PERATURAN BUPATI BI Nomor 22 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA DENGAN ~MAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TUBAN, - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATITUBAN
PERATURANBUPATITUBAN NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
DENGAN ~MAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (6) Pe 1 raturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahuq. 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Peme:mntah dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepal~ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemelji.ntah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengaclaan Barang/ Jasa di Desa, maka perlu mengatur tata cara pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pengapaan barang/ jasa yang baik di Desa, serta menir~.gkatkan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu pengatu.ran mengenai tata cara Pengadaan Barang/ Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, dengan tetap memperhatikan tata nilai pengadaan dan prinsip› prinsip pengadaan barang/jasa sesuai perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagkmana telah diubah keempat kali dengan perpres Nomof 4 tahun 2015 serta berpedoman pada Peraturan Kepal~ Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomot 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
- c. bahw~ berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim4sud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peratytran Bupati Tuban tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.
I
.
Mengingat
2 -
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah denga.Jl Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahuri 2004 tenta.ng Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 \_Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia: Nomor 4438);
3. 3 .. Undang-Undang Nomor · 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
7. Peraturan Pemerintah Noi;nor 58 Tahun 2005 tentang . Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun· 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peratu.ran Pemerintah Nomor 43. Tahun 2014 tentang Peratu:ran Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peratuiran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara! Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 8arang/ Jasa Pemerintah sebagaimana diubah keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun2015;
10. Peraturan ~pa.Ia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa P.emerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARAKG/JASA DI DESA.
BABI KETBNTUAN UMUM
Pasal 1
, Dal.am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat ~bagai pcrangkat daerah di Kabupaten Tubari.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Toban.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB IV PELAKSAl'fA KEGIATAN
Bagian Kesatu P~ngadaan
Para Pihak Da1am
Pasal 6
- (1) Para pihak yang terkait dala.m. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Para pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada B.yat (1) a. TPK;
3. meliputi:
- b. Penyedia Barang/ Jasa; dan
- c. PPHP.
Bagian Kedua TPK
Pasal 7
I
- ( 1) Pemerintah Desa memtjentuk TPK yang ditetapkan dengan Kepu tusan Kepala Desa.
- (2) TPK sebagaimana ~sud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga K¢masyarakatan Desa dan/ atau masyarakat desa setempat. I
- (3) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah diutamakan Kepala Seksi, Kepala Urusa.n yang membidangi atau Perangkat Desa lainnya · yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. ( 4) Unsur Lembaga Kemasyarakatap. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai anggota aktif ~an m~ kompetensi dibidangnya.
- (5) TPK ditetapkan ses-qai kebutuharfyang terdiri atas:
4. a pengarah adalah Kepala Desa.;
- b. ketua, yang berasal dari unsQr Perangkat Desa;
- c. sekretaris, yang bera.sal dari u11sur Perangkat Desa; dan
- d. anggota, yang berasal dari WlSUr Lembaga Kemasyarakatan Desa dan ata.u masyarakat desa ·setetnpat
8. (6} TPK dalam melaksana.ka.n kegiatan diberikan honorarium sesuai jenis kegiatan yang dilaksanakan.
Pasal 8
- (1) Dalam menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan seba~ berikut:
- a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Pasal 10
- ( 1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan . Pengelolaan Keuangan Desa membentuk PPHP yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala
- Desa.
- (2) Keanggotaan PPHP berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 2 (dua) orang dari unsur Perangkat Desa dan 1 (satu) orang da.ri unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) PPHP terdiri atas:
- a.ketua yang berasal dari unsur Perangkat ,Desa; b.sekretaris yang berasal dari unsur Perangkat Desa; dan
- c. anggota yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- ( 4) Untuk diangkat menjadi PPHP wajib memenuhi persyaratan sebagai be1ikut:
- a. memiliki integritas, di~iplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. tidak menjabat seba.glµ Sekreta.ris Desa dan bendahara di Pemerintah desa;dan '.
- c. tidak masuk dalam kepen~~ TPK.
Poal11
- ( 1} PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 O mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. melakukan pemeriksaan basil pekerjaan Penga.daan Barang/ Jasa untuk nilai di atas Rp 50.000.000,(~a puluh juta rupiah} sesuai dengan ketentuan yang tercantum dal~ Dokumen Perjanjian, yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas, PPHP dapat menggunakan tenaga ahli/ teknis / profesional yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil a tau Swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya.
- (3) Tenaga ahli/teknis/profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- ( 4} Dalam hal keanggotaan PPHP tidak turut serta menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, wajib memberikan penjelasa.I1 tertulis.
- (5)
PENJELASAN
Pembukaan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan bagian yang tidak terpisahkan · dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Berita Acara. Serah Terima Hasil Pekerjaan.
## BABV PELAKSANAA!I KEGIATAif
## ' BapanKesatu
Um.um
## Pual 12
Pengadaan Barang/Jasa. meliputi:
- a. pengadaan Barang/Jasa. dengan rrilai S8.Illpai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- b. pengadaan Barang/Jasa. dengan nilai di atas 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000~ooo (dua ratus juta rupiah); dan
- c. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
##
PENJELASAN
Pasal 13
'Pengadaan Barang/Jasa d¢ngan nilai sampai 'dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebataimana diroaksud dalam Pasal 12 huruf a I dilaksanakan dengan cara ~bagai berikut : - a. TPK membeli Barang/Ja~ kepa4aii (sa.tu) Pe~yedia Barang/Jasa; - b. pembelian dilakukan tan.pa melakukan permintaan penawaran secara tertulis; - c. pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tan pa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/ Jasa; - d. TPK melakukan negosasi (tawar menawar) secara langsung di tempat kepada penyedia Barang/ Jasa; dan - e. penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 34

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap sah.
- (2) Pengadaan Barang/ Jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilanjutkan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Pe~ndang-Undangan.

## BAB XII KETENTUANPENUTUP

## Pasal35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal 30 .April 2015


Diundangkan di Tuban pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH,


BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI:)9 NOMOR 23

bANA

LAMPIRANI PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADMN BARANG/JASA DI DESA

## A. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN

I

CONTOH

## TIM PELAKSANA KEGIATAN

... .

DESA

... .

Alamat: ________________ .

Kode Desa ... .

## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Pelaksana

Kegiatan

...

Tahun

Anggaran

...

Desa

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

Kecamatan

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

dengan ini menyatakan

bahwa:

Sanggup

melaksanakan

dan

mengelola

dana

Kegiatan

sebesar

untuk

Rp.

...

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

Kegiatan

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. . .

di

Desa

. .

. . .. .

.. .

. .

. .

. .

. . .

Kecamatan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabupaten Tu ban sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) swakelola ¥ang telah disetujui.

Apabila saya melanggar pernyataan tersebut di atas dan dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka saya bersedia bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pemyataan ini Kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagamana mestinya.

No

1

2

3

Nama

. ... , ... 20 ... .

## 'tlM PELAKSANA KEGIATAN

Jabatan

Ketua

Sekretaris

Anggota

(Jumlah Anggota menyesuaikan jenis kegiatan)

Tanda Tangan

1 ... ..

Materai !&gt;.QOO

2 ...

3 ... .

--~•

Alamat:

Desa

Kecamatan

... .

-••Kegiatan••• -- - :•-: ________________ .

W aktu Pelaksanaan : ________________ ( ... ) hari

| | | HARI/MINGGU/ BULAN | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|----------------------|----|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|------|
| NO | KEGIATAN | | | | | | | | | | | | | | | KET. |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 1 | 2 | 3 4 | 1 | 2 | 3 4 | 1 2 | 4 1 | 2 | 3 4 | |
| 1 ,••• | | | | | | | | | | | | | | | -• | |
| 2 | .• | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |

• • ... • • • • • • • • • • • •• • • • •

•••••••I

• • • ••• •• • • • •• • • •• • • • •• •• • • ••• • • • • • • • •• • • • • • • • •

Menyetujui, Kepala Desa

(

...

,

Tim Pelaksana Kegiatan Ketua,


,


B. FORMAT JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

## TIM PELAK.SANA KEGIATAN

..

•

... .

DESA

... .

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

... .

[ CONTOH

Kabupaten

: Toban

Provinsi

: Jawa Timur

## C. RAB PELAKSANAAN KEGIATAN

## TIM PELAKSANA KEGIATAN

DESA

... .

Alrunat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_

Kode Desa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_

## RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

- a. paket pekerjaan
- b. sumber pendanaan

: (ADD/Dana Desa/BHPR/lainnya)*

- c. Tahun Anggaran

:

••••••••••••••••• I,. ••••••••

~

••••

| No | Jenis 1-------+---B_ara_ng_f_P_ek_e_rJ_aan | Volume / __-1---_Sa_tu_an_---+_ | !.: | Jumlah Barga __LR_,p...,)'---+----(_R_P_) __..., |
|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | |
| PPN 10% Jumlah Total | PPN 10% Jumlah Total | PPN 10% Jumlah Total | PPN 10% Jumlah Total | |
| 'Dlbulatkah | 'Dlbulatkah | 'Dlbulatkah | 'Dlbulatkah | |

KETU A,

...

*caret yang tiduk perlu

CONTOH

## D. CONTOH GAMBAR


| [ CONTOH | GAMBAR |
|------------|--------------------------------------|
| | KABUPATEN TUBAN |
| | KECAMATAN |
| | DESA |
| | KEGIATAN |
| | LOKASI |
| | JUDUL GAMBAR |
| | Digambar Oleh Tim Pelaksana Kegiatan |
| | Lemhar...f}.ari... ,Lcmba!• |

E. 1. FORMAT RENCANA TENAGA KERJA

Alamat: ________________ ..

Kecamatan

Kabupaten

:Tuban

Provinsi

:Jawa Timur

| | | | I SATUAN I | WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN | JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA KERJA Orang | JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA KERJA Orang | JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA KERJA Orang | JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA KERJA Orang | JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA KERJA Orang |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| No. | JENIS KEGIATAN | VOLUME | | (Hari) | Mandor (Orang) | Tukang (Orang) | Pekerja (Orang) | Tenaga Khusus (Orang) | Jumlah (Orang) |
| a | b | C | d | e | f | g | h | | j = f+g+h+i |
| ., ... ... | __________ | | | | | | | i | |

Mengetahui, Kepala Desa

Tim Pelal&lt;sana Kegiatan

Ketua

TIM PELAKSANA KEGIATAN

... .

DESA

... .

## PENDATAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

Tahun: ________________ .

I CONTOH

I

Kode Desa: ________________ .

E. 2. RENCANA BAHAN

Alarnat: ________________ .

Desa

Kode Desa: ________________ .

Kabupaten

: Tuban

Kecamatan ----------~-

Provinsi

: Jawa Timur

| No. | NAMA BAHAN YANG | SPESIFIKASI | VOLUME KEBUTUHAN | JUMLAH VOLUME | JUMLAH VOLUME | CARA PENGADAAN |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|
| | DIBUTUHKAN | TEKNIS MINIMAL | I | Dari dalam Desa | Dari luar Desa | |
| 1 | -------- ... | | | | | |
| •2 | | | | | | |
| .~ ... | ...1 | .. ... ... | -..J-.----1-----,-..., | | ... j | |
| | 5... | | | | | |
| -: ________________• | ...::..:: ________________::::::::::: .:::J | ::::::. •::::::::::::: __________________ | ..l.--.------.--- | | | |
| | 81-_______. | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| dst | _______...1----------------,1--------+------1---------------------------~ | | | | | |

Keterangan :

cara pengadaan : pembelian langsung atau melalui penyedia barang/ jasa

Mengetahui, Kepala Desa

## TIM PELAKSANA KEGIATAN

... .

DESA

... .

## DAFTAR RENCANA BAHAN

Tahun:

! CONTOH

Tim Pelaksana Kegiatan Ketua

## E. 3. RENCANA PERALATAN

Alamat:

Desa

Kabupaten

I

CONTOH

: Tuban

Kecamatan

Provinsi

: Jawa Timur

~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l

• • •'••••••I

| No. | NAMA PERALATAN YANG DIBUTUHKAN | SPESIFIKASI TEKNIS | VOLUME KEBUTUHAN | SATUAN | JUMLAH VOLUME | JUMLAH VOLUME | CARA PENGADAAN |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | NAMA PERALATAN YANG DIBUTUHKAN | MINIMAL | VOLUME KEBUTUHAN | SATUAN | Dari dalam Desa | Dari luar Desa | CARA PENGADAAN |
| 1 2 3 | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... | •.,... •... •... • ... •••...• | •...•...•.•.•.•.a...•••.••••••••...•...••...•••.- | •••..•.. | •J•••••.•••••••• ..•..•, ...•••••••••-••I•••••••••••••••••• | .••••.•••••••••••••• ••I•••••••••••••••••••• t | ...,...•I ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••'••••••I |
| | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | | | | | | |
| 4 | •I••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •••I• •••••••••••••••••• • •••• •• ••••••... | ••••••••••••••••••••••••• •••i•• | | | | |
| ::: 5 | | | | | | | |
| | :::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t::::::::::::::::::::::::::::t::::::::::::::::t:::::::::::::::::t:::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J | | | | | | |
| dst | •l••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••• | | .. | | | | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••••...-••••••,••••••••••••••••• |

Keterangan :

•

♦

••••••••

♦

...

♦

••••

♦

...

♦

'

••••••••••

♦

...

♦

•

~

Tim Pelaksana Kegiatan Ketua

(

)

...

••••

Mengetahui, Kepala Desa

...

(

)

## TIM PELAKSANA KEGIATAN

... .

DESA

... .

DAFTAR RENCANA PERALATAN

Tahun: ________________ .

Kode Desa:

## F. LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN KEGIATAN

I

CON'f'OH

REALISASI PERKEMBANG.AN KEGIATAN

... .

DESA

...•••...•...

T AHt.TN

... .

BIDANG

KEGIATAN

LOKASI

VOLUME

BIAYA

SASARAN

W AKTU PELAKSANAAN :

- JUMLAH HARI

- TANGGAL MULAI

- TANGGAL PELAKSANAAN

PROGRES KEGIATAN:

- FISIK

: ________________ %

- BIAYA

: Rp ... ( ... )

... , ••••••••••••••••

20 ... .

Tim Pelaksana Kegiatan ... .

Ketua

(nama terang)

*) Pengisian disesu.aikan denganjenis kegiatan

✓.

G"'1

CONTOH REALISASI KEUANGAN

## TIM PEL,AKSANA KEGIATAN

... .

DESA

... .

Alamat: ________________ .

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

: Tuban

: Jawa Timur

KPaiatan

| | Volume | Volume | Volume | Volume | Satua n | Harga Satua:h | Jumlah APB | Jumlah | | Jumlah |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| URAIAN | Total | Dari APR | Dari | Dari ... . | Satua n | fRnl, | Desa | Sumber Lain (J;>,..\ | | Swadaya ro ..\ |
| 1. BARAN | a | b | C | d=a-b-c | e | sz: | /Rn\ h=bxsz: | I=cxiz | | i= d X fl |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sub Total 1) | Rp | - RP | - | Ro - |
| 2. ALAT 2.1 2.2 2.3 2.4 2... | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sub Total 2) | Ro | Rp | | Ro |
| 3. UPAH 3.1 3.2 3.3 3. --• | | | | | | | | | | |
| Sub Total 3) Rp - Rp | Sub Total 3) Rp - Rp | Sub Total 3) Rp - Rp | Sub Total 3) Rp - Rp | Sub Total 3) Rp - Rp | Sub Total 3) Rp - Rp | Sub Total 3) Rp - Rp | Sub Total 3) Rp - Rp | Sub Total 3) Rp - Rp | Sub Total 3) Rp - Rp | Sub Total 3) Rp - Rp |

:

Total Biava Kegiatan

Rp

-

Total Biaya Sumber Lain

Total Biava Swadaya

Total

Rp

Rp

Rp

Tim Pelaksana Kegiatan Ketua

(

)

...

-

-

-

Menyetujui Kepala Desa

(

)

...

## REALISASI KEUANGAN

Tahun: ________________ .

SumberDana

CONTOH

I

Kode Desa: ________________ .

## G. 2. FOTO REALISASI FISIK KEGIATAN



| FOTO KEGIATAN: ________________ | CONTOH |
|-------------------------------------------------------|----------|
| 0% 40% | |




H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

## A. KETENTUAN UMUM

Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia Barang/ Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/ jasa secara langsung di Desa.

Contoh kebutuhan barang/ jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola antara lain:

- Pembelian material pada swakelola pembangunan jembatan desa.
- Sewa peralatan untuk swakelola pembangunan balai desa.
- Penyediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola pembangunan Posyandu.
- Dan sebagainya.

Contoh kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa antara lain:

- Pembelian komputer, printer, dan kertas.
- Langganan internet.
- Pembelian meja, kursi, dan alat kantor.
- Dan sebagainya.

B. PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN NILAI DIATAS Rp. so.000.000,00 s/ d Rp. 200.000.000,00

## 1. SURAT PERMINTAAN PENAWARAN

CONTOH

TIM PELAKSANA KEGIATAN

... .

DESA

... .

Alamat :

Jin ... .

Nomor

Lampiran

: ________________ berkas

Perihal

: Pemasukan penawaran

Kepada

Yth ... .

Alamat: ________________ .

di-

Tempat

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Barang/ Jasa paket pekerjaan sebagai berikut:

- a. Paket pekerjaan
- b. Nilai total RAB
- c. Sumber pendanaan

: (ADD /Dana Desa/BHPR/lainnya)*

- d. Jangka waktu pelaksanaan : ________________ ( ... ) hari
- e. Tahun Anggaran

... .

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga,secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

| No | Kegiatan | Hari/Tanggal | Waktu |
|------|-------------------------------------------------|----------------|---------|
| A | Pemasukan Dokumen Penawaran dan Ne osiasi Har a | | |
| B | Penandatanganan SPK | | |

I Apabila Saudara me~butuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubll:mgi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir per4asukan Dokumen Penawaran. Adapun rencana

Kode Desa ... .

. .

.

. .

. . .

.

.

' ... .

Anggaran Bia ya dan daftar barang/ ja.sa yang kami perlukan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

KETU A,

...

*caret yang tidak perlu

## 2. RAB PENG·ADAAN BARANG/JASA

TIM PELAKSANA KEGIA TAN

CONTOH

... .

DESA

...

5.0

Alamat : Jln ... .

Kode Desa ... .

## RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

- a. Paket pekerjaan
- b. Sumber pendanaan

: (ADD /Dana Desa/BHPR/lainnya)*

- c. Tahun Anggaran

| No | Jenis Barang/Pekerjaan | Volume/ Satuan | , Harga Setuan , ( Rp) | Jumlah Harga ( Rp) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| l 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | |
| Tetbuansr•: ________________•:•~:. .::c.. :-.r:;;: ________________ | | | | . |

KETU A,

...

*coret yang tidak perlu

## 3. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA (Apabila diperlukan)

.

I

CONTOH

... .

## TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA ... .

Alamat : Jln ... .

Kode Desa ... .

## SPESIFIKASI TEKNIS BARANG / JASA

- a. Paket pekerjaan
- b. Sumber pendanaan

: (ADD/Dana Desa/BHPR/lainnya)*

- c. Tahun Anggaran

| No | Jenis Barang/Bahan | Spesifikasi | Keterangan |
|------|----------------------|---------------|--------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| dst | | | |

KE TU A,

...

*coret yang tidak perlu

## 4. SURAT PENAWARAN DARI PENYEDIA

I

CONTOH

## (KOP SURAT PENYEDIA BARANG/JASA)

Alrunat:

Jl. ... .

Telepon: ________________ .

Kode Pos ... .

Nomor

Lampiran

Perihal

Kepada

1 (satu.) berkas

Penawaran Peke'tjaan

... .

