Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 2013 tentang PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
' •
BUPATI TABALONG
PERATURANBUPATITABALONG
NOMOR
:
002
TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang (GU) ;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi : SPP - UP dan SPP› GU perlu diatur batasan jumlah dimaksud sebagai landasan operasional pelaksanaan pengeluaran anggaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
f 2. Undang-Undang ... .
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286} ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; ten tang Republik Lembaran
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan K€uangan antara Pcm€rintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5:234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
f9. Peraturan Menteri .. . . . .. .
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lemba- ran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2013 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 01);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 01);
/ . MEMUTUSKAN . ... .
Menetapkan
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2013.
Pasall
Dalam rangka pengelolaan pengeluaran keuangan secara efektif dan efisien oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang meliputi SPP-UP dan SPP-GU perlu ditetapkan batasan jum1ahnya.
Pasal 1
Batasan jumlah untuk SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Pasal 2
Batasan jumlah untuk SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati illl.

## Pasal 3

Bendahara Pengeluaran pada SKPD dapat mengajukan SPP untuk pertama kalinya dalam b€ntuk SPP-UP sesuai d€ngan ketentuan yang berlaku.

## Pasal4

Selanjutnya pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada BUD dilakukan apabila SPP-UP telah terpakai dan telah disahkan pertanggungjawabannya oleh Pejabat yang berwenang minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah dana yang telah dimintakan.

## PasalS

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan batasan jumlah SPD› SKPD yang bersangkutan dan telah dipertanggungjawabkan SPJ pada SPP-GU yang telah dimintakan sebelumnya minimal 75% (tujuh puluh lima persen).

j . Pasal6 . .. .. .. .

## Pasal6

Pengajuan besaran SPP-GU tahap berikutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 disesuaikan dengan jumlah SPJ yang telah disampaikan dengan batasan minimal 75% (tujuh puluh lima persen}.

## Pasal 7

Dalam hal pengajuan jumlah dana oleh Bendahara Pengeluaran SKPD tidak mencukupi pada SPP-UP dan/ atau SPP-GU, maka Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU guna mencukupi pengeluaran pada SKPD-nya.

## Pasal8

- (1) Apabila jumlah dana tambahan uang pada SPP-TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daeah (RKUD);
- (2) Batasan waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikecualikan untuk ;
- a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
- b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendall Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

## Pasal9

Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I. Pasal 10 ... .

\

:~

-.

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 2 .:-z...u.4ri ..\_C',.;;


Diundangkan di Tanjung pada tanggal c:. :; .:.n:.&lt;.~ ::ri :..\": 1 3

.SE~S DAERAH KABUPATEN TABALONG

.-~.,~- ~

\

...

&gt; -;&amp;ABJiEI/F ADILLAH ' .


BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2013 NOMOR