Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2016 tentang GARA BARAT PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR Yt TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.188).; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, T.ambahan .Lembaran .Negera Republik lndonesia Nomor 5274);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227., Tambahan Lembaran Ne.gera Republik lndonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20i4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2{H4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56{H);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pertanian 43/Permentan/DT:OH)/8/ 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALlKOTA TENTANG KEDUDUKAN, -SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN. Menetapkan
--
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Waiikota .irri yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Walikota adalah W alikota Bima.
3. Sekretaris Daerah .adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, rnemberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing ## BAB II KEDUDUKAN
Pasal 2
- { l) Dinas rnerupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
."'-,
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- ( 1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari:
1. Seksi Ketersediaan Pangan;
2. Seksi Sumberdaya Pangan; dan
3. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri dari:
1. Seksi Distribusi Pangan;
2. Seksi Harga Pangan; dan
3. Seksi Cadangan Pangan.
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
1. Seksi Konsumsi Pangan;
- 2.SeksiPenganekaragrunanKonsumsiPangan;dan
3. Seksi Keamanan Pangan.
- f. Unit Pelaksanan Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
3. pangan; a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksaanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh W alikota terkait dengan tugas dan fungsinya.




## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 5

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- d. pengelolaan urusan ASN; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.



## Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/ negara;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang ketahanan pangan;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketahanan pangan;
- e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang ketahanan pangan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- g. penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
- h. pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bu:kan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- i. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Bagian Ketiga Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

## Pasal 8

- ( 1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan mfrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lairmya;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. peiaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi:
- a. Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. Seksi Sumberdaya Pangan; dan
- c. Seksi Kerawanan Pangan.


## Paragraf 1 Seksi Ketersediaan Pangan

## Pasai '9

- ( 1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi:
1. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
2. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
3. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
4. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
5. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
6. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghiturrgan Pola Pangan Harapan {PPH) ketersediaan pangan;
7. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
8. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
- pangan;dan bahan pemantauan, evaluasi, kegiatan di bidang ketersediaan 9. melakukan penyiapan supervisi dan pelaporan
- l 0. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


## Paragraf 2 Seksi Sumber Daya Pangan

## Pasal 10

- 11) Seksi Surnber Daya Pangan merrrpunyai tugas rnelakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Surnber daya Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan -sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3 Seksi Kerawanan Pangan

## Pasal l l

- ( 1) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang kerawanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)., Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan
- b. penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;.
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penarrgarran kerawanan pangan;
- d. penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- e. penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- f. penyrapan data dan infonnasi kerentanan dan ketahanan pangan daerah;
- g. penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- h. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


## Bagian Keempat

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

## Pasal 12

- t l} Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- {2} Untuk menyeienggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, trarga pangan, dan cadangan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah .sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi:
- a. Seksi Distribusi Pangan;
- b. Seksi Harga Pangan; dan
- "C. Seksi Cadangan Pangan.


## Paragraf l Seksi Distribusi Pangan

## Pasal 13

- i l) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
- b. penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- d. penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan
- e. penyiapan pengembangan kelernbagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
- g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Seksi Harga Pangan

## Pasal 14

- ·( I] Seksi Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang harga pangan.
- i2} Untuk menyelenggarakan tugas .sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Harga Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- b. penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- d. penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. penyiapan bahan penyusunan prognosis neraca pangan;
- f. penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;


.

...--..\_

- g. penyiapan bahan pendarnpingan di bidang pasokan dan harga pangan;
- h. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3 Seksi Cadangan Pangan

## Pasal 15

- ( 1) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta \_pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat { I}, Seksi Cadangan Pangan mempunyai fungsi:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- -c. rneiakukan penyiapan bahan penyusurran ren-cana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- d. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal];
- e. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah;
- f. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

## Pasal 16

- 1 l ~ Bidang Korrsumsi clan Keamanan Pangan mernpunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
- a. Seksi Konsumsi Pangan;
- b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- c. Seksi Keamanan Pangan.


## Paragraf 1 Seksi Konsumsi Pangan

## Pasal 17

- ( 1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas perkapita pertahun;
- e. rnelakukan penyiapan penghitungan tingkat korrsurrrsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. melakukan pen\_yiapan bahan pen\_yusunan peta pola konsumsipangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
1. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang korrsurnsi pangan; clan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerahsesuai dengan tugas dan fungsinya.


## Paragraf 2 SeksiPenganekaragamanKonsumsiPangan

## Pasal 18

- { I] Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan rnempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.
- {2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat { 1), Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:
- koordinasi dalam rangka promosi konsumsi pangan dan pengembangan a. penyiapan bahan penganekaragaman pangan lokal;
- dalam rangka promosi pangan dan pengembangan b. penyiapan bahan analisis -penganeka:ragaman korrsurrrsi pangan lokal
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman {B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras clan non terigu;
- f. penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- g. penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- h. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
1. penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- J. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerahsesuai dengan tugas dan fungsinya.


## Paragraf 3 Seksi Keamanan Pangan

## Pasal 19

- { i) Seksi Keamanan Pangan rnempunyar tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan \_pangan, \_pengawasan keamanan \_pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- b. penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan renearra dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. penyiapan bahan \_pelaksanaan \_pengawasan pangan segar yang beredar;
- e. penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- f. penyiapan bahanjejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- g. penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- h. penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan \_pangan;
- r. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerahsesuai dengan tugas dan fungsinya.


## Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis

## Pasal 20

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis rnempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.

Bagian Keenam Kelom\_pok J abatan Fungsional

## Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 'Sebagian tugas Pemerintah Daerah .sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 22

- 11 ~ Daiam meiaksanakan tugas, .setiap pimpinan unit orgarrisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.


/

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Diundangkan di Kota Bima pada tanggal l?&gt; \)esetn~nr 2016

AM. QURAIS H. ABIDIN

I.

WALIKOTA

BIMA,~

Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal IJ Desernbw- 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR 30!7


•'

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

LAMPI RAN PERATURAN WALIKOTA SIMA NOMOR trf'TAHUN 2016 TENT ANG DINAS KETAHANAN PANGAN

## BAGAN SUSUNAN ORGANISAS I DINAS KETAHANAN PANGAN