PERATURAN BUPATI MA Nomor 3. Tahun 2013 tentang PENATAAN DAN PEMBINAAN MINIMARKET (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR
,,21
TAHUN 2013
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN MINIMARKET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- a. bahwa dengan semakin tumbuh dan berkembangnya usaha minimarket di Kabupaten Situbondo, perlu dilakukan penataan dan pembinaan sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional dan pedagang kecil eceran;
- b. bahwa upaya penataan, pembinaan, dan perlindungan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah, kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakstid pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Pembinaan
- c. Bupati Situbondo tentang Penataan dan Minimarket.
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34681;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
Jalan PB Sudinnan Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur Telepon (0338) 671161 Email : info@pemdasitubondo.go.id
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 364 7);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 );
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
:;
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penye barluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/ 12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur;
::
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN MINIMARKET PENATAAN DAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerin tah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
4. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang clan/ a tau jasa dengan disertai imbalan.
5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki basil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh · orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, yang
(;
5
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
9. Usaha Besar adalah suatu perusahaan baik yang berbentuk badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, dan/ a tau badan usaha milik negara/ daerah atau yang bukan berbadan hukum seperti persekutuan perdata, firma atau CV dengan nilai kekayaan bersih diatas kategori UMKM.
10. Perusahaan adalah bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
11. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pasar tradisional, pusat perbelanjaan, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
12. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk rnelakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
13. Luas lantai penjualan adalah luas ruangan yang diperuntukan bagi aktivitas jual beli/ selling space, tidak termasuk area yang diperuntukan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
14. Pengelola jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistern pendistribusian barang outlet yang merupakan jaringannya.
15. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada pasar tradisional, toko, minimarket dengan tujuan untuk dijual kembali rnelalui proses transaksi dan/atau kerjasama usaba.
16. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian minimarket di wilayah Kabupaten Situbondo, agar tidak merugikan dan mernatikan pasar tradisional, usaha rnikro, kecil, rnenengah, dan koperasi serta antar minimar-ket.
17. Pembinaan adalah segala upaya Bupati dalam pemberdayaan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, rnenengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang rnenjadi suatu usaha yang le~h berkualitas baik dari aspek rnanajemen dan fisik temp~ dapat bersaing dengan pasar modern.
6
18. Izin Usaha Tako Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan minimarket yang diterbitkan oleh Bupati Situbondo.
19. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi, penataan, pembinaan, dan pemberian izin usaha pendirian minimarket.
n
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Setiap pedagang memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan perdagangannya dengan ## BAB III
ASAS DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Penyelenggaraan penataan dan pembinaan minimarket, dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Penataan dan pembinaan minimarket, bertujuan untuk:
- a. melakukan pembinaan melalui penguatan dan pemberdayaan pelaku usaha di pasar tradisional agar mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi dan perilaku konsumen melalui peningkatan layanan, kebersihan, keamanan, kenyamanan dan pengelolaan berbasis manajemen modern dengan nuansa lokal;
- b. meminimalisir timbulnya persaingan yang saling mematikan antara pelaku usaha, terutama bagi keberlangsungan kegiatan usaha di pasar tradisional, usaha mikro dan koperasi;
- c. mengatur dan menata keberadaan maupun dalam pendirian minimarket di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang di sekitar lokasi usaha dan memiliki nilai historis karena menyangkut atas hajat hidup dan keadilan ekonomi;
- d. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha minimarket
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- ( 1) Batasan luas lantai penjualan minimarket adalah kurang dari 400 m 2 (empat ratus meter persegi).
9
- (2) Usaha minimarket dengan modal dalam negeri 100 % (seratus persen) dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m 2 (empat ratus meter persegi).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Pendirian minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket dimaksud.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- ( 1) Penentuan jarak dalam sebagaimana dimaksud dalam wajib
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Sistem penjualan minimarket secara eceran berupa barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
BABV
LOKASIDANJARAKTEMPATUSAHAPERDAGANGAN
Bagian Kesatu Lokasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Minimarket dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di daerah.
Bagian Kedua Jarak Tempat Usaha
Pasall2
Dalam pendirian minimarket harus memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut :
- a. minimarket berjarak minimal 1000 m (seribu meter) dari pasar tradisional dan/ a tau dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/jalan arteri dalam wilayah Kabupaten;
- b. minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai sampai dengan 200 m 2 (dua ratus meter persegi) berjarak minimal 500 m (lima ratus meter) dari pasar tradisional dan u saha kecil sejenis.
BAB VI - KEMITRAAN USAHA
Pasal 13
- ( 1) Setiap pengelola minimarket wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. memberikan peluang/ kesempatan kepada UMKM/pemilik lokasi usaha, dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan usaha dengan penyertaan modal sebagian atau seluruhnya maupun dalam penyertaan modal yang berasal dari kompensasi sewa atau pemanfaatan lokasi usaha; dan/ a tau
- b. dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan pasokan dilaksanakan
BAB VI - KEMITRAAN USAHA
Pasal 14
- ( 1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada minimarket dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Minimarket mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM lokal selama barang tersebut memenuhi persyaratan dan standart yang ditetapkan minimarket.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang {listing fee).
