Unknown Unknown Nomor 310 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANGKRITERIAPEMBERIAN PENGHARGAANKEPADAPNS DANMASYARAKAT DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTAPRABUMULIH, - Menirnbang a. bahwa sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan - Pernerintah Kota Praburnulih kepada aparatur (PNS) dan Masyarakat yang berprestasi dipandang perlu untuk rnernberikan penghargaan berupa Umroh dan Penghargaan; - b. bahwa dikarenakan adanya perubahan ayat karena tidak sesuai lagi dengan aturan yang ada maka terhadap Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 33 Tahun 2013 perlu dilakukan perubahan; - c. bahwa untuk mendukung pernberian penghargaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERASELATAN PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH
NOMOR 310 TAHUN2017
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANGKRITERIAPEMBERIAN PENGHARGAANKEPADAPNS DANMASYARAKAT
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTAPRABUMULIH,
- Menirnbang a. bahwa sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan
- Pernerintah Kota Praburnulih kepada aparatur (PNS) dan Masyarakat yang berprestasi dipandang perlu untuk rnernberikan penghargaan berupa Umroh dan Penghargaan;
- b. bahwa dikarenakan adanya perubahan ayat karena tidak sesuai lagi dengan aturan yang ada maka terhadap Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 33 Tahun 2013 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk mendukung pernberian penghargaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Kepada PNS dan Masyarakat.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan
- Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4845);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan an tara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 5
6. Keputusan Menteri Agam.a Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
7. Peraturan Daerah Kota Praburnulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANWALIKOTAPRABUMULIHNOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAANKEPADA PNS DANMASYARAKAT
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wlikota Prabumulih Nomor 33 Tahun 2013 ten tang Kriteria Pemberian Penghargaan kepada PNS dan Masyarakat (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013 Nomor 34) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 5 angka 4 dihapus, sehingga keseluruhan sebagai berikut: 5 berbunyi
Pasa15
Syarat Penerima Penghargaan bagi PNS adalah sebagai berikut:
1. Menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafsah hidup berbangsa, bernegara Republik Indonesia dan UUD 1945.
2. Tidak menggunakan atau sebagai pengedar Narkoba dibuktikan dengan surat tes Urine dari kedokteran dan surat keterangan bukan sebagai pengedar /pengguna narkoba dari pihak kepolisian.
3. Berbadan sehat dan jiwa yang sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter.
2. Diantara BABIII dan
Pasal 11
BABIII a
PENDAMPING
1. Pendamping Petugas Umroh adalah Pejabat dan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Prabumulih
2. Penetapan Pendamping/Petugas Umroh sebagaimana dimaksud pad a ayat 1 ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
PasalI7
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Penetapan: ditetapkan di Prabumulih pada tanggallT~~~r 2017

Penandatangan: WALIKOTA PRRLIH' .mDHOYAHY~

Penetapan: Diundangkan di Prabumulih padatanggalz&amp;~r~~ 2017

Penandatangan: SEKRETARISDAERAH KOTA RABUMULIH, / H.M. KOWI BERITADAERAHKOTAPRABUMULIHTAHUN2017 NOMOR 31-