PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN Nomor 6 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBAK,
- a. bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi arsip sebagai identitas dan jati diri, memiliki tanggung jawab dan peranan dalam mengelola arsip yang merupakan memori acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Daerah menyelenggarakan kearsipan mulai dari hulu sampai hilir secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka perlu diatur mengenai pengelolaan arsip di Daerah dalam rangka penyelenggaraan kearsipan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA KANTOR ARSIP &amp;
PERPUSTAKAAN DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp;
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN KEARSIPAN.
DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
6. SKPD Kearsipan adalah SKPD yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kearsipan.
7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Organisasi Politik adalah organisasi atau kelompok yang bergerak, berkepentingan, atau terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu kenegaraan, serta secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa.
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh Perorangan secara sukarela ## BAB II
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kearsipan berkedudukan sebagai Pengelola Arsip Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Kearsipan dalam kedudukan :
- a. sebagai SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. sebagai SKPD yang mengatasnamakan Daerah untuk urusan kearsipan secara Nasional.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kearsipan bertanggung jawab menetapkan Kebijakan penyelenggaraan kearsipan di Daerah sesuai dengan kebijakan kearsipan nasional.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
- a. pembinaan;
- b. pengelolaan arsip;
- c. pembangunan SKP;
- d. pembangunan SIKP;
- e. pembentukan JIKP;
- f. organisasi;
- g. pengembangan sumber daya manusia;
- h. prasarana dan sarana;
- i. perlindungan dan penyelamatan arsip;
- j. sosialisasi kearsipan;
- k. kerja sama; dan
- l. pendanaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Dalam hal SKPD Kearsipan berkedudukan sebagai SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, SKPD Kearsipan bertanggungjawab:
- a. mengelola Arsip Dinamis di lingkungan SKPD Kearsipan, meliputi:
1. pengelolaan Arsip Aktif;
2. pengelolaan Arsip Inaktif dengan retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
3. penyusutan Arsip; dan
4. pengelolaan sumber daya manusia Kearsipan;
- b. mengelola Arsip Inaktif Daerah yang memiliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari SKPD;
- c. mengelola backup Arsip Vital dan Arsip Terjaga yang digunakan sebagai fungsi kontrol terutama untuk bukti kepemilikan barang milik Daerah;
- d. mengelola Arsip Statis Daerah yang merupakan identitas Daerah dan juga identitas nasional; dan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- e. melakukan pembinaan Kearsipan, meliputi:
1. koordinasi pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan;
2. penyusunan pedoman Kearsipan;
3. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Kearsipan;
4. sosialisasi Kearsipan;
5. pendidikan dan pelatihan Kearsipan; dan
6. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Dalam hal SKPD Kearsipan berkedudukan sebagai SKPD yang mengatasnamakan Daerah untuk urusan Kearsipan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, SKPD Kearsipan bertanggungjawab:
- a. mengelola back-up Arsip Vital;
- b. mengelola Arsip Inaktif yang berasal dari seluruh SKPD dengan retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- c. mengelola Arsip Statis;
- d. melakukan pembinaan ke setiap SKPD, BUMD, Desa atau Kelurahan, Organisasi Politik, Ormas, Perusahaan, dan Perorangan; dan
- e. mengembangkan sumber daya pendukung Kearsipan, meliputi:
1. kelembagaan;
2. sumber daya manusia;
3. prasarana dan sarana; dan
4. sistem Kearsipan.
C
BAB III PENGELOLAAN ARSIP Bagian Kesatu Umum
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Pengelolaan arsip di Daerah terdiri atas:
- a. pengelolaan arsip dinamis;
- b. pengelolaan arsip statis.
- (2) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) dilakukan terhadap:
- a. arsip vital;
- b. arsip aktif;
- c. arsip inaktif; dan
- d. arsip terjaga.
Bagian Kedua
Arsip Dinamis
Paragraf 1
Pencipta Arsip Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip.
- (2) Pencipta arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unit kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. unit pengolah data yaitu unit kerja pada SKPD dan BUMD;
- b. unit kearsipan terdiri dari:
1. bagian umum; dan
2. sekretariat, tata usaha, sub bagian umum, atau seksi di lingkungan SKPD dan BUMD.
- (3) Selain unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pencipta arsip di lingkungan Daerah meliputi:
- a. Pemerintah Desa;
- b. Organisasi Politik;
- c. Organisasi kemasyarakatan;
- d. perusahaan yang kegiatannya dibiayai dari APBD; dan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- e. perorangan.
- (4) Pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
- a. penciptaan arsip;
- b. penggunaan arsip;
- c. pemeliharaan arsip; dan
- d. penyusutan arsip.
- (5) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala atau pimpinan pencipta arsip wajib mengalokasikan anggaran.
Paragraf 2
Penciptaan Arsip
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a meliputi kegiatan:
- a. pembuatan arsip; dan
- b. penerimaan arsip.
- (2) Pembuatan dan penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Pembuatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a harus diregistrasi.
- (2) Arsip yang sudah diregistrasi didistribusikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap, serta aman.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- (3) Pendistribusian arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan tindakan pengendalian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Penerimaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dianggap sah setelah diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima.
- (2) Penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diregistrasi oleh pihak yang menerima.
- (3) Arsip yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada unit pengolah diikuti dengan tindakan pengendalian.
- (4) Unit pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab terhadap autentisitas Arsip yang diterima.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Kegiatan registrasi dalam pembuatan dan penerimaan arsip harus didokumentasikan oleh unit pengolah dan unit kearsipan sesuai standar pendokumentasian.
- (2) Unit pengolah dan unit kearsipan wajib memelihara dan menyimpan dokumentasi pembuatan dan penerimaan arsip.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Pembuatan dan penerimaan arsip harus dijaga autentisitasnya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi arsip dan sistem klasifikasi keamanan serta akses arsip diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Penggunaan Arsip
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Penggunaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis menjadi tanggung jawab pimpinan pencipta arsip.
- (3) Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital, dan arsip aktif yang dilaksanakan oleh arsiparis.
- (4) Pimpinan unit kearsipan bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, dan penyajian arsip inaktif yang dilaksanakan oleh arsiparis untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), arsiparis pada setiap unit kearsipan di pencipta arsip membantu tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.
- (6) Arsiparis wajib membuat daftar arsip.
- (7) Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap validitas informasi arsip.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Penggunaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1) dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Penggunaan arsip dinamis oleh pengguna berhak dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip.
- (2) Pemeliharaan arsip dinamis meliputi pemeliharaan arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif baik yang termasuk dalam kategori arsip terjaga maupun arsip umum.
- (3) Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemberkasan arsip aktif;
- b. penataan arsip inaktif;
- c. penyimpanan arsip; dan
- d. alih media arsip.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Pemeliharaan arsip aktif menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah.
- (2) Pemeliharaan arsip aktif dilakukan melalui kegiatan pemberkasan dan penyimpanan arsip.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
- (1) Pemberkasan arsip aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap arsip yang dibuat dan diterima.
- (2) Pemberkasan arsip aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
- (1) Pemeliharaan arsip inaktif menjadi tanggung jawab kepala unit kearsipan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan arsip inaktif dilakukan melalui kegiatan penataan dan penyimpanan di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA KANTOR ARSIP &amp;
PERPUSTAKAAN DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp;
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
- (1) Penataan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilakukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
Pemberkasan arsip aktif, pembuatan daftar arsip aktif, penataan arsip inaktif, pembuatan daftar arsip inaktif berpedoman kepada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
- (1) Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dilakukan terhadap arsip aktif dan inaktif yang sudah didaftar dalam daftar arsip.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- (2) Penyimpanan arsip aktif menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah.
- (3) Penyimpanan arsip inaktif menjadi tanggung jawab kepala unit kearsipan.
- (4) Penyimpanan arsip aktif dan inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keamanan fisik dan informasi arsip selama jangka waktu penyimpanan arsip
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
- (1) JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) bersifat: a. substantif; dan
- b. fasilitatif.
- (2) JRA bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kesejahteraan masyarakat, urusan pembangunan dan urusan pemerintahan.
- (3) JRA bersifat fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Keuangan;
- b. Kepegawaian; dan
- c. Non kepegawaian dan keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
- (1) Alih media arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d dapat dilakukan oleh pencipta arsip dalam bentuk dan media apapun sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Alih media arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- a. arsip dinamis untuk kepentingan akses; dan
- b. pemeliharaan arsip dinamis.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
- (1) Alih media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terlebih dahulu diautentifikasi oleh pimpinan di lingkungan pencipta arsip dengan memberikan tanda tertentu yang diletakkan, terasosiasi/terkait dengan arsip hasil alih media.
- (2) Hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan untuk kepentingan pemberian informasi publik atau kepentingan hukum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
- (1) Alih media arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan dengan membuat:
- a. berita acara; dan
- b. daftar arsip.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
- a. waktu pelaksanaan;
- b. tempat pelaksanaan;
- c. jenis media;
- d. jumlah arsip;
- e. keterangan proses alih media yang dilakukan;
- f. pelaksana; dan
- g. penandatanganan oleh pimpinan unit pengolah dan/atau unit kearsipan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
- (1) Arsip vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah.
- (2) Arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 29
- (1) Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 30
- (1) Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 31
Pemindahan arsip inaktif di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan sebagai berikut:
- a. pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari unit pengolah ke unit kearsipan; dan
- b. pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari pencipta arsip ke SKPD Kearsipan .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 32
- (1) Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah.
- (2) Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melewati retensi arsip aktif.
- (3) Pelaksanaan pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penandatanganan berita acara dan dilampiri daftar arsip yang akan dipindahkan.
- (4) Berita acara dan daftar arsip inaktif yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah dan pimpinan unit kearsipan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 33
- (1) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, menjadi tanggung jawab pimpinan pencipta arsip.
- (2) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap arsip yang:
- a. tidak memiliki nilai guna;
- b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 34
Prosedur pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sebagai berikut:
- a. pembentukan panitia penilai arsip;
- b. penyeleksian arsip
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 35
- (1) Panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf d bertugas untuk melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan.
- (2) Panitia penilai arsip paling sedikit memenuhi unsur:
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- a. pimpinan unit kearsipan sebagai ketua merangkap anggota;
- b. pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
- c. arsiparis sebagai anggota.
- (3) Pembentukan panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip.
- (4) Dalam hal panitia penilai arsip beranggotakan lintas SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 36
- (1) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Kepala SKPD atau penyelenggara Pemerintah Daerah setelah mendapat:
2. pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip; dan
- a. b. persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab unit kearsipan di SKPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 37
- (1) SKPD Kearsipan bertanggung jawab melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun setelah mendapat:
- a. pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip; dan
- b. persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (3) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 38
- (1) Pemusnahan arsip di lingkungan BUMD yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan BUMD setelah mendapat pertimbangan tertulis panitia penilai arsip.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab unit kearsipan di lingkungan BUMD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 39
- (1) Pemusnahan arsip di lingkungan BUMD yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan BUMD setelah mendapat: a. pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip; dan b. pertimbangan tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab unit kearsipan di lingkungan BUMD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 40
- (1) Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan pemusnahan arsip wajib disimpan oleh pencipta arsip.
- (2) Arsip yang tercipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keputusan pembentukan panitia penilai arsip;
- b. notulen rapat panitia penilai arsip pada saat melakukan penilaian;
- c. surat pertimbangan dari panitia penilai arsip kepada pimpinan pencipta arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan;
- d. surat persetujuan dari pimpinan pencipta arsip;
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- e. surat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia untuk pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- f. keputusan pimpinan pencipta arsip tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip;
- g. berita acara pemusnahan arsip; dan
- h. daftar arsip yang dimusnahkan.
- (3) Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai arsip vital.
- (4) Berita acara dan daftar arsip yang dimusnahkan ditembuskan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 41
- (1) Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada SKPD Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, dilakukan terhadap arsip yang: a. memiliki nilai guna kesejarahan; b. telah habis retensinya; dan/atau c. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA.
- (2) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh SKPD, BUMD, Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik, Perusahaan, dan perorangan.
- (3) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan pencipta arsip.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 42
- (1) Arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip kepada SKPD Kearsipan harus merupakan arsip yang autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan.
- (2) Dalam hal arsip statis yang diserahkan tidak autentik maka pencipta arsip melakukan autentifikasi.
- (3) Apabila pencipta arsip tidak melakukan autentifikasi
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lembaga kearsipan berhak untuk menolak penyerahan arsip statis.
- (4) Dalam hal arsip statis yang tidak diketahui penciptanya, autentikasi dilakukan oleh SKPD Kearsipan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 43
- (1) Prosedur penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sebagai berikut:
- a. penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh arsiparis dan/atau pengelola teknis kearsipan di unit kearsipan;
- b. penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah;
- c. pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya disertai dengan pernyataan dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan;
- d. verifikasi dan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya;
- e. penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip; dan
- f. pelaksanaaan serah terima arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipan dengan disertai berita acara dan daftar arsip yang akan diserahkan.
- (2) Penyerahan arsip dilaksanakan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 44
- (1) Arsip statis di lingkungan Pemerintah Daerah wajib diserahkan kepada SKPD Kearsipan.
- (2) Penetapan arsip statis pada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pelaksanaan penyerahan arsip statis yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun menjadi tanggung jawab unit kearsipan di lingkungan SKPD atau penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (4) Pelaksanaan penyerahan arsip statis yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun menjadi tanggung jawab SKPD Kearsipan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 45
- (1) Arsip statis BUMD wajib diserahkan kepada SKPD Kearsipan.
- (2) Penetapan arsip statis pada BUMD dilakukan oleh pimpinan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
BUMD.
- (3) Arsip statis yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan oleh pimpinan BUMD kepada SKPD Kearsipan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 46
- (1) Arsip Statis Desa, Organisasi Politik, Ormas, Perusahaan, dan Perorangan diserahkan kepada SKPD Kearsipan.
- (2) Penyerahan arsip statis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penetapan Arsip Statis oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penyerahan Arsip Statis Organisasi Politik atau Ormas di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penetapan Arsip Statis oleh pimpinan Organisasi Politik atau Ormas.
- (4) Penetapan penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Organisasi Politik atau Ormas di tingkat pusat.
- (5) Penyerahan arsip statis perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Perusahaan.
- (6) Penyerahan Arsip Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh yang bersangkutan atau pihak yang mewakili.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 47
Pelaksanaan pemindahan arsip, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip statis dengan berpedoman kepada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
Bagian Ketiga Arsip Statis Paragraf 1 Pengelolaan Arsip Statis
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA KANTOR ARSIP &amp;
PERPUSTAKAAN DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp;
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 48
- (1) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh SKPD Kearsipan.
- (2) Arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dari:
- a. SKPD;
- b. BUMD;
- c. Pemerintah Desa;
- d. perusahaan;
- e. organisasi politik;
- f. organisasi kemasyarakatan; dan
- g. perorangan.
- (3) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. akuisisi arsip statis;
- b. pengolahan arsip statis;
- c. preservasi arsip statis; dan
- d. akses arsip statis.
Paragraf 2
Akuisisi Arsip Statis
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 49
- (1) Akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a dilakukan melalui verifikasi secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Verifikasi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab kepala SKPD Kearsipan.
- (3) Apabila dalam melakukan verifikasi terdapat arsip statis, kepala SKPD Kearsipan berhak menolak arsip yang akan diserahkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 50
Akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- a. monitoring terhadap fisik arsip dan daftar arsip statis;
- b. melakukan verifikasi terhadap daftar arsip statis oleh SKPD Kearsipan;
- c. menetapkan status arsip statis oleh SKPD Kearsipan;
- d. persetujuan untuk menyerahkan oleh pencipta arsip;
- e. penetapan arsip statis yang diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip; dan
- f. pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipan disertai dengan berita acara dan daftar arsip statis yang diserahkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 51
- (1) Pelaksanaan akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a wajib dituangkan dalam berita acara serah terima dan daftar arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f.
- (2) Berita acara serah terima arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala SKPD Kearsipan dan pimpinan pencipta arsip, perseorangan, atau pihak yang mewakili.
- (3) Berita acara serah terima arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. waktu serah terima;
- b. tempat;
- c. jumlah arsip;
- d. tanggung jawab dan kewajiban para pihak; dan
- e. tanda tangan para pihak.
- (4) Daftar arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pencipta arsip paling sedikit memuat: a. pencipta arsip;
- b. nomor arsip;
- c. kode klasifikasi;
- d. uraian informasi arsip;
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- e. kurun waktu;
- f. jumlah arsip; dan
- g. keterangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 52
- (1) Dalam rangka pelaksanaan akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a, SKPD Kearsipan wajib membuat DPA terhadap arsip statis yang belum diserahkan oleh pencipta arsip.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh SKPD Kearsipan kepada publik baik melalui media cetak, dan/atau media elektronik sesuai wilayah kewenangannya.
