UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1979 tentang EKSTRADISI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
-
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,
- a. bahwa Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883 -188) tentang "Uitlevering van Vreemdelingen" tidak sesuai lagi dengan perkembangan tata hukum di dalam Negara Republik Indoneisa;
- b. bahwa berhubung dengan itu Koninkiijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883 -188) tersebut perlu dicabut dan sebagai gantinya perlu disusun suatu Undang-undang baru tentang ekstradisi sesuai dengan tata hukum dan peraturan perundangundangan Republik Indonesia;
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomo 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Dengan mencabut Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883-188) tentang "Uitlevering van Vreemdelingen".
Menetapkan : ________________
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG TENTANG EKSTRADISI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.
AZAS-AZAS EKSTRADISI
BAB II - AZAS-AZAS EKSTRADISI
Pasal 2
- (1) Ekstradisi dilakukan
BAB II - AZAS-AZAS EKSTRADISI
Pasal 3
- (1) Yang dapat diekstradisikan ialah orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta karena disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan.
- (2) Ekstradisi dapat juga dilakukan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah dipidana karena melakukan pembantuan, percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam ayat (1), sepanjang pembantuan, percobaan, dan permufakatan jahat itu dapat dipidana menurut hukum Negara Republik Indonesia dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi.
BAB II - AZAS-AZAS EKSTRADISI
Pasal 4
- (1) Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (2) Ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan.
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah, pada daftar kejahatan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambahkan jenis perbuatan lain yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai kejahatan.
BAB II - AZAS-AZAS EKSTRADISI
Pasal 5
- (1) Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik.
- (2) Kejahatan yang pada hakekatnya lebih merupakan kejahatan biasa daripada kejahatan politik, tidak dianggap sebagai kejahatan politik.
- (3) Terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu pelakunya dapat juga diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.
- (4) Pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggotakeluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik.
BAB II - AZAS-AZAS EKSTRADISI
Pasal 6
Ekstradisi terhadap kejahatan menurut hukum pidana militer yang bukan kejahatan menurut hukum pidana umum, tidak dilakukan kecuali apabila dalam suatu perjanjian ditentukan lain.
BAB II - AZAS-AZAS EKSTRADISI
Pasal 7
- (1) Permintaan ekstradisi terhadap warganegara Republik Indonesia ditolak.
- (2) Penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) tersebut di atas dapat dilakukan apabila orang yang berasangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan.
BAB II - AZAS-AZAS EKSTRADISI
Pasal 8
Permintaan ekstradisi dapat ditolak jika kejahatan yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
BAB II - AZAS-AZAS EKSTRADISI
Pasal 9
Permintaan ekstradisi dapat ditolak jika orang yang diminta sedang diproses di Negara Republik Indonesia untuk kejahatan yang sama.
BAB II - AZAS-AZAS EKSTRADISI
Pasal 10
Permintaan ekstradisi ditolak, jika putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Republik Indonesia yang berwenang mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
BAB II - AZAS-AZAS EKSTRADISI
Pasal 11
Permintaan ekstradisi ditolak, apabila orang yang dimintakan ekstradisinya telah diadili dan dibebaskan atau telah selesai menjalani pidananya di negara lain mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya.
BAB II - AZAS-AZAS EKSTRADISI
Pasal 12
Permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut hukum Negara Republik Indonesia hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa.
BAB II - AZAS-AZAS EKSTRADISI
Pasal 13
Permintaan ekstradisi ditolak, jika kejahatan yang dimintakan ekstradisi, diancam dengan pidana mati menurut hukum negara peminta sedangkan menurut hukum Negara Republik Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati atau pidana mati tidak selalu dilaksanakan, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan, bahwa pidana mati tidak akan dilaksanakan.
BAB II - AZAS-AZAS EKSTRADISI
Pasal 14
Permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dipidana, atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya, atau kewarganegaraannya, ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu.
BAB II - AZAS-AZAS EKSTRADISI
Pasal 15
Permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut, dipidana, atau ditahan karena melakukan kejahatan lain daripada kejahatan yang karenanya ia dimintakan ekstradisinya, kecuali dengan izin Presiden.
BAB II - AZAS-AZAS EKSTRADISI
Pasal 16
Permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisinya akan diserahkan kepada negara ketiga untuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum ia dimintakan ekstradisi itu.
BAB II - AZAS-AZAS EKSTRADISI
Pasal 17
Permintaan ekstradisi yang telah memenuhi syarat ditunda apabila orang yang akan diminta sedang diperiksa atau diadili atau sedang menjalani pidana untuk kejahatan lain yang dilakukan di Indonesia.
SYARAT-SYARAT PENAHANAN YANG DIAJUKAN OLEH NEGARA PEMINTA
BAB III - SYARAT-SYARAT PENAHANAN YANG DIAJUKAN OLEH NEGARA PEMINTA
Pasal 18
- (1) Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia dapat memerintahkan penahanan yang dimintakan oleh Negara lain atas dasar alasan yang mendesak jika penahanan itu tidak bertentangan dengan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam permintaan untuk penahanan itu, negara peminta harus menerangkan, bahwa dokumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 sudah tersedia dan bahwa negara tersebut segera dalam waktu tersebut dalam Pasal 21 akan menyampaikan permintaan ekstradisi.
BAB III - SYARAT-SYARAT PENAHANAN YANG DIAJUKAN OLEH NEGARA PEMINTA
Pasal 19
- (1) Permintaan untuk penahanan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia melalui INTERPOL Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram.
- (2) Pengeluaran surat perintah untuk menangkap dan atau menahan orang yang bersangkutan dilakukan
BAB III - SYARAT-SYARAT PENAHANAN YANG DIAJUKAN OLEH NEGARA PEMINTA
Pasal 20
Keputusan atas permintaan penahanan diberitahukan kepada negara peminta oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia melalui INTERPOL Indonesia atau saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram.
BAB III - SYARAT-SYARAT PENAHANAN YANG DIAJUKAN OLEH NEGARA PEMINTA
Pasal 22
- (1) Permintaan untuk penahanan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia melalui INTERPOL Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram.
- (2) Pengeluaran surat perintah untuk menangkap dan atau menahan orang yang bersangkutan dilakukan
Keputusan atas permintaan penahanan diberitahukan kepada negara peminta oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia melalui INTERPOL Indonesia atau saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram.
Dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan, maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia tidak menerima permintaan ekstradisi beserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari negara peminta.
YANG HARUS DIPENUHI OLEH NEGARA PEMINTA
- (1) Permintaan ekstradisi hanya akan dipertimbangkan, apabila memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden.
- (3) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk menjalani pidana harus disertai :
- a. Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan Pengadilan yang berupa pemindahan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- b. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarnegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
- c. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.
- (4) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan harus disertai :
- a. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta;
- b. Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan;
- c. Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau jika hal demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan;
- d. Keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan;
- e. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
- f. Permohonan pensitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan.
BAB IV - PERMINTAAN EKSTRADISI DAN SYARAT-SYARAT
Pasal 23
Jika menurut pertimbangan Menteri Kehakiman Republik Indonesia surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat dalam Pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
BAB IV - PERMINTAAN EKSTRADISI DAN SYARAT-SYARAT
Pasal 24
Setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 dipenuhi, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi berserta suratsurat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan.
PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG YANG DIMINTAKAN EKSTRADISI
BAB V - PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG YANG DIMINTAKAN EKSTRADISI
Pasal 25
Apabila kejahatan merupakan kejahatan yang dapat dikenakan penahanan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang disebut dalam Pasal 19 ayat (2), dan (3) dan diajukan permintaan penahanan oleh negara peminta, orang tersebut dikenakan penahanan.
BAB V - PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG YANG DIMINTAKAN EKSTRADISI
Pasal 26
- (1) Apabila yang melakukan penahanan tersebut Kepolisian Republik Indonesia, maka setelah menerima surat permintaan ekstradisi, Kepolisian Republik Indonesia mengadakan pemeriksaan tentang orang tersebut atas dasar keterangan atau bukti dari negara peminta.
- (2) Hasil pemeriksaan dicatat dalam berita acara dan segera diserahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia setempat.
BAB V - PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG YANG DIMINTAKAN EKSTRADISI
Pasal 27
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara tersebut, Kejaksaan dengan mengemukakan alasannya secara tertulis, meminta kepada Pengadilan Negeri di daerah tempat ditahannya orang itu untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan.
BAB V - PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG YANG DIMINTAKAN EKSTRADISI
Pasal 28
Perkara-perkara ekstradisi termasuk perkara-perkara yang didahulukan.
BAB V - PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG YANG DIMINTAKAN EKSTRADISI
Pasal 29
Kejaksaan menyampaikan surat penggilan kepada orang yang bersangkutan untuk menghadap Pengadilan pada hari sidang dan surat penggilan tersebut harus sudah diterima oleh orang yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang.
BAB V - PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG YANG DIMINTAKAN EKSTRADISI
Pasal 30
Pada hari sidang orang yang bersangkutan harus menghadap ke muka Pengadilan Negeri.
BAB V - PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG YANG DIMINTAKAN EKSTRADISI
Pasal 31
- (1) Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri dilakukan dalam sidang terbuka, kecuali apabila Ketua Sidang menganggap perlu sidang dilakukan tertutup.
- (2) Jaksa menghadiri sidang dan memberikan pendapatnya.
BAB V - PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG YANG DIMINTAKAN EKSTRADISI
Pasal 32
Dalam sidang terbuka Pengadilan Negeri memeriksa apakah :
- a. identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisi itu sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh negara peminta;
- b. kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan yang dapat di ekstradisikan menurut Pasal 4 dan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer;
- c. hak penuntutan atau hak melaksanakan putusan Pengadilan sudah atau belum kedaluwarsa;
- d. terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan telah atau belum dijatuhkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- e. kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di negara peminta sedangkan di Indonesia tidak;
- f. orang tersebut sedang diperiksa di Indonesia atas kejahatan yang sama.
BAB V - PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG YANG DIMINTAKAN EKSTRADISI
Pasal 33
- (1) Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Pasal 32 Pengadilan menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan.
- (2) Penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Menteri Kehakiman untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut.
PENCABUTAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN
BAB VI - PENCABUTAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN
Pasal 34
Penahanan yang diperintahkan
BAB VI - PENCABUTAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN
Pasal 35
- (1) Jangka waktu penahanan yang dimaksud dalam Pasal 34 huruf b setiapkali dapat diperpanjang dengan 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perpanjangan hanya dapat dilakukan dalam hal :
- a. belum adanya penetapan Pengadilan mengenai permintaan ekstradisi;
BAB VI - PENCABUTAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN
Pasal 36
- c. ekstradisi diminta pula oleh negara lain dan Presiden belum memberikan keputusannya;
- d. permintaan ekstradisi sudah dikabulkan, tetapi belum dapat dilaksanakan.
KEPUTUSAN MENGENAI PERMINTAAN EKSTRADISI
- (1) Sesudah menerima penetapan Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Menteri Kehakiman segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan-pertimbangan Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk memperoleh keputusan.
- (2) Setelah menerima penetapan Pengadilan beserta pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud dalam ayat (1), maka Presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisikan.
- (3) Jika menurut penetapan Pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Menteri Kehakiman Republik Indonesia memerlukan tambahan keterangan, maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia meminta keterangan dimaksud kepada negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup.
- (4) Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia kepada negara peminta melalui saluran diplomatik.
BAB VII - KEPUTUSAN MENGENAI PERMINTAAN EKSTRADISI
Pasal 37
- Jika 2 (dua) negara atau lebih meminta ekstradisi seseorang, berkenaan dengan kejahatan yang sama atau yang berlainan dalam waktu yang bersamaan, maka dalam menolak atau mengabulkan permintaan ekstradisi Presiden dengan mempertimbangkan demi kepentingan keadilan
BAB VII - KEPUTUSAN MENGENAI PERMINTAAN EKSTRADISI
Pasal 38
Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi yang dimaksud dalam Pasal 36 oleh Menteri Kehakiman segera diberitahukan kepada Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
BAB VII - KEPUTUSAN MENGENAI PERMINTAAN EKSTRADISI
Pasal 39
- (1) Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia disertai pertimbanganpertimbangannya.
- (2) Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut.
- (4) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Menteri Kehakiman, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta.
PENYERAHAN ORANG YANG DIMINTAKAN EKSTRADISI
BAB VIII - PENYERAHAN ORANG YANG DIMINTAKAN EKSTRADISI
Pasal 40
- (1) Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- (2) Jika orang yang dimintakan ekstradisinya tidak diambil pada tanggal yang ditentukan, maka ia dapat dilepaskan sesudah lampau 15 (lima belas) hari dan bagaimanapun juga ia wajib dilepaskan sesudah lampau 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Permintaan ekstradisi berikutnya terhadap kejahatan yang sama, setelah dilampauinya waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, dapat ditolak oleh Presiden.
BAB VIII - PENYERAHAN ORANG YANG DIMINTAKAN EKSTRADISI
Pasal 41
Jika keadaan di luar kemampuan kedua negara baik negara peminta untuk mengambil maupun negara yang diminta untuk menyerahkan orang yang bersangkutan, negara dimaksud wajib memberitahukan kepada negara lainnya dan kedua negara akan memutuskan bersama tanggal yang lain untuk pengambilan atau menyerahkan yang dimaksud.
Dalam hal demikian berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3) yang waktunya dihitung sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat tersebut.
BAB IX - BARANG-BARANG BUKTI
Pasal 42
- (1) Barang-barang yang diperlukan sebagai bukti yang terdapat pada orang yang dimintakan ekstradisinya dapat disita atas permintaan pejabat yang berwenang dari negara peminta.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Acara Pidana Indonesia mengenai penyitaan barang-barang bukti.
BAB IX - BARANG-BARANG BUKTI
Pasal 43
- (1) Dalam penetapannya mengenai permintaan ekstradisi Pengadilan Negeri menetapkan pula barang-barang yang diserahkan kepada negara peminta dan yang dikembalikan kepada orang yang bersangkutan.
- (2) Pengadilan Negeri dapat menetapkan bahwa barang-barang tertentu hanya diserahkan kepada negara peminta dengan syarat bahwa barang-barang tersebut segera akan dikembalikan sesudah selesai digunakan.
PERMINTAAN EKSTRADISI OLEH PEMERINTAH INDONESIA
BAB X - PERMINTAAN EKSTRADISI OLEH PEMERINTAH INDONESIA
Pasal 44
Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.
BAB X - PERMINTAAN EKSTRADISI OLEH PEMERINTAH INDONESIA
Pasal 45
Apabila orang yang dimintakan ekstradisinya tersebut dalam Pasal 44 telah diserahkan oleh negara asing, orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada instansi yang berwenang.
BAB X - PERMINTAAN EKSTRADISI OLEH PEMERINTAH INDONESIA
Pasal 46
Tatacara permintaan penyerahan dan penerimaan orang yang diserahkan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua perjanjian ekstradisi yang telah disahkan sebelumnya adalah perjanjian ekstradisi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1979 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1979 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO, SH.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI
## A. UMUM
Peraturan perundang-undangan tentang ekstradisi yang sekarang ada, ialah Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883-188) tentang "Uitlevering van Vreemdelingen", dianggap masih berlaku berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 11
Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat Peraturan itu adalah hak legislatif dari Pemerintah Belanda pada waktu yang lampau dan ditetapkan lebih dari 90 (sembilan puluh) tahun yang lalu, sudah barang tentu peraturan tersebut tidak sesuai lagi dengan tata hukum dan dengan perkembangan Negara Republik Indonesia yang merdeka. Oleh sebab itu peraturan tersebut perlu dicabut dan disusun suatu Undangundang Nasional yang mengatur tentang Ekstradisi orang-orang yang disangka telah melakukan kejahatan di luar negeri melarikan diri ke Indonesia, ataupun untuk menjalani pidana yang telah dijatuhkan dengan putusan Pengadilan. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembuatan perjanjian dengan negara-negara asing maupun untuk menyerahkan seseorang tanpa adanya perjanjian. Selain dari itu dalam Undang-undang ini perlu diatur tatacara permintaan ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia kepada negara asing. Di dalam Undang-undang ini diatur azas umum yang dikenal dalam bidang ekstradisi, antara lain : - a. Azas kejahatan rangkap (double Criminality), yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan. 2. Azas ini tercantum di dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan sebagai
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dari Undang-undang ini. (pasal 4);
- b. Azas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak (pasal 5);
- C. Azas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warganegaranya sendiri. (Pasal 7);
- d. Azas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau tidak dianggap termasuk dalam jurisdiksi negara yang diminta, maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi. (Pasal 8);


- e. Azas bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara yang diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya. (Pasal 9);
- f. Azas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh Pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak (non bis in idem). (Pasal 10);
- g. Azas bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa.(Pasal 12);
- h. Azas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain dari pada untuk kejahatan untuk mana ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya. (Pasal 15).

Keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan judikatif tapi merupakan keputusan badan eksekutif, oleh sebab itu pada taraf terakhir terletak dalam tangan Presiden, setelah mendapat nasehat juridis dari Menteri Kehakiman berdasarkan penetapan Pengadilan.

Permintaan ekstradisi diajukan kepada Presiden melalui Menteri Kehakiman oleh Pejabat yang berwenang di negara asing dengan melalui saluran diplomatik. Permintaan ekstradisi tersebut harus disertai dengan dokumen yang diperlukan antara lain mengenai identitas, kewarganegaraan, uraian tentang tindak pidana yang dituduhkan, surat permintaan penahanan. Bagi orang yang dicari karena harus menjalani pidananya disertai lembaran asli atau salinan otentik dari putusan Pengadilan dan surat permintaan penahanan. Dokumen tersebut disertai dengan bukti-bukti tertulis yang sah yang diperlukan.

Apabila ada alasan-alasan yang mendesak, sebelum permintaan ekstradisi diajukan, pejabat yang berwenang di Indonesia dapat menahan sementara orang yang dicari tersebut atas permintaan negara peminta.

Mengenai penahanan itu berlaku ketentuan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Apabila dalam waktu yang cukup pantas permintaan ekstradisi tidak diajukan, maka orang tersebut dibebaskan.

Seperti telah diterangkan di atas untuk menentukan dapat tidaknya orang itu diserahkan Presiden mendapat nasehat yuridis dari Menteri Kehakiman yang didasarkan pada penetapan Pengadilan.

Cara pemeriksaan di Pengadilan ini tidak merupakan pemeriksaan peradilan seperti peradilan biasa, tetapi Pengadilan mendasarkan pemeriksaannya kepada keterangan tertulis beserta bukti-buktinya dari negara peminta yang diajukan oleh Jaksa dengan disertai pendapatnya.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan melakukan kejahatan termasuk juga orang yang ikut serta melakukan kejahatan, orang yang menyuruh melakukan kejahatan, dan orang yang menganjurkan untuk melakukan kejahatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pada umumnya kejahatan yang dapat diekstradisikan itu adalah kejahatan-kejahatan berat. Jadi tidak semua kejahatan dapat diekstradisikan, tapi terbatas pada kejahatan yang daftarnya terlampir dalam Undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Mengingat perkembangan keadaan maka daftar kejahatan tersebut tidak selalu mencukupi kebutuhan, maka diadakan kemungkinan penambahan. Karena yang ditambahkan itu adalah perbuatan-perbuatan yang telah dinyatakan sebagai kejahatan oleh Undang-undang maka penambahan ini cukup dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.


Setelah memeriksa keterangan-keterangan serta syarat-syarat yuridis yang diperlukan untuk ekstradisi maka Pengadilan menetapkan apakah orang yang bersangkutan dapat diekstradisikan atau tidak.

## B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan wilayah dalam pasal ini termasuk juga tempattempat yang dianggap sebagai wilayah berdasar peraturan perundang-undangan misalnya gedung-gedung kedutaan/perwakilan.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perjanjian dalam ayat ini, ialah perjanjian ("treaty") yang diadakan oleh Negara Republik Indonesia dengan negara lain dan yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang-undang.

Ayat (2)

Cukup jelas.


## Pasal 5

Tidak diserahkannya seseorang pelaku kejahatan politik adalah berhubung dengan hak negara untuk memberi suaka politik kepada pelarian politik.

Karena pengertian kejahatan politik itu adalah terlalu luas, maka diadakan pembatasan seperti yang dimaksudkan dalam ayat (2).

Kejahatan yang diatur dalam ayat(4) itu sebetulnya merupakan suatu kejahatan politik yang murni, tetapi karena kejahatan tersebut dianggap sangat dapat menggoyahkan masyarakat dan negara, maka untuk kepentingan ekstradisi dianggap tidak merupakan kejahatan politik.

Hal ini merupakan "Attentat-clause" yang dianut pula oleh Indonesia.

## Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Demi kepentingan perlindungan warganegara sendiri maka dianggap lebih baik, apabila yang bersangkutan diadili dinegaranya sendiri. Walaupun demikian ada kemungkinan bahwa orang tersebut akan lebih baik diadili di Negara lain (di negara peminta) mengingat pertimbangan-pertimbangan demi kepentingan negara, hukum dan keadilan.

Pelaksanaan penyerahan tersebut didasarkan pada azas timbal balik (resiprositas).

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Yang dimaksud dengan diproses dalam pasal ini ialah dimulai dari tingkat pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan.

## Pasal 10

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa seseorang tidak akan diadili untuk kedua kalinya untuk kejahatan yang sama (non bis in idem).

## Pasal 11

Yang dimaksud dengan negara lain adalah negara ketiga.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Meskipun hukum di negara Republik Indonesia masih mengenal pidana mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidananya namun pelaksanaannya jarang sekali dilakukan.


Oleh karena itu apabila kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di negara peminta, sedangkan di Indonesia tidak, dirasakan lebih adil apabila orang yang diminta tidak diekstradisikan.

## Pasal 14

Azas ini menjamin hak-hak kebebasan manusia untuk menganutagama dan politik, selain itu juga menghapus perbedaan kewarganegaraan, suku bangsa, dan golongan penduduk.

## Pasal 15

Pasal ini menganut azas kekhususan (rule of speciality) bahwa orang yang diminta hanya akan diadili atas kejahatan yang diminta ekstradisinya, kecuali ditentukan lain oleh negara yang diminta.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alasan mendesak ialah misalnya orang yang dicari tersebut dikhawatirkan akan melarikan diri.

Ayat (2)

Cukup jelas,

## Pasal 19

Ayat (1)

INTERPOL Indonesia adalah Badan Kerjasama Kepolisian Internasional untuk Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 245/PM/1954, tanggal 5 Oktober 1954. Sedang yang dimaksud dengan telegram khusus adalah telegram yang jelas diketahui identitas dari pengirim telegram.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas


## Pasal 21

Waktu yang dianggap cukup akan ditentukan dalam perjanjian dengan sesuatu negara.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat-surat dan keterangan yang dimaksudkan oleh ayat-ayat ini adalah untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan bukti tertulis ialah dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan kejahatan tersebut, misalnya surat hak milik, atau apabila bukti-bukti tersebut berupa alat, benda atau senjata, cukup dengan foto-foto dari barang-barang tersebut atau apa yang dinamakan "copie collatione". Hal ini mengingat bahwa pemeriksaan oleh Pengadilan dalam hal ekstradisi ini hanya untuk menetapkan apakah orang-orang tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada, dapat diajukan ke Pengadilan, tidak memutuskan salah atau tidaknya orang tersebut.

## Pasal 23

Kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut yang diminta oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia diberikan dalam waktu yang dipandang cukup mengingat jarak dan luasnya negara yang minta ekstradisi. Maka untuk pembatasan waktu dapat ditentukan dalam perjanjian yang diadakan antara Republik Indonesia dengan negara yang meminta ekstradisi.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas


## Pasal 27

Jangka waktu 7 (tujuh) hari dianggap cukup untuk pemeriksaan yang diperlukan oleh Kejaksaan.

## Pasal 28

Perkara ekstradisi didahulukan mengingat bahwa pemeriksaan di Pengadilan tidak dilakukan seperti Pengadilan biasa.

## Pasal 29

Penentuan minimum jangka waktu 3 (tiga) hari adalah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada orang yang bersangkutan untuk mengadakan persiapan-persiapan seperlunya.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Maksud dari ayat ini adalah untuk menunjukkan adanya azas peradilan yang bebas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 32

Sub a, 6, c, d, e, dan f adalah untuk melindungi hak azasi manusia dalam masalah ekstradisi.

Yang dimaksud dengan kejahatan militer dalam pasal ini adalah kejahatan menurut hukum pidana tentara (KUHPT) tetapi bukan kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Umum (KUHP).

## Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan yang dimaksud di sini adalah merupakan bentuk dari apa yang dinyatakan oleh Pengadilan, sedang isinya adalah merupakan pernyataan dan atau pendapat.

Yang dimaksud dengan perkara dalam pasal ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan permintaan ekstradisi.

## Pasal 34

Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari yang dimaksud dalam sub b meliputi penahanan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan penahanan oleh Kejaksaan sesuai dengan Hukum Acara Pidana Indonesia.


Apabila diperlukan, Jaksa dapat meminta perpanjangan kepada Pengadilan. Hal ini merupakan pengecualian dari Hukum Acara Pidana (lex specialis), mengingat bahwa masalah ekstradisi harus diselesaikan dengan cepat.

## Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

<!-- formula-not-decoded -->

## Pasal 36

Ayat (1)

Dalam memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan, Presiden mendapat pertimbangan-pertimbangan dari pejabat-pejabat yang tersebut dalam ayat ini, satu dan lain menurut kepentingannya.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Mengenai waktu yang dianggap cukup penjelasannya sama dengan penjelasan Pasal 23.

Ayat (4)

Mengingat batas waktu yang sangat ketat dalam permintaan suatu ekstradisi, maka Keputusan Presiden tersebut diambil dalam waktu yang singkat.

## Pasal 37

Demi kepentingan keadilan maka untuk penyerahan seseorang yang diminta perlu diperhatikan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal ini sub a sampai dengan e.

## Pasal 38

Mengingat hubungan diplomatik dengan negara peminta, maka Menteri Luar Negeri Republik Indonesia diberitahukan mengenai Keputusan Presiden tersebut.

Demikian juga Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia diberitahukan mengenai Keputusan Presiden dimaksud, mengingat instansi Kejaksaan dan Kepolisian sejak semula telah terlibat dalam masalah tersebut, yaitu dalam proses penahanan dan pemeriksaan selanjutnya atas orang yang diminta untuk diekstrasikan.


Pasal 39

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia perlu diminta pertimbangannya dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi, karena masalah ekstradisi tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu perlu didasarkan atas hubungan timbal balik antara negara-negara yang bersangkutan.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak azasi orang yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kejahatan yang sama dalam ayat ini adalah kejahatan yang dimintakan ekstradisinya dalam ayat-ayat sebelumnya. Waktu 30 (tiga puluh) hari dalam ayat ini adalah waktu yang dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas.

## Pasal 44

Pasal ini mengatur permintaan penyerahan kepada negara asing atas seorang yang disangka melakukan kejahatan yang terhadapnya Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang mengadili menurut ketentuan berlakunya Hukum Pidana Indonesia atau untuk menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya oleh Pengadilan di Indonesia.

Yang dimaksud dengan negara asing dalam pasal ini termasuk juga tempattempat yang dianggap sebagai wilayah negara asing tersebut (lihat selanjutnya penjelasan Pasal 1).

Pasal 45 Cukup jelas

Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47

Perjanjian-perjanjian ekstradisi yang dimaksud dalam pasal ini ialah perjanjianperjanjian yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Philippina, dan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Thailand.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3130