PERATURAN BUPATI MA Nomor 38 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAMAN BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
BUPATI PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 4S
TAHUN 2017
TENTANG :
PETUNJUK TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAMAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,
- bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh, maka peru adanya petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan RSUD Pasaman Barat, a
- bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum, maka PERLU MENETAPKAN Peraturan Bupati tentang petunjuk pengelolaan keuangan BLUD RSUD Pasaman Barat: b
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348), 1
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 2
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 3. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Renublik
Memperhatikan:
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483),
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 5.
3. 'peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 6. tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 7
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, 8.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 9.
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum, 2.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Umum 3.
Menetapkan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, 4.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan, 5.
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 67/PB/2007 tentang Tatacara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga, 6
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK- BLU): 7
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 88 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 8
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksud dalam
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan RSUD.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat yang selanjutnya disingkat RSUD. Adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Direktur adalah Direktur RSUD Pasaman Barat
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit kerja Pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberika pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitasnya.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasakan kehidupan bangsa,sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Pengelolaan Keuangan BLUD adalah kegiatan yang meliputi Perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi, pengelolaan barang, akuntansi dan pelaporan serta pertanggung jawaban, akuntabilitas kinerja, surplus dan defisit.
8. 10.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasaman Barat yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. 11.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
10. 12.Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat RBA RSUD, adalah dokumen Rencana Bisnis Anggaran dan penganggaran tahun anggaran bersangkutan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran RSUD,
- 13.Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi ## BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN RSUD
Bagian Pertama Perencanaan dan Penganggaran
Pasal 2
- (1 RSUD wajib menyusun :
- b. RBA RSUD tahunan dengan mengacu kepada Renstra Bisnis RSUD.
- a. Renstra Bisnis RSUD dengan mengacu kepada Rencana Strategis Daerah,
- (2) Renstra Bisnis RSUD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan RSUD.
-..&amp;
cma
- (3) Direktur wajib menyusun RBA RSUD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
Pasal 3
- (1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memuat suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan,
- (3) Program strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, |
- (2) Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik,
- (4) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat ukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktorfaktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja,
- (6) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun:
- (5) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun:
Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 4
Penyusunan RBA RSUD disusun
Pasal 5
RBA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan RSUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan RSUD.
Pasal 6
- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memuat :
2. Kinerja tahun berjalan, a.
3. Asumsi mikro dan makro: b.
4. Target kinerja, c.
5. Analisis dan perkiraan biaya satuan, d.
6. Perkiraan harga, e.
7. Besaran prosentase ambang batas, g
8. Anggaran pendapatan dan biaya, £
9. Prognosa laporan keuangan, h
10. Rencana pengeluaran investasi/modal, dan J
11. Perkiraan maju (forward estimate), L
12. dan biaya
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
14. Ringkasan pendapatan untuk konsolidasi dengan RKA-APBD. k.
Pasal 7
- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi pencapaian kinerja tahun berjalan,
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi antara lain perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan perkiran keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain meliputi tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, tarif, dan volume pelayanan,
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan,
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan /atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan,
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan bersumber dari pendapatan operasioanal
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
3. (11)Ringkasan pendapatan dan biaya utuk konsolidasi dengan RKA-APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA - APBD.
4. (10)Rencana pengeluaran investasi/ modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
Pasal 8
- (1) RBA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal &amp; disajikan sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (Il) dipersamakan sebagai RKA-SKPD.
Pasal 9
- () RBA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan,
- (2) RBA RSUD yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kembali kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APRD.
Pasal 10
- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif,
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA RSUD untuk diajukan kepada PPKD.
Bagian Kedua
DPA RSUD
Pasal 11
- (1) DPA RSUD paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi, arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan atau barang yang akan dihasilkan RSUD.
2. (2 PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan DPA RSUD paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran,
3. (4 DPA RSUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan Direktur antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
- (3) Dalam hal DPA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, Direktur RSUD dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka DPA RSUD tahun sebelumnya,
- a. kinerja pelayanan bagi masyarakat,
- c. manfaat bagi layanan masyarakat dan,
- b. kinerja keuangan dan non keuangan,
- d. menerapkan praktek bisnis yang sehat.
- (6) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5). digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang beriaku.
10. (5)DPA RSUD menjadi dasar dari penarikan dana bersumber dari APBN dan atau APBD oleh RSUD.
- (7) Penarikan dana untuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagai selisih (mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dengan memperhatikan anggaran kas yang telah dtetapkan dalam DPA-RSUD.

## Bagian Ketiga

## Pendapatan dan Belanja

## Pasal 12

## Pendapatan dan Belanja RSUD bersumber dari :

- a. jasa layanan,

- c. hasil kerja sama dengan pihak lain,
- d. APBD,
- e. APBN,
- f. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.

## Pasal 13

- (1) Pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
2. (3)Hasil kerjasama RSUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (4) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (6) RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (5) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (7) Lain-lain pendapatan RSUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, antara lain :
- b. hasil pemanfaatan kekayaan,
- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan,
- c. jasa giro,
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
- d. pendapatan bunga,
- f. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD,
- g. hasil investasi.

## Pasal 14

- (l) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai

- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sesuai peruntukannya.
- (4) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (3) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD Pasaman Barat dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lainlain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan RSUD Pasaman Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan PPK BLUD.

## Pasal 15

- (1) Biaya RSUD terdiri dari biaya operasional dan non operasional.
2. (3)Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.
- (4) Biaya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

## Pasal 16

- (1)Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri dari :
- a. biaya pelayanan, meliputi :
- 1) biaya pegawai,
- 2) biaya bahan,
- 3) biaya pemeliharaan,
- 5) biaya pelayanan lain-lain.
- 4) biaya barang danjasa dan,
- b. biaya umum dan administrasi,meliputi :
- 1) biaya Pegawai,
- 2) biaya administrasi kantor,
- 3) biaya pemeliharaan,
- 5) biaya promosi dan,
- 4) biaya barang dan jasa,
- 6) biaya umum dan administrasi lain-lain.

- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
2. (3)Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

## Pasal 17

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri dari :

- a. biaya bunga,
- c. biaya kerugian penjualan aset
- b. biaya administrasi bank,
- d. biaya kerugian penurunan nilai,
- e. biaya non operasional lain-lain.

## Pasal 18

- (1) Seluruh pengeluaran RSUD yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap bulan.
- (3) Bentuk format Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) dan laporan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.
- (2) Seluruh pengeluaran RSUD yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

## Pasal 19

- (1) Pengeluaran biaya RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya rumah sakit yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat,
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (4) Fleksibilitas perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RSUD dapat melakukan perubahan RBA RSUD Pasaman Barat setiap triwulan.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dilakukan perhitungan kumulatif pada

- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada TAPD melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.

## Pasal 20

- (1) Ambang batas RBA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase,
- (3) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA RSUD dan DPA RSUD Pasaman Barat oleh BPKD.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Bagian Keempat

## Pengelolaan Kas

## Pasal 21

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD.

## Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD RSUD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :
- b. melakukan pemungutan pendapatan dan atau tagihan, |
- a. merencanakan penerimaan dan pengelolaan kas,
- c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank,
- e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek untuk memperoleh pendapatan,
- d. melakukan pembayaran,
7. fl. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh tambahan.
8. (2)Pengelolaan kas BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Penarikan dana yang bersumber dari APBN dan atau APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuka oleh Direktur RSUD pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat yang di sahkan oleh Kepala Daerah melalui Keputusan Bupati atas penetapan rekening daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- (5) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.

## Bagian Kelima

## Pengelolaan Piutang dan Utang

## Pasal 23

- (1) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (3) RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutangjatuh tempo.
3. (2)Piutang RSUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisinis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD Pasaman Barat. menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang RSUD.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dikoordinasikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah dengan dilampiri bukti-bukti valid yang sah.
- (7) Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh:
- (6) Piutang RSUD dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- c. Kepala Daerah/Bupati untuk jumlah lebih/diatas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kepala Daerah/Bupati untuk jumlah lebih diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) s/d Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

## Pasal 24

- (| RSUD dapat melakukan pinjaman futang sehubungan dengan kegiatan operasional dan atau perikatan peminjaman dengan pihak lain atas persetujuan Kepala Daerah dengan menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan study kelayakan hutang.
- (3) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional termasuk untuk menutup defisit kas.
- (2) Pinjaman/utang RSUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal/pengeluaran investasi.
- (6) Perikatan peminjaman dilakukan oleh Pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (5)Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (7) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan study kelayakan utang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1.

## Pasal 25

- (1) RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo yang dianggarkan melalui RBA/DPA RSUD.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA/DPA RSUD.

## Bagian Keenam

## Investasi

## Pasal 26

- (1) RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, atas persetujuan Kepala Daerah.

## Pasal 27

- (1)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (Jl) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan,
- c. beresiko rendah.
- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas, dan

## Pasal 28

- (4) Investasi jangka penjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tidak dapat dilakukan kecuali berdasarkan persetujuan Kepala Daerah.

## Pasal 29

Investasi sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) dapat dilaksanakan apabila PPK BLUD dengan status BLUD penuh dan dengan persetujuan Bupati disertai dengan study kelayakan investasi.

## Pasal 30

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

## Bagian Ketujuh

## Kerjasama

## Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain atas izin Kepala Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

## Pasal 32

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1), antara lain :

- a. kerjasama operasi,
- c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- b. sewa menyewa,
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ikatan antara RSUD dengan pihak lainnya, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hak penggunaan/pemakaian barang/alat RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD antara lain dari kerja sama jasa pelayanan perawatan dan pendidikan.

## Pasal 33

- (1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA RSUD Pasaman Barat.

## Bagian Kedelapan

## Pengadaan Barang dan/atau Jasa

## Pasal 34

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pangadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

## Pasal 35

- (1) RSUD selaku Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan PPK BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan fungsional, yaitu :
- b. hibah tidak terikat:
- a. jasa layanan,
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain, dan
- d. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.

## Pasal 36

- (1) Dalam penetapan jenjang nilai pengadaan/penyedia barang dan/atau jasa di RSUD mengacu pada Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan melalui peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan /atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyelesaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

## Pasal 37

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberian hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

## Pasal 38

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan oleh pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Unit Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (ULPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan RSUD.
- (2) Untuk kelancaran dalam pengadaan barang dan/atau jasa di RSUD dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (ULPBJ) yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
4. Unit Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (ULPBJ), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

## Pasal 39

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3), dilakukan dengan prinsip :

2. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung, dan
1. Objektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancarandan ketepatan tercapainya pengadan barang dan/atau jasa,
3. Saling uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapat keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

## Bagian Kesembilan

## Pengelolaan Barang

## Pasal 40

- (1) Barang inventaris milik RSUD dapat dialihkan kepada pihak lain dan atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis Dan berdasarkan persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (2) Pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan atau dihibahkan dengan membuat berita acara pengalihan dan serah terima kepada pihak lain.
- (4) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan RSUD.
- (5) Pengalihan dan atau penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan dituangkan dalam laporan keuangan RSUD.

## Pasal 41

- (DH RSUD tidak dapat mengalihkan dan atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan

- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. (#/Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan RSUD.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengalihan dan atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD harus mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 42

- (1) Tanah dan bangunan RSUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan RSUD Pasaman Barat untuk penyelenggaraan tugas pokok, fungsinya dapat dialihkan oleh Direktur dengan persetujuan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Bagian Kesepuluh

## Surplus dan Defisit Anggaran

## Pasal 43

- (1) Surplus anggaran RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi biaya RSUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Kepala Daerah sesuai kewenangannya disetorkan sebagian atau seluruhnya kekas daerah dengan mempertimbang kan posisi likuiditas RSUD.

## Pasal 44

- (1) Defisit anggaran RSUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya RSUD pada satu tahun anggaran.

- (2) Defisit anggaran RSUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada BPKD.

## Bagian Kesebelas

## Penyelesaian Kerugian

## Pasal 45

Setiap kerugian Daerah pada RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

## Bagian Keduabelas

## Penatausahaan

## Pasal 46

Penatausahaan keuangan RSUD paling sedikit memuat :

- . Penerimaan/pengeluaran, 2.
- . pendapatan / biaya, 1
- . utang/piutang, 3.
- . ekuitas dana. 5.
- persediaan, aset tetap dan investasi, dan 4.

## Pasal 47

- (1) Penatausahaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 48

- (1) Direktur RSUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan RSUD.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPKD.

## Bagian Ketigabelas

## Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan

## Pasal 49

RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.

- (1) Setiap transaksi keuangan RSUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan, pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan RSUD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) RSUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya

## Pasal 51

- (1) Laporan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, disertai mengenai laporan kinerja.
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha/ layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan RSUD.
- (2) Laporan keuangan unit-unit usaha/layanan yang diselenggarakan RSUD dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Laporan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Bupati,sesuai dengan kewenangannya, untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (6) Laporan keuangan RSUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah, sesuai dengan kewenangannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode laporan berakhir.
- (7) Penggabungan laporan keuangan RSUD adalah laporan keuangan RSUD dan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Standar akuntasi Keuangan.
- (8) Laporan pertanggungjawaban keuangan RSUD diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## Bagian Keempatbelas

## Akuntabilitas Kinerja

## Pasal 52

- (1) Direktur bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA RSUD.

## BAB IlI

- (2) Direktur mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional RSUD secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S1 ayat (1).

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 53

- (1) Pembinaan RSUD dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan RSUD dilakukan oleh BPKD.

## Pasal 54

- (1) Pengawasan operasional RSUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin RSUD.

(3)

## Pasal 55

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (54), dibentuk dengan mempertimbangkan :

- b. Kompleksitas manajemen,
- a. keseimbangan antara manfaat dan beban,
- c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

## Pasal 56

- (1) Pangawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (54) bersama-sama jajaran manajemen RSUD Pasaman Barat menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal RSUD.
- (2) Fungsi pengendalian internal RSUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen RSUD dalam hal:
3. pengamanan harta kekayaan, a.
4. menciptakan akurasi system informasi keuangan: b.
5. menciptakan efisiensi dan produktifitas,
6. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang d.

- (3) Kriteria dan persyaratan yang dapat diusulkan menjadi pengawas internal antara lain :
- b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa,
- a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai,

## BAB IV

## REMUNERASI

## Pasal 57.

- (1) Direktur, Dewan Pengawas, dan pegawai RSUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

## Pasal 58

- (1) Penetapan remunerasi RSUD mempertimbangkan faktor-faktor :
- b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis,
- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola RSUD, tingkat pelayanan serta produktifitas,
- c. kemampuan pendapatan RSUD,
- (2) Ketentuan mengenai remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan pembagian persentase Operasional dan besaran jasa/remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati Pasaman Barat.
- d. kinerja operasional RSUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

## BAB V

## EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

## Pasal 59

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD dilakukan setiap tahun oleh Kepala Daerah dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD

## Pasal 60

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan RSUD dalam :

- memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas), b.
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas),
- memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas), C.
- kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran. d.

## Pasal 61

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN

## Pasal 62

Investasi yang telah dimiliki atau dilakukan RSUD sebelum ditetapkan menjadi PPK-BLUD RSUD, dianggap telah mendapat persetujuan investasi dari Bupati Pasaman Barat, sesuai dengan kewenangannya, pada saat RSUD ditetapkan menjadi PPK-BLUD.

## Pasal 63

Pada saat mulai berlakunya peraturan Bupati Pasaman Barat semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan RSUD yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasai 64

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Direktur RSUD.

## Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat Pada tanggal 18 /Mg/ 2017 BUPATI PASAMAN BARAT,


SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat 2017

Pada tanggal, (8 MEI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,

--

"

MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 PERATURAN BUPATI NOMOR : /£ TAHUN 2017

| NO | JABATAN | TANGGAL | | PARAF |
|------|-------------------|----------------|---------|
| | Sekretaris Daerah | |/8 /, - 39 Ps | / . |
| | Direktur RSUD | TA & AN | | |
| | Kabag TU | TC Ang. | |

## mpiran : 1 PERBUP CONTOH SP38


## PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

(RSUD)


Jin, Jendral Sudirman, JambakJalur VI, SimpangAmpekTelp/Fax : (0753) 65960

## SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B ) RSUD-BLUD

Nomor: /SP3B/BLUD/ An tanggal, butan,tahun

/

ektur Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat memohon kepada :

ndahara Umum Daerah selaku PPKD

- ar mengesahkan dan membukukan pendapatan belanja BLUD sejumlah :

Saldo Awal

Rp

-

Pendapatan

Rp

-

Belanja

Rp

-

Kas Tunat Bendahara

Rp

Kas di Bank

Rp

'

Saldo Akhir

Rp

-

tuk bulan

sbutan

s/d

tahun

sar Pengesahan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 11 tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016. 2. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016.

- 3, DPA nomor 1.02 .02 tanggal

- bulan tahun

usan

- 11.02 Kesehatan

Banisasi

- Rumah Sakit Umum Daerah

ima SKPD

- RSUD Pasaman Barat

ogram

- 1.02.1.02.02.33 Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

- 1.02. 1.02.02.33.03 Pelayanan BLUD Rumah Sakit

piatan

| PENDAPATAN | PENDAPATAN | BELANJA | BELANJA | BELANJA | BELANJA | BELANJA | BELANJA |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------|
| 'Kode Rekening | Jumlah | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | | Jumlah |
| 00.0101.00195-6 | totalpendapatan | S | 2 | 1 | | 07 | | O1 (Biaya pegawai | - |
| | triwulan | | | | | | | Rincian Belanja | - |
| | | 5 | 21 | | 212910 | Biaya bahan dan alat laboratorium 1 | - |
| | | | | | | Rincian Belanja | - |
| | | 5 | 2 | 3 | F28| 6 | |Biaya Belanja Modal | " |
| | | | | | | Rincian Belanja | - |
| rnjah Pendapatan | total pendapatan | Jumlah Belanja | Jumlah Belanja | Jumlah Belanja | Jumlah Belanja | Jumlah Belanja | - |

Jambak, tanggal ,bulan,tahun Kepala OPD RSUD Pasaman Barat

Tulis nama Direktur

Nip


Lampiran : 2

Lampiran :3


## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN BELANJA BLUD RSUD

Nomor

## SURAT PENGANTAR




Kepada yth.

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Dengan memperhatikan SURAT KEPUTUSAN BUPATI NO.

Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

LAKI

Jd

'8 tentang penetapan penerapan

bat

Ima

ari

LN - bersamaini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran pem Rubjsuo sebagai berikut:

a

- Urusan Permintaan

SKPD

Tahun Anggaran

Dasar Pengeluaran SPD Nomor

Jumlah Sisa Dana SPD

Nama Bendahara Pengeluaran

Jumlah Pembayaran Yang Diminta

Jambak,

2017

BENDAHARA PENGELUARAN

Nip

(terbilang

Rp



## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOMOR



| SPP LANGSUNG | (LS) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------