Unknown Unknown Nomor 26 Tahun 2016 tentang DOKUMEN ANALISIS SITUASI IBU DAN ANAK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 BUPATI POLEWALI MANDAR, (berlaku 17 November 2016)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
DOKUMEN ANALISIS SITUASI IBU DAN ANAK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016
BUPATI POLEWALI MANDAR,
Menimbang : a.
bahwa untuk menyusun perencanaan pembangunan dibutuhkan data dan informasi yang akurat dan up to date serta menggambarkan kondisi riil yang dapat dipertanggungjawabkan, sebab perencanaan berbasis data akan memudahkan mengidentifikasi permasalahan dan sasaran agar tidak bias, serta membantu dalam pengambilan keputusan penanganan yang tepat, efektif dan efisien, terutama dalam penentuan anggaran;
- b. bahwa Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung data dan informasi kelompok paling rentan (ibu dan anak) yang sering mengalami permasalahan dalam siklus hidup, sehingga membutuhkan penanganan secara komprehensif, terstruktur, dan terarah khususnya pembangunan sumber daya manusia;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyusunan program dan kegiatan SKPD, maka perlu dilakukan pengintegrasian dan penjabaran dokumen ASIA-HAM Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 ke dalam RKPD dan RENJA SKPD Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Dokumen Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis Hak Asasi Manusia Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 1);
SALINAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG DOKUMEN ANALISIS SITUASI IBU DAN ANAK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dokumen merupakan sebuah tulisan yang memuat informasi. Dokumen ini juga merupakan naskah atau informasi yang disimpan sebagai bukti atau sebagai bahan konsultatif, sehingga dokumen dianggap sebagai suatu sarana transformasi informasi dari satu orang ke orang lain atau dari suatu kelompok ke kelompok lain untuk menuntun kita kepada pembahasan materi, topik yang dikandungnya.
6. Analisis adalah suatu bentuk kajian terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam, atau dengan kata lain analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya untuk menguraikan hal-hal pokok dan menelah bagian itu sendiri serta mencari hubungan korelasi, penyebab permasalahan dan mencari pemecahannya.
7. Situasi adalah sebuah kondisi atau keadaan yang dialami, dimana terjadinya sebuah hal yang dapat mengklimaksasi dalam prosesnya sehingga terciptalah suatu kondisi, situasi pada hal yang akan kita bahas dan dikaitkan relevansinya dengan keluarga dan prilaku masyarakat setempat, dan pemerintah.
8. Ibu adalah orang yang telah melahirkan dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap anakanaknya yaitu merangkap sebagai pembimbing, sosok tauladan serta penuntun dalam keluarga. Ibu adalah penegas kita dikala lara, impian kita dalam rangsa, rujukan kita dikala nista. Dengan kata lain, ibu adalah kemuliaan, kebahagiaan, dan toleransi.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Berbasis Hak merupakan melakukan sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu. (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Dapat pula dikatakan bahwa berbasis hak adalah melakukan sesuatu ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dokumen Analisis Situasi Ibu dan Anak berbasis Hak Asasi Manusia Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 yang selanjutnya disebut ASIA berbasis HAM Tahun 2016, merupakan dokumen yang menyajikan data dan informasi yang mempunyai korelasi dan kontribusi langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar bagi ibu dan anak di Kabupaten Polewali Mandar, terkait hak untuk mendapatkan:
- a. kebebasan dan hak sipil;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternativ;
- c. kesehatan dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, rekreasi, dan budaya/seni; dan
- e. perlindungan khusus.
BAB III - PROSES PENYUSUNAN DAN PENJABARAN
Pasal 3
Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis Hak Asasi Manusia (ASIA-HAM) Tahun 2016 diawali pada akhir Tahun 2015 sebelum tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah 2016 untuk tahun 2017 dan selanjutnya dilakukan up date data profil ASIA HAM untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2016, sehingga data yang menjadi muatan ASIA-HAM merupakan data tekini yang up to date , tajam, lebih akurat untuk dijadikan instrumen bagi perencana SKPD dalam penyusunan RENJA SKPD.
BAB III - PROSES PENYUSUNAN DAN PENJABARAN
Pasal 4
Hasil Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis Hak Asasi Manusia (ASIA-HAM) Tahun 2016 mengandung program dan kegiatan yang akan dituangkan ke dalam RKPD Tahun 2017. Dari hasil RKPD tersebut, akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 5
Pelaksanaan Penyusunan Dokumen ASIA Berbasis HAM Tahun 2016 dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016.
BAB V - BENTUK DAN SUSUNAN
Pasal 6
Bentuk dan susunan ASIA Berbasis HAM Tahun 2016 dapat dilihat lebih lengkapnya sebagaimana yang tertulis dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PENGGUNAAN

## Pasal 7

Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan agar dapat menjadikan, melaksanakan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh segala ketentuan yang digariskan dalam dokumen ASIA berbasis HAM Tahun 2016. SKPD berkewajiban melaksanakan dan mengintervensi program dan kegiatan pada setiap Usulan Aksi, Aksi Kunci dan Logframe yang tertuang di dalam ASIA Berbasis HAM Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya.

## Pasal 8

Semua SKPD diwajibkan menggunakan dokumen ASIA berbasis HAM Tahun 2016 dalam rangka menyusun dan membuat perencanaan tahunan yang akan ditindaklanjuti dan dituangkan di dalam RKA dan DPA SKPD Tahun 2017 masing-masing sektor, terutama SKPD yang terkait langsung dengan pemenuhan hak ibu dan anak.

## BAB VII PENUTUP

## Pasal 9

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis Hak Asasi Manusia (ASIA-HAM) Tahun 2016 ini dapat ditinjau kembali sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.


Ditetapkan di Polewali pada tanggal 17 November 2016

BUPATI POLEWALI MANDAR,


ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 18 November 2016 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat

: Pembina TK. I

NIP

: 19670727 199403 1 017

Diundangkan di Polewali pada tanggal 18 November 2016 9 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

## ttd

## ANDI ISMAIL AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 26.