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat:
- a. pencipta arsip;
- b. nomor arsip;
- c. kode klasifikasi;
- d. uraian informasi arsip;
- e. kurun waktu;
- f. jumlah arsip; dan
- g. keterangan.
Paragraf 3
Pengolahan Arsip Statis
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 53
Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b, dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 54
- (1) Pengolahan arsip statis dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. penataan informasi arsip statis;
- b. penataan fisik arsip statis; dan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- c. penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis.
- (2) Sarana bantu temu balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi guide , daftar arsip statis, dan inventaris arsip.
- (3) Daftar arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. pencipta arsip;
- b. nomor arsip;
- c. kode klasifikasi;
- d. uraian informasi arsip;
- e. kurun waktu;
- f. jumlah arsip; dan
- g. keterangan.
Paragraf 4
Preservasi Arsip Statis
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 55
- (1) Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan cara preventif dan kuratif.
- (2) Preservasi arsip statis dengan cara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penyimpanan;
- b. pengendalian hama terpadu;
- c. reproduksi; dan
- d. perencanaan menghadapi bencana.
- (3) Preservasi arsip statis dengan cara kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perawatan arsip statis dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 56
- (1) SKPD Kearsipan membuat kebijakan alih media arsip.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- (2) Pelaksanaan preservasi arsip statis melalui reproduksi dilaksanakan dengan melakukan alih media dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 57
- (1) Pelaksanaan alih media arsip statis dilakukan dengan membuat berita acara dan daftar arsip.
- (2) Berita acara alih media arsip statis paling sedikit memuat:
3. a.
4. waktu pelaksanaan;
- b. tempat pelaksanaan;
- c. jenis media;
- d. jumlah arsip;
- e. keterangan tentang arsip yang dialih mediakan;
- f. keterangan proses alih media yang dilakukan;
- g. pelaksana; dan
- h. penandatangan oleh pimpinan lembaga kearsipan.
- (3) Daftar arsip statis yang dialih mediakan paling sedikit memuat:
- a. pencipta arsip;
- b. nomor urut;
- c. jenis arsip;
- d. jumlah arsip;
- e. kurun waktu; dan
- f. keterangan.
- (4) Alih media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) menghasilkan arsip statis dalam bentuk dan media elektronik dan/atau media lainnya sesuai dengan aslinya.
- (5) Arsip yang dialih mediakan tetap disimpan untuk kepentingan pelestarian dan pelayanan arsip.
Paragraf 5
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA KANTOR ARSIP &amp; PERPUSTAKAAN DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp;
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 58
Akses arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d, dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 59
- (1) Akses arsip statis untuk kepentingan pengguna arsip dijamin oleh SKPD Kearsipan.
- (2) Untuk menjamin kepentingan akses arsip statis Kantor menyediakan prasarana dan sarana.
- (3) Akses arsip statis dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip statis; dan
- b. sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akses arsip statis dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 60
- (1) Apabila akses terhadap arsip statis yang berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan tertentu, akses dilakukan sesuai dengan persyaratan dari pencipta arsip yang memiliki arsip tersebut.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 61
Untuk mendukung terwujudnya pengelolaan arsip, pencipta arsip dan SKPD Kearsipan dapat melakukan alih media dan autentifikasi arsip yang dikelolanya.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
Bagian Keempat Autentikasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 62
- (1) Autentikasi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan terhadap arsip statis maupun arsip hasil alih media untuk menjamin keabsahan arsip.
- (2) Autentikasi terhadap arsip hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih media.
- (3) Kepala SKPD Kearsipan menetapkan autentisitas arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat surat pernyataan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 63
Kepala SKPD Kearsipan menetapkan autentisitas arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) BAB IV SIKD dan JIKD Bagian Kesatu SIKD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 64
SKPD Kearsipan bertanggungjawab membangun dan mengelola SIKD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 65
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA KANTOR ARSIP &amp;
PERPUSTAKAAN DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp;
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
Pembangunan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan melalui:
- a. penetapan kebijakan SIKD; dan
- b. penyelenggaraan SIKD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 66
- (1) Penetapan kebijakan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi:
- a. kebijakan dalam penyediaan informasi kearsipan; dan
3. b.
4. kebijakan dalam penggunaan informasi kearsipan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 67
- (1) Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dilaksanakan oleh pencipta arsip dan SKPD Kearsipan.
- (2) Penyelenggaraan SIKD yang dilaksanakan oleh pencipta arsip dan SKPD Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Arsip Nasional Republik Indonesia.
Bagian Kedua
JIKD
Paragraf 1
Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 68
Dalam melaksanakan fungsi SIKD, SKPD Kearsipan membentuk JIKD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 69
JIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan untuk:
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- a. arsip dinamis; dan
- b. arsip statis.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 70
Pembentukan JIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan pada simpul jaringan yang diselenggarakan oleh SKPD Kearsipan.
Paragraf 2
Tanggung Jawab
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 71
Simpul jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 bertanggung jawab atas:
- a. penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis;
- b. penyampaian daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis kepada pusat jaringan nasional;
- c. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam JIKD di lingkungan simpul jaringan;
- d. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKN; dan
- e. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan JIKD sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional.
Paragraf 3
Tugas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 72
Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 simpul jaringan di Daerah memiliki tugas mengkoordinasikan dan membina simpul jaringan SKPD, BUMD, Pemerintah Desa, Organisasi Politik, Ormas, Perusahaan, dan Perorangan.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 73
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tanggung jawab, tugas, dan tata cara menjadi simpul jaringan dengan berpedoman kepada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
Paragraf 4
Penggunaan Informasi Kearsipan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 74
- (1) Untuk meningkatkan manfaat arsip bagi kesejahteraan rakyat, JIKD digunakan sebagai wadah layanan informasi kearsipan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Informasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 75
Informasi kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 paling sedikit memuat:
- a. pencipta arsip;
- b. nomor arsip;
- c. kode klasifikasi;
- d. uraian informasi arsip;
- e. kurun waktu;
- f. jumlah arsip; dan
- g. keterangan.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEARSIPAN
Bagian Kesatu
Pengembangan dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi
BAB V - PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEARSIPAN
Pasal 76
- (1) SKPD Kearsipan wajib menjamin kemudahan, kecepatan,
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
dan ketepatan akses Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. memudahkan akses dan pencarian serta penelusuran Arsip Statis;
- b. meningkatkan pemberian layanan penggunaan Arsip Statis; dan
- c. meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan di bidang Kearsipan.
- (3) Pelaksanaan akses arsip dengan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan penyediaan sarana, prasarana dan sumber daya manusia.
Bagian Kedua
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kearsipan
BAB V - PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEARSIPAN
Pasal 77
- (1) Pelaksana tugas Kearsipan terdiri dari:
- a. Arsiparis; dan
- b. Pengelola Arsip.
- (2) Formasi Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada setiap SKPD disusun
BAB V - PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEARSIPAN
Pasal 78
- (1) Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a mempunyai kedudukan sebagai pejabat fungsional yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan Arsip dan pengembangan profesi sesuai tingkat kompetensinya.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Arsiparis berwenang untuk:
- a. mengelola Arsip Dinamis;
- b. mengelola Arsip Statis; dan
- c. melakukan penelitian dan pengembangan Kearsipan.
BAB V - PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEARSIPAN
Pasal 79
Kantor melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kearsipan melalui upaya:
- a. pengusulan tenaga Arsiparis;
- b. pengembangan kompetensi dan keprofesionalan Arsiparis melalui penyelenggaraan, pengaturan, pengawasan, pendidikan, dan pelatihan Kearsipan; dan/atau
- c. penyediaan jaminan kesehatan, tunjangan fungsional, tunjangan kinerja, dan/atau insentif untuk sumberdaya Kearsipan.
BAB V - PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEARSIPAN
Pasal 80
- (1) Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, mendapatkan jaminan kesehatan, tunjangan fungsional, tunjangan kinerja, dan/atau insentif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan besaran untuk jaminan kesehatan, tunjangan fungsional, tunjangan kinerja, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA KANTOR ARSIP &amp; PERPUSTAKAAN DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA
Bagian Kedua
Pengembangan Sarana dan Prasarana
BAB V - PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEARSIPAN
Pasal 81
- (1) Pencipta Arsip dan SKPD Kearsipan wajib menyediakan sarana dan prasarana kearsipan, sesuai dengan standar pengelolaan Arsip.
- (2) Sarana dan prasarana Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
BAB V - PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEARSIPAN
Pasal 82
- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sarana dan prasarana Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sesuai standar kualitas dan spesifikasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pusat penyimpanan Arsip di depo Arsip pada SKPD Kearsipan; dan
- b. tempat penyimpanan Arsip Dinamis di SKPD.
- (3) Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyimpanan Arsip Aktif pada pusat Arsip Aktif;
- b. penyimpanan Arsip Inaktif pada pusat Arsip Inaktif;
- c. penyimpanan Arsip Vital pada pusat Arsip Vital; dan
- d. penyimpanan Arsip Statis pada depo Arsip.
PELAYANAN JASA DAN PUBLIKASI KEARSIPAN
BAB VI - PELAYANAN JASA DAN PUBLIKASI KEARSIPAN
Pasal 83
- (1) Setiap orang atau badan yang mendapat layanan jasa kearsipan dan pemanfaatan informasi kearsipan, harus
BAB VI - PELAYANAN JASA DAN PUBLIKASI KEARSIPAN
Pasal 84
Publikasi kearsipan merupakan upaya penyebaran informasi kepada masyarakat umum, melalui:
- a. media cetak;
- b. media elektronik;
- c. media tatap muka; dan
- d. pameran arsip.
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KERJASAMA
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KERJASAMA
Pasal 85
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kearsipan yang meliputi peran serta perseorangan, organisasi politik dan ormas dalam penyelenggaraan kearsipan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam ruang lingkup pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip dan penyediaan sumber daya pendukung serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- (3) SKPD Kearsipan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pelindungan, penyelamatan, pengawasan serta sosialisasi kearsipan.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KERJASAMA
Pasal 86
- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok, lembaga swasta dan masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan penyelamatan arsip.
- (2) Penyelamatan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyerahan arsip yang memiliki nilai sejarah, ekonomi, sosial, budaya, pertanggungjawaban, serta pertahanan dan keamanan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
- b. bantuan sarana kearsipan; dan/atau
- c. uang pembinaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Penilaian yang dilaksanakan oleh SKPD Kearsipan.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KERJASAMA
Pasal 87
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama bidang kearsipan dengan:
- a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- b. Lembaga/Kantor di luar negeri;
- c. Pemerintah Provinsi;
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
- e. Instansi vertikal di Daerah;
- f. Badan Usaha Milik Negara/BUMD; dan
- g. Badan hukum swasta, organisasi non pemerintah, dan perorangan.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
KEADAAN DARURAT
BAB VIII - KEADAAN DARURAT
Pasal 88
- (1) Dalam hal bencana alam dan bencana sosial Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip.
- (2) Perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Kearsipan, pencipta arsip dan lembaga kearsipan Kabupaten dengan berkoordinasi dengan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi penggabungan dan/atau pembubaran SKPD, penyelamatan arsip dilaksanakan oleh SKPD Kearsipan.
PEMBINAAN
BAB IX - PEMBINAAN
Pasal 89
- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pencipta arsip di lingkungan Daerah.
- (2) Kepala SKPD/Instansi/Unit Kerja melaksanakan pembinaan kearsipan di lingkungan SKPD/Instansi/Unit Kerja masingmasing.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan untuk mengamankan arsip-arsip Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bahan pertanggungjawaban nasional.
PEMBIAYAAN
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 90
Pembiayaan dalam penyelenggaraan kearsipan berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XI - LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 91
Pengelola arsip dilingkungan Pemerintah Daerah dilarang :
- a. menyerahkan, meminjamkan dan/atau memberikan arsip dinamis kepada yang tidak berhak;
- b. membuka arsip yang dikategorikan tertutup kepada yang tidak berhak;
- c. memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar;
- d. memperjualbelikan arsip; dan/atau
- e. memanipulasi arsip.
BAB XI - LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 92
- (1) Pengelola arsip yang melanggar ketentuan dalam Pasal 91 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
- b. denda administrasi;
- c. paksaan Pemerintah Daerah; atau
- d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan peraturan Bupati
KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 93
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak | PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | |------------------------------------------------|--------------------|

Penandatangan: | SEKRETARIS DAERAH | | | ASISTEN SEKDA | |

Penandatangan: | KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |

Penandatangan: | KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |

Penetapan: Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, ## DEDE JAELANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2016 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN (6,17/2016) PARAF KOORDINASI

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA

Penandatangan: KEPALA KANTOR ARSIP &amp; PERPUSTAKAAN DAERAH

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN SETDA

Penetapan: Ditetapkan di Ranngkasbitung pada tanggal

Penandatangan: BUPATI LEBAK, ## ITI OCTAVIA JAYABAYA :
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
## PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
## I. UMUM
Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih good governance and clean government ) serta dalam menjaga agar dinamika gerak maju masyarakat, bangsa dan negara ke depan, arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu setiap lembaga negara, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perseorangan harus menunjukkan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya.
Pertanggungjawaban kegiatan dalam penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip tersebut diwujudkan dalam bentuk sistem rekaman kegiatan yang faktual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut, dibutuhkan kehadiran suatu lembaga kearsipan, yang berfungsi dalam mengendalikan kebijakan, pembinaan dan pengelolaan kearsipan, agar terwujud sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu.
Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, perlu dibangun suatu sistem kearsipan Daerah, meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Sistem kearsipan Daerah berfungsi menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasikan keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta sejalan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menggantikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan, serta berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, perlu dibentuk regulasi yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan di Daerah yang sesuai dengan kebijakan kearsipan nasional.
Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- a. menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan kearsipan di Daerah;
- b. mewujudkan pengelolaan kearsipan oleh pencipta arsip dan Badan;
- c. mewujudkan autentikasi oleh Badan;
- d. melaksanakan pembinaan kearsipan;
- e. mendorong terwujudnya SIKP dan JIKP;
- f. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- g. menjamin terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang andal;
- h. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- i. menjamin keselamatan aset Daerah.
Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan berasaskan:
- a. kepastian hukum;
- b. keautentikan dan keterpercayaan;
- c. keutuhan;
- d. asal usul;
- e. aturan asli;
- f. keamanan dan keselamatan;
- g. keprofesionalan;
- h. keresponsifan;
- i. keantisipatifan;
- j. kepartisipatifan;
- k. akuntabilitas;
- l. kemanfaatan;
- m. aksesibilitas; dan
- n. kepentingan umum.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a | PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | |------------------------------------------------|--------------------| | SEKRETARIS DAERAH | | | ASISTEN SEKDA | | | KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | | | KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | | Yang dimaksud pembinaan meliputi koordinasi penyelenggaraan kearsipan, penyusunan pedoman kearsipan, pembinaan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kearsipan, sosialisasi kearsipan, pendidikan dan pelatihan kearsipan, dan perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas. | PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | |------------------------------------------------|--------------------| | SEKRETARIS DAERAH | | | ASISTEN SEKDA | | | KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | | | KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. - a. Cukup jelas. - b. Cukup jelas. - c. Cukup jelas. - d. Alih media dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis dimaksudkan untuk menjaga keamanan, keselamatan dan keutuhan arsip yang dialihmediakan.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | |------------------------------------------------|--------------------| | SEKRETARIS DAERAH | | | ASISTEN SEKDA | | | KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | | | KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | | Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup jelas. | PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | |------------------------------------------------|--------------------| | SEKRETARIS DAERAH | | | ASISTEN SEKDA | | | KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | | | KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 42
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 47
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 48
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 49
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 50
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 51
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 52
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | |------------------------------------------------|--------------------| | SEKRETARIS DAERAH | | | ASISTEN SEKDA | | | KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | | | KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | | Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 53
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 54
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 56
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 57
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 58
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 59
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 60
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 61
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'autentikasi arsip statis' adalah pernyataan tertulis atau tanda yang menunjukkan bahwa arsip statis yang bersangkutan adalah asli atau sesuai dengan aslinya. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 62
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 63
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 64
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 65
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | |------------------------------------------------|--------------------| | SEKRETARIS DAERAH | | | ASISTEN SEKDA | | | KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | | | KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | | Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 66
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 67
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 68
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 69
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 70
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 71
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 72
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 73
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 74
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 75
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 76
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 77
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 78
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 79
Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c | PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | |------------------------------------------------|--------------------| | SEKRETARIS DAERAH | | | ASISTEN SEKDA | | | KEPALA KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH | | | KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | | Yang dimaksud dengan jaminan kesehatan adalah jaminan kesehatan