Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampan Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengaturan lebih lanjut tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Padang Panjang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap kesehatan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang disebabkan
Mengingat pertambahan penduduk dan perubahan pola hidup masyarakat, perlu dilakukan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara komprehensif dan terpadu oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertirabangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
12. Peratuian Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Sen E.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 3 Sen" E.2).
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Sen D.3);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012 -2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.l).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAIOLAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan
WALIKOTA PADANG PANJANG
HEMUTUSKAN :
| Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG |
|----------------------------------------|
| TANGGA. |
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- 1.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Penerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pcmbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4 Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota Padang Panjang:
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Walikota adalah Walikota Padang Panjang-
- Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terkait dalam melaksanakan pengelolaan sampah.
- Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
melakukan usaha yang meliputi perseroau terbatas, perseroan komanditer , perseroan lainnya, Badan Usaha atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tecap.
10. Sampah adalah danlatau poses alam yang berbentuk padat yang terdii
11. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
13. Sumber sampah, adalah asal timbulan sampah.
12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan /atau fasilitas lainnya.
14. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan \_
16. Kawasan komersial adalab kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang:
15. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
17. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang:
19. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaa, pengurangan, dan penanganan sampah.
18. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional /berskala nasional dalam hal ini stasiun PT. Kereta Api Indonesia dan Kompleks Sekolah Calon Tantama B di Kota Padang Panjang.
20. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
22. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
21. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis sampah.
23. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir sampah dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
25. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu
24. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
27. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
26. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak /bin /tonglkantong/keranjang sampah.
28. Tempat pengolahan sampah dcngan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle): yang selanjuinya disingkat TPS 3R, adalah tempat dileksanakannya kegialan pengumpulan pemilahan, penggunaan ulang, dar pendauran ulang skala kawasan.
4. selanjutnya disingkat TPST , adalah dilaksanakannya kegiatan ulang, pendauran ulang, pengumpulan; pengolahan, akhir sampah.
5. yang tempat penggunaan pemilahan, dan pemrosesan
30. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
32. Masyarakat adalah orang perseorangan, atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
31. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
33. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah.
34. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat adalah perkumpulan antara orang yang bertetangga yang berada dalamn satu wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Ketua Rukun Tetangga. RT,
35. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap
36. Fasiltas umum, adalah bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lirgkungan yang dilenggarakan oleh instansi atau SKPD di lingkungan Pemeritah atau Pemerintah Daerah antara lain, jaringan air bersih, jaringan air kotor , jaringan listrik, jaringan telepon, terminal angkutan pcnumpang/barang umun dan pemadam kebakaran\_ 37. Fasilitas sosia , adalah bangunan vang äibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakamam umum. 38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB I RUANG LINGKUP , ASAS, PONGSI DAN TUJUAF
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sarnpah rumah tangga.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ditetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pengelolaan sampah berfungsi untuk merubah perilaku serta mempezkecil dampak negatif dari pengelolaan sampah yang tidak tepat.
- (2) Dampak pengelolaan sampah yang tidak tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat lokal, regional dan/ atau nasional.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masjarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu Tugas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Tugas Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
- a menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b melakukan penelitian, pengembangan teknologi dan penanganan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- C memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- e mendorong dan nnemfasilitasi manfaat hasil pengolahan pengembangan sampah;
- melakukan koordinasi antar lembaga pcmerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- f. memfasilitasi 'okal penerapan teknologi spesitik yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;dan
Bagian Kedua Wewenang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangar
2. b menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar , prosedur , dan kiteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah ## BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Ketiga Kebijakan dan Strategl
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan Strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
3. a arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah;dan
- b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat
- b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu-
3. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap;dan
- (4) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Perencanaan
Pagal 1l
- 1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana induk dan study kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- b. pendauran ulang sampah;
4. a pembatasan timbulan;
- c. pemanfaatan kembali sampah;
- e. pengumpulan sampah;
7. à. pemilahan sampah;
- f. pengangkutan sampah;
- h. pemrosesan akhir sampah;dan
10. g golongan sampah;
11. 1 pendanaan.
- (3) Dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun untuk jangka waktu paling sedikit pada
10 (sepuluh) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l ayat (1) dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD terkait.
- (2) Penyusunan rencana strategis dan rencanla kerja tahunan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan dengan
- b. perlindungal dan pengelolaan lingkungan hidup;
- a. penataan ruang;
- c. penanganan kesehatan;
- e. penyediaan lapangan kerja;
- d. pembangunan ekonomi kerakyatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan; dan
9. g pembangunan infra struktur di Daerah.
Bagian Kesatu
Umum
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAE
Pasal 13
- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
- b. penanganan sampah.
3. pengurangan sampah;dan
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.
Bagian Kedua Pengurangan Sampah
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAE
Pasal 14
- 1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:
- b. pendauran ulang sampah;dan
3. a pembatasan timbulan sampah;
4. C
- (2) Pengurangal sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur uang, dan atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
7. b mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
Bagian Ketiga Penanganan Sampah
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAE
Pasal 15
Penanganan sampah meliputi
- b. pengumpulan;
2. a pemilahan;
- c. pengangkutan;
4. e pemrosesan akhir sampah.
- d. pengolahan; dan
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAE
Pasal 16
- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh
- a. setiap orang pada sumbernya;
2. C pemerintah daerah.
- b. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;dan
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat í1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas
5. a sampah yang meagandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dar beracun;
6. sampah yang dapet digunakan kembali;
- b. sampah yang mudah terurai;
- d. sampal yang dapat didaur ulang;dan
- e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersil , kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Tata cara pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAE
Pasal 17
- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh
- a. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersi] , kawasan industri, kawasan
- khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;dan
- b pemerintah daerah.
- (2) Tata cara pengumpuian sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dari rumah tangga ke TPS; TPS3E TPST dapat dilakukan oleh lembaga pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dibentuk masing-masing RT atau gabungan beberapa RT. pada
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAE
Pasal 19
Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, sumber TPA, nenjadi tanggung jawab pengelola kawasan.
Pagal 20
Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dari TPS, TPS3R, TPST ke TPA dan sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS, TPS3R,TPST sampai ke TPA, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAE
Pasal 20
- (1) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal sampai dengan Pasal 20 tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAE
Pasal 21
- (1) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal sampai dengan Pasal 20 tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Alat pengangkutan sampah herus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAE
Pasal 22
- 1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi kegiatan a pemadatan;
2. C daur materi;dan/atau
- b. pengomposan;
- d. daur energi. ulang
- (2) Tata cara pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAE
Pasal 23
- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 buruf e dilakukan dengan menggunakan
- b. metode lahan urug saniter;dan
3. a metode lahan urug terkendali;
4. C teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud (1) dilakukan oleh pemerintah daerah. pada ayat
- (3) Tata cara pemrosesan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAE
Pasal 24
- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS , TPS3R, TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaar TPS , TPS3R, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud (1) menenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. pada
- (3) Tata cara penyediaan TPS, TPS3R, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ayat
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAE
Pasal 25
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS, TPS3R, TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS , TPS3R, TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Tata cara pemrosesan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- 1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS , TPS3R, TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaar TPS, TPS3R, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. pada ayet
- (3) Tata cara penyediaan TPS, TPS3R, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- 1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS, TPS3R, TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS, TPS3R, TPST sebagaimana dimaksud (1) memenubi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. pada ayat
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAE
Pasal 26
- 1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dapat diubah menjadi TPS 3R atau TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.
- (2) Tata cara perubahar TPS menjadi TPS 3R atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V - LEMBAGA PEHGELOLA
Pasal 27
- 1) Untuk melakukan pengurangan dan peuangaran sampah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dapat dibentuk lembaga pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dibentuk pada tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasiltas sosial dan fasilitas lainnya. ayat
- (3) Pembentukan lembaga pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah ayat
- (4) Tata cara pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1), ayat (2) dan (3) diatur lebil1 lanjut dengan Peraturan Walikota. ayat
BAB V - LEMBAGA PEHGELOLA
Pasal 28
- (1) Lembaga pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) tingkat RT mempunyai tugas:
2. b sampah di masing-masing rumah tangga; dan
3. memfasilitasi tersedianya tempat sampah masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS;
4. mengusulkan kebutubau tempat penampungan sementara ke lurah.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) tingkat kelurahan mempunyai tugas
6. b mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mulai tingkat rukun tetangga; dan
7. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat rukun tetangga;
8. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
9. rumah tangga dan sampah sejenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) kawasan komersial kawasan pada
indusui, fasilitas umum, fasiltas sosiai dan fasilitas lainnya mempunyai tugas
- b uengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS, TPS3R, TPST atau ke TPA; dan
- menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.
