PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Nomor 12 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN TERUMBU KARANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 16 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP,
- a. bahwa ekosistem terumbu karang di Kabupaten Sumenep merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia, dan merupakan sumber daya alam yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai penunjang kehidupan serta merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya yang sangat bermanfaat khususnya bagi masyarakat Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa kerusakan ekosistem terumbu karang, telah mengancam kelangsungan hidup ikan dan biota laut lainnya, maka untuk mencegah kerusakan dan kepunahan ekosistem terumbu karang perlu pemeliharaan yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya;
- c. bahwa pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dimaksudkan bagi perlindungan, pelestarian dan pengamanan terumbu karang serta lingkungan sekitarnya demi kelangsungan habitatnya di wilayah Kabupaten Sumenep;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dalam rangka pengaturannya dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang Kabupaten Sumenep.
5. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai keanekaragaman hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4725) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan
:
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kreteria Baku Kerusakan Terumbu Karang;
19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.38/Men/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Sumenep 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan
BUPATI SUMENEP
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumenep;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep;
5. Masyarakat adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari ## BAB II
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pengelolaan terumbu karang berlandaskan pada Asas Keterpaduan, Asas Pengelolaan Berbasis Masyarakat, Asas Pemberdayaan Masyarakat, Asas Akuntabilitas dan Transparan, Asas Keberlanjutan dan Asas Pengakuan terhadap Kearifan Tradisional Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Terumbu Karang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan Pengelolaan Terumbu Karang adalah :
- a. terpeliharanya kelestarian ekosistem terumbu karang sebagai basis penunjang pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan;
- b. tercapainya pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistem terumbu karang secara rasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. terciptanya sistem dan mekanisme pengelolaan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat;
- d. terpeliharanya kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa lingkungan terumbu karang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Sasaran pengelolaan terumbu karang adalah :
- a. terhapusnya praktek-praktek pemanfaatan ekosistem terumbu karang dengan cara yang merusak dan sekaligus merehabilitasi terumbu karang yang telah mengalami kerusakan;
- b. terkendalinya pemanfaatan ekosistem terumbu karang, agar tetap menguntungkan bagi masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun sosial;
- c. meningkatnya fungsi kelembagaan yang ada di kelurahan untuk berperan serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan terumbu karang; dan
- d. terpeliharanya tertib administrasi dalam bidang peizinan pemanfaatan ekosistem terumbu karang melalui pemberdayaan sistem pengwasan berbasis masyarakat.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengorganisasian/kelembaaan, pengawasan dan pengendalian dalam Pengelolaan Terumbu Karang sebagai kawasan yang didalamnya meliputi antara lain kawasan konservasi di wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Daerah.
Bagian Pertama Dokumen Perencanaan Terumbu Karang
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 6
- (1) Pengelolaan terumbu karang di wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Daerah dilakukan dengan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi pengelolaan terumbu karang.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyusunannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf Kesatu Rencana Strategis
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 7
Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang sekurang-kurangnya memuat pengaturan tentang tujuan, pendekatan proses penyusunan isi dan masa berlakunya renstra.
Paragraf Kedua Rencana Zonasi
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 8
- (1) Rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang zona pengelolaan meliputi penetapan zona, pembagian jenis kawasan dalam zona dan pembagian jenis pemanfaatan dalam zona dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tata ruang wilayah.
- (2) Rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan luas kawasan terumbu karang, dan tipe ekosistem terumbu karang.
- (3) Dalam penyusunan rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 9
- (1) Rencanaan pengelolaan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang memuat ketentuan meliputi kerangka teknis pengelolaan, syarat, prosedur, aspek koordinasi dan tanggungjawab pengelolaan terumbu karang dengan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 10
Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan dokumen perencanaan kegiatan/tindakan nyata dalam pengelolaan terumbu karang yang memuat antara lain tentang ketentuan tujuan, ruang lingkup, sasaran, waktu, pendanaan dan pelaksanaan yang disusun bersama oleh unsur-unsur antara lain terdiri dari instansi pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pengelolaan terumbu karang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH
Bagian Kesatu Umum
BAB V - KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH
Pasal 11
- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bagian-bagian laut tertentu sebagai kawasan konservasi perairan daerah melalui inventarisasi lingkungan hidup dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Penetapan kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melestarikan fungsi-fungsi ekologis terumbu karang dan/atau untuk melindungi kehidupan dilautan dan daratan.
- (3) Rencana Pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah dilakukan setelah melalui proses identifikasi, penunjukan penetapan status dan penzonasian yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PEMANFAATAN
Bagian Pertama Kebijakan
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 12
- (1) Dalam rangka mengupayakan kelestarian ekosistem dan sumber daya terumbu karang, setiap pemanfaatan dalam wilayah pengelolaan terumbu karang dilaksanakan sesuai dengan jenis dan tata cara pemanfaatan.
- (2) Pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penelitian dan pengembangan;
- b. pengembangbiakan;
- c. aquaria;
- d. pertukaran; dan
- e. jasa.
- (3) Pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh :
- a. orang perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. badan hukum;
- d. lembaga penelitian; dan/atau
- e. perguruan tinggi.
- (4) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat izin sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Kebijakan pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati, dengan
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 13
- (1) Dalam hal pemanfaatan sumber daya terumbu karang untuk skala rumah tangga, menggunakan cara dan/atau alat tradisional yang tidak merusak lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga, dapat dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh surat izin pemanfaatan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.
Bagian Ketiga Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 14
- (1) Dalam rangka pemanfaatan sumber daya terumbu karang untuk tujuan usaha, setiap orang perseorangan atau badan hukum wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penelitian dan pengembangan;
- b. pengembangbiakan;
- c. aquaria;
- d. jasa.
- (3) Ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.
PENGORGANISASIAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
BAB VII - PENGORGANISASIAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
Pasal 15
- (1) Pengelolaan sumber daya terumbu karang diselenggarakan oleh Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Susunan organisasi unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PENGORGANISASIAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
Pasal 16
- (1) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat bagi pengelolaan sumber daya terumbu karang dapat dibentuk Lembaga Mitra Bahari pengelola sumber daya terumbu karang.
- (2) Lembaga Mitra Bahari pengelola sumber daya terumbu karang merupakan lembaga non pemerintah sebagai forum kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan/atau dunia usaha yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pemanfaatan terumbu karang dan ekosistemnya dalam penyelenggaraan pengelolaan terumbun karang.
- (3) Lembaga Mitra Bahari pengelola sumber daya terumbu karang menyelenggarakan fungsi :
- a. pendampingan dan/atau penyuluhan;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. penelitian terapan; serta
- d. penyampaian rekomendasi kebijakan.
- (4) Lembaga Mitra Bahari pengelola sumber daya terumbu karang dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha.
BAB VII - PENGORGANISASIAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
Pasal 17
- (1) Pembentukan Lembaga Mitra Bahari pengelola sumber daya terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ditetapkan oleh Keputusan Bupati untuk masa waktu paling lama 6 (enam) bulan dan/atau sampai dengan terbentuknya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga Mitra Bahari.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, hal ini sesuai dengan Bab V angka 5.2
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Penetapan: Ditetapkan di : Sumenep

Penandatangan: BUPATI SUMENEP KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Penetapan: Diundangkan di : Sumenep

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP Drs. HADI SOETARTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580618 198107 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2014 NOMOR 01
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang.

## BAB VIII

## REHABILITASI DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN TERUMBU KARANG

## Bagian Pertama Rehabilitasi

## Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan terumbu karang, melakukan tindakan rehabilitasi terumbu karang dengan jalan antara lain melalui pelaksanaan dan pengembangan upaya alternatif rehabilitasi, sesuai dengan tingkat kerusakan terumbu karang berdasarkan kriteria dan indikator suatu perairan.
- (2) Tindakan rehabilitasi terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penempatan terumbu karang buatan/transplantasi terumbu karang buatan;
- b. penutupan kawasan untuk sementara waktu dari kegiatan eksploitasi;
- c. pengawasan dan evaluasi secara berkala;
- d. pengembangan teknologi alternatif sebagai penunjang program rehabilitasi terumbu karang yang telah mengalami kerusakan berat.

## Bagian Kedua Pengendalian Pemanfaatan

## Pasal 19

- (1) Pengendalian pemanfaatan ekosistem terumbu karang dilakukan melalui pengembangan sistem pengelolaan yang dapat mengurangi kerusakan terhadap ekosistem terumbu karang.
- (2) Pengurangan kerusakan terhadap ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan dan pengembangan berbagai mata pencarian alternatif bagi masyarakat.

## BAB IX PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

## Bagian Pertama Umum

## Pasal 20

Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya pemberdayaan masyarakat antara lain melalui :

- a. pengembangan mata pencarian alternatif;
- b. pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya terumbu karang dan ekosistemnya;
- d. pengakuan hak dan pelimpahan tanggungjawab kepada masyarakat demi kepastian hukum dalam pengelolaan terumbu karang;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan latihan secara formal maupun informal yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- f. pengelolaan terumbu karang melalui sinkronisasi antara program-program pemerintah dengan aspirasi masyarakat;
- g. pengembangan lembaga masyarakat pengelola ekosistem terumbu karang;
- h. peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan aparat pemerintah daerah dalam mengelola ekosistem terumbu karang;
- i. upaya-upaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

## Bagian Kedua

## Hak dan Kewajiban Masyarakat

## Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, masyarakat mempunyai hak meliputi :
- a. melaksanakan peran serta dalam pemanfaatan ekosistem terumbu karang bagi pemenuhan kebutuhan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. melindungi dan mempertahankan nilai ekologis atas sumber daya terumbu karang;
- c. memperoleh dan menyebarkan informasi tentang pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya;
- d. mengajukan usulan dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan terumbu karang;
- e. melaorkan kepada aparat yang berwenang terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kegiatan yang merusak ekosistem terumbu karang.
- (2) Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, masyarakat mempunyai kewajiban meliputi :
- a. mengelola terumbu karang berdasarkan kearifan lokal yang berlaku sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. menjaga kelestarian terumbu karang dan ekosistemnya sebagai lingkungan sumber daya kelautan;
- c. menyampaikan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya terumbu karang;
- d. melaporkan setiap pelanggaran yang dapat merusak terumbu karang dan ekosistemnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

## Peran Serta Pemangku Kepentingan

## Pasal 22

Dalam Peraturan Daerah ini, peran serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan terumbu karang meliputi:

- a. menyampaikan pendapat, saran bagi perubahan dan/atau perbaikan kebijakan pengelolaan terumbu karang;
- b. mendampingi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam bidang yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing;
- c. membantu pelaksanaan program-program pemerintah daerah;
- d. menyelenggarakan pendidikan lingkungan, latihan dan studi sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masingmasing;
- e. memberi dukungan keilmuan bagi pengembangan, pemulihan dan pengelolaan terumbu karang dalam bentuk penelitian, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, data dan informasi hasil-hasil penelitian, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- f. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Bagian Pertama Pengawasan

## Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Dearah ini dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan antara lain melalui pemantauan dan pengamatan lapangan terhadap pelaksanaan programprogram pengelolaan terumbu karang.

## Bagian Kedua Pengendalian

## Pasal 24

Pengendalian dalam ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai Pasal 2, 3 dan 4 dengan berdasarkan atas ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan dapat mengikutsertakan instansi lain/Lembaga Mitra Bahari pengelola sumber daya terumbu karang.

## BAB XI PEMBIAYAAN

## Pasal 25

Pembiayaan dalam penyelenggaraan pengelolaan terumbu karang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

## Pasal 26

- (1) Sengketa perdata yang terjadi dalam pengelolaan terumbu karang, penyelesaiannya dilakukan melalui cara musyawarah mufakat diantara pihak-pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat dalam sengketa yang dimaksud dalam ayat (1), maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh cara alternatif yaitu mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui cara alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami kegagalan, para pihak yang bersengketa dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII KERJASAMA

## Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan terumbu karang dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain atau dengan pihak lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam suatu rumusan tertulis naskah perjanjian kerjasama.
- (3) Perumusan naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIV

## PENTAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM

## Bagian Pertama Pentaatan

## Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat menyusun dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penunjang yang ditujukan bagi peningkatan kesadaran masyarakat untuk menegakkan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaan serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang.

## Bagian Kedua Penegakan Hukum

## Pasal 29

Penegakan hukum serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pasal Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV LARANGAN

## Pasal 30

Setiap orang/badan hukun dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. menambang dan mengambil terumbu karang dengan cara apapun tanpa izin dari Dinas;
- b. menangkap ikan karang dengan cara yang dapat menimbulkan gangguan terhadap terumbu karang;
- c. menggunakan bom, racun dan bahan lain yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan terumbu karang;
- d. kegiatan lainnya yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku patut diduga dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan terumbu karang.

## BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 31

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran, peringatan tertulis, pembekuan untuk sementara waktu kegiatan dan/atau pencabutan izin untuk kegiatan pemanfaatan terumbu karang.

## BAB XVI

## PENYIDIKAN

## Pasal 32

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah ini diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

## BAB XVIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 34

- (1) Segala Peraturan Daerah yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala ketentuan teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 35

Hal-hal lain yang bersifat teknis administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep


BUPATI SUMENEP

KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep


## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Drs. HADI SOETARTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580618 198107 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2014 NOMOR 01

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 16 TAHUN 2013 TENTANG

## PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

## I. Umum

Sumberdaya wilayah pesisir secara historis telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di Kabupaten Sumenep baik secara ekologi, ekonomi maupun sosial budaya. Secara garis besar sumberdaya pesisir Kabupaten Sumenep terdiri dari berbagai ekosistem laut seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, rumput laut dan sumberdaya perikanan. Seluruh ekosistem pesisir dan laut ini saling terkait satu dengan lainnya secara ekologi sehingga dalam perencanaan dan pengelolaan perlu memperhitungkan ekosistem lainnya. Disamping itu, sumberdaya wilayah pesisir telah membentuk budaya tradisional masyarakat selama berabad-abad, sehingga habitat pesisir di Kabupaten Sumenep merupakan tempat yang kaya berdiamnya keanekaragaman biologis unik yang tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga seluruh dunia.

Ekosistem terumbu karang merupakan salah satu ekosistem pesisir dan laut yang paling penting di Kabupaten Sumenep. Keberadaan ekosistem ini telah memberikan manfaat yang sangat besar terhadap masyarakat disekitarnya. Secara ekologi, ekosistem pesisir terumbu karang berfungsi sebagai daerah pemijahan, daerah pengasuhan, tempat mencari makan bagi biota-biota karang (ikan, molusca, reptil dan crustacea) serta melindungi pantai dari terjangan gelombang. Dari sudut ekonomi, ekosistem terumbu karang memberikan manfaat langsung bagi manusia seperti sumberdaya ikan, sumber obat-obatan, makanan dan sebagainya. Segi sosial dan budaya, ekosistem terumbu karang karena mempunyai kehidupan yang unik sehingga dapat dijadikan objek penelitian yang menarik. Disamping itu, karena keindahannya ekosistem ini banyak dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata bahari.

Ekosistem terumbu karang di Kabupaten Sumenep telah mengalami berbagai ancaman yang semakin besar dan beraneka ragam, seperti pertumbuhan penduduk, dampak negatif pembangunan, pencemaran, penggunaan alat tangkap yang merusak, disamping itu terjadi pula peningkatan kegiatankegiatan ilegal dalam industri perikanan dan pertambangan. Keadaan ini diperparah dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar Kabupaten Sumenep yang rendah seperti kemiskinan, rendahnya kesadaran dan tingkat pendidikan serta lemahnya penegakan hukum dan sistem kelembagaan yang kurang memadai.

Melihat pentingnya keberadaan ekosistem terumbu karang ini terhadap kehidupan masyarak, ekosistem pesisir lain dan biota laut lainnya maka dibutuhkan suatu tindakan penanggulangan secepatnya. Penyusunan dan pemberlakuan Peraturan Daerah pengelolaan ekosistem terumbu karang yang spesifik, merupakan langkah awal untuk menciptakan kerangka kerja bagi pengelolaan ekosistem terumbu karang secara terpadu di Kabupaten Sumenep. Kerangka kerja ini disusun untuk mengembangkan visi, agenda, prinsip dan tujuan bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu di Kabupaten Sumenep. Peraturan Daerah bermaksud mengembangkan suatu sistem kelembagaan dan proses administrtatif dalam mengambil keputusan pengelolaan di masa datang. Dengan demikian Peraturan Daerah ini lebih terfokus pada proses dan kelembagaan dan bukan pada aturan dan sanksi. Setelah mekanisme koordinasi, serta proses bagi partisipasi masyarakat, pendanaan dan aturan-aturan dilaksanakan, maka Peraturan Daerah tambahan menyangkut hal-hal dan kegiatan spesifik yang berhubungan dengan pengelolaan pesisir dapat dikembangkan.

Peraturan Daerah ini konsisten dengan ide-ide dan tujuan-tujuan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan pada kabupaten/kota untuk mengelola dan menatur dirinya sendiri, termasuk pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alamnya. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk membangun dan menetapkan program-program pengelolaan ekosistem mereka, mengikuti prinsip-prinsip Peraturan Daerah, pengelolaan berbasis masyarakat, penguatan kapasitas masyarakat, keterpaduan kegiatan dan pengambilan kebijakan, kelestarian dan keberlanjutan ekologi, partisipasi masyarakat serta pengakuan hak masyarakat tradisional.

Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Sumenep adalah nelayan tradisional yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya wilayah pesisir khususnya perikanan sebagai sumber pendapatan lainnya. Kesulitan menangkap ikan di perairan pesisir dekat pantai akhir-akhir ini menjadikan masyarakat tersebut harus mencari ikan lebih jauh. Dengan dibuatnya sistem pengelolaan ekosistem terumbu karang, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh ikan di perairan pesisir dekat pantai yang pada gilirannya akan meningkatkan kehidupan mereka.

Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kewenangan kepada masyarakat melalui upaya penyusunan kerangka kerja, prosedur, dan prioritas pengelolaan ekosistem terumbu karang di Kabupaten Sumenep, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan penguatan kepada masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang melalui pendidikan, latihan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu prioritas dan kerangka kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara bersamasama dengan masyarakat akan tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Kabupaten Sumenep.

## II. Pasal demi Pasal :

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Dalam pengelolaan berbasis masyarakat, semua pihak mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kemampuan dan fungsinya, yaitu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sedangkan pemerintah setempat memberikan bantuan teknis, dana dan dukungan kebijakan dalam semua tahap pengelolaan. Pihak terkait lainnya seperti swasta, perguruan tinggi, lembaga formal dan informal lainnya juga berpartisipasi dalam setiap langkah pengelolaan serta memberikan kontribusi dana dan bantuan teknis dalam pengelolaan.

Angka 10 Cukup jelas Angka 11 Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan peran serta masyarakat secara spontan dalam semua tahapan mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan pesisir.

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

## Pasal 2

## Ayat (1)

Prinsip keterpaduan, yaitu semua kegiatan dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang dijalankan berdasarkan keterpaduan antar sektor, keterpaduan pengelolaan dan ilmu pengetahuan, keterpaduan antar pemangku kepentingan (stakeholder) , dan keterpaduan ruang;

## Ayat (2)

Prinsip pengelolaan berbasis masyarakat, yaitu pengelolaan yang dijalankan secara swadaya dan partisipasi aktif dari, oleh dan untuk masyarakat disertai kerjasama aktif semua pihak terkait, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## Ayat (3)

Prinsip pemberdayaan masyarakat, yaitu prinsip yang bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang dan ekosistem pesisir lainnya;

## Ayat (4)

Prinsip akuntabilitas dan transparan, yaitu mekanisme kegiatan yang ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pemangku kepentingan lain yang berkepentingan;

## Ayat (5)

Prinsip pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang dan ekosistem pesisir lainnya yaitu penerimaan dan pengakuan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukuk jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan berada di wilayah laut Pemerintah Daerah adalah wilayah laut kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, atau luasnya satu pertiga dari 12 mil laut yang menjadi kewenangan Provinsi yaitu empat (4) mil laut yang diukur dari garis pantai.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Pengembangan upaya alternatif rehabilitasi dalam ayat ini merupakan upaya terus menerus untuk menemukan jalan terbaik bagi terlaksananya pemulihan terumbu karang dan ekosistemnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a sampai dengan huruf c

Cukup jelas

- d. Pemerintah Daerah dapat memberikan pelimpahan tanggungjawab kepada kelompok masyarakat misalnya kepada kelompok masyarakat Pengawas Kelautan dan Perikanan ditingkat Desa atau Kecamatan untuk pengelola terumbu karang.

Huruf e sampai dengan huruf h

Cukup jelas

- i. Yang dimaksud upaya-upaya lain adalah pemberian bantuan misalnya pemberian dana rehabilitasi terumbu karang dengan diswakelolakan kepada kelompok masyarakat.

## Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a sampai dengan huruf e

Cukup jelas

- f. Kegiatan lain yang dimaksud misalnya melaksanakan pemulihan terumbu karang secara langsung (melakukan transplantasi, rehabilitasi dan membuat terumbu karang buatan).

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud instansi lain adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep dalam penyusunan perencanaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a sampai dengan huruf c

Cukup jelas

- d. Kegiatan lainnya dimaksud adalah membuang sampah atau limbah industri dan membuat bangunan yang merusak terumbu karang.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas