PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH Nomor 6I Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN I[IALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAII KOTA PAYAKUMBUH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh terdapat beberapa ketentuan yang mesti disempurnakan sehingga perlu dirubah ;
2. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun i956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2B6) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
t
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembahan Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2lO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik
6. Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 201 1 tentang pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Diwilayah Provinsi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 1 3/ PMK.05/ 2072 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No.33/PMK.O2 l2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol5 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
$,
Menetapkan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 13 tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2O16 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ;
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2OlO tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
4. 2 1 . Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1B Tahun 2013 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 18);
MEMUTUSKAN;
- PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.
Pasal 10
- (12) BBM sebagaimana dimaksud ayat (1 1) diberikan dengan kriteria :
- a. Kendaraan dinas operasional/jabatan yang membawa Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD,
V
- Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah;
- b. Perjalanan yang bersifat rombongan minimal 4 (empat) orang;
- c. Perjalanan yang bersifat mendadak yang mengharuskan berangkat dengan pesawat pagi.
2. Ketentuan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran VII ditambah dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

## UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

## 1. DALAM DAERAH

## A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS BERJARAK 20 - 50 KM

| NO | URAIAN | HARGA SATUAN (Rp) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I | Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD | 250.000 |
| 2 | Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD | 225.OOO |
| 3 | Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD | 200.000 |
| 4 | Pejabat Esselon lllllV lV, pejabat fungsional ahli Gol IV dan Fungsional umum Gol IV | 150.000 |
| 5 | Pej abat fungsional ahli golongan III, pejabat fungsional terampil, fungsiona.l umum Gol III/II/I dan PPPK | 125.000 |

## B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS BERJARAK &gt; 50 KM

| NO | URAIAN | HARGA SATUAN (Rp) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD | 400.000 |
| 2 | Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD | 350.000 |
| 3 | Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD | 3.50.OOO |
| 4 | Pejabat Esselon IlIllV lV, pejabat fungsional ahli Gol IV dan Fungsional umum Gol IV | 300.000 |
| 5 | Pejabat fungsional ahli golongan III, pejabat fungsional terampil, fungsional umum Gol III/II/l dan PPPK | 250.000 |

## C. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KHUSUS KE MENTAWAI

| NO | URAIAN | HARGA SATUAN (Rp) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| i | Wa-likota, Wakil Wa]ikota dan Ketua DPRD | 725.OOO |
| 2 | Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD | 725.OOO |
| | Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD | 200.000 |
| 4 | Pejabat Esselon lll/lY lV, pejabat fungsional ahli Gol IV dan Fungsional umum Gol IV | t 50.ooo |
| | Pejabat fungsional ahli golongan III, pejabat fungsional terampil, fungsional umum Gol III/II/I dan PPPK | 125.000 |

/

## 2.LUAR DAERAH

| NO | URAIAN | HARGA SATUAN (Rp) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD | 1.025.000 |
| 2 | Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD | 925.000 |
| 3 | Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD | 875.000 |
| 4 | Pejabat Esselon lllllN lV, pejabat fungsional ahli Gol IV dan Fungsional umum Go1 IV | 775.OOO |
| 5 | Pej abat fungsional ahli golongan III, pejabat fungsional terampil, fungsional umum Goi III/II/I dan PPPK | 725.000 |

## Catatan:

- Bag Adc/ sopir Walikota/Wakil Walikota yang mengantar/menjemput Walikota/Wakil Walikota ke/dari Bandara yang berada diluar Propinsi Sumatera Barat dalam rangka pedalanan dinas diberikan hanya uang harian yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah.
3. Ketentuan Lampiran X ditambah dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

## BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS A. TARIFTRANSPORTASI KENDARAAN UMUM DALAM DAERAH

| NO. | TUJUAN | TAR]F (P/P) Rp | KETERANGAN |
|-------|----------------------|------------------|--------------|
| 1 | Kab. Padang Pariaman | 120.OOO | |
| 2 | Kab. Agam | 150.OOO | |
| 3 | Kab. Pasaman Barat | 200.000 | |
| 4 | Kab. Pasaman | 120.000 | |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 50.000 | |
| 6 | Kab. Solok | 130.000 | |
| 7 | Kab. Sijunjung | 200.000 | |
| 8 | Kab. Dharmasrava | 250.000 | |
| 9 | Kab. Solok Selatan | 250.000 | |
| 10 | Kab. Pesisir Selatal | 250.000 | |
| 11 | Kota Pariaman | 120.000 | |
| t2 | Kota Bukittinggi | 50.000 | |
| 13 | Kota Padang Panj ang | 60.000 | |
| t4 | Kota Padalg | 150.000 | |
| 15 | Kota Solok | 120.000 | |
| 16 | Kota Sawahlunto | 150.000 | |

u

## B. TARIFTRANSPORTASILAUT:

| NO | TUJUAN | TARIF TRANSPORTASI | TARIF TRANSPORTASI | KET |
|------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| NO | TUJUAN | EKSEKUTIF | EKONOMI | KET |
| | KEPULAUAN MENTAWAI | 350.000 | 250.000 | Untuk Perjalanan (one way) Tarif sudah termasuk kamar kapal |

## Catatan:

- Biaya Transportasi Dalam Daera-h dan Luar Daerah merupakan satuan biaya yang digunalan untuk pengalokasian biaya transportasi dalam DPA-SKPD. Sta:ndar yang tidak terdapat dalam Peraturan Walikota ini mengacu pada harga berlaku.
- Dalam pelaksanaannya, mekarrisme pertanggungj awaba.n disesuaikan dengan bukti pengeluaral yalg sah.

## C.TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PULANG-PERGI

(Tarif Tiket Pesawat)

I

| NO, | JURUSAN | TARIF PER KELAS DALAM RUPIAH | TARIF PER KELAS DALAM RUPIAH |
|-------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NO, | JURUSAN | BISNIS/ EKSEKUTIF | EKONOMI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Padang - Jakarta | 5.530.000 | 2.952.OOO |
| 2 | Padang - Jogjakarta | 7.969.OOO | 4.000.000 |
| | Padang - Solo | 7.744.OOO | 4.065.000 |
| 4 | Padang - Semarang | 7.744.OOO | 3.925.000 |
| 5 | Padang - Surabaya | 9.199.000 | 4.364.OOO |
| 6 | Padang - Malang | 8.418.000 | 4.385.000 |
| 7 | Padang - Denpasar | 9.049.000 | 4.888.000 |
| 8 | Padang - Pontianak | 8.193.000 | 4.460.000 |
| I | Padang - Banjarmasin | 9.006.000 | 4.642.OOO |
| 10 | Padang - Palangkaraya | 8.760.000 | 4.642.OOO |
| 11 | Padang - Balikpapan | IO.942.OOO | 5.369.000 |
| t2 | Padang - Ujung Pandang | 10.974.000 | 5.402.000 |
| 13 | Padang - Kendari | 11.167.000 | 5.722.OOO |
| 14 | Padang - Manado | 14.012.000 | 6.546.000 |
| l5 | Padarig - Biak | r6.932.OOO | 8.72A.OOO |
| 16 | Padang - Timika | 16.718.000 | 8.68s.000 |
| t7 | Padang - Jayapura | 17.381.000 | 9.327 .OOO |
| 18 | Padang - Batam | 5.653.000 | 3.546.000 |
| 79 | Padang - Palgkal Pinang | 7.337.000 | s.883.000 |
| 20 | Padang - Bandung | 6.t29.OOO | 3.508.000 |
| 2l | Padang - Bandar Lampung | 6.439.000 | 3.380.000 |
| | Padang - Mataram | 9.060.000 | 4.a67.OOO |

/

## Catatan :

- Tralsportasi terdiri dari Tiket untuk satu kali keberangkatan Pulang dan Pergi (Return) termasuk air port tax.
- Kelas Bisnis/ Eksekutif untuk Wa,likota dan Wakil Walikota, Ketua DPRD/Waki1 Ketua DPRD/ Sekretaris Daerah.
- Kelas Ekonomi untuk Anggota DPRD, Ess II, Ess III, Ess IV, Pej abat Fungsional Ahli Gol.IV,Gol III, Gol.II dan Fungsional Terampil, Fungsional umum Gol IV, III, II, I, PPPK.
- Untuk tarif dan jurusan yang tidak tertampung dalam Peraturan Walikota ini agar mempedomani PMK No.33/ PMK.02l2016.

## D. TRANSPORTASI DARAT (tidak menggunakan kendaraan dinas) :

| NO | URAIAN | TARIF/PP | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | Propinsi Jawa Barat | 600.000,- | dari Bandara Soekarno-Hatta ke Prop.Jawa Barat (atcost) |
| 2 | Propinsi Riau (daratan) | 500.000,- | diberikan Atcost |
| 3 | Propinsi Jambi, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Bengkulu | 1.000.000,- | diberikan Atcost |
| 4 | Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Lampung | 1.250.000,- | diberikan Atcost |

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.


Ditetapkan di Payakumbuh a tanggal I We@C 2016

OTA PAYAKUMBUH

I

Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal t4 tePto(@0" 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUM BUH\,

{

t,

(*rro

FALEPI

I




BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 6t

i

V