PERATURAN DAERAH KABUPATEN PERATURAN PELAKSANAAN  TABALONG Nomor IS Tahun 2013 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURAN BUPATl TABALONG
NOMOR IS TAHUN 2013
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (7), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Pajak Hotel;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Lau t, Daerah Tingkat II Tap in dan Daerah Tingkal II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang› Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Be rita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 20);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Bupati adalah Bupati· Tabalong.
3. Pemerintah Daerah ada1ah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Dispenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tabalong.
6. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan I Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dispenda.
7. Bank adalah bank pemegang rekening Kas Umum Daerah atau bank yang ditunjuk oleh Bupati.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Pajal{ Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan j peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluhJ termasuk rumah bedak yang kamarnya berderet lebih dari 10 (sepuluh).
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaba Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan daerah.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerab.
14. Masa pajak ada1ah jangka waktu 1 (satu) bulan ka1ender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi
- dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajal{ mengguna]{an tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajalt, obyek pajak dan/ atau bukan Obyek Pajak, danjatau harta df;Ul kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaltan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, ada1ah Surat yang digunal{an oleh Wajib Pajak untuk melal{ukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnyajumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 22 . Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan; a tau sanksi administrasi berupa bunga danjatau denda.
23. Penelitian adalah serangkaian kegiatan, yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
24. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masajtahun pajak.

## BAB II

## TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD

## Pasal 2

- (1) Setiap subjek pajak hotel wajib mendaftarkan diri ke Dispenda dengan menggunakan formulir SPTPD atau laporan yang dipersamakan.

- (2) Formulir SPTPD harus diambil sendiri atau kuasanya di Dispenda yang memuat sekurang-kurangnya:
- a. data subjek pajak hotel;
- b. data objek pajak hotel; dan
- c. nilai objek pajak hotel.

## Pasal 3

- ( 1) Formulir SPTPD atau laporan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Dispenda paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya Formulir SPTPD atau laporan lain yang dipersamakan oleh wajib pajak.
- (2) Penyampaian Formulir SPTPD untuk subjek pajak perseorangan se.bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (3) Penyampaian Formulir SPTPD untuk subjek pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi identitas diri dari subjek pajak yang menandatangani Formulir atau surat kuasa dari Direktur Utama apabila penandatanganan Formulir dikuasakan;
- b. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya apabila ada;

## Pasa14

- (1) Berdasarkan penyampaian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada subjek pajak hotel diberikan nomor pokok wajib pajak hotel.
- (2) Nomor pokok wajib pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )diberikan untuk setiap objek pajak hotel.

## Pasal5

- ( l) Formulir SPTPD yang tidak disampaikan a tau dilaporkan setelah mendapat teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimal{sud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Dispenda menerbitkan SKPD secara jabatan.
- (2) Penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1}, dengan dikenakan sanksi administrasi beru pa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

## Pasal6

- ( 1) Formulir SPTPD yang disampaikan a tau dilaporkan tetapi diisi dengan tidak benar atau tidak lengkap yang berakibat jumlah nilai pajak hotel lebih kecil dari pajak yang seharusnya terutang, Kepala Dispenda menerbitkan SKPD secarajabatan.
- (2) Penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1}, dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

## Pasal 7

- ( 1) Kepala Dispenda dapat melakukan pendataan atas su bjek pajak atau objek pajak hotel dalam rangka optimalisasi penerimaan atau akurasi data yang ada pacta kantor Dispenda.
- (2) Hasil pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), dituangkan dalam berita acara pendataan dan laporan basil pendataan.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pacta ayat (2), pacta subjek pajak diberikan Nomor pokok wajib pajak hotel dan nilai objek pajak hotel dan sebagai dasar diterbitkannya SKPD.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pacta ayat (2), digunakan untuk menerbitkan SKPD dengan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 apabila subjek pajal{ tidak menyampaikan Formulir SPTPD atau formulir SPTPD yang telah disampaikan diisi tidak benar atau tidak lengkap yang berakibat nilai pajak kurang dibayar.

## BABIII

## TATA CARA PENERBITAN SKPDKB, SKPDKBT, DAN SKPDN

## Pasal8

- ( 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Dispenda dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang meliputi:
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) huruf a, diterbitkan dalam hal terdapat pajak hotel yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan:
- a. jika hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. jika SPTPD tidak disampaikan dalam jangka wal{tu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pacta waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secarajabatan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) huruf b, diterbitkan berdasarkan:
- a. hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak hotel yang teru tang termasuk data yang semula bel urn terungkap;
- b. hasil penelitian terhadap keterangan tertulis dari Wajib pajak hotel;
- c. h asil penelitian atas Pu tusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pacta pendapatan ctaerah.

