PERATURAN BUPATI SAROLANGUN Nomor 6 Tahun 2016 tentang a. Besaran Penghasilan Tetap/Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa: b. Besaran Insentif BPD c. Besaran Insentif RT, Bendahara Desa, Pegawai Sara' dan Da'i/Da'iyah (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR ,4 TAHUN 2016
TENT ANG
PENGHASILAN TETAP /TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,INSENTIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Penghasilan Tetap, Insentif bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
1.
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noinor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonecia
r=&gt;;
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP /TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, INSENTIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PENGHASILAN TETAP /TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan gaji sebagai penghasilan tetap/tunjangan setiap bulannya.
2. Penohasilan tetan Itunianoan dibebankan nada APB
- (3) Besaran penghasilan Tetap/Tunjangan Kepala Desa 45 % (empat puluh lima perseratus) dari besaran rata-rata pagu ADD masing-masing desa.
- (4) Besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit 70 °/o (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.
- (5) Penghasilan tetap kepala urusan dan bendahara desa paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.
- (6) Penghasilan tetap kepala dusun paling sedikit 25 % (dua puluh lima perseratus) dari penghasilan Tetap Kepala Desa perbulan.
- (7) Penjabat kepala desa dan sekretaris desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APB Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
INSENTIF KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Kepala desa dan perangkat desa diberikan Insentif setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan desa dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Bagi kepala desa yang berstatus PNS berhak menerima Insentif dari APB Desa, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## INSENTIF ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

## Pasal 5

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan adalah besaran minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang selanjutnya besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dalam APB Desa.

## BAB IV

## INSENTIF RUKUN TETANGGA

## Pasal 6

- (1) Rukun tetangga diberikan insentif sebagai operasional Rukun Tetangga.
- (2) Insentif rukun tetangga diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran insentif rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan adalah besaran minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang selanjutnya besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dalam APB Desa.

.,·

## BABV

## SUMBER PENGHASILAN TETAP/TUNJANGAN, DAN INSENTIF

## Pasal 8

Penghasilan tetap/tunjangan kepala desa dan perangkat desa, Insentif BPD dan insentif rukun tetangga di desa bersumber dari Alokasi Dana Desa dan termasuk dalam belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada APB Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasa19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.


-

Diundangkan di Sarolangun pada tanggal -1 Jenuan 2016

SEKRETARIS DAERAH,


BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR ~

Cl

Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 1 J~nu.9; 2016 A SAROLANGUN,


CEK ENDRA


lj


## LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 4 TAHUN 2016 TANGGAL "'\ J~nvsn 2016 TENTANG PENGHASILAN TETAP /TUNJANGAN KEPALA DESA INSENTIF ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA.

## BESARAN PENGHASILAN TETAP /TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, INSENTIF ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA.

## a. Besaran Penghasilan Tetap/Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa:

| No. | JABATAN | BESARAN | KETERANGAN |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Kepala Desa | Rp. 2.000.000,- | Perbulan |
| 2 | Sekretaris Sesa Non PNS | Rp. 1.400.000,- | Perbulan |
| 3 | Kepala Urusan | Rp. 8.00.000,- | Perbulan |
| 4 | Kepala Dusun | Rp. 500.000,- | Perbulan |

## b. Besaran Insentif BPD

| No. | JABATAN | BESARAN | KETERANGAN |
|-------|-----------------|---------------|--------------|
| 1 | Ketua BPD | Rp. 600.000,- | Perbulan |
| 2 | Wakil Ketua BPD | Rp. 500.000,- | Perbulan |
| 3 | Sekretaris BPD | Rp. 450.000,- | Perbulan |
| 4 | Anzzota BPD | Rp. 400.000,- | Perbulan |

## c. Besaran Insentif RT, Bendahara Desa, Pegawai Sara' dan Da'i/Da'iyah

| No. | JABATAN | BES ARAN | KETERANGAN |
|-------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | Ketua Rt | Rp. 150.000,- | Perbulan |
| 2 | Bendahara | Rp. 650.000,- | Perbulan |
| 3 | Pegawai Sara' | Rp. 100.000,- | Perbulan |
| 4 | Da'i/ da'iyah | Rp. 750.000,- | Perbulan |