UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT, JAMBI DAN RIAU (berlaku 10 Agustus 1957)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa, dengan memperhatikan perkembangan ketatanegaraan serta hasrat rakyat di daerah yang bersangkutan dan sejalan dengan usaha Pemerintah untuk mencapai terbentuknya daerah-daerah swatantra yang memenuhi syarat-syarat bagi penyelenggaraan pemerintahan yang serasi, memandang perlu meninjau kembali wilayah daerah swatantra Propinsi Sumatera-Tengah sebagaimana telah dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1950 dan membagi wilayah termaksud dalam tiga bahagian, untuk ketiga wilayah mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I, masingmasing dengan nama Sumatera Barat, Jambi dan Riau,
- b. bahwa berhubung dengan pertimbangan ada di atas, maka peraturan pembentukan , Propinsi Sumatera Tengah yang lama tersebut sub a di atas perlu dicabut dan diganti dengan peraturan pembentukan ketiga daerah swatantra tingkat I termaksud sub a di atas,
- c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat I tersebut lebih dahulu, perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat,
Mengingat
: ________________
- Mengingat : 1. Pasal-pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Darurat No. 6 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 9),
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya tanggal 7 Agustus 1957,
MEMUTUSKAN :
1. Mencabut :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Tengah.
2. Menetapkan
2. : BARAT, JAMBI DAN RIAU.
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA
Bab I - Ketentuan Umum
Pasal 1
- (1) Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1950 dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I masing-masing dengan nama dan batas-batas sebagai berikut,
- a. Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Kabupaten-kabupaten,
1. Agam
2. Padang/Pariaman
3. Solok
4. Pasaman
5. Sawahlunto/Sijunjung
6. Limapuluh Kota
7. Pesisir Selatan/Kerinci, dikurangi dengan wilayah Kecamatan-kecamatan,
1. Kerinci Hulu,
2. Kerinci Tengah dan
3. Kerinci Hilir, dan
8. Tanah Datar,
kesemuanya termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25), Kotaprajakotapraja,
9. Bukit Tinggi dan
2. 10.Padang,
termaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara,tahun 1956 No. 20),
- 11.Sawahlunto
- 12.Padangpanjang
- 13.Solok dan
- 14.Payakumbuh,
termaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19),
- b. Daerah tingkat I Jambi, yang wilayahnya meliputi wilayahwilayah Kabupaten-kabupaten,
1. Batanghari dan
2. Merangin,
termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25),
3. Wilayah Kecamatan-kecamatan,
1. Kerinci Hulu
2. Kerinci Tengah dan
3. Kerinci Hilir, dan
4. Kotapraja Jambi termaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 20),
- c. Daerah tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi wilayahwilayah Kabupaten-kabupaten,
1. Bengkalis
2. Kampar
3. Inderagiri, dan
4. Kepulauan Riau,
termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25),
5. Kotapraja Pakanbaru, termaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19).
- (2) Apabila dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang Darurat ini selanjutnya tidak ditegaskan mana daerah yang bersangkutan maka yang dimaksud dengan istilah "Daerah" ialah "Daerah tingkat I Sumatera Barat", "Daerah tingkat I Jambi" dan/atau "Daerah tingkat I Riau".
Bab I - Ketentuan Umum
Pasal 2
- (1) Pemerintah Daerah-daerah tingkat I Riau berkedudukan di Tanjung Pinang, Daerah tingkat I Jambi di Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera Barat di Bukittinggi.
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka setelah mendengar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, tempat kedudukan Pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1) dengan keputusan Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayah Daerahnya.
- (3) Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan Pemerintah Daerah untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.
Bab I - Ketentuan Umum
Pasal 3
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-daerah tingkat I Riau, Jambi dan Sumatera-Barat masing-masing terdiri dari 30 anggota.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah-daerah tingkat I Riau, Jambi dan Sumatera-Barat masing-masing terdiri dari 5 orang, dalam jumlah mana tidak termasuk Kepala Daerahnya.
Bab II - Tentang urusan rumah tangga daerah
Pasal 4
- (1) Dengan tidak mengurangi kemungkinan penambahan kewenangan pangkal dari Daerah, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus hal-hal yang dahulu diserahkan kepada pemerintah daerah Propinsi Sumatera-Tengah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturanperaturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan urusanurusan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah Propinsi Sumatera-Tengah yang sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini masih berlaku terus, dengan ketentuan bahwa di mana dalam Peraturan-peraturan Pemerintah itu masih disebut "Propinsi" atau "Propinsi Sumatera-Tengah" harus diartikan "Daerah tingkat I Riau", "Daerah tingkat I Jambi" atau "Daerah tingkat I SumateraBarat".
- (2) Penambahan kewenangan pangkal dari Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) dan (4) Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokoko-pokok pemerintahan daerah.
Bab II - Tentang urusan rumah tangga daerah
Pasal 5
A. Urusan tata usaha daerah
- (1) Daerah dengan ## Bab III
Tentang hal-hal yang bersangkutan dengan penyerahan, kekuasaan, campur tangan dan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada Daerah
Bab II - Tentang urusan rumah tangga daerah
Pasal 6
Tentang pegawai-pegawai Daerah
- (1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai Daerah termaksud dalam Pasal 53 Undang-undang No. 1 tahun 1957, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, setelah mendengar Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah yang berkepentingan, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat,
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah,
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada daerah.
- (2) Dengan
Bab II - Tentang urusan rumah tangga daerah
Pasal 7
Tentang hal tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya
- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah, yang dibutuhkan oleh Daerah untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut Undang-undang Darurat ini, diserahkan kepada Daerah dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya.
- (2) Barang-barang inventaris, dan barang bergerak lainnya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, diserahkan kepada Daerah dalam hak milik.
- (3) Segala hutang piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada Daerah, mulai saat penyerahan tersebut menjadi tanggungan Daerah, dengan ketentuan, bahwa penyelesaian soalsoal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk penyelenggaraan tugas kewajiban Daerah, Kementerian yang bersangkutan, menyerahkan kepada Daerah, sejumlah uang yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Daerah termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan itu.
Bab IV - Tentang keuangan Daerah
Pasal 8
Pemerintah Daerah mengatur keuangan daerahnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 56 sampai dengan 61 Undangundang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan menurut Undang-undang No. 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta aturanaturan kelanjutan dan pelaksanaannya.
Ketentuan Peralihan
Bab V - Ketentuan Peralihan
Pasal 9
Semua peraturan daerah termasuk pula "Keuren en reglementen van politie" sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. Staatsblad 1938 No. 652 yang masih belum diubah, ditambah atau diganti oleh pemerintah daerah Propinsi Sumatera-Tengah dan yang masih berlaku sampai saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang
Bab V - Ketentuan Peralihan
Pasal 10
- (1) Peraturan-peraturan daerah dari Propinsi Sumatera-Tengah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1950 yang sejak telah diubah dan ditambah dan yang masih berlaku pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan-peraturan dari Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh pemerintah-pemerintah Daerah itu masing-masing untuk wilayahnya sendiri-sendiri.
- (2) Keputusan-keputusan lain dari pemerintah daerah Propinsi Sumatera-Tengah sepanjang mengenai ketiga Daerah-daerah tingkat I dimaksud dalam ayat (1) mulai pada waktu berlakunya Undangundang Darurat ini dijalankan terus oleh masing-masing pemerintah Daerah itu hingga keputusan-keputusan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi atau diganti dengan keputusan lain.
Bab V - Ketentuan Peralihan
Pasal 11
- (1) Pegawai-pegawai Propinsi Sumatera-Tengah yang hingga saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dipekerjakan dalam wilayah yang termasuk dalam wilayah daerah Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, untuk sementara waktu menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa belanja untuk pegawai-pegawai tersebut harus ditanggung oleh pemerintah daerah Daerah yang bersangkutan, hingga tentang hal status pegawai-pegawai itu dapat ditentukan oleh pemerintah-pemerintah Daerah tingkat I SumateraBarat, Daerah tingkat I Riau dan Daerah tingkat I Jambi bersamasama.
- (2) Pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi Sumatera-Tengah dan sampai pada saat mulai berlakunya Undangundang Darurat ini dipekerjakan di bagian wilayah yang termasuk Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, sesudah berlakunya Undang-undang Darurat ini diperbantukan terus kepada Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat.
- (3) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) diputus oleh Menteri Dalam Negeri dan mengenai ayat (2) oleh Menteri yang bersangkutan.
Bab V - Ketentuan Peralihan
Pasal 12
- (1) Barang-barang milik Propinsi Sumatera-Tengah yang berada dalam wilayah Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, begitu pula segala penghasilan dan bebanbeban, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain dari Propinsi Sumatera-Tengah sepanjang mengenai daerah Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, setelah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini menjadi milik, penghasilan dan beban-beban Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat dan karenanya dalam hal ini untuk selanjutnya pemerintah-pemerintah Daerah-daerah masing-masing ini wajib dan harus membayar segala tagihantagihan yang oleh pemerintah daerah Propinsi Sumatera Tengah dahulu belum dapat dilunasi.
- (2) Barang-barang bergerak milik Propinsi Sumatera-Tengah termasuk barang-barang inventaris yang dibutuhkan oleh pemerintah Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat diserahkan kepada pemerintah Daerah masingmasing yang bersangkutan.
- (3) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diputus oleh Menteri Dalam Negeri.
Bab V - Ketentuan Peralihan
Pasal 13
Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pembubaran daerah Propinsi Sumatera-Tengah dan pembentukan Daerah-daerah tingkat I SumateraBarat, Riau dan Jambi ini, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Bab VI - Ketentuan Penutup
Pasal 14
Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Darurat tentang pembentukan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, Jambi dan Riau".
Bab II - Tentang urusan rumah tangga daerah
Pasal 31
A. Urusan tata usaha daerah
- (1) Daerah dengan ## Bab III
Tentang hal-hal yang bersangkutan dengan penyerahan, kekuasaan, campur tangan dan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada Daerah
Tentang pegawai-pegawai Daerah
Bab II - Tentang urusan rumah tangga daerah
Pasal 53
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah,
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada daerah.
- (2) Dengan
Tentang hal tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya
- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah, yang dibutuhkan oleh Daerah untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut Undang-undang Darurat ini, diserahkan kepada Daerah dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya.
- (2) Barang-barang inventaris, dan barang bergerak lainnya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, diserahkan kepada Daerah dalam hak milik.
- (3) Segala hutang piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada Daerah, mulai saat penyerahan tersebut menjadi tanggungan Daerah, dengan ketentuan, bahwa penyelesaian soalsoal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk penyelenggaraan tugas kewajiban Daerah, Kementerian yang bersangkutan, menyerahkan kepada Daerah, sejumlah uang yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Daerah termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan itu.
Bab IV - Tentang keuangan Daerah
Pasal 56
Ketentuan Peralihan
Semua peraturan daerah termasuk pula "Keuren en reglementen van politie" sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. Staatsblad 1938 No. 652 yang masih belum diubah, ditambah atau diganti oleh pemerintah daerah Propinsi Sumatera-Tengah dan yang masih berlaku sampai saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang
- (1) Peraturan-peraturan daerah dari Propinsi Sumatera-Tengah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1950 yang sejak telah diubah dan ditambah dan yang masih berlaku pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan-peraturan dari Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh pemerintah-pemerintah Daerah itu masing-masing untuk wilayahnya sendiri-sendiri.
- (2) Keputusan-keputusan lain dari pemerintah daerah Propinsi Sumatera-Tengah sepanjang mengenai ketiga Daerah-daerah tingkat I dimaksud dalam ayat (1) mulai pada waktu berlakunya Undangundang Darurat ini dijalankan terus oleh masing-masing pemerintah Daerah itu hingga keputusan-keputusan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi atau diganti dengan keputusan lain.
- (1) Pegawai-pegawai Propinsi Sumatera-Tengah yang hingga saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dipekerjakan dalam wilayah yang termasuk dalam wilayah daerah Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, untuk sementara waktu menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa belanja untuk pegawai-pegawai tersebut harus ditanggung oleh pemerintah daerah Daerah yang bersangkutan, hingga tentang hal status pegawai-pegawai itu dapat ditentukan oleh pemerintah-pemerintah Daerah tingkat I SumateraBarat, Daerah tingkat I Riau dan Daerah tingkat I Jambi bersamasama.
- (2) Pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi Sumatera-Tengah dan sampai pada saat mulai berlakunya Undangundang Darurat ini dipekerjakan di bagian wilayah yang termasuk Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, sesudah berlakunya Undang-undang Darurat ini diperbantukan terus kepada Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat.
- (3) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) diputus oleh Menteri Dalam Negeri dan mengenai ayat (2) oleh Menteri yang bersangkutan.
- (1) Barang-barang milik Propinsi Sumatera-Tengah yang berada dalam wilayah Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, begitu pula segala penghasilan dan bebanbeban, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain dari Propinsi Sumatera-Tengah sepanjang mengenai daerah Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, setelah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini menjadi milik, penghasilan dan beban-beban Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat dan karenanya dalam hal ini untuk selanjutnya pemerintah-pemerintah Daerah-daerah masing-masing ini wajib dan harus membayar segala tagihantagihan yang oleh pemerintah daerah Propinsi Sumatera Tengah dahulu belum dapat dilunasi.
- (2) Barang-barang bergerak milik Propinsi Sumatera-Tengah termasuk barang-barang inventaris yang dibutuhkan oleh pemerintah Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat diserahkan kepada pemerintah Daerah masingmasing yang bersangkutan.
- (3) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diputus oleh Menteri Dalam Negeri.
Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pembubaran daerah Propinsi Sumatera-Tengah dan pembentukan Daerah-daerah tingkat I SumateraBarat, Riau dan Jambi ini, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Darurat tentang pembentukan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, Jambi dan Riau".
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 9 Agustus 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd (SUKARNO)

Penandatangan: MENTERI DALAM NEGERI, ttd (SANOESI HARDJADINATA) Diundangkan

Penandatangan: pada tanggal 10 Agustus 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd (G.A. MAENGKOM) LEMBARAN NEGARA NOMOR 75 TAHUN 1957