- (4) Dispenda dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau b. SKPDKBT sebagaimana dimaksuct pacta ayat (1) huruf b; setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dalam hal Dispenda menerima Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pacta pendapatan daerah.
3. (5} SKPDN sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1} huruf c, diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPTPD apabila jumlah kredit pajak hotel atau jumlah pajak hotel yang ctibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

## Pasal9

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimal{sud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
2. (2} Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2°/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak terse but.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pacta ayat (3), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## Pasal 10

- ( 1) SKPD diterbitkan untuk suatu masa pajak.
- (2) SKPD untuk suatu masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterbitkan sesuai ctengan masa pajak yang tercakup dalam surat pemberitahuan masa pajak.

## Pasal 11

- (IJ SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak.

- (2) Penyampaian SKPD sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), dapat dilakukan:
- a. secara langsu ng;
- b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
- c. melalui perusahaan jasa ekspedisi a tau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

## BABIV

## TATA CARA PENGISIAN DAN PENY AMPAIAN SSPD

## Pasal 12

- ( 1) Formulir SSPD atau yang dipersamakan yang disediakan oleh Bank memuat :
- a. nama wajib pajak;
- b. alamat wajib pajak;
- c. nama objek pajal{;
- d. alamat objek pajak;
- e. masa pajak;
- f. jumlahjnilai pajak yang harus dibayar;
- g. tanda tangan wajib pajak dan penerima pembayaran pajak; dan
- h . validasi.
- (2) Formulir SSPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan peruntukan sebagai berikut :
- a. lembar kesatu
- untuk arsip wajib pajak;
- b. lembar kedua
- untuk arsip bank.

## Pasal 13

Satu formulir SSPD hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak hotel dan un tuk satu masa pajak 1 surat ketetapan pajak/ surat tagihan pajak hotel.

## BABV

## TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN, BUKTI PEMBA Y ARAN DAN BUKU PENERIMAAN

## Pasa1 14

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak hotel harus dilakukan dengan menggunakan SSPD atau sarana administrasi lain yang dipersamakan.
- (2) SSPD atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Bank Penerima yang berwenang setelah mendapatkan validasi.

## Pasa1 15

Pajak hotel disetor oleh wajib pajak ke kas umum daerah melalui Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- ( 1) Pembayaran pajak melalui bank dengan cara wajib pajak menyetor uang ke bank, dengan SSPD atau sarana administrasi lain yang dipersamakan, dengan mencantumkan nama wajib pajak, r10mor pokok wajib pajak hotel, jenis pajak, masa pajak, dan kode rekening pendapatan, kemudian wajib pajak menerima tanda bukti pembayaran berupa SSPD atau sarana administrasi lain yang dipersamakan, yang telah divalidasi oleh bank.
- (2) Bank menyampaikan bukti pembayaran kepada bidang pembukuan Dinas Pendapatan untuk dicatat dalam buku penerimaan.

## Pasal 17

Pembayaran pajak hotel harus dibayar sekaligus atau lunas.

## BAB VI

## PENGAJUAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN

## Pasal 18

- ( 1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan pajak hotel secara tertulis dalam bahasa indonesia kepada bupati melalui Kepala Dispenda dengan melampirkan fotokopi KTP disertai dengan bukti dan alasan-alasan yang jelas.
- (2) Pengajuanj penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1) sela\_n:1bat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD.
- (3) Pengajuan permohonan pengajuan pengurangan dan keringanan pajak hotel tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan atas ketetapan pajak, maka wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak daerah tersebut.
- (5) Atas permohonan pengurangan dan keringanan yang diajukan oleh wajib pajak, bupati menunjuk Kepala Dispenda untuk melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan da1am berita acara hasil pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan bupati dalam memberikan persetujuanj penolakan atas pengajuan permohonan oleh Wajib Pajak.

## Pasal 19

- ( 1) Pemberian pengurangan dan keringanan pajak dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu antara lain kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta karena berkaitan dengan kegiatan subjek pajak dan karena bencana alam.

- (2) Penentuan besarnya dan kriteria penguranganjkeringanan adalah sebagai berikut:
- a. kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan penerapan aturan besarnya disesuaikan dengan tingkat kesalahan.
- b. kegiatan komersial : 0 sjd 20°/o
- c. kegiatan sosial : 20 sj d 40° /o
- (3) pengurangan dan keringanan dapat diberikan 100 % dikarenakan bencana alam yang berakibat tutupnya usaha wajib pajak.

## BAS VII

## TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

## Pasal 20

Tata cara pembayaran dengan angsuran pajak hotel adalah sebagai berikut:

- a. Dispenda menerima surat permohonan angsuran dari wajib pajal(;
- b. Dispenda mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian perjanjian angsuran atau penolakan angsuran oleh Kepala Dispenda;
- c. Dispenda membuat surat perjanjian angsuran apabila permohonan disetujui dan selanjutnya dibuatkan daftar surat perjanjian angsuran;
- d. Dalam hal permohonan angsuran tidak disetujui atau ditolak maka Dispenda menerbitkan penolakan angsuran yang ditandatangani oleh Kepala Dispenda;
- e. Dispenda menyerahkan surat perjanjian angsuranjpenolakan angsuran kepada wajib pajak dan daftar surat perjanjian angsuran kepada pihak pihak yang terkait.

## Pasal 21

Tata cara penundaan pembayaran pajak hotel adalah sebagai berikut:

- a. Dispenda menerima surat permohonan penundaan pembayaran dari wajib pajak;
- b. Dispenda mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan penundaan pembayaran oleh Kepala Dispenda;
- c. Dispenda membuat surat persetujuan penundaan pembayaranjpenolakan penundaan pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dispenda, apabila permohonan disetujui dibuatkan daftar persetujuan penundaan;
- d. Dispenda menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran kepada wajib pajak dan daftar persetujuan penundaan kepada pihak-pihak yang terkait.

## Pasal22

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD atau dokumen lain, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah kepada bupati melalui Dispenda.

## Pasal23

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus diajukan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda.
- (2) Apabila ternyata batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajal&lt;: karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan wajib pajak masih dapat dipertimbangkan oleh bupati sepanjang wajib pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.

## Pasal 24

- ( 1) Bupati menerbitkan keputusan atas perrnohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan wajib pajak dianggap diterima.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan wajib pajak.
- (4) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan
- (5) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

.r ••

## BAB VIII

## PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

## Pasal25

- (1) Piutang pajak hotel yang dihapuskan merupakan piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STPD, SKPDKB dan SKPDKBT yang meliputi pokok pajak dan kenaikan bunga danjatau denda.
- (2) Syarat-syarat piutang pajak hotel yang dapat dihapuskan, yaitu:
- a. wajib pajal{ telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
- b. wajib pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat;
- c. wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi;
- d. penagihan pajak telah melewati waktu 5 (lima) tahun terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

## Pasal26

- (1) Dalam hal wajib pajak hotel tidak melakukan aktivitas usaha danjatau tutup, wajib pajak wajib melaporkan pada Dispenda.
- (2) Atas pelaporan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), maka Dispenda melakukan penelitian dan tidak lagi menerbi tkan SKPD.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala Dispenda.
- (4) Apabila dalam pelaporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), masih terdapat tunggakanjpiutang pajak, maka wajib pajak harus melunasinya terlebih dahulu.
- (5) Kepala Dispenda berdasarkan laporan dari Tim Peneliti mengeluarkan surat keterangan bahwa wajib pajak yang bersangkutan sudah tidak lagi menjalankan usahanya dan tidak dipungut pajak.

## Pasal 27

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 26 ayat ( 1), tidak melaporkan diri kepada Dispenda, maka Dispenda melal(ukan penelitian ke lapangan.

'

-

'

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala Dispenda.
- (3) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kebenaran kondisi usaha dari wajib pajak
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan terhadap tunggakanjpiutang pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.

## Pasal 28

Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), terdapat tunggakanjpiutang pajak, kepada wajib pajal{ harus dilakukan penagihan berdasarkan data yang dimiliki oleh Dispenda.

## Pasal29

- (1) Dalam hal wajib pajak hotel tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran piutang pajak, maka harus dibuktikan dengan:
- a. Surat keterangan dari Lurah/Kepa1a Desa dan Camat setempat yang menyatakan usaha wajib pajak tidak melakukan aktivitas usaha dan/ atau tutup;
- b. Berita acara penelitian di lapangan yang dibuat oleh tim peneliti;
- c. Dokumen lain sebagai pendukung dan bukti di lapangan tentang keberadaan wajib pajak.
- (2) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar dalam pembuatan laporan hasil penelitian lapangan.
- (3) Kepala Dispenda berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyampaian usulan penghapusan piutang pajak kepada bupati.

## Pasal30

Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak hotel berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak hotel yang diajukan oleh Kepala Dispenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

## BABIX

## JENIS FORMULIR

## Pasal31

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan untuk pajak hotel yaitu: a. formulir SKPD
2. b formulir SPTPD; atau laporan yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dispenda.

/

## BABX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasa132

Peraturan Bu pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.


Diundangkan di Tanju,ng pada tanggal II J U \\ 01 0 )3

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal tl 'J u l,. ?. o 13

j;uPATI

. RACHMAN RAMSYI

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDEL FADILLAH