PERATURAN BUPATI RI Nomor 71 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahab dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual; - b. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Peraturan �eu..-
- Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahab dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali ( Restatement ) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4, Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 �omor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400);
5. undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20�4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- l2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnfonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 1 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- ... ir an Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 13 Pera,... R ublik · pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara ep Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- peraturan Pemerintah Nomor Nomor 79 Tahun 2005 tentang 14· pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara8;11 pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 15· Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 1,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 te�tang 16. p tah Pembagian Urusan Pemerintahan Antara emenn , Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 1 . ' k Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara Repubh Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nornor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Praturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 3 Tahun 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
- 23, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
- . 2 Tahun 2008 raturan Daerah Kabupaten Smtang Nomor t n 24pe tang susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabup�� 8 t�n tang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun\_ 2 sin 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Nomor ' Daerah N mor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ah �bupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daer Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan 1.,embaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 8 Tahun 2011 25. tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun \_ 2011 Nomor 8, Tambahan 1.,embaran Daerah Kabupaten Smtang Nomor 8);
MEMUTUSKAN;
AKUNTANSI KEUANGAN Venctapkan pERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN pENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMEN1) LAPORAN pEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Pasal 1
- Daerah adalah Kabupaten Sintang I.
- Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 2 · penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang
4. Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca, Saldo awal Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih, yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual pen uh.
5. Neraca adalah laporan yang menyajikan infonnasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 6 · Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pen��sifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penya,i1an laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
- B. SAP Berb · Utang d asis AJo:ual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, rneng� an ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta Pelaksan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan 9. Pe aan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
- 7· ::�ar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah tne 81��Prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan nya,i,kan laporan keuangan pemerintah.
- Ps::�Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP Yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
0
- .A)cU11tansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, . k?�venstbijsJ&lt;B:11 turan-aturan dan pralctik-praktik spesifik yang d1p1hh oleh "e fens·, �ta s pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan )(Oil el'l tJ 1,18(\J
J
'
- elJ�gaJl· A}&lt;Untansi Pe!11erintah Daerah adalah prinsip-prinsip\_, dasar­ "ebiJa.}caJl ensi-konvens1, aturan-aturan dan praktik-praktik spes1fik yang Jl· 08 ¢, kon; pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun d� cJipiJill \_. 01 e laporan keuangan pemerintah daerah untuk rnernerruhi 111 e11YllJjkall pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan J&lt;ebl.ltulltingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode 1&lt; e t e r b ; antar entitas.
- 111 9 1.lP A}&lt;Untansi �emeri�tah �aerah yang selanjutnya disingkat SAPD 2 sistelTI angkaian s1stematik dan prosedur, penyelenggara, peralatan da� J · 9dalllll �ain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis trans.ales� elellle� dengan pelaporan keuangan di lingkungan orgamsasi slll11� tahan daerah. pelllenn d B 1 . . di .
- . A}{rllal adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 14, B 9 s·�ristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa :mperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- k t an pendapatan an e anja Daerah yang selanjutnya ismg a 13, All gg : adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang A!' !n a s dan disetujui bersama oleh pemerin tah daerah dan D PRD, dan di kan dengan peraturan daerah. ditetaP
- B sis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 15 · ;ristiwa Iainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- 16 Basis Kas Menuju Akmal/ cash toward accrual (CTA) adalah basis · aJcuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
17. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan tennuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
18. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
19. �engungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap mfonnasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
- 20 · Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah �poran yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, ans�er, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang :mbiayaan anggaran, yang masing-rnasing diperbandingkan dengan ggarannya dalam satu periode.
- 21 · �{t1 Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat Penu adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan korek�nan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, sr dan SAL akhi Ir.
tfJ
- ran ArUs Kas yang selanjutnya disingkat LAK 13. LllP" ·ikan informasi mengenai sumbc adalah laporan yang menyaJkas selama satu periode akun� �nggunaan, perubahan kas dan ,etarll ggal pelaporan, st, serta saldo kas dan setara kas pada tan
- ran operasional yang sclanjutnya di . LllpO ·i}can infonnasi mengenai Bel ruhismgkat LO adalah laporan yang . ftle�yaJ pelaporan yang tercenrun � kegiatan operasional keuangan e11nta 9 /defisit operasional dari am pendapatan-LO, beban dan sufl'1��annya disandingkan dengan pc � od u a tu entitas pelaporan yang pe11yaJ1 n e sebcJumnya.
24-
- ran Perubahan Ekuitas yang sel · tn . . LaPo ang menyajikan info . anju ya d1smgkat LPE adalah 1ap&lt;&gt;rall Y. . rmasi mengenai perubahan ekuitas an terdiri dan ekuitas awaJ, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akh}' g
25.
- catatan atas Laporan Ke�angan Y�g selanjutnya disingkat CaLK adalah 1aparan y�g rnenyajikan mformasi tentang
PENJELASAN
Pembukaan
atau daftar terinci atau analis1s atas nilai suatu pos yang disajikan dalarn LRA, LPSAL, LO, !,PE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
26
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah · perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
- 27 \_ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan KeIJa Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai rugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
28. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
29. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
30. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah,
31. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai �nambah ekuitas dalarn periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
32. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening K\_as Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam penode tahun an�aran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
33. Behan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam l&gt;eriode pelaporan yang menurunkan ekuitas, y�g dapat berupa l&gt;engeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
34. Pernbiayaan Daerah adalah sernua penerimaan yang p�rlu �ibayar kembali dan/atau pe 1 akan diterima kernbali, baik pada tahun an nge uaran yang tah be �aran yang bersangkutan maupun pada tahunun anggaran tikutnya.
- adalah sumber daya ekonorni . 35. "�erintah daer� sebagai akibat d � an g ��asai dan/ atau dimiliki oleh pe raat ekononu den/ atau sosial d.pe Stiwa masa lalu dan dari mana �eJl roleh, baik oleh pemerintah daeraii ;::asa depan diharapkan dapat d!pe IcUf dalam satuan uang, tcrmasuk su aupun masyarakat serta dapat d!\l lu}can untuk penyediaan jasa b . mber daya nonkeuangan yang dtpC�r daya yang dipelihara karena �gi masy\_arakat umum dan sumber51.,llll asan sejarah dan budaya.
- wajibaD adalah utang yang timbul d . . . 36. J{e I gaiannya mcngakibatkan af an penstiwa masa lalu yang penYe � tab daerah. iran keluar sumber daya ekonomi pel1lenn
- ,,.,�,;tas adalah kekayaan bersih pemerintah d ah 37 -"'"-t d k iib aer yang merupakan . selisih antara ase an CW8..J1 an pemerintah daerah.
- J{oreksi a��ah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos 38· yang tersaJt dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- penyesu�an adalah tr�saksi �enyes�aian pada akhir periode untuk 39· JJlengaicw pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan ad�ya\_ perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
- O Bagan Akun Stan?ar �ang �elanjutnya disingkat BAS adalah daftar 4 · kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
## BAB II TUJUAN
##
PENJELASAN
Pasal 2
Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kab\_upaten Sintang dalam rangka penyajian kembali Laporan Keuangan berbasis Kas Menuju Akrual menjadi laporan keuangan berbasis akrual. ## BAB III RUANG LINGKUP
PENJELASAN
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tahapa.i:i penyajian (restatement) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Smtang kembali ## BABIV TAHAPAN RESTATEMENT
PENJELASAN
Pasal 4
- Ul u k t"ka pertama kali disusun dengan n�k penyusunan laporan keuangan\_ e i hun periode sebelumnya rnasih basis akrual, laporan keuanga\_n akh1ra1�cash toward accruaij diperlukan lllenggunakan basis Kas MenuJU Akru b lum mengikuti basis akrual !lenyajian kembali kebijakan akuntasinya e !lenuh. I&lt; rnenyajik� ke�bali La.poran Keuangan Berbasis Akrual dilakukan urit\l 1&lt;onvers1 dan . La.poran Keuangan Berbasis kas Menuju Akrual jZ) derisan rnelalui mekamsme penyesuaian akun berdasarkan prinsip standar del'IS�si pemerintahan Berbasis Akrual. �
PENJELASAN
Pasal 5
ntuk melakukan penysjian kembali La.poran Keuangan tersaji pada 1 ji}le.�an u ang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. i&gt;111P'ran y ## BABV KETENTUAN PENUTUP
PENJELASAN
Pasal 6
Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. pere.tufe.O . orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Agar �e\_u��engan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. aupatl 101 Diundangkan di Sintang pada tanggal �� ..S it fifMB�� 2015 ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, tj- - . ru'M,, . I ## YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR '4 {l f) fl '1 � 5 pERATURAN BUPAn BINTANQ NOMOR : "4 : �z .s�r,u,�,- TAHUN 2015 TANGGAL . 2015 . KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALJ IRESTAT.EMEN'Jl LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TENTANG
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

## tJf pENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LAPoRAN KEUANGAN ,r ,.,vJ' PEMERINTAH KABUPATEN BINTANG

Yang perlu dilakukan oleh SKPD/SKPKD untuk m lakuk · · \_h 8 pan e an penyajian r,..., ball adaiah : 1&lt; e JII

- sleJll mempersiapkan Laporan Keuangan Berbasis Akrual dapat I, DilsJ&lt;Ukan dengan melakukan konversi dari Laporan Keuangan Berbasis tss Menuju AkrUal, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

8, l{onversi Neraca

- a) Konversi neraca cash toward accrual (CTA) menjadi neraca akrual mutlak dibutuhkan sebagai pondasi awal perubahan dari Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Akuntansi Berbasis Akrual. 1,angkah pertama adalah menyesuaikan neraca tahun terakhir diimplementasikannya akuntansi kas menuju akrual menjadi neraca berbasis akrual, Neraca tanggal 31 Desember 2014 berbasis CTA dikonversi terlebih dahulu menjadi neraca berbasis akrual per 1 Januari 2015. Neraca yang dihasilkan oleh akuntansi berbasis CTA secara umurn dihasilkan dengan melakukan inventarisasi data-data berkaitan dengan aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki entitas. Di sisi lain, neraca akrual disusun melalui pencatatan transaksi dan memiliki hubungan dengan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- b) Perbedaan yang jelas antara neraca CTA dan neraca akrual adalah pada pos ekuitas. Ekuitas pada neraca CTA merupakan akun penyeimbang dari pos-pos aset dan kewajiban yang ditemukan pada tanggal pelaporan. Misalnya Jika entitas pada tanggal pelaporan memiliki aaet piutang maka pada ekuitas akan diseimbangkan dengan cadangan piutang, aaet tetap maka akan dimunculkan akun penyeimbang diinveataaikan dalam aaet tetap. Sedangkan ekuitas pada neraca akrual berasal dari saldo ekuitas akhir pada LPE. Dalarn LPE akan tergarnbar perubahan dari saldo akun ekuitas awal, penarnbahan dan pengurangan dari LO dan koreksi-koreksi atas ekuitas.
- c) Oleh karena itu konverai Neraca CTA menjadi Neraca Akrual Awal dilakukan dengan menyeauaikan akun-akun ekuitaa. Ekuitas yang terbagi-bagi dalam akuntansi CTA seperti cadangan piutang, diinvestasikan dalarn aset tetap dan lain-lain disatukan ke dalam satu akun ekuitas. Setetelah neraca awal akrual tersusun maka perubahannya dalarn pos aset dan kewajiban dilakukan dengan pencatatan melalui transaksi penyesuaian dan koreksi, sedangkan akun ekuitas dihasilkan dari LPE.

t,.

## J{onversi LRA

- ill selanjutnya adalah p�da. tanggal pelaporan dilakukan konversi LRA niadi LO. Konversi dilakukan sec gl bal hi · me , . ara o se mgga nantmya jUC8Jl dihasilkan L? yang belum disesuaikan. Diawali dengan rnela]cukan konversi Pendapatan LRA menjadi Pendapatan LO. l{onversi dilaku� terhadap keseluruhan akun pendapatan-LRA tanPa memperhatikan apakah memenuhi definisi dan prinsip pengakUan pendapatan LO.
- b) seJanjutnya adal� akun-akun belanja dikonversr menjadi akun­ a)cull beban kecuali akun-akun belanja modal. Sama halnya dengan pendapatan LRA, �o�versi belanja dilakukan tanpa memperhatikan pengerti� dan \_p�s1p pengakuan beban, misalnya belanja pegawai dikonvers1 menjadi beban pegawai, belanja bunga menjadi beban bunga.
- c) l{onversi belanja barang dan jasa menjadi beban barang dan jasa dilakUkan dengan sedikit berbeda. Harus dibedakan belanja-belanja barang yang menghasilkan persediaan dan yang tidak. Terdapat banyak komponen dalam akun belanja barang seperti perjalanan dinas, honor-honor kegiatan, belanja jasa yang tidak menghasilkan persediaan. Penyajian belanja barang dan jasa dalam LO akan dibagi menjadi beberapa jenis beban antara lain beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas dan lain-lain.
- d) l{onversi pendapatan-LRA dan belanja ini akan dapat menghasilkan LO sebelum disesuaikan karena masih kasar. Koreksi-koreksi dan penyesuaian-penyesuaian atas akun-akun Pendapatan-LO dan Beban hasil konversi mutlak diperlukan. Hal ini disebabkan :
- 1) Tidak semua akun pendapatan-LRA adalah merupakan pendapatan-LO.
- 2) Tidak semua akun belanja, misalnya belanja modal adalah merupakan beban.
- 3) Terdapat banyak transaksi-transaksi pendapatan LO dan beban yang pengakuannya tidak dipicu oleh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas
- 4) Penyajian format LO mensyaratkan penyajian berbeda yaitu terdapat surplus dan defisit dari kegiatan dan operasional dan terdapat pos-pos luar biasa yaitu pendapatan luar biasa dan beban luar biasa.
- c. Koreksi dan Penyesuaian

Koreksi dan penyesuaian harus dilakukan karena secara prinsip akuntansi CTA berbeda dengan akuntansi akrual. Koreksi dan penyesuaian dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu :

- c.i. Transaksi Pendapatan-LRA yang bukan merupakan Pendapatan­ LO

Transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- c.1.1. Transaksi pelunasan Piutang/ TPTGR dan Klaim lainnya

Transaksi ini akan dicatat oleh LRA sebagai Pendapatan-LRA karena terdapat aliran masuk ke Kas Umum Daerah, namun bukan �ndapatan-LO karena pengakuan pendapatan-LO sudah dilakukan pada saat pengakuan piutang.

Untuk menghindari pencatatan ganda atas Pendapatan-LO maka transaksi pelunasan piutang tersebut harus dikoreksi yaitu dengan mendebit Pendapatan-LO dan mengkredit Piutang. Ilustrasi jurnal pada saat konversi pendapatan-LRA ke Pendapatan -LO adalah :

| D | RK PPKD | XXXX |
|-----|---------------|--------|
| K | Pendapatan Lo | XXXX |

## Sedangkan jurnal koreksi yang diperlukan adalah

| D | | XXXX |
|-----|---------|--------|
| K | Piutang | XXXX |

## c.1.2. Transaksi Pendapatan-LRA atas Peristiwa/ Kejadian pada Tahun Anggaran (TA) yang lalu.

Pendapatan yang berasal dari TA yang lalu dan belum dicatat sebagai piutang dalam laporan keuangan serta baru diketahui pada periode berjalan harus dilakukan koreksi sebagai penambah ekuitas. Ilustrasi jurnal pada saat konversi pendapatan-LRA ke Pendapatan -LO adalah: I� I D K

| IRKPPKD |
|---------------|
| Pendapatan LO |

## Sedangkan jurnal koreksi yang diperlukan adalah I �

Sebaliknya jika terdapat pengembalian atas pendapatan yang pada TA sebelumnya sudah dicatat sebagai pendapatan-LO dan pengembalian dilakukan pada periode berjalan maka atas pengembalian pendapatan tersebut dilakukan koreksi sebagai pengurang ekuitas. llustrasi jurnal pada saat pengembalian Pendapatan -LO adalah :

| | :��d;�� - LO | I |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| f� | I | xxxx xxxx |
| Sedangkan jumal koreksi yang diperlukan adalah | Sedangkan jumal koreksi yang diperlukan adalah | Sedangkan jumal koreksi yang diperlukan adalah |

Hal ini sesuai dengan Stand · · ar Akuntansi pemenntahan Paragraf 22 PSAP 10 yang menyatakan bahwa "Koreksi kesalahan atas peneri . . . · ,maan pendapatan-LO yang tidak berulang yang teryadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengura · · · · . ng1 posrs1 kas, apabtla laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. ·

- c.1.3, Transaksi Pendapatan yang berasal dari Kegiatan Non Operasional dan Kejadian Luar Biasa

Konversi ini diperlukan untuk pendapatan-LRA yang bukan berasal dari aktivitas utarna, yaitu dengan melakukan reldaaifikaal ke akun yang sesuai pada LO.

## c.2. Transaksi belanja yang bukan merupakan beban

- c.2.1. Transaksi belanja atas kejadian atau peristiwa tahun sebelumnya

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu Paragraf 18 PSAP 10 ; "Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas."

Termasuk dalam transaksi ini adalah belanja-belanja yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir tahun anggaran dan dipertanggungjawabkan pada TA berikutnya. Belanja-belanja tersebut pada saat transaksinya tidak dapat dicatat sebagai beban pada LO namun akan langsung mempengaruhi ekuitas.

Dalam konversi belanja menjadi beban semua belanja dikonversi menjadi beban kecuali belanja modal.

## c.2.2. Transaksi belanja barang yang menghasilkan Aset Tetap

Dalam hal terjadi kesalahan pencatatan yang diakibatkan oleh belanja yang perolehannya menggunakan akun belanja barang tapi menghasilkan aset tetap, yang berakibat pada kelebihan saji pada beban operasional dan kurang saji pada aset tetap (BMD), perlu dilakukan koreksi. Ilustrasi jurnal atas peristiwa tersebut (Jumal pada saat konversi belanja menjadi beban) adalah :

| D | Behan Barang/ Operasional yang sesuai | xxxx |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| -K | RK/PPKD | xxxx |
| sedangkan jurnal koreksi yang diperlukan adalah | sedangkan jurnal koreksi yang diperlukan adalah | sedangkan jurnal koreksi yang diperlukan adalah |
| D | Aset Tetap (BMD yang sesuai) | xxxx |
| K | Behan Barang/ Operasional yang sesuai | xxxx |

- c.2.3, Transaksi belanja yang berasal dari kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa

Atas transaksi belanja non modal namun secara substansi transaksi tersebut bukan merupakan kegiatan utama (core t,uaineaa), maka transaksi tersebut harus di reldaaifikaai.

## Transaksi akrual non pendapatan LRA dan non belanja c.3.

- c.3.1. Transaksi tirnbul dan penghapusan piutang serta penyisihan piutang tak tertagih

Piutang timbul sebagai akibat entitas mernberikan barang atau jasa kepada pihak lain dan pihak lain tersebut belum melakukan pelunasan atas barang atau jasa yang diterima. Transaksi ini tidak dapat dicatat dalam Pendapatan-LRA karena tidak terdapat uang masuk ke kas Negara, tetapi dicatat dalam Pendapatan-LO. Adapun jurnal atas peristiwa ini adalah sebagai berikut:

| D | Piutang bukan pajak | xxxx |
|-----|---------------------------|--------|
| K | Pendapatan Bukan Pajak-LO | xxxx |

Dal hal penyajian piutang dalam neraca secara nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), perlu adanya Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Jurnal atas transaksi ini adalah;

| D | Behan Penyisihan Piutang Tak Tertagih | xxxx |
|-----|-------------------------------------------|--------|
| K | Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih | xxxx |

Piutang yang menurut ketentuan perundang-undangan sudah dihapuskan harus dikeluarkan dari catatan akuntansi. Jurnal atas penghapusan piutang adalah sebagai berikut:

| D | Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih | xxxx |
|-----|---------------------------------------------|--------|
| K | Piutang | xxxx |

## c.3.2. Transaksi perolehan dan penyusutan Aset Tetap

Pada belanja modal tidak dilakukan konversi ke LO karena belanja modal menghasilkan aset tetap yang akan memberikan manfaat kepada entitas lebih dari satu tahun. Pengalokasian beban aset tetap akan dilakukan melalui beban penyusutan.

Belanja modal dalarn LRA akan dikonversi ke neraca sebagai aset tetap atau aset lainnya. Jumal atas belanja modal adalah:

b D

| | Aset Tetap |
|----|--------------|
| K | R/K PPKD |

I

Terhadap aset tetap harus dialokasikan beban penyusutan yang dilakukan setiap tahunan. Jumal atas penyusutan aset tetap adalah :

| D | Beban Penyusutan Aset Tetap | xxxx |
|-----|----------------------------------|--------|
| K | A]cumulasi Penyusutan Aset Tetap | xxxx |

## c.3.3. Transaksi perolehan, arnortisasi dan penghapusan aset tak berwujud

Jumal perolehan dan amortisasi aset tak berwujud pada prinsipnya sama dengan jurnal perolehan dan penyusutan atas aset tetap.

## c.3.4. Transaksi penyesuaian persediaan

Konversi belanja persediaan ke LO adalah sebagai berikut:

| � | | I xxxx |
|-----|----------------|----------|
| I | I :;�:�sediaan | xxxx |

Penyesuaian perlu dilakukan untuk mengakui bahwa beban persediaan yang dicatat berdasarkan belanja tidak semua habis dikonsumsi. Jumal penyesuaiannya adalah :

I

| D | Persediaan | I xxxx |
|-----|------------------|----------|
| K | Beban Persediaan | |

\

- D I Persediaan

## c.3.5. Transaksi pembayaran diterima dimuka (Deferan

Pada tanggal pelaporan transaksi pembayaran dimuka (deferan yaitu Behan Dibayar Dimuka dan Pendapatan Diterima Dimuka harus diperbarui/ disesuaikan.

## c.3.6. Transaksi pembayaran dilakukan dibelakang (Accrue)

Pada tanggal pelaporan transaksi pembayaran dilakukan dibelakang (Accrue) yaitu Behan Yang Masih Harus Dibayar dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (Piutang) harus diperbarui/ disesuaikan.