PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 4 Tahun 2015 tentang PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN (berlaku 2 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3455);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan :
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 25 Seri D).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan;
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan serta
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi pengembangan dan fasilitasi investasi, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, penyiapan potensi sumber daya, sarana prasarana daerah terkait investasi, peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, pengkajian peluang investasi dan potensi produk unggulan daerah pembangunan dan pengembangan kawasan industri, pengembangan perusahaan daerah dan BUMD, layanan teknis dan administasi perizinan dan non perizinan, layanan informasi, informasi teknologi dan pengaduan masyarakat, pendataan, pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan secara terpadu bersama-sama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan dan Penyusunan rumusan kebijakan teknis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Seruyan terkait pengembangan investasi dan fasilitasi investasi, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, penyiapan potensi sumber daya, sarana prasarana daerah terkait investasi, peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, pengkajian peluang investasi dan potensi produk unggulan daerah, pembangunan dan pengembangan kawasan industri, pengembangan perusahaan daerah dan BUMD, layanan teknis dan administrasi perizinan dan non perizinan, layanan informasi, informasi teknologi dan pengaduan masyarakat, pendataan, pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Sekretariat dipimpin Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di Badan meliputi Penyusunan Program, Tata Usaha dan Kepegawaian dan Urusan Keuangan, evaluasi dan mengkoordinir penyusunan Lakip, LKPJ, LPPD, Penetapan Kinerja, SPM, SP, RO dan TEPPA;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
- b. Pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan/ perbekalan, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Badan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan Organisasi Badan;
- g. Penyelenggaraan pelayanan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- h. Pengoordinasian pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan tugas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas:
- a. Membuat rencana kerja dan langkah-langkah kegiatan Sekretariat sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat sesuai dengan bidang tugas masingmasing agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
- c. Memberi petunjuk kepada para Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat baik tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja para Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan;
- e. Menyelenggarakan administrasi tata usaha kepegawaian, meliputi proses usulan kenaikan pangkat, menyusun DUK, Daftar Nominatif dan Formasi PNS, Diklat PNS, Surat Ijin, Cuti, Sakit, serta menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir PNS;
- f. Menyelanggarakan administrasi keuangan, penyusunan program dan penyiapan dana serta pertanggung jawaban keuangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan/ program, penyiapan pelaksanaan koordinasi perencanaan, penyusunan perencanaan program dan anggaran serta melaporkan seluruh kegiatan bidang;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang umum dan perencanaan;
- b. Penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan operasional dibidang pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan;
- c. Penyiapan data basis program untuk menyusun rencana kegiatan di Bagian Penyusunan Program;
- d. Penyiapan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- e. Penghimpunan data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran badan; dan
- f. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun program kerja kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- c. Menyiapkan formulir isian untuk usulan rencana program dan kegiatan seluruh satuan unit organisasi (bidang) di lingkungan badan;
- d. Menyiapkan RENJA dan RENSTRA Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan;
- e. Menyiapkan LPPD dan LKPJ Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Menyiapkan SP Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Menyiapkan RKA, RO dan DPA Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Menyiapkan LAKIP dan TEPPA Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Menyiapkan Penetapan Kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- k. Menilai sasaran kinerja pegawai di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok urusan surat menyurat, pengadaan perlengkapan dan rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian tata usaha, menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dibagian tata usaha dan kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan operasional dibidang pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan;
- c. Penyiapan pelayanan pemenuhan kebutuhan kantor untuk keperluan pelaksanaan tugas;
- d. Penyiapan administrasi surat menyurat, penomoran dan penyerahan SKRD dan izin;
- e. Penyimpanan, penataan dan pemeliharaan arsip dan dokumen; dan
- f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
- a. Menyusun program kerja/ kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- c. Menyelenggarakan administrasi tata usaha meliputi pengagendaan, pengaturan surat-surat/ naskah yang akan ditandatangani oleh atasan, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, pengarsipan naskah dinas/ dokumen dan memproses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi usulan kenaikan pangkat (UKP), menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), gaji berkala, Daftar Nominatif dan Formasi PNS, Diklat PNS, Surat Ijin, cuti, sakit, menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir, pensiun dan berhenti PNS;
- e. Menyelenggarakan administrasi perlengkapan meliputi inventarisasi barang milik dinas, pemeliharaan barang, membuat usulan-usulan, mengadakan ATK dan rumah tangga Badan, serta menyusun rencana tahunan barang unit (RTBU);
- f. Mengatur, memelihara, menjaga kebersihan dan keindahan, ketertiban serta keamanan;
- g. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- h. Menilai sasaran kinerja pegawai di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengangaran, pengelolaan dan pertanggung jawaban belanja langsung dan belanja tidak langsung, pengadaan perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan barang inventaris pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, menyelenggarakan fungsi:
- a. Penghimpunan bahan dan data pengelolaan keuangan dan perlengkapan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian keuangan serta perlengkapan;
- c. Penghimpunan petunjuk teknis dibidang pelaksananaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi;
- d. Penghimpunan, pengklarifikasian serta mengolah data dan bahan analisis pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaaan dan verifikasi;
- e. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas bendaharawan; dan
- f. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas:
- a. Menyusun program kerja dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- c. Membuat konsep surat-surat yang yang berkenaan dengan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- d. Mengelola dan menyelenggarakan tata usaha keuangan dan perlengkapan;
- e. Memproses dan menyelesaikan keuangan dan perlengkapan kegiatan atau lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pengusulan penerbitan SPD belanja langsung dan belanja tidak langsung badan;
- g. Membuat dan mengajukan SPP guna memperoleh penyedian dana untuk keperluan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Badan;
- h. Mengkoordinir seluruh satuan bidang di lingkungan badan dalam penyusunan TEPPA;
- i. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan perlengkapan meliputi pembayaran gaji, tunjangan lain dan menyiapkan keuangan dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan pegawai;
- j. Mengkoordinir penyiapan dana untuk kegiatan belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung;
- k. Memberi petunjuk kepada bendahara pengeluaran untuk melakukan administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- l. Mengkoordinir pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan, triwulan, semesteran/ prognosis dan tahunan;
- m. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- n. Menerima pembayaran dan menyerahkan bukti pembayaran sesuai SKRD yang ditetapkan;
- o. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- p. Menilai sasaran kinerja pegawai di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi penanaman modal dan investasi serta promosi dalam dan luar negeri;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanaman Modal meyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Penanaman Modal;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan di Bidang Investasi;
- c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Promosi dan kerjasama investasi;
- d. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan pembangunan di bidang promosi dan potensi daerah, investasi dan pengembangan dunia usaha;
- e. Pengkajian, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan industri;
- f. Pengkajian, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perusahaan daerah dan BUMD;
- g. Pengkajian peluang investasi dan potensi produk unggulan daerah;
- h. Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah terkait dengan investasi; dan
- i. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai uraian tugas:
- a. Menyusun program dan kegiatan Bidang Penanaman Modal yang terkait dengan pengembangan investasi, promosi dan kerjasama investasi, pengembangan kawasan industri, pengembangan perusahaan daerah dan BUMD, penyiapan potensi sumber daya dan sarana prasarana investasi, pengkajian peluang investasi dan produk unggulan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mempelajari ketentuan, peraturan dan kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- c. Mengkoordinasikan dan merencanakan pelaksanaan inventarisasi, penelitian dan pengkajian potensi serta peluang penanaman modal;
- d. Mengkordinasikan dan merencanakan penyusunan data dan potensi serta profil penanaman modal daerah;
- e. Menyiapkan bahan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen penanaman modal;
- f. Mengkoordinasikan dan merencanakan promosi, pengembangan jaringan kerjasama dan usaha peningkatan penanaman modal di daerah;
- g. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal penanaman modal bersama instansi pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat;
- h. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- i. Menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan Bidang Penanaman Modal
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
1. Sub Bidang Pengembangan Investasi; dan
2. Sub Bidang Promosi Kerjasama
Paragraf 1
Sub Bidang Pengembangan Investasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Investasi mempunyai tugas pokok perumusan dan penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan di Bidang Pengembangan Investasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengembangan Investasi menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan penyiapan bahan penyusunan pedoman/ petunjuk dan kebijaksanaan teknis perencanaan pembangunan di Bidang Pengembangan Investasi;
- b. Pengoordinasian penyusunan program pengembangan investasi terkait pengembangan kawasan industri;
- c. Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah terkait investasi;
- d. Pembagian tugas kepada bawahan/ pelaksana dilingkungan Sub Bidang Pengembangan Investasi secara tertulis maupun lisan agar dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. Penyiapan data dan bahan terkait program pengembangan investasi;
- f. Pemantauan pelaksanaan kegiatan para bawahan/ pelaksanaan sehingga semua pekerjaan dapat terbagi secara proposional; dan
- g. Pembinaan, Pelayanan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengembangan Investasi mempunyai uraian tugas:
- a. Menyusun program dan kegiatan Pengembangan Investasi terkait dengan pengembangan kawasan industri, penyiapan potensi sumber daya dan sarana prasarana investasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- c. Menganalisa terhadap pengembangan sarana dan prasarana penunjang investasi serta sektor -sektor penting lainnya;
- d. Menganalisa potensi dan diversifikasi atas pelaksanaan PMDN dan PMA sejak awal hingga berakhirnya kegiatan usaha;
- e. Merencanakan serta menganalisa peluang investasi melalui informasi yang diperoleh dari buku - buku, leaflet/ profil dan CD dari potensi sumber daya daerah yang memiliki skala prioritas daerah;
- f. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan terhadap pengembangan investasi terhadap lokasi-lokasi yang diusulkan untuk dijadikan kawasan industri terpadu atau kawasan andalan lainnya;
- g. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- h. Menilai Sasaran Kinerja Pegawai di Lingkungan Sub Bidang Pengembangan Investasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan promosi, penerangan, pemetaan Potensi Usaha, kesedian lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal komunikasi dan kerjasama, penyelenggaraan promosi, bimbingan, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan kegiatan, penyusunan program yang berkaitan dengan Sub Bidang Promosi dan Kerjasama yang meliputi penyelenggaraan promosi investasi, pameran, pengkajian peluang investasi dan produk unggulan daerah, pengembangan perusahaan daerah dan BUMD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan bahan-bahan/data identifikasi dan pemetaan usaha promosi, penerangan, serta mempersiapkan pelaksanaan kegiatan studi kelayakan potensi daerah RKKPMD, KP3MR dan PM2L;
- c. Pengkajian peluang investasi dan potensi produk unggulan daerah;
- d. Penyelenggaraan promosi untuk menarik minat investor;
- e. Pembagian tugas kepada bawahan/pelaksana di lingkungan Sub Bidang Promosi Kerjasama sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar;
- f. Pemberian petunjuk dan pembinaan secara teknis operasional kepada bawahan/ pelaksana di lingkungan Sub Bidang Promosi Kerjasama secara tertulis maupun lisan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, prosedur, ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- g. Pengecekan hasil kerja bawahan/ pelaksana apakah dikerjakan atau tidak tugas yang dibebankan;
- h. Pengontrolan pelaksanaan kegiatan para bawahan/ pelaksana sehingga semua pekerjaan dapat terbagi secara proposional; dan
- i. Pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai uraian tugas:
- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Promosi dan Kerjasama yang meliputi penyelenggaraan promosi investasi, pameran, pengkajian peluang investasi dan produk unggulan daerah, pengembangan perusahaan daerah dan BUMD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- c. Menyiapkan bahan promosi potensi daerah dalam bentuk media cetak antara lain daftar peluang usaha, brosur, pamphlet maupun dalam media elektronik antara lain film, video, (slide-cd room) dan multi media/situs web;
- d. Mengevaluasi kegiatan promosi kerjasama investasi luar negeri maupun dalam negeri;
- e. Melaksanakan koordinasi guna penyusunan rencana program dan promosi Penanaman Modal daerah;
- f. Mengindentifikasi potensi sumber daya daerah yang hasilnya dibagikan dalam bentuk peta investasi Kabupaten Seruyan dan petunjuk tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta kebudayaan;
- g. Mengkaji peluang investasi dan potensi produk unggulan daerah sebagai bahan promosi investasi;
- h. Menyiapkan bahan dan mengidentifikasi serta menyusun daftar pengusaha dan calon mitra usaha;
- i. Mengevaluasi kegiatan promosi kerjasama luar negeri maupun dalam negeri;
- j. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- k. Menilai Sasaran Kinerja Pegawai pada Sub Bidang Promosi Kerjasama yang dicapai sebagai bahan untuk pengajuan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Promosi Kerjasama
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan administrasi perizinan dan non perizinan serta melakukan penghitungan penetapan besaran pajak dan atau retribusi di bidang perizinan dan non perizinan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan meyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang didelegasikan atau dilimpahkan oleh Bupati Seruyan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Bidang Perizinan dan Non Perizinan, membawahkan:
1. Sub Bidang Perizinan;
2. Sub Bidang Non Perizinan.
Paragraf 1 Sub Bidang Perizinan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Kepala Sub Bidang Perizinan mempunyai tugas pokok memproses dan menerbitkan izin di bidang Perizinan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perizinan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Perizinan;
- b. Pengoordinasian dalam pelaksanaan di Sub Bidang Perizinan;
- c. Pengarahan dalam pelaksanaan pemrosesan perizinan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perizinan mempunyai uraian tugas:
- a. Menyusun program kerja dan kegiatan Sub Bidang Perizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mempelajari ketentuan, peraturan kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- c. Memeriksa dan meneliti persyaratan dan berkas permohonan izin yang diterima dari Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Merumuskan penyusunan sistem dan prosedur di Bidang Pelayanan Perizinan yang meliputi IMB (Izin Mendirikan Bangunan), IUUGH/ HO (Izin Undang - undang Gangguan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), IUPM (Izin Usaha Pasar Modern), IPR (Izin Penyelenggaraan Reklame), IUK (Izin Usaha Kepariwisataan), dan izin lainnya;
- e. Membuat surat penolakan permohonan Izin yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- f. Memproses Perizinan dan menerbitkan izin sesuai permintaan pemohon;
- g. Menginventarisasi Perizinan menurut jenisnya yang telah diterbitkan sebagai bahan/ informasi untuk pimpinan;
- h. Membuat laporan berkala mengenai izin yang telah diterbitkan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- i. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- j. Menilai sasaran Kinerja Pegawai di Lingkungan Sub Bidang Perizinan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Kepala Sub Bidang Non Perizinan mempunyai tugas pokok memproses dan menerbitkan izin di bidang Non Perizinan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Non Perizinan mnyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Non Perizinan;
- b. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan di Sub Bidang Non Perizinan;
- c. Pengarahan dalam pelaksanaan pemrosesan perizinan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Non Perizinan mempunyai uraian tugas:
- a. Menyusun program kerja dan kegiatan Sub Bidang Non Perizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mempelajari ketentuan, peraturan kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- c. Memeriksa dan meneliti persyaratan dan berkas permohonan izin yang diterima dari Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Merumuskan penyusunan sistem dan prosedur di Bidang Pelayanan Non Perizinan;
- e. Membuat surat penolakan permohonan Izin yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- f. Memproses Perizinan dan menerbitkan izin non perizinan sesuai permintaan pemohon;
- g. Menginventarisasi izin Non Perizinan menurut jenisnya yang telah diterbitkan sebagai bahan/ informasi untuk pimpinan;
- h. Membuat laporan berkala mengenai izin non perizinan yang telah diterbitkan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- i. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- j. Menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan Sub Bidang Non Perizinan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Kepala Bidang Pelayanan Informasi, Informasi Teknologi dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi menerima informasi, permohonan, mengecek kelengkapan berkas permohonan dan atau dokumen lain dan menyerahkan bukti pendaftaran kepada pemohon serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan pengembangan serta penerapan teknologi informasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Informasi, Informasi Teknologi dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan program kerja pada Bidang Pelayanan Informasi, Informasi Teknologi dan Pengaduan Masyarakat;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Informasi, Informasi Teknologi dan Pengaduan Masyarakat;
- c. Pemberian pelayanan administrasi Bidang Pelayanan Informasi, Informasi Teknologi dan Pengaduan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Informasi, Informasi Teknologi dan Pengaduan Masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Informasi, Informasi Teknologi dan Pengaduan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
- a. Menyusun program dan kegiatan Bidang Pelayanan Informasi, Informasi Teknologi dan Pengaduan Masyarakat;
- b. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- c. Mengkoordinasikan dengan Dinas/ Instansi teknis terkait dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumen;
- d. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana pengelolaan data dan informasi, perizinan serta penanganan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan perizinan;
- e. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pengelolaan data dan informasi perizinan serta penanganan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan perizinan;
- f. Mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajeman Bidang Pelayanan Informasi, Informasi Teknologi dan Pengaduan Masyarakat;
- g. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan atas pelayanan perizinan;
- h. Merencanakan fasilitas, sarana dan prasarana penanganan pengaduan;
- i. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- j. Menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan Bidang Pelayanan Informasi, Informasi Teknologi dan Pengaduan Masyarakat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
Bidang Pelayanan Informasi, Informasi Teknologi dan Pengaduan Masyarakat, membawahkan:
1. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran;
2. Sub Bidang Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan.
Paragraf 1 Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
- (1) Kepala Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran mempunyai tugas pokok memberikan pelaporan dan informasi serta menerima pendaftaran di Bidang Pelayanan Informasi Teknologi dan Pendaftaran;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pelayanan Informasi Teknologi dan Pendaftaran menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan kegiatan, penyusunan program yang berkaitan dengan Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran;
- b. Pembagian tugas kepada bawahan/ pelaksana di lingkungan Sub Bidang Pelayanan Informasi dan pendaftaran sesuai dengan fungsinya masing masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar;
- c. Pemberian petunjuk dan pembinaan secara teknis operasional kepada bawahan/ pelaksana di lingkungan Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran secara tertulis maupun lisan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, prosedur, ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- d. Pengecekan hasil kerja bawahan/ pelaksana apakah dikerjakan atau tidak tugas yang dibebankan;
- e. Pengontrolan pelaksanaan kegiatan para bawahan/ pelaksana sehingga semua pekerjaan dapat terbagi secara proposional; dan
- f. Pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran mempunyai uraian tugas:
- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dangan bidang tugas;
- c. Memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
/ keterangan dan informasi kepada masyarakat mengenai penanaman modal dan perizinan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis pendaftaran perizinan;
- e. Melaksanakan penerimaan dan penelitian berkas permohonan perizinan beserta persyaratan administrasinya;
- f. Melaksanakan penilaian terhadap berkas permohonan perizinan beserta persyaratan administrasinya;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan tim teknis dan atau unit kerja terkait dalam rangka penilaian teknis lapangan;
- h. Menyusun konsep rekomendasi persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan yang diajukan;
- i. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pendaftaran perizian;
- j. Menyusun bahan laporan kegiatan pendaftaran perizinan;
- k. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- l. Menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
## Paragraf 2 Sub Bidang Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan
##
PENJELASAN
Pasal 20
- (1) Kepala Sub Bidang Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menampung dan melaporkan pengaduan masyarakat