PERATURAN BUPATI BI Nomor 29 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen risiko dan tata kelola Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);.
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspeoktorat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.
Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wakatobi.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Wakatobi.
7. Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.
9. Aparat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil, yang mempunyai jabatan fuugsional auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah dan/atau pegawai lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
10. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik
Pasal 2
- (1) Piagam Pengawasan Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola APIP.
- (2) Piagam Pengawasan Internal bertujuan meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP
Pasal 3
- (1) Piagam Pengawasan Internal memuat :
- a. kedudukan dan peran Inspektorat;
- b. visi dan misi Inspektorat;
- c. tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
- d. kewenangan Inspektorat;
- e. tanggungjawab Inspektorat;
- f. tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat;
- g. kode etik dan standar audit APIP;
- h. persyaratan APIP Inspektorat;
- i. larangan rangkap tugas dan jabatan APIP;
- j. hubungan kerja, koodinasi; dan
- k. penilaian berkala.
- (2) Bentuk, isi dan
PENJELASAN
Pembukaan
Piagam Pengawasan Internal sebagaimana tercamum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka PIAGAM AUDIT sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi - Wangi pada tanggal 3-10-2016

TTD/CAP

BUPATI WAKATOBI,

H. ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 3-10-2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

## JUHAIDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 29

INTERNAL

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 29NTAHUN 2016

TANGGAL : 3-10- 2016

TENTANG : PIAGAM

PENGAWASAN

DI

LINGKUNGAN

PEMERINTAH

KABUPATEN WAKATOBI

## PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL APIP

## 1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- b. Piagam Pengawasan Internal merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- c. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten, dan unit pengawasan internal pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

## 2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN WAKATOBI

- a. Inspektorat Kabupaten Wakatobi merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Wakatobi;
- b. Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut :
- 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
- 2) Unit APIP dipimpin oleh seorang Irjen/Inspektur sebagai Kepala Unit APIP;
- 3) Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;

- 4) Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Menteri/kepala Lembaga/Gubernur/Bupati;
- 5) Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit APIP.

## 3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN WAKATOBI

- a. Visi Inspektorat Kabupaten Wakatobi adalah " Terwujudnya Pengawasan Internal yang Berkualitas dan Profesional menuju Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Wakatobi yang Good Governance dan Clean Government ".
- b. Misi Inspektorat Kabupaten Wakatobi, adalah :
1. meningkatkan profesionalisme aparat pengawas internal pemerintah;
2. meningkatkan kualitas Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas KKN.

## 4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN WAKATOBI

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Wakatobi adalah Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, yang paling kurang meliputi :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal tahunan;
- b. melakukan audit ketaatan (compliance) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- c. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- e. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- f. membuat laporan hasil Pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati;
- g. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Pengawasan internal yang dilakukannya; dan

- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya secara efektif, dengan menjalankan fungsi :

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

## 5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN WAKATOBI

Untuk memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Wakatobi memiliki kewenangan :

- a. memperoleh akses secara penuh terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang di perlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. meminta keterangan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
- d. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan internal;
- e. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal;
- f. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kabupaten wakatobi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

## 6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN WAKATOBI

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Kabupaten Wakatobi bertanggungjawab untuk :

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko,

khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;

- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Bupati Wakatobi.

## 7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN WAKATOBI

Tujuan penyelenggaraan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Wakatobi adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- b. meningkatnya efektivitas manajemn risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- c. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan internal tersebut di atas, maka lingkup pengawasan lnspektorat Kabupaten Wakatobi paling kurang meliputi :

- a. audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah sesuai ketentuan;
- b. audit kinerja atas peyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- d. reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Wakatobi dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- e. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Wakatobi, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Evaluasi LAKIP SKPD.

- f. evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- g. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.

## 8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Pengawasan Internal mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP.

## 9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi :

- a. memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan fungsional Auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya :
- 1) memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 2) wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- 3) waiib menjaga kerahasiaan infomasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- 5) bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## 10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern.
- b. Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

## 11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal Inspektorat Kabupaten Wakatobi perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan SKPD (selaku objek pengawasan), APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan eksternal.

- a. Inspektorat Kabupaten Wakatobi dan Satuan Kerja :
- 1) dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Wakatobi dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- 2) dalam setiap penugasan (baik penugasan assurance maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
- 3) satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Wakatobi dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Wakatobi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Inspektorat Kabupaten Wakatobi dengan APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH) dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku :
- 1) Inspektorat Kabupaten Wakatobi wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Wakatobi;
- 2) berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
- 3) koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan;
- 4) membantu Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penegakan Hukum dengan memberikan Informasi yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan perundang undangan.
- c. Inspektorat Kabupaten Wakatobi dan Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah:

- 1) Inspektorat Kabupaten Wakatobi menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
- 2) Inspektorat Kabupaten Wakatobi dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP Pusat/Daerah;
- 3) tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi;
- 4) Inspektorat Kabupaten Wakatobi menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
- d. Inspektorat Kabupaten Wakatobi dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) :
- 1) Inspektorat Kabupaten Wakatobi menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian internal pemerintah yang meliputi :
- a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
- b) sosialisasi SPIP;
- c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
- d) pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
- e) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan internal pemerintah.
- 2) Inspektorat Kabupaten Wakatobi harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

## 12. PENILAIAN BERKALA

- a. Pimpinan Unit APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan internal sehingga dapat mencapai tujuannya;
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.

## 13. PENUTUP

Piagam audit ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktikpraktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan di lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H. ARHAWI