PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor JI. Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAB KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 BUPATI SITUBONDO, (berlaku 1 Oct 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor ~2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerinta.h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
33. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 22);
34. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun ~016 Nomor 23).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAIIAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
Menetapkan SITUBONDO TABUN 2017.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017, diubah sebagai berikut:

1. Bab V Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2017:
- a. nomor 9, nomor 10 dan nomor 13 huruf E diubah;
- b. diantara nomor 11 dan nomor 12 ditambah 2 (dua) nomor baru yaitu nomor 1 lA dan nomor 1 lB;
- c. nomor 20 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf E dan huruf F;
- d. ditambah 1 (satu) nomor baru yaitu nomor 33; sehingga berbunyi sebagai berikut :

| NO | URAIAN | SATUAN | TAHUN 2017 (Rp) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 9 | HONORARIUM TENAGA KHUSUS AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Catatan: Pendidikan minimal S1 sesuai dengan kompetensinya | OB | 2.500.000 |
| 10 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Catatan: Pendidikan minimal D3 sesuai dengankompetensinya | OB | 1.500.000 |

| 11 | HONORARIUM OPERATOR TIK/ADMINISTRATOR DAN TENAGAAKUTANSI SKPD Catatan: Pendiclikan minimal SMA/SMK sesuai dengan kompetensinya | OB | 750.000 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| 1lA | HONORARIUM TENAGA KHUSUS TIK PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Catatan: Pendiclikan minimal S1 sesuai dengan Kompetensinya | OB | 2.500.000 |
| 1lB | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG TIK PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Catatan: Pendiclikan minimal SMA Sederajat (dengan sertifikasi khusus), D1, D2, D3 sesuai dengan Kompetensinya | OB | 2.000.000 |
| 13 | E. TENAGA PENDAMPING PROGRAM APP | OB | 1.500.000 |
| 20 | HONORARIUM PENGELOLA BARANG A. Pengguna Barang B. Kuasa Pengguna Barang C. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah | OB OB OB | 500.000 450.000 425.000 |
| 33 | D.Pengurus Barang HONORARIUM BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANO DAERAH (BKPRD) A. Pengarah | | 400.000 |
| | Pembantu B. Ketua C. Sekretaris | OB | |
| | Pengguna E. Pembantu Pengurus Barang Pengguna F.Pengurus | OB | 350.000 |
| | Barang | OB | 325.000 |
| | | OB | 3.000.000 |
| | | OB | 2.750.000 |
| | | OB | 2.500.000 |
| | D. Anggota | OB | 2.000.000 |
| | Sekretariat BKPRD | | |
| | A. Ketua | OB | 2.250.000 |
| | B. Sekretaris C. Pelaksana | OB OB | 2.000.000 1.500.000 |

2. Bab VI Perjalanan Dinas :
- a. huruf A Standar Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Luar Daerah diubah;
- b. huruf D Uang Representasi, dihapus;
4. sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BABVI

## PERJALANAN DINAS

## A. STANDAR PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN LUARDAERAH

| | | TarifBiaya Maksimal (Rp.) | TarifBiaya Maksimal (Rp.) | TarifBiaya Maksimal (Rp.) | TarifBiaya Maksimal (Rp.) | TarifBiaya Maksimal (Rp.) | TarifBiaya Maksimal (Rp.) | TarifBiaya Maksimal (Rp.) | TarifBiaya Maksimal (Rp.) | TarifBiaya Maksimal (Rp.) | TarifBiaya Maksimal (Rp.) | TarifBiaya Maksimal (Rp.) | TarifBiaya Maksimal (Rp.) |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No | Uraian | Bupati | Wakil Bupati | Esl. II. A | Esl. II. B | Est. ill.A | Esl. ill.B | Esl. IV.A | Esl. IV.B | Gol. IV | Gol. ill | Gol. I &II | Non PNS |
| 1 | UangHarian LUAR NEGERI | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A Eropa | 4.000.000 | | 0.750.0000.500.000 | 3.250.00C | 2.750.000 | 2.500.000 | ~.000.000 | .500.000 | •.250.000 | ~.000.000 | 750.000 | 500.000 |
| 1 | B Amerika | 3.500.000 | a.250.ooo | a.ooo.ooc | 2.750.00C | 2.250.000 | 2.000.000 | l.500.000 | .250.000 | .050.000 | 850.000 | 650.000 | 450.000 |
| 1 | C Asia | 3.000.000 | 2.750.000 | 2.500.00C | 2.250.00C | L.750.000 | L.500.000 | L.250.000 | .000.000 | 800.000 | 650.000 | 550.000 | 400.000 |
| 1 | D Afrika | 2.500.000 | 2.250.00C | 2.000.00C | 1.750.00C | l.500.000 | l.250.000 | L.000.000 | 750.000 | 650.000 | 500.000 | 400.000 | 350.000 |
| 1 | LUAR DAERAH | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A LuarPulau Jawa | 2.400.000 | 1.850.00C | 1.800.00C | 1.150.00C | l.050.000 | 950.000 | 850.000 | 700.000 | 500.000 | 450.000 | 350.000 | 300.000 |
| 1 | Luar B Propinsi dalamPulau Jawa | 1.800.000 | 1.500.00C | 1.250.00C | 900.000 | 800.000 | 750.000 | 650.000 | 600.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 | 250.000 |
| 1 | Khusus C Jabodetabek danBali | 1.850.000 | 1.550.00C | 1.400.00C | l.000.000 | 900.000 | 800.000 | 750.000 | 700.000 | 500.000 | 400.000 | 350.000 | 200.000 |
| 1 | LuarDaerah D Dalam Propinsi JawaTimur | 1.400.000 | 1.250.00C | 1.000.00C | 700.000 | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 | 200.000 |
| 1 | Jember, Banyuwangi, E Bondowoso dan Probolinggo | 900.000 | 800.000 | 750.000 | 650.000 | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 250.000 | 150.000 |

| 2 | BiayaTransport | Sesuai TarifYang Berlaku |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 3 | Biaya Penginapan per malam | Sesuai TarifYang Berlaku |
| | Biaya Penginapan Ketua DPRD sama dengan Bupati. | |

## Keterangan :

- Istri/Suami Bupati di berikan uang harian perjalanan dinas luar daerah Rp. 350.000,-
- Istri/Suami Wakil Bupati di berikan uang harian perjalanan dinas luar daerah Rp. 300.000,-

## CATATAN:

Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Luar Daerah akan dilakukan penyesuaian apabila ada petunjuk lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.


Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 3 1 OCT 2016 BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 3 1 OCT 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR ..l3