PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 2 Tahun 2016 tentang PERANGKAT DESA (berlaku 11 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
Mengingat : 1. Republik
- Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeritah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.
3.
4.
Pemerintah
Daerah
Bupati adalah Bupati
Sekretaris
Daerah
- adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yangberwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayahKabupaten Tuban.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tuban.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang bertugas membantuKepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari unsursekretariat desa, unsur pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pelaksana HarianPerangkat Desa adalah seseorang yang diangkat olehKepala Desa dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas Perangkat Desa, karenapejabat definitif berhalangan sementara bukan karena diberhentikan sementara atau diberhentikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.
- adalah PemerintahKabupaten Tuban.
Tuban.
12. Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah seseorang pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas perangkat desadalam kurun waktu tertentu karena pejabat definitifdiberhentikan.
13. Pengangkatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatanperangkat desa yangmeliputi proses penjaringan, penyaringan, konsultasi, danpenetapan menjadi Perangkat Desa.
14. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
16. Hari adalah hari kerja.
PERANGKAT DESA
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 2
- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasdan wewenang Kepala Desa.
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 3
- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bidang urusan sesuaitingkat perkembangan desa.
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 4
- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.
- (3) Jumlah Kepala Dusun ditentukan secara proporsional antara kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 5
- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) PelaksanaTeknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri daripaling banyak3 (tiga) seksi sesuai tingkat perkembangan Desa.
KEDUDUKAN KEPALA DESA DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
BAB III - KEDUDUKAN KEPALA DESA DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 6
Kepala Desa merupakan penanggungjawab proses pengangkatanPerangkat Desa.
BAB IV - PENCALONANPERANGKAT DESA
Pasal 7
- (1) Yang dapat mendaftarkan diri menjadi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umumatauyangsederaja t;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empatpuluhdua)tahun , terhitung pada saat pendaftaran;
- e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggaldiDesapalingkura ng1(satu)tahunsebelumpendaftaran;
- f. sehat jasmani, serta bebas dari narkotika dan obat terlarang;
- g. berkelakuan baik;
- h. tidaksedangdijatuhi pidana penjara ## BAB V
CALON PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI ANGGOTA BPD, PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI, PEGAWAI BUMN/BUMD/BUM DESA, DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Bagian Kesatu Calon Perangkat Desa dari BPD
BAB IV - PENCALONANPERANGKAT DESA
Pasal 8
- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat desa, harus mengundurkan diri dari keangotaan BPD sejak mendaftar sebagai calon Perangkat Desa dan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- (2) Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat persetujuan Camat atas nama Bupati
- (3) Dalam hal BPD mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajibannya digantikan oleh anggota BPD lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan tentang BPD.
Bagian Kedua
Calon Perangkat Desa dari Perangkat Desa
BAB IV - PENCALONANPERANGKAT DESA
Pasal 9
- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengangkatan Sekretaris Desa.
Bagian Ketiga
Calon Perangkat Desa dari PNS
BAB IV - PENCALONANPERANGKAT DESA
Pasal 10
- (1) PNS yang akanmencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan PNS selama menjadi Perangkat Desatanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Perangkat Desadan penghasilan lainnya yang sah.
Bagian Keempat Calon Perangkat Desa dari Anggota TNI/POLRI
BAB IV - PENCALONANPERANGKAT DESA
Pasal 11
- (1) Anggota TNI/POLRI dapat mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Anggota TNI/POLRI mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
Bagian Kelima
Calon Perangkat Desa dari Pegawai BUMN/BUMD/BUM DESA
BAB IV - PENCALONANPERANGKAT DESA
Pasal 12
- (1) Pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa dapat mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan BUMN/BUMD/BUM Desa.
Bagian Keenam
Calon Perangkat Desa dari Lembaga Kemasyarakatan Desa
BAB IV - PENCALONANPERANGKAT DESA
Pasal 13
- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
MEKANISME PENGANGKATAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pengangkatan
BAB VI - MEKANISME PENGANGKATAN
Pasal 14
Pengangkatan Perangkat Desadilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. penjaringan dan penyaringan
- b. konsultasi dan Rekomendasi kepada Camat; dan
- c. pengangkatanPerangkat Desa.
Bagian Kedua Penjaringan dan Penyaringan
Paragraf 1 Umum
BAB VI - MEKANISME PENGANGKATAN
Pasal 15
- (1) Kepala Desa melaksanakan penjaringan dan penyaringan dengan melakukan seleksi calon Perangkat Desa.
- (2) Untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB VI - MEKANISME PENGANGKATAN
Pasal 16
- (1) Sebelum pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (2), Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat terkait proses pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi tertulis.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Camat kepada Bupati.
Paragraf 2
Pembentukan Tim
BAB VI - MEKANISME PENGANGKATAN
Pasal 18
- (1) Tim wajib mengumumkan kepada warga Desa mengenai akan dilaksanakannya pengangkatanPerangkat Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan ditempelkan di tempatumum dan dapat diumumkan secara lisan dalam forumpertemuan masyarakat Desa.
BAB VI - MEKANISME PENGANGKATAN
Pasal 19
- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurangkurangnya 2 (dua) orang calon dan dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Camat dan dilaksanakan oleh panitia serta dipantau oleh Tim Pengawas.
- (4) Materi ujian tertulis disiapkan oleh Pemerintah Desa Setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (5) Timmenyampaikan hasil ujian tertulis
BAB VI - MEKANISME PENGANGKATAN
Pasal 20
- (1) Setelah menerima hasil seleksidari Tim, Kepala Desa berkonsultasi kepada Camat mengenai hasil seleksi Perangkat Desa.
- (2) Camat memberikan Rekomendasi tertulis terhadap Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Keempat
Pengangkatan Perangkat Desa
BAB VI - MEKANISME PENGANGKATAN
Pasal 21
- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikirimkan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan
BAB VI - MEKANISME PENGANGKATAN
Pasal 22
- (1) Tim Pengawasditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tugas dan wewenang tim pengawas adalah memfasilitasi tim pengangkatan Perangkat Desa dalam hal:
- a. menyiapkan materi ujian;
- b. pelaksanaan ujian;
- c. memantau penetapan hasil ujian secara terbuka ## BAB VII PEMBIAYAAN
BAB VI - MEKANISME PENGANGKATAN
Pasal 23
- (1) Besarnya biaya penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Camat.
