KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2004 tentang TUNJANGAN JABATAN ANGGOTA DAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan semangat pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran, dipandang perlu menetapkan kembali Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
: 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2493);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
5. Peraturan ...
Menetapkan
:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 -
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4369);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS PENGGANTI MAHKAMAH PELAYARAN.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1. Tunjangan Jabatan Anggota Mahkamah Pelayaran, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Mahkamah Pelayaran adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai Anggota Mahkamah Pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tunjangan Jabatan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3 -
- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai Anggota Mahkamah Pelayaran, diberikan Tunjangan Mahkamah Pelayaran setiap bulan.
- (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran, diberikan Tunjangan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran setiap bulan.
Pasal 3
Besarnya Tunjangan Anggota Mahkamah Pelayaran dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Presiden ini.

## Pasal 4

Anggota Mahkamah Pelayaran yang menduduki jabatan Ketua Mahkamah Pelayaran hanya diberikan 1 (satu) tunjangan jabatan yang menguntungkan.

## Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

## Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran, dinyatakan tidak berlaku.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II


Edy Sudibyo


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4 -

## Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

:

13 Tahun 2004

TANGGAL

:

17 Pebruari 2004

## TUNJANGAN JABATAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS PENGGANTI MAHKAMAH PELAYARAN

| No | JABATAN | PANGKAT | GOLONGAN/RUANG | BESARNYA TUNJANGAN |
|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Anggota Mahkamah Pelayaran | Pembina Utama Madya Pembina Utama Muda Pembina Tingkat I Pembina Penata Tingkat I | IV/d IV/c IV/b IV/a III/d | Rp 2.000.000,00 Rp 1.750.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.250.000,00 Rp 1.000.000,00 |
| 2 | Sekretaris Muda Sampai dengan Penata Tingkat I | Penata Muda Sampai denganPenata tingkat I | III/a sampai dengan III/d | Rp 240.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro peraturan Perundang-undangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI


Edi Sudidyo