Unknown Unknown Nomor TAHUN Tahun 2015 tentang AH PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMORSI TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonatie) Tahun 1926 Staats blad Nomor 226 yang dirubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 450;
3. 2 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran . Negara Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985); 74, 3961)
- Nomor 28 Tahun 2002 4 . Undang-Undang Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor Lembaran Negara Nomor 4247); Tambahan tentang Bangunan 134,
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Kabupaten Seram Bagian Pembentukan dan Kabupaten Negara Tahun 2003 Nomor Propinsi Maluku (Lembaran 155, Tambahan Lembaran Nomor 4350); tentang Timur, Negara
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Pemerintahan Daerah Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran tentang 4438);
- 7 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 tentang Penataan Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724); Ruang 67,
- 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); Ruang
- 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
- Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagran 15. Peraturan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Provinsi Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 4737); (Lembaran
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat [ Ambon (Lembaran Batas Tambahan Lembaran Negara 1979 Nomor 20, Nomor 3137);
Menetapkan
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman 16. Insentif dan Pembcrian Kemudahan Penanaman Modal Pemberian di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2009 tentang Negara Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tabun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah; Yang
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tabun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah;
23. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah;
24. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 2015 tentang dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengab;
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WWEWNANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TENGAH MALUKU
BAB
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. fa
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selanjutnya disingkat Tengah. Satu
3. 4 Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah Kegiatan penyelenggaran Non Perijinan yang proses Pengelolaannya mulai dari Perijinan dan tahapan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu permohonan sampai ke melalui satu pintu; tahap
8. Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kekuasaan badan dan /atau pejabat pemerintahan kewenangan adalah lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum atau penyelenggara publik; Negara
7. Wewenang adalah hak yang dimiiiki oleh badan dan /atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; keputusan dan /atau
7. 9 Izin adaleh keputusan pejabat pemerintahan persetujuan atas permohonan yang berwenang sebagai wujud warga masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan;
11. Dispensasi adalah keputusan pejabat pemerintahan persetujuan atas permohonan yang berwenang sebagai wujud warga masyarakat yang merupakan pengecualian suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. peraturtan
10. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau dan/atau pejabat lebih rendah dengan tanggungjawab dan pejabat pemerintahan yang kepada penerima delegasi; tanggunggugat beralih sepenuhnya
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
BAB II - PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 2
- (1) Mendelegasikan wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan kepada Terpadu Satu Pintu.
A Perizinan
- Izin prinsip;
- c. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- f. Tanda Daftar Perusahan (TBP);
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
8. Tanda Daftar Gudang (TDG;) h.
- Penerbitan Lzin Usaha Angkutan Laut (Surat Angkutan Laut/SUPAL;
- Surat Izin Tempat Penjuelan Minuman Beralkohol Untuk Golongan A, B dan C; i Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayck Pcrdcsaan dan Perkotaan (Perizinan Usaha Angkutan Umum dan Izin Trayck);
- k. Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Surat Izin Usaha Pelayaran Rakyat/SIUPER);
- m. Surat Izin Tempat Mendirikan Reklame;
- 1 Penerbitan Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal;
- n. Surat Izin Reklame.
B. Non Perizinan
- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
- b. Pembatalan /Pencabutan Perizinan Penanaman Modal;
- Pemberian Insentif;
- d. Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
- C. Perizinan Tertentu
- a Pendirian Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan sejenisnya;
- b Pendirian Hotel dan Sejenisnya;
- C. Pendirian Rumah Sakit;
- d. Pendirian Tower/ Menara Telekomunikasi dan sejenisnya;
- e. Pendirian Media Reklame Konstruksi Besar;
- Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan sejenisnya;
- g Pendirian Usaha Skala Besar;
- h. Pendirian Bangunan Gedung/Gudang dan Perumahan dengan diatas 1 (satu) hektar. luas
- (3) Kepala BKPMPTSP bertanggungjawab penuh atas pendelegasian penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2).
BAB II - PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 3
- (1) SKPD teknis yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 2 ayat (2) bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya melalui BKPMPTSP;
- (3) Kepala BKPMPTSP bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melaporkan kegiatan pelayanan perizinan secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Maluku Tengah.
- (2) Kepala BKPMPTSP mengeluarkan izin sesuai kewenangan yang telah didelegasikan oleh Bupati sebagimana dimaksud pada pasal ayat (2) setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- 4) Jika dalam pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) menimbulkan akibat hukum maka itu diluar tanggungjawab pemberi delegasi dan menjadi tanggungjawab penuh penerima delegasi;
ornng
Dl undangkan dí Maeohi pada tanggal 22 Oktobcr 2015
SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENOAH
KETENTUAN PENUTUP
Paaal 4
UMARELLA [BRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENQAH TAHUN 2015 NOMOR