PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 96 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 96 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka meningkatka.n penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perdagangan dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Perdagangan perlu membentuk Unit Pelaksan a Teknis Daerah Pengelola Pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman a dimaksud dalam huruf a dan huruf b per u menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentan g Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu d~m Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimant~m Selatan (Lembaran Negara Republik Indonee1ia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta,n.g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah 1 m Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kaliniya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undapg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah:m Daerah (Lembaran Negara Republik Indone da
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANGPEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2 Bupati adalah Bupati Balangan.
- 3 Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan.
- Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Unit Pengelola Pasar selanjutnya disetut UPTD Pengelola Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar Kabupaten Balangan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar Kabupaten Balangan.
- 7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Pembentukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar Kabupaten Balangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola merupakan UPTD Kelas A.
BagianKedua Kedudukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) UPTD Pengelola Pasar adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas Perdagangan. pada
- (2) UPTD Pengelola Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan.
Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
UPTD Pengelola Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar yang melip lti penataan dan pengaturan, penertiban dan pengamanan, pengawasan kebersihan pasar , pemungutan dan pemasukan retribusi pasar , sewa toko /kios pasar. pada
Bagian Keempat Fungsi
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelola Pasar mempunyai fungsi
- perumusan program kerja meliputi segala usaha dan kegiatan unt1k merencanakan, mempersiapkan, mengolah dan menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerjanya;
- b pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan unt k menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, sewa toko /kios pada pasar;
- C koordinasi meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan tugas-tugas terutama dalam bidang pendapatan daerah berupa retribusi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan sarana prasarana pasar;
- d. pengawasan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Bupati;
- e pengelolaan urusan ketatausahaan.
Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB III - ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pasar terdiri dari
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
3. b Sub Bagian Usaha; Tata
4. Kelompok Jabatan Fungsional / Tenaga Ahli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pasar adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi
Paragraf 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar
BAB III - ORGANISASI
Pasal 7
Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut
- a mengumpulkan; mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar;
menyusun program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja UPTD;
- memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan pasar;
- d. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi, sewa toko /kios pada pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pelaku dan komunitas pedagang;
- f melakukanpendataan terhadap jumlah dan kios/lapak pedagang;
- g. menyelenggarakan pengamanan, kebersihan dan ketertiban terhadap pengguna dan penggunaan fasilitaspasar dalam rangka mewujudkan kenyamanan pelayanan; dan
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha
BAB III - ORGANISASI
Pasal 8
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan
BAB III - ORGANISASI
Pasal 9
Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut
- a menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan pelengkapan;
- C. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan
- e mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 10
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pengelola Pasar.
Paragraf 2 Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Ahli
BAB III - ORGANISASI
Pasal 11
Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa /kawasan pasar yang meliputi penataan dan pengaturan; penertiban dan pengamanan, pemeliharaan kebersihan pasar , pemungutan dan pemasukan retribusi pasar , sewa toko dan pungutan lainnya pasarserta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan
BAB III - ORGANISASI
Pasal 12
Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pengelola Pasar.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 13
Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan / atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi; dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing:
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 15
Kepala UPTD Pengelola Pasar wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 16
Kepala UPTD Pengelola Pasar bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 17
Kepala UPTD Pengelola Pasar, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 18
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Pengelola Pasar dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 19
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan; tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. pula
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 20
Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD Pengelola Pasar, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 21
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelola Pasar dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada
7
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Pejabat dan Pegawai UPT yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat dan penempatan pegawai ## BAB VIII KETENTUANPENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Unit Pengelola Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 20 September 2017

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 96
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG

PEMBENTUKAN; ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR KABUPATEN BALANGAN


| KELOMPOK |
|--------------------|
| JABATAN FUNGSIONAL |

Salinan sesuai dengan aslinya