PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 15 Tahun 2017 tentang STANDARD OPERATING PROCEDURE PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN (berlaku 8 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
BUPATITUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
STANDARD OPERATING PROCEDURE
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Standard Operating Procedure Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tuban sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, agar pelaksanaan berjalan lancar dan tertib, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Standard Operating Procedure Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tuban;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih· dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor · 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2012 Seri B Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR.D OPERAffNG PROCEDURE PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
4
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tu.ban yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tu.ban.
7. Standard Operating Procedure adalah tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Pemungutan PBB-P2 adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek objek PBB-P2 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

5

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnyajumlah pokok pajak yang terutang.
14. Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dan perhitungan pajak terutang pada SPOP dan/ atau SSPD sesua1 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pembayaran ke kas daerah kecuali pajak terutang nihil sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 2

Standard Operating Procedure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 terdiri dari :

1. Standard Operating Procedure pendaftaran obyek pajak baru dengan penelitian kantor.
2. Standard Operating Procedure pendaftaran obyek pajak baru dengan penelitian lapangan.
3. Standard Operating Procedure tata cara penerbitan surat himbauan pendaftaran obyek dan subyek PBB-P2.
4. Standard Operating Procedure tata cara pelaksanaan penilaian individu obyek PBB-P2.
5. Standard Operating Procedure tata cara pembuatan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).
6. Standard Operating Procedure tata cara pembentukan dan penyempumaan Zona Nilai Tanah (ZNT) Nilai Indek Rata-rata (NIR).
7. Standard Operating Procedure tata cara pemeliharaan data obyek dan subyek PBB-P2.
8. Standard Operating Procedure tata cara pembentukan basis data peta digital.
9. Standard Operating Procedure tata cara pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti (BDNPP).
10. Standard Operating Procedure tata cara pembuatan peta Desa/Kelurahan oleh petugas penilai.
11. Standard Operating Procedure tata cara pembentukan data awal obyek dan subyek PBB-P2.
12. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP.

6

13. Standard Operating Procedure tata cara penelitian pendahuluan dan penyusunan rencana kerja.
14. Standard Operating Procedure tata cara verifikasi lapangan oleh penilai.
15. Standard Operating Procedure tata cara pelaksanaan uji petik usulan klasifikasi bumi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
16. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian mutasi seluruhnya obyek dan subyek PBB-P2.
17. Standard Operating Procedure tata cara penerimaan SPOP PBB-P2.
18. Standard Operating Procedure tata cara penerbitan teguran pengembalian SPOP PBB-P2.
19. Standard Operating Procedure tata cara penerbitan SKPD PBB-P2.
20. Standard Operating Procedure tata cara penelitian berupa SPPT /SSPD /DHKP /DHR.
21. Standard Operating Procedure tata cara pembuatan laporan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak.
22. Standard Operating Procedure tata cara pemantauan kegiatan penyampaian SPPr PBB-P2.
23. Standard Operating Procedure tata cara pembuatan laporan penerimaan PBB-P2 oleh kepala bidang pendapatan.
24. Standard Operating Procedure tata cara penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2.
25. Standard Operating Procedure tata cara penghapusan piutang PBB-P2.
26. Standard Operating Procedure tata cara pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut PBB-P2 di desa/kelurahan.
27. Standard Operating Procedure tata cara pembayaran PBB-P2 di Bank Tempat Pembayaran.
28. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

7

29. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2.
30. Standard Operating Procedure tata cara permohonan penghapusan piutang PBB-P2.
31. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian permohonan pembetulan SPPT/SKPD/STP.
32. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian permohonan keberatan PBB-P2.
33. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian permohonan pengurangan PBB-P2 Terutang.
34. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian permohonan pembayaran SPPT/SKPD/STP.
35. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian permohonan kelebihan pembayaran PBB-P2.
36. Standard Operating Procedure tata cara pembuatan laporan triwulan pelaksanaan penyelesaian keberatan dan pengurangan PBB-P2.
37. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian permohonan pembetulan SPPT /SKPD /STP.
38. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian atas pembetulan Surat Keputusan Keberatan PBB-P2.
39. Standard Operating Procedure tata cara penatausahaan penerimaan PBB-P2 non elektronik.
40. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian permohonan kompensasi (pemindahbukuan) PBB-P2.
41. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian cetak massal SPPT dan DHKP PBB-P2.

## Pasal 3

Ketentuan mengenai Standard Operating Procedure Pemungutan PBB-P2 Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABII

## PENUTUP

## Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tentang Standard Operating Prosedure Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Toban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## PasalS

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Toban pada tanggal 8 Maret 2017

Diundangkan di Toban pada tanggal 8 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN



BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI B NOMOR

1

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR

15

TAHUN 2017

TENTANG

STANDARD

OPERATING

PROCEDURE

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN KAB.TUBAN

## STANDARD OPERATING PROCEDURE PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU DENGAN PENELITIAN KANTOR.

## A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan oleh Wajib Pajak yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan untuk mendaftarkan objek pajaknya dengan penelitian kantor.

## B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## C. Pihak yang Terkait :

1. Kepala BPPKAD.
2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB.
3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
4. Petugas Penilai.
5. Kecamatan.
6. UPTB Pelayanan.
7. Pelaksana UPTB Pelayanan.
8. Kepala Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB.
9. Pelaksana Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB.
10. Wajib Pajak.

## D. Formulir yang Digunakan :

1. Berkas Permohonan Wajib Pajak.
2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP).
3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).

## E. Dokumen yang Dihasilkan :

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS).
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

3. Berita Acara Penelitian Kantor.
4. Daftar Hasil Rekaman (DHR).

## F. Prosedur Kerja:

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Objek Pajak baru kepada Kepala BPPKAD dengan diantar sendiri atau melalui Kecamatan dan diteruskan kepada UPTB Pelayanan.
2. Kepala UPTB Pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan, apabila persyaratan sudah lengkap maka dibuatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS disampaikan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD dan berkas permohonan Wajib Pajak baru disampaikan kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneruskan berkas permohonan pendaftaran kepada Petugas Penilai untuk melakukan penelitian kantor.
4. Petugas Penilai menerima berkas permohonan pendaftaran, melakukan penelitian kantor, dan membuat konsep Berita Acara Penelitian Kantor, kemudian menyampaikan kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB beserta berkas Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan memaraf konsep Berita Acara Penelitian Kantor dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB.
5. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB memeriksa, meninjau kembali, menetapkan dan menandatangani Berita Acara Penelitian Kantor, kemudian menyampaikan kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk dilakukan pemutakhiran data grafts.
6. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menerima Berita Acara Penelitian Kantor dan menugaskan Pelaksana Pendataan untuk melakukan pemutakhiran data grafts dan proses penatausahaan berkas selanjutnya.
7. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB melakukan pemutakhiran data gratis, dan melakukan perekaman data serta melakukan proses pembentukan basis data dan penatausahaan berkas selanjutnya.

8. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB melakukan perekaman SPOP /LSPOP, mencetak Daftar Hasil Rekaman (DHR), melakukan pencocokan antara SPOP / LS POP dan DHR, serta meneruskan berkas permohonan pendaftaran kepada Kepala Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB.
9. Kepala Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB menerima berkas permohonan pendaftaran dan menugaskan Pelaksana Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB untuk mencetak konsep produk hukum berupa SPPT, DHKP dan SSPD.
3. 10.Pelaksana Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB mencetak konsep produk hukum, kemudian menyampaikan kepada Kepala Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB.
4. 11.Kepala Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan memaraf konsep produk hukum, kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB.
5. 12.Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB memeriksa, meninjau kembali dan menyediakan kepada Kepala BPPKAD untuk menyetujui dan menandatangani produk hukum.
13. Proses selesai.

## I. BAGAN ALIR PENDAFTARAAN OBJEK PAJAK BARU DENGAN PENELITIAN KANTOR


LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR

15

TAHUN 2017

TENTANG

STANDARD

OPERATING PROCEDURE

PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI

DAN

BANG UN AN

PERDESAAN

DAN

PERKOTAAN KAB TUBAN

## STANDARD OPERATING PROCEDURE PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU DENGAN PENELITIAN LAPANGAN.

## A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan oleh Wajib Pajak yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan untuk mendaftarkan objek pajaknya yang dilaksanakan dengan penelitianlapangan.

## B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .

## C. Pihak yang Terkait :

1. Kepala BPPKAD.
2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB.
3. Kecamatan.
4. UPTB Pelayanan.
5. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
6. Petugas Penilai Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
7. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
8. Kepala Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB.
9. Pelaksana Seksi Penetapan PBB-P2 dan BPHTB.
10. Wajib Pajak.

## D. Formulir yang Digunakan :

1. Berkas Permohonan Wajib Pajak.
2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP).

3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen.

## E. Dokumen yang Dihasilkan :

1. Bukti Penerimaan Surat.
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
3. Surat Togas Penelitian Lapangan.
4. Berita Acara Penelitian Lapangan.
5. Daftar Hasil Rekaman.

## F. Prosedur Kerja :

1. W ajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Objek Pajak baru kepada kepala BPPKAD dengan diantar sendiri atau melalui kecamatan dan diteruskan kepada UPTB Pelayanan.
2. Kepala UPTB Pelayanan mengoreksi kelengkapan persyaratan, apabila persyaratan sudah lengkap maka dibuatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS disampaikan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD dan berkas permohonan Wajib Pajak baru disampaikan kepada Kepala Seksi Pendataan.
3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB memberi disposisi kepada Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk menyiapkan konsep Surat Togas Penelitian Lapangan.
4. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyusun konsep Surat Togas Penelitian Lapangan dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 danBPHTB.
5. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan memaraf konsep Surat Togas Penelitian Lapangan dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB.
6. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB meneliti, menyetujui dan menandatangani Surat Togas Penelitian Lapangan dan Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB Pendataan.
7. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyerahkan Surat Togas Penelitian Lapangan kepada Petugas Penilai untuk melakukan penelitian lapangan.

8. Petugas Penilai menerima Surat Tugas dan melakukan penelitian lapangan, serta membuat konsep Berita Acara Penelitian Lapangan, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pendataan beserta berkas permohonan pendaftaran.
9. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB mempelajari dan memaraf konsep Berita Acara Penelitian Lapangan, kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB.
10. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB meneliti, menetapkan dan menandatangani Berita Acara Penelitian Lapangan, kemudian menyampaikan kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk dilakukan pemutakhiran data grafis.
11. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menerima Berita Acara Penelitian Lapangan dan menugaskan Pelaksana untuk melakukan pemutakhiran data grafis dan proses penatausahaan berkas selanjutnya.
12. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB melakukan pemutakhiran data grafis, dan melakukan perekaman data serta melakukan proses pembentukan basis data dan penatausahaan berkas selanjutnya.
13. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB melakukan perekaman SPOP/LSPOP, mencetak Daftar Hasil Rekaman (DHR), melakukan pencocokan antara SPOP /LSPOP dan DHR, serta meneruskan berkas permohonan pendaftaran kepada Kepala Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB.
14. Kepala Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB menerima berkas permohonan pendaftaran dan menugaskan Pelaksana Seksi Penetapan untuk mencetak konsep produk hukum berupa SPPT, DHKP dan SSPD.
15. Pelaksana Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB mencetak konsep produk hukum, kemudian menyampaikan kepada Kepala Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB.
16. Kepala Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan memaraf konsep produk hukum, kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB.
17. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB memeriksa, meninjau kembali dan menyediakan kepada Kepala BPPKAD untuk menyetujui dan menandatangani produk hukum.
18. Proses selesai.

16

## II. BAGAN ALIR PENDAFTARAAN OBJEK PAJAK BARU DENGAN PENELITIAN LAPANGAN


BUPATI TUBAN,

(H.FATHUL HUDA


LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR

15

TAHUN 2017

TENTANG

STANDARD

OPERATING PROCEDURE

PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI

DAN

BANG UN AN

PERDESAAN

DAN

PERKOTAAN KAB TUBAN

## STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PENERBITAN SURAT HIMBAUAN PENDAFTARAN OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2.

## A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penerbitan himbauan pendaftaran obyek dan subyek PBB-P2 untuk Wajib Pajak yang objek dan subjek PBB-P2-nya belum terdaftar.

## B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## C. Pihak yang Terkait :

1. Kepala BPPKAD.
2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 DA BPHTB.
3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
4. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
5. Kecamatan.
6. Wajib Pajak.

## D. Formulir yang Digunakan :

1. Nota Dinas Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
2. Data pihak ke tiga.
3. Laporan pengamatan lapangan.
4. Alat keterangan.

## E. Dokumen yang Dihasilkan :

Surat himbauan untuk mendaftarkan objek dan subjek PBB-P2.

## F. Prosedur Kerja :

1. Berdasarkan informasi dan data pihak ke tiga, laporan hasil penelitian pendahuluan, dan/ atau alat keterangan, Kepala Bidang Pendapatan menugaskan dan memberi disposisi Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk menyusun konsep Surat Himbauan Pendaftaran Objek dan Subjek PBB-P2.

2. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyusun konsep Surat Himbauan Pendaftaran Objek dan Subjek PBB-P2 dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan memaraf Surat Himbauan Pendaftaran Objek dan Subjek PBB-P2 dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB.
4. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan memaraf Surat Himbauan Pendaftaran Objek dan Subjek PBB-P2 dan disampaikan kepada Kepala BPPKAD untuk menyetujui dan menandatangani.
5. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menatausahakan dan mengirimkan Surat Himbauan Pendaftaran Objek dan Subjek PBB-P2 kepada Wajib Pajak secara langsung atau melalui Kecamatan.
6. Proses selesai.

## Ill. BAGAN ALIR TATA CARA PENERBITAN SURAT HIMBAUAN PENDAflARAN OBJ EK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK


LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 15

TAHUN 2017

TENTANG

STANDARD

OPERATING PROCEDURE

PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI

DAN

BANGUNAN

PERDESAAN

DAN

PERKOTAAN KAB TUBAN

## STANDAR.D OPERATING PROCEDURE TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN INDIVIDU OBJEK PBB-P2.

## A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian kegiatan Penilaian Individu yang diterapkan untuk objek pajak non standar, bangunan tingkat tinggi (high rise building) atau objek pajak yang telah dinilai dengan Computer Assisted Valuation (CAV) namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenamya karena keterbatasan aplikasi program.

## B. Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## C. Pihak yang Terkait :

1. Kepala BPPKAD.
2. 2.Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB.
3. 3.Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
4. 4.Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
5. Petugas Penilai.

## D. Formulir yang Digunakan :

1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
2. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP).

## E. Dokumen yang Dihasilkan :

1. Surat Tugas Penilaian Individu Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Laporan Penilaian lndividu.

## F. Prosedur Kerja:

1. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk membuat konsep Surat Tugas Penilaian Individu Objek PBB-P2 kepada Penilai sesuai rencana kerja yang telah disetujui oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB memerintahkan Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk menyusun konsep Surat Tugas Penilaian Individu Objek PBB-P2.
3. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyusun konsep Surat Tugas Penilaian Individu Objek PBB-P2 dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
4. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Penilaian Individu Objek PBB-P2, kemudian menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB.
5. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Penilaian Individu Objek PBB-P2, kemudian mengembalikan surat tugas tersebut kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
6. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyerahkan Surat Tugas Penilaian Individu Objek PBB-P2 kepada Penilai untuk melakukan penilaian individu objek PBB-P2.
7. Petugas Penilai menerima Surat Tugas Penilaian Individu Objek PBB-P2, kemudian menyampaikan Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) kepada Wajib Pajak.
8. Wajib Pajak mengisi dan menyerahkan SPOP dan LSPOP disertai dengan data pendukung yang dibutuhkan kepada Petugas Penilai.
9. Petugas Penilai menerima SPOP dan LSPOP yang telah diisi oleh wajib pajak, serta data pendukung yang dibutuhkan. Jika tidak diperoleh dokumen legalitas luas tanah dan atau bangunan yang memadai, maka Penilai melakukan pengukuran bidang tanah dan atau bangunan. Namun jika dokumen legalitas sudah lengkap maka Penilai melakukan identifikasi fisik objek pajak secara mendetail.

10. Petugas Penilai melakukan perhitungan nilai tanah dan/atau bangunan dengan menggunakan metode penilaian yang ada dan membuat konsep Laporan Penilaian Individu berdasarkan hasil perhitungan tersebut, kemudian menyampaikan kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
11. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan memaraf konsep Laporan Penilaian Individu, kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB.
12. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan menandatangani Laporan Penilaian Individu hasil penilaian objek pajak.
13. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB merekam data dan mengarsipkan Laporan Penilaian Individu.
14. Proses selesai.

## IV. BAGAN ALIRTATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN INDIVIDU OBJEK PBB-P2



LAMPIRANV

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 15

TAHUN 2017

TENTANG

STANDARD

OPERATING PROCEDURE

PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN

BANG UN AN

PERDESAAN

DAN

PERKOTAAN KAB TUBAN

## STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PEMBUATAN DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN (DBKB).

## A. Deskripsi:

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pembuatan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) yang dijadikan sebagai dasar untuk penghitungan nilai bangunan dengan menggunakan pendekatan biaya ( cost approach method). Pendekatan Biaya adalah suatu pendekatan penentuan nilai dengan cara menghitung keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bangunan pada kondisi baru sesuai tanggal penilaian, dikurangi dengan penyusutan (depreciate) yang terjadi pada bangunan.

## B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## C. Pihak yang Terkait :

1. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB.
2. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
3. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
4. Petugas Penilai.

## D. Formulir yang Digunakan :

1. Daftar Upah Pekerja, Harga Bahan Bangunan dan Sewa Alat Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Standar.
2. Daftar Upah Pekerja, Harga Bahan Bangunan dan Sewa Alat DBKB Non Standar.

## E. Dokumen yang Dihasilkan :

Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).

## F. Prosedur Kerja :

1. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk membuat konsep surat tugas untuk mengumpulkan harga upah, harga bahan bangunan dan sewa alat dalam rangka penyusunan DBKB (Daftar Biaya Komponen Bangunan) dalam satuan wilayah Kabupaten kepada Petugas Penilai.
2. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB memerintahkan Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk menyusun konsep surat tugas penyusunan DBKB.
3. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyusun konsep surat tugas penyusunan DBKB dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB
4. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan memaraf konsep surat tugas penyusunan DBKB, kemudian menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB.
5. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan menandatangani surat tugas penyusunan DBKB, kemudian mengembalikan surat tugas tersebut kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
6. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyerahkan surat tugas penyusunan DBKB kepada Petugas Penilai untuk melakukan penyusunan DBKB.
7. Petugas Penilai menerima penugasan, mempersiapkan bahan pelaksanaan dan melaksanakan pengumpulan satuan harga upah, harga bahan bangunan dan sewa alat yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian mengolah dan menganalisanya sebelum dituangkan ke dalam formulir Daftar Upah Pekerja, Barga Bahan Bangunan dan Sewa Alat DBKB Standar dan Non Standar dalam satuan Kabupaten.
8. Petugas Penilai menyampaikan hasil penugasan berupa konsep laporan penyusunan harga upah, harga bahan bangunan dan sewa alat kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB.

9. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB dan Pendaftaran untuk dilakukan evaluasi dan analisis terhadap konsep laporan penyusunan harga upah, harga bahan bangunan dan sewa alat.
10. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan dan memberi disposisi kepada Pelaksana Seksi Pendataan untuk menyusun konsep Laporan Harga Upah, Harga Bangunan dan SewaAlat.
11. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyusun konsep Laporan Harga Upah, Harga Bangunan dan Sewa Alat, kemudian meneruskan kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
12. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan memaraf konsep Laporan Harga Upah, Harga Bangunan dan Sewa Alat, kemudian meneruskannya kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB.
13. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan menandatangani Laporan Harga Upah, Harga Bangunan dan Sewa Alat, kemudian menugaskan dan mendisposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk dilakukan perekaman Harga Upah, Harga Bangunan dan Sewa Alat.
14. Proses selesai.

## V. BAGAN ALIR TATA CARA PEMBUATAN DAFTAR BIAVA KOMPONEN BANGUNAN (08KB)



f

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR

15 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARD

OPERATING PROCEDURE

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI

DAN

BANG UN AN

PERDESMN

DAN

PERKOTMN KAB TUBAN

## STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENYEMPURNAAN ZONA NILA! TANAH (ZNT) NILAI INDEK RATA-RATA (NIR).

## A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pembentukan dan penyempumaan Zona Nilai Tanah/Nilai Indek Rata-rata (ZNT/NIR) yang digunakan untuk menilai objek pajak bumi secara massal dengan menerapkan ZNT /NIR pada suatu wilayah tertentu sebagai basis acuan nilainya. ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas kelompok objek pajak yang mempunyai satu nilai individu rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok, sedangkan NIR adalah nilai pasar rata› rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu ZNT.

## B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## C. Pihak yang Terkalt :

1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB.
3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
4. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
5. Petugas Penilai.

## D. Formullr yang Dlgunakan :

1. Formulir 1 : Pengumpulan Data Pasar Properti.
2. Formulir la: Pengumpulan Data Fisik/Deskripsi Lingkungan.
3. Formulir 1 b: Pengumpulan Data Nilai Tanah.
4. Formulir le: Standarisasi Nama Jalan.

5. Formulir 2: Analisis Penentuan Nilai Pasar Bumi per M2.

6. Formulir 2a: Analisis Penentuan Nilai Obyek Acuan.

7. Formulir 2b: Lembar Kerja Analisis Tingkat Kapitalisasi.

8. Formulir 2c: Tabulasi Data Harga Jual/Data Pembanding.

9. Formulir 3: Analisis Penentuan Nilai Indek Rata-rata (NIR) dengan Data Pembanding.

10. Formulir 3a: Analisis Penentuan Nilai Indek Rata-Rata (NIR) dari NIR Zona Lain.

11. Formulir 3b: Rekapitulasi Zona Nilai Tanah (ZNT).

12. Formulir 4: Analisis Perbandingan NIR Baru dengan NIR lama.

13. Formulir 5 : Pemutakhiran Zona Nilai Tanah.

14. Formulir Sa: Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Massal.

## E. Dokumen yang Dihasilkan :

Buku Laporan Analisa Zona Nilai Tanah (ZNT)/Nilai Indek Rata-rata (NIR).

## F. Prosedur Kerja :

1. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan Petugas Penilai melalui Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk mengevaluasi dan menganalisa ZNT/NIR tahun sebelumnya yang diselaraskan/disesuaikan dengan data transaksi jual beli/penawaran/sewa sementara yang dihimpun dalam Bank Data Nilai Pasar Properti yang diperoleh dari berbagai macam sumber informasi sebagai bahan untuk pembentukan/ pemeliharaan ZNT /NIR.
2. Petugas Penilai menerima dan melaksanakan penugasan dengan melakukan penelitian pendahuluan terhadap wilayah Desa/Kelurahan tertentu yang perlu dilakukan penyesuaian ZNT /NIR sebagai representasi dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi berdasarkan data/informasi yang diperoleh.
3. Petugas Penilai menyusun dan menyampaikan konsep Rencana Kerja Pembentukan/Penyempurnaan ZNT/NIR kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
4. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan memaraf konsep Rencana Kerja Pembentukan/ Penyempurnaan ZNT /NIR dan meneruskannya kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB.

5. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan menandatangani konsep Rencana Kerja Pembentukan / Penyempumaan ZNT /NIR dan meneruskannya kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
6. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meneliti dan menyetujui Rencana Kerja dimaksud dan mengembalikan kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 danBPHTB.
7. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk melaksanakan Rencana Kerja sesuai persetujuan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
8. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan dan memberi disposisi kepada Pelaksana untuk menyusun konsep surat tugas kepada Petugas Penilai untuk melengkapi bahan dan keterangan lainnya dalam rangka Pembentukan/ Penyempumaan ZNT /NIR.
9. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyusun konsep surat tu gas untuk penilai dalam rangka Pembentukan/Penyempurnaan ZNT /NIR dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB› P2 dan BPHTB.
10. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan memaraf konsep Surat Togas penilai dalam rangka Pembentukan dan meneruskannya kepada
7. / Penyempumaan ZNT / NIR, Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB.
11. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan menandatangani Surat Togas Pembentukan/ Penyempumaan ZNT /NIR, kemudian mengembalikan surat tugas terse but kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.

12. Petugas Penilai menerima dan melaksanakan penugasan dengan mempersiapkan bahan pelaksanaan, menghimpun dan mengolah data, serta menganalisa data transaksijual beli/penawaran/sewa atau data lainnya yang diperoleh dari berbagai sumber informasi yang dihimpun melalui Bank Data Nilai Pasar Properti dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya sebagai dasar dalam penentuan nilai pasar wajar yang dituangkan dalam Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) atas satu satuan ZNT.
13. Petugas Penilai menyusun Buku Laporan Analisa Zona Nilai Tanah (ZNT) / Nilai Indek Rata-rata (NIR), dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
14. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan menandatangani basil pelaksanaan tugas Pembentukan/ Penyempumaan ZNT/NIR, dan meneruskannya kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.
15. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan dan memberi disposisi kepada Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk melakukan perekaman data ke dalam basis data berdasarkan Formuli