PERATURAN BUPATI RI Nomor A Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Program Jalan [,ain Menuju Mandiri Dan Sejatrtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan lhbupaten Situbondo. 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah hrsat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun aa38l; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tatrun 2OL4 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 tahun 2OL4 tentang Pemerintatran Daerah (Iembaran Negara Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 56791; 3. 2, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambatran kmbaran Negara Tahun 2OL4 Nomor 5a95); Memperhatlkan (berlaku 6 Aug 2016)
Pembukaan
bahwa guna kelancaran pelaksanaan Program jalan L,ain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dalam rangka percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 1 6 AUG 2010 SEI{RTIARIS DAERAH I(ABUPATEIT SITIIBONDO, BERITA DAERATI KABI'PATEIY SITT'BOIYIX) TAIII'il 2OI6ITOMOR AT ## Pasal 1

Penandatangan: Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2oL6, sebagairnana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. ## Pasal 2 Pedoman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan kerangka acuan bag Instansi di lingkungan Pemerintatr Kabupaten, Kecamatan, Desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Ihbupaten Situbondo Tahun 2016. ## Pasal 3

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabup"Ln Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanssal I 6 AUG 2016 BITPATI SITI'BOIIDO,

Penandatangan: ## I"AUPIRAIT Peraturan Bupati Situbondo Tanggal : 'l 6 AUG 2010 Nomor : &amp;al Tahun 2016 ## PEDOMAIT U}IUM JALAil LAIIY MEITUJU MAIYDIRI DAIT SB'AIITERA PEITAITGGI'I,AITGAN FEMIIYISASI KTMISKIITAIT KABI'PATEIT SITI'BOITIX} TAIIUil 2016 ## I. PEITDAHI'LUAff ## 1.1. LATAR BTLAITANG Pancasila dan UUD 1945 meng€rmanatkan penanganan kemiskinan kepada Negara. Negara dituntut komitmennya untuk menguru$ masalah kemiskinan, sehingga kehadiran negara ditengahtengatr permasalatran masyarakatnya menjadi nyata. Amanat negara dalam konstitusi kepada pemerintah untuk mengurus rumah tangga miskin melalui kebijakan, progra.m dan aksi kegiatan bertujuan un[ut mengurang angka kemiskinan serta keparahan dan kedalaman kemiskinan. Sehingga akan tercapai kesejahteraan dan kemakmuran ralryat yang sesungguhnya dengan indikator pertumbuhan ekonomi tinggi, diimbangi oleh penurunan angka kemiskinan dan disparitas serta kesenjangan (gapl semakin rendatr. 1. mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, \_ berprestasi dan aktif dalam pembangunan; Pemerintah Kabupaten Situbondo berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (trteople centered) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat @articipatory ba,sed deuelopmentl, pertumbuhan- ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growttr) -dan pengarusutamaan gender. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada periode 2OL6-2O2L, dengan Visi Pembangunan Kabupaten Situbondo yaitu nTerwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan" dengan misi : 2. mewujudkan perekonomian yang staUit berbasis potensi lokal; 4. mengembangkan sumber daya alam yang memiliki daya dukung terhadap pembangunan; 3. meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejatrtera, dal berkeadilan; 5. memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak dasar dan pertumbuhan ekonomi; 6. meningkatkan tarta kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan. Dampak dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintafr, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah KabupatenfKota, angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo terus mengalami penurunan. Pada tahun 2Ol2 penduduk miskin di Kabupaten Situbondo sebesar 94.500 jiwa (t4.34o/ol menurun pada 2Ot4 menjadi 87.670jiwa (13.157o). Ini berarti selama kurun *aktu 2 (dua) tahun telah terjadi penurunan sebesar 6.830 jiwa (1.L9o/ol. Berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeratr (RPJPD) serta dalam upaya untuk menumbuh kembangkan modal dasar capaian pembangunan pada periode pertama, maka untuk meningkatkan dan memperluas Program Penanggulangan Kemiskinan diwujudkan melalui Program Jalan La.in Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan.

Penandatangan: Program Jalin Matra PFK yang selanjutnya disebut Jalin Matra PFK merupakan program yang di desain secara khusus dan inklusif bagl masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Program Perlindungan Sosial Tahun 201 1 dengan status 3ff/o kesejahteraan terendah. Program Jalin Matra PFK yang dilaksanakan di Kabupaten Situbondo adalah Program Jalin Matra PFK dengan sasaran Kepala Rumah Tangga Perempuan dengan status kesejahteraan 1 loo/o terendah (Desil 1).

Penandatangan: Permasalatran kemiskinan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Situbondo, nElmun secara khusus saat ini mencermati adanya peningkatan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan serta semakin tumbuh dan akutnya kondisi kemiskirran yang tedadi pada rumah tangga dengan kepala rumatr tangga perempuan. Fenomena yang sering dikenal sebagai feminisasi kemiskinan atau kemiskinan yang semakin berwqiah perempuan tersebut memerlukan upaya khusus dalam rangka penanganannya.

Penandatangan: Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jika jumlah penduduk di Kabupaten Situbondo ternyata lebih didominasi oleh perempuan. Sensus Penduduk Tatrun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Situbondo 669.7L3, terdiri dari 326.500 lakilaki (48.75o/o) dan 343.7L3 perempuan (5L.25o/ol. Pada tahun 2OL4, jumlah penduduk Kabupaten Situbondo 652 .O42:, terdiri dari 318. LST laki-laki (48,35o/ol dan 333.88s perempuan (s1,65). Jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan dengan status kesejahteraan 4U/o terendah di Kabupaten Situbondo sebasyak 31.584 Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP). Berdasarkan analisa terhadap beban kerja, kemiskinan telatr menyebabkan perempuan menanggung beban yang lebih berat dibanding laki-laki. Selain memberikan 660/o dari jam ke{a1ya, perempuan miskin hanya mendapatkan LV/o dari hasil kerjanya (Tjokrowinoto 1996). Jam kerja perempuan sekitar 30-50% -lebih panjang dari laki-laki pada usia yang sama dan untuk pekerjaan yang dibayar maupun tidak dibayar, dibandingkan dengan- latd-lald iaai usia yang sarna (Cahyono 2005), Hal tersebut disebabkan karena selain bekerja untuk mendapatkan pendapatan bagl keluarga juga masih harus bekerja di sektor domestik dalam keluarga.

Penandatangan: Menurut Moghadam 2005 : 7, Feminisasi kemiskinan adalah pertumbuhan populasi perempuan yang hidup di bawatr garis kemiskinan secara bersama. Feminisasi kemiskinan juga mengandrrrg arti suatu perubatran tingkat kemiskinan yang menyerang perempuan atau kepala rumah tangga perempuan. Chant (2006) menambahkan bahwa feminisasi kemiskinan tidak hanya konsekuensi dari kurangnya pendapatan, tetapi juga hasil dari perampasan kemarypuan dan bias gender yang hadir dalam masyarakai dan pemerintah, serta juga akibat meningkatnya insiden "ibu" sebagai kepala rumah tangga tunggal. Prioritas terhadap kepala rr.matr t n&amp;* perempuan karena meskipun seorang laki-laki dan perempuan samasarna miskin, kemiskinan itu disebabkan oleh alasan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, serta kemampuan yang berbeda pula dalarn menghadapinya. Perempuan mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan lebih mementingkan kebutuhan dasar keluargarrya dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, semakin besar penghasilan perempuan, semakin kecil kemungkinan anak-anak menderita kekurangan gzt. Dengan kata lain apabila berhasil untuk menanggulangr kemiskinan perempuan maka akarr memiliki dampak ganda dan lebih besar (multiplier effect1.

Penandatangan: Kondisi permasalatran dan kemiskinan yang dihadapi rumatr tangga dengan kepala rumah tangga perempuan secara umum lebih kronis di banding dengan kepala rumah tangga laki-laki. KRTP tidak hanya mengalami permasalahan di sektor ekonomi, tetapi juga problematika psikologs, sosial, dan budaya. Kebutuhan untuk mendapatkan jalan keluar dari perangkap kemiskinan tidak cukup melalui fasilitasi akses ekonomi tetapi memerlukan dukung"" interaksi secara intensif dari "figuf yang secara keseharian suAafr dikenal, dinilai mampu memberikan perlindungan, berkelanjutan, serta memiliki legitimasi sosial. Frgur tersebut yang selanjutnya menjadi "mother care" atau laiknya sebagai sosok ibu/oiang tua yang memiliki kepedulian yang tinggi, menjadi simpul interaksi dan teiUagi antar KRTP sehingga akan memupuk harapan serta semangat untuk berjuang bersama-sama dalam upaya keluar dari kemiskinan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Penandatangan: Atas dasar permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalokasikan program untuk menangani kemiskinan perempuan, terutama bagl rumah tangga yang Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan. Program tidak hanya sebagai upaya jangka pendek untuk memberikan bantuan kepada KRTP tetapi terlebih daripada itu adalah sebagai program yang berkelanjutan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan (pouefly trapl pada KRTP. Berdasarkan kebutuhan tersebut Kader dari Tim penggerak PKK adalah ligur yang tepat untuk berposisi sebagai "mothei\ard ba8l KRTP. Gerakan PKK merupakan Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Jejaring PPK dapaf menjangkau kepada keluarga-keluarga secara langsurrg, kar.na teiah terbentuk kelompok-kelompok PKK RW, RT dan kelompok Dasa Wisma, SehinS8a melalui optimalisasi TP-PKK dalam Progr*o, Jalin Matra PFK diharapkan dapat benar-benar secara riil *J*"cahkan permasalahan problematika kemiskinan tingkat keluarga. yang bennrajah perempuan di ## L.2. ITIAIISIID DAII TU.TUAN

Penandatangan: Maksud pelaksanaan Program Jalin Matra PFK merupakan program yang didesain khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan bagl rumah tangga miskin dengan Kepala Rumah Tangga perempuan (KRTP). Tujuan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan antara lain :

Penandatangan: 1. memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap Kepala Rumah Tangga Perempu€rn melalui optimalisasi peran Kader TPPKK sebagai mother care bagr KRTP.

Penandatangan: 2. memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan terhadap usatra produktif untuk peningkatan aset usaha / pendapatan keluarga. 3. membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar; 4. mendorong motivasi berusaha (need for achievement) dan kemampuan (life skrlll RTS dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya; ## 1.3. PRIITSIP DASAR ## Membantu dengan Hatl

Penandatangan: Program Jalin Matra PFK pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewqiiban negara untuk menghormati, melindurgl, dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin khususnya yang masuk kriteria Kepala Rumah Tangga Perempuan agar mereka dapat bertahan hidup, kemudian secara bertahap berdaya keluar dari kemiskinan. Karena itu, program dilaksanakan berlandaskan prinsip dasar "membantu dengan hati" yang mengedepankan empati sosial, dan social compassion. Program Jalin Matra PFK tidak hanya bertujuan mengembangkan potensi ekonomi mmatr tangga sangat miskin, tetapi juga harkat dan martabat, motivasi, rasa percaya diri dan harga diri mereka, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat (nguwongke-wong) antara lain dengan tetap memberikan penghormatan pada KRTP untuk memberikan keputusan (restu) terhadap jenis usulan kebutuhan anggota rumah tangga. Membantu warga miskin dengan hati tidak dapat menggunakan ukuran efisiensi, sejauh-jauhnya yang bisa digunakan hanyalatt ukuran efektivitas, agil bantuan bag RTS KRTP ini tepat sasaran, dan tepat pemanflaatan. ## Partlslpatorls Dellberatlf b. Pengambilan keputusan tentang jenis usulan kebutuhart melibatkan partisipasi aktif rumatr tangga sasaran dengan meng4jak berbicara secara langsung mengenai aspirasi dan kebutuhan yang mereka inginkan untuk meringankan beban hidup dan/atau meningkatkan taraf hidup. Pengembangan dan keberlanjutan (sustainability) manfaat bantuan yang diterima ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris KRTP untuk mendorong ketahanan sosial ekonomi rumatr tangga mereka sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki. Pengambilan Keputusan di tinglat stakeholder dilakukan dengan menekankan pada musyawarah dan mufakat melalui penggalian masalah lewat dialog dan tukar pengalaman di antara warga (partisipatoris deliberatifl. "Rembug Warga" menjadi wahana artikulasi partisipasi warga untuk meng!&lt;aji tentang kelayakan dart pemetaan awal kondisi RTS sesuai dengan kearifan lokal dart kondisi {aktud . ## Perspekttf Gender |C.

Penandatangan: Program Jalin Matra PFK di laksanakan dengan mengintegrasikan penyadaran dan kepedulian gender yaitu tidak ditentukan hanya karena perbedaan norrnatif biologs tetapi oleh lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Fokus sasaran program dengan menempatkan Kepala Rumah Tangga Perempuan sebagai pusat perhatian, diposisikan sebagai pelaku (subyek) dengan meningkatkan perannya (gender role) dalam hal akses, kesempatan, partisipasi, sesuai pengalarnan, aspirasi, potensi, kebutuhan, serta kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kesej ahteraan keluarga. ## Transparan dan Akuntabel d. Program Jalin Matra PFK dilaksanakan secara transparan, dan dapat dipertanggungiawabkan kepada masyarakat setempat maupun semua pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, atau yang telah disepakati, baik dalam hal alokasi anggaran, rumah tangga sasaran, mekanisme, maupun monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pengawasan publik dengan membuka akses bag publik memberikan kritik konstruktif danlatau masukan untuk perbaikan pelaksanaan program. ## Keterpaduan G. Pelaksanaan Program Jalin Matra PFK melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yalcri Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintatr Kabupaten, Pemerintah Kecamata.n, Pemerintah Desa, Perguruan tinggi Pendamping, tenaga pendamping, dunia usaha dan masyarakat, yang bekerja secara sinergis dan terpadu. ## Kebe rtranJutan (Sustatnab tlttyf f. Program Jalin Matra PFK pada dasarnya merupakan "stimulus' ekonomi dan sosial yang perlu terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya oleh KRTP. Dalam usaha untuk memutus rantai kemiskin€u:l yang dialami oleh KRTP, maka dapat dibentuk kelompok untuk mempermudah pembinaan, pemantauan, serta fasilitasi untuk mendapatkan akses yang lebih luas sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga. ## T.4. RUANG LIITGKI'P Ruang Lingkup Kegiatan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan antara lain: ## U Vertflkasl &amp; Fasllltasl Usulan Kebutuhan IIRTP; Verifikasi adalah merupakan kegiatan klarifikas:i lapangan berdasarkan kondisi obyektif saat ini sekaligus melakukan validasi apakah KRTP dimaksud masih layak untuk memperoleh bantuan. Fasilitasi Usulan kebutuhan KRTP adalah kegiatan untuk menjaring aspirasi dan usulan kebutuhan KRTP sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki KRTP Produktif, berkaitan dengan bantuan yang akan diterima. Kegiatan ini sekaligus

Penandatangan: memfasilitasi KRTP untuk merumuskan dan menga{ukan usulan kebutuhan kepada Bupati Situbondo dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. ## 2l Fasllttasl Bantuan IIRTP; Bantuan KRTP berupa modal investasi dan atau modal kerja, bantuan usaha pendukung untuk mengurangl pengeluaran/ belanja keluarga, serta kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas hidup. ## 3l Penlngkatan Kapasltas KRTP; Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan KRTP dalam rangka mengembangkan usaha dari bantuan yang diterima sehingga bisa berkelanjutan. KRTP difasilitasi untuk membentuk Kelompok dan diberikan bimbingan teknis serta pembinaan oleh tenaga pendamping maupun oleh Satuan Kerja Peranglat Daerah (SKPD), dunia usatra, serta stakeholder terkait. ## 4l Pemberda5raan Kader PKK Desa; Pemberdayaan Kader PKK Desa dilakukan dengan cara memanfaatkan Kader PKK Desa sebagai pendamping Desa kegiatan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan. I(ader PKK Desa selama ini telah terbukti menjadi relawan pemberdayaan keluarga, oleh karena itu perlu dioptimalkan perannya untuk melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program sekaligus perkembangan usatra KRTP. Kader PKK diharapkan adalah orang yang paling faham dan paling dekat dengan kondisi KRTP, sehingga dengan didampingi Kader, program ini diharapkan akan lebih optimal. ## 5l Pcndamplngan Program. Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pengelolaan program, pembinaan realisasi usaha, dan pengelolaan bantuan kepada KRTP sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme, sistem serta prosedur yang ditentukan. Pendampingan dilakukan dengan menggunakan pendekatan mikro per rumatr tangga serta kelompok karena masing-masing KRTP memiliki karakteristik yang khusus tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga sosiokultural dan psikologis. Pendampingan dikoordinasikan oleh Perguruan Tinggr Negeri yang ditunjuk. ## 1.5. SASARAN Sasaran Program Jalin Matra PFK mengacu pada data PPIS 2OLL. Pada tahap awal sasaran diprioritaskan pada rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :

Penandatangan: - 2l Rumatr tangga dengan Kepala Rumatr Tangga Perempuan (KRTP); - 1) Rumatr Tangga dengan status kesejahteraan Lff/o terendah (Desil 1) berdasarkan PPLS 20ll yang bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K;

Penandatangan: - 3) Kepala Rumah Tangga Perempuan yang memiliki Anggota Rumah Tangga (ART) Produktif dengan usia antara 15 - 65 tahun; - 4l Rumah Tangga dengan jumlah ART lebih dari satu orang (tidak sebatang kara); - 6) Hasil Verifikasi Rumatr Tangga Sasaran Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tatrun 20 14. - 5) Desa dengan KRTP minimal 10 rumah tangga dan tidak menjadi sasaran Program Jalin Matra PFK Provinsi Jawa Timur;

Distribusi: ## 1.6. TTRITERIA rtPAr,A RIIM,AII TAtccA pERtMpUAIv (KRTpl SASARAIT

Penandatangan: KRTP adalah seorang perempuan yang karena sesuatu hat menyebabkan dia menjalankan fungsi sosial maupun ekonomi sebagai kepala rumah tangga. Hal hal yang menyebabkan seorang perempuan disebut sebagai KRTP antara lain : - 1) Telah bercerai; - 3) Ditinggal suami dalam waktu yang lama (minimal 6 bulan) dan tidak mendapatkan nalkah (diterlantarkan); 3. 2l Suami meninggal; - 4) Memiliki suami yang difabel I cacat dan atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktilitas produktif. ## I.7. KRITTRIA ITRTP YAITG TIDAK LAYAIT KRTP dinyatakan tidak layak menerima bantuan, dengan kriteria : - U KRTP dimaksud telatr menikah lagl - 3) Berdasarkan hasil rembug terbatas dianggap sudatr memiliki status sosial ekonomi lebih baik, yang dituangkan dalam Berita Acara mengetalrui Kades dan pendamping desa terpilih; - 2l KRTP Meninggal dunia/pindah. - 4l ART (termasuk KK) harrya tinggal L orang; - 5) Menolak bantuan. ## 1.8. KRITTRIA IIRTP PTITGGAITTI Tahapan dalam menentukan kriteria penganti KRTP tidak layak, antara lain: - 2l Apabila dari hasil pengecekan terhadap data Desil I sudatr tidak ditemukan RTS sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan maka dapat memasukkan rumah tangga diluar Desil I dengan syarat juga harus sesuai dengan kriteria RTS sebagaimana ketentuan. - 1) RTS pengganti diprioritaskan berasal dari Data PPLS 2Ot1 Desil 1 yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. ## 1.9. LOIIASI Lokasi Program Jatin Matra PFK adalah seluruh Desa berdasarkan data PPIS zOLl BDT TPN2K yang sesuai dengan kriteria sasaran diatas dengan ketentuan: - 1) Lokasi Jalin Matra PFK Tahun 2Ot6 ditentukan Pemerintah Kabupaten Situbondo; - 2l Lokasi Jalin Matra PFK Kabupaten Situbondo Tahun 2016 di Desa Tanjung Glugur dan Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran. ## 1.1O. PEITGAITGGARAil - Anggaran Program Jalin Matra PFK bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa; 1) - Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Situbondo kepada Pemerintah Desa dipergunakan : 3)

Distribusi: - Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dihitung berdasarkan jumlah KRTP dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupia.L) ditambatr Biaya Operasional (BOP) Desa dan 5o/o dari total Bantuan pada KRTP dalam satu Desa untuk operasional dan insentif pendamping desa; 2l - a. Bantuan KRTP masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali seluruh KRTP dalam satu desa; - b. Biaya Operasional Sekretariat Desa, dipergunakan dengan perincian sebagai berikut: - b) Biaya Fasilitasi Operasional Kegiatan meliputi: Kegiatan Rembug Warga, Fasilitasi Pembukaan rekening Kelompok KRTP, Rapat-rapat Fasilitasi KRTP, Bantuan Transpottl Biaya Perjalanan dalam rangka pelaksanaan Prograrn Jalin Matra PFK , ATK, Dokumentasi, Spanduk, monitoring dan evaluasi serta pelaporan minimal 7ff/o. - a) Honorarium anggota Sekretariat Desa sebesar maksimal 3Oo/o.

Distribusi: - c. Insentif Pendamping Desa dan operasional fasilitasi kegiatan di tingkat Pokmas KRTP sebesar 5o/o dari total Bantuan pada KRTP dalam satu Desa. - 4l Bantuan kepada KRTP dipergunakan untuk: - a. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif meliputi Modal Investasi berupa sarana prasarana usaha dan Modal Kerja minimal 7Oo/o. - b. Kegiatan Usaha pendukung misalnya Pertanian Karangkitri (Rumah Pangan Lestari), Usaha ternak Kecil dan Perikanan maksimal3Oo/o. - c. Apabila dipandang perlu dapat dialokasikan untuk pemenuhan Kebutuhan Dasar bempa sarana prasarana dan atau kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup KRTP sehari-hari maksimal tAa/o dari total bantuan KRTP. - 5) Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam bentuk menyediakan tempat dan perlengkapan untuk Sekretariat Desa serta melaqiutkan pembinaan/pemantauan pasca prograul dengan melibatkan Tim Penggerak PKK. ## 1. 1 1. IIYDIKATOR KEBERHASILAIT Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Jalin Matra PFK dilihat dari : ## U Tepat Sasaran Rumah Tangga Sasaran {RTS) berdasarkan Basis Data terpadu (BDT) PH.S 201 1, dilakukan verifikasi bagi RTS untuk mengetahui kondisi obyektif saat ini sekaligus melakukan validasi apakah RTS dimaksud masih layak atau tidak untuk memperoleh bantuan. RTS yang tidak layak dapat dilakukan penggantian melalui mekanisme Rembug Warga, dengan tidak menambatr alokasi RTS masing-masing desa. ## 2l Tepat Jumlah Bantuan kepada RTS berupa uang tunai sebesar Rp,2,500.000,- yang diterimakan $ecara langsung, kemudian pembelanjaan dilakukan oleh RTS dengan difasilitasi oleh pendamping desa. ## 3l Tepat Pemanfaatan Realisasi pembelanjaan barang untuk usatra dilakukan oleh RTS sendiri dengan didampingi oleh pendamping desa sehingga diharapkan RTS mendapatkan barang kebutuhan sesuai dengan rencana usaha RTS. ## II. ORGATTISASI PTLAKSATA Untuk memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan Program Jalin Matra PFK, maka perlu dibentuk organisasi pelaksana yang jelas di masing-masing level tentang fungsi, tugas dan tanggungiawab ## 2.L ORGAIYISASI PETAITSAITA, KABUPATEN Pelaksana Kabupaten terdiri dari : ## U Bupatl; - a. membentuk dan menetapkan Sekretariat Program Ja1in Matra PFK Kabupaten.

Penandatangan: Bupati sebagai penanggungiawab Program Jalin Matra PFK dalam wilayah kerjanya dengan tugas dan tanggung jawab meliputi : - b. menetapkan alokasi dana Program Jalin Matra; - c. memberikan pembinaan dan arahan kepada Sekretariat Program Jalin Matra PFK Kabupaten dalam melaksanakan Program Jalin Matra; ## 2l Sekrretarlat;

Penandatangan: Sekretariat Program Jalin Matra PFK Kabupaten diketuai oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan perempuan Kabupaten Situbondo, beranggotakan pejabat/staf dari SfpO teknis terkait, Kecamatan lokasi, Tim Penggerak pKK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. TUgas Sekretariat Kabupaten meliputi: - a. melakukan pelayanan administrasi dan operasional data guna merencanakan Program Jalin Matra; - b. menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan informasi Program jalin Matra; 2. menyusun kebijakan lokal yag mendukung pelaksanaan Program Jalin Matra. c. 3. menganggarkan dana Program Ja1in Matra PFK melalui APBD Kabupaten d. - e. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra. 5. menyelengarakan Rapat Koordinasi/ pelatihan/ bimbingan teknis/ lokakarya untuk mendukung Frogram Jalin Matra. f. 6. menyusun Pedomart Umum Pelaksanaan Program Jalin Matra PFK dan menetapkan Pedoman Teknis Operasional; g - i. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka Program Jalin Matra;

Penandatangan: - h. melaksanakan verifikasi dokumen pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Program Jalin Matra PFK dari Pemerintah Desa dan menyampaikan hasilnya Bupati. - j. melakukan fasilitasi/pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Jalin Matra. - l. mendokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan Jatin Matra; - k. fasilitasi pengaduan dan penanganan masalah;

Penandatangan: - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo. ## Tlm Penggerak PKI( Kabupaten; 3l - a. membantu melakukan sosialisasi Kegiatan Program Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan PKK mulai tingkat Kabupeten, Kecamatan dan Desa. Tim Penggerak PKK Kabupaten adalah Mitra Kerja Pemerintah Kabupaten yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin. Tim Penggerak PKK Kabupaten memiliki tugas dan tanggungiawab meliputi: - b. mendukung Program Jalin Matra PFK melalui Program dan Kegiatan TP-PKK Kabupaten yang relevan. - d. mendukung tugas sekretariat Program Jalin Matra PFK Kabupaten - c. melakukan fasilitasi pokmas KRTP pasca program melalui dukungan kegiatan L0 program pokok PKK. ## Tenaga Pendamptng Kabupaten; 4l Tenaga Pendamping Kabupaten adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP) Kabupaten Situbondo untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra PFK di Desa. Untuk mendukung tugas dan fungsi pendamping dapat diangkat tenaga pendamping desa sesuai dengan kebutuhan. Tugas dan tanggung jawabnya meliputi: - a. membantu Sekretariat Kabupaten dalam pelaksanaan Program Jalin Matra PFK; - b. Memfasilitasi Sekretariat Desa dalam melaksanakan Frogram Jalin Matra PFK; - c. mengendalikan tenaga pendamping Desa dalam rangka pendampingan kelompok KRTP dan atau KRTP; - d. memfasilitasi proses Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa; - e. memberikan Bimbingan Teknis bag KRTP dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan; - g. membantu penanganan pengaduan dan masalah dalam Program Jalin Matra PFK; - f. melakukan kegiatan monitoring evaluasi terhadap Pelaksanaan Program Jalin Matra PFK di tingkat Desa; - h. melaporkan perkembangan kegiatan kepada Sekretariat Program Jalin Matra PFK Kabupaten. - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Program Jalin Matra PFK Provinsi. - i. Memflasilitasi penyusunan laporan pertanggungiawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa; ## 5l Ttm Fasllltasl Kecamatan; Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan bagian dari Sekretariat Program Jalin Matra PFK Kabupaten di tingkat Kecamatan, yang beranggotakan Camat, Kasi Pembangunan Kecamatan serta Ketua TP-PKK Kecamatan. Tugas dari tim fasilitasi Kecamatan adalah: - a. membantu Sekretariat Kabupaten dalam melakukan pembinaan, monitodrg, evaluasi, dan pelaporan program Jalin Matra; - c. memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalatr. - b. memfasilitasi sosialisasi Program Jalin Matra PFK di Desa; - d. memfasilitasi usulan dan dokumen pencairarr, serta pelaporan dan pertansgungiawaban pelaksanaa.n Program Jalin Matra. ## 6l Tlm Penggerak PKII Kecamatan. - a. Membantu melakukan sosialisasi Kegiatan Program Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan pKK Tim Penggerak PKK Kecamatan adalah Mitra Kerja Camat yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk Meningkatkan kesejahteraan latrir bathin. Tim Penggerak PKK Kecamatan memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi: - b. Membantu melakukan koordinasi dengan TP-PKK Desa dalam rangka Program Jalin Matra PFK ; - d. Mendukung tugas Tim Fasilitasi Kecamatan. - c. Mendukung Program Jalin Matra PFK melalui Program dan Kegiatan TP-PKK Kecamatan yang relevan. ## 2.2 ORGAIIISASI PEL/TKSANA DESA Pelaksana Desa terdiri dari : ## U Sekretarlat Desa;

Penandatangan: - a. Penanggungiawab, dari Kepala Desa; Sekretariat Desa adalah penanggungiawab bantuan keuangan khusus dalam rangka PF'K di tingkat Desa. Susunan anggota Sekretariat terdiri : - b. Pembina, dari Ketua PKK; - d. Ketua, dari unsur Ketua LPMD; - c. Pengawas, dari Ketua BPD;

Penandatangan: - e. Sekretaris, dari Sekretaris desa setempat; - Bendahffd, dari bendahara desa setempat. f. T\rgas dan Tanggungiawab Sekretariat Desa meliputi: - melaksanakan verilikasi dan klarifikasi data RTS; a.

Penandatangan: - membuat dokumen pengajuan pencairan banttran keuangan kepada Bupati untuk Program Jalin Matra PFK; b.

Penandatangan: - menetapkan daftar penerima bantuan dan jumtatr bantuan dengan keputusan Kepala Desa; c.

Penandatangan: - menetapkan keanggotaan Sekretariat Desa, Pendamping Desa dan Pokmas KRTP melalui Keputusan Kepala Desa; d. - memfasilitasi pembukaan rekening atas nama kelompok KRTP; e. - menyalurkan bantuan kepada KRTP melalui rekening Kelompok KRTP. f. - melakukan pemantauan dan pembina.an terhadap realisasi dan pemanfaatan bantuan di KRTP; g. - memfasilitasi pelaksanaan Sosialisasi melalui Rembug Warga; h. - mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Program Jatin Matra PFK di masing-masing Desa; i. - membantu penanganan pengaduan masalah dalam program Jalin Matra PFK; j. - melakukan bimbingan teknis dan pendampingan paska program; k.

Penandatangan: - l. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungiawaban realisasi bantuan keuangan desa kepada Bupati melahii Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Situbondo. ## 2l Ttm Penggerak PI$t Desa; - a. membantu melakukan sosielisasi Kegiatan Program Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan pKK Tim Penggerak PKK Desa adalah Mitra Kerja Pemerintah Desa yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk Meningkatkan kesejahteraan lahir bathin. Tim Penggerak Desa memiliki tugas dan tanggungiawab meliputi: - b. membantu Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka Program Jalin Matra; - d. mendukung Program Jalin Matra pFK Kegiatan TP-PKK Desa yang relevan. melalui Program dan - c. menugaskan Kader PKK Desa pelaksanaan PFK. untuk mendampingi - e. mendukung tugas Sekretariat Desa Program Jalin Matra PFK . ## 3l Pendamplng Desa;

Penandatangan: Pendamping Desa adalatr tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa untuk *emfasiiitasi pelaksanaan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa. Pendampins Desa merupakan Kader pKK yang mendamping Pokmas dan KRTP dalam pelaksanaan Program Jalin Matra pFK . Kader PKK yang memenuhi persyaratan kemudian disepakati melalui rembug warga tingkat desa serta ditetapkan dengas-Surat Keputusan Kepala Desa. Jumlah Pendamping Desa disesuaikan dengan jumlah KRTP dan minimal z (dua) orang. Tugas dan Tanggungiawab : - a. memfasilitasi klarifikasi terhadap perubahan calon RTS; - b. memfasilitasi pembentukan kelompok KRTp; - memfasilitasi pendalam€u1 kebutuhan KRTP dan perencanaan realisasi usaha/ bantuan KRTP; C - memfasilitasi Pencairan Bantuan KRTP dari Rekening Kelompok; d. - membantu dan memantau KRTP dalam merealisasikan bantuan sesuai dengan rencana usatra; e. - memberikan Bimbingan Teknis bagi KRTP dalam mengelolatr usaha dan pemanfaatan bantuan; f. - memfasilitasi laporan pertanggungiawaban realisasi bantuarr yang dilaksanakan oleh KRTP; g. - menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pendamping Ikbupaten. h. ## 4l Kelompok Masyamkat; Kelompok masyarakat (Pokmas) adalah sekumpulan KRTP yang secara sukarela dan partisipatif bersepakat bergabung dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat modal sosial. Pokmas berfungsi sebagai lembaga channeling datam rangka mengefeldifkan pencairan bantuan, realisasi usaha KRTp, bimbingan usaha serta pengembangan jejaring. Kelompok KRTP beranggotakan maksimal 20 KRTP dan atau memperhatikan kedekatan tempat tinggal. susunan pengurus Pokmas KRTP terdiri dari ketua dan bendahara yang beiasal dari KRTP dan atau ART sasaran yang menjalankan usaha yang diprioritaskan perempuan. Tugas dan Tanggungiawab Pengurus pokmas antara lain: - b. menyalurkan pencairan dana bantuan ke anggota pokrnas secara bertahap; - a. membuka rekening atas nama kerornpok KRTP dengan specimen Ketua dan bendahara kelompok; - c. mengkoordinasikan dan memantau perkembalgan realisasi bantuan anggota; - e. melakukan kegiatan pertemu€rn kelompok secara berkala. - d. mengkoordinasikan realisasi kegiatan usatra bersama oleh anggota kelompok; ## III. MEKAIYIS}IT KEGIATAil Mekanisme kegiatan sebagai proses, maka langkah kerja dijelaskan dalam mekanisme pelaksanaan, sebagai berikut : - a. Sosialisasi di Kabupaten bertujuan memberi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Pedoman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan kerangka acuan bag Instansi di lingkungan Pemerintatr Kabupaten, Kecamatan, Desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Ihbupaten Situbondo Tahun 2016.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabup"Ln Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanssal I 6 AUG 2016

BITPATI SITI'BOIIDO,


## I"AUPIRAIT Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

'l 6 AUG 2010

Nomor : &amp;al Tahun 2016

## PEDOMAIT U}IUM JALAil LAIIY MEITUJU MAIYDIRI DAIT SB'AIITERA PEITAITGGI'I,AITGAN FEMIIYISASI KTMISKIITAIT KABI'PATEIT SITI'BOITIX} TAIIUil 2016

## I. PEITDAHI'LUAff

## 1.1. LATAR BTLAITANG

Pancasila dan UUD 1945 meng€rmanatkan penanganan kemiskinan kepada Negara. Negara dituntut komitmennya untuk menguru$ masalah kemiskinan, sehingga kehadiran negara ditengahtengatr permasalatran masyarakatnya menjadi nyata. Amanat negara dalam konstitusi kepada pemerintah untuk mengurus rumah tangga miskin melalui kebijakan, progra.m dan aksi kegiatan bertujuan un[ut mengurang angka kemiskinan serta keparahan dan kedalaman kemiskinan. Sehingga akan tercapai kesejahteraan dan kemakmuran ralryat yang sesungguhnya dengan indikator pertumbuhan ekonomi tinggi, diimbangi oleh penurunan angka kemiskinan dan disparitas serta kesenjangan (gapl semakin rendatr.

1. mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, \_ berprestasi dan aktif dalam pembangunan;

Pemerintah Kabupaten Situbondo berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (trteople centered) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat @articipatory ba,sed deuelopmentl, pertumbuhan- ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growttr) -dan pengarusutamaan gender. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada periode 2OL6-2O2L, dengan Visi Pembangunan Kabupaten Situbondo yaitu nTerwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan" dengan misi :

2. mewujudkan perekonomian yang staUit berbasis potensi lokal;
4. mengembangkan sumber daya alam yang memiliki daya dukung terhadap pembangunan;
3. meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejatrtera, dal berkeadilan;
5. memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak dasar dan pertumbuhan ekonomi;
6. meningkatkan tarta kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan.

Dampak dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintafr, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah KabupatenfKota, angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo terus mengalami penurunan. Pada tahun 2Ol2 penduduk miskin di Kabupaten Situbondo sebesar 94.500 jiwa (t4.34o/ol menurun pada 2Ot4 menjadi 87.670jiwa (13.157o). Ini berarti selama kurun *aktu 2 (dua) tahun telah terjadi penurunan sebesar 6.830 jiwa (1.L9o/ol.

Berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeratr (RPJPD) serta dalam upaya untuk menumbuh kembangkan modal dasar capaian pembangunan pada periode pertama, maka untuk meningkatkan dan memperluas Program Penanggulangan Kemiskinan diwujudkan melalui Program Jalan La.in Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan.

Program Jalin Matra PFK yang selanjutnya disebut Jalin Matra PFK merupakan program yang di desain secara khusus dan inklusif bagl masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Program Perlindungan Sosial Tahun 201 1 dengan status 3ff/o kesejahteraan terendah. Program Jalin Matra PFK yang dilaksanakan di Kabupaten Situbondo adalah Program Jalin Matra PFK dengan sasaran Kepala Rumah Tangga Perempuan dengan status kesejahteraan 1 loo/o terendah (Desil 1).

Permasalatran kemiskinan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Situbondo, nElmun secara khusus saat ini mencermati adanya peningkatan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan serta semakin tumbuh dan akutnya kondisi kemiskirran yang tedadi pada rumah tangga dengan kepala rumatr tangga perempuan. Fenomena yang sering dikenal sebagai feminisasi kemiskinan atau kemiskinan yang semakin berwqiah perempuan tersebut memerlukan upaya khusus dalam rangka penanganannya.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jika jumlah penduduk di Kabupaten Situbondo ternyata lebih didominasi oleh perempuan. Sensus Penduduk Tatrun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Situbondo 669.7L3, terdiri dari 326.500 lakilaki (48.75o/o) dan 343.7L3 perempuan (5L.25o/ol. Pada tahun 2OL4, jumlah penduduk Kabupaten Situbondo 652 .O42:, terdiri dari 318. LST laki-laki (48,35o/ol dan 333.88s perempuan (s1,65). Jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan dengan status kesejahteraan 4U/o terendah di Kabupaten Situbondo sebasyak 31.584 Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP).

Berdasarkan analisa terhadap beban kerja, kemiskinan telatr menyebabkan perempuan menanggung beban yang lebih berat dibanding laki-laki. Selain memberikan 660/o dari jam ke{a1ya, perempuan miskin hanya mendapatkan LV/o dari hasil kerjanya (Tjokrowinoto 1996). Jam kerja perempuan sekitar 30-50% -lebih panjang dari laki-laki pada usia yang sama dan untuk pekerjaan yang dibayar maupun tidak dibayar, dibandingkan dengan- latd-lald iaai usia yang sarna (Cahyono 2005), Hal tersebut disebabkan karena selain bekerja untuk mendapatkan pendapatan bagl keluarga juga masih harus bekerja di sektor domestik dalam keluarga.

Menurut Moghadam 2005 : 7, Feminisasi kemiskinan adalah pertumbuhan populasi perempuan yang hidup di bawatr garis kemiskinan secara bersama. Feminisasi kemiskinan juga mengandrrrg arti suatu perubatran tingkat kemiskinan yang menyerang perempuan atau kepala rumah tangga perempuan. Chant (2006) menambahkan bahwa feminisasi kemiskinan tidak hanya konsekuensi dari kurangnya pendapatan, tetapi juga hasil dari perampasan kemarypuan dan bias gender yang hadir dalam masyarakai dan pemerintah, serta juga akibat meningkatnya insiden "ibu" sebagai kepala rumah tangga tunggal. Prioritas terhadap kepala rr.matr t n&amp;*

perempuan karena meskipun seorang laki-laki dan perempuan samasarna miskin, kemiskinan itu disebabkan oleh alasan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, serta kemampuan yang berbeda pula dalarn menghadapinya.

Perempuan mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan lebih mementingkan kebutuhan dasar keluargarrya dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, semakin besar penghasilan perempuan, semakin kecil kemungkinan anak-anak menderita kekurangan gzt. Dengan kata lain apabila berhasil untuk menanggulangr kemiskinan perempuan maka akarr memiliki dampak ganda dan lebih besar (multiplier effect1.

Kondisi permasalatran dan kemiskinan yang dihadapi rumatr tangga dengan kepala rumah tangga perempuan secara umum lebih kronis di banding dengan kepala rumah tangga laki-laki. KRTP tidak hanya mengalami permasalahan di sektor ekonomi, tetapi juga problematika psikologs, sosial, dan budaya. Kebutuhan untuk mendapatkan jalan keluar dari perangkap kemiskinan tidak cukup melalui fasilitasi akses ekonomi tetapi memerlukan dukung"" interaksi secara intensif dari "figuf yang secara keseharian suAafr dikenal, dinilai mampu memberikan perlindungan, berkelanjutan, serta memiliki legitimasi sosial. Frgur tersebut yang selanjutnya menjadi "mother care" atau laiknya sebagai sosok ibu/oiang tua yang memiliki kepedulian yang tinggi, menjadi simpul interaksi dan teiUagi antar KRTP sehingga akan memupuk harapan serta semangat untuk berjuang bersama-sama dalam upaya keluar dari kemiskinan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Atas dasar permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalokasikan program untuk menangani kemiskinan perempuan, terutama bagl rumah tangga yang Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan. Program tidak hanya sebagai upaya jangka pendek untuk memberikan bantuan kepada KRTP tetapi terlebih daripada itu adalah sebagai program yang berkelanjutan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan (pouefly trapl pada KRTP.

Berdasarkan kebutuhan tersebut Kader dari Tim penggerak PKK adalah ligur yang tepat untuk berposisi sebagai "mothei\ard ba8l KRTP. Gerakan PKK merupakan Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Jejaring PPK dapaf menjangkau kepada keluarga-keluarga secara langsurrg, kar.na teiah terbentuk kelompok-kelompok PKK RW, RT dan kelompok Dasa Wisma, SehinS8a melalui optimalisasi TP-PKK dalam Progr*o, Jalin Matra PFK diharapkan dapat benar-benar secara riil *J*"cahkan permasalahan problematika kemiskinan tingkat keluarga. yang bennrajah perempuan di

## L.2. ITIAIISIID DAII TU.TUAN

Maksud pelaksanaan Program Jalin Matra PFK merupakan program yang didesain khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan bagl rumah tangga miskin dengan Kepala Rumah Tangga perempuan (KRTP).

Tujuan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan antara lain :

1. memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap Kepala Rumah Tangga Perempu€rn melalui optimalisasi peran Kader TPPKK sebagai mother care bagr KRTP.
2. memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan terhadap usatra produktif untuk peningkatan aset usaha / pendapatan keluarga.
3. membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar;
4. mendorong motivasi berusaha (need for achievement) dan kemampuan (life skrlll RTS dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;

## 1.3. PRIITSIP DASAR

## Membantu dengan Hatl

Program Jalin Matra PFK pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewqiiban negara untuk menghormati, melindurgl, dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin khususnya yang masuk kriteria Kepala Rumah Tangga Perempuan agar mereka dapat bertahan hidup, kemudian secara bertahap berdaya keluar dari kemiskinan. Karena itu, program dilaksanakan berlandaskan prinsip dasar "membantu dengan hati" yang mengedepankan empati sosial, dan social compassion.

Program Jalin Matra PFK tidak hanya bertujuan mengembangkan potensi ekonomi mmatr tangga sangat miskin, tetapi juga harkat dan martabat, motivasi, rasa percaya diri dan harga diri mereka, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat (nguwongke-wong) antara lain dengan tetap memberikan penghormatan pada KRTP untuk memberikan keputusan (restu) terhadap jenis usulan kebutuhan anggota rumah tangga. Membantu warga miskin dengan hati tidak dapat menggunakan ukuran efisiensi, sejauh-jauhnya yang bisa digunakan hanyalatt ukuran efektivitas, agil bantuan bag RTS KRTP ini tepat sasaran, dan tepat pemanflaatan.

## Partlslpatorls Dellberatlf b.

Pengambilan keputusan tentang jenis usulan kebutuhart melibatkan partisipasi aktif rumatr tangga sasaran dengan meng4jak berbicara secara langsung mengenai aspirasi dan kebutuhan yang mereka inginkan untuk meringankan beban hidup dan/atau meningkatkan taraf hidup. Pengembangan dan keberlanjutan (sustainability) manfaat bantuan yang diterima ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris KRTP untuk mendorong ketahanan sosial ekonomi rumatr tangga mereka sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki.

Pengambilan Keputusan di tinglat stakeholder dilakukan dengan menekankan pada musyawarah dan mufakat melalui penggalian masalah lewat dialog dan tukar pengalaman di antara warga (partisipatoris deliberatifl. "Rembug Warga" menjadi wahana artikulasi partisipasi warga untuk meng!&lt;aji tentang kelayakan dart pemetaan awal kondisi RTS sesuai dengan kearifan lokal dart kondisi {aktud .

## Perspekttf Gender |C.

Program Jalin Matra PFK di laksanakan dengan mengintegrasikan penyadaran dan kepedulian gender yaitu tidak ditentukan hanya karena perbedaan norrnatif biologs tetapi oleh lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Fokus sasaran program dengan menempatkan Kepala Rumah Tangga Perempuan sebagai pusat perhatian, diposisikan sebagai pelaku (subyek) dengan meningkatkan perannya (gender role) dalam hal akses, kesempatan, partisipasi, sesuai pengalarnan, aspirasi, potensi, kebutuhan, serta kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kesej ahteraan keluarga.

## Transparan dan Akuntabel d.

Program Jalin Matra PFK dilaksanakan secara transparan, dan dapat dipertanggungiawabkan kepada masyarakat setempat maupun semua pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, atau yang telah disepakati, baik dalam hal alokasi anggaran, rumah tangga sasaran, mekanisme, maupun monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pengawasan publik dengan membuka akses bag publik memberikan kritik konstruktif danlatau masukan untuk perbaikan pelaksanaan program.

## Keterpaduan G.

Pelaksanaan Program Jalin Matra PFK melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yalcri Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintatr Kabupaten, Pemerintah Kecamata.n, Pemerintah Desa, Perguruan tinggi Pendamping, tenaga pendamping, dunia usaha dan masyarakat, yang bekerja secara sinergis dan terpadu.

## Kebe rtranJutan (Sustatnab tlttyf f.

Program Jalin Matra PFK pada dasarnya merupakan "stimulus' ekonomi dan sosial yang perlu terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya oleh KRTP. Dalam usaha untuk memutus rantai kemiskin€u:l yang dialami oleh KRTP, maka dapat dibentuk kelompok untuk mempermudah pembinaan, pemantauan, serta fasilitasi untuk mendapatkan akses yang lebih luas sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga.

## T.4. RUANG LIITGKI'P

Ruang Lingkup Kegiatan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan antara lain:

## U Vertflkasl &amp; Fasllltasl Usulan Kebutuhan IIRTP;

Verifikasi adalah merupakan kegiatan klarifikas:i lapangan berdasarkan kondisi obyektif saat ini sekaligus melakukan validasi apakah KRTP dimaksud masih layak untuk memperoleh bantuan. Fasilitasi Usulan kebutuhan KRTP adalah kegiatan untuk menjaring aspirasi dan usulan kebutuhan KRTP sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki KRTP Produktif, berkaitan dengan bantuan yang akan diterima. Kegiatan ini sekaligus

memfasilitasi KRTP untuk merumuskan dan menga{ukan usulan kebutuhan kepada Bupati Situbondo dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

## 2l Fasllttasl Bantuan IIRTP;

Bantuan KRTP berupa modal investasi dan atau modal kerja, bantuan usaha pendukung untuk mengurangl pengeluaran/ belanja keluarga, serta kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas hidup.

## 3l Penlngkatan Kapasltas KRTP;

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan KRTP dalam rangka mengembangkan usaha dari bantuan yang diterima sehingga bisa berkelanjutan. KRTP difasilitasi untuk membentuk Kelompok dan diberikan bimbingan teknis serta pembinaan oleh tenaga pendamping maupun oleh Satuan Kerja Peranglat Daerah (SKPD), dunia usatra, serta stakeholder terkait.

## 4l Pemberda5raan Kader PKK Desa;

Pemberdayaan Kader PKK Desa dilakukan dengan cara memanfaatkan Kader PKK Desa sebagai pendamping Desa kegiatan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan. I(ader PKK Desa selama ini telah terbukti menjadi relawan pemberdayaan keluarga, oleh karena itu perlu dioptimalkan perannya untuk melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program sekaligus perkembangan usatra KRTP. Kader PKK diharapkan adalah orang yang paling faham dan paling dekat dengan kondisi KRTP, sehingga dengan didampingi Kader, program ini diharapkan akan lebih optimal.

## 5l Pcndamplngan Program.

Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pengelolaan program, pembinaan realisasi usaha, dan pengelolaan bantuan kepada KRTP sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme, sistem serta prosedur yang ditentukan. Pendampingan dilakukan dengan menggunakan pendekatan mikro per rumatr tangga serta kelompok karena masing-masing KRTP memiliki karakteristik yang khusus tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga sosiokultural dan psikologis. Pendampingan dikoordinasikan oleh Perguruan Tinggr Negeri yang ditunjuk.

## 1.5. SASARAN

Sasaran Program Jalin Matra PFK mengacu pada data PPIS 2OLL. Pada tahap awal sasaran diprioritaskan pada rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :

- 2l Rumatr tangga dengan Kepala Rumatr Tangga Perempuan (KRTP);
- 1) Rumatr Tangga dengan status kesejahteraan Lff/o terendah (Desil 1) berdasarkan PPLS 20ll yang bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K;
- 3) Kepala Rumah Tangga Perempuan yang memiliki Anggota Rumah Tangga (ART) Produktif dengan usia antara 15 - 65 tahun;

- 4l Rumah Tangga dengan jumlah ART lebih dari satu orang (tidak sebatang kara);
- 6) Hasil Verifikasi Rumatr Tangga Sasaran Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tatrun 20 14.
- 5) Desa dengan KRTP minimal 10 rumah tangga dan tidak menjadi sasaran Program Jalin Matra PFK Provinsi Jawa Timur;

## 1.6. TTRITERIA rtPAr,A RIIM,AII TAtccA pERtMpUAIv (KRTpl SASARAIT

KRTP adalah seorang perempuan yang karena sesuatu hat menyebabkan dia menjalankan fungsi sosial maupun ekonomi sebagai kepala rumah tangga. Hal hal yang menyebabkan seorang perempuan disebut sebagai KRTP antara lain :

- 1) Telah bercerai;
- 3) Ditinggal suami dalam waktu yang lama (minimal 6 bulan) dan tidak mendapatkan nalkah (diterlantarkan);
3. 2l Suami meninggal;
- 4) Memiliki suami yang difabel I cacat dan atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktilitas produktif.

## I.7. KRITTRIA ITRTP YAITG TIDAK LAYAIT

KRTP dinyatakan tidak layak menerima bantuan, dengan kriteria :

- U KRTP dimaksud telatr menikah lagl
- 3) Berdasarkan hasil rembug terbatas dianggap sudatr memiliki status sosial ekonomi lebih baik, yang dituangkan dalam Berita Acara mengetalrui Kades dan pendamping desa terpilih;
- 2l KRTP Meninggal dunia/pindah.
- 4l ART (termasuk KK) harrya tinggal L orang;
- 5) Menolak bantuan.

## 1.8. KRITTRIA IIRTP PTITGGAITTI

Tahapan dalam menentukan kriteria penganti KRTP tidak layak, antara lain:

- 2l Apabila dari hasil pengecekan terhadap data Desil I sudatr tidak ditemukan RTS sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan maka dapat memasukkan rumah tangga diluar Desil I dengan syarat juga harus sesuai dengan kriteria RTS sebagaimana ketentuan.
- 1) RTS pengganti diprioritaskan berasal dari Data PPLS 2Ot1 Desil 1 yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

## 1.9. LOIIASI

Lokasi Program Jatin Matra PFK adalah seluruh Desa berdasarkan data PPIS zOLl BDT TPN2K yang sesuai dengan kriteria sasaran diatas dengan ketentuan:

- 1) Lokasi Jalin Matra PFK Tahun 2Ot6 ditentukan Pemerintah Kabupaten Situbondo;

- 2l Lokasi Jalin Matra PFK Kabupaten Situbondo Tahun 2016 di Desa Tanjung Glugur dan Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran.

## 1.1O. PEITGAITGGARAil

- Anggaran Program Jalin Matra PFK bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa; 1)
- Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Situbondo kepada Pemerintah Desa dipergunakan : 3)
- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dihitung berdasarkan jumlah KRTP dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupia.L) ditambatr Biaya Operasional (BOP) Desa dan 5o/o dari total Bantuan pada KRTP dalam satu Desa untuk operasional dan insentif pendamping desa; 2l
- a. Bantuan KRTP masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali seluruh KRTP dalam satu desa;
- b. Biaya Operasional Sekretariat Desa, dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:
- b) Biaya Fasilitasi Operasional Kegiatan meliputi: Kegiatan Rembug Warga, Fasilitasi Pembukaan rekening Kelompok KRTP, Rapat-rapat Fasilitasi KRTP, Bantuan Transpottl Biaya Perjalanan dalam rangka pelaksanaan Prograrn Jalin Matra PFK , ATK, Dokumentasi, Spanduk, monitoring dan evaluasi serta pelaporan minimal 7ff/o.
- a) Honorarium anggota Sekretariat Desa sebesar maksimal 3Oo/o.
- c. Insentif Pendamping Desa dan operasional fasilitasi kegiatan di tingkat Pokmas KRTP sebesar 5o/o dari total Bantuan pada KRTP dalam satu Desa.
- 4l Bantuan kepada KRTP dipergunakan untuk:
- a. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif meliputi Modal Investasi berupa sarana prasarana usaha dan Modal Kerja minimal 7Oo/o.
- b. Kegiatan Usaha pendukung misalnya Pertanian Karangkitri (Rumah Pangan Lestari), Usaha ternak Kecil dan Perikanan maksimal3Oo/o.
- c. Apabila dipandang perlu dapat dialokasikan untuk pemenuhan Kebutuhan Dasar bempa sarana prasarana dan atau kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup KRTP sehari-hari maksimal tAa/o dari total bantuan KRTP.
- 5) Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam bentuk menyediakan tempat dan perlengkapan untuk Sekretariat Desa serta melaqiutkan pembinaan/pemantauan pasca prograul dengan melibatkan Tim Penggerak PKK.

## 1. 1 1. IIYDIKATOR KEBERHASILAIT

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Jalin Matra PFK dilihat dari :

## U Tepat Sasaran

Rumah Tangga Sasaran {RTS) berdasarkan Basis Data terpadu (BDT) PH.S 201 1, dilakukan verifikasi bagi RTS untuk mengetahui kondisi obyektif saat ini sekaligus melakukan validasi apakah RTS dimaksud masih layak atau tidak untuk memperoleh bantuan. RTS yang tidak layak dapat dilakukan penggantian melalui mekanisme Rembug Warga, dengan tidak menambatr alokasi RTS masing-masing desa.

## 2l Tepat Jumlah

Bantuan kepada RTS berupa uang tunai sebesar Rp,2,500.000,- yang diterimakan $ecara langsung, kemudian pembelanjaan dilakukan oleh RTS dengan difasilitasi oleh pendamping desa.

## 3l Tepat Pemanfaatan

Realisasi pembelanjaan barang untuk usatra dilakukan oleh RTS sendiri dengan didampingi oleh pendamping desa sehingga diharapkan RTS mendapatkan barang kebutuhan sesuai dengan rencana usaha RTS.

## II. ORGATTISASI PTLAKSATA

Untuk memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan Program Jalin Matra PFK, maka perlu dibentuk organisasi pelaksana yang jelas di masing-masing level tentang fungsi, tugas dan tanggungiawab

## 2.L ORGAIYISASI PETAITSAITA, KABUPATEN

Pelaksana Kabupaten terdiri dari :

## U Bupatl;

- a. membentuk dan menetapkan Sekretariat Program Ja1in Matra PFK Kabupaten.

Bupati sebagai penanggungiawab Program Jalin Matra PFK dalam wilayah kerjanya dengan tugas dan tanggung jawab meliputi :

- b. menetapkan alokasi dana Program Jalin Matra;
- c. memberikan pembinaan dan arahan kepada Sekretariat Program Jalin Matra PFK Kabupaten dalam melaksanakan Program Jalin Matra;

## 2l Sekrretarlat;

Sekretariat Program Jalin Matra PFK Kabupaten diketuai oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan perempuan Kabupaten Situbondo, beranggotakan pejabat/staf dari SfpO teknis terkait, Kecamatan lokasi, Tim Penggerak pKK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. TUgas Sekretariat Kabupaten meliputi:

- a. melakukan pelayanan administrasi dan operasional data guna merencanakan Program Jalin Matra;

- b. menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan informasi Program jalin Matra;
2. menyusun kebijakan lokal yag mendukung pelaksanaan Program Jalin Matra. c.
3. menganggarkan dana Program Ja1in Matra PFK melalui APBD Kabupaten d.
- e. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra.
5. menyelengarakan Rapat Koordinasi/ pelatihan/ bimbingan teknis/ lokakarya untuk mendukung Frogram Jalin Matra. f.
6. menyusun Pedomart Umum Pelaksanaan Program Jalin Matra PFK dan menetapkan Pedoman Teknis Operasional; g
- i. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka Program Jalin Matra;
- h. melaksanakan verifikasi dokumen pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Program Jalin Matra PFK dari Pemerintah Desa dan menyampaikan hasilnya Bupati.
- j. melakukan fasilitasi/pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Jalin Matra.
- l. mendokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan Jatin Matra;
- k. fasilitasi pengaduan dan penanganan masalah;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

## Tlm Penggerak PKI( Kabupaten; 3l

- a. membantu melakukan sosialisasi Kegiatan Program Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan PKK mulai tingkat Kabupeten, Kecamatan dan Desa.

Tim Penggerak PKK Kabupaten adalah Mitra Kerja Pemerintah Kabupaten yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin. Tim Penggerak PKK Kabupaten memiliki tugas dan tanggungiawab meliputi:

- b. mendukung Program Jalin Matra PFK melalui Program dan Kegiatan TP-PKK Kabupaten yang relevan.
- d. mendukung tugas sekretariat Program Jalin Matra PFK Kabupaten
- c. melakukan fasilitasi pokmas KRTP pasca program melalui dukungan kegiatan L0 program pokok PKK.

## Tenaga Pendamptng Kabupaten; 4l

Tenaga Pendamping Kabupaten adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP) Kabupaten Situbondo untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra PFK di Desa. Untuk mendukung tugas dan fungsi pendamping dapat diangkat tenaga pendamping desa sesuai dengan kebutuhan. Tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

- a. membantu Sekretariat Kabupaten dalam pelaksanaan Program Jalin Matra PFK;
- b. Memfasilitasi Sekretariat Desa dalam melaksanakan Frogram Jalin Matra PFK;
- c. mengendalikan tenaga pendamping Desa dalam rangka pendampingan kelompok KRTP dan atau KRTP;

- d. memfasilitasi proses Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- e. memberikan Bimbingan Teknis bag KRTP dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan;
- g. membantu penanganan pengaduan dan masalah dalam Program Jalin Matra PFK;
- f. melakukan kegiatan monitoring evaluasi terhadap Pelaksanaan Program Jalin Matra PFK di tingkat Desa;
- h. melaporkan perkembangan kegiatan kepada Sekretariat Program Jalin Matra PFK Kabupaten.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Program Jalin Matra PFK Provinsi.
- i. Memflasilitasi penyusunan laporan pertanggungiawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;

## 5l Ttm Fasllltasl Kecamatan;

Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan bagian dari Sekretariat Program Jalin Matra PFK Kabupaten di tingkat Kecamatan, yang beranggotakan Camat, Kasi Pembangunan Kecamatan serta Ketua TP-PKK Kecamatan. Tugas dari tim fasilitasi Kecamatan adalah:

- a. membantu Sekretariat Kabupaten dalam melakukan pembinaan, monitodrg, evaluasi, dan pelaporan program Jalin Matra;
- c. memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalatr.
- b. memfasilitasi sosialisasi Program Jalin Matra PFK di Desa;
- d. memfasilitasi usulan dan dokumen pencairarr, serta pelaporan dan pertansgungiawaban pelaksanaa.n Program Jalin Matra.

## 6l Tlm Penggerak PKII Kecamatan.

- a. Membantu melakukan sosialisasi Kegiatan Program Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan pKK

Tim Penggerak PKK Kecamatan adalah Mitra Kerja Camat yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk Meningkatkan kesejahteraan latrir bathin. Tim Penggerak PKK Kecamatan memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- b. Membantu melakukan koordinasi dengan TP-PKK Desa dalam rangka Program Jalin Matra PFK ;
- d. Mendukung tugas Tim Fasilitasi Kecamatan.
- c. Mendukung Program Jalin Matra PFK melalui Program dan Kegiatan TP-PKK Kecamatan yang relevan.

## 2.2 ORGAIIISASI PEL/TKSANA DESA

Pelaksana Desa terdiri dari :

## U Sekretarlat Desa;

- a. Penanggungiawab, dari Kepala Desa;

Sekretariat Desa adalah penanggungiawab bantuan keuangan khusus dalam rangka PF'K di tingkat Desa. Susunan anggota Sekretariat terdiri :

- b. Pembina, dari Ketua PKK;
- d. Ketua, dari unsur Ketua LPMD;
- c. Pengawas, dari Ketua BPD;
- e. Sekretaris, dari Sekretaris desa setempat;

- Bendahffd, dari bendahara desa setempat. f.

T\rgas dan Tanggungiawab Sekretariat Desa meliputi:

- melaksanakan verilikasi dan klarifikasi data RTS; a.
- membuat dokumen pengajuan pencairan banttran keuangan kepada Bupati untuk Program Jalin Matra PFK; b.
- menetapkan daftar penerima bantuan dan jumtatr bantuan dengan keputusan Kepala Desa; c.
- menetapkan keanggotaan Sekretariat Desa, Pendamping Desa dan Pokmas KRTP melalui Keputusan Kepala Desa; d.
- memfasilitasi pembukaan rekening atas nama kelompok KRTP; e.
- menyalurkan bantuan kepada KRTP melalui rekening Kelompok KRTP. f.
- melakukan pemantauan dan pembina.an terhadap realisasi dan pemanfaatan bantuan di KRTP; g.
- memfasilitasi pelaksanaan Sosialisasi melalui Rembug Warga; h.
- mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Program Jatin Matra PFK di masing-masing Desa; i.
- membantu penanganan pengaduan masalah dalam program Jalin Matra PFK; j.
- melakukan bimbingan teknis dan pendampingan paska program; k.
- l. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungiawaban realisasi bantuan keuangan desa kepada Bupati melahii Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Situbondo.

## 2l Ttm Penggerak PI$t Desa;

- a. membantu melakukan sosielisasi Kegiatan Program Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan pKK

Tim Penggerak PKK Desa adalah Mitra Kerja Pemerintah Desa yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk Meningkatkan kesejahteraan lahir bathin. Tim Penggerak Desa memiliki tugas dan tanggungiawab meliputi:

- b. membantu Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka Program Jalin Matra;
- d. mendukung Program Jalin Matra pFK Kegiatan TP-PKK Desa yang relevan. melalui Program dan
- c. menugaskan Kader PKK Desa pelaksanaan PFK. untuk mendampingi
- e. mendukung tugas Sekretariat Desa Program Jalin Matra PFK .

## 3l Pendamplng Desa;

Pendamping Desa adalatr tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa untuk *emfasiiitasi pelaksanaan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa. Pendampins Desa merupakan Kader pKK yang mendamping Pokmas dan KRTP dalam pelaksanaan Program Jalin Matra pFK . Kader PKK yang memenuhi persyaratan kemudian disepakati melalui rembug warga tingkat desa serta ditetapkan dengas-Surat Keputusan Kepala Desa. Jumlah Pendamping Desa disesuaikan dengan jumlah KRTP dan minimal z (dua) orang. Tugas dan Tanggungiawab :

- a. memfasilitasi klarifikasi terhadap perubahan calon RTS;
- b. memfasilitasi pembentukan kelompok KRTp;

- memfasilitasi pendalam€u1 kebutuhan KRTP dan perencanaan realisasi usaha/ bantuan KRTP; C
- memfasilitasi Pencairan Bantuan KRTP dari Rekening Kelompok; d.
- membantu dan memantau KRTP dalam merealisasikan bantuan sesuai dengan rencana usatra; e.
- memberikan Bimbingan Teknis bagi KRTP dalam mengelolatr usaha dan pemanfaatan bantuan; f.
- memfasilitasi laporan pertanggungiawaban realisasi bantuarr yang dilaksanakan oleh KRTP; g.
- menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pendamping Ikbupaten. h.

## 4l Kelompok Masyamkat;

Kelompok masyarakat (Pokmas) adalah sekumpulan KRTP

yang secara sukarela dan partisipatif bersepakat bergabung dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat modal sosial. Pokmas berfungsi sebagai lembaga channeling datam rangka mengefeldifkan pencairan bantuan, realisasi usaha KRTp, bimbingan usaha serta pengembangan jejaring. Kelompok KRTP beranggotakan maksimal 20 KRTP dan atau memperhatikan kedekatan tempat tinggal. susunan pengurus Pokmas KRTP terdiri dari ketua dan bendahara yang beiasal dari KRTP dan atau ART sasaran yang menjalankan usaha yang diprioritaskan perempuan.

Tugas dan Tanggungiawab Pengurus pokmas antara lain:

- b. menyalurkan pencairan dana bantuan ke anggota pokrnas secara bertahap;
- a. membuka rekening atas nama kerornpok KRTP dengan specimen Ketua dan bendahara kelompok;
- c. mengkoordinasikan dan memantau perkembalgan realisasi bantuan anggota;
- e. melakukan kegiatan pertemu€rn kelompok secara berkala.
- d. mengkoordinasikan realisasi kegiatan usatra bersama oleh anggota kelompok;

## III. MEKAIYIS}IT KEGIATAil

Mekanisme kegiatan sebagai proses, maka langkah kerja dijelaskan dalam mekanisme pelaksanaan, sebagai berikut :

- a. Sosialisasi di Kabupaten bertujuan memberi penjelasan PFK dan menjalin komitmen deri berbagai Dinas/Instansi sektoral maupun pelaku pembangunan lainnya agar mendukung PFK di Kabupaten.

## 1. SOSHI,ISASI DI I(ABIIPATEN

- b- Sosialisasi diikrrti beberapa unsur diantaranya dari Dinasilnstansi Kabupaten terkait, TP PKK Kabupaten, Camat, TP PKK Kecam atar1, Kepala Desa, Pendamping Kabupaten dan dapat melibatkan/diikuti DPRD Kabupaten, kalangan LSM dan perguruan Tinggi.
- c. Agenda Sosialisasi adalah (i) penjelasan PFK, (ii) penyamaan persepsi dan rencana pelaksanaan PFK, (iii) sinkronisasi dal integrasi program /keglatan untuk mendukung PFK, (rv) Tindak I-anjut pelaksanaan Kegiatan PFK.

## 2. PRA RTMBUG ITARGA

Pendamping Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan.

Pra rembug warga adalah pertemuan khusus yang diadakan sebelum Re