PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 05 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku 26 Maret 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
:
:
- a. bahwa proses pembentukan peraturan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan perlu ada pengaturan yang mengikat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pembentukan peraturan daerah selama ini baik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi maupun di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi belum dilakukan secara terencana , terpadu dan terkoordinasi;
- c. bahwa semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah mengisyaratkan kepada daerah untuk mengatur lebih lanjut pembentukan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Muaro Jambi
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
6. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, badan, dan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi .
8. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
9. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan persetujuan bersama Bupati Muaro Jambi.
11. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
15. Pengundangan adalah penempatan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah.
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Muaro Jambi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan DPRD Kabupaten Muaro Jambi, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
JENIS, ASAS PEMBENTUKAN DAN ASAS MATERI MUATAN
BAB II - PERATURAN DAERAH
Pasal 2
Jenis Peraturan Daerah terdiri dari:
- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. tata ruang wilayah daerah;
- d. APBD dan APBDP;
- e. rencana program jangka panjang daerah;
- f. rencana program jangka menengah daerah;
- g. perangkat daerah;
- h. pengaturan umum lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
BAB II - PERATURAN DAERAH
Pasal 3
Dalam membentuk peraturan daerah harus dilakukan
BAB II - PERATURAN DAERAH
Pasal 4
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
PERENCANAAN Bagian Kesatu Program Legislasi Daerah
BAB III - PERENCANAAN Bagian Kesatu Program Legislasi Daerah
Pasal 5
- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB III - PERENCANAAN Bagian Kesatu Program Legislasi Daerah
Pasal 6
- (1) Bupati memerintahkan Pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
BAB III - PERENCANAAN Bagian Kesatu Program Legislasi Daerah
Pasal 7
- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut sertakan apabila sesuai dengan:
- a. kewenangan;
- b. materi muatan; atau
- c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dituangkan dalam Keputusan Bupati.
BAB III - PERENCANAAN Bagian Kesatu Program Legislasi Daerah
Pasal 8
Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) kepada Balegda melalui Pimpinan DPRD.
Bagian Ketiga Penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan DPRD
BAB III - PERENCANAAN Bagian Kesatu Program Legislasi Daerah
Pasal 9
- (1) Balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
BAB III - PERENCANAAN Bagian Kesatu Program Legislasi Daerah
Pasal 10
- (1) Penyusunan Prolegda Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda bersdasarkan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Kabupaten Muaro Jambi dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
Bagian Keempat Prolegda Kumulatif Terbuka
BAB III - PERENCANAAN Bagian Kesatu Program Legislasi Daerah
Pasal 11
- (1) Dalam Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. pembatalan atau klarifikasi dari Gubernur;dan
- d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Prolegda:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah.
BAB IV - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Penyusunan Peraturan Daerah
Pasal 12
Penyusunan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan
BAB IV - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Penyusunan Peraturan Daerah
Pasal 13
Bupati memerintahkan kepada Pimpinan SKPD menyusun rancangan peraturan daerah
BAB IV - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Penyusunan Peraturan Daerah
Pasal 14
- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai naskah akademik dan/atau
PENJELASAN
Pembukaan
atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan peraturan daerah di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
##
PENJELASAN
Pasal 15
Dalam hal rancangan peraturan daerah mengenai: - a. APBD; - b. pencabutan peraturan daerah; atau - c. perubahan peraturan daerah yang hanya terb
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran rancangan peraturan daerah, jika diperlukan.

- e.

- BAB V

- Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah

- f. BAB VI : Penutup

## Pasal 17

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

## Pasal 18

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- a.

- penanggungjawab :

Bupati

- b. pembina

- Sekretaris Daerah

- c. ketua :

Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan

- d. sekretaris : Kepala Kepala Bagian Hukum

- e. anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan

## Pasal 19

Ketua Tim melaporkan perkembangan rancangan peraturan daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

## Pasal 20

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan peraturan daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

## Pasal 22

Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

## Pasal 23

- (1) Bupati membentuk Tim asistensi pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

## Paragraf 2

## Persiapan Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

## Pasal 24

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

## Pasal 25

Dalam hal rancangan peraturan daerah mengenai:

- a. pencabutan peraturan daerah; atau
- b. perubahan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

## Pasal 26

- (1) Rancangan peraturan daerah yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
1. Judul
2. Kata pengantar
3. Daftar isi terdiri dari:
4. Daftar pustaka
5. Lampiran rancangan peraturan daerah, jika diperlukan.

- a. BAB I : Pendahuluan

- b. BAB II :

Kajian teoritis dan praktik empiris

- c. BAB III :

Evaluasi dan analis peraturan perundang-undangan terkait

- d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

- e.

- BAB V :

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda

- f. BAB VI :

Penutup

## Pasal 27

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah.

## Pasal 28

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dalam rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat Paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. pengusul memberikan penjelasan;
- b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. persetujuan;
- b. persetujuan dengan pengubahan; atau
10. c.
11. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

## Pasal 29

Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

## Pasal 30

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## Paragraf 3 Pembahasan Peraturan Daerah

## Pasal 31

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

## Pasal 32

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan:
1. penjelasan Bupati dalam rapat Paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
2. pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

## Pasal 33

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna yang didahului dengan:
1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c; dan
2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat Paripurna.

b. pendapat akhir Bupati.

## Pasal 34

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

## Pasal 35

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

## Pasal 36

- (1) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

## Pasal 37

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

## Pasal 38

- (1) Bupati menetapkan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: peraturan daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
- (5) Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 4 Pembentukan Peraturan Daerah Tentang APBD

## Pasal 39

- (1) Pembahasan peraturan daerah tentang APBD didahului dengan pembahasan KUA dan PPAS.
- (2) DPRD menyusun pokok-pokok pikiran DPRD sebagai saran dan pendapat atau masukan untuk pembahasan rancangan KUA dan PPAS dari Bupati.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari hasil Reses DPRD, hasil dengar pendapat umum DPRD, dan sumber lain.
- (4) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. pennyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati dalam rapat paripurna;
- b. penjajagan rancangan KUA dan PPAS oleh Badan Anggaran;
- c. penjajagan PPAS oleh Komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
- d. penyampaian hasil penjajagan PPAS oleh juru bicara Komisi dalam rapat Badan Anggaran;
- e. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan KUA dan PPAS dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
- f. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikonsultasikan ke Gubernur Jambi;
- g. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran dengan lampiran pendapat fraksi, dalam rapat Paripurna;
- h. pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS antara Bupati dan DPRD dalam rapat Paripurna;
- (5) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penghantaran.

## Pasal 40

- (1) Setelah KUA dan PPAS disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf h, Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumendokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Pemerintah Daerah bersama DPRD berdasarkan KUA dan PPAS.
- (3) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.

## Pasal 41

- (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- b. penjajagan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh Badan Anggaran;
- c. pemandangan umum Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- d. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi;
- e. penjelasan lebih lanjut atas pemandangan umum Fraksi oleh Bupati disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
- f. pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
- g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama dengan TAPD;
- h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri;
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
- 1) penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- 2) pendapat akhir Fraksi;
- 3) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- 4) pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Bupati dalam rapat paripurna.
- b. Sambutan Bupati.
- (4) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang APBD tidak mendapat persetujuan dari DPRD, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur Jambi.
- (5) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama oleh DPRD dengan Bupati maka dalam waktu selambatlambatnya 3 (tiga) hari setelah disetujui, Bupati mengirimkan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (6) Hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan peraturan darah tentang APBD ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
- (7) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

## Paragraf 5

## Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

## Pasal 42

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 43

- (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. penjajagan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Badan Anggaran;
- c. pemandangan umum Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi;
- e. penjelasan lebih lanjut atas pemandangan umum fraksi oleh Bupati disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
- f. pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
- g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
- h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri;
- i. Pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD yang disampaikan dalam rapat Badan Anggaran.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna yang didahului dengan:
- 1) penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- 2) pendapat akhir fraksi;
- 3) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna;
- 4) pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rapat Paripurna.
- b. Sambutan Bupati.
- (4) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak mendapat persetujuan dari DPRD, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.

## Paragraf 6 Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

## Pasal 44

- (1) Pembentukan peraturan daerah tentang Perubahan APBD didahului dengan pembahasan KUA dan PPAS Perubahan.
- (2) Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. penghantaran rancangan KUA dan PPAS Perubahan oleh Bupati dalam rapat paripurna;
- b. penjajagan rancangan KUA Perubahan oleh Badan Anggaran;
- c. penjajagan PPAS Perubahan oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
- d. hasil penjajagan PPAS Perubahan oleh komisi disampaikan oleh juru bicara Komisi dalam rapat Badan Anggaran;
- e. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan KUA dan PPAS Perubahan dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
- f. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri;
- g. Penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran dengan lampiran pendapat fraksi;
- h. pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS Perubahan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Penghantaran rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan oleh Bupati paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Badan Musyawarah dapat mengusulkan penyederhanaan tahapan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan DPRD menindaklanjuti usulan tersebut dengan membicarakannya dalam rapat Badan Anggaran yang menghadirkan pimpinan-pimpinan komisi.

## Pasal 45

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumendokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

## Pasal 46

- (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
- b. penjajagan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD oleh Badan Anggaran;
- c. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
- d. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi;
- e. penjelasan lebih lanjut atas pemandangan umum fraksi oleh Bupati disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
- f. pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
- g. hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD oleh komisi disampaikan juru bicara Komisi dalam rapat Badan Anggaran;
- h. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
- i. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri;
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna yang didahului dengan:
- 1) penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- 2) pendapat akhir fraksi
- 3) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- 4) pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rapat paripurna.

## b. Sambutan Bupati.

- 1) rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dengan Bupati, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah disetujui, Bupati mengirimkan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- 2) hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
- 3) hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

## Pasal 47

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (5) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- (6) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (7) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD beserta

lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- (8) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati dimaksud menjadi Peraturan Bupati.

## BAB VI PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

## Pasal 48

Penandatangan peraturan daerah dilakukan oleh Bupati.

## Pasal 49

- (1) Penandatanganan peraturan daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. DPRD
- b. Sekretaris daerah;
- c. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah berupa minute; dan
- d. SKPD pemrakarsa.

## Pasal 50

- (1) Penomoran peraturan daerah dilakukan oleh kepala Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah.
- (2) Penomoran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

## Pasal 51

- (1) Peraturan daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu peraturan daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Peraturan daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 52

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan peraturan daerah.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan peraturan daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

## Pasal 53

Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah,

## Pasal 54

- (1) Peraturan daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah.

## Pasal 55

Penggandaan dan pendistribusian peraturan daerah dilakukan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah dengan SKPD pemrakarsa.

## BAB VII EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

## Bagian Kesatu Evaluasi Peraturan Daerah

## Pasal 56

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD dan penjabaran pertanggungjawaban APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah Kabuapten tentang tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

## Pasal 57

- (1) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (2) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap menetapkan menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati, Gubernur membatalkan peraturan daerah dan Peraturan Bupati dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian kedua

## Klarifikasi Peraturan Daerah

## Paragraf Kesatu

## Klarifikasi Hasil Evaluasi

## Pasal 58

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah, Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan kepada Gubernur.
- (2) Hasil klarifikasi peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak sesuai dengan hasil evaluasi maka peraturan daerah dimaksud dibatalkan oleh Gubernur.

## Pasal 59

- (1) Pembatalan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pembatalan harus dihentikan pelaksanaannya.
- (2) Pembatalan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) sekaligus dinyatakan berlaku pagu APBD tahun anggaran sebelumnya/APBD tahun anggaran berjalan.

## Pasal 60

- (1) Bupati menyampaikan peraturan daerah kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Hasil klarifikasi peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; dan
- b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.

## Paragraf Kedua Klarifikasi Peraturan Daerah

## Pasal 61

- (1) Gubernur menerbitkan surat kepada Bupati yang berisi peryataan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a.
- (2) Gubernur menerbitkan surat hasil klarifikasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b yang berisi rekomendasi agar pemerintah daerah melakukan penyempurnaan peraturan daerah dan/atau melakukan pencabutan peraturan daerah.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan.

## Pasal 62

- (1) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

## BAB VIII PENYEBARLUASAN

## Pasal 63

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan rancangan peraturan daerah,

pembahasan rancangan peraturan daerah, hingga pengundangan peraturan daerah.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

## Pasal 64

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 65

Penyebarluasan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.

## Pasal 66

Naskah peraturan daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah.

## BAB IX

## PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 67

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturan daerah, harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## BAB X PEMBIAYAAN

## Pasal 68

- (1) Pembiayaan pembentukan peraturan daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan penyusunan Naskah Akademik ditetapkan sekurangkuran