Unknown Unknown Nomor TAHUN2017 Tahun 1959 tentang LALULINTAS DANANGKUTAN SUNGAI YANGMELINTASI JEMBATAN DIWILAYAH KABUPATEN MUSIBANYUASIN DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSIBANYUASIN, - a. bahwa jembatan mempunyai fungsi dan manfaat strategis yang merupakan prasarana perhubungan yang sangat strategis baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan kearnanan, dan merupakan obyek vital sehingga harus dipelihara dan dijaga keamanannya agar dapat berfungsi setiap saat; - b. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, angkutan sungai dan perlindungan terhadap jembatan sebagai aset daerah yang manfaatnya sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat; - C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUSt BANYUASIN PROVINSI Sl,JMATERA SELAT AN
PERATURAN BUPATIMUSIBANYUASIN NOMOR28 TAHUN2017
TENTANG
LALULINTAS DANANGKUTAN SUNGAI YANGMELINTASI JEMBATAN DIWILAYAH KABUPATEN MUSIBANYUASIN
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSIBANYUASIN,
- a. bahwa jembatan mempunyai fungsi dan manfaat strategis yang merupakan prasarana perhubungan yang sangat strategis baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan kearnanan, dan merupakan obyek vital sehingga harus dipelihara dan dijaga keamanannya agar dapat berfungsi setiap saat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, angkutan sungai dan perlindungan terhadap jembatan sebagai aset daerah yang manfaatnya sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai yang Melintasi Jembatan di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No.5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089);
Menetapkan
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 tentang Penye1enggaraan Angkutan Sungai dan Danau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 'I'ahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 77 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 87);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATITENTANG LALULINTASDANANGKUTAN SUNGAI YANG MELINTASI JEMBATAN DI WILAYAH KABUPATEN MUSIBANYUASIN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasa11
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten .adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Jembatan adalah salah satu bangunan pelengkap jalan yang terdiri dari bangunan atas, landasan, bangunan bawah pondasi, pilar, jalan pendekat dan bangunan pengaman yang dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Lalu lintas angkutan sungai di bawah jembatan adalah lalu lintas yang melintas di bawah jembatan dan aktifitas lainnya di sekitar jembatan, berupa kapal, tongkang dan rakit.
8. Tongkang adalah sarana angkutan yang menggunakan alat penarik dan atau pendorong menjadi satu kesatuan alat angkutan air.
9. Kapal adalah kendaraan arr dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angm atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dipermukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
10. Rakit adalah rangkaian kayu bulat yang berbentuk rakit dengan panjang dan lebar tertentu yang ditarik oleh kapal penarik (Tug Boat).
11. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.. selanjutnya disingkat SBNP adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bemavigasi kapal darr/ atau lalu lintas kapal.
12. Pos Pengawasan Terpadu adalah bangunan yang digunakan oleh tim pengawas terpadu.
13. Tim Pengawas dan Investigasi adalah tim yang melakukan pemantauan, pengawasan. dan investigasi terhadap lalu lintas angkutan sungai yang melintasi di bawah jembatan, yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) I Unit P 1 b h ( UPP), Kepolisian dan Tentara Penyelenggara e a u an Nasionallndonesia.
14. Tinggi kapal atau sejenisnya adalah tinggi diukur dari garis air sampai titik tertinggi bagian kapal atau sejenisnya termasuk bagian dari muatannya.
15. Tinggi ruang bebas minimal adalah tinggi diukur dari garis air pada kondisi banjir besar sampai bagian terbawah dari bentang jembatan yang dilewati.
16. Banjir besar adalah banjir yang terbesar diperkirakan terjadi untuk perencanaan tinggi ruang bebas minimal pada masing-masing jembatan.
17. Alur pelayaran adalah perairan yang terdiri dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal laut, sungai dan danau.
18. Alur pelayaran sungai adalah pelayaran sungai, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalarnan, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
19. Kapal banttr/ tunda (assist boat) adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver/pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepat atau melalui sungai atau terusan. Kapal tunda digunakan pula untuk menarik tongkang, kapal rusak dan peralatan lainnya,
20. Audit alur pelayaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas yang berkompeten untuk menetapkan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB II - Pasal2
Pasal 2
Peraturan Bupati dimaksudkan untuk mengatur lalu l:i.ntas angkutan sungai yang melintas di bawah jembatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
BAB II - Pasal2
Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamm kearnanan jembatan sebagai aset daerah sehingga dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan dan lalu lintas angkutan sungai dapat berjalan dengan selamat, tertib, arnan, teratur, lancar dan ramah lingkungan, serta berguna bagi masyarakat.
BAB II - Pasal2
Pasal 4
Ruang lingkup berlakunya Peraturan Bupati ini untuk :
- a. Semua kegiatan angkutan di sungai yang melintasi jembatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Semua kegiatan pembangunan jembatan dan/ atau instalasi di sungai yang melintasi jembatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. Semua kapal asing yang berlayar di sungai yang melintasi jembatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- d. Semua kapal berbendera Indonesia yang berlayar di sungai yang melintasi jembatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
BABIII
PERENCANAAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI YANG MELINTAS DI BAWAH JEMBATAN
Bagian Kesatu Perencanaan
BAB II - Pasal2
Pasal 5
- (1) Pada masing-masing jembatan harus dilakukan audit alur pelayaran sepanjang 2.000 (dua ribu) meter pada sebelah hulu dan hilir dari jembatan untuk mengetahui karakteristik alur pelayaran sungai yang meliputi lebar, kedalaman, kecepatan arus, radius tikungan, ruang bebas horizontal dan vertikal.
- (2) Pada alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang SBNP dan rambu-rambu sungai sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
BAB II - Pasal2
Pasal 7
- (1) Semua pemakaian alur lalu lintas sungai yang melintas di bawah jembatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin harus mematuhi dan mentaati SBNP dan rambu yang dipasang dan ketentuan lalu lintas angkutan sungai yang berlaku.
- (2) Sebelum melintasi sungai di bawah jembatan, nakhodajpemilik kapaljagen pelayaranjpemilik barang atau dengan sebutan lainnya harus menandatangani Surat Pemyataan yang pada pokoknya memuat kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap segala akibat baik langsung maupun tidak langsung bagi kondisi jembatan tersebut.
- (3) Nakhoda dan Anak Buah Kapal tersebut harus selalu mengadakan pengamatan dan mewaspadai terhadap keadaan di sekitar yang berakibat dapat membahayakan dan menabrakjembatan tersebut.
Pasa18
- (1) Pada jarak 2.000 (dua ribu) meter sebelum dan sesudah jembatan, semua tongkang yang akan melalui jembatan harus ditarik dengan menggunakan kapal tarik (tug boat) palingsedikit3 (tiga)buah.
- (2) 3 (tiga)buah kapal tarik (tug boat) sebagaimanadimaksud pada ayat (1) denganketentuan :
- a. bentang sampai dengan 60 (enam puluh) meter, lebar kapaljtongkang kurang atau sampai dengan 20 (dua puluh) meter dengan muatan paling banyak 4.000 (empat ribu) ton, wajib menggunakan 1 (satu) buah kapal tarik dan dibantu setidaknya 2 (dua)buah kapal pendorong (assist) dengan kapasitas mesin masingmasingpalingrendah 350 [tigaratus limapuluh) PK;
- b. bentang lebih dari 60 (enam puluh) meter sampai dengan 150 meter, lebar kapaljtongkang lebih dari 20 (duapuluh)meter atau sampai dengan24 (dua puluh empat)meter dengan muatan palingbanyak 5.000 (lima ribu) ton wajib menggunakan 1 (satu) buah kapal tarik dan di bantu sedikitnya 2 (dua) buah kapal pendorong (assist) dengan kapasitas mesin masing-masingpaling rendah 500 (lima. ratus) PK~ dan
- c. Bentang lebih dari 60 (en am puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, lebar kapaljtongkang lebih dari 20 (dua puluh) meter atau sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter dengan muatan paling banyak 5.000 (lima ribu) ton wajib menggunakan sedikitnya1 (satu)buah kapal tarik.
- (1) Pada jarak 1 (satu) mil laut sebelum dan sesudah jembatan kecepatan kapal penarik tongkangjrakit maksimal 4 (empat) knot.
- (2) Menjelang memasuki jembatan kapal penarik tongkangjrakit diatur dengan kecepatan serendah mungkin, agar dapat mengendalikan tongkangj rakit pada waktu melalui alur pelayaran di bawah jembatan.
- (3) Pada saat muka air tertinggi, kapal yang melintas di bawah jembatan harus memiliki ruang bebas vertikal di atas kapal paling rendah 1 (satu) meter.
Pasall0
- (i) Batas muatan paling banyak untuk tongkang yang melintas di bawah jembatan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Lebar rakit kayu logs maupun rakit lainnya tidak melebihi 1 j 3 (satu per tiga) lebar bentang utama dibawah jernbatan yang dilalui.
- b. Panjang rakit kayu logs maupun rakit lainnya tidak melebihi 2 j 3 (dua per tiga) lebar rata-rata alur pelayaran sungaiyang dilalui.
- (2) Secara umum alur pelayaran hanya dapat dilewati oleh tongkang dan rakit kayu log sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, kecuali yang ada pos pengawasan terpadu.
BABN PENGAWASAN DAN INVESTIGASI
BAB II - Pasal2
Pasal 12
- (1) Pengawasan dan Investigasi dilakukan oleh Tim Pengawas dan Investigasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim, Pengawas dan Investigasi, adalah :
- a. Ketua
4. .' Kepala Dinas Perhubungan
- b. Sekretaris
6. Kepala Bidang yang mengurusi angkutan sungai
- c. Anggota
1. Unsur KSOPjUPP;
2. Unsur Kepolisian;
3. Unsur TNI;
4. Unsur Dinas Perhubungan;
5. Unsur Inspektorat;
6. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
14. Pembangunan Daerah; Perencanaan Badan 7. Unsur
8. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Tim Pengawas dan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas :
- a. melakukan monitoring dan per..gawasan secara berkala terhadap situasi dan kondisi alur pelayaran yang melintasi jembatan.
- b. melakukan penutupan terhadap alur pelayaran yang melintasi jembatan apabila dari hasil monitoring dan pengawasan dipandang kondisinya dapat berakibat pada keamanan dan keselamatan jembatan.
21. rug! oleh menetapkan ganti yang diakibatkan oleh pelanggaran dan terhadap kerusakan pelanggaran dimaksud .. c. melakukan penilaian atas setiap kerusakan terhadap jembatan dan sarana bantu lainnya yang disebabkan
22. melalui Sekretaris Daerah. d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
BABV
POSPENGAWASAN TERPADU
BAB II - Pasal2
Pasal 13
- (1) Pos Pengawasan Terpadu dibangun di wilayah Kabupaten yang mempunyai jembatan dengan kegiatan angkutan sungai yang mempunyai resiko tinggi terhadap keselamatan dan keamanan jembatan, yang personilnya ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan '.
- (2) Pada jarak paling jauh 2.000 (dua ribu) meter sebelum jembatan di hulu sungai dibangun Pos Pengawasan Terpadu dengan menyesuaikan kondisi alur pelayaran.
- (3) Pada Pos Pengawasan Terpadu harus selalu tersedia :
- a. kapal patroli;
- b. radio komunikasi;
- c. formulir surat pernyataan yang pada pokoknya memuat kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap segala akibat baik langsung maupun tidak langsung bagi kondisi jembatan; dan
- d. buku agenda informasi tentang keterangan angkutan sungai yang melewati jembatan, sesuai format yang diisi secara harian dan dilaporkan setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Biaya pengawasan dan operasional pos pengawasan terpadu dan pembangunan pos pengawasan terpadu dibebankan pada . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BABVI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB II - Pasal2
Pasal 14
- (1) Pada alur sungai dilarang mendirikan bangunan, kios bahan bakar minyak dalam zona berbahaya ## BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
BAB II - Pasal2
Pasal 15
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
H.DODI REZA ALEX
\
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Sekayu pada tanggal c:, Juni 2017 . BUPATi MUSI BANYUASIN,

Penetapan: Diundangkan di Sekayu pacla tanggal 0 Juni 2017 PIt. SgKR ARIS DAERAH KABUPAT MUSI BANYUASIN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR ;l3