PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 18 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN · PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang HaJ&lt; Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan · Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. Republik Mengingat
2. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara · Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat," Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ten tang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang-Undang Nomor 23 .Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 · Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jarninan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42); ·
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
I
I
I
.
~'
..
\.
:'
Menetapkan
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang: Pembentukan Produk Hukum Daërah Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
- 16 Peraturan Menteri Dalam: Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Këmampuan Keuangan Daërah Serta Peläksanaan
.
.
-i . ..
.
; .
::·c-
,.
.
'.
d~
.
.
·J?.E\_ 0 ·::--y1:pm:.::PE..·:~.'~~~-l~~;=,~~T,hff. . ~--·--
. " WAIJii&amp;iideitMATANGSJ:A;NT~: ·- ·
·
·
.J~k~itrus~.) .
•·
PERATURAN TENTANG HAK KÉUÄNGAN DAN ADMINISTRATIF ANGGOTA DEWAN: PERWAKILAN RAKYAT DAERAH: KOTA PEMATANGSIANTAR
.. ,:.::.
;
-
.
~~~/~\_.1/~--:;i .. :\_.
:
.
I@ITENTtJ:AN:''l:JMUM·, \_ij~~J:c1 :: . . ):.:·-:
Dalam Peraturan Daerah ini; yang dimaksud dëngan:
- Daërah adalah Kota Pematangsiantar:
2
3.
5
6
- Pemerintahan Daerah adalah penyèlenggaräan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan -perwakilan rakyat daerah asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dán prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sëbagaimana dimaksud: dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan däerah yang memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang; mënjadi `kewenangan daerah otonom
- Walikota adaläh Walikota Pematangsiantar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 'adalah lembaga perwakilan rakyat daerah: Kota Pematangsiantar yang berkedudukan sebàgài unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah:
Fraksi adalah Fraksi-fraksi: Dewan Perwakilan Räkyät Daërah Kota Pematangsiantar:
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adálah pejabat daerah yang memegang jabatan ketuà dàn wakil ketua DPRD Kota Pematangsiantar
-
·,
...
·.',:·-
.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Pematangsiantar.
2. ·9, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar.
3. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar. 10.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 2
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dilaksanakan
Pasal 3
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD;
- b. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, integritas dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan
- d. mengoptimalkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam menentukan arah kebijakan dan program/kegiatan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. masyarakat;
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu J enis Penghasilan
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 4
- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
- a. APBD, meliputi :
1. uang representasi;
2. tunjangan keluarga;
'f
.']'
.
3. tunjangan beras;
4. uang paket;
5. tunjangan jaba:tan;
6. tunjanganalat kelengkapanjdan
7. tunjangan alat kelengkapanlain
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
1. tunjangan komunikasi intensif; dan
2. tunjangan reses;
- (2) Pembebanan · pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ·ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Uang Representasi
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 5
- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksuddaiam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap · bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; \_
- (2) Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota;
3. (3). Uang representasiwakil. ketua DPRD sebesar ·80% (delapan puluh persen] dari uangrepresentasi.ketua DPRD; dan
- (4) Uang representasi Anggota DPRD. sebesar 75% (tujuh puluh lima · persen] dari uang representasi ketua DPRD.
Bagian Ketiga Tunjangan Keluargadan Tunjangan Beras
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 6
- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. ·
- (2) Tunjangan keluarga .dan tunjangan beras bagi Pimpinan · dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Uang Paket
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 7
Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 · diberikan setiap bulan 'kepada Pimpinan dan · Anggota DPRD sebesar 10 % {sepuluh persen) ·· dari uang representasi yang bersangkutan.
·
•
!
t
I
.
\
-,
i
· Bagian Ke~ima· Tutijangan·Ja:batah
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 8
1 . . . ·.: . . . . Tu*Jangan j~B.~tiui~ s~b~e~imana '.~im~s':1'.~-;;~~~!l·Pas\_al .~· .. ayat .·(l) huru]' a: : arig~~".: 5 .dib¢.iq;~an .: ,'sf!q~p,. bWru:i···l&lt;~p~q~~ Pimp1nat':). .. d~ Angg~.tap'.PRE&gt;::~'.ebes~·:'"14f5%·(~ei:~tus :e~pat-,p~l\rh ltma persen] dan u'aifg representa:si ,yang betsanglnit?n: . . \ . .
Tünjangan Alat Kelengkapan dan
Tunjangan Alet Kelengkapan Lain
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 9
- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana: dimaksud dalam Pasàl 4 {(i)huruf à angka 6 dan angka diberikan 'setiap bulan dan Anggota: DPRD: yang duduk dalam Badan Musyawarah, . Komisi, Badan Anggaran; Badan Pembentukan Peraturan Daerah; Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lain: ayat
2. !~: · ?eilt~;JS!tii~f~&amp;:en);
3. j dari tunjan~.a.11·J~ba.tan-:keqi1;:~f?Ri:}, : .
4. : d. anggota,·;s:ep~sirr 3% (tiga'.p~rserth ·
·
.
- (3) .jtunjangan ... ~,aL ket~µg~~p~,/l~q/:.s~~~gjpiaha dimaksud pada · JiI:e!~d!;ifcl=~~e~~:alat kefongkapan lain
L
. · ·Ba.giitri·:~etµj;µh ./ . 1\lnJfil:igwi Kotnb)nikiisi Inten~ifllan
.
1
.
•
~
- i . . .. · . ' -. . . . . ~·'-· . : . : .. · . (l) .;Tunjapga.n ···kqµn]µiik~~i. -int.e~sif ·seb~gaj~~a.·.dim.~sud dalam · .. J:&amp;~r!g~~£t:f~~~~;r~=~i:t~ untuk
:
Paeal J!O' ·
- (2)lPeningkafap: .kiir¢rj~·o sebagahnana .. -~irn~stitf., pa~'=l ayat. (1), [tercermin dijrj: Jingk~t k.~haaii1~'Ji .dafa}Ji,: ·.q:rengikuti . rapae-rapat l DPRD ,da,n:.ki~ianc~ciri ·age~da/:lfogfata:n DPRD :. ~·ena 'fwigsi, tugas !dan wewenang°;J)PRD. .
.
i
;
I
{.
- 0( 1) !Tuhja:ngan tese,~: · se:b~gaim.arta: d1mak~udCd~am, Pasal . 4. ayat ( l) [huruf b .artgk~·. ·2 .diberlkan .setiap melaksanakarr reses 'kepada !Pimpinari da.i{Anggota/DPRri. · .--. · .
- . (2} iPemberiaht1J.,J)J~~anO':r:eses: s·ebag~~a ~imaks.ud pada ayat ( 1 )·, jdalam rEU1.gl.{~?·efektifitas dalam' :::menj~g, .. menampung . dan . l rn~nyalurkari/aspliasi masyarakatdi daer~:.p.etj:iilih'artnya.
!
6
,
- { 1) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan ## BAB IV ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu Jenis Tunjangan Kesejahteraan
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 13
- (1) Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraannya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdirl atas:
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- a. jaminan kesehatan;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga.
- (4) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
I
.~
f
.
•.
.
. ;~~-
•
':
...
·.
'
?i'..
.
,
.:.
·-
..
-
...
.
.
··:
.' ~
- -:
-
b
'
,,
.. ;':.
·,.:;
--
,'
..
"'.:
:-
...
~:
rumah negara; dan perlengkapannya; dan tunjangan transportasi:
.
:'.·-.-
Bägiàn Kedua
Päsall4:
- /k;~teµtQ~,;~.~ \_ ... ~.:pert{i?-.a.a:n:grund~~~: : \_\_ ·-. -\_,. . , . (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bëntuk kepada Bädan Janinan
- &lt;, · (2) ::~.~tA~Y~~.~1tfij~i"~e-~~~~~~-.-'.~}~~~~~·. : .. p:~~·~-~·:\_ay~t tt),:.-d,~ga peraturan perundang-undangan
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaän kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status di lüar cakupan pelayanan kesehátan yang 'dibërikan oléh Bàdan Penyelenggara Jaminan Sosial Kèsehatan:
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana 'dimaksud: pada ayat (3) dilaksanakan dalam negeri sertà tidak termasuk istrilsuami dan änak:
Bagian Ketiga:
Jaminan Kecelakaàn Kerja:
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 15
Jaminàn kerja kemätian sebagaimana Pasal dan;huruf c; diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Bagian Keempat Pakaian Dinàs dan Atribut
- dan atribut Pimpinän @an Anggota: atas:
- a pakaian tahun; sipil
- b: tahun;
- d pakaian harian: lengan 1 (satu} pasang dalam (satu) tahun; dan
- pakaian sipil lengkap disediakan 2 (lima) tahun;
- e pakaian yang bercirikan disediakan 1 pasang dalam 1 (satu): tahun
- (2)-Pakäian dinas dan ätribut sebagaimäna dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan nêmpërtimbangkan prinsip efisiensi, ëfektifitas : dan kepatutan.
;{
.,
\_,.
l
,.
:.:t'
.
...
-·
.
•
·~-
.
};j.. .
'.
- (3) Ketentuan· mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan W alikota.
Rumah Sewa serta
Bagian Kelima Rumah Negara dan Perlengkap~nya, Kendaraan Dinas Jabatan
Paragraf 1 Um um
- f ( 1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar
- ( 1) Pemakaian Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan .
- . (2) Pemeliharaan Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dibebankan pada APBD.
- ( 1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dapat disewakan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/ atau diubah status hukumnya.
- , (2) Struktur dan bentuk bangunan Rumah Negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diubah.
Paragraf 3 Pengembalian
- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, Rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir · masa bakti, rumah
- negara dan pe.rlerigkapannya wajib dlkeraballkan dalam keadaa.rii baik kepada Pemerintah · Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya in,asa bakti. \_
- I (3) I I Ketentuan mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota · dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
I
·I
I
I
I
l
Bagian Keenam . Tunjangan Perumahan
Pasa121
- (1) Dalam hal' Pemerintah ·Daerah belum dapat menyediakan Rumah · negara bagi Pimpinan, dan bagi · Anggota DPRD sebagaimana dimaksud .dalam Pasal 17, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan,
- (2) I Tunjangan .perumahan · bagi -Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana ·. dimaksud pada ayat (\_l ), "diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap ·bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
I
I
I
I
- . . (1) Bagi suami . dan/ atau istri yang menduduki jabatan · sebagai Pimpinan dan/atau AnggotaDPRD.pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan,
- Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang· suami atau istrinya menjabat sebagai Walikota/Wakil Walikota pada daerah yang sama, tidak diberikan tunjangan perumahan. (21
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRP yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan perumahan,
Rumah negara dan. perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam · Pasal 17 serta tunjangan · perumahan ... sebagaimana dimaksud dalam · Pasal 22, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan .dan Anggota DPRD secara bersamaan.
I
I
- ( 1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud . dalam Pasal 22 harus
Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhêntikan sementara; tidak diberikän tunjangan transportasi.
Kendaraan dinas jabatan sebagaimanà dimaksud dalam Pasal 17 dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud: dalam Pasal 25 ayat (1), tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD: secara bersamaan.
.P~sal 28.
r ·
·
- (1) Besaran :tunjangan -transportasi sebagaimana : dimaksud dalam Päsal 25 härus
Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dart perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c.
BABV
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD ,Yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayaJ (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD~ dengan ketentuan: ·
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uangjasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (Hrna) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i
- "l (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
':l
'
..
I
I
I
I
BA.BVI BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu Jenis Belanja Penunjang Kegiatan DPRD
I
I
i
I
- Belanja penunjang kegiatan DPRb disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenartg DPRD berupa: I ( 1) i
I
1. penyelenggaraan rapat;
- a. program, yang terdiri atas:
2. kunjungan kerja;
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya' manusia di lingkungan DPRD;
5. 3; pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah; . . . . · . :1
.
5. koordinasi dart konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; . ·
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
6. programlain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- c. pembentuka.n kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
5. d .. penyediaan tenaga ahli fraksi;
I
:
I
- I (2) I I I Belanja penunjangkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
·/Program ·sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, I diuraikan ke dalam beberapa kegiatan DPRD sesuai dengan I ketentuan peraturan perundang-undangan -.
I
I
/
i
Bagian Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRD .
I
I
I
Pasal·34
- / ( 1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam I Pasal 32 ayat (\_1) huruf b, diberikan setiap bulan kepada Ketua I DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
I
I
i
I
I
- (2) Dana operasional · Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketuaDPRD sehari-hari.
,
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 16
- ! (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan I · sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 ayat (3).
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 17
- f ( 1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 18
- ( 1) Pemakaian Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan .
- . (2) Pemeliharaan Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dibebankan pada APBD.
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 19
- ( 1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dapat disewakan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/ atau diubah status hukumnya.
- , (2) Struktur dan bentuk bangunan Rumah Negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diubah.
Paragraf 3 Pengembalian
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 20
- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, Rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir · masa bakti, rumah
- negara dan pe.rlerigkapannya wajib dlkeraballkan dalam keadaa.rii baik kepada Pemerintah · Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya in,asa bakti. \_
- I (3) I I Ketentuan mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota · dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
I
·I
I
I
I
l
Bagian Keenam . Tunjangan Perumahan
Pasa121
- (1) Dalam hal' Pemerintah ·Daerah belum dapat menyediakan Rumah · negara bagi Pimpinan, dan bagi · Anggota DPRD sebagaimana dimaksud .dalam Pasal 17, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan,
- (2) I Tunjangan .perumahan · bagi -Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana ·. dimaksud pada ayat (\_l ), "diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap ·bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
I
I
I
I
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 22
- . . (1) Bagi suami . dan/ atau istri yang menduduki jabatan · sebagai Pimpinan dan/atau AnggotaDPRD.pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan,
- Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang· suami atau istrinya menjabat sebagai Walikota/Wakil Walikota pada daerah yang sama, tidak diberikan tunjangan perumahan. (21
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRP yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan perumahan,
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 23
Rumah negara dan. perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam · Pasal 17 serta tunjangan · perumahan ... sebagaimana dimaksud dalam · Pasal 22, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan .dan Anggota DPRD secara bersamaan.
I
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 24
I
- ( 1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud . dalam Pasal 22 harus
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 26
Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhêntikan sementara; tidak diberikän tunjangan transportasi.
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 27
Kendaraan dinas jabatan sebagaimanà dimaksud dalam Pasal 17 dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud: dalam Pasal 25 ayat (1), tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD: secara bersamaan.
.P~sal 28.
r ·
·
- (1) Besaran :tunjangan -transportasi sebagaimana : dimaksud dalam Päsal 25 härus
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 30
Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dart perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c.
BABV
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 31
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD ,Yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayaJ (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD~ dengan ketentuan: ·
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uangjasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (Hrna) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i
- "l (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
':l
'
..
I
I
I
I
BA.BVI BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu Jenis Belanja Penunjang Kegiatan DPRD
I
I
i
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 32
I
- Belanja penunjang kegiatan DPRb disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenartg DPRD berupa: I ( 1) i
I
1. penyelenggaraan rapat;
- a. program, yang terdiri atas:
2. kunjungan kerja;
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya' manusia di lingkungan DPRD;
5. 3; pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah; . . . . · . :1
.
5. koordinasi dart konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; . ·
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
6. programlain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- c. pembentuka.n kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
5. d .. penyediaan tenaga ahli fraksi;
I
:
I
- I (2) I I I Belanja penunjangkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 33
·/Program ·sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, I diuraikan ke dalam beberapa kegiatan DPRD sesuai dengan I ketentuan peraturan perundang-undangan -.
I
I
/
i
Bagian Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRD .
I
I
I
Pasal·34
- / ( 1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam I Pasal 32 ayat (\_1) huruf b, diberikan setiap bulan kepada Ketua I DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
I
I
i
I
I
- (2) Dana operasional · Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketuaDPRD sehari-hari.
,
- ! (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan I · sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 ayat (3).
I
I
!
:.,
,
. ,
.,
., -. z- i'{
:
,
..
.
&lt;.,.·
.
.
•
·:
··.~·.·
•.
:;
;
.
•.,
;·
'."'.
i:.o.
:·
..
·,·:
·
.
.:''.
,\
.
·.·:···.
'
. .
.
.
.
.
·
•
.
·
'
.
.' ;·,
'
.
.
·, . ~ ·.:)/&lt;'
'&lt;:
-'.,'\&gt;:,::
- (&gt;-.( ', 4:·)·t}je·' 'n/· ;'.an::, :,g·g&gt;a· ·:&lt;· ., \:;;:d·::a''~a· .~ki)b;~ra~i~riml~e·t,';~,,,,&gt; .,,:\_ an~.;'. ·c11inaires~d-- .. '.~~a:da \_;'.' I : -!§\,-;;·,,~,r~-.i\:e \_:; ,:f:,ji~;;-(·~\·J .;,:~, ,. ·: c:.\_;, ' 1 f ;:.,s)':1 °'{U;' :' t'.s~bilhit: ·k&lt;&gt;l~ktif. ;6;ieh1 ·~- .. ·&lt;~¥~!·.;jJ~h,\:\,;·R: r., :il&lt;&gt;· 0' 1:~·i,J,?:::~i::;:;;~~~::~l~B'S:g' {{i\~~~t·" r : ·.\_·. · ; ···. · .:-:f'sekretans~:1:1.li?. ·.p;~. . .. g~:\_'A¢ e:cy\_;. -.; .. · ·:·\_. '-' -. ·. , · ·. . , . .
•
.
.·.
·
,i\i:,,tii~?~',;;}t,:.
.
.
.;
'·
.
"
.
;
:c .. :
.
.
.
.
.
.
.
;
..
·.
\_-
- .af&lt; KJrua'.'t';rii?.iili,~\-.d~f£g~{)~e1o~p~~} :~~.mairipi:I'iµl ·keua.ngan. /,::/.::1!?.\~l\~~fiik;-'., .. \) :;·;~~~~\ik~\~~}t/:.\_:t ·.· ·, :'. ·· ... ·. ·\_. .: : · .
. · ···&gt;rf
.
-
.
- ··1 ''ti'·, ... -··",·' ···-·-... ,.\_ .. \_,. ""· 1;.. ,;,, ··(e'· m"'-na·'t)·· 1 .;;;Z;. 1 ·,;;\,-, µgg~~~l~:P.. -;~~~~-:,,,-.,H:,-·~i.:'.-,.):~~.;,-·
.
- -3 .\_;· 1 ren:aafi:': "· 'Ifilih/ 1 '/Ban··'·aJf'f:?5:f(s\_atji-lkoin:a 'lima) rl{aJi, . . , ,.P.,., g., . ,.Y., ,.-,. ·., .. i····· -~ . ..
- .. y:::~;· .. ,:,&gt;~ .: ·.· , \_\_ ··,,: -· -. ·,·. ···(,: · 'L- \_: .. , .. , -·~·-. ··ak!tf·:5{(dua?Rl\&gt;ma"..Hma)·:kalii.·atatt:: ,\_2 ... J,ed~g,\_.,.P ... ,,, ~--~lJY ... · , .. , .·-t·., \_ -,,,,. ... -i: , .. --· : .· .." , . '.
- ·\,,dar.1 :{i~i'.ft' ~it: r~i~ntasi,waIDl.ntetuiidDPRD:-; -
~
.
·
.
.
.
.
.
.: t
- Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada äyat (3) dilakukàn setiap bulan dengan ketentuan:
b
.
.
..
- à: persenj diberikan secara: sekaligus 'untuk sëmuà atau disebut lumpsum; dan puluh
- 209 '(dua persen) operasional lainnya: puluh
- '(6) Dalam hal terdapat ketentuan pemberian scbagäimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakàn samdengan akhir tähun 'anggaran; dana dimaksud harus-disetorkan kè rekening kas umum daerah paling 'pai
- operasional Pimpinän @PRD tidak diguakan: keperluan pribadi kelompok golongan; dan penggunaannya harus
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 41
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Penetapan: · I Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal !is A,9ustus 11" i Plt. SEKRETA~S DAE H KOTA PEMATANGSIANTAR, ! • RESMAN PANJAITAN I 1. LEMBARAN ;,\ERAH KOTA PEMATANGSIANTARTAHUN 2017 NOMOR 4 ' NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINS! SUMATERA UTARA: (4/ l lj7 /2017) ' I I. ' a ~ Cukup jelas.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR '-f TAHUN 2017
## TENTANG
## HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilainilai demokratis dan :tnemperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.
Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disani pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah,
Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Materi muatan Peraturan Daerah ini juga menata sekretariat fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRD. Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRD diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
PENJELASAN
Pasal 2
Huruf a ·'· l :! . .,, ~ ·W • .. · . r ·.· , ·.1 I I i .\_ .l -Hundfb . . ; Yangcii\p~~B.1. :-d~i:~ru.:C/as~~-.:.,:~r:~Y~~~~,,;··a#aJali.pemberian, :h~\_ ·. :: : ·.J keuarg;qP.\_:4~}~·9Jl?-lf1:l.~.~r~tif :~~~l'::\_P1\_rw~n~&lt;1-~.:-:F~9ta··:,?\_P~ ;y;irig :::· . · ·1 berorientasi. 'pada·.: tuJup.,n· -penyelerigga,ra:~, ··:P~menntalian; daerah .~uriJ~ec.ta·tepa(~.~-rf a~;:q~'~claya:~?~; ::''::\_.:"-\::.~~'·,:· '! .. · ·\_: . :: .: . Yang'. diniaksud .dengan "asas: :efisiensi"'..'.:4~~8.ppemberian hak ·;keuangan. dan .idministr;atif' bagi Pimpinat1.\_d~Agggota OPRD· dalam ! peny:eleriggaraan. pemerintahan daerah dilakukan untuk mencapai \ basil yang terbaik, . ': .: . . -.. '. .. ' .. ·· . . · .. · -\_\_ :.-· \_.,.· .. : -·. · · :·· ,··:. \_,.\_: \ .: , . . -. \_ ·.'. . ;Yang: dirriaksud·.:.denga:ih "asas: ke~a:jarari'.' ·:\_,:aq~ah ·:pemqeriari .hak i keuangan. ·clan -·,a.9-niin~~tratif .' .qagi"·:P,impµi~.ri:-··:q\_a:n .Anggota · ',I)PRD I. .. . .. . . . . . . . ' ,, . .. . . .. . . ·, . . dilakukan s¢cara&gt;.wajar',)1di! dan ~¢tar~-. · \_ .. : . '. .. · .. -. · . · .· . . · · ·. ,"j Hurufd .· ... · .: .·: .. :: .. · .. · .. ··. \_. .. ·.\_ -,:·,,;·:-,.,-:. :-· ... : :\_ -. '.. . i Yang dirnaksud. . .derigan'.\"asas::rasiortalitas'-~:i)ic;lalah pernberian. hak · ·:.· I. keuangan.: dan ·:adrnin}stratif i: ;ba.g(: :fimpfr,fait&gt;"4ari . A~gg9ta )JPRD.: ':. · ·. · ·[ dilakukan 'secc;ira&lt;:tepai&lt;4a:n·· :ses~a;i;-:deP:gan,::i~ef~rituati, .peraturan \_ Htiru}~eru?dang~~r.idiri~~('.:.:\:'. &lt;' .· \_: :· ,' i: ;-: ·:· \. ·,./:·,,\_··. ·:, ·:,: : . · -. ·· . . . . . · ## ·.·· .· . . • • .. . ·.Hutuff ·rYatig d\_imaksud·'.·dengaµ'·.'.;a~as:··.\_~@fa.~£'..;)\a;d~.ah .'. pemberian.. 'hak. !, keuangan dart .administratif b~gi:P,irripitj.aji·al:l.1J.·:·Anggo~·· PPRD dapat i berrnanfaat untuk mendukung ... ·: 'pelaks~a.ari: ·-·furigsi, .tugas dan .1 wewenangnya ... ·' ·.\_ : -. I' ::'.'· :, , : ,.' ;'. ·... . ,' ·· .. lo ·· · · ·'.' · 0 · L ··· ,1 · ' ,· \ 0 . . · · ·.:.:·· ... ,. '·::i&gt;--·····,.·"t,
PENJELASAN
Pasal 3
,. I !:JM~,:tt£:t~trl~iJ;:tit:~f!~~~~::;~~~ dip~rtangg~n~"'Yabkari kepfld~ µ)a~t~\YaiW diwakilinya. . . . . . . Cukup jelas. - · .. · . .. · Pasal 4 · · . ·::, . Ayatfl ) . . . . . . \_ . · ~-·-:. . . , -. . ' . I Yang dirnaksud dengari "pajaknya''. ·aqaJ\_ajii:pajaj&lt;;