PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor 43 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR lO TAHUN 2016 TENTANG PEDOMA.i. � DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA KABUPATEN BUTON UTARA DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA · BUPATI BUTON UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR lO TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMA.i. � DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA KABUPATEN BUTON UTARA
DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ·
BUPATI BUTON UTARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ten tang Perubahan . \_., atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa dan melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Ba.rang/ Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Kabupaten Buton Utara;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tambahan
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
i
..;
... ·==
0
· -----·- • •=usL
...
a:o
�
nn•6R
�
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 · tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No:tnor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor · 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ·
8. Peraturan Pemerintah Namer 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Namer 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan · Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah "Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
I
I
I
I
!
I
1·
I
i
I
1·
[:
I
l:
1·
t
j
f
I
1,
[:
t,
I
r
I
0
0
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015. Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tah.un 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah empat kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/clasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 - Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa; (· r-· 1·
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241 / PMK.07 /2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa {Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 1972);
--1·"'"""'""'""'.--.-""' ' :::n::utc:z:,ias""'
•
iW.i.,QS..'l.iL
"""""
""''"""'""""""'1l"";""" ""'
. =
�
4-*"""'·""
' "·*""
�
-·""l
·illll i
. ""'
'
&lt;rn , -o&lt;a
"'
-'
�
,r; ..
"&gt;Lt,9ii;l
�
-a.!.,!l7
�
-.r.--
.
t
!
t
�
·;;;:, .•
��
1
••
�
•
:;-
��
,.
,.
;
\[
:.i
.
'
0 --,
0
15. Peraturan Menteri Keuangan \_ Nomor 250/ PMK.07 /2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1981); ·
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 20-15 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3); · ·
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
Menetapkan : KABUPATEN BUTON UTARA.
KETENTUAN UMUM
BABI Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. -s. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton Utara.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan merigurus urusan pemerintahan, kepentingan - masyarakat setem.pat ·. berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak. tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. · Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat \_ Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa . yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan - rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
'
I
I
\.
I
I
\
r
I
,\_
-
I
\:
Ii jl
!!
!1
'1
,1
[
11
!
'
0
'
�
I•
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui Penyedia Barang/ Jasa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
16. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang.
15. Penyedia Barang/ J asa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/ jasa.
7. 1 7. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusah, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
BABII MAKSUD ])AN TUJUAN Pa.sal 2
- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati 1111 adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/iJasa di Desa yang dibiayai dengan dana APBDesa.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah. agar pengadaan barang/jasa di Desa dilakukan sesuai dengan tata keldla yang baik dan sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa di desa.
BAB III - PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA Pasal 3
Pasal 3
- (1) Prinsip Pengadaan Barang/Jasa adalah:
- a. efisien yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- r===1=.,=·=r
�
t'al.
'
I
I
·1
I
i
I
I
0
0
- b. efektif yaitu Pengadaan Barang/ Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- d. pemberdayaan masyarakat yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa;
- c. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi. mengenai Pengadaan Barang/ Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/ Jasa yang berminat;
- e. gotong royong yaitu penyediaan tenaga kerja secara euma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan · pembangunan di desa; dan
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yaitu · bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundangundangan.
6. .f, akuntabel yaitu Pengadaan · Barang/ Jasa · harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan · serta dapat di pertanggung jawabkan.
BAB III - PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA Pasal 3
Pasal 4
- (1) Setelah APBDesa ditetapkan, Kepala Desa wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada papan informasi · desa.
- (2) Pada prinsipnya Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royorig dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat,
- (3) apabila tidak dapat dilaksanakan ·secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan · oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
BAB V - ; .' TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Kesatu Swakelola Pasal 5
Pasal 5
:;r,
- (1) Ketentuan umum dalam tata cara Pengadaan Barang/Jasa dengan cara Swakelola terdiri dari:
- a. pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, . pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan;
0
n
- b. khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara Swakelola.
- a. jadwal pelaksanaan kegiatan;
- (2) Rencana pelaksanaan kegiatan dengan cara Swakelola meliputi:
- b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan; ·
- d. spesifikasi teknis apabila diperlukan; dan
- c. gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi;
- e. perkiraan biaya (rencana anggaran biaya/RAB). ·
- a. pelaksanaan Swakelola dilakukan
BAB V - ; .' TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Kesatu Swakelola Pasal 5
Pasal 7
- (1) Dalam rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/.Jasa melalui penyedia, TPK menyusun:
' . :,, -----=::::--•·
.
: IO ' ,I
0
-ndl!=
�
=---W-tlifti
- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ## BAB VII Pamal 10
- ( 1) TPK harus menyampaikan laporan kepada Kepala Deea ..
- (2) Setelah pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa eelesai atau sasaran akhir pekerjaan telah tercapai, TPK menyerahkan hasll Perigadaan · Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- ( 1) Pengawasan pelaksanaan Pengadaan dilaksanakan oleh Camat. Barang/Jasa oleh Bupati
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa setempat. " 1 diawasi oleh masyarakat
BAB VIII - PENGAWASAN Paual 11
Pasal 12
Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
--,.;:, r ---·aa...: ________________:c-...mi
I
,·
I
l
I
t:
I
1.
I
!
I
I
l
i
0
.:
:
BABX KETENTUAN PERALIHAN PasaR 13
- (1) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk pengadaan tanah di desa.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan sebelurn berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sah.
- (2) Pengadaan tanah di desa rnengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan pada saat rnulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilanjutkan dengan rnengikuti peraturan perundang-undangan atau praktik yang berlaku di desa.
BAB VIII - PENGAWASAN Paual 11
Pasal 14
- ( 1) Dalam rnasa transisi selama pemberlakuan Peraturan Bupati ini, Bupati dapat membentuk tim asistensi desa.
- a. Bagian Layanan Pengadaan Sekretaiat Daerah Kabupaten Buton Utara;
- (2) Tim asistensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
- (3) Togas dan fungsi tim asistensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat
- c. unsur Iain terkait di Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
- (1) meliputi:
- a. meningkatkan kapasitas SDM; dan
- b. melakukan pendampingan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
BAB VIII - PENGAWASAN Paual 11
Pasal 15
Ketentuan mengenai bentuk format Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

J;

...

?

,'


## BABXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Euton Utara.


Ditetapkan di• Buranga pada tanggal 'fr - 4 - 2016

EUPATI BUTON UTARA,

··

�

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga pada tanggal 9, '1 ..,. 2016



EERITA DAERAH KABUPATEN EUTON UTARA TAHUN 2016 NO MOR t D

••- l'"""""""""""""'"""

'.

!

f""'=""""""'W.-,,.,\_,...,..,\_\_,, \_\_

,.,;•W.

4L-"""'-

�

i

,.

i

I

I

Ii i·

Ii i'

I

I'

;

,.

I

f,

!,

!i

I:

Ir

I:

I

v

I

j

I

I

i

cc=-u:,m

&lt;===::: ________________=J·., ...

I

�

•

;

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI EUTON UTARA NOMOR: IO 1"A.f1UtJ 1,01(?

TANGGAL:

-=t-,C,j- wib

TENTANG: PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/ � IASA DI DESA KABUPATEN BUTON UTARA.

## A. Format Rencana U mum Pengadaan Barang/ J asa

| No. | Nama Keziatan | Lokasi | Sumber Dana | Pagu (Rp) | Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|-------|-----------------|----------|---------------|-------------|---------------------|--------------|
| | Dst... | | | | | |

.

,

20 ..

Kepala Desa

(

.

·.)

I

I

!

I

I'

I.

r

.

i;

,·

r·

I:

f:

I:

!!

i

## B. Format Surat Permintaan Penawaran

## KOPTPK

Nomor

Lamp

Perihal

...

'

.

Kepada

Yth.

Di

...

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan ... , dimana didalamnya terdapat paket pekerjaan

0

No

I

Jenis Barang/ J asa

I

Volume

Satuan

Adapun spesifikasi teknis yang kami persyaratkan adalah:

1. ruang lingkup pekerjaan

- .

2. daftar barang/jasa.

Q

Maka apabila saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga.

Surat penawaran dialamatkan kepada . .. . . .. . .. . . . selaku Tim Pengelola Kegiatan dengan ketentuan sebagai berik:ut:

1. surat penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterei Rp. 6.000,- dan harus sudah kami terima tanggal . 2. surat penawaran dilarnpiri :

- a. daftar penawaran harga termasuk pajak, bea meterai dan jasa penggandaan;

- b. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan

- c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dernikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pengelola Kegiatan

.

...

I

I

0 ,

## C. Format Surat Penawaran Harga

## KOP PENYEDIA BARANG/JASA ... '

Nomor

Lamp

Perihal

Penawaran Barga

Kepada

Yth.

Ketua

Tim

Pengelola

Kegiatan

.

Di

...

.

Menanggapi Surat · permintaan penawaran dari Ketua Tim Perigelola Kegiatan Nomor ... tanggal hal permintaan penawaran, maka bersama 1n1 kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah rincian

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini kami sampaikan :

sebesar Rp. ( ) dengan sebagaimana terlampir.

1. daftar rincian penawaran harga;
2. foto copy Surat Izin U saha Perdagangan (SIUP); dan
3. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat penawaran harga kami buat untuk menjaclikan periksa.

Direktur / Pimpinan/Pemilik,

...

;

[:

'

...

0

## D. Format Daftar Rincian Harga Barang/Jasa

## KOP PENYEDXA BARANG/JASA

## DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA BARANG/JASA

| No | Jenis Baranz/ Jasa | Volume | Satuan | Harga Satuan | Harga |
|------|----------------------|----------|----------|----------------|---------|
| A. | JUMLAH | | | | |
| B. | PPN 10% | | | | |
| | TOTAL (A+ | | | | |
| | B) | | | | |

... ,

Direktur / Pimpinan / Pemilik,

...


,

��

!i:S""=OO=&lt;Ca

... \_

...

T

l

1

\

j

l

l

)

-1··-·-=·""1'

I

I

I

I

I

.

�

.,-:-;,.·

2.

.

�

'

I

i

i

f.

I

i

I

.

I·

I

I

1

I

I,

I

I

'·

I

,.

il

,;

:l

I

I

!I

1!

I:

I'

I

,,

I

## E. Format Surat Undangan Negosiasi atau Tawar Menawar Harga

## KOP TPK

Nomor

Lamp

Perihal

... ,

;

.

Kepada

Yth.

Undangan

Di

• • •••••••I I I I I I I I I I I I I I I I

Menanggapi surat penawaran harga saudara Nomor .. . .. . .. .. .. . . . Tanggal .. . . .. . .. .. . Perihal Penawaran harga. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

disampaikan, atas perhatiannya Demikian surat 1n1 diucapkan terima kasih.

1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga satuan saudara, pada prinsipnya kami tidak keberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang saudara ajukan kami perlu melakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap penawaran saudara tersebut.

- Untuk keperluan dirnaksud kami mengharap kehadiran 2.

- saudara besok pada :

- Harl

Tanggal

Jam

Tempat

Acara

Ketua Tim Pengelola Kegiatan

.

I I I I I I I

&lt;I

Il I I I I I Il I

I I I I I I I I I I I I. I I I I I I I I

•.

·-o

·

rr-. i\_) '·· �

UCi!WWW...:Z::iJ;WWWD:Gl

I

I

,;\_

## F. Format Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi

## BERITA ACARA KLARlf.FIKASI DAN NEGOSIASI

Pekerjaan :

Nomor TPK

.

N omor Penyedia: .. ·

.

.

Pada hari ini .. . .. . .

tanggal . .. .. .. . .. .. ..

bulan .. . .. .. . .. .. . .. .. .

tahun bertanda tangan di bawah ini telah melakukan klarifikasi dan negosiasi

pada pukul . .. .. .. .

dengan mengambil tempat di

, kami yang harga atas pekerjaan

.

dengan

Pada saat klarifikasi dan negosiasi harga pihak penyedia jasa yang di hadiri oleh menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan pihak Penyedia Barang/ J asa dari .

1. Bahwa pihak Penyedia Barang/ Jasa dari menyatakan telah menerirna sernua surat yang berkaitan dengan proses pekerjaan... .
2. Adapun . mengenai pangajuan penawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut disampaikan sebagai berikut :
2. Bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa dari menyambut baik dan mengucapkan terima atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerjasama yang telah berjalan dapat dilanju tkan.
- a. Besamya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dari adalah sebesar Rp. . . ( ) termasuk beban pajak dan bea materai.
5. esepa a an 1n1 enzan nncian se a zar en u c. Setalah dilakukan beberapa pembicaraan balk menyangkut negosiasi serta beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan Penyedia Barang/Jasa dari sebesar Rp . ( ) menjadi sebesar Rp ( ) termasuk be ban pajak dan bea materai yang harus dibayar Penyedia Barang/ Jasa dari ... dan menyampaikan surat penawaran yang baru sesuai hasil k k t . . d . . b . b lk t .
- b. Adapun rnengenai rincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat secara rind dalam lampiran surat penawaran harga.

| No | Jenis Barang/ Jasa | Volume | Satuan | Harga Satuan | Harga |
|------|----------------------|----------|----------|----------------|---------|
| | A. JUMLAH | | | | |
| | B. PPN 10% | | | | |
| | TOTAL (A+ B) | | | | |

�

ll'.s;:::ii.z:n:t rr:c,.::::c.:;,,ca..am:::,

...

�

Q't1;w-!':.µi tNJ.ii.LCi!!;.iJ..,•\.titS!KW..2"¥"-

�

::.,.:.;u

..

�

rsrp,,..,,...,,,,...:ni::,o,a,c,;,;;s,

�

�

.r

�

.::'·.uz,..

'

i

... -:\_ ... --

�

��

·

I

'

0

0

-

- d. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi harga adalah bahwa masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses kerjasama ini dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat · setelah proses klarifikasi dan negosiasi harga disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur /Pimpinan/ Pemilik

Tim Pengelola Kegiatan

.

...

1. Nama (Ketua) TIO
3. Nama (Anggota) TTD
2. Nama (Sekretaris} TTD

.

.

.

## G. Format Pengumuman Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

## KOPTPK

## PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor :

.

0

0

Nama Paket Pekerjaan:

.

Nilai Pagu

.

.

.

Berdasarkan hasil Klarifikasi d.an . negosiasi harga Pengadaan Barang/ J asa nomor: . . . . . . . . dan nomor: . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . maka TPK menyampaikan Pengumuman Pemenang pada paket tersebut di atas sebagai berikut :

Nama Penyedia

Nama Direktur/ Pimpinan/ Pernilik

Alamat

NPWP

Harga Penawaran Setelah Negosiasi:

Terbilang

:

{

)

Demikian Pengumuman ini kami sampikan.

Tim Pengelola Kegiatan

.

1. Nama (Ketua)

TID

.

2. Nama {Sekretaris)

TIO

.

3. Nama (An.ggota)

TID

.

=.

-----·

## H. Format Pesetujuan Penawaran

## KOPTPK

Nomor

Lamp Perihal

Persetujuan

Penawaran Barga

Yth.

Di

Kepada

... ,

.

·························

Berdasarkan surat saudara Nomor : tanggal ... , hal Penawaran Harga dan berdasarkan berita acara klarifikasi dan negosiasi harga nomor : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan ... -, maka kami sampaikan bahwa setelah menerima dan mempelajari isi surat saudara serta Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Barga, maka pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menerima dengan penawaran harga yang telah disepakati sebesar Rp ( ).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kehadiran saudara besok pada :

Harl

Tanggal

Jam

Tempat

.

Acara Penanda tanganan Surat Perjanjian Adapun konsep perjanjian sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pengelola Kegiatan ,

••••••••••••••••••••••••••

�

••••••••••

i

I

i

I

!

I

I

I·

I

O

-

## I. Format Perjanjian

## PERJ.ANJIAN

Nomor:

.

Pada

hari 1n1

. . . . .. . . . .. . . . .. . . . ..

tanggal...

bulan

.

tahun...

bertempat di..

,

kami yang bertanda tangan di

bawah ini:

- I. Nama

.

Jabatan

Ketua Tim Pengelola Kegiatan

.

Alamat

.

- Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- II. Nama

,&amp; •••••••••

Jabatan

Direktur/Pimpinan/ Pemilik

.

Alamat

.

Nomor:

.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

## BABI

## RUANG LINGKUP PEKERJAAN Pasal 1

Ruang lingkup pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah

.

## BAB II NILAI PJEKERJAAN Ps1sal 2

- Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah sebesar termasuk pajak dan bea materai,

## BAB Ill HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima hasil [pekerjaan tepat pada waktunya.
- (3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkarr hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

- .

..,...,.,.. ...

""'"'T'r · ·

o:;J,

!

�

�


��

·""1

..

ltLJSi""""'!

-

'l!""'


;:,;,;:

,;c;= .

••

,="'=·,..,..\_,,

i

..

�

!

==·

�

1·=-

�

-

iJ

: ii

.

.

;1

,

I

�

·-:::-,-==··


'

-

## BAB IV JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Pasal 4

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah hari kerja mulai tanggal.. sampai dengan sehingga pekerjaan hams selesai dan diserahkan pada tanggal .

## BABV FORCE MAJEURE

## Pasal 5

0

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatau keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.

- (2) Apabila terjadi keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat {l), maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

## BAB VI S.t\NKSI

Pasal 6

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar % dari nilai pekerjaan dengan nominal sebesar Rp ( ; )

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Paaal 7

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PlllAK KEDUA,

·····································

PIHAK PERTAMA,

...

Mengetahui

Kepala Des a

.

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,

···································

"'"'"

nwww

�

--T

�

-

1

i

I

t

i

r

l

I.,

.

.

## J. Format Penyerahan Hasil Pekerjaan

## KOP PENYEDIA BARANG/JASA ... ,

Nomor

Lamp Perihal

Penyerahan Hasil Pekerjaan

Kepada

Yth.

Ketua

Tim

Pengelola

Kegiatan

.

Di

...

0

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : dan . . . . . . . . . . . . . . maka perlu sampaikan bahwa pekerjaan . . . . . . . . . . . . . telah selesai dan dengan ini kami kirimkan hasil pelaksanaan pekerjaan , untuk dapat diteliti apakah sudah sesuai dengan spesifi.kasi teknis atau belum.

Demikian surat mi kam.i sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur /Pimpinan/Pemilik,

••••••••••••••••••••••••••••• , •• 11·,,,,

.

·:

I

I

i

ii

L

,I

1,

It ti

::

,.

!.

## K. Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKER.JAAN

Nomor:

.

0

Pekerjaan :

.

Pada hari ini tanggal bulan tahun pada pukul bertempat di.. , kami yang bertanda tangan di bawah ini secara bersama sama telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan... yang telah dikerjakan Penyedia Bararig/ Jasa dari

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan dengan Pihak Penyedia Barang/ J asa dari .

Pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan pihak Penyedia Barang/ Jasa dihadiri oleh , dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Pengelola Kegiatan menyatakan telah menerima hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa dari dan telah sesuai dengan yang telah disepakati bersama; dan

2. Penyedia Barang/Jasa dari menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan

Adapun mengenai pangajuan penawaran untuk melaksanakan kegiatan ; ; · .

Demikian Berita Acara ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

i

I

'

l

I

I

i

1·

I

«-. \!,,,..; .,,;\_r

Direktur /Pimpinan/Pemilik,

.

. . . . . . . . .

. . .

.

. .

. . . . .

.

. .

. . . .

.

.

.

.

. .

. . .

Tim Pengelola Kegiatan

.

1. Nama (Ketua)

'ITD

.

2. Nama (Sekretaris) TID

.

3. Nama (Anggota) TID

.

Mengetahui

Kepala Des a

.

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,

...

™•

...t#JC.i'.

��

..::,T1;.o

J -

I

I

(

•• .;:::p.i,i

:

:

..

.

L. Format Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan

··

## SERITA ACARA PENERIMA BASIL .PEKERJAJ.i.'N

Nomor:

.,

.

Pekerjaan :

.

Pada hari ini . .. .. .. tanggal .. .. . . • .. .. . .. bulan

;

!

tahun

.

pada pukul

bertempat di. �

, telah dilaksanakan pembayaran

atas pekerjaan

antara :

·

I. Nam.a

.

Jabatan

Ketua Tim Pengelola Kegiatan

.

Alam.at

.

Selanjutnya disebut

PIHAK

KESATU

II. Nam.a

.

Jabatan

Direktur/Pimpinan/ Pemilik

.

Alam.at

.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan

berupa... dalam keadaan baik dari

PIHAK

KEPUA

sesuai dengan

Surat

Perjanjian

Nomor

..

dan

Nomor

:

.

tertanggal

.

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa

.

dalam . keadaan baik kepada

PIHAK

KESATU

sesuai dengan

Surat

Perjanjan Nomor

dan Nomor :

tertanggal

.

Demikian Berita Acara ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur / Pimpinan/ Pemilik,

Ketua Tim Pengelola

Kegiatan

,

...

Mengetahui

Kepala Des a .

Selaku Pernegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,

···································

Nomor:

.

l

l

I

t·

i:

t

[

t

I

!

I·

I

I:

i

I·

I,

f

1

!

(,

i

I

!

:

:

'

,

.

:

I

'

•

## M. Format Berita Acara Pembayaran

## BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor:

.

Pekerj aan :

.

Pada hari ini .. .. .. .

tanggal .. . .. .. .. .. . . .

bulan . . .. .. . . .. . . . .. .. . tahun

.

pada pukul

bertempat di..

, telah dilaksanakan pembayaran

atas pekerjaan

antara :

I.

Nam.a

.

J abatan

Ketua Tim Pengelola Kegiatan

.

Alam.at

.

Selanjutnya disebut KESATU

II. Nam.a

.

Jabatan

Direktur/Pimpinan/ Pemilik.

.

Alamat

.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berdasarkan Surat Perjanjan Nomor

atas

pekerjaan...

telah

membayar untuk pekerjaan...

kepada

PIHAK KEDUA sebesar Rp

(

)

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjan Norn or atas pekerjaan... telah melaksanakan pekerjan... sesuai permintaan PIHAK KESATU dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar Rp ( : )

Pembayaran tersebut disaksikan oleh , Ja:batan Kepala Desa. selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keungan Desa.

· Demikian Berita Acara ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur / Pimpinan/ Pemilik,

Ketua Tim Pengelola

Kegiatan

;;

,

...

Mengetahui

Kepala Des a .

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,

...

'

'

.

•

)


## N. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan

... ,

.

·························

Nomor

Lamp

Perihal

1 Bundel

Laporan Hasil Pekerjaan

Kepada

Yth,

Kepala Desa

;

.

Di

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : . Tahun ten tang Pembetukan Tim Pengelola Kegiatan , maka dengan ini kami laporkan bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan pada . Adapaun dokumen pelaksanaan kegiatan . sebagaimana terlampir. Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pengelola Kegiatan � ,

·····································

-,J

...

·\

.

""

c

'

0. Format Berita Acara Serah Teri.ma Hasil Pekerjaan

## BERITA ACARA SERAH TERIMA BASIL PEKERJAAN

Nomor:

.

Pada hari ini . .. . . .. tanggal .. .. . .. .. .. .. .

terima hasil pekerjaan pada pukul

. . .. .. ..

bertempat di..

- I. Nama

antara :

J abatan

Kepala Desa

Selanjutnya disebut KESATU

Alamat

II. Nama bulan . .. .. .. .. . . .. .. . .. tahun

,

telah dilaksanakan serah

.

.

Jabatan

.

.

Alamat

Ketua Tim Pengelola Kegiatan

.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

.

PIHAK KESATU menyatakan bahwa telah menerima ha.sil pekerjaan berupa dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing berrnetarai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa ... dalam keadaan baik kepada PIHAK·KESATU.

## PIHAK KESATU

## PIHAKKEDUA

Kepala Desa

.

Selaku Pemegang Kekuasaan

Pengelolaan Keuangan Desa,

...

Ketua Tim Pengelola

Kegiatan ...•... ,

.

.


BUPATI BUTON UTARA,

�

H.ABU HASAN

------------------ ------

.

j

I

t

I

r

;.

I

I

.