PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peratuan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, perlu disesuaikan; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu (berlaku 10 Juli 1992)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peratuan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
Mengingat
:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pegawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
Menetapkan :
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 413/KPTS/Tn.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
- 15 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 555/KPTS/Tn.240/9/1986 tentang Syarat - syarat Rumah Pemotongan Hewan;
- 16 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 381/Kpts/Dj.140/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Control Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip - prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
8. Retribusi Rumah Potong hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah;
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang -undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan / Ternak;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menetukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
13. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan / ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan ternak.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB V
PRINSIP DASAR DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ## BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 8
- (1) Besarnya tarif ditetapkan ## BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan / ternak diberikan.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10
Pasal 10
Masa retribusi pemakaian kandang dan atau pelayuan daging adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Walikota.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10
Pasal 11
Saat retribusi terutang adalah ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 (dua) % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14
- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15
- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.
K E B E R A T A N
BAB XIII - K E B E R A T A N
Pasal 16
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya pada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XIII - K E B E R A T A N
Pasal 17
- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19
- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang - kuranya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
- b. Masa retribusi
- c. Besarnya kelebihan pembayaran
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20
- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah -bukuan dan bukti pemindah - bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 21
Pasal 21
- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi dalam rangka Upacara Keagamaan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.
KEDALUARSA PENAGIHAN
BAB XVI - KEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 22
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XVII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 23
- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
BAB XVIII - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 24
- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
BAB XVIII - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 25
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
PENYIDIKAN
BAB XX - PENYIDIKAN
Pasal 26
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membeitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kota Kotamobagu.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012 WALIKOTA KOTAMOBAGU, Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME

Penetapan: Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH, ## Drs. MUSTAFA LIMBALO LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2012 NOMOR
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2012
## T E N T A N G
## RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
## I. U M U M :
Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu ditunjang oleh kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum, peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
Penggunaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan adalah salah satu objek retribusi jasa usaha.
## II. PASAL DEMI PASAL
```
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 ``` | | Cukup jelas | |-------|----------------------------| | Pasal | 10 Cukup jelas | | Pasal | 11 Cukup jelas | | Pasal | 12 Cukup jelas | | Pasal | 13 Cukup jelas | | Pasal | 14 Cukup jelas | | Pasal | 15 Cukup jelas | | Pasal | 16 Cukup jelas | | Pasal | 17 Cukup jelas | | Pasal | 18 Cukup jelas | | Pasal | 19 Cukup jelas | | Pasal | 20 Cukup jelas | | Pasal | 21 | | Pasal | Cukup jelas 22 | | Pasal | Cukup jelas 23 Cukup jelas | | Pasal | 24 | | Pasal | Cukup jelas 25 | | Pasal | Cukup jelas 26 Cukup jelas | | Pasal | 27 Cukup jelas | | Pasal | 28 Cukup jelas 29 | | Pasal | Cukup jelas | TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR ## WALIKOTA KOTAMOBAGU ## PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU ## PAJAK DAERAH DAN RETRIB USI DAERAH SERTA PERATURAN DAERAH ## NASKAH PENGESAHAN T E N T A N G LAINNYA DAN PENGATURANNYA ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ## WALIKOTA KOTAMOBAGU, Menimbang - a. bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kota Kotamobagu, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai payung hukum dengan berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi ; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan seb agaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah lainnya. ## Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2. dan seteterusnya sampai dengan 15. ## Dengan Persetujuan Bersama ## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan WALIK OTA KOTAMOBAGU MEMUTUSKAN : ## Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENT ANG 1. PAJAK PENERANGAN JALAN 2. PAJAK HIBURAN 3. PAJAK REKLAME 4. PAJAK HOTEL 5. PAJAK RESTORAN 6. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAN DAN BATUAN 7. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 8. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 9. RETRIBUSI IZIN TRAYEK 10. RETRIBUSI TERMINAL 11. RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 12. RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN 13. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN 14. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 15. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 16. R ETRIBUSI PENGGANTIAN CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE KELAHIRAN 17. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 18. RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 19. RETRIBUSI BIAYA CETAK PETA 20. PEDOMAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN 21. PERUBAHAN PERTAMA