PERATURAN BUPATI MERANGIN Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017; - 1. (berlaku 17 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR38TAHUN 2017
TENT ANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA SUMBER DANAANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Menetapkan
Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Merangin Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 23).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI BASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH {APBD) DI KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi tugas pembantuan dPnP-:m nrisin otonomi seluas-luasnva dalam sistem dan orinsio Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Merangin;
5. Inspektur adalah Inspektorat Kabupaten Merangin;
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat AlJD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
18. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan
keuangan desa;
21. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
22. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya;
23. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
25. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa;
26. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa;
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa;
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
30. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa, adalah Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
32. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
BABII
PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 2
Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017, .dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa dalam Kabupaten Merangin.
Pasal 3
Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017 dikali 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi rata ke setiap desa.
Pasal 4
Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 5
Alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dihitung berdasarkan pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari APBD Ka bu paten Merangin Tahun Anggaran 2017 dikali 10% (sepuluh perseratus) dibagi proporsional ke setiap desa, dengan menggunakan formula sebagai berikut:
W = {(0,25 * Zl) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * (DDkab/kota -ADkab/kota)
Keterangan:
- W = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa di Kabupaten Merangin
- Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa di Kabupaten Merangin.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten Merangin
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah desa di Kabupaten Merangin.
- Z4 = rasio IKG desa setiap desa terhadap total IKG desa di Kabupaten Merangin
- DDkab/kota = pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Merangin
- ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Merangin
Pasal 6
Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus), dan
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus)
6. ( 4) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Dae rah tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anazaran sebelumnva kepada Bupati paling lambat minggu

## kedua bulan Februari.

- (5) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Des.

## BAB IV

## PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 8

Prioritas Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal9

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Dae rah.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BABV

## PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

## Pasal10

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesu u dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## PELAPORAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Tahap kepada Bupati melalui BPMPD Kabupaten Merangin untuk selanjutnya disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Merangin.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa, setelah dievaluasi oleh camat.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

## BAB VI

## SANKS I

## Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 4) dan ayat (5);
- b. Terdapat Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima; dan/atau
- c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya . .
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II.

## Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tidak dapat disalurkan Iagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selarnbat-lambatnya akhir bu'an November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko Pada tanggal, 17 Maret 2017

BUPATI MERANGIN


H.ALHARIS

Diundangkan di Bangko Pada tanggal, 17 Maret 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,


## H. SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


FIRDAUS, S.H., M.H.

11

Pembina (IV /a) NIP. 19671219199203 1007