Unknown Unknown Nomor 32 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PENAMBAHANPENYERTAANMODALPEMERINTAH KABUPATENTABALONGKEPADAPERUSAHAANDAERAH BANKPERKREDITANRAKYATDI KABUPATENTABALONGTAHUN2017 BUPATITABALONG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017 ten tang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabalong Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong Tahun 2017;
1. Mengingat
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400};
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 05);
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 ten tang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 83);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 28);
MEMUTUSKAN:
PERATURANBUPATI TENTANGPELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAANMODAL PEMERINTAH KABUPATENTABALONG KEPADAPERUSAHAANDAERAHBANKPERKREDITANRAKYAT DI KABUPATEN TABALONGTAHUN2017.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penambahan penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ke tiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan.
2. Penambahan Penyertaan Modaladalah nilai yang menambahkanjumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan tertentu.
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disebut PD. BPR adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan.
Pasal 2
- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tabalong pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. Rp. 11.861.200.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- (2) Pada tahun 2017 dilakukan pelaksanaan penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- (3) Dengan adanya pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah seluruhnya penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 16.861.200.000,00 (enam belas milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
Rp. 4.012.750.000,00;
Rp. 3.959.650.000,00;
Rp. 3.888.800.000,00.
PD. BPRKelua
PD. BPRHaruai
PD. BPRMuara Uya
PD. BPRKelua
Rp. 1.600.000.000,00;
PD. BPRHaruai
Rp. 1.800.000.000,00;
PD. BPRMuara Uya
Rp. 1.600.000.000,00.
Rp.5.612.750.000,00;
Rp. 5.759.650.000,00;
Rp. 5.488.800.000,00.
PD. BPRKelua
PD. BPRHaruai
PD. BPRMuara Uya
Pasal 3
Mekanisme atau prosedur pencairan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 4
## Pasal4
Pasal 6
1. Mengingat
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400};
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 05);
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 ten tang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 83);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 28);
MEMUTUSKAN:
PERATURANBUPATI TENTANGPELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAANMODAL PEMERINTAH KABUPATENTABALONG KEPADAPERUSAHAANDAERAHBANKPERKREDITANRAKYAT DI KABUPATEN TABALONGTAHUN2017.
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penambahan penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ke tiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan.
2. Penambahan Penyertaan Modaladalah nilai yang menambahkanjumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan tertentu.
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disebut PD. BPR adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan.
Pasal2
- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tabalong pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. Rp. 11.861.200.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- (2) Pada tahun 2017 dilakukan pelaksanaan penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- (3) Dengan adanya pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah seluruhnya penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 16.861.200.000,00 (enam belas milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
Rp. 4.012.750.000,00;
Rp. 3.959.650.000,00;
Rp. 3.888.800.000,00.
PD. BPRKelua
PD. BPRHaruai
PD. BPRMuara Uya
PD. BPRKelua
Rp. 1.600.000.000,00;
PD. BPRHaruai
Rp. 1.800.000.000,00;
PD. BPRMuara Uya
Rp. 1.600.000.000,00.
Rp.5.612.750.000,00;
Rp. 5.759.650.000,00;
Rp. 5.488.800.000,00.
PD. BPRKelua
PD. BPRHaruai
PD. BPRMuara Uya
Pasal3
Mekanisme atau prosedur pencairan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal )0 ~(f\;tmbu ~17 BUPAT~')- /vB. ANANGSYAKHFIANI BERITA DAERAH KABUPATENTABALONGTAHUN 2017 NOMOR H. ABDUL MUTHALIBSANGADJI

Penandatangan: .. SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTABALONG,

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pad a tanggal }-() ~e..pt.tmbu ;)()? {