PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) 2. Penuh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pimgadi Kota Medan; : - b. bahwa Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pimgadi Kota Medan dalam rangka peningkatan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif; - c. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pimgadi Medan perlu pengaturan Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pimgadi Medan; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu (berlaku 9 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERIHTAH KOTA MEDAn SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Kapten Maulana Lubis Mo. 2 Telepon : 4512412 MED AN- 2 0 1 1 2
PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2012
T E N T A N G
TATA KELOLA BLUD RUMAHSAKIT UMUMDAERAHDr. PIRNGADI MEDAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Medan Nomor 900/1847.K tanggal 13 Oktober 2011 telah ditetapkan tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD)
2. Penuh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pimgadi Kota Medan; :
- b. bahwa Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pimgadi Kota Medan dalam rangka peningkatan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif;
- c. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pimgadi Medan perlu pengaturan Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pimgadi Medan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pimgadi Medan;
1. Undang - Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota - Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. 3 . Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan Rurnah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lemluran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MenKes/SK/VI1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MenKes/SK/VI2002 tentang Peraturann Internal Rumah Sakit (Hospital By laws);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MenKes/SK/IV2005 tentang Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf Bylaws) di Rumah Sakit;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 3);
V
Menetapkan
19. Peraturan Walikota Medan Nomor 47 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Dr.Pimgadi Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 45).
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Dr. PIRNGADI MEDAN
BAB KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 2.
3. Walikota adalah Walikota Medan. 3.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pimgadi Medan 4.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pimgadi Medan yang Selanjutnya disebut sebagai RSUD Dr.Pimgadi Medan adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Medan. 5.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Dr.Pimgadi Medan. 6 .
7. Dewan Pengawas adalah kelompok pengarah atau penasehat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota. 7.
8. 8 . Komite Medis adalah- wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok staf medis dan atau yang mewakili, memiliki otoritas tertinggi didalam pengorganisasian staf medis bertanggung jawab terhadap direktur yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
9. Komite Keperawatan adalah sekelompok tenaga perawatan dan bidan yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh tenaga keperawatan/kebidanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. 9.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil. 10 .
11. Kelompok Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan apoteker yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional. 1 1 .
12. Kelompok Fungsional Keperawatan yang selanjutnya disingkat dengan KFK, adalah sekelompok tenaga keperawatan yang bertugas di Instalasi dalam Jabatan Fungsional. 12 .
13. Dokter adalah tenaga medis yang mamiliki izin dan izin kompetensi dibidang kedokteran yang terikat kerja dangan RSUD Dr.Pimgadi Medan dan diberi kewenangan untuk melakukan palayanan medis di RSUD Dr - Pimgadi Medan. 13.
14. Tenaga Keperawatan adalah tenaga yang terdiri dari perawat dan bidan. 14.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu menemukan untuk melakukan upaya kesehatan. 15 .
I
S
.
16. Instalasi adalah bagian dari Rumah Sakit yang bertugas menyelenggarakan fungsi teknis seluruh kegiatan pelayanan rumah sakit sesuai dengan bidangnya masing - masing.
17. Tata Kelola RSUD Dr.Pimgadi Medan adalah peraturan dasar yang mengatur tentang struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan prinsip . ' ransparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.
18. Rencana Bisnis Anggaran yang salanjutnya disingkat RBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan Anggaran di RSUD Dr.Pimgadi Medan.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Dr.Pimgadi Medan yang salanjutnya disebut DPA - RSUD Dr.Pimgadi Medan adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sabagai dasar palaksanaan anggaran oleh RSUD Dr.Pimgadi Medan. ·
20. Praktek teknis yang sehat adalah penyelanggaraan fungsi organisasi ## BAB II
MAKSUD DANTUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :
- a. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi; dan
- b. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pimgadi Medan.
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr.Pimgadi Medan melalui pelayanan medis, asuhan/pelayanan, Keperawatan/Kebidanan, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan rujukan medis dan non medis, pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelayanan administrasi dan keuangan dengan praktek bisnis yang sehat.
KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI RUMAHSAKIT
BAB III - KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI RUMAHSAKIT
Pasal 4
- (1) BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kapada Walikota melalui Sekretaris Daerah .
- (2) BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan kesehatan paripuma dan rujukan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD Dr.Pimgadi Medan mempunyai fungsi:
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang;
- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
V
- f. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- g. penyelenggaraan manajemen Sumber Daya Manusia;
- h. penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan RSUD Dr.Pimgadi Medan; dan
- i. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IV - KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
- (1) Walikota bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi atas penyelenggaraan BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggungjawab.
- (2) Walikota -dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan aturan BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan;
- b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas ## BAB V
DEWANPENGAWAS
BAB IV - KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6
- (1) Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang baik di BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit non struktural yang bersifat independen.
- (3) Dewan Pengawas merupakan organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga dapat menjamin perkembangan dan kemajuan BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usul Direktur BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan.
BAB IV - KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 7
- (1) Dewan Pengawas berkewajiban:
- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan dan memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan;
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
- c. melaporkan kepada Walikota tentang kinerja BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan;
- d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan dan non keuangan serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindak lanjuti oleh pejabat pengelola BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan; dan
- f. memonitor hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Dewan Pengawas berwenang:
- a. memeriksa buku - buku, surat - surat dan dokumen;
- b. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
pejabat pengelola;
- d. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas Dewan Pengawas;
- c. meminta pejabat pengelola dan/atau pejabat dengan sepengetahuan pembina BLUD untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- e. mendatangkan ahli, konsultan atau Lembaga independen lainnya jika diperlukan.
- f. mengawasi pelaksar. aan kendali mutu dan kendali biaya;
- g. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
16. i . mengawasi keputusan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan perundangundangan.
- h. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit; dan
- (3) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu - waktu diperlukan.
##
PENJELASAN
Pasal 8
- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan nilai jumlah aset dan/atau omset RSUD Dr. Pimgadi Medan; - (2) Salah satu anggota Dewan Pdngawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas; - (3) Dewan Pengawas diangkat dengan Keputusan Walikota