PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 61 Tahun 2016 tentang KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA I(ABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor L2 'Iahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4l) sebagaimana telah diubah dengan lJndang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 2.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahun 2OO4 Nomor 05, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 3.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor tO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2L);
5. Undang-Undang Nomor 52 'lahun 2AO9 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 16l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 'lahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7972 Nomor 38); 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Da1am Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan LembararL Negara Republik Indonesia Nomor aLea);
8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 'lahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor t6a);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59fl;
14. Peraturan Pemerintah Republik Inclonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor lL4);
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 163 Tahun 2OL6 tentang Pedoman Nomenklatur, T\rgas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
16. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 379 IHK.O10/F2l2OO4 tanggal 14 Oktober 2OO4 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Nasional;
6. 17 . Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA I(ABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenc arua, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo. 9.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah LlnsrJr pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan latau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. 1 1. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. l2.Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, perseb ararl, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agarna serta lingkungan penduduk setempat.
13. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
14. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perrrbahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
15. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat social, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbud dyd, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
17. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
18. Kelu a.rga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
19. Kelu arga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk ## BAB II
KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mefl-rpakan unsur pelaksana uru.san pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berenc arrro., ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
4. {4) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenc arra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan uru.san pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi : (s)
- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
11. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KBlPetugas Lapangan KB dan kader KB; f.
12. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi; cf b'
13. pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana; h.
14. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; i.
15. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; J.
- k. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi :
1. Seksi Advol&lt;asi dan Penggerakan;
2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi :
1. Seksi Jaminan ber-KB;
2. Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB; dan
3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
16. (21 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## BAB III

## PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan ke sej ahteraan keluarga.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, pen)rusu.nan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup dinas;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
6. pelaksanaan urusan keuangan; f.
7. pelaksanaan urusan umum; o b'
8. pelaksanaan urusan kepegawaian ; h.
9. pelaksanaan urusan aset dinas; i.
10. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ; j
11. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas; k.
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas. oleh

## Paragraf L

## Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka L, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- c. pelaksanaan urllsan surat-men5rurat;
- d. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
7. pencatatan dan pelaporan barang inventaris; e.
8. pengadaan dan pemelih araar. perlengkapan; f.
9. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas; o b'
10. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Da1tar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulanusulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/ suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan; h.
11. penyeienggaraan kesej ahteraan pegawai; 1.
12. penyusunan Laporan Kepegawaian; j.
13. pelaksanaan ketatausahaan ; k.
14. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan 1.
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam .Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempLrnyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, ketatausahaan dan tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan.

- (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Renstra dan Renja dinas;
- b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran dinas;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- e. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- f. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran dinas;
- g. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup dinas;
- i. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkup dinas;
- j penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. penyusunan evaluasi kegiatan dinas;
1. penyelenggal'aan sistem pengendalian intern dinas;
- m. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- n. pelaksanaan ketatausahaan;
- o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

## ,

## Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

## Pasal 1O

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan pembinaan, memfasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, mengolah, memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

## Pasal 1 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
- c. pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten Situbondo;
6. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; f.
7. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB IPLKBI; o b'
8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan; h.
9. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan; i.
10. pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan; j.
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Paragraf 1

## Seksi Advokasi dan Penggerakan

## Pasal 12

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam

- menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, s1.andar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang advokasi dan Penggerakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis NSPK di bida'ng KIE advokasi dan penggerakan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang KIE advokasi dan penggerakan;
- pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang KIE advokasi dan penggerakan; C.
- pelaksanaan kebijakan +-eknis di bidang KIE bagi keluarga dan masyarakat; d.
- pelaksanaan fasilitasi pembentukan pusat pelayanan advokasi, konseling, konsultasi bagi keluarga dan masyarakat; e.
- f. pengembangan prototype sarana media advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam membangun keluarga berkualitas;
- pelaksanaan evaluasi dan pembuatan program kegiatan advokasi dan KIE; o b' laporan atas
- pelaksanaan advokasi dan kemitraan bersama mitra kerja (TNI, POLRI, PKK, TMUSLIMAT, AISYAH) ; dan h. program KKB IBI, FATAYAT,
- pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ; i.
- pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan j
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. k.

## Paragraf 2

## Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan

## PLKE dan Kader KB

## Pasal 13

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan clan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosed.ur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidarrg penyuluhan dan pendayagunaan PKB IPLKB dan kader KB.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB menyelenggarakan fungsi :
- a. pembuatan rumusan tentang konsep pendayagunaan PLKB dan kader KB;
- b. pembuatan petunjuk teknis tentang kegiatan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
- c. pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka penyuluhan dan pendayagLrnaan PLKB dan kader KB;
- d. pelaksanaan kebijakan NSPK di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
- e. pelaksanaan pemantauan atas program dan kegiatan di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan atas kegiatan penyuluhan, pengendalian penduduk dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan atas program kegiatan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
- h. pemberian petunjuk secara rinci tentang tata cara pelaksanaan pencatatan pelaporan pelayanan kontrasepsi;
10. pemberian penjelasan mengenai jenis kartu, register, catatan dan formulir yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan tentang pendistribusian alat kontrasepsi; i.
11. pemberian petunjuk tentang tata cara pengisian kartu, register, catatan dan formulir pencatatan dan pelaporan tentang potensi kegiatan pengendalian lapangan (DALLAP) yang dilaksanakan oleh penyuluh KB serta hasil pelayanan KB di tempat pelayanan fasilitas kesehatan KB baik pemerintah maupun swasta; dan j
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Pasal L4

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam menyiapkan bahan pembinaarl, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi : (21
- a. perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan kegiatan dalam bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- b. pembuatan perencanaan format pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan pelaporan informasi keluarga;
- c. pengolahan dan menganalisa data dan informasi keluarga;
- d. pelaksanaan pembinaan tugas dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan pengolahan data keluarga;
- e. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk;
- f. pen)rusunan penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk tingkat Kabupaten;
- g. pelaksanaan internalisasi kebijakan pengendalian dampak kependudukan di Kabupaten;
- h. pelaksanaan implementasi pendidikan kependudukan di tingkat Kabupaten (formal, non formal dan informal);
- i. penyediaan informasi tentang data keluarga;
12. j pelaksanaan monitoring, evaluasi atas kegiatan pencatatan dan pelaporan data informasi keluarga dan pengendalian penduduk;
- k. pelaksanaan pensinergian program pengendalian penduduk dengan koalisi kependudukan; dan
1. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
16. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Biclang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. n.

## Bagian l(eempat

## Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

## Pasal 15

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksr-rd dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesej ahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- e. pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga rsejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- i. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
1. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1

## Seksi Jaminan ber-KB

## Pasal 17

- (1) Seksi Jaminan ber-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam menyiapkan bahan pembinaarl, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang jaminan ber-KB.
2. Da1am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaminan ber-KB menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, kebijakan operasional dalam pelayanan program keluarga berenc ar,a;
- b. penyusunan program dan rencana operasional serta pengendalian pelaksanaan program pelayanan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama baik dengan lintas sektoral di bidang pelayanan Keluarga Berencana dan pendistribusian alat kontrasepsi;
- d. penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam melaksanakan kebijakan operasional pada kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan pendistribusian alat kontrasepsi;
- e. penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana serta pelaksanaan jaminan dalam pelayanan Keluarga Berencana dan pendistribusian alat kontrasepsi;
- f. pelaksanaan kebijakan nasional tentng pelayanan keluarga berencana di Kabupaten;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pendistribusian alat kontrasepsi;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana dan pendistribusian alat kontrasepsi;
- i. pembuatan laporan secara administrasi tentang kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan pendistribusian alat kontrasepsi; dan
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang l(eluarga Berenc arua, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepa1a Bidarrg Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Seksi Pernbinaan Kesertaan ber-KB

## Pasal 18

- (1) Seksi Pembinaan kesertaan ber-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angkd 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantapan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan ber-KB.
2. Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan kesertaan ber-KB menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kerja di bidang pembinaan dan upaya peningkatan kesertaan KB;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria dalam pembinaan dan peningkatan kesertaan KB;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan Kespro, PUP, KHIBA dan penyuluhan kepada masyarakat;
6. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB; d.
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB; ;
8. pembuatan laporan secara administrasi tentang kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB; f.
9. pelaksanaan pelayanan KB secara gratis kepada masyarakat miskin; dan o b'
10. pelaksanaan Lugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berenc ana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya. h.

## Paragraf 3

## Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

## Pasal 19

- Seksi Ketahanan clan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, merrrpunyai tugas dalam menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi : (2)


- a. penyusunan rencana kerja kegiatan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
2. pelaksanaan koordinasi dengan dengan instansi berkaitan dengan urusan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. b pelaksanaan kegiatan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga agar terwujud kesejahteraan keluarga;
4. d pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang berfokus kepada keluarga dan kelompok melalui UPPKS baik dari segi peningkatan pendapatan keluarga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan atas program kegiatan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. e pelaksanaan pemantauan atas program dan kegiatan tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
7. pelaksanaan kegiatan terpadu holistic integratif;
- i. pelaksanaan pembinaan dan motivasi kepada keluarga balita, anak, remaja dan lansia dalam kegiatan secara berkala;
9. h pelaksanaan kegiatan yang berfokus pada pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB) , anak, Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- j. penyusunan petunjuk teknis tentang pelaksanaan program dan kegiatan tentang ketahanan keluarga balita, anak, remaja dan lansia;
11. 1 pelaksanaan pemantauan atas program dan kegiatan tentang ketahanan keluarga balita, anak, remaja dan lansia;
- k. pelaksanaan kebijakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) program kegiatan tentang ketahanan keluarga balita, anak, remaja dan lansia;
13. m\_ pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan atas program kegiatan ketahanan keluarga balita, anak, remaja dan lansia;
14. n pelaksanaan sosialisasi dan kegiatan Pusyan Gatra;
- p. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga; dan
16. 0 pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

## Pasal 20

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan latau teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPTD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPI'D mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional .danf atau teknis penunjang tertentu Dinas.

## Pasal 21

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB V

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 22

- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan biCang keahliannya. (1)
- Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. (2)
- .Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3)
- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (41

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Irungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip


- koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pernerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (3)
- Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petrrnjuk kepada bawahannya. (4)
- Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimaira dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (s)

## BAB VII

## PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 24

- Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (1)
- Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-unclangan yang berlaku. (2)

## Pasal 25

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.

- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 20t7.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengLlndangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.


Diundangkan di Situborrdo pada tanggar 1 5 NIV 2010


BERITA DAERAH I{ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 99

## STRUKTUR ORGANISASI

## DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SITUBONDO