Unknown Unknown Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembakuan Kode Lokasi Barang Inventaris Unit Bidang/Unit Pelaksana Teknis Satuan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang; 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 19 � 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembai·,,,1 N . cu egara Repubhk Indonesia Nomor 352) sebagai UndangUndang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72, Tambahan Lemb R bl' aran Negara epu ik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang ... 11¥oiP:it,eez 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tan1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tan1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Un � ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundan U d gn angan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 5234); ... 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 ?· Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun zoos tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 16. Pcraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2S Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 20 06 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah K b . a upaten Sm tang Nomor 25); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sinta N ng omor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah K . abupaten Smtang (Lembaran Daerah Kab upaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan L b . em aran Daerah Kabupaten Smtang Nornor l); Memperhatikan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
••.
- bahwa dalam rangka tertib pengelolaan administrasi dan fisik Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sintang, maka perlu dilakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan; a.
- bahwa dalam upaya mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan/status penggunaan barang pada masing-masing pengguna barang, maka perlu dilakukan kodefikasi, yang menyatakan kode lokasi terhadap Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sintang; b.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang tentang Pedoman Pembakuan Kode Lokasi Barang Inventaris Unit Bidang/Unit Pelaksana Teknis Satuan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 19 � 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembai·,,,1 N . cu egara Repubhk Indonesia Nomor 352) sebagai UndangUndang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72, Tambahan Lemb R bl' aran Negara epu ik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang ...
11¥oiP:it,eez
\
I
!
I
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tan1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tan1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Un � ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundan U d gn angan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 5234);
,
�
...
-
�
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 ?· Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun zoos tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Pcraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2S Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 20 06 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah K b . a upaten Sm tang Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sinta N ng omor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah K . abupaten Smtang (Lembaran Daerah Kab upaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan L b . em aran Daerah Kabupaten Smtang Nornor l);
Memperhatikan
Menetapkan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2 · Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah [Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 8);
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahuri 2001 tentang Sistem Informasi Manajarnen Barang Daerah;
3. Keputusan Menter; Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PEMBAKUAN NOMOR KODE LOKASI BARANG INYENTARIS UNIT BIDANG/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan · Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sintang.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Dae rah.
6. Peraturan Bup � ti adalah Peraturan Perundangundangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Ne . · gara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
8. Pengundangan adaJah penempatan Perundang-undangan daJarn Lembaran Le baran Negara Repu blik Indonesia, Tarn bah an m blik Republik Indonesia, Tarnbahan Serita Negara Repu 1 · Negara Indonesia, Lembaran Daerah atau Senta . Republik Indonesia Lernbaran Daerah atau Senta Dae rah. Peraturan Negara
9. ah Perangkat Daerah adaJah organisasi Perangkat Daer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. .
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanJutnya disingkat SKPD adaJah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Unit Pelaksana Teknis adaJah unsur pelaksana operasionaJ Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
12. Nomor Kode Lokasi adaJah menggambarkan dan menjelaskan status kepemilikan barang, Provinsi Kabupaterr/Kota, bidang SKPD unit kerja serta tahun pembelian barang.
13. Nomor Kode Bidang adaJah pengelompokan kode Bidang pada setiap SKPD.
14. Kodefikasi adaJah pemberian pengkodeaan barang pacla setiap barang inventaris Milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
15. Kode Unit Bidang/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengelompokan Satuan Perangkat Daerah dengan ## BAB II
KODE KOMPONEN PEMILIK BARANG INVENT ARIS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemilik barang inventaris dib . . . i ag1 menJadi .
2. b . menn tah Pu . Barang mventaris Milik p . sat;
- a. Barang mventaris Milik Pe . .
4. . emenntah p . . c. Barang mventaris Milik Peme . rovins1; dan
nntah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemilik barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, huruf b, dan huruf c, diatur dengan pemberian kode komponen pemilik barang. .
2. d (3) Kode komponen pemilik barang sebagaimana dim\_aksu I pada ayat (2) sebagaimana tercantum
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## BAB III

## KODE LOKASI BARANG INVENTARIS

## Pasal 3

- (ll Pengelompokan Bidang didasarkan pada bidang tugas SKPD.
- (2) Nomor Kode Provinsi diurut berdasarkan jumlah provinsi di Indonesia.
- (3) Nornor Kode Kabupaten dibentuk berdasarkan pada unit Kabupaten pada Provinsi yang ada di Kalimantan Barat.
- (4) Penulisan nomor kode lokasi barang inventaris diatur sampai dengan unit terkecil yaitu Pos Kesehatan Desa dan sekolah.
- (5) Nomor kode Lingkungan dari: lokasi barang inventaris pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Sintang terdiri
- a. 14 (empat betas) digit, untuk barang inventaris yang berlokasi pada Sub Unit/Satuan Kerja;
- b. 16 (enam betas) digit, untuk barang inventaris yang berlokasi pada seksi/Sub Bidang/Sub Bagian;
- c. 18 (delapan belas) digit, untuk barang inventaris yang berlokasi pada Unit Pelaksana Teknis (Pos Klinik Desa, Pos Kesehatan Desa, dan Sekolah).
- (6) Pengelompokan bidang, nomor kode provinsi, nomor kode kabupaten, nomor kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan LIV Peraturan ini.

## Pasal 4

Penulisan nomor kode Unit Bidang/SKPD, nomor kode sub unit/ satuan kerja, nomor kode seksi/ sub bidan I b . g SU bagian, nomor kode unit pelaksana teknis berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

-\ '

I

## BAB IV

## TATA CARA PENULISAN NOMOR KODE L oKASI BARANG RAH INVENTARIS PADA SATUAN PERANGKAT DAE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## Pasal 5

- . b g inventaris ( 1) Penulisan nomor kode lokasi aran dilakukan oleh SKPD pengguna barang milik daerah.
- (2) Nomor kode lokasi barang sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) meli pu ti :
- a. Kode kepemilikan barang inventaris;
- b. Kode provinsi;
- c. Kode kabupaten;
- ct. Kode bidang;
- e. Kode unit bidang;
- f. Kode tahun pembelian/pengadaan/pembangunan;
- g. Kode sub unit bidang/ satuan kerja;
- h. Kode sub seksi/sub bidang/sub bagian; dan
- i. Kode Kode unit pelaksana teknis.

## Pasal 6

Tata cara penulisan nomor kode lokasi Barang Inventaris pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran LV Peraturan ini.

## Pasal 7

Nomor kode lokasi barang inventaris pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) merupakan pedoman pelaksanaan Sensus Barang Daerah.

## BABV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang . pada tanggal, 'f rP.&gt;14nill-, 2013


Diundangkan di Sintang pada tanggal, 1 ft:J?e,,,.. � · 2013

(P/;E

�

S DAERAH KABUPATEN SINTANG, (


ZULKIFLI HAJJ AHMAD

ls (,'!i?) /)Ar:1'.· H /cµl!.vf,deN ,J111v7nNG � IIVIV ,}013 IVO ,'l

O Otto

:

0 01.17

LAMPIRAN I

NOMOR

TANGGAL

TENT ANG

TAHUN 2013 �

:

-4

f

� Bfv"" 2013 , PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI sARANG INVENTARIS UNIT BIDANG/UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

:

g

DAFfAR KODE KEPEMILIKAN BARANG

| NOMOR URUT | URAIAN KEPEMILIKAN | NOMOR KODE KEPEMILIKAN BARANG |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Barang luventaris Milik Pemerintah Pusat | 00 |
| 2 | Barang inventaris Milik Pemerintah Provinsi | 11 |
| 3 | Barang inventaris Milik Pemerintah Kabupaten/ Kota | 12 |


O 01.18

L • ••PIRAN II : ,,.,..

NO MOR

(1 (i

:

TAHUN 2013

TANGGAL

:

11E',t--..V-:

2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI g � G INVENTARIS UNIT BIDANG/UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## DAFTAR KODE PROVINSI DAN KABUPATEN

| NOMOR URUT | ·NOMOR KODE PROVINS! DAN KABUPATEN | NAMA PROVINSI/KABUPATEN |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 26 | PROVINS! KALIMANTAN BARAT |
| 2 | 12 | KABUPATEN SINTANG |


LAMP/RAN lll

: PERATURAN BUPAT/ SINTANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBAKUAN KODE WKASI BARANG INVENTARIS UNIT BIDANG/UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PERANGKAT DAERAH D\ LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DAFTAR PEMBAKUAN KODE WKASI BARANG INVENTARJS PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN SINTANG

| | | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
| NO URUT | NAMA SKPD/ SEKRETARIAT/BAG!AN/B!DANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT B!DANG / SKPD | BUPATI/WABUP /KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF AHL!/AS!STEN/KABAN/ KADIS/KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/LURAH | KOMISI/SEKBAN/ SEKDIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBID /SUBBAG |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | DPRD KAAUPATEN SINTANG KETUA DPRD I WAKIL KETUA DPRD 2 3 WAKIL KETUA DPlill | 01. DPRD | 01 | 01 | | - | - |
| | | | | | | | - |
| | | | | | 01 | - | - |
| | | | | | 02 | - | - |
| | (!) KOMIS! A (B!DANG PEMER!NTAHAN) | | - | - | - | 01 | - |
| | (2) KOMIS! B (B!DANG PEMBANGUNAN) | | - | - | - | 02 | - |
| | (3) KOMIS! C (B!DANG KEUANGAN DAN | | - | - | - | 03 | - |


�

(Y

MILTON CROSBY

-

\_

\_\_.

'...:)

BUPATI SINTANG,

i

TANG GAL

TENT ANG

2013

PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS UNIT BIDANG/UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAMP/RAN IV

:

PERATURAN BUPATI SlNTANG

NOMOR

TAHUN 2013

DAITAR PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SINTANG

| | | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
| NO URUT | NAMA SKPD/SEKRETARJAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT BIDANG /SKPD | BUPATI/WABU P/KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISJ/SEKBAN/SEK DIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ V,\_pJTCVC'Ct.,fA � | SEKSI/S UBBID/ SUBBAG |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 |
| | | | | | | 7 | |
| I | SEKRETARIA: DPRD KABUPATEN SINTANG 1 SEKRETARIS DPRD | 02. SEKWAN | 02 | | 01 | - | |
| | | | | | | | - |
| | 2 KEPALA BAGIAN UMUM SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN | | | - | - | 02 | |
| | (1) | | - | - | - | | 01 |
| | (2) SUB BAGIAN RUMAH TANGGA | | | | - | | 02 |
| | 3 KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM | | | - | | 03 | |
| | (I) SUB BAGIAN KEUANGAN | | | - | - | - | 01 |
| | (2) SUB BAGIAN PROGRAM | | | | - | - | 02 |

4. Kepala ...

0

c.l

-

'

| | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
| NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | DAN BIDANG | NOMOR UNIT BIDANG /SKPD | BUPATI/WABU P/KETUA DPRD/SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMIS!/SEKBAN/SEK DIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ VA nt IC"I.Tr.' � J\.A 4.C::: | SEKSI/SUBB ID/SUBBAG |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN (!) SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN | - | | - | - - | 04 - | - 01 |


LAMP/RAN V

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS UNIT BIDANG/UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DAFTAR PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS PADA BUPATI SINTANG KABUPATEN SINTANG

| | | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|---------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
| NO URUT | NAMA SKPD/ SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BlDANG | UNIT BIDANG / SKPD | BUPATI/WABU P/KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF' AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISI/SEKBAN/S EKDIS/ KABAG/ KABID/ SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBID /SUBBAG |
| 1 | - 2 - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | BUPATI SINTANG | 03. BUPATI | 01 | - 01 | - - | - - | - - |


LAMP/RAN VJ

NOMOR

TANGGAL

TENT ANG

TAHUN 2013

2013

PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS UNIT BIDANG/UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN BUPAT! S/NTANG

DAFTAR PEMBAKUAN NOMOR KODE LOKASI BARANG INVENTARIS PADA WAKIL BUPATI SINTANG KABUPATEN SINTANG

| | | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|---------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
| NO URUT | NAMA SKPD/ SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT BIDANG / SKPD | BUPATI/WABU P/KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF' AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISI/SEKBAN/SEK DIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ VADll"v �� "A" | SEKSI/SUBBID /SUBBAG |
| 1 | 2 - | 3 | 4 | 5 - | 6 | 7 | 8 |
| 1 | WAKIL Bi.JPATI SINTANG | 03. WAKIL BUPATI | 01 | - | | - | |
| | | | | 01 | - | - | - |


9

PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS UNIT BIDANG/UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAMPIRAN VII :

PERATURAN BUPATJ SJNTANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

TENTANG

2013

DAFTAR PEMBAKUAN NOMOR KODE LOKASI BARANG INVENTARIS PADA SEKRETARJAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

0

| | | NOMORKODE | NOMORKODE | NOMORKODE | NOMORKODE | NOMORKODE |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
| NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT BIDANG/ SKPD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/ KADIS I KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISI/SEKBAN/S EKDIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBI 0/SUBBAG |
| | J | 4 | 5 | 6 | | |
| 2 | - | | | | 7 | 8 |
| SEKRETARJAT DAERAH KABUPATEN SINTANG | 04. SEKRETARIS DAERAH | 01 | - | - | - | - |
| 1 SEKRETARJS DAERAH | | - | 01 | - | - | - |
| 2 STAF AHLI ... | | - | - | 01 | - | - |
| 3 STAF AHLI ... | | - | - | 02 | - | - |
| 4 STAF AHLI ... | | - | - | 03 | - | - |
| 5 AS!STEN PEMERJNTAHAN | | - | - | 04 | - | - |
| | | - | - | - | 01 | - |
| (1) KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM | | - | - | - | - | 01 |
| a. | | | | | | b. Sub Bagian... |

| | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
| NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT BIDANG/ SKPD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN J KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISI/SEKBAN/S EKDIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBI D/SUBBAG |
| | | | SEKDA | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| b. SUB BAGIAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH | | . | . | . | . | 02 |
| (2) KEPALA BAGIAN HUKUM | | . | . | . | 02 | . |
| SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN | | . | . | . | . | 01 |
| a. b. SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM c. | | . . | . . | . . | . . | 02 03 |
| SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM (3) KEPALA BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI | | . | . | . | 03 | . |
| a. SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL | | | . | | . | 01 |
| b. SUS BAGIAN PELIPUTAN DAN PEM RERITAAN | | . . | . | . | . | 02 |
| c. SUB BAGIAN PENGHUBUNG PEMKAB SINTANG | | | . | | . | 03 |
| (4) KEPALA BAGIAN PERTANAHAN | . | . | | | 04 | . |
| a. SUB BAGIAN PENGATURAN, PENGUASAAN | | . .. | . | . | . | 01 |
| DAN PENATAGUNAAN TANAH b. SUB BAGIAN PENGUKURAN HAK-HAK ATAS TANAH | | | . | . | . | 02 |
| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | . | . | 05 | . | . |
| (1) KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | . | . | . | 05 | . |
| SUB BAGIAN ADMINISTRASI a. PEREKONOMIAN | | . | . | . | . | 01 |

b. Sub Bagian ..

0

## NOMOR KODE

,

| f | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| NO URUT | NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT BIDANG/ SKPD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF' AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISI/SEKBAN/S EKDIS/ KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBI D/SUBBAG |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | b. SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (2) KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT a. SUB BAGIAN AGAMA b. SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN c. SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (3) KEPALA BAGlAN PEMUDA DAN OLAH RAGA a. SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN PEMUDA b. SUB RAGIAN PEMBERDAYAAN OLAH RAGA (4) KEPALA BAGIAN PENANAMAN MODAL a. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROMOS! PENANAMAN MODAL b. SUB BAGIAN ?ENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL 7 ASISTEN ADMINISTR...SI UMUM (5) KEPALA BAGIAN UMUM a SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN KEPEGAWAIAN b. SUB BAGIAN KEU...NGAN DAN PROGR"'M c. SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA | | . . . . . | . . - . | . . - . . . . . . 06 . . | 7 . 06 . . . 07 . . 08 . . 09 . | 8 02 . OJ 02 03 . OJ 02 . 01 02 . 01 02 03 |

| | | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | SUB UNIT /SATKER | SUB UNIT /SATKER | SUB UNIT /SATKER | ' |
| NO URUT | NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT BlDANG/ SKPD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/ KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISI/SEKBAN/S EKDIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBI D/SUBBAG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 |
| | d. PENGHUBUNG S!NTANG DI PONTIANAK | | | - | - | 7 | |
| | e. MESS SINTANG DI PONTIANAK | | | | | | 04 |
| | | | | - | - | - | 05 |
| | (6) KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | | - | - | - | 10 | - |
| | a. SUB BAGIAN KELEMBAGAAN | | - | - | - | - | 01 |
| | b. SUB BAG!AN KETATALAKSANAAN | | - | | - | - | 02 |
| | c. SUB BAGIAN ANALISA JABATAN DAN PAN | | | - | - | - | 03 |
| | (7) KEPALA BAGIAN SANDI TELEKOMUNIKASI DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK | | - | | - | 11 | |
| | a. SUB BAGIAN SANDI DAN TELEKOMUNIKASI | | | - | . | . | 01 |
| | b. SUB BAGIAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK | | . | . | . | . | 02 |


2

LAMPIRAN Vlll

:

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG JNVENTARIS UNIT BIDANG/UNlT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SJNTANG

## DAF'TAR PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SJNTANG

| | | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
| NO URUT | NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT BIDANG/ SKPD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRO/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIRE!s.'TUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISI/SEKBAN/S EKDIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBID /SUBBAG |
| I | - | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 2 | | | | | | 8 |
| I | DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINTANG | | | | | 7 | |
| | I KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM | 05. PEKERJAAN UMUi | 01 | - | - 01 | - - | |
| | 2 SEKRETARIS | | | - | - | 02 | |
| | (I) SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM | | | | | - | 01 |
| | (2) SUB BAGIAN APARATUR DAN UMUM | | | | - | - | 02 |
| | (3) SUB BAGIAN PERLENGK.APAN | | | | - | - | 03 |
| | 3 KEPALA BJDANG CIPTA K.ARYA | | | | - | 03 | |
| | (1) SEKSI PEMBANGUNAN GEDUNG | | - | | - | | 01 |
| | | | | - | - | - | |
| | PEMERINTAHAN DAN RUMAH DINAS | | | | | | 02 |
| | (21 SEKSI PENATAAN PEMUKIMAN PERUMAHAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN | | | - | | | |
| | (31 SEKSI PERENCANAAN TEKNIS CIPTA K.ARYA | | | | | | 03 |

4. Kepala ..

0

c

!""'

0

| NO URUT | NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT BIDANG/ SKPD | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISI/SEKBAN/S EKDIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBID /SUBBAG |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4 KEPALA BIDANG BINA MARGA (I) SEKSI PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN (2) SEKSI PEMBANGUNAN, PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN (3) SEKSI PERENCANAAN TEKNIS BINA MARGA 5 KEPALA BIDANG PENGAIRAN (1) SEKSI IRIGASI (2) SEKSI SUNGA!, DANAU, RAWA DAN PANTAI (3) SEKSI PERENCANAAN TEKNIS PENGAIRAN | | - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 04 - - 05 - - | - 01 02 03 - 01 02 03 |
| | | | - - | | | | |


LAMP/RAN IX

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENT ANG

PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS UNIT BIDANG/UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DAFTAR PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS PADA SADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN SINTANG

| | | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|---------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
| NO URUT | NAMA SKPD/SEKRETARJAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT BIDANG/ SKPD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISI/SEKBAN/S EKDIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSJ/SUBBID/ SUBBAG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | | | 8 |
| 1 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN SINTANG | 05. PEKERJAAN UMUM | 02 | - | - | - | - |
| | 1 KEPALA SADA � PENGELOLA PERBATASAN | | | | 01 | - | - |
| | 2 SEKRETARIS | | - | - | - | 02 | - |
| | (I) SUB BAGIAN TATA USAHA & KEPEGAWAIAN | | | | - | - | 01 |
| | (2) SUB BAGJAN UMUM | | | - | - | | 02 |
| | (3) SUB BAGIAN PERENCANAAN | | - | - | - | | 03 |
| | 3 KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BATAS NEGARA | | - | | - | 03 | - |
| | (1) SEKSI PELAKSANAAN PENGELOLAAN BATAS | | | | - | | 01 |
| | NEGARA | | - | - | - | - | |

(2) Seksi..0

i

| | | | NOMOR KODE SUB UNIT/SATKER I | NOMOR KODE SUB UNIT/SATKER I | NOMOR KODE SUB UNIT/SATKER I | 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAG!AN/BlDANG | BlDANG DAN NOMOR KODE B!DANG | UNIT B!DANG/ SKPD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISI/SEKBAN/S EKDIS/KABAG/ KAB!D/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBID/ SUBBAG |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (2) PELAPORAN PENGELOLAAN | | | | | | |
| 2 SEKSI BATAS NEGARA KEPALA BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN (1) SEKSI PELAKSANAAN PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN (2) SEKSI PELAPORAN PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INF'RASTRUKTUR KAWASAN (1) SEKSI PELAKSANAAN PENGELOLAAN JNF'RASTRUKTUR KAWASAN (2) SEKSI PELAPORAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN KEPALA BIDANG KERJASAMA (1) SEKSI PELAKSANAAN KERJASAMA (2) SEKSI PELAPORAN KERJASAMA | | - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - 04 - - 05 - - 06 - - | 02 - 01 02 - 01 02 01 02 |


LAMP/RAN X

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENTANG

:

PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS UNIT BIDANG/UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERJNTAH KABUPATEN SINTANG

DAF'TAR PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

| | | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
| NO URUT | NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT Bl DANG/ SKPD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/ KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LU RAH | KOMISI/SEKBAN/S EKDIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBID /SUBBAG |
| J | | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 2 | | | | | 7 | 8 |
| I | DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG 1 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PERHUBUNGAr 06 | 01 | - | - | - | - |
| | | | - | - | 01 | - | - |
| | 2 SEKRETARIS | | - | - | | 02 | |
| | (l) SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM | | - | | - | - | 01 |
| | (2) SUB BAGIAN APARATUR DAN UMUM | | | | - | | 02 |
| | (3) SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | | - | - | - | | 03 |
| | 3 KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT | | - | | | 03 | - |
| | (l) SEKSI LALU LINTAS JALAN | | - | - | - | - | 01 |
| | (2) SEKSI ANGKUTAN JALAN | | - | - | | - | 02 |
| | (3) SEKSI PENGANALISAAN DAN OPERASIONAL TERMINAL | | - | - | - | - | 03 |

4. Kepala ...

0

0

r-"

!.

| | | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | \ |
| NO URUT | NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAGJAN/ BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT BIDANG/ SKPD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ | SEKWAN/WAKJL KETUA OPRD/STAF AHLI/ASJSTEN/ KABAN/KADlS/ KAKAN/ DlREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOM!Sl/SEKBAN/S EKD!S/ KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABD!KNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBID /SUBBAG |
| 1 | | 3 | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | | | | SEKDA | | | |
| | KEPALA BlDANG PERHUBUNGAN SUNGA), DANAU DAN PENYEBERANGAN (I) SEKSI LALU LINTAS SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4 | | - | - | - | 04 | - |
| | | | - | - | - | - | 01 |
| | (2) SEKSJ ANGKUTAN SUNGA), DANAU DAN PENYEBERANGAN | | - | - | - | - | 02 |
| | (3) SEKSI PENGANALISAAN DAN OPERASIONAL DERMAGA | | - | - | - | - | 03 |
| | 5 KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA (I) SEKSI KENDARAAN DAN PERBENGKELAN | | - | - | - | 05 | 01 |
| | SEKSI TERMINAL. PERPAKJRAN & STEJGHER | | - | - | - | - | 02 |
| | (2) | | - | - | - | - | |
| | (3) SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | | - | - | - | - | 03 |


PERATURAN BUPAT/ SINTANG

NOMOR

TANG GAL

TAHUN 2013

TENT ANG

2013

PEDOMAN PEMBAIWAN l(ODE LOKASI BARANG INVENTARJS UNIT BIDANG/UNIT PELAKSANA TEKNlS SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMF.RIITTAH KABUPATEN SINTANG

DAFTAR PEMBAKUAN KODE LOl(ASI BARANG INVENTARIS PADA OINAS KESEHATAN J(ABUPATEN SINTANG

| | | | SUB UNIT/SAT,ER | SUB UNIT/SAT,ER | SUB UNIT/SAT,ER | | UNIT PELAKSANA TE,NIS | UNIT PELAKSANA TE,NIS | UNIT PELAKSANA TE,NIS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR ,ODE BIDANG | UNIT BlDANG/ S,PD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL l(ETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | ,OMISI/SEKBAN/S EKDIS/ KABAG/ KABID/SE1'CAM/ DIREKTUR TE,NIK PDAM/SE,LUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDll(NAS/ KAPUS,ESMAS | SEKSI/SUBBID | PUS,ESMAS /PUSTU | | POSKESDES |
| | | | | | | /SUBBAG | | POLINDES | |
| | | 4 | | | | | | | |
| 2 | 3 | | 5 | | | | | | II |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| DINAS J.:ESEHATAN KABUPATEN SINTANG I J.:EPALA DINAS J;ESEHATAN | 07. BIDANG KESEHATA | 01 | | 01 | | | | | |
| 2 SEJ.:RETARIS | | | | | | | | | |
| (1) SUB BAGIAN KEUANGAN | | | | | 02 | | | | |
| (3) | | | | | | 01 | | I | |
| (2) SUB BAGIAN APARATUR c.UB BAGIAN UM UM PERLENGKAPAN | | | | | | 02 03 | - | I | |
| J.:EPALA BIDANG PELAYANAN J;ESEHATAN 3 | | | | | 03 | | - | | |
| (l} seres: PEtAYANAN l � EStHATAN DASAR | | | | | | QI | | | |
| (2) SEliSI UPAYA J.:ESEHATAN PERSEOIMNGAN | | | | | | 03 | | | |
| | | | | | | 02 | | | |
| (3) SEJ.:SI FARMASI DAN MAl(ANAN | | | | | 04 | | | | |
| 1'EPAl,A BIDANG PEMBERDAYAAN KELUARGA 4 (1) SEf;S/ f;ESEHATAN f;ELUARGA | | | | | | QI 02 | | | |
| (2) SE1'SI GIZI | | | | | | 03 | | | |
| (3) SE1'SI PERAN SERTA MASYARA;;AT PENYAf;IT DAN | | | | - | 05 | | | | |
| PENGENDALIAN KEPALA BlDANG J;ESEHATAN J.JNGf;UNGAN DAN PEMBERANTASAN (I: SF,1'SI PENGENDALIAN | | | | | | 01 | | | |
| PENYAf;IT . PENYEHATAN LING1'UNGAN PEMU,IMAN | | | | | | 02 | | | |
| SEKSI (2) | | | | | | Q.1 | | | |
| SEliSI PROMOSI i;i;;SEI-IATAN | | | | | | | | | |
| (3) | | | | | | | I). � | | cpa\tt |

0

| | | NOMOR | NOMOR | NOMOR | NOMOR | NOMOR | NOMOR | NOMOR | NOMOR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------