PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 39 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG (berlaku 04 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
BUPATITULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan pemerintah daerah terhadap penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir;
- b. bahwa berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual, pendekatan tahunan dapat digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh di tengah tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
,..----.\_\_
Mengingat
2
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung tentang Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
4
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali Daerah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
Menetapkan:
24. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 29);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN TULUNGAGUNG. AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IX diubah, sehingga Paragraf 31 berbunyi sebagai berikut:
31. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) . Kualitas lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
- c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib Pajak kooperatif; dan/ atau
- e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
10. (2). Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/ atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau


- c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
4. (3). Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/ atau
- e. W a jib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
10. (4). Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/ atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- e. Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
2. Ketentuan Paragraf 32 Lampiran IX diubah, sehingga Paragraf 32 berbunyi sebagai berikut:
32. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) . Kualitas lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/ atau
- b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ a tau
- c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
24. (2). Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
25. a . Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/ atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.


- (3). Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/ atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) . Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/ atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- e. Wajib Pajak mengalami musibah {force majeure).
3. Ketentuan Paragraf 33 Lampiran IX diubah, sehingga Paragraf 33 berbunyi se bagai beriku t :
33. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi dilakukan dengan ketentuan:
- ( 1). Kualitas lancar, dengan kriteria:
- a . Umur piutang O sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/ atau
- b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- (2) . Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
- b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- (3). Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- (4) . Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau


- b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
4. Ketentuan Paragraf 34 Lampiran IX diubah, sehingga Paragraf 34 berbunyi se bagai beriku t:
34. Penggolongan Kualitas Piutang selain pajak dan retribusi dilakukan dengan ketentuan:
4. Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh
5. ( 1). Kualitas lancar tempo yang ditetapkan.
6. (2).

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal

- Kualitas Kurang Lancar Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- (3).
- Kualitas Diragukan
- Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- ( 4). Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

5. Ketentuan Paragraf 36 Lampiran IX diubah, sehingga Paragraf 36 berbunyi sebagai berikut:
36. Tabel persentase penyisihan piutang pajak daerah

Tabel I

| Kualitas Lancar (< 1 tahun) | Kualitas Kurang Lancar (1-2 tahun) | Kualitas Diragukan (>2-5 tahun) | Kualitas Macet (> 5 tahun) |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 0,5% | 10% | 50%* | 100%* |

* setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan ijika ada)

6. Ketentuan Paragraf 37 Lampiran IX diubah, sehingga Paragraf 37 berbunyi sebagai berikut:
37. Tabel persentase penyisihan piutang retribusi


Tabel 2

| Kualitas Lancar (0-1 bulan) | Kualitas Kurang Lancar (> 1-3 bulan) | Kualitas Diragukan (>3-12 bulan) | Kualitas Macet (>12 bulan) |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 0,5% | 10% | 50%* | 100%* |

* setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan Uika ada)

7. Ketentuan Paragraf 38 Lampiran IX diubah, sehingga Paragraf 38 berbunyi sebagai berikut:
38. Tabel persentase penyisihan piutang selain pajak dan retribusi

Tabel 3

| Kualitas Lancar | Kualitas Kurang Lancar | Kualitas Diragukan | Kualitas Macet |
|-------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| 0,5% | 10% | 50%* | 100%* |

* setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan Uika ada)

8. Ketentuan Paragraf 26 Lampiran XI diubah, sehingga Paragraf 26 berbunyi sebagai berikut:
26. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan ( depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Perhitungan penyusutan atas suatu aset tetap dilakukan dengan pendekatan tahunan dan nilai residu sebesar 0.
9. Ketentuan Paragraf 37 Lampiran XVI diubah, sehingga Paragraf 37 berbunyi sebagai berikut:
37. Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Aset berupa Investasi Non Permanen Dana Bergulir harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan ( net realizable value). Alat untuk menyesuaikan nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir adalah dengan melakukan penyisihan Investasi Non Permanen Dana


;

Bergulir Diragukan Tertagih. Kebijakan Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih se bagai beriku t:

- a. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Investasi Non Permanen Dana Bergulir berdasarkan urnur Investasi Non Perrnanen Dana Bergulir.
- b. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalarn periode yang sarna dengan periode tirnbulnya Investasi Non Perrnanen Dana Bergulir, sehingga dapat rnenggarnbarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat tertagih.
- c. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih diprediksi berdasarkan pengalarnan masa lalu dengan melakukan analisa atas urnur saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang rnasih beredar (outstanding) pada akhir periode pelaporan.
- d. Saldo-Saldo Investasi Non Perrnanen Dana Bergulir yang rnasih outstanding pada akhir periode pelaporan diperoleh dari Satuan Kerja Pengelola Dana Bergulir dengan rnelakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh ternponya ( aging schedule).
- e. Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
- 1) Dana bergulir dengan kelola sendiri
- a) Kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria:
- (1) Urnur dana bergulir sarnpai dengan 1 tahun; dan/atau
- (2) Masih dalarn tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- (3) Penerirna dana rnenyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- (4) Penerirna dana kooperatif.
- b) Kualitas kurang lancar, ditentukan dengan kriteria:
13. ( 1) Urnur dana bergulir lebih dari 1 tahun sarnpai dengan 3 tahun; dan/ atau
- (2) Penerirna dana dalarn jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertarna belurn rnelakukan pelunasan; dan/ atau
- (3) Penerirna dana kurang kooperatif dalarn perneriksaan; dan/atau
- (4) Penerima dana rnenyetujui sebagian hasil perneriksaan.


- c) Kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- (3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- d) Kualitas macet, ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
- (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/ a tau
- (3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/ atau
- (4) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/ a tau
- (5) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
- 2) Dana bergulir dengan executing agency
- a) Kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria:
14. ( 1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/ a tau
- (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b) Kualitas macet, ditentukan dengan kriteria:
- (1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
- (2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- (3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/ atau


- (4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
- 3) Dana bergulir dengan chanelling agency
- a) Kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau;
- (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b) Kualitas kurang lancar, ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/ atau
- (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 ( satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- c) Kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/ a tau
- (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- d) Kualitas macet, ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
- (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- (3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- (4) Penerima dana bergulir bangkrut / meninggal dunia dan/atau
- (5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).
- f. Penentuan besaran penyisihan dana bergulir
- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan


- 4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan Uika ada).
- g. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih bukanlah merupakan penghapusan Investasi Non Permanen Dana Bergulir dan bukan pula beban belanja pada periode pelaporan. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan media penyajian nilai bersih Investasi Non Permanen Dana Bergulir pada laporan keuangan dan oleh karenanya tidak menghilangkan hak tagih atas Investasi Non Permanen Dana Bergulir.
- h. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang bersangkutan.
1. Investasi Non Permanen Dana Bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. tertagih dan

## SUSUNAN

## PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NERACA (SEBAGIAN)

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian | 20X1 | 20XO |
|-------|------------------------------------|--------|--------|
| | ASET LANCAR | | |
| 1 | lnvestasi Jangka Pendek | XXX | XXX |
| 2 | INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| 3 | lnvestasi Nonpermanen | | |
| 4 | Pinjaman kepada Perusahaan Negara | XXX | XXX |
| 5 | Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | XXX | XXX |
| 6 | Dana Bergulir | XXX | XXX |
| 7 | lnvestasi dalam Obligasi | XXX | XXX |
| 8 | lnvestasi dalam Proyek Pembangunan | XXX | XXX |
| 9 | lnvestasi Nonpermanen Lainnya | XXX | XXX |
| 10 | Jumlah lnvestasi Nonpermanen | XXX | XXX |
| 11 | lnvestasi Permanen | | |
| 12 | Penyertaan Modal Pemerintah | XXX | XXX |


| 13 | lnvestasi Permanen Lainnya | XXX | XXX |
|------|---------------------------------|-------|-------|
| 14 | Jumlah lnvestasi Permanen | XXX | XXX |
| 15 | Jumlah lnvestasi Jangka Panjang | XXX | XXX |

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 04 Desember 2015


TULUNGAGUNG, )



Diundangkan di Tulungagung pada tan 1 04 Desember 2015 SEKRETA IS DAERAH

~

Ir. INDRA FAUZ

MM

Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 39