PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG Nomor 1 Tahun 2017 tentang PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH (berlaku 29 Mei 2017)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Penetapan: Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 29 -5 -2017

Penandatangan: GUBERNUR LAMPUNG, M. RIDHO FICARDO

Penetapan: Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 29 -5 -2017 SEKRETARIS DAERAH PROVI I LAMPUNG, Ir. S TONO M.M Pembi a Utama Madya NIP. 1958 728 198602 1 002 LEMBARANDAERAH PROVINSI LAMPUNGTAHUN 2017 NOMOR .1 •.••••.••• NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (1/61/2017) . " I .
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf 0 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan disebutkan bahwa penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Irigasi, dibatalkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9178 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Irigasi, sebagai akibat ditetapkan Putusan Mahkarnah Konstitusi RI Nomor 85jPUU-Xlj2013 tanggal 18 Februari 2015 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang menjadi dasar .pembentukan Peraturan Daerah ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- Mengingat
- d. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perkoperasian, dibatalkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9030 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perkoperasian, sebagai akibat ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menjadi dasar pembentukan . Peraturan Daerah ini bertentangan dengan Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- e. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2014 tentang · Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah, dibatalkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5308 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan agama merupakan urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- f. bahwa Peraturan .Daerah Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Panas Bumi, dibatalkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5512 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Panas Bumi, karena sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyatakan bahwa kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi terkait sub urusan Energi Terbarukan beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. . U n d ang-Un dan g Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang­ Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

·

\

Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 1 -~ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

## Dengan Persetujuan Bersama

&lt;'

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan

## GUBERNURLAMPUNG

## MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH.

## Pasal I

Beberapa Peraturan Daerah dibawah ini:

1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Irigasi;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perkoperasian;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah; dan
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Panas Bumi; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 29 -5 -2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 29 -5 -2017 SEKRETARIS DAERAH PROVI I LAMPUNG,

Ir. S TONO M.M

Pembi a Utama Madya NIP. 1958 728 198602 1 002

LEMBARANDAERAH PROVINSI LAMPUNGTAHUN 2017 NOMOR

.1 •.••••.•••

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (1/61/2017)

.

"

I

.

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

## PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH

## I. UMUM

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dinyatakan bahwa dalam hal terdapat pembatalan baik secara keseluruhan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi oleh Menteri Dalam Negeri, Gubemur harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi dan selanjutnya Gubernur dan DPRD mencabut Peraturan Daerah dimaksud.

Adapun ke enam Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Lampung, adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188,34-5176 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5215 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Ke1ebihan Muatan Angkutan Barang.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9178 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2011 tentang lrigasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sehingga perlu dibatalkan dengan dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85jPUU-XIj2013 tanggal 18 Februari 2015, menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemer 188.34-9030 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 50 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perkoperasian bertentangan dengan konstitusi dengan telah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28jPUU­ XIj2013 terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5308 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembatalan Pasal 4 ayat (2) Huruf b Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah, disebutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f urusan agama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan Pemeriuntahan Absolut yang menjadi / keweriangan Pemerintah Pusat.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5512 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Panas Bumi disebutkan bahwa sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huiruf CC Pembagian Urusan Pernerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintahan

·

. .

daerah Provinsi terkait sub urusan Energi Terbarukan, dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

PasalI

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

/