Unknown Unknown Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedornan Pengelolaan Dana Klaim Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dan Perusahaan di Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat; 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468); 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 'Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor - 59, Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tenlang Perimbangan K.euangan antara Perncrintah Pusat dan Pemerintah Daer ah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun '.2004 Nomor 126, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 9. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistcm Jarninan Sosial Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 10. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2009 Nornor 144, Tambahan Lernba ran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);] 11. Undang-Uridang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indorie sia Nomor 5072); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- U ndangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor - 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 741); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah; - 1 7. Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat vlern per ha tikan Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
2
dan Perusahaan di Urn um Daerah Kerja (Persero) Ru mah Sakit Rantauprapat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedornan Pengelolaan Dana Klaim Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dan Perusahaan di Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat;
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 'Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
4
- 59, Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tenlang Perimbangan K.euangan antara Perncrintah Pusat dan Pemerintah Daer ah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun '.2004 Nomor 126, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistcm Jarninan Sosial Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2009 Nornor 144, Tambahan Lernba ran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);]
11. Undang-Uridang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indorie sia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- U ndangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 1 7. Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
vlern per ha tikan
6
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 34 Seri D Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 Seri D Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nornor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nornor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lernbaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nornor 32 Tahun 2011 Seri D Nomor 32);
Perjanjian Kerjasama antara PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Kisaran dengan Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat tentang Pemberian Pelayanan Kesehatan melalui Rumah Sakit bagi Pescrta Program J aminan Perneliharaan Kesehatan (JPK) Paket Dasar Nomor PER/66/122011, Nomor 445/803/TURSUD/2012.
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KLAIM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PT. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO) DAN PERUSAHAAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
5. Labuhanbatu. 5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Rantauprapat Ka bu paten
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja selanjutnya disebut PT. Jamsostek (Persero) dan Perusahaan adalah \_perusahaan yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi tenaga kerja
- yang me liputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
10. Jaminan Pemeliharaan Ke se hatan PT. Jamsostek (Persero) dan Pcrusahaan adalah jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekcrja.
11. Peserta adalah para pekerja beserta anggota keluarganya.
12. Pelaksana Pelayanan Ke sehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT. Jamsostek (Persero) / Perusahaan dan keluarganya.
13. Pasien adalah seseorang yang mernbutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
14. Tarif adalah harga pelayarian kesehatan bagi peserta dan/ atau anggota keluarganya yang dibayarkan oleh PT. Jamsostek (Perscro] dan Perusahaan kepada pemberi pelayanan kesehatan.
15. Jasa sarana adalah biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit, akomodasi, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/ a tau pelayanan med is lainnya.
- i6. Jasa pelayanan adalah biaya untuk pernberi peiayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, kosultasi, visite, dan/ a tau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan iru adalah untuk memberikan pedoman dan batasan-batasan yang jelas
9
tentang pengelolaan atas dana klaim untuk pelayanan terhadap pasien peserta program jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan di RSUD Rantauprapat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan mi adalah untuk mewujud kan pengelolaan atas dana klaim jaminan perneliharaan kesehatan yang bersumber dari pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta program jaminan pemeliharan kesehatan dan perusahaan di RSUD dengan baik dan benar, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - RU!-iNG LINGKUP DAN SUMBER DANA
Pasal 4
- (i) Ruang lingkup pelayanan kesehatan program jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan di RSUD adalah peserta jaminan pemeiiharaan kcsehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan di Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Sumber dana yang diperoleh untuk pelaksanaan program jaminan perneliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan bersurnber dari tagihan klaim kepada PT. .Jarnsostek (Persero) dan perusahaan setelah pasien peserta jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan diberikan pelayanan kesehatan di RSUD.
BAB IV - BESARAN TARIF PELAYANAN Pasal 5
Pasal 5
Besaran tarif pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta progam jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan di RSUD mengacu kepada Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamsostek (Persero) Cabang Kisaran dan Perusahaan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat tentang Pemberian Pelayanan Kesehatan melalui Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Paket Dasar Nomor PER/66/ 122011, Nomor 445/803/TU-RSUD /2012.
BAB IV - BESARAN TARIF PELAYANAN Pasal 5
Pasal 6
- (1) Dana klaim jarninan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan dibayarkan oleh PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan setelah RSUD melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta jaminan pemeliharaan kesehatan PT. .Jamsostek (Persero] dan perusahaan.
- (2) Pembayaran dana klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diiaksanakan dengan cara tunai dan ditransfer ke rekening RSUD Rantauprapat.
BAB IV - BESARAN TARIF PELAYANAN Pasal 5
Pasal 7
- (1) Dana klaim jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan merupakan pendapatan daerah dan jasa sarana wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam jenis lain-lain pendapatan
daerah yang sah dengan kode rekening 1.02.02.4.1.2.01.01 beserta uraian retribusi pelayanan kesehatan.
- (3) Jasa medis pelayanan dapat dimanfaatkan langsung oleh RSUD sesuai pelayanan yang diberikan.
BAB VI - PEMANFAATAN DANA Pasal 8
Pasal 8
- (1) Dana klaim jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan hanya dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayana.n kesehatan pasien peserta jaminan perneliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Perscro) dan perusahaan.
- (2) Pemanfaatan dana klairn jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan digunakan un tuk: a. Jasa media/jasa pelayanan dibayarkan langsung;
- b. Jasa sarana dan prasarana disetorkan ke kas daerah;
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 9
Pasal 9
Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana klaim jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan di RSUD dilaporkan dalam laporan keuangan penerimaan RSUD.
BAB VIII - PENGAWASAN Pasal 10
Pasal 10
- (1) Pengawasan intern terhadap pengelolaan dana klaim jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan dilakukan oleh Direktur RSUD Rantauprapat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan kepada Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dana klaim jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (B?K-RI).
BAB IX - K.ETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11
Pasal 11
Standar Operasional Pelayanan (SOP) untuk pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Direktur RSUD Rantauprapat.
BAB IX - K.ETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11
Pasal 12
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka dana program klaim pasien peserta jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan tahun pelayanan 2012 yang telah dimanfaatkan, pemanfaatannya dapat dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Pasal 13
Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Peraturan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2012.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dcngan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Dit.etapkan di Rantauprapat pada tanggal 5 Desern ber 2012

Penandatangan: BUPATILABUHANBATU , dto TfGOR PANUSUNAN SIREGAR Diundangkan daiam Serita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 29 Tahun 2012 Tanggal 5 Desember 2012