Unknown Unknown Nomor - Tahun 2017 tentang PEDOMANPENGELOLAAN DANASUMBANGAN PIHAKKETIGA UNTUKKEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'ANKE-47 TINGKAT PROVINSIJAMBIDI KABUPATEN TANJUNGJABUNGTIMUR TAHUN2017 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR, - a. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-47 Tingkat Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor S.2019/Setda. Kesramas/2.3/VIII/2016, dipandang perlu dukungan berbagai pihak baik itu dukungan pendanaan ataupun dukungan barang melalui sumbangan pihak ketiga; - b. bahwa bentuk dukungan melalui sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dapat dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR PROVINSIJAMBI PERATURAN BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR NOMOR a.a. TAHUN2017
TENTANG
PEDOMANPENGELOLAAN DANASUMBANGAN PIHAKKETIGA UNTUKKEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'ANKE-47 TINGKAT PROVINSIJAMBIDI KABUPATEN TANJUNGJABUNGTIMUR TAHUN2017
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,
- a. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-47 Tingkat Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor S.2019/Setda. Kesramas/2.3/VIII/2016, dipandang perlu dukungan berbagai pihak baik itu dukungan pendanaan ataupun dukungan barang melalui sumbangan pihak ketiga;
- b. bahwa bentuk dukungan melalui sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dapat dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menetapkan pedoman pengelolaan sumbangan pihak ketiga untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-47 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Sumbangan Pihak Ketiga untuk Kegiatan
Mengingat
Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-47 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-U ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Keputusan Gubemur Jambi Nomor S.2019/Setda. Kesramas/2.3/VIII/2016 tentang Penetapan Tuan Rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-47 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA SUMBANGAN PIHAK KETIGA UNTUK KEGIATANMUSABAQAHTILAWATILQUR'AN KE-47 TINGKAT PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN TANJUNGJABUNG TIMURTAHUN2017.
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut MTQadalah sebuah festival pemuliaan kitab sud umat Islam (AlQuran)yang diselenggarakanpada tingkat Provinsiyang pelaksanaannya di KabupatenTanjungJabung Timur.
9. Pihak Ketiga adalah badan usaha atau orang perseorangan yang karena tanggung jawab dan kepeduliannya memberikan sumbangan dana dan sumber daya lainnya untuk kegiatan MTQsecara sukarela tanpa adanya paksaan danj'atau kepentinganlain apapun.
BAB II - PRINSIP
Pasal 2
- (1) Pengelolaan sumbangan dana MTQdari pihak ketiga dikelola dengan menggunakanprinsip:
- a. tertib;
- b. efisien;
- c. efektif;
- d. transparan; dan
- e. akuntabel.
- (2) Pengelolaan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa keuangan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengelolaan secara efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkankeluaran dengan hasil.
- (4) Pengelolaan secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pencapaian keluaran maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapaikeluaran tertentu.
- (5) Pengelolaansecara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan dari sumbangan pihak ketiga.
I
- (6) Pengelolaan secara akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perwujudan kewajiban setiap orang atau para pihak untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
BABII!
RUANGLINGKUP
BAB II - PRINSIP
Pasal 3
- (1) Ruang lingkup dari pengelolaan sumbangan pihak ketiga, meliputi:
- a. para pihak yang berkaitan dengan pengelolaan sumbangan pihak ketiga untuk kegiatan MTQ;dan
- b. pengelolaan sumbangan pihak ketiga untuk MTQ.
- (2) Para pihak yang berkaitan dengan pengelolaan sumbangan pihak ketiga untuk kegiatan MTQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumbangan pihak ketiga meliputi Panitia PenyelenggaraMTQdan pihak ketiga.
- (3) Pengelolaan sumbangan pihak ketiga untuk MTQsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penerimaan, pengeluaran, pengendalian dan pengawasan terhadap sumbangan pihak ketiga.
BAB II - PRINSIP
Pasal 4
Pengelolaan sumbangan pihak ketiga meliputi :
- a. sumbangan pihak ketiga dalam bentuk bantuan barang; dan/ atau
- b. sumbangan pihak ketiga dalam bentuk bantuan dana.
BABIV
PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
Bagian Kesatu
Pihak-Pihak Pengelola
BAB II - PRINSIP
Pasal 5
Pihak dalam pengelolaan sumbangan pihak ketiga terdiri atas:
- a. Bupati ex-officio Ketua Umum Panitia PenyelenggaraMTQ;
- b. Sekretaris Daerah ex-officio Ketua Harian Panitia PenyelenggaraMTQ;
- c. Asisten Pemerintahan ex-officio WakilKetua Harian I Panitia Penyelenggara MTQ;
- d. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat ex-officio Wakil Ketua Harlan I! Panitia PenyelenggaraMTQ;
- e. Asisten Administrasi Umum ex-officio Wakil Ketua Harian III Panitia PenyelenggaraMTQ;
- f. Kepala Kantor Kementerian Agarna Kabupaten Tanjung Jabung Timur exofficio WakilKetua Harian IVPanitia PenyelenggaraMTQ;
- g. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tanjung Jabung Timur ex-officio Wakil Ketua Harlan V Panitia PenyelenggaraMTQ;dan
- h. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah ex-officio Bendahara sumbangan pihak ketiga;
BAB II - PRINSIP
Pasal 6
Para pihak pengelola sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - PRINSIP
Pasal 7
Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf a, memilikitugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menetapkan pihak pengelolasumbangan pihak ketiga untuk kegiatan MTQ;
- b. menandatangani surat perrnintaan sumbangan kepada pihak ketiga untuk kegiatan MTQ;
- c. menyetujui penyaluran sumbangan pihak ketiga untuk kegiatan MTQ;dan
- d. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan sumbangan pihak ketiga
BAB II - PRINSIP
Pasal 8
Ketua Harlan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf b, memilikitugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua Umum terhadap administrasi pengelolaan sumbangan pihak ketiga;
- b. mengkoordinirpenggunaan sumbangan pihak ketiga; dan
- c. melaporkan segala penerimaan dan pengeluaran sumbangan pihak ketiga kepada Ketua Umum.
Pasa19
Wakil Ketua Harlan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sampai dengan huruf g, memilikitugas, dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kebutuhan dana untuk kegiatan MTQsesuai dengan pembagian tugas masing-rnasing WakilKetua;
- b. rencana kebutuhan dana yang diajukan tidak boleh sarna dengan kegiatan
]
- yang telah dianggarkan dalam APBD;
- c. mengajukan permintaan pembayaran dana kepada Ketua Umum setelah memperoleh rekomendasi dari Ketua Harian; dan
- d. mempertanggungjawabkan segala pengeluaran dana kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian setelah diverifikasi oleh Bendahara.
Pasall0
- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, memiliki tugas dan kewenangan sebagai penerima, penyimpan, pemeriksa, pembayar, penatausahaan dan penanggungjawab segala sumbangan pihak ketiga berbentuk uang untuk keperluan belanja kegiatan MTQ.
- (2) Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.
BABV
PERSYARATAN PENGGUNAAN DANASUMBANGAN PIHAKKETIGA
BAB II - PRINSIP
Pasal 11
Dana sumbangan pihak ketiga diperuntukkan bagi kegiatan MTQyang belum dianggarkan dalam APBD.
BAB II - PRINSIP
Pasal 12
- (1) Kegiatan MTQ yang didanai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berkaitan dengan saran a prasarana pemondokan dan saran a prasarana arena utama.
- (2) Sarana prasarana pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. fasilitas dan peralatan kebersihan;
- b. fasilitas dan peralatan tidur;
- c. fasilitas dan peralatan MCK;dan
- d. fasilitas dan peralatan lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Sarana prasarana arena utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bangunan panggung utama;
- b. bangunan panggung VVIP
- c. pengadaan balon udara;
- d. pengadaan kembang api;
- e. pembuatan gapura;
- f. pembuatan lantai bazar;
'
- g. pembuatan sumur gali; dan
- h. sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan
BABVI
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAKKETIGA
Bagian Kesatu
Sumbangan Pihak Ketiga Berbentuk Barang
BAB II - PRINSIP
Pasal 13
- (1) Panitia penyelenggara dapat menerima sumbangan pihak ketiga untuk menunjang pelaksanaan kegiatan MTQdalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan tidak bersifat mengikat dan/atau tidak memiliki kepentingan lain.
- (2) Sumbangan pihak ketiga dapat diterima oleh panitia penyelenggara setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum.
- (3) Sumbangan pihak ketiga yang berbentuk bangunan, sebelum mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan pihak ketiga terutama berkaitan dengan lokasi, bentuk, dan ukuran.
- (4) Panitia penyelenggara menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berita acara penerimaan sumbangan pihak ketiga.
Bagian Kedua
Sumbangan Pihak Ketiga Berbentuk Dana
BAB II - PRINSIP
Pasal 14
- (1) Panitia penyelenggara dapat menerima sumbangan pihak ketiga berbentuk dana.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah mendapat persetujuan Ketua Umum.
Pasa115
- (1) Penerimaan sumbangan pihak ketiga berbentuk dana disimpan dalam rekening bank atas nama Panitia Penyelenggara MTQTahun 2017.
- (2) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan berakhimya penyelenggaraan kegiatan MTQ.
. .
BAB II - PRINSIP
Pasal 16
- (1) Besaran sumbangan yang diterima dari pihak ketiga dilaporkan kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian dan diinformasikan kepada pihak terkait.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
BABVII
PENGELUARAN BIAYA MTQ
BAB II - PRINSIP
Pasal 17
Pengeluaran biaya MTQyang berasal dari sumbangan pihak ketiga meliputi permintaan pembayaran, verifikasi, pembayaran, pertanggungjawaban, pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan MTQ.
Bagian Kesatu
Permintaan Pembayaran
Paragraf Kesatu
Pihak yang MengajukanPermintaan Pembayaran
BAB II - PRINSIP
Pasal 18
- (1) Wakil Ketua Harian ## BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB II - PRINSIP
Pasal 24
l'r!7lt'wa ik ill
V /
b)
NIP. J)eH.~~tec:h'a'i91tanny Peraturan Bupati ini, segala pengelolaan dan sumbangan pihak ketiga untuk kegiatan MTQTingkat Provinsi Jambi Ke-47 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Bupati ini.
Pasa125
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Sabak ~ada tanggal I') MEl 2017

Penandatangan: l\BUPATI TAN UNG JABUNG TIMUR, \ H. ROMI ARIYANTO

Penetapan: Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH BUPATEN TANJUNG JABUNGTIMUR, H. SUDIRMA DAERAH NOMOR... TEN TANJUNGJABUNG TIMURTAHUN2017 BERITA