDUK MISKIN

| NO | NAMA KK RTS/DESA | JMLH ANGG KEL | TINGKAT PENDIDIKAN | TINGKAT PENDIDIKAN | TINGKAT PENDIDIKAN | TINGKAT PENDIDIKAN | DESA / KELURAHAN | DESA / KELURAHAN | DUPLIK ASI | KETERA NGAN |
|------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
| NO | NAMA KK RTS/DESA | JMLH ANGG KEL | SD | SMP | SLTA | PT | SESUAI | TIDAK | DUPLIK ASI | KETERA NGAN |

Kuala Tungkal, 2015

Camat

....

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR

SATU KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH PROGRAM SAMISAKE KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015

## 1. TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN BEDAH RUMAH

Pelaksana kegiatan bantuan bedah rumah adalah SKPD Kecamatan yang Dalam melaksanakan kegiatan bedah rumah program SAMISAKE bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat mulai dari tahap persiapan, penentuan rumah keluarga yang menerima bantuan bedah rumah sampai dengan penyelesaian akhir.

## 2. PELAKSANAAN LAPANGAN

Kegiatan bedah rumah merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh SKPD Kecamatan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut dilapangan, SKPD Kecamatan dapat menyelenggarakan dengan 3 cara sebagai berikut:

- (2) Camat dapat memberdayakan dan bekerjasama dengan Lembagalembaga kemasyarakatan yang telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pembangunan fisik seperti Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada Program PNPM Mandiri Perdesaan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (1) Camat menunjuk dan menetapkan Tim Pelaksana Lapangan yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Tukang dan 2 (dua) hingga (3) orang tukang/pekerja yang diisi oleh orang-orang yang berprofesi di bidang pertukangan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Camat dapat memberdayakan Keluarga Miskin sebagai penerima bantuan itu sendiri dengan pekerja sebanyak 3 (tiga) hingga 4 (empat) orang dari keluarga miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Dalam pelaksanaan bedah rumah, Dinas PU Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pokja Pembinaan dan Pendampingan Tim Koordinasi Program SAMISAKE wajib dan menugaskan Staf Tehknis memfasilitasi SKPD Kecamatan secara Tehknis.

## 3. TUGAS PELAKSANA KEGIATAN

- b. Menentukan secara musyawarah urutan pelaksanaan bedah rumah dalam penerima bantuan;
- a. Mensosialisasikan kepada masyarakat yang mendapatkan alokasi bantuan bedah rumah SAMISAKE berdasarkan data yang diterima;
- c. Mengusulkan calon penerima bantuan bedah rumah kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. Pelaksanaan survey investigasi kondisi fisik rumah masyarakat yang berhak menerima bantuan bersama coordinator lapangan;
- f. Mengkoordinir dan mengarahkan masyarakat setempat untuk bekerjasama/ bergotong royong dalam melakukan bedah rumah;
- e. Mengidentifikasi kebutuhan material (bahan) bangunan,perkiraan biaya material dan upah kerja serta pajak;
- g. Menandatangani laporan realisasi keuangan dan kemajuan pelaksanaan fisik kegiatan bedah rumah;
- h. Berkerjasama dengan Pelaksana Lapangan membuat dokumen foto rumah keluarga penerima bantuan bedah rumah meliputi sebelum dan setelah dilaksanakan Bedah Rumah.

## 4. KELUARGA PENERIMA BANTUAN

Keluarga penerima bantuan bedah rumah adalah Keluarga sangat miskin yang telah terdata dan masuk kedalam data base Penduduk Miskin hasil verifikasi Provinsi Jambi yang kondisi rumahnya termasuk dalam indikator/kriteria : Atap, Lantai, Dinding (ALADIN) rumah yang tidak layak, tidak ada kamar tidur, jendela dan ventilasi serta Pencahayaan yang kurang baik sehingga akan berdampaknya dengan rendahnya derajat kesehatan Masyarakat sesuai dengan petunjuk teknis. Program ini juga ditunjukan bagi mereka yang tinggal dengan kondisi yang sangat memperihatinkan. Keluarga sangat miskin calon penerima bantuan bedah rumah tesebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.

## 5. TENAGA KERJA

Setelah melaksanakan kegiatan survey dan perencanaan dilanjutkan dengan penghitungan kebutuhan material dan upah pekerjaan,maka dalam tahapan pelaksanaan fisik kegiatan bedah rumah perlu mengerahkan tenaga kerja, tenaga kerja yang sangat dibutuhkan adalah tenaga kerja yang dilakukan secara gotong royong dan berdomisili atau bertempat tinggal di Desa sasaran. Untuk jumlah tukang yang dibutuhkan untuk setiap bedah satu rumah minimal satu orang untuk kebutuhan tenaga kerja atau untuk tenaga kerja pembantu dalam pelaksanaan kegiatan bedah rumah kita membutuhkan bantuan tenaga kerja dari tetangga sekitarnya yang dikerahkan oleh Kepala desa mengingat keterbatasan dana yang tersedia pada alokasi bantuan kegiatan bedah rumah.

## 6. PENGADAAN MATERIAL DAN BAHAN BANGUNAN

Dalam pelaksanaan untuk pembelian dan mendatangkan kebutuhan material bangunan seperti seng, kayu, papan, semen, pasir, koral dan lainlain, sebaiknya di koordinir oleh kecamatan agar ongkos pengangkutan dari truk atau dari tempat pengambilan sampai kelokasi sasaran, seperti

Berdasarkan perhitungan kebutuhan volume yang telah disiapkan setelah survey akan di rekapitulasi pelaksana lapangan untuk pesanan ke toko bangunan atau supplier, mengingat pelaksanaan kegiatan program ini adalah secara swakelola pembelian material bangunan harus dilakukan langsung oleh pelaksana Lapangan dengan berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti masyarakat yang dibohongi oleh pihak penyedia barang (supplier).

contoh pengangkutan pengadaan material untuk Bedah 1 (satu) unit dengan pengangkutan pengadaan material untuk Bedah 10 (sepuluh) unit rumah perbedaan ongkos angkutan truk tidak begitu jauh dan akan menghemat biaya angkut.

Sewaktu pembongkaran bagian-bagian yang rusak atau yang agak rusak seperti bagian atap, bagian dinding, bagian lantai, bagian pintu / jendela dan bagian-bagian lainnya diusahakan bahan material bangunan yang kondisi masih agak baik tidak rusak dapat diseleksi kembali untuk dapat kiranya dimamfaatkan kembali agar biaya kegiatan Bedah dapat lebih efisien.

## 7. TAHAP PELAKSANAAN BANGUNAN

- b. Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka memperoleh kesamaan pemahaman dan gerak langkah setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan bedah rumah;
- a. Penjajakan calon lokasi kegiatan, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan daerah dan masyarakat, kelayakan calon penerima bantuan dan factor lainnya yang akan mendukung keberhasilan kegiatan;
- c. Pelaksanaan verifikasi rumah :
4. -Menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya;
5. -Melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki ;
6. -Membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya ;
7. -Melaksanakan kegiatan perbaikan rumah.
8. -Melaksanakan pembelian bahan bangunan ;

## 8. PRINSIP PELAKSANAAN

- a. Kesetiakawanan; dilandasi oleh kepedulian social untuk membantu orang lain.

Prinsip pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah SAMISAKE adalah :

- b. Keadilan; menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban
- d. Keterpaduan; mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- c. Kemamfaatan; dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.
- e. Kemitraan; dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan bedah rumah dan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak.
- g. Akuntabilitas; berbagai sumberdaya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat di pertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Keterbukaan; pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang besar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan bedah rumah.
- h. Partisipasi; pelaksanaan kegiatan bedah rumah dilaksanakan dengan melibatkan unsure masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimiliki.
- i. Profesional; dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan pendekatan/konsep yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.
- j. Keberlanjutan; dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

## 9. ALOKASI DANA BANTUAN

- b. Tim Pelaksana melaksanakan tugas pencatatan pengelolaan dana dan pengeluaran dilengkapi dengan bukti tanda pembayaran yang sah, bukti faktur pembelian dan lain-lain;
- a. Alokasi bantuan yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah adalah Rp.7.350.000.000,- (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau 735 unit x Rp.10.000.000,-/unit termasuk pajak dan upah pekerja.
- c. Penggunaan dana dapat diperuntukan bagi pembayaran upah kerja, pembelian bahan/material, Transportasi Angkutan bahan/material dan termasuk pajak atas pembelian bahan material;
- d. Tim Pelaksana Kegiatan berkoordinasi dengan Pengawas Lapangan membuat Laporan Pertanggung jawaban yang disampaikan ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditembuskan kepada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten TanjungJabung Barat dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## 10. SURAT PERTANGUNGJAWABAN (SPJ)

Setelah pencairan Dana Bedah Rumah program SAMISAKE dicairkan, maka institusi pelaksana membuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ) yang telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi upah kerja dan faktur pembelian material/bahan bangunan serta pajak untuk setiap rumah yang telah dikerjakan.

## 11. PELAPORAN

Pelaporan dan pemantauan bantuan Bedah Rumah program SAMISAKE dilaksanakan sesuai dengan prisip-prinsip manajemen yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program Bantuan Bedah Rumah, yang meliputi tahapan persiapan, pencairan dana, evaluasi dan lain-lainnya.

## Laporan dari Tim Pelaksana berisikan :

- -Target fisik dan penggunaan dana.
- -Jumlah rumah yang memperoleh bantuan.
- -Kemajuan fisik dan Penggunaan Anggaran.
- -Foto dokumentasi dari 0%, 50%, 100%
- -Permasalahan Kegiatan dan Penanganannya.
- -Laporan pertanggung jawaban Keuangan dana operasional selambatlambatnya akhir tahun anggaran;
- -Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan foto rumah dengan kondisi sebelum, proses dan akhir kegiatan (foto dokumentasi dari 0%, 50%, 100%) dengan disertakan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan untuk kelompok.
- -Laporan pertanggung jawaban keuangan bantuan Bedah Rumah masing-masing kecamatan setelah selesai pelaksanaan pekerjaan;
- -Faktur pembelian bahan adalah sebagai bukti yang dilampirkan kedalam berita acara laporan akhir.

## 12. PEMANTAUAN

- -Mengetahui perkembangan dan realisasi pelaksanaan Kegiatan Bedah Rumah yang memperoleh bantuan.

Pemantauan Pelaksanaan Bedah Rumah program SAMISAKE dilakukan dengan tujuan :

- -Mengetahui dan memecahkan permasalahan yang ditemui.
- -Memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN BEASISWA PROGRAM SAMISAKE KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015

## BAB I PENDAHULUAN

## A . Latar Belakang

Sesuai Visi dan Misi Pemerintah Pemerintah Provinsi Jambi Terwujudnya Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera melalui Program SAMISAKE berupa Kegiatan bantuan beasiswa untuk putra dan putri yang akan dan sedang belajar dijenjang pendidikan dasar, menengah serta perguruan tinggi..

Di tahun 2015 Pemerintah Provinsi dalam program Samisake melalui pemerintah Kabupaten memberikan bantuan biaya pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga Pendidikan Tinggi bagi keluarga ekonomi kurang mampu, agar pendidikan siswa/ mahasiswa terus berkesinambungan pada semua jenjang dan jenis pendidikan hingga selesai.

## B. Tujuan

## 1. Umum

Meningkatkan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang berorientasi terhadap akses pendidikan berkarakter bangsa yang berkualitas baik, bermuara pada lahirnya sumber daya manusia indonesia yang bisa diandalkan.

## 2. Khusus

- a. Mendukung Program belajar 12 tahun
- b. Mencegah siswa dan mahasiswa drop out akibat ketidakmampuan orang tua dari segi ekonomi/biaya.
- c. Membantu dan meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
- d. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak usia 7-15 tahun untuk dapat belajar disekolah.
- e. Meningkatkan angka partisipasi masyarakat kurang mampu untuk menikmati pendidikan tinggi.

## C. Dasar Hukum

Pemberian bantuan beasiswa pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlandaskan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Propinsi Jambi tahun anggaran 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat( Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12).

## D. Sistem Pengelolaan.

Pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa dalam program Samisake melibatkan berbagai Instansi terkait dalam kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sistem pengelolaan program samisake dalam bidang pendidikan berupa pemberian beasiswa Kepada Putra-Putri Keluarga Kurang Mampu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Putra-Putri Keluarga Kurang Mampu yang masih duduk dalam bangku Pendidikan disemua Jenjang, seperti :
- a. Tingkat Sekolah Dasar (SD)sederajat (SD/MI), SDLB , Negeri dan swasta.
- b. Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat (SMP/MTs, SMPLB, dan SMP Terbuka). Negeri dan swasta.
- c. Tingkat sekolah Menengah Atas (SMA/ SMK, MA, SMALB)
- d. Perguruan Tinggi
2. Dari Database Program SAMISAKE Verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011.
- E. Alur Usulan Pemberian Beasiswa.

Pengajuan usulan calon penerima beasiswa bantuan biaya Pendidikan dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

1. Melalui Alur Jenjang Pendidikan.
- a. Kepala sekolah melakukan pendataan terhadap para siswa keluarga kurang mampu yang mendapat prioritas bantuan Program Samisake Tahun 2015.
- b. Kepala sekolah menyampaikan daftar nama-nama siswa calon penerima Beasiswa Pendidikan Program Samisake kepada kepala UPTD Pendidikan Kecamatan setempat.
- c. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan setelah mendapat persetujuan Camat menyampaikan nama-nama siswa calon penerima Beasiswa Samisake, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat paling lambat tanggal 15 April 2015, Cq Sekretariat Samisake Kab. Tanjung Jabung Barat ( Bappemdal)
- d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyeleksi/merekap ulang daftar nama-nama siswa calon penerima Beasiswa bantuan biaya Pendidikan Program Samisake yang diajukan oleh Kecamatan.
2. Menyampaikan daftar nama-nama calon penerima beasiswa dimaksud, secara kolektif kepada Kepala Sekretariat Samisake Kabupaten untuk diterbitkan surat keputusan penetapan siswa penerima Beasiswa dimaksud.
- e. Para Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri dan swasta diwajibkan melampirkan :
1. Surat keterangan dari Rektor Perguruan Tinggi menyatakan yang bersangkutan masih aktif kuliah.
2. Surat keterangan Lurah/Kades setempat
3. Photocopy Kartu Keluarga kurang mampu yang dimiliki berdasarkan database Propinsi Jambi

## BAB II BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BEASISWA PROGRAM SAMISAKE 2015

## A. JENJANG PENDIDIKAN

Jenis bantuan Pendidikan sebagai bentuk tidak lanjut dari program satu Milyar satu Kecamatan (SAMISAKE) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2010 terdiri dari :

2. Bantuan Beasiswa bagi siswa SMP/MTS/SMPLB
1. Bantuan Beasiswa bagi siswa SD/MI/SDLB
3. Bantuan Beasiswa bagi siswa SMA/SMK/MA/SMALB
4. Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa Strata I di Perguruan Tinggi

## B. SASARAN

Adapun sasaran bantuan biaya pendidikan berupa Beasiswa Program SAMISAKE Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 bagi murid, siswa dan mahasiswa sebagai berikut :

1. SD/MI/SDLB

Murid Kelas I s/d VI

2. SMP/MTS/SMPLB

Siswa Kelas VII s/d IX

3. SMA/SMK/MA/SMALB

Siswa Kelas X s/d XII

4. Perguruan Tinggi

Mahasiswa Semester I s/d X

## C. BENTUK BANTUAN

Adapun maksud dan tujuan pemberian bantuan biaya pendidikan melalui Tabungan Perbankan antara lain :

Bantuan Biaya Pendidikan/Beasiswa dalam Program SAMISAKE tahun 2015 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diberikan secara langsung kepada murid,siswa dan mahasiswa dalam bentuk uang tunai kepada murid,siswa dan mahasiswa yang berhak menerima sesuai dengan nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat

1. Agar mereka secara dini lebih mengenal dunia keuangan melalui perbankan
3. Lebih efektif dan efisien dalam penyaluran bantuan langsung kepada yang bersangkutan
2. Menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak
4. Membiasakan anak untuk hidup hemat

## D. BESARAN BANTUAN

1. Tingkat SD/MI/SDLB sebesar Rp.750.000,- /anak/tahun

Besaran bantuan biaya Pendidikan dalam bentuk Uang Tunai Program SAMISAKE Jambi Emas Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 diberikan berdasarkan Tingkat Pendidikan, sebagai berikut :

2. Tingkat SMP/MTS/SMPLB sebesar Rp.1.000.000,-per siswa/Tahun
4. Tingkat Perguruan Tinggi sebesar Rp.3000.000,-per mahasiswa/Tahun
3. Tingkat SMA/SMK/MA/SMALB sebesar Rp.1.500.000,-per mahasiswa/Tahun

## E. ALIRAN DANA BANTUAN BEASISWA

Berdasarkan Peraturan Gubenur Jambi Nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman umum dan Alokasi Dana Transper Program Satu

Milyar Satu Kecamatan biaya Pendidikan dalam bentuk Beasiswa dianggarkan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan, setiap tahunnya melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat disampaikan kepada yang berhak menerima

## F. PRINSIP BANTUAN DANA PENDIDIKAN

2. Dana Program pemberian bantuan Beasiswa Samisake diperuntukan bagi murid SD/MI/SDLB, siswa SMP/MTS/SMPLB, siswa SMA/SMK/MA/SMALB dan Mahasiswa perguruan Tinggi di dalam maupun diluar Provinsi Jambi
1. Diberikan langsung kepada anak yang berhak menerima dalam bentuk tabungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Prioritas bantuan Biaya Pendidikan dimaksud pada angka 2 diatas, lebih diutamakan bagi mereka yang ekonomi orang tuanya kurang mampu dan mendapat bantuan

## G. MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN

1. Benarbenar berdominasi di daerah setempat dibuktikan dengan faktor Kepala Keluarga (KK) yang tercantum dalam database provinsi Jambi Tahun 2011

## 1. Penyerahan

2. Murid SD/MI/SDLB, siswa SMP/MTS/SMPLB, siswa SMA/SMK/MA/SMALB dan Mahasiswa Perguruan Tinggi yang berasal dari Keluarga kurang mampu dari segi ekonomi dibuktikan dengan surat keterangan camat setempat yang fotocopynya telah dilegelisir oleh aparat pejabat setempat (Camat)bagi Mahasiswa yang telah duduk pada Semester I, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dekan yang menyatakan benar sebagai Mahasiswa di Fakulitas yang dipimpinnya.

## 2. Mekanisme Pengajuan

- a. Camat bersama Kepala UPTD Pendidikan menyampaikan Formulir pendaftaran pemberian bantuan biaya pendidikan (terlampir) kepada kepala Sekolah SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB, SMA/SMK/MA/SMALB dan Lurah /Kades untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi

Pengajuan permohonan/usulan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan SAMISAKE dalam bentuk Beasiswa Keluarga Miskin, sebagai berikut :

- b. Kepala Sekolah memferivikasi dan memvalidasi data calon penerima bantuan Beasiswa Keluarga miskin yang berasal dari sekolah selanjutnya menyampaikan secara kolektif ke Pemerintah Kecamatan melalui Kepala UPTD Pendidikan setempat
- d. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merekapitulasi usulan-usulan dari setiap Kecamatan menyampaikan daftar usulan kolektif ke Sekretariat Kabupaten untuk ditetapkan dengan surat Kaputusan Bupati sebagai penerima Bantuan Beasiswa SAMISAKE Tahun 2015
- c. Pemerintah Kecamatan (Kepala UPTD Pendidikan) merekapitulasi dan meneruskan usulan tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan ke Sekretariat Samisake Kabupaten (Bappemdal) Tanjung Jabung Barat.
- e. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah sebagai berikut :

## FORMULIR PENDAFTARAN Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tingkat SD/SDLB/MI,SMP/MTS/SMPLS SMA/MA/SMK/SMALB dan Strata I

1. Nama

: ________________

2. Tempat/tgl lahir

: ________________

3. Asal Sekolah

: ________________

- A.SD

: ________________

- B.SMP

: ________________

- C.SMA

: ________________

- D.PT/PTS

: ________________

4. Kelas/Semester

: ________________

5. Alamat Anak Sekolah/Kuliah : ________________

6. Alamat Orang Tua

: ________________

7. Nama

: ________________

- A.AYAH B.IBU

: ________________

: ________________

8. Jumlah Saudara Anak Ke

: ________________

: ________________

9. Pekerjaan Orang Tua A.AYAH B.IBU

: ________________

: ________________

: ________________

10. Penghasilan

: ________________

- A.AYAH

: ________________

B.IBU

: ________________

11. Jika PNS/ABRI/POLRI Pangkat/ Golongan

A.AYAH B.IBU

: ________________

: ________________

12. Surat Keterangan A.Lurah /Desa B.Kartu Bedah Rumah

: Ada / tidak ada

: Ada / tidak ada

..........2015

Orang Tua

Pemohon

...

.....

## H. MEKANISME PENYALURAN DANA

1. Pemerintah Provinsi Jambi menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan Samisake Tahun 2015 kepada setiap Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Pemerintah Kecamatan se Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan bantuan Beasiswa SAMISAKE Tahun 2015 kepada yang berhak menerima dalam bentuk Uang Tunai.

## BAB III Pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan

## I. Tim Pengelola

Secara berjenjang dari Tingkat Provinsi Kabupaten dan Kecamatan dan Kelurahan /Desa serta sekolah merupakan satu Kesatuan bahu membahu mensukseskan pelaksanaan Pembinaan bantuan Beasiswa bagi murid,siswa dan Mahasiswa dari anak keluarga Miskin dari segi Ekonomi dalam Provinsi Jambi Proritas utama adalah Putra-Putri Keluarga Miskin yang mendapat bantuan Biaya di Kecamatan, Lurah /Desa.

Mengingat pentingnya Program Kegiatan bantuan Biaya Pendidikan Program SAMISAKE, perlu dibentuk Tim Pengelola Kabupaten Tanjung Jabang Barat dengan Leading Sector pada Dinas Pendidikan.

## II. Tugas dan Fungsi Tim Pengelola

Tugas dan Fungsi Tim pengelola bantuan Beasiswa Pendidikan Program Samisake Pemerintah Propinsi Jambi sebagai berikut :

## a. Tingkat Kabupaten

Adapun Tim pengelola bantuan Beasiswa pendidikan Program Samisake Kabupaten dalam