UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1953 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH ORDONANSI PAJAK RUMAH TANGGA 1908 (berlaku 1 Januari 1953)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa adalah perlu untuk mengenakan suatu pemungutan pajak yang istimewa atas pemegang mobil-mobil mewah yang tidak dipakai dalam lalu-lintas umum ;
- b. bahwa selanjutnya cara pemugutan pajak menurut ordonansi pajak rumah tangga 1908 dan peristilahannya harus disesuaikan dengan keadaan perhubungan ketatanegaraan dan administratif kini;
Mengingat : Akan Pasal 89 dan Pasal 117 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH ORDONANSI PAJAK RUMAH TANGGA 1908.
Pasal I
Ordonansi Pajak Rumah tangga 1908, sebagaimana semenjak jadinya telah diubah terakhir dengan ordonansi dalam Staatsblad 1949 No. 316, diubah seterusnya sebagai berikut.
- I. Di mana dalam Ordonansi tertulis. harus dibaca.
- a. "Gouverneur Generaal" "Presiden Republik Indonesia"
- b. "Directeur van Financien "Menteri Keuangan"
- c. "Hoofdinspecteur van Financien"Kepala Jawatan Pajak"
- d. "Batavia" "Jakarta
- e. "Buitenzorg" "Bogor"
- f. "Gouvernements-" "Lands-"
- II. Pasal I diubah sebagai berikut:
9. ke-1. Anak-bagian ke-3 dan ke-5 dihapuskan;
10. ke-2. Anak-bagian ke-4 dijadikan bernomor ke-3 dan dibaca sebagai berikut:
11. "3e. getal en soort der motorrijwielen"
12. ke-3. Anak-bagian ke-6 dijadikan bernomor ke-4 dan dibaca sebagai berikut:
13. "4e. getal en soort der automobielen"
- III. Dalam pasal 5, kalimat penuh terakhir, kata-kata "automobielen en autoletten" dibaca. "automobielen en motorrijwielen".
15. IV.Pasal 7 dan kepala "c. Paarden" dihapuskan.
- V. Pasal 8 diubah sebagai berikut.
- ke-1. Kepala di atas pasal 8. "d. Rijwielen." dibaca: "c. Motorrijwielen.",
- ke-2. Anak-bagian ke-2 dan ke-5 dari ayat 1 dihapuskan,
- ke-3. Di mana dalam pasal ini tertulis kata-kata: "rijwielen" atau "rijwiel", maka ini dibaca, "motorrijwielen" atau "motorrijwiel",
- ke-4. Anak-bagian ke-3, ke-4 dan ke-7 dari ayat ini dijadikan bernomor; 2e, 3e dan 6e,
- ke-5. Anak-bagian ke-6 dari ayat ini dijadikan bernomor 4e dan dibaca sebagai berikut:
- "4e. de in verantwoording zijnde motorrijwielen van overheidsorganen"-,
- ke-6. Setelah ke-4 dicantumkan anak-bagian baru ke-5, yang berbunyi sebagai berikut:
- "5e. de motorrijwielen toebehorende aan overheidsdienaren, welke door hen tevens voor dienstgebruik worden gebezigd, een en ander volgens regelen door den Minister van Financien te stellen;
- ke-7. Pada ayat 2 kata-kata: "onder Nos. 3 en 4 bedoeld" diganti dengan: "onder ten 2e-en ten 3e van het vorig lid bedoeld".
- VI. Pasal 9 dan 10 dan kepala "e. Rijtuigen." dihapuskan.
- VII. ke-1. Kepala pasal 10a dan 11. "f. Automobielen en autoletten" dibaca: "d. Automobielen",
- ke-2. Pasal 10a dibaca sebagai berikut:
"Pasal 10a.
Untuk penglaksanaan ordonansi ini maka yang dimaksudkan dengan anomobil juga segala sepeda-motor atau kendaraan motor yang berjalan atas tiga roda."
VIII Pasal 11 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Kata-kata. "en autoletten" atau "of autolette" dalam pasal ini dihapuskan;
- ke-2. Anak-bagian ke4 dibaca sebagai berikut. "4e. de in verantwoording zijnde automobielen van overheidsorganan";
- ke-3. Setelah ke-4 dicantumkan anak-bagian yang baru ke-5,yang berbunyi sebagai berikut:
- "5e. de automobielen toebehorende aan overheidsdienaren, welke door hen tevens voor dienstgebruik worden gebezigd en voorts de automobielen toebehorende aan leden van het Parlement van de Republik Indonesia. verkregen krachtens hun hoedanigheid als lid van dit lichaam en door hen tevens gebezigd voor de uitoefening van hun werkzaamheden als lid van dit parlement, een en ander volgens regelen door den Minister van Financien te stellen";
- ke4. Anak-bagian ke-5 dijadikan bernomor 6e:
IX.Pasal 12 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Ayat 1 dibaca sebagai berikut:
- "(1) Dibebaskan dari pajak atas keempat dasar:
- (a) Wakil diplomatik, konsol dan lain-lain wakil Negara Asing, hanya asal mereka tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan selanjutnya tidak menjalankan pekerjaan atau perusahaan di Indonesia dan dengan syarat timbal-balik, kalau oleh Negara dari wakil-wakil tersebut dipungut suatu pajak yang sesuai-,
- (b) Wakil organisasi internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, asal mereka tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan selanjutnya tidak menjalankan pekerjaan atau perusahaan di Indonesia".
- ke-2. Ayat 1 a dihapuskan;
- ke-3. Pada ayat 2 kata-kata. "eersten, tweeden en vierden grondslag", diganti dengan. "eerste en tweede grondslag", kata-kata. "motorrijwielen daaronder niet begrepen", dihapuskan, dan kata-kata. "afdelingen of plaatsen" diganti dengan "bestuursgebieden";
- ke-4. Pada ayat 3 kata-kata. "eersten, tweeden en vierden grondslag", diganti dengan. "eerste en tweede grondslag", dan kata-kata. "motorrijwielen daaronder niet begrepen", dihapuskan.
- X. Pasal 13 dihapuskan;
XI.Pasal 14 dibaca sebagai berikut:
Pasal 2
- (1) Pemungutan pajak menurut dasar pertama dan kedua atas tahuntahun pajak dan masa pajak yang dimulai setelah 31 Desember 1950, tidak dilakukan.
- (2) Menteri Keuangan dapat menentukan bahwa akan dipungut lagi pajak menurut dasar-dasar ini semenjak suatu saat yang akan ditentukan kemudian.
Pasal 14
Besarnya pajak setahun:
- a. lima perseratus dari harga sewa setahun;
- b. dua perseratus dari harga perabot rumah;
- c. lima puluh empat rupiah untuk tiap sepedamotor kalau ini tidak termasuk dalam pengertian anak-bagian d;
- d. seratus dua puluh rupiah untuk tiap sepedamotor yang motornya mempunyai isi-cylinder seratus centimeter kubik atau lebih;
- e. tiga ratus rupiah untuk tiap otomobil kalau ini tidak termasuk dalam pengertian anak-bagian f;
- f. paling sedikit lima ratus rupiah dan paling tinggi lima ribu rupiah untuk tiap otomobil mewah yang tidak dipakai untuk lalu-lintas umum, satu dan lain menurut aturan yang akan ditentukan oleh Menteri Keuangan."
Pasal 15
8. ke-1 Ayat 2 dihapuskan dan ayat 3, 4 dan 5 dijadikan bernomor 2,3 dan 4;
9. ke-2 Kata-kata: "paarden", "rijtuigen",dan "en autoletten" pada ayat 2, dihapuskan,antara kata-kata: "motorrijwelen" dan "automobielen"pada ayat ini disisipkan kata "en" sedang koma-koma di belakang kata "motorrijwielen" dihapuskan;
ke-3 Kata-kata ...
- 7 - autoletten", yang tertulis dua kali pada ayat 3,diganti dengan."motorrijwielen en automobielen";
ke-4 Ayat 4 dibaca sebagai berikut:
"(4) Zo nodig beslist het betrokken bestuurshoffd wie als hoofd van het gezin is aan te merken en wie in gezinsverband samenwonen".
Pasal 17
- ke-1. Pada ayat 2 anak-bagian c, kata-kata "rijwielen en rijtuigen van elk der in artikel 14 genoemde soorten", diganti dengan. "motorrijwielen van elk der in artikel 14 sub c en d genoemde soorten;
- ke-2. Pada ayat 2 anak-bagian d dibaca sebagai berikut:
- "d. het getal automobielen van elk der in artikel 14 sub e en f genoemde soorten met vermelding van het getal niet belastbare en van de redenen daarvoor bestaande";
- ke-3. Pada ayat 2, anak-bagian f, kata-kata. "paarden, rijwielen, rijtuigen, automobielen en autoletten" diganti dengan: "motorrijwielen en automobielen";
- ke-4. Pada ayat 3 kata-kata: "paard, rijwiel, rijtuig, automobiel of autolette" diganti dengan: "motorrijwiel of automobiel" dan kata-kata: "soort der rijtuigen en rijwielen" diganti dengan: "soort der motorrijwielen en automobielen";
ke-5. Pada ayat 4 kata-kata. "paarden, rijtuigen, automobielen en autoletten" diganti dengan "automobielen" dan kata-kata "der
- 8 - paarden. automobielen en autoletten en van het getal en-der soort rijtuigen" diganti dengan "en de soort der automobielen",
ke-6. Ayat 5 dihapuskan.
Pasal 18
XIV. Pada pasal 18 ayat 1 kata-kata: "paarden rijtuigen", dan kata-kata: "of autoletten" dihapuskan.
Pasal 20
"(2) Het gehele getal der motorrijwielen en der automobielen van de in artikel 14 genoemde soorten worden echter in een der aangiften opgenomen, waarnaar de andere verwijzen."
Pasal 23
"(1) Zij, die in de loop van het jaar belastingplichtig worden, hetzij naar de vier grondslagen, hetzij naar een of meer derzelve, of die door het betrekken van ene andere woning met hogere belastbare huurwaarde, door vermeerdering van het getal der woonhuizen bij hen in gebruik dan wel der belastbare motorrijwielen of automobielen of verandering van de soort der belastbare motorrijwielen of automobielen, meer belasting verschuldigd zijn, moeten binnen een maand aangifte doen, met opgaaf van de maand, waarin de verandering heeft plaats gehad."
XVII. Pasal ...
Pasal 24
Pasal yang lalu berlaku juga bagi para tanggungpajak yang dalam tahun yang jalan menetap dalam suatu daerah pemerintahan yang lain."
Pasal 26
- XVIII.Dalam pasal 26 ayat 2 kata-kata: "Hoofd van gewestelijk bestuur" diganti dengan: "betrokken bestuurshoofd".
Pasal 28
- "(1) Het Hoofd der inspectie van financien stelt voor zijn ressort of gedeelte daarvan een of meer tarieven vast, aanwijzende de verhouding van de volle huurwaarde tot de waarde van het meubilair".
Pasal 29
- XX. Dalam pasal 29 ayat 3 kata-kata: "in de buitengewesten door het Hoofd van gewestelijk bestuur" diganti dengan "buiten Java en Madura door het betrokken bestuurshoofd".
Pasal 33
- (1) In geval in strijd met de bovenstaande bepalingen geen aangifte is gedaan, stelt het Hoofd der inspectie van financien de aanslag vast overeenkomstig zijn schatting van de belasbatbare huurwaarde en zijn berekening voor het getal en de soort der motorrijwielen en der automobielen en met toepassing van het in artikel 28 bedoeld tarief, onverminderd de toepassing der straf, bedreigd in artikel 43".
XXII. Pada pasal 33a, ayat 2, kata-kata:
"paarden, rijwielen, rijtuigen, automobielen en autoletten,"
- 10 - diganti dengan. "motorrijwielen en automobielen".
Pasal 36
XXIII.Pasal 36a dihapuskan.
Pasal 41
ke-1. Ayat 1,ke-1 dibaca:
"le. indien de huishouding wordt opgebroken of overgebracht naar een ander bestuursgebied",
ke-2. Ayat 1, ke-3 dibaca:
"3e. indien in de loop van het jaar verandering in het getal of in de soort der belastbare motorrijwielen plaats heeft, waardoor minder belasting verschuldigd wordt ",
Ke-3. Ayat 1, ke-4 dibaca:
"4e. indien in de loop van het jaar verandering in het getal of in de soort der belastbare automobielen plaats heeft, waardoor minder belasting verschuldigd wordt",
- ke-4. Pasal bagian kalimat ayat 2, dimulai dengan kata-kata:
"in het onder ten 2de bedoeld geval" maka kata-kata. "den eersten, tweeden en vierden grondslag, motorrijwielen daaronder niet begrepen," diganti dengan. "de eerste en tweede grondslag",
- ke-5. Pada bagian kalimat ayat 2, yang dimulai dengan katakata:
"in ...
- 11 - autoletten of naar-de vroegere en de latere grondslagen voor de berekening van de belasting voor de rijwielen en rijtuigen" diganti dengan. "en de soort der belastbare motorrijwielen en automobielen";
- ke-6. Pada ayat 5 kata-kata. "belastbare paarden of dat der belastbare automobielen en autoletten of een verandering in de soort of het getal der belastbare rijwielen of rijtuigen" diganti dengan " of een verandering in de soort der belastbare motorrijwielen of automobielen";
- ke-7. Pada ayat 6 kata-kata. "in de buitengewesten bij het hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur." diganti dengan. "buiten Java en Madura door het betrokken bestuurshoofd".
Pasal 43
- ke-1. Pada ayat 1, ke-1 kata-kata. "paarden, rijwielen, rijtuigen, automobielen of autoletten" diganti dengan. "motorrijwielen of automobielen";
- ke-2. Pada ayat 1 , ke-2 kata-kata. "rijwielen of rijtuigen" diganti dengan. "automobielen";
- ke-3. Pada ayat 1, ke-4 kata-kata:
"derde, vierde en vijfde lid" diganti dengan "derde en vierde lid".
Pasal 44
- 12 -
pemerintahan daerah)", maka itu artinya mereka yang menjabat jabatan pamongpraja yang ditunjuk untuk itu oleh Menteri Dalam Negeri, masing-masing menurut daerah pemerintahannya.
- (2) Di mana dalam ordonansi ini disebut "bestuursgebeid atau daerah pemerintahan", maka itu artinya daerah jabatan dari seseorang kepala pemerintahan (bestuurshoofd)".
Pasal 46
- (1) Pemungutan pajak menurut dasar pertama dan kedua atas tahuntahun pajak dan masa pajak yang dimulai setelah 31 Desember 1950, tidak dilakukan.
- (2) Menteri Keuangan dapat menentukan bahwa akan dipungut lagi pajak menurut dasar-dasar ini semenjak suatu saat yang akan ditentukan kemudian.
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN, ttd SUMITRO JOYOHADIKUSUMO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 12 Januari 1953 MENTERI KEHAKIMAN, ttd LOEKMAN WIRIADINATA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 2 TAHUN 1953 TENTANG
## MENGUBAH DAN MENAMBAH ORDONANSI PAJAK RUMAH TANGGA 1908
## BAGIAN UMUM.
Dalam batas-batas politik penyederhanaan dari Pemerintah adalah pada tempatnya jika di samping peraturan indusemen yang mengakibatkan bahwa pemasukan dari barangbarang tertentu sangat diberatkan diadakan tindakan yang menentukan, bahwa barangbarang pemakai yang jelas bersifat mewah, yang mana telah dimasukkan, masih lagi dikenakan suatu pungutan berkala yang khusus.
Dalam hal ini Pemerintah memandang pada beberapa jenis tertentu dari otomobil mewah, yang tetap merupakan suatu peristiwa yang menarik perhatian ya'ni bahwa barang-barang tersebut meskipun perongkosannya ada tinggi nyata masih selalu dengan tak berkurang di dapati pada golongan-golongan tertentu dari kalangan partikulir untuk tujuan dan kepentingan-kepentingan prive. Dalam hubungan ini ditunjuknya pada bea masuk yang tinggi, pada kenyataan bahwa pembelian suatu otomobil baru memerlukan suatu jumlah kekayaan yang besar, pada harga-harga dari tangan kedua yang sangat tinggi meskipun adanya beban-beban yang berat hal-hal mana semuanya sewajarnya akan berakibat adanya suatu pemandangan dari lalu lintas yang coraknya sangat berlainan di jalan-jalan raya.
Namun nyatanya permintaan akan mobil demikian belum terpenuhi.
Ini menunjukkan, bahwa uang yang sebetulnya dapat lebih baik dipergunakan untuk tujuan yang produktip, dalam hal ini pembangunan Negara, telah dibelanjakan untuk tujuan konsumptip, jadi yang tidak produktip.
Rupa-rupanya penyederhanaan yang sangat dikehendakkan dalam lapangan ini hanya mungkin apabila pembelanjaan seperti yang dimaksud di atas dikenakan beban yang lebih berat lagi daripada yang sekarang.
Dipikirkan akan dapat mencapai tujuan ini dengan mencantumkan dalam ordonansi pajak rumah tangga 1908, suatu pajak pembelanjaan dalam khususnya, beberapa ketentuan-ketentuan, sehingga seorang partikulir yang menaroh sebuah mobil atau lebih yang tergolong mewah selama beberapa tahun dikenakan suatu pemungutan yang bersifat khusus.
Tidaklah menjadi maksud untuk melakukan tindakan ini terhadap pengangkutan umum (perusahaan-perusahaan otobis dan/atau taxi): hal ini telah diatur pada pasal yang berkenaan. Selanjutnya otomobil-otomobil untuk mana sekarang didapatnya pembebasan menurut
PENJELASAN
Pasal 11
, tetap berada di luar pengenaan pungutan yang khusus itu. Tarip untuk otomobil tidak mewah selanjutnya disesuaikan lagi dengan merosotnya nilai mata uang yang terjadi sejak ditetapkannya terakhir. Tarip yang kini berlaku untuk sepeda-motor dipertahankan