KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 99 Tahun 1986 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI SENGETI, PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN, DAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN (berlaku 2 Desember 2003)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan pesatnya perkembangan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Karimun, dan dalam rangka untuk lebih mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, dipandang perlu membentuk Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang daerah hukumnya masing-masing meliputi wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Karimun;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI SENGETI, PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN, DAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN.
Pasal 1
Membentuk Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun masingmasing berkedudukan di Sengeti, di Pasir Pangaraian, dan di
Tanjung Balai Karimun.
Pasal 2
- (1) Daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti meliputi wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian meliputi wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun meliputi wilayah Kabupaten Karimun, Propinsi Riau.
Pasal 3
- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Sengeti, maka wilayah Kabupaten Muaro Jambi dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian.
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, maka wilayah Kabupaten Rokan Hulu dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang.
- (3) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka wilayah Kabupaten Karimun dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.
Pasal 4
- (1) Pengadilan Negeri Sengeti termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi.
- (2) Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
Pasal 5
- (1) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sengeti pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian.
- (2) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sengeti pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Sengeti.
Pasal 6
- (1) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang.
- (2) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum
diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian.
Pasal 7
- (1) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.
- (2) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
Pasal 8
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Pasal 9
- (1) Penetapan kelas Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 10
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2003

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO