KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 1998 tentang PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MANADO-BITUNG (berlaku 19 Januari 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam upaya memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta dalam rangka lebih memberikan peluang kepad dunia usaha untuk berperan serta secara lebih luas di kawasan timur Indonesia khususnya Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, dipandang perlu menetapkan beberapa wilayah tertentu sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang berpusat di Kotamadya Bitung;
- b. bahwa penetapan Kotamadya Bitung sebagai pusat Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
2. Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1995;
3. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998;
Meningat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: ________________
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MANADO-BITUNG.
Pasal 1
- (1) Kotamadya Bitung ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut KAPET Manado-Bitung.
- (2) KAPET Manado-Bitung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi seluruh wilayah Kotamadya Bitung, seluruh wilayah Kotamadya Manado, dan sebagian wilayah Kabupaten Minahasa yang meliputi kecamatan-kecamatan Likupang, Dimembe, Airmadidi, Kauditan, Wori, Pineleng, Tombariri, Tomohon, Tondano, Toulimambot, Eris, Lembean Timur, Kombi, Kakas, Remboken, Sonder, Kawangkoan, Tompaso dan Langowan, yang batas-batasnya dituangkan dalam peta terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Kebijaksanaan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan KAPET Manado-Bitung ditetapkan oleh Tim Pengarah, yang susunannya terdiri dari:
- -Ketua : Ketua harian Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
- -Anggota : -Para Anggota Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;
- -Gubernur kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
Pasal 3
- (1) Pelaksanaan pengelolaan KAPET Manado-Bitung dilakukan oleh Badan Pengelola KAPET Manado-Bitung, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Pengelola.
- (2) Badan Pengelola bertugas mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan di wilayah KAPET Manado-Bitung
Pasal 4
- (1) Kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Manado-Bitung diberikan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangaan ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998.
- (2) Selain perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Manado-Bitung diberikan juga perlakuan perpajakan berupa tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, atas :
- a. Pembelian dalam negeri dan/atau impor barang modal dan peralatan lain oleh pengusaha di KAPET Manado-Bitung, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi;
- b. Impor Barang Kena Pajak oleh pengusaha di KAPET Manado-Bitung, untuk diolah lebih lanjut;
- c. Peneyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET Manado-Bitung kepad pengusaha di KAPET Manado-Bitung, untuk diolah lebih lanjut;
- d. Penyerahan Barang Kena Pajak ujtuk diolah lebih lanjut, antar pengusaha di KAPET Manado-Bitung atau oleh pengusaha di KAPET lain di KAPET Manado-Bitung;
- e. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, oleh pengusaha di KAPET Manado-Bitung kepada pengusaha di Kawasan Berikat atau oleh pengusaha di KAPET Manado-Bitung kepada pengusaha di daerah pabean lainnya, dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kembali kepada pengusaha di KAPET Manado-Bitung;
- f. Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET Manado-Bitung kepada atau antar pengusaha di KAPET Manado-Bitung, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Manado-Bitung;
- g. Pemanfaatan Baarang Kena Pajak tidak berwujud daru luar daerah pabean maupun dari dalam daerah pabean oleh pengusaha di KAPET Manado-Bitung, sepanjang Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPAET Manado-Bitung;
- h. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean oleh pengusaha di KAPET, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Manado-Bitung.
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pengarah.
Pasal 6
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengelola dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 1998 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN TIDAK DISERTAKAN