PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 13 Tahun 2011 tentang TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA DESA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKALAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA DESA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- Menimbang a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32
- Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi dalam Negara Republik Indonesia di Kabupaten Bangkalan perlu segera diwujudkan dengan menyerahkan beberapa urusan pemerintaan kepada desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa, maka penyerahan urusan Pemerintahan Daerah kepada desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Prod uk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 1/0);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/E);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANG KALAN dan BUPATI BANG KALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA DESA.
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Bangkalan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan .
12. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Perangkat Desa lainnya adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan seperti Kepala-Kepala Urusan dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau sebutan lainnya.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum , Peraturan Daerah maupun peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.
Pasal 3
Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa antara lain:
1. bidang Pertanian dan Ketahanan pangan;
2. bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
3. bidang Kehutanan dan Perkebunan;
4. bidang Perindustrian dan Perdagangan;
5. bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. bidang Penanaman Modal;
7. bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. bidang Kesehatan;
9. bidang Pendidikan dan Kebudayaaan;
10. bidang Sosial;
11. bidang Penataan Ruang;
12. bidang Pemukiman/Perumahan;
13. bidang Pekerjaan Umum;
14. bidang Perhubungan;
15. bidang Lingkungan Hidup;
16. bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
17. bidang Otonomi Desa;
18. bidang Perimbangan Keuangan;
19. bidang Tugas Pembantuan;
20. bidang Pariwisata;
21. bidang Pertanahan;
22. bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
23. bidang Kesatuan Bangsa dan Perlin dung an Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;
24. bidang Perencanaan;
25. bidang Penerangan Iinformasi dan Komunikasi;
26. bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan;
27. bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
28. bidang Pemuda dan Olah Raga;
29. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
30. bidang Statistik;dan
31. bidang Arsip dan Perpustakaan.
Pasal 4
Rincian urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Bangkalan Pada tanggal 3 Nopember 2011

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan pada langgal 11 Nopember 2011 /;/t[~ErAkis DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 1/'&lt; ,/ :"-..';0 ': !:!/ I~ , J , • \~ I' ( . ,1 SAIFULDJAMAL :". ;; -----' ./ t~, - ,, ," ~ I '1' • ' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011 NOMOR9/E ~IV
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III

## TATA CARA PENYERAHAN URUSAN Pasal5

- (1) Penyerahan jenis urusan yang diserahkan kepada desa, dengan mempertimbangkan:
- a. aspek letak geografis;

- b. kemampuan Personil;
- c. kemampuan Keuangan;
- d. efisiensi; dan
- e. efektivitas.
- (2) Kepala Daerah membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi terhadap jenis dan urusan yang diserahkan kepada desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah koordinasi Wakil Kepala Daerah dengan Ketua Pelaksana oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Dinas/Badan/Kantor/Bagian terkait sesuai kebutuhan.

## Pasal6

Kesiapan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Pimpinan BPD.

## Pasal7

- (1) Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada masing-masing Desa.
- (2) Kepala Daerah dalam menelapkan Peraluran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) wajib memperhalikan Kepulusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Kepala Daerah menyerahkan secara nyala urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Kepala Desa dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camal dan dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian.

## Pasal8

Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan Pemerintahan Daerah yang dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan.

## BABIV

## PELAKSANAAN URUSAN

## Pasal9

- (1) Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambah penyerahan urusan Pemerintahan Daerah yang telah diserahkan kepada desa atas permintaan Pemerintah Desa.
- (3) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Daerah dapat menarik sebagian atau seluruh urusan Pemerintahan yang telah diserahkan.
- (4) Tata cara penambahan atau penarikan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih ianjut oleh Peraturan Daerah.

.--

## BABV

PEMBIAYAAN Pasal 10

Pelaksanaan urusan Pemerinlahan Daerah yang diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah.

BABVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal11

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan lerhadap urusan Pemerinlahan Daerah yang diserahkan kepada desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapal didelegasikan kepada Camal.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP Pasal12

Hal-hal yang belum cukup dialur dalam Peraluran Daerah ini sepanjang mengenai leknis pelaksanaannya akan dialur lebih lanjul oleh Kepala Daerah.

## Pasal 13

Peraluran Daerah ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.

Agar seliap orang mengelahuinya.memerinlahkan Pengundangan Peraluran Daerah ini dengan penempalannya dalam lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan Pada tanggal 3 Nopember 2011


Diundangkan di Bangkalan

pada langgal 11 Nopember 2011

/;/t[~ErAkis DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 1/'&lt; ,/ :"-..';0 ':

!:!/

I~ ,

J

,

•

\~

I'

(


.

,1

SAIFULDJAMAL :". ;;

-----'

./

t~,

-

,,

,"

~ I

'1'

•

'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011 NOMOR9/E

~IV

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA DESA

## I. UMUM

Bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi dalam Negara Republik Indonesia sebagaimana secara tersirat diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu segera mewujudkan hal tersebut dengan memberikan keleluasaan kepada Desa untuk secara lebih luas lagi melaksanakan beberapa urusan dalam rangka pengelolaan otonomi daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah perlu menyerahkan beberapa urusan pemerintahan kepada desa agar lebih memudahkan dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Penyerahan urusan kepada desa tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasar pertimbangan di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan malaksanakan Peraturan Daerah ini

## Pasal2

## Huruf a

Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa adalahurusan yang selama ini ada dan telah dilaksanakan oleh desa serta belum diatur oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten.

## Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal3

Cukup jelas

Pasa 4

Cukup jelas

Pasal5

Cukup jelas

Pasal6

Cukup jelas

Pasal7

Cukup jelas

Pasal8

Cukup jelas

Pasal9

Cukup ielas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal13

Cukup jelas

## LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR

13 TAHUN 2011

TANGGAL

:

3 Nopember 2011

## RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

## YANG DAPAT DISERAHKAN KEPADA DESA

1. Bidang Pertanian dan Kelahanan Pangan:
- a. pengembangan kelembagaan pelani skala lokal;
- b. pemberian rekomendasi ijin usaha penangkar benih pertanian;
- c. pengaluran pemanfaalan air pada lingkat usaha lani;
- d. pemasyarakalan penggunaan alaI mesin pertanian;
- e. pemasyarakalan pupuk organik;
- f. pengaluran peredaran dan penggunaan pupuk organik dan peslisida dengan berpedoman pada pelunjuk leknis Kabupalen dan Kola;
- g. kampanye benih unggul;
- h. pengembangan lumbung pangan;
- i. fasililas modal usaha lani;
- j. pengaturan pelaksanaaan penanggulangan hama dan penyakil secara terpadu;
- k. pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
- I. pemasyarakalan penggunaan benih unggul;
- m. membantu penyediaan benih unggul;
- n. pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
- o. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan perlebahan non budidaya;
- p. pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
- q. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- r. diversifikasi hasil pertanian;
- s. pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
- t. pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa;
- u. pemeliharaan irigasi desa;
- v. pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- w. pengembangan teknologi tepal guna pengolahan hasil pertanian.

## 2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral:

- a. pengelolaan dan pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C dibawah salu hektar tanpa memakai alat beral kepada penduduk desa yang bersangkutan;
- b. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah lanah dan penmukaan;
- c. rekomendasi pemberian ijin penambangan bahan galian golongan C yang memakaii alaI beral diatas 1 (satu) hektar;
- d. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan bahan galian A dan B;
- e. rekomendasi pemberian ijin pembangunan tenaga listrik yang baru;
- f. rekomendasi pemberian ijin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
- g. pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
- h. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mala air di desa.

## 3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan:

- a. pengelolaan hutan desa;
- b. rekomendasi pemberian ijin terhadap pengambilan lumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
- c. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak keliga;

- d. rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;
- e. penghijauan dan , konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa;
- f. rekomendasi pemberian ijin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa;
- g. pelestarian hutan desa;
- h. rekomendasi pemberian ijin perluasan tanaman perkebunan;
- i. pembinaan penangkaran burung walet;
- j. pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
- k. perlindungan keaneka ragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa.

## 4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan:

- a. pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
- b. pengelolaan pemasaran hasil industri;
- c. pengembangan hasil-hasil industri;
- d. rekomendasi pemberian ijin investor dibidang industri;
- e. pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa;
- f. pengawasan pencemaran limbah industri;
- g. rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
- h. pemasyarakatan garam beryodium;
- i. rekomendasi pemberian ijin HO;
- j. pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di desa;
- k. pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa;
- I. pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di desa.

## 5. Bidang Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah:

- a. rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
- b. rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa;
- c. rekomendasi pemberian kredit program dada koperasi;
- d. pengelolaan dana;
- e. pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan Ikan;
- f. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

## 6. Penanaman Modal:

- a. Memberikan informasi pasar lokal.

## 7. Bidang Tenaga Ke~a dan Transmigrasi:

- a. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
- b. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- c. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia ke~a, angkatan ke~a, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan ke~a;
- d. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang beke~a menurut lapangan pekerjaan jenis peke~aan dan status pekerjaan;
- e. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- f. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

## 8. Bidang Kesehatan:

- a. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
- b. pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;
- c. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu
- d. pemantauan terhadap dukun bayi;

- e. memfasililasi pelaksanaan, pemberian makanan lambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
- f. pengelolaan posyandu;
- g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehalan lradisional;
- h. pengelolaan dana sehal;
- i. pengelolaan kegialan lanaman obel keluarga (toga);
- j. penyelenggaraan upaya sarana kesehalan lingkal desa;
- k. penyelenggaraan upaya promosi kesehalan;
- I. pemanlauan dan pencegahan penyalahgunaan narkolika dan zat adiktif di desa;
- m. pemanlauan peredaran dan pemakaian alai konlrsepsi;
- n. pelaksanaan penyuluhan lenlang keluarga berencana;
- o. pembinaan lerhadap kader keluarga berencana;
- p. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.

## 9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. memfasililasi penyediaan lahan unluk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
- b. memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti: pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
- c. memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahleraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
- d. memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
- e. memfasiliasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
- f. membina taman bacaan masyarakat pada pusat kegialan belajar masyarakat;
- g. memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
- h. pendataan siswa unluk GN-OTA;
- i. penyelenggaraan pendidikan anak dini usia;
- j. pendalaan warga buta huruf/aksara.

## 10. Bidang Sosial:

- a. pembinaan terhadap masyarakat lokal adal sebagai pemilik sumber daya genetik;
- b. mengeluarkan surat keterangan miskin;
- c. memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
- d. rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial;
- e. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- f. menggali membina dan mengembangkan bermacam seni, yang upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
- g. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- h. pembinaan peke~a sosial, masyarakat dan organisasi sosial.

## 11. Bidang Penataan Ruang:

- a. rekomendasi pemberian ijin 1MByang berada di jalan desa;
- b. pemberian ijin 1MBuntuk rumah desa yang sederhana;
- c. penataan tata Iingkungan pada permukiman perdesaan;
- d. pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa.

## 12. Bidang Permukiman/Perumahan:

- a. penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;
- b. pengaturan tata permukiman pedesaan;
- c. pemberian bantuan pemugaran rumah;
- d. penetapan standar rumah layak huni lingkat lokal;
- e. memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.

## 13. Bidang Peke~aan Umum:

- a. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari: pembersihan semak, pembersihan saluranl bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
- b. pengelolaan dan pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam desa;
- e. pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa;
- d. pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;
- e. pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartet;
- f. pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
- g. pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi;
- h. pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
- i. pengelolaan sumber daya air di desa;
- j. memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuei dan Kakus (MCK);
- k. pemantaun kelas jalan Kabupaten yang ada di desa.

## 14. Bidang Perhubungan:

- a. pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya);
- b. pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa;
- e. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa;
- d. pembangunan terminal angkutan desa.

## 15. Bidang Lingkungan Hidup:

- a. pengelolaan penampungan air hujan;
- b. pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa;
- e. penetapan standar lingkungan;
- d. melindungi suaka yang ada di desa;
- e. pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa.

## 16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik:

- a. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- e. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi pembentukan BPD;
- e. memfasilitasi penetapan batas desa;
- f. memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

## 17. Bidang Otonomi Desa:

- a. rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya;
- b. penelitian dan pendataan potensi desa;
- e. pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
- d. rekomendasi pemberian ijin pendirian waning telepon dan sejenisnya;
- e. rekomendasi pemberian ijin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
- f. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa dibidang pengairan;
- g. rekomendasi pemberian ijin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa;

- h. penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air;
- i. pembangunanjalan desa;
- j. pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;
- k. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa;
- I. penetapan perangkat desa;
- m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- n. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- o. penetapan peraturan desa;
- p. penetapan kerjasama antar desa;
- q. rekomendasi pemberian ijin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;
- r. pemberian ijin penggunaan gedung pertemuanl balai desa;
- s. rekomendasi pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
- t. rekomendasi pemberian ijin keramaian di desa.

## 18. Bidang Perimbangan Keuangan:

- a. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak Kabu paten I Kota;
- b. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupaten/Kota.

## 19. Bidang Tugas Pembantuan:

- a. memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
- b. pengelolaan dana bantuan bencana alam dais keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
- c. penyelenggaraan tugas pembantuan.

## 20. Bidang Pariwisata:

- a. pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
- b. pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
- c. rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;
- d. membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

## 21. BidangPertanahan:

- a. penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b. memberikan surat keterangan hak atas tanah;
- c. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
- d. penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.

## 22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil:

- a. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- b. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);
- c. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bay!, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat persalinan;
- d. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
- e. pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;

- f. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB, Jan tingkat prevalensi;
- g. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II;
- h. pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
- i. pelaksanaan registrasi penduduk menun~t besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum;
- j. pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
- k. pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
- I. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
- m. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

## 23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Pertindungan Masyarakat:

- a. penetapan desa dalam keadan darurat;
- b. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

## 24. Bidang Perencanaan:

- a. penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
- b. penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- c. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPJDesa).

## 25. Bidang Peneranganllnformasi dan Komunikasi:

- a. penanggulangan bencana alam skala desa;
- b. penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
- c. pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- d. pembinaan pemancar radio desa;
- e. pemantauan media informasi yang beredar,
- f. pengelolaan media komunikasi perdesaan;
- g. pegembanganjaringan informasi dan komunikasi;
- h. penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

## 26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pertindungan Anak:

- a. rekomendasi pembentukan LSM pertindungan anak;
- b. pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

## 27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera:

- a. penetapan standar keluarga sejahtera;
- b. pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
- c. pengelolaan standar Makanan Sehat bagi Balita;
- d. pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat;
- e. penetapan standar pelayanan keluarga sehat;
- f. pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.

## 28. Bidang Pemuda dan Olahraga:

- a. pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- b. rekomendasi perijinan pembangunan sarana olahraga;
- c. pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
- d. peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;

L-

- e. penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;
- f. menfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
- g. pemasyarakatan olah raga;
- h. pemasyarakatan alah raga;
- i. penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;
- j. pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
- k. memfasilitasi dan mengembangkan alah raga masyarakat tradisianal, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serla sarana alah raga lainnya.

## 29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

- a. melakukan identifikasi patensi sumber daya manusia tingkat lakal:
- b. peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lakal;
- c. penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. penataan arganisasi masyarakat desa.

## 30. Bidang Statistik:

- a. pegelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
- b. penyusunan dan pegelolaan indeks pembangunan tingkat lakai.
31. Bidang Arsip dan Perpustakaan:
- a. pengadaan dan pengelalaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;
5. . b. pegelalaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.


\_