PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1995 tentang PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR, KARAWANG DAN BANDUNG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT (berlaku 23 Agustus 1995)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Karawang dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan Baru dan menata Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
Menetapkan
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR, KARAWANG DAN BANDUNG DALAM WILAYAH
: PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.
Pasal 1
- (1) Menbentuk Kecamatan Pamijahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Pamijahan;
- b. Desa Gunungsari;
- c. Desa Pasarean;
- d. Desa Cibitung Kulon;
- e. Desa Cibitung Wetan;
- f. Desa Ciasmara;
- g. Desa Ciasihan;
- h. Desa Purwabakti;
- i. Desa Cibunian;
- j. Desa Cimayang;
- k. Desa Gunungmenyan;
- l. Desa Cibening;
5. m.Desa Gunungpicung;
- n. Desa Gunungbunder I;
- o. Desa Gunungbunder II.
- (2) Wilayah Kecamatan Pamijahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cibungbulang.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pamijahan, maka wilayah Kecamatan Cibungbulang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pamijahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 2
- (1) Membentuk Kecamatan Tirtajaya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, yang meliputi wilayah :
- a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Batujaya, terdiri dari :
1. Desa Sabajaya;
2. Desa Pisangsambo;
3. Desa Tambaksumur;
4. Desa Tambaksari;
5. Desa Medankarya;
6. Desa Srijaya;
7. Desa Kutamakmur;
8. Desa Srikamulyan;
9. Desa Bolang.
- b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Rengasdengklok, terdiri dari :
1. Desa Gempolkarya;
2. Desa Sumurlaban.
- (2) Wilayah Kecamatan Tirtajaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Batujaya dan wilayah Kecamatan Rengasdengklok.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tirtajaya, maka wilayah Kecamatan Batujaya dan Wilayah Kecamatan Rengasdengklok dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tirtajaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 3
- (1) Membentuk Kecamatan Cimaung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yang meliputi wilayah :
- a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Banjaran, terdiri dari :
1. Desa Cimaung;
2. Desa Jagabaya;
3. Desa Pasirhuni;
4. Desa Cipinang;
5. Desa Mekarsari;
6. Desa Campakamulya.
7. Desa...
-5 - b. Sebagian...
- b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Pengalengan terdiri dari :
1. Desa Cikalong;
2. Desa Sukamaju;
- 2) Wilayah Kecamatan Cimaung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Barjaran dan wilayah Kecamatan Pengalengan.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cimaung, maka wilayah Kecamatan Banjaran dan wilayah Kecamatan Pengalengan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cimaung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 4
- (1) Pusat Pemeerintahan Kecamatan Pamijahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Pamijahan.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tirtajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Sabajaya.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cimaung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Cimaung.
Pasal 5
Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 6
Pemekaran, penggabungan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas Kelurahan/Desa dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 7
- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah diatur oleh Menteri Dalam Negeri
Pasal 8
Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1995 PRESIDEN REPUBKLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1995 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. ## MOERDIONO