PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI JAWA TENGAH  KENDAL Nomor 4 Tahun 2017 tentang AH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN KENDAL (berlaku 6 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang warga masyarakat Kabupaten Kendal, maka perlu mengelola baik dan sehat yang merupakan hak setiap limbah berbahaya dan beracun secara maksimal;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya mengenai pengawasan dan perizinan dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, maka perlu mengatur pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya di Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Kendal;
3. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 01 Tahun 1988 Seri D No. 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 97);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabuptaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN KENDAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kendal.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kendal.
7. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
10. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Sumber Spesifik Khusus yang selanjutnya disebut Limbah Khusus adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan dan mengandung B3 yang memiliki toksisitas rendah.
11. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3;
12. Pengurangan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pada Penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
14. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya.
15. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari Penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
16. Pengumpulan Limbah B3 Skala Daerah adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dengan lokasi Pengumpul dan Penghasil limbah B3 berada di Daerah.
17. Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, dan/atau Pengolah ke Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3.
18. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali ( reuse ), daur ulang ( recycle ), dan/atau perolehan kembali (recovery) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk, yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang harus aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
19. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik limbah B3 yang bertujuan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya, sifat racun, komposisi, dan/atau jumlah limbah B3, dan/atau mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3, yang harus aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
20. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
21. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
23. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 di Daerah, sebelum dikirim ke tempat pengolahan, pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
24. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
25. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
26. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3.
27. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
28. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada OPD yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup.
BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Pengelolaan limbah B3 di Daerah,
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Tujuan pengelolaan limbah B3 di Daerah adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang telah tercemar sesuai fungsinya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan pengelolaan limbah B3, meliputi:
- a. arah kebijakan dan strategi pengelolaan limbah B3;
- b. perencanaan pengelolaan limbah B3;
- c. pengelolaan limbah B3;
- d. perizinan;
- e. penanggulangan dan pemulihan;
- f. sistem tanggap darurat;
- g. koordinasi;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran masyarakat dan dunia usaha;
- j. sistem informasi; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.
KEWENANGAN
BAB III - KEWENANGAN
Pasal 5
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan limbah B3, meliputi :
- a. Izin Pengumpulan Limbah B3 pada skala Daerah;
- b. Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3 di Daerah;
- c. Izin Penyimpanan Limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- d. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Daerah;
- e. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Daerah;dan
- f. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Daerah.
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB IV - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Pasal 6
- (1) Kebijakan pengelolaan limbah B3 diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan limbah B3 di Daerah, dengan menetapkan zona atau lokasi pengelolaan
limbah B3 dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta risiko dampak kesehatan lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat,
BAB IV - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Pasal 7
Strategi pengelolaan limbah B3 mencakup serangkaian kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dengan teknologi ramah lingkungan, melalui pengurangan ( reduce ), daur ulang ( recycle ), penggunaan kembali ( reuse ) dan perolehan kembali ( recovery ).
PERENCANAAN
BAB V - PERENCANAAN
Pasal 8
OPD menyusun rencana pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Bagian Kesatu Umum
BAB VI - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 9
- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, wajib :
- a. melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. membuat, menyimpan, dan melaporkan catatan mengenai:
1. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;
2. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3; dan
3. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .
BAB VI - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 10
- (1) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi kegiatan :
- a. pengurangan limbah B3;
- b. penyimpanan limbah B3;
- c. pengumpulan limbah B3;
- d. pengangkutan limbah B3;
- e. pemanfaatan limbah B3;
- f. pengolahan limbah B3; dan
- g. penimbunan limbah B3.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut sumbernya terdiri atas :
- a. limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
- b. limbah B3 dari sumber spesifik;
- c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk B3 yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (3) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
- b. limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
- (4) Jenis limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 11
Pembuatan dan penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dipergunakan untuk :
- a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan; dan
- b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.
- (1) Pengurangan limbah B3 dilakukan melalui upaya menyempurnakan penyimpanan B3 dalam kegiatan proses (house keeping ), substitusi bahan, modifikasi proses, dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan.
Bagian Kedua Kegiatan Pengelolaan
Paragraf 1
Pengurangan
BAB VI - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 12
- (2) Penggunaan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman dari Menteri/OPD dan peraturan perundangundangan.
Paragraf 2 Penyimpanan
BAB VI - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 13
- (1) Penyimpanan limbah B3 dilakukan untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan, sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan.
- (2) Penyimpanan limbah B3 dilakukan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan,
BAB VI - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 14
- (1) Pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (2) Pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. segregasi limbah B3;
- b. pengemasan ulang limbah B3 yang rusak atau bocor;
- c. penyimpanan limbah B3; dan
- d. tidak melakukan pencampuran limbah B3 yang sifat dan/atau karakteristiknya tidak sesuai.
- (3) Limbah B3 yang akan dikumpulkan harus memenuhi paling sedikit kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki nilai ekonomi; dan
- b. dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (4) Kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan apabila badan usaha Pengumpul limbah B3 tersebut telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan .
BAB VI - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 15
- (1) Pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
- a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
- b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3; dan
- c. nama Pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman dari penghasil limbah B3 dan kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dikumpulkan;
- b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.
Paragraf 4 Pengangkutan
BAB VI - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 16
- (1) Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
- (2) Kegiatan pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Menteri Perhubungan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- (3) Setiap pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai dokumen limbah B3.
- (4) Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 yang ditunjuk oleh Penghasil limbah B3.
Paragraf 5 Pemanfaatan
BAB VI - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 17
- (1) Pemanfaatan limbah B3 dilakukan oleh Penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
- (2) Kegiatan utama pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaat limbah B3 yang memanfaatkan limbah B3 bukan sebagai kegiatan utama, wajib memiliki izin dari Menteri, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VI - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 18
- (1) Pemanfaat limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai:
- a. sumber limbah B3 yang dimanfaatkan;
- b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dikumpulkan;
- c. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan dan produk yang dihasilkan; dan
- d. nama Pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3 dari Penghasil dan/atau Pengumpul limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. inventarisasi jum1ah limbah B3 yang dimanfaatkan;dan
- b. bahan evaluasi da1am rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.
Paragraf 6 Pengolahan
BAB VI - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 19
- (1) Pengolahan limbah B3 dilakukan oleh Penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kegiatan pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin dari Menteri.
BAB VI - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 20
- (1) Pengolah limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai :
- a. sumber limbah B3 yang diolah;
- b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang diolah;
- c. jenis karakteristik dan jumlah residu yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah B3; dan
- d. nama pengangkut yang melakukan Pengangkutan limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan;dan
- b. bahan eva1uasi da1am rangka penetapan kebijaksanaan da1am pengelolaan limbah B3.
Paragraf 7 Penimbunan
BAB VI - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 21
- (1) Penimbunan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
- (2) Penimbunan limbah B3 dapat dilakukan oleh Penghasil untuk menimbun limbah B3 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri.
- (3) Kegiatan penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), wajib memiliki izin dari Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 22
- (1) Penimbun limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai :
- a. sumber limbah B3 yang ditimbun;
- b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang ditimbun; dan
- c. nama Pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan;dan
- b. bahan eva1uasi da1am rangka penetapan kebijaksanaan da1am pengelolaan limbah B3.
Bagian Kesatu
Izin Penyimpanan Limbah B3
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 23
- (1) Penghasil limbah B3 wajib memiliki Izin Penyimpanan Limbah B3 dari Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan Izin Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD terkait,
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 24
- (1) Setelah Izin Penyimpanan Limbah B3 terbit, Pemegang Izin wajib :
- a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Penyimpanan Limbah B3;
- b. melakukan penyimpanan limbah B3 dengan jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan sementara limbah B3 kepada Bupati dan ditembuskan kepada Gubernur dan Menteri, paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
- (2) Dalam hal penyimpanan limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemegang Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 wajib :
- a. melakukan pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 setelah sebelumnya mengajukan izin kepada Instansi/OPD yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- b. menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki :
- a. Izin Pengumpulan Limbah B3, untuk Pengumpul limbah B3;
- b. Izin Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat limbah B3;
- c. Izin Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah limbah B3; dan
- d. Izin Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun limbah B3.
- (4) Dalam hal Penghasil limbah B3 menyerahkan limbah B3 kepada Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penghasil limbah B3 wajib memiliki kontrak kerjasama.
Bagian Kedua Izin Pengumpulan
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 25
- (1) Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala Daerah, wajib memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3 dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk pengumpulan minyak pelumas/oli bekas.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD terkait,
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 26
- (1) Setelah Izin Pengumpulan Limbah B3 terbit, Pemegang Izin wajib:
- a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin;
- b. melakukan segregasi limbah B3;
- c. melakukan pengemasan ulang limbah B3 yang rusak atau bocor;
- d. melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama :
1. 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 1;
3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 kategori 2 dan sumber spesifik khusus; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pengumpulan limbah B3 kepada Bupati yang ditembuskan kepada Gubernur dan Menteri, paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
- (2) Dalam hal pengumpulan limbah B3 melampaui jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pengumpul wajib menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain yang sudah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. Pemanfaat limbah B3 yang memiliki Izin Pemanfaatan Limbah B3;
- b. Pengolah limbah B3 yang memiliki Izin Pengolahan Limbah B3; dan/atau
- c. Penimbun limbah B3 yang memiliki Izin Penimbunan Limbah B3.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 27
Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3, wajib memiliki:
- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3;
- b. tenaga terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3; dan
- c. asuransi pencemaran lingkungan hidup terhadap atau sebagai akibat pengelolaan limbah B3, dengan batas pertanggungan paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Bagian Ketiga Pertimbangan Teknis
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 28
- (1) Penyelenggaraan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi dan/atau skala nasional di Daerah, wajib mendapatkan pertimbangan teknis dari Bupati sebelum melakukan proses perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN
Bagian Kesatu Umum
BAB VIII - PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN
Pasal 29
Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, wajib melaksanakan :
- a. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- b. pemulihan fungsi lingkungan hidup.
Bagian Kedua Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusak Lingkungan Hidup
BAB VIII - PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN
Pasal 30
- (1) Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3, wajib menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah, dan penimbun limbah B3 tidak melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, atas beban biaya yang bersangkutan.
- (4) Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berasal dari :
- a. dana penanggulangan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- b. dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah, dan penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, biaya yang dibebankan kepada yang bersangkutan, diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan hidup.
- (6) Pemerintah Daerah melalui PPLHD melakukan pengawasan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Bagian Ketiga
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
BAB VIII - PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN
Pasal 31
- (1) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. evaluasi; dan
- d. pemantauan.
- (3) PPLHD melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemulihan melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri terkait.
BAB IX
SISTEM TANGGAP DARURAT PENGELOLAAN LIMBAH B3
Bagian Kesatu Umum
BAB VIII - PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN
Pasal 32
- (1) Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3, wajib memiliki
sistem tanggap darurat, yang terdiri atas :
- a. penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3;
- b. pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan limbah B3;dan
- c. penanggulangan kedaruratan limbah B3.
- (2) Pengelola limbah B3, wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
Bagian Kedua
Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
BAB VIII - PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN
Pasal 33
- (1) Penghasil, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3, sesuai kegiatan yang dilakukannya.
- (2) Program kedaruratan pengelolaan limbah B3 merupakan bagian dari program penanggulangan bencana Daerah.
- (3) OPD bersama OPD yang membidangi penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3, berkoordinasi dengan Menteri, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi, Instansi terkait di Kabupaten serta Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3.
Bagian Ketiga Pelatihan dan Geladi Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
BAB VIII - PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN
Pasal 34
- (1) Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh penghasil, pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3,
BAB VIII - PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN
Pasal 35
- (1) Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan penghasil, pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3, Badan, dan Instansi terkait lainnya,
BAB VIII - PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN
Pasal 36
- (1) Penghasil, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah b3 ## BAB X
KOORDINASI
BAB VIII - PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN
Pasal 37
- (1) Bupati melaksanakan koordinasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi pengelolaan limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu Kerja Sama
BAB XI - KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 38
- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan/atau pemangku kepentingan, terkait dengan perumusan kebijakan sistem pengelolaan limbah B3 di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk :
- a. pengembangan sistem informasi mengenai pengelolaan limbah B3 di Daerah yang dapat diakses oleh semua pihak; dan
- b. penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat terkait pelaporan tentang adanya peristiwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Bagian Kedua Kemitraan
BAB XI - KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 39
- (1) Bupati atau Kepala OPD yang mempunyai tugas di bidang lingkungan hidup dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan limbah B3, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Bupati dan badan usaha yang bersangkutan.
BAB XII
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Bagian Kesatu Masyarakat
BAB XI - KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 40
- (1) Masyarakat berperan dalam pengelolaan limbah B3 yang diselenggarakan oleh Badan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan limbah B3;
- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan limbah B3; dan/atau
- d. pelaporan dan informasi pengaduan
Bagian Kedua Dunia Usaha
BAB XI - KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 41
Setiap badan usaha pengelola B3 dan/atau pengelola limbah B3, wajib meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak B3 dan limbah B3 terhadap lingkungan, kesehatan manusia dan mahluk hidup lainnya melalui penyebarluasan pemahaman mengenai B3 dan limbah B3.
SISTEM INFORMASI
BAB XIII - SISTEM INFORMASI
Pasal 42
- (1) OPD membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi pengelolaan B3 dan limbah B3, yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan B3 dan limbah B3 Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sistem informasi B3 dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pangkalan data ( data base ) pengelolaan B3 dan limbah B3; dan
- b. data kegiatan usaha pengelolaan B3 dan limbah B3.
BAB XIV - PELAPORAN
Pasal 43
Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 wajib menyampaikan laporan atas pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1), paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada OPD dengan tembusan kepada Instansi yang terkait, Bupati dan Gubernur.
Bagian Kesatu Pembinaan dalam Pengelolaan Limbah B3
BAB XV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 44
- (1) OPD melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan serta pengelolaan limbah B3 di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan pengelolaan limbah B3; dan
- b. bimbingan teknis pengelolaan limbah B3.
Bagian Kedua
Pengawasan dalam Pengelolaan Limbah B3
BAB XV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 45
- (1) Badan melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
- a. verifikasi terhadap laporan pengelolaan limbah B3;
- b. inspeksi; dan/atau
- c. pemantauan terhadap penaatan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh Penghasil, Pemanfaat, Pengumpul, Pengangkut, Pengolah, dan Penimbun limbah B3.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menetapkan PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPLHD dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.
- (5) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang:
- a. memasuki areal lokasi Penghasil, Pemanfaat, Pengumpul, Pengolah dan Penimbun limbah B3;
- b. mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
- d. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan; dan
- e. memeriksa dan membuat status penaatan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan hidup, PPNS melakukan penyidikan.
BAB XV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 46
- (1) Badan melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan dalam pengelolaan B3 dan limbah B3 di Daerah.
- (2) Dalam hal Badan tidak dapat melakukan pengawasan penanggulangan kecelakaan dalam pengelolaan B3 dan limbah B3, maka pengawasan dapat dilakukan dengan melibatkan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi.
PEMBIAYAAN
BAB XVI - PEMBIAYAAN
Pasal 47
Pembiayaan yang diperlukan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XVII - LARANGAN
Pasal 48
- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3, dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 Skala Daerah tanpa izin dari Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVII - LARANGAN
Pasal 49
- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3, dilarang melakukan:
- a. pemanfaatan dan/atau pengolahan sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan;
- b. penyerahan limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul limbah B3 yang lain; dan/atau
- c. pencampuran limbah B3 yang sifat dan/atau karakteristiknya tidak sesuai.
- (2) Setiap orang yang lokasi kegiatannya berada di luar Daerah dilarang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 Skala Daerah tanpa izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi dari Gubernur atau skala nasional dari Menteri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 50
- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 huruf b, Pasal 15, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 43, dikenakan sanksi administrasi, berupa :
- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. penetapan ganti rugi.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu Umum
BAB XIX - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 51
- (1) Sengketa dalam pengelolaan limbah B3, terdiri atas :
- a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat;
- b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan Pengelola limbah B3;
- c. sengketa antara Pengelola limbah B3 dengan masyarakat;
- d. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
- e. sengketa antara masyarakat dan pengelola limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
BAB XIX - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 52
- (1) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan.
Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan
BAB XIX - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 53
- (1) Penyelesaian sengketa di dalam Pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.
PENEGAKAN HUKUM
BAB XX - PENEGAKAN HUKUM
Pasal 54
Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XXI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 55
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 36, Pasal 48 dan Pasal 49, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
BAB XXII - PENYIDIKAN
Pasal 56
- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), PPNS dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- c. melakukan penyitaan benda atau surat;
- d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, terhadap pengelolaan limbah B3 yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini , maka setiap penghasil, pengangkut, pengumpul, pemanfaat, pengolah, atau penimbun limbah B3 wajib melakukan penyesuaian, paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Kendal pada tanggal 6 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, BAMBANG DWIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 4 /2017) ## BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 58 Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. ## Pasal 59 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Penetapan: Ditetapkan di Kendal pada tanggal 6 Januari 2017

Penandatangan: BUPATI KENDAL, MIRNA ANNISA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2017
## TENTANG
## PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN KENDAL
## I. UMUM.
Kewajiban pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
Kegiatan pembangunan mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat mengalami kerusakan. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan beban sosial, yang berarti bahwa pemulihan tersebut menjadi tanggungjawab masyarakat, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
Berbagai upaya pengendalian pencemaran di Daerah telah dilakukan Pemerintah Daerah beserta sejumlah pemangku kepentingan dan masyarakat, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu pencemaran yang ada, dihasilkan dari jenis limbah B3 yang memerlukan pengelolaan khusus karena sifat atau konsentrasi tertentu yang terkandung didalamnya dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya yang terkait dengan pengaturan pengelolaan limbah B3 antaraa lain Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. Namun sampai saat ini upaya pengelolaan limbah B3 masih belum optimal. Hal ini dikarenakan sebagian besar para Penghasil limbah B3, baik industri maupun masyarakat (domestik) masih belum melakukan pengelolaan limbah, yang antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai teknologi pengelolaan limbah B3 yang efektif dan efisien, serta kurangnya kemampuan sumberdaya manusia yang menguasai teknologi pengolahan limbah B3.
Seyogianya limbah B3 wajib dikelola dengan kaidah pengelolaan limbah B3 yang dikenal dengan istilah ' From Cradle to Grave ', yaitu limbah harus betul-betul terkendali dan dikelola dengan baik sejak dihasilkan sampai habis termanfaatkan/terolah atau ditimbun.
Prinsip pengelolaan limbah B3 dimulai dari meminimalisasi limbah B3 atau pengurangan timbulan limbah B3. Prinsip pengelolaan limbah B3 dilakukan sedekat mungkin dengan sumber limbah B3 untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi tumpahan atau ceceran limbah B3 tersebut.
Prinsip lainnya adalah setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib dan bertanggungjawab terhadap setiap limbah B3 yang dihasilkannya, sehingga saat dia menyerahkan pengelolaannya pada pihak lain, maka Penghasil limbah B3 tersebut harus memastikan limbah B3 nya dikelola oleh pihak yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berbentuk hierarki pengelolaan, meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian kegiatan tersebut terkait beberapa pihak, yaitu Penghasil, Pengumpul, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan Penimbun limbah B3.
Mata rantai siklus. pengelolaan limbah B3 sejak dihasilkan sampai pemanfaatan/pengolahan/penimbunan akhir, harus dapat terawasi. Selain perlu diatur, pengelolaannya perlu dikendalikan dengan sistem manifest berupa dokumen limbah B3. Dengan sistem manifest dapat diketahui berapa jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan berapa yang telah dikelola sehingga memiliki persyaratan lingkungan.
Hierarki dari kegiatan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mengelola limbah B3 dan diupayakan untuk bisa menghasilkan limbah B3 sesedikit mungkin melalui upaya reduksi/pengurangan limbah B3 dengan cara seperti subtitusi bahan baku, teknologi bersih dan lain-lain. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan limbah B3, yang terdiri dari kegiatan penggunaan kembali ( reuse ), daur ulang ( recycle ), dan perolehan kembali ( recovery ).
Seiring dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan perizinan dalam pengelolaan limbah B3 kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah mendapatkan sebagian kewenangan pengelolaan limbah B3. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan serta pengendalian limbah B3 yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.
## II. PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan 'asas tanggung jawab negara' adalah - a. negara menjamin pemanfaatan sumberdaya alam yang akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; - b. negara menjamin hak warga negara