UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor PROPINSI Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN BARAT (berlaku 16 Agustus 1956)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa setelah ditetapkan Undang-undang Pembatalan Persetujuan Konperensi Meja Bundar, maka tidak ada rintangan-rintangan lagi untuk melaksanakan cita-cita untuk membentuk Irian Barat menjadi Propinsi Otonom, sesuai dengan isi dan jiwa Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Mengingat : a. Undang-undang Pembatalan Persetujuan Konperensi Meja Bundar;
- b. 1. pasal 2, 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia dan Undang-undang tersebut dalam Staatsblad Indonesia Timur no. 44 tahun 1950;
3. Peraturan-Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950.
- c. Piagam Persetujuan Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950 dan Pernyataan Bersama tanggal 19 dan 20 Juli 1950.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
Memutuskan:
Menetapkan : Undang-undang tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat.
Bab I - Ketentuan Umum
Pasal 1
Propinsi Maluku sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950, dibagi menjadi dua, yaitu:
- a. Propinsi Maluku,
- b. Propinsi Irian Barat.
Bab I - Ketentuan Umum
Pasal 2
- (1) Propinsi Irian Barat dimaksud pasal 1 sub b meliputi:
1. Wilayah Irian Barat yang pada saat pembatalan Persetujuan Konperensi Meja Bundar pada tanggal 21 April 1956 masih berada di dalam kekuasaan de facto Kerajaan Belanda tanpa persetujuan Pemerintah Republik Indonesia;
2. Kewedanaan Tidore, Distrik-distrik Weda dan Petani, yang sekarang termasuk.lingkungan Daerah Maluku Utara.
- (2) Propinsi Maluku menurut undang-undang ini meliputi wilayah Propinsi Maluku menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950 dikurangi dengan wilayah Propinsi Irian Barat tersebut ayat 1 pasal ini.
- (3) Daerah Maluku Utara meliputi Daerah Maluku Utara lama menurut Staatsblad tahun 1946 No. 143, dikurangi dengan wilayah tersebut pada ayat 1 sub 2 pasal ini.
Bab I - Ketentuan Umum
Pasal 3
Daerah dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dibentuk sebagai Daerah Otonom Propinsi Irian Barat, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Propinsi" yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
Bab I - Ketentuan Umum
Pasal 4
Pemerintah Daerah Propinsi berkedudukan untuk sementara waktu di Tidore.
Bab I - Ketentuan Umum
Pasal 5
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi terdiri dari masing-masing 20 dan 5 orang anggota.
- (2) Dalam jumlah banyaknya anggota Dewan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, tidak termasuk Ketua Dewan Pemerintah Daerah.
Bab I - Ketentuan Umum
Pasal 6
- (1) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 10 tahun 1956, bilamana ternyata, bahwa berhubung dengan sesuatu hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, sebagaimana termaksud dalam pasal 5 ayat 1 belum dapat dibentuk, Pemerintah Daerah dijalankan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi bersamasama dengan satu Dewan Pemerintah Daerah yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari calon-calon yang dimajukan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur memajukan calon dua kali lipat jumlah anggota tersebut ayat 1, diambilkan dari calon-calon yang dimajukan oleh partaipartai politik dan/atau organisasi-organisasi massa, sesuai dengan hasrat dan kepentingan rakyat Irian Barat.
- (3) Dalam hal keadaan dan kepentingan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas wilayah Irian Barat sangat menghendakinya, maka Menteri Dalam Negeri berhak menambah jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah tersebut dalam ayat 1, dengan, mengangkat sebanyak-banyaknya 5 (lima) anggota lagi.
BAB II.
Tentang Tugas Utama Dari Pemerintah Propinsi.
Bab I - Ketentuan Umum
Pasal 7
- (1) Disamping menjalankan tugas tersebut Bab III undang-undang ini, Pemerintah Propinsi bertugas pertama-tama membantu Pemerintah Pusat dalam perjuangannya untuk mengembalikan daerah tersebut dalam pasal 2 ayat 1 sub 1 dalam wilayah kekuasaan de facto Republik Indonesia.
- (2) Tugas tersebut dalam ayat 1 dilaksanakan dengan usaha-usaha pembangunan dan kegiatan-kegiatan lainnya di Propinsi Irian Barat dan Propinsi Maluku oleh penguasa-penguasa yang berkepentingan.
Bab III.
Tentang Urusan Rumah Tangga Dan Kewajiban-
Kewajiban Propinsi.
Bab I - Ketentuan Umum
Pasal 8
- (1) Urusan rumah tangga dan kewajiban Propinsi antara lain meliputi:
1. urusan kesehatan,
2. urusan pekerjaan umum,
3. urusan pertanian,
4. urusan kehewanan,
5. urusan perikanan,
6. urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan,
7. urusan sosial.
- (2) Penyerahan urusan rumah tangga dan kewajiban Propinsi ini lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bab I - Ketentuan Umum
Pasal 9
- (1) Untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga dan kewajibankewajiban termaksud dalam undang-undang ini, Propinsi berhak membentuk dan menyusun dinas (urusan) Propinsi menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri yang bersangkutan.
- (2) Propinsi mengusahakan agar Menteri yang bersangkutan masingmasing mengetahui jalannya hal-hal yang dilaksanakan oleh Propinsi dengan mengirimkan laporan berkala tentang hal-hal yang termasuk rumah tangga Propinsi.
Bab I - Ketentuan Umum
Pasal 10
Ketentuan-ketentuan mengenai pegawai Daerah Otonom Propinsi, tanah, bangunan, gedung inpentaris, hutang-piutang, dan peraturan-peraturan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini yang lazim berlaku bagi pembentukan sesuatu Propinsi dan soal-soal yang timbul mengenai hal-hal itu, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri yang bersangkutan.
Bab IV.
Ketentuan Penutup.
Bab I - Ketentuan Umum
Pasal 11
- (1) Undang-undang ini disebut "Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat".
- (2) Pada waktu berlakunya undang-undang ini, segala ketentuan dalam peraturan-peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan,undang-undang ini, dianggap dicabut atau dihentikan berlakunya.
Bab I - Ketentuan Umum
Pasal 12
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1956. Menteri Kehakiman, ttd. MULJATNO.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 33 TAHUN 1956
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1956. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Dalam Negeri, ttd. SUNARJO ## UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1956 ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
TENTANG
## PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN BARAT
## PENJELASAN UMUM
PENJELASAN
Pasal 1
dan 2 Propinsi Maluku seperti tersebut dalam Peraturan Pemerintah No.21 Republik Indonesia Serikat tahun 1950 dibagi menjadi dua, yaitu Propinsi Irian Barat dan Propinsi Maluku. Wilayah propinsi Irian Barat dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1.
PENJELASAN
Pasal 2
Undang-undang Dasar Sementara menetapkan, bahwa Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia sebagai diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, yakni seluruh daerah bekas Hindia-Belanda dahulu. Persetujuan K.M.B. menghambat pembentukan Propinsi Irian Barat. ## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 3
Dalam pasal ini Propinsi Irian Barat ditetapkan menjadi Propinsi Otonom.
PENJELASAN
Pasal 4
Ibu kota propinsi untuk sementara waktu di tempatkan di Tidore untuk menjamin perhubungan yang memuaskan dengan pemerintah Pusat dan dengan semua bagian-bagian propinsi.
PENJELASAN
Pasal 5
Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Barat ditetapkan