PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor .I. Tahun 2008 tentang PENGELOLAAN SAMPAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR .I. TAHUN 30 15
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
- a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat dikabupaten Melawi disatu sisi menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga perlu dilakukan pengolahan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah prilaku masyarakat;
- b. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah. Serta peran serta masyarakat, dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang dan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3910);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan
BUPATI MELAWI,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dibidang kebersihan dan persampahan.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari -- hari manusia dan/atau proses alam yang terbentuk padat yang terdiri dari atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/ atau fasilitas lainnya.
8. Kawasan Pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
9. Kawasan Komersial adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/ atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
10. Kawasan Khusus adalah Wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan Nasional/ skala Nasional.
11. Tempat Sampah rumah tangga adalah Wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Pengelolaan Sampah adalah Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
13. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS/TPST, adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat Pengolahan sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPS/TPSIT adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Kompensasi adalah bentuk pertanggung jawaban Pemerintah terhadap pengelolaan sampah ditempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap manusia/ orang.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
19. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang dan/atau badan hukum.
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :
- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Pengelolaan sampah diselenggarakan
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 4
Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan Masyarakat dan
BAB III - PENGELOLAANSAMPAH Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 5
- ( 1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Tahunan Dinas.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. target pengurangan sampah;
- b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
- c. pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat, dan
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan tekhnologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.
Bagian kedua Pelaksanaan
BAB III - PENGELOLAANSAMPAH Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 6
- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan sampah dilakukan dengan cara:
- b. pendauran ulang sampah; dan/ atau
- a. pembatasan timbunan sampah;
- c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.
BAB III - PENGELOLAANSAMPAH Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 7
Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:
- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.
BAB III - PENGELOLAANSAMPAH Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 8
- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dilakukan melalui pemilahan sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah;
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
BAB III - PENGELOLAANSAMPAH Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 9
Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dilakukan sejak dar nimah tanooa kP
BAB III - PENGELOLAANSAMPAH Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 10
- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT /RW;
- b. sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Pertamanan Kabupaten Melawi;
- c. sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus dari sumber sampah samapi ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
- d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampahnya.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah yang diangkut ke TPS/TPST ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENGELOLAANSAMPAH Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 11
- ( 1) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
BAB III - PENGELOLAANSAMPAH Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 12
Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
BAB III - PENGELOLAANSAMPAH Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 13
- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dengan
BAB III - PENGELOLAANSAMPAH Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 14
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
Bagian Ketiga Lembaga Pengelola
BAB III - PENGELOLAANSAMPAH Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 15
Bagian Ketiga Lembaga Pengelola
BAB III - PENGELOLAANSAMPAH Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 16
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 di kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada Dinas untuk mengelola sampah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan produktifitas dalam pelayanan dibidang persampahan/kebersihan kepada masyarakat.
BAB III - PENGELOLAANSAMPAH Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 17
- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah di masing - masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS /TPST; dan
- b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
- b. Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke kepala desa/lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) tingkat desa/kelurahan mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
- b. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
- c. Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengelolaan sampah terpadu kepada camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Kelurahan/Desa;
- b. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai tingkat Desa/kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
- c. Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Dinas yang membidangi persampahan.
BAB III - PENGELOLAANSAMPAH Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 18
Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:
- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga dimasing - maisng kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 19
Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 20
- ( 1) Setiap orang yang menghasilkan sampah, wajib menyediakan tong/bak sampah sendiri;
- (2) Menyediakan/menanam tanaman hias pada setiap halaman rumah/toko/ warung/kantor apabila masih tersedia ruang/tempat menanam;
- (4) Setiap rumah/bangunan/ruko wajib menyediakan tiang bendera yang dipasang didepan rumah/bangunan/ruko sebelah kanan.
- (3) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 21
Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
BABV
PERIZINAN
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 22
- ( 1) Setiap orang / badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati;
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pengangkutan sampah; dan
- b. pengolahan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut menegenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 23
- ( 1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak atau media elektronik dan papan pengumuman dilokasi strategis dan dapat diakses dengan mudah.
LARANGAN
BAB VI - LARANGAN
Pasal 24
- (1) Setiap orang dilarang:
- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah di tentukan dan disediakan;
- b. membuang, menimbun sisa material bangunan, pecahan-pecahan kaca, bahan tajam/berapi, kotoran manusia/hewan, bangkai binatang kedalam tempat penampungan sementara (TPS/TPST);
- c. membuang, menimbun sampah dan/atau barang-barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di jalan-jalan umum, sungai/parit/got dan tempattempat umum;
- d. merusak dan/atau memindahkan TPS/TPST milik Pemerintah Daerah;
- e. mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sampah;
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; dan
- g. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan;
- h. membuang sampah di TPS/TPST pada jam 05.00 s/d 16.00 WIB dengan tertib dan benar.
INSENTIF DAN DISINSENTIF
BAB VI - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 25
Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha yang melakukan:
- a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. Pengurangan timbunan sampah; dan/atau
- e. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
- d. Tertib penanganan sampah.
- F. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
BAB VI - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 26
Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan:
- a. Pelanggaran terhadap larangan; dan/ atau
- b. Pelanggaran tertib penanganan sampah.
BAB VI - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 27
- ( 1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. Pemberian penghargaan; dan/atau
- b. Pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- nenvertaan
BAB VI - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 28
- ( 1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/ atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/ atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
BAB VI - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 29
Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha terhadap:
- a. Inovasi pengelolaan sampah;
- b. Pelaporan dan pelanggaran terhadap larangan;
- d. Tertib penanganan sampah;
- c. Pengurangan timbunan sampah;
- e. Pelanggaran terhadap larangan;
- f. Pelanggaran tertib penanganan sampah.
BAB VI - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 30
Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan pasal 28 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal setempat.
BAB VIII - KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 31
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah
BAB VIII - KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 32
- (1) Kerjasama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dapat melibatkan dua atau lebih daerah Kabupaten/kota.
- a. Penyediaan atau pembangunan TPA;
- (2) Lingkup kerjasama bidang pengelolaan sampah mencakup:
- b. Sarana dan Prasarana TPA;
- c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- e. Pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- d. Pengelolaan TPA; dan/ atau
BAB VIII - KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 33
- ( 1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah;
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Penyediaan atau pembangunan TPS/TPST, TPA serta Sarana dan Prasarana pendukungnya;
- b. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- c. Pengelolaan TPA; dan/ atau
- d. Pengelolaan produk olahan lainnya.
BAB VIII - KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 34
Pelaksanaan kerjasama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - RETRIBUSI PELAY ANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN Pasal 35
Pasal 35
- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (2) Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digolongkan pada retribusi jasa umum;
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi:
- a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
- b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
- c. biaya penyediaan Lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
- d. biaya pengelolaan.
- (4) Besaran dan penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan/ kebersihan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah ## BAB X KOMPENSASI
BAB XI - RETRIBUSI PELAY ANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN Pasal 35
Pasal 36
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi;
- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan;
- d. ganti rugi; dan/ atau
- e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB XI - RETRIBUSI PELAY ANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN Pasal 35
Pasal 37
- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) sebagai berikut :
- a. Pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
BAB XI - RETRIBUSI PELAY ANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN Pasal 35
Pasal 38
- (1) Masyarakat wajib turut berperan serta dalam penanganan dan pengelolaan samnah:
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengelolaan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
BAB XI - RETRIBUSI PELAY ANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN Pasal 35
Pasal 39
- (1) Pemerintah Daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong-royong; dan/atau
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b dilaksanakan dengan cara:
- d. pemberian insentif
- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/ atau b. pemberian insentif
- (4) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. penyediaan media komunikasi;
- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/ atau
- c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.
BAB XII - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 40
- ( 1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (2) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan sampah.
- (3) Pembinaan Bupati sebagimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah.
BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 41
Pasal 41
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah lill.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara/kasus;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Memasuki rumah dan/ atau tern pat tertutup lainnya;
- c. Penyitaan barang;
- d. Pemeriksaan saksi;
- e. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- f. Pengambilan sidik jari dan pemotretan.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 42
- ( 1) Setiap orang pribadi a tau badan yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh limajuta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diancam pidana atau denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan denda paling banyak Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 43
- ( 1) Bupati dapat menutup setiap usaha pengelolaan sampah yang tidak mempunyai izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- (2) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- a. Paksaan Pemerintahan;
- b. Uang paksa; dan/ atau
- c. Pencabutan izin.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44
Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas penampungan, pemilahan sampah pada saat diundangkanya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas penampungan, pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal

Penandatangan: BUPATI MELAWI, FIRMAN MUNTACO

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI IVO TITUS MULYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI, PROVINS! KALIMANTAN BARAT: ## RANCANGAN ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR ... TAHUN ## TENTANG ## PENGELOLAAN SAMPAH ## I.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Jumlah penduduk di Kabupaten Melawi dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi membawa akibat bertambahnya volume sampah. Pertambahan jumlah volume sampah adalah berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Di samping pertambahan volume sampah akibat pertambahan jumlah penduduk, fakta empiris juga menunjukan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat semakin beragam seiring dengan kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif, volume sampah anorganik semakin bertambah seiring dengan pola konsumtif masyarakat yang terus berkembang.
Secara umum dapat dikatakan bahwa sampah dipandang sebagai barang yang menjijikan. Dalam wawasan yang demikian ini sampah diperlakukan sebagai sumber daya yang tidak mempunyai manfaat sehingga harus dibuang baik. Pembuangan sampah dilakukan di lokasi tempat pembuangan akhir sampah yang ada dewasa ini telah menggunakan metode controlled landfill. Maka dapat dicermati bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan sampai saat ini adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah. Cara pengolahan sampah yang demikian mengandalkan penangangan sampah pada hilirnya (pendekatan ujung pipa). Cara penanganan sampah yang demikian itu memberikan beban yang sangat berat kepada tempat pembuangan akhir sampah.
Perlu ditekankan bahwa pengelolaan sampah sebagaimana dilakukan sampai saat ini memandang sampah sebagai sumber daya yang tidak mempunyai manfaat dan bertumpu pada pendekatan ujung pipa. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada penanganan sampah pada hilir sebagaimana dilakukan dewasa ini sudah saatnya untuk di tinggalkan dan di ganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai manfaat, sedangkan pengelolaannya bertumpu pada pendekatan sumber (pendekatan hulu-hilir). Paradigma baru pengelolaan sampah meliputi seluruh siklus hidup sampah mulai dari hulu sejak sebelum dihasilkan suatu produk sampai ke hilir pada fase produk sudah digunakan dan menjadi sampah yang kemudian di kirim ke tempat pemrosesan akhir sampah untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Kebijakan pengurangan sampah perlu disertai dengan tindakan nyata agar upaya mengguna ulang dan mendaur ulang semakin berkurang dan sekaligus makin mengukuhkan nilai sampah sebagai benda ekonomi.
Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta wewenang dan tugas Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan dibidang persampahan, diperlukan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
CukupJelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat Ayat (3) Cukup jelas. (1) Cukup Jelas (2) Cukup Jelas Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga. Kawasan komersial berupa, antara lain: pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan di kelola oleh perusahan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional. misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan tehnologi tinggi. Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial. Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar. Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain, rumah tahanan, lembaga permasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata dan pusat kegiatan olah raga. Ayat 4
PENJELASAN
Pasal 3
## CukupJelas Yang dimaksud dengan azas "tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak Masyarakat