PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomo 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 5. Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 Tahun 1999); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 ); 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Nomor 4165); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan lembaran Negara Nomor 4022); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 T ahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 01 TAHUN 2006
TENT ANG
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH KABUPATEN SAROLANGUN T AHUN ANGGARAN 2006
BUPATISAROLANGUN DENG AN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA
- a. bahwa sesuai dengan Arah Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomo 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 Tahun 1999);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 T ahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 T ahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
21. Peraturan Presiden Nomor 7 4 T ahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Sei E Nomor 2);
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
Dengan Persetujuan
DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENSAROLANGUN
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah T ahun Anggaran 2006 sebagai berikut :
- a. Penerimaan
Rp. 58.304.927.800,-
Rp. 1.500.000.000,-
- b. Pengeluaran
3. PEMBIAY AAN :
2. BELANJA
1. PENDAPATAN
Rp. 284.628.642.000,-
Rp. 341.433.569.800,-
Rp.
56.804.927.800,-
Defis it
Rp. 56.804.927.800,-
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercatum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

Daftar Dana Cadangan

9. Lampiran IX

Daftar Aktiva Tetap daerah; dan

8. Lampiran VIII

Daftar lnvestasi (Penyertaan Modal) Oaerah

7. Lampiran VII

Oaftar Pinjaman Daerah

6. Lampiran VI

Daftar Piutang Daerah

5. Lampiran V

Oaftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan

4. Lampiran IV

Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Oaerah

3. Lampiran Ill

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah

2. Lampiran II

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Lampiran I

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belan\_ia Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Drs. H.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN

PADA TANGGAL

: 7 April 2006

BUPATI

Pelaksana Tuga

Diundangkan di Sarolangun Pada tanggal 7 April 2006

SEKRETARISDAERAH \,KABUPATEN AROLANGUN~


i

Pembina Tingkat I NIP. 430 008 999

LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN SAROLANGUN NOMOR 1 TAHUN 2006 SERI A NO MOR 1