PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 1 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)PADA DINAS DAN BADAN DAERAH PROVINSI JAMBI (berlaku 2 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
1
GUBERNUR JAMBI PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)PADA DINAS DAN BADAN DAERAH PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Pemerintah Provinsi Jambi, bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja UPTD, keberadaan UPTD sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun dilakukan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh tim evaluasi UPTD/B lingkup Pemerintah Provinsi Jambi perlu dilakukan perubahan struktur organisasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang ..... 2
Menetapkan :
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Unangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinis Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS DAN BADAN DAERAH PROVINSI JAMBI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 1) diubah sebagai berikut :
- a. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Provinsi Jambi;
b. Peraturan....3
- c. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Provinsi Jambi Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Provinsi Jambi.
- d. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Provinsi Jambi Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Provinsi Jambi diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan dalam Pasal 2 angka 3 huruf b, angka 4 huruf , angka 9 huruf a dan huruf b dan angka 11 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD dan UPTB pada :
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu :
- a. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Jambi; b. Balai Pelayanan Kemetrologian Provinsi Jambi.
2. Dinas Kehutanan, yaitu :
4. -Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Provinsi Jambi.
3. Dinas Pekerjaan Umum, yaitu :
- a. Balai Pengujian;
- b. Balai Peralatan dan Perbekalan (ALKAL);
4. Dinas Pendidikan, yaitu :
- a. Balai Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan ( BPKSDP) Provinsi Jambi;
- b. Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Provinsi Jambi;
5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, yaitu :
- a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Pembenihan Tanaman;
- b. Balai Perlindungan Tanaman dan Hortikultura;
- c. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian;
- d. Dihapus.
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu :
- a. Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Budi Luhur;
- c. Panti Sosial Wanita Karya dan Bina Remaja (PSW KBR) Harapan Mulya.
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu :
- a. Museum Siginjei;
- b. Taman Budaya Jambi;
- c. Museum Perjuangan Rakyat Jambi.
8. Dinas ....4
9. Dinas Kesehatan, yaitu :
- a. Balai Laboratorium Kesehatan Jambi;
- b. Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES).
10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu :
- a. Balai Pembibitan Ternak;
- b. Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kemavet.
10. Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu :
8. -Balai Benih Ikan Daerah.
11. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:
10. -Dihapus
12. Dinas Pendapatan, yaitu :
- a. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kota Jambi;
- b. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- d. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Batang Hari;
- f. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo;
- g. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo;
- h. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun;
- i. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin;
- j. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci;
13. Badan Lingkungan Hidup Daerah, yaitu :
23. -Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD dan UPTB pada :
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu :
- a. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Jambi; b. Balai Pelayanan Kemetrologian Provinsi Jambi.
2. Dinas Kehutanan, yaitu :
4. -Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Provinsi Jambi.
3. Dinas Pekerjaan Umum, yaitu :
- a. Balai Pengujian;
- b. Balai Peralatan dan Perbekalan (ALKAL);
4. Dinas Pendidikan, yaitu :
- a. Balai Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan ( BPKSDP) Provinsi Jambi;
- b. Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Provinsi Jambi;
5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, yaitu :
- a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Pembenihan Tanaman;
- b. Balai Perlindungan Tanaman dan Hortikultura;
- c. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian;
- d. Dihapus.
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu :
- a. Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Budi Luhur;
- c. Panti Sosial Wanita Karya dan Bina Remaja (PSW KBR) Harapan Mulya.
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu :
- a. Museum Siginjei;
- b. Taman Budaya Jambi;
- c. Museum Perjuangan Rakyat Jambi.
8. Dinas ....4
9. Dinas Kesehatan, yaitu :
- a. Balai Laboratorium Kesehatan Jambi;
- b. Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES).
10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu :
- a. Balai Pembibitan Ternak;
- b. Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kemavet.
10. Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu :
8. -Balai Benih Ikan Daerah.
11. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:
10. -Dihapus
12. Dinas Pendapatan, yaitu :
- a. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kota Jambi;
- b. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- d. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Batang Hari;
- f. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo;
- g. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo;
- h. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun;
- i. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin;
- j. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci;
13. Badan Lingkungan Hidup Daerah, yaitu :
23. -Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah.
Pasal 10
- (1) Balai Pengujian mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis, tertentu yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam bidang pelayanan jasa pengujian mutu air, mekanisme tanah, geologi dan bahan bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengujian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja kegiatan kelaboratoriuman dengan mengacu pada kebijakan mutu laboratorium;
- b. penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana laboratorium;
- c. pelayanan jasa pengujian;
- d. pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pengujian;
- e. pengoordinasian kegiatan kaji ulang manajemen laboratorium;
- f. pembinaan terhadap pengelolaan peralatan laboratorium;
- g. pembinaan terhadap pengelolaan SDM laboratorium;
- h. pelaksanaan kebijaksanaan yang berkaitan dengan jaminan mutu dan peningkatan profesionalisme laboratorium;
- i. pengoordinasian pelaksanaan operasional pengujian
Pasal 11
- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian, terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Dihapus;
- d. Dihapus;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Balai Pengujian sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi pada tanggal 2 Januari 2014

Penandatangan: GUBERNUR JAMBI H. HASAN BASRI AGUS

Penetapan: Diundangkan di Jambi pada tanggal 2 Januari 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd ## H. SYAHRASADDIN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 1
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran IV.a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga, Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

- (1) Balai ALKAL mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas PU dalam bidang pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengoperasian, pelayanan jasa, pengelolaan perbekalan dan logistik alat-alat berat dan alat-alat pendukung serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, program dan urusan rumah tangga Balai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai ALKAL mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Balai;
- b. pemberian pelayanan administrasi, kepegawaian, keuangan, program dan urusan rumah tangga Balai;
- c. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengoperasian alat-alat berat dan alat-alat pendukung;
- d. pelaksanaan pemberian pelayanan jasa alat-alat berat dan alat-alat pendukung;
- e. pelaksanaan pengelolaan logistik meliputi penyimpanan, pengamanan dan pendistribusian untuk penunjang operasional alatalat berat dan alat-alat pendukung;
- f. pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan Provinsi terkait dengan penggunaan alat-alat berat dan alat-alat pendukung dengan cara swakelola;
- g. pelaksanaan pengelolaan perbekalan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah dan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 4 Pasal yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C dan 13D sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Balai ALKAL, terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengelolaan Perbekalan;
- d. Seksi Pelayanan Teknis; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masingmasing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Struktur Organisasi Balai ALKAL sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 13A

## Kepala mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 13B

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, program, dan urusan rumah tangga Balai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan penyiapan program Balai;
- b. penyusunan program kegiatan Subbagian;
- c. pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan administrasi;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga dan perbekalan;
- g. penyusunan laporan secara berkala; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 13C

- (1) Seksi Pengelolaan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perbekalan, logistic pendukung peralatan dan distribusi perbekalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Perbekalan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kegiatan Seksi;
- b. pengelolaan perbekalan dan logistic pendukung peralatan meliputi penyimpanan, pengamanan dan pendistribusian;
- c. pelaksanaan pembuatan dan penyusunan laporan perbekalan dan logistik pendukung peralatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 13D

- (1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan layanan teknis peralatan dan perbekalan dibidang sarana dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kegiatan Seksi;
- b. penyiapan persediaan suku cadang dan perlengkapan lainnya serta pemeliharaan dan penyalurannya kepada pihak yang membutuhkan sesuai prosedur yang berlaku;
- c. pelaksanaan kegiatan rutin dalam perbaikan peralatan secara terjadwal;
- d. pelaksanaan pengadministrasian penggunaan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan serta hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan Provinsi terkait penggunaan alat-alat berat dan alat-alat pendukung dengan cara swakelola; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah dan diantara Pasal 14 dan Pasal 16 disisipkan 5 Pasal yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C, 14D, dan 14E sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 14

- (1) Balai Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan (BPKSDP) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di bidang pendidikan formal dan pendidikan non formal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan (BPKSDP) mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Balai;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, asset dan ketatausahaan;
- c. penyiapan bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Balai;
- d. penyusunan bahan pelaporan kegiatan Balai;
- e. penyusunan rencana kegiatan;
- f. pengembangan dan uji coba model program pendidikan nonformal;
- g. pendataan, bimbingan teknis dan standarisasi pendidikan nonformal;
- h. penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan;
- i. penigkatan dan pengembangan mutu sumber daya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. pelaksanaan dan penyediaan sarana dan prasarana;
- k. pelaksanaan pengembangan mutu sumber daya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pendidikan, peltihan dan pembelajaran; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


## Pasal 14A

- (1) Susunan Organisasi Balai Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan (BPKSDP), terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendidikan Formal;
- d. Seksi Pendidikan Nonformal; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masingmasing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPKSDP sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 14B

Kepala mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 14C

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, data, pelaporan, perlengkapan dan rumah tangga Balai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kegiatan Subbagian;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, asset dan ketatausahaan;
- c. penyiapan bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Balai;
- d. penyusunan bahan pelaporan kegiatan Balai; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 14D

- (1) Seksi Pendidikan Formal mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan program dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan formal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan Formal mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kegiatan Seksi;
- b. penyusunan rencana kegiatan;
- c. penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik;
- d. peningkatan dan pengembangan mutu sumberdaya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pelaksanaan dan penyediaan sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan pengembangan metode pembelajaran dan pelatihan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pendidikan, pelatihan dan pembelajaran; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 14E

- (1) Seksi Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan dibidang pendidikan Nonformal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kegiatan Seksi;
- b. pembelajaran, pelatihan dan pembibingan;
- c. pengkajian program pendidikan nonformal;
- d. pengembangan model pendidikan nonformal;
- e. peningkatan dan pengembangan mutu sumber daya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pendidikan Nonformal;
- g. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pendidikan nonformal;
- h. pelaksanaan standarisasi pendidikan nonformal; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah dan diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 5 Pasal yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, 15 D dan 15E sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 15

- (1) Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di bidang pengembangan, pembinaan, pelatihan, evaluasi kegiatan teknologi pendidikan dan pendayagunaan teknologi, informasi dan komunikasi untuk pendidikan serta sebagai pusat data pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Balai;
- b. penyusunan kebijakan teknis dibidang teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- c. pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, film dan multimedia;
- d. pengembangan dan pengelolaan jejaring dan web teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan, pendayagunaan, pelatihan dan penelitian teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- g. pelaksanaan kegiatan pendataan kependidikan yang ada di Provinsi Jambi;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 15A

- (1) Susunan Organisasi Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP), terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Teknologi Pembelajaran berbasis Radio, Televisi, Film dan Multimedia;
- d. Seksi Pengembangan Jejaring dan Web; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. (2)Sub Bagian .... 10
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masingmasing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Struktur Organisasi Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 15B

Kepala mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 15C

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, barang milik Negara, data, pelaporan, perlengkapan, ketatalaksanaan dan rumah tangga Balai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran Balai;
- b. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan kepegawaian;
- e. pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendataan dan publikasi pendidikan;
- g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan barang milik Negara;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan Balai; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 15D

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Pembelajaran Berbasis Radio, Televisi Film dan Multimedia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pengembangan dan pendayagunaan teknologi, fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, film dan multimedia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Teknologi Pembelajaran Berbasis Radio, Televisi, Film dan Multimedia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, film dan multimedia;
- b. pengembangan sistem pembelajaran berbasis radio, televisi, film dan multimedia;
- c. pelaksananaan analisis, perancangan, dan produksi program pembelajaran berbasis radio, televisi, film dan multimedia;
- d. pelaksanaan aplikasi dan pengendalian program pembelajaran berbasis radio, televisi, film dan multimedia;
- e. penyiaran dan pengendalian program pembelajaran berbasis radio, televisi, film dan multimedia;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, film dan multimedia;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, film dan multimedia;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, film dan multimedia
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 15E

- (1) Seksi Pengembangan Jejaring dan Web mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pengembangan, dan pengelolaan jejaring dan web serta fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan jejaring dan web teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan jejaring, dan web teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- b. pengkajian dan pengembangan jejaring, dan web teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- c. perancangan jejaring, dan web teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- d. pelaksanaan aplikasi dan pengendalian pembelajaran jejaring, dan web teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- e. pemeliharaan dan pengendalian jejaring, dan web teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan jejaring, dan web teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan jejaring, dan web teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan jejaring, dan web teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 40

- (1) Balai Pembibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal mutu genetik ternak, dan pelestarian plasma nutfah;

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pembibitan Ternak mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Balai;
- b. pelaksanaan operasional pembibitan;
- c. pelaksanaa kegiatan pembibitan berbagai jenis ternak dalam rangka penyediaan bibit ternak yang berkualitas tinggi (ternak unggul);
- d. pelaksanaan pemeliharaan ternak bull (pejantan unggul);
- e. pembuatan semen beku (untuk inseminasi buatan);
- f. pelaksanaan pendistribusian semen beku keseluruh Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi pengembangan ternak;
- h. pelaksanaan pengkajian dan analisis perkembangan masing-masing ternak;
- i. pelaksanaan kebijakan pembibitan ternak; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Ketentuan Pasal 41 diubah dan diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 Pasal yakni Pasal 41A, Pasal 41B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Balai Pembibitan Ternak, terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Struktur Organisasi Balai Pembibitan ternak sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 41A

Kepala mempunyai tugas :

- b. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- c. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 41B

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Balai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran Balai;
- b. pengelolaan inventarisasi dam ketatausahaan;
- c. penyusunan dan pembuatan laporan berkala;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan Balai; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 42

- (1) Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendiagnosa penyakit hewan, pemerikasaan bahan pangan asal hewan dan bahan non pangan asal hewan, menyiapkan bahan pemetaan penyakit dan menyediakan jasa pelayanan masyarakat dalam pemeriksaan laboratorium.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Balai;
- b. penyiapan standar pelayanan minimal dan pedoman teknis pemeriksaan;
- c. penerapan teknologi dalam pemeriksaaan laboratorium;
- d. penyiapan dan penyusunan kebutuhan sarana, bahan dan peralatan laboratorium;
- e. penyusunan rencana pengamatan penyakit hewan dan penyiapan bahan pembuatan peta penyakit;
- f. penyediaan jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan diagnose penyakit maupun yang berkaitan dengan uji kesmavet;
- g. penyusunan dan pembuatan laporan pelaksanaan pelaksanaan tugas hasil pelayanan jasa pemeriksaan;
- h. perumusan dan penyusunan pedoman pengawasan produk pangan asal hewan (PAH) dan hasil pangan hasil pangan asal hewan (HPAH);
- i. pembinaan dan pengawasan pangan asal hewan (PAH) dan hasil pangan asal hewan (HPAH);
- j. pengawasan dan pembinaan pangan asal hewan;
- k. penyusunan pedoman standar pelayanan minimal pengawasan rumah potong hewan (RPH), tempat pemotongan hewan (TPH), rumah potong hewan (RPH), tempat pemotongan hewan (TPH), rumah potong unggas (RPU), dan tempat pemotongan unggas (TPU) di daerah;
- l. penyusunan dan perumusan pedoman perlindungan kepada masyarakat dari hewan dan produknya yang secara langsung meupun tidak langsung menggagu kesehatan manusia;
- m. penyusunan dan perumusan standar pelayanan minimal penanganan kesejahteraan hewan dan perlindungan hewan;
- n. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Ketentuan Pasal 43 diubah dan diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 Pasal yakni Pasal 43A Pasal 43B Ketentuan Pasal 42 Pasal 4berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet, terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.


- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Struktur Organisasi Balai Pembibitan ternak sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 43A

Kepala mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 43B

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Balai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran Balai;
- b. pengelolaan inventarisasi dam ketatausahaan;
- c. penyusunan dan pembuatan laporan berkala;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan Balai; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Ketentuan Pasal 46 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 47 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 2 Januari 2014

GUBERNUR JAMBI


H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd

## H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 1

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2014

## TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)PADA DINAS DAN BADAN DAERAH PROVINSI JAMBI

## I. PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPTD) dilakukan sehubungan dengan dilaksanakannya Evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka Reformasi Birokrasi, dimana dalam reformasi birokrasi dituntut organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi.

Perubahan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil review ulang terhadap evaluasi UPTD Tahun 2012 yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Evaluasi ini dilaksanakan karena masih banyaknya Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan setelah di bentuk belum melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi secara maksimal, dimana masih banyak UPTD/B yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan.

## II. PENJELASAN PERUBAHAN

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 13A

Cukup Jelas

Pasal 13B

Cukup Jelas

Pasal 13C

Cukup Jelas

Pasal 13D

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 14A

Cukup Jelas

Pasal 14B

Cukup Jelas

Pasal 14C

Cukup Jelas

Pasal 14D

Cukup Jelas

Pasal 14E

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 15A

Cukup Jelas

Pasal 15B

Cukup Jelas

Pasal 15C

Cukup Jelas

Pasal 15D

Cukup Jelas

Pasal 15E

Cukup Jelas

Pasal 40

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 41A

Cukup Jelas

Pasal 41B

Cukup Jelas

Pasal 42

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 43A

Cukup Jelas

Pasal 43B

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 1

Cukup Jelas

Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS DAN BADAN DAERAH PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PERALATAN DAN PERBEKALAN (ALKAL) DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAMBI


GUBERNUR JAMBI


H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS DAN BADAN DAERAH PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA PENDIDIKAN (BPKSDP) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI


GUBERNUR JAMBI


H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS DAN BADAN DAERAH PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN (BTIKP) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI


GUBERNUR JAMBI


H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS DAN BADAN DAERAH PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMBIBITAN PETERNAKAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEAN PROVINSI JAMBI


GUBERNUR JAMBI


H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS DAN BADAN DAERAH PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAMBI


GUBERNUR JAMBI


H. HASAN BASRI AGUS