PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 47 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
SALINAN
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
Pasal 2
- (1) Dinas merupakan Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
Pasal 3
- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggaran fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kepemudaan membawahi :
1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
2. Seksi Pengembangan Pemuda ; dan
3. Seksi Kemitraan Pemuda.
- d. Bidang Olahraga membawahi :
1. Seksi Pembudayaan Olahraga;
2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata membawahi :
1. Seksi Promosi Pariwisata; dan
2. Seksi Atraksi dan Daya Tarik Wisata;
3. Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Sumber Daya Manusia (SDM).
- f. Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata membawahi :
1. Seksi Pengembangan Objek Wisata;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata; dan
3. Seksi Kerjasama Kelembagaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masingmasing dipimpin oleg seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kepala Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

## Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 5

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggaran fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- d. melaksanakan penyusunan kebijakan, pedomandan petunjuk teknis yang berhubungan dengan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah;
- e. mengatur kebijakan teknis sebagai pedoman, pemberian bimbingan dan rekomendasi perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memberikan rekomendasi perizinan bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- g. melaksanakan pembinaan personil pembiayaan, pengelolaan sarana dan prasarana di Dinas;
- h. melaksanakan pembinaan, dan pengembangan olahraga secara berlanjut dan berkesinambungan;
- i. membagi tugas atau kegiatan bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik lisan atau tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- k. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Dinas, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

## Sekretariat Dinas

## Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
- b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretariat yang menjadi tugas dan kewenangannnya;
- b. menyiapkan bahan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;
- d. menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- e. merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
- f. melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BKPB dan Surat Administrasi lainnya;
- g. mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas ;
- h. menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
- i. menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
- j. menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
- k. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sekretariat Dinas, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di sub bagian umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- e. memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta memelihara peralatan kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Dinas;
- h. mengumpulkan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara umum di lingkungan Dinas;
- j. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan masalah;
- k. menyiapkan bahan dalam rangka pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan Surat Administrasi lainnya;
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

## Sub Bagian Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan dan program kerjasama teknis, rutin dan pembangunan, perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja dilingkup dinas;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang rencana, monitoring dan evaluasi;
- c. pengelolaan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di lingkungan Sekretariat dan di lingkungan dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang perencanaan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan;
- d. mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan data bidang perencanaan;
- e. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);
- f. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan program dinas, semester dan tahunan pelaksanaan program perencanaan;
- g. menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan;
- h. menyiapkan bahan dalam perencanaan program pembanggunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembanggunan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun informasi serta menggolah data yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Program Dinas;
- k. menyiapkan bahan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana kegiatan yang telah diprogramkan;
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Perencanaan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

## Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melakukan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan administrasi keuangan;
- b. penyiapkan bahan penyusunan anggaran di lingkungan dinas;
- c. penyusunan laporan keuangan dinas dan pelayanan bidang keuangan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Keuangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang Keuangan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang keuangan;
- d. melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan perbendaharaan;
- e. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- f. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan bendahara pengeluaran;
- g. melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);
- h. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- j. melaksanakan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Keuangan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

## Bidang Kepemudaan

## Pasal 10

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di Bidang Kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang kepemudaan;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang kepemudaan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kepemudaan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang kepemudaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kepemudaan;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kepemudaan;
- d. menyusun pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- e. menyusun konsep perencanaaan, penelitian dan pengembangan serta evaluasi pemantauan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan di bidang kepemudaan;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam kegiatan kepemudaan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta secara lintas sektoral bidang kepemudaan;
- i. menyiapkan bahan kegiatan pengembangan jaringan dan sistem informasi Kepemudaan;
- j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;
- k. menyiapkan bahan pembinaan kegiatan organisasi kepemudaan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Kepemudaan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11

## Seksi Pemberdayaan Pemuda

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Seksi Pemberdayaan Pemuda yang menjadi tugas dan kewenangannya sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan pemuda;
- d. menyiapkan bahan kegiatan pemberdayaan pemuda terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten;
- e. melakukan pembinaan organisasi kepemudaan;
- f. melakukan pelatihan dasar kepemimpinan;
- g. melakukan pembinaan pemuda pelopor;
- h. menyiapkan bahan regulasi pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif Kepemudaan;
- i. melakukan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi pemuda;
- j. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan pemuda antar dinas instansi Pemerintah, Non Pemerintah dan Kecamatan;
- k. menyiapkan bahan pembinaan kegiatan organisasi Kepemudaan;
- l. menyiapkan bahan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang Kepemudaan;
- m. menyusun pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- n. menyiapkan bimbingan, supervise dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- p. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Pemberdayaan Pemuda, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- q. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

## Seksi Pengembangan Pemuda

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Seksi Pengembangan Pemuda yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengembangan pemuda;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pengembangan pemuda;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaaan kegiatan pengembangan keserasian kebijakan di bidang pengembangan pemuda;

e.

menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam kegiatan di pengembangan pemuda;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral pengembangan pemuda;
- g. menyiapkan bahan kegiatan pengembangan pemuda terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten;
- h. menyiapkan bahan kegiatan pengembangan jaringan dan sistem informasi Kepemudaan;
- i. mengkoordinasikan kegiatan pengembangan pemuda antar dinas instansi Pemerintah, Non Pemerintah dan Kecamatan;
- j. menyusun pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan kepemudaan;
- k. menyiapkan bimbingan, supervise dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang pengembangan pemuda;
- l. merumuskan kebijakan kewirausahaan dan keterampilan bagi pemuda;
- m. melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- o. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Pengembangan Pemuda, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13 Seksi Kemitraan Pemuda

- (1) Seksi Kemitraan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang kemitraan pemuda.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan Pemuda mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan pemuda;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan pemuda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan pemuda.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kemitraan Pemuda mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Seksi Kemitraan Pemuda yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kemitraan pemuda;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kemitraan pemuda;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaaan kegiatan pengembangan keserasian kebijakan di bidang kemitraan pemuda;
- e. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam kegiatan kepemudaan;
- f. mengkaji kebijakan-kebijakan bidang kepemudaan;
- g. mengkoordinasikan kegiatan kemitraan pemuda antar dinas instansi Pemerintah, Non Pemerintah dan Kecamatan;
- h. menyusun pedoman dan standar pelaksanaan serta pola kemitraan bidang kepemudaan;
- i. menyiapkan bimbingan, supervise dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kemitraan pemuda;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- k. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Kemitraan Pemuda, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

## Bagian Keempat

## Bidang Olahraga

## Pasal 14

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas di bidang olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang olahraga;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang olahraga;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang olahraga; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Olahraga mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang olahraga yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan mengkoordinasikan kegiatan di bidang olahraga;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang olahraga;
- d. menyusun pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang olahraga;
- e. menyusun konsep perencanaaan, penelitian dan pengembangan serta evaluasi pemantauan urusan pemerintahan di bidang olaraga;
- f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan di bidang olaraga;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam kegiatan olah raga;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta secara lintas sektoral bidang olahraga;
- i. menyiapkan bahan kegiatan pengembangan jaringan dan sistem informasi olahraga;
- j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang olahraga;
- k. menyiapkan bahan pembinaan kegiatan organisasi olahraga;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Olahraga, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- a. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 15 Seksi Pembudayaan Olahraga

- (1) Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembudayaan Olahraga, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembudayaan olahraga;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembudayaan olahraga;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pembudayaan olaharaga.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di bidang pembudayaan olahraga yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembudayaan olahraga;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pembudayaan olahraga;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaaan kegiatan pengembangan keserasian kebijakan pembudayaan olahraga;
- e. menyiapkan bahan kegiatan pembudayaan olahraga
- f. melaksanakan pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
- g. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- h. menyusun norma, standar, rosedur dan kriteria pengelolaan olahraga rekreasi, dan pengembangan olahraga tradisional serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- i. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olaharga;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- k. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Pembudayaan Olahraga, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

- (1) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga , menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di bidang peningkatan prestasi olahraga yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang peningkatan prestasi olahraga;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang peningkatan prestasi olahraga;
- d. melaksanakan pekan dan kejuaraan olahraga;
- e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan
- f. melaksanakan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga;
- g. melaksanakan kegiatan keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah kabupaten;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kabupaten;
- k. melaksanakan pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 17

## Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Untuk menyelanggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana olahraga;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi,dan pelaporan kegiatan di bidang sarana dan prasarana olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana O