PERATURAN BUPATI MA Nomor 60 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN BUPATI BANYUASIN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terkait dengan ketentuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan.: Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
\1&gt;0 J~ l t&amp;~.~•~
~€b• D7fD • wt1~p
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaima11.a telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. 12.Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: Per-687 /K/D4/2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian In tern Pemerin tah;
9. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
10. 15.Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 168 Tahun 2016 tentang struktur Organisasi dan Penjabaran Togas dan Fungsi lnspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 168).
MEMUTUSKAN...
f
Menetapkan
3
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH K.ABUPATEN BANYUASIN
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten Banyuasin adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pencatatan, monitoring dan pengawasan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Penanggung jawab Penyelenggaraan SPIP pada tingkat entitas OPD, tingkat program lintas, tingkat kegiatan tematik, kegiatan pelayanan, dan kegiatan dalam dokumen anggaran di Kabupaten Banyuasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin yang merupakan Pembina Penyelenggaraan SPIP baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Banyuasin.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Banyuasin melalui Sekretaris Daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM Kabupaten Banyuasin adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertindak sebagai Wakil Ketua Pokja Unsur Lingkungan Pengendalian yang bertanggung jawab kepada Ketua Satgas SPIP rnelalui Asisten Adrninistrasi dan Urnurn Setda Kabupaten Banyuasin.
8. Badan./
.
. .
,
l . .
4
8. Badan Pengelola Keuan1:;an dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin disingkat BPKAD Kabupaten Banyuasin adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertindak. sebagai W ak.il Ketua Pokja Unsur Penilaian Risiko yang bertanggung jawab kepada Ketua Satgas SPIP melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banyuasin.
9. Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Banyuasin disingkat Diskominfo Kabupaten Banyuasin adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertindak sebagai Wakil Ketua Pokja Unsur Informasi Komunikasi Kabupaten Banyuasin yang bertanggung jawab kepada Ketua Satgas SPIP melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.
10. Sekretaris Inspektorat Daerah adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin yang betindak sebagai Ketua Pokja Unsur Monitoring dan Pernantauan yang bertanggung jawab kepada Ketua Satgas SPIP.
11. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertindak sebagai instansi Pembina SPIP.
12. Penyelenggaraan SPIP tingkat entitas adalah penyelenggaraan SPIP pada tingkatan Pemerintah Daerah atau OPD atau unit mandiri yang meliputi aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Bupati dan aspek organisasional yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab eselon II atau eselon mandiri.
13. Penyelenggaraan SPIP tingkat aktivitas adalah penyelenggaraan SPIP pada tingkatan aktivitas yang berkaitan dengan aspek operasiona1/tingka.t operasional.
14. Infrastruktur pengendalian adalah kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman, serta alat pengendalian lainnya yang dirancang dan harus dilaksanakan oleh pirnpinan di berbagai tingkatan manajemen dan seluruh pegawai untuk rnengantisipasi berbagai risiko yang teridentifikasi dalam rangka mencapai tujuan instansi baik pada tingkat entitas rnaupun tingkat aktivitas.
15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengendalikan risiko-risiko yang mungkin akan dapat menghambat pencapaian suatu tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan gaji ## BAB II
PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Bagian Kesatu Umum
Pasal 2
- (1) Peraturan m1 sebagai pedoman bagi OPD dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## Lingkungan Pengendalian

## Pasal 3

- (1) Bupati wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif bagi penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah kabupaten.
- (2) Kepala OPD wajib menyelenggarakan SPIP di lingkungannya masing-masing sesuai tahapan yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan ini.

## Pasal 4

- (1) Kepala OPD yang menyelenggarakan SPIP sesuai dengan pedoman dalam peraturan 1m akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang› undangan.
- (2) Kepala OPD wajib mengoperasionalisasikan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan mengintegrasikan penyelenggaraan SPIP secara langsung ke dalam proses manajemen di berbagai tingkatan.
- (3) Kepala OPD yang lalai atau tidak menyelenggarakan SPIP sesuai dengan pedoman dalam peraturan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang› undangan.
- (4) Bentuk penghargaan dan sanksi yang diberikan atas penyelenggaraan SPIP oleh Kepala OPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketiga

## Sosialisasi

## Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati ini wajib disosialisasikan kepada seluruh pejabat struktural OPD serta pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bupati dapat meminta pendampingan dari BPKP selaku instansi Pembina SPIP untuk pelaksanaan penerapan Peraturan in.i.

BAB III.


## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala.m Berita. Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada tanggal t ~~ 201 7

WAKIL BUPATI BANYUASIN

SELAKU PELAKSANA

l~GAS

BUPATI BANYUASIN,

~

\r


Diundangkan di Pangkalan Bal .


s. A. SUPRIONO

Padatanggal t~

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,


## H.FitSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN B\_ ANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR. ~:i.

2017

i