UNDANG-UNDANG RI Nomor 8 Tahun 1962 tentang PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN Presiden Republik lndonesia, (berlaku 3 Agustus 1962)
Pembukaan
Menimbang
:
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, perlu segera diambil tindakan-tindakan penertiban dan pengawasan tentang perdagangan barang-barang yang dianggap penting untuk kehidupan perekonomian, dengan maksud untuk mengamankan barang-barang tersebut;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub 1, dianggap perlu:
- a. menunjuk barang-barang yang dianggap panting sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah;
- b. mengadakan penegasan tentang wewenang untuk mengatur hal tersebut pada sub 2a;
3. a. bahwa "Undang-undang Krisis Ekspor 1932", "Undangundang Barang-barang dalam pengawasan 1948" ,Undangundang Beras 1948", "Undang-undang No. 7/Drt tahun 1952" dan "Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951" sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini dan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa oleh karena itu perlu segera diatur perdagangan barang-barang yang dianggap panting untuk ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah;
4. bahwa karena keadaan memaksa hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat :
Pertama :
Kedua :
1. Pasal 22 dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. I dan H/MPRS/1960;
3. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 2/Ko. T.O.E. tertanggal 18 Mei 1962;
4. Undang-undang No. 7/Drt tahun 1955 sebagaimana telah dirobah dan ditambah;
5. "Undang-undang Krisis Ekspor 1933", "Undang-undang Barangbarang dalam pengawasan 1948", "Undang-undang Beras 1948", "Undang-undang No. 7/Drt tahun 1952", "Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951";
Memutuskan :
- Mentjabut:
"Undang-undang Krisis Ekspor 1933" (Lembaran-Negara 1933 No. 353), "Undang-undang Barang-barang dalam pengawasan 1948" (Lembaran-Negara 1948 No. 144). "Undang-undang Beras 1948" (Lembaran-Negara tahun 1948 No. 253), "Undang-undang No. 7/Drt tahun 1952" (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 33) dan ,Undangundang Penimbunan Barang-barang 1951" (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 4) sebagaimana telah dirobah dan ditambah.
- Menetapkan:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perdagangan Barang-barang dalam pengawasan.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang dimaksud dengan:
- a. Penguasa: Pejabat yang berwenang, yang ditunjuk: dengan atau
Pasal 2
Dengan atau
Pasal 3
Dengan atau
Pasal 4
Dalam peraturan-peraturan yang dimaksud pada pasal 3 dapat ditetapkan:
- a. bahwa siapapun dilarang tanpa izin melakukan perdagangan barangbarang dalam pengawasan;
- b. syarat-syarat pemberian izin untuk melakukan perdagangan barangbarang dalam pengawasan termaksud sub a ayat ini;
- c. ketentuan-ketentuan mengenai organisasi-organisasi dan/atau golongan-golongan yang bekerja dalam lapangan perdagangan tersebut;
- d. ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan untuk melaksanakan pasal 3 dengan sebaik-baiknya
Pasal 5
- (1) Dengan atau
Pasal 6
- (1) Apabila syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan termaksud pada pasal 4 tidak dilaksanakan dengan baik atau dilalaikan dalam pelaksanaannya, maka dengan atau
Pasal 7
Dengan atau
Pasal 8
- (1) Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya adalah tindak-pidana ekonomi.
- (2) Dengan atau
Pasal 9
Untuk menampung segala akibat berhubung dengan pencabutan semua peraturan yang mengatur/turut mengatur dan/ atau ada hubungannya dengan perdagangan barang-barang dalam pengawasan, maka semua peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan
Pasal 10
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dinamakan: "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perdagangan Barangbarang dalam pengawasan tahun 1962".
Pasal 11
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada haridiundangkannya
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 3 Agustus 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 42
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1962.
tentang
## PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN.
## PENJELASAN UMUM.
Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. Instr. 2/Ko. T.O.E. atas landasan Amanat Presiden tentang garisgaris besar Ekonomi Nasional yang terpimpin tahun 1962 menjelang pembebasan Irian Barat, maka dalam usaha untuk mewujudkan suatu front ekonomi yang kuat, perlu dalam bidang perdagangan diadakan konsentrasi daripada beberapa macam aktivitet ditangan Penguasa, terutama yang langsung menyangkut kebutuhan pokok masyarakat.
Dalam hal ini penting sekali adanya penegasan wewenang dalam bidang perdagangan, sesuai dengan maksud diadakannya regrouping Kabinet Kerja dan disamping itu peraturan daripada hal-hal yang berhubungan dengan penerbitan dan pengawasan atas perdagangan barang-barang yang dianggap esensiil dan penting bagi penghidupan dan kehidupan ekonomi, dengan maksud mengamankan barang-barang tersebut diatas untuk dapat mewujudkan Indonesianisasi dan sosialisasi dilapangan perdagangan.
Barang-barang penting ini perlu ditunjuk sebagai barang- barang dalam pengawasan Pemerintah
Sampai sekarang ini masih berlaku beberapa Undang-undang yang mengatur perdagangan barang ialah :
- a. Undang-undang Krisis Ekspor 1933 (L.N. 1933 No. 353) yang mengatur pengiriman barang-barang keluar negeri dan antar pulau,
- b. Undang-undang barang-barang dalam pengawasan 1948 (L.N. 1948 No. 144) yang mengatur penguasaan barang-barang perlengkapan oleh Pemerintah,
- c. Undang-undang Beras 1948 (L.N. 1948 No. 253) yang mengatur persediaan dan peredaran beras,
- d. Undang-undang No. 7/drt tahun 1952, sebagai perluasan daripada Undang-undang Beras, yang mengatur penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan.
- e. Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951 yang mengatur penimbunan barang-barang.
Peraturan-peraturan tersebut diatas, yang sebagian besar ditetapkan dalam zaman penjajahan, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan iklim dewasa ini, sehingga dianggap perlu untuk menariknya kembali.
Mengingat tujuan yang diuraikan tadi, maka dengan ditariknya kembali kelima Undang-undang tersebut diatas, juga sebagai tindakan penyederhanaan dikeluarkan satu persatu induk yang sekaligus mencakup semua materi yang diatur oleh peraturanperaturan lama itu dan dimana ditegaskan wewenang Penguasa yang bersangkutan sehingga dapat diharapkan terselenggaranya perdagangan barang-barang penting dalam pengawasan Pemerintah dengan selancar-lancarnya.
Karena keadaan memaksa dan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, maka peraturan tersebut diatas dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
. Untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan dalam interpretasi istilah-istilah yang penting dan yang akan sering dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka perlu diadakan penjelasan mengenai istilah-istilah itu.
PENJELASAN
Pasal 2
, 3 dan 4 ayat 1. Untuk mengamankan barang-barang yang dianggap penting untuk kehidupan perekonomian, maka dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditunjuk barang-barang sebagai barang-barang dalam pengawasan. Apabila suatu atau golongan barang ditunjuk sebagai barangbarang dalam pengawasan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, maka siapapun dilarang tanpa izin melakukan tindakan-tindakan yang berupa penjualan dan/atau penyerahan dan/atau persediaan dan/atau pengangkutan dan/atau pengolahan barangbarang termaksud. Kemudian dapat diatur pemberian izin untuk melakukan tindakan-tindakan perdagangan barang-barang dalam pengawasan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 4
ayat 2. Untuk keperluan pembiayaan administrasi pemberian izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan termaksud, maka diatur kemungkinan adanya pemungutan retribusi