PERATURAN BUPATI MA Nomor 57 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABALONG (berlaku 10 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata ketja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata ke:tja Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494};
3. 4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nom or 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/Ot.O 10/8/2016 ten tang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan KabupatenjKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor OS Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
ME"MUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
Menetapkan DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABALONG.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabu paten Tabalong.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong.
---•
7. Sekretariat adalah Sekretariat padaDinas Pertanian Kabupaten Tabalong.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pacta Dinas Pertanian Kabu paten Tabalong.
9. Subbagian adalah Subbagian pacta Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pertanian Kabu paten Tabalong.
11. Bidang adalah Bidang pacta Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong.
12. Kepala Bictang adalah Kepala Bidang pacta Din as Pertanian Kabu paten Tabalong.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pacta Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang Pertanian;
- b. pclaksanaan kebijakan di bictang Pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pertanian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas:
- a. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan;
2. Su bbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas:
1. Seksi Pengelolaan Laban dan Air;
2. Seksi Sarana Produksi Pertanian; dan
3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas:
1. Seksi Tanaman Padi;
2. Seksi Palawija; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- d. Bidang Hortikultura, terdiri atas:
1. Seksi Sayuran dan Biofarmaka;
2. Seksi Buah dan Tanaman Hias; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- e. Bidang Perkebunan, terdiri atas:
1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
2. Seksi Produksi; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- f. Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
1. Seksi Perbenihan, Pembibitan, dan Produksi Temak;
2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Petemakan.
- g. Bidang Penyuluhan, terdiri atas:
1. Seksi Kelembagaan;
2. Seksi Ketenagaan; dan
3. Seksi Metode dan Informasi.
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. J abatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABIV

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasa14

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi kegiatan Dinas Pertanian;

- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Pertanian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, keija sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Pertanian;
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milikjkekayaan daerah dan layanan pengadaan barangjjasa pada Dinas Pertanian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

## Bidang Prasarana dan Sarana

## PasalS

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana.
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana.

## Bagian Ketiga

## Bidang Tanaman Pangan

## Pasal6

- ( 1) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Tanaman Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Tanaman Pangan.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Tanaman Pangan.
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Tanaman Pangan.

## Bagian Keempat Bidang Hortikultura

## Pasal 7

- ( 1) Bidang Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Din as.
- (2) Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Hortikultura.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacta ayat (2), Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Hortikultura.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Hortikultura.
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Hortikultura.

## Bagian Kelima

## Bidang Perkebunan

## Pasa18

- (1) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perkebunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perkebunan.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perkebunan.
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Perkebunan.

## Bagian Keenam

## Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

## Pasa19

- ( 1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hew an dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan.

## Bagian Ketujuh

## Bidang Penyuluhan

## Pasal 10

- ( 1} Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyuluhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyuluhan.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penyuluhan.
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Penyuluhan.

## BABV

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 11

- (1) Untuk rnelaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
2. (2} Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BABVI

## JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 12

Pada Dinas Pertanian dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII

## TATA KERJA

## Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib rnenerapkan prinsip koordinasi,

integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas.

## Pasal14

Kepala Dinas Pertanian harus menerapkan sistem pengendalian intem pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing› rnasing dan rnenyarnpaikan laporan kineija secara berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal17

Ketentuan lebih lanjut mengenru uraian tugas Dinas Pertanian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## JABATAN DAN ESEWN

## Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Pertanian merupakan jabatan struktural eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris pada Dinas Pertanian merupakan jabatan struktural eselon Ilia a tau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Pertanian merupakan jabatan struktural eselon IIIb a tau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pertanian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

## BABIX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Unit Pelaksana Teknis Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Unit Pelaksana Teknis Balai Alat dan Mesin Pertanian, Unit

Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan, Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan, Unit Pelaksana Teknis Balai Proteksi Kehutanan dan Perkebunan, Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, dan Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan f Pembibitan Kehutanan dan Perkebunan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati ini.

- b. Pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melak:sanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

## BABX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.


2016

Diundangkan di Tanjung pada tanggal

t:&gt;~ ~~HlU~Qf' 2016