PERATURAN BUPATI BANYUASIN Nomor 6 Tahun 2017 tentang PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERJ\H, DAN TERTTB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNMN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (berlaku 4 April 1945)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PROVINS! SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 1-{. TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERJ\H, DAN TERTTB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNMN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,
- a . bahwa berdasarkan Peratura..ri Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 782 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan La po ran Pertanggungjawaban Penggunaan Bantu an Keuangan Partai Politik sudah tida k sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangai-i sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ti;lhun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 18 1);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang , Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Peinerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
C
C
4. Undang-Undang . Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. ' Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014· tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 12).
C
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGA.JUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Ka bu paten Banyuasin.
2. 2.Bupati adalah Bupati Banyuasin.
3. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, pangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. 4.Partai Politik dalam Peraturan Bupati ini adalah Partai Politik tingkat Kabupaten Banyuasin yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin.
5. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabu paten Banyuasin yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman ten tang hak, kewajiban, dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Anggaran Pendapatan dan selanjutnya disingkat APBD, keuangan tahunan daerah yang peraturan daerah. Belanja Daerah adalah rencana ditetapkan dengan
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka bu paten Banyuasin selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Banyuasin adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin.
9. 9.Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Banyuasin yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
C
C
BAB II - PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2
- (1) Bupati Banyuasin memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Banyuasin yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya
BAB II - PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten Banyuasin.
BAB II - PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 4
- (1) Besar bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya
BAB II - PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 5
Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3
BAB II - PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 6
Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a . untuk periode pemilu 2009-2014 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin periode 2004;
- b. untuk periode pemilu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin periode 2009;
.y
r
-
C
- c. untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin adalah juml~h bantuan APBD Kabupaten Banyuasin tahun anggaran sebelumnya dibagi dcngan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin periode sebelumnya.
BAB II - PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 7
- ( 1} Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten Banyuasin dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Banyuasin periode berkenaan .
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. untuk periode pemilu 2009-2014 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- b. untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b;
- c. untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
BAB II - PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 8
Daftar penghitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercan tum dalarn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## PENGANGGARAN

## Pasal 9

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

## BABIV

## PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 10

- (1) Pengurus partai politik Kabupaten Banyuasin mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati Banyuasin.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:

/J

a. Surat .. .//

C

C

- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang rnenetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik Kabupaten Banyuasin atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ ART rnasing-rnasing Partai Politik;
- b. foto copy Nornor Pokok Wajib Pajak;
- c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pernilihan Urnum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
- d. nomor rekening kas urnum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan rnencantumkan besaran paling sedikit 60 % { enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang akan diterima untuk pendidikan politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
- g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang› undangan apabila rnemberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.

## Pasal 11

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g tercantum dalarn Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12 •"

- {l) Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersurnber dari APBD tidak dapat diberikan.
- (2) Dalarn hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Kabupaten Banyuasin, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan partai politik di tingkat Kabupaten Banyuasin yang disahkan oleh Dew~ri Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.


C

## BABV

## VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK Pasal 13

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Banyuasin.
2. {2) Tim Verifi.kasi sebagaimana dimaksud pada ayat {l) diketuai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin atau sebutan lainnya.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyua~i\_ n, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuasin.
- (5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin.

## Pasal 14

- ( 1) Basil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten Banyuasin dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum da lam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

Tim verifikasi tingkat Kabupaten Banyuasin menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik kepada Bupati Banyuasin d°bngan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatu an yang tidak terpisahkan.

## BAB VI

## PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 16 :-\_

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin atas persetujuan Bupati Banyuasin menyalurkan bantu an keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kabupaten Banyuasin dengan melampirkan Berita Acara h asil Verifikasi Kelengkapan Administrasi.
- (2) Dalam hal Berita Acara verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, permintaan penyaluran tidak dapat ditindaklanjuti.

b

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten Banyuasin menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keu an gan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 6 ayat ( 1) kepada Bupati Banyuasin melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), t ercantum dalam Lampiran IV yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII ,. PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 18

- (1) Bantuan Keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60 % ( enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterirna .
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang rnengatur mengenru pendidikan politik.

## Pasal 19

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalarn kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan bemegara;
- b. rneningkatkan partisipasi politik dan inisiatif rnasyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara; dan
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa .
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pernahaman rnengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.


C

## Pasal 20

Bentuk Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, antara la.in berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan;
- e. workshop; dan
- f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuru dengan tugas dan fungsi partai politik.

## Pasal 21

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1) berkaitan dengan :
- a. administrasi um urn;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hun1f a antara lain:
- a. keperluan ATK;
- b. rapat internal sekretariat;
- c. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
- d. sewa kantor; atau
- e. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
13. a . telepon dan listrik;
- b. air minum sekretariat;
- c. jasa pos dan giro;
- d. surat menyurat; atau
- e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
- a. penyimpanan data elektronik; dan /atau
- b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara Jain:
- a. pemeliharaan elektronik sekretariat; dan/ atau b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.


C

## BAB VIII

## PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNMN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 22

Partai Politik penenma bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Ka bu paten Banyuasin bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

## Pasal 23

Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keµangan.

## Pasal 24

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} meliputi rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 25

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerirnaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

## Pasal 26

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerirnaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Banyuasin setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

## Pasal 27

- ( 1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten Banyuasin kepada Bupati Banyuasin.
- (2) Laporan pertanggungjawaban scbagairnana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 28

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terbuka untuk diketahui masyarakat.


.#

C

Partai politik yang rnelanggar ketentuan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Banyuasin.

## KETENTUAN PERALIHAN

## BAB IX Pasal 30

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin hasil Pemilu Tahun 2014.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan terhitung sejak diresrnikannya keanggotaan DPRD Kabupateµ Banyuasin hasil Pemilu Tahun 2014.
- (3) Jurnlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin hasil Pemilu Tahun 2009 , dalam 1 (satu) tahun anggaran 2014.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterirna partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin hasil Pemilu Tahun 2014 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2014.

## Pasal 31

Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan la po ran pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V, BAB VI, BAB VII, dan BAB VIII berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 32

- (1) Dalam hal Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin hasil Pernilu 2014 tetapi tidak rnendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin hasil Pemilu 2009 atau Partai Politik yang baru memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin hasil Pemilu 2014 di Tahun Anggaran 2014 mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Surat permohonan bantuan keuangan partai politik sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) harus melengkapi persyaratan adrninistrasi.


0

- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya

BABX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 782 Tahun 2014 ten tang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 102), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupat.en Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada tanggal '-1 Apr, I 2017

WAKIL BUPATI BANYUASIN {J SELAKU PELAKSANA TUGAS ~ BUPATI BANYUASIN,~


Diundangkan di Pangkalan Balai Pada tanggal rl Apnl 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR

J~