Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik I onesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1
- ( 1 ) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 2
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan daerah dan politik dalam negeri, Ketahanan Ekonomi, Seni, Agama, Budaya Dan Kemasyarakatan dan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Pasa13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
- a. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis profesi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan �ftangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan; 1
- b. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. Pembinaan dan penyelengaraan pemerintahan di kecamatan ,kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervise konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantuan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah penghargaan kebangsaan; kebangsaan dan
- d. Pengawasan penyelengaraan pemerintaan kelurahan, desa dan masyarakat di bidang Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; di kecamatan, ketahan ideologi nilai-nilai sejarah
- e. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpl di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- f. Koorbadan/kantor penetapan kebijakan operasional (merujuk jepada kebijkan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intekam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asmg;
- g. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- h. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koorbadan/kantor, bimbingan supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang keaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penaganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- j. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penaganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten/ kota.
- k. KoorBadan/Kantor penetapan kebijakan operasional (merajuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial ra,yMakatan;
1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- m. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kota, desa dan masyarakat (koorBadan/kantor, bimbingan, supervis dan konsultasi, perencanaa, penelitian, pemantauan,pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- n. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- o. Peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penaganan masalah sosial kemasyarakatan;
- p. KoorBadan/kantor penetapan kebijakan operasional (merajuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politi, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- q. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- r. Pembinaan kelurahan, dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kota, desa dan masyarakat (koorBadan,/kantor, bimbingan, supervis dan konsultasi, perencanaa, penelitian, pemantauan,pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- s. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pilpres dan pilkada;
- t. Peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu pilpres dan f da;
- u. KoorBadan/Kantor penetapan kebijakan operasional (merajuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fisikal dan moneter, perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- v. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam ketahanan perdagangan, investasi, fisikal dan moneter, perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- w. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kota, desa dan masyarakat (koorBadan,/kantor, bimbingan, supervis dan konsultasi, perencanaa, penelitian, pemantauan,pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fisikal dan moneter, perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- x. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fisikal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; dan di kecamatan, kebijakan dan
- y. Peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
Pasal 4
- ( 1 ) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :
- a. Sekretariat membawahkan :
- 1) Subbagian Tata usaha
- b. Seksi Kewaspadaan Daerah &amp; Politik Dalam Negeri;
- c. Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Agama, Budaya Dan Kemasyarakatan;
- d. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- e. Kelornpok .Jabatan Fungsional{
- (2) Struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pasal 5

- (1) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas memvalidasi, mempromosikan, memimpin, mengkoordinasikan, serta menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan daerah dan politik dalam negeri, Ketahanan Ekonomi, Seni, Agama, Budaya Dan Kemasyarakatan dan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai kebijaksaaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengkoordinasi penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan bidang idiologi, politik, pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya;
- d. penyelenggaraan bidang penanganan konflik;
- e. penyelenggaraan bidang-bidang kebangsaan;
- f. penyelenggaraan bidang perlindungan masyarakat;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan kantor;
- h. penyusunan laporan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
1. melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- J. melaksanakan tugas I in yang diberikan oleh Bupati.


## Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha Pasal6

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. melakukan koordinasi penyusunan program kerja kantor, mengumpul dan mengelola data serta membuat laporan kantor;
- b. melaksanakan urusan keuangan dan perbendaharaan;
- c. melakukan urusan kepegawaiaan;
- d. melaksanakan urusan umum, hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ketatausahaan; dan
- f. mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaaan tugas kepada kepala kantor.

## Bagian Ketiga Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Pasal 7

Kepala Seksi Bina ldeologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang idiologi, politok dan pemerintahan;
- b. penyusunan rencana kegiatan bidang ekonomi;
- c. penyusunan rencana kegiatan bidang sosial dan budaya;
- d. penyusunan rencana kegiatan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang penangan konflik;
- e. pengkoordinasian rencana kegiatan bidang epoleksosbud dan penanganan konflik dengan kesatuan organisasi terkait;
- f. penyelenggaraan urusan ipoleksosbud dan penanganan konflik;
- g. penyelenggaraan urusan hubungan lemabga perwakilan organisasi politik dan kemasayarakatan;
- h. penyelenggaraan urusan fasilitas pemilu;
1. penyelenggaraan urusan sosialisasi politik;


bidang ipoleksosbud

dan

- j. penyelenggaraan urusan konstitusi dan perundang­ undangan; dan k. penyusunan laporan lnegiatan penanganan konflik. r

## Bagian Keempat Politik Dalam Negeri

## Seksi Kewaspadaan Daerah &amp; Pasal 8

Kepala Seksi Kewaspadaan Daerah dan Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan bi dang nilai-nilai kebangsaan;
- b. pengkordinir pelaksanaan kegiatan bi dang nilai- nilai kebangsaan;
- c. penyelenggaraan urusan wawasan kebangsaan dan pembauran;
- d. penyelenggaraan urusan kewaspadaan nasional;
- e. penyelenggaraan urusan bela negara;
- f. penyelenggaraan urusan pranata sosial dan budaya bangsa; dan
7. g.penyusunan kebangsaan. la po ran kegiatan bi dang nilai-nilai

Bagian Kelima Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Agama, Budaya Dan Kemasyarakatan Pasal 9

Kepala Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Agama, Budaya Dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- b. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- c. Koordinasi dan fasilitas pembinaan penyelengaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarak an dan penenganan masalah sosial kemasyarakatan;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penaganan masalah sosial kemasyarakataan;
- e. Fasilitas dan peningkatan kapasitas apartur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penenganan masalah sosial kemasyarakatan;
- f. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merajuk pada kebijakan umum nsional) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, inventaris, fisikal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonorni, kebijakan dan ketahahan ormas perekonomian;
- g. Fasilitas dan pelaksanaaan kegiatan dan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fisikal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- h. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kenijakak dan ketahanan sumber daya alarn, ketahanan perdagangan, investasi, fisikal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga uasaha ekonorni, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
9. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fisikal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; dan 1.
10. perekonomian. Fasilitas dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fisikal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonorni, kebijakan dan ketahanan ormas 1 J.



## Bagian Keenam Jabatan Fungsional Pasal 10

- Di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 1 1

- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas/Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BABV

## TATA KERJA

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## Pasal 13

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.


## Pasal 14

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

Setiap unsur di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

## Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 17

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tcpa�ada waktunya,


Dalarn melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI

## PENDANAAN

Pasal 21

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pertanggungjawaban program kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 3.a Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dicabut dan dinya kan tidak berlaku.


## Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal [1 D11s-.,,ft&lt;lm ?01�

r:

'BUPATI BOLMNG MONGONDOW SELAT


Diundangkan di Bolaan pada tanggal

t1?

IRr

Oolb

SEKRETARIS DAERAH

ONGONDOW SELATAN,,


BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR

It;

TAHUN 2016

TENT ANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

· '