PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 27 Tahun 2016 tentang INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016-2021 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITUBAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan -Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban dalam suatu Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Seri D Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Seri D Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Toban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Seri D Nomor 03);
Memperhatikan
Menetapkan
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Toban (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Seri D Nomor 7);
- 12.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2015 Seri D Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Seri A Nomor 09);
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
Pasal 1
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :
1. Indeks Pembangunan Manusia;
2. Angka Kematian Ibu;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka;
4. Angka Pertumbuhan Ekonomi;
5. Jumlah PDRB Perkapita;
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Nilai Opini BPK;
8. Nilai SAKIP;
9. Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Pemerintah;
10. 10.Persentase Angka Konflik;
Pasal 2
Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban untuk menyusun:

- -rencana kinerja tahunan;
- -rencana kerja dan anggaran;
- -dokumen penetapan kinerja;
- -laporan akuntabilitas kinerja;serta
- evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

## Pasal 4

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati.

## Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 teritang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban, dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

## Pasal 6

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toban.

Diundangkan di Tuban

pada tanggal

1T Jmd 2e16

SEKRETARIS DAERAH,


BERITA DAERAH K.ABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 33


Ditetapkan di Toban

pada tanggal

17 Jal 2e1,

TUBAN,

HUDA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR Z7 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

## SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

## A. SEKRETARIAT DAERAH

1. Nama Unit Organisasi Sekretariat Daerah

2. Togas

- membantti Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan satuan polisi pamong praja
3. Fungsi
- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan satuan polisi pamong praja;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah;
- f. pengkoordinasian pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Indikator Kinerja Utama

| 1. | Persentase Produk Hukum Daerah (tahun 2016-2021) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan (%) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti maksimal tujuh hari |
| 3 | Kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap laporan Pemerintah Daerah |
| 5 | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Toban |

## B. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Tugas
- menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program dan pelaporan, pengelolaan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## 3. Fungsi

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. penyelengaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan Sekretariat DPRD; dan
- f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD.

## 4. Indikator Kinerja Utama

J

## 1. I Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD

## C. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Olahraga Pendidikan, Pemuda dan

## 2. Togas

- melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

## 3. Fungsi

- a. perumusan dan pengelolaan kebijakan operasional di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / TK dan SD, pendidikan SMP, SMA dan SMK, ketenagaan, pemuda, olahraga, pendidikan masyarakat dan sejarah nilai tradisional;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan um um di bidang PAUD / TK dan SD, pendidikan SMP, SMA d SMK, ketenagaan, pemuda, olahraga, pendidikan masyarak an at dan sejarah nilai tradisional;
2. an c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang PAUD / TK d SD, pendidikan SMP, SMA, dan SMK, ketenagaan, pemu olahraga, pendidikan masyarakat dan sejarah n da, ilai tradisional;
3. rta d. perumusan kebijakan pemberian izin pendirian se pencabutan izin bantuan pendidikan dasar, satu pendidikan menengah dan satuan / penyelenggara an an pendidikan nonformal;
4. rta e. perumusan kebijakan pemberian izin pendirian se pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan meneng ah berbasis keunggulan lokal;
- f. penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawai an, keuangan, serta program dan pelaporan;
- g. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan baran g milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT D); dan
8. uai 1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ses dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Indikator Kinerja Utama

| 1. | Persentase pertumbuhan lulusan pendidikan dasar telah memiliki sertifikat kepribadian yang religius (learning howto be) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Persentase pertumbuhan lulusan pendidikan dasar telah memiliki sertifikat kecakapan sosial (learning how to life together) |
| 3 | Persentase pertumbuhan lulusan pendidikan dasar telah memiliki kemampuan pengetahuan (learning how to know) |
| 4 | Angka rata - rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun |
| 5 | PersentaseSD/MI berakreditasi minimal B |
| 6 | Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B |

| 7. | Persentase lulusan pendidikan dasar telah memiliki minimal satu produk setiap mata pelajaran |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Cakupan akses pendidikan dasar |
| 9 | Persentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan |
| 10 | Persentase pendidik dengan beban kerja minimal 24 jam per minggu |
| 11 | Rasio angka krimininalitas dan NAPZA pemuda terhadap jumlah pemuda yang berprestasi |
| 12 | Persentase lembaga sekolah memiliki sanggar seni dan budaya |

## D. DINAS KESEHATAN

1. Nama Unit Organisasi Dinas Kesehatan
2. Togas
- melaksanakan urusan pemerintahan daerah di b idang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembant uan.
3. Fungsi
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan keseh atan, kesehatan keluarga, pemberantasari penyakit dan penye hatan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat;
- 1kasi erian enaga agang sional b. perumusan kebijakan teknis registrasi, akreditasi, sertifi sarana kesehatan, tenaga kesehatan serta pemb rekomendasi 1z1n sarana kesehatan, praktek t kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Ped Besar Alat Kesehatan (PBAK), Industri Kecil Obat Tradi (IKOT), apotik dan toko obat;
7. mum c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan u di bidang pelayanan kesehatan, kesehatan kelu pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, arga, serta pemberdayaan masyarakat;
8. anan ·t dan d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelay kesehatan, kesehatan keluarga, pemberantasan penyaki penyehatan lingkungan, serta pemberdayaan masyaraka t;
9. aian, e. penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegaw keuangan, serta program dan pelaporan;

- f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Indikator Kinerja Utama

| 1. | Persentase Fasilitas Kesehatan dasar sesuai standar |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar |
| 3 | Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan |
| 4 | Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan |
| 5 | Jumlah kematian Ibu Giwa/tahun) |
| 6 | Jumlah kematian bayi Giwa/tahun) |
| 7 | Persentase Balita Gizi buruk |
| 8 | Persentase Desa ODF |
| 9 | Persentase imunisasi dasar lengkap |
| 10 | Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri |

## E. DINAS PEKERJAAN UMUM

1. Nama Unit Organisasi Dinas Pekerjan Umum
2. Togas
- melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengairan, prasarana jalan, tata ruang dan pemukiman, serta kebersihan dan pertamanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengairan, prasarana jalan, tata ruang dan pemukiman, serta kebersihan dan pertamanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengairan, prasaranajalan, tata ruang dan pemukiman, serta kebersihan dan pertamanan;

- d. penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
- e. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Indikator Kinerja Utama

| 1. | Cakupan Konektivitas Wilayah |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Persentase genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang tertangani |
| 3 | Cakupan pelayanan drainase |
| 4 | Persentase penduduk terlayani akses air bersih perpipaan (60 liter/orang.hari) |
| 5 | Cakupan penduduk dengan akses air minum yang layak |
| 6 | Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan |
| 7 | Persentase cakupan rumah layak huni |
| 8 | Persentase cakupan PSU perkotaan |
| 9 | Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai |
| 10 | Persentase kecamatan yang memiliki dokumen RDTR |
| 11 | Persentase Ketersediaan Air Baku/Irigasi |

## F. DINAS PERHUBUNGAN

1. Nama Unit Organisasi
2. Dinas Perhubungan
2. Togas
- melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, telekomunikasi, informatika dan teknis perhubungan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, telekomunikasi, informatika dan teknis perhubungan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, telekomunikasi, informatika dan teknis perhubungan;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
- e. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Indikator Kinerja Utama

| 1. | Tingkat kepadatan lalu lintas |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan di jalan protokol padajam sibuk |
| 3 | Persentase penurunan satuan ruas parkir di tepi jalan umum |
| 4 | Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji |
| 5 | Persentase kapal yang memiliki Pas kapal (ukuran < 7 GT) |
| 6 | Persentase alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik |
| 7 | Persentase menara telekomunikasi yang berijin |

## G. DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

1. Nama Unit Organisasi

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

2. Togas
- melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan tenaga kerja berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan tenaga kerja;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan tenaga kerja;

- d. penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
- e. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas {UPTD);dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Indikator Kinerja Utama

| 1. | Cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan dan bantuan |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 2 | Cakupan pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan |
| 3 | Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) |
| 4 | Cakupan transmigran yang dapat ditempatkan |

## H. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1. N ama Unit Organisasi
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Togas
- melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial kependudukan dan catatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
- e. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Indikator Kinerja Utama

| 1. | Persentase kepemilikan KTP eletronik |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | Persentase kepemilikan Kartu Keluarga |
| 3 | Persentase kepemilikan Identitas Anak |
| 4 | Persentase kepemilikan akta kelahiran usia O- 18 tahun |
| 5 | Persentase kepemilikan akta kematian |
| 6 | IKM pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil |

•

## I. DINAS PEREKONOMIAN DAN PARIWISATA

1. Nama Unit Organisasi Dinas Perekonomian dan Pariwisata
2. Tugas
- melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah serta kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta kebudayaan dan pariwisata;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta kebudayaan dan pariwisata;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta kebudayaan dan pariwisata;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
- e. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Indikator Kinerja Uta.ma

| 1. | Persentase Koperasi aktif |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) |
| 3 | Persentase Pertumbuhan industri kecil menengah |
| 4 | Persentase Unit Usaha (IKM} yang meningkat skala usahanya |
| 5 | Jumlah sentra Industri Kecil |
| 6 | Persentase Peningkatan jumlah dan omzet UMKM sektor perdagangan |
| 7 | Tingkat stabilitas atas harga 22 bahan pokok masyarakat |
| 8 | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan manca negara di Kabupaten Toban |
| 9 | Rata - Rata Tingkat hunian penginapan di Kabupaten Toban |
| 10 | Jumlah PAD wisata alam (Rupiah) |
| 11 | Jumlah PAD wisata religi (Rupiah) |
| 12 | Jumlah PAD wisata buatan (Rupiah} |

- J. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1. Na.ma Unit Organisasi : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan, Pengelolaan
2. Togas
- melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi
- a. perumusan kebijakan teknis di· bidang pendapatan, pengelolaan dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan dan aset daerah;
- d. perumusan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD} dan Perubahan APBD;
- e. perumusan dan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;

- g. pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
- h. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
1. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);dan
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Indikator Kinerja Utama

| 1. | Persentase kenaikan realisasi Pendapatan Daerah |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Persentase penyusunan dokumen penganggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran |
| 3 | Persentase penyerapan anggaran |
| 4 | Persentase pemanfaatan aset daerah |
| 5 | Nilai Opini BPK dalam pengelolaan keuangan daerah |

## K. DINAS PERTANIAN

1. Nama Unit Organisasi
2. Dinas Pertanian
2. Togas
- melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
- e. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Indikator Kinerja Utama

| 1. | Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan (Padi, Jagung, Kacang Tanah, Tebu, Tembakau, Belimbing, Daging, Telur dan Susu) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Persentase peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan perkebunan (Padi, Jagung, Kacang Tanah, Tebu, Tembakau, Belimbing, Daging, Telur dan Susu) |
| 3 | Jumlah populasi ternak (Sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, entog, burung puyuh dan burung dara/merpati) (ekor) |
| 4 | Jumlah peningkatan luas kawasan sentra agribisnis tanaman hortikultura dan peternakan |

## L. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1. Nama Unit Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi
2. Tugas
- melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang mineral dan air bawah tanah, energi dan migas, serta pengawasan, pengendalian dan pemetaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang mineral dan air bawah tanah, energi dan migas, serta pengawasan, pengendalian dan pemetaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang mineral dan air bawah tanah, energi dan migas, serta pengawasan, pengendalian dan pemetaan;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
- e. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Indikator Kinerja Utama

| 1. | Persentase Cadangan Sumur Minyak yang telah diverifikasi |
|------|------------------------------------------------------------|
| 2 | Cakupan pengelolaan dan pemanfaatan Mineral |
| 3 | Cakupan pengelolaan dan pemanfaatan Air Tanah |
| 4 | Cakupan Penggunaan Hemat Energi |
| 5 | Persentase Kegiatan Penambangan yang Berijin |

## M. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

1. Nama Unit Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan
2. Togas
- melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan dan kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang usaha perikanan, pengembangan hasil perikanan, serta kelautan, pesisir dan pengawasan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang usaha perikanan, pengembangan hasil perikanan, serta kelautan, pesisir dan pengawasan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang usaha perikanan, pengembangan hasil perikanan, serta kelautan, pesisir dan pengawasan;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
- e. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Indikator K.inerja Utama

| 1. | Produksi Perikanan tangkap (ton/tahun) Produksi Perika› nan air tawar ton tahun |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Produksi Perikanan air tawar ton tahun |

## N. INSPEKTORAT

1. Nama Unit Organisasi

Inspektorat

2. Tugas
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
3. Fungsi
- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pelaksanaan review terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah;
8. e .. penyelenggaraan pemeriksaan terhadap seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kinerja kelembagaan daerah;
- f. penyelenggaraan pemeriksaan terhadap semua aset daerah;
- g. penyelenggaraan pemeriksaan seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- h. penyelenggaraan pemeriksaan personil aparatur perangkat daerah;
- i. penyelenggaraan penguJtan dan penilaian terhadap surat aduan / laporan;
- J. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
- k. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat;
1. pengendalian dan pengawasan kegiatan Inspektorat;dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Indikator Kinerja Utama

| 1. | Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Inspektorat yang ditindaklanjuti |

| 3. | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan tepat waktu |
| 5 | Persentase hasil evaluasi AKIP SKPD dengan kategori minimal B (Baik) |

## 0. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Nama Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Togas
- melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
3. Fungsi
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi sosial budaya, fisik dan prasarana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana;
- d. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
- e. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Indikator Kinerja Utama

| 1. | Persentase ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan daerah |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Persentase penjabaran program RPJMD dalam dokumen RKPD |
| 3 | Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan daerah dalam dokumen RKPD dengan dokumen RTRW |
| 4 | Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah dengan kualitas baik |

## P. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1. Nama Unit Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
2. Togas
- melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi
- a. perumusan kebijakan teknis kepegawaian, meliputi bidang mutasi pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan daerah di bidang mutasi, pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang mutasi, pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- d. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- e. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Indikator Kinerja Utama

| 1. | Persentase penyelesaian administrasi pegawai tepat waktu dan sasaran |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Persentase SOM pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya |

## Q. BADAN PELAKSANAAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
2. Togas
- melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Fungsi
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai di bidang penyuluhan, pengembangan dan pengkajian teknologi, serta ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan daerah di bidang penyuluhan, pengembangan dan pengkajian teknologi, serta ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan, pengembangan dan pengkajian teknologi, serta ketahanan pangan;
- d. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
- e. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Indikator Kinerja Utama

| 1. | Persentase Petani Tanaman Pangan yang dibina mampu meningkatkan produktivitasnya sebesar 15% |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Persentase Petani Non Tanaman Pangan yang dibina mampu meningkatkan produktivitasnya |
| 3 | Cakupan pembinaan kepada Kelompok Tani |
| 4 | Cakupan pelayanan satu desa satu penyuluh |
| 5 | Persentase penyuluh Ahli yang tersedia |
| 6 | Persentase penerapan rekayasa teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan |
| 7 | Ketersediaan kebutuhan energi dan protein perkapita (protein/kapita/hari) |
| 8 | Cadangan Pangan Daerah |
| 9 | Skor Pola Pangan Harapan |
| 10 | Persentase keamanan pangan |
| 11 | Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan |

## R. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Nama Unit Organisasi Badan Lingkungan Hidup
2. Togas
- melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang analisis dampak lingkungan, pengawasan, pengendalian dan penegakan lingkungan, serta pelestarian dan kemitraan lingkungan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang analisis dampak lingkungan, pengawasan, pengendalian dan penegakan lingkungan, serta pelestarian dan kemitraan lingkungan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang analisis dampak lingkungan, pengawasan, pengendalian dan penegakan lingkungan, serta pelestarian dan kemitraan lingkungan;
- d. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
- e. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Indikator Kinerja Utama

| 1. | Indeks kualitas lingkungan hidup |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Pengakuan oleh lembaga resmi akreditasi (KAN) dalam penerapan sistem manajemen mutu laboratorium |

## S. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELUARGA BERENCANA

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana

## 2. Togas

- melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan keluarga berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan keluarga berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan keluarga berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan keluarga berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- d. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
- e. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Indikator Kinerja Uta.ma

| 1. | Angka pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Angka pengaduan tindak kekerasan terhadap anak |
| 3 | Persentase perempuan yang terlibat dalam organisasi/lembaga kemasyarakatan |
| 4 | Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik |
| 5 | Persentase kelembagaan masyarakat desa dengan tata kelola yang baik |
| 6 | Persentase pertumbuhan usaha ekonomi desa |
| 7 | Persentase penurunan laju pertumbuhan penduduk |
| 8 | Total Fertility Rate (TFR) |

## T. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 1.
- Nama Unit Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Togas
- melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

## 3. Fungsi

- a. perumusan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan idiologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan idiologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten;
- c. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat bidang ketahanan idiologi negara