PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 01 Tahun 2015 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH · KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 14 Januari 2015)
Pembukaan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015, maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perlu · ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
i
Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang PembentukM Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747), jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku, jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunaii (Lembaran Negara Republik Indonesia
2. Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
3. Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negaid Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan An^ota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2. 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
20. Peraturan Pemerintah.Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia 4576) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penjoisunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 ^^omor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Poiitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Poiitik;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2015;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 .Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Bidang Ketenagakeqaan;
34. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang
11. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan;
35. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang
13. Retribusi Tanda Daftar Industri;
36. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang
15. Retribusi Konstruksi;
37. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan ((Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0116)
38. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0128);
39. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian -Barat Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0135)
40. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0136)
41. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor0137)
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
MEMUTUSKAN :
kan PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 1
)eraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
ati adalah Bupati Seram Bagian Barat;
- turan Bupati adalah Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
- garan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- dapatan Daerah adalah Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan
- inja Daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh ,ruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum;
ipatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang ngkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Iain-lain apatan asli daerah yang sah;
- lain pendapatan adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, apatan dinas dinas.
- LPerimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan da daerah untuk membiayaai kebutuhan daerah;
- lebih Pembiayaan adalah seHsih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode an^aran;
- ilus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
Diayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiyaan dengan pengeluaran pembiayaan.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB II - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pasal 2
jan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut
Pendapatan
RP-
742.980.648.992,-
Belanja Daerah
RP-
798.505.405.137,-
Surplus / Defisit Rp.
(55.524.756.145),-
an Daerah :
Penerimaan
Rp.
60.524.756.145,-
Pengeluaran
Rp.
5.000.000.000.-
Pembiayaan Netto
Rp.
55.524.756.145,-
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan Rp.
0,-
PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH
Bagian Kesatu
Pendapatan Daerah
BAB III - PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH
Pasal 3
casan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
| Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. | 17.226.124.563,- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dana Perimbangan sejumlah | Rp. | 653.627.583.000,- |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah | Rp. | 72.126.941.429,- |
| Jumlah Pendapatan Daerah adalah | Rp. | 742.980.648.992,- |
| apatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : | apatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : | apatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : |
| Pajak Daerah sejumlah | Rp. | 5.699.642.336,- |
| Retribusi Daerah sejumlah | Rp. | 1.112.084.750,- |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 864.475.944,- |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah | Rp. | 9.549.921.533,- |
| ^Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | ^Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | ^Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | ^Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dana bagi hasil pajak / bukan pajak sejumlah | Rp. | 50.032.804.000,- | |
| Dana alokasi umum sejumlah | Rp. | 521.779.419.000,- | |
| Dana alokasi khusus sejumlah | Rp. | 81.815.360.000,- | |
| •lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : | •lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : | •lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : | •lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : |
| Pedapatan Hibah sejumlah | Rp. | 0,- | |
| Dana Darurat sejumlah | Rp. | 0,- | |
| Dana Bagi Hasfl Pajak dari Provinsi sejumlah | Rp. | 4.429.513.943,- | |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp. | 67.697.427.486,- | |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. | 0,- | |
| Bagian Kedua | Bagian Kedua | | |
| | Rp. | 399.700.542.939,- | |
| Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 398.804.862.198,- | |
| ja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja | Rp. | 326.858.502.425,- | |
| Belanja Subsidi sejumlah | Rp. | 0,- | |
| 3elahja Hibah sejumlah | 3elahja Hibah sejumlah | Rp. | 4.850.000.000, | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Jelanja Bantuan Sosial sejumlah | Jelanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. | 300.000.000,- | |
| Belanja Bagi Hasil | Belanja Bagi Hasil | Rp. | 0,- | |
| Belanja Bantuan Keuangan | Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | 65.621.690.514,- | |
| Belanja Tidak Terduga sejumlah | Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. | 2.070.350.000,- | |
| a Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : | a Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : | a Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : | a Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : | a Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : |
| Belanja Pegawai sejumlah | Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 9.603.368.000,- | |
| Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. | 169.683.178.095,- | |
| Belanja Modal sejumlah | Belanja Modal sejumlah | Rp. | 219.518.316.103,- | |
| | Surplus / Defisit | Rp. | (55.524.756.145),- | |
| Bagian Ketiga | Bagian Ketiga | Bagian Ketiga | Bagian Ketiga | Bagian Ketiga |
| Pembiayaan Daerah | Pembiayaan Daerah | Pembiayaan Daerah | Pembiayaan Daerah | Pembiayaan Daerah |
BAB III - PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH
Pasal 5
| asan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari | asan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari | Rp. | 60.524.756.145,- | |
| | | Rp. | 5.000.000.000,- | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah | Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah | Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah | | |
| maan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiridan jenis pembiayaan . isa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp. | 60.524.756.145,- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Pencairan Dana Cadangan sejumlah | | |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp- | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | ^P- | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah | Rp. | |
| Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | | |
| Penerimaan Pencairan Investasi Beijangka Deposit | Rp* | |
| luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiridan jenis pembiayaan . Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | | |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp. | 5.000.000.000,- |
| Pembayaran Pokok Utang sejumlah | ^P- | |
| Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | | |
| Pembayaran Hutang Pihak Ketiga sejumlah | Rp- | |
| Pembiayaan Netto | Rp. | 55.524.756.145,- |
| Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan | Rp. | 0,- |
PENJABARAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB III - PENJABARAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pasal 6
an Struktur APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak &lt;an dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari;

- piran I Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah ;
- piran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- piran III Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, apatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- piran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
- piran VRekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpadiian Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam jigka Pengelolaan Keuangan Negara ;
- piran VI DaftarJumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan ;
- piran VII Daftar Piutang Daerah ;
- piran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;
- piran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
- piran XDaftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya ;
- piran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun an^aran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun aran ini;
- piran XII Daftar Dana cadangan daerah ; dan
- piran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

## BAB IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 7

- keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat melakukan pengeluaran yang tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD. 1
- andarurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnyamemenuhikriteria sebagai berikut:
- an merupakankegiatannormal dan aktivitaspemerintah daerali dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
- k diharapkan teijadi secara berulang;
- ada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- iliki dampakyangsignifikan terhadap anggaran dalamrangkapemulihan yangdisebabkan oleh keadaan darurat.
- a belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- gram dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun garan beijalan;
- jgram dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grantlainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN;
- perluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan syarakat;

## Pasal 8

- anaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), dapat menggunakan ja tidak terduga;
- ria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimanadimaksud pada ayat (1), mencakup :

## cana alam;

- cana sosial seperti wabah. penyakit menular/pandemi;
- anganan kerusuhan diluar kemaxnpuan kendali pemerintah daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan lerintahan daerah.
- Lhal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat kan dengan cara :

nggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kineija program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran jalan;

manfaatkan uang kas yang tersedia.

## Pasal 9

anaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak iga secara langsung dan atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk ram dan kegiatan pada SKPD Teknis.

- tsanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan ;an Keputusan Bupati.

ksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dilakukan dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi nja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan abah Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD/Perubahan APBD.

ksanaan penanganaan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

'v-w/?rw"7T'

## BAB V

## ketentuan penutup

Pasal 10

(upati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. orang mengetahuinya, memerintahkan. pengundangan Peraturan Seram Bagian Barat. Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di P i r u Pada tan^al, 14 Januari 2015