PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 9 Tahun 2011 tentang PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011 (berlaku 1 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINT AH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR S T AHUN 2011
TENTANG
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
a.
- bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003, maka perlu adanya sumber pendapatan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4999);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peratu.ran Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5179).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. 2Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau.modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang rneliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan narna dan dalarn bentuk apapun, firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logarn dan batu.an, baik dari surnber alarn di dalarn dan/ atau permukaan burni untuk dimanfaatkan.
7. Mineral bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagairnana dirnaksud di dalarn peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pernbayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS digunakan untuk rnenyetor pungutan pajak daerah yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kas Umurn Daerah.
10. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP digunakan untuk menyetor pungutan pajak daerah dari pembayar/penyetor/pihak ketiga ke Bendahara penerimaan.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputu.san yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapkan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jurnlah kelebihan pembayaran pajak karena jurnlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang mementukan jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan a tau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
18. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.
20. Laporan adalah dokumen yang merupakan kumpulan data dan informasi tentang penerimaan pajak daerah yang disajikan dalam bentuk surat, tabel dan softcopy.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan perpajakan daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakkan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK Pasal 2
Pasal 2
- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan logam dan Batuan.
- (2) Obyek pajak adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. ashes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- j. garam batu (nalite);
- k. grafit;
1. granit/ andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. phospat;
29. aa. talk;
30. bb. tanah serap (lullers earth);
- cc. tanah diatorne;
- dd. tanah liat;
33. ee. tawas (alum);
34. ff. tras;
35. 8g. yarosif;
36. hh.zeolit;
- ii. basal;
38. jj. trakkit; dan
39. kk. Mineral Bukan Logam dan Batu.an lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK Pasal 2
Pasal 3
Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batu.an yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/ gas;
- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batu.an yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
BAB II - NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK Pasal 2
Pasal 4
- (1) Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu.an adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 5
Pasal 5
- (1) Dasar Pengenaan tarif Pajak adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam Dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar a tau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 5
Pasal 6
Besarnya tarif pajak ditetapkan 15% (lima belas persen).
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
BAB IV - PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 7
Pasal 7
- (1) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tari£ Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah ditempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
BAB IV - PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 7
Pasal 8
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
BAB IV - PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 7
Pasal 9
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
BAB IV - PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 7
Pasal 10
- (1) Setiap Wajib Pajak Wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENET AP AN PAJAK Pasal 11
Pasal 11
- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/ atau SKPDKBT.
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENET AP AN PAJAK Pasal 11
Pasal 12
SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang.
- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan:
- a. jika
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENET AP AN PAJAK Pasal 11
Pasal 14
- (1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENET AP AN PAJAK Pasal 11
Pasal 15
- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- a. pajak dalam tahun betjalan tidak atau bkurang di bayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang di bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN·DAN PENAGIHAN PAJAK Pasal 16
Pasal 16
- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran serta penagihan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN·DAN PENAGIHAN PAJAK Pasal 16
Pasal 17
- (1) Pajak yang terutang ## BAB VIII
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN·DAN PENAGIHAN PAJAK Pasal 16
Pasal 18
- (1) Bupati ## BAB IX
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN·DAN PENAGIHAN PAJAK Pasal 16
Pasal 19
- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala daerah dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang­undangan perpajakan daerah.
Bupati dapat :
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang­undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- d. mengurangkan ketetapan pajak terutang
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN·DAN PENAGIHAN PAJAK Pasal 16
Pasal 21
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN·DAN PENAGIHAN PAJAK Pasal 16
Pasal 23
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN·DAN PENAGIHAN PAJAK Pasal 16
Pasal 24
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (1) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (Ii.ma puluh persen) dari jumlah pajak ## BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- a. nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. masa pajak;
- c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitknnya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN·DAN PENAGIHAN PAJAK Pasal 16
Pasal 25
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara
BAB XII - KEDALUWARSA Pasal 26
Pasal 26
## BAB XII KEDALUWARSA Pasal 26
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN·DAN PENAGIHAN PAJAK Pasal 16
Pasal 27
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimak.sud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimak.sud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 28
Pasal 28
- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 28
Pasal 29
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang­ undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
- b. memberikan desempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
BAB XIV - INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 30
Pasal 30
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 30
Pasal 31
- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalank.an ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ah1i yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/ atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala daerah berwenang memberi izan tertulis kepada pejabat sebagaimana diamksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak lepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izan tertulis lepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BAB XVI - PENYIDIKAN Pasal 32
Pasal 32
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
- c. menerima keterangan clan barang bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pepajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti terse but;
- f. merninta bantuan tenaga ah1i dalam rangka pelaksanaan tu gas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti., melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA Pasal 33
Pasal 33
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang. Merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak 2 ( dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ a tau pidana denda paling banyak 4 ( empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA Pasal 33
Pasal 34
## Pasal.34
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA Pasal 33
Pasal 35
- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang Karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak rnemenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
~
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.
BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN PASAL 37
Pasal 37
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 tahun 2005 tentang Pajak Galian Golongan C dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIX - KETENTUAN PENUfUP Pasal 38
Pasal 38
Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang dipandang belum cukup diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB XIX - KETENTUAN PENUfUP Pasal 38
Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh Pada tanggal 3 2011 Mei

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, AERAH KABUP ATEN MELAWI T AHUN 2011 NOMOR 9
PENJELASAN
Pembukaan
I
ATAS
I
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
## NOMOR O TAHUN 2011
TENTANG
## PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
## PENJELASAN UMUM:
Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan pelaksanaan Pemerintah dan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak, maka peraturan yang meyangkut bidang pajak perlu untuk disempurnakan kembali.
Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat.
Upaya penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan, penyempurnaan dan perombakan jenis pajak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan mematuhi kewajiban perpajakannya.
Sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, peraturan-peraturan daerah terdahulu tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu disempurnakan kembali dan menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
|
PENJELASAN
Pasal 1
| |--------------| | Cukup jelas. | | Pasal 2 | | Cukup jelas | | Pasal 3 | | Cukupjelas | | Pasal 4 | | Cukup jelas | | Pasal 5 | | Cukup jelas | | Pasal 6 | | Cukup jelas | | Pasal 7 | | Cukupjelas | | Pasal 8 | | Cukupjelas | | Pasal 9 | | Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Cukupjelas Pasal 19 Ayat (2) huruf b Bupati karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan | | Cukupjelas | | Pasal 12 | | Cukup jelas | | Pasai 13 | | Ayat (2) | | Huruf c Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak yang terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. | | Pasal 14 | | Cukupjelas Pasal 15 Cukup jelas | | Pasal 16 | | Cukupjelas | | Pasal 17 Cukup | | jelas | | Pasal 18 | | atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib | | Pajak yang ditolak pengajuan kebenarannya karena tidak memenuhi persyaratan formal/mewakili surat keberatan tidak ada waktunya/meskipun persyaratan | | materil terpenuhi. Pasal 20 Cukup jelas | | Pasal 21 Cukup jelas | | Pasal 22 | | Cukup jelas Pasal 23 | | Cukupjelas Pasal 24 | | Cukup jelas | | Pasal 25 | | Cukup jelas | | Pasal 26 Ayat (1) | | Saat kedaluwarsa penagihan pajak ditetapkan untuk memberikan kepastian | | hukum kepada pihak terutang pajak tersebut tidaklah dapat ditagih kembali. (2) | | Dalam hal disebutkan surat teguran dan surat paksa kedaluwarsa | | Ayat | | penagihan | | terhitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut. | | Pasal 27 Cukup jelas | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukupjelas Pasal 31 Cukupjelas Pasal 32 Ayat (1) Penyidik tindak pidana bidang perpajakan daerah dilaksanakan menu.rut | | Pasal 28 Cukup jelas | | ketentuan Hukum Ayat (2) Cukupjelas Pasal 33 Ayat (1) | | yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya. | | Yang dimaksud dengan kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Daerah. Pasal 34 Cukup jelas | | Pasal 35 | | Cukup jelas | | 36 | | Pasal | | Cukup jelas Pasal 37 | | Cukupjelas | | Pasal 38 | | Cukupjelas | | Pasal 39 | | Cukup jelas | T AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 95