PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 17 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 9 Oktober 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
- bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perautran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan alokasi Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2014;
Menetapkan
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berjumlah Rp. 1.130.610.672.446,00 bertambah sebesar Rp. 159.664.806.619,51 sehingga menjadi Rp. 1.290.275.479.061.51 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan
- a. Semula
3. b.
4. Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
2. Belanja
- a. Semula
- b. Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan Suplus/(Defisit)
Rp. 1.073.223.102.700,00
Rp. 134.963.655.288,16 (+)
Rp. 1.208.186.757.988,16
Rp. 1.098.985.672.446,00
Rp. 156.707.813.294,51 (+)
Rp.
1.255.693.485.740,51(-)
Rp. (47.506.727.725,35)
3. Pembiayaan Daerah:
Rp. 0,00
| a. | Penerimaan 1. Semula Rp. 2. Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | 57.387.569.746,00 24.701.151.331,35 (+) Rp. | 82.088.721.077,35 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| b. | Pengeluaran 1. Semula Rp. 2. Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan | 31.625.000.000,00 2.956.993.325,00 (+) Rp. Rp. Rp. | 34.581.993.325,00 (-) 47.506.727.752,35 0,00 |
| Pendapatan a. Pendapatan 1) Semula 2) Jumlah | Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri Asli Daerah Rp. Bertambah / (Berkurang) Rp. pendapatan asli daerah setelah Perubahan | dari: 34.370.922.700,00 13.243.700.394,16 (+) Rp. | 47.614.623.094,16 |
| b. Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah | Rp. / (Berkurang) Rp. dana perimbangan setelah Perubahan | 1.023.852.180.000,00 7.404.122.938,00 (+) Rp. | 1.031.256.302.938,00 |
- c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah
| 1) Semula Rp. 15.000.000.000,00 | 1) Semula Rp. 15.000.000.000,00 | 1) Semula Rp. 15.000.000.000,00 | 1) Semula Rp. 15.000.000.000,00 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (1) a. | Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: Pajak daerah 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah pajak daerah setelah Perubahan | 10.333.500.000,00 3.670.500.000,00 (+) Rp. | 14.004.000.000,00 |
| b. | Retribusi daerah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan | Rp. 10.037.422.700,00 Rp. 3.148.412.390,00 (+) Rp. | 13.185.835.090,00 |
| c. | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang setelah perubahan | 7.000.000.000,00 1.372.789.995,84) (+) dipisahkan Rp. | 5.627.210.004,16 |
| d. | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang setelah Perubahan | 7.000.000.000,00 7.797.578.000,00 (+) sah Rp. | 14.797.578.000,66 |
| Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan | 42.250.000.000,00 7.404.122.938,00 (+) Rp. | 49.654.122.938,00 |
| b. | Dana alokasi umum | Dana alokasi umum | Dana alokasi umum |
| c. | Dana alokasi khusus 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | 108.050.020.000,00 0,00 (+) Rp. | 108.050.020.000,00 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana pendapatan: | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana pendapatan: | dimaksud pada ayat (1) huruf | c terdiri dari |
| b. | 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah hibah setelah Perubahan Dana darurat 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. | 0,00 0,00 (+) Rp. 0,00 0.00 (+) | 0,00 |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula
- 1) Semula
- Rp. 15.000.000.000,00
- 2) Bertambah / (Berkurang)
Rp. 6.641.829,956,00 (+)
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan
Rp. 21.641.829.956,00
Rp. 0,00
- 2) Bertambah / (Berkurang)
Rp. 53.570.402.000,00 (+)
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan
Rp. 53.570.402.000,00
- (4) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- 1) Semula
Rp. 0,00
- 2) Bertambah / (Berkurang)
Rp. 54.103.600.000,00 (+)
Jumlah dana Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan
Rp. 54.103.600.000,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja tidak langsung
- b. Belanja langsung
- 1) Semula
Rp. 483.766.254.339,00
- 2) Bertambah / (Berkurang)
Rp. 64.268.277.182,51 (+)
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan
Rp. 548.034.531.521,51
- 1) Semula
Rp. 615.219.418.107,00
- 2)
- Bertambah / (Berkurang)
Rp. 92.439.536.112,00 (+)
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan
Rp. 707.658.954.219,00
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
| | 1) Semula (2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Rp. 366.205.429.339,00 Rp. 58.704.097.182,51 (+) Rp. | 424.909.526.521,51 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| b. | Belanja bunga | | |
| | 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. 0,00 (+) | |
| | Jumlah belanja bunga setelah | | |
| | Perubahan | Rp. | 0,00 |
| c. | Belanja | | |
| | 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. 0.00 (+) | |
| | Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| d. | Belanja hibah | | |
| | 1) Semula | Rp. 33.253.525.000,00 | |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. 1.951.949.000,00 (+) | |
| e. | Belanja bantuan sosial | | |
| | 1) Semula | Rp. 4.248.000.000,00 | |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. (+) | |
| | Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | 242.000.000,00 | 4.490.000.000,00 |
| | | Rp. | |
| f. | Belanja bagi hasil | | |
| | 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | Rp. 0,00 (+) Rp. | 0,00 |
| g. | Belanja bantuan keuangan 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | Rp. 75.359.300.000,00 Rp. 2.569.781.000,00 (+) Rp. | 77.929.081.000,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| h. Belanja tidak terduga | | | |
| setelah | 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah belanja tidak terduga Perubahan | 4.700.000.000,00 800.450.000,00 (+) Rp. | 5.500.450.000,00 |
| Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : | | | |
| Perubahan | 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah belanja pegawai setelah | 30.298.809.400,00 710.762.000,00 (+) Rp. | 31.009.571.400,00 |
| b. | Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | 262.858.578.313,00 40.418.176.141,00 (+) Rp. | 303.276.754.454,00 |
| c. | Belanja modal 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah belanja modal setelah Perubahan | 322.062.030.394,00 51.310.597.971,00 (+) Rp. | 373.372.628.365,00 |
Pasal 4
| Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah penerimaan setelah Perubahan | | 57.387.569.746,00 24.701.151.331,35 (+) Rp. | 82.088.721.077,35 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | Rp. Rp. | 31.625.000.000,00 2.956.993.325,00 (+) Rp. | 34.581.993.325,00 |
| Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) |
| 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah SiLPA setelah Perubahan b. Pencairan dana cadangan 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. Rp. Rp. | 57.387.569.746,00 24.701.151.331,35 (+) Rp. 0,00 | 82.088.721.077,35 |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. | Rp. Perubahan Rp. | 0,00 (+) Rp. 0,00 | 0,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | 0,00 (+) Rp. | 0,00 |
| d. | Penerimaan pinjaman daerah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah penerimaan pinjaman setelah | Rp. 0,00 Rp. 0,00 (+) Perubahan Rp. 0,00 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| e. | Penerimaan kembali pemberian pinjaman 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan | (+) Rp. 0,00 |
| f. | Penerimaan piutang daerah 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan | 0,00 0,00 (+) Rp. 0,00 |
| a. | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan Pembentukan dana cadangan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | : (+) Rp. 0,00 |
| b. | Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah 1) Semula Rp. 16.625.000.000,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 1.856.253.000,00 (+) Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah Rp. | 18.481.253.000,00 |
- c. Pembayaran pokok utang
| | 1) Semula 2) | Rp. 15.000.000,000,00 1.100.740.325,00 (+) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah pembayaran pokok hutang setelah Perubahan | Rp. 16.100.740.325,00 |
| d. | Pemberian pinjaman daerah | Pemberian pinjaman daerah |
| | 1) Semula Rp. | 0,00 |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. | 0,00 (+) |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan | Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan | Rp. 0,00 |
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

| 1. | Lampiran I | : | Ringkasan Perubahan APBD; |
|------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Lampiran II | : | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3 | Lampiran III | : | Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4 | Lampiran IV | : | Ringkasan Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| 5 | Lampiran V | : | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; |
| 6 | Lampiran VI | : | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7 | Lampiran VI | : | Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 8 | Lampiran VIII | : | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Diundangkan di Putussibau pada tanggal ....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

## MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (...)/(2014)

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 9 Oktober 2014 BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR