PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR (berlaku 30 Oktober 2010)
Pembukaan
Menimbang
:
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
- a. bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah adalah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai organisasi pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa bencana kebakaran merupakan bencana non alam yang penanganan fungsinya merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan nomenklatur dan struktur organisasi pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran;
- d. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan struktur dengan memperhatikan tingkat beban kerja pada masing-masing bidang;
- e. bahwa untuk lebih efektifnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas serta tugas koordinasi baik ke Tingkat Provinsi maupun ke Tingkat Pusat, maka perlu peningkatan status Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas;
- f. bahwa Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah yang melakukan pelayanan perizinan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Bupati, maka
Mengingat
-
tugas pokok dan fungsinya perlu dicantumkan secara tegas dalam Peraturan Daerah;
- g. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan untuk memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana dan tugas Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, maka perlu diatur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar;
- h. bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk mewadahi penanganan tugas-tugas pemerintahan umum yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- i. bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2009 dan Nomor 68 Tahun 2009 harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
Menetapkan :
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sesudah huruf g ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf l diubah, huruf h ayat (3) diubah menjadi huruf g dan huruf g diubah menjadi huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah, yang terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah;
- d. Lembaga Teknis Daerah;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan;
- h. Lembaga Lain.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. Dinas Pekerjaan Umum;
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
- g. Dinas Pendidikan Nasional;
- h. Dinas Koperasi, UKM, Perindag, Pertambangan dan Energi;
- i. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- l. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Inspektorat;
- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas;
- h. Rumah Sakit Umum;
- i. Kantor Lingkungan Hidup;
- j. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- k. Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal.
- (4) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, terdiri dari :
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.
2. Ketentuan
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah, yang terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah;
- d. Lembaga Teknis Daerah;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan;
- h. Lembaga Lain.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. Dinas Pekerjaan Umum;
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
- g. Dinas Pendidikan Nasional;
- h. Dinas Koperasi, UKM, Perindag, Pertambangan dan Energi;
- i. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- l. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Inspektorat;
- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas;
- h. Rumah Sakit Umum;
- i. Kantor Lingkungan Hidup;
- j. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- k. Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal.
- (4) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, terdiri dari :
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.
Pasal 34
Paragraf 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
1. Seksi Pendaftaran Pindah Datang Penduduk;
2. Seksi Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan ( KK, KTP dan Biodata Penduduk ).
- d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1. Seksi Pencatatan Kelahiran, Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak;
2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Kematian.
12. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),
- e. terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan Database SIAK;
2. Seksi Pengolahan Laporan Informasi Kependudukan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPTD
3.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IV diubah, sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga Paragraf 12 dan Pasal 64 diubah, sehingga masingmasing berbunyi sebagai berikut :

## Paragraf 12

## Dinas Kebersihan dan Pertamanan

## Pasal 64

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kebersihan :
1. Seksi Persampahan;
2. Seksi Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan.

- d. Bidang Pertamanan dan Pemakaman :
1. Seksi Pertamanan dan Reklame;
2. Seksi Pemakaman.
- e. Bidang Pengelolaan dan Pembuangan Akhir :
1. Seksi Pengelolaan TPA;
2. Seksi Pengolahan Tinja.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPTD
5. Lampiran XIV diubah, sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan BAB IV Bagian Keempat Paragraf 3 Pasal 72 diubah, sehingga masingmasing berbunyi sebagai berikut :

## Paragraf 3

## Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

## Pasal 72

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan SDA dan Praswil :
1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Ekonomi :
1. Sub Bidang Perekonomian;
2. Sub Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan.
- e. Bidang Sosial Budaya :
1. Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
2. Sub Bidang Pengembangan Kualitas Manusia.
- f. Bidang Litbang dan Pengendalian Pembangunan
1. Sub Bidang Litbang;
2. Sub Bidang Informasi dan Pengendalian Pembangunan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTB
7. Lampiran XVII diubah, sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan BAB IV Bagian Keempat Paragraf 8, Pasal 86 dan Pasal 87 diubah, sehingga masing-masing berbunyi sebagai berikut :

## Paragraf 8 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas

## Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas, terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Fasilitasi Antar Lembaga Legislatif dan Aparatur Pemerintah;
2. Sub Bidang Fasilitasi Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Parpol
- d. Bidang Nilai-Nilai Kebangsaan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengembangan Wasbang, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
2. Sub Bidang Integrasi Bangsa.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanganan Permasalahan Strategis Daerah, terdiri dari :
1. Sub Bidang Peningkatan SDM Satuan Linmas, Ideologi dan Kewaspadaan Nasional;
2. Sub Bidang Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPTB
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 87

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretaris, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9. Lampiran XXII diubah, sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 93

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas memberikan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Bupati.

- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
11. Sesudah Bagian Ketujuh BAB IV ditambah 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedelapan, diantara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 2 (dua) Paragraf dan 4 (empat) pasal yakni Paragraf 1 dan 2 serta Pasal 99a, Pasal 99b, Pasal 99c, dan Pasal 99d, sehingga masing-masing berbunyi sebagai berikut :

## Paragraf 1

## Badan Penanggulangan Bencana Daerah

## Pasal 99a

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Kepala Pelaksana, terdiri dari :
1. Sekretaris Unsur Pelaksana, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Hukum dan Perencanaan ;dan
- c) Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
- a) Seksi Pencegahan; dan
- b) Seksi Kesiapsiagaan.
3. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
- a) Seksi kedaruratan;dan
- b) Seksi Logistik.
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
- a) Seksi Rehabilitasi; dan
- b) Seksi Rekonstruksi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 99b

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala Pelaksana, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 93a akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

## Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia

## Pasal 99c

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, terdiri dari :
- a. Sekretaris;

- b. Sub Bagian, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
2. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
3. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran XXX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 99d

Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretaris dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 93c akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

12. Sesudah Lampiran XXVIII ditambah 2 (dua) Lampiran yakni Lampiran XXIX dan Lampiran XXX sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng pada tanggal 30 Oktober 2010

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, ttd

SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng pada tanggal 30 Oktober 2010

## SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,


## ZAINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010 NOMOR 10

NOMOR

TANGGAL

10 TAHUN 2010

30 OKTOBER 2010

## STRUKTUR ORGANISASI

## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


## SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN XXX

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 10 TAHUN 2010

TANGGAL 30 OKTOBER 2010

## STRUKTUR ORGANISASI

## SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

## KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


## BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,


## SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN XIV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR

NOMOR

10 TAHUN 2010

TANGGAL 30 OKTOBER 2010

## STRUKTUR ORGANISASI

## DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN XXII :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR

10 TAHUN 2010

TANGGAL 30 OKTOBER 2010

## STRUKTUR ORGANISASI

## BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SUB BAGIAN


LAMPIRAN XXIX

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 10 TAHUN 2010 TANGGAL 30 OKTOBER 2010

## STRUKTUR ORGANISASI

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN XVII

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 10 TAHUN 2010

TANGGAL 30 OKTOBER 2010

## STRUKTUR ORGANISASI

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



16

SYAHRIR WAHAB