UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 1960 tentang STASTISTIK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1960 TENTANG STASTISTIK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa guna melaksanakan pembangunan semesta oleh Negara serta untuk lain-lain keperluan kebijaksanaan Pemerintah dan masyarakat pada umumnya perlu tersedia statistik-statistik yang memberikan gambaran berupa angka yang wajar dari segenap ciri-ciri, kegiatan dan keadaan masyarakat Indonesia,
- b. bahwa kegiatan statistik yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik sampai dewasa ini masih didasarkan pada "Statistiek Ordonantie 1934" (Staatsblad 1934 No. 508), yang dilengkapi dengan Keputusan-keputusan Menteri Perekonomian/Perdagangan, padahal ordonansi tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemajuan-kemajuan yang cepat yang dicapai oleh Negara kita;
- c. bahwa disegenap kegiatan statistik perlu diadakan keseragaman, koordinasi dan pembagian tugas diantara instansi-instansi Pemerintah;
- d. bahwa mutu statistik nasional perlu dipertinggi;
- a. Musyawarah Dewan Menteri tanggal 8 Januari 1960:
- b. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;
Memutuskan :
Mencabut "Statistiek Ordonnantie 1934" (Staatsblad 1934 No. 508) sebagaimana dilengkapi dengan Keputusan-keputusan Menteri Perekonomian/Perdagangan dan Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK.
Pasal 1
- (1) Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan "statistik" ialah keteranganketerangan berupa angka yang memberikan gambaran yang wajar dari seluruh ciriciri, kegiatan dan keadaan masyarakat Indonesia.
- (2) Dengan "kegiatan statistik" dimaksud seluruh tindakan yang meliputi: pengumpulan, penyusunan, pengumuman dan analisa dari pada keteranganketerangan berupa angka.
Pasal 2
- (1) Didalam lingkungan Kabinet Perdana Menteri sebagai badan penyaluran statistik bertindak Biro Pusat Statistik.
- (2) Biro Pusat Statistik mempunyai tugas:
- a. melakukan kegiatan statistik yang ditugaskan kepadanya oleh Pemerintah, antara lain dibidang pertanian agraria, pertambangan, perindustrian, perhubungan, perdagangan, perburuhan, keuangan, pendapatan nasional pendidikan dan keagamaan;
- b. atas nama Pemerintah melaksanakan koordinasi dilapangan kegiatan statistik dari segenap instansi Pemerintah, dipusat maupun didaerah, dengan tujuan mencegah dilakukannya pekerjaan-pekerjaan yang serupa (doublures) oleh dua atau lebih instansi, memajukan keseragaman dalam penggunaan definisi, klasifikasi. ukuran-ukuran dan lain-lain:
- c. mengadakan daya-upaya agar masyarakat menyadari tujuan dan kegunaan statistik guna memudahkan penyelidikan statistik.
- (3) Susunan dan organisasi Biro Pusat Statistik diatur oleh Peraturan Pemerintah.
Pasal 3
Tentang Badan Penasehat Negara Urusan Statistik.
- (1) Sebuah Badan Penasehat Negara Urusan Statistik dibentuk, yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil Dewan Perancang Nasional, pegawai-pegawai tinggi beberapa Departemen serta Kepala Biro Statistik, ditambah dengan beberapa tenaga ahli.
- (2) Badan Penasehat Negara Urusan Statistik mempunyai tugas memberi pertimbangan kepada Pemerintah tentang obyek- obyek apa yang perlu disusun statistiknya, cara dan organisasi dari pelaksanaan sesuatu kegiatan statistik dan siapa yang sebaiknya menyelenggarakan penyelidikan itu.
- (3) Bila perlu Badan Penasehat Negara Urusan Statistik ini dapat meminta keterangan, pendapat dan saran dari fihak lain guna dapat menyusun nasehat yang seksama.
BAB II.
PELAKSANAAN PEKERJAAN STATISTIK.
Pasal 4
Penyelenggaraan.
- (1) Biro Pusat Statistik dalam mengumpulkan keterangan-keterangan berupa angka yang diperlukan untuk melaksanakan penyusunan statistik yang ditugaskan kepadanya oleh Pemerintah, dapat mengerahkan pegawai-pegawainya sendiri atau pegawai- pegawai instansi Pemerintah lainnya maupun orang-orang lain.
- (2) Biro Pusat Statistik, setelah mengadakan hubungan dan perundingan dengan lain instansi Pemerintah, dipusat maupun didaerah, berwenang menyerahkan sebagian dari pekerjaan statistik kepada instansi tersebut. Bagian pekerjaan yang dapat diserahkan berupa:
- a. menyediakan bahan-bahan keterangan yang diperlukan sebagai persiapan penyelidikan statistik.
- b. melancarkan masuknya daftar isian.
- c. meneliti kebenaran dan kelengkapan keterangan-keterangan yang diberikan dalam daftar isian.
- (3) Kegiatan statistik ini diatur dengan peraturan pelaksanaan tersendiri.
Pasal 5
- (1) Untuk kepentingan koordinasi dilapangan statistik, maka setiap pejabat yang bertanggung-jawab mengenai urusan statistik sesuatu instansi Pemerintah, bila intansinya bermaksud mengadakan kegiatan statistik, diharuskan terlebih dahulu mendengarkan pendapat Kepala Biro Pusat Statistik mengenai rencananya yang lengkap, disertai contoh daftar isian yang akan dipakai,
PENJELASAN
Pembukaan
-penjelasannya, macam statistik yang akan disusun dan pembiayaannya.
- (2) Kegiatan statistik yang menurut pendapat Kepala Biro Pusat Statistik memerlukan biaya yang besar atau meliputi kalangan yang luas, penyelenggaraannya perlu mendapat persetujuan Pemerintah.
- (3) Barangsiapa yang bertanggung-jawab mengenai urusan statistik sesuatu instansi Pemerintah, berkewajiban menyampaikan kepada Biro Pusat Statistik salinan dari statistik-statistik yang dihasilkan, kecuali statistik yang semata-mata diperlukan untuk menggunakan intern instansi yang bersangkutan.
##
PENJELASAN
Pasal 6
. Kewajiban untuk memberikan keterangan statistik. - (1) Biro Pusat Statistik atau intansi Pemerintah lainnya yang mendapat tugas atau izin khas dari Pemerintah untuk mengadakan suatu kegiatan statistik dapat mewajibkan setiap orang atau badan untuk memberikan keterangan-keterangan statistik yang diperlukan, baik secara lisan maupun tertulis. - (2) Dalam hal tertentu Pemerintah dapat memberi wewenang kepada Biro Pusat Statistik atau instansi Pemerintah lainnya, untuk keperluan kegiatan statistik, melihat dalam buku-buku dan/atau naskah-naskah dari orang atau badan. Barangsiapa yang bertanggung-jawab