PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PENETAPAN TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR TAHUN 2017
'1
TENTANG
PENETAPAN TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Di Linngkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Lingkungan Daerah Proipinsi Sumatera Barat jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
\/
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) yang telah di ubah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara lDaerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Taln:un 2OO7 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2Ol2 Tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Khusus dan Rahasia bagi Kendaraan Bermotor Dinas;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2Ol2 Tenlang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Payakumbuh.
5. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kota Payakumbuh.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.
7. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
8. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.
9. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus.
10. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Walikota dan Wakil Walikota.
11. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.
q
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
TUjuan ditetapkannya Peraturan Walikota protokoler dan kelancaraan pelaksanaan Payakumbuh. ini adalah untuk kepentingan Pemerintah Kota tugas pada
BAB III - TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS
Pasal 4
- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk :
- a. Kendaraan perorangan dinas; dan
- b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan.
- (2) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukan kode wilayah (huruf BA), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf M) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Kendaraan Perorangan Dinas dan kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dapat diberikan tambahan tanda nomor kendaraan khusus/rahasia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Tambahan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Forkominda , Sekretaris Daerah , Para Asisten dan Kepala Badan dan Dinas.
- (5) Pejabat yang mendapatkan nomor kendaraan khusus/rahasia sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Kepala Badan dan Dinas dapat diberikan pada waktu situasi tertentu (situasional)
- (6) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BA 1 M sampai dengan BA 100 M.
- (7) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (21 diberikan untuk:
- a. Kendaraan perorangan dinas.
- b. Kendaraan dinas operasional /kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah,Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur RSUD,Kepala Kantor,Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Camat dilingkungan
(
- Pemerintah Kota Payakumbuh, Sekretaris Badan dan Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- c. Pimpinan Instansi Vertikal.
- (8) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dilaksanakan oieh oleh masing-masing SKPD Kota Payakumbuh dengan berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.

## BAB IV

## PEMBIAYAAN

## Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur sebagai berikut:

- a. Untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Payakumbuh dibebankan kepada SKPD masing-masing.
- b. Untuk kendaraan dinas instansi vertikal dibebankan pada anggaran instansi yang bersangkutan.

## BAB V

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 7

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Walikota ini dapat mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2Ol2 terrtang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


## Pasal 9

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

## Pasal 1O

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.


Ditetapkan di Payakumbuh pada ggal Jl JUL 2Ol7 T2(

TA PAYAKUMBUH

/

frf

"^

F^LEPI

/

Diundangkan di Payakumbuh padatanggal j1 Jttli 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

S


BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 7



L

LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

eq TAHUN 2otl

A t JULI 2otl

PENETAPAN TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

| NO | NOMOR POLISI | PE-IABAT |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | BA lM | WALIKOTA PAYAKUMBUH |
| 2 | BA 2M | WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH |
| 3 | BA 3M | KETUA DPRD KOTA PAYAKUMBUH |
| 4 | BA 4M | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PAYAKUMBUH |
| 5 | BA 5M | KETUA PENGADILAN KOTA PAYAKUMBUH |
| 6 | BA 6M | SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH |
| 7 | BA 7M | WAKIL KETUA DPRD KOTA PAYAKUMBUH |
| 8 | BA 8M | WAKIL KETUA DPRD KOTA PAYAKUMBUH |
| 9 | BA 9M | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| 10 | BAlOM | ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN |
| 11 | BA 11M | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM |
| l2 | BA12M | INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH |
| 13. | BA13M | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 74. | BA14M | KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH |
| 15 | BA15M | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBAR DAYA MANUSIA |
| 16 | BA16M | KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| t7 | BA17M | SEKRETARIS DEWAN |
| 18 | BA18M | KEPALA DINAS PENDIDIKAN |
| 19 | BA19M | KEPALA DINAS KESEHATAN |
| 20 | BA20M | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 2T | BA 21 M | KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 22 | BA22 M | KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 23 | BA23M | KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| 24 | BA24M | KEPALA DINAS SOSIAL |
| 25. | BA25M | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA |
| 26 | BA26M | KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 27 | BA27 M | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 28 | BA28M | KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 29 | BA29 M | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN |
| 30 | BA30M | KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 31. | BA 31 M | KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 32 | BA32M | KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 33. | BA33M | KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| 34 | BA34M | KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 35 | BA35M | KEPALA DINAS PERTANIAN |
| 36. | BA36M | STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK |
| 37. | BA37M | STAF AHLI BIDANG EKONOMI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN |
| 38. | BA38M | STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 39. | BA39M | KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA PAYAKUMBUH |
| 40 | BA40M | BADAN NARTKOTIKA NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH |
| 4t | BA 41 M | KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAYAKUMBUH |


V

| 42. | B.A42M | BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PAYAKUMBUH |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | BA43M | BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH |
| 44 | BA44M | KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH |
| 45. | BA45M | KEPALA LAPAS KOTA PAYAKUMBUH |
| 46 | BA46M | KEPALA KANTOR PAJAK PRATAMA KOTA PAYAKUMBUH |
| 47 | BA47 M | KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 48 | BA48M | DIREKTUR RSUD ADNAN WD |
| 49 | BA49M | CADANGAN |
| 50 | BA50M | KEPALA UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 51 | BA 51 M | KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA |
| 52 | BA52M | KEPALA BAGIAN KESE"IAHTERAAN RAKYAT SETDA |
| 53 | BA53M | KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA |
| 54 | BA54M | KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN SETDA |
| 55 | BA55M | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA |
| 56 | BA56M | KEPALA BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN |
| 57. | BA57M | KEPALA BAGIAN PROTOKOL SETDA |
| 58. | BA58M | KEPALA BAGIAN UMUM SETDA |
| 59 | BA59M | KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA |
| 60. | BA60M | CAMAT PAYAKUMBUH UTARA |
| 61. | BA 61 M | CAMAT PAYAKUMBUH BARAT |
| 62. | BA62M | CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR |
| 63. | BA63M | CAMAT PAYAKUMUH SELATAN |
| 64. | BA64M | CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI |
| 65 | BA65M | KEPALA BAGIAN UMUM SETWAN |
| 66 | BA66M | KEPALA BAGIAN BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN |
| 67 | BA67M | KEPALA BAGIAN FASILITASI FUNGSI PENGANGGAAN DAN PENGAWASAN DPRD |
| 68 69 | BA68M BA69M | SEKRETARIS INSPEKTUR SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN |
| 70. | BATOM | DAERAH SEKRETARIS BADAN KEUANGAN KOTA PAYAKUMBUH BADAN KEPEGAWAIAN DAN |
| | | SEKRETARIS |
| 71. | BA 71 M | PENGEMBANGAN SUMBAR DAYA MANUSIA SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA |
| 73 | BA73 M | DAERAH SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN |
| | M | SEKRETARIS DINAS KESEHATAN |
| 74. | BA74 | SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN |
| 75. | BA75 M | RUANG |
| 76. | BA76M | SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN PRAJA DAN |
| 78. | BA78M | SEKRETARIS DINAS SOSIAL |
| | | SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA |
| 79 | BA79M | DAN PERINDUSTRIAN SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. |
| 80 81. | BASOM BA 81 M | PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 82 | BA82M | |
| | | SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN |
| | BA84M | SIPIL SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN |
| 84 85. | BA85M | SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 86 | BA86M | SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 87. | BA87M | SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU |
| 88 | BA88M | SEKRETAzuS DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA |


V

t'

| 89 | BA89M | SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|------|-------------|-----------------------------------------------|
| 90 | BA90M | SEKRETARIS DINAS PERTANIAN |
| 91 | BA 91 M | OPERASIONAL WALIKOTA II |
| 92 | BA92M | OPERASIONAL WAKIL WALIKOTA II |
| 93 | BA93M | KETUA TIM PENGGERAK PKK |
| 94 | BA94M | WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PKK |
| 95 | BA95M | KETUA DARMA WANITA |
| 96 | BA 96-100 M | CADANGAN |

## [/,,*orA PAYAKUMBUH

ffi

RIZA FALEPI fr

(

dt


I