KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 16 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM (berlaku 19 Februari 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh badan penyelenggara Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, terdiri dari unsur Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, perlu membentuk Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat : 1. Politik Tambahan Lembaran
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Negara Nomor 3809);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546).
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM.
Pasal 1
- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, dibentuk Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU.
- (2) KPU adalah badan penyelenggara Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, berkedudukan di Ibukota Negara.
- (3) KPU bertanggungjawab kepada Presiden.
Pasal 2
Untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- c. membentuk Panitia Pemilihan Umum Indonesia (PPI) dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat Pusat sampai di Tempat Pemungutan Sura (TPS);
- d. menetapkan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD I), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD II) untuk setiap daerah pemilihan umum;
- e. menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum disemua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, DPRD II;
- f. mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- g. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum; dan
- h. tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
Bagian Kedua
Keanggotaan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pasal 3
Keanggotaan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Wakil Partai Politik peserta Pemilihan Umum masing-masing sebanyak 1 (satu) orang dan wakil Pemerintah sebanyak 5 (lima) orang.
- (1) Keanggotaan KPU wakil dari Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diusulkan oleh Pimpinan Pusat Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan kepada Presiden.
- (2) Keanggotaan KPU wakil dari Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan wakil dari Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Pasal 5
Hak suara wakil dari Pemerintah dan wakil dari Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan berimbang.
Pasal 6
- (1) Susunan Keanggotaan KPU terdiri dari :
- a. Seorang Ketua;
- b. Dua orang Wakil Ketua;
- c. Anggota-anggota.
- (2) Ketua dan Wakil-wakil Ketua, dipilih secara demokratis dari dan oleh Anggota KPU dalam rapat pleno KPU.
Pasal 7
Masa kerja KPU adalah 5 tahun.
Pasal 8
Untuk melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR I, dan DPRD II, KPU membentuk Panitia Pemilihan Indonesia.
Pasal 9
Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kerja KPU, susunan dan keanggotaan PPI ditetapkan oleh KPU.
Bagian Ketiga
Peresmian pengangkatan dan pemberhentian
Pasal 10
- (1) Peresmian pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan Anggota-anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Presiden atas susul Ketua KPU.
- (2) Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota KPU sebelum memangku jabatan diambil sumpah/janji oleh Presiden.
SEKRETARIAT UMUM KOMISI
Bagian Pertama
Pembentukan Tugas dan Fungsi
BAB II - PEMILIHAN UMUM
Pasal 11
Pada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibentuk Sekretariat Umum yang merupakan Badan Pemerintah.
BAB II - PEMILIHAN UMUM
Pasal 12
Sekretariat Umum KPU bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
BAB II - PEMILIHAN UMUM
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Umum KPU menyelenggarakan fungsi pelayanan administrasi yang meliputi pemberian dukungan staf, anggaran, sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum.
BAB II - PEMILIHAN UMUM
Pasal 14
- (1) Sekretariat Umum KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum.
- (2) Sekretaris Umum dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Umum.
BAB II - PEMILIHAN UMUM
Pasal 15
- (1) Tugas Sekretaris Umum KPU adalah :
- a. membantu KPU dalam melaksanakan tugasnya;
- b. memimpin kegiatan Sekretariat Umum KPU;
- c. mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Biro-biro;
- d. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
- e. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPU;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua KPU.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua KPU dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB II - PEMILIHAN UMUM
Pasal 16
- (1) Tugas Wakil Sekretaris Umum KPU adalah :
- a. membantu Sekretaris Umum KPU dalam melaksanakan tugasnya untuk bidang tugas yang ditentukan, serta mengkoordinasikan Biro-biro;
- b. mewakili Sekretaris Umum KPU apabila Sekretaris Umum KPU berhalangan melaksanakan tugasnya;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Sekretaris Umum KPU.
- (2) Wakil Sekretaris Umum KPU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum KPU.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB II - PEMILIHAN UMUM
Pasal 17
- (1) Sekretariat Umum KPU terdiri dari Biro-biro.
- (2) Biro-biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bagian-bagian.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sub Bagian-sub bagian.
BAB II - PEMILIHAN UMUM
Pasal 18
- 8 -
- (2) Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian .
BAB II - PEMILIHAN UMUM
Pasal 19
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala Biro.
- (2) Pada Sekretariat Umum KPU diangkat seorang Bendaharawan.
BAB II - PEMILIHAN UMUM
Pasal 20
- (1) Biro-biro pada Sekretariat Umum KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari :
- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Hukum;
- c. Biri Hubungan Masyarakat;
- d. Biro Keuangan;
- e. Biro Umum;
- f. Biro Perlengkapan;
- g. Biro Perhubungan;
- h. Biro Pengamanan;
- i. Biro Pengawasan;
- j. Biro Pengolahan Data dan Pengendalian Informasi.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Bagian dan Sub Bagian pada Biro sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggungjawab di bidang
- 9 - pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata kerja Sekretariat Umum KPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian
BAB II - PEMILIHAN UMUM
Pasal 21
- (1) Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum KPU, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri.
- (2) Kepala Biro, Wakil Kepala Biro, Kepala Bagian dan Bendaharawan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Sekretaris Umum KPU.
- (3) Kepala Sub Bagian dan pegawai lainnya, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Umum KPU atas nama Menteri Dalam Negeri.
Bagian Keempat Jabatan Eselon pada Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum
BAB II - PEMILIHAN UMUM
Pasal 22
Jabatan di lingkungan Sekretariat Umum KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 18, dan Pasal 19 ayat (1) adalah Jabatan Struktural dengan eselon sebagai berikut :
Sekretaris ...
- a. Sekretaris Umum adalah Jabatan Eselon Ia;
- b. Wakil Sekretaris Umum adalah Jabatan Eselon Ib;
- c. Kepala Biro adalah Jabatan eselon IIa;
- d. Wakil Kepala Biro adalah Jabatan Eselon IIb;
- e. Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon IIIa;
- f. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa.
KETENTUAN PERALIHAN UMUM
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN UMUM
Pasal 23
Masa kerja KPU untuk Pemilihan Umum Tahun 1999 berlangsung sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai 1 tahun sebelum Pemilihan Umum Tahun 2004.
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN UMUM
Pasal 24
Usul peresmian pengangkatan keanggotaan KPU untuk pertama kalinya, diajukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN UMUM
Pasal 26
Organisasi tata kerja, dan pejabat pada Sekretariat Umum LPU yang telah ada pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sebelum dikeluarkan keputusan yang baru ## BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN UMUM
Pasal 27
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum, Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1985 tentang Susunan Organsasi dan Tata Kerja Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia serta Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1995 tentang Susunadan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN UMUM
Pasal 28
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE