PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG Nomor 6 Tahun 2016 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG TAHUN 2017 (berlaku 29 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD;
- b. bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah/ swasta, berdasarkan Pasal 41 ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pelayanan serta menggali potensi sumber pendapatan daerah asli daerah, Pemerintah Kata Singkawang telah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng pada tahun 2012 dan tahun 2014, namun masih kurang dan perlu ditambah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kata Singkawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng Tahun 2017;
Mengingat
1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 19);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan WAL! KOTA SINGKAWANG MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG TAHUN 2017. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Penyertaan Modal adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng yang selanjutnya disebut PDAM adalah perusahaan daerah yang bergerak di bidang jasa penyedian air minum milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada PDAM.
- (2) Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah:
- a. meningkatkan kemampuan operasional PDAM;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
BAB III - PRINSIP OPERASIONAL PERUSAHAAN Pasal 3
Pasal 3
Dalam menjalankan operasional perusahaan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka PDAM harus:
- a. menjalankan prinsip good corporate governance· yang meliputi prinsip­ prinsip antara lain sebagai berikut:
1. transparansi;
2. keadilan;
3. efektif dan efisien;
4. responsilibitas; dan
5. akuntabilitas.
- b. meningkatkan komitmen, kemampuan, dan kompetensi sumber daya manusia;
- c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan pola bisnis dengan tanpa mengabaikan fungsi sosial; dan
- d. melakukan inovasi strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
BESARAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
BAB IV - BESARAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
- ( 1 ) Jumlah tambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Tambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (3) Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Singkawang pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi:
- a. keadaan kahar; dan/atau
- b. keadaan ketidakmampuan keuangan daerah; maka penambahan penyertaan modal daerah tidak dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.
BAB IV - BESARAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
Besaran tambahan penyertaan modal ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kata.
BABV
BAB IV - BESARAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
- ( 1 ) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PDAM berkewajiban menyampaikan laporan atas penggunaan dana dan perkembangan pekerjaan dan usaha kepada Wali Kota melalui Badan Pengawas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, PDAM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Wali Kata melalui Kepala PPKD dengan tembusan kepada Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit.
PENGAWASAN
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 7
- ( 1 ) Wali Kata dan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal kepada PDAM.
- (2) Penggunaan modal dari Penyertaan Modal Pemerintah akan diawasi oleh Dewan Pengawas PDAM secara periodik dan dilaporkan kepada Wali kota.
- (3) Wali Kota dapat meminta pelaksanaan audit atas kinerja dan keuangan PDAM.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 29 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd ## SYECH BANDAR LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 6 NOREG PERATUI ·AERAH KOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT: (6/2016) ## BAB VII ## PEMBAGIAN LABA ## Pasal 8 - ( 1) Apabila PDAM memperoleh laba pada akhir tahun, maka akan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah berupa pembagian laba sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari laba bersih. - (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dicatat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada objek pendapatan bagian laba atau penyertaan modal pada BUMD. ## BAB VIII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 9

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 29 Desember 2016

Penandatangan: WALi KOTA SINGKAWANG, ttd AWANGISHAK
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG TAHUN 2017
## I. UMUM
Penyertaan modal daerah ke dalam Badan U saha Milik Daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Perundang­ undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/ atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah.
PENJELASAN
Pasal 41
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri