PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 4 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa standar belanja tahun anggaran 2017 telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian honorarium non PNS tenaga non kesehatan dan perjalanan dinas dalam Daerah dan luar Daerah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017;
4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Mengingat 1. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
]
PARAF HIRARKI
] ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA
]
KEPALA BAGIAN HUKUM
I
KEPALA BPKAD
P ARAF KOORDINASI
I
I
:
:
I
J
l
l
l
l
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
PARAF HIRARKI
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA
K EPALA BAGIAN HUKUM
PARAF KOORDilfASI
[
[
c
:
:
]
I
l
l
]
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 ten tang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
4. 1 1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Sela tan Tahun 2011 Nomor 1 2 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 1211);
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 27);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017.
]
| I PARAF HIRARKI | |
|---------------------------------------|-----|
| [ ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA | : T |
| I KEPALA BAGIAN HUKUM | : I |
I
KEPALA BPKAD
P ARAF KOORDlliASI
Pasal 18
Mengingat 1. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
]
PARAF HIRARKI
] ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA
]
KEPALA BAGIAN HUKUM
I
KEPALA BPKAD
P ARAF KOORDINASI
I
I
:
:
I
J
l
l
l
l
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
PARAF HIRARKI
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA
K EPALA BAGIAN HUKUM
PARAF KOORDilfASI
[
[
c
:
:
]
I
l
l
]
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 ten tang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
4. 1 1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Sela tan Tahun 2011 Nomor 1 2 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 1211);
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 27);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017.
]
| I PARAF HIRARKI | |
|---------------------------------------|-----|
| [ ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA | : T |
| I KEPALA BAGIAN HUKUM | : I |
I
KEPALA BPKAD
P ARAF KOORDlliASI
Pasal I
- 1 . Beberapa ketentuan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut:
- a. Ketentuan huruf B angka 1 huruf b angka 1) huruf b) angka (6) Nomor 18 diubah;
- b. Ketentuan huruf B angka 2 huruf j angka 32) huruf a) angka (5) diubah; dan
- c. Ketentuan huruf B angka 2 huruf j angka 33) huruf d) angka (1) huruf (c) diubah.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Tangerang Selatan.

97-

Ditetapkan di Tangerang Selatan Pada tanggal: 9 februari 2017

## WALIKOTA

t-

TANGERANG SELATAN,

+s65i6kt%b



Diundangkan di Tangerang Selatan Pada tangg 9 februari 2017 ARIS DAERAH SEKRI KOTA TANGIERANG SELATAN, MUHAMAD

SERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 4



## LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 4

TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

## STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

## B. BELANJA LANGSUNG

1. Belanja Pegawai.
- b. Honorarium Non PNS.
- 1) Honorarium Pegawai Non PNS/Tidak Tetap.
- b) Honorarium Pegawai Non PNS/Tidak Tetap adalah sebagai berikut:
- (6) Pelayanan Upaya Kesehatan RSU/ Laboratorium Daerah/Puskesmas / PenyuluhKesehatan/ PLKB / Puskesmas DTP /Rumah Singgah/ Analis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.

| No | Uraian | Satuan | Biaya (Rp) |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Dokter Sub Spesiallis | OB | 20.000.000 |
| 2. | Dokter Spesialis | OB | 9.000.000 |
| 3. | Dokter Umum/Dokter Gigi | OB | 5.500.000 |
| 4. | Dokter Umum dengan Kompetensi Khusus | OB | 6.000.000 |
| 5. | Apoteker, Asisten Apoteker | | |
| | Profesi Apoteker | OB | 4.000.000 |
| | Asisten Apoteker (D III) | OB | 2.250.000 |
| | Asisten Apoteker (SMK Asisten Apoteker) | OB | 1.750.000 |
| 6. | Perawat, Perawat Gigi dan Bidan | | |
| | Profesi/Ners | OB | 4.000.000 |
| | Perawat (DIV | OB | 3.000.000 |
| | Perawat, Perawat Gigi, Bidan (DIII) | OB | 2.500.000 |
| | Perawat, Perawat Gigi, (SPK, SPRG) | OB | 2.250.000 |
| 7. | Perawat dan Bidan dengan kompetensi khusus | | |
| | Profesi/Ners | OB | 4.500.000 |
| | Perawat, Bidan (DIV) | OB | 3.500.000 |
| | Perawat, Bidan (DIii) | OB | 3.000.000 |
| 8. | Radiografer, Fisikawan Medis | | |
| | Rad.iografer (DIV) | OB | 4.500.000 |
| | Radiografer (DIii) | OB | 4.000.000 |
| | Fisikawan Med.is (S1) | OB | 5.000.000 |
| | Fisikawan Med.is (DIii) | OB | 4.500.000 |
| 9. | Analis Kesehatan/Analis Laboratorium Lingkungan | Analis Kesehatan/Analis Laboratorium Lingkungan | |
| | Analis Kesehatan ( D III | OB | 2.500.000 |



I

I

PARAF HIRARKI

I

I

I

I

I

WAKIL WALIKOTA

L

:

SEKRETARIS DAERAH

I

:

## HARMONISASI DAN SIKRONI8A8I

I

KASUBAG PPHD

L

:

ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH

I

:

I

I

I

I

y

I

PARAF HIRARKI

I

I

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA

I

:

t

·

I

I

I KEPALA BAGIAN HUKUM

l

:

I

I

I

PARAF KOORDINASI

KEPALA BPKAD

c 4

'

| No | Uraian | Satuan | Biaya (Rp) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | Analis Kesehatan (SMK Analisl | OB | 2.250.000 |
| 10. | Refraksionis (D III) | OB | 2.500.000 |
| 11. | Fisiotherafi | Fisiotherafi | Fisiotherafi |
| | Fisiotherafi (DIV) | OB | 2.750.000 |
| | Fisiotherafi (DIII | OB | 2.500.000 |
| 12. | Perekarn Medis (DIII) | OB | 2.500.000 |
| 13. | Elektromedis (D III) | OB | 2.500.000 |
| 14. | Nutrisionis | Nutrisionis | Nutrisionis |
| | Nutrisionis (DIV)/(Sl) | OB | 2.500.000 |
| | Nutrisionis (DIII) | OB | 2.250.000 |
| 15. | Kesehatan Masyarakat (K3, Kesling, Administrasi Rumah Sa.kit/ Kesehatan, Mutu, Promkesl | Kesehatan Masyarakat (K3, Kesling, Administrasi Rumah Sa.kit/ Kesehatan, Mutu, Promkesl | Kesehatan Masyarakat (K3, Kesling, Administrasi Rumah Sa.kit/ Kesehatan, Mutu, Promkesl |
| | Strata 2 | OB | 3.000.000 |
| | Strata 1 | OB | 2.500.000 |
| | DII | OB | 2.250.000 |
| 16. | Psikologi Klinis | OB | 4.000.000 |
| 17. | Akupunturis (Acupuncturist) | OB | 1.750.000 |
| 18. | Tenaga Non Kesehatan (Administrasi Manajemen, dan Pelayanan), Disiplin Imu Tertentu | Tenaga Non Kesehatan (Administrasi Manajemen, dan Pelayanan), Disiplin Imu Tertentu | Administrasi |
| | SMU | OB | 1.700.000 |
| | DIII | OB | 1.900.000 |
| | Sl | OB | 2.150.000 |
| | S2 | OB | 2.350.000 |
| | Pegawai disiplin ilmu tertentu (D III) 1) | OB | 1.900.000 |
| | Pegawai disiplin ilmu tertentu (S | OB | 2.150.000 |
| | Pegawai disiplin ilmu tertentu (S 2) | OB | 2.350.000 |
| 19. | PLKB, Teknisi, logistik, petugas gizi, juru masak, petugas loundry, pemulasaraan ienazah, pekarya kesehatan | OB | 1.750.000 |
| 20. | Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetaol | OB | 750.000 |

## 2. Belanja Barang dan Jasa

- j. Belanja Perjalanan Dinas

## 32) Perjalanan Dinas Dalarn Daerah

Perjalanan Dinas Dalarn Daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kerja/kantor ke tempat yang dituju dalarn wilayah Tangerang Selatan, melakukan tugas dan kembali ketempat semula/ kantor.

## Perjalanan Dinas Dalarn Daerah terdiri dari :

- a) Satuan Biaya Uang Harian Dalarn Daerah
- (5) Satuan biaya uang harian dalarn daerah dan uang diklat sebagai berikut:

| | | | Biaya (Rp) | Biaya (Rp) |
|----|-------------------|-----|-----------------------------------------|--------------|
| No | Jabatan/ Golongan | Sat | Dalarn rangka pelaksanaan Togas Jabatan | Diklat |
| 1. | Eselon II a | OH | 400.000 | 85.000 |


| PARAF HIRARKI |
|-------------------------------------|
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |


I

## PARAF KOORDINASI

KEPALA BPKAD

c


1 %

PARAF HIRARKI

WAKIL WALIKOTA

SEKRETARIS DAERAH

HARMONISASI DAN SIKRONIBABI

KASUBAG PPHD

ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH


I

| | | | Biaya (Rp) | Biaya (Rp) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------|
| No | Jabatan/ Golongan | Sat | Dalam rangka pelaksanaan Tugas Jabatan | Diklat |
| 2. | Esselon II b, Eselon III/ Go!. IV, Eselon IV/ Eselon V/ Golongan III, Go!. II, I/ Pegawai Tidak Tetap/ Non PNS | OH | 100.000 | 85.000 |

## 33) Perjalanan Dinas Luar Daerah

- d) Satuan biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :
- (1) Satuan Biaya Uang Harian Luar Daerah
3. (c) Satuan biaya uang harian luar daerah dan Diklat sebagai berikut:

| | | | Biaya (Rp) | Biaya (Rp) |
|----|------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------|
| No | Jabatan/ Golongan | Sat | Dalam rangka pelaksanaan Tugas Jabatan | Diklat |
| 1. | Eselon II a | OH | 2.500.000 | 250.000 |
| 2. | Eselon II b | OH | 1.200.000 | 150.000 |
| 3. | Eselon III/ Go!. IV | OH | 750.000 | 125.000 |
| 4. | Eselon IV/ Eselon V/ Golongan III | OH | 550.000 | 100.000 |
| 5. | Go!. II, I/ Pegawai Tidak Tetap/ Non PNS | OH | 300.000 | 85.000 |

t


[