PERATURAN BUPATI MA Nomor 17 Tahun 2017 tentang KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI BIMA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Bima;
Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 35);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76).
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI BIMA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945;
- a. Daerah adalah Kabupaten Bima;
- c. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;
- g. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati.
- f. Bupati adalah Bupati Bima;
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (2) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli;
- (3) Nomenklatur staf ahli terdiri dari:
- b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
- a. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi :
- (1) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya;
- a. perumusan dan penelaahan masalah sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- c. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas; dan
URAIAN TUGAS
Bagian kesatu Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 4
- a. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, hukum, politik dan pemerintahan;
- c. memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, hukum, politik dan pemerintahan;
- b. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, hukum, politik dan pemerintahan;
- d. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian kedua Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 5
Uraian tugas Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebagai berikut :
- b. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- a. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- c. memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Kepala Daerah mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan
Bagian ketiga Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 6
Uraian tugas Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :
- b. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- a. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- c. memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesusai dengan tugas dan fungsinya.
- d. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan
BAB V - TATA KERJA
Pasal 7
- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Staf Ahli bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Staf Ahli berkewajiban memberikan usul, saran dan pertimbangan kepada Bupati sesuai bidang tugasnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Staf Ahli wajib berkoordinasi dengan Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah atas izin Bupati;
- (4) Usul, saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan secara lisan dan atau tertulis dan bersifat tidak mengikat.
B A B VI KETENTUAN PERALIHAN
BAB V - TATA KERJA
Pasal 8
B A B VII KETENTUAN PENUTUP
Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli, dapat ditugaskan staf pelaksana pada Subbagian Tata Usaha Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 9
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Bima, dinyatakan tidak berlaku.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 10
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Bima, dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di : Bima

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima. pada tanggal : 27 maret 2017

Penandatangan: BUPATI BIMA, Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Penetapan: Diundangkan di : Bima pada tanggal : 27 maret 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KAB. BIMA, Drs. H.M. TAUFIK HAK, MSi Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631231 198702 1 049 BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR 390