PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN Nomor 24 Tahun 2011 tentang PAJAK HOTEL (berlaku 23 Desember 2011)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,
- Menimbang : a.
- bahwa Pajak Hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribsi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
Dengan nama Pajak Hotel,dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan Hotel.
Pasal 3
- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faximile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
Pasal 4
- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 6
Tarif Pajak Hotel, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IV
Pasal 7
Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang, dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB IV
Pasal 8
Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tabanan.
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
BAB V - MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 9
Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
PENETAPAN
BAB VI - PENETAPAN
Pasal 10
- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD,SKPDKB,dan/atau SKPDKBT.
BAB VI - PENETAPAN
Pasal 11
- (1) Setiap Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung,memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan ,benar dan jelas serta ditanda tangani sendiri oleh Wajib Pajak dan/atau Kuasanya.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
BAB VI - PENETAPAN
Pasal 12
- (1) Setiap Wajib Pajak dalam memungut pembayaran pajak harus mempergunakan nota pesanan/bill.
- (2) Nota pesanan/bill harus dicetak, diberi nomor seri dan dipergunakan sesuai dengan nomor urut.
- (3) Nota pesanan/bill baru dapat dipergunakan setelah diporporasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak.
- (4) Nota pesanan/bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Penetapan: Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 23 Desember 2011

Penandatangan: BUPATI TABANAN, NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Penetapan: Diundangkan di Tabanan pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, I NENGAH JUDIANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 NOMOR 9
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran SPTPD yang disampaikan kepada Bupati atau Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

## Pasal 13

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB dalam hal :
1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara Jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

## Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

## TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

## Pasal 15

- (1) Pajak terutang dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak terutang dibayar pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan pada SPTPD,SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan menggunakan SSPD.

## Pasal 16

Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan STPD jika :

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
- c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## Pasal 17

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SPTPD,SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan .

## BAB VIII

## PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 19

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati Pejabat dapat:
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau karena bukan kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan , SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

## KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa penagihan setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a) diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
- b) ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaiaman dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (7) Bupati atau Pejabat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 21

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

## Pasal 22

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

## BAB XI

## P E N Y I D I K A N

## Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1( dan ayat (2),Pasal 11 ayat (1),Pasal 12 ayat (1 )dan ayat (2),diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 5 Seri A Nomor 4 Tahun 1999) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

## Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 23 Desember 2011

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NENGAH JUDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 NOMOR 9

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

## NOMOR 24 TAHUN 2011

## TENTANG

## PAJAK HOTEL

## I. UMUM

Pemerintah Daerah untuk bisa memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat, harus diimbangi dengan ketersediaan dana yang lebih memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Oleh karena sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah sangat terbatas, pemerintah daerah dituntut untuk bisa menggali sumber penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah berasal dari Pajak Hotel yang merupakan potensi pajak daerah yang cukup besar di Kabupaten Tabanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran yang digunakan sebagai dasar pemungutan pajak, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Pajak Hotel.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

| Pasal 13 hurup a angka 1 s/d 2 | | |
|----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hurup a angka 3 | : | Cukup jelas Yang dimaksud dengan 'Penetapan Pajak secara Jabatan' adalah Penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. |
| hurup b s/d c Pasal 14 | : | Cukup jelas |
| Pasal 16 Cukup | | |
| jelas | | |
| Pasal 17 Cukup jelas | | |
| Pasal 18 Cukup jelas | | |
| Pasal 19 | | |
| Cukup jelas | | |
| Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 | | |
| ayat (1) | | |
| | : | Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB. |
| ayat (2) | : | Dalam hal Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus) persen dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan. |
| ayat (3) | : | Cukup jelas |
| ayat (4) | : | Dalam hal Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 3, yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini Bupati atau Pejabat menetapkan pajak yang |

Selain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 9