UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 1974 tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa tujuan perjuangan Bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual yang sehat, yang menjunjung tinggi martabat dan hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan Negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata;
- b. bahwa oleh karenanya kesejahteraan sosial harus diusahakan bersama oleh seluruh Masyarakat dan Pemerintah atas dasar kekeluargaan;
- c. bahwa usaha-usaha kesejahteraan sosial perlu dilakukan di dalam rangka dan sebagai bagian yang integral dari usaha-usaha pembangunan Nasional ke arah mempertinggi taraf kehidupan seluruh Rakyat;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Undang-undang yang menetapkan garis pokok pelaksanaan usaha-usaha Kesejahteraan Sosial,
Mengingat
: ________________
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat ( 1), jis. Pasal 20 ayat ( 1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/ 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL.
Pasal 1
Setiap Warganegara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaikbaiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.
Pasal 2
Yang dimaksudkan di dalam Undang-undang ini dengan:
- (1) "Kesejahteraan Sosial" ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
- (2) "Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial" ialah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
- (3) "Pekerjaan Sosial" ialah semua ketrampilan teknis yang dijadikan wahana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
- (4) "Jaminan Sosial" sebagai perwujudan dari pada sekuritas sosial adalah seluruh sistim perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi Warganegara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.
TUGAS DAN USAHA PEMERINTAH
BAB II - TUGAS DAN USAHA PEMERINTAH
Pasal 3
Tugas-tugas Pemerintah ialah :
- a. menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial;
- b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggungjawab sosial masyarakat;
- c. melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usahausaha kesejahteraan sosial.
- (2) Hal-hal tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB II - TUGAS DAN USAHA PEMERINTAH
Pasal 4
- (1) Usaha-usaha Pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi:
- a. bantuan sosial kepada Warganegara baik secara perseorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban akibat terjadinya bencana-bencana, baik sosial maupun alamiah, atau peristiwa-peristiwa lain;
- b. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu sistim jaminan sosial;
- c. bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial, termasuk di dalamnya penyaluran ke dalam masyarakat, kepada Warganegara baik perorangan maupun dalam kelompok, yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau yang tersesat;
- d. pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotong-royongan.
- (2) Pelaksanaan usaha-usaha Pemerintah tersebut dalam ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB II - TUGAS DAN USAHA PEMERINTAH
Pasal 5
- (1) Pemerintah mengadakan usaha-usaha ke arah terwujudnya dan terbinanya suatu sistim jaminan sosial yang menyeluruh.
- (2) Penyelenggaraan sistim jaminan sosial tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan
BAB II - TUGAS DAN USAHA PEMERINTAH
Pasal 6
Penyelenggaraan pendidikan, latihan khusus dan latihan-latihan yang tertuju ke arah pembentukan tenaga-tenaga ahli dan kejuruan dalam profesi pekerjaan sosial diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB II - TUGAS DAN USAHA PEMERINTAH
Pasal 7
- (1) Alat kelengkapan Pemerintah dalam lapangan kesejahteraan sosial:
- a. di tingkat Pusat ialah Departemen yang diserahi tugas urusan kesejahteraan sosial dengan seluruh aparatnya;
- b. di tingkat Daerah ialah aparat-aparat yang diserahi tugas urusan kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Tugas, susunan dan wewenang serta hubungan alat kelengkapan Pemerintah tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
PERANAN DAN USAHA MASYARAKAT
BAB III - PERANAN DAN USAHA MASYARAKAT
Pasal 8
Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - PERANAN DAN USAHA MASYARAKAT
Pasal 9
Untuk mencapai daya-guna dan daya-kerja sebesar-besarnya, bagi usaha masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, ialah usaha kesejahteraan sosial dan pemenuhan jaminan sosial yang menyangkut kepentingan orang banyak, dapat dibentuk yayasan atau lembaga lain yang syaratsyarat dan cara-cara pembentukannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - PERANAN DAN USAHA MASYARAKAT
Pasal 10
Usaha pengearahan dana dan penggunaannya bagi kegiatan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB IV. KETENTUAN PERALIHAN
BAB III - PERANAN DAN USAHA MASYARAKAT
Pasal 11
Segala peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial yang sudah ada tetap berlaku selama dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
BAB V.
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - PERANAN DAN USAHA MASYARAKAT
Pasal 12
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng undangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta, pada tanggal 6 Nopember 1974 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO JENDERAL TNI.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Nopember 1974 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO, S H.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1974 TENTANG
## KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL
## A. PENJELASAN UMUM
Dengan kalimat-kalimat yang sederhana tapi jelas Undang-Undang Dasar telah merumuskan, bahwa perjuangan Bangsa Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di mana setiap Warganegara hidup layak, bebas dari penindasan dan penghisapan, bebas dari kehinaan dan kemiskinan, bebas menggerakkan secara konstruktif aktivitas-aktivitas sosial untuk mempertinggi kesejahteraan orang-seorang, keluarga, golongan dan masyarakat.
Tujuan yang dimaksud diatas hanya dapat dicapai sebaik-baiknya pertama-tama bila, masyarakat dan Negara telah berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang menyeluruh dan merata. Karena hal ini tidak mungkin dicapai oleh Pemerintah sendiri atau oleh masyarakat sendiri, maka usaha-usaha kesejahteraan sosial harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama atas dasar kekeluargaan.
Perkembangan perikehidupan sosial yang sehat akan tumbuh dari masyarakat itu sendiri, tanpa adanya paksaan dari luar, sebaliknya Pemerintah wajib memberikan pengarahannya serta menetapkan garis-garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang dituju.
Usaha-usaha kesejahteraan sosial itu mewujudkan sarana-sarana utama untuk secara langsung dapat memperbaiki syarat-syarat kehidupan dan penghidupan rakyat, sehingga rakyat akan lebih mampu dan bersedia untuk aktif ikut serta dalam usaha-usaha pembangunan Nasional.
Oleh karena itu usaha-usaha kesejahteraan sosial tersebut perlu diselenggarakan di dalam rangka dan sebagai bagian integral dari usaha-usaha pembangunan nasional ke arah mempertinggi taraf hidup seluruh rakyat Indonesia.
Lapangan kesejahteraan sosial adalah sangat luas dan kompleks, mencakup antara lain aspek-aspek pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja, kesejahteraan sosial, (dalam arti sempit) dan lain-lain.
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan usaha-usaha kesejahteraan sosial mempunyai ruang lingkup yang khusus tertuju kepada manusia sebagai perseorangan, manusia dalam kehidupan masyarakat, yang karena faktor-faktor dalam dirinya sendiri atau faktor-faktor dari luar, mengalami kehilangan kemampuan melaksanakan peranan sosialnya (disfungsi sosial), memerlukan bantuan untuk membangun dirinya sendiri kembali sebagai manusia yang berguna dalam masyarakat Pancasila.
Dengan bekerja sama dan tanpa mengurangi tugas-tugas organ-organ Pemerintah lainnya dalam lapangan kesejahteraan sosial, maka penyelenggaraan usaha-usaha ini dilakukan baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat; pada pihak Pemerintah tanggungjawabnya dibebankan pertama-tama dan terutama kepada Departemen yang diserahi tugas urusan kesejahteraan sosial.
Tujuan Undang-undang ini ialah mengatur / menetapkan garis-garis pokok pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial, yang bagi Pemerintah menjadi dasar hukum untuk lebih mengarahkan meningkatkan, memperluas serta menyempurnakan cara-cara pelaksanaan, pemeliharaan dan pembinaan kesejahteraan sosial, yaitu dengan mewujudkan sekuritas sosial bagi semua warganegara.
Adapun usaha-usaha mewujudkan sekuritas sosial itu, ialah berupa pemenuhan jaminan sosial, Yang bertujuan agar taraf kesejahteraan sosial para warga masyarakat tidak menurun sampai dibawah suatu taraf Yang dipandang layak, tanpa melupakan pula usaha-usaha untuk secara terus menerus meningkatkan taraf kesejahteraan sosial segenap warganegara Indonesia.
## B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan, bahwa perjuangan bangsa Indonesia antara lain bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karenanya setiap Warganegara Indonesia berhak