PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor 7 Tahun 2012 tentang KERJASAMA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG KERJASAMA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,
a.
bahwa untuk melaksanakan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
7. Peraturan Menteri Diam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adafah Kabupaten sabu Raijua ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua ;
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyata Oaerah Kabupaten Sabu Raijua;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sabu Raijua ;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Oaerah Kabupaten ;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- ( 1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa;
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
BAB Ill - BENTUK DAN BIDANG KERJA SAMA
Pasal 4
- ( 1) Kerjasama Desa dapat berbentuk :
- a. Kerja sama Antar Desa; dan
- b. Kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dapat dilakukan oleh:
- a. Desa dengan desa, dalam satu kecamatan ;
- b. Desa denqan desa, di lain kecamatan ;
- c. Desa dengan desa, di lain kabupaten.
- (3) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan instansi pemerintah daerah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.
BAB Ill - BENTUK DAN BIDANG KERJA SAMA
Pasal 5
- (1) Bidang Kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa;
- b. Bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
- c. Bidang Kesehatan;
- d. Bidang Sosial Budaya;
- e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan
BAB Ill - BENTUK DAN BIDANG KERJA SAMA
Pasal 6
Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah diatur dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dijadikan obyek kerjasama desa.
BABIV
SYARAT DAN DOKUMEN KERJASAMA
BAB Ill - BENTUK DAN BIDANG KERJA SAMA
Pasal 7
- ( 1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan oleh desa sesuai dengan kewenangannya
BAB Ill - BENTUK DAN BIDANG KERJA SAMA
Pasal 8
- ( 1) Kerjasama antar desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Kerjasama desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Kerjasama
•
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
BABV
TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN
BAB Ill - BENTUK DAN BIDANG KERJA SAMA
Pasal 9
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatip;
- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa;
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD
BAB Ill - BENTUK DAN BIDANG KERJA SAMA
Pasal 10
- (1) BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) BPD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
- (3) BPD memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat.
BAB Ill - BENTUK DAN BIDANG KERJA SAMA
Pasal 11
Dalam kerjasama desa, Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban :
- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan.
- d. Memberdayakan masyarakat desa.
- e. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
BAB Ill - BENTUK DAN BIDANG KERJA SAMA
Pasal 12
- a. Mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama
Pihak ketiga yang melakukan kerjasama desa mempunyai kewajiban :
- b. Memberdayakan masyarakat lokal.
- c. Mempunyai orientasi meningkatkan kesejahterakan masyarakat.
- d. Mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan ## BAB VII TATA CARA KERJASAMA
BAB Ill - BENTUK DAN BIDANG KERJA SAMA
Pasal 17
- (1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa;
- (2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) membahas antara lain:
- a. Ruang lingkup kerjasama;
- b. Bidang Kerjasama;
- c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. Jangka waktu;
- f. Pembiayaan;
- e. Hak dan kewajiban;
- g. Penyelesaian perselisihan;
- h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.
BAB Ill - BENTUK DAN BIDANG KERJA SAMA
Pasal 18
- (1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa;
- (2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. Ruang lingkup kerjasama;
- b. Bidang Kerjasama;
- c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. Jangka waktu;
- e. Hak dan kewajiban;
- f. Pembiayaan;
- g. Penyelesaian perselisihan;
- h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerjasama Desa.
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN
BAB VIII - PERUBAHAN DAN PEMBATALAN
Pasal 19
Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.
BAB VIII - PERUBAHAN DAN PEMBATALAN
Pasal 20
Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:
- a. terjadi situasi force majoure;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD;
- d. kerjasama desa telah ha bis masa berlakunya.
BAB VIII - PERUBAHAN DAN PEMBATALAN
Pasal 21
Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:
- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan diatasnya;
- c. merugikan kepentingan masyarakat.
BABIX
JANGKA WAKTU
BAB VIII - PERUBAHAN DAN PEMBATALAN
Pasal 22
- (2) Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) antara lain harus
BAB VIII - PERUBAHAN DAN PEMBATALAN
Pasal 26
- (1) Force majoure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak/manusia sehingga perjanjian yang ditentukan, tidak dapat dipenuhi meliputi :
- a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai,angin topan, gunung meletus dan lain-lain).
- b. peristiwa-peristiwa peperangan, kerusuhan atau huru hara dan revolusi.
- c. Kebijakan pemerintah daerah.
- (2) Terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ## BAB XIII PEMBIAYAAN
BAB VIII - PERUBAHAN DAN PEMBATALAN
Pasal 28
- (1) Kerjasama antar desa, pembiayaannya dibebankan pada APB Desa masing-masing.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, pembiayaannya dibebankan APB Desa masingmasing atau pihak ketiga tersebut.
- (3) Pembiayaan dari APBDesa, mengikuti mekanisme dan ketentuan Perundangundangan yang berlaku.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29
- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Desa;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
- b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) yang dilimpahkan kepada Camat meliputi:
- a. memfasilitasi kerjasama desa;
- b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerjasama Desa.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Penetapan: Diundangkan di Seb a Pada tanggal 1 Oktober 2012 DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2012 NOMOR 7
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
KERJASAMA DESA
## I. UMUM
Bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan antar Desa serta dalam upaya mengoptimalkan potensi Desa agar dapat meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakatnya maka dapat dilakukan kerjasama antar Desa.
Untuk kerjasama antar Desa hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kerjasama tersebut merupakan kerja sama yang saling menguntungkan dan sejauh mungkin dihirrdari timbulnya beban bagi masyarakat. Kerjasama antar Desa dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukupjelas Pasal3 Cukup jelas Pasal4 Cukup jelas Pasal5 Cukup jelas Pasal6 Cukup Jelas Pasal7 Cukup Jelas Pasal8 Cukup Jelas Pasal9 Cukup lelas Pasal10 Cukup lelas Pasal11 Cukup lelas Pasal12 Cukup jelas Pasal13 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas Pasal15 Cukup jelas Pasal16 Cukup jelas Pasal17 Cukup jelas. Pasal18 Cukup jelas. t. Pasal19 Cukup jelas. Pasal20 Cukup jelas. Pasal21 Cukup jelas. Pasal22 Cukup jelas. Pasal23 Cukup jelas. Pasal24 Cukup jelas. Pasal25 Cukup jelas. Pasal26 Cukup jelas. Pasal27 Cukup jelas. Pasal28 Cukup jelas. Pasal29 Cukup jelas. Pasal30 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 7
PENJELASAN
Pasal 67
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antar desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten. II. PASAL DEMI PASAL