PERATURAN BUPATI AGAM Nomor 3 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (berlaku 9 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Agam tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Menetapkan :
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Keuangan Nagari dikelola ## BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Walinagari adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari dan mewakili Pemerintah Nagari dalam kepemilikan kekayaan milik nagari yang dipisahkan.
- (2) Walinagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari;
- b. menetapkan PTPKN;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan nagari;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBNagari.
- (3) Walinagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan nagari, dibantu oleh PTPKN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) PTPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Nagari,terdiri dari:
- a. Sekretaris Nagari;
- b. Kepala Urusan; dan
- c. Bendahara.
- (2) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari.
- (2) Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBNagari;
- b. menyusun rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari, perubahan APBNagari dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNagari;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBNagari.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di dalam APBNagari; - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Walinagari; dan - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. ## Pasal 7 Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan nagari dan pengeluaran pendapatan nagari dalam rangka pelaksanaan APBNagari. ## BAB IV ## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI Bagian Kesatu Umum ## Pasal 8 - (1) Struktur APBNagari terdiri atas: - a. pendapatan nagari; - b. belanja nagari; dan - c. pembiayaan nagari. - (2) Pendapatan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. - (3) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. - (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. ## Bagian Kedua ## Pendapatan ## Pasal 9 - (1) Pendapatan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening nagari yang merupakan hak nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh nagari. - (2) Pendapatan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok: - a. Pendapatan Asli Nagari; - b. Transfer; dan - c. Pendapatan Lain-Lain. - (3) Kelompok Pendapatan Asli Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: - a. hasil usaha; - b. hasil aset; - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan - d. lain-lain pendapatan asli nagari. - (4) Hasil usaha nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil BUMnag, tanah kas nagari. - (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar nagari, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. - (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. - (7) Lain-lain pendapatan asli nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan nagari. ## Pasal 10 - (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis: - a. Dana Nagari; - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah; - c. Alokasi Dana Nagari; - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten. - (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus. - (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBNagari tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus). - (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis: - a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan - b. lain-lain pendapatan nagari yang sah. ## Pasal 11 - (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga. - (2) Lain-lain pendapatan nagari yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di nagari. ## Bagian Ketiga Belanja Pasal 12 - (1) Belanja nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh nagari. - (2) Belanja nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan nagari. ## Pasal 13 - (1) Klasifikasi belanja nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok: - a. penyelenggaraan Pemerintahan Nagari; - b. pelaksanaan pembangunan nagari; - c. pembinaan kemasyarakatan nagari; - d. pemberdayaan masyarakat nagari; dan - e. belanja tak terduga. - (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan nagari yang telah dituangkan dalam RKPNagari. - (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja : - a. pegawai; - b. barang dan jasa; dan - c. modal. ## Pasal 14 - (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari. - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. - (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. ## Pasal 15 Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. ## Pasal 16 - (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. - (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan nagari. ## Pasal 17 - (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Nagari dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. - (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. - (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. - (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.

Penandatangan: - (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. - (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga. ## Pasal 18 - (1) Pembiayaan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. - (2) Pembiayaan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok: - a. penerimaan pembiayaan; dan b. pengeluaran pembiayaan. - (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup: - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; - b. pencairan nana cadangan; dan - c. hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan. - (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. - (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. - (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Nagari dalam tahun anggaran berkenaan. - (7) Hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan. ## Pasal 19 - (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari : - a. pembentukan dana cadangan; dan - b. penyertaan modal nagari. - (2) Pemerintah Nagari dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. - (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari. - (4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; - d. sumber dana cadangan; dan - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. - (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan nagari, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. - (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri. - (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Walinagari. ## BAB V ## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI Pasal 20 - (1) Perubahan APBNagari dapat dilakukan apabila terjadi: - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan; dan/atau - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah - (2) Perubahan APBNagari hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. - (3) Tata cara pengajuan perubahan APBNagari adalah sama dengan tata cara penetapan APBNagari. ## BAB VI ## PENGELOLAAN ## Bagian Kesatu ## Perencanaan ## Pasal 21

Penandatangan: - (1) Sekretaris Nagari menyusun rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari berdasarkan RKPNagari tahun berkenaan.

Penandatangan: - (2) Sekretaris Nagari menyampaikan rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari kepada Walinagari.

Distribusi: - (3) Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Walinagari kepada Bamus Nagari untuk dibahas dan disepakati bersama. - (4) Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan oleh Walinagari dan Bamus Nagari. ## Pasal 22

Penandatangan: - (1) Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) disampaikan oleh Walinagari kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati.

Penandatangan: - (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari.

Penandatangan: - (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Nagari tersebut berlaku dengan sendirinya.

Penandatangan: - (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walinagari melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. ## Pasal 23

Penandatangan: - (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walinagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Walinagari tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari menjadi Peraturan Nagari, Bupati membatalkan Peraturan Nagari dengan Keputusan Bupati. - (2) Pembatalan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBNagari tahun anggaran sebelumnya. - (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walinagari hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Nagari. - (4) Walinagari memberhentikan pelaksanaan Peraturan Nagari Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Walinagari bersama BAMUS Nagari mencabut Peraturan Nagari dimaksud. ## Pasal 24 - (1) Dalam hal Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari telah ditetapkan, Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke nagari disalurkan, maka perubahan diatur dengan Peraturan Walinagari tentang perubahan APBNagari. - (2) Perubahan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Bamus Nagari. Bagian Kedua Pelaksanaan Paragraf 1 Umum Pasal 25 - (1) Semua penerimaan dan pengeluaran nagari dalam rangka pelaksanaan kewenangan nagari dilaksanakan melalui Rekening Kas Nagari. - (2) Semua penerimaan dan pengeluaran nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Penandatangan: - (3) Penunjukan Rekening Kas nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ## Pasal 26 - (1) Khusus bagi nagari yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Pemerintah. - (2) Penunjukan Bank Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walinagari. - (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyimpan sementara Pendapatan Asli Nagari selama 1 (satu) bulan yang selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Nagari. - (4) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyimpan sementara Dana Nagari yang dikeluarkan dari Rekening Kas Nagari untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan 1 (satu) bulan. ## Pasal 27

Penandatangan: - (1) Pengeluaran Dana Nagari dari Rekening Kas Nagari dilakukan berdasarkan Rencana Kebutuhan Dana untuk 1 (satu) bulan yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Walinagari melalui Sekretaris Nagari.

Penandatangan: - (2) Rencana Kebutuhan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkap oleh Bendahara untuk diverifikasi oleh Sekretaris Nagari.

Verifikasi: - (3) Rencana Kebutuhan Dana yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicairkan dari Rekening Kas Nagari setelah mendapat persetujuan dari Walinagari. - (4) Rencana kebutuhan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pembayaran atas kerjasama dengan Pihak Ketiga. ## Pasal 28 Untuk pembayaran belanja nagari, Bendahara diizinkan memegang uang tunai setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). ## Pasal 29 Belanja nagari yang mengakibatkan beban APBNagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari ditetapkan menjadi Peraturan Nagari kecuali belanja penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari, Tunjangan Bamus Nagari dan belanja operasional perkantoran yang terdiri dari biaya listrik, air, telepon dan internet. ## Paragraf 2 ## Pembayaran Dana ## Pasal 30 - (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan rencana anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan kepada Walinagari.

Penandatangan: - (2) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Nagari dan di sahkan oleh Walinagari. ## Pasal 31 - (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Pelaksana Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran dana kepada Walinagari. - (2) Permintaan pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: - a. surat permintaan pembayaran (SPP); - b. pernyataan tanggungjawab belanja; dan - c. lampiran bukti transaksi

Penandatangan: - (3) Kelengkapan permintaan pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Sekretaris Nagari dan disetujui oleh Walinagari setelah barang dan/atau jasa diterima. ## Pasal 32 - (1) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran. - (2) Pelaksana Kegiatan mempertanggungjawabkan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu Kegiatan. ## Pasal 33

Penandatangan: Dalam memverifikasi kelengkapan permintaan pembayaran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Sekretaris Nagari berkewajiban untuk: - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan; - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBNag yang tercantum dalam permintaan pembayaran; - c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan - d. menolak permintaan pembayaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. ## Pasal 34

Verifikasi: - (1) Bendahara melakukan pembayaran atas SPP yang disetujui oleh Walinagari kepada Pelaksana Kegiatan. - (2) Selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran yang dilakukan sebagaimana pada ayat (1). ## Pasal 35 Bendahara nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## Bagian Ketiga ## Penatausahaan ## Pasal 36 - (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Nagari. - (2) Bendahara Nagari wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. - (3) Bendahara Nagari wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Distribusi: - (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Walinagari dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. - (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkonsiliasi ditingkat kecamatan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. ## Pasal 37 Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), menggunakan: - a. buku kas umum; - b. buku kas pembantu pajak; dan - c. buku bank. Bagian Keempat Pelaporan Pasal 38

Penandatangan: - (1) Walinagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati berupa: - a. laporan semester pertama; dan - b. laporan semester akhir tahun. - (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBNagari.

Distribusi: - (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Distribusi: - (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Penandatangan: - (1) Walinagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. - (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. - (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari. - (4) Peraturan Nagari tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: - a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran berkenaan; - b. Laporan Kekayaan Milik Nagari per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Nagari. Bagian Kelima Pertanggungjawaban Pasal 39 ## Pasal 40 - (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. - (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. ## Pasal 41

Penandatangan: - (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 disampaikan kepada Bupati melalui camat.

Distribusi: - (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. ## Pasal 42

Penandatangan: Format Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari, Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari, Kode Rekening, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 20, Pasal 30, Pasal 31 ayat ayat (2), huruf a dan huruf b, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ## BAB VI ## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ## Pasal 44 - (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Nagari, Alokasi Dana Nagari, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Nagari. - (2) Pemerintah Kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari. ## Pasal 45

Penandatangan: Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Agam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 46

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Penetapan: Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 29 Januari 2015

Penandatangan: BUPATI AGAM, ttd INDRA CATRI Diund

Penetapan: Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 29 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM SYAFIRMAN, SH BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2015 NOMOR 3 Menimbang :

Penandatangan: LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI FORMAT RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APBNAGARI, RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN APBNAGARI, KODE REKENING, RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, BUKU PEMBANTU KAS KEGIATAN, BUKU KAS UMUM, BUKU KAS PEMBANTU PAJAK, BUKU BANK, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBNAGARI PADA SEMESTER PERTAMA DAN SEMESTER AKHIR TAHUN SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBNAGARI ## A. RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APBNAGARI PERATURAN NAGARI ... NOMOR ... TAHUN... T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI.... TAHUN ANGGARAN ... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALINAGARI ... - a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Walinagari menyusun rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; - b. bahwa rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran ... Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Penandatangan: 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor ... Tahun ... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun... (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun ... Nomor ...);

Penandatangan: 2. Peraturan Bupati Nomor... Tahun..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari ( Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun ...Nomor .... Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ... dan WALINAGARI... ## MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI ...TAHUN ANGGARAN ... ## Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Nagari Rp...... 2. Belanja Nagari - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Rp...... - b. Bidang Pembangunan Rp...... - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp...... - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp...... - e. Bidang Tak Terduga Rp...... - Jumlah Belanja Rp...... - Surplus/Defisit Rp...... = = = = = = = = = === 3. Pembiayaan Nagari - a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ...... - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ... - Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp...... = = = = = = = = = ====== ## Pasal 2 Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini. ## Pasal 3 Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari......

Penandatangan: Telah di Evaluasi Bupati/walikota a.n. Camat ...

Penetapan: Ditetapkan di ... pada tanggal ... WALINAGARI ..., (...)

Penetapan: Ditetapkan di ... pada tanggal ... WALINAGARI ..., ...

Penetapan: Diundangkan di ... pada tanggal ...

Penandatangan: SEKRETARIS NAGARI ... ..... LEMBARAN NAGARI .....TAHUN ..... NOMOR.... ai LAMPIRAN PERATURAN NAGARI NOMOR TAHUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI... TAHUN ANGGARAN ... ## RINCIAN ## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI... TAHUN ANGGARAN.... | KODE | KODE | REKENING | REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KET | |--------|--------|------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------| | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | | | | PENDAPATAN NAGARI | | | | 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Nagari | | | | 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Badan Usaha Milik Nagari | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | Tanah Kas Nagari | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | Dst | | | | 1 | 1 | 2 | | Hasil Aset | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | Tambatan Perahu | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | Pasar Nagari | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | Tempat Pemandian Umum | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | Jaringan Irigasi | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | Dst | | | | 1 | 1 | 3 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | ..... | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | Dst | | | | 1 | 1 | 4 | | Lain-lain Pendapatan Asli Nagari | | | | 1 | 1 | 4 | 1 | Pungutan di nagari | | | | 1 | 1 | 4 | 2 | Dst | | | | 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | 1 | 2 | 1 | | Dana Nagari | | | | 1 | 2 | 2 | | Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Nagari | | | | 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | | | | 1 | 2 | 5 | | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten | | | | 1 | 3 | | | | Pendapatan Lain-lain | | |-----|-----|----|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------|----| | 1 | | 1 | | | Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga | 3 | | 1 | 3 | 2 | | | Lain-Lain Pendapatan Nagari yang sah | | | 1 | 3 | 2 | 1 | | Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | | | 1 | 3 | 2 | 2 | | Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Nagari | | | 2 | | | | | BELANJA NAGARI | | | 2 | 1 | | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari | | | | 1 | 1 | | | Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | Belanja Pegawai | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Tunjangan Anggota Bamus Nagari | | | 2 | 1 | | | | Kegiatan penunjang Operasional Perkantoran Pemerintah Nagari | | | | | 2 | | | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Belanja alat tulis | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | Belanja Perangko, materai dan benda Pos lainnya | | | | | | | | Dst... | | | 2 | 1 | 2 | 3 | | Belanja Modal | | | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Belanja pengadaan mesin tik | | | 2 | 1 | 2 | 3 - | 19 | Belanja pengadaan komputer/PC | | | | | | | | Dst.. | | | | 1 | 3 | | | Kegiatan penunjang Operasional Bamus Nagari | 2 | | | 1 | 3 | 2 | | Belanja Barang Jasa | 2 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | dan Belanja alat tulis | | | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | Belanja Perangko, materai dan benda Pos lainnya | | | | | | | | Dst.. | | | 2 | 1 | 3 | 3 | | Belanja Modal | | | | 1 | 3 | 3 | 27 | Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat | 2 | | | | | | | Dst... | | | | | | | | Kegiatan ...(dst) | | | 2 | 2 | | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari | | | | | 3 | | | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan Nagari antar pertanian | 2 | | | 2 | | | | pemukiman kewilayah Pembangunan jalan ... | | | | 2 | 3 | 2 | | Belanja Barang dan jasa | 2 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 34 | Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Tim Pengelola Kegiatan | | | | 2 | 3 | 2 | 48 | Pengadaan Barang/Jasa | 2 | | | | | | | Dst... | | | 2 | 2 | 1 | 3 | | Belanja Modal | |-----|-----|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------| | 2 | 2 | 1 | 3 | 37 | Belanja Modal pengadaan konstruksi | | | | | | | jalan lingkungan | | | | | | | Kegiatan...(dst) | | 2 | 3 | | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari | | 2 | 3 | 1 | | | Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | Pelatihan ...untuk PKK Nagari | | 2 | 3 | 1 | 2 | | Anggota Belanja Barang dan Jasa | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor | | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | Belanja Transportasi | | 2 | 3 | 1 | 2 | 29 | Belanja Penggandaan | | 2 | 3 | 1 | 2 | 34 | Belanja Makanan dan minuman rapat | | 2 | 3 | 1 | 2 | 42 | Belanja Jasa Narasumber | | | | | | | Dst... | | 2 | 3 | 5 | | | Pembinaan Lembaga Adat Pembekalan tentang Fungsi | | | | | | | Niniak Mamak dalam Kaum | | 2 | 3 | 5 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor | | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | Belanja Transportasi | | 2 | 3 | 5 | 2 | 29 | Belanja Penggandaan | | 2 | 3 | 5 | 2 | 34 | Belanja Makanan dan minuman rapat | | 2 | 3 | 5 | 2 | 42 | Belanja Jasa Narasumber | | | | | | | Dst... | | | | | | | Kegiatan...(dst) | | 2 | 4 | | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | 2 | 4 | 3 | | | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Walinagari dan Perangkat | | | | | | | Pelatihan tentang penyusunan RKP Nagari | | 2 | 4 | 3 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor | | 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | Belanja Transportasi | | 2 | 4 | 3 | 2 | 29 | Belanja Penggandaan | | 2 | 4 | 3 | 2 | 34 | Belanja Makanan dan rapat | | | | | | | minuman | | 2 | 4 | 3 | 2 | 42 | Belanja Jasa Narasumber | | | | | | | Dst... | | | | | | | Kegiatan...(dst) | | 2 | 5 | | | | Bidang Tak Terduga | | 2 | 5 | 1 | | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | | 2 | 5 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | | JUMLAH BELANJA | | | | | | | SURPLUS / DEFISIT | | 3 | | | | | PEMBIAYAAN | | 3 | | | | | | | | 1 | | | | Penerimaan Pembiayaan | | 3 3 | 1 1 | 1 2 | | | SILPA Pencairan Dana Cadangan | | 3 | 1 | 3 | Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan | |-----|-----|-----|---------------------------------------------------| | | | | JUMLAH ( RP ) | | 3 | 2 | | Pengeluaran Pembiayaan | | 3
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran bukti transaksi
- (3) Kelengkapan permintaan pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Sekretaris Nagari dan disetujui oleh Walinagari setelah barang dan/atau jasa diterima.

## Pasal 32

- (1) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran.
- (2) Pelaksana Kegiatan mempertanggungjawabkan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu Kegiatan.

## Pasal 33

Dalam memverifikasi kelengkapan permintaan pembayaran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Sekretaris Nagari berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBNag yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak permintaan pembayaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

## Pasal 34

- (1) Bendahara melakukan pembayaran atas SPP yang disetujui oleh Walinagari kepada Pelaksana Kegiatan.
- (2) Selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran yang dilakukan sebagaimana pada ayat (1).

## Pasal 35

Bendahara nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## Penatausahaan

## Pasal 36

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Nagari.
- (2) Bendahara Nagari wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Nagari wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Walinagari dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkonsiliasi ditingkat kecamatan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

## Pasal 37

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu pajak; dan
- c. buku bank.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 38

- (1) Walinagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati berupa:
- a. laporan semester pertama; dan
- b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBNagari.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (1) Walinagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (4) Peraturan Nagari tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Laporan Kekayaan Milik Nagari per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Nagari.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 39

## Pasal 40

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

## Pasal 41

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari, Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari, Kode Rekening, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 20, Pasal 30, Pasal 31 ayat ayat (2), huruf a dan huruf b, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Nagari, Alokasi Dana Nagari, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Nagari.
- (2) Pemerintah Kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari.

## Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Agam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 29 Januari 2015

BUPATI AGAM, ttd

INDRA CATRI

Diund

Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 29 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM


SYAFIRMAN, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2015 NOMOR 3

Menimbang

:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

FORMAT RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APBNAGARI, RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN APBNAGARI, KODE REKENING, RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, BUKU PEMBANTU KAS KEGIATAN, BUKU KAS UMUM, BUKU KAS PEMBANTU PAJAK, BUKU BANK, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBNAGARI PADA SEMESTER PERTAMA DAN SEMESTER AKHIR TAHUN SERTA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBNAGARI

## A. RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APBNAGARI


PERATURAN NAGARI ...

NOMOR ... TAHUN...

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI.... TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALINAGARI ...

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Walinagari menyusun rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- b. bahwa rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran ...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor ... Tahun ... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun... (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun ... Nomor ...);
2. Peraturan Bupati Nomor... Tahun..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari ( Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun ...Nomor ....

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ...

dan

WALINAGARI...

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI ...TAHUN ANGGARAN ...

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari

Rp......

2. Belanja Nagari

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari

Rp......

- b. Bidang Pembangunan

Rp......

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp......

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp......

- e. Bidang Tak Terduga

Rp......

- Jumlah Belanja

Rp......

- Surplus/Defisit

Rp......

= = = = = = = = = ===

3. Pembiayaan Nagari

- a. Penerimaan Pembiayaan

Rp. ......

- b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. ...

- Selisih Pembiayaan ( a - b )

Rp......

= = = = = = = = = ======

## Pasal 2

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

## Pasal 3

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Nagari ini dalam Lembaran Nagari......

Telah di Evaluasi Bupati/walikota

a.n. Camat ...


Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

WALINAGARI ...,

(...)

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

WALINAGARI ...,

...

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS NAGARI ...

.....

LEMBARAN NAGARI .....TAHUN ..... NOMOR....

ai

LAMPIRAN PERATURAN NAGARI NOMOR TAHUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI... TAHUN ANGGARAN ...

## RINCIAN

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI... TAHUN ANGGARAN....

| KODE | KODE | REKENING | REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KET |
|--------|--------|------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|
| | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | | PENDAPATAN NAGARI | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Nagari | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Badan Usaha Milik Nagari | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Tanah Kas Nagari | | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Dst | | |
| 1 | 1 | 2 | | Hasil Aset | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Tambatan Perahu | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Pasar Nagari | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | Tempat Pemandian Umum | | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Jaringan Irigasi | | |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Dst | | |
| 1 | 1 | 3 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | ..... | | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | Dst | | |
| 1 | 1 | 4 | | Lain-lain Pendapatan Asli Nagari | | |
| 1 | 1 | 4 | 1 | Pungutan di nagari | | |
| 1 | 1 | 4 | 2 | Dst | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Nagari | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Nagari | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | | |
| 1 | 2 | 5 | | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten | | |

| 1 | 3 | | | | Pendapatan Lain-lain | |
|-----|-----|----|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | | 1 | | | Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga | 3 |
| 1 | 3 | 2 | | | Lain-Lain Pendapatan Nagari yang sah | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | | Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | | Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Nagari | |
| 2 | | | | | BELANJA NAGARI | |
| 2 | 1 | | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari | |
| | 1 | 1 | | | Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | | Belanja Pegawai | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Tunjangan Anggota Bamus Nagari | |
| 2 | 1 | | | | Kegiatan penunjang Operasional Perkantoran Pemerintah Nagari | |
| | | 2 | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Belanja alat tulis | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | Belanja Perangko, materai dan benda Pos lainnya | |
| | | | | | Dst... | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | | Belanja Modal | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Belanja pengadaan mesin tik | |
| 2 | 1 | 2 | 3 - | 19 | Belanja pengadaan komputer/PC | |
| | | | | | Dst.. | |
| | 1 | 3 | | | Kegiatan penunjang Operasional Bamus Nagari | 2 |
| | 1 | 3 | 2 | | Belanja Barang Jasa | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | dan Belanja alat tulis | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | Belanja Perangko, materai dan benda Pos lainnya | |
| | | | | | Dst.. | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | | Belanja Modal | |
| | 1 | 3 | 3 | 27 | Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat | 2 |
| | | | | | Dst... | |
| | | | | | Kegiatan ...(dst) | |
| 2 | 2 | | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari | |
| | | 3 | | | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan Nagari antar pertanian | 2 |
| | 2 | | | | pemukiman kewilayah Pembangunan jalan ... | |
| | 2 | 3 | 2 | | Belanja Barang dan jasa | 2 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 34 | Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Tim Pengelola Kegiatan | |
| | 2 | 3 | 2 | 48 | Pengadaan Barang/Jasa | 2 |
| | | | | | Dst... | |

| 2 | 2 | 1 | 3 | | Belanja Modal |
|-----|-----|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 1 | 3 | 37 | Belanja Modal pengadaan konstruksi |
| | | | | | jalan lingkungan |
| | | | | | Kegiatan...(dst) |
| 2 | 3 | | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari |
| 2 | 3 | 1 | | | Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan |
| | | | | | Pelatihan ...untuk PKK Nagari |
| 2 | 3 | 1 | 2 | | Anggota Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | Belanja Transportasi |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 29 | Belanja Penggandaan |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 34 | Belanja Makanan dan minuman rapat |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 42 | Belanja Jasa Narasumber |
| | | | | | Dst... |
| 2 | 3 | 5 | | | Pembinaan Lembaga Adat Pembekalan tentang Fungsi |
| | | | | | Niniak Mamak dalam Kaum |
| 2 | 3 | 5 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | Belanja Transportasi |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 29 | Belanja Penggandaan |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 34 | Belanja Makanan dan minuman rapat |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 42 | Belanja Jasa Narasumber |
| | | | | | Dst... |
| | | | | | Kegiatan...(dst) |
| 2 | 4 | | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| 2 | 4 | 3 | | | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Walinagari dan Perangkat |
| | | | | | Pelatihan tentang penyusunan RKP Nagari |
| 2 | 4 | 3 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | Belanja Transportasi |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 29 | Belanja Penggandaan |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 34 | Belanja Makanan dan rapat |
| | | | | | minuman |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 42 | Belanja Jasa Narasumber |
| | | | | | Dst... |
| | | | | | Kegiatan...(dst) |
| 2 | 5 | | | | Bidang Tak Terduga |
| 2 | 5 | 1 | | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa |
| 2 | 5 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | | JUMLAH BELANJA |
| | | | | | SURPLUS / DEFISIT |
| 3 | | | | | PEMBIAYAAN |
| 3 | | | | | |
| | 1 | | | | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 3 | 1 1 | 1 2 | | | SILPA Pencairan Dana Cadangan |

| 3 | 1 | 3 | Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------|
| | | | JUMLAH ( RP ) |
| 3 | 2 | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Nagari |
| | | | JUMLAH ( RP ) |

WALINAGARI...

(....)

## B. RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN APBNAGARI


PERATURAN NAGARI ...

NOMOR ... TAHUN...

## T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI.... TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALINAGARI ...

- a. bahwa sehubungan dengan ..., maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran...;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Menimbang :

Mengingat :

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor ... Tahun ... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun... (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun ... Nomor ...);
9. Peraturan Bupati Nomor... Tahun..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari ( Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun ...Nomor ....

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ...

dan

WALINAGARI...

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI ...TAHUN ANGGARAN...

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Semula

Rp....

- b. Bertambah/(berkurang)

Rp....

- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp.....

2. Belanja

- a. Semula

Rp......

- b. Bertambah/(berkurang)

Rp......

- Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp......

3. Pembiayaan

- a. Penerimaan

- 1) Semula

Rp. ......

- 2) Bertambah/(berkurang)

Rp. ...

- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp......

- b. Pengeluaran

- 1) Semula

Rp. ......

- 2) Bertambah/(berkurang)

Rp. ...

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp......

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan

Rp...

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp...

Pasal 2

Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Nagari ini dalam Lembaran Nagari......

Telah di Evaluasi Bupati/walikota

a.n. Camat ...


(...)

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

WALINAGARI ...,

...

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS NAGARI ...

.....

LEMBARAN NAGARI .....TAHUN ..... NOMOR....

ai

LAMPIRAN PERATURAN NAGARI NOMOR TAHUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI... TAHUN ANGGARAN ...

## RINCIAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI...

TAHUN ANGGARAN....

| | | | | URAIAN | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | Bertambah/ (Berkurang) | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | PENDAPATAN NAGARI | | | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Nagari | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Badan Usaha Milik Nagari | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Tanah Kas Nagari | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Dst | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Hasil Aset | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Tambatan Perahu | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Pasar Nagari | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | Tempat Pemandian Umum | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Jaringan Irigasi | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Dst | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | ..... | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | Dst | | | | |
| 1 | 1 | 4 | | Lain-lain Pendapatan Asli Nagari | | | | |
| 1 | 1 | 4 | 1 | Pungutan di nagari | | | | |
| 1 | 1 | 4 | 2 | Dst | | | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Nagari | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | |

| 1 1 | 2 2 | 3 | | | Alokasi Dana Nagari Bantuan Keuangan dari |
|-------|-------|-----|-----|----|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 5 | | | APBD Provinsi Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten |
| 1 | 3 | | | | Pendapatan Lain-lain |
| 1 | 3 | 1 | | | Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga |
| 1 | 3 | 2 | | | Lain-Lain Pendapatan Nagari yang sah |
| 1 | 3 | 2 | 1 | | Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga |
| | 3 | | | | Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Nagari |
| 1 | | 2 | 2 | | |
| 2 | 1 | | | | BELANJA NAGARI Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari |
| 2 2 | 1 | 1 | | | Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan |
| 2 | 1 | 1 | 1 | | Tunjangan Belanja Pegawai |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Tunjangan Anggota Bamus Nagari |
| 2 | | | | | Dst.. |
| | 1 | 2 | | | Kegiatan penunjang Operasional Perkantoran Pemerintah Nagari |
| 2 | 1 | 2 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Belanja alat tulis |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | Belanja Perangko, materai dan benda Pos lainnya |
| 2 | 1 | 2 | | | Dst... |
| 2 | 1 | 2 | 3 3 | 3 | Belanja Modal Belanja pengadaan mesin tik |
| 2 | 1 | 2 | 3 - | 19 | Belanja pengadaan komputer/PC Dst.. |
| 2 | 1 | 3 | | | Kegiatan penunjang Operasional |
| 2 | | 3 | 2 | | Bamus Nagari |
| | 1 | | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | Belanja alat tulis |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | Belanja Perangko, materai dan benda Pos lainnya |
| | | | | | Dst.. |
| 2 | 1 | 3 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 27 | Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat |

| | | | | | Kegiatan ...(dst) |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari |
| 2 | 2 | 3 | | | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan Nagari antar pemukiman kewilayah pertanian |
| | | | | | Pembangunan jalan |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 34 | Belanja makanan dan minuman rapat |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 48 | Belanja Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa |
| | | | | | Dst... |
| 2 | | | | | Belanja Modal |
| | 2 | 1 | 3 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 37 | Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan lingkungan |
| | | | | | Kegiatan...(dst) |
| 2 | 3 | | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari |
| 2 | 3 | 1 | | | Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan ...untuk |
| | | | | | Pelatihan Anggota PKK Nagari |
| 2 | 3 | | | | Belanja Barang dan |
| | | 1 | 2 | | Jasa |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | Belanja Transportasi |
| | | | | | Belanja Penggandaan |
| 2 2 | 3 3 | 1 1 | 2 2 | 29 34 | Belanja Makanan dan |
| | | 1 | 2 | 42 | minuman rapat Belanja Jasa |
| 2 | 3 | | | | Narasumber |
| | | | | | Dst... |
| 2 | 3 | 5 | | | Pembinaan Lembaga Adat |
| | | | | | Pembekalan tentang Fungsi Niniak Mamak dalam Kaum |
| 2 | 3 | 5 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | Belanja Transportasi |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 29 | Belanja Penggandaan |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 34 | Belanja Makanan dan |
| | 3 | 5 | | | minuman rapat Belanja Jasa |
| 2 | | | 2 | 42 | Narasumber |
| | | | | | Dst... |
| | | | | | Kegiatan...(dst) |

| 2 | 4 | | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
|-----|-----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------|
| 2 | 4 | 3 | | | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Walinagari dan Perangkat |
| | | | | | Pelatihan tentang penyusunan RKP Nagari |
| 2 | 4 | 3 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | Belanja Transportasi |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 29 | Belanja Penggandaan |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 34 | Belanja Makanan dan minuman rapat |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 42 | Belanja Jasa Narasumber |
| | | | | | Dst... |
| | | | | | Kegiatan...(dst) |
| 2 | 5 | | | | Bidang Tak Terduga |
| 2 | 5 | 1 | | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa |
| 2 | 5 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | | JUMLAH |
| | | | | | BELANJA |
| | | | | | SURPLUS / DEFISIT |
| 3 | | | | | PEMBIAYAAN |
| 3 | 1 | | | | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 1 | 1 | | | SILPA |
| 3 | 1 | 2 | | | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | 3 | | | Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan ) |
| | | | | | JUMLAH ( RP |
| 3 | 2 | | | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 3 | 2 | 1 | | | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | | | Penyertaan Modal Nagari |
| | | | | | JUMLAH ( RP ) |

WALINAGARI...

(....)

## C. KODE REKENING

## C. 1. KODE REKENING PENDAPATAN

| 1 | | | | PENDAPATAN NAGARI |
|-----|----|----|----|-----------------------------------------------------|
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Nagari |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Badan Usaha Milik Nagari |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Tanah Kas Nagari |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Dst |
| 1 | 1 | 2 | | Hasil Aset |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Tambatan Perahu |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Pasar Nagari |
| 1 | 1 | 2 | 3 | Tempat Pemandian Umum |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Jaringan Irigasi |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Dst |
| 1 | 1 | 3 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
| 1 | 1 | 3 | 1 | ..... |
| 1 | 1 | 3 | 2 | Dst |
| 1 | 1 | 4 | | Lain-lain Pendapatan Asli Nagari |
| 1 | 1 | 4 | 1 | Pungutan di nagari |
| 1 | 1 | 4 | 2 | Dst |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Nagari |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Nagari |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi |
| 1 | 2 | 5 | | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten |
| 1 | 3 | | | Pendapatan Lain-lain |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-Lain Pendapatan Nagari yang sah |
| 1 | 3 | 2 | 1 | Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga |
| 1 | 3 | 2 | 2 | Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Nagari |

## C. 2 KODE REKENING BELANJA

| 2 | | | BELANJA NAGARI |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari |
| 2 | 1 | 1 | Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan |
| 2 | 1 | 2 | Kegiatan penunjang Operasional Perkantoran Pemerintah Nagari |
| 2 | 1 | 3 | Kegiatan Penunjang Operasional Bamus Nagari |
| 2 | 1 | 4 | Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari |

| 2 | 1 | 5 | Kegiatan Pendataan Nagari |
|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 6 | Kegiatan Penyusunan Tata Ruang Nagari |
| 2 | 1 | 7 | Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari |
| 2 | 1 | 8 | Kegiatan Pengelolaan Informasi Nagari |
| 2 | 1 | 9 | Kegiatan Penyelenggaraan perencanaan Nagari |
| 2 | 1 | 10 | Kegiatan Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah Nagari |
| 2 | 1 | 11 | Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama antar nagari |
| 2 | 1 | 12 | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Walinagari |
| 2 | 1 | 13 | Dst |
| 2 | 2 | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari |
| 2 | 2 | | Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan lingkungan Nagari |
| 2 | 2 | 1 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan tambatan perahu |
| 2 | 2 | 2 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pemukiman |
| 2 | 2 | 3 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan Nagari antar pemukiman kewilayah pertanian |
| 2 | 2 | 4 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikro |
| 2 | 2 | 5 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan permukiman masyarakat nagari |
| 2 | 2 | 6 | Dst |
| 2 | 2 | | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan |
| 2 | 2 | 1 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan air bersih berskala Nagari |
| 2 | 2 | 2 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan |
| 2 | 2 | 3 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan nagari (Posyandu) |
| 2 | 2 | 4 | dst.. |
| 2 | 2 | | Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan |
| 2 | 2 | 1 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Taman bacaan masyarakat |
| 2 | 2 | 2 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan anak usia dini |
| 2 | 2 | 3 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat |
| 2 | 2 | 4 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengembangan dan pembinaan sanggar seni |
| 2 | 2 | | Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi |
| 2 | 2 | 1 | Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Pasar Nagari |
| 2 | 2 | 2 | Kegiatan Pembentukan dan pengembangan BUM Nagari |

| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan Penguatan permodalan BUMNagari |
|-----|-----|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 4 | | Kegiatan Pembibitan Tanaman Padi |
| 2 | 2 | 5 | | Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Penggilingan Padi |
| 2 | 2 | 6 | | Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Lumbung Nagari |
| 2 | 2 | 7 | | Kegiatan Pembukaan Lahan Pertanian |
| 2 | 2 | 8 | | Kegiatan Pengelolaan Usaha Hutan Nagari |
| 2 | 2 | 9 | | Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Kolam Ikan dan Pembenihan ikan |
| 2 | 2 | 10 | | Kegiatan Pemanfaatan dan pemeliharaan Kapal penangkapan ikan |
| 2 | 2 | 11 | | Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Cold Storange (gudang pendingin) |
| 2 | 2 | 12 | | Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan |
| 2 | 2 | 13 | | Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Kandang Ternak |
| 2 | 2 | 14 | | Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Instalasi biogas |
| 2 | 2 | 15 | | Kegiatan Pemanfaatan dan pemeliharaan Mesin Pakan Ternak |
| 2 | 2 | 16 | | Dst.... |
| 2 | 2 | | | Sub Bidang Pelestarian lingkungan hidup |
| 2 | 2 | 1 | | Kegiatan Penghijauan |
| 2 | 2 | 2 | | Kegiatan Pembuatan terasering |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan Pemeliharaan hutan bakau |
| 2 | 2 | 4 | | Kegiatan Perlindungan Mata Air |
| 2 | 2 | 5 | | Kegiatan Pembersihan daerah aliran sungai |
| 2 | 2 | 6 | | Kegiatan Perlindungan Terumbu Karang |
| 2 | 2 | 7 | | Dst... |
| 2 | 3 | | | Bidang Pembinaan Kemasyaraka