PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan. 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 02 TAHUN 2013
TENT ANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf c juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956. Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daearah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );
3. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004
..
'
'J
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
4. ' 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN GANGGUAN
DAERAH TENTANG
RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau: badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan/atau gangguan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- ( 1) Objek retribusi lZlil gangguan adalah pemberian lZlil tern pat usaha/kegiatankepada orang pribadi at.au badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/ at.au gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan at.au kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/ at.au Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- ( 1) Subjek Retribusi lzin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, tennasuk pemungut at.au pemotong Retribusi Izin Gangguan.
BAB III - GOWNGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Besarnva
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Struktur dan besamya tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pernberian izin gangguan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalin.
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
retribuci dihitin
herilt
- (3) Besamya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas gangguan atau berdampak besar/penting mencakup 4 (empat) komponen . Rp. 500,-/M2;
- b. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas gangguan atau berdampak sedang mencakup 3 (tiga) komponen . Rp. 400,-/M2;
- c. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas gangguan atau berdampak kecil mencakup 2 (dua) komponen .. Rp. 300,-/M2;
- d. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang tidak berdampak atau be bas gangguan mencakup I (satu) komponen . Rp. 200.-/M 2;
- (4) Kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak;
- b. Luas wilayah persebaran dampak;
- c. Lamanya dampak berlangsung;
- d. Intensitas dampak.
- (5) Besamya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (6) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
Setiap orang: pribadi atau badan yang memperluas atau memindahkan kegiatan usahanya dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi Izin Gangguan yang terutang dipungut di wilayah Daerah, tempat
MASA BERLAKU IZIN
BAB VIII - MASA BERLAKU IZIN
Pasal 11
- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berk:alu selama usaha dan/atau kegiatan tersebut masih berjalan dan tidak mengalami perubahan.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, pemegang izin harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan daftar ulang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
Pasal 12
- ( 1) Retribusi ctipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang ctipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BABX
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
Pasal 13
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
SANKS! ADMINISTRASI
BAB XI - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 14
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15
- (1) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
KEBERATAN
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 16
- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 17
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam} bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajuka.n dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, :nenolak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 18
- ( 1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan peltinasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2} telah dilampaui dan bupati tidak roemberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana climaksud pada ayat (1} langsung diperhitungkan untuk roelunasi terlebih dahulu utang Retribusi
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pernbayaran Pajak atau Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB XV - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 20
- (l} Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat. Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan pennohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan pennohonan keberatan 1 oleh Wajib Retribusi.
BAB XV - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 21
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (I).
Ketentuan lebih
lanjut mengenai
tata cara
penghapusan piutang
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XVI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 22
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII
PENYIDIKAN
BAB XVI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 23
- ( I] Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keten tuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan rneneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan rnengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. rneminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak. pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J, menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyamembayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 25
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan penerimaan Negara.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang ## BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten MeranginNomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Ganggun (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17, Seri B Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Penetapan: Diundangkan di Bangko pada tanggal 15 Mei 2013 Plt. $EKRETARIS DAERAHKAB{)PATEN MERANGIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2013 NOMOR 02