PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 03 Tahun 2016 tentang AH PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 14 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa
- bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Gubernur Maluku Nomor 360 Tahun 2016 Tanggal 24 Oktober 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016: b.
sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang. menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016:
Page 1 of 15
Mengingat
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016: . C.
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645): 1.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), 3
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355): 4
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 442 1), 6.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400): 5.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438): 7.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234): 9
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049): . 8.
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) :
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137), |
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155):
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310),
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 903):
|
Menetapkan:
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036):
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107):
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63):
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159):
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 179):
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dan
BUPATI MALUKU TENGAH
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN # MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.
NOrn
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.570.058.724.250.bertambah sejumlah Rp. 97.781.387.280,Sehingga menjadi Rp. 1.667.840.111.530,dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp. 1.570.058.724.250.-
Bertambah/(Berkurang)
Rp. 97.781.387.280.-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 1. 667.840.111.530.-
580.058.724.250.- 1.
170.943.839.280.- Rp.
2. Belanja
-
- a. Semula
|
Rp.
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Belanja Setelah Perubahan
Surflus/ (Defisit) Setelah Perubahan
3. Pembiayaan
Penerimaan
- 1) Semula
Rp. 10.000.000.000.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. 73.162.452.000.-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
- b. Pengeluaran
gann
- 1) Semula
Rp.
O.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
(Rp.
O.-)
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp. 1.751.002.563.530.-
(Rp.
83.162.452.000.-)
Rp. 83.162.452.000.-
Rp. 0.-
Rp. 83.162.452.000.-
(Rp.
O.-)
Page 50of 15
Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdisi dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
|
Rp. 58.196.687.250.-
18.224.433.500.- Rp.
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(Berkurang)
ag.
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan
Rp. 136.421.120.750.-
- b. Dana Perimbangan
Rp. 1.187.922.912.000.-
- 1) Semula
105.650.114.780.- Rp.
- 2) Bertambah/ (Berkurang) E
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan
Rp. 1.293.573.026.780.-
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Rp. 323.939.125.000.-
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(Berkurang)
(Rp. 86.093.161.000.-)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan
Rp. 237.845.964.000.-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari Pendapatan :
- a. Pajak Daerah
|
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
Rp:
9.785.949.000.-
Rp. 23.775.051.000.-
Rp. 33.561.000.000.-
Retribusi Daerah
- 1) Semula
|
Rp. 40.910.738.250.-
- 2) Bertambah/ (Berkurang) Pa E
Rp. 15.949.382.500.-
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan
Rp. 56.860.120.750.-
- c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
|
- 1) Semula
Rp. 7.500.000.000.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. 38.500.000.000.-
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah setelah Perubahan
Rp. 46.000.000.000.-
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- 1) Semula
Rp. 40.299.624.000.-
- 2) Bertambah/
(Rp. 17.229.010.000.-)
Jumlah Dana Bagi Hasil pajak setelah Perubahan
Rp. 23.070.614.000.-
Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
Rp. 977.608.288.000.-
- 2) Bertambah/ (Berkurang) I 4 E
(Rp. 70.803.958.820.-)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
Rp. 906.804.329 180.-
- c. Dana Alokasi Khusus
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
- -) Semula
Rp. 170.015.000.000.-
- 2) Bertambah/ (Berkurang) 1 E
Rp. 193.683.083.600.-
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan
Rp. 363.698.083.600.-
Pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. 118.103.370.000.-
Rp. O.-
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Rp. 20.233.021.000.-
- 3) Semula
- 4) Bertambah/ (Berkurang) UI
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula
Rp. 185.602.734.000.-
- 2) Bertambah/ (Berkurang)
(Rp. 151.970.786.000.-)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan 33.631.948.000.Rp
Rp. 63.473.625.000.-
118.103.370.000.Rp
33.706.646.000.Rp
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- 1) Semula
- Rp. O.-
.
- 2) Bertambah/ (Berkurang) W
Rp. 2.404.000.000.-
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan
Rp. 2.404.000.000.-
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp. 985.908.114.101.-
- 2) Bertambah /(Berkurang)
Rp. 85.690.978.695.-
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan
Rp. 1.071.599.092.796.-
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp. 594.150.616.149.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. 85.252.860.585.-
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan
Rp. 679.403.470.734.-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp. 788.130.309.049.-
- 2) Bertambah/ (Berkurang)
Rp. 45.934.871.599.-
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
Rp. 834.065.180.648.-
. Belanja Subsidi b.
- 1) Semula
'
Rp. 2.035.830.000.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. O.-
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan
Rp. 2.035.830.000.-
- Belanja Hibah C
- 1) Semula
Rp. 36.906.698.052.-
- 2) Bertambah/ (Berkurang)
Rp. 27.401.231.300.-
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
Rp. 64.307.929.352.-
. Belanja Bantuan Sosial d.
- 1) Semula
Rp.
6.209.000.000.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp.
1.959.000.000.-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan
Rp. 8.168.000.000.-
. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa e.
- 1) Semula
Rp. 138.626.277.000.-
- 2) Bertambah/ (Berkurang)
Rp. 10.395.875.796.-
-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan
Rp. 149.022.152.796.-
Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula
.
Rp. 14.000.000.000.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. | O.-
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan
Rp. 14. 000.000.000.-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp. 31.478.448.630.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. 7.387.162.500.-
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp. 38.865.611.130.-
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula
|
Rp. 226.448.278.029.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. 28.170.298.962.-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan
-
Rp. 254.618.576.991.-
Belanja Modal
- 1) Semula
Rp. 336.223.883.490.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. 49.695.399.123.-
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
Rp. 385.919.282.613.-
Pasal 4
- '(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 129.533.557.000.-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp. 10.000.000.000.- terdiri dari :
- 1) Semula
- Rp. 10.000.000.000.-
- 2) Bertambah/ (Berkurang)
- 1) Semula
- Rp. 10.000.000.000.-
- 2) Bertambah/ (Berkurang)
Rp. 73.162.452.000.-
'
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan
Rp. 83.162.452 .000.-
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. O.-
- 1) Semula
- Rp O.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp.
O.-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan
Rp.
O.-
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan
- Rp. 73.162.452.000.-
Rp. 83.162.452.000.-
Apa
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. O.-
- 1) Semula
Rp.
O.-'
- 2) Bertambah/ (berkurang) /
Rp.
O.-
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
setelah Perubahan
gr
Rp.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp:
-
0.-
- 1) Semula
- Rp. O.-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
O.-
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah setelah Perubahan
Rp.
- b. Pembayaran Pokok utang Pemerintah Daerah sejumlah Rp.
-.
0.-
- 1) Semula
- Rp. O.-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp...
O.-
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah setelah Perubahan
Rp.
0
0 .
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD:
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD,
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan, |
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan:
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini:
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal, 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 182 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU :

(14/1/2016)