KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 69 Tahun 2003 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN (berlaku 26 Agustus 2003)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2003 TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA
DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, dipandang perlu memberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Perikanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. 3. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Benih Ikan adalah
tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 2
- (1)Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, diberikan Tunjangan Pengawas Perikanan setiap bulan.
- (2)Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, diberikan Tunjangan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan setiap bulan.
- (3)Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan, diberikan Tunjangan Pengawas Benih Ikan setiap bulan.
Pasal 3
- (1)Besarnya Tunjangan Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden ini.
- (2)Besarnya Tunjangan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.
- (3)Besarnya Tunjangan Pengawas Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Presiden ini.

## Pasal 4

Pemberian Tunjangan Pengawas Perikanan, Tunjangan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Tunjangan Pengawas Benih Ikan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

## SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Edy Sudibyo

## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 69 Tahun 2003

TANGGAL : 26 Agustus 2003

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

| No. | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengawas Perikanan Ahli | Pengawas Perikanan Utama Pengawas Perikanan Madya Pengawas Perikanan Muda Pengawas Perikanan Pertama | Rp 700.000,00 Rp 500.000,00 Rp 300.000,00 Rp 200.000,00 |
| 2 | Pengawas Perikanan Terampil | Pengawas Perikanan Penyelia Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan Pengawas Perikanan Pelaksana | Rp 240.000,00 Rp 175.000,00 Rp 100.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Tts.

Edy Sudibyo

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 69 Tahun 2003

TANGGAL : 26 Agustus 2003

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

| No. | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PengendaliHama dan Penyakit Ikan Ahli | PengendaliHama dan Penyakit Ikan Madya PengendaliHama dan Penyakit Ikan Muda PengendaliHama dan Penyakit Ikan Pertama | Rp 500.000,00 Rp 300.000,00 Rp 200.000,00 |
| 2 | PengendaliHama dan Penyakit Ikan Terampil | PengendaliHama dan Penyakit Ikan Penyelia PengendaliHama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan PengendaliHama dan Penyakit Ikan Pelaksana | Rp 240.000,00 Rp 175.000,00 Rp 100.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Perundang-undangan

Kepala Biro Peraturan II

Ttd.

Edy Sudibyo

## LAMPIRAN III

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 69 Tahun 2003

TANGGAL : 26 Agustus 2003

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH IKAN

| No. | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|-------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengawas Benih Ikan Ahli | Pengawas Benih Ikan Utama Pengawas Benih Ikan Madya Pengawas Benih Ikan Muda Pengawas Benih Ikan Pertama | Rp 700.000,00 Rp 500.000,00 Rp 300.000,00 Rp 200.000,00 |
| 2 | Pengawas Benih Ikan Terampil | Pengawas Benih Ikan Penyelia Pengawas Benih Ikan Pelaksana Lanjutan Pengawas Benih Ikan Pelaksana | Rp 240.000,00 Rp 175.000,00 Rp 100.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Ttd.

Edy Sudibyo