Unknown Unknown Nomor 50 Tahun 2017 tentang AH PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI f&gt;EMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI f&gt;EMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan evaluasi;
- b. dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Maluku Tengah, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi 'Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
•
«
I
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. 1 1 . Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Serita Negara Tahun 2015 Nomor 986);
10. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 · Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 183).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan «t%, PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABLITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH
- KABUPATEN MALUKU TENGAH
Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini.

## Pasal 2

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.

## Pasal 3

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ditetapkan oleh Bupati Maluku Tengah.

## Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Maluku Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.


BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR .??)..

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

## BAB I

## PENDAHULUAN

## 1 . 1 . UMUM

1. Salah satu sasaran reformasi birokrasi yang saat ini dijalankan pemerirttah adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai suatu sistem, SAKIP menerapkan siklus Planning, Do, Check dan Act (P-D-C-A), dimana pada setiap proses dibutuhkan suatu evaluasi untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya sekaligus dapat menjadi umpan balik bagi pertingkatan akuntabilitas secara tetus menerus.
2. Bupati Maluku Tengah selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Maluku Tengah perlu mengetahui pengaruh implementasi SAKIP terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sesuai program prioritas yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Untuk maksud tersebut, maka evaluasi kinerja sebagai satu siklus dari SAKIP haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
3. Untuk mengetahui capaian kinerja dan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja secara konsisten pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah guna mewujudkan capaian kirterja (hasil) organisasinya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tengah dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing SKPD, perlu diberikan penghargaan dan sanksi diantarartya dengan melakukan pemeringkatan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
4. Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP ini merupakan penJabaran lebih lanjut dari pedoman umum evaluasi atas implementasi SAKIP instansi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahui 2015.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1 . Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dimaksudkan untuk :
- a. Menjadi panduan bagi Tim Evaluasi untuk :
- 2) memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
- memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- 3) menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
- 4) memahami proses pengolahan data, penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi.
- b. Menjadi panduan bagi pelaksana pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam mengimplementasikan SAKIP.
2. Tujuan petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memberikan kesamaan pemahaman antara Tim Evaluasi, dan pelaksana pada SKPD dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP agar evaluasi terlaksana secara efektif dan efisien.

## 1.3. PENGERTIAN ISTILAH

Dalam petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP ini, yang dimaksud dengan :

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
3. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan dari instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis untuk pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional dengan menggunakKan standar, rencana dan norma tertentu yang telah ditetapkan.
6. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi satuan kerja lingkup Pemerintah Daerah yang wajib menyusun LKjIP.
7. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan kegiatan evaluasi atas implementasi SAKIP.
8. Lembar Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian yang digunakan untuk menilai setiap komponen dan sub komponen SAKIP.

•

9. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi pertanyaan / isian, rincian data, analisa dan pencatatan lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi.
10. Laporan Hasil Evaluasi selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen yang berisi hasil evaluasi SAKIP yang memat interpretasi, simpulan hasil evaluasi dan hal-hal penting lain bagi perbaikan kinerja instansi pemerintah.
3. 1 1 . Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen yang merupakan kompilasi LHE yang memuat informasi tentang simpulan umum, basil evaluasi dan pemeringkatan SKPD berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
13. Forum Panel adalah tim yang terdiri dari salah satu unsur Tim Evaluasi yang bertugas melaksanakan reviu hasil penilaian dan evaluasi untuk menjaga objektivitas penilaian dan penyamaan persepsi atas pemberian nilai dan penentuan kategori basil penilaian.

## 1.4. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

- 1 . Dengan mempertimbangkan kemudahan proses evaluasi dan dukungan sumber daya, maka ruang lingkup evaluasi meliputi :
- a. Evaluasi atas implementasi SAKIP dan pencapaian kinerja SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, mencakup : ( 1 ) penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja, (2) penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, dan (3) evaluasi terhadap program/kegiatan dan kebijakan SKPD yang bersangkutan.
- b. Pemeringkatan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP dan pencapaian kinerja SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- c. Entitas evaluasi atas implementasi SAKIP adalah seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dan pencapaian kinerja SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah:
- a. Memperoleh informasi atas implementasi SAKIP.
- b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi basil evaluasi periode sebelumnya.

## 1. 5 . PENUGASAN

- 1 . Evaluasi atas implementasi SAKIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal, dalam bal ini Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.
2. Khusus evaluasi atas implementasi SAKIP pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan dengan melibatkan pihak terkait di luar Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah untuk menjamin objektivitas hasil evaluasi.

## 1.6. SISTIMATIKA

Sistimatika petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP terdiri dari:

BABI

BAB II

BAB III

BAB IV

BABV

PENDAHULUAN

PERENCANAAN EVALUASI

EVALUASI KINERJA

PELAPORAN HASIL EVALUASI PENUTUP

LAM PIRAN

## BAB II PERENCANAAN EVALUASI

## 2.1. STRATEGI EVALUASI

1. Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan untuk peningkatan kualitas penerapan manajemen kinerja dan peningkatan kinerja SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah guna mewujudkan kinerja instansi pemerin tah yag berorien tasi pada basil.
2. Strategi evaluasi dijalankan dengan prinsip : (a) partisipasi dan co­ evaluation dengan pihak yang dievaluasi, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas evaluasi, dan (b) proses konsultasi yang terbuka dengan fokus pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama SAKIP.

## 2.2. TAHAPAN EVALUASI

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi beberapa tahap se bagai berikut :

- b. Penyusunan draft LHE. Hal ini dilakukan oleh Ketua Tim Evaluasi. Sebelum menyusun draft LHE, pengendali teknis dan penangung jawab evaluasi telah menyetujui permasalahan yang ditemukan Tim Evaluasi.
- a. Pengumpulan, analisis dan interpretasi data. Proses pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya merupakan kegiatan utama pelaksanaan evaluasi agar tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP yaitu memberikan keyakinan bahwa SAKIP yang dilakukan oleh SKPD telah memadai, dan evaluasi juga mampu memberikan saran atau rekomendasi guna peningkatan akuntabilitas kinerja, dapat dipenuhi
- c. Pembahasan dan reviu draft LHE. Meskipun sebelum penyusunan draft LHE telah diadakan pertemuan antara Tim Evaluasi dengan pihak yang dievaluasi, dalam penerapannya perlu dilakukan pembahasan dan reviu LHE secara bersama.
- d. Finalisasi LHE. Ini merupakan tahap akhir dalam penulisan laporan. Finalisasi LHE dilakukan setelah dilakukan reviu secara berjenjang terhadap draft LHE yang telah disusun sebelumnya.
- e. Distribusi dan pengkomunikasian LHE. Hal ini sebaiknya dilakukan secara langsung dengan mengkomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak, untuk mendapatkan respon dan tindakan dari para pengambil kepu tusan pada SKPD yang dievaluasi.

## 2.3. METODOLOGI EVALUASI

1. Evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan melalui penilaian berbasis kriteria. Penilaian dilakukan secara bertahap terhadap setiap komponen SAKIP, kemudian dilakukan penilaian secara keseluruhan dengan menggunakan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria evaluasi tertuang dalam LKE atas SAKIP.
2. Penilaian pemenuhan suatu kriteria harus didasarkan pada fakta objektif dan professional judgement dari para evaluator dan supervisor.

## 2.4. TEKNIK EVALUASI

1. Data"dan informasi utama untuk keperluan evaluasi bersumber dari LKjIP setiap SKPD. Untuk pendalaman terhadap informasi dan data di LKjIP, dikumpulkan data dan informasi tambahan dengan menggunakan

- kuesioner, observasi, wawancara, studi dokumentasi atau kombinasi diantara beberapa cara tersebut.
2. Analisis data menggunakan teknik antara lain telaahan sederhana, metode statistik, pembandingan, analisa logika program, dan sebagainya.

## 2.5. KERTAS KERJA EVALUASI

1. Kertas kerja evaluasi adalah alat untuk mendokumentasikan langkah evaluasi agar data analisisnya dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk menyusun LHE.
2. Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam KKE.

## 2.6. ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI

1. Organisasi evaluasi atas implementasi SAKIP pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah diatur dan ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Maluku Tengah.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, dan penerbitan laporan hasil evaluasi, mengikuti kebijakan yang ditetapkan Bupati Maluku Tengah dengan berdasarkan panduan umum dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada SKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan, dan disampaikan kepada Bupati Maluku Tengah.

## BAB III EVALUASI KINERJA

## 3.L UMUM

1. Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam LKE dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
2. Isu-isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai beriku t :
- b. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
- a. SKPD dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil;
- c. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja;
- e. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
- d. Monitoring dan evaluasi terhadap . pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis;
- f. Capaian kinerja utama dari masing-masing SKPD;
- g. Tingkat implementasi SAKIP masing-masing SKPD.

## 3.2. EVALUASI ATAS KOMPONEN SAKIP

1. Komponen akuntabilitas kinerja yang dinilai dalam evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi :
- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Kinerja Internal; dan
- e. Pencapaian Kinerja.
2. Aspek penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi :
- a. Kelengkapan dan keabsahan dokumen kinerja;
- b. Kualitas material substantif isi dokumen kinerja;
- c. Pemanfaatan / implementasi dokumen kinerja, mencakup keselarasan dan keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan lain, dokumen-dokumen penganggaran, dan dokumen-dokumen pelaporan.
3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.
4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen LKjIP saja, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja SKPD yang dievaluasi.

## 3.3. SUB KOMPONEN PENILAIAN

1. Komponen Perencanaan Kinerja terdiri atas 2 (dua) sub komponen dengan penilaian sebagai berikut:
- a. Sub komponen Perencanaan Strategis, penilaiannya meliputi :
3. ) kualitas material substantif isi dokumen Renstra SKPD; dan,
- J) pemenuhan dokurnen Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- 3) pemanfaatan dokumen Renstra untuk penyusunan dokumen­ dokumen lainnya.

$

- b. Sub komponen Perencanaan Kinerja, penilaiannya meliputi:
- 1) pemenuhan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD dan Perjanjian Kinerja (PK) SKPD;
- 2) kualitas material subtantif isi dokumen RKT-SKPD dan PK-SKPD;
- 3) pemanfaatan dokumen RKT-SKPD dan PK-SKPD.
2. Komponen Pengukuran Kinerja terdiri atas 3 (tiga) sub komponen dengan penilaian sebagai berikut :
- a. Sub komponen Pemenuhan Pengukuran, penilaiannya meliputi :
- 1) Pemenuhan dokumen lndikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;
- 2) Mekanisme pengumpulan hasil pengukuran data kinerja.
- b. Sub komponen Kualitas Pengukuran, penilaiannya meliputi :
- 2) keselarasan dan keterkaitan dengan IKU Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
- 1) kualitas material substantif isi dokumen IKU-SKPD;
- 3) keandalan data kinerja hasil pengukuran; dan
- 4) pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Sub komponen Pemanfaatan Hasil Pengukuran, penilaiannya adalah pemanfaatan dokumen IKU-SKPD dan hasil pengukurannya dalam penyusunan dokumen-dokumen terkait lainnya.
3. Komponen Pelaporan Kinerja terdiri dari 3 (tiga) sub komponen dengan penilaian sebagai berikut :
- a. Sub komponen Pemenuhan Pelaporan, penilaiannya adalah pemenuhan LKjlP SKPD.
- b. Sub komponen Penyajian Informasi Kinerja, penilaiannya meliputi :
- 1) kualitas material substantif isi dokumen LKjIP-SKPD; dan
- 2) keandalan data kinerja yang dilaporkan.
- c. Sub komponen Pemanfaatan Informasi Kinerja, penilaiannya adalah pemanfaatan data kinerja dalam LKjIP-SKPD untuk perbaikan aspek perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk peningkatan kinerja.
4. Komponen Evaluasi Kinerja Internal terdiri dari 3 (tiga) sub komponen dengan penilaian sebagai berikut :
- a. Sub komponen Pemenuhan Evaluasi Internal, penilaiannya meliputi :
- 1) pemenuhan dokumen pedoman evaluasi internal; dan
- 2) pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pencapaian sasaran kinerja secara berkala.
- b. Sub komponen Kualitas Evaluasi Internal, penilaiannya meliputi kompetensi, supervisi, keberhasilan program dan rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.
- c. Sub komponen Pemanfaatan Hasil Evaluasi Internal, penilaiannya meliputi:
- 1) pemanfaatan hasil evaluasi internal untuk perbaikan proses perencanaan;
- 2) perbaikan penerapan manajemen kinerja; dan,
- 3) peningkatan pencapaian kinerja SKPD.
5. Komponen Pencapaian Kinerja terdiri dari 2(dua) sub komponen dengan penilaian sebagai berikut :

- a. Sub komponen Kinerja yang dilaporkan dalam bentuk keluaran (output), penilaiannya melipu ti :
- 1) realisasi target keluaran (output);
- 2) pembandingan dengan capaian tahun sebelumnya; dan
- 3) tingkat kehandalan data.
- b. Sub komponen Kinerja yang dilaporkan dalam bentuk hasil (outcome), penilaiannya meliputi:
- 1) realisasi target hasil (outcome);
- 2) pembandingan dengan capaian tahun sebelumnya; dan
- 3) tingkat kehandalan data.

## 3.4. PENGECUALIAN SUB KOMPONEN KINERJA TAHUN BERJALAN (BENCHMARK)

1. Sub komponen kinerja tahun berjalan berupa pembandingan pencapaian kinerja bidang pendidikan, kinerja bidang kesehatan, kinerja bidang ketenagakerjaan, kinerja bidang sosial, dan kinerja bidang ekonomi, tidak dinilai dalam evaluasi atas implementasi SAKIP pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan pertimbangan sebagai berikut :
- b. Evaluatan adalah SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang spesifik serta sebagian besar hanya menangani satu urusan pemerintahan sehingga tidak relevan membuat pembandingan berdasarkan urusan pemerintahan.
- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menetapkan komponen dan sub komponen penilaian atas implementasi SAKIP pada instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan tidak secara spesifik menetapkan komponen dan sub komponen untuk penilaian implementasi SAKIP di unit kerja atau SKPD.
2. Bobot sub komponen kinerja tahun berjalan (benchmarking) sebesar 5% distribusikan secara merata ke sub sub komponen kinerja yang dilaporkan ( output) ·dan kinerja yang dilaporkan (outcome).

## 3.5. KRITERIA EVALUASI

1. Setiap sub komponen penilaian dibagi ke dalam beberapa daftar pertanyaan/isian sebagai kriteria pemenuhan sub komponen tersebut.
2. Setiap pertanyaan akan disediakan pilihan jawaban ya/tidak atau a/b/c/d/e.
3. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria.
4. Jawaban/isian a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan judgement dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas dan pemanfaatan suatu sub komponen tertentu.
5. Setiap jawaban "ya diberi nilai 1 dan jawaban "tidak"° diberi nilai 0.
6. Nilai relatif untuk jawaban a/b/c/d/e didasarkan pada judgement evaluator dengan kriteria sebagai berikut:

| Memenuhi hampir semua kriteria | 80% - 100% | a | 1,00 |
|----------------------------------|--------------|-----|--------|
| Memenuhi sebagian besar kriteria | 60%- 80% | b | 0,75 |
| Memenuhi sebagian kriteria | 40% - 60% | C | 0,50 |
| Memenuhi seba ·an kecil kriteria | 20% - 40% | d | 0,25 |
| | < 20% | e | 0,00 |

7. Pengecualian untuk kriteria penilaian yang bersifat relatif antara lain pada sub komponen sebagai berikut:
- a. Capaian kinerja yang dilaporkan ( output) :

| Rata-rata mendekati/mencapai tar et | | | |
|-----------------------------------------------|-------------|----|------|
| Rata-rata realisasi mendekati tar et | <80% - <95% | b | |
| Rata-rata realisasi agak mendekati target | <40% - <80% | C | |
| Rata-rata realisasi tidak mencapai target | <20% - <40% | d | 0,25 |
| Rata-rata realisasi sangat kurang dari tar et | < 20% | e | 0,00 |

## b. Capaian kinerja yang dilaporkan (outcome) :

| Rata-rata realisasi melebihi target | >100% | a | 1. 0 0 . ' |
|-----------------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| Rata-rata realisasi sesuai target | 100% | b | 0,75 |
| Rata-rata realisasi mendekati tar et | <80% - <100% | C | 0,50 |
| Rata-rata realisasi tidak mencapai target | <50%- <80% | d | 0,25 |
| Rata-rata realisasi sangat kurang dari target | < 50% | e | 0,00 |

- c. Pembandingan capaian kinerja terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya dengan kriteria sebagai berikut:
- d. Pengecualian lain dan/atau kriteria penilaian relatif yang spesifik berdasarkan karakteristik materi pertanyaan dijelaskan lebih terperinci dalam LKE.
8. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan karena terdiri dari beberapa sub kriteria (misalnya kriteria mengenai kondisi sasaran atau indikator kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian "ya atau "tidak dilakukan atas masing-masing sasaran atau indikator kinerja, kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh).

| Peningkatan kinerja tin, | <120% - <150% | |
|---------------------------------|-----------------|----|
| Peningkatan kinerja agak tinggi | <80% - <120% | C |
| Peningkatan kinerja cukup | <50% - <80% | d |
| Peningkatan kinerja agak rendah | < 50% | e |

9. Dalam memberikan penilaian "ya" atau "tidak" maupun a/b/c/d/e, evaluator harus menggunakan profesional judgement dengan mempertimbangkan hal-hal yang berpengaruh pada setiap kriteria dan didukung dengan KKE.

## 3.6. BOBOT PENILAIAN

- 1 . Komposisi bobot penilaian untuk setiap komponen dan sub komponen SAKIP se bagai berikut :
2. Setelah setiap pertanyaan/isian masing-masing sub komponen diberikan nilai maka penyimpulan dilakukan sebagai berikut:
- a. tahap pertama, jumlahkan nilai setiap pertanyaan pada setiap sub komponen sehingga didapatkan suatu angka tertentu. Misalnya, sub komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Apabila dari 10 (sepuluh) buah pertanyaan tersebut, terdapat 3 (tiga) pertanyaan dijawab "ya° maka nilai untuk sub komponen tersebut adalah (3/ 10)x10=3;
- b. untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan dari kriteria tersebut adalah nilai rata-rata sub kriteria;
- c. tahap berikutnya, lakukan penjumlahan seluruh nilai sub komponen yang ada sehingga didapatkan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range antara O sampai dengan 100. ·

| Sistem AKIP | A. Perencanaan Kinerja | 80% | | | | |
|---------------|----------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sistem AKIP | 1. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) | 80% | 10% | 2% | 5% | 3% |
| Sistem AKIP | 2. Perencanaan Kinerja Tahunan | 80% | 20% | 4% | 10% | 6% |
| Sistem AKIP | B. Pengukuran Kinerja | 80% | 2.5% | 5% | 12,5% • | 7,5% |
| Sistem AKIP | C. Pelaporan Kineria | 80% | 15% | 3% | 7,5%_ | 4,5% |
| Sistem AKIP | D. Evaluasi Internal | 80% | 10% | 2% | 5% | 3% |
| Kinerja | Capaian Kinerja | | 7,5% | Kinerja Keluaran (output 0%otr= -Tl =F='TT=TT+ TT l | Kinerja Keluaran (output 0%otr= -Tl =F='TT=TT+ TT l | Kinerja Keluaran (output 0%otr= -Tl =F='TT=TT+ TT l |
| Kinerja | | | 12,5% | Kinerja Hasil | (outcome) | (outcome) |

## 3.7. KA TEGORI HAS IL PENILAIAN

- 1 . Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka penyimpulan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang masing-masing komponen.
2. Nilai akhir dari penjumlahan komponen-komponen SAKIP dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja SKPD yang bersangkutan dengan kategori se bagai beriku t :

pretasrN#See

N6./ategoH [EN[laf.EE#ft#EE.Eb ter

| [EN[laf.EE#ft#EE.Eb pretasrN#See | [EN[laf.EE#ft#EE.Eb pretasrN#See | [EN[laf.EE#ft#EE.Eb pretasrN#See | [EN[laf.EE#ft#EE.Eb pretasrN#See |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | AA | >90 --100 | Sangat Memuaskan |
| 2 | A | >80-- 90 | Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel |
| 3 | BB | >70 - 80 | Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem kinerja yang andal. |
| 4 | B | >60 -- 70 | Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. |
| 5 | cc | >50 -- 60 | Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, |

| | | | memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. |
|----|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | C | >30 - 50 | Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk menajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. |
| 7 | D | 0-30 | Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar. |

3. Untuk menjaga objektivitas penilaian, dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dart hasil evaluasi dari Tim Evaluasi dengan pengaturan se bagai berikut :
- a. Reviu tingkat I dilakukan di masing-masing Tim Evaluasi dipimpin Ketua Tim.
- b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk Forum Panel yang dibentuk khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.

## BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI

## 4.1. UMUM

1. Setiap Tim Evaluasi harus menghasilkan KKE dan menyusun LHE untuk masing-masing SKPD yang dievaluasi.
2. LHE disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta yang didokumentasikan dalam KKE.
3. Tim Evaluasi harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan.
4. Setiap langkah Tim Evaluasi yang cukup penting dan penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam KKE. Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi) sampai pada simpulannya.
5. LHE untuk SKPD atau unit kerja yang sudah pernah dievaluasi harus menyajikan informasi tindak lanjut atas saran dan rekomendasi perbaikan hasil evaluasi periode sebelumnya sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah .dilakukan.
6. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja SKPD atau unit kerja yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara (tentative finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi a tau pun tanggapan secukupnya.
7. Penulisan LHE mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, an tara lain : ( a) menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, dan (b) tidak menggunakan ungkapan yang membingungkan atau ambivalen dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.
8. Ikhtisar Hasil Evaluasi SAKIP disusun sebagai laporan kompilasi, dilengkapi dengan pemeringkatan nilai hasil evaluasi.
9. LHE dan Ikhtisar Hasil Evaluasi SAKIP diselesaikan paling lam bat akhir bulan September tahun berjalan.

## 4.2. FORMAT DAN ISI LHE

Format LHE atas implementasi SAKIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dibuat dalam bentuk surat dengan contoh sebagai berikut:

## PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH INSPEKTORAT JIn. Imam Bonjol - Telp. ..·..·... Masohi 97511

## LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIPTAHUN

.

SKPD

.

Kepada,Yth

Dari

Nomor

Tanggal

Lampiran

: Bupati Maluku Tengah

: Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat/Badan/Dinas ... Kabupaten Maluku Tengah, yang hasilnya dilaporkan sebagai berikut:

1. Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12'Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan capaian kinerja. Infomasi komponen manajemen kinerja diperoleh dari dokumen LKjlP Tahun , doku:men Renstra, dokumen rencana kinerja tahunan, dokumen perjanjian kinerja, dan dokumen terkait lainnya.
3. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabiltas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.
4. Hasil evaluasi ditetapkan dalam bentuk nilai dengan kisaran O s/d 100, selanjutnya diberikan kategori yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja SKPD yang dievaluasi sebagai berikut :
5. Hasilevaluasi menunjukan bahwa SKPD Sekretariat/Badan/Dinas ... Kabupaten Maluku Tengah memperoleh nilai atau kategori Nilai ini merupakan akumulasi penilaian seluruh komponen manajemen kinerja sebagai berikut :

| N6TKateoHJ N1a.ME.EE.EEEEEEEEH@erore@asHERRE.EE | N6TKateoHJ N1a.ME.EE.EEEEEEEEH@erore@asHERRE.EE | N6TKateoHJ N1a.ME.EE.EEEEEEEEH@erore@asHERRE.EE | N6TKateoHJ N1a.ME.EE.EEEEEEEEH@erore@asHERRE.EE |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | AA | >90 - 100 | Sangat Memuaskan |
| 2 | A | >80 -- 90 | Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel |
| 3 | BB | >70 - 80 | Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem kinerja yangandal. |
| 4 | B | >60 - 70 | Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk mnajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. |
| 5 | cc | >50- 60 | Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. |
| 6 | C | >30 - 50 | Kurang, sistem dan ta