PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG Nomor 5 Tahun 2010 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010 (berlaku 12 Mei 2010)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
Menimbang : a.
bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang perekonomian di daerah dan dalam upaya menggali dan meningkatkan potensi sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2010;
3. : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 1);
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
Dengan Persetujuan Bersama dan
WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Singkawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan dengan imbalan tertentu.
6. Deviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional ## BAB II
TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalbar bertujuan selain untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dimaksud juga sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan ## BAB III
PENYERTAAN MODAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Modal disetor Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp. 3.055.000.000,- (Tiga milyar lima puluh lima juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar yang dianggarkan pada Tahun 2010 sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar sebesar Rp. 3.805.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima juta rupiah).
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar dilaksanakan oleh Walikota.
PEMBAGIAN DEVIDEN
BAB IV - PEMBAGIAN DEVIDEN
Pasal 4
- (1) Deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar yang dibagikan setiap akhir tahun buku menjadi hak daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dicatat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada objek pendapatan bagian laba atau penyertaan modal pada Perusahaan Umum Milik Daerah / BUMD.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 12 Mei 2010

Penandatangan: Sekretaris Daerah Kota Singkawang SUHADI ABDULLANI Pembina Utama Muda NIP. 19530205 197403 1 008 LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2010 NOMOR 5 i Singkawang pada tanggal 12 Mei 2010

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, SUHADI ABDULLANI ## BAB V KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 5

Penandatangan: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ## Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 12 Mei 2010

Penandatangan: WALIKOTA SINGKAWANG, HASAN KARMAN
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
## PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010
## I. UMUM
Sebagaimana diamanatkan dalam
PENJELASAN
Pasal 57
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah terdiri