PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 1 Tahun 2015 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENGAMBILALIHAN KOPERASI BANK PERKREDITAN RAKYAT PRIMER MANDIRI (berlaku 21 April 2015)
Pembukaan
Menimbang :
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENGAMBILALIHAN KOPERASI BANK PERKREDITAN RAKYAT PRIMER MANDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan bahwa investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. bahwa pada Tahun 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006 pada rekening pengeluaran pembiayaan nomor 3.01.04.2.06.00.00 telah dilakukan pengambilalihan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri oleh Pemerintah Daerah yang belum didasari dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor: 13.C/LHP/XVIII.Jatim/06.2011 tanggal 21 Juni 2011 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 13.C/LHP/XVIII.JATIM/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk Pengambilalihan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri;
3. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENGAMBILALIHAN KOPERASI BANK PERKREDITAN RAKYAT PRIMER MANDIRI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri adalah koperasi yang didirikan ## BAB II
TUJUAN PENYERTAAN MODAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyertaan modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk investasi jangka panjang dalam bentuk pengambilalihan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri.
BAB III - BESARAN DAN PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL Pasal 3
Pasal 3
- (1) APBD Tahun Anggaran 2006 telah terjadi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.417.811.894,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) oleh Pemerintah Daerah kepada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri.
- (2) Penyertaan modal sebesar Rp. 2.417.811.894,00 yang terdiri dari harga pembelian sebesar Rp. 1.807.094.394,00, biaya umum sebesar Rp. 110.717.500,00 dan modal disetor sebesar Rp. 500.000.000,00 telah dipertanggungjawabkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006.
- (3) Besaran dan penggunaan biaya pengambilalihan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan besaran dan penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri yang selanjutnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
HASIL PENYERTAAN MODAL
BAB IV - Pasal 4
Pasal 4
Hasil yang diterima dari penyertaan modal, yang disetor ke Kas Umum Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 5
Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 21 April 2015 BUPATI TRENGGALEK, ttd MULYADI WR

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 17 Juni 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 1

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI NIP. 19650919 199602 2 001 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 1091/2015
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENGAMBILALIHAN KOPERASI BANK PERKREDITAN RAKYAT PRIMER MANDIRI
## I. UMUM
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah Kabupaten Trenggalek, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah berupa pengambilalihan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri yang sudah dinyatakan sehat oleh Akuntan Publik dengan tujuan menyelamatkan aset masyarakat dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan perekonomian daerah.
Anggaran untuk pengambilalihan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri tersebut telah dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006. dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006 pada rekening pengeluaran pembiayaan nomor 3.01.04.2.06.00.00 telah dilakukan pengambilalihan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri oleh Pemerintah Daerah yang belum didasari dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
Sehingga pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor: 13.C/LHP/XVIII.Jatim/06.2011 tanggal 21 Juni 2011 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan Nomor: 13.C/LHP/XVIII.JATIM/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk Pengambilalihan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI tersebut.
## II . PASAL DEMI PASAL
```
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. ``` TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 41