Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk PekerjaanTerburuk UntukAnak; 1. Undang-Undang ^ fepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, \ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom3r3039); 2. Nomor 4 Tahun 1979 !AO/tiOS$ i AftW(t£thiaraoTslegara Republik lnd£&gt;fi0Sia ^ 1 l | sl | Hjlt) T1979X2 &gt; jfVU 3 &gt; ^ 2, Tambahan Lembaran - I d f c/W W&amp;t e t e G e a f l f i &amp;W T B3 0 Tahun 1 99 lofflCft£f Convention Nomor 138 ConcemingDiscriminamn InRespectOfEmploymentAnd Occupation (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkairi ' iBekerjaj (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran 4. UndanfclJr ^ qa.J ^ l ^ iUfe . Jndpnesia Nomor 39 Tahun 1999 remang naKteasi Mahusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NQmpfJ88, Tambahan ^ ^ ' a9 ^ f/WeglraHepu&amp;lik Indonesia Nbrhor3886); A23 Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Ke II : Konvensi Nomor 183 Concerning The Prohibition And Inmediate Action For The gnsY nsriuT sinme Elemirf&amp;towr ' ©fii ? faie ' Worth ^ frbrns Of ChiM LsIboUr segnea 310909 «; ien ( Kon\?en § i ' * f : lt&lt; D 9 im9 lligtenaptf 3 eiarafigan dan Tindakan f -meinsm mslsb SegenaPenghapusainftehtuft-Benfak Pekerjaan Terburuk -EggnirteS . UntukAnak)(LembarahNdgarbKepublik IndonesiaTahun mb Mudmui dutnu : 200 ( X Nombr 30, Tambahart LtehibBran Negara Republik iBieo3 ,iBJn9m ,?iic ' ilndonesia ' Nomor3041); y " t -um3/ntjii 5. Un ieQfib 9S pnebieS n6&gt;l£jqion9m duJnu !uisl9m Undang-Undang ^ efbxiSfiR' liVcfOrtesia Nomor 23 Tahun ZOOgqtehtahg ^ PbrllhdlJrtgan Anak (Lembaran Negara RepubWetndoneaia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Leartbaran.NegaraRepubliklndonesiaNomor4235); 28lil6u&gt;li9o nseps ^ sR ia Nomor 13 Tahun (Lembaran Negara sn6ml6 Q 6d93 nsBfRgpublikdnctofce&amp;ia Tahuh 2003 Nbmdr 39, Tambahan . Sutn9dm9m uhsq ,d LembardhNBgar&amp; ROpublik Indonesia Nomor4279); in 2003 ( , Muln98- &gt;lu } ne8 r ^ aui \5tl8SRg - lBftda 7 ^ Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 200Sl ^ iMWS , lltoetfi , ' PeWamS ^ asional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4346); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. 12. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 7 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 7 TAHUN 2009
T E N T A N G
PENGHAPUSANBENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
DENGANRAHMATTUHANYANG MAHAESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,
: a.
bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan bangsa dan Negara. Sehingga pedu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik fisik, mental, sosial maupunintelektual;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai komitmen yang kuat untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas melalui program Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan TerburukUntukAnak(PBPTA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pedu membentuk Peraturan Daerah tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk PekerjaanTerburuk UntukAnak;
-
1. Undang-Undang ^ fepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, \ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom3r3039);
2. Nomor 4 Tahun 1979 !AO/tiOS$ i AftW(t£thiaraoTslegara Republik lnd£&gt;fi0Sia ^ 1 l | sl | Hjlt) T1979X2 &gt; jfVU 3 &gt; ^ 2, Tambahan Lembaran
- I d f c/W W&amp;t e t e G e a f l f i &amp;W T B3 0 Tahun 1 99 lofflCft£f Convention Nomor 138 ConcemingDiscriminamn InRespectOfEmploymentAnd Occupation (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkairi ' iBekerjaj (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran
4. UndanfclJr ^ qa.J ^ l ^ iUfe . Jndpnesia Nomor 39 Tahun 1999 remang naKteasi Mahusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NQmpfJ88, Tambahan ^ ^ ' a9 ^ f/WeglraHepu&amp;lik Indonesia Nbrhor3886); A23
Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Ke II : Konvensi Nomor 183 Concerning The Prohibition And Inmediate Action For The gnsY nsriuT sinme Elemirf&amp;towr ' ©fii ? faie ' Worth ^ frbrns Of ChiM LsIboUr segnea 310909 «; ien ( Kon\?en § i ' * f : lt&lt; D 9 im9 lligtenaptf 3 eiarafigan dan Tindakan f -meinsm mslsb SegenaPenghapusainftehtuft-Benfak Pekerjaan Terburuk -EggnirteS . UntukAnak)(LembarahNdgarbKepublik IndonesiaTahun mb Mudmui dutnu : 200 ( X Nombr 30, Tambahart LtehibBran Negara Republik iBieo3 ,iBJn9m ,?iic ' ilndonesia ' Nomor3041); y " t -um3/ntjii 5. Un
6.
ieQfib 9S
pnebieS
n6&gt;l£jqion9m duJnu
!uisl9m
Undang-Undang ^ efbxiSfiR' liVcfOrtesia Nomor 23 Tahun ZOOgqtehtahg ^ PbrllhdlJrtgan Anak (Lembaran Negara RepubWetndoneaia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Leartbaran.NegaraRepubliklndonesiaNomor4235);
28lil6u&gt;li9o nseps ^ sR ia Nomor 13 Tahun (Lembaran Negara sn6ml6 Q 6d93 nsBfRgpublikdnctofce&amp;ia Tahuh 2003 Nbmdr 39, Tambahan . Sutn9dm9m uhsq ,d LembardhNBgar&amp; ROpublik Indonesia Nomor4279); in 2003 (
, Muln98- &gt;lu } ne8 r ^ aui \5tl8SRg - lBftda 7 ^ Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 200Sl ^ iMWS , lltoetfi , ' PeWamS ^ asional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4346);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. 12.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
Menetapkan :
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk PekerjaanTerburukUntukAnak;
16. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk PekerjaanTerburuk UntukAnak;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) PerempuandanAnak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai;
DenganPersetujuanBersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan:
1. DaerahadalahKabupatenSerdangBedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan
- prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara PemerintahDaerah.
4. Bupati adalahBupatiKabupatenSerdangBedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRDKabupatenSerdangBedagai.
6. Dinas adalah DinasTenaga Kerja KabupatenSerdang Bedagai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Anakadalahsetiaporangyangberusiadibawah18(delapanbelas)tahun.
9. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial dan/ atauorganisasikemasyarakatan;
10. Komite Aksi Kabupaten selanjutnya disebut KAK adalah Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Kabupaten SerdangBedagai;
11. Rencana Aksi Kabupaten selanjutnya disebut RAK adalah Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Kabupaten SerdangBedagai;
12. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang selanjutnya disebut BPTAadalahjenis pekerjaan yang apabila dilakukan oleh anak-anak akan dapat membahayakan keselamatan, kesehatan atau moral anak dan menghambat tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental maupunintelektuai;
13. Pekerjaananak adalah anak yangmelakukan segala jenis pekerjaan yang menurut sifat dan intensitasnya dapat mengganggu pendidikan, membahayakankesehatan,keselamatandanmoralanak;
14. Anak yang bekerja adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang bersifat membantu orang tua dan merupakan bagian dari proses pendidikan, proses belajar, mengembangkan diri dengan tetap bersekolah;
15. Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang selanjutnya disebut BPTA adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan guna menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak berupa pencegahandan/ataupenanggulanganpekerjaananak;
16. Pencegahan pekerja anak adalah segala cara upaya yang dilakukan secara berencana dalam bentuk bimbingan dan tidak tedibat dalam bentuk-bentuk pekerjaanterburuk;
17. Penanggulangan pekerjaan anak adalah kegiatan untuk melakukan penarikan anak dari bentuk - bentuk pekerjaan terburuk untuk anak serta kegiatanpenyidikandanpenindakanhukum;
18. Penarikan anak adalah mengeluarkan anak dari lokasi tempat kerja BPTA serta melakukanupayarehabilitasi;
19. Rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan sebagai upaya mengembalikan atau memindahkan kondisi atau keadaan baik fisik maupun mental sosial anak.
PRINSIP DAN TUJUAN
BAB II - PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dilakukan denganmengedepankanprinsip - prinsip dasar hak-hak anak.
- (2) Prinsip-prinsip dasar hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nondiskriminasi;
- b. kepentinganyangterbaik bagianak;
- c. hakuntukhidup,kelangsunganhidupdanperkembangan;
- d. penghargaanterhadappendapat anak,dan
- e. perlindungankorbananak.
BAB II - PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 3
Penghapusan bentuk - bentuk pekerjaan terburuk untuk anak bertujuan untuk mencegahdanmenanggulangianak agar tidak menjadi pekerja anak sehingga menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan demiterwujudnyaanak yangberkualitasberakhlak mulia dan sejahtera.
KEBIJAKAN DAN PROGRAM
BAB III - KEBIJAKAN DAN PROGRAM
Pasal 4
- (1) Pemerintah daerah berketetapan melaksanakan penghapusan bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Kabupaten Serdang Bedagai denganmelakukanpencegahandanpenanggulanganpekerjaanak.
- (2) PenghapusanBentuk-bentuk PekerjaanTerburuk UntukAnak diwujudkan melalui kebijakandanprogram yangterencanadanterpadu.
i
- (3) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi antar instansi terkait serta denganmelibatkanmasyarakatKabupatenSerdangBedagai.
BAB III - KEBIJAKAN DAN PROGRAM
Pasal 5
- (1) Upaya Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk UntukAnak oleh instansi teknis terkait dan elemen masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai dikoordinasikan melalui Komite Aksi Kabupaten yang dibentuk oleh PemerintahDaerah.
- (2) Komite Aksi Kabupaten menyusun Rencana Aksi Kabupaten sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan TerburukUntukAnak.
- (3) TugasdanfungsiKomiteAksiKabupatenyakni:
- a. menyusunRencanaAksiKabupaten;
- b. mengkoordinir pelaksanaan Rencana Aksi Kabupaten yang telah disusun serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaanRencanaAksi tersebut.
- c. menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Kabupaten Serdang Bedagai kepada instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaiannya, sesuai denganketentuanperaturanperundang-undangan yangberlaku.
BAB III - KEBIJAKAN DAN PROGRAM
Pasal 6
Seluruh unsur Pemerintah Daerah dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, Desa serta masyarakat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Penghapusan Bentuk-bentuk PekerjaanTerburukUntukAnakdiDaerah.
BAB IV - BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK Pasal 7
Pasal 7
- (1) Setiap orang dilarang melibatkan dan mempekerjakan pada pekerjaanpekerjaanterburukuntukanak.
- (2) Pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. segala pekerjaandalambentukperbudakanatausejenisnya;
- b. segala pekerjaan memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan
- anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan pomo atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan dan minuman keras, narkotika, psikotrofika dan zat aktif yang membahayakan kesehatan,keselamatanataumoralanak.
- (3) Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anaksebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufcmeliputi:
- a. pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat instalasi dan peralatanlainnya;
- b. pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang mengandung bahayafisik,bahayakimia ataubahayabiologis;
- c. pekerjaan pada usaha bar diskotik, karaoke, bolasodok, bioskop, pantipijat ataulokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
- d. pekerjaan sebagai model promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.
BAB IV - BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK Pasal 7
Pasal 8
- (1) Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Kabupaten Serdang Bedagaidapatditemuidalambentukantaralain:
- a. anak-anak yangdilacurkandanyangmelacurkandiri;
- b. anak-anak yangbekerjadipertambangan;
- c. anak-anak yang bekeija di jermal atau bagan atau tangkul atau alat penangkapikan;
- d. anak- anak yangbekerjadisektorkonstruksi;
- e. anak-anak yangbekerja sebagaipembanturumahtangga;
7. f . anak-anak yangbekerjadiindustrirumahtangga;
- g. anak-anak yangbekerjadiperkebunandanpertanian;
- h. anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutankayu;
10. i . anak- anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakanbahankimiayangberbahaya;
11. j . anak-anak yangbekerja sebagaipemulungsampah;
- k. anak-anak yangbekerjasebagaianakjalanan.
- (2) Bentuk pekerjaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat ditinjau ulangsesuaidengankebutuhandanperkembanganilmusertateknologi.
REHABILITASI
BAB V - REHABILITASI
Pasal 9
- (1) Setiap anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anakharusditarik danpekerjaannya.
- (2) Setiap orang wajib melaporkan keberadaan anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak kepada instansi terkait dan/atauKomiteAksiKabupaten.
BAB V - REHABILITASI
Pasal 10
- (1) Setiap anak yang ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak berhak mendapatkanrehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksudpada ayat(1)dapatmeliputi:
- a. rehabilitasifisik,mental dan sosialnya;
- b. pemberiankemudahanfasilitaspendidikan;
- c. pemberian fasilitas peningkatan keterampilan yang produktif sesuai bakatdanminatnya.
PEMBIAYAAN
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 11
Untuk efektifitas pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran biaya dalam anggaranpendapatandanbelanjadaerahsetiaptahunnya.
PENGAWASAN
BAB VII - PENGAWASAN
Pasal 12
- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan PBPTA bagi anak yang bekerja dilaksanakanolehunsur pemerintahdaerahdanmasyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan PBPTA dilaksanakan oleh pegawai pengawasketenagakerjaan.
PENYIDIKAN
BAB VIII - PENYIDIKAN
Pasal 13
- (1) Selain pejabat penyidik umum (POLRI) penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)PemerintahKabupatenSerdangBedagaisesuaidenganketentuan peraturanperundang-undanganyangberlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksuddalamayat(1)berwenang:
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentangtindak pidana yang dilakukan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidanadibidangketenagakerjaan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungandengantidakpidana;
- d. melakukanpemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana;
- e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana;
- f. memintabantuantenagaahlidalamrangkatugaspenyidikan;
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikanadanyatindakpidana.
- (3) Kewenanganpenyidik PegawaiNegeriSipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakansesuaidenganPeraturanPerundang - undangan.
KETENTUAN PIDANA
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 14
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturanPerundang-Undangan.
- (2) Disamping ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ancaman hukuman dapat ditambah dengan ancaman berupa denda setinggitingginyaRp.50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
I
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
KetentuanlebihlanjuttentangpelaksanaanPeraturanDaerahinidiaturdengan PeraturanBupati.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten SerdangBedagai. DitetapkandiSeiRampah padatanggal17Desember2009

Penandatangan: BUPATISERDANGBEDAGAI, dto H.T.ERRYNURADI DiundangkandiSeiRampah padatanggal 17Desember2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dto H. HARIS FADILLAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2009 NOMOR : 7 ft ft • • • • t * * ft ft •• • * ft •/ « ft I « « « « • • * * ft ft • • * • • • - . • . !