PERATURAN DAERAH K/1.BUPATEN SABU RAIJUA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN DAERAH K/1.BUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 6 TAHUN 2016. TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2015. (berlaku 23 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sahu. Raijua Tahun Anggaran 2015.
1. Unciang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1~97 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan \mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
•
·
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sahu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran \egara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. •
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan ·Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
17. \mor4585);
•
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara.an Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Darah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);·
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
25.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Betita Negara Republik Indonesia '\ahun 2011 Nomor 310);
•
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
27.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6
28.
- Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kahupaten Sabu Raijua Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sahu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24);
29.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 26};
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PD. Rai Hawu Kabupaten Sahu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 29);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 30 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2011 Nomor 30, Tambahan Lembaran \aerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 30);
'
I
Menetapkan
34. Peraturan Daerah Kahupaten Sahu Raijua Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kahupaten Sahu Raijua Tahun 2014 Nomor
- 4);
35. Peraturan Daerah Kahupaten Sahu Raijua Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lemharan Daerah Kahupaten Sahu Raijua Tahun 2015 Nomor 2);
36. Peraturan Bupati Sahu Raijua Nomor 9 Tahun 2012 tentang Kehijakan Akuntansi Pemerintahan Kahupaten Sahu Raijua (Berita Daerah Kahupaten Sahu Raijua Tahun 2012 Nomor 9);
37. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 28 Tahun 2012 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kahupaten Sahu Raijua (Berita Daerah Kahupaten Sahu Raijua Tahun 2012 Nomor 28);
38. Peraturan Bupati Sahu Raijua Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2014 Nomor 17);
39. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kahupaten Sahu Raijua Tahun 2015 Nomor 34);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAN
BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN :
ANGGARAN PENDAA\TAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2015. SABU RAIJUA PELAKSANAAN DAERAH KABUPATEN PERTANGGUNGJAWABAN PERATURAN TENTANG
Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. \ Catatan atas Laporan Keuangan.
'
I
Pasal 2
1 huruf a, Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal tahun anggaran 2.PlS adalah sebagai berikut:
Rp.496.500.601.842,00
Rp.571.319.182. 799,06
Rp. 74.818.580.957,06
Rp.205.557.162.264.09
Rp. 6.141.111.234,00
Rp.199.416.051.030,09
Rp.124.597.470.073,03
- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Surplus
- d. Penerimaan Pembiayaan
- e. Pengeluaran Pembiayaan
- f. Pembiayaan Netto
- g. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai beriku t :
- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar (Rp.186.159.698,00) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pendapatan setelah peru bahan
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar (Rp.130.930.534.681,03) dengan rincian adalah se bagai beriku t :
4. sebesar (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit Rp.130.744.374.983,03 dengan rincian sebagai berikut:
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar (Rp.5.005.793.676,00) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar
Rp.496.686. 761.540,00
Rp.496.500.601.842,00
Rp. 186.159.698,00
- Selisih kurang sebesar c.
sebesar
- b. Realisasi sebesar
Rp. 702 .249. 717.480,00
Rp.571.319.182.799,06
Rp.130. 930.534.681.03
- b.. Realisasi sebesar
- c. Selisih kurang sebesar
- a. Anggaran belanja setelah perubahan sebesar
Rp. 205.562.955.940,09
Rp. 74.818.580.957,00
- Rp. 130.744.374.983,03
- a. Anggaran surplus/(defisit) setelah
perubahan sebesar
- b. Realisasi sebesar
- c. Selisih lebih sebesar
Rp. 210.562.955.940,09
- b. Realisasi sebesar
Rp. 205.557.162.264,09
- Rp. 5.005. 793.676,00
- c. Selisih lebih sebesar
- sebesar (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan (Rp.1.141.111.234,00) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar
Rp. 5.000.000.000,00
- b. Realisasi sebesar
Selisih kurang sebesar
Rp. 6.141.111.234,00
Rp. 1.141.111.234 ,00
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar (Rp.6.146.904.910,00) dengan rincian sebagai berikut:
Rp. 205.562.955.940,00
Rp. 199.416.051.030,09
Rp. 6.146.904.910,00
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
- netto setefah perubahan sebesar
- b. Realisasi sebesar
- c. Selisih lebih sebesar
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, periode 31 Desember 2015 sebagai berikut :
Rp.864. 921.520.208,38
Rp.
15.683.537,00
Rp.864. 905 .836 .671,38
- a. Nilai aset sebesar
- b. Nilai kewajiban sebesar
- c. Nilai ekuitas dana sebesar
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
- a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar
Rp. l 94.913.742.495,94
- non keuangan sebesar b. Arus kas bersih dari aktivitas Investasi
(Rp.269. 732.323.453,00)
- c. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp. 65.204.972.854,00
- d. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp.
0,00
- e. Kenaikan/(pentirunan) bersih kas selama
periode sebesar
- f. Saldo kas awal di BUD per I Januari 2015 sebesar
- g. Saldo kas akhir di BUD per 31 Desember 2015 sebesar
- h. Kas di bendahara penerimaan sebesar
- i. Kas di bendahara pengeluaran sebesar
- j. Saldo akhir kas per 31 Desember 20.15 sebesar
(Rp. 9.613.608.103,06)
Rp. 133.266.208.852,09
Rp.123.652.600.749,03
Rp.
236.650. 955,00
Rp. 247.162.018,00
Rp.124.844.009.210,03
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, untuk tahun berakhir sampai 31 Desember 2015 sebagai berikut:
- a. Pendapatan LO
Rp.497.132.597.519,12
- b. Behan
Rp.335.346.111.414,62
- c. Surplus/defisit dari Operasi
Rp.161.786.486.104,50
- d. Surplus/ defisit Non Operasi
Rp.
0,00
- e. Surplus/ defisit Sebelum Pos Luar Biasa
Rp.161. 786.486.104,50
- f. Surplus/defisit Sebelum Pos Luar Biasa
Rp.
{100.862.650,00)
\
Surplus/defisit LO
Rp.161.685.623.454,50
i
.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 1 huruf e, untuk t~un berakhir sampai 31 Desember 2015 sebagai berikut :
Rp. 0,00
Rp.
0,00
Rp.124.597.470.073,03
- Sebelumnya. d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun
- e. Lain-lain.
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
Rp.134.211.078.176,09
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.
Rp.134.211.078.176,09
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA).
Rp.124.597.470.073,03
Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, untuk tahun berakhir sampai 31 Desember 2015 sebagai berikut :
Rp. 772 .351.879 .406,67
Rp.161.685.623.454,50
Rp. 69.131.666.189,79
- a. Ekuitas Awal.
- b. Surplus/Defisit LO.
- c. Koreksi Ekuitas.
Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran 1.5

Lampiran 1.6

\Lampiran J.7

Lampiran I.4

Lampiran 1.3

Lampiran 1.2

Laporan realisasi anggaran.

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Daftar pegawai per golongan per jabatan

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;

- a. Lampiran 1

Lampiran 1.1

r

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.

Daftar Dana Cadangan Daerah

Neraca.

Laporan Arus Kas.

Laporan Operasional.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Laporan Perubahan Ekuitas.

Catatan atas Laporan Keuangan.

•

Lampiran I.11

- b. Lampiran

- II

- c. Lampiran III

- d. Lampiran IV

- e. Lampiran V

- f. Lampiran VI

- g. Lampiran VII

Lampiran I.10

Lampiran I. 9

Lampiran 1.8

## Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua.

t

Ditetapkan di Seba pada tanggal 23 Agustus 2016.

J3tJP.b, tr SABU RAIJUA,~

! (,.

"

~K\IA~,:.~)~ L. DIRA TOME

.


'·'

Diundangkan di Seba

SEK ERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,

Agubtus 2016

LEMBA AERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2016 NOMOR 6.


NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA I ~OVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 06 TAHUN 2016.

I