PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 53 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (berlaku 23 Juli 2008)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.
Pasal 1
- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya berasal dari biaya perkara yang terdiri dari:
- a. Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- b. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum;
- c. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama;
- d. Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara; dan
- e. Hak Kepaniteraan Lainnya.
- (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2008

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2008

Penandatangan: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA

Distribusi: ## Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, SETIO SAPTO NUGROHO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah.

## Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

## Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd

ANDI MATTALATTA


## Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2008

## TENTANG

## JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

## I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan Peraturan Pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'Hak Kepaniteraan Peradilan Umum' adalah Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri termasuk Perkara Niaga, Hubungan Industrial, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Perkara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.


## Huruf c

Yang dimaksud dengan 'Hak Kepaniteraan Peradilan Agama' adalah Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan 'Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara' adalah Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk didalamnya Perkara Pajak, Hak Uji Materiil dan Perkara lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

## Pasal 3

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

## Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4883

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2008 TANGGAL 23 Juli 2008

## JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| A. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung: | | |
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi | Per Perkara | 50.000,00 |
| 2. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali | Per Perkara | 200.000,00 |
| 3. Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materiil | Per Perkara | 50.000,00 |
| B. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum: | | |
| 1. Biaya pendaftaran permohonan Banding | Per Perkara | 50.000,00 |
| 2. Biaya pendaftaran gugatan/permohonan pada Pengadilan Negeri | Per Perkara | 30.000,00 |
| 3. Biaya pendaftaran pada Pengadilan Niaga: | | |
| a. Nilai utang sampai dengan Rp 1 miliar | Per Permohonan | 1.000.000,00 |
| b. Nilai utang lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan Rp 50 miliar | Per Permohonan | 2.000.000,00 |
| c. Nilai utang lebih dari Rp 50 miliar sampai dengan Rp 250 miliar | Per Permohonan | 3.000.000,00 |
| d. Nilai utang lebih dari Rp 250 miliar sampai dengan Rp 500 miliar | Per Permohonan | 4.000.000,00 |
| e. Nilai utang di atas Rp 500 miliar | Per Permohonan | 6.000.000,00 |
| C. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama: | | |
| 1. Biaya pendaftaran permohonan Banding | Per Perkara | 50.000,00 |
| 2. Biaya pendaftaran gugatan/permohonan pada Pengadilan Agama | Per Perkara | 30.000,00 |
| D. Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara: | | |
| 1. Biaya pendaftaran permohonan Banding | Per Perkara | 50.000,00 |
| 2. Biaya pendaftaran gugatan/permohonan pada Pengadilan Tata Usaha Negara | Per Perkara | 30.000,00 |

E. Hak . . .

13. Legalisasi . . .

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| E. Hak Kepaniteraan Lainnya: | | |
| 1. Penyerahan turunan/salinan putusan/ penetapan pengadilan | Per Lembar | 300,00 |
| 2. Hak redaksi | Per Penetapan/Per Putusan | 5.000,00 |
| 3. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan | Per Berkas | 5.000,00 |
| 4. Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan | | 0,00 |
| 5. Pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran | | 0,00 |
| 6. Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan | Per Penetapan | 25.000,00 |
| 7. Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah pengadilan | Per Penetapan | 25.000,00 |
| 8. Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di kepaniteraan | Per Surat | 0,00 |
| 9. Legalisasi Tanda Tangan | Per Putusan | 10.000,00 |
| 10. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyumpahan atau dari putusan- putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan | Per Berita Acara/Per Putusan | 5.000,00 |
| 11. Pencatatan: | | |
| 1) Sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum | Per Akta | 5.000,00 |
| 2) Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita | Per Akta | 5.000,00 |
| 3) Penyerahan surat dari berkas perkara | Per Berkas | 5.000,00 |
| 12. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum | Per Akta | 5.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam ord. S.1916 No. 46 | | |
| 14. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan | Per Akta | 5.000,00 |
| 15. Biaya pembuatan surat kuasa insidentil | Per surat kuasa | 5.000,00 |
| 16. Pengesahan Surat dibawah tangan | Per surat | 5.000,00 |
| 17. Uang Leges | Per putusan/ penetapan | 3.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO