Unknown Unknown Nomor 39 Tahun 2012 tentang PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BENDAHARA UMUM DAERAH, BENDARARA PERGELUARAN DAN BERDAHARA PENERIMAAN SA.TUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (berlaku 10 September 2012)
Pembukaan
Menimbang : a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
ba&amp;wa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dipandang perlu mengendalikan Internal Kas pada Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Dae rah Tahun Anggaran 2012; pada Bupati
Mengingat :
- bndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara .yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 1.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4400};
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Norrior 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba.ran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhlr dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang · Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4691);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ·· · ?ieraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 'Tahun' 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar dan Penetapan Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tarrun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lerobaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gariti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 14.Peraturan -Menteri Dalam ·Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Mehteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom�r 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Produk HujcumDaerah;
Menetapkan ·
I 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4). PERATURAN
MEMUTUSKAN :
:
BUPATI TENTANG PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BENDAHARA UMUM DAERAH, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERlMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.
BABI KETENTUAN UMUM
· Paaal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. . .
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten . . ' . . : Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, '
5. Unit Kerja a dalah Bagian dari Saruan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku · Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Vang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh : penerimaan daerah d.an membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
9. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/satuan kerja pemerintah daerah.
10. 10.Bendahara. lPengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menenma, menyimpan, membayarkan, menata.usahakan clan mempertanggungjawabakan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor / satuan kerja 'pemerintah daerah.
11. 11.Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melasanakan tugas pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
12. 12.Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/ daerah, menerima,. menyimpan, dan membayar / menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/ daerah.
13. 13.APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
BABll
MAKSUD DAN TUJUAN Pi!:NGENDALIAN INTERNAL KAS
Paaal 2
. . Pengendalian Internal Kas pada Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerirnaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan agar Kas . · i Daerah dapat dikelola dengan baik. sehingga terciptanya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntanbel dapat tercapai.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Ondong Siau pada tanggal, 10 September 2012 . PEMBINA '-l) AERAH KABUPATEN KEPULAUAN SlAU TAGULANDANG BlARO, s: I BERITA DA KABUPATEN KEPULAUAN SlAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2012 NOMOR ## Paaal 9

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga! ditetapkan. ·

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam .Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Penetapan: Ditetapkan di Ondong Siau pada tanggal, 10 September · 2012

Penandatangan: . ' BUPATI KE�U,AN SIAU TAGULANDANG BIARO, . ti � . . · - . .. . · . ' `