PERATURAN BUPATI RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa basil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah beserta pergeseran pagu kegiatan baru / kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 2,003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik · .Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahari Lembaran,Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Unda.I1;g-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahup 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 .Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah c;liubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun · 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan' Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta,han Daerah (Lembaran Negara· Republik Indonesia Tahun ·2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. ·10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara\_ Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ·. tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentarig Sistem Infdrmasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara R~publik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedorrian Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemetjntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor ~9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana . Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lell}baran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada ,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2007 Nomor 19);
16. Peraturari Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 . Tahun 2008 ten tang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Neg~a Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tam~ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran ·~'fogara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1~. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); .
- ,20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Per~turan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun · ,2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencan:a Pembangunan Daerah · (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 201~ tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita:Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Te!lgal?› Nomor 34);
- ·21. Peraturari Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangl,(a Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringi;11 Barat Tahun 2006-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun ,2006, nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 . Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah , Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
- .29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi , Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembar~ Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
30. Peratl!ran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin :,Sarat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 18, Tambahan ·.Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 · Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan · Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4);
33. Peraturan, Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabup~ten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten ~otawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6);
35. \_Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara P~nyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah . · Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah kabupaten Kotawaringin Barat · Tahun 2009, Nomor 5);
36. Peratul'an Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten' Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
·Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG ,RENCANA KERJA PEMERINTAH \_DAERAH TAHUN 2016.
BABI
Ketentuan UMUM Pasal 1
Df:1.lam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalal;l Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daetah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Rencana. Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pemerintahan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode untuk periode 1 (satu) tahun.
Pasal 2
Perubahan RKPD dilakukan berdasarkan:
- 1. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas ·dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah maupun 'l&lt;eadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; · dan/ atau Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keran$ka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah . .
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;· dan/atau
3. Keadaan . darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan altematif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
BABI'I SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Pasal 3
- (1) Perubahan RKPD Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai beriku t :
-
Pasal 2
Perubahan RKPD dilakukan
Pasal 3
- (1) Perubahan RKPD Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai beriku t :
- Bab I Pendahuluan,
memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentailg perubahan kerangka ekonomi daerah. ·
- Bab II· : Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun
tahun n-1 sampai dengan Triwulan II oerjalan.
Bab III : · Rencana . Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan altematif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok, sasaran yang mengalami perubahari clan yang tidak mengalami perubahan.
Bab IV :
Penutup, memuat hal-hal yang c;lianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Uraian secara rinci Perubahari RKPD Tahun 2016 · sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dimuat dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Herita JJaerah Kabupaten Kotawaringin Harat. JJitetapkan di Pangkalan Hun pada tanggal 5 September 2016

Penandatangan: BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, BAMBANGPURWANTO JJiundangkan di Pangkalan Hun pada tanggal 5 September 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, ## MASRADil'J HE~l'l'A JJAE~AH KABUPA'l'EN KO'l'AWA~lNGlN HA~A'l"l'AHUN 2016 M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si ruP. 19600429 199311 1 002

Penandatangan: ## PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 34 TAHUN 2016 ## TENTANG

Penandatangan: PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI KOTAWARINGIN BARATNOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAH TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 ## KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, serta atas perkenan-Nya kita dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 dan mengacu pada RPJMN Tahun 2010 - 2015, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, mengacu pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, serta mensinergikan perencanaan dengan melalui pendekatan politik, pendekatan teknokratik dan pendekatan partisipatif serta pendekatan secara bottom-up dan top-down . Sesuai fungsinya, dokumen Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, serta menjadi pedoman dalam Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan serta RAPBD Perubahan. Oleh karena itu semua Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus mempedomani serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/ memaduserasikan rencana program hingga pelaksanaannya. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 ini. Pangkalan Bun,

Penandatangan: BUPATI KOTAWARINGIN BARAT BAMBANG PURWANTO ## DAFTAR ISI | Kata Pengantar | Kata Pengantar | i | |------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | Daftar Isi | Daftar Isi | ii | | BAB I | PENDAHULUAN. I-1 | PENDAHULUAN. I-1 | | | 1.1 | Latar Belakang I-1 | | | 1.2 | Dasar Penyusunan I-3 | | | 1.4 | Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah I-9 | | BABII | EVALUASIHASILRKPDTAHUN2016KABUPATENKOTAWARINGINBARAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA. II-1 | EVALUASIHASILRKPDTAHUN2016KABUPATENKOTAWARINGINBARAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA. II-1 | | | 2.1 | Pengantar II-1 | | BAB | III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD III-1 | III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD III-1 | | 3.1 | Perubahan Pendapatan III-1 | Perubahan Pendapatan III-1 | | 3.2 | Perubahan Belanja III-4 | Perubahan Belanja III-4 | | 3.3 | Perubahan Pembiayaan III-6 | Perubahan Pembiayaan III-6 | | 3.4 | Perubahan Anggaran Berdasarkan SKPD | III-7 | - BAB IV PENUTUP IV-1 ## DAFTAR ## TABEL | Tabel 1.1 ... Perkembangan dan Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 - 2016 ... ... I-10 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Tabel 2.1 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan, Pemuda | | dan Olah raga ... ... II-2 | | Tabel 2.2 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan ... ... II-5 | | Tabel 2.3 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD Sultan Imanuddin ... II-9 | | Tabel 2.4 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pekerjaan Umum ... II-10 | | Tabel 2.5 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bappeda ... II-13 | | Tabel 2.6 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dishubkominfo ... ... II-16 | | Tabel 2.7 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program BLH ... ... II-18 | | Tabel 2.8 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Disdukcapil ... ... II-20 | | Tabel 2.9 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program BPPKB ... ... II-21 | | Tabel 2.10 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Sosial ... ... II-23 | | Tabel 2.11 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Tenaga Kerja | | dan Transmigrasi ... II-25 | | ... II-31 | | Tabel 2.13 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kesbangpolinmas ... II-29 | | Tabel 2.14 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Satpol PP | | Tabel 2.15 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Daerah ... ... II-32 | | Tabel 2.17 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program DPKD II-39 | | Tabel 2.16 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD ... II-36 ... | | ... | | Tabel 2.18 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kepegawaian ... ... | | II-40 II-41 | | Tabel 2.19 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Inspektorat ... | | Tabel 2.20 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Pelayanan Terpadu Perijinan ... ... | | II-42 | | Tabel 2.21 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah ... ... II-44 | | Tabel 2.23 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Arut Utara ... II-47 ... ... | | Tabel 2.24 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Kumai II-48 | | Tabel 2.25 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Kotawaringin Lama ... ... II-49 | | dan Ketahanan Pangan ... II-53 Tabel 2.29 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pemberdayaan | | ... | | Masyarakat dan Desa II-55 | | Tabel 2.30 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Perpustakaan, Arsip | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | dan Dokumentasi Daerah ... II-57 | | Tabel 2.31 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pertanian dan | | Peternakan ... ... II-59 | | Tabel 2.32 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perkebunan ... ... II-63 | | Tabel 2.33 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kehutanan ... ... II-90 | | Tabel 2.34 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kebudayaan | | dan Pariwisata ... II-65 | | Tabel 2.35 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kelautan dan | | Perikanan ... ... II-66 | | Tabel 2.36 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Perindustrian dan | | Perdagangan ... ... II-68 | | Tabel 2.37 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Belanja Langsung SKPD ... II-71 | | Tabel 3.1 ... Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2016 ... III-2 | | Tabel 3.2 ... Proyeksi Perubahan Komponen Pendapatan Asli Daerah | | Tahun 2016 ... III-2 | | Tabel 3.3 ... Proyeksi Perubahan Komponen Dana Perimbangan Tahun 2016 ... III-3 | | Tabel 3.4 ... Proyeksi Perubahan Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang | | Sah Tahun 2016 ... III-4 | | Tabel 3.5 ... Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2016 ... ... III-5 | | Tabel 3.6 ... Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2016 ... III-6 | | Tabel 3.7 ... Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan | | Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2016 ... ... III-8 | ## BAB I ## PENDAHULUAN ## 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah RKPD merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut : 1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik; 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan 3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten/kota harus sejalan dengan proses penyusunan perencanaan pada tingkat nasional maupun provinsi. Penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016, dan merupakan keberlanjutan dari RKPD Tahun 2015. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 25, 'RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara', sehingga RKPD sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai dokumen resmi daerah, RKPD Tahun 2016 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dengan perencanaan dan penganggaran tahunan (KUA dan PPAS serta APBD Tahun 2016). RKPD Tahun 2016 berfungsi sebagai penjabaran RPJMD, khususnya tahun terakhir ke dalam rencana operasional yang memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Distribusi: Seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dimana hal ini menjadi angin segar bagi Pemerintah Daerah di Indonesia termasuk bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Perubahan tersebut akan menjadi peluang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengoptimalkan kondisi atau potensi yang ada.

Penandatangan: Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 dijelaskan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2016 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi : 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau; 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan semester satu tahun berjalan ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2016, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut : 1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan; 2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan; 3. Adanya kegiatan pada tahun 2015 yang belum dapat diselesaikan, sehingga harus dilanjutkan pada tahun 2016 tapi belum dimasukkan dalam dokumen RKPD atau APBD tahun 2016; dan/atau 4. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah. Sehubungan dengan hal diatas, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat. Perubahan RKPD Tahun 2016 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat dengan lebih efisien dan efektif. Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2016, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. ## 1.2 Dasar Penyusunan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundanganundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Penandatangan: 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Distribusi: 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Penandatangan: 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Penandatangan: 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Penandatangan: 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Penandatangan: 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, nomor 10); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);

Penandatangan: 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8); ## 1.3 Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan Maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : ## 1.3.1 Maksud Perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat. Perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan ( stakeholders ) pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di tahun 2016. Perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016. Perubahan RKPD Tahun 2016 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2016. ## 1.3.2 Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2016. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016 ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : 1. Diperolehnya suatu dokumen perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada; 2. Diperolehnya dokumen perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016; 3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat. ## 1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan Perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dilakukan, didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 3. Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; 4. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2016 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2016; 5. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen); 6. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang serta pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD, termasuk Perubahan RAPBD Tahun 2016. ## 1.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Adanya berbagai perkembangan dan kecenderungan, khususnya pada aspek ekonomi, dapat menimbulkan rangkaian permasalahan dan tantangan selama pembangunan tahun berjalan, yang turut menyebabkan perlu dilakukannya perubahan terhadap RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016. Krisis ekonomi global yang dampaknya diperkirakan makin meluas di wilayah Eropa dan Amerika, masih akan berpotensi terhadap melemahnya perekonomian dunia pada tahun 2016. Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian terkait dengan adanya kebijakan pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang diperkirakan dapat meningkatkan tekanan terhadap kondisi perekonomian di Indonesia.

Distribusi: Berkaca dari tahun lalu, pengaruh terbesar bagi ekonomi Indonesia di 2016 bisa jadi antara lain, yaitu pertama perlambatan ekonomi Tiongkok dan kedua masih rendahnya harga minyak. Bahasan pertama adalah pengaruh Tiongkok ke Indonesia. Sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, perlambatan di Tiongkok berarti memberi pengaruh pada kegiatan ekspor. Ekonomi dunia juga mendapat pengaruh yang sama atas perlambatan ini. Melihat hal ini, tentunya pola ekspor Indonesia pun harus mulai diubah, dari barang mentah menjadi barang jadi/barang konsumsi. Kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat juga pasti berpengaruh pada kondisi ekonomi dalam negeri, khususnya sektor keuangan. Hal ini tentunya harus kita antisipasi sehingga sektor keuangan Indonesia tetap dalam kondisi stabil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia pada Tahun 2016 diprediksikan mencapai 5-5,4%. Melemahnya pertumbuhan ekonomi disebabkan penyerapan anggaran pemerintah belum mampu mendorong konsumsi domestik. Impor barang Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 diperkirakan masih akan kembali meningkat sejalan dengan semakin tingginya permintaan barang-barang modal seperti mesinmesin dan pesawat mekanik, dan benda-benda dari besi dan baja. Sementara dari sisi ekspor Kalimantan Tengah mengalami peningkatan terutama ekspor minyak nabati. Kondisi perekonomian di Kalimantan Tengah pada umumnya, dan Kabupaten Kotawaringin Barat pada khususnya pada akhir tahun 2016 akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia dan kondisi perekonomian nasional. Sejalan dengan kondisi tersebut, halhal yang masih menjadi tantangan perekonomian daerah di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat pada khususnya, adalah : 1. Berlakunya perdagangan bebas antara Asia Tenggara, China ACFTA 2010 dan Asia Economic Community (AEC) 2015; 2. Masih tingginya permintaan impor produk bahan baku industri; 3. Pengetatan kebijakan kuota subsidi BBM; 4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional; 5. Keterlambatan pembangunan infrastruktur; 6. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan; dan 7. Kebijakan sektoral yang kurang sinkron. Sejalan dengan berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang adalah : 1. Semakin meningkatnya peluang pasar ekspor; 2. Meningkatnya dukungan program CSR ( Corporate Social Responsibility ) dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan); 3. Meningkatnya peluang investasi; 4. Mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta; 5. Akselerasi dan komitmen pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi wilayah seperti pelabuhan, pembangkit listrik dan rel kereta api; Perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 20132015 dan prediksi Tahun 2016, dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut : Tabel 1.1. ## Perkembangan dan Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2016 | No. | Indikator | Tahun | Tahun | Tahun | |-------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------| | No. | Indikator | 2014 | 2015 | 2016*) | | 1. | PDRB atas dasar harga berlaku (juta Rp) | 11.775.583,11 | 13.075.238,45 | 14.751.318,73 | | 2. | PDRB atas dasar harga konstan (juta Rp) | 9.423.837,66 | 10.111.883,82 | 10.838.312,66 | | 3. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,91 | 7,30 | 7,18 | | 4. | Inflasi (%) | 7,97 | 4,08 | 3,00 | | 5. | PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Rp) | 45.082.630,57 | 48.493.442,64 | 51.374.336,14 | | 6. | PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp) | 36.079.010,96 | 37.502.953,37 | 37.746.531,79 | | 7. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) | 2,66 | 3,25 | 2,00 | | 8. | Kemiskinan (%) | 2 | 2 | 2 | Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2016 Keterangan : *) Target RKPD berdasarkan terget RPJMD 2012-2016 dan hasil analisis Kegiatan investasi diperkirakan masih akan terus berkembang sejalan dengan komitmen Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif serta kegiatan perekonomian yang mampu mengedepankan peningkatan keunggulan kompetitif, peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan berbagai sara prasarana infrastuktur pendukung investasi, optimalisasi sumber energi baru serta pengembangan potensi IKM dan UMKM, disamping tetap mempertahankan kondusivitas keamanan dan politik. Mengacu pada kondisi tersebut serta stabilitas wilayah yang cenderung terjaga, prediksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat hingga akhir tahun 2016 diperkirakan mengalami perlambatan sebesar 7,18% dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan global yang mengalami perlambatan. Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, namun tingkat pengangguran terbuka hingga akhir 2016 diperkirakan sebesar 2% dimana ini tidak melebihi target angka di Tahun 2015, sedangkan jumlah penduduk miskin diprediksi sesuai dengan target RPJMD sebesar 2%.

Distribusi: Berdasarkan pada kondisi yang mempengaruhi kondusivitas perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat, maka inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat hingga akhir 2016 dip
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak tetpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai :

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD Tahun 2016).
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Ba.rat dalam menyusun Peru bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 20l6.

I

•

..

..

.;

.

## Pasal 5

JJalam rangka menyusun perubahan ~ancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Harat 'l'ahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4) huruf b Perubahan Tahun 2016 menjadi pedoman dalam:

- c. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) se1ia Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016.
- d. Pembahasan Perubal.1.an Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat JJaerah (Perubahan ~KA-SKPJJ) 'l'ahun Anggaran 2016.

## BAB Ill

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Hupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Herita JJaerah Kabupaten Kotawaringin Harat.

JJitetapkan di Pangkalan Hun pada tanggal 5 September 2016

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


BAMBANGPURWANTO

JJiundangkan di Pangkalan Hun pada tanggal 5 September 2016

## SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,


## MASRADil'J

HE~l'l'A JJAE~AH KABUPA'l'EN KO'l'AWA~lNGlN HA~A'l"l'AHUN 2016


M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si ruP. 19600429 199311 1 002


## PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 34 TAHUN 2016

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI KOTAWARINGIN BARATNOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAH TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, serta atas perkenan-Nya kita dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 dan mengacu pada RPJMN Tahun 2010 - 2015, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, mengacu pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, serta mensinergikan perencanaan dengan melalui pendekatan politik, pendekatan teknokratik dan pendekatan partisipatif serta pendekatan secara bottom-up dan top-down .

Sesuai fungsinya, dokumen Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, serta menjadi pedoman dalam Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan serta RAPBD Perubahan. Oleh karena itu semua Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus mempedomani serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/ memaduserasikan rencana program hingga pelaksanaannya.

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 ini.

Pangkalan Bun,

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

BAMBANG PURWANTO

## DAFTAR ISI

| Kata Pengantar | Kata Pengantar | i |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Daftar Isi | Daftar Isi | ii |
| BAB I | PENDAHULUAN. I-1 | PENDAHULUAN. I-1 |
| | 1.1 | Latar Belakang I-1 |
| | 1.2 | Dasar Penyusunan I-3 |
| | 1.4 | Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah I-9 |
| BABII | EVALUASIHASILRKPDTAHUN2016KABUPATENKOTAWARINGINBARAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA. II-1 | EVALUASIHASILRKPDTAHUN2016KABUPATENKOTAWARINGINBARAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA. II-1 |
| | 2.1 | Pengantar II-1 |
| BAB | III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD III-1 | III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD III-1 |
| 3.1 | Perubahan Pendapatan III-1 | Perubahan Pendapatan III-1 |
| 3.2 | Perubahan Belanja III-4 | Perubahan Belanja III-4 |
| 3.3 | Perubahan Pembiayaan III-6 | Perubahan Pembiayaan III-6 |
| 3.4 | Perubahan Anggaran Berdasarkan SKPD | III-7 |

- BAB IV PENUTUP IV-1

## DAFTAR

## TABEL

| Tabel 1.1 ... Perkembangan dan Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 - 2016 ... ... I-10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 2.1 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan, Pemuda |
| dan Olah raga ... ... II-2 |
| Tabel 2.2 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan ... ... II-5 |
| Tabel 2.3 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD Sultan Imanuddin ... II-9 |
| Tabel 2.4 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pekerjaan Umum ... II-10 |
| Tabel 2.5 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bappeda ... II-13 |
| Tabel 2.6 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dishubkominfo ... ... II-16 |
| Tabel 2.7 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program BLH ... ... II-18 |
| Tabel 2.8 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Disdukcapil ... ... II-20 |
| Tabel 2.9 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program BPPKB ... ... II-21 |
| Tabel 2.10 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Sosial ... ... II-23 |
| Tabel 2.11 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Tenaga Kerja |
| dan Transmigrasi ... II-25 |
| ... II-31 |
| Tabel 2.13 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kesbangpolinmas ... II-29 |
| Tabel 2.14 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Satpol PP |
| Tabel 2.15 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Daerah ... ... II-32 |
| Tabel 2.17 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program DPKD II-39 |
| Tabel 2.16 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD ... II-36 ... |
| ... |
| Tabel 2.18 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kepegawaian ... ... |
| II-40 II-41 |
| Tabel 2.19 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Inspektorat ... |
| Tabel 2.20 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Pelayanan Terpadu Perijinan ... ... |
| II-42 |
| Tabel 2.21 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah ... ... II-44 |
| Tabel 2.23 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Arut Utara ... II-47 ... ... |
| Tabel 2.24 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Kumai II-48 |
| Tabel 2.25 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Kotawaringin Lama ... ... II-49 |
| dan Ketahanan Pangan ... II-53 Tabel 2.29 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pemberdayaan |
| ... |
| Masyarakat dan Desa II-55 |

| Tabel 2.30 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Perpustakaan, Arsip |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dan Dokumentasi Daerah ... II-57 |
| Tabel 2.31 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pertanian dan |
| Peternakan ... ... II-59 |
| Tabel 2.32 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perkebunan ... ... II-63 |
| Tabel 2.33 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kehutanan ... ... II-90 |
| Tabel 2.34 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kebudayaan |
| dan Pariwisata ... II-65 |
| Tabel 2.35 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kelautan dan |
| Perikanan ... ... II-66 |
| Tabel 2.36 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Perindustrian dan |
| Perdagangan ... ... II-68 |
| Tabel 2.37 ... Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Belanja Langsung SKPD ... II-71 |
| Tabel 3.1 ... Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2016 ... III-2 |
| Tabel 3.2 ... Proyeksi Perubahan Komponen Pendapatan Asli Daerah |
| Tahun 2016 ... III-2 |
| Tabel 3.3 ... Proyeksi Perubahan Komponen Dana Perimbangan Tahun 2016 ... III-3 |
| Tabel 3.4 ... Proyeksi Perubahan Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang |
| Sah Tahun 2016 ... III-4 |
| Tabel 3.5 ... Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2016 ... ... III-5 |
| Tabel 3.6 ... Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2016 ... III-6 |
| Tabel 3.7 ... Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan |
| Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2016 ... ... III-8 |

## BAB I

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah RKPD merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.

Perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten/kota harus sejalan dengan proses penyusunan perencanaan pada tingkat nasional maupun provinsi. Penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016, dan merupakan keberlanjutan dari RKPD Tahun 2015.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 25, 'RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara', sehingga RKPD sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai dokumen resmi daerah, RKPD Tahun 2016 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dengan perencanaan dan penganggaran tahunan (KUA dan PPAS serta APBD Tahun 2016). RKPD Tahun 2016 berfungsi sebagai penjabaran RPJMD, khususnya tahun terakhir ke dalam rencana operasional yang memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dimana hal ini menjadi angin segar bagi Pemerintah Daerah di Indonesia termasuk bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Perubahan tersebut akan menjadi peluang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengoptimalkan kondisi atau potensi yang ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 dijelaskan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2016 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan semester satu tahun berjalan ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2016, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan pada tahun 2015 yang belum dapat diselesaikan, sehingga harus dilanjutkan pada tahun 2016 tapi belum dimasukkan dalam dokumen RKPD atau APBD tahun 2016; dan/atau
4. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah.

Sehubungan dengan hal diatas, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat. Perubahan RKPD Tahun 2016 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat dengan lebih efisien dan efektif.

Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2016, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

## 1.2 Dasar Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundanganundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, nomor 10);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8);

## 1.3 Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

## 1.3.1 Maksud

Perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan

pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat.

Perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan ( stakeholders ) pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di tahun 2016.

Perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016. Perubahan RKPD Tahun 2016 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2016.

## 1.3.2 Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2016.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016 ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Diperolehnya suatu dokumen perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada;
2. Diperolehnya dokumen perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016;
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat.

## 1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dilakukan, didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
4. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2016 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2016;

5. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
6. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang serta pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD, termasuk Perubahan RAPBD Tahun 2016.

## 1.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Adanya berbagai perkembangan dan kecenderungan, khususnya pada aspek ekonomi, dapat menimbulkan rangkaian permasalahan dan tantangan selama pembangunan tahun berjalan, yang turut menyebabkan perlu dilakukannya perubahan terhadap RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016. Krisis ekonomi global yang dampaknya diperkirakan makin meluas di wilayah Eropa dan Amerika, masih akan berpotensi terhadap melemahnya perekonomian dunia pada tahun 2016. Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian terkait dengan adanya kebijakan pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang diperkirakan dapat meningkatkan tekanan terhadap kondisi perekonomian di Indonesia.

Berkaca dari tahun lalu, pengaruh terbesar bagi ekonomi Indonesia di 2016 bisa jadi antara lain, yaitu pertama perlambatan ekonomi Tiongkok dan kedua masih rendahnya harga minyak. Bahasan pertama adalah pengaruh Tiongkok ke Indonesia. Sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, perlambatan di Tiongkok berarti memberi pengaruh pada kegiatan ekspor. Ekonomi dunia juga mendapat pengaruh yang sama atas perlambatan ini. Melihat hal ini, tentunya pola ekspor Indonesia pun harus mulai diubah, dari barang mentah menjadi barang jadi/barang konsumsi. Kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat juga pasti berpengaruh pada kondisi ekonomi dalam negeri, khususnya sektor keuangan. Hal ini tentunya harus kita antisipasi sehingga sektor keuangan Indonesia tetap dalam kondisi stabil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia pada Tahun 2016 diprediksikan mencapai 5-5,4%. Melemahnya pertumbuhan ekonomi disebabkan penyerapan anggaran pemerintah belum mampu mendorong konsumsi domestik.

Impor barang Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 diperkirakan masih akan kembali meningkat sejalan dengan semakin tingginya permintaan barang-barang modal seperti mesinmesin dan pesawat mekanik, dan benda-benda dari besi dan baja. Sementara dari sisi ekspor Kalimantan Tengah mengalami peningkatan terutama ekspor minyak nabati.

Kondisi perekonomian di Kalimantan Tengah pada umumnya, dan Kabupaten Kotawaringin Barat pada khususnya pada akhir tahun 2016 akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia dan kondisi perekonomian nasional. Sejalan dengan kondisi tersebut, halhal yang masih menjadi tantangan perekonomian daerah di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat pada khususnya, adalah :

1. Berlakunya perdagangan bebas antara Asia Tenggara, China ACFTA 2010 dan Asia Economic Community (AEC) 2015;
2. Masih tingginya permintaan impor produk bahan baku industri;
3. Pengetatan kebijakan kuota subsidi BBM;
4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional;

5. Keterlambatan pembangunan infrastruktur;
6. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan; dan
7. Kebijakan sektoral yang kurang sinkron.

Sejalan dengan berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang adalah :

1. Semakin meningkatnya peluang pasar ekspor;
2. Meningkatnya dukungan program CSR ( Corporate Social Responsibility ) dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan);
3. Meningkatnya peluang investasi;
4. Mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta;
5. Akselerasi dan komitmen pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi wilayah seperti pelabuhan, pembangkit listrik dan rel kereta api;

Perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 20132015 dan prediksi Tahun 2016, dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1.

## Perkembangan dan Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2016

| No. | Indikator | Tahun | Tahun | Tahun |
|-------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| No. | Indikator | 2014 | 2015 | 2016*) |
| 1. | PDRB atas dasar harga berlaku (juta Rp) | 11.775.583,11 | 13.075.238,45 | 14.751.318,73 |
| 2. | PDRB atas dasar harga konstan (juta Rp) | 9.423.837,66 | 10.111.883,82 | 10.838.312,66 |
| 3. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,91 | 7,30 | 7,18 |
| 4. | Inflasi (%) | 7,97 | 4,08 | 3,00 |
| 5. | PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Rp) | 45.082.630,57 | 48.493.442,64 | 51.374.336,14 |
| 6. | PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp) | 36.079.010,96 | 37.502.953,37 | 37.746.531,79 |
| 7. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) | 2,66 | 3,25 | 2,00 |
| 8. | Kemiskinan (%) | 2 | 2 | 2 |

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2016

Keterangan : *) Target RKPD berdasarkan terget RPJMD 2012-2016 dan hasil analisis

Kegiatan investasi diperkirakan masih akan terus berkembang sejalan dengan komitmen Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif serta kegiatan perekonomian yang ma