Unknown Unknown Nomor S Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana t lah diubah dengan Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti unc mq-Undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
,
bahwa memer 1hi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang­ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana t lah diubah dengan Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti unc mq-Undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Ra yat Daerah (DPRD) bersama l&lt;epala Daerah .telah menvern: .rrnakan Rancangan Peraturan Daeran tentang I Anggaran Pen, apatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sesuai d( ngan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-889 Tahu 2012 Tanggal 17 Desernber 2012 Tentang Evaluasi Ranee rqan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi utara Tentang Ang� iran Pendapatan Dan Belanja uaereh Tahun Anggaran 201 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Tentanc Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Be!anja Daerah Tahur Anggaran 2013;
b. bahwa penvei ipurnaan \_s�bagairr1\_ana dimaksud pada nuruf a, dilakukan a 1 ar Peraturan Daerah tentang Anggaran
Mengingat
Pendapatan dan Be rnja Daerah Tahun Anggaran 2013 tidak bertentangan deng in kepentinqan umum dan peraturan perundang-undanga 1 yang lebih tinggi;
- c: bahwa berdasarkar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ht ruf b, perlu ditetapkan Peraturan D:1erah · tentang Anggaran f endapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahu 1 Anggaran 2013;
- 1 . Undang-Undang Norn )r 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 196 + tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I s, i l a w esi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196 J Nomor 1 5 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ne 11or 2102);
2. Undang-Undang Norn )r 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nornor 62, Tarr iahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359);
3. Undang-Undang Norr ,\_r 28 'rahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Jan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara r :publik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran �egara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Norn 1r 17 . Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara r :publik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, .. Tambahan Lembaran �egara Republik Indonesia Nomor 4L86 );
- . 5. Undang-Undang Non x 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran N, qara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar n Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nor or 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan ·,· Pengelolaan dan Tat ;igung jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Inc mesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Re ublik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Ne nor 25 Tahun 2004 ten tang Si stem Perencanaan Pernba gunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 201 + Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
'
�
i
i
.
I
I
·
. .
'
I
Republik Indonesia N( nor 4421);
8.
- Undang-Undang Non x 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan baerah (Lembaran N( jara R.epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Ler baran Negara Republik Indonesia Nomor .. . .. . . . . .. 4437) sebagaimana t( ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang :Jenerapan Peraturan Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Norn r 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang­ Undang (Lembaran N gara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lemb .ren Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Norr or 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undang Undang-Undang Nomor 33 Ta�1Un 2004 tentang Perimb., ngan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daera 1 (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RE:publik Indonesia Nomor 443: l ) ;
- 1 0 . Undang-Undang Norn ir 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 1 1 . Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dae rah (Lembaran Negara R, -pubhk Tahun 2001 Nomor 1 1 8 , Tambahan Lembaran Negara Re; ublik Indonesia Nomor 4139);
- 1 2 . Peraturan Pernenntat Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kcducukan Protokoler dan Keuan Jan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Inc mesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RE i ubltk Indonesia Nomor 4416) sebaqalrnana telah diubah dengan ' eraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan I :as Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudi &lt;an Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Per vakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 i h u n 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indc iesia Nomor 4540);
- 1 3 . Peraturan Pemerintal Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan L, .anan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 5 Nomor 48, Tambahan Lembaran N.egara Republik Indonesia N mor 4502);
14. Peraturan Pemerinta Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
'
I
Daerah (Lembaran l egara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan L mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 1 5 . Peraturan Pemerint 1h Nomor 54 Tahun 2005 temang Pinjaman Daerah (Lembaran l egara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan L mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 »
- 1 6 . Peraturan Pemerin sh No.nor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lem aran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Taml i h a n · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerint h Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan .. .. . . . . . . . Protokoler dan Keu ngan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik I donesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara I epublik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah denqa Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedu, ukan �rotokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan P( rwakllan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia fahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Inc onesla Nomor 4540);
- 1 8 . Peraturan Pemerint ah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi l&lt;euangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T.ahun 2005 Nomo1 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 76);
19. Peraturan Pemerinl ah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembara 1 Negara Republik Indonesia Nomor '1 5 7 7 ) ;
20. Peraturan Pernerlnt: h Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan l &lt;euangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, T mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781;
21. Peraturan Pemerint 1h Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pe ierapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik I1 Jonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Menetapkan
Pasal 1
## ( 1 ) Pendapatan Daerah Sebagaimana di raksuo dalam Pasal 1 terdiri dari :
Pasal 185
bahwa penvei ipurnaan \_s�bagairr1\_ana dimaksud pada nuruf a, dilakukan a 1 ar Peraturan Daerah tentang Anggaran
Mengingat
Pendapatan dan Be rnja Daerah Tahun Anggaran 2013 tidak bertentangan deng in kepentinqan umum dan peraturan perundang-undanga 1 yang lebih tinggi;
- c: bahwa berdasarkar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ht ruf b, perlu ditetapkan Peraturan D:1erah · tentang Anggaran f endapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahu 1 Anggaran 2013;
- 1 . Undang-Undang Norn )r 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 196 + tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I s, i l a w esi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196 J Nomor 1 5 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ne 11or 2102);
2. Undang-Undang Norn )r 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nornor 62, Tarr iahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359);
3. Undang-Undang Norr ,\_r 28 'rahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Jan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara r :publik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran �egara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Norn 1r 17 . Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara r :publik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, .. Tambahan Lembaran �egara Republik Indonesia Nomor 4L86 );
- . 5. Undang-Undang Non x 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran N, qara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar n Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nor or 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan ·,· Pengelolaan dan Tat ;igung jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Inc mesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Re ublik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Ne nor 25 Tahun 2004 ten tang Si stem Perencanaan Pernba gunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 201 + Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
'
�
i
i
.
I
I
·
. .
'
I
Republik Indonesia N( nor 4421);
8.
- Undang-Undang Non x 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan baerah (Lembaran N( jara R.epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Ler baran Negara Republik Indonesia Nomor .. . .. . . . . .. 4437) sebagaimana t( ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang :Jenerapan Peraturan Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Norn r 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang­ Undang (Lembaran N gara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lemb .ren Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Norr or 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undang Undang-Undang Nomor 33 Ta�1Un 2004 tentang Perimb., ngan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daera 1 (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RE:publik Indonesia Nomor 443: l ) ;
- 1 0 . Undang-Undang Norn ir 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 1 1 . Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dae rah (Lembaran Negara R, -pubhk Tahun 2001 Nomor 1 1 8 , Tambahan Lembaran Negara Re; ublik Indonesia Nomor 4139);
- 1 2 . Peraturan Pernenntat Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kcducukan Protokoler dan Keuan Jan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Inc mesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RE i ubltk Indonesia Nomor 4416) sebaqalrnana telah diubah dengan ' eraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan I :as Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudi &lt;an Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Per vakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 i h u n 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indc iesia Nomor 4540);
- 1 3 . Peraturan Pemerintal Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan L, .anan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 5 Nomor 48, Tambahan Lembaran N.egara Republik Indonesia N mor 4502);
14. Peraturan Pemerinta Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
'
I
Daerah (Lembaran l egara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan L mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 1 5 . Peraturan Pemerint 1h Nomor 54 Tahun 2005 temang Pinjaman Daerah (Lembaran l egara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan L mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 »
- 1 6 . Peraturan Pemerin sh No.nor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lem aran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Taml i h a n · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerint h Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan .. .. . . . . . . . Protokoler dan Keu ngan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik I donesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara I epublik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah denqa Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedu, ukan �rotokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan P( rwakllan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia fahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Inc onesla Nomor 4540);
- 1 8 . Peraturan Pemerint ah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi l&lt;euangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T.ahun 2005 Nomo1 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 76);
19. Peraturan Pemerinl ah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembara 1 Negara Republik Indonesia Nomor '1 5 7 7 ) ;
20. Peraturan Pernerlnt: h Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan l &lt;euangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, T mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781;
21. Peraturan Pemerint 1h Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pe ierapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik I1 Jonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Menetapkan
Lembaran Negara F ipubhk Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerin i h Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Penyusunan dan Pc ierapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik I donesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lernbaran Negara r epubllk Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerin sh Nomor 8 Tahun 2006 tentanq Pelaporan Keuangan dan Ki erja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Ir lonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri )alam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penqelol: sn Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali ter. chir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 0 1 1 tentang Perubahan f&lt;edua Atas Peraturan Menteri Dalam NE Jeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuar Jan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penvusi ran A.nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 1 1 3 ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokck-pol )k Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dengan ' ersetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAl DAERAH POVINSI SULAWESI UTARA Dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA
M E M I J T U S K A N :
PERATURAN DAE �H PROVINS! SULAWESI UTARA TENTANG ANGGARAN PEN )APATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
P a , a l 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae ·ah Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut :
- 1 . Pendapatan Daerah
Rp. 1. 9 1 5 . 7 4 8 . 7 4 1 . 7 5 0 , 0 0
2. Belanja Daerah
Rp.
9 6 1 . 8 8 9 . 8 9 7 . 7 1 0 , 0 0 ( - )
I
,•
� ·
�
,
;
,
, ,
Surplus/( Defisit )
3. Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan
Rp. 66. 1 4 1 . 1 5 5 160,00
- b. Pengeluaran
Rp. 20.000.000 )00,00
Pembiayaan +etto
Sisa Lebih Pembiayaan AnggaranTahun 3erkenaan
Rp. ( 4 6 . 1 4 1 . 1 5 5 . 9 6 0 , 0 0 )
Rp.
46.141.155.960,00
Rp. 0,00
P a s a l 2
( 1 ) Pendapatan Daerah Sebagaimana di raksuo dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah Sejumlal
Rp.
650.063.464.750,00
- b. Dana Perimbangan sejumlah...
Rp.
l . 0 1 0 . 0 3 0 . 4 1 7 . 0 0 0 , 0 0
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah ya1 J Sah ...
Rp.
255 . 6 5 4 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0
- (2)PenoapatanAsli Daerah sebaqaiman, dimaksud dalam Ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah
.
- b. Retribusi Daerah sejumlah
.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Da rah yang Dipisahkan sejumlah
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerc 1 yang sah sejumlah .
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
579. 563 .464. 750 ,00
16.800.000.000,00
30.000.000.000,00
23. 700.000.000,00
..
Dana Perimbangan sebagaimana di1 .aksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan : .
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah
.
Rp .
70.000.000.000,00
- . . b . Daria Aiokasl Urriurn sejumlah .
Rp.
885.684.277 .000,00
- c. Dana. Alokasi Khusus sejumlah
.
Rp.
54.346.140.000,00
- ( 4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yan: Sah sebagaimana dimaksud dalam
Ayat ( 1) huruf c terdiri dari Jen is Per i a patan:
- a. Hlbah sejumlah .
- b. Dana Penyesuaian dan Otonom l&lt;husus sejumlah
Rp.
Rp.
500.000.00Q,OO
255.154.860.000,00
(
'
i
I
I
I
I
!
P ; 1 s a I 3
( 1 ) Belanja Daerah sebagaimana dim iksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung seju nlah... . . . .
Rp.
984.576.201.750,00
- b.
- Belanja Langsung sejumlah .
Rp.
977 . 3 1 3 . 6 9 5 . 9 6 0 , 0 0
- (2) Belanja Tidak Lansung sebagaim, 1a dimaksud dalam Ayat ( 1) huruf a terrJiri dari Jenis Belanja :
2. ( 3 ) Belanja Langsung sebagaimana jimak�ud cjalam Ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- a. Belanja Pegawai sejumlah . . .
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Rp.
473.296.341.750,00
- b. Belanja Hibah sejumlah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rp.
276. 749.860.000,00
- c. Belanja Bantu an Sosial seju ,!ah . . . . . . . . . . . .
Rp.
3.000.00'J.OOO ,00
- d. Belanja Bagi Hasil sejumlah
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rp .
220.250.000.000 ,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan .ejurnlah . . . . . .
Rp.
1. 2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
- f Belanja Tidak Terduga seju 1lah . . . . . . . . . . . . .
Rp.
10.000.000 .000 ,0.0
76. 765.473.076,00
Rp.
.
- b. Belanja Barang dan Jasa SE umlah
- c. Belanja Modal sejumlah
.
.
Rp.
Rp.
540. 745.862. 759,00
359.802.360.125,00
I a s a I 4
( 1 ) Pembiayaan Dae rah sebagaima 1a dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan [ sejumlah
2. sereh Rp. 66.141.155.960,00
- b. Pengeluaran Pernbiayaan 1 aerah sejumlah... Rp.
20.000.000.000,00
- ( 2 ) Penerlrnaan Pembiayaan Dae ih sebagaimana dimaksud dalam Ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Ar jqaren Tahun
66.141.155. 960,00
Rp.
Anggaran sebelumnya se� irnlah
.
r
I
!
),
- ( 4) P e n g el uaran Pembiayaan Dae rah : e b a g a i m a na d i m a k s u d d a l a m Ayal ( 1 ) h u r u f b terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah --Dae rah sejumlah . Rp. 20.000.000.000 ,00
P I s a I 5
Uraian l e b i h l anjut Anggaran Penc apatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 , tercantun dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturar Daerah ini, terdiri dari :

5. Lampiran

- V Rekapitulas Belanja Daerah untuk &lt;eselarasan dan Keterpadua 1 Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka F :ngelolaan Keuangan Negara;

- 1 0 . Lampiran X Daftar Perl raan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;

- 1 1 . Lampiran XI belum dis l esaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

- Ringkasan A )BD; 1 . Lampiran I ,

- Ringkasan I PBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 2. Lampiran II

Rincian

Af BD

menurut

Urusan

Pemerintahan

Daerah,

Organisasi,

' endapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- RekapitulJs Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 'roqrarn dan Kegiatan; 4. t. a rn p i r a n IV

- Daftar Jum i h VI Lampi ran 6.

- Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

- ntlft·ilr P i u t 1 1 9 Dilcrc1l1; VII Lamplran 7.

Daftar Perr

.rtaan

Modal (Investasi) Daerah;

- Daftar Per iraan Penambahan dan Penquranqan Asel Tctap IX Lampiran 9.

Dae rah;

- Daftar Ke� atan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumrya yang anggaran i ii;

- XII Daftar dar 1 cadangan daerah; dan 12. Lampiran

- XIII Daftar Pin� iman Daerah dan Obligasi Daerah. 1 3 . Lampiran

- VI I I· Lampiran 8.

3. Lampiran IU

Gubernur menetapkan Peraturan t ntang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan ope ssionai pelaksanaan APBD.

## P ; s a I 7

Perah.1ran.baerah ini mulai berlaku pc la tanggal dtundanckan. Agar setiap orang mengetahuinya, m merintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam t.ernb: ·an Daerah.


Diundangkan di Manado pada tanggal 28 Drsember 2012

SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKOD NGAN

.�RITA DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TA IUN 2012 NOMOR 6

9