PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor TAHUN Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,
:
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakeija Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakeija Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakeija Sekretariat Dewan Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
Menetapkan
2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
: LAMPUNG TIMUR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Timur;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Timur;
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Timur;
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur;
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A;
- e. Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
4. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta bidang Tenaga Keija;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang Perhubungan;
15. Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta bidang Pertanahan;
16. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan;
17. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan peternakan dan bidang Perikanan;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- f. Badan Daerah Kabupaten Lampung Timur, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Sukadana dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Jabung dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Labuhan Maringgai dengan tipe A;
- d. Kecamatan Way Jepara dengan tipe A;
- e. Kecamatan Sekampung dengan tipe A;
- f. Kecamatan Pekalongan dengan tipe A;
- g. Kecamatan Metro Kibang dengan tipe A;
- h. Kecamatan Purbolinggo dengan tipe A;
- i. Kecamatan Raman Utara dengan tipe A;
- j. Kecamatan Batanghari dengan tipe A;
- k. Kecamatan Marga Tiga dengan tipe A;
1. Kecamatan Sekampung Udik dengan tipe A;
- m. Kecamatan Waway Kaiya dengan tipe A;
- n. Kecamatan Bandar Sribhawono dengan tipe A;
- o. Kecamatan Batanghari Nuban dengan tipe A;
- p. Kecamatan Braja Selebah dengan tipe A;
- q. Kecamatan Bumi Agung dengan tipe A;
- r. Kecamatan Gunung Pelindung dengan tipe A;
- s. Kecamatan Labuhan Ratu dengan tipe A;
- t. Kecamatan Mataram Baru dengan tipe A;
- u. Kecamatan Melinting dengan tipe A;
- v. Kecamatan Way Bungur dengan tipe A;
- w. Kecamatan Pasir Sakti dengan tipe A;
- x. Kecamatan Marga Sekampung dengan tipe A.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit keija di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PEMBENTUKAN UPTD/B
Pasal 5
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (UPTD/B).
- (2) UPTD/B dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
BAB III - PEMBENTUKAN UPTD/B
Pasal 6
- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 7
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
BAB V - ESELONERING
Pasal 8
* (1) Sekretaris Daerah kabupaten merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD kabupaten, inspektur daerah kabupaten, asisten sekretaris daerah kabupaten, kepala dinas daerah Kabupaten, kepala badan daerah kabupaten, dan staf ahli bupati merupakan jabatan eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris inspektorat daerah kabupaten, inspektur pembantu, sekretaris dinas daerah kabupaten, sekretaris badan daerah kabupaten, kepala bagian serta camat merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator.
- (5) Kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan daerah kabupaten, kepala seksi pada dinas dan badan daerah kabupaten, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten tipe A serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten tipe B, kepala subbagian unit pelaksana teknis dinas dan badan tipe A, kepala subbagian pada kecamatan, merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis daerah kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
BAB VI - PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 9
Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilingkup organisasi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 10
- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masingmasing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 11
- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masingmasing dan menyiapkan laporan secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum dundangkan.
- (2) Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum dundangkan.
Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan fungsi Korps Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 18);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 19);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008 Nomor 10);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (Lakhar BNK) (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) dicabut keeuali Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepaniang Smfr01 S Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Pemtdr an * J Li exLi·
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan eraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur. er n

Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal (o 2016

Penandatangan: BUPATI LAMPU TIMUR,

Penetapan: Diundangkan di Sukadana pada tanggal 10 November 2016 Pj. SÈKRÈTARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, I jl n. \ * • I PUJI RIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2016 NOMOR : 78 » GISTER KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG NOMOR 7 /LTM / 2016 NOMOR
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR TAHUN 2016
## TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
## I. UMUM
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.
Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah lebih berdayaguna dan berhasilguna, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari, unsur staf yang diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam badan daerah, unsur pelaksana pelayanan tertentu kepada masyarakat yang diwadahi dalam unit pelaksana daerah, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang diwadahi dalam lembaga lain.
Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan organisasi perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Berdasarkan kerangka teoritis bahwa pembentukan
organisasi terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu strategie apex (kepala daerah), middle line (sekretaris daerah), operating core (dinas daerah), technostructure (badan/fungsi penunjang) dan supporting staff (staf pendukung).
Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pembentukan perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan nyata daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas serta ketersediaan pegawai yang sesuai dengan beban kerja organisasi baik kualitas maupun kuantitas.
Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perangkat daerah, pemerintah daerah senantiasa melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, serta kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah.
Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam inspektorat.
Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur bertanggungjawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris daerah. Fungsi sekretaris daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan nama lain kepada kepala daerah. Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala atau sebutan lain pada satuan kerja lainnya sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, badan, sekretariat DPRD, dan satuan kerja lainnya, dengan demikian kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala atau sebutan lain pada satuan kerja lainnya bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.
Dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, junilah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.
Penetapan perangkat daerah dibagi dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B dan badan tipe C.
Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri atas variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendatan dan belanja daerah dengan bobot 20 %, dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80 %.
Pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal, oleh karena itu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (6) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (7) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (8) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (6) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (7) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR M