PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 3 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 20 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BINJAI,
: a.
bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 j ^ang menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai khusus pada Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), selain gaji PNS dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah; obyektif dengan memperhatikan yang
2. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Kota Binjai sudah dianggarkan dalam APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2016; c.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2017;
4. : 1.
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):
3. Undang
SALINAN
f
O
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 15);
11. Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 60 );
O
o
MEMUTUSKAN:
WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA
Menetapkan : PERATURAN BINJAI TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan j ^ ang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk peningkatan dan motivasi PNS pada SKPKD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalaJh untuk meningkatkan kineija PNS dan kesejahteraan PNS, serta kualitas pelayanan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 4
- (1) Tambahan penghasilan kepada PNS diberikan
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 5
- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
- b. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
G
o
- (2) Penghentian pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima PNS yang bersangkutan.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 6
Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang:
- a. melaksanakan tugas belajar;
- b. berstatus ditahan pihak yang berwenang karena tersangkut masalah hukum;
- c. mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
- e. mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya.
- d. mengambil cuti besar; dan
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB V - BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 7
Besaran Tambahan Penghasilan pada SKPKD adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kepala SKPD dan Kepala SKPKD sebesar Rp.20.200.000,00 / bulan;
- b. Eselon III sebesar Rp.5.500.000,00 / bulan;
- c. Eselon IV sebesar Rp.4.000.000,OO / bulan;
- d. Staf Golongan III sebesar Rp.2.350.000,00 / bulan;
- e. Staf Golongan II sebesar Rp.2.150.000,00 / bulan.
PROSEDUR, PENETAPAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB VI - PROSEDUR, PENETAPAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 8
- ( 1 ) SKPKD menganggarkan Tambahan Penghasilan pada pos Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Obyek Belanja Tambahan Penghasilan PNS kode rekening 5.1.1.02 dengan Rincian Obyek Belanja Tambahan Penghasilan Beban Keija kode rekening 5.1.1.02.01.
- Pembayaran Tambahan Penghasilan hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada DPA - SKPKD. (2)
- Apabila pagu anggaran untuk Tambahan Penghasilan tidak tersedia pada DPASKPKD, maka SKPKD dapat mengusulkannya pada Perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku. (3)
- Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPKD secara langsung kepada PNS melalui bendahara pengeluaran. (4)
- Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening SKPKD yang terdapat di Bank Sumut. ( 5 )
- Mekanisme pengajuan dan pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan
BAB VI - PROSEDUR, PENETAPAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 9
- Untuk menghitung berlakunya jam keija PNS pada SKPKD digunakan Finger print. (1)
- Jam keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : (2)
- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis masuk keija jam 7.30 Wib, pulang keija jam 15.45 Wib;
- b. hari Jum' at masuk keija jam 7.30 Wib, pulang keija jam 15.15 Wib.
- Jam keija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hams terpenuhi dalam melaksanakan kewajiban PNS SKPKD sebagaimana diatur dalam Pasal 4. (3)
BAB VI - PROSEDUR, PENETAPAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 10
- Pengurangan tambahan penghasilan atas beban keija didasarkan kepada komponen disiplin yang diperhitungkan untuk setiap masa keija 1 (satu) bulan. ( 1)
- Pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh : (2)
- a. Kepala SKPKD untuk Sekretaris dan Kepala Bidang;
- b. Sekretaris untuk Kepala Sub Bagian;
- c. Kepala Bidang untuk Kepala Sub Bidang;
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang untuk Staf.
- Pengurangan tambahan penghasilan diperhitungkan pada saat mengajukan pembayaran. (3)
- Perhitungan pengurangan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil rekapitulasi komponen disiplin sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. (4)

## Pasal 11

- ( 1) Tambahan penghasilan diberikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.
- Tambahan penghasilan dibayarkan paling lambat sekali dalam 3 (tiga) bulan paling lama pada awal bulan selanjutnya dari masa kineija dengan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dari jumlah yang akan diterima dengan ketentuan sebagai berikut: (2)
- a. PNS golongan Il / d ke bawah tidak dikenakan pajak;
- b. PNS golongan Ill / a ke atas dikenakan pajak sebesar 5 %;
- c. PNS golongan IV / a ke atas dikenakan pajak sebesar 15 %.

## BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

G (i)

- Pemberian Tambahan penghasilan dibebankan pada APBD.
- Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran SKPKD yang tercantum dalam APBD kelompok belanja tidak langsung. ( 2 )

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pejabat penanggungjawab pemberian tambahan penghasilan adalah Kepala SKPKD selaku pengguna anggaran.

## Pasal 14

- (1) Penetapan untuk tidak diberikan tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan oleh Kepala SKPKD untuk PNS eselon III, IV, dan Staf, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan untuk tidak diberikan tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan oleh Sekretaris Daerah untuk PNS eselon II sesuai ketentuan yang berlaku.

u

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.


Ditetapkan di Binjai pada tanggal 20 Januari 2017

Salinan sesual dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIA' p- DAERAH KOTA BINJAI

WALIKOTA BINJAI,

OTTO HARIANTO, SH NIP. 19621229 198503 1 006


MUHAMMAD IDAHAM

f Diundangkan di Binjai pada tanggal 20 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI, ttd

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 3

*

f

G

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BINJAI

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2017

## PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS DASAR BEBAN KERJA BERDASARKAN KOMPONEN DISIPLIN

| NO | JENIS PENILAIAN | JENIS PENILAIAN | PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN | PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| NO | TINDAKAN | KETERANGAN | STAF (%) | PEJABAT STRUKTURAL i % I | KETERANGAN |
| 1 . | Terlambat Datang Tanpa Izin | 5- 10 diatas 10 kali | 5 10 | 10 20 | Daftar absensi Daftar absensi |
| 2. | Cepat Pulang Tanpa Izin | 5 - 10 Diatas 10 hari keija | 5 10 | 10 20 | Daftar absensi Daftar absensi |
| 3. | Tidak Hadir Tanpa Izin | 5 - 10 hari keija Diatas 10 hari keija | 20 40 | 30 50 | Daftar absensi Daftar absensi |
| 4. | Meninggalkan Tugas pada jam keija tanpa izin | Setiap Surat Teguran | 5 | 10 | Sekretaris, Kabid, Kasubbag, Kasubbid |
| 5. | Tidak mengikuti kegiatan Kenegaraan Rapat / lain- lain Tanpa Izin | Lebih dari 2 kali | 5 | 10 | Sekretaris, Kabid, Kasubbag, Kasubbid |

Catatan : Perhitungan jenis penilaian merupakan jumlah kumulatif 1 (satu) bulan

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAJHiU SEKRETARIATDAERAH KOTA BINJAI KUM

WALIKOTA BINJAI,


OTTO HARIANTO, SH

NIP. 19621229 198503 1006


MUHAMMAD IDAHAM