PERATURAN BUPATI MA Nomor 5 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT/ ALAT LABORATORIUM BUPATI MAJENE, (berlaku 26 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
- a. bahwa berdasarkan tarif Pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat laboratorium yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali sesuai dengan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Majene tentang Perubahan Tarif Pemakaian kendaraan/alatalat berat/alat laboratorium;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 3);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PERUBAHAN TARIF PERUBAHAN TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT/ALAT LABORATORIUM.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
7. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengurusan penyetorannya.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB I TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN/ ALAT-ALAT BERAT/ALAT LABORATORIUM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Tarif Pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat laboratorium, ditetapkan sebagai berikut:
1. Three Wheel Roller (6-8 Ton)
Rp. 80.000,-/jam
2. Alat Ukur Tanah
Rp. 31.500,-/jam
3. Asphal Finisher
Rp. 67.000,-/jam
4. Asphal Sprayer
Rp. 13.500,-/jam
| 5. | Asphal Mixing Plant 30 Ton | Rp. 578.000,-/jam |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 6. | Asphal Mixing Plant 10 Ton | Rp. 220.000,-/jam |
| 7. | Buldoser type DT 10 | Rp. 92.500,-/jam |
| 8. Compaction | Set (Pemeriksaan Kepadatan Standar) | Rp. 19.500,-/sample |
| 9. | Air Compressor | Rp. 22.500,-/jam |
| 10. | CBR Laboratory Set | Rp. 19.500,-/sample |
| 11. | Concrete Mixer 0,125 M3/6 Hp | Rp. 8.500,-/jam |
| 12. | Concrete Mixer 0,250 M3/10 Hp | Rp. 13.000,-/jam |
| 13. | Concrete Mixer 0, 5 M3/50 Hp | Rp. 19.500,-/jam |
| 14. | Dump Truck (Kapasitas 3,5 Ton) | Rp. 71.000,-/jam |
| 15. | Exacapatur Roda Rantai PC 200 | Rp. 150.000,-/jam |
| 16. | Exacapatur Roda Rantai PC 140 | Rp. 100.000,-/jam |
| 17. | Exacapatur Roda Karet | Rp. 100.000,-/jam |
| 18. | Generete Mixew | Rp. 3.900,-/jam |
| 19. | Los Angeles Abration Test | Rp. 32.500,-/sample |
| 20. | Marshall Test | Rp. 39.000,-/sample |
| 21. | Motor Greder 100 HP | Rp. 160.000,-/jam |
| 22. | Pemeriksaan Kekuatan Tekan Beton | Rp. 19.500,-/sample |
| 23. | Penyedotan tiap sumur/bak kotoran | Rp. 19.500,-/jam |
| 24. | Querator/Queset | Rp. 16.900,-/sample |
| 25. | Gradiation Test | Rp. 19.500,-/sample |
| 26. | Sand Bonsity Cone | Rp. 26.000,-/sample |
| 27. | Sand Equivalent Test Standar | Rp. 6.500,-/sample |
| 28. | Stone Crushing Plant (Kapasitas 10 ton) | Rp. 93.000,-/jam |
| 29. | Stone Crushing Plant (Kapasitas 20 ton) | Rp. 179.000,-/jam |
| 30. | Stone Crushing Plant (Kapasitas 30 ton) | Rp. 214.000,-/jam |
| 31. | Tamper | Rp. 6.600,-/jam |
| 32. | Tandem Roller | Rp. 65.500,-/jam |
| 33. | Tandem Vibrating Roller (bomag) | Rp. 120.000,-/jam |
| 34. | Pedustrian Roller | Rp. 32.500,-/jam |
| 35. | Water Pump 30 M 3 /jam | Rp. 6.000,-/jam |
| 36. | Wheel Loader | Rp. 101.000,-/jam |
| 37. | Water Tank Truk 3000 L/115 HP | Rp. 93.500,-/jam |
| 38. | Penyedotan tiap sumur | Rp. 93.500,-/hari |
| 39. | Stone Walls 2,5 ton | Rp. 70.000,-/jam |
| 40. | Truck/Trontong | Rp. 175.000,-/jam |
KETENTUAN PENUTUP
BAB II - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Penetapan: Ditetapkan di Majene pada tanggal 26 Januari 2016

Penandatangan: BUPATI MAJENE,

Verifikasi: Cap/ttd H. KALMA KATTA

Penetapan: Diundangkan di Majene pada tanggal 26 Januari 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Verifikasi: Cap/ttd ## H. SYAMSIAR MUCHTAR M. BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016 NOMOR 5.

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum ## MUH. YUSUF ALI, S.Pd, M.Si Pangkat : Pembina Tk. I NIP. 19621231 198303 1 539