PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 1 Tahun 2017 tentang KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN PANGAN (berlaku 9 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang bagi masyarakatnya secara merata di seluruh wilayah daerah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
- c. bahwa agar terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, sesuai dengan amanat yang tertuang didalam Peraturan Peramerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6).
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN PANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
9. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
10. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
11. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan termasuk penawaran untuk menjual dan/atau pembelian pangan termsuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
12. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan maupun tidak.
13. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ketempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan.
14. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
15. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
16. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
17. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
18. Cadangan Pangan Pemerintah Nagari adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Nagari.
19. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
20. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam mempenuhi kebutuhan pangan.
21. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan yang serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
22. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hokum atau tidak.
24. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
25. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
26. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
27. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
28. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
29. Bahan Tambahan Pangan adalah standar ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan, adanya bahaya, baik karena pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat menggangu, merugikan dan membahayakan manusia.
30. Sanitasi pangan adalah usaha untuk pencegahan terhadap kemungkinan, tumbuhan berkembang biaknya sasad renik pembusuk dan pathogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
31. Hygiene sanitasi pangan adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap pangan, baik yang berasal dari bahan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi.
32. Industri Rumah Tangga Pangan adalah Perusahan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
33. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baikyang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
34. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
35. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, Vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatanmanusia.
36. Setifikat Mutu Pangan adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
37. Setifikat Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikat/laboratarium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi criteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah :
- a. kemandirian pangan;
- b. ketahanan pangan;
- c. keamanan pangan;
- d. manfaat pangan;
- e. pemerataan pangan;
- f. berkelanjutan; dan
- g. keadilan pangan.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Penyelenggaran Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Penyelenggaran Pangan bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan,mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyrakat, terutama masyarakat Rawan Pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pngan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
- h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5
Lingkup pengaturan Penyelenggaran Pangan meliputi:
- a. perencanaan Pangan;
- b. ketersediaan Pangan;
- c. keterjangkauan Pangan;
- d. konsumsi Pangan dan Gizi;
- e. keamanan Pangan;
- f. label dan iklan Pangan;
- g. pengawasan;
- h. sistem infomasi Pangan;
- i. penelitian dan pengembangan Pangan;
- j. kelembangaan Pangan, dan
- k. peran serta masyarakat.
PERENCANAAN PANGAN
BAB III - PERENCANAAN PANGAN
Pasal 6
Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang Penyelenggaran Pangan kearah Kemandirian dan Ketahanan Pangan.
BAB III - PERENCANAAN PANGAN
Pasal 7
Perencanaan Pangan harus
BAB III - PERENCANAAN PANGAN
Pasal 8
- (1) Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan daerah;
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- (3) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan ditingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (4) Perencanaan Pangan tingkat kabupaten dilakukan dengan
BAB III - PERENCANAAN PANGAN
Pasal 9
Rencana Pangan Daerah sekurang-kurangnya memuat:
- a. Kebutuhan konsumsi Pangan dan Status Gizi masyarakat;
- b. Produksi Pangan;
- c. Cadangan Pangan terutama Pangan Pokok;
- d. Penganekaraman Pangan;
- e. Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok;
- f. Keamanan Pangan
- g. Penelitian dan pengembangan Pangan, dan
- h. Kelembagaan Pangan.
Umum
BAB IV - KETERSEDIAAN PANGAN Bagian Kesatu
Pasal 10
- (1) Penyediaan Pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu;
- (2) Upaya untuk mewujudkan penyediaan pangan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan;
- a. Mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal
- b. Mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
- c. Mengembangkan teknologi produksi pangan dan
- d. Mempertahankan dan membangkitkan lahan produktif.
BAB IV - KETERSEDIAAN PANGAN Bagian Kesatu
Pasal 11
- (1) Sumber penyediaan Pangan berasal dari produksi dalam daerah, cadangan pangan dan pemasukan pangan;
- (2) Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam daerah;
- (3) Cadangan Pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
BAB IV - KETERSEDIAAN PANGAN Bagian Kesatu
Pasal 12
- (1) Dalam rangka pemerataan kesedian pangan dilakukan distribusi pangan keseluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga;
- (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. Menggabungkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien;
- b. Mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan mutu dan gizi pangan;
- c. Menjamin keamanan distribusi pangan.
Bagian Kedua Cadangan Pangan Daerah
BAB IV - KETERSEDIAAN PANGAN Bagian Kesatu
Pasal 13
- (1) Dalam mewujudkan Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan cadangan pangan daerah sesuai yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Cadangan Pangan Daerah terdiri atas:
- a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- b. Cadangan Pangan Pemerintah Nagari.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari dikelola oleh Pemerintah Nagari.
- (4) Dalam pengelolaan cadangan pangan daerah, Pemerintah Daerah dapat menunjuk kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ada dan/atau bekerjasama dengan kelembagaan Pemerintah yang bergerak di bidang pangan.
- (5) Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk mengantisipasi:
- a. kekurangan Ketersediaan Pangan;
- b. kelebihan Ketersediaan Pangan;
- c. gejolak harga Pangan; dan/atau
- d. keadaan darurat.
- (6) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, Pemerintah Daerah memiliki wewenang memerintahkan Pemerintah Nagari untuk menyalurkan cadangan pangan Pemerintah Nagari dalam upaya mengatasi keadaan darurat dimaksud.
BAB IV - KETERSEDIAAN PANGAN Bagian Kesatu
Pasal 14
Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan Pelaku Usaha Pangan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pengembangan Cadangan Pangan Daerah.
BAB IV - KETERSEDIAAN PANGAN Bagian Kesatu
Pasal 15
- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Daerah yang dilakukan secara terkoordinasi antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Nagari.
- (4) Pengadaan Cadangan Pangan Daerah diutamakan melalui pembelian Pangan Pokok produksi dalam negeri.
- (5) Ketentuan pengadaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
BAB IV - KETERSEDIAAN PANGAN Bagian Kesatu
Pasal 16
- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan untuk menanggulangi:
- a. kekurangan Pangan;
- b. gejolak harga Pangan;
- c. bencana alam;
- d. bencana sosial; dan/atau
- e. menghadapi keadaan darurat.
- (2) Pengelolaan, Penyimpanan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Cadangan Pangan Masyarakat
BAB IV - KETERSEDIAAN PANGAN Bagian Kesatu
Pasal 17
- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan melakukan pembinaan dalam upaya pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
Bagian Ketiga Penganekaragaman Pangan
BAB IV - KETERSEDIAAN PANGAN Bagian Kesatu
Pasal 18
- (1) Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal;
- (2) Penganekaragaman pangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. meningkatkan keanekaragaman pangan;
- b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi keanekaragaman pangan dengan prinsip beragam, bergizi seimbang, dan aman;
BAB IV - KETERSEDIAAN PANGAN Bagian Kesatu
Pasal 19
Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan:
- a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
- b. pengoptimalan Pangan Lokal;
- c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
- d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
- e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
- f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak,
- dan ikan;
- g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
- h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
- i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.
Bagian Keempat Krisis Pangan
BAB IV - KETERSEDIAAN PANGAN Bagian Kesatu
Pasal 20
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi Krisis Pangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah;
- b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar daerah;
- c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
- d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
BAB IV - KETERSEDIAAN PANGAN Bagian Kesatu
Pasal 21
- (1) Penetapan kriteria dan status Krisis Pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan skala krisis.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - KETERJANGKAUAN PANGAN Bagian Kesatu Distribusi Pangan
Pasal 22
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap distribusi Pangan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Distribusi Pangan dilakukan untuk memenuhi pemerataan Ketersediaan Pangan ke seluruh wilayah daerah secara berkelanjutan.
- (3) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan lembaga distribusi pangan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi Pangan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Pemasaran Pangan
BAB V - KETERJANGKAUAN PANGAN Bagian Kesatu Distribusi Pangan
Pasal 23
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan promosi dalam upaya untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan Lokal dan pemasaran produk pangan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
Bagian Ketiga
Stabilisasi Pasokan Pangan, Harga Pangan Pokok, dan Bantuan Pangan
BAB V - KETERJANGKAUAN PANGAN Bagian Kesatu Distribusi Pangan
Pasal 24
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat masyarakat dalam upaya pengendalian terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, menanggulangi keadaan darurat karena bencana dan/atau menanggulangi paceklik yang berkepanjangan;
- (3) Pengendalian harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- b. pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan,dan
- c. pengaturan kelancaran distribusi pangan.
- (3) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok dan Penentuan harga minimum pangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - KONSUMSI PANGAN DAN GIZI Bagian Kesatu Konsumsi Pangan
Pasal 25
Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:
- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
- b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.
Bagian Kedua
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
BAB VI - KONSUMSI PANGAN DAN GIZI Bagian Kesatu Konsumsi Pangan
Pasal 26
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.
- (2) Penganekaragaman konsumsi Pangan dilakukan dengan:
- a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang;
- c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan
- d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.
- (3) Penganekaragaman konsumsi Pangan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
BAB VI - KONSUMSI PANGAN DAN GIZI Bagian Kesatu Konsumsi Pangan
Pasal 27
Tercapainya penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diukur melalui pencapaian nilai skor pola Pangan Harapan.
Bagian Ketiga Perbaikan Gizi
BAB VI - KONSUMSI PANGAN DAN GIZI Bagian Kesatu Konsumsi Pangan
Pasal 28
- (1) Dinas Kesehatan berwenang menetapkan standar status gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang Menetapkan Angka Kecukupan Gizi yang ditinjau secara berkala.
- (3) Dinas yang mempunyai urusan dibidang Kesehatan, bidang Perdagangan, bidang Pertanian, bidang Pangan dan bidang Perikanan masing-masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.
BAB VI - KONSUMSI PANGAN DAN GIZI Bagian Kesatu Konsumsi Pangan
Pasal 29
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus tentang komposisi, persyaratan perbaikan, atau pengayaan Gizi dan tata cara pengolahan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KEAMANAN PANGAN Bagian Kesatu Hygiene Sanitasi
Pasal 30
- (1) Keamanan Pangan harus
BAB VII - KEAMANAN PANGAN Bagian Kesatu Hygiene Sanitasi
Pasal 31
- (1) Pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara produksi pangan yang baik yang meliputi:
- a. cara budidaya pangan segar yang baik
- b. cara produksi pangan segar yang baik
- c. cara produksi pangan olahan yang baik
- d. cara distribusi pangan yang baik
- e. cara retail pangan yang baik
- f. cara produksi pangan siap saji yang baik.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan yang telah ditetapkan pemerintah.
Bagian Kedua
BAB VII - KEAMANAN PANGAN Bagian Kesatu Hygiene Sanitasi
Pasal 32
- (1) Kemasan Pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik pathogen.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
BAB VII - KEAMANAN PANGAN Bagian Kesatu Hygiene Sanitasi
Pasal 33
- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Pengemasan Pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran.
- (3) Ketentuan mengenai Kemasan Pangan, tata cara pengemasan Pangan, dan bahan yang dilarang digunakan sebagai Kemasan Pangan
BAB VII - KEAMANAN PANGAN Bagian Kesatu Hygiene Sanitasi
Pasal 34
- (1) Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut
BAB VII - KEAMANAN PANGAN Bagian Kesatu Hygiene Sanitasi
Pasal 35
- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. denda;
- b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
- d. ganti rugi; dan/atau
- e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
BAB VII - KEAMANAN PANGAN Bagian Kesatu Hygiene Sanitasi
Pasal 36
- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang dibuktikan dengan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dariPemerintah;
- (2) Sebelum pangan diedarkan wajib melalui uji laboratorium; dan
- (3) Ketentuan mengenai standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB VII - KEAMANAN PANGAN Bagian Kesatu Hygiene Sanitasi
Pasal 37
Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan.
Bagian Keempat Pangan Tercemar
BAB VII - KEAMANAN PANGAN Bagian Kesatu Hygiene Sanitasi
Pasal 38
- (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.
- (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang:
- a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
- d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik,terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
- e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
- f. sudah kedaluwarsa.
BAB VII - KEAMANAN PANGAN Bagian Kesatu Hygiene Sanitasi
Pasal 39
- (1) Dinas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam:
- a. menetapkan bahan yang diizinkan digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- b. menetapkan ambang batas maksimal yang diperbolehkan;
- c. mengatur dan/atau menetapkan persyaratan bagi penggunaan cara, metode dan/atau bahan tertentu dalam kegiatan atau proses produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang dapat memiliki resiko merugikan dan/atau membahayakan kesehatan manusia;
- d. menetapkan bahan yang diizinkan digunakan dan/atau penyajian pangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) untuk pangan segar merupakan tanggung jawab dan wewenang Dinas yang memiliki urusan Pangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk pangan olahan merupakan tanggungjawab dan wewenang Dinas yang memiliki urusan di Bidang Kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan tanggungjawab dan kewenanganya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Dinas dimaksud tetap berkoordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah terkait.
BAB VII - KEAMANAN PANGAN Bagian Kesatu Hygiene Sanitasi
Pasal 40
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.
- (2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PANGAN Bagian Kesatu Label Pangan
Pasal 41
- (1) Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PANGAN Bagian Kesatu Label Pangan
Pasal 42
- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.
- (3) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PANGAN Bagian Kesatu Label Pangan
Pasal 43
- (1) Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untukdiperdagangkan.
- (2) Ketentuan label tidak berlaku bagi Perdagangan Pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kedua Iklan Pangan
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PANGAN Bagian Kesatu Label Pangan
Pasal 44
- (1) Setiap iklan Pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap Orang dilarang memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan Pangan yang diperdagangkan.
- (3) Pemerintah daerah melalui koordinasi dengan pemerintah dapat mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan Pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan.
- (4) Ketentuan mengenai pengaturan, pengawasan dan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PANGAN Bagian Kesatu Label Pangan
Pasal 45
- (1) Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya;
- (2) Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu wajib bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PANGAN Bagian Kesatu Label Pangan
Pasal 46
Ketentuan lebih lanjut mengenai iklan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Bupati ## BAB IX PENGAWASAN
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PANGAN Bagian Kesatu Label Pangan
Pasal 47
- (1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pangan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
- a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
- b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan Pangan.
- (3) Pengawasan terhadap:
- a. Ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
- b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai kewenangan pemerintah; dan
- c. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud
- pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pangan.
- (4) Pemerintah daerah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan melalui koordinasi dengan pemerintah.
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PANGAN Bagian Kesatu Label Pangan
Pasal 48
Dalam melaksanakan pengawasan, lembaga pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) sesuai dengan urusan dan/atau tugas serta kewenangan, masing-masing dapat menunjuk pengawas.
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PANGAN Bagian Kesatu Label Pangan
Pasal 49
- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang:
- a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan Perdagangan Pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh Pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan;
- b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga yang digunakan dalam pengangkutan Pangan serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan;
- c. membuka dan meneliti Kemasan Pangan;
- d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan
- e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain yang sejenis.
- (2) Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan dari Bupati dan/atau pejabat yang diberi wewenang untuk memberi perintah pengawasan serta tanda pengenal.
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PANGAN Bagian Kesatu Label Pangan
Pasal 50
Dalam hal hasil pemeriksaan oleh pengawas menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang Pangan, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PANGAN Bagian Kesatu Label Pangan
Pasal 51
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Bupati ## BAB X
SISTEM INFORMASI PANGAN
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PANGAN Bagian Kesatu Label Pangan
Pasal 52
Sistem informasi Pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang Pangan.
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PANGAN Bagian Kesatu Label Pangan
Pasal 53
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:
- a. perencanaan;
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan
- d. sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan serta kerawanan Pangan dan Gizi.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan harga komoditas Pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman harga komoditas Pangan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PANGAN Bagian Kesatu Label Pangan
Pasal 54
- (1) Sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pengelola data dan informasi Pangan.
- (2) Pengelola data dan informasi Pangan wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi.
- (3) Pengelola data dan informasi Pangan menyediakan data dan informasi paling sedikit mengenai:
- a. jenis produk Pangan;
- b. neraca Pangan;
- c. letak, luas wilayah, dan kawasan Produksi Pangan;
- d. permintaan pasar;
- e. peluang dan tantangan pasar;
- f. produksi;
- g. harga;
- h. konsumsi;
- i. status Gizi;
- j. perkiraan pasokan;
- k. perkiraan musim tanam dan musim panen;
- l. prakiraan iklim;
- m. teknologi Pangan; dan
- n. kebutuhan Pangansetiap Kecamatan, dan/atau Nagari.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, kecuali yang menyangkut kepentingan negara dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PANGAN Bagian Kesatu Label Pangan
Pasal 55
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 54 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN
BAB XI - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN
Pasal 56
Penelitian dan pengembangan Pangan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan Pangan yang mampu meningkatkan Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
BAB XI - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN
Pasal 57
- (1) Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diarahkan untuk menjamin penyediaan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi Pangan agar mendapatkan bahan Pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi bagi masyarakat.
- (2) Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. menciptakan produk Pangan yang berdaya saing di tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- b. mempercepat pemuliaan dan perakitan untuk menghasilkan varietas unggul sumber Pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan yang toleran terhadap cekaman biotik dan abiotik, tahan terhadap organisme pengganggu tumbuhan atau wabah penyakit hewan dan ikan, dan adaptif terhadap perubahan iklim;
- c. merekayasa inovasi teknologi dan kelembagaan sistembudi daya tanaman, hewan, dan ikan sebagai sumber Pangan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing, serta melestarikan keanekaragaman hayati;
- d. merekayasa inovasi teknologi dan kelembagaan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil untuk mengembangkan produk Pangan Olahan berbasis Pangan Lokal, peningkatan nilai tambah,pengembangan bisnis Pangan, dan pengayaan komposisi kandungan Gizi Pangan yang aman dikonsumsi;
- e. menciptakan produk Pangan Lokal yang dapat menyubstitusi Pangan Pokok dengan
BAB XI - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN
Pasal 58
- (1) Pemerintah daerah dapat melaksanakan penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 secara terus-menerus;
- (2) Pemerintah daerah dapat mendorong dan menyinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan Pangan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, lembaga penelitian, Pelaku Usaha Pangan, dan masyarakat.
BAB XI - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN
Pasal 59
Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melalui kerja sama dengan lembaga penelitian lokal, nasional, dan/atau internasional, baik yang dikelola Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah maupun swasta.
BAB XI - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN
Pasal 60
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi publikasi, penyebaran, pemanfaatan, dan penerapan hasil penelitian Pangan;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah propinsi.
BAB XI - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN
Pasal 61
Kerja sama internasional untuk pengembangan Pangan Lokal dapat dilakukan apabila diinisiasi oleh lembaga di dalam negeri setelah mendapat persetujuan dari Bupati serta izin dari menteri yang membidangi penelitian.
BAB XI - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN
Pasal 62
- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif bagi peneliti dan/atau penelitian Pangan yang mampu menghasilkan teknologi unggul yang bermanfaat bagi masyarakat dalam perwujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
- (2) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan setelah melalui koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
KELEMBAGAAN PANGAN
BAB XII - KELEMBAGAAN PANGAN
Pasal 63
Dalam hal mewujudkan Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan Daerah, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang menangani dan berwenang di bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perangkat Daerah yang memiliki urusan di bidang pangan.
BAB XII - KELEMBAGAAN PANGAN
Pasal 64
- (1) Perangkat Daerah yang memiliki urusan dibidang pangan dapat mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik daerah, dan/atau kelompok masyarakat tertentu untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 65
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi Pangan;
- b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
- c. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi;
- d. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
- e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan; dan/atau
- f. peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB XIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 66
- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Bupati yang dapat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 67
- (1) Untuk mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian.
- (2) Perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Pangan Daerah.
- (3) Dewan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penetapan: Ditetapkan di Sarilamak Pada tanggal 9 Februari 2017

Penandatangan: BUPATI LIMA PULUH KOTA dto IRFENDI ARBI

Penetapan: Diundangkan di Sarilamak Pada tanggal 9 Februari 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA dto YENDRI TOMAS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/5/2017)