UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1950 tentang PEMBUBARAN DAERAH BONE DAN PEMBENTUKAN DAERAH BONE, DAERAH WAJO DAN DAERAH SOPPENG (berlaku 17 Januari 1957)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan untuk memenuhi keinginan rakyat di daerah Swa praja-swapraja Bone, Wajo dan Soppeng serta melancarkan jalannya pemerintahan daerah, bertalian dengan usaha Pemerintah untuk mengembalikan keamanan di Sulawesi Selatan, dipandang perlu sambil menunggu berlakunya Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang berlaku untuk seluruh Indonesia, membubarkan Daerah Bone dan membentuk daerah-daerah otonom Bone, Wajo dan Soppeng sebagai dimaksud dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;
- b. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak pengaturan pembetulan ketiga Daerah dimaksud perlu dilakukan dengan Undangundang Darurat;
Mengingat : a. Pasal-pasal 96, 131 jo 132 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
b. Undang-undang Negara Indonesia Timur No.44 tahun 1950;
Mendengar Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 51 tanggal 2 Januari 1957;
Memutuskan
Menetapkan :
Undang-undang Darurat tentang pembubaran Daerah Bone dan pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Swapraja-swapraja Bone, Wajo dan Soppeng yang berturut-turut meliputi onderafdeling-onderafdeling seperti tersebut di bawah ini No.1 sampai dengan No. 3 masing-masing dibentuk sebagai daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dimaksud dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 dengan nama seperti berikut;
1. Onderafdeling Bone dimaksud dalam ketetapan Gubernur Timur Besar dahulu tanggal 20 Pebruari 1940 No. 21 (Bijblad No. 14377) jo surat ketetapan Menteri Urusan Dalam Negeri Indonesia Timur dahulu tertanggal 19 Januari 1950 No. UPU 1/1/45 jo tanggal 20 Maret 1950 No. UPU 1/6/23, sebagai daerah Bone;
2. Onderafdeling Wajo dimaksud dalam ketetapan-ketetapan Gubernur Timur Besar dan Menteri Urusan Dalam Negeri Indonesia Timur tersebut ad 1 di atas, sebagai Daerah Wajo;
3. Onderafdeling Soppeng dimaksud dalam ketetapan-ketetapan Gubernur Timur Besar dan Menteri Urusan Dalam Negeri Indonesia Timur tersebut ad 1 di atas, sebagai Daerah Soppeng.
Daerah-daerah tersebut sub 1 s/d 3 di atas mempunyai tingkatan yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia sama dengan Kabupaten No. 22 tahun 1948.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Daerah Bone yang telah terbentuk
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Tempat kedudukan pemerintahan:
- a. Daerah Bone adalah di Watampone,
- b. Daerah Wajo di Sengkang dan
- c. Daerah Soppeng di Watansoppeng.
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1) di atas usul Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan Gubernur Propinsi Sulawesi, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah Daerah seperti tersebut dalam ayat (1) di atas untuk sementara waktu oleh Gubernur Sulawesi dapat dipindahkan ke lain tempat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Dalam ketentuan-ketentuan yang berikutnya, jika tidak diterangkan yang berlainan, maka perkataan "Daerah" harus diartikan Daerah Bone; Daerah Wajo atau Daerah Soppeng.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- a. Daerah Bone terdiri dari 25 orang anggota,
- b. Daerah Wajo terdiri dari 20 orang anggota dan
- c. Daerah Soppeng terdiri dari 20 orang anggotan
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah terkecuali anggota Kepala Daerah adalah sebanyak-banyaknya 5 orang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Dewan Pemerintah Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.
TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAN KEWAJIBAN
Bagian I
Urusan tata usaha Daerah
BAB II - DAERAH
Pasal 7
Daerah dengan
BAB II - DAERAH
Pasal 8
- (1) Daerah mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit umum dan balai pengobatan umum untuk kepentingan kesehatan dalam lingkungan daerahnya.
- (2) Rumah sakit umum dan balai pengobatan umum yang dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan orang sakit terutama yang kurang mampu dan tidak mampu.
- (3) Daerah dapat mendirikan dan meyelenggarakan rumah sakit dan balai pengobatan khusus.
BAB II - DAERAH
Pasal 9
- (1) Rumah sakit dan balai pengobatan yang dimaksud dalam Pasal 8 diwajibkan memberi pertolongan kedokteran dan kebidanan kepada orang-orang sakit yang menurut syarat ditentukan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan-peraturan lain, berhak menerima pertolongan tersebut dengan percuma, kecuali ditempat-tempat yang dimaksud.
- (2) Pemerintah Pusat tidak memberikan pengganti kerugian kepada Daerah untuk pertolongan yang diberikan oleh rumah sakit dan balai pengobatan menurut ayat (1) pasal ini.
- (3) Untuk pertolongan klinis yang diberikan kepada anggota-anggota angkatan perang yang tidak dapat dirawat di rumah sakit tentara atau kepada orang-orang hukuman, Kementerian Pertahanan atau Kementerian Kahakiman membayar pengganti kerugian untuk pertolongan menurut tarip yang berlaku di rumah sakit Daerah.
BAB II - DAERAH
Pasal 10
Untuk kepentingan urusan kesehatan di dalam lingkungan Daerahnya, Dewan Pemerintah Daerah dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi membeli obat-obat dan alat-alat kedokteran yang diperlukan, terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.
II
Tentang pencegahan penyakit
BAB II - DAERAH
Pasal 11
Daerah menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air minum, pembuangan kotoran dan lain-lain yang bersangkutan dengan pencegahan penyakit dalam lingkungan Daerahnya
BAB II - DAERAH
Pasal 12
Daerah menyelenggarakan pendidikan rakyat dalam pengetahuan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya, kecuali di tempat-tempat yang oleh Menteri Kesehatan dijadikan daerah percobaan dan percontohan.
BAB II - DAERAH
Pasal 13
Daerah berusaha mengadakan anjuran-anjuran dan peneranganpenerangan menuju ke arah perbaikan kesehatan dan perumahan rakyat.
BAB II - DAERAH
Pasal 14
Dewan Pemerintah Daerah meyelenggarakan usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit rakyat yang ditugaskan kepadanya oleh Menteri Kesehatan atau instansi yang ditunjuk olehnya.
BAB II - DAERAH
Pasal 15
Daerah menyelenggarakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakyat, termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik mengenai kesehatan rakyat.
III
Tentang hal-hal lain
BAB II - DAERAH
Pasal 16
- (1) Jika di suatu tempat atau daerah lain timbul bencana alam, penyakit menular atau penyakit rakyat yang membahayakan, Menteri Kesehatan dapat meminta kepada Pemimpin Dinas Kesehatan Daerah agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan diperintahkan guna membantu pekerjaan di tempat atau daerah dimana peristiwa dimaksud itu terjadi.
- (2) Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat (1) menjadi beban Kementerian Kesehatan.
Bagian III
Urusan Pekerjaan Umum Tentang urusan jalan-jalan, bangunan-bangunan gedung-gedung dan lain-lain pekerjaan umum yang bersifat setempat
BAB II - DAERAH
Pasal 17
Daerah:
- a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum beserta bangunan-bangunan turutannya, dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu lintas di atas jalan-jalan tersebut dan lain-lain sebagainya.
- b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunanbangunan penyehatan, seperti pembuluh air minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya di dalam Daerahnya.
- c. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah tangganya.
- d. mengatur dan mengawasi pembangunan, pembongkaran, perbaikan dan perluasan rumah, gedung, bangunan dan lain-lain sebagainya yang didirikan di tempat-tempat tertentu atau di tepi jalan-jalan umum Daerah yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- e. mengurus dan mengatur hal-hal lain sebagai berikut:
1. lapangan-lapangan dan taman-taman umum;
2. tempat-tempat pemandian umum;
3. rumah penginapan;
4. tempat perhentian mobil-mobil dan lain-lain kendaraan;
5. pasar-pasar dan los-los pasar;
6. pencegahan bahaya kebakaran;
7. penerangan jalan-jalan;
8. pembersihan kota;
9. lain-lain pekerjaan untuk umum yang bersifat setempat.
- f. menjalankan peraturan perumahan penduduk.
II
Ketentuan-ketentuan lain
BAB II - DAERAH
Pasal 18
Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 17 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengadakan pengawasan serta merancangkan dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan Daerah guna kemakmuran umum, tentang hal mana Menteri tersebut dapat mengadakan peraturan-peraturannya.
BAB II - DAERAH
Pasal 19
- (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki atau memperluas pekerjaanpekerjaan yang menurut ketentuan Pasal 17 termasuk urusan rumah tangga Daerah yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tidak boleh dijalankan sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri tersebut.
- (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan
BAB II - DAERAH
Pasal 20
Dalam melaksanakan hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga tiap-tiap tahun dapat memberi sokongan sebesar jumlah yang ditetapkan oleh Menteri (Kementerian) tersebut.
BAB II - DAERAH
Pasal 21
- (1) Jika dalam suatu daerah lain terjadi bencana alam, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dapat meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan diperintahkan guna membantu daerah yang terancam.
- (2) Biaya untuk tindakan termaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya dari Daerah yang menerima bantuan tersebut.
Bagian IV Urusan Pertanian
BAB II - DAERAH
Pasal 22
Pemerintah Daerah menjalankan urusan pertanian sebagai berikut:
1. mengadakan, mengurus dan memelihara balai-balai benih (padi, polowijo) dan menyiarkan bibit-bibit yang terpilih.
2. mengadakan, mengurus dan memelihara kebun buah-buahan, kebun tanaman perdagangan dan sayuran untuk membikin dan menyiarkan bibit-bibit yang terpilih,
3. mengadakan seteleng percontohan (demonstrasi) pertanian dan perkebunan;
4. mengadakan kursus-kursus tani.
5. mengadakan bibit-bibit, alat- alat pertanian, rabuk dan sebagainya
6. mengadakan pemberantasan hama, penyakit tanaman dan gangguan binatang;
satu dan lainnya dengan
BAB II - DAERAH
Pasal 23
Pemerintah Daerah menjalankan urusan kehutanan sebagai berikut:
1. mengatur pengambilan kayu dan hasil-hasil hutan;
2. menjalankan penunjukan hutan larangan dan lapangan hutan larangan;
3. mengadakan pembatalan seluruhnya atau sebagian dari penunjukan hutan lapangan termaksud Pasal 2 di atas.
4. mengadakan pengawasan dan mengurus hutan dan lapangan hutan dalam lingkungan daerah dan yang bukan kepunyaan fihak ketiga dan tidak atau belum diperlukan untuk pertanian;
5. mengambil keputusan dalam hal menetapkan apakah sesuatu hutan dan/atau lapangan hutan diperlukan atau tidak (belum) untuk pertanian;
6. menjalankan peraturan-peraturan lain mengenai urusan kehutanan;
7. mengurus penanaman dan pemeliharaan hutan serta penjagaan khalikah
8. menjalankan peraturan-peraturan tentang pengawasan atas alam lindungan (natuurmonumenten) dan atas daerah margasatwa lindungan (wildreservaten);
satu dan lainnya dengan
BAB II - DAERAH
Pasal 24
Pemerintah Daerah:
1. menjalankan pemberantasan pencegahan penyakit hewan menular
2. menjalankan pemberantasan penyakit hewan yang tidak menular;
3. menjalankan "veterinsire hygiene";
4. memajukan peternakan dengan jalan:
- a. mengusahakan kemajuan mutu dan jumlah yang telah tercapai (pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian, pengawasan perdagangan hewan dalam daerah dan seteleng hewan);
- b. memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak;
- c. menjalankan pemberantasan potongan gelap;
- d. menjalankan peraturan anjing gila;
satu dan lainnya
BAB II - DAERAH
Pasal 25
- (1) Daerah mengadakan dan memajukan pemeliharaan ikan air tawar menentukan tempat-tempat pelelangan ikan air tawar dan laut dan mengatur, mengawasi, penyelenggaraan pelelangan tersebut dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.
- (2) Apabila dalam lingkungan Daerah terdapat organisasi nelayan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah, maka Dewan Pemerintah Daerah memberi izin kepada organisasi tersebut untuk menyelenggarakan pelelangan ikan menurut syarat-syarat yang tertentu yang ditetapkan dalam surat izin.
- (3) Bea setinggi-tingginya yang dipungut untuk Kas Daerah tidak boleh melebihi jumlah persentase jumlah yang ditetapkan Menteri Pertanian.
- (4) Pemerintah Daerah menjalankan peraturan-peraturan tentang mencari tiram, mutiara, tripang, bunga karang dan hasil-hasil laut lainnya.
Bagian VIII
Usaha pendidikan, pengajaran dan kebudayaan
BAB II - DAERAH
Pasal 26
- (1) Kepada Daerah diserahkan kewenangan hak tugas dan kewajiban untuk:
- a. mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf (PBH.) dan memberi subsidi kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir;
- b. mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum (KPU.) tingkat A dan memberi subsidi kepada kursuskursus semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir
- c. mendirikan dan menyelenggarakan perpustakaan rakyat tingkat A dan memberi subsidi kepada perpustakaan-perpustakaan semacam itu yang diselenggarakan olah usaha partikelir;
- d. memimpin dan memajukan kesenian Daerah;
- e. mendirikan, menyelenggarakan dan menganjurkan didirikannya kursus-kursus vak sesuai dengan keperluan Daerah;
- f. mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
- (2) Yang dimaksudkan dengan Sekolah Rakyat pada ayat (1) sub f di atas, ialah sekolah yang memberikan pelajaran rendah yang tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 4 tahun 1950 jo-Undang-undang No. 12 tahun 1954, termasuk Sekolah Rakyat Peralihan, yaitu Sekolah Rakyat untuk Warga Negara Indonesia keturunan bangsa Asing, dengan catatan, bahwa peyaluran sekolah-sekolah itu sehingga menjadi Sekolah Rakyat biasa dilaukan oleh atau menurut petunjuk-petunjuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
BAB II - DAERAH
Pasal 27
Urusan-urusan:
- a. pengawasan dan pmpinan teknis mengenai isi urusan yang dimaksud dalam pasal 26 di atas,
- b. penetapan dan perubahan rencana mengenai isi Urusan-urusan yang dimaksud di atas,
- c. penetapan kitab-kitab yang dipakai,
- d. penetapan liburan,
- e. penyelenggaraan Sekolah Rakyat latihan, Sekolah Rakyat percobaan, Sekolah Rakyat konkordan, yaitu sekolah untuk bangsa Belanda bukan Warga Negara Indonesia, yang sistemnya meyerupai sistem di negeri Belanda, dan Sekolah Rakyat lainnya yang sifatnya menyimpang dari biasa menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dann Kebudayaan dikecualikan dari urusan Daerah termsuk dalam pasal 26 di atas.
- (2) Urusan dan kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1)pasal ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
Bagian IX
Urusan Sosial
BAB II - DAERAH
Pasal 28
Daerah, dengan
BAB II - DAERAH
Pasal 29
Daerah mendirikan dan menyelenggarakan tempat-tempat kuburan umum, beserta mengadakan peraturan-peraturan tentang penanaman mayat dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan itu.
BAB II - DAERAH
Pasal 30
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak mengatur hal-ikhwal mendirikan kuburan partikelir.
II
Tentang kewajiban yang bersangkutan dengan
"Hinderordonnantic"
BAB II - DAERAH
Pasal 31
Pemerintah Daerah menjalankan kewenangan, hak tugas dan kewajiban termaksud dalam "Hinderoedonnantic" (Staaatsblad 1926 NO.226, sejak telah diubah ditambah), yang ditugaskan kepada Pemerintah daerah otonom setingkat dengan Kabupaten.
III
Tentang urusan Lalu lintas jalan
BAB II - DAERAH
Pasal 32
Pemerintah Daerah diwajibkan menjalankan kewenganan, hak tugas dan kewajiban mengenai urusan lalu lintas jalan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam "Wegverkeersonrdonanntic" (Staatsblad 1953) No. 66 dan 'Vegverkeersordonnantic" (Staatsblaad 1935 No. 451) sejak telah diubah dan ditambah, yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah otonom setingkat dengan Kabupaten.
IV
Tentang kewajiban yang bersangkutan dengan Peraturan pembikinan dan penjualan es dan barang-barang cair yang mengandung kollzuur
BAB II - DAERAH
Pasal 33
Pemerintah Daerah menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut "Nieuw Reglement op het maken en verkri jgbaarstelen van ijs en koolzuurhoudende wateren" (Staatsblad 1922 No. 678, sejak telah beberapa kali diubah dan ditambah) kini telah dijalankan oleh Kabupaten otonom.
V
Tentang urusan Legalisasi
BAB II - DAERAH
Pasal 34
Pemerintah Daerah menjalankan peraturan-peraturan mengenai urusan legalisasi.
VI
Tentang Pencatatan Penduduk
BAB II - DAERAH
Pasal 35
Pemerintah Daerah menjalakan pekerjaan pencatatan penduduk menurut yang bersangkutan.
Bagian XI
Ketentuan lain-lain
BAB II - DAERAH
Pasal 36
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab II ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak mengatur dan mengurus hal-hal yang termasuk kepentingan daerahnya, yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, kecuali apabila kemudian oleh peraturan perundangan lain diadakan ketentuan lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan hal-hal termaksud dalam ayat (1) pasal ini, Daerah mengikuti petunjuk-petunjuk yang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat atau instansi yang ditunjuk olehnya.
BAB II - DAERAH
Pasal 37
Tiap-tiap waktu dengan Bab II ini, dapat ditambah dengan Peraturan Pemerinttah.
BAB II - DAERAH
Pasal 38
Selain dari pada hal-hal yang ditentukan dalam Bab II ini, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menjalankan kewenangan, hak, tugas, dan kewajiban yang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan lama dijalankan oleh daerah-daerah , sepanjang peraturan-peraturan lama itu masih berlaku, kecuali apabila kemudian oleh Pemerintah Pusat diadakan ketentuan lain.
TENTANG PEGAWAI
BAB III
Pasal 39
- (1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah untuk mengangkat pegawainya maka utnuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah;
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk diperkerjakan kepada Daerah.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah atau dengan Peraturan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai Daerah atau diperbantukan kepada Daerah dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang pegawai Negara yang ada.
- (3) Penempatan dan pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah yang dilakukan dalam lingkungannya, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang bersangkutan, melalui Gubernur Sulawesi.
- (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah ke daerah lain diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Penentuan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b pasal ini diselenggarakan oleh Dewan Kementerian yang berwajib, dengan ## BAB IV
PERATURAN PERALIHAN
BAB III
Pasal 40
- (1) Apabila sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dalam waktu yang singkat penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih belum dapat dilaksanakan menurut Undang-undang pemilihan anggota DPRD yang berlaku untuk seluruh Indonesia, maka untuk secepat-cepatnya dapat mengatasi kekosongan pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama dibentuk menurut Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 30 tahun 1956).
- (2) Menanti tersusunnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud di atas maka untuk sementara waktu segala tugas kewajiban pemerintahan Daerah dijalankan menurut Undang-undang No. 10 tahun 1956;
BAB III
Pasal 41
Urusan-urusan Swapraja Bone, Wajo dan Soppeng yang masih dijalankan oleh Swapraja-swapraja tersebut dan yang sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini tidak lagi termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng dan tidak telah dijalankan oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat, untuk sementara waktu sampai diadakan ketentuan lain, dijalankan terus oleh Pemerintah Daerah masing-masing yang bersangkutan.
BAB III
Pasal 42
Kepala Daerah Bone dan Soppeng yang pertama pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB III
Pasal 43
- (1) Pegawai-pegawai Swapraja-swapraja Bone, Wajo dan Soppeng yang hingga pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini masih menjalankan tugas pemerintahan di dalam wilayah Swapraja-swapraja tersebut dan tidak telah diangkat menjadi Pegawai Negeri, menjadi Pegawai Daerah masingmasing yang bersangkutan.
- (2) Pegawai-pegawai Swapraja-swapraja Bone, Wajo dan Soppeng yang telah diangkat menjadi pegawai Daerah Bone yang dibubarkan ini atau yang diperbantukan, pada waktu mulai berlakunya Undangundang Darurat ini untuk sementara waktu menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan dimana mereka itu berkedudukan, sampai diadakan ketentuan-ketentuan yang tertentu-mengenai statusnya.
- (3) Pegawai-pegawai bekas Daerah Bone tidak termasuk pegawai dimaksud dalam ayat (2) di atas, sesudah mulai berlakunya Undangundang Darurat ini menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan, dimana mereka itu berkedudukan. Kesulitan-kesulitan yang timbul mengenai penyelesaian pembagian pegawai-pegawai ini diputus oleh Gubernur Sulawesi.
- (4) Sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini gaji pegawai-pegawai dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini beserta segala penghasilan-penghasilan lain yang sah dibayar oleh masing-masing pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah Bone dahulu, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini diperbantukan kepada Daerah yang bersangkutan.
- (6) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, mengenai ayat (1), (2) dan (4) diputus oleh Menteri Dalam Negeri dan mengenai ayat (5) oleh Menteri yang bersangkutan.
BAB III
Pasal 44
- (1) Barang-barang milik bekas Bone yang dibutuhkan oleh Daerah yang yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas kewajibannya, bagitu pula segala penghasilan dan beban-beban serta hak-hak dan kewajiban bekas Daerah Bone itu diserahkan kepada Daerah yang bersangkutan dan karenanya dalam hal ini untuk selanjutnya pemerintah Daerah masing-masing wajib dan harus membayar segala tagihan-tagihan yang oleh pemerintah Daerah Bone dahulu belum dapat dilunasi.
- (2) Barang-barang bergerak milik bekas Daerah Bone termasuk barangbarang inventaris yang dibutuhkan oleh pemerintah Daerah diserahkan kepada pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Gubernur Sulawesi diberi tugas untuk melaksanakan ketentuanketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas.
- (4) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal ini diputus oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB III
Pasal 45
- (1) Peraturan-peraturan "Reglementen en keuren van politic" begitu pula peraturan-peraturan Swapraja-swapraja Bone, Wajo dan Soppeng yang masih berlaku, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur-hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan Daerah yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan-peraturan Swapraja-swapraja Bone, Wajo dan Soppeng yang menurut ketentuan-dalam Undang-undang Darurat ini tidak termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berlaku sebagai peraturan-peraturan Pemerintah Pusat, terkecuali apabila peraturanperaturan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat.
- (3) Peraturan-peraturan bekas Daerah Bone, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, berlaku terus sebagai peraturan Daerah yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh pemerintah Daerah.
- (4) Keputusan-keputusan lain beserta peraturan-peraturan tata usaha pemerintah Daerah Bone, pada waktu mulai berlakunya Undangundang Darurat ini dijalankan terus oleh pemerintah Daerah yang bersangkutan hingga keputusan dan peraturan tata usaha itu diubah, ditambah atau dicabut oleh pemerintah Daerah yang bersangkutan.
BAB III
Pasal 46
Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Pemerintah Pusat dimaksud dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur tahun 1950 termaktub dalam Pasal- Pasal 6 ayat (3), 7 ayat (2), 21 ayat (2), 23 ayat (2) dan (3), 25 ayat (2), 26, 28, 30 ayat (2) dan (3), 31 ayat (1), 32 ayat (1) dan 33 ayat (1) diserahkan kepada Gubernur Sulawesi sampai diadakan ketentuan lain.
BAB III
Pasal 47
Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pembubaran Daerah Bone dan pembentukan Daerah Bone, Wajo dan Soppeng dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Darurat tentang pembubaran Daerah Bone dan pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng".
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: MENTERI DALAM NEGERI, ttd SUNARJO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 17 Januari 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd SUNARJO LEMBARAN NEGARA NOMOR 4 TAHUN 1957

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1957 TENTANG
## PEMBUBARAN DAERAH BONE DAN PEMBENTUKAN DAERAH BONE, DAERAH WAJO, DAN DAERAH SOPPENG.
## I. Umum.
1. Dimasa pemerintahan Negara Indonesia Timur dahulu di Sulawesi Selatan telah terbentuk "Daerah Gabungan Sulawesi Selatan" yaitu suatu ikatan federasi yang terdiri dari Swapraja-Swapraja termasuk Swapraja-Swapraja Bone, Wajo dan Soppeng. Dengan berlakunya Undang-Undang pokok pemerintahan daerah Negara Indonesia Timur, yaitu Undang-Undang No.44 tahun 1950, Daerah Gabungan tersebut diakui statusnya sebagai suatu "Daerah" yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri.
2. Kemudian dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk memenuhi keinginan rakyat daerah-daerah yang bersangkutan yang masing-masing menghendaki supaya mereka itu diberi hak untuk mengatur dan mengurus sendiri hal-hal yang termasuk urusan daerahnya serta untuk memperbaiki susunan alat-alat pemerintahan dan melancarkan jalannya pemerintahan diseluruh Sulawesi Selatan yang dewasa itu masih mengalami kekalutan dan pertentangan politik, Pemerintah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.48) telah mengambil tindakan-tindakan sementara yang dimaksudkan untuk secepat-cepatnya dapat mengatasi kesukaran-kesukaran di Sulawesi Selatan itu. Dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Daerah Gabungan Sulawesi Selatan telah dibubarkan dan sebagai gantinya telah dibentuk 7 buah daerah-daerah otonom lain, yaitu antara lain Daerah Bone yang wilayahnya meliputi wilayah Swapraja-Swapraja Bone,Wajo dan Soppeng. Bahwa tindakantindakan yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat itu tidak sepenuhnya akan dapat
memenuhi...
-2 - memenuhi keinginan rakyat daerah dapat diduga semula, akan tetapi mengingat akan kepentingan Negara serta keadaan dewasa itu Pemerintah menganggap perlu sementara dibentuk ke-7 daerah-daerah dimaksud saja dengan pengharapan sambil menanti perkembangan politik lebih lanjut memperbaikinya sesuai dengan keinginan penduduk daerah yang sewajarnya.
3. Kemudian berhubung dengan perkembangan keadaan di daerah Bone, maka timbullah keinginan serta tuntutan dari rakyat Swapraja-Swapraja Wajo dan Soppeng yang menghendaki agar supaya wilayahnya masing-masing dibentuk sebagai Daerah otonom dimaksud dalam Undang-Undang N.I.T. No. 44 tahun 1950 yang setingkat dengan Kabupaten otonom dimaksud dalam Undang-Undang No.22 tahun 1948, keinginan mana disampaikan kepada pemerintah Daerah Bone. Untuk memenuhi keinginan rakyat Swapraja-Swapraja Wajo dan Soppeng tersebut maka D.P.R.D.S. Bone sesudah menyelidikinya dengan saksama yaitu dengan meninjaunya dari segi histori, politik, ekonomi, sosiologi dan sebagainya berpendapat bahwa wilayah-wilayah tersebut sudah memenuhi syarat-syarat cukup untuk dibentuk sebagai Daerah otonom setingkat Kabupaten dimaksud dalam Undang-Undang No.22/1948, hal mana dinyatakan dalam mosi kepada Pemerintah Pusat tanggal 18 Januari 1954 No.2/54 dan No.3/54 yang dimaksud mendesak kepada Pemerintah supaya daerah Wajo dan Soppeng itu diberi status Kabupaten.
4. Dengan dibentuknya Daerah otonom Wajo dan Soppeng maka oleh karena kedua Daerah tersebut bersama-sama dengan Swapraja Bone adalah terlingkung Dalam satu ikatan yaitu Daerah Bone dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1952 yo. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1953, maka perlu "Daerah Bone" yang ada itu dibubarkan dan Swapraja yang ketinggalan itu yaitu Swapraja Bone dibentuk pula menjadi "Daerah sendiri yang setingkat pula dengan Kabupaten otonom dengan nama "Daerah Bone".
5. Perlu dijelaskan bahwa pembentukan ketiga Daerah otonom dimaksud di atas itu telah disetujui dalam konperensi Pemerintahan Propinsi Sulawesi yang diadakan di Makasar tanggal 7, 8 dan 9 Desember 1954.
6. Pembentukan Swapraja-Swapraja tersebut sebagai "Daerah" yang dimaksud dalam Undang-Undang N.I.T. No. 44 tahun 1950 dengan sendirinya membawa banyak akibat yang perlu diadakan penyelesaiannya dalam Undang-Undang Darurat ini. Sebagai maklum Swapraja-Swapraja tersebut berdasarkan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku sekarang masih dapat menjalankan pemerintahannya sesuai dengan dasar-dasar yang diletakkan dalam "Zelfbestuursregelen 1938",
7. Sebagaimana telah diketahui maka Undang-Undang No.44 tahun 1950 ialah satusatunya Undang-Undang dari Pemerintah Negara Indonesia Timur dahulu yang berlaku di Indonesia Timur dan yang mengatur pokok-pokok tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang ini disamping nama-nama Daerah, Daerah bahagian dan Daerah anak-bahagian, tidak mengenal istilah Daerah Istimewa sedangkan menurut
PENJELASAN
Pasal 17
yo pasal 2 Undang-Undang tersebut antara lain Kepala Daerah yang menjabat Ketua dan Anggota Dewan Pemerintahan Daerah, harus diangkat oleh Pemerintah Pusat (Presiden Negara Indonesia Timur) dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon, yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya telah ditentukan bahwa menurut ayat 5 pasal 17 Kepala Daerah Swapraja diangkat oleh Pemerintah Pusat dari keturunan keluarga Swapraja dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan dengan mengingat adat-istiadat di daerah