Unknown WALI KOTA CILEGON Nomor 27 Tahun 2017 tentang IZIN PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH WALI KOTA CILEGON, (berlaku 8 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga keberadaan dan kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang serta keseimbangan ekosistem;
- b. bahwa pembuangan air limbah ke sumber air serta pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, tanpa dikelola dengan baik dapat mengakibatkan pencemaran air serta menurunkan fungsi dan peruntukan dari komponen-komponen air;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah.
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perijinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CILEGON TENTANG IZIN PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Cilegon;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk;
5. Kepala SKPD adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup dan/atau Badan yang menangani perizinan bidang lingkungan hidup di Kota Cilegon;
6. Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang lingkungan hidup;
7. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktifitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup;
8. Pemohon adalah penanggung jawab usaha atau kegiatan yang wajib mempunyai izin lingkungan berkaitan dengan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah;
9. Air limbah adalah air sisa dari suatu hasil Usaha dan/atau Kegiatan ;
10. Izin adalah izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
11. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin untuk melakukan pembuangan air limbah ke sumber air sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan;
12. Izin Pemanfaatan Air Limbah adalah izin untuk melakukan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sesuai dengan hasil kajian;
13. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke badan penerima;
14. Badan Penerima adalah saluran air dan/atau sungai yang akan menerima buangan air limbah;
15. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
16. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
17. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;
18. Beban Pencemaran air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini agar air dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Kriteria usaha atau kegiatan
BAB III - PERIZINAN
Pasal 3
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib mempunyai izin lingkungan berkaitan dengan :
- a. pembuangan air limbah; dan
- b. pemanfaatan air limbah wajib mendapatkan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke lingkungan sebelum usaha dan/atau kegiatan tersebut melakukan uji coba.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
Bagian Kedua
Tahapan Perizinan
BAB III - PERIZINAN
Pasal 4
Izin lingkungan berkaitan dengan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah diselenggarakan melalui tahapan:
- a. permohonan izin;
- b. pemrosesan perizinan; dan
- c. penetapan izin.
Bagian Ketiga
Izin Lingkungan yang Berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air
Paragraf 1
Tata Cara Permohonan Izin
- (1) Pemohon untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, mengajukan permohonan izin kepada Wali Kota melalui OPD.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin.
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, harus memenuhi persyaratan :
- a. administratif; dan
- b. teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. isian formulir permohonan perizinan;
- b. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
- c. dokumen Amdal, UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan


- b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (4) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memuat sekurangkurangnya :
- a. karakteristik usaha dan/atau kegiatan;
- b. identifikasi, kualitas, dan kuantitas sumber air limbah;
- c. sistem pengolahan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan;
- d. perhitungan daya tampung badan air;
- e. parameter yang ditetapkan dan angka baku mutu air limbah;
- f. rona awal badan penerima;
- g. dampak pembuangan;
- h. peraturan perundang-undangan terkait dengan baku mutu air limbah;
- i. rekomendasi baku mutu air limbah baru;
- j. layout saluran pembuangan air limbah, lokasi outlet dan outfall;
- k. Standar Operasi Prosedur tanggap darurat meliputi mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan; dan
- l. rencana minimalisasi pengelolaan air.
- (5) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.

## Paragraf 2 Tata Cara Pemrosesan Izin Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diterbitkan setelah dilakukan tahapan sebagai berikut :
- a. verifikasi administrasi yaitu pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon;

- c. verifikasi teknis yaitu melakukan peninjauan lokasi yang dilanjutkan dengan pengambilan sampel kualitas air limbah dan badan penerima dimana hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan; dan
- d. penerbitan izin jika syarat kualitas air limbah sudah memenuhi Baku Mutu Air Limbah (BMAL).
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala OPD.

## Bagian Keempat

Izin Lingkungan yang Berkaitan dengan Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah

## Paragraf 1

Tata Cara Permohonan Izin

## Pasal 7

- (1) Pemohon untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, mengajukan permohonan izin kepada Wali Kota melalui OPD.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin.
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, harus memenuhi persyaratan :
- a. administratif; dan
- b. teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. isian formulir permohonan perizinan;
- b. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan

- c. dokumen Amdal, UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa kajian pemanfaatan air limbah pada tanah yang paling sedikit memuat informasi:
- a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
- b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; dan
- c. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.
- (4) Kajian dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diambil dari dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah.

## Paragraf 2 Tata Cara Pemrosesan Izin Pasal 9

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diterbitkan setelah dilakukan tahapan sebagai berikut :
- a. verifikasi administrasi yaitu pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon;
- b. pengkajian pemanfaatan air limbah oleh pemohon;
- c. verifikasi teknis yaitu melakukan pengumpulan data berdasarkan pemantauan atas laporan hasil pelaksanaan pengkajian pemanfaatan air limbah yang telah disusun oleh pemohon ; dan

- d. penerbitan izin jika syarat kualitas air limbah sudah memenuhi Baku Mutu Air Limbah (BMAL).
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala OPD.

## Bagian Kelima Penangguhan Penerbitan Izin Pasal 10

- (1) Proses penerbitan izin dapat dilakukan penangguhan apabila :
- a. Pemohon tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8.
- b. Informasi yang disampaikan pemohon terkait dengan persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon oleh Kepala OPD.
- (3) Pemohon wajib melengkapi persyaratan administratif dan teknis serta melengkapi kekurangan data yang diperlukan dalam batas waktu yang disepakati dalam berita acara.

Bagian Keenam Masa Berlaku Izin

## Pasal 11

- (1) Izin berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Wali Kota dapat meninjau kembali izin yang telah diterbitkan paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

## Bagian Ketujuh Pembaharuan dan Pencabutan Izin

## Pasal 12

- (1) Pembaharuan izin dilakukan apabila terjadi kondisi sebagai berikut :


- a. Perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penerbitan izin.
- b. Perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas air limbah yang dihasilkan.
- c. Perubahan teknis pengelolaan air limbah.
- d. Perubahan titik penaatan karena adanya penambahan instalasi pengolahan air limbah (IPAL/ WWTP).
- e. Pengalihan perusahaan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain.
- (2) Permohonan pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota melalui pejabat yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

## Pasal 13

- (1) Izin berakhir apabila :
- a. Habis masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang;
- b. Dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku;
- c. Terjadi perubahan titik penaatan dan/atau perubahan nama perusahaan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan terlebih dahulu adanya teguran tertulis.

## BAB IV

## PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

## Pasal 14

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terlebih dahulu wajib melakukan pengelolaan air limbahnya.

- (2) Air limbah yang dibuang ke sumber air dan/atau air limbah yang dimanfaatkan ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila Badan Usaha dan/atau Kegiatan melakukan pengelolaan air limbah tanpa melakukan pembuangan ke badan penerima dan/atau pemanfaatan ke tanah untuk aplikasi pada tanah, maka Badan Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan kajian dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala OPD.

## Pasal 15

Pelaksanaan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi kegiatan :

- a. Pengolahan air limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau unit lain, yang dimaksudkan untuk menurunkan konsentrasi pencemar;
- b. Dalam rangkaian proses pengolahan air limbah bisa dilakukan secara fisika, kimia, biologi, dan teknologi lain sesuai perkembangan zaman;
- c. Pengelolaan sludge yang terbentuk dari rangkaian proses pengolahan air limbah;
- d. Pembuangan air limbah dari IPAL ke sumber air melalui saluran khusus pembuangan air limbah.

## Pasal 16

Pengolahan air limbah melalui IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat dilaksanakan melalui :

- a. IPAL milik sendiri; atau
- b. Jasa pengolahan air limbah; dan/atau
- c. IPAL milik usaha dan/atau kegiatan lain berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai peraturan yang berlaku.


## Pasal 17

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib dilengkapi dengan alat ukur debit yang mampu menghitung atau menunjukkan akumulasi jumlah air limbah yang dibuang atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Alat ukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada saluran air limbah masuk IPAL dan pada saluran titik outlet akhir IPAL.

## Pasal 18

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyediakan saluran khusus pembuangan dan/atau pemanfaatan limbah sesuai kajian pembuangan air limbah ke badan air dan/atau kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memudahkan petugas pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan;
- b. terpisah dengan saluran air hujan atau saluran lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah;
- c. mampu menampung seluruh air limbah, sehingga tidak terjadi luapan air limbah yang keluar dari saluran;
- d. mampu menahan rembesan air limbah ke dalam tanah atau sumber-sumber air.

## Bagian Kedua

Pemantauan

## Pasal 19

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib melakukan pemantauan kualitas air limbah yang dihasilkan karena usaha dan/atau kegiatannya.


- (2) Kewajiban melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. melakukan pengujian kualitas air limbah sekurangkurangnya 1 (satu) bulan sekali dalam setiap bulan untuk titik outlet dan 3 (tiga) bulan sekali untuk titik inlet melalui laboratorium terakreditasi;
- b. melakukan pencatatan harian debit air limbah dalam format yang telah ditentukan;
- c. melakukan pemantauan beroperasinya sistem pengolahan air limbah.

## Pasal 20

- (1) Tata cara pelaksanaan pengujian kualitas air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut :
- a. titik pengambilan sampel air limbah sekurangkurangnya dari inlet dan outlet IPAL;
- b. pengambilan sampel air limbah dilaksanakan oleh petugas dari laboratorium terakreditasi;
- c. hasil pengujian sampel air limbah dilaporkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan kepada instansi berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tata cara pelaksanaan pencatatan harian debit air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pencatatan harian debit air limbah dilaksanakan petugas pencatat yang ditunjuk pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Buku Catatan Harian Debit Air Limbah yang ditandatangani oleh petugas pencatat dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. hasil pencatatan harian debit air limbah dilaporkan kepada instansi yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.

<!-- formula-not-decoded -->

- (3) Tata cara pelaksanaan pemantauan beroperasinya sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf c dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pemantauan terhadap semua unit IPAL, termasuk saluran inlet dan outlet IPAL oleh petugas pengelola lingkungan yang ditunjuk pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. melaksanakan pencatatan pemakaian bahan kimia yang digunakan dalam operasional IPAL, yang meliputi jenis dan kuantitas bahan kimia;
- c. melaksanakan pencatatan sludge yang dihasilkan dari operasional IPAL;
- d. pencatatan sebagai dimaksud pada huruf b dan c dituangkan dalam buku catatan operasional IPAL yang ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk sebagaimana huruf a dan/atau oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- e. melaksanakan evaluasi kinerja sistem IPAL berdasarkan hasil pengujian kualitas air limbah.

## BAB V

## TANGGAP DARURAT

## Pasal 21

- (1) Apabila IPAL tidak mampu melakukan pengolahan air limbah hingga tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan, maka penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib upaya penanggulangan darurat.
- (2) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Standar Operasi Prosedur (SOP) penanggulangan keadaan darurat pembuangan air limbah;
- b. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menghentikan kegiatan produksi atau sumber yang menimbulkan air limbah.

- (3) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung hingga IPAL mampu melakukan pengolahan air limbah hingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan administrasi perizinan dan teknis pengendalian pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala OPD.

## Pasal 23

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Kepala OPD berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan pengujian kualitas air limbah yang dibuang atau yang dimanfaatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengolahan air limbah;
- c. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk bahan penegakan hukum lingkungan;
- d. memberikan peringatan terhadap pelanggaran ketentuan izin;
- e. melaksanakan penutupan secara paksa saluran pembuangan air limbah yang membahayakan kepentingan umum dan/atau mencemari lingkungan;
- f. meminta data dan keterangan pengolahan air limbah yang dilaksanakan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
- g. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;


- h. memberikan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan air limbah;
- i. melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan kualitas air dan sumber-sumber air; dan
- j. melaksanakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran air.

## BAB VII PERAN MASYARAKAT

## Pasal 24

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan air limbah.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa :
- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
- a. meningkatkan kepedulian dalam pengelolaan limbah;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Keputusan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2002 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.


Ditetapkan di Cilegon Pada tanggal 8 Mei 2017 WALI KOTA CILEGON

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon

Pada tanggal 8 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,


SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 27

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG IZIN PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH


Kabupaten Kota

Alama:

Izin diperisa

## FORMULIR PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN YANG BERIAIIAN

baruu

perranjangan

Nama usaha dan / ataul kegiatan

- 1 General manajer

Alamat usaha dan {atau kegiatan

- Kode pos

- 4 Frovirsi

- @

- f Fz

- 1 Kode Pos

- Frcvirsi

- Ielp

- 1

## IL

## INFORWASI PRODUKSI

## I IENAGA KERJADD

025

jashi

## Sumber Air Balu

## kapasitas Pengumbilan

- Lampirkan industri keselurukan dan tandai uni: proses dur pembuangan (outfall
- Gamboarkan nerac untuk proses industri atau kegiatar-kegiatan lain Jang menghasilkan air air bisa pertambangun, maka gambarkur skemaik sumber sistem

## 2

## 4

air dari air dlam kolom apaluh bersifut atau

- 1 dibuang dapat

| N | | |
|-----|-----|----|
| | 133 | |
| 10 | | |
| 2 | | |
| | | =5 |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 16. | | |
| 17 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 3 | | |

| 2 | | |
|-----|-----|-----|
| | | 201 |
| 2 | | |
| 2 | 295 | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 23 | | |

- 2 serta Parameter tarsebut,
3. tahap jelaskun
- 1 dari sistern tenasuk telroloy air
- diagran letak
- tersebur


- Fembuangar, deoit persolahan air limbah sebelum dibuang sesuai dengan tabel di barah

## Lokasi Sunoer Air Fererima

0. Jampirkan
2. pada di dapat dari pada dilal-ukar


| No. | | |
|-------|------|----------|
| | Bod5 | |
| 10 | | |
| 11- | | 50 |
| 1 | | |
| 16. | | |
| | ca | |
| | | VFN 2002 |

## b. Biologi

Jelaskan Getail (sererti: planlzor, malrobento5, di tempat pembuargen air mencakup spesies, kelmpahan, dominas: diversitas, disbicusi rang/waltu, pertumbuhan dan reproduki, stul-tur ropis, spesies hal sebagai berlur:

- 1

- Kajian harus dapat mengidentifkasi Iondisi yang Paling kritis alzbat variasi kondisi biologi, jumlah volume dan komposisi serta potensi bioakumulasi Persistensi dari air dibuang;
- 3 suatu Zona di organisme; cermasuk bentos dapat terpapar oleh fencemar dengan konsentrasi yang melebihi baku air vaitu
- Potensi Perpindahan Polutan melalui Proses biologi; fisika atau kimiawi
6. Nilai Penting sumber air penerima air imbah terhadap komunitas biologi di sekitarnya, termasuk adanya daerah pemlahan,\_ jalur Perpindahan migratori; atau daerah vang memiliki nilai penting dalam sillus spesies tertentu. spesies hidup
- 5 Komposisi dan kerentanan korunitas biologi memunglinkan terpapa oleh ai limbah, termrasuk adanya spesies Jang unik dan endemik, dilindungi oleh peraturan Ferundang-undangan, adanya spesies kunci dalam strultur elosistem tersebur.
- Adanya lokasi aluatik khusus, termasuk kawasan suaka alam.
- 9 Keberadaan atau Potensi lokasi sebagai daerah rekreasi atau Perikanan dan lainnya
- 8 Potensi darpak terhadap kesehatan maupun tidak langsung
- Jelaskan upaja polluton prevention, minimalisasi air limbal, efisiensi energi d2n sumberdaja dilalukan penanggungiamab usaha

## PENANGANAN KONDISI DARURAT

Uraikan penanganan londisi darurat pencemaran aif melputi :

- Uraian tentang dan prosedur tanggap darurat termasuk uraian detil peralatan dan lokasi, prosedur, Pelatihan, prosedur peringatan dan sistem komunikasi.
- Uraian tentang unit yang bertanggung jawab terhadap Penanganan kondisi darurat, termasuk didalamnya srultur organisasi; peran dan tanggung jawab serta mekanisme pengambilan keputusan.

WALI KOTA CILEGON


Tb. IMAN ARIYADI