UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 15 Tahun 1958 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN PINJAMAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON *) (berlaku 16 April 1958)
Pembukaan
Menimbang :
- a. Bahwa untuk melancarkan pembiayaan pembelian barang-barang dan jasa-jasa guna pembangunan ekonomi di Indonesia serta untuk keperluan-keperluan lain yang dapat bersama disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Director of the International Cooperation atau penggantinya, pemberian pinjaman dari Export-Import Bank of Washington dianggap perlu;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut itu Export-Import Bank of Washington bersedia memberikan pinjaman ini dengan syaratsyarat yang tertentu;
Mengingat :
Pasal-pasal 89 dan 118 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
Undang-undang tentang pengesahan persetujuan pinjaman antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington
Pasal 1
Persetujuan pinjaman tertanggal 30 April 1957 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington, yang disertakan sebagai
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 9 April 1958 Presiden Republik Indonesia, ## SOEKARNO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 16 April 1958. Menteri Kehakiman, ## G.A. MAENGKOM

Penandatangan: Menteri Keuangan, SUTIKNO SLAMET ## MEMORI
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran pada Undang-undang ini, dan yang mengatur pemberian kredit lebih dari $15,000.000. (lima belas juta dollar) uang Amerika Serikat dan/atau uang lain sampai jumlah yang senilai, dengan ini disahkan.

## Pasal 2.

- (1) Menteri Keuangan diberi kuasa melaksanakan persetujuan pinjaman tersebut pada pasal 1 di atas dan mengambil segala tindakan yang dipandang, perlu untuk mengadakan dan melaksanakan persetujuan-persetujuan lanjutan yang menentukan untuk barang-barang, jasa-jasa atau untuk keperluan-keperluan lain apakah pinjaman itu akan digunakan.
- (2) Menteri Keuangan dapat memberi kuasa kepada lain-lain penjabat Pemerintah untuk melaksanakan persetujuan tersebut

pada pasal 1 di atas serta untuk membuat dan melaksanakan persetujuan-persetujuan lanjutan yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini.

## Pasal 3.

Menteri Keuangan diwajibkan memberi perhitungan dan pertanggungan-jawab kepada Dewan Pengawas Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat tentang pelaksanaan persetujuan pinjaman tersebut dalam pasal 1 dan persetujuan-persetujuan yang dibuat berdasarkan kuasa yang diberikan dalam pasal 2.

## Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-kan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 9 April 1958 Presiden Republik Indonesia,

## SOEKARNO

Diundangkan pada tanggal 16 April 1958. Menteri Kehakiman,

## G.A. MAENGKOM

Menteri Keuangan,

SUTIKNO SLAMET

## MEMORI PENJELASAN

## MENGENAI

USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PINJAMAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON.-

UMUM.

Pada tanggal 30 April 1957 telah ditanda tangani sebuah perjanjian pinjaman oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington. Pinjaman ini berjangka 40 tahun dan meliputi jumlah setinggi-tingginya US$ 15 juta. Besarnya bunga adalah 3% setahun, jika pinjaman itu dibayar kembali dengan U.S. dollar, dan 4% jika pembayaran kembali dilakukan dengan rupiah.

Meskipun perjanjian ini dibuat dengan Eximbank, namun perlulah kiranya dijelaskan disini, bahwa pinjaman tersebut itu sebenarnya diberikan oleh International Cooperation Administration dalam rangka Kerjasama Ekonomi antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat Eximbank dalam hal ini oleh Pemerintah Amerika Serikat ditunjuk sebagai badan penyaluran dan penata usaha pinjaman ini.

Di bawah ini diberikan perbandingan pokok antara kredit I.C.A. ini dengan kredit U.S.$ 100 juta yang telah diterima oleh Indonesia langsung dari Eximbank (Undang-undang No. 11 tahun 1950).

Kredit I.C.A.

Kredit

Eximbank.

Jangka waktu : Pembayaran kembali :

40 tahun

15 tahun

dalam U.S. dollar harus dalam U.S.

dollar atau rupiah.

Bunga

:

a.

3% untuk pem- 3 1/2%

bayaran kemba-

li dalam US

dollar.

b.

4% untuk pem-

bayaran kem-

bali dalam ru-

piah.

Penghitungan bunga :

Dimulai 3 tahun

Dimulai pada saat pemberian kredit pertama.

setelah pemberian

kredit pertama.

Nyatalah, bahwa pinjaman yang sekarang ini memberikan syarat-syarat yang lebih baik daripada pinjaman yang lampau dari Eximbank.

Pinjaman ini akan dipergunakan untuk pembiayaan pembelian alat-alat dan jasa-jasa sebanyak: US $ 8 juta untuk perbaikan jalan US $ 7 juta untuk pembangkitan tenaga listrik.

## Perbaikan jalan:

Keadaan jalan-jalan raya waktu ini pada umumnya adalah buruk dan tidak terpelihara. Hal yang demikian itu amat merintangi kelancaran lalu-lintas darat dan menghambat pengangkutan bahanbahan ekspor dan impor, hasil-hasil pertanian, pertambangan dan perindustrian.

Tidak perlulah kiranya dibentangkan dengan panjang lebar disini akan faedah jalan-jalan raya yang baik dan terpelihara bagi perkembangan ekonomi.

Prioritet utama akan diberikan kepada perbaikan jalan antara Tarutung dan Bukittinggi sepanjang 500 kilo meter.

## Pembangkitan tenaga listrik.

Telah direncanakan untuk membeli dan memasang 47 buah generator tenaga diesel listrik di 33 tempat di Indonesia, yakni:

di Sumatera :

14 tempat dengan 19 buah generator

di Kalimantan :

3 tempat dengan 4 buah generator

di Sulawesi

:

5 tempat dengan 9 buah generator

di Nusa Tenggara :

4 tempat dengan 5 buah generator

- di Jawa :

- 6 tempat dengan 10 buah generator

J u m l a h :

33 tempat dengan 47 buah generator

Dengan pemasangan generator-generator tersebut di atas diharapkan tenaga listrik akan bertambah dengan 31.250 kw. Selain untuk penerangan hal yang demikian itu akan besar artinya bagi perkembangan industri-industri kecil, yang sampai sekarang kerap kali terganggu pertumbuhannya, karena pembatasan-pembatasan pemakaian tenaga listrik.

Pejabat-pejabat yang dimaksudkan disini adalah Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Amerika Serikat dan wakilnya, jika ia sendiri berhalangan.

Penjelasan pasal demi pasal. Pasal 1. Cukupjelas. Pasal 2. Ayat 1. Cukup jelas. Ayat 2. Pasal 3,4. Cukup jelas.

Lampiran: 1 a.

## PERSETUJUAN

Persetujuan ini, yang dibuat dan diadakan pada tanggal 30 April 1957 oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya dinamakan "Pemerintah") dan Export-Import Bank of Washington (selanjutnya dinamakan "Eximbank"), sebuah badan Negara Amerika-Serikat (selanjutnya dinamakan "Amerika-Serikat").

## BERMAKSUD MEMBUKTIKAN:

bahwa, karena Pemerintah dan Amerika-Serikat telah mencapai kata sepakat dan telah mengambil tindakan-tindakan mengenai bantuan ekonomi di Indonesia sesuai dengan Persetujuan Kerjasama Ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika-Serikat yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1950 dan kemudian disusul oleh Pertukaran surat tertanggal 12 Januari 1953; dan bahwa, Director International Cooperation Administration (selanjutnya dinamakan "Director") telah memberitahukan kepada Eximbank, bahwa sesuai dengan syarat-syarat dan ketetapanketetapan yang ditentukan oleh undang-undang, telah diputuskan untuk memberikan kepada Pemerintah suatu bantuan dengan syaratsyarat kredit sampai jumlah yang tidak melebihi Limabelas Juta Dollar ($ 15.000.000) dalam dollar dan/atau jumlah yang senilai dalam uang lain untuk membiayai pembelian barang-barang dan jasajasa dan untuk keperluan lain-lainnya setelah ada persetujuan antara Pemerintah dan Director; dan

bahwa, untuk kredit itu Director telah menyediakan ruang pada Eximbank dan sesudah merundingkannya dengan National Advisory Council on International Monetary and Financial Problems, telah menentukan dengan syarat-syarat apa Eximbank akan memberikan dan menata-usaha krediit itu;

Maka, oleh karena itu telah dicapai persetujuan bahwa:

1. Eximbank dengan ini menyediakan sebuah kredit bagi Pemerintah yang tidak melebihi Limabelas Juta Dollar ($15.000.000) dalam uang dollar dan/atau uang lain untuk membantu pemiayaan pembelian barang-barang dan jasa-jasa atau untuk keperluan lain-lainnya yang setiap ketika dapat disetujui bersama oleh Pemerintah dan Director. dalam uang dollar dan/atau uang lain untuk membantu pembiayaan pembelian barang-barang dan jasa-jasa atau untuk keperluan lain-lainnya yang setiap ketika dapat disetujui bersama oleh Pemerintah dan Director.
2. Pemerintah dengan ini berjanji untuk membayar kepada Eximbank, penggantinya atau yang dikuasakan olehnya, jumlah pokok sebesar Limabelas Juta Dollar ($ 15.000.000) itu, atau bagian yang telah diterimanya dari uang pokok itu sebagai uang depan atas kredit ini, dalam angsuran sebagai tertera dalam Daftar Angsuran yang disertakan bersama ini dan yang sebagai lampiran "A" menjadi bagian daripada persetujuan ini, serta membayar bunga atas sisa pokok yang belum

dibayarkan kembali sebagai diuraikan di bawah. Uang pokok dibayar kembali dalam angsuran tengah-tahunan mulai empat (4) tahun setelah akhir bulan persekot pertama diberikan oleh Director kepada Pemerintah berdasarkan persetujuan ini, dengan jumlah-jumlah dan pada waktu-waktu sebagai tercantum dalam lampiran "A".

Jika jumlah yang dipersekotkan sedemikian itu, kurang lebih dari sepuluh persen (10%) dari jumlah pokok tersebut di atas, maka dalam besarnya angsuran tersebut dalam Lampiran "A" akan diadakan penyesuaian menurut perbandingan; jika jumlah yang dipersekotkan itu lebih kecil sepuluh persen (10%) atau kurang, maka selisihnya itu akan dikurangkan dari angsuran atau ansuran-angsuran terakhir sebagai dicantumkan dalam Lampiran "A". Bunga atas pokok yang masih bersisa, akan dihitung mulai tiga (3) tahun sesudah akhir bulan persekot pertama dilakukan dan bunga itu akan kemudian dibayar tengah-tahunan mulai enam (6) bulan sesudah akhir waktu tiga (3) tahun tersebut. Besarnya bunga adalah tiga persen (3%) setahun, jika pembayaran kembali dilakukan dalam dollar Amerika Serikat dan empat persen (4%) jika dilakukan dalam uang setempat. Jika terjadi tunggakan dalam ketertiban pembayaran berdasarkan persetujuan ini, maka sisa pokok yang belum dibayar kembali itu, bersama dengan bunganya harus dilunaskan dalam dollar Amerika Serikat dan harus seketika dibayar kembali tunai atas permintaan Eximbank. Jika Eximbank pada suatu ketika tidak hendak menggunakan haknya yang sedemikian itu, maka ini tidak boleh diartikan ia melepaskan haknya tersebut.

3. Pembayaran-pembayaran bagi Pemerintah yang setiap ketika dilakukan oleh Director, harus dipandang sebagai uang depan atas kredit ini mulai pada tanggal pertelaan berkala yang diberikan oleh Director kepada Pemerintah dan sesudah pembayaran-pembayaran itu dilaporkan oleh Eximbank. Berdasarkan persetujuan ini Eximbank akan mencatat jumlah dollar/atau harga lawan dalam dollar dari uang setempat yang telah dipersekotkan itu, sedang harga lawan itu akan ditetapkan berdasarkan nilai lawan yang berlaku pada hari tanggal tiap lapangan itu. Dalam hal persetujuan ini, maka nilai lawan penukaran uang setempat pada sesuatu tanggal adalah:
2. (a) Nilai effectief atas dasar mana dollar Amerika Serikat dijual dengan mata uang setempat kepada penduduk Indonesia untuk memenuhi kewajiban membayar di luar negeri, asal nilai-nilai effectief ruang setempat itu yang berbeda lebih dari satu persen (1%) dari harga dari yang telah disetujui dengan Dana Moneter International untuk uang itu, tidak diijinkan oleh Pemerintah dan asal fihak-fihak yang mengadakan persetujuan ini tidak dapat bersepakat bahwa sesuatu nilai lain dianggap tepat dan pantas; atau
3. (b) Dalam hal-hal lainnya sesuatu nilai yang setiap ketika

mendapat persetujuan kedua belah fihak.

4. Pembayaran kembali bunga dan pokok yang harus dipenuhi oleh Pemerintah terhadap Eximbank berdasarkan persetujuan ini, atas pilihan Pemerintah, akan dilakukan dalam dollar Amerika Serikat atau uang setempat yang besarnya, dihitung pada hari pembayaran itu, adalah senilai dengan hutangnya dalam dollar Amerika Serikat, sesuai dengan nilai tukar yang dapat digunakan terhdap uang setempat itu, sebagai bunga dan pokok pada sesuatu tanggal tunainya kedua-duanya harus dilakukan dengan macam uang yang sama. Bunga dan pokok akan dibayar dalam uang yang serupa. Bunga dan pokok harus dibayarkan di kantor Eximbank, Washington, D.C. Uang setempat yang diterima oleh Eximbank dapat dipindahkan kepada Secretary of the Treasury Amerika Serikat untuk dipegang oleh pegawai atau pegawai-pegawai Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Secretary of the Treasury. Jika pada hari pembayaranpembayaran jatuh tunai, Pemerintah berkehendak membayarnya dengan uang setempat, dan tidak didapat persetujuan antara kedua belah fihak atas nilai tukarnya, maka Eximbank untuk sementara waktu akan menerima pembayaran uang setempat itu dengan nilai tukar yang oleh Pemerintah dianggap tepat dan pantas. Nilai tukar itu akan dianggap mutlak diterima oleh Exim-bank, apabila Eximbank dalam waktu tigapuluh (30) hari tidak memberitahukan kepada Pemerintah, bahwa nilai tukar itu tidak dapat diterimanya. Jika dalam waktu enampuluh (60) hari sesudah pemberitahuan tersebut tidak tercapai sesuatu persetujuan tentang nilai tukar, maka Eximbank akan mengembalikan uang setempat yang telah diterimanya itu dan pembayaran kepada Eximbank sebagai yang sudah direncanakan akan dilakukan dalam dollar Amerika Serikat.
5. Pemerintah, bebas dari denda atau premie, dapat dengan dollar Amerika Serikat mengadakan pembayaran dimuka atas pokok pinjaman ini. Segala pembayaran dimuka dalam dollar Amerika Serikat oleh Pemerintah akan berlau bagi angsuran pokok tersebut dalam Lampiran "A" menurut urutan terbaik dari hari tunainya.
6. Pemerintah setuju bahwa segala sisa yang tidak terpakai dapat oleh Amerika Serikat di perbungakan dalam obligasi atau deposito berbunga yang diijinkan oleh ketentuanketentuan dalam undang- undang Indonesia. Amerika Serikat setuju bahwa pemerintah dapat membeli dengan dollar Amerika Serikat semua atau sebagian dari sisa yang tidak terpakai itu dan yang oleh Amerika Serikat belum disediakan untuk keperluan lain atas nilai tukar yang disetujui bersama.
7. Pemerintah setuju bahwa uang setempat yang diterima oleh Amerika Serikat berdasarkan pasal 4 dan 6 di atas, dapat digunakan oleh Amerika Serikat untuk segala pengeluaran atau pembayaran olehnya di Indonesia atau daerah-daerah kekuasaan Indonesia. Uang semacam itu dapat juga digunakan dalam daerah-daerah lain atau Amerika Serikat dalam segala

rencananya akan memakai uang setempat yang diterimanya demikian itu, akan memperhatikan kedudukan perekonomian Indonesia.

8. Jika fihak-fihak pada persetujuan ini memutuskan bahwa akan menjadi kepentingan mereka bersama untuk mengubah sesuatu ketetapannya, mereka dengan persetujuan bersama secara tertulis, dapat mengadakan segala perubahan, termasuk pembayaran dari sebagian atau seluruh pokok dan bunga, asal kepada Amerika Serikat diserahkan (a) bahan-bahan atau (b) pertimbangan-pertimbangan yang berharga yang telah disetujui bersama oleh fihak-fihak yang bersangkutan.
9. Sebelum persekot pertama atas kredit ini dilakukan dan sebagai syarat persekot itu Eximbank akan diberi;
3. (a) Bukti kekuasaan orang yang melaksanakan persetujuan ini yang dapat bertindak sebagai wakil Pemerintah dalam urusan kredit
4. (b) Sebuah pernyataan dari Menteri Kehakiman Indonesia atau pejabat hukum lainnya yang dapat diterima oleh Eximbank dan yang dengan memuaskan bagi Eximbank menerangkan bahwa Pemerintah telah mengambil segala tindakan yang ditentukan oleh perundang-undangannya untuk menguasakan pembuatan perjanjian kredit berdasarkan persetujuan ini dan bahwa persetujuan ini menimbulkan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Pemerintah sesuai dengan syaratsyaratnya.

Sebagai bukti daripadanya, Pemerintah Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington telah membuat surat persetujuan ini di Washington, District of Columbia, United States of America, pada tanggal tersebut pertama di atas.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dtt. MOEKARTO NOTOWIDIGDO Duta Besar.

EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON dtt. SAMUEL C. WAUGH Presiden.

Mengetahui : Sidney Sherwood Sekretaris.

LAMPIRAN GAMBAR LIHAT FISIK

- *) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-20 pada tanggal 10 Pebruari 1958 pada hari Senin, P. 245/1958

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG