Unknown Unknown Nomor 54 Tahun 2017 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2C'18 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR c93 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2C'18
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 . tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintal: Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyi; sun an , Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pernbangunan Daerab, RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah RKPD provinsi ditetapkan, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati ML1Si Banyuasin tentang Rencana Kerja ?emerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Per.etapan Undang-Undang Darurat No. 4 T'ah un 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. :~6)dan Undang-Undang Darurat No. 6 T'ah un 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-t:ndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 1959 Nornor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik In(ionesia , Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pernbang.inan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2004 Nomor 104, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerar; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), seoagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor2J Tahun 2014 ten tang Pemerin tahan Daerah (Lem bar a n Negara Republik Indcne sia Tahun 20 15 ~\jomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56(9);
4. Peraturan Pemerintah Repiblik Indonesia Nornor 8 Ta h un 2008 Tahapan, Tentang Tatacara Penvusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Re ncanu Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 21, Tambahan Lernbara n Negara Republik Inc.onesia Nornor 4817);
5. Peraturan Pre siden Nornor 2 Tarrun 2015 ten tang Renc.anu Pembangunan Jangka Meriengah Nasional Tahun 20152019 (Lembaran Negara Re:;:ublik lndonesia Tahun 2015 Nornor 3):
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200Cl ten tang Pedoman Fengelolaan Daerah Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir d en ga n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 J tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Ts.hun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. . D 1 N . R publik Indonesia Peraturan Menten a am ~egen e Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturall 2008 T t ng Tahapan, Pemerintah Nomor 8 Tah un en a Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daers.h lBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) ;
8. Per atur an Daerah Provinsi Surnater a Selatan NomOI 17 Tahun 2007 ten tang Rencana Pembangunan .Jangk a Panjang Daerah Provinsi Sumc.tera Selatan Tahun 2005· 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nornor C) Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun ~~O 132018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nornor 9);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provirisi Sumatera Selatan Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten .\I1usi Banyuasin Nornor 9 Tahun .2008 tentang Rericar;a Pernbangunan .Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten .vl usi Banyuasin Tahun 20052025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nornor Y Tahun 2016 ten tang Perr.bentukan dan Susuriau Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun20 1h Nomor 9).
MEMUTUSKAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang c.imak sud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi 8anyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang rnermmpm pelaksanaan urusan pemerintah yang rnenjadi kewenariga n daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Musi Bacyuasin.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah K8.bl~t3tcn Musi Banyuasin yang merupakan unsur pembantu upa u dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemenntahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pemtc.ngunan Daerah yang 5. selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Rencana Pembangunan .Jangka Panjang Dacrah Vc11lg selanjutnya disingkat RP.]PD adalah dokumen perencanaan daerah untuk perioc e 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan .Jangka :'vlenengah Daer ah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokurnen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) taht;n.
8. Rencana Kerja Pemerintah Dae rah yang s.elanjut.nvn disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daer ah untuk periode 1 (satu) .ahun atau disebut re ncar:a pemerin tah tah unar; daerah.
9. Anggaran . Pendapatan dan Eelanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah rencana ke uangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Per da.
5. 10.Kebijakan Umum APBD yang sel anjutnya disi.igkat J-\.U/\ adalah dokumen yang merriuat kebijakan bidang pendapatan, bela nja , dan pembiayaan serta asumsi )'c.lJ1g mendasarinya untuk period e 1 (sa~u) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Semen tara yang selanjurnva disingkat PPAS adalah program pricritas dan patokan ba tas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkal Daerah untuk setiap program se bagai acuan claLHII penyusunan rencana kerja dan anggaran sa.uan kerja Perangkat Daerah.
Pasal 2
- (1) RKPD tahun 2018 digunakan sebagai pedorr.an dalarn menetapkan arah dan kebijakar; pernbangunan daerah untuk periode tahun 2018.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disusun sebagai acuan untuk setiap kegiatan pembangunan dan sekaligus sebagai tolak ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten.
Pasal 3
- (1) Penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada a ra h kebijakan dan sasaran pckok RPJPD, program pr ior i LetS nasional, provinsi dan dan Bab I
Pendahuluan;
- b. Bab II
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu;
- c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
Dan Kebijakan Keuangan Daerah;
- d. Bab IV Prioritas Sasaran Pembangunan
Dar; Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018;
- e. Bab V·
Rencana Program Dan Kegiatan
Prioritas Daerah Tahun 2018;
- f.
- Bab VI Penutup.
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) RKPD Tah un 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
- a. Landasan penyusunan KUP. dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBDTahun ::018;
- b. Pedoman penyempurnaan Rancangan Renja Perangkal Daerah; dan
- c. Bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018, untuk memastikan APBD Tahun 2018 telah disusun berlandaskan RKPD Tahun 2018.
Pasa14
RKPD Tahun 2018 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti:
- a. Perkembangan yang tidak se suai dengan asumsi ker angka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun b 1 harus digunakan untuk tahun anggaran set e umnya berjalan; danl atau
3. K eadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana c. ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penetapan: Ditetapkan di Sekayu pad a tanggal ~,;J. JUrJl 2017

Penandatangan: BUPATI MUSI BANYUASIN., \ H. DODI REZA ALEX

Penetapan: Diundangkan di Sekayu pad a tanggal ~ JUNJ 2017

Penandatangan: PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN VUSI BANYUASIN, H. APRIYADI BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR c/!j ## KATA PENGANTAR

Penandatangan: Rencana Kerja Pernerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ml.si Banyuasin Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang merupakan bagian dari celaksaraan Undang-Undang Nomoi 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasianal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahacan, Tatacara, Penvusunan. Penqendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dae-ah. Penvusunan RKPD merjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah Provinsi SLllatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007) serta Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah (FPJPD) Kabupaten Musi Banvuasin yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Bonyuasin Nornor 9 "ahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupa:en Musi Banyuasin Tahun 20052025 serta memperhatikan visi misi dan program Kepala Daerah terpilih periode 2017-2022, RKPD Tahun 2018 merupakan acuan dalam penyusunan Rercana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Kebijakan UmumAnggaran dan Penetapan Plafon Anqqaran Sementara (KU/l,-PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae~ah (RAPBD) TahunArggaran2018, RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 telah disusun melalui proses t-lusvawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa dan kelurahan, kecanatan, serta Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD KabupatE'Musi Banyuasin T3hun 2017, Dokumen ini juga memuat (1) Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2017, (2) Hasil R2ses Dewan Perwak'ilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2.017, (3) Hasil Fo~um Perangkat Daerah, (4) Hasll Sinkronisasi Forum Perangkat Daerah dengan Hasil Musrenbang ~~ecamatandan Reses DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, (5) Hasil Musrenbang RKPD, dan (6) Hasil Finalisasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Musi Banvuasin. Demikianlah dokumen ini dibuat untuk rrenggamtarkan proses perencanaan yang telah dilakukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banvuasir Tahun 2018, serte dalam rangka mendukung keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan dan keberianj rtan kebijakan perencanaan pernbanqunan menuju MUBA Maju Berjaya 2017-2022. Sekayu, ;2,;;. Juni 2017

Penandatangan: BUPATI MUSI BANYlJIASIN, H. 0001 REZA AILEX