PERATURAN BUPATI MA Nomor 1 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
,
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (7) Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan dan kekayaan Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran :Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan
.f
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam N egeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Pedornan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengac'iaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);
i8. Peraturan .i.
C
Menetapkan
3
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 060);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daera..li (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
20. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Togas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 185).
MEMUTUSK.AN :
PERATURAN BUPATI BANYUASIN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BANYUASIN TENTANG DALAM PEDOMAN KABUPATEN
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan da..n kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintal1an Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, Unsur Teknis disebut Kepala Seksi serta Unsur Kewilayahan disebut Kepala Dusun.
10. Badan \
•
C
4
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa ## BAB II
KEW AJIBAN DESA
Pasal 2
- ( 1) Setiap Desa (Pemerintah Desa dan BPD yang ditunjang oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa) harus memiliki dokumen sebagai kewajiban konstitusional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai dasar pengelolaan kegiatan, keuangan dan aset desa sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
- c. Peraturan Desa tentang RKPDesa;
- d. Peraturan Desa tentang APBDesa;
- e. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
- f. Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun;
- g. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, TP PKK, Karang Taruna, Pemangku Adat, LPMD dan Posyandu);
- h. Peraturan Desa tentang Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat, serta Pengelolaan Pendapatan Asli Desa lainnya termasuk Hasil Lelang Lebak Lebung (khusus bagi desa yang ada);
1. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Hasil Kekayaan/ Aset Desa (tanah kas desa, pasar desa, tenda dan kursi desa dan lainnya milik desa);
- J. Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa, Linmas Desa serta pengesahan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, TP PKK, Karang Taruna, Pemangku Adat, LPMD Posyandu dan Pengurus Keagamaan);
- k. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Organisasi dan Tata Tertib Badan :f&gt;ermusyawaratan Desa;
- ' 1. Buku Daftar Inventaris Aset/Kekayaan/Barang Milik Desa; dan
- m. Keputusan Kepala Desa tentang Petugas Pemeriksa, Penerima dan Pencatat Aset Desa.
Selain . !.
c:
C
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Desa (Pemerintah Desa dan Badan Perrnusyawaratan Desa yang ditunjang oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa) juga diharuskan mengirnplementasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. memiliki perlengkapan dan peralatan kantor Desa yang representatif seperti komputer/laptop/ notebook, printer, kursi kerja, meja kerja, alat tulis kantor dan lain-lain yang menunjang operasional pengelolaan administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memfungsikan kantor Desa sebagai pusat pelaksanaan tugas-tugas kedinasan (rapat dengan perangkat Desa, rapat Badan Permusyawaratan Desa /Lembaga Kemasyarakatan Desa, Musyawarah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lain-lain), penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat, khusus bagi Desa yang belum memiliki kantor Desa atau kantor Desa dalam kondisi tidak memadai maka dapat meminjam atau menyewa gedung/rumah dinas atau milik pribadi melalui APBDes;
- c. melakukan pengecekan dan pencatatan Kekayaan/ Aset Desa dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruang (KIR) sesuai dengan jenis dan kode klasifikasinya. ·, ..
ASAS PENGELOLAAN
BAB III - ASAS PENGELOLAAN
Pasal 3
- (1) Keuangan Desa dikelola ## BAB IV
~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BAB III - ASAS PENGELOLAAN
Pasal 4
- ( 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab mutlak terhadap administrasi dan fisik dalam pengelolaan keuangan desa.
- (3) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
- b. menyampaikan dan memaparkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Badan Perrnusyawaratan Desa dalam rapat pleno;
- c. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- d. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Petugas Pencatat Aset Desa;
- e. menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK} untuk kegiatan desa;
- f. menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa atau perangkat Desa sebagai petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- g. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBdes;
h . melakukan .\.
C
9
- h. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
BAB III - ASAS PENGELOLAAN
Pasal 5
- . (1) PTPKD-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB III - ASAS PENGELOLAAN
Pasal 6
- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas :
- a. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di dalam APBDesa; - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan desa; - d. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;

Penandatangan: - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Penandatangan: - (3) Kepala Urusan bertindak sebagai pembantu tugas-tugas Sekretaris Desa sesuai lingkup bidang tugasnya. ## Pasal8

Penandatangan: - (1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5 ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan dalam Struktur Organisasi Pemerintah Desa. - (2) Bendahara Desa dapat dibantu oleh staf pemerintah desa. - (3) Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. - (4) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan› kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/ giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Penandatangan: - (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, Kepala Urusan Keuangan/Benda..11.ara Desa dapat ditunjuk oleh Kepala Desa dari seorang Perangkat Desa. ## BABV ## APBDESA Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan ## Pasal 9

Distribusi: - ( 1} APBDesa mempunyai fungsi otorisasi, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. perencanaan, - (2) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangku tan. - (3) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangku tan. - (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. - (5) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.

Distribusi: - (6) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat desa. - (7) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Desa menjadi alat untuk memelihara keseimbangan fundamental perekonomian desa. ## Pasal 10 - ( 1) APBDesa mempunyai tujuan pembuatan kebijakan dan pengawasan, arahan operasional, akuntabilitas, perencanaan, pengelolaan, penganggaran dan pengawasan kerja. - (2) Pembuatan Keb:ijakan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerja pelayanan serta membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

Penandatangan: - (3) Arahan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu memberikan cara yang lebih sistematis bagi para Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta melakukan analisa program yang berkelanjutan. - (4) Akuntabilititas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dapat membantu Pemerintahan De· sa dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima. - (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu memfasilitasi perencanaan strategis dana operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran. ( 6) Pengelolaan . ~- c: - (6) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu memperbaiki dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperhatikan tingkat efisiensi sumber daya digunakan dalam menyediakan pelayanan dan pencapaian tujuan.

Distribusi: - (7) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), yaitu memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya dan menginvestasikan kelebihan/ surplus dana.

Distribusi: - (8) Pengawasan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu mencapai kinerja yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target serta memberikan masukan dan insentif. ## Pasal 11 - (1) Kegiatan dalam APBDesa harus telah tercantum dalam RPJMDesa dan RKPDesa.

Penandatangan: - (2) Proses penyusunan dan penetapan APBDesa oleh Kepala Desa dan BPD dilakukan selama 3 (tiga) bulan mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. - (3) Keterlambatan penyusunan APBDesa dimungkinkan dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu anggaran sumber Pendapatan Desa dalam kelompok.

Penandatangan: - (4) Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Perkeinbangan Desa segera menginformasikan pagu anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Dana Desa (DD) dari APBN setelah ditetapkannya APBD Kabupaten dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pagu anggaran Dana Desa dari APBN serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa tahun berjalan. - (5) Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan estimasi Pendapatan Asli Desa untuk dicantumkan dalam APBDesa tahun berjalan secara rinci sesuai sumber objeknya masing› masing. ## Bagian Ked ua ## Struktur APBDesa ## Pasal 12 - (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari: - a. pendapatan Desa; - b. belanja Desa; dan - c. pembiayaan Desa. - (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. - (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. l.r Pembiayaan .. l· C - (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Bagian Ketiga Pendapatan ## Pasal 13 - ( 1) Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. - (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok: - a. pendapatan asli desa (PADesa); - b. transfer; dan - c. pendapatan lain-lain. - (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis : - a. hasil usaha antara lain hasil BUMDes, tanah kas desa dan usaha lain yang dikelola oleh Desa; - b. hasil aset/kekayaan Desa antara lain lelang lebak lebung, tambatan/dermaga perahu, pasar desa, pasar hewan desa, tempat pemandian umum yang diurus oleh Desa, tempat pemancingan umum yang dikelola oleh Desa, hutan desa, objek rekreasi yang diurus oleh Desa, jaringan irigasi, gedung serba guna desa/bangunan desa, tenda dan kursi desa dan lain-lain kekayaan milik Desa; - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa uang atau tenaga dan barang yang dinilai atau dikonversikan dengan uang; dan - d. lain-lain pendapatan asli desa antara 1ain pendapatan bunga, jasa giro, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh Desa, pendapatan denda oleh keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan fasilitas · sosial dan fasilitas umum dan pendapatan asuransi/ cicilan penjualan. - (4) Pendapatan dari hasil aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, diatur dengan Peraturan Desa ten tan'g Pungu tan Desa. - (5) Peraturan Desa tentang pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit mengatur: - a. obyek pungutan desa; - b. subyek dan wajib pungutan desa; - c. besaran pungutan desa; dan - d. pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan desa. - (6) Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, harus mempertimbangkan kebutuhan/biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemampuan masyarakat dan prinsip keadilan. <!-- formula-not-decoded --> - (7) Desa dilarang melakukan pungutan desa terhadap pelayanan se bagai berikut : - a. pelayanan yang kependudukan; berkaitan dengan administrasi - b. pelayanan surat pengantar; - c. pelayanan surat rekomendasi; - d. pelayanan surat keterangan; - e. pungutan yang menghambat mobilitas penduduk dan lalu lintas barang danjasa antar Desa. - f. pungutan lain yang dilarang . berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. - (8) Mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Pemungutan Desa mutatis mutandis dengan mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa. 9. Pasal 14 - (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis : - a. Dana Desa dari APBN; - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah; - c. Alokasi Dana Desa (ADD); - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten. - (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus. - (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus). ## Pasal 15 Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis : - a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat antara lain sumbangan pengusaha karet, sawit walet, kopra, ikan dan lain-lain yang pengelolaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa; dan - b. lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang berlokasi di dalam maupun di luar wilayah desa yang pengelolaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. C ## Bagian Keempat Belanja Desa ## Pasal 16 - (1) Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam masa 1 (satu) tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. - (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai kewenangan desa. pada ayat ( 1) penyelenggaraan - (3) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: - a. kewenangan berdasarkaJ1 hak asal usul; - b. kewenangan lokal berskala Desa; - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang› undangan. ## Pasal 17 - (1) Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri dari kelompok: - a. belanja penyelenggaraan pemerintahan Desa; - b. belanja pelaksanaan pembangunan Desa; - c. belanja pembinaan kemasyarakatan Desa; - d. belanja pemberdayaan masyarakat Desa; dan - e. belanja tak terduga. - (2) Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang tercantum dalam RPJMDesa, RKPDesa, APBDes dan RAB Kegiatan Desa. - (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja: - a. belanja pegawai; - b. belanja barang dan jasa; dan - c. belanja modal. ## Pasal 18 - (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran :

Penandatangan: - a. pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; - b. pengeluaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; - C. jaminan .\. C'

Penandatangan: - c. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan mengikuti program kesehatan pemerintah yang besarannya sesuai Kelas I; - d. tunjangan hari raya; - e. tunjangan pengabdian; - f. tunjangan santunan kecelakaan pada waktu melaksanakan tugas; dan - g. tunjangan santunan kematian. - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dianggarkan dalam kelompok belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada struktur APBDesa. - (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan yang dibuktikan dengan daftar tanda terima dan/ atau bukti transfer ke rekening masing-masing penerima. ## Pasal 19 - (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. - (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) an tara lain : - a. alat tulis kantor; - b. benda pos; - c. bahan/ material; - d. pe, meliharaan; - e. cetak/penggadaan; - f. sewa kantor Desa; - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor; - h. makanan dan minuman rapat; 1. pakaian Dinas dan atributnya; - J. perjalanan Dinas; - k. upah kerja; 1. honorarium narasumber / ahli; - m. pembayaran rekening listrik; - n. pembayaran rekening PAM; 0. honorarium TPK; - p. honorarium operator sistem keuangan Desa; - q. honorarium petugas jaga kantor; 20. r . honorarium petugas perpustakaan Desa;

Distribusi: - s. honorarium/insentif kader posyandu;

Distribusi: - t. honorarium/insentif guru PAUD /TK/TPA; u. honorarium .. Y

Distribusi: - u. honorairum/insentif pengurus keagamaan; - v. operasional Pemerintah Desa; - w. operasional BPD; - x. operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga, Pemangku Adat dan anggota Linmas Desa; - y. pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan tanah kas desa;

Distribusi: - z. insentif Rukun Tetangga, Pemangku Adat dan anggota Linmas Desa; dan 7. aa. pemberian barang/uang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.

Distribusi: - (3) insentif Rukun Tetangga, Pemangku Adat dan Anggota Linmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga, Pemangku Adat dan anggota Linmas Desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdaya~ masyarakat desa. - (4) Pemberian barang/uang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. - (5) Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa diberikan dalam bentuk uang penghargaan, beasiswa, uang operasional dan santunan. - (6) Pemberian uang penghargaan dan/atau uang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan antara lain kepada : - a. lembaga pendidikan tingkat desa; - b. lembaga kesehatan tingkat desa; - c. lembaga ekonomi tingkat desa; - d. lembaga sosial dan budaya tingkat desa; - e. lembaga keagamaan tingkat desa; dan - f. lembaga kemasyarakatan desa. - (7) Pemberian uang beasiswa dan/atau santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan antara lain kepada: - a. siswa berprestasi; - b. masyarakat berprestasi; - c. masyarakat miskin; dan - d. masyarakat atau orang terlantar. ## Pasal 20 - (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. y- C - (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. - (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) di ca tat sebagai bagian aset Desa. ## Pasal 21 - ( 1) Dalani keadaan darurat dan/ atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya dan diusulkan dalam rancangan perubahan APBDesa. - (2) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau mendesak. - (3) Kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja tidak terduga. ## Pasal 22 - (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, krisis ekonorni, wabah penyakit menular dan kerusakan sarana dan prasarana. - (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah desa; - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. - (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dapat dilakukan dengan cara : - a. menggunakan dana dari hasil penjadualan ulang kegiatan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Penandatangan: - (4) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa ## Pasal 23 - (1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) karena keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/ atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus).

Distribusi: (2) Persentase . \-. C C

Distribusi: - (2) Persentase 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBDesa. - (3) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh perseratus), dapat dilakukan penambahan kegitan baru dan/ atau peningkatan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan. - (4) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi pene:rimaan dalam APBDesa rnengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh perseratus), maka dapat dilakukan pengurangan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Penandatangan: - (5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. ## Bagian Kelima Pembiayaan Desa ## Pasal 24 - (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun Anggaran berikutnya. - (2) Pembiayaan Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok : - a. penerimaan Pembiayaan; dan - b. pengeluaran Pembiayaan. - (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup: - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelurnnya; - b. pencairan Dana Cadangan; dan - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. - (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ' ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. - (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terealisasi. (6) Pencairan. \ C C - (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. - (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. ## Pasal 25 - ( 1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, terdiri dari : - a . pembentukan Dana Cadangan; dan - b. penyertaan Modal Desa. - (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. - (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa . . .. - (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) palin g sedikit memuat: - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; - d. sumber dana cadangan; dan - e. tahun anggaran pelaksanaan dana ca.dangan. - (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan Peraturan Perundang› undangan. - (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.

Penandatangan: - (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. - (8) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b antara lain diperuntukkan untuk penyertaan modal BUMDesa dan penyertaan modal lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. C C ## BAB VI ## PENGELOLAAN Bagian Kesatu Perencanaan ## Pasal 26

Penandatangan: - (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sesuai dengan fungsinya rnenyusun RAB sesuai RKPDesa sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. - (2) Standar biaya untuk belanja barang dan/atau jasa dalam penyusunan RAB sesuai kondisi riil/ nyata di Desa setempat atau pasar terdekat dengan tidak boleh melebihi dari Indeks Standarisasi Harga Tingkat Kabu paten . - (3) Standar biaya sebagaiman2. dimaksud pada ayat (2) harus memperhitungkan pajak-pajak yang wajib dibayarkan dan ongkos kirim.

Penandatangan: - (4) Standar biaya jasa (honor narasumber/tenaga ahli, penceramah, kader posyandu, dan lain lain) berpedornan pada ketentuan standar biaya yang ditetapkan Bupati. - (5) Rincian belanja kegiatan desa dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan keten tuan : ;

Penandatangan: - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disusun dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa;

Penandatangan: - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tunjangan BPD disusun oleh Sekretaris BPD dan disetujui oleh Ketua BPD serta diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;

Penandatangan: - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) insentif Ketua RT disusun bersama oleh seluruh Ketua RT yang ditandatangani 1 (satu) orang Ketua RT sebagai Koordinator yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;

Penandatangan: - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) insentif Linmas/Hansip Desa disusun bersama oleh seluruh Anggota yang ditandatangani 1 (satu) orang Ketua sebagai Koordinator yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;

Penandatangan: - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) insentif Pemangku Adat disusun oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Ketuanya serta diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa; - f. pembayaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e harus dilakukan setelah tanggal pelantikan/pengukuhan pengucapan sumpah/janji yang bersangkutan sebagai tindak lanjut Surat Keputusan pengangkatannya oleh pejabat yang berwenang; PEMBAYARAN. i C - g. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f, tidak dapat dilakukan apabila status pejabatnya sebagai pelaksana tugas - atau merangkap atau ada jedah/terjadi kekosongan sehingga tidak berdampak terhadap indikasi kerugian Negara dan dana tersebut diaJokasikan untuk kegiatan Desa yang lainnya pada perubahan APBDesa;

Penandatangan: - h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) operasional BPD, TP PKK, Posyandu, LPMD dan Karang Taruna disusun oleh Sekretarisnya dan disetujui oleh Ketuanya serta diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;

Penandatangan: 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Desa Non Fisik disusun secara bersama-sama dan ditandatangani oleh Ketua TPK, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;

Penandatangan: - j. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Desa yang bersifat Fisik/Infrastruktur disusun secara bersama-sama dan ditandatangani oleh Ketua TPK, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan/ diasistensi oleh Bagian ULP dan/ atau Organisasi Perangkat Daerah teknis melalui Camat; dan

Penandatangan: - k. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Desa yang berkaitan dengan pembangunan fisik konstruksi yang tidak sederhana, Kepala Desa atau TPK Desa dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait yang membidangi, konsultan bidang kontruksi dan/ atau tenaga ahli pihak ketiga yang memiliki sertifikat perencana konstruksi untuk berkonsultasi dan meminta bimbingan serta arahan/ asistensi dengan honorarium dianggarkan dalam RAB kegiatan Desa yang bersangkutan. ## Pasal 27

Penandatangan: - (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

Penandatangan: - (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.,

Distribusi: - (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu disosialisasikan kepada rnasyarakat. - (4) Sosialisasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Desa serta masyarakat dalam pelaksanaan APBDesa tahun anggaran yang direncanakan.

Penandatangan: - (5) Penyebarluasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan Desa. ~ C C

Penandatangan: - (6) Kepala Desa wajib menyampaikan surat beserta lampiran dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dilakukan pembahasan dan penyepakatan paling lambat akhir bulan Desember sebelum tahun berjalan. ## Pasal 28

Penandatangan: - ( 1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa tetang APBDesa berdasarkan RKP Desa paling lam.bat 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan pembahasan dan penyepakatan diterima dari Kepala Desa.

Penandatangan: - (2) Dalam hal Badan Perrnusyawaratan Desa belum menyelenggarakan musyawarah · . desa dalam waktu sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1), Kepala Desa menyampaikan surat kedua sekaligus meminta
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dokumen rincian pendapatan dan belanja desa;
- b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan APBDesa; Pengelolaa.n
- C. mengkoordinir dan meneliti dokumen pengajuan pencaira.n dana kas desa;
- d. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- e. mengkoordinir dan/ atau menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- f. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan dokumen Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Desa;
- g. meneliti dan memverifikasi dokumen RAB kegiatan, taksasi (rincian biaya perjalanan dinas) dan SPJ kegiatan desa;
- h. bertindak selaku Ketua TPK yang berkaitan dengan kegi.atan desa mengenai perencanaan, keuangan dan rumah tangga kantor desa; dan
- i. memberikan saran dan pertimbangan dalam pegelolaa.n keuangan desa kepada Kepala Desa.

## Pasal 7

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. ...

(2) Kepala

. 1.

C

- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas,:
- a. menyusun Rencana Anggaran Bia ya (RAB), jadwal kegiatan dan dokumen pengajuan dana kegiatan Desa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan desa;
- d. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala Urusan bertindak sebagai pembantu tugas-tugas Sekretaris Desa sesuai lingkup bidang tugasnya.

## Pasal8

- (1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5 ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan dalam Struktur Organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Bendahara Desa dapat dibantu oleh staf pemerintah desa.
- (3) Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (4) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan› kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/ giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, Kepala Urusan Keuangan/Benda..11.ara Desa dapat ditunjuk oleh Kepala Desa dari seorang Perangkat Desa.

## BABV

## APBDESA

Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan

## Pasal 9

- ( 1} APBDesa mempunyai fungsi otorisasi, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

perencanaan,


- (2) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangku tan.
- (3) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangku tan.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (5) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.
- (6) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat desa.
- (7) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Desa menjadi alat untuk memelihara keseimbangan fundamental perekonomian desa.

## Pasal 10

- ( 1) APBDesa mempunyai tujuan pembuatan kebijakan dan pengawasan, arahan operasional, akuntabilitas, perencanaan, pengelolaan, penganggaran dan pengawasan kerja.
- (2) Pembuatan Keb:ijakan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerja pelayanan serta membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
- (3) Arahan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu memberikan cara yang lebih sistematis bagi para Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- (4) Akuntabilititas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dapat membantu Pemerintahan De· sa dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu memfasilitasi perencanaan strategis dana operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

(

6)

Pengelolaan . ~-

c:

- (6) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu memperbaiki dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperhatikan tingkat efisiensi sumber daya digunakan dalam menyediakan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- (7) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), yaitu memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya dan menginvestasikan kelebihan/ surplus dana.
- (8) Pengawasan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu mencapai kinerja yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target serta memberikan masukan dan insentif.

## Pasal 11

- (1) Kegiatan dalam APBDesa harus telah tercantum dalam RPJMDesa dan RKPDesa.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan APBDesa oleh Kepala Desa dan BPD dilakukan selama 3 (tiga) bulan mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember.
- (3) Keterlambatan penyusunan APBDesa dimungkinkan dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu anggaran sumber Pendapatan Desa dalam kelompok.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Perkeinbangan Desa segera menginformasikan pagu anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Dana Desa (DD) dari APBN setelah ditetapkannya APBD Kabupaten dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pagu anggaran Dana Desa dari APBN serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa tahun berjalan.
- (5) Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan estimasi Pendapatan Asli Desa untuk dicantumkan dalam APBDesa tahun berjalan secara rinci sesuai sumber objeknya masing› masing.

## Bagian Ked ua

## Struktur APBDesa

## Pasal 12

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
- a. pendapatan Desa;
- b. belanja Desa; dan
- c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. l.r

Pembiayaan .. l·

C

- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Ketiga Pendapatan

## Pasal 13

- ( 1) Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok:
- a. pendapatan asli desa (PADesa);
- b. transfer; dan
- c. pendapatan lain-lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
- a. hasil usaha antara lain hasil BUMDes, tanah kas desa dan usaha lain yang dikelola oleh Desa;
- b. hasil aset/kekayaan Desa antara lain lelang lebak lebung, tambatan/dermaga perahu, pasar desa, pasar hewan desa, tempat pemandian umum yang diurus oleh Desa, tempat pemancingan umum yang dikelola oleh Desa, hutan desa, objek rekreasi yang diurus oleh Desa, jaringan irigasi, gedung serba guna desa/bangunan desa, tenda dan kursi desa dan lain-lain kekayaan milik Desa;
- c. swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa uang atau tenaga dan barang yang dinilai atau dikonversikan dengan uang; dan
- d. lain-lain pendapatan asli desa antara 1ain pendapatan bunga, jasa giro, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh Desa, pendapatan denda oleh keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan fasilitas · sosial dan fasilitas umum dan pendapatan asuransi/ cicilan penjualan.
- (4) Pendapatan dari hasil aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, diatur dengan Peraturan Desa ten tan'g Pungu tan Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit mengatur:
- a. obyek pungutan desa;
- b. subyek dan wajib pungutan desa;
- c. besaran pungutan desa; dan
- d. pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan desa.
- (6) Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, harus mempertimbangkan kebutuhan/biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemampuan masyarakat dan prinsip keadilan.

<!-- formula-not-decoded -->

- (7) Desa dilarang melakukan pungutan desa terhadap pelayanan se bagai berikut :
- a. pelayanan yang kependudukan; berkaitan dengan administrasi
- b. pelayanan surat pengantar;
- c. pelayanan surat rekomendasi;
- d. pelayanan surat keterangan;
- e. pungutan yang menghambat mobilitas penduduk dan lalu lintas barang danjasa antar Desa.
- f. pungutan lain yang dilarang . berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Pemungutan Desa mutatis mutandis dengan mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.
9. Pasal 14
- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :
- a. Dana Desa dari APBN;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

## Pasal 15

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis :

- a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat antara lain sumbangan pengusaha karet, sawit walet, kopra, ikan dan lain-lain yang pengelolaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa; dan
- b. lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang berlokasi di dalam maupun di luar wilayah desa yang pengelolaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.


C

## Bagian Keempat Belanja Desa

## Pasal 16

- (1) Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam masa 1 (satu) tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai kewenangan desa. pada ayat ( 1) penyelenggaraan
- (3) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kewenangan berdasarkaJ1 hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang› undangan.

## Pasal 17

- (1) Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri dari kelompok:
- a. belanja penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. belanja pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. belanja pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. belanja pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. belanja tak terduga.
- (2) Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang tercantum dalam RPJMDesa, RKPDesa, APBDes dan RAB Kegiatan Desa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

## Pasal 18

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran :
- a. pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. pengeluaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- C. jaminan .\.


C'

- c. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan mengikuti program kesehatan pemerintah yang besarannya sesuai Kelas I;
- d. tunjangan hari raya;
- e. tunjangan pengabdian;
- f. tunjangan santunan kecelakaan pada waktu melaksanakan tugas; dan
- g. tunjangan santunan kematian.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dianggarkan dalam kelompok belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada struktur APBDesa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan yang dibuktikan dengan daftar tanda terima dan/ atau bukti transfer ke rekening masing-masing penerima.

## Pasal 19

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) an tara lain :
- a. alat tulis kantor;
- b. benda pos;
- c. bahan/ material;
- d. pe, meliharaan;
- e. cetak/penggadaan;
- f. sewa kantor Desa;
- g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. makanan dan minuman rapat;
1. pakaian Dinas dan atributnya;
- J. perjalanan Dinas;
- k. upah kerja;
1. honorarium narasumber / ahli;
- m. pembayaran rekening listrik;
- n. pembayaran rekening PAM;
0. honorarium TPK;
- p. honorarium operator sistem keuangan Desa;
- q. honorarium petugas jaga kantor;
20. r . honorarium petugas perpustakaan Desa;
- s. honorarium/insentif kader posyandu;
- t. honorarium/insentif guru PAUD /TK/TPA;

u. honorarium ..

Y


- u. honorairum/insentif pengurus keagamaan;
- v. operasional Pemerintah Desa;
- w. operasional BPD;
- x. operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga, Pemangku Adat dan anggota Linmas Desa;
- y. pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan tanah kas desa;
- z. insentif Rukun Tetangga, Pemangku Adat dan anggota Linmas Desa; dan
7. aa. pemberian barang/uang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.
- (3) insentif Rukun Tetangga, Pemangku Adat dan Anggota Linmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga, Pemangku Adat dan anggota Linmas Desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdaya~ masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang/uang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa diberikan dalam bentuk uang penghargaan, beasiswa, uang operasional dan santunan.
- (6) Pemberian uang penghargaan dan/atau uang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan antara lain kepada :
- a. lembaga pendidikan tingkat desa;
- b. lembaga kesehatan tingkat desa;
- c. lembaga ekonomi tingkat desa;
- d. lembaga sosial dan budaya tingkat desa;
- e. lembaga keagamaan tingkat desa; dan
- f. lembaga kemasyarakatan desa.
- (7) Pemberian uang beasiswa dan/atau santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan antara lain kepada:
- a. siswa berprestasi;
- b. masyarakat berprestasi;
- c. masyarakat miskin; dan
- d. masyarakat atau orang terlantar.

## Pasal 20

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

y-


C

- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) di ca tat sebagai bagian aset Desa.

## Pasal 21

- ( 1) Dalani keadaan darurat dan/ atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya dan diusulkan dalam rancangan perubahan APBDesa.
- (2) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau mendesak.
- (3) Kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

## Pasal 22

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, krisis ekonorni, wabah penyakit menular dan kerusakan sarana dan prasarana.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dapat dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan dana dari hasil penjadualan ulang kegiatan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa

## Pasal 23

- (1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) karena keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/ atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus).

(2) Persentase . \-.

C

C

- (2) Persentase 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBDesa.
- (3) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh perseratus), dapat dilakukan penambahan kegitan baru dan/ atau peningkatan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi pene:rimaan dalam APBDesa rnengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh perseratus), maka dapat dilakukan pengurangan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

## Bagian Kelima Pembiayaan Desa

## Pasal 24

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelurnnya;
- b. pencairan Dana Cadangan; dan
- c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ' ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terealisasi.

(6) Pencairan. \

C

C

- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

## Pasal 25

- ( 1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a . pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa . . ..
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) palin g sedikit memuat:
- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana ca.dangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan Peraturan Perundang› undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (8) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b antara lain diperuntukkan untuk penyertaan modal BUMDesa dan penyertaan modal lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


C

C

## BAB VI

## PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

## Pasal 26

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sesuai dengan fungsinya rnenyusun RAB sesuai RKPDesa sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Standar biaya untuk belanja barang dan/atau jasa dalam penyusunan RAB sesuai kondisi riil/ nyata di Desa setempat atau pasar terdekat dengan tidak boleh melebihi dari Indeks Standarisasi Harga Tingkat Kabu paten .
- (3) Standar biaya sebagaiman2. dimaksud pada ayat (2) harus memperhitungkan pajak-pajak yang wajib dibayarkan dan ongkos kirim.
- (4) Standar biaya jasa (honor narasumber/tenaga ahli, penceramah, kader posyandu, dan lain lain) berpedornan pada ketentuan standar biaya yang ditetapkan Bupati.
- (5) Rincian belanja kegiatan desa dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan keten tuan : ;
- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disusun dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa;
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tunjangan BPD disusun oleh Sekretaris BPD dan disetujui oleh Ketua BPD serta diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;
- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) insentif Ketua RT disusun bersama oleh seluruh Ketua RT yang ditandatangani 1 (satu) orang Ketua RT sebagai Koordinator yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) insentif Linmas/Hansip Desa disusun bersama oleh seluruh Anggota yang ditandatangani 1 (satu) orang Ketua sebagai Koordinator yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;
- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) insentif Pemangku Adat disusun oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Ketuanya serta diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;
- f. pembayaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e harus dilakukan setelah tanggal pelantikan/pengukuhan pengucapan sumpah/janji yang bersangkutan sebagai tindak lanjut Surat Keputusan pengangkatannya oleh pejabat yang berwenang;

PEMBAYARAN. i

C

- g. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f, tidak dapat dilakukan apabila status pejabatnya sebagai pelaksana tugas - atau merangkap atau ada jedah/terjadi kekosongan sehingga tidak berdampak terhadap indikasi kerugian Negara dan dana tersebut diaJokasikan untuk kegiatan Desa yang lainnya pada perubahan APBDesa;
- h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) operasional BPD, TP PKK, Posyandu, LPMD dan Karang Taruna disusun oleh Sekretarisnya dan disetujui oleh Ketuanya serta diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;
1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Desa Non Fisik disusun secara bersama-sama dan ditandatangani oleh Ketua TPK, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;
- j. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Desa yang bersifat Fisik/Infrastruktur disusun secara bersama-sama dan ditandatangani oleh Ketua TPK, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan/ diasistensi oleh Bagian ULP dan/ atau Organisasi Perangkat Daerah teknis melalui Camat; dan
- k. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Desa yang berkaitan dengan pembangunan fisik konstruksi yang tidak sederhana, Kepala Desa atau TPK Desa dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait yang membidangi, konsultan bidang kontruksi dan/ atau tenaga ahli pihak ketiga yang memiliki sertifikat perencana konstruksi untuk berkonsultasi dan meminta bimbingan serta arahan/ asistensi dengan honorarium dianggarkan dalam RAB kegiatan Desa yang bersangkutan.

## Pasal 27

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.,
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu disosialisasikan kepada rnasyarakat.
- (4) Sosialisasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Desa serta masyarakat dalam pelaksanaan APBDesa tahun anggaran yang direncanakan.
- (5) Penyebarluasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan Desa.

~


C

C

- (6) Kepala Desa wajib menyampaikan surat beserta lampiran dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dilakukan pembahasan dan penyepakatan paling lambat akhir bulan Desember sebelum tahun berjalan.

## Pasal 28

- ( 1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa tetang APBDesa berdasarkan RKP Desa paling lam.bat 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan pembahasan dan penyepakatan diterima dari Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Badan Perrnusyawaratan Desa belum menyelenggarakan musyawarah · . desa dalam waktu sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1), Kepala Desa menyampaikan surat kedua sekaligus meminta penjelasan tidak dilaksanakannya musyawarah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Dalam hal Badan Permusyawaratan Desa belum juga menyelenggarakan musyawarah desa dalam kurun waktu paling lam.bat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat kedua dari Kepala Desa, Kepala Desa berkonsultasi dan melap?rkan kepada Camat.
- (4) Cam.at wajib memfasilitasi penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengundang Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Dalam hal fasilitasi Cam.at sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih tetap tidak tercapai kesepakatan bersama dan Badan Permusyawaratan Desa tetap tidak melakukan pembahasan dan penyepakatan, maka Cam.at langsung memverifikasi dan memberikan persetujuan serta menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (6) Dalam hal memverifikasi dan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat wajib memperhatikan aspirasi Pemerintah desa dan BPD.
- (7) Dalam hal Badan Permusyawaratan Desa belum terbentuk atau Badan Permusyawaratan Desa sudah terbentuk namun jumlahnya tidak mencukupi, Kepala Desa menetapkan APBDesa dengan Peraturan Kepala Desa.
- (8) Sebelum Peraturan Kepala Desa ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala De~a wajib terlebih dahulu meminta masukan/ aspirasi masyarakat, Perangkat Desa, Lembaga Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada selanjutnya dikonsultasikan kepada Cam.at dan dievaluasi oleh Bupati.

•

•

(

I


C

## Pasal 29

- ( 1) Badan Permusyawaratan Desa mengundang Kepala Desa dan masyarakat dusun dan/ a tau kelompok masyarakat yang mengajukan usulan rencana kegiatan pembangunan untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan penjelasan terhadap rancangan Peraturan Desa dalam rapat paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Hasil kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dengan melampirkan Notulen Rapat ,;dan Daftar Hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa.

## Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diteliti dan diverifikasi oleh Camat sebelum disampaikan kepada Bupati.
- (3) Materi evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. legal drafting Rancangan Peraturan Desa;
- b. keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur;
- c. meneliti bahwa APBDesa tidak berten tangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan Perundang-Undangan y~g lebih tinggi;
- d. kesesuaian dengan pagu anggaran pada masing-masing sumber pendapatan Desa;dan
- e. keserasian antara kebijakan Kabupaten dan kebijakan Desa.
- (4) Camat melakukan verifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. kesesuaian dengan RPJMDesa dan RKPDesa;
- b. kelengkapan dokumen Rancangan APBDesa; dan


c•

C

- c. kesesuaian dengan ketentuan penggunaan bantuan Ke'-uangan Provinsi/Kabupaten, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa.

## Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

## Pasal 32

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan K