Unknown Unknown Nomor 23 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAJf DABRAH KABUPATE1' ROTE .NDAO 1'0MOR 6 TAHUN 2016 TEll'TAlfG ANGGARAN PEll'DAPATAlf D.Alf BELA1'JA DAERAH KABUPATElf ROTE JIDAO TAHU1' AlfOGARAN ~17 DENGAN RAHIIAT TUHAN YA.NG IIAHA BSA BUPATI ROTE JIDAO , (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
a.
bahwa untuk rnemenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 900.901.KU.165.AK/2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS serta RPJMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017;
&lt;(
1. Mengingat
Pasal 1
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri
Pasal 18
'
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 ten tang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusa.t dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara~ Republik Indonesia Nomor 5887):J
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebaga.imana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hi bah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao, Lembaran Daerah Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Rote Ndao 073);
16. 1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 101);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor Oll, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 103);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 012, Tambahan '4" Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 104)t,f
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2012 ten tang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 105);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Ka.bupaten Rote Ndao Nomor 106);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 Nomor 050, Tambaha.n Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 133);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 054, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 134);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO dan BUPATI ROTE NDAO MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2017.
Pual 1
0,00
J
Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan
621.188.000,00
5.500.000.000,00
4.878.812.000,00)
Rp.
Rp.
(Rp.
Rp. 720.275.502.554,00
Rp. 715.396.690.554,00
Rp. 4.878.812.000,00
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
Surplus/ (Defieit)
3. Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Pembiayaan Netto
Pual2
Rp. 66.765.336.000,00
7. 700.000.000,00 Rp.
5.650.525.179,00 Rp.
6.828.901.000,00 Rp.
Rp. 29.816.668.679,00
Rp. 614.460.106.000,00
- a. Pendapatan Asli Daerah Sejumlah
- b. Dana Perimbangan sejumlah
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Sejumlah
Rp. 75.998.727.875,00
- (2) Pendapatan AsJi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pajak Daerah Sejumlah
- b. Retribusi Daerah sejumlah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaaan
Daerah Yang Dipisahkan sejumlah
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah sejumlah
Rp. 9.637.242.500,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan
- Pajak sejumlah
Rp. 10.970.272.000,00
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah
Rp. 442.705.155.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
Rp. 160.784.679.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan
- Daerah lainnya sejumlah
Rp. 9.223.391.875,00
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Sejumlah
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri
dari:
Pua13
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
Rp. 390.430.191.106,00
- b. Belanja Langsung sejumlah
Rp. 324.966.499.448,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp. 254.032.094.786,00
- b. Belanja Subsidi sejumlah
- c. Belanja Hibah sejumlah
Rp.
5.249.307.000,00
Rp.
9.592.700.000,00
- d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
Rp.
1.745.000.000,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
2. Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 116.811.089.320,00
- f. Belanja Tidak Terduga sejumlah
Rp. 3.000.000.000,00
- Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari
- (3) jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
- c. Belanja Modal sejumlah
Rp. 38.274.683.300,00
Rp. 131.771.835.845,00
Rp. 154.919.980.303,00
$
Pua14
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah
Rp. 621.188.000,00
- b. Pengeluaran sejumlah
Rp. 5.500.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
3. Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah
4. Rp. 621.188.000,00
- (3) Pengeluaran sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah sejumlah
Rp. 5.500.000.000,00
PualS
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belan]a Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1.
- Lampiran I
- Ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017;
2. Lampiran Il Ringkasan Rancangan APBD menurut Urusan
3. Lampiran m
4. Lampiran IV
5. Lampiran V
6. Lampiran VI
- Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Rincian Rancangan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Rekapitulasi Rancangan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Rekapitulasi Rancangan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Daitar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII
- Daftar Piutang Daerah;
8. La.mpiran VIII Daftar Pernyataan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX
- Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10.Lampiran X
11. Lampiran XI
12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII
- Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain;
- Daftar Kegiatan-kegiat.an Tahun Anggaran sebelumnya yang belurn diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- Daftar Pinjaman Daerah.

## Paaa16

Bupati rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.