PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara .Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pcgawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon: 1. Undan.g-undang Nomor S Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diuhah dengan Undang-undang Nornor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nornor 10 1'.ahun 2003 tentang Pembentukan f&lt;.abupaten Minahasa 8elatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahar1 Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nornor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang·Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor4844); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 1 TAHON 2014
TENT ANG
TATA CARA PEMBERIAJ,J TAMBAHAN PENGHASiLAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPI L DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DENGAN RAHMAT 'TUHAN YANG MAHA EBA
WALIKO TA TOMOHON ,
- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pernerintahan, Pembanguoan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta dalam rangka memotivasi kincrja Pegawai Negeri Sipil di Iingkungan Pemerintah Kota Tornohon;
- b. bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan sebagaimana diruaksud dalam huruf a, diharapkan Pegawai .Ncgeri Sipil mampu bercangguagjawab dalarn pelaksanaan tugas-rugas yang dipercayakan untuk dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikot.a tentang Tata Cara .Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pcgawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon:
1. Undan.g-undang Nomor S Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diuhah dengan Undang-undang Nornor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nornor 10 1'.ahun 2003 tentang Pembentukan f&lt;.abupaten Minahasa 8elatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahar1 Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nornor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang·Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor4844);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 5234);
5. Peraruran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan, Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Meuteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah diubah bebcrapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Aias Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pcngelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja clan Jam Kerja di Lingkungan Pernerintah Kota Tornohon (Serita Daerah Kota Tomohon Nomor 2013 Nomor 78);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENT~G TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGER .I SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH E'. OTA TOMOHON .
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Toruohon;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon;
3. Pemerinrah Daerah adalah Pernerintah Kota Tomohon;
4. AP.BO adalah Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Kota Tomohon;
5. Pegawai \!egeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuh.i syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji ## BAB II
TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENOHASILAN PEGAWAI
Pasal 2
Tujuan dari Pemberian TPP adalah
- 1) Meningkatkan kesejahteraen PNS;
- 2) Memotivasi PNS untuk bekerja lebih giat clan profesional;
- 3) Memotivasi PNS yang bekerja melampaui beban kerja normal;
4. 4} Meningka.tkan kinerja PNS untuk bekerja melebihi ruef1 pokok clan fungsi.
'
BESARAN DAN JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAB III - BESARAN DAN JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 3
- l) Besaran dan .Jenis TPP bagi PNS diatur Iebih lanjut dengan Keputusan Walikota Tomohon;
- 2) Setiap PNS hanya dapat menerima 1 (satu) jenis tambahan penghasilan;
- 3) TPP bagi PNS golongan III dan J;V dikenakan Pajak Penghasilan (PPh 21) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
KRIT ERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PASAL4
Kriteria pembayaran TPP terdiri dari:
- 1) TPP
BAB IV - KRIT ERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PASAL4
Pasal 5
- 1) TPP diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas seharihari di SKPD Kota. Tomohon;
- 2) PNS Kot.a Tomohon y1;1ng melaksanakan Tugas Belajar, berstatus titipan, dan/a.tau dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Pusat, instansi vertikal atau daerah Jain tidak menerima pembayaran TPP;
- 3) TPP dapat dibcrikan kepada PNS yang berstatus titipan dan Zatau dipekerjakan/diperbantukan dari Pcmerintah Pusat, Pemcrintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lainrfjt yang melaksanakan tugas di Pemerintah Kora Tomohon.
- l) Bagi PNS yang rnelaksanakan tugas DlKLAT, Tugas Luar (TL) yang dibuktikan dengan Surat Togas yang ditandatangani pejabat berwenang disamakari dengan melaksanakan tugas kedinasan secara pcnuh;
- 2) Bagi PNS yang tidak hadir karena ijin alasan penting yang sah, seperti ijin sakit bagi PNS yang bersangkutan dan keluarga terdekat, ijin duka bagi keluarga dekat PNS yang bersangkutan, maka pernbayaran TPP diatur sebagai berikut:
- a. Maksimal 2 (dua) hari ijin karena sakit tidak dikenakan pengurangan TPP, apabila yang bersangkutan merniliki surat ketcrangan sakit ·dad atasan langsung dan/ a tau surat keterangan dokter;
- b. Apabila 3 (tiga) hari atau lebih ijin karena sakit, rnaka TIP dibayarkan dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus melaksanakan hak cuti sakit dan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang rnemberikan cuti dengan melampirkan surat kcterangan dokter;
- c. Maksimal 2 (dua) hari ijin karena sakit yang dialami keluarga terdekat (suami/tstrl, anak, orang tua kandung) tidak dikeri.akan pengurangan TPP apabila yang ber.sangkutan rnemiliki surat keterangan dari atasan langsung;
- d. Maksimal 2 (dua) hari ijin karena duka yang dialami keluarga terdekat (suami/rstri, anak, orang tua kandung/mcrtua dan saudara kandung] tidak dikenakan pcngurangan, TPP apabila yang bersangkutan .mcmiliki surat keterangan dari atasan langsung;
- e. Apabila 3 (tigaJ hari atau lebih ijin karena sakit/duka yang thalami keluarga terdekat, rnaka TPP dibayarkan dcngan ketenruan PNS yang bersangkutan harus melaksanakan hak cuti karena alasan penting
BAB IV - KRIT ERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PASAL4
Pasal 8
Proses pernbayaran TPP sebagai berikut :
- l) Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan pernbayaran kepada Ketua TIPEKIDA melalui Sekretariat TIPEltIDA untuk diverifikasi, dengan rnelampirkan Daftar Perhitungan Tambahan Penghastlan:
- 2) Permintaan pembayaran untuk Sekretariat Daerah Kota Tomohon, rekapitulasi daftar 'hadir dibuat oleh Bagian Organisasi Setda Kota Tomohon dan disampaikan kepada I&lt;etua TTPEKIDA melalui Sekretariat TJPEKIDA untuk diverifikasi dengan melampirkan Daftar Perhirungan Tambahan Penghasilan;
- 3) TIPEKIDA melalui Sekretariat Tl P~KIDA melakukan verifikasi pada setiap permintaan pernbayaran dari Pejabat Pengguna Anggaran;
- 4) Hasil verifikasi sebagairnana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kernbali kepada Pejabat Pengguna Anggaran untuk dijadikan dasar pernbayaran TPP;
- 5) Waktu pelaksanaan verifikasi tanggal 1 s/d 15 bulan berikutnya.
BAB IV - KRIT ERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PASAL4
Pasal 9
- 1) TPP dibayarkan setiap bula.n ## BAB VI PEMBIAYAAN
BAB IV - KRIT ERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PASAL4
Pasal 10
Pembayaran TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, rnaka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pcmerintah Kota Tornohon dicabut dun dinyatakan tidak berlaku. c;.
.,
("
BABY.HI
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Peraturan Walikota ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah/7 Kota Tomohon. I.,&gt;

Penetapan: Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 3 Je.nuari.. 2014 WALIKO A TOMOHON, EMAN JIMMY FEIDIE Di undangkan di Tomohon /'TJada tangga! 3 JamBi::i 201:4

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, ~~ ARNOLD POLI BERI1'A DAERAHKOTA TOMOHONTAHUK 2014 NOMOR ~00 ---