PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor 7 Tahun 1959 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk peraturan Daerah tentang Perrrbahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OI2;
Mengingat
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l9g4 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l9g9 Nomor 75, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g51); i4.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O);
6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tent-ang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2O08 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undaag Nomor 32 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan Daerah (t embaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2O04 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (t,embaral Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl;
15. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2oor tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor rIq, Tambahan lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor al39);
3. T4.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2oo7 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor 118, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a1r3l\;
16. Peraturan pemerintah Nomor 2g rahun 2oo3 tentang Subsidi dan Iuran pemerintah Dalam l\_enyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bag, pegawai fegeri sipil dan penerima pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor 62;, Tambahan Lembaran {egara Republik Indonesia Nomor a29!;
5. 18- Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo5 tentang standar Akuntansi pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor"77 Tahun 2oro tentang Standar Akuntansi pemerintahan;
17. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo4 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Ralqyatbaerah it .\_b.r"r, Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentlng Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo4 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Ralryat Daerah (t embaran Ne[ara Repubriklndonesia Tahun 2oos Nomor 94, Tamb-han Lehbaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaO);
7. 19' knaturan kmerintah Nomor 32 Tlrlrun loos t€ntang kngelolaan t&lt;etransan Badan layanan umum tl-embaran Iq* Republik lrdonesia Tir]run zoos Nomor 4g, Tirmbahan ^ ^ I-embaxan Nqara Republik tedonesia Nomor 45O2);
8. 2o. Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun zcios tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor t5O, Tambahan r Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor i;;;i:-'l*
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor I37, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor a576ll'
2. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761;
3. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2oo5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara neputit&lt; Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor I39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
6. 2T.peiatwran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 165, Tambahan- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
7. 26.perat:uran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OOS tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5871;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2006 ilo-o, 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6l4l;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraT3T|;
- 3o. Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 2oog tentang Tahapan, Tata Cara pen5rusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2o0g Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8l7);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 rahun 2oog tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a89O);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2oro tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oro Nomor Il9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 34' Peraturan presiden Nomor 5 Tahun 2oro tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O|O-2OI4;
33. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2oro tentang sistem Akuntansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oro Nomor r2g, Tambahan \_ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
35. Peraturan presiden Nomor s4 Tahun 2oro tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah seuagaimana telah l1'b"tt dengan peraturan presiden Nom"or zo rahun ?912 tentang perubahan Kedua Atas peraturan presiden Nomor 54 Tahun 20ro tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 15S, T;bahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 533a);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi sarana dan prasarana Kerja Pemerintah Dae11fr, sebagaimeura diubah dengan Peraturan Menteri Daram N.g.ri Nomor 11 Tahun 2oo1 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Daram Negeri Nomor Z fa}ny lOO6.tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja pemerintah Dlerah;
36. Peraturan presiden Nomor 96 Tahun 2o1r tentang Dana Alokasi Umum Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 (Lembaran ^\_ I"g.ra Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 3);
1
A.
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan sebagaimana diubah dengan peraturan Dalam Negeri Nomor 2I Tahun 2OII Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Tahun Daerah Menteri tentang Dalam
40. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor Z+ t"h.rr, 2ooZ tentang Pedoman pengelolaan Belanja pemerihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan peraturan Itienteri Dalam Negeri Nomor s7 Tahun 2oo9 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2oo7 tentang Pedoman pengeloraan Beranja pemelihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
39. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2ool tentang Homan Telaris Fengerolaan Barang Milik Daerah;
47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.OZ /2OO8 tentang Hibah Daerah;
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4OIPMK. os /2oo9 tentang Sistem Akultansi Hibah.
6. 42- Perafi'an Menteri Dalam Negeri Nomor 20 rahun 2oog tentang Pedoman pengeroraan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 Tentang perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2OOg tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi rhusuJdi Daerah;
7. 44'Peraturan Menteri DaI; Negeri Nomor 13 Tahun 2O1O tentang pedoman pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan perwakilan R"br;l Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
8. 46' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor s4 Tahun 2O1O tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOg tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan D39rah (Berita Negara , Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 5i4
9. 45' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2s rahun 2OlO tentang penyelarasan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) d.il; Rencana Pembangunan Jangka Menengah iVasioiat (RPJMN) Tahun 2oro-2or4 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 229);
[.
- 47 . Perat'uran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2OI2 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 69a\
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.O7l2OlI tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2O1I;
- 5O. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9O3 / Menkes / Per I V I 2OII tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 336);
51. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562IMENKES/PER/XII/201 1 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
52. Keputusan Bersama menteri kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/lIl2OO9 dan Nomor 12 tahun 2OO9 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya dipuskesmas, balai kesehatan masyarakat dan rumah sakit;
53. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
54. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2OIl tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2OI2 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2OIl Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor f 63); i./h'
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
-8-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan i
PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH KABUPATENBOLAANGMoNGoNDowUTARATAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL2 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pendapatan Daerah
1. Semula
2. Bertambah/ (berkurang) Jumlah PendaPatan setelah Perubahan
- b. Belanja Daerah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja
setelah Perubahan
- Surphrs/ (defisiQ Setelah krubahanRp'
- c. PembiaYaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan
- al Semula
RP'
- b) Bertambah
RP'
- Jumlah Belanja setelah perubahan
RP'
2. Pengeluaran PembiaYaan
- a) Semula
RP'
- b) Bertambah
RP'
Rp. 323.2 1 O.966.000,00
Rp. 14.803.658.879,OO
Rp. 338.0 14.624 -879,O0
Rp. 344.O27 .5I2 -853,OO
Rp.
15.249.77 8,86
Rp.
359.277.290.939,O0
(2r.262.666.060,0O)
20.816.546.853,OO
446.1L9.207 ,oo
21.262.666.060,00
O,OO
o,oo I t^,
Jumlah Pengeluaran
setelah perubahan
jumlah pembiayaan netto
setelah perubahan
o,00
Rp. 2I.262.666.060,00
Sisa lebih pembiaaan anggaran
setelah perubahan
Rp.
0,00
Rp.
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
setelah Perubahan
- b. Dana Perimbangan
1. Semula
Rp. 6.060.17 5.879,OO
Rp. 3 lI.7 1O.966.000,00
- a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula
RP. 5.OOO-OOO.OOO,OO
2. Bertambah(berkurang)Rp. 1.060.175.879,OO
Jumlah pendapatan asli daerah
2. Bertambah{berkurang) Rp. 2.3t9.258.21I,32
Jumlah Dana Perimbangan
setelah Perubahan
Rp. 3 11.7 70.966.000,00
- c. Lain-lain pendapatan Yang sah
1. Semula Rp. 6.500.000.000,00
2. Bertambah /(berkurang)Rp. 13.743.483.000'00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 2O.243.483.OO0,OO
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
1. Semula
Rp.
o,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
1.3 I9.OOO.OOO,OO
Jumlah Pajak Daerah
setelah perubahan
- b. Retribusi Daerah
1. Semula
Rp. 1.319.000.OOO,00
Rp.
o,00
2. Bertambah/(berkurang)Rp. 7.22A.175.879,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
RP.
22O.175.879,O0
- c. Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1. Semula
Rp.
0,0O
2. Bertambah/(berkurang)Rp.
O,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah perubahanRp.
0,0O
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1. Semula
Rp. 5.OOO.00O.OOO,OO
2. Bertambah/(berkurang) Rp .(I.479.O00.OOO,O0) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 3.521.OOO.OOO,0O
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil
1. Semula Rp. 17.646.OO0.OOO,0O
2. Bertambah/(berkurang)RP.
0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil
setelah Perubahan
Rp. 17.646.000.000'00
- b. Dana Alokasi Umum
1. Semula
Rp. 260.2O5.636.OOO,0O
2. Bertambah/(berkurang) RP.
Jumlah Dana Alokasi Umum
o,00
2. Bertambah/berkurang) RP.
Jumlah Dana Alokasi Khusus
o,00
setelah Perubahan
Rp. 33.859.33O.0OO,0O
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
setelah Perubahan
- c. Dana Alokasi Khusus
1. Semula
1. Semula
RP.
2. Bertambah/(berkurang) RP.
Jumlah pendapatan hibah
setelah perubahan
RP.
- b. Dana darurat
1. Semula
RP.
Rp 260.205.636.000,00
Rp. 33.859.33O.000,0O
o,00
O,OO
0,oo
o,oo L.
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah pendapatan dana darurat
Setelah perubahan
Rp.
- c. Dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya: provinsi dan
0,00
1. Semula Rp. 6.5OO.OOO.O00,OO
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana bag hasil pajak propinsi dan pemerintah Daerah lainnya Rp.
6.5OO.0O0.OO0,OO
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
1. Semula Rp. 0,oo
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 1 0. 99 5. 483. OO0, 00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. 1O.995.483.0OO,OO
- e. Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
1. Semula
Rp.
0,00
O,OO
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah bantuan keuangan dari propinisi atau pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp.
- Pendapatan Lainnya f.
1. Semula
0,oo
o,oo
Rp.
2. Bertambah/(berkurang)Rp. 2.T48.OOO.OO0,OO
Jumlah Pendapatan Lainnya
setelah Perubahan
Rp. 2.748.OOO.000,0O
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
Rp. 2O8.2 19.447 .163,00 2. Bertambah/(berkurang)Rp. 2.454.812.972,89 t
1. Semula
Rp. 135.814.065.690,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 12.794.965. 1 13, 17
Jumlah belanja Tidak Langsung
sesudah Perubahan
- b. Belanja Langsung
Rp. 148.609.O3O.803,77
1. Semula
- o,oo
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan
Rp.21O.668.260.135,83
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- 1 . Semula
RP. 1 15 -O92 .692 .7 64 ,94
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 1 0.850. 24O' 1 1 3, 1 7
Jumlah Belanja Pegawai
setelah perubahan
- b. Belanja Bunga
1. Semula Rp.
Rp. 1 25.9 42.932.87 8,I I
2. Bertambah/(berkurang) RP. Jumlah belanja bunga setelah perrrbahan RP.
- c. Belanja Subsidi
1. Semula
Rp.
2. Bertambah/(berkurang) RP. Jumlah belanja subsidi setelah perubahan RP.
- d. Belanja Hibah
1. Semula Rp.
2. Bertambah/(berkurang) RP' Jumlah belanja hibah setelah Perubahan RP'
- e. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula
RP. 1'550'000'000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1'083'600'000,00) Jumlah belanja bantuan sosial Rp.
- setelah Perubahan 466.400.OOO,O0 kepada provinsi lkablkota dan
- f. Belanja bagi hasil pemerintah desa
1. Semula
0,oo
0,00
0,00
O,OO
0,00
0,oo
6.443.445.000,00
2.628.325.000,00
9.O71.770.OOO,OO
- Rp.I2.227 .927 .925,06
2. Bertambah/(berkurang)Rp' 4OO'OOO'0OO,OO
Jumlah
belanja
bagi
hasil
kePada
provinsi/ kab I kota dan pemerintah desa
setelah perubahan
Rp' 12'627 'g27 '925'06 t
Belanja Tidak Terduga
1. Semula Rp.
5O0.OOO.OOO,0O
2. Bertambah/(berkurang) RP.
Jumlah Belanja tidak terduga
O,OO
setelah perubahan
Rp.
5OO.00O.OOO,0O
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
1. Semula
RP. 15-437 '360'000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1'636' 10O'0OO'O0) Jumlah Belanja Pegawai
- setelah perubahan
Rp. 13'801'260'000'00
- b. Belanja Barang dan Jasa
1. Semula
RP' 77 'O77 '459' 18O,0O
- 2 . Bertambah/ (berkurang) Rp'
6 '47 O '298 '446 'OO
Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah Perubahan
- c. Belanja Modal
Rp. 83.547.757.626,00
1. Semula
RP. 1 15'698'627'983'00
2. Bertambah I (berln:rang) Rp. (2'379'385'473,171
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
Rp. 1 13.319.242.509'83
Pasal 4
PembiaYaan Daerah
- a. Penerimaan PembiaYaan Daerah
1. Semula
RP' 20'816'546'853'00
2. Bertambah/ (berkurang) Rp'
446 'Llg '2O7 'OO
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
setelah Perubahan
Rp. 2 1.262.666.060,00
- b. Pengeluaran PembiaYaan Daerah
1. Semula
RP.
2. Bertambah/(berkurang) RP'
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
setelah Perubahan
RP'
0'O0
- (2) Penerimaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: f,.
o,oo
o0
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
-t4-
- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
1. Semula
Rp. 2O.816.546.853,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
446.119 .2OT ,OO
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya
Setelah Perubahan
Rp. 21.262.666.060,00
- b. Pencairan Dana Cadangan
1. Semula
Rp.
2. Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan Rp. o,o0 0,oo
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
1. Semula
Rp.
0,00
o,oo
o,03
- pada ayat (1) Pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf b terdiri dari jenis pengeluaran: (3)
0,oo
0,00
o,00
0,00
O,OO
Jumlah Hasil Rqiualan Kekayaan Daerah yang Dpisahkan
setelahkrubahan
Rp.
0,0O
- d. Penerimaan pinjaman Daerah
1. Semula
Rp.
O,OO
2. Bertambah/(berkurang)Rp.
0,OO
Jumlah Penerimaan pinjaman Daerah
Setelah Perubahan
Rp.
O,OO
- e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman
1. Semula
Rp.
O,OO
2. Bertambah/(berkurang)Rp.
O,OO
Jumlah Penerimaan Kembali pemberian pinjaman
Setelah Perubahan
- Rp.
O,OO
- f. Penerimaan piutang Daerah
1. Semula
Rp.
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah Piutang Daerah
setelah Perubahan
Rp.
- a. Pembentukan Dana Cadangan
1. Semula
Rp.
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
JumlahPembentukan Dana Cadangan
Setelah Perubahan
Rp.
o,oo (,
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
1. Semula Rp.
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
Daerah setelah Perubahan Rp.
- c. Pembayaran Pokok Utang
- o,00
o,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah
1. Semula
Rp.
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah Pembayaran Pokok Utang
Rp.
- Rp. 0,oo 1) Semula
0,00
0,oo
0,00
o,00
o,00
0,OO
Setelah Perubahan
- d. Pinjaman Daerah
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp.
Pasal 5
uraian lebih lanjut Ferubahan pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari:
Ringkasan APBD;
- a.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 2L trOVatqgeR- 20&amp;.

Penandatangan: NDOW UTARA, ,I- BUPATI HAMDAN DA NSOLANG

Penetapan: Diundangkan di Boroko Pada tanggal 26 Weurree. 2.D12 RAH KABUPATEN BOLAA MOxcoNDOW UTARA, REKY POSUMAH LEMBARAN DAERAH KAEIUPATEN BOI^AANG MONGONDOW UTARA rAHUN 2012 NOMOR F I
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I

- b. l,ampiran II

- c. Lampiran III

- d. Lampiran IV

- e. Lampiran V

- f. Lampiran VI

- Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;

- Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah. Organisasi, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

- Rekapitulasi Belanja menurr.rt Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

- Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah; dan

- Daftar jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan,


yang merupakan Daerah ini. bagian tidak terpisahkan dari peraturan



## Pasal 6

Penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2or2 akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

## Pasal 7

Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangal diundangt&lt;an.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.


Ditetapkan di Boroko

Pada tanggal 2L trOVatqgeR-

20&amp;.

NDOW UTARA, ,I- BUPATI

HAMDAN DA NSOLANG

Diundangkan di Boroko

Pada tanggal 26 Weurree. 2.D12

RAH

KABUPATEN BOLAA MOxcoNDOW UTARA,

REKY POSUMAH

LEMBARAN DAERAH KAEIUPATEN BOI^AANG MONGONDOW UTARA rAHUN 2012 NOMOR F I



## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 7 TAHUN 2Or2

## TENTANG

## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

## I. PENJELASAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow utara Tahun Anggaran 2Ol2 telah disetujui bersama antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yangdituangkandalamPeraturanDaerahNomor4Tahun2oll tentangAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKabupatenBolaang Mongondow Utara Tahun 2o|2, merupakan implementasi dari pada RencanaStrategisDaerahKabupatenBolaangMongondowUtara,yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentangPemerintahanDaerahdanPedomanTeknisLainnyaguna mewrrjudkan otonomi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow utara yang luas, nyata dan bertanggung jawab'

Berdasarkan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten BolaangMongondowUtaratentangPerubahanAnggaranPendapatan BelanjaDaerahTahunAnggaran2o|2danRancanganPeraturan BupatiBolaangMongondowUtaratentangPerubahanPenjabaran AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahunAnggaran2a|2' perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan O* l" Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2Ol2'

t/


## PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

\_18\_

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBATTAN

LEMBARAN DAE&amp;^H KAB''ATEN BoLqANc MoNcoNDow urARA NoMoR


A