Unknown Unknown Nomor 25 Tahun 2017 tentang PETUilJUK TEI(NIS PEMBERIAIY DAI{A HIBAH BAGI PENGEMBAT{GAI| SARANA DATI PRASARATfA FOITDOK PESA^IITREN/YAYASAII DAI{ rrA$rID (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menjamin terwujudnya tertib administrasi dan terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas, dan efisiensi pemberian dana hibah bagi Pondok Pesantren/Yayasan dan Masjid, perlu mengatur kembali Petunjuk Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan pe rundang-undangan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagr Pengembangan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/Yayasan dan Masjid;
Mengingat
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagr Pengembangan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/Yayasan dan Masjid perlu disesuaikan;
2. : 1. Undang-Undang Nomor l2 Tahun 195O;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OOl, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2QA2;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlA, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2O15;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI7;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 l;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2O16;
12. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2O16;
14. Peraturan Bupati Pameka$an Nomor 46 Tahun 2A16;
MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PBTUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PONDOK PESANTREN/ YAYASAN DAN MASJID.
BAB II - JUML/IH DAIY KRITERIA PEI{TRIMA DATTA HIBAH
Pasal 2
- (1) Memberikan dana hibah bagi pengembangan sarana dan prasarana Pondok Pesantren/yayasan dan Masjid dengan
BAB II - JUML/IH DAIY KRITERIA PEI{TRIMA DATTA HIBAH
Pasal 3
Kriteria penerima dana hibah ditetapkan sebagai berikut: a. Pondok Pesantren:
- 1 . memiliki santri muqim paling sedikit 15 {lima belas} orang;
2. melaksanakan proses pembelajaran baik formal maupun non formal;
3. memiliki Masjid/Musholla/ Surau;
4. memiliki surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama;
5. berstatus badan hukum paling singkat 3 (tiga) tahun sebelumnya;
6. memiliki surat keterangan berdomisili dari Lurah/Kepala Desa dengan sepengetahuan Camat; dan
7. memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pamekasan;
Yayasan:
1. berstatus badan hukum paling singkat 3 (tiga) tahun sebelumnya;
2. memiliki kantor/sekretariat tetap di Kabupaten Pamekasan;
3. memiliki program kerja;
5. memiliki kepengurusan yang berkedudukan dalam wilayah jelas dan Kabupaten Pamekasan;
4. memiliki surat keterangan berdomisili dari Lurahl Kepala Desa dengan sepengetahuan Camat; dan
Masjid:
1. ditempati untuk sholat Jum'at;
3. memiliki surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama;
2. memiliki sertifikat wakaf atau sertifikat hak milik;
4. memiliki surat keterangan berdomisili dari Lurah/ Kepala Desa dengan sepengetahuan Camat; dan
5. memiliki kepengurusanltakmir yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pamekasan.
BAB III - PROSEDTTR PEIYGA..'UAIY DAIV REALISASI DAITA HIBATI Pasal 4
Pasal 4
- t1) Pemohon mengajukan surat permohonan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Ralryat"
- 12) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat tl) dengan sepengetahuan Kepala Desallurah dan mendapatkan rekomendasi Camat.
- {3)
BAB III - PROSEDTTR PEIYGA..'UAIY DAIV REALISASI DAITA HIBATI Pasal 4
Pasal 5
- (l) Pengajuan surat permohonan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat tentang:
- b. bentuk kegiatan;
- a. tujuan;
- c. biaya; dan
- d.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran.
- {21 Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pondok Pesantren:
1. struktur pengurus;
2. struktur panitia;
3. rencana anggaran biaya;
5. foto bangunan;
4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
- b. Yayasan:
1. struktur pengurus;
2. struktur panitia;
3. rencana anggaran biaya;
4. fotokopi surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
5. laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut;
6. program kerja pada tahun berkenaan dan 1 {satu) tahun sebelumnya;
8. foto bangunan;
7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
- c. Masjid:
1. struktur pengurus;
2. struktur panitia;
3. rencana anggaran biaya;
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
4. fotokopi sertifikat wakaf atau sertilikat hak milik;
6. foto bangunan.

## Pasal 6

- {1) Dana hibah diserahkan kepada penerima me lalui nomor rekening bank atas nama Pondok Pesantren/ Yayasan dan Masjid.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) direalisasikan sekaligus dalam 1 (satu) tahap.

## BAB TV

## MONITORI!5G DAIY EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

## Pasal 8

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {21 terdapat penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima dana hibah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/Yayasan dan Masjid dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 15 September 2OI7

EKASAN, WAKIL B HALIL

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 15 September 2OI7

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

MOHAMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OL7 NOMOR 25