Yth. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan ... .

Desa ... .

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan

dengan

undangan

pemasukan

penawaran

Nomor

...

Tanggal

... ,

dengan

ini

Kami

mengajukan

penawaran

untuk

paket

Pekerjaan

. . .

. . . . .

. . .

. .

. . .

. . . .

pada

kegiatan

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. . . .

Desa

... Kecamatan ... Kabupaten Toban

dengan

harga

sebesar

Rp.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( ... Rupiah)

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan selama ... ( ... ) hari

Bersama Surat Penawaran ini Kami Lampirkan;

1. Daftar Kuantitas dan harga (RAB).

2. Spesifikasi Teknis (apabila ada).

3. Surat Pemyataan Kebenaran Usaha.

4. Pakta Integritas.

Harga penawaran tersebut di atas sudah termasuk Pajak serta biaya lainnya yang wajib Kami lunasi.

Demikian disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang berlaku.

Hormat kami, Penyedia Barang/ J asa


*coret yang tidak perlu

CON'T'OH

## (KOP SURAT PENYEDIA BARANG/JASA)

Ala.mat:

JI.. ... .

Telepon: ________________ .

Kode Pos

## RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

- a. Kegiatan
- b. Paket pekerjaan
- c. Sumber pendanaan

: (ADD /Dana Desa/BHPR/lainnya)*

- d. Tahun Anggaran

| No | I I Harga Volume/ Satuan Satuan ( Rp) | Jumlah Harga ( Rp) |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 3 4 5 6 7 8 9 | Jumlah PPN 10 % Jumlah Total | ... ... |

... ,

... .

Penyedia Barang/ Jasa

*coret yang tidak perlu

CONTOH

## (KOP SURAT PENYEDIA BARANG/JASA)

Alam at:

JI. ... .

Telepon: ________________ .

Kode Pos

## SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA

- a. Paket pekerjaan
- b. Sumber pendanaan

: (ADD /Dana Desa/BHPR/lainnya)*

- c. Tahun Anggaran

| No | Jenis Barang/Bahan | Spesifikasi | Keterangan |
|------|----------------------|---------------|--------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| dst | | | |

... , tgl/bln/thn Penyedia Barang/ Jasa

...

## 5. SURAT PERNYATAAN UNTUK TOKO/KIOS/PERORANGAN

I

CON'T'OH

## (KOP SURAT PENYEDIA BARANG/JASA)

Alamat:

Jl.. ... .

Telepon: ________________ .

Kode Pos: ________________ .

## SURAT PERNYATAAN KEBENARAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah in,i :

Nama

Alamat

Pekerjaan

No. Identitas

Jenis Usaha

Alamat Usaha

Telepon/ Hp

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya benar-benar mempunyai dan menjalankan usaha di atas;

2. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

3. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

4. Saya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usaha saya tidak sedang dihentikan;

Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenamya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hali, ditemui bahwa pemyataan yang kami sampaikan ini tidal&lt;. benar, ada pemalsuan, rnaka kami bersedia dikenakan sanksi administratif, gugatan secara Perdata, dan/atau pelaporan secara Pidana kepada pihak berwenang sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

...

,

•••••••••••••••••••••

Penyedia barang/ jasa

-~~--••••••••••••••••••••••

Materai 6000

...

## 6. SURAT PERNYATAAN (Koperasi/Firma/CV /PT)

UNTUK

PERUSAHAAN

I

CONTOH

## (KOP SURAT PENYEDIA BARANG/JASA)

Alamat:

JI. ... .

Telepon: ________________ .

Kode Pos: ________________ .

## SURAT PERNYATAAN KEBENARAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Jabatan

Bertindak atas nama

Jenis Usaha

Alarnat

Telepon/ Hp

Nomor Identitas

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani perjanjian;

2. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

3. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan in.i;

4. Badan U saha yang Saya wakili tidak masuk dalam daftar hi tam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usaha saya tidak sedang dihentikan;

5. Data-data saya adalah sebagai berikut:

## A. Data Administrasi

1. Nama (Koperasi/Firma/CV /fYI')

2. Alamat Kantor

3. No. Telepon Kantor

No. Fax

Alamat e-mail

4. Nomor NPWP

i

I

- B. Surat

Izin

Usaha/ melaksanakan

kegiatan

{apabila

dipersyaratkan)

- ~o. Surat izin Usaha

2. Masa berlaku izin usaha

3. Instansi pemberi izin usaha

Demikian pernyataan ini kami buat denga11. sebenarnya dan penuh rasa tariggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa pernyataan yang kami sampaikan ini tidak benar, ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administratif, gugatan secara Perdata, dan/atau pelaporan secara Pidana kepada pihak berwenang sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

•••••••••••••••,

••••••••••••••••••••

Penyedia barang/ jasa

...---~...\_

... .,

... .

Materai 6000

...

L----------l

I

CONTOH

## (KOP SURAT PENYEDI,A BARANG/JASA)

Almnat: JI ... .

Telepon: ________________ .

Kode Pos: ________________ .

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No.Identitas(KTP /SIM)

Jabatan

Bertindak untuk

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ...

kegiatan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dengan ini menyata~an bahwa say a :

1. Tidak Akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. Akan melaporkan kepada Inspektorat kab. Tuban dan /atau Intansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberika.Tl hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Apabila Melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administr~tif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana .

... ,

•••••••••••••••••••••

Penyedia barang/jasa

...

## 7. BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI PENAWARAN

L CONTOH

TIM PELAKSANA KEGIATAN

•••••••m••••••••••••

Alamat: ________________ .

Kode Desa: ________________ .

## BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI PENAWARAN

NOMOR : ________________ ; ... .

Pada hari

ini

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. . .

tanggal

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

bulan

... tahun ... , kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Pelaksana Kegiatan ... ; . . . .. . . . Desa . . .. . . . . .. . . . . Tahun

Anggaran ... , berdasarkan Keputusan Kepala Desa ... .

Nomor ... tanggal ... telah melakukan negosiasi harga untuk paket pekerjaan ... terhadap penawaran:

Nama Penyedia Barang/ Jasa

Alam at

Harga Penawaran

:

... •••••

... (

...

)

Dengan hasil sebagai berikut:

| No | Jenis | Volume / | Barga Penawaran | Barga Penawaran | Harga Hasil Negosiasi | Harga Hasil Negosiasi |
|-----------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Barang/Pekerjaan | Satuan | f----------~----+-------r---------l Barga satuan | Jumlah harga (RpL~__,(_R,o...Jp1}.____+---_._(R_~p.1~) | Harga satuan | Jumlah harga --+~(R~~p~i)----1 |
| 1 2 3 dst | | | | | | |
| | Jumlah | Jumlah | | | | |
| | PPN 10% | PPN 10% | | | | |
| | JumlahTotal | JumlahTotal | | | | |

Dengan harga

hasil negosiasi

Rp.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) harga tersebut merupakan harga yang wajar dan secara telrnis dapat dipertanggungjawabkan.

Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan menyatakan sanggup dan bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang d.isepakati.

Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran ini merupakan satu kesatuan dari bagian yang tak terpisahkan dari proses pengadaan ini dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian/SPK.

Demikian Berita Acara i~i dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/ Jasa

Tim Pelaksana Kegiatan Ketua,

••••••••••••••••••••••••••••• ! •••••

•••• • • • • • o• ••• • •

•• •• • • •

Kegiatan

Paket Pekerjaan

Hari/Tanggal

Tempat

Kantor Desa ... .

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | | Ketua TPK | |
| 2 | | Sekretaris | |
| 3 | | Anggota | |
| 4 | | Penyedia Barang/Jasa (Toko/Kios/Perorangan/ Koperasi/Firma/CV/PT | |

Tiin Pelaksana Kegiatan Ketua,

...

## DAFTAR HADIR NEOOSIASI

CONTOH

## 8. SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

CONTOH

## SURAT PERINTAH KERJA ( SPK)

TIM PELAKSANA KEGIATAN ... .. DESA ... .

NOMOR DAN TANGGAL SPK

Nomor

Tanggal

Nomor

Tanggal

Nomor

SURAT PENAWARAN

BERITA ACARA NEGOJSASI

,

...

... .

Tanggal

: (ADD/Dana Desa/BHPR/lainnya)*

: ________________ ( ... ) hari kalender

: Rp ... {

SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN NILAI PEKERJAAN

... )

terbtlang:

| NO. | JENIS BARANG/PEKERJAAN | VOLUME/SATUAN | HARGA SATUAN ( Rp) | JUMLAH HARGA ( Rp) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Jumlah ,------------------------------------t-------- | Jumlah ,------------------------------------t-------- | Jumlah ,------------------------------------t-------- | Jumlah ,------------------------------------t-------- | ... |
| PPN 10% | PPN 10% | PPN 10% | PPN 10% | |
| Jumlah Total | Jumlah Total | Jumlah Total | Jumlah Total | |
| 1 Dibulatkan | 1 Dibulatkan | 1 Dibulatkan | 1 Dibulatkan | |

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA BARANG DAN JASA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam. SPK ini df-!ll hasil pekerjaan tersehut dapat diterima secara memuaskan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan dihuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berkewajiban untuk membayar dtmda kepada TPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlamhatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir. ,

PENYEDIA BARANG/JASA

TIM PELAKSANA KEGIATAN Ketua,

Materai 6000

...

PEKERJAAN:

## STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUl\l

## SURAT PERINTAH KERJA (SFK)

## 1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesikan pekerjaru:i. dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuru volume, spesifikasi tclknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

## 2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

## 3. HARGA SPK

- a. TPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputijuga biaya keselamatan dan ktlsehatan kerja (apahila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang terca.TJ.tum dalam daftar volume dan harga.

## 4. HAK KEPEMILIKAN

TPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait Jangsung atau disediakan sehubungan dengan barang/jasa yang diberikan oleh Penyeciia kepacla TPK. Jika climinta oleh TPK maka Penyedia berkewajiban untuk memba11tu secara optimal pengalihan hak kep-emilikan tersebut kepada TPK sesuai dengan hukum yang bedaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang diseciiakan oleh TPK tetap pada TPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada TPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak di-pffl'lukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalan.1 keadaan dan kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

## 5. CACAT MUTU

TPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia &lt;lan memberitahukan secara tertulis kepada Penyeclia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. TPK dapat memerintahkan kepada Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mt1tu, serta. menguji pekerjaan yang dianggap oleh TPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggungja.wab\_atas cacat mutu selama 6 (enam) bula11. setelah serah terima hasil pekerjaan.

## 6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua,pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

## 7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensuLkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (mergerJ atau akibat lainnya.

## 8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatangan oleh para pihak.
- h. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal penandatangan oleh para pihak.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuaijadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengen&lt;laliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada TPK, maka TPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

## 9. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPK ditandatangani sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- 1) Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksa.naan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
- 2) Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan ditempat kerjanya;

Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

## 10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas TPK beserta instansinya terhadap semua bentu.k tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap TPK b¢serta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan ataui kelalaian berat TPK) sehuhungan dengan klaim yang timbul dari hal› hal berikut terhitung sejakl Tanggal Mulai Ke1ja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir : j
- 1) Kehilangan a tau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan personil
- 2) Cidera tubuh, sakit atau kematian personil;
- 3) Kehilangan atau keru~ harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak keti.ga.
- b. Terrhitung sejak Tanggal SPK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara pen yerahan awal, semua risiko kehilaJfLgan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko penyedia,i kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan

atau kelalaian TPK.

- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan ata.u Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selan1a Tanggal SPK dan batas akhir masa pemeliharaan harus diganti atau diperbaik:i oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

## 11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

TPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan TPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

## 12. PENGUJIAN

Jika TPK atau pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi Teknis dan Garn.bar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya cacat mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai peristiwa kompensasi.

## 13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasi.l pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan barang/p,,kerjaan.

## 14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajibart untuk memulai pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Koropensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyed