PERATURAN BUPATI MA Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pcnetapan Unclang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pcmbentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44,Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3292); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nornor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndarigUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4150); S. Undang-Undang ... 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Sadan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lcrnbarun Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 teruang Kcscjahtcraun Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. I J. Pcraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1985 ten tang Perusahaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331); 10. JS. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 17. Peraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4593); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pu sat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinusi Pcrumggula ngan Kerniskirian; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Sintang Nomor l); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2011 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 25); (berlaku 9 Februari 2012)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENT ANG
PEDOMAN PELAI{SANAAN PROGRAl'VI BERAS UNTUK RUM.AH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN SINTANG ·· TAHON 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dalam upaya mcngurangi bcban pengeluaran. dan memenuhi scbagian kcbutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, dalam pelaksanaannya efcktif', efisien , sinergi dan tepat sasaran, untuk itu perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2012;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;
3. Mengingat I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pcnetapan Unclang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pcmbentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44,Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3292);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nornor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndarigUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4150);
S. Undang-Undang ...
'
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Sadan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lcrnbarun Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 teruang Kcscjahtcraun Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. I J. Pcraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1985 ten tang Perusahaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
10. JS. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pu sat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinusi Pcrumggula ngan Kerniskirian;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Sintang Nomor l);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2011 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 25);
MEMUTUSKAN :
.1enetapkan PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA
MJSK.lN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012
00052
l!!!!!!!!
�
"""""'-
�
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud Peraturan Bupati ini adalah mengatur Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2012.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan peraturan ini adalah dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan, pengorgani susiun , mcka nisrnc pcrcncunuan clan pclaksunaan, pengendalian dan pelaporan serta sosralisa si Program Beras Untuk Rumuh Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2012, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
- (1) Mualan mutcri yang diatur dulam pcraturan ini meliputi:
- a. tujuan dan sasaran Program Beras Untuk Keluarga Miskin;
- b. pengelolaan dan pengorganisasian;
- c. mekanisme perencanaan dan pelaksanaan;
- d. pengendalian dan pelaporan;
- e. sosialisasi.
·
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai substansi muatan materi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Pcraturan ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BABIV

## PELAKSANMN PROGRAM RASKIN

## Pasal5

Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sintang Tahun 2012 . mengacu kepada Pedoman Umum Raskin 2012, Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Program Raskin Kalimantan Barat 2012 dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Raskin Kabuputcn Sin tang Tahun 2012.

## BABV KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal6

Sebelum berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 2 Tahun 2011 lcntang Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2011 masih berlaku sampai dengan 8 Februari 2012.

## BAB VI PENUTUP

## Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2011, dicabut dan dinyalakan tidak bcrlaku.

Peraturan Bupati ini berlaku pada Tanggal 9 Februari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 9 Februari 2012


Diunciangkan di Sintang pada tanggal 9 Februari 2012

� SEKR � ARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, {


SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 5

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

: 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

TENTANG

: PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 .

## PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN SINTANG TAHON 2012

## BAB I

## PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan simultan oleh pemerintah bersama masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari 3 kluster: Kluster I bantuan dan perlindungan sosial yaitu Program Raskin, Jamkesmas, PKH, Beasiswa Siswa Miskin. Kluster II pemberdayaan masyarakat dengan program PNPM Mandiri dan kluster III pernberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun sampai dengan sekarang jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) masih cukup banyak, sehingga masih menjadi prioritas I dalam Rencana Kerja Pemerintah 2010 (Pcrpres No. 21 tahun 2009).

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh gubemur dan tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh bupati/walikota masing-masing.

Dalam rangka perbaikan pclaksanaan program Raskin dilakukan kerjasarna pcneli tian oleh 4 perguruan tinggi untuk melakukan Kajian Kontribusi Raskin dalam Pcng&lt;.:luaran Rumah Tangga dan Pcmberdayaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam Pengelolaan Raskin di Titik Distribusi (TD) tahun 2009 .. .Salah satu kesimpulan dari hasil kajian menyebutkan bahwa, dislribusi Raskin yang dikelola Kelompok Masyarakat (Pokmas) dapat meningkatkan capaian kinerja 6 Tepat dan dapat menghemat biaya operasional distribusi Raskin dari TD kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-P � },: ________________ . e , , ·

�

Validasi Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak dapat dilaksanakan setiap tahun oleh BPS dan disisi lain ada dinamika jumlah masyarakat berpcnghasilan rcndah, rnaka di setiap dacrah terdapat Rumah Tangga Miskin (RTM) baru yang belum terdaftar sebagai RTS dan terdapat pula RTS yang meningkat menjadi Rumah Tangga Marnpu [tidak miskin) .. Dinamika. jumlah RTM tersebut di tingkat desa/kelurahan diakomodir melalui ' kebijakan lokal yang diputuskan dalam Musyawarah Desa (Mudes). Dinamika jumlah RTM dan hasil kajian Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Program Raskin, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Pedum Raskin tahun 2012.

..

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perbcrasun menginslruksikan rncntcri dan kepala lcmbaga pemerintah non deparlemen tertentu, sertu gubcrnur dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Di samping itu, program ini dimaksudkan un tuk meningkatkan akses masyarakat mi skin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Efektivitas Program Raskin 2012 dapat dicapai melalui koordinasi antar instansi/lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dun pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. Petunjuk Pelaksanaan Raskin 2012 ini merupakan pelaksanaan dari Pedoman Umum Raskin Pusat sebagai acuan koordinasi bagi para pelaksana program di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta seluruh pernangku kepentingan lainnya.

## 2. Tujuan clan Sasaran

## a. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

## b. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2012 di Kabupaten Sintang adalah berkurangnya beban pengeluaran 31.446 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 4.905.576 kg selama 11 bulan dengan harga tebus Rp 1.600 per kg netto di TD.

## 3. Pengertian dan Glossary

- a. BAST adalah Berita Acara Scrah Terirna Beras Raskin.
- b. DO adalah Delivery Order.
- c. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/ Kelurahan.
- d. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di\_ Desa/Kelurahan
- e. HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp 1.600/kg netto di TD.
- f. MBA-0 adalah Model Rckap BAST di tingkat Kecamatan.
- g. MilA-1 adalan Model Rckap MBA-0 di tingkat Kabupaten/Kota.
- h. MDA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.

1. MJ adalah Model Jaminan duri Kades/ Lu rah atas terhutangnya Pembayaran Raskin.
- J. SPA adaJah Surat Permintaan Alokasi.
- k. SPPB adalah Surat Perintah Penyerahan Barang.
- I. TT HP-Raskin adalah Model Tanda Terima uang hasil penjuaJan Raskin dari Pelaksaria Distribusi dibuat oleh Satker Raskin.
5. m.UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.

## BAB 11

## PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

## 1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kcgiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
- b. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pcngawasan secara mandiri.
- c. Part iaipat if, berrnaknamendorong masyarakat terutama RTS-PM Raskin berperan secara aktif daJam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.
- d. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

## 2. Pengorganicasran

Dalam rangka Pelaksanaan Program Raskin tahun 2012 dipandang perlu mengatur organisasi pelaksana program Raskin. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat Kabupaten sampai Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Penanggung jawab pelaksanaan program Raskin di provinsi adalah Gubcrn ur, di J&lt;abupatcn/Kota adnlah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Carnal dan di Desa/ Kcl urahan adalah Kepala Desa/ Lurah.

## a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Bupati Sintang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sintang dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut :

## 1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang adalah pelaksana program Raskin di Kabupaten Sintang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sin tang.

## 2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat tcntang pelaksanaan Program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.

## 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan dan penganggaran program Raskin di Sin tang. Ka bu paten
- b) Penetapan Pagu Raskin Data RTS-PM
- c) Pelak sanaan ver ifikaai data RTS-PM
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Sintang.
- e) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi program Raskin di Kabupaten Sintang.
- f) Perencanaan Distribusi Raskin.
- g) Pcnyelesaian Administrasi dan HPB Raskin.
- h) Pcrnantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kecamatan, Desa/ Kelurahan.
- i) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan.
- j) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.

## 4) St ru lrt.ur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sin tang

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang terdiri dari Penanggung Jawab, Pengarah, Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan beberapa koordinator bidang antara lain Bidang Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduaan Masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten Sintang antara lain Setda, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pernberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalarn ketahanan pangan, Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

## b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab alas Pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dcngan mcmbentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut :

## 11 Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah Pelaksana Program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## 2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di wilayahnya serta melaporkan hasilnya kepacla Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang.

## 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan distribusi program Raskin di Kecamatan.
- b) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
- c) Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan.
- d) Pcnycdiaun dan distribusi Raskin.
- e) Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.
6. D Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan.
7. di Raskin Distribusi pelaksanaan g) Pembinaan terhadap Desa/ Kelurahan. ·
- h) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang.

## 41 Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin di Kecamatan terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa bidang antara lain Bidang Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Distribusi, Monitoring dan Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin kecamatan terdiri dari unsurunsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Sekretaris Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan dan Satker Raskin dan pihak terkait yang dipandang pcrlu.

c.Pelaksana ...

## c, Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dengan memilih dan menetapkan salah satu dari (3) alternatif pelaksanaan distribusi Raskin, yaitu :

- 1) Kelompok Kerja (Pokja)
- 2) Warung Desa (Wardes)
- 3) Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Pemberitukan Pokmas dan Warung Desa diatur dalam Pedoman Teknis tcrscridiri yang merupakan bagiun tidak terpisahkan dari Pedum dan Juklak Raskin.

## a) Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

## b) Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Raskin, mencrima uang pembayaran HPB serta menyclesaikan adrninistrasi Raskin.

## c) Fungsi

- (1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker di Titik Distribusi.
- (2) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
- (3) Penerimaan HPB mcnyetorkan ke Raskin rekening dari RTS-PM Bank yang secara ditunjuk tunai dan Divre/Sub Div re/ Kansilog Perurn Bu log a Lau menyeior langsung secara tunai kepada Satker Raskin.
- (4) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Serita Acara Serah terima (BAST) dan Daftar Beras sesuai model DPM-2.
- (5) Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM Raskin.

## d. Satker Raskin

## I) Kedudukan

Sat kcr Raskin berkcdudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingka tannya.

## 2) Tugas

Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima/ menolak, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Distribusi, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB Raskin serta menyetorkan HPD apabila dibayar tunai,

## 3) Fungsi

- a) Pemeriksaan dan pencrimaan/penolakan Raskin dari Gudang Bu log.

- b) Pengantaran dan,penyerahan Raskin ke Pelaksana Distribusi di TD.
- c) Penggantian Raskin yang tidak memenuhi standar (mutunya kurang baik).
- d) Penerimaan HPB Raskin uang HPB atau bukti setor bank dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke Rekening HPB Bulog.
- e) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/ kuitansi dan Bukti Se tor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
- J) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum Bulog secara periodik setiap bulan.

## BAB III

## PEPJ!;NCANAliN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan Penganggaran Program Raskin 2012 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012. Khusus untuk program Raskin, proses perencanaan dan penganggarannya secara rinci di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

## A. Perencanaan

Kcgiatun pcrencanaan rneliputi pcnctapan Pagu Raskin dan RTS-PM Nasional hingga Desa/ Kelurahan.

## 1. Pagu Raskin

- a. Penetepan Pagu
- 1) Pagu Raskin Provinsi di tetapkan oleh Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Raskin Pusat.
- 2) Pagu Raskin Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Gubernur bcrdasarkan Pagu Raskin Nasional.
- 3) Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/ Kelurahan ditetapkan oleh Bupali/Walikota berdasarkan Pagu Raskin Provinsi.
- b. Pagu Raskin disuatu wilayah baik di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi yang tidak dapat di Distribusikan, tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.
- c. Pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2012 ma � a sisa pagu terse but tidak dapat didistribusikan pada tahun 2013.
- d. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS hasil PPLS-08 BPS. Kebijakan ini di Danai dari APBD masing-masing.

2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)
- a. Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTM yang terdaftar dalam PPLS-08 BPS sebagai RTS di Desa/ Keluarahan.
- b. Dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika RTM di Desa/ Kelurahan, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kola perlu melakukan MUDES/MUSKEL untuk menetapkan kebijakan Jokal:

�

- 1) Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS 08 BPS yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar Desa/ Kelurahan dapat diganti oleh RTM yang belum terdaftar dan dinilai tidak layak sebagai RTS. Sedangkan untuk RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggola rumah tangga) dapat digantikan RTM yang bclurn terdaftar dan dinilai layak.
- 2) Hasilnya verifikasi Mudes dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disyahkan oleh Camat.
- 3) Hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi Ka bu paten/ Kota.
- 4) RTM yang dinilai layak oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaterr/ Kola serta belum lerdaftar scbagai RTS hasil PPLS08 8l'S, maku dapal dibcrikan Raskin Ducruh yang bcr surnber dari APBD.
- 5) Perubahan jumlah RTS setiap Desa/ Kelurahan tidak diperbolehkan mengubah pagu wilayah setempat.

## 3. Penetapan Titik Distribusi (TD)

- a. TD bertempat di Desa/Kelurahan
- b. Lokasi TD dapat di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pcmcrintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog sctcrnpat.

## B .. Penganggaran

1. Anggaran Subsidi Raskin disediakan dalam D!PA APBN Tahun 2012.
2. Biaya operasional Raskin dari gudang Bulog sampai dengan TD menjadi langgung jawab Perum Bulog.
3. Biaya Operasional Raskin dari TD sampai ke RTS-PM Raskin menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Untuk mcningkatkan efektivitas penyaluran Raskin dari TD kepada RTS, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota berperan memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan Program Raskin.
5. Kegiatan Tim Koordinasi Raskin Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Pelaksanaan Distribusi Raskin dan Satker Raskin dibiayai dari APBD dan/ atau BOP Perum Bulog.

## BAB IV

## MEKANISME PELAKSANAAN

## A. Penycdiaan Beras

Perum Bulog berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan Inpres Perberasan yang berlaku.

## B, Rencana Distribusi

- Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota menyusun rencana distribusi yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga dan kebutuhan beras RTS-PM.

Penyediaan beras di setiap gudang Perum Bulog disesuaikan dengan rencana distribusi Raskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi Raskin dapat terjamin.

## C. Pola Penyaluran Rask.in

Penyaluran Raskin dapat dilakukan secara reguler melalui kelompok Kerja (Pokja) atau dengan cara lain melalui :

- 1.Warung Desa (Wardes)
- 2.Kelompok Masyarakat (Pokmas)
- 3.Padat Karya Raskin (Peluksanuunnya akan diatur kcrnudian)

## D. Pendistribusian Rask.in

1. Bupati/Walikota menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Kadivre/ Kasubdivre/ Kakansilog Perum Bulog bcrdasarkan Pagu Raskin dan rincian dimasing-masing Kecarnatan dan Desa/Kelurahan.
2. Berdasarkan SPA Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum Bulog mcncrbitkan SPPl3/DO bcras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/ Kclurahun kcpadu Sat.kcr Raskin.
3. Berdusurkun SPl'LI/DO, Sut kcr l � askin mcngarnbil bcras di gudang Perum Bulog, mengangkul dan rnenycrahkan kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD.
4. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker di TD.
5. Apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas beras Bulog, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi harus rncnolak dun mengembalikannya kepada Satker Raskin pada saat itu juga untuk diganti dengan kualitus yang sesuai.
6. Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin sebanyak 15 Kg/bulan. kepada RTS-PM
7. Apabila di TB jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-2008 BPS, maka Pelaksana Distribusi Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada RTM yang tidak terdaftar dalam DPM-1.
8. Apabila distribusi Raskin kepada RTS-PM tidak terdistribusikan kepada RTS-PM maka harus dikembalikan ke Perum Bulog untuk dikoreksi adrninistrasi penyalurannya.

9. Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTSPM maka harus dikembalikan ke Perum Bulog untuk dikoreksi adrnirristru si penyalurannya.

## E. Pembayaran HPB

- l. Pembayaran HPB Raskin. dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1.600,00/kg netto di TD.
2. Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin atau disetor langsung kc Rekening HPB Bulog melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi Raskin.
3. Atas pembayaran HPR Raskin tcrsebut, dibuatkan Tanda Terima Hasil Penjualan (TI-HP Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin. HPB Raskin yang disetor ke Bank oleh Pelaksana Distribusi Raskin harus disertai bukti setor asli dan TI-HP Raskin diberikan kepada Pelaksana Distribusi Raskin setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan.
4. Pelaksana Distribusi Raskin tidak diperkenankan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau Rekening HPB Bulog di Bank, apabila sampai clengan jadwal penyaluran HPB Raskin belum disetorkan maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota harus melakukan penagihan kepada pelaksana Distribusi Raskin.
5. Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin selanjutnya, maka Kepala Desa/Lurah menunjuk Pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.
6. PemerintahProvinsi/ Kabupaten/ Kata/ Kecamatan/ Desa/Kelurahan harus mcmbantu kclancaran pembayaran HPB Raskin atau dapat memberikan Liana tala11ga11 IJdgi RTS-PM y,1ng ridak marupu rncrubuyar tunai.

## BABV

## PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

## A. Pengendalian

## 1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya turgc; 6 Te put, yaitu Tepat Sasaran Pcnerima Manfaat, Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi.

- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM Raskin hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1.
- b. Tepat Jumlah: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 180 kg/RTS/ 12 bulan.
- c. Tepat Harga: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/Kg netto di TD.
- d. Tcpat Walrtu: Waktu pelaksanaan distribusi beras kcpada RTS-PM Raskin sesuai dengan rencana dislribusi.
- e. Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

- f. Tcpat Kualitas: Tcrpcnuhinya pcrsyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas bcras Bulog.

## 2. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan Evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan program Raskin dan permasalahannya.
- b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi,Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- c. Wukt u pclaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik scsuai dengan kebutuhan.
- d. Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam rapat Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempumaan program.
- e. Monitoring dan Eva!uasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.

## 3. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Program Raskin dilakukan secara fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 4. Pengaduan Masyarakat

- a. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dibawah koordinasi badan yang membidangi Pemberdayaan Musyuraknt dengan rnernbentuk sekretariat sebagai tempat pcngacluan.
- b. Pengelola UPM bertugas untuk menerirna, menyelesaikan, mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada instansi yang terkait untuk menindaklanjuti.
- c. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat UPM Pusat, Provinsi, Kabupa Len/ Kota.

## B. Pelaporan

- J. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Kabupaten/ Kota secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Tahunan-0 (LT-0).
2. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota.
3. Tim melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik secara triwulan sesuai model LT-1.
4. Tim Koordinusi Raskin Provinsi melaporkan Pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap triwulan scsuai model LT-2.

5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2012 dibuat oleh Tim Koordinasi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun.
6. Secara internal Sub Divre/Kansilog, melaporkan realisasi pelaksanaan distribusi Raskin secara mingguan kepada Kadivre setiap hari jum'at dan akhir bulan sesuai model ML-1. Divre mela porkan realisasi distribusi Raskin di wilayahnya secara mingguan setiap hari selasa kcpada Kantor Pusal Perum Bulog.
7. Perum Bulog melaporkan Pelaksanaan Pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

## BAB VI

## SOSIALISASI

Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan Program Raskin. Melalui Sosialisasi Program Raskin diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Raskin sehingga dapat mencapai target 6 (enam) tepat. ·

Sosialisasi program Raskin dapat dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi Raskin Pusat sampai ke RTS-PM.

1. Tim Koordinasi Raskin Pusat akan melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
2. Tim Koordinasi Raskin Provinsi akan melakukan sosialisasi kcpada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten akan melakukan sosialisasi kepada Tim koordinasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
4. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan akan melakukan sosialisasi kepada Pelaksana Distribusi.
5. Pelaksana Distribusi akan melakukan sosialisasi kepada RTS-PM.

Mctodc sosiulisasi dapat dilakukan mclalui media rnussa, buik media cetak maupun elektronik dan media lainnya, serta perternuan langsung kepada semua pemangku kepentingan secara berjenjang. Sosialisasi yang dilakukan meliputi Pedoman Umurn, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis Program Raskin yang sedang berjalan.

## BAB VII

## PENUTUP

Pcdornan Um um Raskin 2012 dibuat untuk menjadi acuan pelaksanaan Program Raskin Berdasarkan Pedum, Tim Koordinasi Provinsi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Tim Koordinasi Ka bu paten/ Kota menyusun Petunjuk Teknis sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. dalarn Raskin Raskin objektif

..

Bagaimanapun mulianya tujuan program, apalagi program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti Program Raskin, keberhasilannya akan sangat bergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-benar mcmbantu masyarakat, khususnya mereka yang tergolong RTSPM Program Ra sk in.

Juklak Raskin Tahun 2012 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan diterbitkannya Pedum Raskin Tahun 2012, maka Juklak Raskin Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

1