PERATURAN BUPATI PATI Nomor 1 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (berlaku 7 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 196);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Pati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pedagang kaki lima.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan ## BAB II
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan secara teknis pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Pati, yang mencakup Perencanaan, Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan hukum.
PENATAAN PKL
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 3
Bupati melakukan penataan PKL dengan cara:
- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.
Bagian Kedua
Pendataan PKL
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 4
- (1) Bupati melalui SKPD Teknis melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kelurahan atau desa dan Kecamatan dengan cara antara lain :
- a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
- b. memetakan lokasi; dan/atau
- c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 5
- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 6
Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dibagi menjadi 3 (tiga) zona sebagai berikut :
- a. zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh untuk kegiatan PKL.
- b. zona kuning yaitu lokasi yang terjadwal dan bersifat sementara untuk kegiatan PKL
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 7
- (1) Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
- a. area tertentu pada jalan dalam kota Pati yang meliputi: Jalan Tunggulwulung, Jalan Diponegoro, Jalan Kembang Joyo, Jalan P. Sudirman, Jalan Pemuda, kompleks alun-alun Pati, dan kompleks alun-alun Tayu;
- b. diatas saluran/sungai;
- c. taman kota, hutan kota;
- d. tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Area/tempat pada Zona Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 8
- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 9
- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yang
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 10
Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan wilayah tertentu
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 11
Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 12
- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain :
- a. lesehan;
- b. gelaran;
- c. tenda; dan
- d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yaitu :
7. a.
8. b.
9. tidak bermotor; dan bermotor.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 13
- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. kendaraan bermotor roda dua;
- b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
- c. kendaraan bermotor roda empat.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 14
- (1) Tempat usaha PKL pada lokasi Zona Kuning, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. ukuran tempat usaha PKL, paling besar berukuran 2x2 meter;
- b. ukuran tempat usaha khusus untuk PKL kuliner paling besar berukuran 2x3 meter;
- c. ukuran tempat usaha untuk tenda makanan/lesehan termasuk gerobaknya paling luas 10 (sepuluh) meter persegi;
- d. ukuran tempat usaha berupa gerobak paling panjang 1,40 (satu koma empat nol) meter, paling lebar 1 (satu) meter dan paling tinggi 1,40 (satu koma empat nol) meter;
- e. ukuran tempat usaha bagi PKL yang berada ditrotoar tertentu yang telah ditetapkan/diizinkan oleh Bupati, tidak boleh melebihi 2/3 (dua per tiga) lebar trotoar dan masih memungkinkan digunakan oleh para pejalan kaki.
- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bisa dipindahkan dan/atau dibongkar pasang.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 15
Ketentuan mengenai tempat usaha PKL pada lokasi Zona Hijau ditetapkan oleh Bupati.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 16
Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d antara lain :
- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. assesoris;
- d. pakaian;
- e. peralatan sekolah;
- f. sepatu, sandal dan tas;
- g. buah;
- h. tanaman hias;
- i. ikan hias;
- j. barang antik; dan
- k. mainan anak
Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 17
- (1) Bupati Pati melalui SKPD Teknis melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD Teknis.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 18
- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha dilahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
- b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha dilahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara;
- (2) PKL yang sudah berusaha dilahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 19
- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD Teknis.
- (3) Berkas pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 20
Pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 21
- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a kepada Bupati melalui SKPD Teknis.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
- a. foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. mengisi formulir yang memuat tentang:
- 1) nama;
- 2) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
- 3) bidang usaha yang dimohon;
- 4) tempat usaha yang dimohon;
- 5) waktu usaha;
- 6) perlengkapan yang digunakan; dan
- 7) jumlah modal usaha.
- d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
- e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
- f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
- 1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
- 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL, kecuali mendapat ijin dari Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL;
- 3) tidak memindah-tangankan TDU kepada pihak lain; dan
- 4) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
- a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
- b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan tanpa keterangan yang jelas; dan
- c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- g. rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL bagi PKL baru.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 22
- (1) SKPD Teknis mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada lurah/kepala desa.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lurah/kepala desa.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 23

- (1) SKPD Teknis melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

## Pasal 24

- (1) Bupati melalui SKPD Teknis menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
- a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
- b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
- c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
- d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.
- (3) Format TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 25

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui SKPD Teknis menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

## Pasal 26

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD SKPD Teknis.

## Pasal 27

- (1) Bupati melalui SKPD Teknis dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
- a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam berkas pendaftaran;
- b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
- c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundangundangan;
- d. tidak memperpanjang TDU;
- e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
- f. memindah-tangankan TDU kepada pihak lain.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d apabila :
- a. pemegang TDU meninggal dunia;
- b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; atau
- c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 21.

## Bagian Keempat

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

## Pasal 28

- (1) PKL yang menempati lokasi zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahan/relokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembalikan fungsi sesuai peruntukannya dan meningkatkan fungsi sarana prasarana dan fungsi keindahan, kebersihan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban.
- (3) Lokasi tempat berusaha PKL hasil pemindahan/relokasi akan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.

## BAB IV

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 29

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 3 (tiga) orang Wakil Ketua;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris;
- d. koordinator bidang; dan
- e. anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 30

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Tim Koordinasi mempunyai wewenang:
- a. mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda pengenal dan aksesoris jualan;
- b. memberikan pembinaan kepada PKL.

## Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibagi ke dalam bidang-bidang yang mencakup :
- a. bidang Perencanaan;
- b. bidang Penataan;
- c. bidang Pembinaan; dan
- d. bidang Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan penataan dan pembinaan PKL di Kabupaten Pati didalam RPJMD/RKPD;
- b. melaksanakan inventarisasi data PKL dan potensi teknis dalam rangka Penataan dan Pembinaan PKL; dan
- c. merumuskan, mengkoordinasikan dan mengusulkan bahan penetapan Zona Merah, Zona Kuning, dan Zona Hijau bagi PKL.
- (3) Bidang Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penempatan dan penataan PKL di zona hijau dan/atau zona kuning;
- b. melaksanakan penataan dilokasi PKL tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja;
- c. membuat dan memasang Papan Petunjuk dimasingmasing Zona, yang pelaksanaannya dibantu oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.
- (4) Bidang Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dan Peraturan Bupati beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan PKL, dan rencana penataan dan penempatan PKL;
- b. melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi PKL;
- c. menerbitkan dan mengelola Tanda Pengenal bagi PKL;
- (5) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Tim Koordinasi dalam :
- a. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL;
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penataan dan PembinaanPKL;

## BAB V

## TATA CARA PENGENAAN SANKSI

## Pasal 32

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati ini.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. peringatan tertulis;
- b. sanksi polisional, berupa penyegelan atau penutupan sementara kegiatan/usaha; dan/atau
- c. pencabutan TDU;

## Pasal 33

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Peringatan tertulis pertama;
- b. Peringatan tertulis kedua;
- c. Peringatan tertulis ketiga.
- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan apabila ditemukan adanya pelanggaran.
- (3) Peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila pelaku pelanggaran tidak melaksanakan/mengindahkan peringatan pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak peringatan pertama diberikan.
- (4) Peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan apabila pelaku pelanggaran tidak melaksanakan/mengindahkan peringatan kedua dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak peringatan kedua diberikan.
- (5) Dalam hal pelaku pelanggaran tidak melaksanakan/mengindahkan peringatan ketiga dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak peringatan ketiga diberikan, maka pelaku pelanggaran dikenakan sanksi polisional berupa penyegelan atau penutupan sementara kegiatan/usaha, dan/atau pencabutan TDU.
- (6) Dalam hal Pengenaan Sanksi polisional dan/atau pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan, dapat diikuti dengan tindakan pembongkaran tempat berdagang.
- (7) Format Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan pencabutan TDU dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Pasal 34

- (1) Bupati mendelegasikan Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan huruf c kepada SKPD Teknis.
- (2) Bupati mendelegasikan Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b kepada Satpol PP.
- (3) Dalam Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dilakukan koordinasi antara SKPD Teknis, Satpol PP dan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

## Pasal 35

Dalam hal ditemukan adanya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah, Satpol PP berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 7 Januari 2016

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

pada tanggal 7 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd. DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 1


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

## FORMULIR BERKAS PERMOHONAN TDU PKL

## A. FORMULIR PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PKL

Kepada Yth. BUPATI PATI Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati di PATI

Diisi oleh Pemohon

Yang bertanda tangan di bawah ini kami mengajukan permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU) Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

1. Permohonan TDU Baru *) :
2. Permohonan Pendaftaran Ulang, Perubahan TDU *) :

- 1) Nama PKL

: ________________

- 2) Alamat tempat tinggal

: ________________

- 3) Tempat dan tanggal lahir

: ________________/...

- 4) Nomor KTP

: ________________

- 5) Nomor telp/HP

: ________________

- 6) Alamat usaha yang dimohon : ________________

...

- 7)

- Kelurahan/Desa

: ________________

- 8)

- Kecamatan

: ________________

- 9)

- Kabupaten

: ________________

- 10) Nama Paguyuban PKL

: ________________

- 11) Modal usaha

: ________________

- 12) Jenis usaha

: ________________

- 13) Waktu kegiatan usaha

: ________________

- 14) Sarana usaha yg digunakan : ________________

15)

VI. Kegiatan Usaha

Demikian Surat Permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU) ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut TDU yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..., ....

Nama dan Tanda tangan PKL/Penanggung jawab

Mengetahui :

Kepala Desa/Lurah ...

...

...

Catatan :

- *) beri tanda salah satu

- ** ) coret yang tidak perlu

Meterai 6000

## B. FORMULIR SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a

: ________________

Tempat dan tanggal lahir : ________________

Alamat tempat tinggal

: ________________

Nomor KTP

: ________________

Nomor telp/HP

: ________________

dengan ini menyatakan bahwa kami benar-benar tidak memiliki tempat/lokasi kegiatan usaha lainnya sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati. Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

..., ...

Hormat kami pemohon,

Tanda tangan di atas Meterai 6.000

## KOP SURAT

Nama PKL

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a

: ________________

Tempat dan tanggal lahir : ________________

Alamattempat tinggal

: ________________

Nomor KTP

: ________________

Nomor telp/HP

: ________________

dengan ini kami menyatakan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum dilokasi kegiatan usaha yang ditempati.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

..., ...

Hormat kami pemohon,

Tanda tangan di atas Meterai 6.000

## KOP SURAT

Nama PKL


## KOP SURAT

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a

: ________________

Tempat dan tanggal lahir : ________________

Alamattempat tinggal

: ________________

Nomor KTP

: ________________

Nomor telp/HP

: ________________

dengan ini kami menyatakan kesanggupan untuk :

1. Tidak memperdagangkan barang ilegal;
2. Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
3. Tidak memindah-tangankan TDU kepada pihak lain; dan
4. Mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila :
- a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
- b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan berturut-turut, dan
- c) setelah dievaluasi dinilai layak menjadi usaha kecil.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

..., ...

Hormat kami pemohon,

Tanda tangan di atas Meterai 6.000

Nama PKL

BUPATI PATI, ttd.

HARYANTO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

FORMAT TDU


TANDA DAFTAR USAHA PKL

NOMOR : ________________

NAMA PKL

: ________________

LOKASI TEMPAT USAHA

: ________________

: ________________

ALAMAT TEMPAT TINGGAL

: ________________

: ________________

NOMOR TELP/HP NAMA PAGUYUBAN PKL JENIS USAHA WAKTU KEGIATAN USAHA

: ________________

: ________________

: ________________

: ________________

SARANA USAHA YG DIGUNAKAN : ________________

TANDA DAFTAR USAHA INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PKL, SELAMA MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB MENDAFTARKAN ULANG SETIAP 2 (DUA) TAHUN SEKALI.

..., ...

PEJABAT PENERBIT TDU

PHOTO 4 x 6

(....)

NIP

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

KOP SURAT

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

## FORMAT SURAT PERINGATAN DAN PENCABUTAN TDU

## A. FORMAT SURAT PERINGATAN

Nomor

:

Lampiran :

Perihal

: Peringatan ke....

tentang Ketentuan TDU PKL.

Kepada Yth.

.....

.....

di

........

Sesuai dengan Tanda Daftar Usaha (TDU) PKL Nomor : ________________ tanggal ... atas nama (PKL) ....., dan setelah diadakan pengawasan dan pemeriksaan, bahwa usaha Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dan Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor .... Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, yaitu :

1. ...

2. ...

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu .... Hari, terhitung sejak diterimanya surat ini, sudah memenuhi ketentuan Penataan dan Pemberdayaan PKL yang berlaku dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Pati, ...

PEJABAT,

(.....)

KOP SURAT

Pada hari ini tanggal ..... Satu lembar dari Surat Peringatan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

( .... ) ( ... )

Tembusan :

1. Bupati Pati (sebagai laporan)

2. Kepala SKPD penerbit TDU

3. Kepala Sat Pol PP Kab. Pati

## B. FORMAT PENCABUTAN TDU

## KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT TDU PKL NOMOR: ________________

## TENTANG

PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PKL

Menimbang

- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha PKL sebagaimana tercantum dalam TDU No. : ________________tanggal ........ atas nama .......... beralamat di.........., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti : 1. ... 2. ...

Mengingat

- 1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

2. Peraturan Bupati Pati Nomor ...... Tahun .... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;

Memperhatikan : 1. ......

2. ......

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Mencabut

TDU

Nomor

........

tanggal

........ atas nama........., sebagai PKL

...........

yang

berlokasi

di

## KOP SURAT

.............

KEDUA

KETIGA

## TEMBUSAN :

1. Bupati Pati (sebagai laporan)
2. Kepala Disperindag. Kab. Pati
3. Kepala Sat Pol PP Kab. Pati;
4. : Dengan dicabutnya TDU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka PKL yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sebagaimana ketentuan yang berlaku.
5. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di pada tanggal PEJABAT PENERBIT TDU,

(...)

BUPATI PATI, ttd.

HARYANTO