PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 39 Tahun 2017 tentang KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (berlaku 10 April 2017)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
KEPALA BAGIAN HUKUM
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
KEPALA BAGIAN HUKUM
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 11);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi SKB.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKB.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. kedudukan;
- b. tugas dan fungsi;
- c. susunan organisasi; dan
- d. tata kerja.
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
KEPALA BAGIAN HUKUM
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
BAB IV - KEDUDUKAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) SKB merupakan unit pelaksana teknis Dinas berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis. Pendidikan, Pemga.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis edukatif dibina oleh kepala Bidang.
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI Pasal 5
Pasal 5
SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas memberikan bantuan teknis dan pengabdian kepada masyarakat dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI Pasal 5
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKB mempunyai fungsi:
- a. pembentuk rombongan belajar program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. penyelenggara pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. pembimbing program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
KEPALA BAGIAN HUKUM
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
- f. penyelenggara program percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. penyelenggara desa binaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. pelaksana pengabdian masyarakat terkait dengan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- i. pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- j. pelaksana administrasi sanggar kegiatan belajar.
BAB VI - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 7
Pasal 7
- (1) Susunan organisasi SKB terdiri atas:
- a. Kepala SKB;
- b. urusan tata usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu

Kepala SKB Pasal 8

- (1) Kepala SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, adalah Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKB.
- (2) Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi, misi serta tujuan dan rencana SKB;

PARAF KOORDINASI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.

PEMUDA DAN OLAH RAGA

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. TOTOK RUDIJANTO,

M.M

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

- b. melaksanakan kegiatan pengelolaan SKB menuju organisasi pembelajar yang efektif;
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan peserta didik;
- e. melaksanakan kegiatan pengelolaan pengembangan kurikulum dan pembelajaran;
- f. melaksanakan program percontohan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. melaksanakan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi informasi pembelajaran dan manajemen SKB;
- h. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, masyarakat dan dewan pendidikan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas SKB; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Urusan Tata Usaha Pasal 9

- (1) Urusan tata usaha SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dipimpin oleh kepala urusan tata usaha.
- (2) Urusan tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan kebijakan operasional urusan tata usaha berdasarkan kebijakan umum Kepala SKB dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman kerja;
- b. mengoordinasikan dan menyiapkan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan;

PARAF KOORDINASI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.

PEMUDA DAN OLAH RAGA

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. TOTOK RUDIJANTO,

M.M

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

- c. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala SKB dan kegiatan SKB, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas tata usaha, dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala SKB.

## Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, adalah pejabat fungsional Pamong Belajar.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya program-program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. melaksanakan kegiatan pembelajaran, pengembangan perangkat pembelajaran, bimbingan teknis dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas, dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala SKB.
- (3) Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk pelaksana yang dipimpin oleh koordinator pelaksana dan bertanggungjawab kepada Kepala SKB.
- (4) Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian masyarakat.

PARAF KOORDINASI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.

PEMUDA DAN OLAH RAGA

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. TOTOK RUDIJANTO,

M.M

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

- (5) Jumlah dan jenis pelaksana pada Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

## BAB VII TATA KERJA Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala SKB menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala SKB melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
- (3) Kepala SKB bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala SKB menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan wajib disampaikan kepada kepala Bidang.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Sebagai Unit

PARAF KOORDINASI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.

PEMUDA DAN OLAH RAGA

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. TOTOK RUDIJANTO,

M.M

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 10 April 2017 201 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 10 April 2017

## SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,


ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 39


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

PARAF KOORDINASI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.

PEMUDA DAN OLAH RAGA

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

KEPALA BAGIAN HUKUM

2016

Drs. TOTOK RUDIJANTO,

M.M

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

## SUSUNAN ORGANISASI SKB


BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

PARAF KOORDINASI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.

PEMUDA DAN OLAH RAGA

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. TOTOK RUDIJANTO,

M.M

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

PARAF KOORDINASI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAH RAGA

Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

Drs. TOTOK RUDIJANTO,

M.M

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.