PERATURAN BUPATI LAHAT Nomor 08 Tahun 2017 tentang TATA LAKSANA DAN PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAHAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI LAHAT
PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR : 8 TAHUN 2017
TENTANG
TATA LAKSANA DAN PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,
- bahwa untuk peningkatan kualitas dan kapasitas Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Lahat dengan melaksanakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup diharapkan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Lahat dapat melakukan penilaian Dokumen AMDAL yang menjadi kewenangannya dengan baik;
- C. bahwa Peraturan Bupati Lahat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Laksana dan Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat perlu ditinjau kembali, karena tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini;
- b bahwa dengan telah di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat dan Peraturan Bupati Lahat Nomor 53 Tahun 2016 tentang masing- masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup terjadi perubahan nomenklatur dan uraian tugas seluruh satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Tata Laksana dan Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat. pada perlu
Mengingat 1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
Menetapkan
- Tambahan Lembaran
- Tahun 2014 Jentang
- 5 Nomor 27 Tahun 2012 2012 Nomor
- Menpenai Hidup Republik
- 7 Wajib Memiliki Analisis Dampak Linpkungan Hidup Rcpublik Indonesia Fahun 2012 Nomor A08);
- 8 Ncgara Kepublik Indoncsia Tahun 2012 Nomor 990);
10. Keputusan Gubernur Propinsi Sumnatcra Nomor 37S/KPTSIBANLH/2009 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pembcrian Lisensi Bagi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) KabupatenfKota;
- 9 Pcraturan Mcntcri Ncpara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tenlang Tata Laksana Pcnilaian dan Pcmcriksaan Dokurnen Lingkungan Hidup Serta Pencrbilan Izin Lingkungan (Bcrita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 1258);
11. Pcraluran Dacrah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI LAHAT TENTANG TATA LAKSANA DAN PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAHAT
BAB KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 2 Bupati adalah Bupati Lahat.
- 1 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
- 3 Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Kabupaten Lahat. Hidup
- 5 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha danlatau kegiatan yang
- 4 Komisi Peniai AMDAL Kabupaten Lahat; yang selanjutnya disinggkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL
direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha danlatau kegiatan. hidup
- 7 . Analisis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha danlatau kegiatan. Hidup
- Kerangka Acuan KA adalah ruang lingkup kajian Analiss Dampak Lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan. Hidup
- 8 Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan akibat dari rncana usaha danlatau kegiatan. hidup
- 9 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan yang terkena dampak dari rencana usaha danlatau kegiatan. hidup
Bagian Pertama Pembentukan KPA
BAB II - PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TUGAS KEANGGOTAAN KPA
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk KPA Kabupaten Lahat.
- (3) KPA sebagaimana dimaksud ayat (]) dibantu oleh pada
- (2) KPA sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di DLH yang dibentuk oleh Bupati . pada
4. Tim Teknis KPA yang selanjutnya disebut Tim Teknis; dan
5. b Sekretariat KPA\_
6. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibentuk oleb oleb Kepala DLH.
7. Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud (3) huruf b dibentuk oleh Kepala DLH. pada ayat
Bagaian Kedua Susunan Keanggotaan KPA
BAB II - PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TUGAS KEANGGOTAAN KPA
Pasal 3
- Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud dalam 2 ayat (1) terdiri dari pasal
- b Sekretaris; dan
- Ketua;
- Anggota.
- Sekretaris KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Bidang Penataan dan Penaatan, Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidp DLH.
- Ketua KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala DLH.
- Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan tenaga ahli dibidang biogeofisika-kimia; sosial ekonomi budaya; kesehatan dan perencanaan pembangunan Lampiran 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. pada pada

Bagian Ketiga Susunan Keanggotaan Tim Teknis

Pasal 4

- Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam 2 (3) huruf a terdiri dari pasal ayat
- Ketua yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris KPA; dan

- b Anggota yang terdiri alas
- 2 Wakil dari instansi teknis yang membidangi usaha danlatuu kepiatan bersangkutan;
- 1 Wakil dari instansi lingkungan hidup;
- 3 Ahli di lingkungan dari instansi lingkungan bidang hidup hidup;
- (2) Instansi Lingkungan Teknis KPA Kabupaten Lahat; Hidup
- 4 Ahli terkait usaha danatau kegiatan yang bersangkutu dan dampak lingkungan dari rencana
- (3) Dalam melakukan proses penilaian AMDAL, ketua KPA menentukan dan menugaskan anggota Tim Teknis sesuai rencana usaha danatau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian dokumen AMDAL; dan dengan
- Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat menjadi anggota KPA.

## Bagian Keempat

KPA, Tim Teknis, dan Sekretariat Tugas

## Pasal 5

- Ketua KPA sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (2) mempunyai tugas antara lain pasal
- b Menerbitkan persetujuan KA-ANDAL;
- a Menugaskan anggota Tim Teknis untuk melakukan penilaian KA-ANDAL, ANDAL, dan RKL-RPL;
- C Memimpin KPA untuk menentukan kelayakan atau ketidak layakan lingkungan atas rencana usaha danlatau kegitan; sidang
- Menandatangani penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidak layakan lingkungan berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL, RKL-RPL kepada Bupati Lahat. hidup
- Sekretaris KPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas
- b Membantu tugas ketua KPA dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL;
- a Sebagai ketua Tim Teknis;
- c Menyusun rumusan konsep persetujuan KA-ANDAL;
- e Mewakili ketua KPA untuk memimpin KPA dalam hal ketua KPA berhalangan; sidang
- d Menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas ANDAL dalam bentuk berita acara rapat Tim Teknis mengenai ANDAL dan RKL-RPL yang dilakukan oleh Tim Teknis;
- f. Menyampaikan hasil penilaian teknis atas ANDAL; RKL-RPL kepada KPA, dalam hal ketua KPA berhalangan untuk memimpin sidang KPA;
- h Merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidak layakan lingkungan;
- g. Menyusun rumusan hasil penilaian ANDAL dalam bentuk berita acara rapat KPA mengenai hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL yang dilakukan KPA;
- 1 Merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidak layakan lingkungan dan hidup;
- (3) Anggota KPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (4) mempunyai tugas memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidak layakan lingkungan atas rencana usaha danlatau kegiatan; berdasarkan ayat hidup
- J Merumuskan konsep izin lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- a. Kebijakan instansi yang diwakilinya; bagi anggota yang berasal dari instansi pemerintah;
- b Kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, bagi anggota yang berasal dari pemerintahan;

- Kepentingan lingkungan hidup; bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan alau lembaga swadaya masyarakat; dan
- d Aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang terkena dampak dari rencana usaha danlatau kegiatan yang bersangkutan. diduga
- Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam 4 mempunyai tugas, antara lain pasal
- 1 . Uji proyek; tahap
- a Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA-ANDAL, ANDAL, dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui
- 2 Uji kualitas dokumen; dan
- Menyampaikan hasil penilaian KA-ANDAL; ANDAL, dan RKL-RPL kepada ketua KPA; dan
- 3 Telaah terhadap kelayakan rencana usaha danlatau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam dokumen ANDAL; dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan;
- Menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidak layakan lingkungan rencana usaha danlatau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota KPA dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidak layakan.
- Sekretariat KPA mempunyai tugas antara lain
- b Melakukan kendali mutu KA-ANDAL, ANDAL, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
- ANDAL, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima pemohonan izin lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
- c Memberi pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidak lengkapan administrasi atas KA-ANDAL, ANDAL, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebib lanjut;
- e Tugas dibidang kesekretariatan perlengkapan penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat Tim Teknis dan rapat KPA;
- d Menerima KA-ANDAL; ANDAL, dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kepada Tim Teknis;
- Memberi informasi status penilaian KA-ANDAL, ANDAL, dan RKL-RPL; dan
- g. Tugas lain yang diberikan oleh KPA.

## BAB III TATA KERJA KPA

Bagian Pertama Penilaian Dokumen KA-ANDAL

## Paragraf ]

Prosedur Penerimaan

Pasal 6

- KA-ANDAL diajukan oleb pemrakarsa kepada Bupati melalui Sekretariat KPA
- Sekretariat KPA memeriksa kelengkapan administrasi dokumen KA-ANDAL; berdasarkan panduan uji administasi KA-ANDAL yang terdapat dalam panduan 01 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
- Berdasarkan uji administrasi, sekretariat KPA memberikan pemyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidak lengkapan administrasi KA-ANDAL

- persyaratan administrasi kepada ketua KPA dan menyiapkan sural denran
- KA-ANDAL diterima dan dinyatakan lengkap scara aministrasi. pada

## Paragraf 2 Penilaian oleh Tím Teknis

## Pasa] 7

- (1) Tim Tcknis melakukan Penílaian KA-ANDAL atas penugasan dari ketua KPA
- (3) (sepuluh) hari kerja scbelum dilaksanakan rapat Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) pada
- (2) Penilaian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat Tim Teknis yang dípimpin oleh Ketua Tim Teknis.
4. dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh Ketua Tim Teknis.
5. Scmua saran, pendapatdan langgapan anggota Tim Teknis dicatat oleh petugas dari Sckretariat KPA dan dituangkan dalam berita acara rapat
6. Anggota Tim Tcknis yang tidak hadir dalam rapat Tim Teknis dapat memberikan masukan tertulis paling lama 5 (lima hari kerja setelah hari rapal Tim Teknis .
7. Hasil penilaian KA-ANDAL oleh Tim Teknis disampaikan ketua KPA pada

## Pasal 8

- Rapat Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib dihadiri oleh
- b. Tim penyusun dokumen AMDAL.
- Pemrakarsa atau wakil yang dilunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan; dan
- Dalam hal terdapat anggola tim penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tidak dapat menghadir rapat Tim Teknis dan rapat KPA anggota tim yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan yang dapat diperanggung jawabkan secara hukum. pada
- (3) Rapat Tim Teknis dan rapat KPA dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa danlatau tim penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak hadir. dapal pada

## Paragraf 3 Perbaikan oleh Pemrakarsa

## Pasal 9

- Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempumakan KA berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis dan menyerahkan kepada Ketua KPA melalui Sekretariat KPA sebagaimana yang telah ditelapkan dalam berita acara rapat penilaian;
- (3) Waktu yang digunakan oleh pemrakarsa untuk menanggapi dan menyempurnakan KA-ANDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) tidak termasuk dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (5). pasal
- (2) Dalam hal dokumen yang œelah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dan saran-saran Tim Teknis, berhak mcminta pemrakarsa untuk mempcrbaiki kembali KA-ANDAL.

- pasal 6

Penolakan

## Pasdl 10

perundang-undangan; KPA wajib menolak KA-ANDAL dimaksud

## Pargraf 5 Persetujuan KA-ANDAL

## Pasal /1

- KPA menerbitkan persetujuan KA-ANDAL
- Surat persetujuan KA-ANDAL beserta dokumennya dismmpaikan oleb ketua KPA kepada pemrakarsa ditembuskan kepada anggoia KPA.

## Paragraf 6 Penyampaian Salinan Keputusan dan Publikasi

## Pasal 12

Salinan keputusan kesepakatan KA-ANDAL kepada

- b Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Propinsi Sumatera Selatan;
- Gubernur Sumatera Selatan:
- C. Pimpinan sektorlinstansi yang membidangi usaha danlatau kegiatan yang bersangkutan di Kabupaten Lahat;
- d Pimpinan sektorlinstansi yang terkait dengan usaha danlatau kegiatan yang bensangkutan di Kabupaten Lahat.

## Bagian Kedua Penilaian Dokumen ANDAL; RKL; dan RPL

## Paragraf |

Prosedur Penilaian

## Pasal 13

- KPA
- (3) Sekretariat KPA memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa terhadap dokumen ANDAL, RKL, dan RPL yang telah memenuhi administrasi dan sudah digandakan sejumlah anggota KPA penilai yang diundang.
- (2) Sekretariat KPA memeriksa kelengkapan administrasi dokumen ANDAL; RKL, dan RPL
- Tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud (3) dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan dokumen. pada ayat

- (5) Dokumen ANDAL, RKL, dan (4). dilakukan penilaian dan pengambilan keputusan atas hasil penilaian paling lama 75 (tujuh lima) bari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). ayat puluh

## Paragraf 2 Penilaian olch Tim Teknis

## Pasal 14

- Tim Teknis melakukan Penilaian ANDAL, RKL, dan RPL atas permintaan KPA:
- (3) Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat Tim Teknis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) pada
- Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat Tim Teknis yang dipimpin oleh Ketua Tim Teknis. pada
- Dalam hal Keiua Tim Teknis tidak dapat memimpin rapat penilaian ANDAL, RKL, dan RPL, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh Ketua Tim Teknis.
- (6) Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota Tim Teknis dicatat oleh petugas dari Sekretariat KPA\_
- Anggota Tim Teknis yang tidak hadir dalam rapat Tim Teknis dapat memberikan masukan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja setelah hari rapat Tim Teknis.
- Hasil penilaian ANDAL, RKL, dan RPL oleh Tim Teknis disampaikan rapat KPA pada

## Paragraf 3 Penilaian oleh KPA

## Pasal 15

- Ketua KPA mengundang anggota untuk menilai ANDAL, RKL, dan RPL.
- (3) Undangan dan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat KPA sebagaimana dimaksud ayar (2) pada
- Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat KPA yang dipimpin oleh Ketua KPA. pada
- Dalam hal Ketua KPA tidak dapat memimpin rapat KPA; rapat dipimpin oleh Sekretaris KPA.
- oleh anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua KPA.

## Pasal 16

- Rapat Tim Teknis dan rapat KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) wajib dibadiri oleh
- d. Tim penyusun dokumen AMDAL.
- C. Pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan; dan
- (2) Dalam bal terdapat anggota tim penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud (1) huruf b tidak dapat menghadiri rapat Tim Teknis dan rapat KPA, anggota tim yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan yang dapat dipenanggung jawabkan secara hukum pada ayat
- (3) Rapat Tim Teknis dan rapat KPA dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa danlatau tim penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada (1) tidak badir . ayat

## Pasal 17

- (1) Semua anggota KPA berhak menyampaikan pendapat dalam rupat KFA
- (3) Anggota KPA yang tidak paling lama 5 (lima) hari kerja setelah hari rapat KPA
- (2) KPA wajib memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat ,
4. petugas dari Sekretariat KPA dan dituangkan dalam berita acara rapat penilaian:
5. dalam pasal 15 ayat (1), (2) dan uyat (3) ayat

## Paragral 4 Perbaikan oleh Pemrakarsa

- Pemrakarsa wajib menanggapi dun menyempurnakan ANDAL, RKL, dun RPL berdasarkan hasil penilaian KPA dan menyerahkan kepada Ketua KPA melalui Sekretariat KPA sebagaimana yang telal ditetapkan dalam berita acara rapat penilaian;
- (3) Waktu yang digunakan oleh pemrakarsa untuk menanggapi dan menyempurnakan ANDAL; RKL, dan RPL sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (2) tidak termasuk dalam hitungan 75 (tujuh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) pada puluh
- (2) belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Sekretariat KPA dan saran-saran Tim Teknis; Ketua KPA berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki.
- Dalam hal pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL, dan RPL sebagaimana dimaksud ayat (2), dan ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh KPA untuk dilakukan penyempurnaan; dokumen ANDAL, RKL, dan RPL tersebut dinyatakan kadaluarsa. pada

## Paragraf 5 Penyampaian Berita Acara Rapat Penilaian dan Dokumen

## Pasal 19

- Ketua KPA menyampaikan berita acara rapat penilaian dan dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud 17 (4) kepada Bupati. pada pasal ayat
- (2) Berita acara dan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan atau ketidak layakan lingkungan hidup dan izin lingkungan bagi rencana usaha danlatau kegiatan bersangkutan pada

## Paragraf 6 Keputusan

Pasal 20

- Keputusan kelayakan atau ketidak layakan lingkungan sualu rencana usaha danlatau kegiatan maupun izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati. hidup
- a. Dasar pertimbangan dikeluarkan keputusan dan Izin Lingkungan; dan
- (2) Penerbitan kelayakan atau ketidak layakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan
- b Pertimbangan terhadap saran, pendapat dan tanggapan yang diajukan warga masyarakat.

## Paragraf 7 Penyampaian Salinan Keputusan dan Publikasi

## Pasal 21

dan Izin Lingkungan beserta dokumennya disampaikan oleh Bupati kepada

- Kepala Dinas Lingkungan dan Pertanahan Propinsi Sumatera Selatan; Hidup
- Gubcrur Sumatera Selatan;
- Pimpinan sektorlinstansi yang membidangi usaha danlatau kegiatan yang bersangkutan di Kabupaten Lahat;
- Pimpinan sektorlinstansi yang terkait dengan usaha danfatau kegiatan yang bersangkutan di Kabupaten Lahat;

## BAB [V PEMBIA YAAN

## Pasal 22

- Dana kegiatan untuk penilaian AMDAL dan UKL-UPL dapat dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- Jasa penilaian dokumen AMDAL dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL yang dilakukan oleh KPA dan Tim Teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan standar umnum nasional atau daerah. biaya

## Pasal 23

- Dana jasa penilaian untuk dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud 22 , mencakup komponen untuk penilaian AMDAL dan penerbitan ìzin lingkungan yang meliputi pasal biaya
- Honorarium
- 1 KPA; yang meliputi ketua; sekretaris; dan anggota;
- 3 Anggota Sekretariat.
- 2 Tim Teknis; dan
- b. Penggandaan dokumen rapat KPA\_
1. Biaya penyelenggaraan rapat;
- Pelaksanaan rapat Tim Teknis dan rapat KPA, yang meliputi
- 2 Biaya transportasi lokal peserta rapat Tim Teknis dan rapat KPA dan anggota sekretariat;
- harian peserta rapat Tim Teknis dan rapat KPA. Uang
- 3 Biaya transportasi peserta rapat Tim Teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat; dan
- d. Penggandaan dokumen AMDAL final pada pasca rapat Tim Teknis dan rapat KPA tahap
- Dana jasa pemeriksaan komponen untuk pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan yang meliputi biaya
- b Penggandaan formulir UKL-UPL pada persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL; tahap
- 1 Honorarium pemeriksaan UKL-UPL;
- pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL antara lain
- 2 transportasi lokal peserta rapat; Biaya
- 1 . penyelenggaraan rapat; Biaya
- 3 transportasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakan rapat; 4 Biaya
- akomodasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat; dan 5 harian peserta rapat. Biaya Uang

- formulir UKL-UPL,

## DAD V KETENTUAN PENUTUP

Posal 24

Tahun 2015 tentang Tata Laksana dan Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Lahatdicabut dan dinyatakan tidak berlaku

## Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat; setiap


Diundangkan di Lahat

Pada tanggal

01 02 - 2017

SEKRETARIS DAERAUI


KABUPATEN LAHAT

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR

8

8

Tanpgal

01

02

2017

## SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN LAHAT

- Penanggung Jawab

Bupati Lahut

- IL Pengarah

- III. Ketua

Kepala DLII Kabupaten Lahat

- IV Sekretaris

DLH Kubuputen Lahat

- V Anggola
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lahat;
- 1 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah Kabupalen Lahat;
- 3 Kepala Dinas Keschatan Kabupalen Lahat;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat;
4. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat;
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat
8. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lahat;
- 7 Dinas yang membidangi Rencana Usaha danlalau Kegilan yang Bersangkutan;
- 9 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lahat
- 11, Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan DLH
10. Kepala Bagian Administrasi Sumber Alam Kabupaten Lahat Dayu
- Danramil yang Bersangkutan
- 14 . Camat Wilayah Bersangkutan
- 13 Kapolsek yang Bersangkutan
15. Ahli di Bidang lingkungan Hidup
17. Wakil Lembaga Swadaya Masyarakat di Lingkungan Hidup Bidang
16. Ahli di Bidung Rencuna Usahu Kegiatan yung Diajukan Pemrakarsa
18. Wakil dari Masyarakat yang Terkena Dampak
19. Anggota-anggota lain yang dipandang perlu


Lampiran II Peraturan Bupati Lahat Nomor 2 Tahun 2017 Tanggal 0i 02- 2017

## KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI SEBAGAI TENAGA AHLI

| NO | NAMA TENAGA AHLI | SERTIFIKASI | TENAGA AHLI | KETERANGAN |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | Tohir Smes, SP Ting | S1 Pertanian | Ahli Biogeofisik | |
| 2 | Khairulsyamsi, S.IP MSi | S1 Administrasi Negra S2 Pengelolaan Lingkungan | Ahli Tingkungan | |
| 3 | Mukhlis, SoS, MM | Manajemen Pembangunan Daerah S2 Administrasi Publik | Ahli Sosial, Ekonomi dan Budaya | |
| | Gratias Rohmarkus, SE, MM | S1 Ekonomi S2 Manajemen | Ahli Sosial, Ekonomi dan Budaya | |
| | Farida Hasibuan, SKM | S1 Kesehatan Masyarakat AMDAL Penilai | Ahli Kesehatan | |
| 6. | Pekki Merolis, ST | S1 Teknik Sipil AMDAL Penilai | Ahli Perencanaan Pembangunan | |

## Catatan

- 2 Tenaga ahli yang dijadikan persyaratan lisensi TIDAK BOLEH MELAKUKAN PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL
- Tenaga Ahli adalah mewakili keahlian yang dimiliki perseorangan, tidak mewakili instansi