PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor TAHUN Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN SINTANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, menegaskan tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b, dan dalam rangka pengaturan dan pemberian pelayanan parkir di tepi jalan umum serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Sintang;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, huruf b huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang­Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tirgkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang­Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang­Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara "ate ibaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Pidana emt Ne Re bl Nomor 76, Tambahan Lembaran Vegara epublik Indonesia Nomor 3209); 2.
3. Undang­Undang .·
000466
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tent" Pepyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas ; orupsi, Kolusi, Dan Nepoteisme (Lembaran Negara RepuE! Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nega@ Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentan9 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undan9 Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik indonesla Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); '
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undano
•
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembent"" Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repuol! Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentan9 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembara0 Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentan9 Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4714);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Penempatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Oaerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8);
20. Peraturan Oaerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah: Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. P t n Oaerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 era ural . p kt D h K tentang Susunan Organisas1 beran.9 as· aeral abupaten sitars (tembaran oaerah Kabg?""},7";" Tahun 2oos Nome 2, ramtanan Lembzg ];;z, 8?wale Siano 2) sebagaimana telat upar 1engan eraturan NomO' \_6u aten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran 0aerah 6\_~~a sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambah%an Daerah KabP",, abupaten Sintang Nomor 5); Lembaran Daer@a
Menetapkan
23. "e"a uran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 [,""9 Petbus Jasa ~mum (Lembaran Daerah Kabupaten ?'tang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah abupaten Sintang Nomor 4);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPAT] TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN SINTANG
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;
5. Sadan adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pengelolaan tempat parkir ditepi jalan umum yang telah ditentukan dengan memungut retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Perseorangan adalah orang pribadi yang telah mendapatkan izin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan dengan memungut retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; 7.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya; 8.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum; 9.
10. Penoelola Parr a"2",,9""9 ata baa yang menyelenggarakan usana 1pang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;
11. Juru Parkir adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh ngelola Parkir yang yang tugasnya adalah untuk mengatur {"",, an masuk kendaraan ke tempat parkir dengan eluar . diloke rki ## BAB II
TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR
Pasal 2
- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- 0) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan dengan membentuk Sudut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sudut 30°, sudut 45°, 60° dan sudut 90°.
- 2) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan parkir yang membentuk sudut 0 menurut arah lalu lintas.
Pasal 3
- Ola parkir pada badan jalan umum ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut
- (t) @rah lalu lintas baik untuk arus satu arah maupun dua arah.
.
Jalan •
l
- dir rbolehks bu-rambu Jalan yang nperboiet an untuk parkir harus dilengkapi dengan ram () 4an atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya. ~ takan
- atan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus diny t engan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain, kecuali di temp tempat tertentu. 3)
()
- empat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu
- p. Sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
,
- .%jan \_ Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan peja kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- e. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter; » ·
- Pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu dan/atau pemben isyarat lalu lintas; .
Pasal 4
- (1) Pengelolaan Parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas dan dapat diikerjasamakan dengan pihak lain.
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Perseorangan berbentuk lzin dan untuk Badan berbentuk perjanjian kerjasama.
- 3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perseorangan dan atau Badan.
Pasal 5
- (1) lzin pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas.
- 2) Persyaratan lzin pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) , sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- c. foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
6. () lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
Pasal 6
- (1) Perjanjian Kerjasama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas.
- 2) Persyaratan Perjanjian Kerjasama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan;
- b. foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- d. foto copy Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
Pasal 7
- Femungutan retribusi yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut (Juru Parkir). (1 2
- (3 Parkir beserta kelengkapannya.
- Ualam pelaksanaan pemungutan retribusi, juru parkir wajib memakai seragam \_ '
- elengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- eragam untuk juru parkir berwarna jingga (Orange) dan dilengkapi dengan g« @Uibut sebagai tanda pengenal.
- ; Peli,
- 5) ' perlengkapan lain sesuai kebutuhan. ,\_, ragam dan kelengkapan juru parkir dibuat dan disiapkan oleh Dinas.
Pasal 8
~4ke Perizinan, dan Perjanjian Kerjasama sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran' 0" ,ampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati int­ da0

## Pasal 9

tuk, ukuran, warna dan nomor seri karcis Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaiman ? jmn dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan tel' .: gupati int.

## BAB Ill

## TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

## Pasal 10

- (1) Setiap pembayaran retribusi oleh wajib retribusi diberikan tanda bukt pembayaran berupa karcis.
- 2) Penerimaan pembayaran Retribusi dari Pengelola Parkir ke Petugas Lapangan yang ditunjuk wajib dicatat dalam Buku Penerimaan Pembayaran oleh Petugas Lapangan.

## Pasal 11

- Penyetoran penerimaan retribusi dilakukan oleh Pengelola Parkir melalui Petugas Lapangan ke Dinas melalui Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran. (1)
- Penerimaan Setoran retribusi dari Petugas Lapangan wajib dicatat dalam Surat Tanda Setor dan Buku Penerimaan dan Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan. 2)
- (3) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas · Daerah oleh Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan Surat Setoran.

## Pasal 12

Bentuk, Ukuran dan lsi Buku Penerimaan Tanda Bukti Pembayaran, Surat Tanda Setor Bukt Penerimaan dan Penyetoran, Surat Setoran sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABIV

## KETENTUAN LAIN ­ LAIN

## Pasal 13

�� is Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum disediakan oleh Dinas Dungan Kabupaten Sintang.

## Pasal 14

ae,, , '),,"Pagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebelum iigunakan diporporasi terlebih 9leh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

Pasal 15

000473

getribusi Pelayanan Parki· di Tde n baiK at""\_;~jti pembayaran dar \_"" Fepi Jalan Umum wajib disimpan Jeng@ ~baga!2' n anya berlaku 1 (satu) kali.

## Pasal 16

gea Karcis yang tidak terpakai pada Tahun Anggaran sebelumnya setelah dilakukan ~nghitungan dimusnahkan oleh Tim Penghapusan dengan Berita Acara Pemusnaha0.

## BABV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Sebagai Petunjuk Teknis yang belum diatur dan atau yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 23?KM 2014

K&amp;PAT

sNTN,

{

vow».

lL

rov

cRosBY


Diundangkan di

Sintang

Pada tanggal

2 84

2014

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG((

. \tit.

°

'OSEPHA HASNAH

@ERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 3./

AIPIRAN I

Dasar

00047

PERATURAN BUPATI SINTAN

NOMOR

: 9 TAHUN 2014 :

TANGGAL

2

TENT~G

:

rii#Gast[sAAAN PEMuNGuTAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN SINTANG.

## BENTUK IZIN PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM


Jalan Y.C Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 22209 22293 Fax. (0565) 22209

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS PERHUBUNGAN

## SURAT IZIN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG Nomor : 551.2/ I DISHUB / 2014

## TENTANG PENGELOLAAN PARKIR UNTUK UMUM DI TEPI JALAN UMUM

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum:
- b. Peraturan Bupati Sintang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;
- c. Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun 2014 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Sintang

## MEMBERI IZIN :

Kepada

Nama

Pekerjaan

Alamat

Untuk

mengelola perparkiran di tepi jalan urn um di de pan

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .

.

.

.

jalan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Parkir yang dikelola adalah parkir yang berada di tepi jalan umum;
2. Pengelola parkir bertanggungjawab dan berkewajiban memberikan setoran retribusi parkir kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang / Bendahara Penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp ;
3. Membantu menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelancaran arus lalu lintas;
4. ? Masa berlaku lzin selama l (satu) tahun terhitung mulaitgl...s/d ...,
4. Melaporkan kepada pemberi lzin apabila terjadi perubahan penanggungjawab pengelola selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. lzin sewaktu-waktu dapat dicabut bilamana pihak pengelola tidak dapat memenuhi ewajiban dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG


,MIRAN

I!

PERATURAN BUPATI SINTANG

000475

TANGGAL

: d TAHUN 2014

NOMOR

TENTANG

. i9 A,' ; ·8 r

2014

.

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

RETRIBUSI

PARKIR

DITEPI

JALAN UMUM

DI

KABUPATEN SINTANG.

BENTUK PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM '


## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Y.C Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 22209 - 22293 Fax (0565) 22209

## SURAT PERJANJIAN Nomor : 551.2 / / DISHUB.2014

## TENTANG

## KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama

.

Pekerjaan

.

NIP.

;

"

Jabatan

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

Alamat

Jalan

.

(bertindak untuk dan alas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut PIHAK KE I)

- b. Nama

.

Pekerjaan

.

Tempat/Tanggal Lahir

.

Alamat

.

(selanjutnya disebut PIHAK KE II )

## Pasal 1

PIHAK KE I memberikan pekerjaan kepada PIHAK KE 11 untuk mengelola dan memungut Retribusi Parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Sintang.

## Pasal2

PIHAK KE II menerima pekerjaan dari PIHAK KE I sebagai Pengelola dan Pemungut Retribusi Farkir sebagaimana tersebut pada pasal 1 (satu).

## Pasal3

Rp = =

..

Rp

.

.\_Jumlah ...

: \_Unit x RD, 2.000,-

otensi lokasi parkir sebagaimana tersebut Pasal 1 (satu) dihitung berdasarkan struktur dan esarya tarif retribusi yang ditetapkan sebagai berikut:

- {endaraan Roda 2 (dua)

: ________________ Unit x Rp. 1.000,- = Rp. ...

- endaraan Mobil Sedan, pick up dan endaraan yang sejenis

Pasal 4

$

'

a

## Pasal 4

otensi sebagaimana ters«but 1ggup or![erian retbusi parir is 3.[;]?Pesa! 3 (ga). PIHAK I sepakat dan san ntul 1AK KE I sebesar Rp. ...•

## Pasa15

petribusi parkir sebagaimana tersebut pada pasal 4 (empat) wajib dibayarkan dimuka sebesaf ,% dari nilai kontrak dan 50 % kekurangannya dibayar secara berangsur dengan jangka waktu ebelum berakhirnya perjanjian.

## Pasal 6

Hak dan Kewajiban PIHAK KE I sebagai berikut:

- Menerima Retribusi Parkir dari PIHAK KE II sesuai dengan ketentuan; a

- Memberikan ijin pengelolaan parkir. b

## Pasal7

Hak dan Kewajiban PIHAK KE II sebagai berikut :

- a. Mengelola dan memungut Retribusi Parkir di tepi jalan umum;

- b. Memberikan Retribusi parkir kepada PIHAK KE I sesuai dengan ketentuan.

## Pasal 8

Retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (lima) dibayarkan melalui Bendahara Penerimaan Dines Perhubungan Kabupaten Sintang

## Pasal 9

Penghasilan yang diterima dari PIHAK KE II adalah pendapatan dari pungutan Retribusi Parkir setelah dikurangi setoran kepada PIHAK KE I.

## Pasal 10

PIHAK KE II dalam melaksanakan tugas, wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :

- a. Menggunakan atribut yang disediakan oleh PIHAK KE I;

- b. Bersikap sopan dan santun;

- c. Memberikan karcis kepada juru parkir sesuai peruntukannya.

## Pasal 11

PIHAK KE I berhak mengambil tindakan kepada PIHAK KE Il berupa sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan apabila terjadi keterlambatan pembayaran parkir;

- Pemutusan hubungan kerja apabila Pihak ke Il:

- 1) Melakukan tindakan kriminalitas;

- ?) Secara sah dan terbukti melakukan tindakan huum.

## Pasal 12

� : perjanjian ini dapat berubah dan diperbaiki sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan 6l.

Pasal 13..

000477

Pasal 13

t Perjanjian Kerjasama ini disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yan9 \_~t mengikat dan berlaku terhitung tanggal se »i de ta 1al 6er9l!' vampai lengan tangg

## Pasal 14

gya dikemudian hari terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan kerugian pada PIHAK KE I ertahap, melalui:

~aupun PIHAK KE II dengan adanya Perjanjian ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara Kekeluargaan; [ aur Huum.

## Penutup

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tang9al tersebut di atas.

PIHAK KE II

PIHAK KE I KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG


PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMO

: 9l

TAHUN 2014

TANGGAL

:28 MC

2014

TENTANG

:

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN SINTANG.

## BENTUK, UKURAN, WARNA, NOMOR DAN SERI KARCIS RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

16 cm

7,5 cm

8,5cm antas Putih dengan latar belakang tulisan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang (warna merah muda) omor ditulis warna merah Warna

000001

RETRIBUSI PARKIR

000001

(KENDARAAN RODA DUA )

Rp. 1.000,­

Berlaku satu kalr waktu masuk dan keluar kendaraan

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

000001

## RETRIBUSI PARKIR

(KENDARAAN RODA EMPAT )

Rp. 2.000,­

Berlaku satu kalr waktu masuk dan keluar kendaraan

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## 000001

## RETRIBUSI PARKIR

(KENDARAAN RODA ENAM )

Rp. 4.000,­

Glaku san, kali waktu masuk dan keluar kendaraan Bcrlaku

PFAME[INT A4 KARIIDATEN CINTANG

(KENDARAAN RODA DUA )

## RETRIBUSI PARKIR

PERDA

Kabupaten Stang

No 4 Th

2012 1anggal 26

Apnl 2012

Rp. 1.000,­

(Seribu Rupiah )

Berlaku satu kah waktu masuk dan keluar kcndaraan

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## 000001

## RETRIBUSI PARKIR

(KENDARAAN RODA EMPAT)

PERDA Kabupaten Smtang No 4 Th 2012 Tanggal 26 Apr! 2012

Berdasarkan

Rp. 2.000,­

(Dua Rib Rupiah)

Berlaku satu kalt waktu masuk dan keluar kcndaraan

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## 000001

## RETRIBUSI PARKIR

(KENDARAAN RODA ENAM )

Berdasarkan ­ PERDA Kabupaten Sintang No 4 Th

2012

Tanggal

Apnl 2012

Rp. 4.000,­

( Empat Rib Rupiah)

Berlaku satu kah waktu masuk dan keluar kendaraan

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG


Berdasarkan

26

7

cm

7

cn

7 er


PERATURAN BUPATI SINTANG

000479

NOMOR

: 2? TAHUN 2014

TANGGAL

:

2Ac;

2014

TENTANG

:

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN SINTANG.

BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN PEMBAY ARAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM


PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG BUKU PENERIMAAN RETRIBUSI RETRIBUSI DITEPI JALAN UMUM

TAHUN

.

Bulan...···

Petugas Pemungut / Petugas Lapangan

Nip

.

7


b.

a.

NOMOR TANGGAL TENTANG

: 7 TAHUN 2014 : ? u 2014

PERATURAN BUPAT SINTANG

:

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN SINTANG.

## BENTUK, UKURAN DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN

21 cm

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Nomor Bukti:

•

•

•

·

·

Bendahara Penerima / Bendahara Penerima Pembantu ...•...•··•

.

· a uang sebesar Rp · Telah menerm .

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . .. . .

.. . .


. . .. . . . . . . ..

.

.

•

(

b.

·

.. • ... · ... · · · .. ,.. .. ..

Dari

Nama c.

:

.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. ..

Alamat

- Sebagai pembayaran d

:

:

•············•··································································

)

.

.

.

.

································································

··················

································································ ··············


·············•············•·····································

- e Tanggal diterima uang

Bendahara penerima/ Bendahara Penerima Pembantu

"ut e hue um Pembuyunrenyeonuv Pih K"s' Untuk Bendaham Penenm Bend«han Pemt

int

Arp

Penyetor

'%


uIRAN '

16,5 cm

~«IRAN V


PERATURAN BUrTI SINTANG NOMOR : [% TAHUN 2014 TANGGAL : p? Ag 2014 N TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTA RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN SINTANG. 0004$1

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETOR RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Y.C Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 22209 - 22293 Fax. (0565) 22209

## SURAT TANDA SETOR ( STS)

STNo. ...•...

No. Rekening

'

Harap diterima uang sebesar

Rp

.

(Terbilan ) ... - - • • • • • • ·

·

·

-

-

·

·

·

·

·

·

·

·

·

· ·

·

·

·

·

·

·

·

-

·

-

•

•

•

-

•

•

-

. -

•

-

-

-

-

• .

•

•

-

•

-

-

-

•

-

-

•

-

•

•

• • •

·

·

·

• ·

·

· ·

·

Denqan rinci penerimaan sebagai berikut:

| KODE URAIAN RINCIAN OBJEK REKENING | JUMLAH (Rp) |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Diterima Retribusi ------ | ' RD.······"" |
| Diterima Retribusi | Rp... |
| Jumlah ... ························· | RD... |

Uang terse but diterima tanggal

.

Mengetahui: Pengguna Anggaran

Sintang,

.

Bendahara Penerimaan



periode

Slntang,

.

Bendahara Penerimaan

d

BUPATI SINTANG. \

r i"

/

MIL TON CROSBY


0004$2

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

: 2l TAHUN 2014

TANGGAL TENTANG

: 2 Au

2014

pEMUNGUTAN : 'Tar~ cARi PELAKsAN?",'w ~iuM DI RETRIBUSI PARKIR DITEPI KABUPATEN SINTANG.

## BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN ...

sKPD

---

| Penerimaan % - | Penerimaan % - | Penerimaan % - | Penerimaan % - | Penerimaan % - | Penerimaan % - | Penyetoran |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| | No. | Cara Pembavaran | Jumlah | Tang9al | No. ST | Jumlah |
| | Bukti | | RD. | | | --- Ro. |
| | | | RD. | | | RD. |
| | | | Ro. | | | Ro. |
| Jumllh Penerimaan ... | disetorkan | Jumllh Penerimaan ... | Ro. | Jumllh Penerimaan ... | | Ro. RD. |

terdiri dari

Tunal

Rp.

b. Bank a.

c. Lainnya

Rp.

Rp.

Mengetahul:

Pengguna Anggaran

: DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG . . ...

,PIRAN VII!

PERATURAN BUPATI SINTANG

•

(904 S i

NOMOR

: 32\? TAHUN 2014 :0&amp;2 Me 2014

TANGGAL

TENTANG

:

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN SINTANG.

## BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN RETRIBUSI PARKIR DITEPL JALAN UMUM

## SURAT SETORAN

NOMOR: ________________

guK PEMBANGUNAN DAERAH, HARAP MENERIMA DART:

gENDAHARA PENERIMA DINAS PERHUBUNGAN

ABUPATEN SINTANG UNTUK : GIRO: ________________ REK. KAS DAERAH

UANG SE BE SAR :

Rp

(

)

AITU: SETORAN UANG TUNAI INCOME DAERAH SINTANG DARI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

AYAT:

1.07.01

.

1.07.01..

.

1.07.01

..

Retribusi

.

Retribusi

.

Retribusi

..

Jumlah

..

Rp

..

Rp

..

Rp

.

Rp

.

Sintang,

.

Yang Menyetor An. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Nip

..

atan dan tanda tangan yang menyerahkan ua09

Uang tersebut diatas telah diterima

Sintang,

.

Pimpinan Bank Pembangunan Daerah

t

MILTON CROSBY

BUPATI SINTANG,