PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 14 Tahun 2014 tentang PEDOMAN TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku 21 April 2014)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Pengganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ## BAB II
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pengurus partai politik tingkat Kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat Kabupaten atau sebuatan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. foto copy Nomor Wajib Pajak;
- c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik.
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
- g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dan Bupati Kapuas Hulu melalui Kepala Bagian Kesatuan Bangsa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pada tahun anggaran berjalan, bantuan dana yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
BAB III - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 4
- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ketuai oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB III - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 5
- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh tim verifikasi Kabupaten Kapuas Hulu kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## BAB IV

## PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

## Pasal 7

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat kabupaten dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Kapuas Hulu atas persetujuan Bupati.

## Pasal 8

Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB V

## PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 9

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

## Pasal 10

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan :
- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

## Pasal 11

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

## BAB VI

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## Pasal 12

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

## Pasal 13

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggunjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Perkegiatan; dan
- b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaaan/Penggunaan Jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 14

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

## Pasal 15

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaskud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

## Pasal 16

Laporan pertanggunjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terbuka untuk diketahui masyarakat.

## Pasal 17

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 21 April 2014

BUPATI KAPUAS HULU, ttd

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 22 April 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


YOHANA ENDANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 14

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KAPUAS HULU

## FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI...

Pada hari ini...tanggal...bulan...Tahun..., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor... Tahun ...tanggal... telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik tahun ... yang diajukan oleh DPC Partai...

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yand didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp...

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai... ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU

1...

Ketua

(...)

2...

3...

4...

5...

6...

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

7...

Anggota

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KAPUAS HULU

## FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK ... TAHUN ANGGARAN...

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp..., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal... bulan...tahun... sebagai berikut :

| NOMOR | JENIS PENGELUARAN | JUMLAH (Rp) | REALISASI (Rp) | KETERANGAN |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PENDIDIKAN POLITIK | | | |
| | a. Seminar; | | | |
| | b. Lokakarya; | | | |
| | c. Dialog interaktif; | | | |
| | d. Sarasehan; dan | | | |
| | e. Workshop | | | |
| B. | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | |
| | 1. Administrasi Umum | | | |
| | a. Keperluan ATK | | | |
| | b. Rapat Internal Sekretariat | | | |
| | c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat | | | |
| | 2. Langganan Daya dan | | | |






(...)

BUPATI KAPUAS HULU,

## A.M. NASIR

Jasa

- a. Telepon dan listrik

- b. Air Minum

- c. Jasa Pos dan Giro

- d. Surat menyurat

3. Pemeliharaan data dan arsip

4. Pemeliharaan peralatan kantor.

Jumlah

Mengetahui :

KETUA UMUM/KETUA,

(...)

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(...)

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR