Unknown Unknown Nomor I Tahun 2017 tentang PENDELEGASIAN WEWENANO WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADD SATD PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ATAS NAMA WA~JKOTA DENQAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PRABUMULIH, - a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WAUltOTA PRABUMUUH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PRABU;vlULIH
NOMOR I TAHUN 2017
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANO WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADD SATD PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ATAS NAMA WA~JKOTA
DENQAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULIH,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 8atu Pintu menyatakan bahwa dalarn menyeleng!?arakan PISP oleh Kabupaten /Kcta, Bupati/Walikota memberikan Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan Pernerintah Kabupaterr/Kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupatenz Kota: ,
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Praburnulih Nornor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, maka Badan Penanaman Modal clan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa .berdasarkan per tirnban gan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dia tas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Atas Nama Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
r"'"
2. Undang-Undang Nornor 25 T'ahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 57 Tambahan Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Nornor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); ,
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2[,08 tentang Usaha Mikro kecil dan menengah (Letnba ra.n Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4866);
4. 5'. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tah un 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nornor 244, Tambarian Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentarig Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 1999 ten tang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor'3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusurian cian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pernerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tah un 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 201'2 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha
MENETAPKAN
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Repuhlik inoonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan can. Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lernbaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nornor 9);
14. Keputusan Presiden Nornor 90 Tahun 2005 tentang Kantor Perwakilan Peru sariaan Asing;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTA~G PENDELEGASIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZJNAN ATAS NAMA WAUKOTA.
Pasal 1
Dalam Peratu ran Walikota ini yang dimaksud dcngan :
1. Daerah adalah Kota Praburnulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabu mulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Praburnulih.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Praburnulih.
6. Dinas Penanaroan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Praburnulih.
7. Kepala Dinas Penariaman Modal dan Pelayarran Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perianaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Praburnulih.
8. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih. '.
9. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota ?rabumulih.
10. ~O. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ## BAB III
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasa13
- (1) Walikota rnendelegasikan wewenang kepada Kepala Dirias Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan atas nama Walikota.
,
- (2) Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagairriana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
1. Izin Prinsip Penanarnan Modal.
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
3. IzinPrinsip Perubahan Penanarnan Modal.
4. Izin Penggabungan Penanaman Modal.
5. Izin Usaha Penanaman Modal.
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
7. Izin Usaha Peru bahan Penanaman Modal.
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger).
9. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
10. lzin Reklame (8aliho) ;
11. Izin Cangguan (HO);
12. Surat Izirt Usaha Perdagangan (SlUP);
13. Tanda Oaftar Peru sa 11 aan (TDP);
14. Tanda Daftar Gudang (TDG);
15. Tanda Daftar Indu stri (TDI);
16. Izin Mendirikan Bangunan (JMB);
17. Izin Usah'a Jasa Konstruksi(lUJK);
18. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradiosional ( IUP2T);
19. Usaha Pusat Perbelanjaan ( IUPP);
20. Usaha Toko Modern \ LUTM );
21. 1zin Usaha Industri (IUI);
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
23. Pelayanan Adrninistrasi Pajak Bahan Mineral bukan Logam dan . Batuan;
24. Pelayanan Adrninistrasi Pajak Air Tanah;
25. Surat Izin Praktik (SIP) dokter Umumj Gigij Spesialis;
26. Surat Izi~ Praktik Perawat (SIPP);
27. Surat Izin Perawat C,igl (SIPG);
28. Surat lzin Perawat Anasthesi ~SIPAn);
29. Surat lzin Tenaga Gizi (SIP);
30. Surat Izin Bidan (SIPB):
31. Surat Izin Apoteker (SIPA);
32. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarrnasian (SIKTfK);
33. Surat lzin Praktik Sanitarian (SIP);
34. Surat lzin Refraksionis Optisienj Optometris (SlK);
35. Surat Izin Terapi Wicara (SIP);
36. Surat Izin Okupasi Terapis (SIK);
37. Surat Izin Fisioterapis (SIPF);
38. Surat lzin Radiograter (SIK);
39. Izin dan Penyelenggaraan Praktik AhETeknologi Laboratorium Medik (SIP ALM);
40. Izin Apotek;
41. Izin Apotek Rakyat;
42. Izin Pedagang Eceran Obat;
43. Izin Optikal ;
44. Izin Operasional Klinik (Umum, Klinik Spesialis dan Klinik Kecantikan);
45. Izin Tukang Gigi;
- (3) Untuk Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) khusus untuk Izin Reklame (Baliho),Izin Usaha Pusat PerbelanjaanJIUPP, Izin Usaha Toko Modern/IUTM, Ruko dan Mal] harus mendapatkan persetujuan Walikota dan Perizinan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-fYfSP);
48. (4)Dalam rangka mempercepat proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendelegasikan sebagian wewenang kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Klausul Daftar Ulang.
49. (5)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
BABIV
TIMTEKNIS
Pasa14
Pasal 3
- (2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota ## BAB VI
KETENTUANLAlf\;-LAIN
Pasa16
- (1) Selain kewenangan se bagaimaria dimaksud dalam Pasal 3, Kep ala, DPMPTSP berwenang mengeluarkan surat pencabutan perizinan.
- (2) Pencabu tan Perizinan sebagaimana dimakaud pada ayat (1) , diberlakukan apabila :
- a. pelaksanaan Periz.in ari yang telah dikeluarkan tidak se su.ai dan / at au menyalahi keteptuan yang telah dir.et.a.pk ari;
- b. telah diberikari teguran secara tertulis dari S'at'uarr Kerja Per arrglcat Daerah (SKPD) sebariyak 3 (tiga) kali berturu tturut melalui surat teguran per-tam.a, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dalarn tenggan.g we.kt'u 3x24 jam;
- c. apabila peringatan sebagaiInana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan oleh pemegang izin, maka Kepala Dirras Penanarnan Modal clan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merigeluar kari Sural Peringatan Terakrrir. Apabila masih tidak diindahkan oleh pernegarig izm, Kepala Drnas Perrarrarnari Modal dan Pelayarrari Terpadu Satu Pintu mengeluarkan surat pembatalan dan/ atau pcncabu tan Perizinan setelah ada rekotn enclaei dari SKPD Teknis terkait.
BABVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal'1
:?ada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka:
- l . Peraturan Walikota Nornor 25 Tahun 20] 5 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Kepada Kepala Badan Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizirian dan Non Perizinan Atas Nama Walikota;
2. Peraturan Walikota Nornor 55 Tahun 2015 ten tang Perubahar:at2.~-3 Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 25 'Fahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Kepada Kepala Badan Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Atas Nama Walikota; .
- "3. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peridelegasian Wewenang Walikota kepad a Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan Bidang Penanaman Modal Atas Nama Walikota;
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasa18
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar Setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannva dalam Berita Daerah Kota Prabumullih.

Penetapan: Ditetapkan di Praburnulih pada tanggal "l ~rl' 2017

Penetapan: Diundangkan di Prabumulih pada tanggal '1. ~"*"'\MI't""'\' 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KCTA PRABUMULIH, H. DJOHARUDDIN AINI BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR :J..