PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENT ANG Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2013) ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2918); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419); 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886); 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang . Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888); 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pulau-pulau Terluar (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739); 13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756); 14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959); 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049); 16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059); 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3003); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5103); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5110); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 5111); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 85, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 5142); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor 2 Seri E); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15). Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat 1. . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
- tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2013) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang . Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pulau-pulau Terluar (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3003);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5110);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 5111);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 85, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 5142);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15).
Dengan Persetujuan Bersarna
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
/
•,
- Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4.
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Masyarakat adalah masyarakat yang berada diwilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batuan yang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurruan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta unsur kristal teratur · atau gabungannya yang berbentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
9. Mineral Radioaktif adalah Mineral yang mengandung unsur Uranium (U) atau Thorium (Th);
10. Mineral Logam adalah Mineral yang terdiri dari satu jenis unsur ataupun asosiasi unsur logam atau mineral yang mengandung unsur logam yang mempunyai potensi untuk dapat diekstrasi secara ekonomis;
11. Mineral Non Logam/ Mineral Bukan Logam adalah Sumber bahan galian industri yang tidak mengandung unsur logam, batubara, gambut dan bitumen padat;
12. Batuan adalah Kumpulan berbagai jenis mineral atau zat alam homogen dan anorganik, dengan susunan kimia tertentu, memiliki ciri fisik yang khas dan berstruktur Kristal (ha blur);
13. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan mineral yang bijih atau batuan, diluar panas burni, minyak dan gas bumi;
14. Usaha Pertambangan adalah Kegiatan dalam rangka Pemumian mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
15. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan ## BAB II ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pertambangan mineral dikelola berazaskan:
- a. Manfaat, keadilan dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas; dan
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Pasal 3
Pengelolaan mineral bertujuan :
- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku dan/ atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan intemasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan Negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.
PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 4
- (1) Mineral sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;
- (2) Penguasaan mineral oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
'
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 5
Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral antara lain, adalah :
- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada diwilayah Kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- d. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral;
- e. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;
- f. Penyusunan neraca sumber daya mineral pada wilayah kabupaten;
- g. Pengembangan · dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 6
- (1) Data hasil penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikumpulkan dan diolah sesuai dengan standar nasional pengolahan data geologi;
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 7
- (1) Data hasil penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikumpulkan dan diolah sesuai dengan standar nasional pengolahan data geologi;
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi antara lain:
- a. Peta geologi yang antara lain memuat informasi batuan pembawa mineralisasi logam;
- b. Evaluasi data perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/ atau yang sudah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah;
- c. Evaluasi data geologi yang berasal dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir dan/atau telah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah;
- d. Peta geokimia dan/ atau peta geofisika; dan
- e. Interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.
- (3) Hasil penyelidikan dan penelitian termasuk peta wilayah potensi pertambangan dievaluasi dan digunakan sebagai bahan penetapan WP.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 8
- ( 1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan eksplorasi dan
.,...,
- (2) Pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi;
- (3) Data hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus meliputi antara lain :
- a. Peta, yang terdiri atas :
1. Peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/ atau
2. Peta geokimia dan peta geofisika.
- b. Bentuk dan sebaran estimasi sumber daya dan cadangan;
- c. Hasil evaluasi data terhadap perizinan dan perjanjian, antara lain :
1. Masih berlaku;
2. Sudah berakhir; dan
3. Sudah dikembalikan kepada Bupati / Dinas teknis.
- d. Hasil evaluasi data atas informasi mengenai pemanfaatan diluar sektor pertambangan.
Pasa19
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi hasil pelaksanaan penyelidikan dan penelitian pertambangan dan eksplorasi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 10
- ( 1) Peta wilayah potensi penyelidikan dan penelitian menjadi dasar dalam pemprosesan penerbitan penugasan penyelidikan dan penelitian.
- (2) Pemprosesan permohonan penugasan penyelidikan dan penelitian menerapkan sistem permohonan pertama yang telah mendapatkan peta wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan financial mendapatkan prioritas pertama untuk mendapatkan penugasan penyelidikan dan penelitian.
Bagian Kedua
Pengelolaan Data dan Informasi
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 11
- (1) Setiap data yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan merupakan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan data diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 12
- (1) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 meliputi perolehan, pengadministrasian, pengelolaan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan,dan pemusnahan data.
- (2) Pemanfaatan data digunakan untuk:
- a. Penetapan klasifikasi potensi dan WP.
- b. Penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral.
- c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 13
Usaha pertambangan mineral digolongkan sebagai berikut:
- a. Pertambangan mineral radioaktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. Pertambangan batuan.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 14
Penggolongan komoditas dalarn pertambangan mineral sebagai berikut:
1. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya.
2. Mineral logam meliputi litium, birilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, neodymium, hatinium, scandium, aluminium, palladium, roodium, osiniun, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotit;
3. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, granit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, klorit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, ashes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolip, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawa, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping
'
4. Mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, pelit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth}, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, tra.khit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkesikan, garnet, giok, agat, diorit, opas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu garnping onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 15
Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
BABV IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Um um
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 16
- ( 1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilaksanakan di WIUP a tau WIPR setelah mempunyai IUP atau IPR dari Bupati;
- (2) Untuk mendapatkan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat WIUP atau WIPR;
- (3) WIUP dan WIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 17
- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,
'
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 18
Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada:
- a. Badan U saha;
- b. Koperasi; dan
- c. Perseorangan.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 19
Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan melalui tahapan:
- a. Pemberian WIUP; dan
- b. Pemberian IUP.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 20
- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib memuat / memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya :
- a. Nama Perusahaan;
- b. Lokasi dan luas wilayah;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- d. Jaminan kesungguhan;
- e. Modal investasi;
- f. Perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
1. Jenis usaha yang diberikan;
- J. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan;
- k. Perpajakan;
1. Penyelesaian perselisihan;
- m. luran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. Amdal atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peruntukkannya.
�
.'
'
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib memuat / memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya :
- a. Nama Perusahaan;
- b. Luas wilayah;
- c. Lokasi penambangan;
- d. Rencana umum tata ruang;
- e. Lokasi pengolahan dan pemurnian;
- f. Pengangkutan dan penjualan;
- g. Modal investasi disertai dengan laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;
- h. Jangka waktu berlakunya IUP;
1. Jangka waktu tahap kegiatan;
- J. Penyelesaian masalah pertanahan;
- k. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
1. Dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
- m. Perpanjangan IUP;
- n. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
- o. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan;
- p. Perpajakan;
- q. Penerimaan Negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- r. Penyelesaian perselisihan;
- s. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- t. Konservasi mineral atau batubara;
- u. Pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri;
- v. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan .yang baik;
- w. Pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- x. Pengelolaan data mineral;
- y. Penguasaan,pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral; dan
- z. Memiliki kepala teknik tambang yang bersertifikasi dan memperoleh rekomendasi dinas teknis.
- (3) Tatacara dan persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diatur dengan Peraturan Bupati.
'
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 21
- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan l(satu) jenis mineral disertai dengan hasil laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan terse but.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 22
Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Bagian Kedua Pemberian Wilayah
Paragraf 1
Umum
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 23
- (1) Dalam 1 (satu) WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP;
- (2) Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP;
- (3) Dalam hal pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.
Paragraf 2 Pemberian WIUP Mineral Logam
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 24
- ( 1) WIUP mineral · logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang;
- (2) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam, Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang;
- (3) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral bukan logam yang berada didalam 1 (satu) wilayah Kabupaten dan/ atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Biaya lelang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pelelangan diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 25
- ( 1) WIUP mineral bukan logam dan batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
- (2) WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan dalam 1 (satu) WUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada didalam 1 (satu) wilayah Kabupaten dan/ atau wilayah laut sampai dengan 4 (em pat) mil;
- (3) Bupati wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan/ atau WIUP batuan;
- (4) Biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
'
Bagian Ketiga IUP Eksplorasi
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 26
- ( 1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 27
- ( 1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar;
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda;
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 28
- ( 1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar;
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda;
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 29
- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar;
,'
//•
'
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda;
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 30
- ( 1} Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP;
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 31
Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberikan oleh Bupati.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 32
Mineral yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai iuran produksi.
Bagian Keempat IUP Operasi Produksi
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 33
- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan, pemurnian serta pelabuhan berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- (2) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya;
- (3) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.
/
'
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 34
- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 35
- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi;
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali wajib mengembalikan wilayah kepada Bupati;
- (3) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermaksud untuk tetap mengusahakannya harus mengikuti lelang dengan mendapatkan hak penawaran pertama (first right ofrejusaij;
- (4) Keputusan diterima atau ditolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diberikan dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi dimaksud.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 36
- ( 1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar;
- (2) Pemegan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar;
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1. 000 ( seribu) hektar.
'
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 37
- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral tertentu wajib mela.kukan pengolahan dan/ atau pemurnian untuk meningkatkan nilai tam bah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain di Kabupaten Sangihe, termasuk didalamnya dengan badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, swasta, koperasi atau perseorangan didalam negeri yang telah mendapatkan IUP;
- (2) Mineral yang tidak termasuk mineral tertentu dapat diolah dan/ atau dimumikan, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain diluar Kabupaten Sangihe tetapi masih didalam negeri termasuk didalamnya dengan badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, swasta, koperasi atau perseorangan didalam negeri yang telah mendapatkan IUP;
- (3) Yang termasuk dalam mineral tertentu adalah seluruh mineral logam, seluruh mineral bukan logam, seluruh mineral batuan kecuali pasir urug, pasir pasang, sirtu, tanah, urukan tanah setempat;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi Bupati.
Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban
Paragraf 1
Hak
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 38
Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 39
Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 40
Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 41
- ( 1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain;
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu;
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/ atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
- a. Harus memberitahu kepada Bupati; dan
- b. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 42
Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Kewajiban
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 43
Pemegang IUP wajib :
- a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;
- d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 44
Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan :
- a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. Keselamatan operasi pertambangan;
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklarnasi dan pascatambang;
- d. Upaya konservasi sumber daya mineral; dan
'
- e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 45
- (1) Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Kabupaten Sangihe;
- (2) Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemilik IUP wajib memberikan kompensasi akibat penurunan kualitas lingkungan kepada Pemerintah Daerah yang nilai besarannya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 46
- ( 1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP;
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, hams dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 47
- (1) Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pemanfaatan mineral;
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
'
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 48
- (1) Untuk pengolahan dan pemurman, pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan !UP;
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki !UP atau IPR.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 49
- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan;
- (2) !UP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati;
- (3) Mineral yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi;
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral yang tergali kepada Bupati.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 50
Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 51
Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada didaerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 52
- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah dan masvarakat.
'
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 53
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 54
Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 55
- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral kepada Bupati, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 56
- (1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, Badan Usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha Swasta /Nasional;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu
Umum
BAB VI - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 57
WPR ditetapkan berdasar kriteria, antara lain:
- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/ atau diantara tepi dan tepi sungai;
11-··
'
- b. Mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. Endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- g. Tidak tumpang tindih dengan WIUP dan WPN; dan/atau
- h. Merupakan kawasan peruntukkan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
BAB VI - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 58
- ( 1) Dalam menetapkan WPR, diwajibkan melakukan pengumuman mengenai rencana penetapan WPR, kepada masyarakat secara terbuka;
- (2) Pengumuman rencana penetapan WPR dilakukan oleh Bupati;
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah, dinas dan/ atau media masa.
BAB VI - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 59
- (1) Penetapan WPR dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR;
- (3) WPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Menteri dan Gubemur;
- (4) Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi yang bersangkutan;
- (5) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten untuk memperoleh pertimbangan.
'
BAB VI - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 60
Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:
- a. Pertambangan mineral logam;
- b. Pertambangan mineral bukan logam;
- c. Pertambangan batuan.
BAB VI - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 61
- (1) Usaha Pertambangan Rakyat dilarang pada wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum, tempat-tempat kuburan, wilayah yang dianggap suci, tempat wilayah usaha pertarnbangan mineral lain dan atau tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan rakyat harus
BAB VI - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 62
- (1) WIPR diberikan
BAB VI - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 63
- (1) IPR diberikan dengan
BAB VI - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 65
- (1) IPR diberikan untuk 1 {satu) jenis mineral logam disertai dengan basil uji laboratorium yang terakreditasi dalam 1 (satu) WIPR;
- (2) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) yang menemukan mineral lain didalam WIPR yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya;
- (3) Pemegang IPR yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IPR barn kepada Bupati;
- (4) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan terse but;
- (5) Pemegang IPR yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain;
- (6) IPR untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.
'
Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemegang IPR
BAB VI - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 66
Pemegang IPR berhak :
- a. Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah; dan
- b. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VI - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 67
Pemegang IPR wajib :
- a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
- d. Membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kepulauan Sangihe.
BAB VI - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 68
- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan;
- (2) Persyaratan teknis pertambangan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 69
- ( 1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan dibidang pengusahaan, teknologi pertambangan serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat;
'
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :
- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Pengelolaan lingkungan hidup; dan
- c. Pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten wajib mengangkat pejabat fungsional Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (4) Pemerintah Kabupaten mencatat hasil produski dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkan secara berkala kepada Gubemur dan Menteri.
BAB VII - PENCIUTAN WILAYAH !ZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 70
- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP;
- (2) Penciutan atau pengembalian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus menyerahkan :
- a. Laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
- b. Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
- c. Tanda bukti pembayaran kewajiban keuangan;
- d. Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir;
- e. Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penciutan atau pengembalian wilayah diatur dalam peraturan bupati.
'
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BAB VIII - PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 71
- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi :
- a. Keadaan kahar;
- b. Keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
- c. Apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan diwilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak mengurangi masa berkalu IUP;
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati;
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang atau dilakukan
BAB VIII - PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 72
- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun;
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati;
- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menenma laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
'
BAB VIII - PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 73
- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku;
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku;
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
BAB IX - BERAKHIRNY A IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 74
IUP dan IPR berakhir karena :
- a. Dikembalikan;
- b. Dicabut; dan
- c. Habis masa berlakunya.
BAB IX - BERAKHIRNY A IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 75
- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR-nya dengan pemyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yangjelas;
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.
BAB IX - BERAKHIRNY A IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 76
IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila :
- a. Pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah; atau
3. IID IDD
'
BAB IX - BERAKHIRNY A IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 77
Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IPR tersebut berakhir.
BAB IX - BERAKHIRNY A IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 78
- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan dicabut atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikembalikan kepada Bupati melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (2) WIUP atau WIPR yang IUP-nya atau IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada Badan Usaha, Koperasi atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - BERAKHIRNY A IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 79
Apabila IUP a tau IPR berakhir, pemegang IUP a tau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
BABX USAHA JASA PERTAMBANGAN
BAB IX - BERAKHIRNY A IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 80
- ( 1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/ a tau Nasional;
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia;
- (3) Khusus perusahaan jasa pertambangan nasional dan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia harus memperoleh persetujuan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (4) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi :
- a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan dibidang:
1. Penyelidikan Umum;
'
3. Studi kelayakan;
4. Konstruksi pertambangan;
5. Pengangkutan;
6. Lingkungan pertambangan;
7. Pascatambang dan reklamasi; dan/ atau
8. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan dibidang:
1. Penambangan; atau
2. Pengolahan dan pemumian.
BAB IX - BERAKHIRNY A IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 81
- ( 1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP;
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.
BAB IX - BERAKHIRNY A IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 82
- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan diwilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati;
- (2) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
- a. Tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis diwilayah tersebut; atau
- b. Tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/ mampu.
BAB XI - PENDAPATAN
Pasal 83
Pemegang IUP atau IPR wajib membayar Pendapatan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
BAB XII - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 84
- (1) Hak atas WIUP atau WIPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi;
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
BAB XII - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 85
Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah pada tanah yang diusahakan atau dimanfaatkan.
BAB XII - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 86
- (1) Pemegang IUP atau IPR sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IPR.
BAB XII - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 87
Pemegang IUP atau IPR yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
'
BAB XII - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 88
Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.
Bagian Kesatu
Pembinaan
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKt ... T
Pasal 89
- ( 1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
- a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan; dan
- d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan dibidang mineral.
- (3) Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Bagian Kedua
Pengawasan
Paragraf 1 Umum
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKt ... T
Pasal 90
- ( 1) Bupati melakukan pengawasan . terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKt ... T
Pasal 91
- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, antara lain berupa:
- a. Teknis pertambangan;
- b. Pemasaran;
- c. Keuangan;
- d. Pengolahan data mineral;
- e. Konservasi sumber daya mineral;
- f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. Kesehatan operasi pertambangan;
- h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
1. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- J. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
1. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. Kegiatan-kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. Pengelolaan IUP atau IPR; dan
- o. Jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf 1 dilakukan oleh Inspektur Tambang yang diangkat / ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (3) Dalam hal belum mempunyai inspektur tambang, pelaksanaan pengawasan melalui penugasan oleh Kepala Inspektur Tambang atau Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKt ... T
Pasal 92
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan IUP dan IPR diatur dengan peraturan Bupati.
Paragraf 2
Pengawasan Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKt ... T
Pasal 93
- (1) Pengawasan pengelolaan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat
- (1) huruf rt, meliputi antara lain:
- a. Prosedur perizinan, meliputi eksplorasi dan operasi produksi;
- (2) Pengawasan pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain tahap penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan;
- (3) Pengawasan pelaksanaan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain konstruksi, operasi produksi, pengolahan dan pemurruan, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;
- (4) Pengawasan pengelolaan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKt ... T
Pasal 94
- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)meliputi antara lain:
- a. Administrasi/ tata laksana; dan
- b. Operasional.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKt ... T
Pasal 95
- ( 1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR;
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh :
- a. Pemegang IUP, yang WIUP-nya berada pada wilayah Kabupaten dan operasi produksi kegiatannya berada diwilayah Kabupaten dan/ atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- b. Pemegang IPR, yang WIUPR-nya berada pada wilayah Kabupaten dan operasi produksi kegiatannya berada diwilayah Kabupaten dan/ atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKt ... T
Pasal 96
- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat dilakukan secara administratif dan operasional;
- (2) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
- a. Evaluasi laporan perencanaan kegiatan usaha pertambangan;
- (2) Pengawasan pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . huruf a meliputi antara lain tahap penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan;
- (3) Pengawasan pelaksanaan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi antara lain konstruksi, operasi produksi, pengolahan dan pemurruan, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;
- (4) Pengawasan pengelolaan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)meliputi antara lain:
- a. Administrasi/ tata laksana; dan
- b. Operasional.
- ( 1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR;
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh :
- a. Pemegang IUP, yang WIUP-nya berada pada wilayah Kabupaten dan operasi produksi kegiatannya berada diwilayah Kabupaten dan/ atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- b. Pemegang IPR, yang WIUPR-nya berada pada wilayah Kabupaten dan operasi produksi kegiatannya berada diwilayah Kabupaten dan/ atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.
Pasal96
- ( 1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat dilakukan secara administratif dan operasional;
- (2) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
- a. Evaluasi laporan perencanaan kegiatan usaha pertambangan;
- (3) Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan langsung seluruh kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKt ... T
Pasal 97
Pemegang IUP dan pemegang IPR wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) bulan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) kepada Bupati, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri dan Gubemur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
Paragraf 3 Inspektur Tambang
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKt ... T
Pasal 98
- (1) Inspektur Tambang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan pengujian dan wajib menyampaikan laporannya kepada Kepala Inspektur Tambang;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang mempunyai kewenangan :
- a. Memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
- b. Menghentikan atau menutup untuk sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral apabila kegiatan dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. Mengusulkan penutupan secara tetap sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral apabila kegiatan dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan kepada Kepala Inspektur Tambang.
- (3) Inspektur Tambang melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan melalui:
- a. Evaluasi terhadap laporan berkala dan/ a tau sewaktu-waktu;
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu;
- c. Penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program kegiatan.
- (4) Untuk diangkat menjadi Inspektur Tambang harus memenuhi
Bagian Ketiga Perlindungan Masyarakat
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKt ... T
Pasal 99
- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
- a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ## BAB XIV PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKt ... T
Pasal 100
- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar WIUP;
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat setempat;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk diteruskan kepada pemegang IUP;
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat disekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan;
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan;
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya
\_(:..,. -----·""" ... ,-.!.!:'."•
.: •• , ••
i,. ••••• ,
...
•
·'" :.
;f":;
,·
•.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKt ... T
Pasal 101
Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKt ... T
Pasal 102
Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKt ... T
Pasal 103
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaaan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu
Umum
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 104
- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang;
- (2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan;
- (3) Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan;
- (4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud ayat { 1), ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hid up pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja serta konservasi mineral.
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 105
Prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) meliputi antara lain:
- a. Perlindungan terhadap kualitas air, permukaan, pertambangan mineral, air laut dan tanah serta udara sesuai dengan standard baku mutu lingkungan;
- b. Perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. Stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (man-made structure) lainnya;
- d. Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukkannya; dan
- e. Menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat.
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 106
Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) meliputi antara lain:
- a. Perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan
- b. Perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja.
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 107
Prinsip-prinsip konservasi mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) meliputi antara lain:
- a. Penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengelolaan yang ef ektif dan efisien;
- b. Pengelolaan dan/ atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan;
- c. Pendapatan sumber daya cadangan mineral yang tidak tertambang ( yang tidak mineable ) serta sisa pengelolaan atau pemumian.
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 108
- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP operasi produksi;
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun oleh pemegang IUP Eksplorasi
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 109
- ( 1) Rencana reklamasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 108, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan;
- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari lima tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tam bang;
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi antara lain :
- a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah tambang;
- b. Rencana pembukaan tambang;
- c. Program reklamasi;dan
- d. Rencana biaya reklamasi.
Bagian Ketiga Rencana Pascatambang
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 110
- (1) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, meliputi antara lain :
- a. Profil wilayah;
- b. Deskripsi kegiatan pertambangan ;
- c. Rona lingkungan akhir lahan pascatambang;
- d. Kriteria kebersihan;
- e. Program pascatambang;
- f. Organisasi; dan
- (2) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konsultasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat.
Bagi.an Keempat Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 111
- ( 1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana reklamasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) · hari kerja sejak menerima rencana reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi;
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan, reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 112
- (1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas 1 (satu) atau lebih hal-hal sebagai berikut :
- a. Sistem penambangan;
- b. Tingkat produksi;
- c. Umur tambang;
- d. Tata guna lahan,dan
- e. AMDAL atau UKL atau dokumen pengelolaan lingkungan.
- (2) Pengajuan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya;
- (3) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas perubahan rencana reklamasi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima perubahan rencana, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan reklamasi.
Bagian Kelima
Penilaian dan Persetujuan Rencana Pascatambang
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 113
- (1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana pascatambang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempumaan rencana pascatambang.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu paling lam bat 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempumaan, rencana pascatambang yang diajukan dianggap disetujui.
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 114
- ( 1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi;
- (2) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari keria sejak menerima perubahan rencana pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempumaan perubahan rencana pascatambang;
- (3) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disetujui 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan pascatambang.
Bagian Keenam
Pelaksanaan dan Pelaporan
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 115
- ( 1) Pemegang IUP a tau IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan pascatambang yang telah mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dipimpin oleh seorang Kepala Teknik Tambang;
- (3) Kepala Teknik Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menunjuk dan mengangkat petugas reklamasi dan pascatambang yang
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 116
- (1) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang;
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui.
Bagian Ketujuh Pelaksanaan dan Pelaporan Reklamasi
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 117
- ( 1) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan;
- (2) Lahan terganggu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang yang tidak digunakan lagi;
- (3) Lahan yang tidak digunakan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lahan yang ditinggalkan sementara dan/ atau permanen;
- (4) Lahan diluar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain:
- a. Timbunan tanah penutup;
- b. Timbunan bahan baku/ produk;
- c. Jalan transportasi;
- d. Pabrik/instansi pengolahan pemurnian;
- e. Kantor perumahan dan/ atau;
- f. Pelabuhan.
- (5) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (6) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dinyatakan sesuai apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi.
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 118
Dalam hal pelaksanaan reklamasi terdapat dalam kawasan hutan, maka perencanaan dan pelaksanaan reklamasinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 119
Pemegang IUP dan IPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi 1 (satu) tahun kepada Bupati, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Bagian Kedelapan Pelaksanaan dan Pelaporan Pascatambang
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 120
- (1) Pelaksanaan pascatambang untuk pemegang IUP wajib dilakukan setelah sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan di dalam dan/ atau diluar WIUP berakhir;
- (2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah disetujui pemegang IUP wajib melaksanakan pascatambang pada lahan terganggu;
- (3) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh ) hari kerja setelah kegiatan pertambangan berakhir;
- (4) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (3) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan pascatambang.
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 121
Pemegang IUP atau IPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Bagian Kesembilan Jaminan
Paragraf 1
Um um
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 122
- ( 1) Pemegang IUP atau IPR wajib menyediakan jamman Reklamasi dan Jaminan Pascatambang sesuai dengan perhitungan Rencana Biaya Reklamasi dan perhitungan rencana biaya Pascatambang yang telah mendapat persetujuan Bupati;
•
- (2) Jaminan reklamasi dan jamman pascatambang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib ditempatkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah jadwal yang ditentukan.
Paragraf 2 J aminan Reklamasi
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 123
Pemegang IUP dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk :
- a. Deposito Berjangka;
- b. Bank Garansi Asuransi; at.au
- c. Cadangan Akuntansi (Accouting Reserve).
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 124
- (1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 harus "menutup" seluruh biaya pelaksanaan reklamasi;
- (2) Biaya pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 125
- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 126
Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan atau pelepasan dana jaminan reklamasi kepada Bupati.
Paragraf 3 Jaminan pascatambang
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 127
Jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk Deposito Berjangka.
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 128
- (1) Jaminan pascatambang harus menutup seluruh biaya pelaksanaan pascatambang;
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 129
- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan pascatambang
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 130
Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan dana jaminan pascatambang kepada Bupati.
•
Bagian Kesepuluh Reklamasi dan Pascatambang Bagi Pemegang IPR
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 131
- ( 1) Pemegang IPR wajib melaksanakan reklamasi pascatambang;
- (2) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang bagipemegang IPR.
Bagian Kesebelas Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 132
- ( 1) Pemegang IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang;
- (2) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan pascatambang bagi pemegang IPR.
Bagian Kesebelas Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 133
- ( 1) Pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan oleh Bupati;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan Bupati menugaskan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan/ atau Inspektur Tam bang;
- (3) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan/ atau Inspektur Tam bang dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.
Bagian Keduabelas Penyerahan Lahan Pascatambang
BAB XV - REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Pasal 134
- ( 1) Pemegang IUP yang telah melaksanakan reklamasi atau pascatambang dapat menyerahkan lahan yang telah direklamasi atau lahan pascatambang pada Bupati;
- (2) Dalam hal lahan pascatambang yang telah diserahkan masih memerlukan pemeliharaan dan/ atau pemantauan jangka panjang, Bupati memerintahkan kepada pemegang IUP untuk menempatkan amanah
PENYIDIKA.N
BAB XVI - PENYIDIKA.N
Pasal 135
- (1) Selain Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan pertambangan mineral;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwewenang;
- (3) Wewenang pejabat yang dimaksud adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan pertambangan mineral agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan pertambangan mineral terse but;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan pertambangan mineral;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan pertambangan mineral;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan pertambangan mineral;
- g. Menyuruh berhenti dan/ a tau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawah;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pertambangan mineral;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana dibidang pengelolaan pertambangan mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyelidikan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun-1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Bagian Kesatu Sanksi Administratif
BAB XVII - SANKS! - SANKS!
Pasal 136
Bupati mengenakan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 48 ayat (2), Pasal 50, Pasal 51, pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 (1), Pasal 68 ayat ( 1), dan Pasal 69 ayat ( 1).
BAB XVII - SANKS! - SANKS!
Pasal 137
- ( 1) Peringatan tertulis diberikan kepada pemegang IUP atau IPR apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
BAB XVII - SANKS! - SANKS!
Pasal 138
Pemegang IUP dan IPR setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 tetap melakukan pengulangan pelanggaran, Bupati menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan penambangan.
BAB XVII - SANKS! - SANKS!
Pasal 139
Bupati dapat mencabut perizinan usaha pertambangan apabila pemegang IUP atau IPR setelah diberikan terguran tertulis dan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dalamjangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya penghentian sebagian atau seluruh kegiatan tidak memperbaiki kesalahannya atau memenuhi
•
Bagian Kedua
Sanksi Pidana
BAB XVII - SANKS! - SANKS!
Pasal 140
Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1),Pasal 22 ayat (3), pasal 33 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
BAB XVII - SANKS! - SANKS!
Pasal 141
Pemegang IUP atau IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 67 huruf c dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
BAB XVII - SANKS! - SANKS!
Pasal 142
- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dipidana dengan pidana paling kurungan lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).
BAB XVII - SANKS! - SANKS!
Pasal 143
Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau izin dipidana dengan penjara paling lama 10 (tahun) dan didenda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
BAB XVII - SANKS! - SANKS!
Pasal 144
Setiap orang yang merintangi atau menganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
•
BAB XVII - SANKS! - SANKS!
Pasal 145
- (1) Dalarn hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalarn Bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pernberatan ditarnbah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan;
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksudkan pada ayat ( 1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. Pencabutan izin usaha; dan/ a tau
- b. Pencabutan status badan hukum.
BAB XVII - SANKS! - SANKS!
Pasal 146
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Pasal 141, Pasal 14 2, Pasal 143 dan Pasal 144 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
- a. Perarnpasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perarnpasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
BAB XVII - SANKS! - SANKS!
Pasal 147
Setiap orang yang mengeluarkan 'IUP atau IPR yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 148
Kuasa Pertarnbangan (KP), Surat Izin Pertarnbangan Daerah (SIPD) dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) yang diberikan ## BAB XIX KETENTUANPENUTUP
BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 149
Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati.
BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 150
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ..

Penetapan: Ditetapkan di Tahuna Pada tanggal, 3e&gt; hsembe1: 2011

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Penetapan: Diundangkan di Tahuna Pada tanggal, 30 hsember 2911 Plt. SEKREf ARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, c::::-= � - , ## MAURITS BERHANDUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE .. •
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR:
## TENTANG
·r TAHUN 2011
## PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terak.hir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan Pemerintah yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
Rincian urusan Pemerintah telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
Dalam
PENJELASAN
Pasal 1
s / d Pasal 150 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33
ayat 3 UUD RI Tahun 1945 menegaskan bahwa Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Mengingat mineral sebagai kekayaan alam yang terkandung dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 ten tang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka perlu melakukan penataan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. ## II. PASAL DEMI PASAL Peraturan Daerah ini terdiri dari XIX (sembilan belas) Bab dan 150 (seratus lima puluh) Pasal.