UU RI Nomor 2A Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahar l€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851); 1. - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Talun 2003 Nomor 47, Tambahan lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2. - Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentarg Perbendalaraan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43551; 3. 4. Undalg-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lpmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahub 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negaia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Oo8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undarg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeiin ta]1a!r Daerah (l'etnbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerittah Pusat dan Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126' Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauarl Siau Tagulardang Biaro di Provrnsr Sulawesi Utara (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 17, Tambahan l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturdn Perundang-undangan (l'embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peratural Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO5 tentang Stalndar Akuntasi Pemerintahan (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5' Nomor 49, Tambatran lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 9. Peratu.ran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pcgawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik lndonesra Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O93); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangajr Daerah (l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138' Tarnbahan l'embal:an Negara Republik lndonesia Nomor 4576)' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahurt 20i0 (L€mbaran NegL nepublik Indonesia Tahun 201O Nomor 110' Tambahan leirbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Dacrah (Irrnbararr Negara Repxblik Indonesia Tahun 2oO5 Nomor 14O' Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2O, Tambahan Lembaml Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahurr 2OO8 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 14. Peraturan Pemeiintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten,/Kota (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82' Tarnbahan I€mbaran Negara Republik tndonesia Nomor 4737); 16. Peratulan Menteri Dalarn Negeri Nomor 53 Tal:\un 2011 tentang Pembbntukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2Oo7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomal Pengelolaan Keuangan Daerab, sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturart Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O1l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Da€rah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penlmsunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013; 19. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Eelanja Daerah 1e-eeO; lafr"n Ar,ggara[ 2OL3 (Berata Daerah Kabupaten K"pui"u"tt: Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 Nomor 34)' 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang 'Biaro Nomor 3 Tahuo 2Ol2 terltarrg Anggara! Pendapatan dan Belania Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (l€mbaran Daerah KabuPaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 Nomor 3); Memperhatikan : Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 165 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Staodat Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Angga:rall 2013' MEMUTUSXAIT ! (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
BI'PATI KEPULI\UAI{ SIAU TAGUI,ANDANG BIARO
PERATT'RAIT BT'PATI XEPT'LIIUAII SIAU TAGI'LAIVDATG EIARO l{oMoR 1 TAHUN 2013
TTNTAITG
PEUBERIAIf T/TUBAIIAIV PEITGIIASIL/UT PEGAW/U XTPADA PEGAWAI ITEGERI SIPIL DI LITCXI'I|GAIY PEUERINTAII KABI'PATEIT KEPIOLAUAI{ SIAU TAGI'LANDANG BIARO
DEITGAIf RAIIIIAT TT'HAN YAITG UAIIA ESA
BI'PATI KEFI'LAUAIT SIAU TAGI'LIIITDAI|G BIARO,
- Menimbang :
- bahwa dcngan dibcrikannya Tambahar! Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, diharapkan Pegawai Negeri Sipil dapat meningkatlan kinerja, disiplin dan tanggung jawab; b.
- a. bahba dalam raagka memotivasi kine{a Pegawai Negeri SipiJ di Lingkungan Pemerintah Kabupaten K€pulauan Siau Tagu-tardang Biaro, dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruI b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. c.
- Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahar l€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851); 1.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Talun 2003 Nomor 47, Tambahan lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2.
- Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentarg Perbendalaraan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43551; 3.
4. Undalg-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lpmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahub 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negaia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Oo8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undarg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeiin ta]1a!r Daerah (l'etnbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerittah Pusat dan Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126' Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauarl Siau Tagulardang Biaro di Provrnsr Sulawesi Utara (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 17, Tambahan l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturdn Perundang-undangan (l'embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peratural Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO5 tentang Stalndar Akuntasi Pemerintahan (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5' Nomor 49, Tambatran lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peratu.ran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pcgawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik lndonesra Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O93);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangajr Daerah (l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138' Tarnbahan l'embal:an Negara Republik lndonesia Nomor 4576)' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahurt 20i0 (L€mbaran NegL nepublik Indonesia Tahun 201O Nomor 110' Tambahan leirbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Dacrah (Irrnbararr Negara Repxblik Indonesia Tahun 2oO5 Nomor 14O' Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2O, Tambahan Lembaml Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahurr 2OO8 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemeiintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten,/Kota (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82' Tarnbahan I€mbaran Negara Republik tndonesia Nomor 4737);
16. Peratulan Menteri Dalarn Negeri Nomor 53 Tal:\un 2011 tentang Pembbntukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2Oo7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomal Pengelolaan Keuangan Daerab, sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturart Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O1l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Da€rah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penlmsunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
19. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Eelanja Daerah 1e-eeO; lafr"n Ar,ggara[ 2OL3 (Berata Daerah Kabupaten K"pui"u"tt: Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 Nomor 34)'
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang 'Biaro Nomor 3 Tahuo 2Ol2 terltarrg Anggara! Pendapatan dan Belania Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (l€mbaran Daerah KabuPaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 Nomor 3);
Memperhatikan
: Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 165 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Staodat Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Angga:rall 2013'
MEMUTUSXAIT !
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG--11Y1?*to* TAMBAHAN PENGHASII.AN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPA?DN KEPULAUAN SIAU TAGUT,ANDANG BIARO.
BAB II - PEUBERIAN TAUAAHAT{ PEIGHASIII{{ PF',GAWAT
Pasal 2
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro' ""b"g"i]o".r^ t ."anturn dalam t'ampiran Peraturan Bupati ini'
TuJUAN pruseRrAil IAMB#K PEI{GHASIr'AN PEGAuTN
BAB III - TuJUAN pruseRrAil IAMB#K PEI{GHASIr'AN PEGAuTN
Pasal 3
Tujuan dari Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai adalah :
2. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja lebih giat dan profesional;
1. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
- S. M"-otir,""l
4. p"gawai Negeri slplt untutt Uet&lt;e4a melampaui beban ke rja normal;
4. Memotivasi dan meningkatkan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keatrlian khusus' bekerja di daerah yang memiliki kesulitan tinggi' ditempatkandidaerahterpencildanpekerjaanyangberesikotinggi.
JEMS DAJT BEMRAT{ TAMBAHAN PENGIIAAII'IIT PBGAtrIAI
BAB IV - JEMS DAJT BEMRAT{ TAMBAHAN PENGIIAAII'IIT PBGAtrIAI
Pasal 4
Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah menggunakan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimal&lt;sud dalam Pasal 39 Peratu-ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengeloLaan Keuangan Daerah.
BAB IV - JEMS DAJT BEMRAT{ TAMBAHAN PENGIIAAII'IIT PBGAtrIAI
Pasal 5
Tambahan Penghasilan Pegawai
BAB IV - JEMS DAJT BEMRAT{ TAMBAHAN PENGIIAAII'IIT PBGAtrIAI
Pasal 6
Tambahan Penghasilan Pegawai
BAB IV - JEMS DAJT BEMRAT{ TAMBAHAN PENGIIAAII'IIT PBGAtrIAI
Pasal 7
Tambahan Penghasilan ## BAB V
KRITERIA DA.I'I TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN . PEIVGHAS|IJIJTPF&amp;AWAI
BAB IV - JEMS DAJT BEMRAT{ TAMBAHAN PENGIIAAII'IIT PBGAtrIAI
Pasal 9
Kriteria pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandan g Biaro, adalah sebagai berikut:
1. Pegawai N€geri Sipil yang memegang jabatan Eselon ll diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai
BAB IV - JEMS DAJT BEMRAT{ TAMBAHAN PENGIIAAII'IIT PBGAtrIAI
Pasal 10
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai
BAB IV - JEMS DAJT BEMRAT{ TAMBAHAN PENGIIAAII'IIT PBGAtrIAI
Pasal 39
Tambahan Penghasilan Pegawai
Tambahan Penghasilan Pegawai
Tambahan Penghasilan ## BAB V
KRITERIA DA.I'I TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN . PEIVGHAS|IJIJTPF&amp;AWAI
Kriteria pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandan g Biaro, adalah sebagai berikut:
1. Pegawai N€geri Sipil yang memegang jabatan Eselon ll diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai
Permohonan izin tidak mengikuti Apel maupun tidak masuk kerja bat-u dapat diakui ketika disetqjui oleh Pejabat yang berwenang dan menjadi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran pada daftar hadir dalam pengajuan permohonan pembqyaran Tambahan Penghasilan Pegawai,

## Pasal 13

Permberian izin kepada Pejabat dan Pegawai adalah sebagai berikut :

- f. Tidak mengikuti apel pagr maupun apel sore hanya diperkenankan kepada Pejabat yang berwenang untuk memberikan izin 2 (Dua) kali dalam sebulan;
2. Tidak rnasuk kerja karena alasan tertpntu hanya diperkenankan kepada Pejabat yang b€rwenang memberikan izin selama 3 (Tiga) hari dalam sebulan

## Pasal i4

Pegawai Negeri Sipil yang jumlah kehadirannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dalam 1 (satu) bulan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan.

## Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan tertentu dan atau Sakit yang tidal&lt; melebihi 14 (empat belas) hari, dapat dibayarkan separuh dari jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai yang menjadi haknya.

## Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Cuti dan atau Sakit melebihi 14 (empat belas) hari dan Cuti Besar selama 3 (tiga) bulan tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai.

Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dapat dibayarkan apabila Pegawai Negeri Sipil berada dalam status tugas belajar, bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah laionya, mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural maupun FunBsional yang lamanya melebihi 2 (dua) minggu.

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang berstatus tahanan oleh yang berwajib karena tersangkut masalah hukum, tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai.

## AAA VI PEUBIAYAAN

Pasa.l 19

Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2Ol3 pada masing-masing Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

.

## BAB VII

## NETENTUAII PTIYUTUP

Pasal 2O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapken di Ondong Siau

Paua qrrB6ar

2013

BUPATI KEPULITUAIV SIAU TAGUIAXDAXG BIARO.


Diundalgkan di Ondone Siau pada tanggal 3 9ftrd"n

2013

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

HEDDY

aH. uu.

MUDA

NIP. 195 1 116 i 003

BERITA 2013 NOMOR KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN

## DAF"TAR TAIIBAIIAf, PEIIGIIAAILAIT PECAWAI KEPN)A PEGAWAJ NEGERI SIPI DI LITIGKI'IIGAII PEMERIIITAII XABUPATEN KEPI]'AUAJI SIAU fAGI'UU{DATG AIARO

I-AMPIRA}I :

(EPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGUI"{NDANC BIARO

NOMOR r I

TAHUN 2Ol3

TANGGAL ;Ii.

:' 2OI3

A, TAMBAHAI{ P€I{GHASIIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

| | | KATEGORI | KATEGORI | KATEGORI | KATEGORI | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------------------------------|
| {o. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | | TEMPAT BERTUGAS | TEMPAT BERTUGAS | TEMPAT BERTUGAS | BEBAN ,(ERJA | TOTAL | KETERANGAII |
| | | | TERPENCIL | | | | |
| PEJABAT STRUKURAL DI LINGKUP SKPO | | | | | | | |
| Esselon llA | OB | 75ql000 | | | 6.500.000 | 1400!.000 | Sekelais D;;h |
| Ease6; ll B (Funssi Koolin?si) | OB | 5.000.000 | | | ! 000 000 | 1q.Q90.000 | isist€n Sdkf€laris Daerch Kadis PPI<AD |
| Esseron rr B rSKPD Fungsi Xoo'd Inas,) | OB | s 0oo.goo | | | 1gq].000 | E 9q0.0m | Inspeklur, Kep€la BAPEDA s€k.e!?I!! |
| Es€lon llA binnya | OB | 9.q@ 000 | | | 2 000.000 | 7.0@000 | Qgwan |
| Esselon lllA | | | | | | | |
| Bag,an. Dtrul Rumhl | oe | 3.000-000 | | | aqqQ 000 | 5 q90.000 | |
| - Kefa'a K5.lor. Kspa's - Sqhlelars Oma3 PPKAD | OB | ?,sQq.900 | | | 2-09q.000 | 4.500000 | |
| Sel|:elar.s Bsdan. Ornas llbanw'ldan Camal | OB | ?.50q.q00 | | .- | 1.500.000 | 4.00!q00 | |
| - Kepala BagEn Hub.Adff Lembaga | OB | 2.500000 | | | 2.500.000 | 5.O00-000 | |
| - Camat Biarc dan Makalehi | OB | | | 3 000 000 | 19@ 000 | 4.500.0(n | D.orah forp€ncil Pulau Buhias, Pahepa, Bukide |
| . cal€t TaranusangBr,h aJa;u r,mL' ura'a | OB | | 2.750.000 | | 1!@ 000 | 4,!q ooo | Nameng, Bqlllulan Apelawo. Deahe |
| - Eseton tttb | OB | 2 500 000 | | | | 2 500 0m | Pulau Ruang, WrnangLrng da. A!bngang. |
| Eseron llrb p3da oinas PPXAo | oa | 2 500 000 | | | 500 000 | 3 q9qQQo | O.er.h S.ng.t Terp€ncil Braro dan Makal€h |
| Eselon llrb Tahanusanggur'ras Siau Trmur Ulara | OB | | 2150q@ | | | 2750.000 | |
| - Es€lon Illb Bia.o dan Makalehi | OB | | | 3 000 @0 | | 3 q.0! 000 | |
| Eselon lva | | | | | | | |
| - | OB | 1 750.000 | | | | 1 750 000 | |
| Egelo!! lva - EGa; iva pada DinaslPKAo a;kda dai ruP | OB | 1.750.000 | | | 500 000 | 2 ?!g 000 | |
| Elelon lva pada Bagian Hubungen Aniar Lambaga | OB | 1 500 000 | | | | 1 500 000 | |
| - EsE!o.lva lahanusang Buhias, S'au T'hur Uta€ | OB | | 1850.000 | | | 1.q59 900 | |
| .Eselorlv€ Bia.o dan M€{alehl | oq | | | 2O0O0q| | | 2 000 0@ | |
| Ejelgn lvb | OB | 1.500.000 | | | | 1 500.000 | |
| - Fseron lWTahanusang Buhies. Siaur|mu,Utara ,oa | | | 1.600.000 | | | 1.600.000 | |
| - Eserortvb Biaro dan Makalehi | OB | | | 1.70o aJOO | | 1 7Qq.qqo | |
| xipllabetdEn. eensdaslliouo aan xepita r5l4 | OB | 1 400.000 | | | | 1 400.000 | |
| Kepgla Sekolrh, Pengayqs DiLbrtd dan Kepala P(!! | OB | | r.500.000 | | | 1.qolqm | |
| 10 Kep4aSekolah, Peng4'aj Dikbull dan Kepala Pf!! | oq | | | 1 6iS.@ | | 1 9@.q90 | |
| Golglgan lda^ lV /Non Eselon | oq | 1 100 000 | | | | lraq@ | |
| Gololgqrlll da. lV /Non Es€lon pada Oinas PP{Aq Slaf S6kda | OB | 1 100 000 | | | 500 000 | 1.6@.000 | |
| Gglgnsan lll &n lV / ry9n Eseloljada &slan ll!! IqEln Anlar Lembasa | 9C | 1 000 000 | | | | 1.9q).0Q0 | |
| Golo.ganlll dan lV / Non E*lon | OB | | tl.Q10.909 | | | r 9!q.0qo | |
| 13 Golongan llldan lV /Non Eselon | os | | | 1.600 99Q | | 1.60q.000 | |
| GolqlganI dan ll | OB | 850000 | | | | 850.000 | |
| Golollga! | dan ll padq Dinas PPKAD, Slaf S€tda d?n S[al P€isien lll | OB | 850 000 | | | 500 000 | 1 350.000 | |
| qolonsan ldan ll pada !€gian HubunganAntar Lembagg | O:B | 800 000 | . | | | 800.0@ | |
| Golongan I dan ll | OB | | L1@@ | | | 1.tqo.Qqo | |
| 15 Golongan rdan ll | OB | | | 1 350 000 | | 1 91q000 | |

| NO | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | SATUAN | KATEGORI | KATEGORI | KATEGORI | TOIAL | KATEGORI |
|------|------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------|
| NO | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | SATUAN | TEMPAT AERTUGAS | TEMPAT AERTUGAS | TEMPAT AERTUGAS | TOIAL | |
| tl | TE}.IAGA IIEDIS | SATUAN | | | | TOIAL | 1 2 a 9oki€r Umum / Gigi 4tot3k9r PUSreSl,reS |
| | nuuett srxtr | | | | | | 1 2 a 9oki€r Umum / Gigi 4tot3k9r PUSreSl,reS |
| | | OB | 3.OOO.mO | | 2 000.000 | 5.000 000 | 1 2 a 9oki€r Umum / Gigi 4tot3k9r PUSreSl,reS |
| | | OB | 3.009.ooQ | | 1.500 000 | 4sgo.o00 | 1 2 a 9oki€r Umum / Gigi 4tot3k9r PUSreSl,reS |
| 1 2 | 9oktsr Umun / igi | o/a | 3.OO(Io(x) | | z ooo.ooo | s.mo mo | 1 2 a 9oki€r Umum / Gigi 4tot3k9r PUSreSl,reS |
| | qoK.r Umum /Gigi Pulau Bieo dan MaLal€hi | o/B | | 4 500 000 | g0o.0g0 | 6.5@.sa9 | 1 2 a 9oki€r Umum / Gigi 4tot3k9r PUSreSl,reS |
| 3 | Oglt€r Umum / Gigi Pulau Euhias | o/B | | | ? 2.000 000 | 6.00o.000 | 1 2 a 9oki€r Umum / Gigi 4tot3k9r PUSreSl,reS |
| | | | | | | | 1 2 a 9oki€r Umum / Gigi 4tot3k9r PUSreSl,reS |


(