- (3) Rencana rincian biaya penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa, diajukan oleh Tim kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (4) Biaya penyelenggaraan pengangkatanPerangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
PELANTIKAN PERANGKAT DESA
BAB VIII - PELANTIKAN PERANGKAT DESA
Pasal 24
- (1) Sebelum memangku jabatan,Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 'Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhikewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankanPancasila sebagai Dasar Negara; Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan denganseluruslurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.'
TUGAS, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu Tugas Perangkat Desa
BAB IX - TUGAS, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PERANGKAT DESA
Pasal 25
- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Bagian Kedua Kewajiban Perangkat Desa
BAB IX - TUGAS, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PERANGKAT DESA
Pasal 26
Perangkat Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. membantu melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa;
Bagian Ketiga
Hak Perangkat Desa
BAB IX - TUGAS, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PERANGKAT DESA
Pasal 27
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
- (2) Jenis dan besaran tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan
BAB IX - TUGAS, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PERANGKAT DESA
Pasal 28
Perangkat Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanyepemilihan Kepala Desa, pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu Hukuman Disiplin
BAB X - HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 29
- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Perangkat Desa
BAB X - HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 30
- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi kepada Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. tertangkap tangan dan ditahan;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pemberhentian sementara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB X - HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 31
- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana dan telah dilakukan penahanan dalam rangka penyidikan kasus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna optimalisasi dan kelancaran pelayanan masyarakat.
BAB X - HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 32
Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
BAB X - HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 33
Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desasetelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
BAB X - HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 34
- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah
BAB X - HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 35
Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana harianPerangkat Desa sampai berakhirnya masa pemberhentian sementara.
BAB X - HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 36
- (1) Dalam hal Perangkat Desa yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33tidak diberhentikan sementara oleh Kepala Desa, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban memberi peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam hal peringatan 3 (tiga) kali oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi kepada Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 37
- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana ## BAB XI
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA
BAB X - HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 38
- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan Perangkat Desa, dan belum dapat dilaksanakan pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa Lainnya yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang samasebagai Plt Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang berhenti sampai dengan diangkat Perangkat Desa definitif.
- (2) Dalam hal yang terjadi kekesongan adalah Jabatan Sekretaris Desa, maka Plt ditunjuk dari unsur Kepala Urusan yang mampu.
- (3) Plt. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (5) Dalam hal belum bisa diadakan pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka berlaku ketentuan ayat (1).
UNSUR STAF PERANGKAT DESA
BAB XII - UNSUR STAF PERANGKAT DESA
Pasal 39
- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur Perangkat Desa.
staf
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Unsur staf PerangkatDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKATDESA
BAB XIII - PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKATDESA
Pasal 40
Pakaian dinas dan atribut PerangkatDesa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
BAB XIV - PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
Pasal 41
- (1) PerangkatDesa dan staf PerangkatDesa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA
BAB XV - KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA
Pasal 42
- (1) Selain mendapat penghasilan tetap,Perangkat Desa juga menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah dengan ## BAB XVI
MASA KERJA
BAB XV - KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA
Pasal 43
Masa kerjaPerangkatDesaadalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
BAB XVII - PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
Pasal 44
- (1) Tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap PerangkatDesa yang tidak berstatus PNS yang diduga melakukan tindak pidana terlebih dahulu memberitahukan secaratertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
3. a.
4. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak dilakukannya penyidikan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS, tetap menjalankan tugas dan kewajibannya serta menerima haknya sampai ditetapkan penempatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perangkat Desa lainnya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46
Dalam rangka pengalihan status Sekretaris Desa PNS menjadi Perangkat Daerah, untuk proses pengisian Jabatan Perangkat Desa pertama kali dilaksanakan secara serentak.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat DesaLembaran Daerah Seri E Nomor 22 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013Seri E Nomor22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49
Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 11 Januari 2016

Penandatangan: BUPATI TUBAN , ttd. FATHUL HUDA

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 17 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN , ttd. BUDI WIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 18 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 06-2/2016

Penandatangan: UNTUK SALINAN YANG SAH An. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM Setda Kabupaten Tuban ARIF HANDOYO, SH Pembina Tingkat 1 NIP. 19661102 199603 1 003
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
## PERANGKAT DESA
## I. UMUM
Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perangkat Desa merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Unsur Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhetian Perangkat Desa saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud 'Tingkat Perkembangan Desa' adalah hasil analisis laju perkembangan desa, yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa, dalam klasifikasi Desa Swadaya, Swakarya, dan Swasembada
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pemerintah Desa dalam pengadaan Materi/Naskah Ujian