Unknown Unknown Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu clan Gizi Pangan, dipandang perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
memperhatikan aspek keamanan pangan bagi IRTP untuk memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak dikonsumsi.
15. Jasaboga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan. dan terdiri dari golongan Al, A2, A3, B dan C.
16. Pengolahan adalah kegiatan yang meliputi penerimaan bahan mentah atau malran.an terolah, pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan dan pewadahan.
17. Bahan makanan adalah semua bahan baik terolah maupun tidak, termasuk bahan tambahan makanan dan bahan penolong.
18. Hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat clan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
19. Persyaratan hygiene sanitasi adalah ketentuan› ketentuan teknis kesehatan yang ditetapkan terhadap produk jasaboga dan perlengkapannya yang meliputi persyara.tan bakteriologis, kimia dan fisika.
20. Makanan jadi adalah makanan yang telah diolah jasaboga yang langsung disajikan.
21. Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah pengrajin makanan ditempat penjualan clan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk: dijual bagi umum selain yang disajikan Jasa boga, Rumah Makan/Restoran dan/atau Hotel.
5
22. Penjamah makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian.
23. Pengujian adalah pemeriksaan dan analisa yang dilakukan di laboratorium terhadap contoh-contoh makanan , minuman dan spesimen lainnya.
24. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
25. Depot air minum, yang selanjutnya d.isingkat DAM adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
26. Pengolahan air minum isi ulang adalah suatu kegiatan untuk mengelola air baku/air bersih menjadi air minum dengan melalui proses yang sesuai dengan standart kesehatan.
27. Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang d.igunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.
28. Rumah makan adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediaka.n makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
29. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa. pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan clan minuman bagi umum di tempat usahanya.
30. Laik sehat adalah kondisi tempat-tempat um.um dan tempat pengolahan makan:m yang telah memenuhi persyaratan kesehatan.
31. Pengawas Pangan Kabupaten (District Food Inspector/DFI) adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas oleh Kepala Dinas Kesehatan untulc melakukan pemeriksaan / penilaian tern.pat pengolahan pangan serta pengawasan keamanan pangan.
32. Sertifikat Produksi Pangan lndustri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Kepa.Ia Dinas Kesehatan terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya beserta tempat produksinya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
33. Nomor P-IRT ada.Jah nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.
6
34. Sertiftkat sehat pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan yang menyatakan ba.hwa pangan beserta tempat produksinya telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu yang bersangkutan.
35. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa makanan atau minuman tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
BABD
KEBIJAKAII U11011
Paaal2
- ( 1) Setiap produk pangan tennasuk pangan olahan, makanan jadi dan makanan jajanan yang beredar di wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Situbondo wajib diolah dengan cara produksi pangan yang baik sehingga memenuhi jaminan keamanan, mutu dan gizi pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan yang berlaku.
- (2) Jaminan keamanan, mutu dan gizi pangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diwujudka.n dengan kepemilikan Sertifikat Sehat Pangan yang terdiri dari :
- a. Sertifikat Produksi Pangan lndustri Rumah Tangga (SPP-IRT); dan
- b. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS).
BABm SERTIFIKAT SEHAT PANGAN
Bagi•• Keaata.
Pemberiaa Se t Produbl Pangan lndustri Taaga fSPP-IRT)
Pa81113
- (1) SPP-IRT diberikan oleh Bupati clan/at.au Pejabat yang ditunjuk.
- (2) SPP-IRT sebagaimana diroaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan kesehatan dan mengacu pada Pedoman Pemberian SPP-IRT.
- (3) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
- a. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
- b. Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan;
. --... '-..·
- c. Hasil pemeriksaan laboratorium milik Pemerintah Daerah dan/ atau laboratorium swasta yang telah terakreditasi.
Pasal4
Untuk memperoleh SPP-IRT pengusaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Fotokopi KTP pengusaha yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. Contoh label produk yang meliputi nama dagang, nama produsen dan alamat, ukuran berat bersih, keterangan daluarsa, kode produksi, komposisi, nomor IRT.
4. d . Contoh produk secukupnya;
- e. Stempel perusahaan;
- f. Komposisi serta prosentasenya dari makanan atau minuman;
- g. Fotokopi Sertifikat Penyuluhan keamanan pangan sehanyak 1 (satu) lembar;
- h. Hasil pemeriksaan laboratorium tentang kadar mikrobiologi dan/ atau kimia dari pangan yang diajukan;
- I. Foto copy sertifi.kat kursus hygiene sanitasi pangan bagi penjamah pangan minimal l (satu) orang penjamah pangan.
Bagiau Kedua
Pemberian Sertifik:at- Laik Hygiene Sanitasi fSLBS)
PasalS
Untuk memperoleh SLHS pengusaha harus mengajukan pennohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Fotokopi K.TP pengusaha yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. Denah bangunan tempat usaha termasuk dapur dan gudang;
- d. Stempel perusahaan;
- e. Fotokopi Sertifikat Penyuluhan sebanyak 1 (satu) lembar;
- f. Khusus depot air minum harus melampirkan hasil pemeriksaan mikrobiologi dan kimia dari sampel air mmum;
- g. Khusus Restoran/ Rumah Makan harus disertai dengan:
- 1) Surat penunjukan penanggungjawab;
- 2) Fotocopy ijazah/sertifikat tenaga sanitasi yang memiliki pengetahuan hygiene sanitasi makanan;
- 3) Fotocopy sertifikat kursus hygiene sanitasi Makanan bagi pengusaha;
- 4) Fotocopy sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan minimal 1 (satu) orang penjamah makanan.
BABIV
II.ASA BERLAKU DAIi PBRPAKJAIIGAR
Pual.6
- ( 1) SPP-IRT berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang memenuhi persyaratan.
- (2) SLHS Sementara berlaku selama 6 (enam) bulan clan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan SLHS Tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun clan dapat diperbaharui atau menjadi batal bilamana terjadi pergantian pemilik, pindah lokasi/ alamat, tutup dan a tau menyebabkan terjadinya keracunan makan/wabah.
Pua17
- (1) Bagi SPP-IRT dan/ atau SLHS yang telah berakhir masa berlakunya maka terhadap produk pangan yang dihasilkan dilarang untuk diedarkan.
- (2) Apabila pengusaha tetap mengedarkan produk pangannya, sedangkan masa berlakunya SPP-IRT dan/ atau SLHS telah berakhir, maka pengusaha tersebut dapat dikenakan sanksi oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif bernpa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pencabutan sertifikat sehat pangan.
BABVI
PBlOLAIAll DAIi PBIIERIKSAAII PuaJ.8
- ( 1) Penilaian dan pemeriksaan dilakukan di tern.pat IRTP dan/ atau tempat pengolahan pangan yang dilaksanakan oleh Tim DFI yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan kondisi hygiene sanitasinya.
- (2) Anggota Tim DFI paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari bidang penyehatan lingkungan, makanan dan minuman.
- (3) Bilamana kondisi hygiene sanitasi tempat IRTP dan/ atau tempat pengolahan pangan telah memenuhi syarat kesehatan, maka dapat dilakukan proses penerbitan SPP-IRT dan/ atau SLHS dari produk pangan yang diusulkan tersebut.
- (4) Namun bilamana kondisi hygiene sanitasi tempat IRTP dan/ atau tempat pengolahan pangan belum memenuhi syarat kesehatan 7 maka Tim DFI akan memberikan saran kepada pengusaha untuk memperbaiki hal-hal yang belum memenuhi syarat kesehatan tersebut dan akan memeriksa ulang tempat IRTP dan/ atau tempat pengolahan pangan yang telah diperbaiki oleh pengusaha
- (5) Hal-hal yang dinilai/ diperiksa pada tempat IRTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. lingkungan produksi;
- b. ba.ngunan dan fasilitas;
- c. peralatan produksi;
- d. suplai air;
- e. fasilitas dan kegiatan hygiene sanitasi;
- f. pengendaHan hama;
- g. kesehatan dan hygiene karyawan;
- h. pengendalian proses;
- i. label pangan;
- J. penyimpanan;
- k. manajemen pengawasan; pencatatan; dan
- I. dokumentasi sert.a pelatihan karyawan.
- (6) Sedangkan untuk tempat pengolahan pa.ngan yang dinilai/diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Jasa Boga, meliputi :
- 1) perlindungan makanan;
- 2) fasilitas sanitasi dasar;
21. 3} pengawasan serangga, tikus dan hewan lainnya;
- 4) peralatan masak;
- 5) kontruksi bangunan termasuk dapur dan gudang;
- 6) pencahayaan dan ventilasi;
- 7) kamar pakaian; dan
- 8) manajemen sanitasi lainnya.
- b. Depot Air Minum, meliputi :
- 1) sumber baku air;
- 2) proses pengolahan air;
- 3) tabung filter air termasuk mikro filter;
- 4) peralatan pompa dan pipa penyalur air;
- 5) peralatan sterilisasi/ desinfeksi;
7. 6} pencucian botol (galon);
8. 7} pengisian botol {galon);
- 8) hygiene karyawan (operator);
- 9) kontrusksi bangunan;
11. 1 o, pengawasan tikus, lalat dan kecoa;
- 11) pencahayaan serta ventilasi; dan
- 12) manajemen sanitasi lainnya
- C. Rumah Makan/ Restoran, meliputi:
- I) lokasi dan kontruksi bangunan termasuk pembagian ruangan;
- 2) sarana sanitasi dasar,
- 3) hygiene sanitasi dapur termasuk tempat mencuci bahan makanan dan peralatan;
- 4) ruang makan dan gudang bahan makanan;
- 5) bah.an makanan dan makanan jadi;
- 6) pengolahan makanan;
- 7) tempat penyimpanan makanan jadi;
- 8) penyajian makanan;
- 9) sanitasi pera.latan masak clan peralatan makan;
- 10) kemampuan clan personal hygiene katyawan;
- 11) pencahayaan dan ventilasi;
- 12) pencegahan tikus, kecoa dan serangga lainnya; dan
- 13) manajemen sanitasi Jainnya.
BABVD
PEJIBIAYAAII 8ERTIFIKAT SEBAT PAIIGAII
Pual9
- (1) Alokasi dana penerbitan SPP-IRT dan/ atau SLHS berasal dari Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang bersumber dari Pemerintah Daerah dipergunakan untuk pembelian alat tulis kantor (ATK), biaya operasional kunjungan kc tempat IRTP dan/ atau tempat pengolahan pangan, serta akomodasi Tim DFI.
- (3) Dikecualikan terhadap pengujian/pemeriksaan laboratorium bagi sampel produk IRTP dan/ atau pengolahan pangan termasuk sampel air, biaya dit.anggung oleh pengusaha (pemohon).
Pual 10
Setiap penerbitan SPP-IRT dan SLHS Kepala Dinas Kesehatan wajib melaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. . .. J ... BERITA DABRAII KABUPATltll SITOlk&gt;NDO TABUII 2012 IIO■OR 3S