PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN  NIAS SELATAN Nomor 04 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NIAS SELATAN PROVINS! SUMATERA UTARA, - a. bahwa berdasarkan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2015
TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN PROVINS! SUMATERA UTARA,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa pembagian urusan yang dibagi bersama antara tingkatan dan/atau susunan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, maka perlu melakukan Sinkronisasi dan Sinerjitas penanganan urusan pemerintahan dalam hubungannya dengan pelembagaan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah yang mengatur Organisasi Perangkat Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan ;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di Kabupaten, dibentuk Dinas Kependudukan dan
SAL I NAN
Mengingat
Pencatatan Sipil sebagai lnstansi pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah yang dalam Peraturan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan ;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 10 B ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda penduduk Berbasis Nomor lnduk Kependudukan secara Nasional, maka diperlukan Lembaga yang berdiri sendiri untuk menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil ;
- f. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pad a huruf a, b, c, d dan huruf e, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang ditetapakan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Repulbik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor lnduk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
Menetapkan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
Dan
BUPATI NIAS SELATAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SE LAT AN.
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2015), diubah sehingga berbunyi :
6. Ketentuan Posa! 2 diuboh, sehingga Posa! 2 berbunyi:
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah, terdiri :
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah terdiri dari :
1. Dinas Pekerjaan Umum;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan;
5. Dinas Pendidikan;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
7. Dinas Kebersihan dan Tata Kata;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
1. lnspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik;
5. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan;
6. Kantor Lingkungan Hidup;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Hilisirnaetano:
8. Satuan Palisi Pamong Praja;
- e. Kecamatan;
- f. Kelurahan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Posa/ 4 Ayat {1} diubah, sehingga Posa/ 4 berbunyi:
Pasal 4
- (1) Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Staf Ahli;
- c. Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan;
- b. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Perbatasan;
- c. Sub Bagian Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
2. Bagian Hukum, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Prociuk Hukum Daerah;
- b. Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum;
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- d. Asisten Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Humas, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Humas Pimpinan;
- b. Sub Bagian Protokol;
- c. Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi;
- d. Sub Bagian Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. Sub Bagian Administrasi Perekonomian;
- c. Sub Bagian Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- d. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Bagian Organisasi, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Kelembagaan;
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
- c. Sub Bagian Akuntabilitas dan Analisa Jabatan.
2. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha, Penatausahaan Barang, dan Persandian;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- d. Sub Bagian Program, Perencanaan, dan Evaluasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Diantara Posa/ 20 don Posa/ 21 disisipkan 2 (duo) pasal, yakni Posa/ 20 A don Posa/ 20 8, sehingga berbunyi:
Bagian Kesepuluh
Pasal 20
- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah
- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
1. Seksi Sumber Daya Manusia;
2. Seksi Administrasi dan Pengendalian Kependudukan.
- d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1. Seksi Pencatatan Sipil;
2. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil.
- e. Bidang lnformasi Kependudukan, terdiri dari :
1. Seksi Jaringan lnformasi Kependudukan;
2. Seksi Motivasi dan Elektronik Kependudukan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Posa/ 24 diubah, sehingga Posa/ 24 berbunyi:

## Pasal 24

- (1) Organisasi Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Sadan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dan Pembangunan;
2. Sub Bidang Sumber daya Alam dan Maritim.
- d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
1. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Sub Bidang Mental Spiritual dan Budaya.
- e. Bidang Sumber Daya dan Prasarana, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengairan dan Tata Ruang;
2. Sub Bidang Perhubungan.
- f. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pertanian dan Perikanan;
2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Pendapatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Sadan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Ill merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Diantara Posa/ 28 don Posa/ 29 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Posa/ 28 A, Posa/ 28 8, Posa/ 28 C don Posa! 28 D, sehingga berbunyi:

Bagian Keempat Belas Kantor Penanaman Modal dan Perizinan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 28 A

- (1) Kantor Penanaman Modal dan Perizinan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Penanaman Modal dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal.
- (3) Kantor Penanaman Modal dan Perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

Organisasi

Pasal 28 B

- (3) Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Perizinan, terdiri dari :
- a. Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penanaman Modal dan Promosi;
- d. Seksi Perizinan dan Non Perizinan;
- e. Seksi Pengendalian dan Pengaduan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Perizinan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Belas Kantor Lingkungan Hidup

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 28 C

- (4) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (6) Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Lingkungan Hidup;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Lingkungan dan AMDAL;
- d. Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup;
- e. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Organisasi

Pasal 28 D

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam pad a tanggal 10 Juli 2015

BUPATI NIAS SELATAN, ttd

IDEALISMAN DACHI

Diundangkan di Teluk Dalam Pada tanggal 10 Juli 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN, ttd

FO' AROT A LAOLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 04

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINS! SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2015

Salinan sesuai dengan aslinya



1

1




·.

.:


0 f--&lt; f--&lt;