Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 1945 tentang PERT'BAHAN AITGGARAIT PEilDAPATAIT DAN BELAITJA DATRAII TATITIN AITGGARAIY 2015 DTITGAN RAIIITIJAT TT,HAN YANG MAIIA ESA BI'PATI SITI'BONDO, : bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Menglngat
BUPATI SITUBONDO PROVINSI JA1UATIMUR
PERATTIRAIY DATRAH KABI'PATEN SITUBONDO
NOMOR 6 TAHI'II 2015 TTNTANG
PERT'BAHAN AITGGARAIT PEilDAPATAIT DAN BELAITJA DATRAII TATITIN AITGGARAIY 2015
DTITGAN RAIIITIJAT TT,HAN YANG MAIIA ESA
BI'PATI SITI'BONDO,
: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (t) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OL5, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2 Undang-Undang Nomor t2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Frovinsi Jawa Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan " Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4U sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
4. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor a355); tentang Republik Lembaran
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aao0);
8. undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor Lo4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
9. undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
10. undang-undang Nomor 28 Tahun 2oog tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 190, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor sa09 );
11. undang-undang Nomor 36 Tahun 2oog tentang Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aog Nomor L44, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. L2. undang-undang Nomor 12 Tahun 2olL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 5239);
13. undang-undang Nomor 6 Tatrun 2ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2at4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telatr beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (I-,embaran Negara Republik Indonesia Tatrun L972 Nomor 38); 15.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2000 Nomor zLO, Tambahan Lembaran Negara Nomor ao28l; 16.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tatrun 2AO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47L21; 17.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l.ayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2; 18.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L37 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751; 19.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OLO (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Os Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761; 20.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 2L.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aftSl;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (I"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a86a\
29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OOg tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oag Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49721 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2Ol2;
30. Peraturan Pemerintatr Nomor 69 Tahun 2OLA tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Padak dan Retribusi Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2o1o Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olo Nomor t2s, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 52721;
10. 33" Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtL Nomor 59);
34. Perahrran Pemerintatr Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( kmbaran Negara Republik Lrdonesia Tatrun 2OL4 Nomor 92, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tatrun 2OL2;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
37. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, teraktrir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2OLL (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20lL Nomor 310);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor LT Tahun 2007 tentang Pedoman Teloris Pengelolaan Barang Milik Daeratr;
7. 4A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OOT tentang Pengelompokan Kemampu€ur Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OOT tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.AT /2008 tentang Penggunaan Dana Bag Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana BaSl Hasil Cukai Tembakau;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2OL2;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 183/PMK.OT /2OL4 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimat Komulatif Piqjaman Daeratr Tahun Anggaran 2015;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
48. Peraturan Daerah I(abupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Sihrbondo (Lembaran Daeratr Ihbupaten situbondo Tahun 2003 Nomor s) sebagaimana telah diubah dengan Perahrran Daerah I(abupaten Situbondo Nomor 5 Tatrun 2OAT (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OOT Nomor 5);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan furggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2oo5 seri A Nomor 0U sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor 5 Tahun 200s (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 5);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2l;
51. Peraturan Daerah l(abupaten Sihrbondo Nomor 4 Tatrun 2006, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (kmbaran Daeratr l(abupaten Sittrbondo, Seri E Nomor 03);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor LT Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah I(abupaten situbondo Tahun 2006 Nomor L7l;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2aa7 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7 Nomor 6);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2oo8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2OLL tentang Pqiak Daerah (Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 4l;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2OLL tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 5);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2OLL tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL Nomor 6);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun zOLt tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 7l;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 20 1 1 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol1 Nomor 8);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun zOLt tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 9);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor t0 Tahun 2Dfi tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 1O);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2OlL tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (kmbaran Daerah Ihbupaten Situbondo Tahun ?OLI Nomor 11);
63. Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tatrun 2OLt tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor L2l;
64. Peraturan Daeratr I(abupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2OLL tentang Retribusi Rumatr Potong Hewan (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2O1 1 Nomor 13);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor t4 Tahun 2OlL tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikart (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL Nomor L+l;
66. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2A11 tentang Retribusi lzti't Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tatrun zOlL Nomor 15);
67. Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2OLL tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor 1 Tahun 2o1o tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2oL0 (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2OL1 Nomor 18);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2OLL tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2OL1 Nomor 2Ol;
69. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2oLl tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2OLL Nomor 231;
70. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2OLL tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2011 Nomor 241;
72. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2ol2 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2oos-2o2s (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2ot2 Nomor 6);
6. 7L. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2AL2 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten situbondo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten situbondo (L,embaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol2 Nomor 4l;
73. Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor 7 Tahun 2oL2 tentang Pembentukan Dana cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2012 Nomor Tl;
75. Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor 5 Tahun 20 1 5 tentang Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2oL4 (L,embaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 6).
74. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor LT Tahun 2oL4 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 ls (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL4 Nomor 221;
Dengan PersetuJuan Bersama
DEITAN PIRWAI(ILAIY RAI(YAT DAERAII KABITPATTIT SITUBONDO dan BUPATI SITUBOITDO
ME}IUTUSKAN:
Menetapkan : PERATIIRAN DATRAII TTIITANG PERUBAIIAN AIVGGARAIT PEIIDAPATAIT DAN BELANJA DAERAII TAHUIY ANGGARAN 2015.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL5 setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp. 1.465.892.015. L37 ,34
54.489.391.141.34
Jumlah kndapatan setelah Rp. 1.520.381.406 .278,68
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. perubahan
2. Belanja
- a. Semula
- b. Bertamb ah / (berkurang) Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus/ Defisit) Setelah perubatran
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkuran$
Rp. 1.549.388.736.305,37
Rp. 122.045.601.067.1O
Rp. L.67 L .434.337 .372,47
Rp. (151.052.931.093,79)
Rp. 84.O46.72t.168,03
Rp. 67.556.2O9.925.76
Jumlah Penerimaan setelah Rp. 151 .602.931 .093,79
Perubahan
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp.
550.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurand Rp.
O,OO
Jumlah Pengeluaran setelatr Rp.
55O.O0O.OOO.0O
perrbahan
Jumlah Pembiayaan neto Rp Setelah perubahan
Sisa Lebih Fernbiayaan Angaran Rp. Setelah perubahan
15 1 .052.93r .O93,79
0,00
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ddam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula RP. 2) Bertambahlperkurang) Rp.
L25.963.802.2L4,34
18.367.148.807.47
- Jumlah perrdapatan asli daexah Rp. stelah kubahan
L44.330.95 L .O21 ,8 1
- b. Dana perimbangan 1) Semula
Rp. 1.002.450.756.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlahdanaperimbangan Rp. setelah krubahan
(6.486.620.762.00)
995.964.L35.238,0O
l.ain-lain pendapatan daerah yang sah
- 1) Semula
Rp.
337.477.456.923,00
Bertambahl(berkurang) Rp.
42.608.863.095.87
Jumlah tain-lain pendapatan Rp.
380.086.320.018,87
daerah yang sah *lah knftahan
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
Pajak daerah
- 1) Semula
Rp.
23.459.085.849,00
Bertambahl(berkurang) Rp. Jumlah pendapatan asli Rp. daerah stelah Perubahan
3.1 18.310.601.50
26.5TT.396.450,50
Retribusi daerah
Semula 2) Bertambahl perkurang) Rp. Jumlah retribusi daerah Rp. setelah Perubahan
Rp.
25.834.679.510,00
152.571.110.00
2s.gg2.2so.62o,0o
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 1) Semula
Rp. 4.L41,.572.22L,73
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
0.00
Jumlah hasil pengelolaan Rp.
4.L4L.sr2.22L,Tg
kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah Perubahan
L^ain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Semula Rp. 72.528.464.633,61 2) Bertambahl(berkurang) Rp. 15.091.267.095.97 Jumlah lain-lain pendapatan Rp. gr .6Lg.Tst.T2g,sB asli daerah setelah Perubahan
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
Dana bagr hasil pajak I BaSr hasil bukan pajak
- 1) Semula
- 2) Bertamba}r I perkurang) Jumlah dana bagl hasil setelah Perubahan
Dana alokasi umum
- 1) Semula
- 2 ) Bertambah / (berkurang)
- Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan
Rp.
L24.981.037.000,00
Rp. .(39.878.290.762.00)
Rp.
85.1A2.746.238,00
Rp. 787 .728.919.000,00
Rp.
0.OO
Rp. 787.728.919.000,00
- c. Dana alokasi khusus
Semula Rp. 89.740.800.000,00 2) Bertambahl(berkurang) Rp. 33.391.670.000.00 Jumlah dana alokasi khusus Rp. 123.t32.470.000,00 setelah Perubahan
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Pendapatan Hibah
- c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- d. Bantuan keuangan daerah lainnya dari provinsi atau dari pemerintah
- 1) Semula
Rp.
615.000.000,00
- 2) Bertambahlperkurang) Rp.
224.526.000.00
Jumlah pendapatan hibah Rp.
839.526.000,00
setelah Perubahan
- b. Dana Bag Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah l.ainnya
- 1) Semula
Rp.
57.560.497.923,00
- 2) Bertambahlperkurang) Rp.
12.401.113.095.87
Jumlah dana bag hasil pajak Rp.
69.961.61 1.018,87
setelah Perubahan
- 1) Semula
Rp. 224.177.586.000,00
Rp. 18.100.724.000.00
Rp.
242.278.310.000,00
- 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan
- 1) Semula
Rp.
55.124.373.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
1 1.882.500.000.00
Jumlah Bantuan keuangan Rp.
67.006.873.000,00
dari prcvinsi atau dari Femerintah
daerah lafumya setelah Ferubafran
Pasal 3
- dimaksud dalam Pasal 1 Belanja Daerah sebagaimana angka 2 terdiri dari : (U
Rp.
930.889.217.941,08
Rp.
5.79L.993.723.67
Rp.
936.681.211.664,75
Rp.
618.499.518.364,29
Rp.
116.253.6O7.343.43
Rp.
734.753.L25.7O7,72
- a. Belanja Tidak la.ngsung
- 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah bela{a tidak langsnng setelah Perubahan
- b. Belanja La.ngsung
- 1) Semula
- 2 ) Bertambah / (berkurang) Jumlah belanja langsung
- setelah Perubahan
- (21 Belanja Tidak La.ngsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja:
Belanja pegawai
- 1") Semula 2) Bertambahl(berkurang) Rp. Jumlah belanja pegawai Rp. setelah Perubahan
Rp. 750.969.883.987,08
(16.827.475.076,33)
734.342.408.910,75
- b. Belanja hibah
Semula 2) Bertambahlperkurang) Rp. Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp.
Rp.
51.749.180.700,00
6.460.295.800.00
Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah belanja bantuan Rp. sosial setelah Perubahan
58.209.476.500,00
9.442.440.000,00
(2.76s.00o.0o0.0o)
O.6TT.440.000,00
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Ihbupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
- 1) Semula
Rp.
2.159.7 59.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
O.OO
- Jumlah belanja bas hasil setelah Perubahan
Rp.
2.Lsg.Tsg.ooo,oo
Belanja bantuan keuangan kepada ProvinsilKabupaten/
Kota dan Pemerintahan Desa
- 1) Semula
Rp.
114.067.954.254,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah belanja bantuan Rp. keuangan setelah Perubahan
19.924.173.000.0o
133 .gg2.r27.2s4,oo
Belanja tidak terduga 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
2.500.000.000,00
(1.200.000.000.00)
- Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan
Rp.
1.300.000.000,00
- (3) Belanja l.angsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
Rp.
55.595.881.760,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah belanja pegawai Rp. setelah Perubahan
5.450.119.900.00
61.046.001.660,00
Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp. 2) Bertambahl(berkurang) Rp. Jumlah belanja barang Rp.
256.510.908.982,29
62.189.028.576.74
318.699.9s2.ss9,03
- dan jasa setelah Perubahan
- c. Belanja modal
- 1) Semula 2) Bertambah I @erkurang) Jumlah belanja modal setelah Perubahan
Rp. 306.392.727.672,00
Rp.
48.614.458.866.69
Rp. 355.007.186.488,69
Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp.
84.046.721. 168,03
- 2) Bertambah/(berkurang) Ro.
67 .ss6.2o9.92s.76
Jumlah penerimaan
setelah Perubahan
- b. Pengeluaran
- 1) Semula Jumlah pengeluaran
Rp.
15 1 .602.931 .A93,79
Rp.
550.000.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp. setelah Perubahan Rp.
0.00
550.000.000,00
- pada ayat (1) huruf a (21 Penerimaan sebagaimana dimaksud terdiri dari jenis pembiayaan :
sisa Lebih Perhitunga.n Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 1) Semula 2 ) Bertambah / (berkurang) Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 6 1.400.301 .7O2,22 Rp. 67.556.209.925.76 Rp. L28.956.511 .627,98
Pencairan dana cadangan L) Semula Rp. 2) Bertambahlperkurang) Rp. Jumlah Penerimaan Rp. Kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan
22.646.4L9.465,91
O.OO
22.646.4L9.46s,gi
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- 1) Semula
Rp.
550.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah penyertaan modal Rp. (investasi) daerah setelah Perubahan
0.OO
550.000.000,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal L, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

| 1. | I"ampiran I | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Lampiran II | Anggaran Ringkasan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintatran Daerah dan |
| 3 | Lampiran III | Organisasi SKPD; Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan |
| 4 | Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Ur-usan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| 5 | Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6 | Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; |
| 7 | La.mpiran VII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tatrun anggaran ini; |
| 8 | La.mpiran VIII | Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah. |

## Pasal 6

Dalam keadaaan darurat, pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia a.nggarannya yang selanjutnya disampaikan dalam l,aporan Realisasi Anggaran dengan kreteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Daerah;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

## Pasal 7

l,andasan operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201s, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubatran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2015.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal T'g S[p ?01\_q

BI'PATI SITI'BONDO,


Diundangkan di Situbondo Pada tanggal -o g sEP 2015

SEKREIARIS DATRA}I KABI'PATEIT SITT'BOIIDO,


LTIUBARAN DATRAH KABUPATEIT SITI'BONDO TAHUN 2015 ITOMOR g

ITORTG PERATURAN DAERATI KABI'PATEIT SITT'BONDO PROVINSI JAWA TIMITR z 2512-6120-15