PERATURAN BUPATI MA Nomor 58 Tahun 2017 tentang TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 27 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
salinan
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Berita Daerah Kabupaten Muara EnimTahun 2016 Nomor 30);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Muara Enim.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah sejumlah uang yang diberikan yang diberikan setiap bulanuntuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiapbulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanakan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD seharihari.
10. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diluar kegiatan masa siding dan di luar Gedung DPRD.
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
BAB II - TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
Pasal 2
- (1) Besarnya tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan anggota DPRD diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD adalah sebesarRp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sudah termasuk pajak penghasilan (PPh Ps 21).
TUNJANGAN RESES
BAB III - TUNJANGAN RESES
Pasal 3
- (1) Besarnya tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD adalah sebesar Rp.14.700.000,(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diatas sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh Ps 21).
BAB IV - DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD Pasal 4
Pasal 4
- (1) Besarnya dana operasional Ketua DPRD untuk diberikan paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD adalah sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Besarnya dana operasional Wakil Ketua DPRD diberikan masing-masing paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD adalah sebesar Rp.6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.
BAB V - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL Pasal 5
Pasal 5
- (1) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pertanggungjawaban Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (6) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.
- (7) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
BAB V - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL Pasal 5
Pasal 6
Dalam hal terdapat sisa dana operasional yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa Dana Operasional kerekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
Pasal 7
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Muara Enim, serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD diberikan terhitung sejak tanggal 1 September 2017, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
Pasal 8
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim( Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 7 SERI E ) dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2007 tentang Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim ( Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 8 SERI E )dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Penetapan: Ditetapkan di MuaraEnim pada tanggal 27 Oktober 2017

Penandatangan: BUPATI MUARA ENIM, dto MUZAKIR SAI SOHAR

Penetapan: Diundangkan di MuaraEnimp pada tanggal 27 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM dto HASANUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 58.