PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 38 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1992 TENTANG BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 1996 (berlaku 9 Maret 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perbankan di Indonesia dan mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat, diperlukan adanya bank-bank yang tangguh dan sehat serta mampu berperan efektif dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengubah persyaratan permodalan bagi usaha perbankan yang semula diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan :
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3655);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1992 TENTANG BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 1996.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
- (1) Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum termasuk Bank Campuran ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
- (2) Bank Umum yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan modal disetornya secara bertahap sebagai berikut:
- 3 - a. sekurang-kurangnya ...
- a. sekurang-kurangnya menjadi Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) pada tanggal 31 Desember 1998;
- b. sekurang-kurangnya menjadi Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pada tanggal 31 Desember 2000;
- c. sekurang-kurangnya menjadi Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) pada tanggal 31 Desember 2003;
- (3) Penyertaan pihak bank yang berkedudukan di luar negeri dalam pendirian Bank Campuran ditetapkan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima perseratus) dari modal disetor.
- (4) Dalam rangka penyehatan bank, bank yang berkedudukan di luar negeri dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal ke dalam Bank Umum yang telah ada."
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1998 TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1992 TENTANG BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 1996
## UMUM
Dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat, dukungan jasa perbankan semakin penting dan diperlukan. Ini berarti semakin dibutuhkan adanya layanan perbankan yang semakin luas dan besar.
Untuk itu, diperlukan upaya meningkatkan kemampuan jasa perbankan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan tadi adalah permodalan. Masalah ini menjadi kian menonjol apabila diingat kebutuhan usaha perbankan itu sendiri dalam menghadapi persaingan pemberian jasa di sektor tersebut. Dengan pertimbangan itu, ditetapkan kebijakan penyesuaian permodalan dibidang usaha perbankan.
Guna mendukung upaya penyehatan dan meningkatkan kemampuan perbankan nasional, maka ketentuan tentang permodalan khususnya modal disetor bagi Bank Umum yang selama ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan Bank Campuran sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam
PENJELASAN
Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996, ditingkatkan untuk Bank Umum maupun Bank Campuran menjadi sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Dengan peningkatan modal tersebut, diharapkan usaha perbankan dapat tumbuh secara kokoh untuk mendukung kehidupan perekonomian di masa yang akan datang. Melalui upaya tersebut diharapkan pula dapat berlangsung konsolidasi dalam kehidupan usaha perbankan. Namun demikian, mengingat pemenuhan persyaratan permodalan tadi tidaklah ringan, maka pelaksanaan kebijakan dilakukan secara bertahap. ## PASAL DEMI PASAL Pasal I
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Penyertaan modal bank yang berkedudukan di luar negeri ke dalam Bank Umum yang telah ada wajib memenuhi ketentuan kepemilikan Bank Campuran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3747 ## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1998 TENTANG ## PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTA NIAGA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DHARMA NIAGA ## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi Badan Usaha Milik Negara dan pemanfaatan kekayaan Negara pada umumnya, maka dipandang perlu untuk membubarkan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kerta Niaga yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1970; - b. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dharma Niaga, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut; - c. bahwa kekayaan Negara yang berasal dari sisa hasil likuidasi