PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 3/E Tahun 2011 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2011 (berlaku 3 Januari 2011)
Pembukaan
Menimbang
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 36);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 58);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
Menetapkan
:
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 4 Seri A);
26. Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 9 Seri A);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2011.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
6. Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang.
7. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS ## BAB II
KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2
- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS yang bekerja pada hari kerja dan tercatat dalam Daftar PNS.
- (2) Tambahan penghasilan diberikan dalam bentuk uang makan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari kerja.
- (3) Jumlah uang makan yang dibayarkan kepada PNS dihitung
Pasal 3
- (1) Uang makan tidak diberikan kepada PNS yang tidak hadir pada hari kerja, termasuk yang disebabkan karena PNS :
- a. sedang melakukan perjalanan dinas;
- b. sedang menjalani tugas belajar;
- c. sedang melaksanakan tugas di luar instansi pemerintah daerah;
- d. sedang melakukan dan/atau mengalami hal-hal lain yang mengakibatkan PNS tidak hadir pada hari kerja.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi PNS Guru yang ditugaskan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
BAB III - PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 4
- (1) Uang makan PNS dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk bulan Desember, uang makan PNS dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
BAB III - PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 5
- (1) Pembayaran uang makan PNS hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD berkenaan.
- (2) Apabila pagu anggaran untuk uang makan PNS tersebut tidak disediakan/tidak cukup tersedia pada DPA, maka SKPD berkenaan dapat mengusulkan perubahan DPA melalui mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 6
- (1) Pembayaran uang makan bagi PNS dilakukan dengan Mekanisme Pembayaran Langsung dan ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran tiap-tiap SKPD.
- (2) Bendahara Pengeluaran tiap-tiap SKPD melakukan pembayaran uang makan kepada PNS yang tercatat dalam Daftar PNS SKPD berkenaan.
- (3) Khusus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pengajuan permohonan pembayaran tambahan penghasilan dikoordinasi oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Khusus untuk Kelurahan, pembayaran uang makan PNS dilakukan melalui Kecamatan.
BAB III - PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 7
Pembayaran uang makan PNS dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Uang Makan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
2. PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen);
3. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).
BAB III - PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 21
1. PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
2. PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen);
3. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).
- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) uang makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) uang makan dilengkapi dengan :
- a. Daftar PNS;
- b. Daftar Perhitungan Uang Makan;
- c. Daftar Hadir Kerja;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- e. SSP PPh Pasal 21.
- (2) Bentuk Daftar Perhitungan Uang Makan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Walikota ini dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
- a. lembar kesatu sebagai pertinggal pada SKPD bersangkutan;
- b. lembar kedua disampaikan kepada Bagian Keuangan;
- c. lembar ketiga disampaikan kepada BKD.

- (3) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
- a. lembar kesatu sebagai pertinggal pada SKPD bersangkutan;
- b. lembar kedua disampaikan kepada Bagian Keuangan;
- c. lembar ketiga disampaikan kepada BKD.
- (4) SPM-LS uang makan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
- a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada Bagian Keuangan.
- b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada SKPD bersangkutan.

## Pasal 9

SPM-LS uang makan diajukan ke Bagian Keuangan untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :

1. Daftar Perhitungan Uang Makan;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
3. SSP PPh Pasal 21.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 10

- (1) Apabila dalam periode tahun anggaran PNS terkena mutasi antar SKPD, maka pembayaran Uang Makan kepada PNS bersangkutan sebagai berikut :
- a. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan dilakukan melalui SKPD lama maka pembayaran Uang Makan PNS bersangkutan dilakukan melalui SKPD lama, dengan menyertakan fotokopi Daftar Hadir Kerja pada SKPD baru yang telah disahkan oleh Kepala SKPD baru;
- b. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan telah dilakukan melalui SKPD baru maka pembayaran Uang Makan PNS bersangkutan dilakukan melalui SKPD baru sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal PNS yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah, maka pembayaran Uang Makan PNS bersangkutan diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang

pada tanggal 3 Januari 2011

## SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012

## BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR

:

3 TAHUN 2011

TANGGAL

:

3 Januari 2011

## DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN

SATUAN KERJA

BULAN

:

:

| NO. | NAMA/NIP | GOL | KEHADIRAN (HARI KERJA) | TARIF UANG MAKAN | JUMLAH KOTOR (4X5) | PPh Psl 21 | JUMLAH BERSIH (6-7) | TANDA TANGAN |
|-------|------------|--------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Jumlah | Jumlah | | | | | | |

KEPALA SKPD/ KEPALA BAGIAN,

NAMA NIP.

Bendahara Pengeluaran,

NAMA NIP.

Malang,

2011

Pembuat Daftar Gaji,

NAMA NIP.

## Keterangan :

1. Lembar kesatu sebagai pertinggal SKPD;
2. Lembar kedua disampaikan kepada Bagian Keuangan;
3. Lembar ketiga disampaikan kepada BKD.

- 2.


## PEMERINTAH KOTA MALANG

## SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jl.

..

MALANG

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1.
- Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan ...
- bagi Satuan Kerja ... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan

daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja ...

- Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, ... 2010

KEPALA SKPD/

KEPALA BAGIAN,

NAMA NIP .

Keterangan :

1. Lembar kesatu sebagai pertinggal SKPD;
2. Lembar kedua disampaikan kepada Bagian Keuangan;
3. Lembar ketiga disampaikan kepada BKD.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003