PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 44 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH (berlaku 26 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang:a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah;
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu selaku kuasa pengguna barang.
7. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
8. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
9. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang milik daerah untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
11. Pengurus Barang Millik Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
13. Tim Penilai adalah tim internal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melakukan penilaian secara independen.
14. Lembaga Independen Bersertifikat di Bidang Penilaian Aset adalah perusahaan penilai yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Standarisasi Harga Barang dan Jasa, yang selanjutnya disingkat SHBJ, adalah standar harga satuan barang/jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Trenggalek yaitu penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
16. Biaya Perolehan adalah jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu barang daerah pada saat perolehan sampai dengan barang daerah tersebut dalam kondisi siap untuk dipergunakan.
17. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah nilai jual objek pajak berupa tanah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
18. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah harga ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan pedoman Penilaian BMD yang berada dalam
3. penguasaan pengelolaan BMD dan Pengguna Barang; dan
- b. memberikan kepastian hukum Penilaian BMD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memperoleh data BMD yang benar dengan nilai wajar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna; dan
- d. mendukung penyusunan neraca Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Penilaian BMD dan obyek penilaian BMD;
- b. tata cara Penilaian tanah;
- c. tata cara Penilaian peralatan dan mesin;
- d. tata cara Penilaian gedung dan bangunan;
- e. tata cara Penilaian jalan, jaringan dan irigasi;
- f. tata cara Penilaian aset tetap lainnya; dan
- g. pelaporan hasil Penilaian.
PENILAIAN BMD DAN OBYEK PENILAIAN BMD
BAB IV - Pasal 4
Pasal 4
- (1) Penilaian BMD dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat melibatkan Lembaga Independen Bersertifikat di Bidang Penilaian Aset.
- (2) Penilaian BMD berupa benda bersejarah dan benda-benda bercorak kebudayaan, benda-benda tak berwujud pelaksanaan penilaiannya dapat melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.
- (3) Pelaksanaan Penilaian BMD dikoordinir oleh BPKAD selaku pembantu pengelola BMD.
BAB IV - Pasal 4
Pasal 5
Obyek Penilaian BMD adalah BMD yang tidak diketahui nilai perolehannya khususnya BMD yang diperoleh sebelum tahun 2010 yang tercatat dengan nilai:
- a. Rp 1,00 (satu rupiah);
- b. Rp 0,00 (nol rupiah); dan/atau
- c. tidak wajar.
BAB V - TATA CARA PENILAIAN TANAH Pasal 6
Pasal 6
Tata cara Penilaian tanah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a nilai tanah ditentukan ## BAB VI
BAB V - TATA CARA PENILAIAN TANAH Pasal 6
Pasal 7
- (1) Tata cara Penilaian peralatan dan mesin selain kendaraan bermotor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
2. a Penilaian terhadap peralatan dan mesin didasarkan pada data dan dokumen perolehannya;
BAB V - TATA CARA PENILAIAN TANAH Pasal 6
Pasal 8
Tata cara Penilaian gedung dan bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a Penilaian terhadap bangunan didasarkan pada data dan dokumen perolehannya;
- b apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka Tim Penilai mencari nilai taksiran aset gedung dan bangunan tersebut dengan cara:
1. menaksir biaya membangun baru dan dikurangi dengan depresiasi sebesar 2% (dua per seratus) per tahun;
2. biaya membangun baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan cara mengalikan luas bangunan dengan SHBJ bangunan baru per m2; dan
3. apabila umur bangunan sudah lebih dari 40 (empat puluh) tahun, maka aset bangunan dinilai sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari nilai taksiran.
BAB VIII - TATA CARA PENILAIAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI Pasal 9
Pasal 9
Tata cara Penilaian jalan, irigasi, dan jaringan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a nilai aset jalan, irigasi dan jaringan ditentukan sesuai dengan dokumen dan biaya perolehan;
BAB VIII - TATA CARA PENILAIAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI Pasal 9
Pasal 10
Tata cara Penilaian aset tetap lainnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB VIII - TATA CARA PENILAIAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI Pasal 9
Pasal 11
Pelaksanaan Penilaian BMD dibuatkan berita acara Penilaian BMD dengan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

- (1) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dituangkan dalam kertas kerja Penilaian dan formulir Penilaian BMD.
- (2) Format kertas kerja Penilaian dan formulir Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Hasil pelaksanaan Penilaian BMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan bahan koreksi pencatatan aset tetap pada tahun Penilaian.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 26 Agustus 2015

BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 26 Agustus 2015

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


- 13 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

## FORMAT BERITA ACARA

PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

PADA SKPD : ________________

KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : ________________/406.036/2015

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun...Tim Penilai Barang Milik Daerah telah melaksanakan Penilaian Barang Milik Daerah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F) serta buku inventaris barang SKPD yang telah diyakini sebagai barang benar-benar ada dan merupakan milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan digunakan untuk menunjang tugas pokok penyelenggaraan SKPD.

Adapun hasil Penilaian atas Barang Milik Daerah tersebut terdiri dari Kertas Kerja Penilaian dan Formulir Penilaian Barang Milik Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan sebagai laporan hasil pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah pada (SKPD). Apabila ditemukan kesalahan di kemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Unsur Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Trenggalek

| No. | Nama | NIP | Unsur Instansi | Tanda tangan |
|-------|--------|-------|------------------|----------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI TRENGGALEK,


ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001


MULYADI WR