UNDANG-UNDANG RI Nomor 26 Tahun 1959 tentang PINJAMAN KONSOLIDASI TAHUN 1959 (berlaku 21 Desember 1959)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa uang yang dibeku pada bank-bank berhubung dengan tindakan-tindakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1959, perlu dijadikan pinjaman jangka panjang;
- b. bahwa karena keadaan yang memaksa soal tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
2. Mengingat : 1.
3. Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (4) dan (5) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1959;
3. Pengumuman Menteri Keuangan No. 4 tanggal 25 Agustus 1959;
Mendengar :
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PINJAMAN KONSOLIDASI TAHUN 1959.
Pasal 1
Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengadakan pinjaman atas beban Negara, setinggi-tingginya sejumlah, simpanan-simpanan yang dibekukan
Pasal 2
- (1) Simpanan-simpanan yang dibeku pada bank-bank
Pasal 3
- (1) Untuk simpanan yang terdaftar sebagai Pengakuan Hutang pada Buku Besar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3)selama lima tahun tidak diberikan surat-surat obligasi dan tidak dapat diperjual-belikan, kecuali dengan ijin Menteri Keuangan. Dalam melakukan jual-beli ini dinyatakan tidak berlaku pasal 613 ayat (1) dan (2) dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (2) Setelah lewat lima tahun maka untuk Pengakuan Hutang pada Buku Besar diberikan surat-surat obligasi atas unjuk dalam lembaran dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Pasal 4
- (1) Semua surat-surat obligasi yang dikeluarkan
Pasal 5
Saldo beku dari badan-badan, yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga, dana-dana Pemerintah atau semi Pemerintah yang perinciannya akan ditentukan oleh Menteri Keuangan harus dipindahbukukan kerekening Thesaurir Jenderal pada Bank Indonesia dan dikecualikan dari ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3.
Pasal 6
Baik obligasi maupun Pengakuan Hutang termaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berbunga tiga setengah perseratus dalam satu tahun dan berjangka empat puluh lima tahun, terhitung mulai 1 September 1959 dengan kemungkinan diadakan konversi dikemudian hari.
Pasal 7
- (1) pembayaran bunga akan dilakukan pada tiap 1 September dan untuk pertama kali pada 1 September 1960 untuk 12 bulan.
- (2) Perlunasan dilakukan dalam 40 angsuran yang sama besarnya dan untuk pertama kalinya pada 1 September 1965.
3. Pelunasan ini yang cara-caranya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan jika dipandang perlu oleh Menteri Keuangan dapat dipercepat.
- (3) Untuk perlunasan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) disediakan setiap tahun dua setengah perseratus dari jumlah seluruh pinjaman yang dikeluarkan
Pasal 8
- (1) Kupon-kupon tahunan yang tidak diminta pembayarannya menjadi kadaluarsa setelah lewat lima tahun sesudah tanggal jatuhnya kuponkupon tersebut.
- (2) Kupon-kupon dapat ditukar dengan uang pada semua kantor-kantor Bank Indonesia dan bank-bank lain di Indonesia yang disertai mengeluarkan surat-surat obligasi, menurut cara yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Pasal 9
- (1) Surat-surat obligasi termaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ditandatangai oleh Menteri Keuangan dan akan didaftarkan oleh Dewan Pengawas Keuangan atau menurut cara lain yang disetujui oleh Dewan Pengawas Keuangan sebelum dikeluarkan dan dari daftar tersebut diberi bukti pendaftaran.
- (2) Tentang adanya pernyataan dalam pinjaman obligasi ini dan tentang surat-surat obligasi yang dikeluarkan dibuat perhitungannya yang diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, setelah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Pengawas Keuangan.
- (3) Surat-surat obligasi yang sudah diterima kembali karena perlunasan dan kupon-kupon yang sudah dibayar setelah diberi tanda tidak berlaku lagi, akan dikirimkan oleh Departemen Keuangan kepada Dewan Pengawas Keuangan untuk dimusnahkan.
Pasal 10
Dalam melaksanakan "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Staatsblad 1925 No. 319) dan "Ordonansi Pajak Pendapatan 1944" (Staatsblad 1944 No. 17) sebagaimana telah diubah dan ditambah - terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 13 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 tahun 1959, maka :
- a. surat-surat obligasi dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, bagi pemegang pertama dianggap tetap mempunyai nilai pari;
- b. berhubung dengan ketentuan pada sub a, kerugian yang oleh pemegang pertama diderita karena penjualan atau pengoperan suratsurat obligasi dimaksud, tidak diperhatikan.
Pasal 11
Pengeluaran-pengeluaran untuk pembayaran bunga dan pelunasan obligasi termaksud dalam pasal 7 ayat ( 1), (2) dan (3) demikian pula biaya untuk menyelenggarakan obligasi ini dibebankan kepada anggaran Republik Indonesia.
Pasal 12
Pada bank-bank dan badan-badan lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang turut membantu melaksanakan pinjaman obligasi ini dapat diberi provisi menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1959 Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 143. ## Pasal 13.

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. ## Pasal 14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat dinamakan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pinjaman Konsolidasi tahun 1959" dan mulai berlaku pada hari diundangkan dengan mempunyai daya surut hingga tanggal 25 Agustus 1959.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1959, Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
## TENTANG PINJAMAN KONSOLIDASI TAHUN 1959.
## I. UMUM.
Sebagaimana diketahui maka Pemerintah bermaksud mengeluarkan surat-surat obligasi berjangka panjang untuk simpanan-simpanan yang dibeku berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1959.
Kini tiba saatnya untuk mengeluarkan surat-surat obligasi tersebut.
Berhubung dengan beberapa kesulitan, maka tidak untuk semua simpanansimpanan yang terbeku itu akan dikeluarkan surat-surat obligasi sekaligus, melainkan akan dibedakan antara simpanan-simpanan yang jumlahnya kurang dari Rp. 50.000,dan simpanan-simpanan yang jumlahnya Rp.50.000,-keatas.
Untuk simpanan-simpanan dibawah Rp. 50.000,akan diberikan surat-surat obligasi atas unjuk sekaligus dalam lembaran Rp. 100,-, Rp. 500,-, Rp. 1.000,-, Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000,-.
Untuk simpanan-simpanan yang jumlahnya Rp. 50.000,keatas tidak akan diberikan surat-surat obligasi sekaligus, melainkan Rp. 50.000,- pertama dan lipatan dari padanya misalnya Rp. 100.000,-, Rp. 150.000,- dan sebagainya, akan didaftarkan atas nama sebagai Pengakuan Hutang pada Buku Besar di Bank-bank yang bersangkutan yang pusat tata-usahanya akan dilakukan di Bank Indonesia.
Simpanan-simpanan yang terdaftar sebagai Pengakuan Hutang pada Buku Besar itu tidak dapat diperjual-belikan selama 5 tahun, kecuali dengan izin dari Menteri Keuangan.
Bila dari simpanan ini ada sisanya yang jumlahnya kurang dari Rp. 50.000,-, maka untuk jumlah ini akan diberikan pula suratsurat obligasi atas unjuk dari lembaran Rp. 100,-, Rp. 500,-, Rp. 1.000,-, Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000,-.
## II. PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
. Pinjaman Negara ini terbagi dalam 2 bagian, yaitu Pengakuan Hutang