- (4) Kerjasania usaha kemitraan antara UMKM dengan minimarket dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/ space, pembinaan, pendidikan, permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- {5) Kerjasarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia
BAB VI - KEMITRAAN USAHA
Pasal 15
- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara pemasok dengan pengelola minimarket harus jelas, wajar, berkeadilan dan kewajiban masing-masing pihak serta disepakati kedua belah pihak tan pa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu
BAB VI - KEMITRAAN USAHA
Pasal 16
- ( 1) Pembayaran barang dari minimarket kepada Pemasok UMKM, wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah} atau dalam jangka waktu 15 (lima belas hari) setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.
KETENTUAJ'f PERIZINAN
Bagian Kesatu
lzin Usaha
BAB VII - KETENTUAJ'f PERIZINAN
Pasal 17
Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket wajib memiliki izin usaha perdagangan dari Bupati.
BAB VII - KETENTUAJ'f PERIZINAN
Pasal 18
- (1) Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 berupa Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (2) IUTM untuk minimarket diperuntukan bagi pelaku UMKM setempat dan/ atau kerjasama penyelenggaraan usaha antara pelaku UMKM setempat dengan jaringan minimarket.
- (3) Dalam hal tidak ada pelaku UMKM setempat yang berminat, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pengelola jaringan minimarket untuk dikelola sendiri.
BAB VII - KETENTUAJ'f PERIZINAN
Pasal 19
Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha perdagangan pada minimarket yang dimiliki dan/ atau dikelola wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya.
BAB VII - KETENTUAJ'f PERIZINAN
Pasal 20
Surat Jzin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Gangguan {Hinder Ordonantie) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dapat dipindahtangankan kecuali mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk.
Bagian Kedua lzin Pembangunan, Pemindahan clan Penghapusan Minimarket
BAB VII - KETENTUAJ'f PERIZINAN
Pasal 21
Pembangunan, pemindahan, dan penghapusan minimarket harus mendapat izin dari Bupati.
TENAGA KERJA
Paaal 22
- ( 1) Pengelola minimarket wajib menggunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Asing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan penduduk Kabupaten serta berdomisili di sekitar lokasi kegiatan sekurang› kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.
BABIX
WAKTU PELAYANAN
BAB VIII - TENAGA KERJA
Pasal 23
- (1) Waktu pelayanan minimarket adalah sebagai berikut:
2. a . hari senin-jumat dimulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
- b. hari sabtu dan minggu, hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, dimulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Untuk minimarket yang berada di jalan arteri/ protokol diperbolehkan buka selama 24 jam.
BABX
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu Hak
BAB VIII - TENAGA KERJA
Pasal 24
Setiap pelaku usaha perdagangan untuk minimarket berhak :
- a . mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Kabupaten;
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Kabupaten
BAB VIII - TENAGA KERJA
Pasal 25
Pemerintah Kabupaten dalam upaya perlindungan, wajib : memberikan
- a. memberikan kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
- b. menjaga status dan bentuk pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis. agar tidak diubah atau dijadikan minimarket;
- c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mendukung keberlangsungan minimarket;
- d. melakukan pengaturan dan penertiban terhadap pelaku usaha yang menyalahi ketentuan peraturan perundang› undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Kewajiban Pelaku Usaha
BAB VIII - TENAGA KERJA
Pasal 26
Setiap pelaku usaha perdagangan untuk minimar-ket, wajib :
- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. menjaga kearnanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
- f. menyediakan toilet yang memadai;
- g. menyediakan tempat sampah tertutup ditempat yang strategis;
4. h . memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada waktunya;
- i. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- j. untuk pusat perbelanjaan dan minimar-ket menyediakan alat pemadam kebakaran yang memadai, siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya;
- k. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat› lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan
1. menyediakan fasilitas perlindungan dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bagian keempat
Larangan
BAB VIII - TENAGA KERJA
Pasal 27
Setiap pelaku usaha perdagangan untuk minimarket dilarang:
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/ a tau barang dan/ atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang› undangan kecuali ditempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan door to door,
- d. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- f. memperdagangkan barang yang tidak sesuai aturan tata› niaganya.
- g. mengubah/ menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
- h. memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang› undangan yang berlaku.
PENATAAN DAN PEMBINAAN
BAB XI - PENATAAN DAN PEMBINAAN
Pasal 28
- ( 1) Dalam upaya meningkatkan layanan, pengelolaan dan menjaga keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakat atau pelaku usaha pada minimarket, maka Bupati Situbondo melakukan penataan dan pembinaan.
- (2) Dalam rangka penataan minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat ( l), Bupati:
- a. memberdayakan minimarket dalam membina Pasar Tradisional dan mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini;
- b. menertibkan perizinan minimarket;
- c. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam rangka pembinaan minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bupati:
- a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan minimarket sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan kompetensi pengelola minimarket agar mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi, selera dan kebutuhan konsumen, melalui sistem pengawasan oleh SKPD terkait.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Bupati dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
Paaal 29
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 26 dan Pasal 27 dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Pencabutan izin , dan/ atau pencabutan tempat usaha.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2 7 j,., , , ~ ,\_, , j

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO LEMBARAN DAERA.H KABUPATEN SITUBONDO TAHON 2013 NOMOR ~\ ## BAB XIII PENUTUP ## Pasal 29

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 2 / : : , . . ~ •~ ) 1 -~ \_, I. J ' ~ . . ; ••

Penandatangan: BUPATI SJTUBONDO, DADANG WIGIARTO I""""\

Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal Z 7 JU; j ;\_ - - J

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO .. ~ SYAIFULLAH SERITA DARRAH KABUPATBII BITUBOIIDO TAIIUll 2013 KO■OR .:JI ## BAB XIII PENUTUP ## Pasal29

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo P ada tanggal 2 7 , ' • : r •• ~ 1 I V V .. • .

Penandatangan: BUPATI SITUBONDO, )