PERATURAN BUPATI RI Nomor 15TAHUN Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : g
Mengingat : t
-x
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU " NOMOR 15TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daearah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821),
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia 4355),
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 rentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
"
-
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593), 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890), 6.
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: 7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009: 8.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9), 9.
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 'Tahun 2016 Nomor 36).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
Menetapkan PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. 2 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
- Pimpinan SKPD adalah Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 4
- Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang. efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 5
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 6
- Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
- Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ullu selaku aparat pengawasan intern pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. 8
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu , yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan serta SKPD lainnya yang dibentuk ## BAB Il MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
'
- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui SPIP.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan
BAB III - PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 3
- (4) SPIP terdiri atas unsur:
- a. lingkungan pengendalian,
3. penilaian risiko, »
4. kegiatan pengendalian,
5. informasi dan komunikasi, dan Dp
6. p pemantauan pengendalian intern.
7. Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan SKPD. (2)
8. Pelaksanaan SPIP sebagaimana pada ayat (1) mempedomani ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP. (3)
'BABIV PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BAB III - PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 4
- (1) Bupati bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- 2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD termasuk akuntabilitas keuangan Daerah,
BAB III - PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 5
- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan
- Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui: (2)
- a. audit,
- b. reviu,
- Cc. evaluasi,
- d. pemantauan, dan
- e . kegiatan pengawasan lainnya.
BAB III - PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 6
Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
BAB III - PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 7
- Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a tercliri atas: (1)
- a. audit kinerja, dan
- b. audit dengan tujuan tertentu.
- Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. (2)
- Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (3)
BAB III - PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 8
Pelaksanaan Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian.
Pasal
9
-
-
'5
- (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun Kode Etik APIP.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mentaati kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2)
3. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani Kode Etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi auditot dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3)
BAB III - PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 10
3. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani Kode Etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi auditot dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3)
BAB III - PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 11
- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan SKPD yang diawasi.
- (2)
BAB III - PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 12
Untuk menjaga mutu basil audit APIP, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat,dengan mempedomani telaahan sejawat dengan mempedomani telaahan sejawat yang disusun oleh Organisasi Profesi.
BAB III - PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 13
APIP dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan objektif.
BAB III - PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 14
Inspektorat melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten sebelum disampaikan Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- Luh pasa 15 (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dilaksankan
BAB III - PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 16
- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan personalia dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 17
- (2) Tugas Satgas SPIP di tingkat SKPD adalah melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan SPIP di masig-masing SKPD.
-
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 18
- (1) Semua biaya untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Inspektorat setiap tahun menyusun rencana anggaran untuk penyelenggaraan SPIP di Kabupaten.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Penetapan: Ditetapkan di Baturaja, pada tanggal, 40 Mwuf 2017 - | 2.

Penetapan: Diundangkan di Baturaja pada tanggal 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, MARWAN SOBRIE BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2017 NOMOR

Penandatangan: BUPATI OGAN KOMERING YLU MA 1' - KURYANA AZIS