Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 7 Tahun 2012 tentang PEI,IYELENGCARAAN ADMINISARASI KEPENDUDUXAN BUPA'TI MUARA ENIM, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahea utuk menindaklejuti l&lt;.putuse Mentcri Dalam Negeri Rcpublik lDdonesia Nomor r88.34-64a6 Tahun 2016 tentdg Pcmbatalan Beberapa Kctcntuan Pe.atu.d DaeEh Kabupaten MuaE Enim Nomor 5 TahE 2012 Tentang PenyelenssaEan AdminBtrasi Kcpendudukan, perlu menetapkd PeEtunn Daerah tcntang Pctuband Iftdua Atas Peratmn Daerah Nomor 5 T6iun 2012 tentang Penyclenggdz@ Administrasi Kependudukani
- l. Pa$l 18 ayat (6) Undang UndanS Das Nese Republik hdonesia Mengingat
2. Tahun 1945;
3. 2, Unddg-Undang NoEor 2a Tahun 1959 tentang Pemb.ntukm Daeran Tingkat II dan Kot pnja di Sututera Sclatan ll€mbaid Neg@ R.publik Indon€sia Tahu l9s9 Nomor 73, TMbahan kmbaran Negda Nomor 1421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 t€ntang Admirisr.asi KeDendudukan (Lumbard Nesara Rcpublik lndorcsia'raiun 2006 Nomor 124, T@bahan Lembaran Negea R.publiL lndoncsia Nomor 4674) *baSaimana telan diuban dengan Undang-Undms Nooor 24 Tahun 2013 tentang Pcrubahan Atas Undmg-Undang Notuor 23 Tahun 2006 tentang AdministEsi KeFndudrrkar (Lmben Negtra Republik Indon.sis Tahun 2013 Nomor 232, 'Imbat)an trmbaran Ncgtra Republik Indonesia Nomor s47s);
- Undms Undang Noftor 12 Tahun 201r tcntmg PembeDtukan Peraturan Pcrundang Undmgm {L€mbdd Negara Republik Indonesai 'lahun 2011 Nomor a2); 4
- Peraturd Daefrh Nomor 5 'lahuo 2012 lentang Pcnyclcnggaraan Admjnistrasi Kependuduka (lembdan Daerai Kabupatcn Muara Enim 'lahun 2012 Nomor 5) sebagaimana tclah diubal dengan Peraturm Daerab Nomor 5 'lahun 2014 tentmg Perubaban Atas Peraturan Daerah Nomor 5 TahuD 2012 tcntang Penyelenggdaan Administrasi (ependudukb (Lembaran Daerah Kabupaten Muda Enim Tahun 2014 Nomor 5); 5
6. Peratu.an Dae.ah Nomor 2 Tahun 2106 tentmg Peftbentukan da. Susunan Perangkat Dacrah (tf,mbaran Daerah Kabupalen Mua.a Enim Tahun 2016 Nomor 2)i
Dengan Persetujum Bersma
DEWAN PERWA&amp;I,AN RAXYAT DAERAH KABUPATEN MUARA DNIM dan
BUPATI MUARA ENIM
MEMUTUSKAN
Menetapkd : PERA'IIJRAN DAERAH TEN'IANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERAAURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2O]2 IENTANG PENYEI,ENG(]ARAAN ADMINJSTRASi KEPENDUDUKAN,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di MuaE Enim pada teqEal 6 sol,.ric 2cr? BUPATI d,{UARA ENIM Cap MUZAI{IR SAI SOTIAR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 124 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SEMARANG, BANDUNG, DAN MEDAN MENJADI UNIVERSITAS (berlaku 7 Oktober 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, televansi, efisiensi, pemerataan, dan akuntabilitas pendidikan tinggi secara nasional perlu ditingkatkan kinerja perguruan tinggi khususnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP);
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
Mengingat
Menetapkan
:
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 1989 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SEMARANG, BANDUNG, DAN MEDAN MENJADI UNIVERSITAS.
Pasal 1
- (1) Mengubah status beberapa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. IKIP Semarang menjadi Universitas Negeri Semarang;
- b. IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. IKIP Medan menjadi Universitas Negeri Medan.
- (3) Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 2
Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan program pendidikan akademikdan/atau pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu;
- b. Mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, serta mendidik tenaga akademik dan profesional dalam bidang kependidikan.
Pasal 3
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan mengenai IKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT Nomor 11 Tahun 2015 tentang GARA TIMUR PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (berlaku 18 September 2015)
Pasal 1
Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
Pasal 2
Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk mengundangkan Peraturan Daerah dimaksud dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.
Pasal 3
Menugaskan Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk mengambil langkah koordinasi dan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengambil langkah operasional Peraturan Daerah dimaksud.
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal 18 September 2015

Penandatangan: Plt. BUPATI SUMBA BARAT, TTD REKO DETA

Penetapan: Diundangkan di Waikabubak pada tanggal 18 September 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, ## UMBU DINGU DEDI BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 11
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 34 Tahun 1991 tentang TATA CARA PERMINTAAN PATEN (berlaku 11 Juni 1991)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem paten sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten diperlukan ketentuan mengenai tata cara permintaan paten yang sederhana tetapi dapat secara efektif mewujudkan sistem paten tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai tata cara permintaan paten dalam Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398);
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PATEN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Undang-undang Paten adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.
2. Deskripsi atau uraian penemuan adalah
PENJELASAN
Pembukaan
tertulis mengenai cara melaksanakan suatu penemuan sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang penemuan tersebut.
3. Klaim adalah uraian tertulis mengenai inti penemuan atau bagian-bagian tertentu dari suatu penemuan yang dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk paten.
4. Gambar adalah gambar teknik suatu penemuan yang memuat tanda-tanda, simbol, huruf, angka, bagan, atau diagram yang menjelaskan bagian-bagian dari penemuan.
5. Abstraksi adalah uraian singkat mengenai suatu penemuan yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim ataupun gambar.
6. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan paten.
7. Kantor Paten adalah unit organisasi di lingkungan departemen pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang paten.
## BAB II PERMINTAAN PATEN
## Bagian Pertama
## Cara Pengajuan Permintaan Paten
##
PENJELASAN
Pasal 2
- 1) Permintaan paten diajukan kepada Kantor Paten secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai pembayaran biaya permintaan paten yang besarnya dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh Menteri. - (2) Kecuali sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 28 Undang-undang Paten, permintaan paten dapat diajukan sendiri oleh penemu atau orang yang berhak
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 27 Tahun 2003 tentang DI PROVINSI MALUKU UTARA (berlaku 17 Mei 2003)
Pembukaan
Menimbang : bahwa kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan serta aktivitas kehidupan sosial ekonomi
- a. masyarakat di Provinsi Maluku Utara telah berjalan normal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penghapusan keadaan darurat sipil di Provinsi Maluku Utara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2002;
- c. bahwa penghapusan keadaaan darurat sipil di Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang
- Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113);
3. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2002;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGHAPUSAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI MALUKU UTARA.
Pasal 1
Dengan Keputusan Presiden ini keadaan darurat sipil di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2002, dinyatakan dihapus.
Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku Utara berlaku tertib sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2002, dinyatakan tidak berlaku lagi di Provinsi Maluku Utara.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku jam 00.00 WIT tanggal 18 Mei 2003.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 (berlaku 7 Juli 1997)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam Program, Kegiatan Departemen/Lembaga bersangkutan dan Jenis Pengeluaran;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indishe Comptabiliteitwet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672);
4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN
: RUTIN TAHUN ANGGARAN 1997/1998.
Pasal 1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 5
- (1) Sub Sektor-Sub Sektor dari Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997, diperinci ke dalam Program dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran A dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjt dari Program-program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam Kegiatan dan Jenis Pengeluaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Keputusan Presiden ini.

## Pasal 2

Pergeseran jumlah biaya dalam dan/atau antar Kegiatan serta antar Program dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (1)) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994.

## Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.


## Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut tanggal 1 April 1997.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 2011 tentang PENUGASAN (berlaku 10 Juni 2011)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat
:
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Swiss dan Jepang pada tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan 18 Juni 2011 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA: ________________
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,
Bistok Simbolon
KEDUA:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR.H.SUSILOBAMBANGYUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 33 Tahun 2003 tentang PENDIRIAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR (berlaku 26 Mei 2003)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang seni budaya dan dalam rangka mewujudkan pusat unggulan seni budaya, perlu mendirikan Institut Seni Indonesia Denpasar dengan menggabungkan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar dengan Program Studi Seni Rupa dan Desain Universitas Udayana;
- b. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR.
Pasal 1
- (1) Mendirikan Institut Seni Indonesia Denpasar yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut ISI Denpasar.
- (2) ISI Denpasar merupakan perguruan tinggi seni di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional.
Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Denpasar dan Program Studi Seni Rupa dan Desain Universitas Udayana diintegrasikan ke dalam ISI Denpasar, disertai dengan pegawai, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumen (P3D).
Pasal 3
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, segala ketentuan peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Denpasar masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah/diganti
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan
Pasal 5
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Denpasar, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 1998 tentang TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN (berlaku 21 Januari 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri;
- b. bahwa untuk lebih mendukung kelancaran tugas Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, dipandang perlu membentuk Tim Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan tersebut;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN.
Pasal 1
Membentuk Tim Ahli yang diperbantukan pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.
Pasal 2
Tim Ahli dipimpin oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan anggota yang terdiri dari :
1. Sdr. Dr. Djunaedi Hadisumarto,
Asisten III Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
2. Sdr. Ir.Drs. Aidil Yuzar,
Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Sdr. Dr. Ir. Bambang Subianto,
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
4. Sdr. Dr. Boediono,
Direktur Bank Indonesia.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 32 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 1994 TENTANG TIM TARIF DAN FISKAL (berlaku 18 April 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengelompokan baru Kabinet Pembangunan VI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995, perlu diadakan perubahan nama jabatan pada susunan keanggotaan Tim Tarif dan Fiskal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1994;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1994;
2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1994 tentang Tim Tarif dan Fiskal;
4. Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 1994 TENTANG TIM
: TARIF DAN FISKAL.
PERTAMA : 1. berbunyi
Mengubah ketentuan diktum PERTAMA, sehingga sebagai berikut:
"Membentuk Tim Tarif dan Fiskal, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Menteri Keuangan, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Anggota;
4. Menteri Pertanian, sebagai Anggota;
5. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, sebagai Anggota;
6. Asisten I Menko Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Sekretaris."
2. Mengubah diktum KELIMA, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Tarif dan Fiskal dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."
KEDUA
: ________________
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
PENUTUP
Pengesahan
Pengesahan: ditetapkan

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH (berlaku Unknown)
PENJELASAN
Pasal 124
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 telah dinyatakan tidak sah secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PUU / XII/2014 tanggal 17 November 2014; 46/7 - b. bahwa untuk optimalisasi pendapatan dari sektor Retribusi Dacrah maka dilakukan penyesuaian tarif Retribusi Izin Gangguan dan penyesuaian indeks gangguan serta parameter indeks gangguan; 2. bahwa untuk memperjelas tata cara perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditambahkan rumus / formula perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan dilakukan penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan tujuan untuk intensifikasi penerimaan Pendapatan dari sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf C, Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 119 Tahun 1999 tentang BADAN PENINGKATAN KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA - ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI) (berlaku 6 Oktober 1999)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk lebih meningkatkan kerja sama ekonomi antara Negara Republik Indonesia dan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), dipandang perlu untuk membentuk Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia - OKI dengan suatu Keputusan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENINGKATAN KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA - ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI).
PERTAMA :
Membentuk Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia - Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Peningkatan.
KEDUA :
Badan Peningkatan bertugas:
- a. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan ketenagakerjaan antara Negara Republik Indonesia dan negara-negara anggota OKI;
- b. menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Presiden sebagai rekomendasi bagi penyusunan kebijakan Pemerintah di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara anggota OKI.
KETIGA :
Susunan Badan Peningkatan adalah sebagai berikut:
Pengarah :
Ketua merangkap anggota : Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Kehakiman;
3. Menteri Penerangan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Pertanian;
7. Menteri Pertambangan dan Energi;
8. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
9. Menteri Tenaga Kerja;
10. Menteri Pekerjaan Umum;
11. Menteri Perhubungan;
12. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;
13. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
14. Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM;
15. Majelis Ulama Indonesia;
16. Prof. Dawam Rahardjo, S.E.;
17. Drs. Sudradjat DP;
18. Sobari Barimuda;
19. Ir. Bambang Irjanto, MBA.;
20. Zein Masyhur.
Pelaksana :
Ketua merangkap anggota : Muchrim Hakim
Sekretaris merangkap anggota : Usamah Said
Anggota : 1. Mohamad Faisal, S.E., MBA.;
2. Anas Bahfen;
3. Lukman Sugito.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1999

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 28 Tahun 2008 tentang PENUGASAN (berlaku 13 November 2008)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat
:
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, dan Peru pada tanggal 13 sampai dengan 26 November 2008 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet, ttd Lambock V. Nahattands
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 93 Tahun 2004 tentang PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG (berlaku 18 Oktober 2004)
Pembukaan
Menimbang
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2004 TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam rangka memenuhi tenaga terdidik serta guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ilmu pengetahuan Agama Islam, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagai perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama;
- b. bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung merupakan pengalihan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Bangka Belitung yang dikelola oleh Yayasan Sekolah Tinggi Agama Islam Bangka yang pengalihan asetnya telah dilakukan oleh Yayasan Sekolah Tinggi Agama Islam Bangka kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bangka Belitung;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN...
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG.
Pasal 1
- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- (2) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama.
Pasal 2
Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 69 Tahun 2000 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 264 TAHUN 1962 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI LIGA DEMOKRASI, ROTARY CLUB, DIVINE LIFE SOCIETY, VRIJMETSELAREN-LOGE (LOGE AGUNG INDONESIA), MORAL REARMAMENT MOVEMENT, ANCIENT MYSTICAL ORGANIZATION OF ROSI CRUCIANS (AMORC), DAN ORGANISASI BAHA'I (berlaku 23 Mei 2000)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan pada hakekatnya merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia;
- b. bahwa larangan terhadap organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip demokrasi;
- c. bahwa meskipun dalam kenyataannya Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 sudah tidak efektif lagi, namun untuk lebih memberikan kepastian hukum perlu secara tegas mencabut Keputusan Presiden tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan huruf c di atas, maka dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
MEMUTUSKAN:
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 264 TAHUN 1962 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI LIGA DEMO-KRASI, ROTARY CLUB, DIVINE LIFE SOCIETY, VRIJMET-SELAREN-LOGE (LOGE AGUNG INDONESIA), MORAL REARMA-MENT MOVEMENT, ANCIENT MYSTICAL ORGANIZATION OF ROSI CRUCIANS (AMORC), DAN ORGANISASI BAHA'I.
Pasal 1
Mencabut Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization Of Rosi Crucians (AMORC) dan Organisasi Baha'i.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 96 Tahun 1999 tentang BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2000 (berlaku 11 Agustus 1999)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan Ibadah Haji dipandang perlu menetapkan besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk musim haji tahun 2000;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3832);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2000.
Pasal 1
- (1) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan pesawat udara untuk musim haji tahun 2000 adalah sebesar Rp17.758.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :
- a. Biaya Angkutan Udara Indonesia - Jeddah pp : Rp 7.800.000,00
- (2) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- b. Biaya di Arab Saudi : Rp 9.455.200,00
- c. Biaya Dalam Negeri : Rp 502.800,00
Pasal 2
- (1) Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan secara lunas tanpa cicilan.
- (2) Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan kepada rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji setelah mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya setempat yang dimulai tanggal 16 Agustus 1999.
- (3) Penutupan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan pada tanggal 16 Nopember 1999 atau setelah mencapai kuota yang telah ditetapkan.
Pasal 3
- (1) Calon jemaah haji yang telah membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang kemudian karena sesuatu hal tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji atau mengundurkan diri, maka keberangkatannya dinyatakan batal.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dikembalikan seluruhnya.
Pasal 4
- (1) Jumlah jemaah haji tahun 2000 dibatasi sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan.
- (2) Apabila pada tanggal 16 Nopember 1999 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) belum mencapai kuota, Menteri Agama dapat memperpanjang masa pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.
Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1999

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 101 Tahun 2003 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (berlaku 17 Desember 2003)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan konsepsi dan penyusunan sistem jaminan sosial nasional, dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional telah dibentuk Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- b. bahwa dalam perjalanan pelaksanaan tugas Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional, beberapa anggota Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak lagi aktif dalam pelaksanaan tugas baik karena meninggal dunia maupun karena se
Pasal 2
Mengubah ketentuan Pasal 2 dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
4. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 2 dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Susunan keanggotaan Tim SJSN adalah sebagai berikut :
Ketua :
Dr. H. Sulastomo, MPH., AAK.;
Wakil Ketua :
Prof. Erman Rajagukguk, SH., LL.M., PhD;
Sekretaris
:
Dr. Ir. Atifah Thaha, MSc;
Anggota :
1. Dr. Martiono Hadianto, MBA;
2. Drs. Eddy Purwanto, MPA;
3. Dr. Susiyati B. Hirawan;
4. Drs. Soedjono Poerwaningrat;
5. Mohd. Syaufii Syamsuddin;
6. Prof. Dr. dr. Azrul Azwar, MPH;
7. Dr. Darmin Nasution;
8. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH;
9. Lambock V. Nahattands, SH;
10. Drs. Amrun Daulay, MM;
11. Dr. Widyastuti Wibisana, MSc PH;
12. Drs. Firdaus Djailani, MA;
13. Prof. Dr. Payaman Simanjuntak;
14. Drs. Dadi Effendi;
15. Laksma (TNI) Dr. Harijanto Mahdi, Sp. THT., Sp. KL;
16. Drs. Hartono, MSi;
17. dr. Muzni Tambusai;
18. Henry Soelistyo Budi, SH., LL.M;
19. dr. Hasbullah Thabrani MPH. DR (PH).'
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 6 Tahun 2006 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan;
- bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5O4/KPTSllll/2O16 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perattrran Daerah Nomor 3 Tahun 20A6 tentang Retribusi Tanda Daftar Penrsahaan; c.
Mengingat : 1. Pasal ayat Undang-Undang Dasar
18 {6) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567el; 4.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKII.,AN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS
MEMUTUSI(AN:
MenetaPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
Pasal 1
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 20A6 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OO6 Seri C Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlalm.
Pasal 2
Perahrran Daerah ini mulai berla}m pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Penetapan: Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal ?1 Lv+drb't 2OtT DAERAH MUSI RAWAS, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OT7 NOMOR (, NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN ( G /MURA/2OL7\.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 2004 tentang PENUGASAN (berlaku 16 Februari 2004)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden untuk menghadiri KTT D-8 di Tehran, Iran mulai tanggal 17 Februari 2004 sampai dengan tanggal 20 Februari 2004, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
Menetapkan
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
Menetapkan
:
PERTAMA
:
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja untuk menghadiri KTT D8 di Tehran, Iran yang akan berlangsung mulai tanggal 17 Februari 2004 sampai dengan tanggal 20 Februari 2004 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan ttd
Lambock V. Nahattands
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 -
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATISOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 151 Tahun 1999 tentang TIM KERJA IRIAN JAYA, TIM KERJA MALUKU, DAN TIM KERJA RIAU (berlaku 4 Desember 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa disamping tugas-tugas umum membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, Wakil Presiden juga ditugasi Presiden untuk secara khusus menangani penyelesaian beberapa masalah kewilayahan tertentu;
- b. bahwa lingkup dan sifat permasalahan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menyangkut keutuhan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelaksanaan penanganannya sangat memerlukan persiapan yang matang dan arif;
- c. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan tugas tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Kerja untuk membantu Wakil Presiden dalam penanganan permasalahan tersebut;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KERJA IRIAN JAYA, TIM KERJA MALUKU, DAN TIM KERJA RIAU.
Pasal 1
Untuk membantu Wakil Presiden dalam menyelesaikan masalah Irian Jaya, Maluku, dan Riau, dibentuk Tim Kerja Irian Jaya, Tim Kerja Maluku, Tim Kerja Riau.
Pasal 2
Tim Kerja bertugas:
- a. mengumpulkan data, informasi, pandangan keinginan, dan segala keterangan lainnya mengenai permasalahan yang timbul di wilayah yang bersangkutan;
- b. melakukan peninjauan dan mendengarkan langsung berbagai pihak yang berkepentingan ataupun mengetahui langsung permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut;
- c. mengadakan tukar pikiran dengan mengumpulkan pandangan, pertimbangan dan saran dari kalangan dan tokoh-tokoh masyarakat, politik, organisasi kemasyarakatan, akademik dan sebagainya, mengenai permasalahan yang bersangkutan, dan kemungkinan penyelesaiannya;
- d. melakukan kajian terhadap hasil-hasil kegiatan tersebut a, b dan c;
- e. menyusun laporan, memberikan pertimbangan kebijakan dan saran tindak kepada Wakil Presiden.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas, Tim Kerja memperoleh arahan dari dan bertanggung jawab kepada Wakil Presiden.
Pasal 4
- (1) Tim Kerja terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Wakil Presiden.
Pasal 5
- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas seluruh Tim Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Dukungan staf dan administrasi lainnya yang diperlukan seluruh Tim Kerja diberikan oleh Sekretariat Wakil Presiden.
Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 189 Tahun 1998 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1986 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1995 (berlaku 29 Oktober 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa langkah-langkah penyempurnaan dan penyiapan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual berikut penyebarluasan pemahamannya, dan upaya penanggulangan pelanggaran di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, selama ini dilakukan secara terkoordinasi oleh Tim Kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995;
- b. bahwa Tim Kerja dimaksud telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan telah memberi hasil yang memadai, sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya;
- c. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan upaya penanganan dan pencapaian hasil di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, dipandang perlu melanjutkan berbagai langkah yang selama ini dilakukan oleh Tim Kerja melalui kelembagaan yang lebih kuat dan permanen;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, keberadaan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995 sudah saatnya diakhiri dan upaya pembangunan dan pengembangan sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual selanjutnya diselenggarakan berdasarkan Keputusan Presiden ini;
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1986 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1995.
Pasal 1
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995.
Pasal 2
Membubarkan Tim Kerja yang dibentuk
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1986 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1995.
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995.
Membubarkan Tim Kerja yang dibentuk
Upaya pembangunan dan pengembangan sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia dan segala kegiatan yang dilakukan serta program kerja Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selanjutnya secara fungsional dilaksanakan dan diteruskan oleh Menteri Kehakiman secara berkoordinasi dengan instansi yang terkait.
Terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini, maka seluruh fungsi kesekretariatan Tim Keppres 34 beralih ke Departemen Kehakiman.
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPPRES REPUBLIK INDONESIA Nomor 153 Tahun 2000 tentang PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA (berlaku 3 November 2000)
Pembukaan
Menimbang:
bahwa untuk meningkatkan dan pemerataan sumber daya manusia yang terdidik di wilayah Irian Jaya, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pendirian Universitas Negeri Papua;
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA.
Pasal 1
- (1) Mendirikan Universitas Negeri Papua.
- (2) Universitas Negeri Papua merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
Pasal 2
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 November 2000 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Penandatangan: ## WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Dikutip dari warta Perundang-undangan No. 2013/TH.XXI Kamis, 14 Desember 2000