PERATURAN BUPATI MA Nomor 19 Tahun 2017 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNG&amp;l\l PEM:ERINTAH KABUPATENTABALONG TAHUN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Inspektorat mempunyai tugas rnelakukan di dan pemerintahan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan desa pembinaan atas penyelenggaraan urusan desa;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara efektif, efisien dan terpadu, perlu disusun Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan eli Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2017;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965tentang Pembentukan dan (Lembaran Negara Republik Lembaran Mengingat
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Daerah Tingkat II Tabalong Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor5, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 3455); 1
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nornor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler di Lingkungan DepartemenDalamNegeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 (BeritaNegara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor1570);
9. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (LembaranDaerah Kabupaten TabalongTahun 2016 Nomor 05, Tambahan LembaranDaerah KabupatenTabalongNomor 02);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURANBUPATITENTANGKEBIJAKANPENGAWASANDI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENTABALONGTAHUN 2017.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah. Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tabalong.
5. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, KementerianjLembaga dan Pemerintah Daerah.
6. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Fungsional Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan I atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupatenj Kota.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pemeriksaan atau audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan infonnasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
12. Pemeriksaan Reguler merupakan kegiatan untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan seksama mengenai sasaran dan obyek yang diperiksa serta dilakukan secara terjadwal.
13. Probity audit adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/ jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dan asektor publik.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan terse but telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/ kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
18. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat adalah proses penanganan melalui pemeriksaan yang dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dan aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pasal 2
Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 adalah :
- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dengan pengawasan yang diakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, dan Inspektorat Provinsi.
Pasal 3
Sasaran KebijakanPengawasandi LingkunganPemerintahKabupatenTabalong Tahun 2017 adalah :
- a. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraanpemerintahan desa;
di
- h. meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- c. meningkatnya kepercayaan masyarakat atas pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat; dan C
- d. meningkatnya informasi yang efektif untuk perbaikan system maupun kebijakan dalam rangka pengambilankeputusan;
BABIII RUANO LINOKUP
Pasa14
Ruang lingkup Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten TabalongTahun 2017 meliputi :
- a. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; dan
- b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraanpemerintahan desa.
BABIV KEBIJAKAN PENGAWASAN
BagianKesatu Rencana Pengawasan
Pasal 5
- (1) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)mengacu pada KebijakanPengawasan.
- (2) Penyusunan PKPr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta
Pasal 7
Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf meliputi : 7
Pasal 10
Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf meliputi : 7
- a. evaluasi penelusuran aset daerah;
- b. evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa;
- c. penyusunan dan evaluasi pedoman / standar operasional prosedur bidarig pengawasan; C
- d. penegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara;
- e. peningkatan kompetensi APIPmelalui pendidikan dan bimbingan teknis;
- f. peningkatan pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri; f
- g. koordinasi program pengawasan;
- h. peningkatan efektivitas pelaporan hasil pengawasan melalui penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan; dan
1. tugas lain sesuai kebijakan Bupati mengenai hal-hal strategis pada aspek pengawasan. 1
BABV KETENTUAN PENUTUP
Pasa! 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong. H. ANP..NG SYAKHFL£\NI

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal, / e. V'C/N I &amp; 011.

Penandatangan: /BUPATITAB~NG·t &lt;:tb

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARISDAERAHKABUPATEN TABALONG, H. ABDULMUTHALIB SANGADJI BERITADAERAHKABUPATEN TABALONG TAHUN2017 NOMOR c