- (4) Lembaga pengelola sampah sabagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (2) tingkat kecamatar mempunyai tugas ayat
- b mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah rumah dan sampah sejenis sampah rumah tangga mulai dari tingkat RW sampai keluraban dan lingkungan kawasan.
- a. nengkoordinasikan lembaga pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat kelurahan; dan
BAB V - LEMBAGA PEHGELOLA
Pasal 29
- (1) Kegiatan reuse; dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah terbadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dapat dileksanakan oleh Bank Sampah.
- (2) Tata cara pembentukan, mekanisme kerja dan pelaksanaan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kcsatu Hak
BAB V - HAK DAN KEFAJIBAN
Pasal 30
Setiap orang berhak:
- b be-partisipasi proses pengambilan keputusan, peryeienggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan rumah tangga;
- a mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah daeran; dan/atau lain yang diberi tanggung jawab untuk itu; pihak
- memperoleh informasi yang benar , akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- e memperoleb pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara baik dan berwawasan lingkungan.
- d. mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
Bagian Kedua Kewajiban
BAB V - HAK DAN KEFAJIBAN
Pasal 31
- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga
rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Kewajiban mengurangi dan menangani sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meliputi
2. b membuang sawpah pada tempatiya
3. a memaksimalkan pengurangan timbulan sampah dan penggunaan ulang sampah sesuai jenis sampah;
4. memelihara kebersihan dilingkungan sekitarnya
5. e memisahkan sampah sesuai dengan sifat sampah dan membuang sampah ke tempat sampah yang telah ditentukan
- d. mnemelihara kebersihan pada jalan setapak atau setempat dan saluran pembuangan limbah;
- f. membuang sampah dari timbulan sampah ke TPS secara swakelola;
8. g menyediakan tempat sampah yang memadai sesuai dengan ketentuan.
BAB VIII - NSENTIF DAN DISISENTIF
Pasal 32
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga atau badan usaha yang melakukan
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
4. C pengurangan timbulan sampah; dan/atau
5. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan
2. a inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan /atau
3. b pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
BAB VIII - NSENTIF DAN DISISENTIF
Pasal 33
- (1) Insentif kepadæ lembage dan perseorangan sebagaimana dimeksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa
- b. pemberian subsidi.
- a. pemberian penghargaan; danlatau
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat berupa:
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
6. pemberian penghargaan;
7. C pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah untuk waktu 12 (dua belas) bulan sampai paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; dan/atau
- d. pemberian subsidi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
BAB VIII - NSENTIF DAN DISISENTIF
Pasal 34
Pemerintah Daerab memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha; dan perseorangan yang melakukan
- a pelanggaran terhadap larangan; dan, atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
BAB VIII - NSENTIF DAN DISISENTIF
Pasal 35
- 1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berupa:
- b. denda dalam bentuk uang/ barangljasa
3. a penghentian subsidi; dan/atau
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berupa:
- b. dan retribusi daerab; dan / atau
6. penghentian subsidi;
7. C denda dalam bentuk uang/barangljasa
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan besarnya disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - NSENTIF DAN DISISENTIF
Pasal 36
- (1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembega, dan badar usaha terhadap
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
3. a inovasi pengelolaan sampah;
- c. pengurangan timbulan sampah;
5. e\_ pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah;
7. f pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - NSENTIF DAN DISISENTIF
Pasal 37
Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimena dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34 disesuaikan dengan kemampuan keuangan.
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
BAB VIII - NSENTIF DAN DISISENTIF
Pasal 38
- 1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten /Kota lainnya yang berdekatan (regional) atau Pemerintah Daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengeloiaan sampah.
- (2) Kerjasama antar Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut
- b. kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam penanganan sampah;
- a. peningkatan sampah di Daerah;
5. C optimalisasi pemanfaatan TPA; dan
- d. pembiayaan yang dibutuhkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD .
BAB VIII - NSENTIF DAN DISISENTIF
Pasal 39
Lingkup kerjasama pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi bidang
- b. sarana dan prasarana TPA;
2. a penyediaan /pembangunan TPA;
3. C pengangkutan sampah dari TPS, TPS3R, TPST ke TPA;
4. e pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
BAB VIII - NSENTIF DAN DISISENTIF
Pasal 40
- (1} badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
- b pengangkutan sampah dari TPS, TPS3R, TPST ke TPA;
- penyediaan/pembangunan TPS, TPS3R, TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- pengelolaan TPA; dan/atau
- d. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Tata cara bermitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 41
- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam
- rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1).
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (I} dapat bersumber yang sah dan tidak mengikat dari pihak ketiga. pada
- (4} Tata cara pemberian sumbangan sebagaimana dinaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - KOMIPENSASI
Pasal 42
- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif akibat penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
- b. pencemaran udara;
4. a\_ pencemaran air;
- c. pencemaran tanab;
6. kebakaran;
- d. longsor;
8. ledakan gas metan; dan/atau
9. g hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
- b. pemulihan lingkungan;
3. a relokasi;
- C. biaya kesehatan dan pengobatan;
- e. bentuk lain.
- d. ganti rugi; dan /atau
BAB XI - KOMIPENSASI
Pasal 43
- (1) Kompensasi yang diberikan untuk masingmasing dampak negatif sebagaimara dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikelompokan sebagai berikut;
- b. pemulihan lingkungan dapat dilakukan apabila dampak negatif kerusakan lingkungan dapat dipulihkan kembali dan berfungsi sesuai peruntukannya; hidup
3. relokasi dapat dilakukan apabila danpak negatif mengakihatkan situasi yang tidak memungkinkan bagi penduduk untuk bertempat tinggal di lokasi tersebut;
4. biaya kesehatan dan pengobatan dapat diberikan apabila dampaknegatif yang ditimbulkan mengakibatkan masyarakat membutuhkan perawatan kesehatan dan pengobatan.
5. e bentuk lain dapat diberikan apabila dampak negatif membutuhkan penanganan selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d.
- d. ganti rugi dapat diberikan apabila dampak negatif mengakibatkan terjadinya kerugian materil kepada masyarakat; dan
- (2) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
- b. Pemerintah Daerah melakukan iuvestigasi atas kebeuaran aduan dan danpak negatif pengelolaan sampah; dan
- a. pengajuan surat pengaduan oleh orang atau Badan yang terkena dampak negatif kepada Pemerintah Daerah;
4. C menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan
BAB XI - KOMIPENSASI
Pasal 45
Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi =
- b aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- C pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Daerah-
BAB XI - KOMIPENSASI
Pasal 46
- 1) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilaksanakan dengan cara
- b. mobilisasi;
3. a sosialisasi;
- C. kegiatan gotong royong; dan/atau
- d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf 6 dilaksanakan dengan cara
7. 2 mengembanglcan informasi peluang usaha di bidang persampahan; danfatau b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf dilaksanakan dengan cara
- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
10. a penyediaan media komunikasi;
11. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.
- (4) Tata cara pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XD - PERIINAN
Pasal 47
- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang:
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlaku izin.
- (4) Apabila permohonan dilakukan setelah habis masa berlaku nnaka harus mengajukan permohonan izin baru. izin,
- (5) dan perpanjangan izin bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XIV - PENGAWASAN , PEMBINAAN DAN PELAPORAN
Pasal 48
- (1) Walikota melalui SKPD terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Daerah
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XIV - PENGAWASAN , PEMBINAAN DAN PELAPORAN
Pasal 49
- 1) Walikota melalui SKPD terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.
BAB XIV - PENGAWASAN , PEMBINAAN DAN PELAPORAN
Pasal 50
- (1) Walikota melaporkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada Gubemur dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan dan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 51
- 1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang melanggar ketertuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat berupa:
- b. uang paksa; dan /atau
4. paksaan pemerintahan;
- C. pencabutan izin.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kesatu Umum
Pagal 52
- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas
- b. Sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat di Daerah.
- a. Sengketa antara Pemerintah Daeran dar pengelola sampah; dan
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Begian Kedue Penyelesaian Sengketa d1 Luar Pengadllan
Pagal 53
- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat pada
- (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak ke pengadilan.
- (3) Tata cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebib lanjut dengan Peraturan Walikota.
Begian Ketiga Penyelesalan Sengketa
BAB XVI - PEHGADUAN DAN PENYELESALAN SENGKETA
Pasal 54
- (1) Penyelesaian sengketa persampaban di pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melewan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan usur unsur kesalahan, kerugian, dau hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. pada
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan bukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud kerugian dan/atau tindakan tertentu. ganti
Bagan Keenpat Gugatan Peruakilan Kelompok
BAB XVI - PEHGADUAN DAN PENYELESALAN SENGKETA
Pasal 55
Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berbak nengajukan gugatan melalui
Baglan Kellma Hak Gugat Organisaei Persampahan
BAB XVI - PEHGADUAN DAN PENYELESALAN SENGKETA
Pasal 56
- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan unâuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali atau pengeluaran riil. pada biaya
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
4. b mempunyai anggaran dasar di pengelolaan sampah; dan bidang
5. a berbentuk badan hukum;
6. C telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.
BAB XVI - LARANGAN
Pasal 57
orang dilarang = Setiap
- b membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sesuai dengan jenis sampah;
- a memasukkan sampah dari luar Daerah ke dalam Daerah tanpa izin;
- C melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA; dan/atau
- d. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
PENYDDKAF
BAB XVI - LARANGAN
Pasal 58
- 1) Peiabat Pegawai Neger: Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidarg pengelolaan persampahan dibefi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
3. b melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana d pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga; bidang
4. a\_ melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
5. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokuman lain berkenaan dengan tindak pidana di
- bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- e melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- f. meminta bantuan ahl dalam pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. ayat
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut uum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
BAB XX - KETENTOAN PDANA
Pasal 59
Pelanggaran mengenai ketentuan
- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial , kawasan industri,
- kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
- setiap orang dilararg memasukkan sampah dari luar Daerab ke dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a;
- b setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha pcngelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
- d. setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sesuai dengan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b;
- f. setiap orang dilarang membakar sampab yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d;
- e setiap orang dilarang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c; dan
dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 60
- 1) Pelaku usaha yang memiliki izin usaha pengelolaan sampah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku dan wajib melakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini. tetap
- (2) Untuk pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTOP
Pasal 61
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTOP
Pasal 62
Daerah ini mulai berlaku pada
- Peraturan tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang:

Penetapan: Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 1l Oktober 2013 ## WALIROTA PADANG PANJANG, dto ## HENDRI ARNIS

Penetapan: Diundangkan di pada tanggal Padang Panjang 1l Oktober 2013

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PAMJANG, dto ## BUDI HARIYANTO ## LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013 NOMOR 8 SERI E.5 ## L Kota Padang Panjang merupakan begiar integral dari Negara ikut juga mengalami dampak bertaunbahnya volume sampah sebagai akibat dari jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Di samping perubahan konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. itu, pola Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan yang besar . biaya Paradigma yang dipakai selama ini pcnanganan sampah dengan cara kumpul, angkut, buang, sudah harus ditinggalkan karena cara ini hanyalah sekedar memindahkan lama yakni
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## NOMOR TAHUN 2013
## TEHTANG
sampah dari sumber sampah ke Selain tidak menyelesaikan masalah , apa yang dikenal dengan istilah NIMBY (Not It My Back Yard) syadrom tersebut justru akan menimbulkan masalah baru . Terutama dalam hal ini adalah timbulnya dampak negatif ierhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; Prinsip NIMBY terkandung pengertian bahwa yang penting tidak ada sampah disekitar saya, disadari atau tidak prinsip ini tclah berlangsung nulai dari individu, rumah tangga kelompok masyarakat yang lebih besar berskala lokal atau regional. hingga
Setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat adalah hak dasar dari warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah . Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hidup pihak
Cara baru memandang permasalahan sampah adalal1 dengan cara pandang globel bahwa permasalahan sampah adalah permasalahan bersama dalam ruang lingkup lokal, regional bahkan nasioral. Hal ini adalah masuk akal oleh karena besar ataupun kecilnya dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat, dirasakan juga secara bersama. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun Untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan\_pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi \_ sampah, sampai ke yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman Pengelolaan sampah dengan paradigma tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. daya hilir , baru
sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pcmenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan penerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah iñi berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas kesciamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonori. bidang
Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
2. a kepastian hukum begi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
3. C kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah.
## 1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan esas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat