PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 30 Tahun 2001 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku 9 Agustus 2001)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 30 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan sehubungan dengan dibentuknya Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai suatu daerah otonom maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagai unsur staf Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 396);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); Juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi .
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi
- f. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
- g. Bagian dan Sub Bagian adalah Satuan Unit Kerja Struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang melaksanakan tugasnya ## BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah;
- (2) Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf Pemerintah Kabupaten;
- (3) Sekretaris Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Bagian Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan dan menyiapkan bahan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang Pemerintahan, Pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, pembinaan administrasi dan organisasi pemerintahan serta memberikan pelayanan administrasi terhadap seluruh perangkat daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang Pemerintahan;
- b. Perumusan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang Pembangunan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.
- c. Perumusan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang Pembinaan administrasi dan aparatur;
- d. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas perangkat Daerah;
- e. Bimbingan/pengarahan terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- f. Pembinaan penyelenggaraan tata usaha dan arsip;
- g. Pelayanan administratif terhadap perangkat daerah dan instansi vertikal;
- h. Pengelolaan aset/kekayaan daerah.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
Sekretaris Daerah;
Asisten Bidang Pemerintahan, membawahi :
1. Bagian Pemerintahan;
- a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah;
- b. Sub Bagian Ketertiban Umum;
- c. Sub Bagian Otonomi Daerah;
- d. Sub Bagian Pemerintahan Desa;
2. Bagian Hukum;
- a. Sub Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
- c. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
Asisten Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
1. Bagian Perekonomian;
- a. Sub Bagian Program dan Produksi Daerah;
- b. Sub Bagian Investasi dan Penanaman Modal;
- c. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
- d. Sub Bagian Lingkungan Hidup;
2. Bagian Pembangunan;
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Pengendalian;
- c. Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan;
3. Bagian Sosial;
- a. Sub Bagian Kesejahteraan;
- b. Sub Bagian Mental Spriritual, Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Sub Bagian Generasi Muda dan Olah Raga;
- d. Sub Bagian Pemberdayaan Wanita;
Asisten Bidang Administrasi dan Pembinaan Aparatur membawahi :
1. Bagian Kepegawaian;
- a. Sub Bagian Administrasi Umum;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Pengembangan Karier dan Diklat;
- c. Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Hukum;
- d. Sub Bagian Mutasi Pegawai;
2. Bagian Keuangan;
- a. Sub Bagian Perencanaan Anggaran;
- b. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
- c. Sub Bagian Perbendaharaan;
- d. Sub Bagian Belanja Pegawai;
- e. Sub Bagian Pengendalian Kas Daerah;
3. Bagian Organisasi dan Pengolahan Data Elektronik;
- a. Sub Bagian Kelembagaan;
- b. Sub Bagian Tata Kerja dan Pendayagunaan Aparatur;
- c. Sub Bagian Pengolahan Data Elektornik;
- d. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
4. Bagian Umum;
- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Arsip;
- b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c. Sub Bagian Perjalanan Dinas dan Protokol;
- d. Sub Bagian Kekayaan Daerah;
5. Bagian Informasi dan Komunikasi;
- a. Sub Bagian Informasi;
- b. Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan;
- c. Sub Bagian Komunikasi;
Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah seperti terlampir.
Bagian Pertama ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa dan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah sesuai kebijaksanaan yang telah digariskan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diatas, Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. Koordinasi dan sinkronisasi tugas-tugas pemerintahan umum dan perangkat daerah, pemerintahan desa dan pembinaan hukum;
- b. Bimbingan, dan pengarahan terhadap tugas pemerintahan umum, pemerintahan desa dan hukum;
- c. Fasilitasi kegiatan, kerjasama pelaksanaan tugas pemerintahan umum, pemerintahan desa dan hukum;
- d. Evaluasi tugas di bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa dan hukum;
- e. Memberikan pertimbangan dan saran di bidang tugasnya kepada atasan;
BAGIAN PEMERINTAHAN
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8
Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka merumuskan kebijaksanaan pemerintah Kabupaten di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, perangkat daerah dan pengembangan otonomi daerah dan pemerintahan desa.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diatas, Bagian Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. Perumusan Program;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- d. Pengkajian dan pengembangan otonomi daerah;
- e. Pembinaan Pemerintahan Desa;
- f. Pendataan dan Pelaporan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10
Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah mempunyai tugas menyiapkan perangkat peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pemerintahan umum serta koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pembuatan laporan pertanggungjawaban tugas Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11
Sub Bagian Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, melakukan kegiatan pengolahan terhadap peraturan perundang-undangan daerah serta pengawalan dan pengamanan terhadap Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Wakil Kepala Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12
Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas mengkaji dan menyiapkan peraturan perundang-undangan daerah, menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis serta menyusun data dan pelaporan di bidang otonomi daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13
Sub Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan pedoman, petunjuk teknis dalam rangka pembinaan perangkat, sistem administrasi pemerintahan, pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan.
BAGIAN HUKUM
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14
Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijaksanaan Pemerintahan Kabupaten di bidang pembinaan hukum serta pembuatan peraturan perundang-undangan daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14diatas, Bagian Hukum mempunyai fungsi:
- a. Perumusan Program;
- b. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan;
- c. Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- d. Pemberian Konsultasi dan Bantuan Hukum;
- e. Dokumentasi dan penyuluhan hukum;
- f. Pendataan dan Pelaporan;
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 16
Sub Bagian Pengkajian Perundang-undangan mempunyai tugas mengkaji/menelaah peraturan perundang-undangan serta meneliti dan memeriksa aspek hukum peraturan perundang-undangan daerah yang akan diterbitkan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 17
Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas menginventarisasi, mengkaji permasalahan dam menyiapkan bahan gugatan atau pembelaan hukum terhadap sengketa hukum yang melibatkan Pemerintahan Kabupaten.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 18
Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum mempunyai tugas menghimpun, mencatat dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan serta melakukan penyuluhan hukum.
Bagian Kedua
ASISTEN BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 19
Asisten Bidang Pembangunan dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas di bidang perekonomian pembangunan dan sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 20
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 diatas, Asisten Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
- a. Koordinasi dan sinkronisasi tugas di bidang perekonomian, pembangunan dan sosial;
- b. Bimbingan, dan pengarahan tugas dibidang perekonomian, pembangunan dan sosial;
- c. Fasilitasi kegiatan serta kerjasama dibidang perekonomian, pembangunan dan sosial;
- d. Evaluasi tugas di bidang perekonomian, pembangunan dan sosial;
- e. Memberikan pertimbangan dan saran di bidang tugasnya kepada atasan;
BAGIAN PEREKONOMIAN
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 21
Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijaksanaan pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan, peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 22
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 di atas, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi:
- a. Perumusan Program;
- b. Pembinaan produksi daerah;
- c. Pembinaan investasi dan penanaman modal;
- d. Pembinaan sarana perekonomian;
- e. Pembinaan lingkungan hidup;
- f. Pendataan dan Pelaporan;
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 23
Sub Bagian Program dan produksi daerah mempunyai tugas menyusun program, menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pembangunan, pengembangan sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan, industri, perdagangan, koperasi, perhubungan, pengembangan dunia usaha, pariwisata dan pertambangan daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 24
Sub Bagian investasi dan penanaman modal mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan profil investasi, memberikan pelayanan administrasi, menyelenggarakan perizinan, fasilitasi kegiatan dalam rangka investasi dan penanaman modal baik dalam bentuk penanaman modal di daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 25
Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan perangkat peraturan perundang-undangan daerah, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan perbankan, lembaga pembiayaan dan perusahaan daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 26
Sub Bagian Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan perangkat peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
BAGIAN PEMBANGUNAN
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 27
Bagian Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan perangkat peraturan perundangundangan, pedoman dan petunjuk teknis tata laksana pengelolaan administrasi serta melakukan pengendalian terhadap kegiatan rutin dan proyek pembangunan daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 28
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 di atas, Bagian Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan Program;
- b. Penyusunan rencana kegiatan;
- c. Pengawasan dan pengendalian;
- d. Pendataan dan Pelaporan;
- e. Evaluasi, pelaporan dan kegiatan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 29
Sub Bagian program mempunyai tugas meneliti dan mempelajari, mengkoreksi dan memperbaiki data rencana kegiatan, menyiapkan perangkat hukum dan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan rutin proyek pembangunan daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 30
Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas memantau, mengawasi, melakukan peninjauan lapangan, membuat laporan dan mengendalikan kegiatan dan administrasi kegiatan rutin dan proyek pembangunan agar berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 31
Sub Bagian Pendataan dan laporan mempunyai tugas menghimpun dan meneliti data kemajuan fisik kegiatan rutin dan proyek pembangunan secara periodik serta membuat laporan untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 32
Bagian Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang pembinaan kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 33
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 di atas, Bagian Sosial mempunyai fungsi:
- a. Perumusan Program;
- b. Pembinaan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pembinaan mental, spiritual, pendidikan dan kesehatan;
- d. Pembinaan generasi muda dan olah raga;
- e. Pemberdayaan wanita;
- f. Pendataan dan pelaporan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 34
Sub Bagian Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan dan pedoman petunjuk teknis, memfasilitasi dan menyalurkan bantuan untuk kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, bencana alam, penanggulangan masalah-masalah sosial dan penyandang cacat.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 35
Sub Bagian Mental Spiritual, pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan pedoman, petunjuk dan menyelenggarakan administrasi, memfasilitasi kegiatan keagamaan, pembinaan mental spiritual, pendidikan dan kebudayaan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 36
Sub Bagian Generasi Muda dan Olah Raga mempunyai tugas menyiapkan pedoman, petunjuk teknis, memfasilitasi kegiatan, pembinaan organisasi dalam rangka pembinaan generasi muda dan olah raga.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 37
Sub Bagian Pemberdayaan Wanita mempunyai tugas menyiapkan pedoman, petunjuk teknis, memfasilitasi kegiatan, peningkatan sumber daya manusia dan peran serta wanita dalam kegiatan pembangunan daerah.
Bagian Ketiga ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI DAN PEMBINAAN APARATUR
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 38
Asisten Bidang Administrasi dan Pembinaan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas di bidang pembinaan administrasi dan aparatur.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 39
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 diatas, Asisten Bidang Administrasi dan Pembinaan Aparatur mempunyai fungsi:
- a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kepegawaian, keuangan, organisasi dan kehumasan serta tugas-tugas umum;
- b. Bimbingan dan pengarahan dibidang kepegawaian, keuangan, organisasi dan kehumasan serta tugas-tugas umum;
- c. Fasilitasi kegiatan dalam rangka pembinaan kepegawaian, keuangan, organisasi dan kehumasan serta tugas-tugas umum;
- d. Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, keuangan, organisasi dan kehumasan serta tugas umum;
- e. Memberikan pertimbangan dan saran di bidang tugasnya kepada atasan;
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 40
Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang kepegawaian.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 41
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 di atas, Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. Perumusan Program;
- b. Pengelolaan administrasi umum pegawai;
- c. Perencanaan, pengembangan karir, pendidikan dan latihan pegawai;
- d. Penyelesaian masalah hukum pegawai;
- e. Penyiapan bahan mutasi pegawai;
- f. Pembinaan kesejahteraan pegawai;
- g. Pendataan dan pelaporan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 42
Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum pegawai, meliputi cuti, Izin/tugas belajar dan kartu pegawai.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 43
Sub Bagian Perencanaan, Pengembangan Karir, Pendidikan dan Latihan Pegawai mempunyai tugas merencanakan kebutuhan, menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis, menghimpun dan mempelajari data pegawai dalam rangka pengembangan karir serta pendidikan dan latihan pegawai.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 44
Sub Bagian Kesejahteraan dan Pelayanan Hukum Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan administratif untuk kenaikan pangkat/golongan, gaji berkala, tunjangan kesejahteraan, taspen dan pensiun serta memberikan pelayanan dan keputusan hukum terhadap pelanggaran disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 45
Sub Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan kelengkapan administrasi dan perangkat hukum di bidang kepegawaian dalam rangka pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pengangkatan dalam jabatan.
BAGIAN KEUANGAN
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 46
Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang Pengelolaan keuangan daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 47
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 diatas, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan Program;
- b. Perencanaan anggaran;
- c. Pembinaan perbendaharaan;
- d. Pembukuan dan verifikasi;
- e. Pengelolaan belanja pegawai;
- f. Pengendalian dan pengawasan kas daerah;
- g. Pendataan dan pelaporan;
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 48
Sub Bagian Perencanaan anggaran mempunyai tugas menghimpun data keuangan dalam rangka penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja daerah, menyiapkan bahan dan menyampaikan nota pengantar keuangan kepada DPRD, menerbitkan surat keputusan otorisasi (SKO) dan melakukan perhitungan anggaran.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 49
Sub Bagian Pembukuan dan verifikasi mempunyai tugas memeriksa dan meneliti data pembukuan keuangan, baik anggaran rutin maupun pembangunan, melakukan koreksi dan pembetulan, memeriksa kelengkapan administrasi surat pertanggungjawaban keuangan serta menyusun laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 50
Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas meneliti dan memeriksa kebenaran prosedur/tata laksana penyusunan laporan keuangan, memberikan bimbingan dan petunjuk pengisian buku bendaharawan serta menerbitkan perangkat hukum untuk pengangkatan dan pemberhentian bendaharawan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 51
Sub Bagian Belanja Pegawai mempunyai tugas meneliti data, melakukan perhitungan atas gaji dan tunjangan kesejahteraan pegawai, perubahan gaji dan tunjangan kesejahteraan pegawai serta menyiapkan daftar gaji pegawai.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 52
Sub Bagian Pengendalian Kas Daerah mempunyai tugas meneliti/memeriksa mamantau arus kas penerimaan dan pengeluaran uang pada kas daerah dan membuat laporannya secara periodik.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 53
Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang Pembinaan organisasi perangkat daerah dan menyelenggarakan pengolahan data Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan perangkat elektronik.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 54
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 diatas, Bagian Organisasi dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :
- a. Perumusan Program;
- b. Pembinaan kelembagaan;
- c. Pembinaan tata kerja dan pendayagunaan aparatur;
- d. Pendataan dan pengolahan data elektronik;
- e. Penyelenggaraan dan pembinaan perpustakaan Sekretariat Daerah;
- f. Pelaksanaan analisis jabatan;
- g. Perencanaan formasi jabatan;
- h. Pendataan dan pelaporan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 55
Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengkajian, menyiapkan bahan administrasi dan perangkat hukum dalam rangka pembentukan, pengembangan, perubahan status serta penghapusan kelembagaan perangkat daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 56
Sub Bagian Tata Kerja dan Pendayagunaan Aparatur mempunyai tugas melakukan pengkajian/menganalisis tata kerja pemerintahan serta melakukan perubahan dan perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas tata kerja perangkat daerah, melakukan pembinaan budaya kerja dan pengawasan melekat serta penyelenggaraan perpustakaan Sekretariat Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 57
Sub Bagian Pengolahan data elektronik mempunyai tugas menghimpun, meneliti, mengolah data dan menyajikan data Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan perangkat elektronik agar diperoleh data secara cepat, tepat dan akurat sebagai bahan perumusan kebijaksanaan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 58
Sub Bagian Formasi dan Analisis Jabatan mempunyai tugas menyusun formasi jabatan dan melakukan analisis jabatan pada lembaga perangkat daerah agar diperoleh informasi jabatan yang benar dan tepat.
BAGIAN UMUM
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 59
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas umum guna membantu kelancaran tugas-tugas pemerintahan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 60
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 diatas, Bagian Umum mempunyai fungsi :
- a. Perumusan Program;
- b. Penyelenggaraan dan pengolahan tata usaha dan arsip;
- c. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga pemerintah;
- d. Penyelenggaraan perjalanan dinas dan protokol;
- e. Inventarisasi Kekayaan Daerah;
- f. Pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;
- g. Pendataan dan pelaporan;
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 61
Sub Bagian Tata Usaha dan Arsip mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan kegiatan surat menyurat administrasi umum, administrasi keuangan Sekretarist serta kearsipan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 62
Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan, mengelola perlengkapan kantor dan mengurus keperluan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 63
Sub Bagian Perjalanan Dinas dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan kelengkapan administrasi untuk perjalanan dinas bagi pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah, menyusun jadual waktu, tempat dan kelengkapan untuk pelaksanaan rapat-rapat dinas serta kegiatan Bupati dan Wakil Bupati.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 64
Sub Bagian Kekayaan Daerah mempunyai tugas mencatat dan meregistrasikan jenis, jumlah, pemakai, tahun pembuatan dan merk barang inventaris kekayaan daerah serta menyiapkan kelengkapan administrasi dan perangkat hukum untuk penghapusannya.
BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 65
Bagian Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas menghimpun dan menelaah serta menyampaikan informasi atas kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 66
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 diatas, Bagian Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :
- a. Perumusan Program;
- b. Penyajian Informasi;
- c. Penyelenggaraan publikasi dan pemberitaan;
- d. Penyelenggaraan komunikasi Pemerintah Kabupaten;
- e. Pembinaan Pers;
- f. Pendataan dan pelaporan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 67
Sub Bagian Informasi mempunyai tugas menghimpun informasi yang berasal dari media masa, media cetak, elektronik, surat dan laporan berkenaan dengan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten serta mempelajari dan mengkaji pokok permasalahan untuk ditanggapi.
Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan mempunyai tugas menyiapkan data/bahan berita dan menyampaikan informasi berita untuk menjelaskan suatu hal, memberikan tanggapan terhadap sesuatu kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten serta mempublikasikan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 69
Sub Bagian Komunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan komunikasi dan mengelola sarana dan prasarana komunikasi pemerintah kabupaten seperti sentral telepon, faximili, sandi dan telekomunikasi untuk menunjang tugas kedinasan.
Bagian Keempat KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 70
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah ## BAB IV
TATA KERJA
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 71
Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas dan membuat laporan serta menyampaikannya kepada atasan dan pihak-pihak terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas.
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB V - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 72
Tingkatan eselonering jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah, Eselon II.a;
- b. Asisten Sekretaris Daerah,II.b;
- c. Kepala Bagian, Eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian VI.a.
BAB V - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 73
Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan Dewan dari golongan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 74
Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari golongan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pejabat dibawahnya oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75
Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkenaan dengan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: DITETAPKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 9 AGUSTUS 2001

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI DTO, H.ACHMAD RIPIN

Penetapan: DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 13 AGUSTUS 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DTO, MUCHTAR MUIS DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 30 SERI C TANGGAL 13 AGUSTUS 2001 LAMPIRANAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 30 TAHUN 2001 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2001 Sub Bagian Sarana Perekonomian

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI DTO H.ACHMAD RIPIN
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
## NOMOR 30 TAHUN 2001
## TENTANG
## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
## I PENJELASAN UMUM
Dengan dibentuknya Kabupaten Muaro Jambi yang ditetapkan berdasarkan UndangUndang Nomor 54 Tahun 1999, maka secara dejure dan defacto Kabupaten Muaro Jambi mempunyai kedudukan sama dengan kabupaten/kota lainnya sebagai daerah otonom yang berhak untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan pengembangan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.
Agar kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik maka perlu dibentuk organisasi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan .
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur staf yang memberikan pelayanan administratif terhadap pimpinan dewan.
## II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas | Pasal | 22 | Cukup jelas | |---------|------|---------------| | Pasal | 23 | Cukup jelas | | Pasal | 24 | Cukup jelas | | Pasal | 25 | Cukup jelas | | Pasal | 26 | Cukup jelas | | Pasal | 27 | Cukup jelas | | Pasal | 28 | Cukup jelas | | Pasal | 29 | Cukup jelas | | Pasal | 30 | Cukup jelas | | Pasal | 31 | Cukup jelas | | Pasal | 32 | Cukup jelas | | Pasal | 33 | Cukup jelas | | Pasal | 34 | Cukup jelas | | Pasal | 35 | Cukup jelas | | Pasal | 36 | Cukup jelas | | Pasal | 37 | Cukup jelas | | Pasal | 38 | Cukup jelas | | Pasal | 39 | Cukup jelas | | Pasal | 40 | Cukup jelas | | Pasal | 41 | Cukup jelas | | Pasal | 42 | Cukup jelas | | Pasal | 43 | Cukup jelas | | Pasal | 44 | Cukup jelas | | Pasal | 45 | Cukup jelas | | Pasal | 46 | Cukup jelas | | Pasal | 47 | Cukup jelas | | Pasal | | 48Cukup jelas | | Pasal | 49 | Cukup jelas | | Pasal | 50 | Cukup jelas | | Pasal | 51 | Cukup jelas | | Pasal | 52 | Cukup jelas |
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 53
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 54
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 55
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 56
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 57
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 58
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 59
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 60
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 61
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 62
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 63
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 64
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 65
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 66
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 67
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 68
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 69
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 70
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 71
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 72
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 73
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 74
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 75
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 76
Cukup jelas