Unknown BUPATI TABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN PERATURANBUPATITABALONG Nomor /8 Tahun 1965 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DANA HIBAHPADALEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIADINIDIKABUPATEN TABALONG DENGANRAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA BUPATI TABALONG, bahwa agar penggunaan Dana Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)di Kabupaten Tabalong tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektifdan efisien dan pertanggungjawaban keuangan Dana Hibah dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN
PERATURANBUPATITABALONG NOMOR /8 TAHUN2017
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA HIBAHPADALEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIADINIDIKABUPATEN TABALONG
DENGANRAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA
BUPATI TABALONG,
bahwa agar penggunaan Dana Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)di Kabupaten Tabalong tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektifdan efisien dan pertanggungjawaban keuangan Dana Hibah dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor4355); 1
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
6. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5679);
7. Peraturan Pemerintab Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor19Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor45, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor91, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang PedomanPemberianHibah dan Bantuan SosialYang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor541);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor OS, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedududkan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 39);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATITENTANGPEDOMAN PENGGUNAAN DANA HIBAH PADA LEMBAGA PENDIDIKANANAK USIA DINI DI KABUPATEN TABALONG. Menetapkan
Pasal 1
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBDadalah rene ana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah OPD pada Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
7. Hibah adalah pemberian uangjbarang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik NegarajBadan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang seeara spesifik telah
- ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajibdan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUDadalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam)tahun yang dilakukan melaluipemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memilikikesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHDadalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
10. Lembaga PAUDadalah lembaga yang memberikan layanan pengasuhan, pendidikan dan pengembangan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan dan non pemerintahan.
11. Pendidik anak usia dini adalah tenaga yang berperan menjadi panutan, pembimbimg,pengasuh, dan fasilitatorbagianak usia dini.
Pasal 2
- (1) Dana Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan bagi tenaga Pendidik PAUDDaerah yang bersumber dari APBD.
- (2) Dana Bantuan kepada LembagaPAUDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Hibah yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan tata cara pemberian dan pertanggungjawabandana Hibah.
Pasal 3
- (1) Alokasi dana Bantuan Hibah kepada masing-masing Lembaga PAUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.
- (2) Penetapan AlokasiDana Bantuan Hibah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 4
Dana Bantuan Hibah kepada LembagaPAUDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk insentif tenaga Pendidik.
Pasal 5
- (1) Lembaga PAUDwajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah dengan bukti tanda terima Pengeluaranyang sah kepada KepalaDinas.
- (2) KepalajPengelolaLembagaPAUDbertanggung jawab atas Penggunaan dana Hibahyang diterima.
Pasal 6
6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal /.a 'V'C/#/ 02017 H. ANANGSYAKHFIANI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTABALONG, H. ABDUL MUTHALIBSANGADJI BERITA DAERAH KABUPATENTABALONGTAHUN 2017 NOMOR