PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 21 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN (berlaku 6 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI,
- bahwa dalam rangka menunjang efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/ PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/Menkes/SK/ II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1267/Menkes/SK/ XII/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279/Menkes/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
16. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ MENKES/464/2014 tentang Penerima Pembayaran Kekurangan Dana Klaim Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 tahun 2013;
Menetapkan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 tahun 2012;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
23. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2014;
24. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2013;
25. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
26. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan.
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan diubah pada:
1. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat beserta jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa, dan Pondok Kesehatan Desa.
5. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pemeriksaan laboratorium klinik.
6. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tanpa menginap di Puskesmas.
7. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
8. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI, dan swasta;
9. Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah Puskesmas dan jaringannya, bidan praktik mandiri, klinik bersalin, rumah bersalin, dokter praktik;
10. Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar;
11. Bidan praktik mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan;
12. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan berupa perlindungan dan pemeliharaan kesehatan yang memberikan jaminan bagi seluruh warga masyarakat agar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
13. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir;
14. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya di sebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
1. Pembagian jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas;
2. Pembagian jasa pelayanan kesehatan program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya;
3. Pembagian jasa pelayanan kesehatan di Labkesda.
Pasal 5
- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 1 diperuntukkan bagi tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya;
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil penerimaan retribusi rawat jalan, tindakan medik, rawat inap, penunjang medik serta pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi perawatan pasien rawat jalan (termasuk tindakan medik pasien non rawat inap, penunjang medik pasien non rawat inap, dan pelayanan kesehatan lainnya), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tenaga administrasi sebesar 6%;
- b. tenaga medis sebesar 34%;
- c. tenaga paramedis sebesar 39%;
- d. tenaga laboratorium sebesar 13%;
- e. tenaga yang menangani obat sebesar 8%.
- (4) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi perawatan pasien rawat inap diatur sebagai berikut:
- a. tenaga administrasi sebesar 4%;
- b. dokter sebesar 18%;
- c. perawat pada UGD sebesar 24%;
- d. perawat pada ruang rawat inap sebesar 22%;
- e. tenaga laboratorium sebesar 11%;
- f. tenaga yang menangani peralatan kesehatan sebesar 15%;
- g. tenaga yang menangani obat sebesar 6%.
- (5) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan ambulan, diatur sebagai berikut:
- a. ambulan transport:
- 1) tenaga medis/paramedis sebesar 30%;
- 2) pengemudi sebesar 60%;
- 3) tenaga administrasi sebesar 10%.
- b. ambulan rujukan:
- 1) tenaga medis/paramedis sebesar 60%;
- 2) pengemudi sebesar 30%;
- 3) tenaga administrasi sebesar 10%.
- (6) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi pembakaran sampah medis diatur sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas sebesar 30%;
- b. petugas pembakar sampah sebesar 60%;
- c. petugas administrasi sebesar 10%.
- (7) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi pendidikan dan pelatihan diatur sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas sebesar 30%;
- b. tenaga medis sebesar 20%;
- c. tenaga perawat sebesar 20%;
- d. tenaga bidan sebesar 20%;
- e. tenaga administrasi sebesar 10%.
- (8) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal diatur sebagai berikut:
- a. jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan Ante Natal Care (ANC) dan Post Natal Care (PNC) diberikan sepenuhnya (100%) kepada bidan;
- b. jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan persalinan normal diatur sebagai berikut:
- 1) petugas administrasi sebesar 2%;
- 2) dokter sebesar 11%;
- 3) bidan penolong persalinan sebesar 71%;
- 4) pembantu bidan sebesar 16%.
- c. jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal diatur sebagai berikut:
- 1) petugas administrasi sebesar 1%;
- 2) dokter sebesar 16%;
- 3) bidan sebesar 60%;
- 4) perawat sebesar 19%;
- 5) pembantu bidan sebesar 4%.
- d. jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran dan persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar diatur sebagai berikut:
- 1) petugas administrasi sebesar 1%;
- 2) dokter terlatih PONED sebesar 32%;
- 3) bidan terlatih PONED sebesar 32%;
- 4) perawat terlatih PONED sebesar 16%;
- 5) paramedis jaga sebesar 12%;
- 6) pembantu bidan sebesar 7%.
Pasal 6
Jasa Pelayanan program Jamkesmas dan Jampersal yang belum terbayarkan di tahun 2013, dapat dibayarkan pada tahun berikutnya dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Pembagian jasa pelayanan kesehatan program Jamkesmas mengacu pada pembagian jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (5);
2. Pembagian jasa pelayanan kesehatan program Jampersal mengacu pada pembagian jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (8).
Pasal 7
5. Pasal 7 dihapus.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 6 Mei 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 21 ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 6 Mei 2015

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS