PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor TAHUN2017 Tahun 2007 tentang PENCABUTAN ATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABALONG, a. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 188.44j0294jKUMj2016 tangga125 Mei2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44j0295jKUMj2016 tanggal25 Mei2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor08 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 188.44j0316jKUMj2016 tanggal25 Mei2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang MilikDaerah;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 188.44j0358jKUMj2016 tanggal 03 Juni 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 188.34-5770 Tahun 2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Dipisahkan;
- f. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2002 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan pada RSUD Tanjung, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;
- g. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2014 tentang Besaran Tarif Layanan Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUDH Badaruddin Tanjung belum dilaksanakan, sehingga perlu ditarik kembali;
Mengingat
- h. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu dilakukan pencabutan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4355);
5. Undang-UndangNomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor43, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5049);
6. Undang-UndangNomor23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang MilikNegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita NegaraRepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor547);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
dan
BUPATI TABALONG
2
MEMUTUSKAN:
ATAS PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATEN TABALONG.
Menetapkan
Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. H. ANANG SYAKHFIANI

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal ~ I I7r.PU· ~ 0J 1 i

Penandatangan: BUPATI TABALONG,~ ~b 3

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,f \ H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (46/2017)