PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 13 Tahun 2012 tentang STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku 6 Februari 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Standar Satuan Harga untuk Belanja Perjalanan Dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. dan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang dalam upaya pelayanan kepada masyarakat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, maka dipandang perlu untuk menetapkan standar biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pejabat lainnya yang setara, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Syandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
Menetapkan :
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 25);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang;
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji ## BAB II
JENIS PERJALANAN DINAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perjalanan dinas meliputi :
- a. Perjalanan Dinas Jabatan;
- b. Perjalanan Dinas Pindah;
- c. Perjalanan Dinas Lainnya;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a Peraturan ini, merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. detasering di luar tempat kedudukan;
- b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang dilakukan di luar tempat kedudukan;
- c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, dan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan Surat Keterangan Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan Jabatan;
- d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Perjalanan Dinas Pindah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru bab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
- d. Anak Kandung Perempuan, Anak Tiri Perempuan, dan Anak Angkat Perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun belum bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Disamping keluarga yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, bagi Pegawai Negeri Sipil yang termasuk Tingkat A, Pejabat Negara, dan Pejabat Lainnya Yang Setara diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang atas biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
- (4) Dalam Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
- a. pemulangan dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya yang Setara, atau Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
- b. pengembalian Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara atau Pegawai Negeri Sipil yang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ke tempat yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali;
- c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, atau Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya ke tempat tujuannya menetap;
- d. pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya, sepanjang hal termasuk telah diatur dalam perjanjian kerjanya;
- e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang hal dimaksud telah diatur dalam perjanjian kerja.
- (5) Pengajuan Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, c, d dan e Pasal ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Perjalanan Dinas Lainnya sebaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c peraturan ini, merupakan perjalanan dinas yang di lakukan dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula khusus bagi Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Dokter PTT, Guru Kontrak, penyedia Jasa tenaga Sopir/Motoris dan Jasa Tenaga Teknis.
- (3) Dalam Perjalanan Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. Perjalanan Dinas teknis;
- b. Perjalanan Dinas mengantar Pimpinan/Kepala SKPD khusus untuk Sopir/Motoris yang diangkat ## BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- a. biaya transport pegawai;
- b. uang harian yang mencakup biaya penginapan, biaya makan, uang saku dan biaya angkutan setempat (transport lokal/biaya Taxi);
- c. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
- d. biaya transport keluarga;
- e. biaya kontribusi/biaya yang diwajibkan untuk disetor;
- (2) Biaya transport pegawai merupakan biaya tiket moda transportasi udara dan moda transportasi laut yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pergi dan pulang;
- (3) Biaya Transport Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari tiket dan airport tax moda angkutan udara dan/atau tiket moda angkutan laut, yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas ke luar daerah provinsi;
- (4) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/diganti dari harga riil tiket dan dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan;
- (5) Biaya transportasi dan angkutan setempat bagi Sopir/Motoris tidak dibayarkan selama perjalanan dinas dilakukan;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran SKPD yang mengeluarkan surat perintah perjalanan dinas bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi surat perintah perjalanan dinas agar
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Kontrak dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Rincian Biaya Penginapan dan Uang harian bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas digolongkan dalam 11 (Sebelas) tingkatan sesuai
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran II peraturan ini dengan tingkatan sebagai berikut:
- a. Tingkat A untuk Pejabat Negara Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Tingkat B untuk Pejabat Lainnya (Pimpinan dan Anggota DPRD) dan Pejabat Eselon II.a.
- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II.b.
- d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Gol IV.
- e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon III/Gol III.
- f. Tingkat F untuk Pejabat Eselon IV/Gol IV.
- g. Tingkat G untuk Pejabat Eselon IV/Gol III.
- h. Tingkat H untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- i. Tingkat I untuk Pegawai Negeri Sipil Gol III/Fungsional Terampil/CPNS/PTT.
- j. Tingkat J untuk Pegawai Negeri Sipil Gol II/Fungsional Terampil/CPNS/PTT.
- k. Tingkat K untuk Pegawai Negeri Sipil Gol I/Fungsional Terampil/CPNS/PTT.
- (2) Mantan Pegawai Negeri Sipil dan atau keluarga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (4) digolongkan menurut tingkat golongan gaji pegawai bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II serta Pegawai Tidak Tetap selain Ajudan tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi keluar daerah dan hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti :
- a. dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan;

- b. pemulangan/pengembalian pegawai/keluarga pegawai bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan ini.
- (4) Untuk Pegawai Tidak Tetap maka pembiayaan Perjalanan Dinas diatur sebagai berikut:
- a. berpendidikan S 2 disamakan dengan Pegawai Tingkat I;
- b. berpendidikan S 1 dan disamakan dengan Pegawai Tingkat J.
- c. berpendidikan Diploma ke bawah disamakan dengan Pegawai Tingkat K.
- (5) Selain Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas keluar daerah kabupaten dan keluar daerah provinsi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat K dengan surat tugas dari Bupati.
- (6) Selain Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat K dengan surat tugas kepala SKPD.
- (7) Dalam hal pimpinan SKPD melaksanakan perjalanan dinas, maka sopir dan motoris yang diangkat berdasarkan kontrak kerja dapat diberikan biaya perjalanan dinas namun tidak diberikan biaya transportasi dan angkutan setempat, biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat J.
- (8) Dalam hal kegiatan yang bersifat teknis maka Penyedia Jasa Administrasi Teknis Perkantoran yang diangkat berdasarkan kontrak kerja dapat diberikan perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat J.

## Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
- a. biaya transport Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan uang harian serta biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dan ayat (2) huruf a, b, c, dan e Peraturan ini;
- b. biaya transport Pegawai Negeri Sipil untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan f Peraturan ini;
- c. biaya Kontribusi adalah sejumlah biaya yang diwajibkan untuk disetor, dan dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Kontrak apabila dalam hal perjalanan dinas dimaksud dikenakan biaya kontribusi sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Pihak Penyelenggara;
- d. biaya transport Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, Keluarga dan uang harian serta biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g Peraturan ini;
- (2) Untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
- a. biaya transport Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, transpor keluarga, uang harian, biaya penginapan dan bantuan untuk biaya pengepakan, penggudangan, angkutan barang-barang, dan bongkar muat untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan ini;

- b. biaya transport Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, transpor Keluarga untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, b, dan d Peraturan ini;
- c. biaya transport Keluarga untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dan e Peraturan ini.
- (3) Perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

## Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masingmasing jenis biaya sebagai berikut :
- a. bantuan biaya transport Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil,Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan atau Keluarga;
- b. biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang-barang;
- c. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
5. d uang harian yang mencakup biaya makan, biaya angkutan setempat, dan uang saku;
- e. biaya penginapan;
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas menurut Tingkatannya masing-masing.

## Pasal 12

Besaran Biaya Transport bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan atau Keluarga, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 13

Disamping Bantuan Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan ini, maka diatur terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Ke luar Daerah Provinsi Kalimantan Barat :
- a. bantuan biaya Transport pegawai hanya dibayarkan apabila menggunakan moda Transportasi Kendaraan Umum;
- b. apabila Perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas hanya dibayar biaya bahan bakar minyak, sedangkan biaya transport tidak dibayarkan;
- c. untuk Perjalanan dinas Lanjutan diberikan biaya transport sesuai kota tujuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I angka 1 Peraturan ini;
- d. perjalanan dinas pindah diberi bantuan untuk biaya angkutan barang disesuaikan dengan moda transportasi yang digunakan.
2. Ke luar Daerah Kabupaten Sintang :
- a. bantuan biaya transport hanya dibayarkan apabila menggunakan moda transportasi kendaraan umum;
- b. apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas dibantu biaya bahan bakar minyak;

- c. biaya bahan bakar minyak diperuntukan bagi kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional berdasarkan penunjukan sesuai keputusan Bupati/Pengguna Anggaran.
- d. perjalanan dinas pindah diberi bantuan untuk biaya angkutan barang disesuaikan dengan moda transportasi yang digunakan.
3. Ke Dalam Daerah Kabupaten Sintang :
- a. bantuan biaya Transport hanya dibayarkan apabila menggunakan moda Transportasi Kendaraan Umum;
- b. apabila Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas hanya dibayar biaya bahan bakar minyak sesuai dengan jarak yang akan ditempuh, sedangkan biaya transpor tidak dibayarkan;
- c. perjalanan dinas pindah diberi bantuan untuk biaya angkutan barang disesuaikan dengan moda transportasi yang digunakan.

## Pasal 14

Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan ini, diberikan berdasarkan volume mesin kendaraan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan.

## Pasal 15

Biaya pemetian dan angkutan jenazah, sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang di dalamnya termasuk biaya pengurusan jenazah.

## Pasal 16

Rincian penginapan dan uang harian sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

## Pasal 17

Dalam hal perjalanan dinas jabatan, uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Peraturan ini, diberikan :

- a. menurut banyak hari yang digunakan untuk perjalanan dinas pergi pulang;
- b. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
- c. selama 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
- d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- e. dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Lainnya yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap melakukan tugas detasering diberikan bantuan uang saku paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan SKPD;
- f. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi petugas pindahan;
- g. selama 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di Tempat Kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan;
- h. apabila kegiatan perjalanan dinas yang sifatnya berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara pada kegiatan yang berbeda maka dapat diberikan uang harian dan penginapan selama kegiatan dengan masa tenggang waktu menunggu paling lama 2 (dua) hari.

## Pasal 18

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas pindah, diberikan untuk Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga :
- a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat kedudukannya yang baru;
- b. selama 3 (tiga) hari di tempat keberangkatan ke luar negeri atau kedatangan dari luar negeri;
- c. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
- d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang sedang menjalankan dinas pindah, satu dan lain menurut Keputusan Pejabat Yang Berwenang;
- e. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang sedang menjalankan dinas pindah mendapat perintah yang berwajib/atasannya untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.
- (2) Pembantu rumah tangga yang menyertai perjalanan dinas pindah diberikan uang harian dan biaya penginapan menurut Tingkat J.

## Pasal 19

- (1) Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi yang ditetapkan dalam SPPD semula diluar kesalahan/kemampuan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap bersangkutan, menurut pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan untuk jumlah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tidak diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, d, e, dan f dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan ini.
- (3) Jika dalam keadaan luar biasa diluar kesalahan/kemampuan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap bersangkutan, jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain kemudian ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan ini, maka atas pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.

## Pasal 20

- (1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayar, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayar oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Perjalanan dinas tidak dapat dilakukan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran SKPD, kecuali perjalanan dinas tersebut sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian daerah.


- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil bersangkutan.

## BAB IV

## TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

## Pasal 21

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat Persetujuan/Perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Atasan dari Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas, maka perintah perjalanan dinas ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.

## Pasal 22

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya; dan
- b. Dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah dari atasannya.
- (2) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
- a. Atasan langsung sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat Kedudukan dengan atasan langsungnya; atau
- b. Dirinya atas nama atasan langsung dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.

## Pasal 23

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap harus diberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Pejabat Yang Berwenang, dengan contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV sampai dengan VI Peraturan ini.
- (2) Pejabat Yang Berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

- (3) Dalam hal Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Atasan Langsung Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan ini, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pegawai tersebut berada atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan.
- (4) Pejabat Yang Berwenang dalam menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut;
- (5) Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Bimbingan Teknis atau Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) keluar Kabupaten Sintang, maka Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang dengan contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan ini;
- (6) Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Bimbingan Teknis atau pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini hanya diperuntukkan bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD bersangkutan, terkecuali untuk diklat Fungsional tertentu;
- (7) Untuk perjalanan dinas dalam rangka membawa rombongan pada kegiatan pameran, kaji terap, studi banding dan atau kegiatan lainnya yang melibatkan SKPD lain dan atau peserta dari masyarakat, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati Sintang atau sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Kepala SKPD;

## Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas yang tujuannya ke dalam Daerah Kabupaten Sintang diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Sintang yang meliputi kegiatan kursus-kursus, pendidikan dan pelatihan, kaji terap, studi banding, uji tera, penelitian, survey, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, monitoring dan evaluasi serta pelayanan langsung bidang kependudukan dan pencatatan sipil diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Sintang dalam rangka pendataan dan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pemeriksaan/pengawasan reguler oleh aparat fungsional auditor diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pemeriksaan terhadap kasus pengaduan masyarakat dan kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, evaluasi kinerja serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan fisik kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh aparat fungsional auditor diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 15 (lima belas) hari dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan perjalanan dinas.
- (5) Khusus untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan ke dalam kota Sintang hanya dibayarkan uang harian sedangkan untuk uang transport dan uang penginapan tidak dibayarkan.

- (6) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sopir dalam rangka mengantar atasannya ke luar daerah diberikan waktu perjalanan dinas sesuai dengan waktu perjalanan dinas pimpinan.
- (7) Perjalanan dinas ke luar Daerah Kabupaten Sintang ke ibu kota provinsi untuk kegiatan konsultasi, koordinasi, rapat-rapat dan kegiatan lainnya yang pelaksanaannya 1 (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari.
- (8) Perjalanan dinas ke luar Daerah Kabupaten Sintang ke daerah diluar kota propinsi dalam wilayah provinsi Kalimantan Barat untuk kegiatan konsultasi, koordinasi, rapat-rapat dan kegiatan lainnya yang pelaksanaannya 1 (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas 3 (tiga) hari. Sedangkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya selama 2 (dua) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari, kecuali untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 5 (lima) hari.
- (9) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi untuk koordinasi, konsultasi, rapatrapat, seminar, loka karya dan kegiatan lainnya yang sejenis yang pelaksanaannya 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dan apabila kegiatan yang tersebut mengalami perubahan jadwal yang mengharuskan dilaksanakan melebihi waktu perjalanan dinas yang diberikan, maka biaya perjalanan dinas akan dibayarkan sesuai waktu pelaksanaan dengan melampirkan bukti berupa pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (10) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi untuk bimbingan teknis, diklat, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 7 (tujuh) hari.
- (11) Perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Sintang untuk bimbingan teknis, diklat, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya lebih dari 4 (empat) hari diberikan waktu perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung ditambah 2 (dua) hari.
- (12) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi untuk bimbingan teknis, diklat, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya lebih dari 4 (empat) hari diberikan waktu perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung ditambah 3 (tiga) hari.
- (13) Khusus untuk kegiatan yang terdapat setoran/kontribusi kepada pihak penyelenggara/panitia yang didalamnya terdapat uang makan dan biaya penginapan atau akomodasi lain, maka hanya dibayarkan biaya yang tidak ditanggung oleh penyelenggara/panitia selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- (14) Khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka detasering diberikan uang transport pergi pulang dan uang saku paling lama 90 (Sembilan puluh) hari.

- (15) Perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal kegiatan pemeriksaan dalam Kota Sintang oleh aparat pengawas fungsional auditor yang rangkaian kegiatannya termasuk uji petik maupun kegiatan lain yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Sintang ke luar Kota Sintang serta kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap sangkaan Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang yang pengembangannya dirangkaikan dengan tempat kejadian perkara keluar kota Sintang, selain dibayarkan uang transport dan uang harian juga dibayarkan uang penginapan.
- (16) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14) tidak berlaku bagi perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan pada Jenjang Struktural (Diklatpim), Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS serta Pendidikan dan Pelatihan sejenis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sintang.

## Pasal 25

- (1) SPPD merupakan salah satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada rincian biaya perjalanan dinas dengan dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- (4) Sebagai kendali penggunaan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memeriksa dan menandatangani kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas;
- (5) Pada SPPD mencantumkan:
- a. tanggal berangkat dari Tempat Kedudukan/Tempat Berada dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk;
- b. tanggal tiba di tempat tujuan dan tanggal berangkat dari tempat tujuan ditandatangani oleh Pejabat dan dibubuhi stempel instansi yang dikunjungi;
- c. tanggal tiba kembali di Tempat Kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk.
- (6) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan serta cap dinas/lembaga dari Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang dituju diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran.
- (7) Perjalanan dinas yang telah selesai dilaksanakan oleh setiap Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap pada saat penyerahan SPPD diwajibkan menyampaikan laporan singkat secara tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pejabat Yang berwenang, kecuali bagi Bupati, Wakil Bupati, Ajudan dan Sopir tidak perlu membuat laporan perjalanan dinas dimaksud.

- (8) Pertanggungjawaban biaya kontribusi pada pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan seminar, bimbingan teknis, diklat, sosialisasi dan atau kegiatan sejenis dilengkapi dengan surat undangan kegiatan dari penyelenggara, kwitansi/bukti setor biaya kontribusi dari penyelenggara dan sertifikat /piagam/surat keterangan lainnya hasil kegiatan dari penyelenggara kegiatan.
- (9) Perjalanan dinas dalam rangka kaji terap/studi banding keluar daerah wajib menyampaikan laporan lengkap hasil kaji terap/studi banding kepada Bupati Sintang.
- (10) Khusus perjalanan dinas keluar daerah provinsi yang menggunakan moda angkutan udara, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket, boarding pass dan airport tax (Pajak Bandara) asli pergi pulang dan tiket untuk moda transportasi angkutan laut atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket dan airport tax maksimal sebesar standar dalam lampiran I peraturan ini.
- (11) Dalam hal biaya tiket yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang diterima kepada Bendaharawan Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPPD;
- (12) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dapat mengajukan penggantian kekurangan kepada Bendaharawan Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPPD, setinggi-tingginya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sesuai lampiran 1 (satu) dalam peraturan ini;
- (13) Dalam ha1 jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah provinsi ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan, kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan;
- (14) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah provinsi ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menerbitkan SPPD.

## Pasal 26

- (1) Pejabat Yang Berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Pejabat Yang Berwenang membatasi pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah kabupaten dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, hanya untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak serta dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD guna pencapaian program kerja dan kegiatan SKPD.

- (3) Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, dan kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. tuntutan ganti rugi;
- b. sanksi administratif;
- c. tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

## BAB V

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 27

- (1) Ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas Tetap dalam Wilayah Jabatannya dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas Tetap, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sintang.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 28

Ketentuan yang tercantum pada Lampiran I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dan XII Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 29

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 2012.

## Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 51 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 6 Februari 2012

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang pada tanggal 6 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 56

LAMPIRAN III :

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

:

13 TAHUN 2012

TANGGAL

:

6 FEBRUARI 2012

TENTANG :

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

## RINCIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

## A. PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH KABUPATEN SINTANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT

| NO | VOLUME MESIN | LITER | KETERANGAN |
|------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1500 - 1800 cc | Maksimal 150 | - Apabila biaya minyak diberikan, maka biaya transpor Sintang - Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga |
| 2 | > 1800 - 2000 cc | Maksimal 220 | - Apabila biaya minyak diberikan, maka biaya transpor Sintang - Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga |
| 3 | > 2000 - 3660 cc | Maksimal 240 | - Apabila biaya minyak diberikan, maka biaya transpor Sintang - Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga |
| 4 | > 3660 cc | Maksimal 260 | - Apabila biaya minyak diberikan, maka biaya transpor Sintang - Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga |

## B. PERJALANAN DINAS KE DALAM DAERAH KABUPATEN SINTANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT

| NO | TUJUAN | LITER | KETERANGAN |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Sintang - Senaning Sintang - Merakai Sintang - Nanga Ketungau Sintang - Nanga Mau Sintang - Nanga Tebidah Sintang - Serawai Sintang - Sepauk Sintang - Tempunak | Maksimal 110 Maksimal 60 Maksimal 40 Maksimal 50 Maksimal 70 Maksimal 150 Maksimal 20 Maksimal 20 | - Apabila biaya minyak diberikan, maka biaya transpor Sintang - Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah. - Harga per liter untuk wilayah kecamatan disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah. |

## C. PERJALANAN DINAS MENGGUNAKAN KENDARAN AIR (SPEEDBOAT)

| NO | TUJUAN/JENIS SPEEDBOAT | LITER | KETERANGAN |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------