PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA Nomor 31 Tahun 2017 tentang KAWASAN TANPA ROKOK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
- a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia dan asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
- b. bahwa pemerintah daerah perlu melakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok dengan menetapkan kawasan tanpa rokok;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (2) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sehingga perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Kawasan Tanpa Rokok;
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
/
-
\
Menetapkan
:
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Nomor 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131 / MENKES / SK / II / 2004 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 / Menkes / Per / VIII / 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2011 dan Nomor 188 / MENKES / PB / I / 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat di Provinsi Sulawesi Utara;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Dinas Kesehatan Daerah adalah dinas kesehatan daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan / atau menghisap rokok.
7. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
8. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok pasif.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan / atau mempromosikan produk tembakau.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik kesehatan, pusat / balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
11. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, tempat penitipan anak termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
12. Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti masjid termasuk mushalla, gereja, pura, vihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
13. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
15. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja kantor pemerintah / swasta atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha / kegiatan.
16. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
17. Pimpinan dan / atau penanggung jawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan / atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
18. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
19. Bupati / Walikota adalah pemimpin wilayah kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Utara.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2
Asas ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 3
Penetapan KTR bertujuan untuk :
- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membahayakan hidup sehat; dan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 4
Prinsip penetapan KTR adalah :
- a. tidak ada ruang merokok di tempat umum / tempat kerja tertutup; dan
- b. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok atau tindakan mengizinkan dan / atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.
KAWASAN TANPA ROKOK
BAB III - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 5
- (1) KTR meliputi :
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Penanggung jawab KTR adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan / atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
BAB III - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 6
- ( 1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAB IV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 7
Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib :
- b. melarang setiap orang yang merokok di KTR diwilayah tanggung jawabnya;
- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan / atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan / atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan di tempattempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan / atau didengar baik.
BAB IV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 8
- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang / badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan / atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB V - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 9
- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
- a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini; dan
- b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan / atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.
BAB V - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 10
- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan / atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11
- (1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- a. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR di fasilitas pelayanan kesehatan;
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- b. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan;
- c. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR di tempat ibadah dan tempat anak bermain dan / atau berkumpulnya anak-anak;
- d. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
- e. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan terhadap KTR di tempat kerja;
- f. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR di tempat umum; dan
- g. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (3) Bupati / walikota melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12
- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
2. ( 2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan / atau wewenangnya dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Daerah.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13
Pembinaan pelaksanaan KTR berupa :
- a. bimbingan dan / atau penyuluhan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. menyiapkan petunjuk teknis; dan
- d. upaya konseling untuk berhenti merokok.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan oleh :
- b. bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan / atau organisaai kemasyarakatan; dan
- a. masing-masing perangkat daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;
- c. Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
Perangkat daerah bersama-sama masyarakat dan / atau badan / atau lembaga dan / atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16
- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan tehadap KTR di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR di tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan / atau berkumpulnya anak-anak;
- c. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR ditempat ibadah;
- d. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR di angkutan umum;
- e. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR di tempat kerja;
- f. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR di tempat umum;
- g. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
- (3) Bupati / walikota melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayahnya.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (5) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini maka dapat diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17
- (1) Pengelola, pimpinan dan / atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yng menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pmpinan dan / atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18
- (1) Dinas Kesehatan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Utara berkoordinaai dengan perangkat daerah lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Dinas Kesehatan Daerah selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Gubernur untuk tingkat provinsi atau kepada Bupati / Walikota untuk tingkat Kabupaten / Kota.
Ir
-
"
&lt;•
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19
- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan / atau
- c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif di KTR adalah :
- a. gubernur dan atau kepala perangkat daerah terkait memberikan peringatan tertulis kepada pimpinan; dan
- b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggung jawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan / penanggung jawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Gubernur / Bupati / Walikota atau pejabat yang berwenang.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Manado pada tanggal i Jun1 2017

Penandatangan: GUBERNUR SULAWESI UTARA W' OLLY DONDOKAMBEY | PENGOLAH | PARAF | |----------------------------------------------------------------|---------------------------|

Penandatangan: | A p . / \ KEPALA BAGIAN Vj ' J > ERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN | |

Penandatangan: | KEPALA BIRO HUKUM | ir |

Penandatangan: | . KEPALA DINAS KESEHATAN | ft |

Penandatangan: | t ) KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | * i | | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | w | | ASISTEN ADMINISTRASIUMUM | TL |

Penandatangan: | SEKRETARIS DAERAH | r |

Penandatangan: | WAKILGUBERNUR | USK |

Penandatangan: | GUBERNUR | MOHONUNTUK DITANDATANGANI | it ## BAB VII SANKSI ADMINISTRATE Pasal 19 - (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa : - a. peringatan tertulis; - b. penghentian sementara kegiatan; dan / atau - c. pencabutan izin. - (2) Tata cara pemberian sanksi administratif di KTR adalah :

Penandatangan: - a. gubernur dan atau kepala perangkat daerah terkait memberikan peringatan tertulis kepada pimpinan; dan - b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggung jawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan / penanggung jawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

Penandatangan: - (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Gubernur / Bupati / Walikota atau pejabat yang berwenang. ## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Penandatangan: Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Manado pada tanggal ' 5 Jun i &gt; n i 7 OLLY DONDOKAMBEY

Penandatangan: GUBERNUR SULAWESI UTARA,