PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2005 tentang TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT (berlaku 2 Maret 2005)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Lembaga Kerja Sama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah.
2. Lembaga Kerja Sama Tripartit Sektoral yang selanjutnya disebut LKS Tripartit Sektoral adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan sektor usaha tertentu yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah.
3. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.
4. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
Bagian Kesatu Pembentukan dan Tugas
BAB II - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
Pasal 2
- (1) LKS Tripartit Nasional dibentuk oleh Presiden.
- (2) LKS Tripartit Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.
BAB II - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
Pasal 3
LKS Tripartit Nasional mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Presiden dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan secara nasional.
Bagian Kedua Organisasi
Paragraf 1
Keanggotaan
BAB II - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
Pasal 4
Keanggotaan LKS Tripartit Nasional terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
BAB II - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
Pasal 5
Susunan keanggotaan LKS Tripartit Nasional terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Menteri;
- b. 3 (tiga) Wakil Ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah yang berasal dari instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh;
- c. Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah yang berasal dari instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
- d. beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.
BAB II - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
Pasal 6
Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan LKS Tripartit Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) orang yang penetapannya dilakukan dengan
BAB II - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
Pasal 7
Komposisi keterwakilan unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam jumlah perbandingan ditetapkan 2 (dua) unsur Pemerintah berbanding 1 (satu) unsur organisasi pengusaha berbanding 1 (satu) unsur serikat pekerja/serikat buruh.
Paragraf 2
Kesekretariatan
BAB II - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
Pasal 8
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, LKS Tripartit Nasional dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat LKS Tripartit Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris LKS Tripartit Nasional.
- (3) Sekretariat LKS Tripartit Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara fungsional oleh salah satu unit kerja di lingkungan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Paragraf 3
Badan Pekerja
BAB II - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
Pasal 9
- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, LKS Tripartit Nasional dapat membentuk Badan Pekerja.
- (2) Keanggotaan Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota LKS Tripartit Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua LKS Tripartit Nasional.
Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian
Paragraf 1
Pengangkatan
BAB II - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
Pasal 10
Keanggotaan LKS Tripartit Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
BAB II - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
Pasal 11
Keanggotaan LKS Tripartit Nasional diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun.
BAB II - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
Pasal 12
Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripartit Nasional, seorang calon anggota harus memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata Satu (S1);
- d. merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau instansi Pemerintah terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pemerintah;
- e. anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha; dan
- f. anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh.
BAB II - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
Pasal 13
- (1) Selain persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha dan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, harus diusulkan oleh Pimpinan organisasi pengusaha dan Pimpinan serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan/atau persyaratan serikat pekerja/serikat buruh untuk dapat mengusulkan wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri.
BAB II - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
Pasal 14
Usulan calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disampaikan kepada Menteri.
BAB II - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
Pasal 15
Menteri menyampaikan usulan calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang disertai dengan keterangan dan kelengkapan persyaratan calon anggota kepada Presiden.
Paragraf 2
Pemberhentian
BAB II - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
Pasal 16
Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan LKS Tripartit Nasional dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan :
- a. tidak memenuhi persyaratan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya; dan
- f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
BAB II - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
Pasal 18
Apabila dipandang perlu, LKS Tripartit Nasional dapat melakukan kerja sama dengan dan/atau mengikutsertakan pihak-pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang LKS Tripartit Nasional.
BAB II - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
Pasal 19
Pelaksanaan sidang LKS Tripartit Nasional dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
BAB II - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja LKS Tripartit Nasional diatur oleh Ketua LKS Tripartit Nasional.
Bagian Kelima Pembiayaan
BAB II - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
Pasal 21
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LKS Tripartit Nasional dibebankan kepada anggaran belanja instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROPINSI
Bagian Kesatu Pembentukan dan Tugas
BAB III - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROPINSI
Pasal 22
LKS Tripartit Propinsi dibentuk oleh Gubernur.
LKS Tripartit Propinsi bertanggung jawab kepada Gubernur.
BAB III - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROPINSI
Pasal 23
LKS Tripartit Propinsi mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Propinsi yang bersangkutan.
Bagian Kedua Organisasi
Paragraf 1 Keanggotaan
BAB III - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROPINSI
Pasal 24
Keanggotaan LKS Tripartit Propinsi terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
BAB III - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROPINSI
Pasal 25
Susunan keanggotaan LKS Tripartit Propinsi terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Gubernur;
- b. 3 (tiga) Wakil Ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah Propinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh;
- c. Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah Propinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
- d. beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.
BAB III - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROPINSI
Pasal 26
Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan LKS Tripartit Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) orang yang penetapannya dilakukan dengan
BAB III - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROPINSI
Pasal 27
Komposisi keterwakilan unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dalam jumlah perbandingan ditetapkan 2 (dua) unsur Pemerintah berbanding 1 (satu) unsur organisasi pengusaha berbanding 1 (satu) unsur serikat pekerja/serikat buruh.
Paragraf 2
Kesekretariatan
BAB III - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROPINSI
Pasal 28
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, LKS Tripartit Propinsi dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat LKS Tripartit Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris LKS Tripartit Propinsi.
- (3) Sekretariat LKS Tripartit Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara fungsional oleh satuan organisasi perangkat daerah Propinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Paragraf 3 Badan Pekerja
BAB III - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROPINSI
Pasal 29
- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, LKS Tripartit Propinsi dapat membentuk Badan Pekerja.
- (2) Keanggotaan Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota LKS Tripartit Propinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua LKS Tripartit Propinsi.
Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian Paragraf 1 Pengangkatan
BAB III - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROPINSI
Pasal 30
Keanggotaan LKS Tripartit Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
BAB III - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROPINSI
Pasal 31
Keanggotaan LKS Tripartit Propinsi diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun.
BAB III - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROPINSI
Pasal 32
Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripartit Propinsi, seorang calon anggota harus memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata Satu (S1);
- d. merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan satuan organisasi perangkat daerah Propinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau satuan organisasi perangkat daerah Propinsi terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pemerintah;
- e. merupakan anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha; dan
- f. merupakan anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh.
BAB III - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROPINSI
Pasal 33
- (1) Selain persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha dan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, harus diusulkan oleh Pimpinan organisasi pengusaha dan Pimpinan serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan/atau persyaratan serikat pekerja/serikat buruh untuk dapat mengusulkan wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri.
Paragraf 2
Pemberhentian
BAB III - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROPINSI
Pasal 34
- (1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan LKS Tripartit Propinsi dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan :
- a. tidak memenuhi persyaratan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya;
- f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
BAB III - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROPINSI
Pasal 35
LKS Tripartit Propinsi mengadakan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
BAB III - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROPINSI
Pasal 36
Apabila dipandang perlu, LKS Tripartit Propinsi dapat melakukan kerja sama dengan dan/atau mengikutsertakan pihak-pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang LKS Tripartit Propinsi.
BAB III - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROPINSI
Pasal 37
Pelaksanaan sidang LKS Tripartit Propinsi dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
BAB III - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROPINSI
Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja LKS Tripartit Propinsi diatur oleh Ketua LKS Tripartit Propinsi.
Bagian Kelima
Pembiayaan
BAB III - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROPINSI
Pasal 39
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LKS Tripartit Propinsi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Propinsi.
Bagian Kesatu Pembentukan dan Tugas
BAB IV - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN/KOTA
Pasal 40
LKS Tripartit Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/ Walikota.
LKS Tripartit Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota.
BAB IV - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN/KOTA
Pasal 41
LKS Tripartit Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Bupati/Walikota dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Organisasi
Paragraf 1
Keanggotaan
BAB IV - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN/KOTA
Pasal 42
Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten/Kota terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
BAB IV - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN/KOTA
Pasal 43
Susunan keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten/Kota terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Bupati/Walikota;
- b. 3 (tiga) Wakil Ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh;
- c. Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
- d. beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.
BAB IV - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN/KOTA
Pasal 44
Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang yang penetapannya dilakukan dengan
BAB IV - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN/KOTA
Pasal 45
Komposisi keterwakilan unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dalam jumlah perbandingan ditetapkan 2 (dua) unsur Pemerintah berbanding 1 (satu) unsur organisasi pengusaha berbanding 1 (satu) unsur serikat pekerja/serikat buruh.
Paragraf 2
Kesekretariatan
BAB IV - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN/KOTA
Pasal 46
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, LKS Tripartit Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat LKS Tripartit Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris LKS Tripartit Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretariat LKS Tripartit Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara fungsional oleh satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Paragraf 3 Badan Pekerja
BAB IV - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN/KOTA
Pasal 47
- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, LKS Tripartit Kabupaten/Kota dapat membentuk Badan Pekerja.
- (2) Keanggotaan Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota LKS Tripartit Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua LKS Tripartit Kabupaten/Kota.
Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian
Paragraf 1 Pengangkatan
BAB IV - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN/KOTA
Pasal 48
Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota.
BAB IV - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN/KOTA
Pasal 49
Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten/Kota diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun.
BAB IV - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN/KOTA
Pasal 50
Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten/Kota, seorang calon anggota harus memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya Diploma (D3);
- d. merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pemerintah;
- e. merupakan anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha; dan
- f. merupakan anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh.
BAB IV - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN/KOTA
Pasal 51
- (1) Selain persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha dan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, harus diusulkan oleh Pimpinan organisasi pengusaha dan Pimpinan serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan/atau persyaratan serikat pekerja/serikat buruh untuk dapat mengusulkan wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri.
Paragraf 2
Pemberhentian
BAB IV - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN/KOTA
Pasal 52
- (1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten/Kota dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan :
- a. tidak memenuhi persyaratan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya;
- f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
BAB IV - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN/KOTA
Pasal 53
LKS Tripartit Kabupaten/Kota mengadakan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
BAB IV - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN/KOTA
Pasal 54
Apabila dipandang perlu, LKS Tripartit Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan dan/atau mengikutsertakan pihak-pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang LKS Tripartit Kabupaten/Kota.
BAB IV - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN/KOTA
Pasal 55
Pelaksanaan sidang LKS Tripartit Kabupaten/Kota dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
BAB IV - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN/KOTA
Pasal 56
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja LKS Tripartit Kabupaten/Kota diatur oleh Ketua LKS Tripartit Kabupaten/Kota.
Bagian Kelima Pembiayaan
BAB IV - LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN/KOTA
Pasal 57
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LKS Tripartit Kabupaten/Kota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT SEKTORAL
BAB V
Pasal 58
LKS Tripartit Nasional, LKS Tripartit Propinsi, dan LKS Tripartit Kabupaten/Kota dapat membentuk LKS Tripartit Sektoral Nasional, LKS Tripartit Sektoral Propinsi, dan LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota.
BAB V
Pasal 59
Pembentukan LKS Tripartit Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilaksanakan oleh :
- a. Menteri selaku Ketua LKS Tripartit Nasional untuk pembentukan LKS Tripartit Sektoral Nasional;
- b. Gubernur selaku Ketua LKS Tripartit Propinsi untuk pembentukan LKS Tripartit Sektoral Propinsi; dan
- c. Bupati/Walikota selaku Ketua LKS Tripartit Kabupaten/Kota untuk pembentukan LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota.
BAB V
Pasal 60
- (1) LKS Tripartit Sektoral Nasional, LKS Tripartit Sektoral Propinsi, dan LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan untuk sektor tertentu.
- (2) Pertimbangan, saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui LKS Tripartit Nasional, LKS Tripartit Propinsi, dan LKS Tripartit Kabupaten/Kota.
BAB V
Pasal 61
- (1) Susunan keanggotaan LKS Tripartit Sektoral Nasional, LKS Tripartit Sektoral Propinsi, dan LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang mewakili unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
- (2) Jumlah anggota LKS Tripartit Sektoral Nasional, LKS Tripartit Sektoral Propinsi, dan LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota dalam susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang anggota untuk LKS Tripartit Sektoral Nasional;
- b. sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang anggota untuk LKS Tripartit Sektoral Propinsi; dan
- c. sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang anggota untuk LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota.
BAB V
Pasal 62
- (1) Keanggotaan LKS Tripartit Sektoral Nasional, LKS Tripartit Sektoral Propinsi, dan LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh :
- a. Menteri selaku Ketua LKS Tripartit Nasional;
- b. Gubernur selaku Ketua LKS Tripartit Propinsi; dan
- c. Bupati/Walikota selaku Ketua LKS Tripartit Kabupaten/ Kota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan LKS Tripartit Sektoral Nasional, LKS Tripartit Sektoral Propinsi, dan LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
BAB V
Pasal 63
- (1) Ketentuan mengenai tata kerja LKS Tripartit Sektoral Nasional, LKS Tripartit Sektoral Propinsi, dan LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan
BAB V
Pasal 64
Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pembentukan LKS Tripartit Sektoral Nasional, LKS Tripartit Sektoral Propinsi, dan LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota diatur oleh :
- a. Menteri selaku Ketua LKS Tripartit Sektoral Nasional;
- b. Gubernur selaku Ketua LKS Tripartit Sektoral Propinsi; dan
- c. Bupati/Walikota selaku Ketua LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang LKS Tripartit tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. Dr. HAMID AWALUDIN

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI SEKRETARIS KABINET Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lambock V. Nahattands
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG
## TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
## I. UMUM
Salah satu cara untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan seluas mungkin kepada masyarakat dalam pembuatan kebijakan pemerintahan. Dengan cara itu maka kebijakan pemerintah dapat lebih akomodatif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Dalam dunia ketenagakerjaan pelibatan masyarakat dalam mengambil keputusan diwujudkan dalam prinsip tripartisme, suatu prinsip yang bertumpu pada semangat bahwa kepentingan masing-masing unsur pelaku proses produksi yaitu pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah menjadi kepentingan bersama. Kepentingan tersebut adalah peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya serta terjaminnya kelangsungan usaha.
Pemerintah, yang di dalam kebersamaan tersebut berperan sebagai 'penjaga' kepentingan masyarakat yang lebih luas, mempunyai tugas untuk mengatur dan mengawasi agar tercapai keseimbangan antara pemenuhan kepentingan kedua unsur tripartit lainnya yaitu pekerja/buruh dan pengusaha. Agar peran pemerintah dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif, maka dalam mengambil berbagai kebijakan khususnya kebijakan ketenagakerjaan haruslah mendengar pendapat baik dari kelompok pekerja/buruh maupun pengusaha.
Dalam kerangka itulah maka perlu dibangun suatu sarana komunikasi antara para pelaku proses produksi yaitu dalam lembaga kerja sama tripartit yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi, agar segala kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan oleh pemerintah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan bersama sebagaimana disampaikan diatas.
Walaupun hasil yang diperoleh dari forum ini merupakan saran atau rekomendasi yang tidak mengikat, namun karena filosofi dasar dari pembentukan lembaga ini adalah efektivitas kebijakan pemerintah yang terkait dengan ketenagakerjaan sudah seharusnya mendengar secara sungguh-sungguh saran dari lembaga ini.
Lembaga kerja sama tripartit ini dibentuk baik pada tingkat Nasional maupun pada Propinsi dan Kabupaten/Kota. Sejalan dengan era otonomi daerah, pembentukan LKS Tripartit pada Propinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh masing-masing kepala daerah sesuai tingkatannya. Mengingat masing-masing daerah memiliki karakteristik perekonomian serta kemampuan penganggaran yang berbeda, maka dalam peraturan pemerintah ini hanya diatur batas maksimal jumlah keanggotaan. Namun yang harus menjadi patokan adalah bahwa komposisi perbandingan keanggotaan lembaga ini antara pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha adalah 2 : 1 : 1. Perbandingan yang berbeda ini dilatarbelakangi dengan pemikiran bahwa pemerintahlah yang mempunyai tugas membuat regulasi serta menegakkannya. Oleh karena masalah ketenagakerjaan ini menyangkut lintas sektor pemerintahan dan sektor ekonomi, maka wakil pemerintah yang duduk dalam lembaga ini bukan hanya dari unsur pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan namun juga dari berbagai instansi yang terkait dengan pemerintah itu pula, maka dimungkinkan pula dibentuk lembaga kerja sama tripartit sektoral dengan tetap dalam kordinasi lembaga kerja sama tripartit.
Peraturan Pemerintah ini antara lain memuat :
- -Pembentukan, tugas dan susunan organisasi, pengangkatan dan pemberhentian serta tata kerja LKS Tripartit Nasional, LKS Tripartit Propinsi dan LKS Tripartit Kabupaten/Kota;
- -LKS Tripartit Sektoral Nasional, LKS Tripartit Sektoral Propinsi dan LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota;
- -Ketentuan Penutup.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 41
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 42
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 43
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 45
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 46
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 47
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 48
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 49
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 50
Apabila terdapat calon anggota dengan kriteria Sarjana Strata Satu (S1), maka calon anggota tersebut diutamakan untuk menjadi calon anggota LKS Tripartit Kabupaten/Kota. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 52
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 53
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 54
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 55
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 56
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 57
Cukup jelas