PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI SULAWESI SELATAN  LUWU TIMUR Nomor 9 Tahun 2015 tentang ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pasal 311
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
PENJELASAN
Pembukaan
dan dokumen-dokumenpendukungnya kepada Menimbang a.
Undang-Unda-ng Nomor 23 Ta-hun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubai beberapa ksli terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepa-la daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimal&lt;sud dalam huruf a, perlu menetapka! Peraturan Daera}I tentang Angga.ran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun AIrgfraIan 2ol6t b.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentarg Pembentuka,n Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Ta-hun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4270); l.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembamn Nega-ra Republik Indonesia Taiun 1985 Nomor 68, Tambahan L€mbaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Nega,ra Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 3569); 2.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nega-ra (l,embaran Negara Republik lndonesia Talun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmba-ra! Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3
- Undang-Undartg Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaal Nega.ra (kmbarar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik 4. Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaal dan Tanggungjawab Keuangan Negara (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tairun 2004 Nomor 66, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaIa Pemerintah Pusat dan Pemertrtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambalan L€mbaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4434)i
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembarafl Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undaig-Undang Nomor 23 Taiun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembamrl Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dar Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwal&lt;ilar Rakyat Daerah (l"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali tera.khir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewar Perwakilan Ral&lt;yat Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l,embaral Negara Republik Indonesia Nomor 4502]. sebagaimana telah diubah dengair Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambaha,n Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Irmbaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4575); ?
13. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Taiun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (l€mba-ran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peratura-n Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Talun 2010 Nomor 11O, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik lndonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemba.ran Nega-ra Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Talun 2006 Pelaporan Keuangar dar Kineda lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Sta,ndar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjamar Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Talun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nega-ra Repubtik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaal Keuangan Daerah sebagaimana telai diubah beberapa ka-li terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Taiun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaar Keuangar Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Ta-hun 20i 1 Nomor 310);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (t€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambaian kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubaian Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerai Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 89);
7
## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
## Dengan persetujuan Bersama dal
## BUPATI LUWU TIMUR
## MEMUTUSKAN:
McnetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANCGARAN 2016.
##
PENJELASAN
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah Surplus/ (Defisit) Rp r.336.075.025.8S8,0O RD1.556.893. o77.ta2,oo (Rp22o,8 18.05 1.284,o0) Rp224.818.051.284,00 Rp4.OO0.OO0.OOO,OO Rp220.818.051.284,O0 3. Pembiayaan Daerai : - a. Penerimaan - b. Pengeluaran Pembiayaan Netto
PENJELASAN
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dad: - (2) Pendapatan Asli Daerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: - a. Pajak daerah - a. Pendapatan Asli Daerah Rp166.867.312.006,00 - b. Dana Perimbangan Rp804.913.799.692,00 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp364.293.914.20O,OO Rp86.767.235.0OO,O0 - b. Retribusi daerah Rp9.5O2.650.OO0,00 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp21.20O.O00.0OO,O0 - d. Lainlain pendapatan asli daerah yang sah Rp49.397 .427 -006,00 - (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: - a. Dara bagi hasil Pajak/Bagi Ha8il Bukan Pajak Rp 138.582.958.692,00 - b. Dana alokasi umum - c. Dana alokasi khusus Rp550.581.81 1.000,00 Rp 115.749.030.000,00 gt - (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimara dimat&lt;sud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: - a. Pendapatan Hibah Rp87.017.185.6O0,00 - b. Dana Bagi Hasil Pajak da,ri Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya Rp 121.2I9.OOO.OOO,OO - c. Dana Penyesuaia-n dan Otonomi Khusus Rp 143.802.431.000,00 - d. Bantuan keuangal dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Rp 12.255.297.600,00
PENJELASAN
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Passl I terdiri da-ri: - a. Belanja Tidak Langsung F]q6O4.67O.O97 .723,OO - b. Belarja Largsung Rp952.222.979 .459,OO - (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari ienis belanja; - (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: - a. Belanja Pegawai - a. Belanja Pegawai Rp435.943.O38.446,OO - b. Belanja Hibah Rp 1.740.000.000,00 - c. Belanja Bantuan Sosia.l Rp9.71O.OOO.O0O,O0 - d. Belarja Bagi Hasil Rp8.335.952.896,00 - e. Belanja Bantuan Keuangan Rp147.441.106.381,00 - f. Belanja Tidak Terduga Rp 1.50O.00O.OO0,0O Rp6.676.188.600,00 - b. Belanja Barang dan Jasa - c. Belanja Modal Rp365.281.971.645,00 Rp58O.264.819.214,00
PENJELASAN
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: - a. Penerimaan Rp224.818.051.284,00 - b. Pengelua-ran Rpa.000.000.o00,00 - (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan A. SILPA Rp224.818.051.284,O0 v - (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: - a. Penyertaan Modal {lnvestasi) Pemerintah Rp4.OO0.O0O.0OO,OO - b. Pembayaran Pokok Utang Rp0,00 Pembiayaan Netto Rp220.818.051.2E4,0O SiLPA Tahun berkenaan Rp0,00
PENJELASAN
Pasal 5
Uraiar lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran ya.ng merupakan bagian yang tida-k terpisahkan dari Peraturar Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

Ringkasan APBD;

2. Lafipiran II

zungkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daeral.r dan Organisasi;

3. Lampiran lII

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orgarisasi, Pendapatan, Belaaja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pfogram dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belalja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduar Urusan Pemerintahan Daerah darl Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangar Negara;
6. Lampiraa VI Daftar jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Da-fta-r piutang daerah;
8. Lampiran VIII DaJta-r penyertaan modal {investasi) daerah;

Da-fta-r perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap

9. Lanpiran x daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset

lainnya;

11. Lampiran XI Da,fta,r kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yalg

belum diselesaikan dan diangga.rkan kembali dalam tahun anggaral ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampirar XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah,

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan da.ri Peraturarl Daerah ini.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Angga-rar Pendapatan Da-rI Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksaraan APBD.

## Pasal 7


Pelaksanaan Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dala'rn Peraturan Daerah ini di tuangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keda berdasark", ketetttuat Peraturan Perundalg-Undansan. {

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Jarluari 2016


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkal pengundangan Peraturan Daera-h ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur, {

.rii.PEL PAnAr XOORDINAST

## -As rE OarATAl{. PENGELOLAA,I hEUAtcAN

## OAN ASSET OAERAH XAA. LUIUU TIMUR

| IELAH DIPERIKSA | P4RAF |
|-------------------|---------|
| SEKDA | |
| ASISTEN | 0 t |
| KAOIS | \ |
| KABID | E |
| KASUBAG / KASI | ?/L-. |

Ditetapkan di Malili tanggal 28 Desember 2 015

Pj PATI LUWU TIMUR,


Diundangkan di Maliti pada tanggal

SEKRRIARIS DAERAH XABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2Oi5 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SUT,AWESI SEI.ATAN,