PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor SS Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR SS TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
Menetapkan
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah i(abupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
8. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Perikanan Budidaya membawahi:
1. Seksi Pembudidayaan Ikan dan Produksi;
2. Seksi Pengelolaan Kawasan dan Sarana Prasarana Budidaya;
3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya.
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
1. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
2. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
3. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI.
- e. Bidang Bina Usaha Perikanan membawahi:
1. Seksi Kelembagaaan;
2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
3. Seksi Pengembangan Usaha.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## BAB III

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin, membina, mengawasi, mengkootdinasikan, mengendalikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perikanan.

## Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang bidang perikanan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;
- d. pemberian rekomendasi perijinan usaha perikanan;
- e. pelaksanaan administrasi;
- f. pembinaan profesional tenaga perikanan;
- g. pembinaan UPTD;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunya1 tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas;


- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perikanan;
- d. pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- e. pengelolaan administrasi dan penyusun laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
- g. pelaksanaan pembinaan administrasi terhadap UPTD;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan perencanaan kegiatan Dinas;
- b. menyusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. menyusun bahan pengawasan, monitoring, evaluasi dan Pelaporan program dan kegiatan Dinas;
- d. menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
- b. melakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian;
- c. menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- e. melakukan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
- f. menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.


## Bagian Ketiga

## Bidang Perikanan Budidaya

## Pasal 10

- ( 1) Bidang Perikanan Budidaya sabagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, membina, mengevaluasi, mengawasi, merekomendasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang perikanan budidaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan Budidaya;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perikanan Budidaya;
- c. pelaksanaan pembinaan pengembangan pembudidayaan ikan clan produksi;
- d. peningkatan mutu benih dan induk ikan;
- e. pengembangan teknologi budidaya ikan serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- f. pelaksanaan pendataan produksi pembudidayaan ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan perkembangan pembudidayaan ikan;
- h. pengelolaan kawasan perikanan budidaya;
- i. verifikasi rekomendasi perijinan di bidang perikanan budidaya;
- J. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 11

- (1) Seksi Pembudidayaan ikan dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembudidayaan ikan dan produksi;
- b. menyusun dan mengolah data di bidang pembudidayaan ikan dan produksi;
- c. merancang dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembudidayaan ikan dan produksi;
- d. merencanakan pembinaan penerapan Cara Perbenihan Ikan Yang Baik dan Cara Pembesaran Ikan yang Baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/ atau benih ikan;


- e. menyusun rekomendasi penJman usaha di bidang perikanan budidaya;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- a. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengelolaan Kawasan dan Sarana Prasarana Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kawasan dan sarana prasarana budidaya ikan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kawasan dan sarana prasarana budidaya ikan;
- c. merancang dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan kawasan dan sarana prasarana budidaya ikan;
- d. melaksanakan inventarisasi dan menyiapkan rancangan skala prioritas pembangunan pada kawasan budidaya ikan;
- e. melaksanakan peningkatan dan pengembangan sarana parasana budidaya bagi Pembudidaya lkan dan Kelompok Pembudidaya Ikan;
- f. melaksanakan peningkatan dan pengembangan sarana parasana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. melaksanakan pembinaan dan pemantauan mutu pakan ikan;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Kesehatan lkan dan Lingkungan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- c. merancang dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- d. melakukan pembinaan, bimbingan pengelolaan kualitas perairan untuk budidaya ikan;
- e. melakukan inventarisasi, identifikasi, pengendalian dan pengawasan serta rehabilitasi terhadap penyakit ikan dan lingkungan;
- f. melakukan pengujian dan analisa kualitas air pada budidaya ikan;
- g. melakukan pengawasan obat ikan dan residu;


- h. melakukan pembinaan, bimbingan, penerapan biosecurity pada lingkungan budidaya;
1. melakukan pembinaan pengendalian hama dan penyakit ikan;
- J. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Bagian Keempat Bidang Perikanan Tangkap

## Pasal 12

- (1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, membina, merekomendasi dan mengelola data di bidang perikanan tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan ke bijakan teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan sumber daya ikan pada Perairan Umum Daratan serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan sumberdaya ikan pada Perairan Umum Daratan serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- c. pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sumber daya ikan, pembinaan serta pemantauan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- d. pelaksanaan rekomendasi perijinan di bidang perikanan tangkap;
- e. pengelolaan data di bidang perikanan tangkap;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 13

- ( 1) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Pasal 3 huruf d angka 1, mempunyai tugas:


- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan nelayan kecil;
- b. melaksanakan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan nelayan kecil;
- c. merancang clan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria clan prosedur di bidang pemberdayaan nelayan kecil;
- d. menyusun bahan pembinaan dalam pengembangan usaha bagi nelayan kecil;
- e. memfasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan clan informasi kepada nelayan kecil;
- f. memfasilitasi penJ1nan usaha di bidang perikanan tangkap;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; clan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas:
10. a . menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumberdaya ikan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumberdaya ikan di Perairan Umum Daratan;
- c. merancang dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria clan prosedur di bidang pengelolaan sumberdaya ikan;
- d. menyusun bahan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan sumberdaya ikan di perairan umum daratan;
- e. melaksanakan peningkatan pengawasan clan konservasi sumberdaya ikan di perairan umum daratan;
- f. melaksanakan peningkatan sarana clan prasarana untuk pengelolaan sumberdaya ikan;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; clan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pengelolaan clan Penyelenggaraan TPI dalam Pasal 3 huruf d angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan penyelenggaran TPI;
- b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan clan penyelenggaraan TPI;
- c. merancang dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaaan dan penyelenggaran TPI;
- d. melakukan peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelelangan ikan;


- e. melakukan pendataan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
2. t menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Bagian Kelima

## Bidang Bina U saha Perikanan

## Pasal 14

- (1) Bidang Bina Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, membina, melaksanakan evaluasi, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang usaha perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Perikanan mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Usaha Perikanan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha perikanan, pengolahan dan pemasaran, pengembangan agribisnis serta promosi produk perikanan;
- c. pelaksanaan pemantauan harga pasar dan ketersediaan produk hasil perikanan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha perikanan, kemitraan, pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen;
- e. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- f. pelaksanaan pembinaan metode dan informasi usaha perikanan;
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Bina Usaha Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 15

- (1) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1, mempunyai tugas :
2. a . menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kelembagaan;


- b. menyusun data perencanaan bahan kebijakan di bidang kelembagaan;
- c. melaksanakan penataan, pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha perikanan;
- d. memfasilitasi dan penyebaran informasi harga ikan dan produk turunannya;
- e. melaksanakan fasilitasi pembentukan kelompok kelembagaan dan kerjasama antar kelompok;
- f. melaksanakan evaluasi dan verifikasi kelas kemampuan dan legalitas kelompok;
- g. melaksanakan pengembangan metode dan informasi perikanan;
- h. menyusun dan mengolah data di bidang pengolahan hasil produksi dan kelembagaan;
1. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- b. memfasilitasi dan pembinaan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil produksi perikanan;
- c. melaksanakan pembinaan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran produk perikanan;
- d. memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penerapan standarisasi produk perikanan;
- e. melaksanakan pembinaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- f. menyusun dan mengolah data dibidang pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (3) Seksi Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 3, mempunyai tugas:
20. a . menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha;
- b. menyusun bahan pembinaan, pengembangan usaha perikanan;
- c. memfasilitasi promosi produk unggulan perikanan dan produk olahan hasil perikanani


- d. memfasilitasi pengembangan permodalan usaha perikanan;
- e. memfasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan dan informasi kepada pelaku usaha perikanan;
- f. memfasilitasi pembinaan pengembangan usaha agribisnis perikanan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pelaku usaha disektor perikanan;
- h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada pembudidaya ikan, nelayan kecil, pengolah, pemasar dan/kelompok dalam mengembangkan agribisnis perikanan;
1. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## BAB IV

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan.

## Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

## TATAKERJA

## Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib


menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing,

## Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang› undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

## Pasal20

Setiap p1mp1nan satuan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.

## Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.

## Pasal 23

Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.


## Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di .. Tulungag:µng pada tanggal "1 5 DEC 2016

BUPATI TULUNGAGUNG,


Diundangkan di Tulungagung pada t ggal 15 Desember 2016 SEKRE A IS DAERAH 4


## Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 58


PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR

!5'8

TAHUN 2016

TANGGAL

15

DESEMBER 2016

## SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATENTULUNGAGUNG