KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 2011 tentang PANITIA NASIONAL KEKETUAAN INDONESIA UNTUK TAHUN 2011 ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS (berlaku 21 Maret 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PANITIA NASIONAL KEKETUAAN INDONESIA UNTUK TAHUN 2011
ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-16 Association of South East Asian Nations (ASEAN) tanggal 8 sampai dengan 9 April 2010 di Hanoi, Vietnam, telah menetapkan
Pasal 4
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31
- d. bahwa sebagai Ketua ASEAN Tahun 2011 Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-18 pada bulan Mei 2011 di Jakarta dan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-19 serta Konferensi Tingkat Tinggi Terkait Lainnya pada bulan Oktober/November 2011 di Bali;
- e. bahwa tema Keketuaan Indonesia untuk ASEAN Tahun 2011 adalah 'ASEAN Community in a Global Community of Nations ';
- f. bahwa untuk mensukseskan kepemimpinan Indonesia di ASEAN Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Keketuaan Indonesia untuk ASEAN Tahun 2011;
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-
2 -
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);
5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL KEKETUAAN INDONESIA UNTUK ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS TAHUN 2011.
KESATU :
Membentuk Panitia Nasional Keketuaan Indonesia untuk Association of South East Asian Nations (ASEAN) Tahun 2011, yang selanjutnya disebut Panitia Nasional Keketuaan ASEAN;
KEDUA
- Panitia Nasional Keketuaan ASEAN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :
KEENAM :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-
3
-
Panitia Nasional Keketuaan ASEAN mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua ASEAN Tahun 2011;
- b. Melakukan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-18 pada bulan Mei 2011 di Jakarta dan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-19 serta Konferensi Tingkat Tinggi Terkait Lainnya pada bulan Oktober/November 2011 di Bali dengan sebaik-baiknya sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib.
- c. Bekerja sama dengan negara-negara lain, organisasi internasional, regional dan badan-badan lainnya untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. Menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
Panitia Nasional Keketuaan ASEAN dipimpin oleh Pengarah;
Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Pengarah dibantu oleh Penanggung Jawab Substansi, Penanggung Jawab Media dan Hubungan Masyarakat, dan Penanggung Jawab Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi;
- Susunan Panitia Nasional Keketuaan ASEAN terdiri dari :
- a. Pengarah : 1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
- 4 -
- b. Anggota Pengarah
:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Dr. N. Hassan Wirajuda, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri/Internasional.
- c. Penanggung Jawab Substansi
:
Menteri Luar Negeri
- d. Wakil Penanggung Jawab Substansi
:
1. Menteri Perdagangan;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e. Penanggung Jawab : Media dan Hubungan Masyarakat
Menteri Komunikasi dan Informatika
- f. Wakil Penanggung : Jawab Media dan Hubungan Masyarakat
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
- g. Penanggung Jawab : Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi
Menteri Sekretaris Negara
KETUJUH :
KEDELAPAN :
KESEMBILAN :
KESEPULUH :
-
5 -
- h. Wakil Penanggung Jawab Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi
:
1. Sekretaris Kabinet;
2. Wakil Menteri Luar Negeri.
Penanggung Jawab Substansi membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, Bidang Komunitas Ekonomi ASEAN, Bidang Komunitas Sosial Budaya ASEAN, dan Bidang Kerja Sama ASEAN dan Mitra Wicara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Presiden ini;

Penanggung Jawab Media dan Hubungan Masyarakat dibantu oleh beberapa anggota;

Penanggung Jawab Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi membawahi Sekretariat dan 5 (lima) Bidang yaitu Bidang Acara Persidangan, Bidang Pengamanan, Bidang Protokol dan Konsuler, Bidang Akomodasi dan Dukungan Logistik, dan Bidang Administrasi dan Keuangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini;

Untuk mendukung Panitia Nasional Keketuaan ASEAN dibentuk Tim Asistensi masing-masing pada Bidang Substansi dan Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini;

KESEBELAS

KEDUABELAS


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-

6 -

- Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Nasional Keketuaan ASEAN, dapat dibentuk Panitia Pelaksana di tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Panitia Nasional Keketuaan ASEAN dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, serta pihak lain termasuk swasta yang dianggap perlu;

KETIGABELAS

: Segala pembiayaan yang diperlukan bagi persiapan dan pelaksanaan tugas Panitia Nasional Keketuaan ASEAN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KEEMPATBELAS : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Pimpinan Panitia Nasional Keketuaan ASEAN;



KELIMABELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Maret 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Politik, Keamanan, Pertanahan, Ratifikasi, dan Permasalahan Hukum, ttd.

Bistok Simbolon