Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2014 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (berlaku 11 Desember 2014)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa ketentuan mengenai penyidik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tu.ban (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2007 Seri E Nomor 25) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat dan belum sepenuhnya dapat berperan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta untuk meningkatkan peran penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka perlu dilakukan penertiban administrasi, pendataan, dan persyaratan rekrutmen bagi penyidik terutama Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tu.ban;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Negara
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten tentang Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang› undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kade Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna serta Format Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Pegawai Negeri Sipil);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor O 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
clan
BUPATITUBAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- ( 1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
!
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Dalam melaksanakan tu.gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan;
- e. melakukan pemasukan rumah dan/ atau tempat kegiatan usaha;
- f. melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti;
- g. melakukan pengambilan barang bukti dan/ atau surat;
- h. melakukan penyegelan;
- i. melakukan pengambilan dan/atau mengamankan barang temuan bukti pelanggaran;
- j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
1. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- m. mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam Wilayah Hukum di tempat PPNS tersebut ditempatkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/ atau penahanan.
BAK DAN KEWAJIBAN
BAB III - BAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
- (1) PPNS, disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS, apabila melakukan tindakan penyidikan dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan ## BAB IV
PENGANGKATAN,MUTASIDANPEMBERHENTIAN
BAB III - BAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri atau Menteri yang membidangi tugas teknis PPNS, dengan tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB III - BAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8
Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. PNS berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda/golongan III/a;
- b. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana, diutamakan Sarjana Hukum;
- c. ditugaskan di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- d. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
- e. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik di setiap bidang; dan
- f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter.
Pasa19
- (1) Mutasi PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri atau Menteri yang membidangi tugas teknis PPNS dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM.
BAB III - BAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10
- (1) Pemberhentian PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.
- (3) Keputusan Pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
- (4) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. atas permintaan sendiri;
- b. berhenti sebagai PNS;
- c. melanggar disiplin PNS;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan/ atau
- e. meninggal dunia.
BABV
KODE ETIK PPNS
BAB III - BAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11
- ( 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab dengan
BAB III - BAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12
- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik PPNS, Pemerintah Daerah membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BABVI
KARTU TANDA PENGENAL
BAB III - BAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 13
- (1) PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal (KTP) PPNS.
- (2) KTP PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) KTP PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
SEKRETARIAT PPNS
Pasall4
- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS.
II
'
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Ex Officio diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian.
- (3) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BABIX
SANKSI ADMINISTRASI
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16
- (1) Setiap PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat ( 1) dan (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BABXI
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 13 Februari 2015

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS DAERAH, ttd. BUDIWIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 08 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINS! JAWA TIMUR 12/2014

Distribusi: UNTUK SALINAN YANG SAH An.

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM Sst~paten Tuban ~k---=- ARIF HANDOYO, SH Pembina Tingkat 1 NIP. 19661102 199603 1 003 ## Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 11 Desember 2014

Penandatangan: BUPATI TUBAN, ttd. H. FATHUL BUDA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 12 TAHUN 2014
## TENTANG
## PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
## I. UMUM
Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 236
ayat ( 1) Undang› Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 adalah membentuk peraturan daerah yang antara lain berisi kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya maka diperlukan upaya penegakan baik