PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 23 Tahun 2015 tentang BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 4 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TUBAN
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
bahwa untuk · melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah'.un 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka guna kelancaran pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015 dalam suatu Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah d~ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambaharl Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 03, I Tambahfill- Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03)
11. i Peraturan1 Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2014 tentang ~ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun i Anggaran 12015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 SerijA Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30) I
12. Peraturari Bupati Tu.ban Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
13. Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.2015;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015.
BABI
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 1
- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tu.ban.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2014.
- (3) Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
BAB II - BESARNYA BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2
- ( 1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai alokasi dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun Anggaran 2015.
- (2) Tata cara penghitungan besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tu.ban adalah sebagai berikut:
- a. besarny;a nilai bantuan per suara adalah jumlah bantuan i dalam I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah I Kabupaten Tu ban Tahun Anggaran 2014 dibagi dengan I jumlah · perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tu ban periode 2009-2014 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tuban berdasarkan perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dan besarnya bantuan keuangan Partai Politik Kabupaten Tuban Tahun 2015 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 3

- (1) Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik Kepada Bupati.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC/DPD Partai Politik Tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ ART masing-masing partai politik;
- b. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris I Komis~ Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
- d. Nomo~ rekening kas umum partai politik yang dibuktikan I dengat!i pemyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;


- e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untul{ pendidikan politik;
- f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tu.ban tahun anggaran 2014 yang telah diperiksa oleh BPK; dan
- g. Surat pemyataan ketua partai politik yang menyatakan bertartggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang› undangan apabila memherikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan' Umum Kabupaten Tu.ban dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tu.ban.

## Pasal 4

Format Surat Pemyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran II dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada Tahun Anggaran 2015, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

## BABIV

## VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI Pasal 6

- ( 1) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan ~euangan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi sesuai ketentuanl peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I

- (2) Tim Verifi~asi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala idmtor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tu.ban.


- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.

## Pasal 7

- ( 1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat kabupaten dibuat dalam berita acara.
- (2) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran III dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## BABV

## PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 9

Pejabat pengelola keuangan Daerah Kabupaten Tuban atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat kabupaten dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi.

## Pasal 10

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten menyamp$kan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disdiurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Btltpati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah I \ Kabupated. Tuban.

\~-

- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PENUTUP

## Pasal 11

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan oleh Partai Politik yang menerima bantuan keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal 4 Mei 2015

Diundangkan di Tuban pada tanggal 4 Mei 201 5

Pit. SEKRETARIS DAERAH,

!

I


i

i

I BERITA DAERAH KABUPATEN 1!UBAN TAHUN 2015 SERIE NOMOR 24


LAMPIRAN I

PERATURANBUPATITUBAN

NOMOR

23 TAHUN 2015

TENTANG

BESARNYA

BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN

TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015

## CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD KABUPATEN TUBAN BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA SAR PADA PEMILU TAHUN 2014

## Jumlah Perolehan Suara Partai Politik yang mendapatkan Kursi pada Pemilu Tahun 2009

| Nomor | Nama Partai | Perolehan Suara Pemilu Tahun 2009 |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Partai Golongan Katya | 140.126 |
| 2. | Partai Kebangkitan Bangsa | 66.576 |
| 3. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 63.428 |
| 4. | Partai Demokrat | 58.682 |
| 5. | Partai Persatuan Pembangunan | 25.357 |
| 6. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 24.874 |
| 7. | Partai Amanat Nasional | 23.164 |
| 8. | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 19.17 |
| 9. | Partai Keadilan Sejahtera | 18.46 |
| 10. | Partai Hati Nurani Rakyat | 11.803 |
| 11. | Partai Bulan Binuing | 9.27 |
| 12. | Partai Barisan Nasional | 5.497 |
| JUMLAH | JUMLAH | 466.407 |

## Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014:

Jumlah Bantuan dalam APBD TA 2014

Rp. 475.040.203,34

Jumlah perolehan suara periode 2009 - 2014

466.407

- Rp 1.018,51 X Perolehan Suari masing-masing Partai Politik Pemilu Tahun 2014.

Maka masing-masing Partai Poli~ memperoleh Dana Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah K~bupaten Tuban Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

i


## BESARNYA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015

| No. | Nama Partai | Peroleban kursi | Perolehan suara sah | Besarnya Dana Bantuan persuara (Rol | Besarnya Dana Bantuan (Rp) |
|--------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. | Partai Kebangkitan Bangsa | 14 | 199.987 | 1.018,51 | 203.688.759,37 |
| 2. | Partai Golongan Karya | 7 | 84.972 | 1.018,51 | 86.544.831,72 |
| 3. | Partai Demokrasi Indonesia Periuangan | 5 | 78.306 | 1.018,51 | 79.755.444,06 |
| 4. | Partai Gerakan Indonesia Raya . | 6 | 78.191 | 1.018,51 | 79.638.315,41 |
| 5. | Partai Demokrat | 6 | 62.663 | 1.018,51 | 63.822.892,13 |
| 6. | Partai Amanat Nasional | 3 | 46.078 | 1.018,51 | 46.930.903,78 |
| 7. | Partai Persatuan Pemban2Unan | 2 | 29.25 | 1.018,51 | 29.791.417,50 |
| 8. | Partai Keadilan Sejahtera | 3 | 27.421 | 1.018,51 | 27.928.562,71 |
| 9. | Partai Nasional Demokrat | 3 | 27.407 | 1.018,51 | 27.914.303,57 |
| 10. | Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | 20.932 | 1.018,51 | 21.319.451,32 |
| Jumlah | Jumlah | 50 | 655.207 | - | 667.334.881,57 |


.-.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015

## CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

- J.

- Nam.a

Jabatan

Alam.at

2. Nama

Jabatan

Alam.at

Ketua DPD/DPC

Sekretaris DPD /DPC

## Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.

2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan ya,ng tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran 2015 yang kami sampaikan.

Demikian surat pemyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuban,

... .

DPD / DPC PARTAI ... .

Ketua

DPD / DPC PARTAI ... .

(

...

:

...

)

i

i

Sekretaris

DPD / DPC PARTAI ... .

(

...

)

Materai

BUPATI

VUBAN,


LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR

23

TAHUN 2015

TENTANG

BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

KEPADA

PARTAI

POLITIK

KABUPATEN

TUBAN

TAHUN

ANGGARAN 2015

## CONTOH FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

## BERITA ACARA VERIFIKASI

## KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI ... .

Pada hari ini... tanggal ... bulan... Tahun ... , Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor ... Tahun ... Tanggal ... , telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPD /DPC ... .

Berdasarkan hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun ... sebanyak ... suara sah x Rp ... = Rp ... .

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai ... .ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

)

)

)

)

)

)

| 1. | •••••••••••••••• | Ketua | ( ... ) |
|------|--------------------|------------|--------------------------------|
| 2. | | Sekretaris | ( ... ) |
| 3. | | Anggota | ( ... ) |
| | 4... | Anggota | ( ... ) |
| 5. | ... | Anggota | ( ... ) |
| 6 . | ... . | Anggota | ( ... ) |


LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR

23

TAHUN 2015

TENTANG

BESARNYA

BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN

TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015

## CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## SERITA ACARA NOMOR:

Pada Hari ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertandatangan dibawah ini :

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban atas narna Bupati yang ditunjuk atas nama pemerintah selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD / DPC Partai ... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertarna menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... sejumlah Rp ... . ( ... ) dan Pihak kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban melalui Rekening Bank DPD / DPC Partai ... Kabupaten Tuban.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar ( SPM ) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) dari Bendahara Umum Daerah diterima oleh DPC/DPD Partai Politik yang Bersangkutan.

## PIHAK PERTAMA A.n BUPATI TUBAN

PIHAKKEDUA DPD /DPC PARTAI ... . KETUA

( ... ••••••••••••••••••&gt;

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TUBAN

(

... ••••••••

)


'

..

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR

2.3

TAHUN 2015

TENTANG

BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

KEPADA

PARTAI

POLITIK

KABUPATEN

TUBAN

TAHUN

ANGGARAN 2015

## CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN BANTU AN KEUANGAN PARTAI POLITIK. ... . TAHUN ANGGARAN ... .

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar ... , yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ... bulan ... tahun ... sebagai berikut :

| NO. | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | REALISASI (RP) | KETERANGAN |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| A. | PENDIDIKAN POLITIK | | | | |
| | a. Seminar b. Lokakarya C. Dialog Interaktif d. Sarasehan Dan e. Workshop | | | | |
| B. | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | | |
| | 1. Administrasi umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat | | | | |
| | 2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. AirMinum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat | | | | |
| | 3. Pemeliharaan Data dan Arsip | | | | |
| | 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor | | | | |
| C. | S ALD 0 ... | S ALD 0 ... | S ALD 0 ... | Rp... | Rp... |

KETUA

Mengetahui BENDAHARA

(

)

...

(

...

)