PERATURAN DAERAH MA Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 1 Tahun 1995, Seri A Nomor 1 ) dipandang untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Koatamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tentang Pajak Penerangan Jalan. (berlaku 4 Agustus 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 1 Tahun 1995, Seri A Nomor 1 ) dipandang untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Koatamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tentang Pajak Penerangan Jalan.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3873);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pe,mungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 1997 tentang Kreteria Wajib Pajak Yang wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingakat II Ujung Pandang M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
3. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daaerah Tingkat II Ujung Pandang;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Pajak Penerangan Jalan yang selajutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan listrik dalam wilayah Kotamdya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
7. Perusahaan Listrik Negara selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan Listrik Negara Wilayah VII Cabang Sulawesi Selatan;
8. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komendier, Perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak untuk terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh kepala daerah;
11. Surat ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang ;
12. Surat Keteapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menetukan jumlah besarnya pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative dan jumlah yang massih dibayar;
13. Surat Keteapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat keputusan yang menetukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
14. Surat Keteapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak terutang atau tidak seharusnya terutang;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutrang dan tidak ada kredit pajak;
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
BAB II - NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 2
Pasal 2
- (1) Dengan nama Pajak Penerangan jalan, dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik dalam Daerah;
- (2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik dalam Daerah;
- (3) Tenaga listrik sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
BAB II - NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 2
Pasal 3
Dikecualikan dari obyek pajak adalah :
- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asimng, dan lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbale balik sebagaimanan berlaku untuk pajak Negara;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari inastansi tehnis terkait;
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.
BAB II - NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 2
Pasal 4
- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik;
- (2) Wajib pajak adalah orang atau pribadi yang menjadi pelanggan liostrik dan atau pengguna tenaga listrik.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5
- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Tenaga Listrik;
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimanan dimaksud ayat (1) pasai ini ditetapkan :
- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, maka nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik;
- b. Dalam hal tenaga listrik yang bukan PLN dengan tifak dipungaut bayaran, maka nilai jual tenaga listrik dihitung
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 6
Tarif Pajak ditetapkan sebagai baerikut :
- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk Industri sebesar 7 % (tujuh persen);
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri sebesar 6 % (enam persen);
- c. Penggunaan tenaga listrik yang bersal dari bukan PLN, bukan untuk industry besar 7 % (tujuh persen);
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 6 % (enam persen).
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 7
Pasal 7
Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 7
Pasal 8
- (1) Pajak dipungut
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 7
Pasal 9
- (1) Tata cara penerbitan SKPD dan atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD, syarat Keputusan Pembetulan, dan surat Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Tata cara pengisian dan penyampaian SPPD, Penerbitan SKPDKB atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) diatur dengan keputusan Kepala Daerah.
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 7
Pasal 10
- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak kepala Daerah dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
- 1) Apabila
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 7
Pasal 11
- (1) Kepala daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Data hasil peneliytian SPPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak daerah yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal in I ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.
BAB V - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal 12
Pasal 12
- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah;
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimanan dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimanan dim aksud dalam pasal 5.
MASA PAJAK, SAAT TERUTANG DAN SURAT PEMBERUTAHUAN PAJAK DAERAH
BAB VI - MASA PAJAK, SAAT TERUTANG DAN SURAT PEMBERUTAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 13
Masa pajak adalah waktu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak terutang.
BAB VI - MASA PAJAK, SAAT TERUTANG DAN SURAT PEMBERUTAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 14
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun bukun yang tidak sama dengan tahun takwin.
BAB VI - MASA PAJAK, SAAT TERUTANG DAN SURAT PEMBERUTAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 15
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik,
BAB VI - MASA PAJAK, SAAT TERUTANG DAN SURAT PEMBERUTAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 16
- (1) Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagimanan dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) STPTPD sebagimanan dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini harus disampaikan kepada kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
BAB VII - TATACARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 18
- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) digumnakan untuk menghitung, memeprhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam janhgka qwaktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutrangnya pajak, Kepala Daerah Ddapat menerbitkan;
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, ditetrbitkan;
BAB VII - TATACARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 19
- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjukoleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTDPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.
BAB VII - TATACARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 20
- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada awajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturutr-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (4) Kepala Daerah dapat memebreikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembyaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari umlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimanan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan Kepala Daerah.
BAB VII - TATACARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 21
- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimanan dimaksud Pasal 20 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran adan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB IX - TATACARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 22
Pasal 22
- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangga surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.
BAB IX - TATACARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 22
Pasal 23
- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat terguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringtan atau surat lain yang sejenis.
BAB IX - TATACARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 22
Pasal 24
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
BAB IX - TATACARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 22
Pasal 25
Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara.
BAB IX - TATACARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 22
Pasal 26
Setelah kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang , juru siyta memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
BAB IX - TATACARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 22
Pasal 27
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
BAB X - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 28
- (1) Kepala Daerah ## BAB XI
TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
BAB X - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 29
- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitanya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan pereundang-undangan perpajakan daerah;
- b. Membatalkan atau mengurangkan keteapan pajak yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal dsanksi tersebuyt dikenakan kehilapan wajib pajak atau bukan kerana kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan keteapan dan penghapusan atau pengurangan sansi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alas an yang jelas;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memeberikan keputusan.
BAB XII - KEBERATAN DAN BANDING Pasal 30
Pasal 30
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya krepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatau :
- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN;
- f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB XII - KEBERATAN DAN BANDING Pasal 30
Pasal 31
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaiaan sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak;
BAB XII - KEBERATAN DAN BANDING Pasal 30
Pasal 32
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 atau Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 33
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembatalan pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui dan Kepala Daerah atau pejabat tidak memeberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB drengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian lelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPLDLB, Kepala Daerah atau pejabat memebrikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 34
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan denga utang pajak lainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), pembayran dilakukan dengan cara peminfdah bukuan dan bukti pemindah bgukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
K E D A L U A R S A
BAB XIV - K E D A L U A R S A
Pasal 35
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
KETENTUAN PIDANA
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36
- (1) Wajib Pajak yang karena kalpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisih dengan tidak benar atau tindak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merigikan keuangan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling bvanyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tindak menyampaikan SPTD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merigikan keuangan daerah dapat dim pidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda yang banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 37
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.
BAB XVI - KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 38
Pasal 38
- (1) Pejabat Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencarai, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang probadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan denagn tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeledajhan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokuimen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tuhgas penyidikan tindak pidanan di bidang perpajakan Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang menunggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung adan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hhukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 39
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya ditetapkan Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Mengadakan dan Memungut Reklame Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang
(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1991, Seri A Nomor 1 yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 40
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Penetapan: Ditetapkan di Ujung Pandang pada tanggal 24 Agustus 1998

Penandatangan: ## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG, ## H. A. MALIK B. MASRY

Penandatangan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG KETUA, ## Drs. BURHANUDDIN ALI

Penandatangan: Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor : Tanggal : Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : Tahun Seri Nomor Tanggal :

Penandatangan: SEKRETARIS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG, ## Drs. H. MAPPATOBA Pangkat : Pembina Utama Muda : 010 027 065 N I P ## P E J E L A S A N ATAS ## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG NOMOR 7 TAHUN 1998 ## TENTANG ## PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG ## I.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat ii Ujung Pandang Nomor 1 Tahun 1995, Seri A Nomor 1) yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa penyesuaian tersebut disa,mping pada materi tata cara perpajakannya, juga pengaturan mengenai pengenaan pajak bagi penggunaan listrik bukan berasal dari PLN menjadi Sumber Pendapatn Asli Daerah.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
: Cukup jelas. Ayat (2) huruf a
PENJELASAN
Pasal 6
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
: Cukup jelas. | Pasal 30 | : Cukup jelas. | |------------|------------------| | Pasal 31 | : Cukup jelas. | | Pasal 32 | : Cukup jelas. | | Pasal 33 | : Cukup jelas. | | Pasal 34 | : Cukup jelas. | | Pasal 35 | : Cukup jelas. | | Pasal 36 | : Cukup jelas. | | Pasal 37 | : Cukup jelas. | | Pasal 38 | : Cukup jelas. | | Pasal 39 | : Cukup jelas. | | Pasal 40 | : Cukup jelas. |