PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 31 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA KHUSUS KELURAHAN DI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (berlaku 27 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Alokasi Dana Khusus Kelurahan di Pemerintah Kota Pontianak perlu dilakukan penyesuaian dan penambahan komponen pada petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Khusus Kelurahan di Pemerintah Kota Pontiank yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Khusus Kelurahan di Pemerintah Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Khusus Kelurahan di Pemerintah Kota Pontianak;
Mengingat
: 1.
Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. prinsip pengelolaan ADK Kelurahan;
- b. sumber ADK kelurahan;
- c. pemanfaatan ADK Kelurahan;
- d. struktur pengelolaan keuangan ADK Kelurahan;
- e. mekanisme penatausahaan, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban ADK Kelurahan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. sanksi dan penghargaan; dan
- h. ketentuan penutup.
Pasal 7
- (1) Masing-masing Kelurahan mendapat Dana ADK Kelurahan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di wilayah kelurahan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran kelurahan.
- (2) Anggaran ADK Kelurahan digunakan untuk penunjang operasional kelurahan dan pemberdayaan/inovasi kelurahan.
- (3) Kegiatan penunjang operasional kelurahan yang dapat dibiayai antara lain :
- a. honor pengelola keuangan di Kelurahan :
1. honor KPA;
2. honor PPK;
3. honor PPTK;
4. honor Bendahara Pembantu Pengeluaran; dan
5. honor Staf Adminsistrasi / Teknis Kegiatan.
- b. perjalanan dinas dalam daerah;
- c. makan dan minum rapat internal kelurahan (tidak melibatkan orang luar);
- d. honorarium lembur;
- e. dihapus;
- f. honorarium lain untuk Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. operasional Kelurahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan.
- (4) Kegiatan pemberdayaan yang dapat dibiayai antara lain adalah:
- a. makan/minum untuk kegiatan gotong royong bersama masyarakat;
- b. belanja barang/material untuk penunjang kegiatan gotong royong;
- c. makan/minum rapat yang melibatkan masyarakat;
- d. transportasi/akomodasi bagi masyarakat yang dilibatkan di dalam kegiatan inovasi kelurahan;
- e. kegiatan inovasi/unggulan kelurahan; dan
- f. kegiatan inovasi lainnya yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
- (5) Penggunaan dana operasional kelurahan harus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan tidak melebihi standar biaya yang ditetapkan oleh Walikota Pontianak.
- (6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan inovasi kelurahan disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak kelurahan dan Walikota Pontianak.
- (7) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berupa kegiatan dibidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, lingkungan hidup, sosial budaya, kebersihan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing kelurahan.
Pasal 8
BAB VI STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN ADK KELURAHAN
PPK ADK Kelurahan terdiri dari:
- a. Lurah sebagai KPA;
- b. PPK adalah Sekretaris Kelurahan;
- c. PPTK;
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
- e. Staf administrasi.
4. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
MEKANISME PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADK KELURAHAN
BAB VII
Pasal 10
- (1) Lurah sebagai KPA berwenang :
- a. melakukan tindakan pengeluaran anggaran belanja;
- b. pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- c. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- d. mengelola utang-piutang ADK Kelurahan;
- e. memiliki rekening Giro atas nama Kelurahan; dan
- f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama kelurahan.
- (2) Sekretaris Lurah sebagai PPK bertugas:
- a. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
- c. melakukan Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
- d. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- e. melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- f. melakukan verifikasi pertanggungjawaban belanja ADK Kelurahan; dan
- g. melaksanakan system pertanggungjawaban pelaksanaan ADK berupa laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bendahara pengeluaran pembantu dan laporan realisasi anggaran.
BAB VII
Pasal 11
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA KHUSUS KELURAHAN DI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Khusus Kelurahan di Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 4 huruf d dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. prinsip pengelolaan ADK Kelurahan;
- b. sumber ADK kelurahan;
- c. pemanfaatan ADK Kelurahan;
- d. struktur pengelolaan keuangan ADK Kelurahan;
- e. mekanisme penatausahaan, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban ADK Kelurahan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. sanksi dan penghargaan; dan
- h. ketentuan penutup.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Masing-masing Kelurahan mendapat Dana ADK Kelurahan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di wilayah kelurahan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran kelurahan.
- (2) Anggaran ADK Kelurahan digunakan untuk penunjang operasional kelurahan dan pemberdayaan/inovasi kelurahan.
- (3) Kegiatan penunjang operasional kelurahan yang dapat dibiayai antara lain :
- a. honor pengelola keuangan di Kelurahan :
1. honor KPA;
2. honor PPK;
3. honor PPTK;
4. honor Bendahara Pembantu Pengeluaran; dan
5. honor Staf Adminsistrasi / Teknis Kegiatan.
- b. perjalanan dinas dalam daerah;
- c. makan dan minum rapat internal kelurahan (tidak melibatkan orang luar);
- d. honorarium lembur;
- e. dihapus;
- f. honorarium lain untuk Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. operasional Kelurahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan.
- (4) Kegiatan pemberdayaan yang dapat dibiayai antara lain adalah:
- a. makan/minum untuk kegiatan gotong royong bersama masyarakat;
- b. belanja barang/material untuk penunjang kegiatan gotong royong;
- c. makan/minum rapat yang melibatkan masyarakat;
- d. transportasi/akomodasi bagi masyarakat yang dilibatkan di dalam kegiatan inovasi kelurahan;
- e. kegiatan inovasi/unggulan kelurahan; dan
- f. kegiatan inovasi lainnya yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
- (5) Penggunaan dana operasional kelurahan harus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan tidak melebihi standar biaya yang ditetapkan oleh Walikota Pontianak.
- (6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan inovasi kelurahan disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak kelurahan dan Walikota Pontianak.
- (7) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berupa kegiatan dibidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, lingkungan hidup, sosial budaya, kebersihan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing kelurahan.
3. Ketentuan BAB VI, Pasal 8 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VI STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN ADK KELURAHAN
PPK ADK Kelurahan terdiri dari:
- a. Lurah sebagai KPA;
- b. PPK adalah Sekretaris Kelurahan;
- c. PPTK;
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
- e. Staf administrasi.
4. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
MEKANISME PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADK KELURAHAN
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Lurah sebagai KPA berwenang :
- a. melakukan tindakan pengeluaran anggaran belanja;
- b. pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- c. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- d. mengelola utang-piutang ADK Kelurahan;
- e. memiliki rekening Giro atas nama Kelurahan; dan
- f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama kelurahan.
- (2) Sekretaris Lurah sebagai PPK bertugas:
- a. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
- c. melakukan Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
- d. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- e. melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- f. melakukan verifikasi pertanggungjawaban belanja ADK Kelurahan; dan
- g. melaksanakan system pertanggungjawaban pelaksanaan ADK berupa laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bendahara pengeluaran pembantu dan laporan realisasi anggaran.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Setiap bulan pihak kelurahan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bendahara pengeluaran pembantu dan laporan realisasi anggaran ADK kepada pihak Kecamatan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 27 Juni 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 31 ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 27 Juni 2016 WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI