PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang PELESTARIAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA (berlaku 8 Maret 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412 M E D A N- 2 0 1 1 2
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PELESTARIAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,
- a. bahwa bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di Kota Medan merupakan kekayaan budaya yang memiliki nilai kesejarahan, ilmu pengetahuan yang memberikan ciri dan identitas peradaban, perlu dilakukan perlindungan dan pelestarian;
- b. bahwa perkembangan bangunan di Kota Medan selalu mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- c. bahwa untuk menjaga kelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diperlukan pengaturan terhadap perlindungan dan pemeliharaan serta hal-hal lain yang terkait dengan pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya;
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002) Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966),
C
C
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undung-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardingding di Wilayah Kab. Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kab. Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab. Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang , Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan (delapan betas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Dati Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 05 Tahun 199? tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelakasanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
m
W'
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALIKOTA MEDAN
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata dalam hal ini pelestarian cagar budaya.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintahan Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian dari Walikota.
8. Tim Pertimbangan Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan cagar budaya yang selanjutnya disebut dengan Tim adalah kelembagaan Independen bertugas memberi pertimbangan usul dan saran kepada Pemerintahan Daerah dalam mengambil kebijakan terhadap kelestarian dan pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan cagar budaya.
9. Kawasan adalah ruang kota dengan fungsi utama lindung atau budidaya yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya bertujuan :
- a. mempertahankan keaslian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. memulihkan keaslian bangunan dan/atau lingkungan yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- c. melindungi dan memelihara bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam; dan
- d. mewujudkan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesarbesarnya untuk kepentingan pembangunann citra positif Daerah tujuan wisata.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Sasaran Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya; dan
- b. memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap potensi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan sosial dan ekonomi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang lingkup Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya:
- a. Penentuan kriteria serta penggolongan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- b. Pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya; dan
- c. Pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu Wewenang
BAB III - WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
- (1) Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berwenang :
- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan bangunan dan/atau lingkungan bersejarah dengan mempertimbangkan kepentingan umum, keserasian lingkungan, keamanan jiwa manusia serta pendapat para ahli;
- b. menetapkan jenis izin yang khusus diterbitkan;
- c. menetapkan prosedur dan persyaratan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- d. mengatur lebih lanjut hal - hal khusus dalam suatu perencanaan dan atau pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- e. mengenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- f. menghentikan atau menutup kegiatan di dalam suatu kegiatan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang dinilai belum dilaksanakan sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- g. menetapkan prosedur dan tata cara serta melakukan inventarisasi terhadap bangunan dan/atau lingkungan yang diduga sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
C
£
- h. menetapkan prosedur dan tata cara pelaporan penemuan bangunan dan/atau lingkungan yang diduga sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- i. menetapkan bangunan dan/atau lingkungan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya
BAB III - WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6
Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berkewajiban :
- a. mewujudkan, menumbuhkan . mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, kompetensi, tugas, fungsi dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- b. menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- d. mengembangkan dan menerapkan Instrumen ekonomi berupa insentif dan disinsentif maupun kompensasi yang bersifat non-ekononnis dalam penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- e. menyediakan informasi yang benar, jelas dan akurat tentang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- f. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya kepada masyarakat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kemitraan dengan dunia usaha dibidang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya; dan
- h. memberikan pelayanan kepada siapapun yang berkepentingan di bidang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sesuai dengan Norma Standar Pelayanan Minimal.
Bagian Kesatu Hak Masyarakat
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 7
Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk :
- a. menikmati keberadaan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
/TT
/TP
VU
- b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya; dan
- c. berperan serta dalam rangka pengelolaan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 8
Setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK PENGHUNI DAN PENGELOLA
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK PENGHUNI DAN PENGELOLA
Pasal 9
- (1) Setiap orang yang memiliki, menghuni dan mengelola bangunan cagar budaya wajib memelihara kelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dan dapat diberi bantuan atau kompensasi yang diatur dengan Peraturan Walikota
- (2) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, berhak mendapat kemudahan perizinan dan /atau insentif pembangunan lainnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK PENGHUNI DAN PENGELOLA
Pasal 10
- (1) Setiap orang yang memiliki, menghuni dan/atau mengelola bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya wajib melindungi, memelihara dan melestarikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya tersebut.
- (2) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya wajib melaksanakan pemeliharaan atau pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 11
- (1) Untuk peningkatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya Walikota membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan DPRD Kota Medan.
Bagian Kedua Tugas dan wewenang
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 12
Tugas dan wewenang Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :
- a. memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Walikota dalam peningkatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- b. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan dan evaluasi program upaya peningkatan penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- c. menyusun standar penilaian sebagai parameter pemberian klasifikasi/penggolongan pada bangunan cagar budaya; dan
- d. melakukan inventarisasi bangunan yang diduga bangunan cagar budaya.
/ Tf
.
VUi
©
Bagian Ketiga Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Paragraf 1 Susunan Organisasi
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 13
- Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari minimal 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang anggota. ( D
- (2) Tim terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota.
- (3) Ketua dan Sekretaris Tim dipilih dari dan oleh anggota.
Paragraf 2 Tata Kerja
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 14
Tata kerja Tim lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat Keanggotaan
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 15
- (1) Anggota Tim terdiri atas unsur:
- a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintahan Daerah;
- b. 1 (satu) orang dari unsur akademisi;
- c. 1 (satu) orang dari perwakilan asosiasi profesi;
- d. 1 (satu) orang dari perwakilan asosiasi pengembang; dan
- e. 1 (satu) orang dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal :
- a. memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya;
- b. menguasai dan memahami lingkup bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pelestarian cagar budaya;
- d. memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
Bagian Kelima Masa Bakti
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 16
- (1) Masa bakti Tim adalah tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Keanggotaan Tim terhitung sejak tanggal pelantikan.
Bagian Keenam Pemberhentian
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 17
Pemberhentian keanggotaan Tim dilakukan karena
- a. meninggal dunia;
- b. masa berlaku jabatan sebagai anggota telah habis;
- c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- d. melakukan pelanggaran dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- e. tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota Tim.
CD
CD
KRITERIA, PENGGOLONGAN, PELESTARIAN DAN PEMUGARAN
Bagian Kesatu Kriteria
BAB VII - KRITERIA, PENGGOLONGAN, PELESTARIAN DAN PEMUGARAN
Pasal 18
- (1) Penentuan lingkungan dan bangunan cagar budaya ditetapkan
BAB VII - KRITERIA, PENGGOLONGAN, PELESTARIAN DAN PEMUGARAN
Pasal 19
- (1) Penentuan penggolongan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya ditetapkan
BAB VII - KRITERIA, PENGGOLONGAN, PELESTARIAN DAN PEMUGARAN
Pasal 20
- ( 1) lingkungan dan Penggolongan bangunan cagar budaya Golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran.
- (2) Penetapan lingkungan dan Penggolongan bangunan cagar budaya Golongan B dan Golongan C ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota setelah terlebih dahulu, dilakukan Penelitian dan pendaftaran.

## Bagian ketiga Pelaksanaan Pelestarian

## Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pelestarian mencakup kegiatan penataan terhadap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

at

©

y

- (2) Pengendalian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus sesuai dengan rencana kota dan sebaliknya rencana kota harus menunjang pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
- (3) Pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus memperhatikan prinsipprinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, tampilan dan tata letak dengan memperhatikan nilai sejarah, arsitektur, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

## Bagian Keempat Pemugaran

## Pasal 22

Pemugaran bangunan cagar budaya Golongan A dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a bangunan dilarang dibongkar dan/atau diubah;
- c. pemeliharaan dan perawatan bangunan harus menggunakan bahan yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan mempertahankan detail ornamen bangunan yang telah ada;
- b. apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;
- d. dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian/peruhahan fungsi sesuai rencana kota yang berlaku tanpa mengubah bentuk bangunan aslinya; dan
- e. di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi suatu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama, dengan ketentuan penambahan bangunan hanya dapat dilakukan di belakang dan/atau di samping bangunan cagar budaya dan harus sesuai dengan arsitektur bangunan cagar budaya dalam keserasian lingkungan.

## Pasal 23

Pemugaran bangunan cagar budaya Golongan B dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bangunan dilarang dibongkar secara sengaja dan apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;
- b. perubahan bangunan harus dilakukan tanpa mengubah karakter bangunan serta dengan mempertahankan detail dan ornamen bangunan yang penting;
- c. dalam upaya rehabilitasi dan revitalisasi dimungkinkan adanya perubahan fungsi dan tata ruang dalam dengan tidak mengubah karakter struktur utama bangunan; dan
- d. di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi suatu kesatuan dengan bangunan utama.

## Pasal 24

Pemugaran bangunan cagar budaya Golongan C dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. perubahan bangunan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan karakter utama bangunan;
- b. detail ornamen dan bahan bangunan disesuaikan dengan arsitektur bangunan di sekitamya dalam keserasian lingkungan;
- c. penambahan bangunan dalam perpetakan/persil dapat dilakukan di belakang dan/atau di samping bangunan cagar budaya dalam keserasian lingkungan; dan
- d. fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan rencana kota.

## Pasal 25

- (1) Pemugaran bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus direncanakan, dan dirancang oleh arsitek pemegang Surat Izin Bekerja Perencana yang diterbitkan dengan dasar Sertifikat Keahlian (SKA) minimal kategori madya.
- (2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk luas tanah di alas 5.000 m 2 (lima ribu meter persegi) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) baru bisa diproses setelah mendapat rekomendasi dari Tim.

©

©

## BAB VIII

## INVENTARISASI

## Pasal 26

- (1) Tim bertugas melakukan review terhadap inventarisasi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang memenuhi kriteria tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Evaluasi terhadap hasil inventarisasi dilakukan secara periodik setahun sekali.
- (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan secara berkala kepada Kepala Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil iventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota setelah memperoleh persetujuan DPRD Kota Medan.

## BAB IX

## PENETAPAN DAN PEMBERIAN TANDA BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA

## Pasal 27

- (1) Penetapan bangunan dan/atau lingkungan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya didasarkan pada kriteria dan penggolongan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
- (2) Penetapan bangunan dan/atau lingkungan menjadi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya melalui pertimbangan dari Tim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penetapan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk memberitahukan tentang penetapan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemilik bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dimaksud.

## Pasal 28

- (1) Setiap orang yang memiliki, menghuni atau mengelola bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya wajib memasang tanda lingkungan dan/atau cagar budaya yang mudah dilihat oleh umum.
- (2) Apabila Pemilik tidak memasang tanda lingkungan cagar budaya maka pemerintah Kota Medan wajib memasang tanda dimaksud.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB X

## PENGUASAAN, PEMILIKAN, PELESTARIAN DAN PEMELIHARAAN

## Pasal 29

- (1) Setiap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini memiliki fungsi sosial.
- (2) Fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berhak untuk mengatur pengelolaan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.

## Pasal 30

- (1) Bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dapat dimiliki oleh Setiap orang.
- (2) Pemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap memperhatikan fungsi sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundangundangan lain yang berlaku.

CE :

CE

- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan kepada orang lain, tidak dapat mengubah penggolongan lingkungan maupun bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan

## Pasal 31

- (1) Setiap orang wajib melakukan pemeliharaan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak gugur dalam hal terjadinya sengketa kepemilikan.
- (3) Dalam hal tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Daerah dapat mengenakan sanksi sesuai dengan peranan perundang undangan.

## BAB XI PERLINDUNGAN, PEMUGARAN DAN PEMBONGKARAN

## Pasal 32

- (1) Setiap orang wajib melindungi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berdasarkan pada penggolongan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang telah ditetapkan.

## Pasal 33

Setiap orang yang akan melakukan pemugaran dan/atau pembongkaran terhadap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus mendapat izin dari Walikota setelah mendapat persetujuan dari DPRD kota medan

## Pasal 34

- (1) Setiap orang dapat melakukan pemugaran bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penggolongan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang telah ditetapkan.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat izin memugardari Walikota setelah mendapat persetujuan dari DPRD kota medan.

## BAB XII

## PEMULIHAN

## Pasal 35

- (1) Apabila pemilik, penghuni dan/atau pengelola bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dengan sengaja menelantarkan bangunannya sehingga mengakibatkan kerusakan baik ringan maupun berat, yang bersangkutan berkewajiban untuk memulihkan keadaan bangunannya seperti semula.
- (2) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang melakukan perubahan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diwajibkan memulihkan bangunan dan/atau lingkungan ke keadaan semula dengan biaya sendiri.
- (3) Apabila pemulihan tidak dilaksanakan maka tidak akan diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Bangunan cagar budaya yang telah mengalami pemulihan tetap mempunyai golongan sama seperti sebelumnya.

&lt; E

## BAB XIII

## P ENGAWASA N

## Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota melalui Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan menyangkut bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
- (3) Guna menunjang tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota dapat meminta pertimbangan Tim.

## BAB XIV

## PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

## Pasal 37

- (1) Pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kepentingan sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama maupun komersial.
- (4) Untuk memperoleh izin pemanfaatan yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan kepada Walikota disertai dengan kerangka acuan dan/atau rencana pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kerangka acuan dan/atau rencana pemanfaatan, Walikota dapat memberikan izin pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berdasarkan rekomendasi dari Tim.

## Pasal 38

- (1) Pengembangan suatu lahan yang berada dalam lingkungan cagar budaya harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merupakan bangunan baru atau penambalan bangunan baru, dapat pula merupakan penggabungan beberapa bangunan menjadi satu, namun harus tetap serasi dengan lingkungan baik bentuk, ketinggian, maupun nilai arsitekturnya.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin dari Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Tim.

## BAB XV

## PENGHARGAAN

## Pasal 39

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada pemilik, pengelola dan/atau penghuni bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang telah melaksanakan pelestarian terhadap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dimaksud.
- (2) Bagi yang telah berulang kali mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat diangkat sebagai warga kota teladan dalam hal pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
- (3) Pemberian penghargaan dan pengangkatan sebagai warga teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman kepada peraturan perundangundangan.

&lt; E

£

## BAB XVI PEMBIAYAAN

## Pasal 40

Pembiayaan pengelolaan bangunan dan/atau lingkungan cagarbudaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

## Bagian Pertama Sanksi Administrasi

## Paragraf 1 Teguran

## Pasal 41

- Walikota, berwenang untuk memberikan teguran apabila terdapat kegiatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang mengganggu ketertiban umum dan atau lingkungan sekitar. (1)
- ( 2 ) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
- a. ketentuan hukum yang dilanggar;
- b. uraian fakta yang menggambarkan suatu tindakan pelanggaran;
- c. hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak pelanggar;
- d. tindakan Pemerintahan Daerah yang akan dilakukan jika pelanggar tidak, mematuhi teguran; dan
- e hal-hal lain yang dianggap perlu dan relevan yang ditujukan untuk menghentikan tindakan pelanggaran.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 4 2

Walikota berwenang melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menghentikan pelanggaran tanpa didahului dengan teguran sebagimana dimaksud dalam Pasal 41, apabila:

- a. keadaan yang sangat segera mengancam keselamatan umum dan/atau lingkungan (force majeur); dan/atau
- b. pihak pelanggar tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya, gangguan dan kerugian yang akan ditimbulkan.

## Paragraf 2

## Penghentian Kegiatan Pemanfaatan

## Pasal 43

- (1) Walikota berwenang untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya apabila :
- a. pemanfaatan bangunan cagar budaya menyebabkan kerusakan fasade bangunan; dan atau
- b. menyalahi izin.
- (2) Penghentian kegiatan pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Penghentian.
- (3) Keputusan Penghentian kegiatan pemanfaatan dikeluarkan oleh Walikota.
- (4) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (5) Terhadap bangunan yang dihentikan kegiatan pemanfaatannya dilakukan penyegelan.

&lt; £

CE

## Paragraf 3

## Penghentian Kegiatan Pemugaran dan/atau Pembongkaran

## Pasal 44

- (1) Walikota benwenang untuk menghentikan kegiatan pemugaran dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya apabila :
- a. pemugaran dan atau pembongkaran bangunan cagar budaya menyebabkan kerusakan fasade bangunan; dan/atau
- b. belum memiliki izin membongkar dan/atau memugar.
- (2) Penghentian kegiatan pembongkaran dan/atau pemugaran bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Penghentian.
- (3) Keputusan Penghentian kegiatan pemugaran dan/atau pembongkaran bangunan dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Terhadap bangunan yang dihentikan kegiatan pemugaran dan atau pembongkarannya dilakukan penyegelan.

## Paragraf 4

## Pencabutan Izin

## Pasal 45

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib mencabut izin yang terkait dengan izin pemanfaatan, pemugaran dan pembongkaran apabila pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan jelas dan tegas :
- a. alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan;
- b. uraian fakta-fakta yang menunjukkan pelanggaran, dan
- c. akibat hukum dari pencabutan izin.

## BAB XVIII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 46

Perbuatan pidana terhadap penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 47

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan lain yang menyangkut tindakan terhadap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya serta rencana pembangunan dalam lingkungan cagar budaya atau dalam kawasan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan cagar budaya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalarn Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

## BAB XX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini Jiatur dengan Peraturan Walikota.



## Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal

8 Maret

2012

WALIKOTA MEDAN


Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM


Diundangkan di Medan

pada tanggal

8 Maret

2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

Ir. SYAI&amp;tfL BAHRI

NIP.19591108 199203 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 2



## Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal

2012

8 Maret

WALIKOTA MEDAN


Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM


Diundangkan di Medan padatanggal 8 Maret

2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Ir. SYAIFOL BAHRI NIP.19591108 199203 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 2

f V

Diundangkan di Medan

pada tanggal

a Maret

2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


lr. SYAIF

NIP.19591108 199203 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR

2

## Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal

a Maret

2012

WALIKOTA MEDAN


Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM