PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 6 Tahun 2015 tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu diatur kembali organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 membentukNomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pegawasan Penyelenggaran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Derah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan
:
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
3. 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembntukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
M E M U T U S K AN :
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebut Puskesmas dan bertempat di seluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:
- a. Puskesmas Barung-Barung Belantai di Kecamatan Koto XI Tarusan;
- b. Puskesmas Tarusan di Kecamatan Koto XI Tarusan;
- c. Puskesmas Asam Kumbang di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- d. Puskesmas Koto Berapak di Kecamatan Bayang;
- e. Puskesmas Pasar Baru di Kecamatan Bayang;
- f. Puskesmas Salido di Kecamatan IV Jurai;
- g. Puskesmas Lumpo di Kecamatan IV Jurai;
- h. Puskesmas IV Koto Mudik di Kecamatan Batang Kapas;
- i. Puskesmas Pasar Kuok di Kecamatan Batang Kapas;
- j. Puskesmas Surantih di Kecamatan Sutera;
- k. Puskesmas Kambang di Kecamatan Lengayang;
- l. Puskesmas Koto Baru di Kecamatan Lengayang;
- m. Puskesmas Balai Selasa di Kecamatan Ranah Pesisir;
- n. Puskesmas Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- o. Puskesmas Indrapura di Kecamatan Pancung Soal;
- p. Puskesmas Tapan di Kecamatan Basa IV Balai Tapan;
- q. Puskesmas Tanjung Beringin di Kecamatan Lunang; dan,
- r. Puskesmas Tanjung Makmur di Kecamatan Silaut.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

## Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Dinas

## Pasal 4

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud pasal 3 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, berkoordinasi dengan Camat.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di setiap Kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya.

## Paragraf 1 Kepala

## Pasal 5

- (1) UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang teknis operasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
- a. perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian serta mengawasi kegiatan UPTD;
- b. perencanaan kegiatan, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. perencanaan kegiatan ketatausahaan UPTD yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala UPTD mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinir penyusunan perencanaan berdasarkan data program Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memantau dampak berbagai upaya pembangunan terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
- d. membina setiap upaya kesehatan strata pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha diwilayah kerjanya;
- e. melakukan koordinasi dengan lintas sektor di wilayah kerjanya;
- f. memberi tugas kepada bawahan dan jaringannya (puskesmas Pembantu, Poskesri) sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- g. memimpin Urusan Tata Usaha, Unit-unit pelayanan, Puskesmas Pembantu / bidan dan para bawahan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- h. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- i. menilai prestasi kerja para bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Puskesmas berdasarkan realisasi program kerja dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam menyusun program kerja berikutnya;
- k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan melaksanakan program dan kegiatan UPTD;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan urusan dalam dan Penyusunan laporan;
- c. pelaksanaan kebersihan, ketertiban, keindahan lingkungan kantor; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan kepala sesuai tugas pokok dengan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Urusan Tata Usaha berdasarkan data Program Puskesmas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan para bawahan dalam menyusun program kerja Puskesmas agar terjalin kerjasama yang baik;
- d. mewakili Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas;
- e. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja;
- f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan urusanurusan umum, perencanaan serta pencatatan dan pelaporan;
- h. mengevaluasi hasil kegiatan Urusan Tata Usaha secara keseluruhan;
- i. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan,
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 7

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil

tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## Pasal 8

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing;

## BAB VI ESELONERING

## Pasal 9

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b;

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional pada UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

## Pasal 11

Sumber-sumber pembiayaan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, subsidi, bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta sumber pendapatan lain yang sah.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Bupati mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapka di Painan Pada tanggal 13 Februari 2015 BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan Pada tanggal 13 Februari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN, dto

## E R I Z O N

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR: 6

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TENTANG

: UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN


## BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT