PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA Nomor 11 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG KEMITRAAN BIDAN DESA DAN KADER DASA WISMA KESEHATAN DI KABUPATEN KOLAKA UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan di Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
- Indonesia Tahun 1945 ;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
SALINAN
Menetapkan
:
8. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2012 danNomor: 77 Tahun 2012 tentang Parameter HakAsasi Manusia dalam Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak.
9. Keputusan Menteri Kesehatan No 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DAN
BUPATI KOLAKA UTARA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG KEMITRAAN BIDAN DESA DAN KADER DASA WISMA KESEHATAN DI KABUPATEN KOLAKA UTARA.
BAB I - KETENTUAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.
9. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
10. Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN
Pasal 2
Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud sebagai berikut:
- (1) Untuk mengamankan pelaksanaan program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan, sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan;
- (3) Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan, yang dapat mengakibatkan tidak terwujudnya perogram kesehatan di Kabupaten Kolaka Utara secara berkelanjutan.
- (2) Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran semua stakeholder program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh para pihak;
BAB I - KETENTUAN
Pasal 3
Program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menumbuhn kembangkan sinergi antara Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan, untuk :
- b. Terjadinya penguatan kelembagaan puskesmas, Bidan Desa desa dan kader dasa wisma kesehatan;
- a. Menurunkan jumlah kematian ibu saat melahirkan;
- c. Meningkatnya kesadaran mengenai prinsip kemitraan yaitu kesetaraan (saling menghargai kekuasaan dan keahlian mitranya), Keterbukaan dan saling menguntungkan;
- d. Meningkatnya kesadaran ibu melahirkan untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan
PELAKSANAAN
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 4
Program Kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 5
Program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, adalah:
- a. Bidan Desa bekerja sama dengan Kader Dasa Wisma Kesehatan melakukan kegiatan luar gedung berupa pendataan, pemetaan, pelacakan, dan pendampingan.
- b. Bidan Desa bekerja sama dengan Kader Dasa Wisma Kesehatan melakukan kegiatan dalam gedung berupa aktifitas pelayanan pos pelayanan terpadu (POSYANDU) atau di Pos Kesehatan Desa (POSKEDES)
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 6
Bentuk kerjasama pada Program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat berupa :
- a. Pengumpulan data yang dilakukan oleh kader dasa wisma kesehatan dan di bantu oleh Bidan Desa untuk melakukan validasi, pengolahan dan penyajian data;
- b. Pemetaan yang dilakukan oleh kader dasa wisma kesehatan dan di bantu oleh Bidan Desa untuk melakukan penentuan titik geografis jumlah ibu hamil di wilayah kerjanya
- c. Pelacakan dilakukan oleh Kader Dasa Wisma Kesehatan dan dibantu oleh Bidan Desa, menemukan kasus drop out di wilayah kerjanya
- d. Pendampingan dilakukan oleh Kader Dasa Wisma Kesehatan dan dibantu oleh Bidan Desa Kepada Ibu hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas Ke Sarana Kesehatan atau Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang di siapkan
- e. Pelayanan di Pos pelayanan terpadu atau di pos kesehatan desa dilakukan oleh kader dasa wisma kesehatan bersama bidan desa
PEMBINAAN
BAB IV - PEMBINAAN
Pasal 7
- (1) Pembinaan Umum terhadap pelaksanaan program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan dilakukan oleh Bupati dan Camat di wilayah kemitraan berada;
- (2) Pembinaan Teknis terhadap pelaksanaan program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;
- (3) Pembinaan di Kabupaten dilakukan oleh Bupati bersama-sama Instansi terkait;
- (4) Pembinaan di wilayah Kecamatan dilakukan oleh Camat bersama-sama Instansi terkait
PENGAWASAN
BAB V - PENGAWASAN
Pasal 8
- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan kemitraan bidan desa dan kader dasa wisma kesehatan
- (2) Bupati setiap tahun menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 9
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad atanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Lasusua pada tanggal, 2016 BUPATI KOLAKA UTARA, RUSDA MAHMUD

Penetapan: Diundangkan di Lasusua pada tanggal, 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA ## H. ISKANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR.. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG KEMITRAAN BIDAN DAN KADER DASAWISMA KESEHATAN: (10/2016)