UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1967 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1968 (berlaku 1 Januari 1968)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 1968 perlu
ditetapkan dengan Undang-undang:
Mengingat : 1. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;
Memutuskan :
Menetapkan : Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968.
Pasal 1
- (1) Pendapatan Negara tahun 1968 diperoleh dari:
- a. sumber-sumber Anggaran Routine dan
- b. sumber-sumber Anggaran Pembangunan.
- (2) Pendapatan Routine dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp 97.185.960.100,-.
- (3) Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp 41.500.000.000,,-.
- (4) Perincian pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas berturut-turut dimuat dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1967. Kabinet Ampera Republik Indonesia Sekretaris, SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. T.N.I.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1967.

Penandatangan: Pd. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEHARTO Jenderal T.N.I.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan II Undang- undang ini.

## Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara tahun 1968 terdiri atas:
- a. Anggaran Belanja Routine dan
- b. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Anggaran Belanja Routine dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp 97.185.960.100,-.
- (3) Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp 41.500.000.000,-.
- (4) Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang- undang ini.

## Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 dijalankan sesuai dengn pedoman-pedoman yang termuat dalam Lampiran V Undang-undang ini.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-royong membentuk sebuah Panitia dengan tugas untuk bersama Pemerintah merumuskan lebih lanjut perincian dari pedoman-pedoman yang termuat dalam lampiran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. Batas waktu kerja Panitia tersebut adalah 45 hari sesudah berlakunya Undang-undang ini.


## Pasal 4

- (1) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai:
- a. anggaran pendapatan routine;
- b. anggaran pendapatan pembangunan;
- c. anggaran belanja routine;
- d. anggaran belanja pembangunan.
- (2) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai:
- a. kebijaksanaan perkreditan;
- b. perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri.
- (3) Dalam rangka penyusunan laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, disusun pula laporan-laporan mengenai pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan pasal 3 ayat (1).
- (4) Dalam laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, disusun pula prognosa untuk setiap triwulan mendatang.
- (5) Laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dalam pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
- (6) Badan Pemeriksa Keuangan memberitahukan hasil pemeriksaannya atas laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
- (7) Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan, dibahas bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.


## Pasal 5

Selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 1968 oleh Pemerintah harus diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 berdasarkan kepada perubahan/tambahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam pasal 3 untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

## Pasal 6.

- (1) Setelah tahun anggaran 1968 berakhir, dibuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
- (2) Perhitungan anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong untuk mendapatkan penilaian seperlunya.

## Pasal 7

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, tidak berlaku.

## Pasal 8

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1968.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1967. Kabinet Ampera Republik Indonesia Sekretaris,


SUDHARMONO S.H.

Brig. Jen. T.N.I.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1967.

Pd. Presiden Republik Indonesia, ttd

SOEHARTO Jenderal T.N.I.


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## PENJELASAN

## ATAS

## UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 1967 TENTANG

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

## TAHUN 1968

UMUM.

Memenuhi ketentuan-ketentuan perundangan, maka di dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 yang dicantumkan secara ringkas jumlah-jumlah Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968. Untuk tahun ini secara terpisah disebutkan sumber-sumber untuk Anggaran Routine dan sumbersumber untuk Anggaran Pembangunan karena Pemerintah bermaksud melaksanakan anggaran belanja fungsional yang berarti program oriented. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam aspek pembiayaannya diarahkan sedemikian rupa sehingga penerimaan dari dalam Negeri diperuntukkan pembiayaan routine, sedangkan penerimaan dari luar Negeri dikhususkan untuk pembiayaan pembangunan.

Selanjutnya Pemerintah dengan berpegang pada azas Balanced budget, berusaha agar penerimaan routine seimbang dengan pengeluaran routine, dan penerimaan pembangunan seimbang dengan pengeluaran pembangunan. Pemerintah tidak bermaksud mengadakan percampuran antara dua sumber penerimaan itu.

Untuk memungkinkan langkah-langkah penyesuaian dengan perkembangan ekonomi, diperlukan kerja sama erat antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat secara teratur dengan laporan kwartalan mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kebijaksanaan perkreditan. Hasil penilaian terhadap realisasi periodik itu dipergunakan untuk mengadakan penyesuaianpenyesuaian dengan keadaan dimana hal itu dipandang perlu.

Secara keseluruhan angka-angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 lebih besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1967 karena Pemerintah bermaksud melaksanakan lebih banyak dari tahun 1967, baik di bidang routine maupun pembangunan secara bertahap seperti dijelaskan di dalam Nota Keuangan. Untuk memungkinkan kegiatan yang lebih tinggi itu diperlukan pula penerimaan-penerimaan yang lebih besar, terutama dari sumber-sumber dalam Negeri.

## PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1.

Ayat(1). Cukup jelas.

Ayat(2). Cukup jelas.

Ayat(3). Cukup jelas.

Ayat(4). Cukup jelas.

## Pasal 2.

Ayat(1). Cukup jelas.

Ayat(2). Cukup jelas.

Ayat(3). Cukup jelas.

Ayat(4). Cukup jelas.

## Pasal 3.

Ayat(1). Cukup jelas.

Ayat(2). Cukup jelas.

## Pasal 4.

Ayat(1). Cukup jelas.

Ayat(2). Cukup jelas.

Ayat(3). Cukup jelas.

Ayat(4). Cukup jelas.

Ayat(5). Cukup jelas.

Ayat(6). Cukup jelas.

Ayat(7). Cukup jelas.

## Pasal 5.

Pasal ini menetapkan bahwa tidak ada perubahan atau penyesesuai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 di atas plafond yang telah ditetapkan selain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaksanakan dalam bentuk suatu Undang-undang tentang Perubahan dan Tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968. Rancangan Undang-undang tersebut harus sudah disampaikan Pemerintah selambat-lambatnya pada akhir tahun 1968.


Pasal 6.

Ayat (1). Cukup jelas.

Ayat (2). Cukup jelas.

## Pasal 7.

Pasal ini menetapkan bahwa di dalam hal di mana jelas-jelas terdapat pertentangan antara kedua Undang-undang tersebut, maka pasal dari Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini yang diperlakukan. Di mana tidak ada pertentangan itu, seperti halnya dengan pasal 24 Undang-undang Perbendaharaan (I.C.W.), maka pasal dari Undang-undang Perbendaharaan tersebut tetap berlaku sepenuhnya.

Pasal 8.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2841

Mengetahui:

Presidium Kabinet Ampera.

Sekretaris, ttd

SUDHARMONO S.H.

Brig. Jen. T.N.I