PERATURAN BUPATI SALINAN  BANYUWANGI Nomor 44 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 31 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 (lima) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Menetapkan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
- h. Pusat Kesehatan Masyarakat disingkat Puskesmas adalah unit yang memberikan pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Banyuwangi;
- i. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB II
Pasal 2
- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- (4) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan Perbekalan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan;
- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- f. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Penyusunan Program.

- (4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- (5) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- c. Seksi Mutu dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- (6) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
- a. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
- b. Seksi Pembiayaan Kesehatan;
- c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- (7) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;

## Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4), (5), (6) dan (7) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4), (5), (6) dan (7) huruf a, b dan c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## BAB IV

## RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang kesehatan dengan merujuk pada peraturan perundangundangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, subbag, seksi dan UPT Dinas;
- c. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kesehatan;
- d. melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesehatan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bidang kesehatan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan;
- g. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan;
- h. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan;
- i. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pejabat fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan;
- j. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugastugas bidang;
- d. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas ;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- f. penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- g. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas dan surat menyurat;
- h. pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;
- i. pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI);
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sekretariat berdasarkan rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan ;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugastugas bidang;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas ;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- k. melaksanakan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;

- l. melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas dan surat menyurat;
- m. mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;
- n. mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu (IKI)
- o. mengkoordinasikan penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) dinas;
- p. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional dinas;
- q. mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran kinerja dinas/Individu;
- r. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas dan individu;
- s. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan LP2P dilingkungan dinas;
- t. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
- u. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap akhir tahun;
- v. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi, kehumasan, informasi dan perpustakaan Dinas Kesehan ketatalaksanaan dan kepegawaian;

- c. memfasilitasi dan melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur, tata hubungan kerja pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi;
- d. merencanakan kebutuhan, pengamanan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan kantor dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Kesehatan;
- e. merencanakan, pemetaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor dan rumah dinas kesehatan;
- f. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan bahan logistik;
- g. melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi kendaraan dinas dan operasional;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi teknis dan standar kompetensi manajerial;
- i. koordinasi dengan lintas sektor urusan formasi pengadaan, pendayagunaan, pengembangan, mutasi dan kesejahteraan pegawai;
- j. melaksanakan administrasi pengembangan jabatan fungsional tertentu dan jabatan administrasi pelaksana;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan aset dan barang persediaan dinas;
- e. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;

- f. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
- c. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyusun perencanaan strategis (Renstra) dinas;
- e. menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional dinas;
- f. menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran kinerja;
- g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas;
- h. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas;
- i. mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) pegawai di lingkungan dinas;
- j. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
- k. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja dinas;
- l. mengendalikan pelaksanaan rencana program dan kegiatan dinas;
- m. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dari semua sumber anggaran baik APBD maupun APBN;

- n. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- o. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
- p. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan evaluasi rencana program dan anggaran;
- q. mengembangkan sistem informasi kesehatan dinas;
- r. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- s. menyusun instrumen, pengumpulan dan pengolahan data dinas;
- t. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data informasi kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- u. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

## Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi serta evaluasi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan matra, kesehatan jiwa, NAPZA dan penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, kesehatan matra, kesehatan jiwa, NAPZA dan penanggulangan bencana bidang kesehatan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, kesehatan matra, kesehatan jiwa, NAPZA dan penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, kesehatan matra, kesehatan jiwa, NAPZA dan penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, kesehatan matra, kesehatan jiwa, NAPZA dan penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, kesehatan matra, kesehatan jiwa, NAPZA dan penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, kesehatan matra, kesehatan jiwa, NAPZA dan penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, kesehatan matra, kesehatan jiwa, NAPZA dan penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, kesehatan matra, kesehatan jiwa, NAPZA dan penanggulangan bencana bidang kesehatan;

- e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, kesehatan matra, kesehatan jiwa, NAPZA dan penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, kesehatan matra, kesehatan jiwa, NAPZA dan penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Surveilans dan Imunisasi sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. menyusun konsep rencana dan bimbingan tehnis kegiatan program imunisasi terhadap bayi, balita, anak sekolah, dan Wanita Usia Subur (WUS) untuk memberikan perlindungan terhadap Penularan Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I);
- c. pelaksanaan penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah penyakit bekerja sama dengan program atau sektor terkait.
- d. menyiapkan kecukupan persediaan vaksin dan bahan bundling untuk Puskesmas dan unit pelayanan kesehatan swasta yang melakukan imunisasi;
- e. melakukan pengamatan epidemiologi terhadap penyakit menular terpilih dan penyakit tidak menular terpilih untuk mengetahui sebab-sebabnya serta kemungkinan mengarah pada kejadian luar biasa atau wabah penyakit serta tanda-tanda adanya kejadian luar biasa atau wabah penyakit maupun

peristiwa yang bersifat massal di semua matra baik darat, laut maupun udara;

- f. mengkoordinasikan pemeriksaan kesehatan dan imunisasi terhadap calon jamaah haji serta pengamatan terhadap jamaah haji sepulang dari tanah suci;
- g. melaksanakan koordinasi program pencegahan penyakit dan pengamatan penyakit dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah penyakit;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi program pencegahan dan pengamatan penyakit;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. menyusun konsep rencana kegiatan program pengendalian penyakit menular langsung (IMS, HIV/AIDS, TBC, Kusta, ISPA, Diare, Frambusia, emerging disease dan re-emerging disease );
- c. menyusun konsep rencana kegiatan program pengendalian penyakit bersumber binatang (demam berdarah, chikungunya, malaria, filariasis, leptospirosis, emerging disease dan re-emerging disease );
- d. menyusun konsep tentang rencana kebutuhan sarana dan operasional kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah penyakit;
- e. menyusun konsep petunjuk teknis tentang pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit menular serta penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah penyakit;
- f. melaksanakan koordinasi program pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit menular dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah penyakit;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (3) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. menyusun rencana kegiatan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, program kesehatan jiwa, dan program pengendalian penggunaan NAPZA;
- c. menyusun konsep tentang rencana kebutuhan sarana dan operasional kegiatan program pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan NAPZA;
- d. menyusun konsep petunjuk teknis tentang kegiatan program pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan NAPZA;
- e. melakukan bimbingan dan pembinaan tentang kegiatan program pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan NAPZA;
- f. melakukan pengamatan terhadap penyakit tidak menular serta melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini;
- g. melakukan koordinasi program pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan NAPZA;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan NAPZA;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## Bagian Keempat Bidang Pelayanan Kesehatan

## Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi, peningkatan mutu serta evaluasi di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan tradisional (Hatra), Pelayanan Kesehatan Rujukan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya serta Institusi pelayanan kesehatan lain meliputi pemetaan, pendampingan dan fasilitasi terkait mutu layanan (akreditasi) dan institusi pelayanan kesehatan lain;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. pembinaan, pengawasan dan pengelolaan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan tradisional (Hatra), Pelayanan Kesehatan Rujukan dan institusi pelayanan kesehatan lain;
- b. pemantauan dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan mutu Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan tradisional (Hatra), Pelayanan Kesehatan Rujukan dan institusi pelayanan kesehatan lain;
- c. pelaksanaan fasilitasi rekomendasi dan/atau penerbitan perizinan rumah sakit kelas C dan D;
- d. pelaksanaan fasilitasi rekomendasi dan/atau penerbitan perizinan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan tradisional (Hatra), Pelayanan Kesehatan Rujukan dan institusi pelayanan kesehatan lain ;
- e. membantu penegakan diagnosa penyakit dan menetapkan parameter lingkungan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan tradisional (Hatra), Pelayanan Kesehatan Rujukan dan institusi pelayanan kesehatan lain;
- c. melaksanakan pemantauan dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan mutu Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan tradisional

- (Hatra), Pelayanan Kesehatan Rujukan dan institusi pelayanan kesehatan lain;
- d. memfasilitasi pemberian rekomendasi dan/atau penerbitan perijinan rumah sakit kelas C dan D;
- e. memfasilitasi pemberian rekomendasi dan/atau penerbitan perizinan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan tradisional (Hatra), Pelayanan Kesehatan Rujukan dan institusi pelayanan kesehatan lain;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Primer sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan primer lainnya yang meliputi : upaya pelayanan kesehatan primer, upaya pelayanan kesehatan tradisional dan upaya pelayanan kesehatan unggulan spesialistik, upaya pelayanan kesehatan penanggulangan masalah kesehatan dan kegawatdaruratan, upaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan, dan upaya pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan primer milik pemerintah daerah;
- c. menyusun petunjuk teknis upaya pelayanan kesehatan bagan dan alur pelayanan Kesehatan Primer dan fasilitas kesehatan primer lainnya termasuk bagan dan alur pelayanan kesehatan ;
- d. melaksanakan koordinasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi pada pemberi pelayanan Kesehatan Primer dan fasilitas kesehatan primer lainnya;
- e. mengkoordinasi kegiatan pelayanan Kesehatan Primer dan fasilitas kesehatan primer lainnya pada lintas program, lintas sektor, lembaga swadaya masyarakat, Puskesmas dan jaringannya;
- f. memfasilitasi pemberian izin operasional pada fasilitas pelayanan kesehatan primer
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan

- sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan, meliputi : upaya pelayanan kesehatan rujukan, dan upaya pelayanan kesehatan penunjang diagnostik
- c. menyusun petunjuk teknis upaya pelayanan kesehatan bagan dan alur pelayanan kesehatan rujukan termasuk bagan dan alur pelayanan kesehatan;
- d. melaksanakan koordinasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan baik milik pemerintah maupun masyarakat;
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
- f. memfasilitasi pemberian izin operasional fasilitas kesehatan rujukan dan laboratorium
- g. mengkoordinasi kegiatan pelayanan kesehatan rujukan pada lintas program, lintas sektor, lembaga swadaya masyarakat, rumah sakit dan laboratorium kesehatan daerah, swasta maupun masyarakat;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (3) Kepala Seksi Mutu dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Mutu dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan peningkatan mutu dan fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi : upaya peningkatan mutu pelayanan

kesehatan, upaya pemenuhan sarana dan prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah daerah, dan upaya pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah;

- c. melaksanakan perencanaan, pemetaan, pemeliharaan dan rehabilitasi Puskesmas beserta jaringannya;
- d. melaksanakan evaluasi dan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), Gerakan Puskesmas berHati MP3 dalam pelayanan publik;
- e. menyusun rencana, fasilitasi dan koordinasi akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Rujukan;
- f. melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemberian izin dan registrasi pada fasilitas kesehatan;
- g. memberikan rekomendasi terkait izin pendirian dan operasional fasilitas pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## Bagian Kelima

Bidang Sumber Daya Kesehatan

## Pasal 12

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian, perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang kefarmasian, perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang kefarmasian, perbekalan, pembiayaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- e. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. menyusun rencana kegiatan di bidang kefarmasian, perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- e. melaksanakan koordinasi di bidang kefarmasian, perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- g. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan peredaran obat-obat tradisional, kosmetika yang beredar di wilayah Kabupaten Banyuwangi sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menyiapkan dan menyusun program pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan obat dan perbekalan kesehatan;
- d. melaksanakan bimbingan dan pengendalian obatobatan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bersama sektor terkait;
- e. monitoring pelayanan obat generik di Puskesmas dan rumah sakit pemerintah;
- f. mengadakan bimbingan dan penyuluhan tentang penggunaan penyimpanan dan pemusnahan obat dengan cara yang benar;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan usaha kosmetik, alat kesehatan dan obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga yang berkualitas dan berdaya guna;
- h. melaksanakan monitoring efek samping kosmetika, alat kesehatan dan obat tradisional;
- i. menyusun, mengadakan dan mengalokasikan kebutuhan obat-obatan termasuk alat-obat kontrasepsi (alokon), bahan-bahan terkait kekurangan unsur gizi dan pemberian makanan tambahan serta perbekalan kesehatan untuk Puskesmas dan jaringannya;
- j. melaksanakan koordinasi dan memberikan pertimbangan terkait rekomendasi izin pendirian dan operasional apotek dan toko obat;
- k. memfasilitasi pemberian rekomendasi dan / atau perizinan Industri Obat Tradisional;
- l. menerima, menyimpan dan mendistribusikan obatobatan termasuk alat-obat kontrasepsi (alokon),bahan-bahan terkait kekurangan unsur gizi dan pemberian makanan tambahan serta perbekalan kesehatan untuk Puskesmas dan jaringannya;
- m. melaksanakan monitoring, bimbingan