PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor JO Tahun 2013 tentang p b rasi epublik Indonesia Menteri Pendayagunaan Aparatu Neru ahan Lampiran Peraturan R blik . r egara dan R r. . . epu 1 Indonesia Nornor 25 T h erorrnas; B1rokrasi Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilita a Kun 2012 tentang Petunjuk I s inerja Instan · p · per u (berlaku Unknown)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan R blik . r egara dan R r. . . epu 1 Indonesia Nornor 25 T h erorrnas; B1rokrasi Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilita a Kun 2012 tentang Petunjuk I s inerja Instan · p · per u menetapkan Petunjuj; Pel k si emermtah K · . -a sanaan Evaluasi Ak t b T merja Instansi Pemerintah di L. k . un a uitas Sintang; mg ungan Pemermtah Kabupaten
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan . Bupati Sintang tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

Mengingat

- I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan · b D · K psi· Kolusi Dan Nepotisrne Negara Yang Bersih Dan Be as an oru , , . 1 d · T hun 1999 Nomor 75, (Lembaran Negara Repubhk n ones1a a . . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385l),
3. h 1999 tentang Pemberantasan 3. Undang-Undang Nomor 31 Ta un R ublik Indonesia Tahun Tindak Pidana Korupsi (Lembar&amp;n Negara N e � ra Republik Indonesia 1999 Nomor 140, Tambahan Lemb:;i;ah e � engan Undang-Undang Nomor 3874) sebagaimane telah R ublik Indonesia Tahun Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Nega � a Ne; � ra Republik Indonesia 2001 Nomor 134, Tambahar, Lembara Nomor 4150);
4. Perbendahai aan Tahun 2004 tentang 2004 Nomor 5, 5. Undang-Undang Nomor 1 blik Indonesia Tahun 4355)· Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor ' Tambahan Lembaran Negara r..epu
5. K ngan Negara 2003 tentang eua 4. Undang-Undang Nornor 17 Tahudn es1·a Tahun 2003 Nornor 47, blik In on 4286)· (Lembaran Negara Repu 1 e ublik !ndonesia Nomor · Tambahan Lembaran Negara R P .

6. Undang-Undan Pengelolaan o! Nornor 15 T O 0 �� 6 N n Tan ahun egara RepubJik I ggung Jaw b 2004 t Le b ncton · a K entan m aran Negara R es1a Tah euangan g Pem . epubJik lnct u\_n 2004 N Negara 1i.:nksaan
8. Undang-Undang No K rnor 33 T h euangan Antara Pemerin a un 2004 tentan . (Lembaran Negara Re bl tah Pusat Dan Perri g Perunbangan Tambahan Lembaran Npu ik Indonesia Tahun ; � tahan Daerah egara Republik lndo . Nomor 126 nesia Nomor 4438); ·
3. U ones1a N ornor 66 lllbaran 7. ndang-Undang N ornor 44001· . Tamb h D h ornor 32 · a an aera (Lembara N Tahu 125, Tambahan L � begara RepubiiQ I 2004 tentang P b . rn aran N ndones· T ernerintah se agaimana telah diub egara Republik ia ahun 2004 an Undang Nomor 1 2 T h ah beberapa k r Indonesia N Nomor Tahun 2008 Nomoa un 2008 (Lembar � � erakhir deng � m � 44371 Indonesia Norno48:4)?9, Tambahan Lemebgara Republik lnct:dang-· aran Ne nes1a gara Republik
9. Undang-Undang Nornor 12 T h Peraturan Perundang-Undang.:n un L 2011 tentang Pembentukan Indonesia Tahun 2011 Norno 82 ( ;mbaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5234); · ambahan Lembaran Negara
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T h Keuangan Daerah (Lembaran Negaraa R � n �� i � tentang Pengelolaan Nomor 140, Tambahan Lembaran N puR ndones1a Tahun 2005 4578); egara epublik Indonesia Nornor
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembmaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); '
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)-sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48.j5);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. 2007 tentang Pembagian 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun p ·ntahan Oaerah p · tah emen Urusan Pemerintahan Antara emenn · t n/Kota (Lembaran Provinsi Dan Pemerintahan Daerah KabuNpa e 8 2 Tambahan . Tah 2007 ornor · Negara Republik jndones:a u\_n 4737 ). · 1 d a Nomor , Lembaran Negara Repubhk n onesi .
10. O ganisas1 ahun 2007 tentang r 07 15. Peraturan Pernerintah Nornor 41 T blik Indonesia Tahun 20 N gara Repu 1 · Nomor Perangkat Daerah (Lembaran e R ublik Indonesia b Negara ep Nomor 89, Tambahan Lem aran 4741);

16. Peraturan Pern . enntah O Akuntansi Pemeri Nornor 7l T 05 � 7 Tahun 2010 Norn �� a � an (Lernbaran a � un 2010 tentan Indonesia Nomor 5165 \_23, Tarnbahan Legara RepubJik gl Standar ). embaran N ndonesia egara Repubhk
17. Peraturan Daerah K b P � ngelolaan Keuana aupaten Sintang Nomor 2 Smtang Tahun 20g6 n N Daerah (Lembaran S bahun 2006 tentang Kabupaten Sintang N ornor 26, Tambahan Laerah Kabupaten P t omor 25) b . embaran o era uran Daerah K b · se aga1mana tel h aerah (L a upaten Si a d1ubah de embaran Daerah K b mtang Nomor 3 T h ngan Tambahan Lembaran D: uphatKer1 Smtang Tahun 201/ ;n 2013 era abupaten Si t ornor 3, in ang Nornor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupate 8 . Urusan Pemerintah Kab:pa � ntangtomor 1 Tahun 2008 tentang Kabupaten Sintang Tahur. 200 � n No � : � ang (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Sintang Nomor l); 1, Tambahan Lembaran
19. Peraturan Daerah Ka bu paten Sin tang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nornor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Sin tang Nomor 3);
6. Memperhatikan 1. lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. . 54 Tahun 2010 tentang D I rn Negen Nomor d Evaluasi 3 Peraturan Menteri a a an Pengendalian an . C Penyusun · Tahapan, Tata ara b ngunan Daerah; Rencana Perr, a Pelaksanaan d Reformasi
8. . Nomor 13 Tahun 2006 tentang 2. Peraturan Menteri Dalam Neger � ah sebagaimana telah diubah Pedoman Pengelolaan Keuangan � : � te � i Dalam Negeri Nomor 21 beberapa kali dengan Peraturan Tahuri 2011;
9. A aratur Negara an . . ndayagunaan P Tahun 2012 tentang 4. Peraturan Menten PeJndonesia Nomor 25bilitas Kinerja lnstansi Birokras1 Repubhk EvaJuas1 Akunta Petunjuk PeJaksanaan .
10. Tahun 2012 tenp t aeJJlerintah; t ns1 Negara Nomor : Kinerja Ins a naan Aparatur Evatuasi . pendayagu pedoman umum
11. Pemerintah; tur Negara dan Reformasi dayagunaan Apara20 Tahun 2013 tentang 5. Peraturan Mente � i:e � nctones1a N;m � :n Pendayagunaan Aparat � 1 � Birokrasi Repub .1 peraturan . en ublik Indonesia Nomor Perubahan Larnp1ran . B1rokras1 Rep an EvaJuas1 Akuntab1htas d Reformas 1 k pelaksana Negara an ng petunJU

6. Keputusan

M

��

e;i2004

tent::nsi pemerintah;

KEP/ 135/M.P

biJitas J{inerJa In

Laporan Akunta

Menetapkan

- 7 Peraturan Petunjuk Pelaksana 42 Instansi Sintang; 224

PERATURAF

## Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud de \_\_ gan :

- I. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusaa p,:--=-r:::::-:o· ... 11-= Pemerintah Daerah dan DPRD menuru asas otoaorai iz-, c-·g,s pe=..,,,,\_-·.:-dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam s'Sx:::! ri.a3 p: · S? � · � :?&lt;= Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana d'rr;;',;s;:d ic&gt;·-..=;:-g-:\_--.a;-3 Dasar egara Republik Indonesia Tahun ·945\_
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Per2-':'.:.;a aerao se·.,.,5"' ··-s:·penyelenggara pemerintahan daeran.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. 5· Satuan Kerja Perangkar Daerah yang se:znjumya ri:s:::S·,,;;:., S �� -.,.,-;·ee"'" Organisasi Perangkat Daerah di lingh.-ung--c.n Pemeric!ZL � o;;:?2-:eu � -:=g.
6. 6 · Sekretaris Daerah adalah Sekreraris Daerah � bu � mu S:.:: � -� -\_ � -� , .. -,
7. -� rah atas permasa)ahan vang ditemukanci!1lo., f)('-8. EvaJuasi adalah aktivitas analisis yang sis-ematis roei.,ea,.' .' � : :Sl!l!..:si-s,r..:sn - \_, � h --..a perooe � -. =an � · . ambut, apresiasi dan pengenalan perm
8. 7 &lt;:::-no se � � --· lnsp kt · ,\_ � bupa·en � ml:2!]g -e orat adalah lnspe"'.:orat . . -'-� j:::z.E.:C melakukan l a � rcan Pemermr=W l)ac:&lt;= . . pengawasan penye en&amp;,= Sintang. . --'-"'-� r-u;, l!)crr ::ie;:=-
9. ,-- 0 "intang -��
10. I 0. Ale · -rintah ,-an"' .,,-\_ge,r.i · Ulltabilitas Kinerja 1nsrans1 Peme · !. !Deii!lperta!lgg.-\_ . S ' -on unru ·-..,"' se:!C" � adaJah . iib suaru .IV'"' -'="' o...-perwuJudan kewaji an . · 0 rgan\_.-s-'".;.:.:,a,, ke . -sanaan IJJ.lSl rr.,.ngg-..1!tg;"'" berhasilan dan kegagalan pelak al sisreill !JC· -..i u. sa di rapkall ... 5aTan dan tujuan yang telah rte accara periodik.
11. ten 9. E habUP3-' � -Valuator adalah pejabat Inspek.:orat .. -., Untuk melaksanakan al,..,miras analisis. ·-nJ·u;n � -a � :!,;al -�� o se-, . �

- 11 . Laporan Akuntabi!itas Kinerja Instansi· P emerint h ctisingkat LAKIP ada!ah dokumen a Yang seJaniutnya Yang berisi gamb Akuntabilitas Kinerja SKPO aran Perwujudan Yang disusun dan ct· . ik d I b isampaikan secara sisternati an me em aga.
- 2 Evaluasi AKIP adalah kegiatan an I' · k 1 . a isis ritis, penilaian yang sistematis pemberian atribut, pengenalan permasalahan rt . ' · se a pembenan solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuP.tabilitas SKPD oleh Jnspektorat.
13. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah Japoran Inspektorat yang menyajikan informasi P· � laksanaan sistem AKIP dan evaluasi atas kinerja SKPD / unit kerja yang clievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan.

## Pasal2

- dan tahapan yang harus (1) Peraturan Bupati ini memuat tata cara .. . 1 k an evaluasi akuntabilitas dilaksanakan dan dipedomam dalam pe a sana · t kinerja SKPO di lingkungan Pernerin a h Kabupaten Sintang.
- . a dirnaksud pada ayat (1), . . . ki ia SKPD sebaga1man (2) Evaluas1 akuntabilitas merj . . yang prosesnya dimulai dari perencanaan, pengorgamsas1an, pelaksanaan . k t Kabupaten Smtang. . k I h lnspe tora dan pelaporan, dilaku an o e

## Pasal3

. akuntabilitas S. . an evaluas1 1stematika mengenai pelaksana · berikut : 2 adalah sebaga1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal · kinerja SKPD

- b. Pelaksanaan Evalua � i Secara Umum;
- a. Pendahuluan · .
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD;
- d. Laporan Hasil Evaluasi; dan
- e. Penutup.

## pasa14

SKPD di Kinerja d ctalam dimaksu bagian tidak tabilitas AkUO Evaluasi Laporan sebagaimana Sm tang akaO Kabupaten merup yang Lampiran Petunjuk Pelaksanaan L· lngkungan Pemerintah PasaJ 3, tercantum dalam lerp· · · 1 &amp;ahkan dari Peraturan mi.