UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 1998 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TOBA SAMOSIR DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANDAILING NATAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara pada umumnya serta Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan pada khususnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luasnya wilayah, potensi ekonomi, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan, dipandang perlu membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan, dipandang perlu membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir sebagai pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal sebagai pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan;
- c. bahwa pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal tersebut, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan
Mengingat
- 2 - dalam memanfaatkan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal harus ditetapkan dengan Undang-undang;
2. : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
1. Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, TAmbahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3600);
Menetapkan
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TOBA SAMUSIR DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANDAILING NATAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 2
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; 4. Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. ## BAB II PEMBENTUKAN, B
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Undang-undang ini.

Pembagian wilayah perairan Danau Toba adalah sesuai dengan pembagian yang selama ini diperlukan bagi Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di sekitar Danau Toba.

## Ayat (4)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan antara Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapabuli Selatan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

## Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Balige sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dalam ayat ini adalah sebagian wilayah yuang berada di Kecamatan Balige.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Penyabungan sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal dalam ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Penyabungan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pembentukan Dinas-dinas Daerah dan Instansi lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

## Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewenangan pangkal dalam Pasal ini adalah sebagian urusan dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Otonom, yang dilaksanakan berdasarkan potensi, kemampuan, dan masa depan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, dalam rangka pengembangan dan kemajuan wilayah.

Adapun perincian fungsi-fungsi kewenangan pangkal dari urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan adalah sama dengan perincian fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas


## Pasal 11

Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, pengangkatan Kepala Daerah belum dapat dilakukan melalui pemilihan sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu untuk pertama kali Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mandailing Natal diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Sumatera Utara sampai dengan dilantuknya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Toba Samosir hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mandailing Natal hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.

## Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 1997 adalah pada prinsipnya dalam menetapkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut, berpedoman kepada kepada perimbangan suara hasil Pemilihan Umum dan dijiwai oleh semangat kebersamaan serta kekeluargaan dalam rangka pengamalan demokrasi Pancasila.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 13

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan serta pelayanan masyarakat digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pelaksanaan tugas Pembantu Bupati Tapanuli Utara Wilayah IV dan V serta Pembantu Bupai Tapanuli Selatan wilayah II.

Untuk itu dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.

Demikian pula halnya dengan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Urata yang tempat keduudkan dan kegiatannya berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Taboa Samosir, serta Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan yang bertempat kedudukan dan kegiatannya berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan, diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya masing-masing kepada Pemerintah Kabuapten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.

Begitu ...



Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, diserahkan pula masing-masing kepada Pemerintah Kabuapten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Pemerintah Daerah Tingkat II Mandailing Natal.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut di atas dibuatkan daftar inventaris.

## Ayat (2)

Yang dimaksud sejak diresmikannya Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Kepala Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mandailing Natal.

Plantikan Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mandailing Natal oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Setelah satu tahun peresmian Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini kepada Menteri Dalam Neger, untuk bahan pengambilan kebijaksanaan lebih lanjut.

```
Pasal 14
```

```
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)
```

Cukup jelas


Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3794