Unknown Unknown Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebegairnaM tclah diubah beberapa kali tt:rakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang› Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah, Dewan Pcr (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa sebagai pelaksanaan k.etcntuan paaal 186 ayat (4} Undang-Undang Nomor 32 T-ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebegairnaM tclah diubah beberapa kali tt:rakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang› Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah, Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Situbondo telah menyempumakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun . Angpran 2012 aesuai dcngan Keputuaan Gubemur Jawa Timur Nomor 188/29.K/KPrS/013/2012 tentang Hasil Evaluaai Rancangan Peraturan Daerah Kabupatm Sltubom:k&gt;. tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Angpran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pcnjabaran Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 agar tidak bertetttangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana .dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Oaerah tentang Anggaran Pendape.tan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012.
lleqlnpt
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupat.en dalam Lingkungan ProYiruti Jawa Timur {Lemb&amp;ran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 dan Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) scbagaimana tctah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tabun 1965 , (Lembanm Negara Republik Indonesia T.ahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 3312) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985· tentang Pajak Bumi -daft Bangtman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lcmbaran Negara Republik fndonesia Nomor 3569f;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia. Namor 3851)~
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tent.ang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 47, Tambahan Lembamn - Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301}~
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5-, Tambahan - Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355};
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tent.a.ng Pemeriksaan Pengelofaan dan · Tanggung Jawao Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tl,.emb&amp;ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent.ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Un.dang\_ Nomor 12 Tahun 2008 tentang\_ Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tamb&amp;hanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan · Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah-dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara-Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 );
- i2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063}~
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara R-epublik Indonesia Tahun2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239};.
14. Perat:uran Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pem.indahan Tempat Kedudukan Pemerint.ah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tent.ang Kedudukan· Keuangan Kq,ala Daerah- dan Wakil Kcpala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tumbahan Lembaran New,ua Nomor 4028};
16. Peraturan Pemerintah Nomor "24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diuba.h beberapa kali,.. terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik l· ndonesiaNomor 24 T.ahun 2004 t-entang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran · Negara Repubtik Indonesia Tahun 2007 · Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502}~
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtm 2005 Nomo.r 136, Tambahan l..embaranNegara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45751~
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infonnasi Keuangan Daerah sebagaimana t:elah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6&amp; T-ahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. {Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576J;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tamhaban Lemb&amp;nm Negara Republilc Indonesia Nomor 4577);
4
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4578}.;.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran· Negara Republik Indonesia Tah-un 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585};
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158~ Tambahan Lembaran Negara Re\_publik Indonesia Nomor 4587);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang P«loman Pembmaan dan Pengawasan Penydenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 4593)";
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Peng,elolaan Barang Mililc Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tamhahan Lembaran Negara Repub)ik Indonesia NmD" 4609) seheprnana te1ab diaihah c1e!:&gt;wn Peratur.an Pemerint.ab. Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Oaerah {Lcmbamn Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambehan Lembaran Nepa Repub)ik lndcmesia Notmr 4855l;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,. Laporan Ke~rangso Pertaoggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada M.asy.at'akat. fLemb&amp;ran Negara Republik Imle.~ Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nepra Republik Indonesia Nomor 4 737};.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Rq,ublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambaltaft Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penye1enggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19~ Tambe.ban Lembaran Nepra Republik Indonesia Nomor 4815);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pcndanaan · Pendidikan {Lcmbaran , Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4864);
5
32. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tamheban I..embaran Negara RqJub1ik lndooesia Nomor 4972);.
33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
34. P«aturan Pemcti1ttah Nomor 71 Tamm 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
35. Peraturan Menteri Dalaro Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanpn Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 TahWl 2011 tentang Perubahan kedua Atas- Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tohun 2011 Nomor 310J;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Ba.rang Milik Daerah.
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tent.ang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dacrlil4 Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tat.a Cara Pengembalian Tunjangan Komun&amp;asi ln- tensif dan Dana Operasional;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pecfoman Teknis Pengefolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84JPMK.07 /2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cuka.i Tembakau;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Angga.ran Pendapat.an dan Betanja Daerah Ta.bun Anggaran 2-012;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ~
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukurn Daerah;
43. Pcratunm-Menteri Keuangan-Nomor: l-27/PMK.-0-7/2011 tentang Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Pcrseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) ~ - telah diubeh.dengen Peratumn Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan at.as Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
14. Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nam.or si~
45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pcnuakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01) sebagaimana tefah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ka.bu.paten Situbondo (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 5):
46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006b1tang Kedudukan K-euangan Kq,ala Dacmh -mm Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2);
17. 4 7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (l.anbaran Daera.h Kabu\_pe.ten Situbondo&gt; Seri E Nomor 03};.
48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 rentang Perencanaan Pembangwlan Desa (Lembaran DaerahKabuperen-Situbondo T-ahtm200&amp; Nomtr 17};
49. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penet:a.pan Ata.s Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6);
50. Peraturan Daerah. Ka.bupaten Situbondo Nam.or 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Deerah Kabupatr:n Situboodo Tahun 2008 Norm2);
51. Pcra.tumn Daenth Kabupa-ten Situbondo Hornor 13 T-ahtm2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun zoos- Nomor 13);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4);
53. Peraturan Daerah Ka.bupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2011 -tentang Retribusi PdayananPasam~/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 5);
54. Peraturan Daerah Ka.bupaten Situbondo Nomor -6 ·Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan {Lembaran Daerah Kabupat.en Situbondo Tahtm 2011 Nomor 6};
55. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah KabupatenSitubondo-Tahun2011 Nomor7};
56. Peraturan Daerah Ka.bupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 8);
~
7
57. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bennotor (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahl.Dl 2011 Nonn9);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2011 tent.ang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 10);
59. Peraturan· Dacrah Ka.bupat-en Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 11};
60. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembanm Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 12~
61. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten· Situbondo·Tamm 20-11 Nomor llr,
62. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retnbusi Tempat ~ lkan (Lembmut Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 14);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usa.ha Perikanan (umbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 15);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 t-entang Bea Perolehan Hak At.as Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 20};
65. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehata.n Masyarakat dan Laboraturium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 21);
10. -66; Per-aturan Daerah Kabupaten Situbondo· Nomor 23 T-ahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Keka.yaan Daerah (Lemtman 1Alerah Kabupaten Situbondo Tuhun 2011 Nomor 23);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24}~
68. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 {Lembara-n Daer.ah Kabupeten Situbondo Tahun 2012 Nomor 1).
Denpa. PeraetuJ\_m Benama
DEWAii PERWAKILAR RAKYAT DAERAII KABUPATBII SITUBORDO
Dall
BUPATI SITuBOlff&gt;O
IIBIIUTUSKAlf :
lleaeta\_pbll : PBRATURil DABRAR \_\_ KABUPATEII SITUBORDO TBRTAIIG AJIOGARAB PBliDAPAT.Alf DAIi' BELAIIJA DABRAII TAHUN AROGARA.11 2012
Paa1 l
Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah Surplus/ (Defisit)
3. Pembiayaan Daerah :
Rp. 929.408.200.848,59
Rp. 983.044.424.095.09 (-)
Rp. (53.636.223.246,50)
- a. -Penerimaan Rp. 105.699.579.411,50
- b. Pengeluaran Rp. 8.435.000.000,00 (-)
Pembiayaan
Netto
Rp. 97 .264.579.411,.50 ("'.~
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran tahun Berkenaan Rp. 43.628.356,165,00
Pua.12
Dari jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun bedrenaan {SILPA}sebesar Rp-. 43.6-28-.356-.1.66,00 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3, masih dalarn proses hukum sehingga tidak dapat dipergunakan.
Pual3
- {1l Pendapat.an Daerah sehagaimana dimaksud dalam Pasal l terctiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 57.029. 935.520,59
- b. Dana perimbangan
Rp. 731.329.065.308,00
- c. I.ain-lainpendapatandaerahyangsah
Rp. 141.049.200.020,00
- {2l Pendapatan Asli Daerah sehagaimana dimaksud pad.a a,yat
- ( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
Rp.
l 0.488.220.642,60
- b. Retnousi daerah Rp.
l l .422.400.955,00
- c. Basil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisabkan
- Rp.
5.085.253.033,.62
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp.
30.034.060.889,37
- (3) Dana perimbangan sebagaimancl dimaksud pada ayat (1)
- huru.f b terdiri dari jenis pendapatan :
- a, Dana bagi basil pajak/
Bagi hasil bukan pajak
Rp.
48.516.935.308,00
- b. Dana alokasi umum
Rp.
616.093. 730.000,00
- c. Dana alokasi khusus sejumlah
Rp.
66. 718.400.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah dimaksud pada ayat { l} huruf C tectfu i dari jenis pendapatan :
- sebagaimana
- a. Hibah
- b. Dana darurat
Rp. 0,00
Rp.
0,00
9
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp.
35.508.719.460,00
- d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp.
- e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintab Daerah lainnya Rp. 43.026.065.000,00
- f. Pendapatan lainnya
Rp
60.514.415.560,00
2.000 .000.000,00
Pual4
l""i
- ( 1) Belanja baerah sebagaimana dimaksud da1am PasaJ 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 606.996.961.828,02
- b. Belanja Langsung sejwnlah Rp. 376.047.462.267,07
- (2} Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l} huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah
Rp. 529 .403.570.901.02
- b. Belanja bunga sejumlah
Rp. 45.000.000,00
- c. Belanja subsidi sejumlah
Rp.
0,00
- d. Belanja hibah sejumlah
Rp. 33.270. 908.250,00
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 5.632.840.000,00
- f. Belanja bagi basil sejumlah
Rp.
0,00
- g. Belanja bantuan keuangan kepada
provinsi/kab/kota dan Pemerint.ahan desa
dan Partai
Politik
Rp. 14.883.442.677,00
- h. Belanja tidak terduga sejumlah
- Rp. 3.500.000.000,00
- i. Belanja Bantu.an keuangan khusus Kepada Pemerintahan Desa
- Rp 20.261.200.000,00
- (3) Belanja Langsung sehagalmana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
sejumlah Rp. 39.589.025.475,00
- b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah
- c. Belanja modal sejumlah
Rp. 132.670.306.359,53
Rp. 203.788.130.432,54
Pasal 1
Pual3
- {1l Pendapat.an Daerah sehagaimana dimaksud dalam Pasal l terctiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 57.029. 935.520,59
- b. Dana perimbangan
Rp. 731.329.065.308,00
- c. I.ain-lainpendapatandaerahyangsah
Rp. 141.049.200.020,00
- {2l Pendapatan Asli Daerah sehagaimana dimaksud pad.a a,yat
- ( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
Rp.
l 0.488.220.642,60
- b. Retnousi daerah Rp.
l l .422.400.955,00
- c. Basil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisabkan
- Rp.
5.085.253.033,.62
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp.
30.034.060.889,37
- (3) Dana perimbangan sebagaimancl dimaksud pada ayat (1)
- huru.f b terdiri dari jenis pendapatan :
- a, Dana bagi basil pajak/
Bagi hasil bukan pajak
Rp.
48.516.935.308,00
- b. Dana alokasi umum
Rp.
616.093. 730.000,00
- c. Dana alokasi khusus sejumlah
Rp.
66. 718.400.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah dimaksud pada ayat { l} huruf C tectfu i dari jenis pendapatan :
- sebagaimana
- a. Hibah
- b. Dana darurat
Rp. 0,00
Rp.
0,00
9
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp.
35.508.719.460,00
- d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp.
- e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintab Daerah lainnya Rp. 43.026.065.000,00
- f. Pendapatan lainnya
Rp
60.514.415.560,00
2.000 .000.000,00
Pual4
l""i
- ( 1) Belanja baerah sebagaimana dimaksud da1am PasaJ 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 606.996.961.828,02
- b. Belanja Langsung sejwnlah Rp. 376.047.462.267,07
- (2} Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l} huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah
Rp. 529 .403.570.901.02
- b. Belanja bunga sejumlah
Rp. 45.000.000,00
- c. Belanja subsidi sejumlah
Rp.
0,00
- d. Belanja hibah sejumlah
Rp. 33.270. 908.250,00
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 5.632.840.000,00
- f. Belanja bagi basil sejumlah
Rp.
0,00
- g. Belanja bantuan keuangan kepada
provinsi/kab/kota dan Pemerint.ahan desa
dan Partai
Politik
Rp. 14.883.442.677,00
- h. Belanja tidak terduga sejumlah
- Rp. 3.500.000.000,00
- i. Belanja Bantu.an keuangan khusus Kepada Pemerintahan Desa
- Rp 20.261.200.000,00
- (3) Belanja Langsung sehagalmana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
sejumlah Rp. 39.589.025.475,00
- b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah
- c. Belanja modal sejumlah
Rp. 132.670.306.359,53
Rp. 203.788.130.432,54
Pasal $
- ( 1} Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah
Rp 105.699.579.411,50
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 8.435.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana diroaksud pada ayat (l} huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tatum Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 104.480.100.139,50
4. ~ sejwnlah Rp. 0,00
- b. Pencairan dana.
- c. Hasil penjualan kekayaan t&gt;aerah yang dipisahkan sejumlah
- Rp.
- d. Perterimaan pihjaman daerah
- ~ Rp.
- e. Penerimaan kembali pemberian p.injaman sejumlah
Rp.
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.
0,00
0,00
1.219.4 79.272,00
0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hurnf b an• -1-...:..• • ma t-eJ-~l •uil:U..1 jC'IllS pem yaafi :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
- Rp.
5.000.000.000,00
- b. Pen\_yertaan modal (investa.si) pemerintah daerah sejumlah
Rp.
- c. f&gt;embayaran pokok utang sejumlah Rp.
3.350.000.000,00
85.000.000,00
- d. Pemberian pinjaman daerah sejwnlah Rp.
0,00
Pual.6
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae:r-ahsebagaimana- -dimaksud -dalam Pasa-1 1, tereantum: dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah;

2. Lampiran II

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi~

3. Lampiran III

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Oaerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran V1

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

Daftar Jurnlah Pegawai per Go1ongan dan per Jabatan;

Daftar piutang Daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar perkiraan penambahan clan pengurangan Aset lainnya;

I

I""

Oiundangkso pada tanggal

,

I WLJOIIO,S.T.,11.11.

Pembina Uta.ma Muda

NIP. 19541010 197603 1 010

LBIIBARAII DABRAH KABUPATEII SITUBOIIDO TAIIUI( 2012 ROIIOR ot


•

1 L Lampiran XI

Daftar kegiatan-kegiatan t.ahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali da1am tahun-anggaran-mi;

12. Lampiran XII

Daftar dana cadangan daerah; dan daerah.

13~ La.mpiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi

## Pual7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapat.an dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pual8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangknn.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya~ memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalam Lembaran Oaerah.