PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 10/E Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DANA HIBAH KEPADA MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku 24 Januari 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan, Pemerintah Kota Malang memberikan dana hibah kepada masyarakat kelurahan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
- b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum pelaksanaan penggunaan dana hibah, perlu adanya pedoman sebagai pijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat Kelurahan Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Tahun Anggaran 2011;
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 149 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Propinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 58);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60));
Menetapkan :
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 4 Seri A);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 10);
26. Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 9 Seri A);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA HIBAH KEPADA MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) TAHUN ANGGARAN 2011.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut BKBPM adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang.
6. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala BKBPM adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang.
7. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjut disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjut disebut PPK-SKPKD adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ABPD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
12. Tim Teknis Tingkat Kecamatan adalah Tim Teknis yang dibentuk di tingkat kecamatan.
13. Tim Teknis Tingkat Kelurahan adalah Tim Teknis yang dibentuk di tingkat kelurahan.
14. Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah musyawarah yang dilaksanakan untuk perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan.
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat kelurahan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Dana Hibah adalah penerimaan Lembaga Kemasyarakatan yang berasal dari Pemerintah Kota Malang dalam bentuk uang yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah antara Pemberi Hibah (Pemerintah Kota Malang) dengan Penerima Hibah (LPMK).
19. Daftar Rencana Kegiatan adalah rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Kelurahan yang didanai dari Dana Hibah.
20. Laporan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LPJ adalah Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pada masyarakat Kelurahan melalui LPMK.
21. Swadaya Masyarakat adalah partisipasi masyarakat terhadap penggunaan Dana Hibah dalam segala bentuk.
22. Rencana Pembangunan adalah rencana kegiatan ## BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Prinsip pengelolaan dan penggunaan Dana Hibah adalah efektif, efisien dan transparan.
- (2) Prinsip pelaksanaan dana hibah adalah akuntabel, terukur kinerja dan kualitasnya.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah secara administrasi, teknis dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan Dana Hibah :
- a. meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan untuk memilih sendiri jenis-jenis kegiatan yang benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dianggarkan secara khusus dan nyata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya;
- b. menumbuhkan rasa tanggung jawab serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta pemeliharaan hasil pembangunan.
JENIS KEGIATAN
BAB III - JENIS KEGIATAN
Pasal 4
- (1) Jenis kegiatan untuk Dana Hibah yang dapat dilaksanakan merupakan kegiatan pembangunan Kelurahan yang aspiratif dengan berpedoman pada hasil Musrenbangkel Tahun 2010 dan/atau kebutuhan yang mendapat persetujuan masyarakat melalui musyawarah.
- (2) Jenis kegiatan yang dibiayai oleh Dana Hibah yaitu kegiatan fisik konstruksi dan kegiatan non fisik konstruksi.
- (3) Kegiatan fisik konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pekerjaan konstruksi yang berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana.
- (4) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat dan tidak diperbolehkan dipihakketigakan.
BAB III - JENIS KEGIATAN
Pasal 5
Jenis kegiatan untuk Dana Hibah yang tidak dapat dilaksanakan, terdiri dari :
- a. Pembebasan lahan;
- b. Perkreditan/Simpan Pinjam;
- c. Kegiatan Politik;
- d. Pembangunan Kantor Pemerintah;
- e. Tempat Ibadah;
- f. Kegiatan seremonial kemasyarakatan.
PENGORGANISASIAN
BAB IV - PENGORGANISASIAN
Pasal 6
- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Hibah dibentuk Tim pelaksana kegiatan, sebagai berikut :
- a. Tim Teknis Tingkat Kecamatan;
- b. Tim Teknis Tingkat Kelurahan.
- (2) Tim Teknis Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Kecamatan setempat dan unsur dari Forum Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Teknis Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berjumlah 9 (sembilan) orang yang susunan keanggotaannya terdiri dari 4 (empat)
dari unsur PNS Kelurahan dan sisanya dari unsur masyarakat yang ditunjuk oleh LPMK melalui musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah, sedangkan Lurah dan Ketua LPMK sebagai Pengarah.
- (4) Dalam pelaksanaan penggunaan dana hibah, Ketua LPMK harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan baik secara administrasi maupun teknis dan juga dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan Ketua LPMK harus mempertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.
BAB IV - PENGORGANISASIAN
Pasal 7
- (1) Tim Teknis Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi tentang penggunaan Dana Hibah kepada Tim Teknis Tingkat Kelurahan dan LPMK;
- b. melaksanakan verifikasi terhadap usulan rencana kegiatan Tahap I dan Tahap II dari Tim Teknis Kelurahan;
- c. membantu pemecahan masalah pelaksanaan Dana Hibah;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Hibah;
- e. memverifikasi seluruh laporan pertanggungjawaban;
- f. melaporkan pelaksanaan Dana Hibah di wilayah kerjanya kepada Camat.
- (2) Biaya pelaksanaan tugas Tim Teknis Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Kecamatan pada kegiatan Monitoring Stimulan Pembangunan.
BAB IV - PENGORGANISASIAN
Pasal 8
- (1) Tim Teknis Tingkat Kelurahan mempunyai tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut :
- a. melakukan penyebarluasan informasi tentang pedoman pelaksanaan penggunaan Dana Hibah;
- b. membantu Ketua LPMK sejak perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan;
- c. memfasilitasi musyawarah untuk menentukan usulan kegiatan ## BAB V
TATA CARA USULAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB IV - PENGORGANISASIAN
Pasal 9
- (1) Mekanisme rencana kegiatan ditetapkan, sebagai berikut :
- a. masyarakat melakukan musyawarah untuk menentukan usulan kegiatan berdasarkan hasil Musrenbangkel dan/atau kebutuhan yang mendapat persetujuan masyarakat (musyawarah masyarakat), sehingga menjadi Rencana Definitif Kegiatan (RDK) dan disampaikan kepada Ketua LPMK;
- b. usulan RDK sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Lurah melalui Tim Teknis Tingkat Kelurahan untuk dilakukan verifikasi;
- c. Lurah menyampaikan usulan tersebut kepada Camat melalui Tim Teknis Tingkat Kecamatan;
- d. Tim Teknis Tingkat Kecamatan melakukan verifikasi dan mengusulkan kepada Camat untuk mendapat persetujuan, selanjutnya dijadikan sebagai
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran NPHD;
- e. sebelum kegiatan yang berupa bangunan fisik konstruksi dilaksanakan, maka Tim Teknis Tingkat Kelurahan harus menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun gambar teknis untuk memperoleh rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang dan menjabarkan dalam Rencana Kegiatan Belanja dan Sumber Pembiayaan (RKBSP) yang diverifikasi oleh Tim Teknis Tingkat Kecamatan;
- f. sedangkan untuk alokasi biaya umum, Tim Teknis Tingkat Kelurahan harus membuat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Biaya Umum dan telah diverifikasi oleh Tim Teknis Tingkat Kecamatan;
- g. untuk Kelompok Kegiatan Non Fisik Konstruksi, Tim Teknis Tingkat Kelurahan harus membuat dokumen perencanaan teknis kegiatan dan menjabarkan dalam Rencana Kegiatan Belanja dan Sumber Pembiayaan (RKBSP) dan telah diverifikasi oleh Tim Teknis Tingkat Kecamatan dan apabila diperlukan dapat meminta pertimbangan teknis dari SKPD terkait.
- (2) Usulan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan besarnya nilai nominal swadaya masyarakat dalam pembiayaan rencana pembangunan.

## Pasal 10

Mekanisme pencairan dana penggunaan Dana Hibah ditetapkan, sebagai berikut :

- a. Ketua LPMK membuka rekening atas nama LPMK di Bank Jatim Cabang Malang dengan menyerahkan specimen tanda tangan Ketua dan Bendahara LPMK;

- b. Penerima Dana Hibah mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilampiri NPHD beserta Dokumen Perencanaan Teknis Kegiatan yang telah mendapat persetujuan Camat;
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bagian Keuangan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mencairkan Dana Hibah dan melakukan transfer ke rekening Penerima Hibah;
- e. Ketua LPMK mengalokasikan dana sesuai dengan kegiatan yang telah disetujui;
- f. Apabila terdapat sisa dana dan pendapatan bunga dari Dana Hibah yang sudah diberikan maka harus disetor kembali ke Kas Daerah melalui Bank Jatim Cabang Malang.

## Pasal 11

- (1) Setinggi-tingginya 7 % (tujuh persen) dari anggaran Dana Hibah dapat digunakan untuk biaya operasional pelaksanaan Dana Hibah.
- (2) Pengelompokan kegiatan yang dibiayai Dana Hibah terdiri dari kegiatan fisik konstruksi sederhana dan kegiatan non fisik konstruksi.
- (3) Penggunaan Dana Hibah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (4) Pencairan Dana Hibah untuk Tahap I sebanyak 50% (lima puluh persen) dengan dilampiri NPHD beserta Dokumen perencanaan teknis kegiatan keseluruhan, paling lambat tanggal 30 April 2011.
- (5) Pencairan Dana Hibah untuk Tahap II sebanyak 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan apabila sudah menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap I dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap I serta Salinan Dokumen Perencanaan Teknis Kegiatan keseluruhan, paling lambat tanggal 31 Agustus 2011.
- (6) Penyampaian pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan paling lambat tanggal 30 Nopember 2011.

## Pasal 12

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah ditetapkan, sebagai berikut :

- a. Penerima Dana Hibah membuat LPJ;
- b. LPJ disampaikan kepada Walikota melalui BKBPM.

## BAB VI

## PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus sesuai dengan rencana kegiatan yang tercantum dalam NPHD beserta Dokumen Perencanaan Teknis Kegiatannya.
- (2) Apabila didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan terjadi perubahan dari rencana kegiatan yang tercantum dalam NPHD beserta Dokumen Perencanaan Teknis Kegiatannya, masyarakat melakukan musyawarah untuk menentukan perubahan kegiatan dengan membuat Berita Acara Perubahan dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dan melampirkan Dokumen Pelaksanaan Teknis hasil perubahan.
- (3) Camat menyampaikan perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui BKBPM untuk dibuatkan Perubahan NPHD.

## Pasal 14

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan monitoring oleh Tim Teknis Tingkat Kelurahan maupun Tim Teknis Tingkat Kecamatan.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui BKBPM.
- (3) Mekanisme Penyampaian Laporan Akhir Kegiatan yang dibiayai Dana Hibah Tahun 2011 sebelum masa berakhir tahun anggaran, melalui presentasi/pemaparan secara berjenjang sebagai berikut :
- a. pada Tingkat Kelurahan, Ketua LPMK mempresentasikan hasil pelaksanaannya kepada masyarakat kelurahan paling lambat bulan Nopember;
- b. pada Tingkat Kecamatan, Lurah mempresentasikan hasil pelaksanaannya kepada Camat paling lambat bulan Desember;
- c. pada Tingkat Kota, Camat mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Hibah kepada Walikota pada forum yang difasilitasi BKBPM paling lambat bulan Desember.
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasil pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) butir c, dapat dijadikan dasar untuk penyusunan dan penentuan program kegiatan sejenis pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dijadikan dasar untuk penentuan program kegiatan pembangunan tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 15

Pada saat kegiatan sudah selesai, Ketua LPMK menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota selaku pemberi Dana Hibah melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang selaku SKPKD.

## Pasal 16

Tata cara, bentuk dan format Keputusan maupun LPJ yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dana Hibah akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO), yang ditetapkan oleh Kepala BKBPM.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 24 Januari 2011

WALIKOTA MALANG, ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang

pada tanggal 24 Januari 2011

## SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 10 SERI E

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003