PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI KERINCI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI KERINCI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
bahwa untuk melaksanakan ketetentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pernerirrtah Pt.sat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerin tah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Min um, Dalam Ran gka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyertaan Modal Pemerin tah Kabupaten Kerinci Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kerinci;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Norn.or 21 tahun 1957 -tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumat.era Tengah sebagai Undang-undang ·(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lemba,ran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nonor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 q62 Nomur 10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonsia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -Nomor 2387);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 teritang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Surnber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -2004 Nomor -66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .Nomor -5587) .sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah Tahun 2016);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunn 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No::nor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelo1aan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Repu b1ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan (Lernbaran Negara Re\_publik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang lnvestasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan (Lembaran Negara Do...,.,,hl~lr T ... rl"9"'11.aa~ ... 1\.T,,...,...-A c:n".l\.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor -21 Tahun -2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedmnan Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 / PMK.05/2016 Ten tang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber .dari Penerusan Pinjaman Luar .Negeri, .Rekening Dana Investasi dan Rekening dana Pembangunan Daerah pada Perusaahaan Daerah Air Minum {Berita Negara Ta:hun 2016 Nomor 280);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 .tentang .Pedoman .Penerimaan Hibah .dari Pemerir tah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas ·(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 280);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 19.90 -Nomor 10 .Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2009 tentang Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten KErinci Tahun 2 009 Nomor 12).;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2009 tentang Susunan organisasi Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 No:nor 13.).;
Dengan Persetujan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PADA PERUSAHAAN Menetapkan
DA.ERAH AIR MINUM TlRTA SAKTI KERlNCI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirnaksud dengan;
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang -kekuasaan -pemerintahan ·Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakli Presiden dan menteri
2. Daerah·adalah Kabupaten Kerinci.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mernrm pm pelaksanaan urusan pemerintahan yang men· adi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggaaraan Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kerinci
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerag yang· -berkedudukan eebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. BPK adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Repu olik Indonesia.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bakti adalah Perusahaan yang didirikan ## BAB II
TUJUAN EPNYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 2
Tujuan penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Sakti Kerinci untuk:
- a. membenahi Kondisi Keuangan PDAM Tirta Sakti.
- b. pelunasan hutang PDAM Tirta Sakti pada Pemerintah Pusat.
- c. meningkatkan Jangkauan pelayanan PDAM Tirta Sakti kepada masyarakat.
PENYERTAAN MODAL DAERAH
BAB III - PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 3
- ( 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM "irta Sakti Kerinci sebesar Rp.20.059.667.000 (Dua puluh m.lyar lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). yang bersumber darihibah pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah.
- ... ~--- ... ------- ... - \_\_ ;:1-\_ -n...,.\_.,:1,..,.,..:1,...\_\_ .A""n'l:JT"'\. \_\_ ;.J\_ 'T'-1- ... - (2) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana diamaksud pada ayat (1) dialokasikan
- (1) Selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pasal 3 Pemerintah Daerah juga melakukan Penyertaan Mo:lal kepada PDAM Tirta Sakti sebesar Rp.18.000.000.000, (Delapan belas milyar rupiah}.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat ( 1) bersumber dari dana Hibah.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan secara bertahap penganggarannya mulai Tahun Anggaran 201 7 sampai dengan Tahun Anggaran 2020.
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pa~al 5
- ( 1) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PDAM Tirta Sakti kerinci, wajib menyampaikan Lapo ran Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh BPK a tau Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh BPK dan Lap.oran Pertanggunawaban Kinerja kepada Bupati dan DPRD.
BABV
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB IV - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6
- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM Tirta Sakti sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Pemerintah Daerah Berkewajiban memberikan penyertaan Modal Usaha kepada PDAM Tirta Sakti.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7
- (1) Bupati Bersama DPRD Kabupaten Kerinci melaku can pembinaan dan pengawasan umum terhadap PDAM Tirta Sakti dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna Perusahaan Daerah sebagai alat kelengkapan Oton mi Daerah. -
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsic,nal Inspektorat Kabupaten Kerinci melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap Perusahaan Daerah.
- (3) Apabila hasil p.embinaan dan pengawasan umum I funvsirinal +-.--1- ...l --· --
I
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Penandatangan: BUPATI KERINCI, AD!t, If Ditetap di Sungai Penuh pada tanggal 1 (UOVt'- &amp;e-. 2016

Penetapan: Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal l l"Ove.M&amp;&amp;11,. 2016 SEKRET DAERAH KABUPATEN KERINCI AFRIZALLHS NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI PROV. JAMB!: 7 / 2016 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2016 NOMOR J .