PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 85/2016 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (berlaku 22 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,
: bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Kekayaan Daerah adalah barang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
9. Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang yang selanjutnya disingkat SPRT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya retribusi yang terutang kepada Wajib Retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
PEMBENTUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 3
- (1) UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis penunjang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah, terdiri dari:
2. a.
3. Kepala UPT; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pada UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dibentuk struktur pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (4) Struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Besarnya struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

## Uraian Tugas

## Pasal 5

- (1) UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai tugas:
- a. merencanakan program dan kegiatan UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Rencana Strategis, ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kegiatan UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pemakaian kekayaan daerah;
- d. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penagihan retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- e. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan bahan monitoring dan evaluasi objek retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- f. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pengumpulan bahan penetapan SKRD dan SPRT;
- g. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pendistribusian SKRD dan SPRT kepada Wajib Retribusi;
- h. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pemungutan retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang kepada Wajib Retribusi;
- i. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penerimaan permohonan pengurangan dan penundaaan pembayaran retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;

- j. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penerimaan pengajuan kelebihan pembayaran dan keberatan atas ketetapan besaran pengenaan retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- k. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pelaksanaan monitoring guna intensifikasi pemungutan dan penagihan retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- l. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pengumpulan bahan penyelesaian sengketa retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- m. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. membimbing Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- p. memeriksa hasil kerja Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

## BAB IV

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

## Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/ Pelaksana/Bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.

IDRUS

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 85

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 85 TAHUN 2016 TENTANG DAN ASET DAERAH.

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH


Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON