PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 6 Tahun 2011 tentang TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG BAGI PEGAWAINEGERISIPILDILINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang '.
Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/P8,12010 tentang Tunjangan beras dalam bentuk natura dan uing, ierdapat kenaikan dan perlu diatur mengenai pemberian tunjangan beras dalam bentuk natura dan uang bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
2. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan serta untuk memenuhi hak pihak ketiga terkaii dengan pembayaran kekuranganiselisih harga beras Perlu dibuat Petunjuk pelaksanaannya ; b.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan BuPati.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun '1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041 ), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor B Tahun 1g74 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun iggg ttornor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndo.nesia Tahun zbOg Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265); 2.
121
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang X"urn6rn rueglra (Lembaran Negara- Re.pu.blik lndonelia Tafiun 2OO3 Nomor 47 ' Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun )OOq Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a389);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5' Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan iengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negari (Lembaran Negara Re.pu.blik lndonelia Tahun Z'OO+ Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
- B. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbingan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438)',
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125' Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2OOB tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara nepuntit lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,- Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 48a4;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembiran Ne!ara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RePublik lndonesia Nomor a578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran ruJgara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor d, Tambahan Lembaran Negara RePublik lndonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pimerintahan Daerah Provinsi' dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ -Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun )ool Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RePublik lndonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri .
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-67/PB 12010 Tahun 2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1O Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55).
18.
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
19.
20.
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2O1O tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09);
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN TUNJANGAN DAN UANG LINGKUNGAN BALANGAN. BUPATI BALANGAN TENTANG BERAS DALAM BENTUK NATURA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KABUPATEN
Pasal 1
Terhitung mulai tanggal 'l Januari 2011 di tetapkan sebagai berikut :
- (1) Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perusahaan Umum , ' (Peiumj ertog menjadi sebesar Rp. 6'285,00 per kilogram;
- (2) irembeiian tuniangln beras dalam bentuk uang ditetapkan sebesar Rp' 5.656,00 Per kilogram.
Pasal 2
- (.1)Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum BULOG dan ' ' p"rin"rian tunjangan beras dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berlaku terhitung mulai 1 Januari 2010.
- (2) Tunjangan beras baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang ' ' ,g"i di[antumkan dalam daftar gaji dengan harga sebagaimana dimaksud Oitam pasal 1 dan Pasal 2ayal (1)terhitung mulai bulan April 2011;
- (3) Selisih harga/tunjangan beras dalam bentuk natura dan kekurangan pembayaran tunjingin beras dalam bentuk uang terhitung sejak bulan Januari 2o1o sampai dengan bulan Maret 2011 agar dimintakan pembayarannya seteiah pembayaran gaji bulan Mei 2011'
Pasal 3
- (1) Pembayaran selisih hargaitunjangan. beras. dalam bentuk natura diselesaikan oleh Kantor- pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. Hasil rekonsiliasi berupa penetapan jumlah kekurangan pembayaran harga neras yang diiandatangani oieh Kepala KPPN dan Kepala Divre/Subdrive Perum Bolug biersangkutan dituangkan dalam Daftar RekaPitulasi;
- a. Divisi nejional/Sudsidi Regional (Divre/Subdrive) Perum Bulog melakukan rekonsiliasi dengin KPPN mitra kerjanya atas .realisasi penyaluran beras dan realiiasi potongan Penerimaan Pihak Ketiga ippkl Bulog dalam bulan Januari 2O1O sampai dengan bulan Maret 2011;
- c. Daftar rekapitulasi sebagiamana dimaksud pada huruf b dibuat dalam rangkap2(dua)denganperuntukanlembarke-lkepada Divre/Subdrive setempat -untuk diteruskan ke Kantor Pusat Perum Bulogdanlembarke-2kepadaKPPNuntukditeruskankeKantorDitjen Perbendaharaan up. Ditjen Pengelolaan Kas Negara paling lambat tanggal 31 Mei 2011.
- (2) Perum Bulog menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) \-/ kekurangan -hrrg, 'beras kepada Departemen Keuangan cq' Ditjen perbendih araan -de n gan melam p i rkan Daftar Rekapitu 1asi'
Pasal 4
Pembayaran kekurangan Tunjangan Beras dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud datam paslt 2 ayat (3) dapat diajukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) (epada Dinas Pendapatan, Pengetgtgln^[9-uangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Balangan atas beban DPA SKPD'
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010'
Agar semUa orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bipati ini dengan -pen"mpatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 28 APril 2011