PERATURAN BUPATI RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 lentang Pedoman Orqanisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu (berlaku 2 November 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BERITA DAERAH .. KABUPATEN NIAS. SELATAN
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR: · 35.TAHUN 2011
TENT ANG·
KEPADA PEGAWAi KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS . KABUPATEN NIAS SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG-MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dibidang perlzinan dan non perizinan diperlukan upaya pernberian pelayanan prima sebagai wujud '"1l. tanggung jawab terhadap kepentirroan masyarakat pada urnurnnya:
- b. bahwa · untuk mernotlvasl pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan dalam upaya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat perlu diberikan insentif khusus sebaqaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 lentang Pedoman Orqanisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Pemberian lnsentif Khusus Kepada Pegawai Kantor. Pelayanan Perizinan Terpacu Kabupaten Nias Selatan.
1.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentt:kan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4272);
,, i.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepUblik lndonesiaNomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor · 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia\_Nomor4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Oaerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan · Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara· I
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara· I
i
Menetapkan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Oaerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
20. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Se Iatan;
21. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;
22. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;
23. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Selatan;
24. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS KEPADA PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN NIAS SELATAN.
Pasal 1
· Memberikan lnsentif Khusus kepada Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan
Pasal 3
lnsentif Khusus diberikan kepada Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan berdasarkan masa k · kt"f d. K erja a 1 1 antor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Se Iatan.
Pasal 4
Masa kerja akti.f sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, dibuktikan dengan Surat Keterangan Akt1f yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwewenang.
.1 ··
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Teluk Dalam : ' tanggal 4 November 2011 RETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN; SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 35 TAHUN 2011 ## Pasal5 Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Pos Anggaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011. Pasal6

Penandatangan: Peraturan Bupati ini berlaku sejak bulan Januari 2011

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan. Ditetapkan di Teluk Dalam 2 November 2011 pada tanggal

Penandatangan: BUPATI NIAS SELATAN, ttd. IDEALISMAN DACHI · · l I . ~ .:: ·•. -3 1 ' i :

Penetapan: Diundangkan di Teluk Dalam ' tanggal 4 November 2011 .

Penandatangan: . .= Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN, ttd. '· ASA' ARO LAIA - SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 35 TAHUN 2011

Distribusi: , SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA,

Penandatangan: , . KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN, ·. . : FIRMAN IAWA, SH ·. PENATA Tk. I NIP. 19720222 200112 1 004 ## Pasal5 Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Pos Anggaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011. Pasal6

Penandatangan: Peraturan Bupati ini berlaku sejak bulan Januari 2011

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan. Oitetapkan di Teluk Oalam pada tanggal 2 November 2011

Penandatangan: BUPATI NIAS SELATAN, IDEALISMAN DACHI