PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI Nomor 3 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 698 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN MELA WI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
BUPATI MELA WI,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal S ayat ()) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya demokrasi melalui Partai Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi memberikan bantuan keuangan yang akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diberikan secara
- c. Profesional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi; bahwa untuk melaksankan maksud pada huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi
4. Mengingat I. Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Republik
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4022);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 44);
r
- 6 Undang-Undang iomot I Tahun 200-4 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Noror 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286); tentang Republik Lembaran
- 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tent4pg Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor J Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- II, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- [4. Peraturan Daerah Kabupaten Mclawi Nomor I Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWL
dan
BUPATI MELA WI
MEMUTUSKAN:
DAERAH
TENTANG
BANTUAN
KEUANGAN
BAB I - PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2
- (l) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan pada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional
BAB I - PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3
- (I) Bantuan euangan pada Partai Politik Kabupaten Melawi untuk setiap kursi tidak boleh melebihi bantuan Partuai Politik Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik scbagaimana dimaksud pada ayat () ditetapkan scbesar Rp. 17.500.000,- ( tujuh belas juta lima ratus rupiah)
r
I
Av g ta Batuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Melawi setiap tahun anggaran fi llan/disampaikan oleh Bupati Melawi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah Kbupaten Melarwi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
BAB II - PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 5
- (I) Pengajuan bantuan keuangan Tingkat Kabupaten disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan :
- a. Surat Keputusan DPD / DPW Tingkat Propinsi Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC / DPD Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris Tingkat Propinsi Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Fhoto Copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- c. Surat keterangan autentik hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten yang dilegalisir Ketua dan Sekretaris KPUD;
- d. Surat peryataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan Perundangan apa bila memberikan keterangan yang tidak benar,yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC / DPD atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik ;
- e.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan p patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELA WI, l, MARTIN LUTHER. D LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI TAHUN 2006 NOMOR IH
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran tersebut pada huruf a,b,c dan d tersebut dibuat dalam rangkap 2 (dua )
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Lmum Daerah Kabupaten Melaswi

## Pasal 6

- (l) Penelitian dan Pemeriksaan perlengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten ;
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) di tingkat Kabupaten di ketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Melawi dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten dengan unsur Sekretariat daerah Kabupaten Melawi;
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) di dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Melawi.

Be ul Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 yat (l) tercantum puda Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

## Pasal 8

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Melawi dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Melawi atas nama Bupati Melawi kepada Ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

## Pasal 9

Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan persyaratan administrasi;

- a. Surat keterangan Bank yang menyatak an memiliki nomor rekening Bank atas nama DPC/DPD Parat Potitike;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi yang ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
- c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Melawi scbagai Pihak Pertama dan oleh ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Politik Tingkat Kabupaten sebagai pihak kedua.

## BAB V

## LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN PARTAI POLITIK

## Pasal 10

- (I)Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Melawi disampaikan kepada Bupati Melawi melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Melawi.
- 2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat () telah diaudit oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Melawi;
- (3) Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (I), tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal IH

\·

fenturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan p patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELA WI,


l,

MARTIN LUTHER. D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI TAHUN 2006 NOMOR IH

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 3 TAHUN 2006

## TENTANG

## BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK BUPATI MELA WI

## L. PENJELASAN UMUM

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumusk.an kebujakan-kebijakan Negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistim perwakilan dilaksanakan melalui Partai politik.Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan Rakyat dan Partai Politik merupakan aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kchidupan demokrasi di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan kcuangan kcpada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan / atau sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi dilembaga Perwakilan Rakyat Daerah guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beregara guna memperkokoh integritas Negara kesatuan Republik Indonesia.

## II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d 1H

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR I5