PERATURAN GUBERNUR BI Nomor 9 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI (berlaku 6 Maret 2014)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 3);
21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 20013 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 18);
Memperhatikan :
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Pasal 1
6. Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama adalah Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
4. Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara teknis fungsional dan administrasi berada di bawah koordinasi Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum dan/atau SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Pasal 3
4. Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara teknis fungsional dan administrasi berada di bawah koordinasi Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum dan/atau SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Pasal 4
- (2) Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kewenangan,yaitu:
- a. menetapkan dokumen pengadaan;
- b. menetapkan besaran nominal jaminan pengadaan;
- c. menetapkan pemenang untuk :
- 1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000, -(seratus miliar rupiah); dan
- 2) Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000, -(sepuluh miliar rupiah) yang proses pengadaannya dilakukan melalui pelelangan, seleksi, atau penunjukan langsung.
Pasal 5
4. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) pada
Pasal 18
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 3);
21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 20013 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 18);
Memperhatikan :
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 60 ), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
6. Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama adalah Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
4. Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara teknis fungsional dan administrasi berada di bawah koordinasi Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum dan/atau SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kewenangan,yaitu:
- a. menetapkan dokumen pengadaan;
- b. menetapkan besaran nominal jaminan pengadaan;
- c. menetapkan pemenang untuk :
- 1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000, -(seratus miliar rupiah); dan
- 2) Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000, -(sepuluh miliar rupiah) yang proses pengadaannya dilakukan melalui pelelangan, seleksi, atau penunjukan langsung.
4. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.a, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 6 Maret 2014

## GUBERNUR JAMBI,


## H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 12 Maret 2014

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSIJAMBI,


## H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 9

LAMPIRAN I.a : PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR

: 9 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 MARET 2014

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI


## Keterangan

: Garis Komando

: Garis Fungsional

## GUBERNUR JAMBI,


H. HASAN BASRI AGUS

## SKPD

1. Membuat dan menyampaikan daftar paket pekerjaan/ kegiatan yang akan diproses melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai :
- a. Pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, di atas Rp. 200.000.000,-
- b. Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 50.000.000,berikut Dokumen Administrasi, Teknis dan HPS kepada Sekretariat ULP.
4. 2.
5. Menandatangani surat penunjukan penyedia barang/jasa dan surat perjanjian/Kontrak dengan penyedia barang/jasa pemenang yang diproses oleh ULP.

LAMPIRAN II

: PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR

: 9 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 MARET 2014

## HUBUNGAN KERJA

## SEKRETARIAT ULP

1. Menerima daftar paket pekerjaan/ kegiatan yang akan diproses melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai :
2. a.
3. Pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, di atas Rp. 200.000.000,-
4. b.
5. Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 50.000.000,berikut Dokumen Administrasi, Teknis dan HPS serta rancangan kontrak dari SKPD.
2. Memilah dan mendistribusikan paket
7. pekerjaan/kegiatan tersebut kepada Pokja berdasarkan jenis pengadaan barang/jasa.
3. Memberikan layanan administratif logistik kepada Pokja.
4. Meyampaikan hasil proses pengadaan barang/jasa dan data pendukung kepada SKPD

## GUBERNUR JAMBI ,


## H. HASAN BASRI AGUS

## KELOMPOK KERJA/PANITIA PENGADAAN

1. Melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
2. Menyampaikan hasil proses pengadaan barang/jasa dan data pendukung kepada SKPD melalui Sekretariat ULP


- PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR

: 9 TAHUN 2014

TANGGAL

: 12 MARET 2014

## MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADAANBARANG/JASA


| SKPD | SKPD | Unit Layanan Pengadaan | Unit Layanan Pengadaan | Penyedia Barang/Jasa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PA | KPA/PjPK | Sekretaris/Ketua | Kelompok Kerja | Penyedia Barang/Jasa |
| tidak Permohonan Pengadaan barang/jasa. Dengan menyampaikan daftar Pekerjaan/kegiatan yang akan diproses melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa, disertai dengan Dokumen Admnistrasi, Teknis dan HPS Menjawab Sanggah Banding | Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa dan menetapkan paket- paket pekerjaan, disertai dengan Dokumen Administrasi, Teknis dan HPS Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Kontrak Membantu Menjawab Sanggah Banding | Menerima Paket - paket yang akan diproses melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa, disertai Dokumen Admnistrasi, Teknis dan HPS Menyampaikan Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa dilengkapi dengan Berkas Penawaran dan Berkas Proses pengadaan Barang/Jasa dan data Pendukung kepada SKPD | Menjawab Sanggahan Proses Sanggahan Selesai ? Membantu Menjawab Sanggah Banding tidak Menyusun Jadwal pelaksanaan dan metode Pemilihan Penyedia barang/jasa dan Dokumen Pemilihan Pengumuman Pendaftaran, Pengambilan Dokumen Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi Penetapan Pemenang Pengumuman Pemenang | ya tidak ya Ada Sanggahan ? Mengirim Sanggahan Sanggahan Banding |

## GUBERNUR JAMBI ,


## H. HASAN BASRI AGUS