PERATURAN BUPATI RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG (berlaku 21 Oktober 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG
Tahun 2013
PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 42 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
-
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang perlu menata kembali Organisasi Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 778);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);
13. Peraturan...
Menetapkan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 1).
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
9. Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT JPK adalah UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disebut kepala adalah Kepala UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Organisasi UPT JPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
UPT JPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur Pelaksana Teknis Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
UPT JPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengelolaan pembiayaan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5
UPT JPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi :
- a. perencanaan program penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengelolaan pembiayaan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- b. pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan ( stakeholder ) dalam penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengelolaan pembiayaan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- c. pelaksanaan administrasi dan teknis operasional kegiatan pembinaan dan pengelolaan pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan;
- d. pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengelolaan pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan;
- e. pelaksanaan rujukan upaya pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan; dan
- f. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas proses kegiatan pengelolaan pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan.
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi UPT JPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur dari Susunan Organisasi UPT JPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

Bidang Tugas Susunan Organisasi

Paragraf 1

## Kepala

## Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan.

## Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan tanggungjawab kepada Kepala dalam hal :

- a. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga dan perjalanan dinas;
- b. mengelola administrasi kepegawaian;
- c. memelihara, dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;


- d. mengelola administrasi keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 3

Pelaksana

Pasal 9

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan tanggungjawab kepada Kepala dalam hal :

- a. melaksanakan penyiapan materi, data informasi dan kegiatan penyelenggaraan pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan kegiatan penyelenggaraan pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan;
- c. melaksanakan kegiatan perluasan akses layanan dalam kegiatan penyelenggaraan pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan; dan
- d. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala.

## Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

## BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun diluar UPT JPK;


- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya.

## Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di dalam lingkungan UPT JPK;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya.

## Pasal 14

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di dalam lingkungan UPT JPK; dan
- b. melaksankan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

## Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di dalam lingkungan UPT JPK; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

## Bagian Kedua

Pelaporan

## Pasal 16

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib menyampaikan laporan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

## Pasal 17

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 wajib menyampaikan laporan kepada Kepala tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu.


## Pasal 18

Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

## Kewenangan Mewakili

## Pasal 19

Dalam hal Kepala berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana atau Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dapat mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Keempat

## Kepegawaian

## Pasal 20

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (4) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan UPT JPK.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan UPT JPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII

## KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

## Pasal 22

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


## Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI SERANG,

Cap/ ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap / ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 42

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERANG

Nomor

: 42 Tahun 2013

Tanggal

: 21 Oktober 2013

Tentang :

Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG


PELAKSANA

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

## A. TAUFIK NURIMAN