Unknown BUPATI TABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN PERATURANBUPATITABALONG Nomor 15 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN TARIFRETRIBUSIPENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, - a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tabalong perlu adanya perubahan besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; - b. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN
PERATURANBUPATITABALONG NOMOR 15 TAHUN2017
TENTANG
PERUBAHAN TARIFRETRIBUSIPENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG,
- a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tabalong perlu adanya perubahan besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Menetapkan
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN :
PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANTARIFRETRIBUSI
PENGUJIANKENDARAAN BERMOTOR.
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 1
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danj atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Tabalong.
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji danjatau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, dan kendaraan bermotor khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
BABII
PERUBAHAN TARIFRETRIBUSI
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 2
Merubah tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06).
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 3
Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut:
| Jenis | Tarif (Rp) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (1) | T2l |
| a. Administrasi Uji : 1. Pendaftaran uji baru 2. Uji berkala b. Pengujian pertama dan Berkalaj Reguler per 6 (enam) bulan : - Kendaraan Roda 3 (tiga) - Mobil penumpang Roda 4 (empat), Mobil Bus Kecil j Mobil Barang Kecil(JBB sj d 3,5 ton) | Rp 200.000,00 Rp 35.000,00 Rp 30.000,00 Rp 60.000,00 |
| | (2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Mobil Bus Sedang / Mobil Barang Sedang (JBB3,5 a/d 10 ton) - Mobil Bus Besar / Mobil Barang Besar (JBB lebih dari 10 ton) - Kareta Tempelan/Kareta Gandeng c. Penggantian Buku Uji : - Apabila habis kolom pengesahannya atau rusak - Karena HUang I d. Mutasi Uji : I - Pindah domisili pemilik kendaraan I (masuk/ keluar) I - Perubahan data kendaraan - Rekomendasi Numpang Uji e. Uji Emisi : - Sepeda Motor - Mobil Bensin (l) | Rp 15.000,00 Rp 25.000,00 Rp 100.000,00 Rp 50.000,00 Rp 75.000,00 Rp 30.000,00 Rp 150.000,00 Rp 100.000,00 Rp 150.000,00 Rp 80.000,00 |
BABIII PENUTUP
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 4
## Pasal4
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 8
Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut:
| Jenis | Tarif (Rp) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (1) | T2l |
| a. Administrasi Uji : 1. Pendaftaran uji baru 2. Uji berkala b. Pengujian pertama dan Berkalaj Reguler per 6 (enam) bulan : - Kendaraan Roda 3 (tiga) - Mobil penumpang Roda 4 (empat), Mobil Bus Kecil j Mobil Barang Kecil(JBB sj d 3,5 ton) | Rp 200.000,00 Rp 35.000,00 Rp 30.000,00 Rp 60.000,00 |
| | (2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Mobil Bus Sedang / Mobil Barang Sedang (JBB3,5 a/d 10 ton) - Mobil Bus Besar / Mobil Barang Besar (JBB lebih dari 10 ton) - Kareta Tempelan/Kareta Gandeng c. Penggantian Buku Uji : - Apabila habis kolom pengesahannya atau rusak - Karena HUang I d. Mutasi Uji : I - Pindah domisili pemilik kendaraan I (masuk/ keluar) I - Perubahan data kendaraan - Rekomendasi Numpang Uji e. Uji Emisi : - Sepeda Motor - Mobil Bensin (l) | Rp 15.000,00 Rp 25.000,00 Rp 100.000,00 Rp 50.000,00 Rp 75.000,00 Rp 30.000,00 Rp 150.000,00 Rp 100.000,00 Rp 150.000,00 Rp 80.000,00 |
BABIII PENUTUP
Pasal4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong. H. ANANGSYAKHFIANI

Penetapan: Ditetapkan di Tanjun~ pada tanggal '; I m t[ ~ 0 l ':'J ~

Penandatangan: BUPATITA ALONG, X J

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal ? I t1fe1 ¢.-O t '+

Penandatangan: SEKRETARISDAERAHKABUPATENTABALONG, H. ABDULMUTHALIBSANGADJI BERITADAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2017 NOMOR 1'1.