PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 35 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL DI SATUAN PENDIDIKAN DASAR (berlaku 3 Juli 2017)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL DI SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,
Menimbang : a. bahwa kurikulum di setiap satuan pendidikan dasar yang dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar isi satuan pendidikan dasar;
- b. bahwa kurikulum di setiap satuan pendidikan dasar harus menggunakan prinsip mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan dan berkesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan.
- c. bahwa muatan lokal merupakan bagian internal dari sistem kurikulum pada jenjang pendidikan dasar merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada dan substansi komponen muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan dasar;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 maka perlu Penyelenggaraan Pelajaran Muatan Lokal di Satuan Pendidikan Dasar;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mata Pelajaran Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar.
5. : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 51051);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL DI SATUAN PENDIDIKAN DASAR
BAB I - Pasal 1
Pasal 1
KETENTUAN UMUM
1. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal;
2. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs).
POLA PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL
BAB II - POLA PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL
Pasal 2
- (1) Pola pengembangan mata pelajaran muatan lokal untuk satuan pendidikan dasar dibedakan menjadi dua macam yaitu :
- a. Pengembangan muatan lokal sesuai dengan kondisi sekolah saat ini;
- b. Pengembangan muatan lokal dalam kurikulum satuan pendidikan dasar.
- (2) Pengembangan muatan lokal sesuai dengan kondisi sekolah saat ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan langkah :
- a. Analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
- b. Identifikasi muatan lokal;
- c. Perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal;
- d. Penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar;
- e. Pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;
- f. Penetapan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- g. Penyusunan silabus; dan
- h. Penyusunan buku teks pelajaran.
- (3) Pengembangan muatan lokal dalam Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh sekolah dan komite sekolah dengan langkah sebagai berikut :
- a. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah;
- b. Menentukan fungsi dan susunan atau komposisi muatan lokal;
- c. Mengidentifikasi bahan kajian muatan lokal;
- d. Menentukan pelajaran muatan lokal;
- e. Mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta silabus dengan mengacu pada standar isi yang diterapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Mata pelajaran muatan lokal satuan pendidikan dasar di Kabupaten Muara Enim antara lain :
- a. Wisata Air;
- b. Pertambangan;
- c. Perkebunan dan Pertanian;
- d. Seni Tari;
- e. Seni Musik;
- f. Kuliner Khas Muara Enim;
- g. Sosial Ekonomi;
- h. Kerajinan Tradisional Kabupaten Muara Enim.
- (5) Mata pelajaran muatan lokal satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
- (6) Pengembangan muatan lokal oleh satuan pendidikan dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di satuan pendidikan dengan melibatkan unsur komite sekolah/madrasah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait.
BAB II - POLA PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL
Pasal 3
Satuan Pendidikan Dasar wajib menyelenggarakan mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
BAB II - POLA PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 3 Juli 2017

Penandatangan: BUPATI MUARA ENIM,

Verifikasi: (cap/ttd) MUZAKIR SAI SOHAR

Penetapan: Diundangkan di Muara Enim Pada tanggal 3 Juli 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

Verifikasi: (cap/ttd) HASANUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 35