PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 0.3 Tahun 2011 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2011 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 0.3 TAHUN 2011
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang› Undang Norn.or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. KepaJa Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Angganm Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf ~ merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2011 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang teJah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 7 Maret 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagairoana rumaksvd pada huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahon 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
/
L
2
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tcntang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahwi 1994 tentang perubaban ates Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Baogunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndone5ia. Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peroleban Hak. A~ Tanah dan Bangwian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368S) sebapimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Peroleban Hale Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomoc JJO, Tambahan Lembanm Negara Republik Indooesia Nornor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebu dari Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7S, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 l );
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahon 2003 tentang Kenangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2004 NOfDOI' 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43SS);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Penmdang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahao Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem Pereracaoaan Pembangunan Nasional. {Lembaran Negara Republik Indonesia Tah\Bl 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
11. Uodang-Undang Nomor 32 Tahuo 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12S, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
...t
C.
3
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perobahan lCedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 200&amp; Nomor S9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lem.baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1309 Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 );
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan K.euangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerint.ah Nooior 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahon 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturao Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 teatang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200S tentang Pengelol.aan Keuangan Badan Layanan Umwn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah.un 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repub)ik Indonesia Nooior 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 200S tentaog Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200S Nomot 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
L
4
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ten1Dng Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4S77);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten1Dng Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahon 2005 t.entang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
27. Peraturao Pemerintah Nomo.r 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerin1ah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah kepada DPRD, dan Infomwi Laporan Penyelengganum Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tamm 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerin1ahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tamhahan Lem.harm Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan l..embanm Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
t.
32. Peratman Pemerintah. Nomor 48 Tah1m 2008 tentang Pedoman Pendaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahtm 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfiurtan lnsentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema Nomor 5161);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tah1m 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kenangan Daerah sebllgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DaJain Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keusng:an Oaerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 ten1Bng Pedoman Teknis Pengelolaan Bmang Milik Daerah;
38. Peraturan Menteri DalaJn Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
39. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 61 Tah\Dl 2007 ten1ang Pedoman Teknis Pengelolaan Kf!nsngao Bsdan Layanan Umum Daerah.
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK..07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Basil Cukai Tembakau;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tal\lm 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
42. Peraturan Menteri Kewmgao Nomor 149/PMK..07/2010 tentang Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011;
43. Peraturan Daerah K.abupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syarish sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
6
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor S Tahun 2003 ten1ang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01) sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahon 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor l Tahllll 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggot.a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah. Tahon 200S Seri A Nomor 6):
45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tah\Ul 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 1 );
46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembanm Daerah Kabupaten Situbondo. Seri E Nomor 03);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 13);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6);
49. Peraturan Daerah K.abupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo {Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
7. SO. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daenm (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tah.Wl 2008 Nomor 13);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor I Tahun 2011 tentang Peruhaban Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang lnvestasi Daerah .Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 1);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahon 2011 tentang Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor l);
53. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011;
54. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015.
~
-. 1
,.
...
Denpn Penetujuan Benama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN SITUBONDO Dan BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENT ANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN l0U
Puall
Anggaran PeDdapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2011 sebagai berikut:
- J. Peooaparan Daerah
Rp. 804.364.196.548. 76
2. BelanjaDaerah
B,n. 866.161.835.065.76 (-)
Surplus/(Defisit)
Rp.
(61.797 .638.517 ,00)
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan Rp. 111.860.994.682.00
- b. Pengeluaran Rp. 6.435.ooo.ooo.oo (-)
Pembiayaan Netto
RJ:!.
105.425.994.682 2 00 (-)
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran tahun Berkenaan
Rp.
43.628.356~ 165.00
Pasal 1
Darijumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp. 43.628.356.165,00 sebagaimana dimaksud peda Pasal 1 angka 3, masih dalmn proses hukum sehingga tidak dapat dipergunakan.
Pasal 2
Darijumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp. 43.628.356.165,00 sebagaimana dimaksud peda Pasal 1 angka 3, masih dalmn proses hukum sehingga tidak dapat dipergunakan.
Pasal 3
- ( 1) Pendapatao Daemh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 50.800.616.202, 76
- b. Dana perimbangan
Rp.
623.338.812.801,00
- C. Lain-lain pendapatan daerah yang
- sah Rp.
130.224. 767 .545,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah scbagaunana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajakdaerah
Rp.
9.827.017.566.00
- b. Retribusidaerah
Rp.
7. 766. 739.555,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Rp.
2.755.035.186,38
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yungsah
Rp.
30.451.823.895,38
8
Dana perimbangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b rerdiri dari jenis pcndapatan :
- a. Dana bagi basil pajak/ Bagi basil bubn pajak
Rp. 46.340.730.801,00
- b. Dana alokasi umum
Rp. 516.044.782.00(MX)
- c. Dana alokasi khusus sejumlah
Rp.
60.9S3.300.000,00
- ( 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
- ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- Rp. 0,00
- b. Dana darurat
Rp. 0,00
- c. Dana bagi basil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Rp. 30.147.788.385,00
- d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus
Rp.
73.002.104.160,00
- e. Bantuan kfflumgan dari propinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya
Rp
27.074.87S.OOO,OO
Pasal 4
## Pasal4
Pasal 181
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf ~ merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2011 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang teJah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 7 Maret 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagairoana rumaksvd pada huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahon 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
/
L
2
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tcntang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahwi 1994 tentang perubaban ates Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Baogunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndone5ia. Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peroleban Hak. A~ Tanah dan Bangwian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368S) sebapimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Peroleban Hale Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomoc JJO, Tambahan Lembanm Negara Republik Indooesia Nornor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebu dari Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7S, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 l );
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahon 2003 tentang Kenangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2004 NOfDOI' 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43SS);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Penmdang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahao Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem Pereracaoaan Pembangunan Nasional. {Lembaran Negara Republik Indonesia Tah\Bl 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
11. Uodang-Undang Nomor 32 Tahuo 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12S, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
...t
C.
3
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perobahan lCedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 200&amp; Nomor S9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lem.baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1309 Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 );
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan K.euangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerint.ah Nooior 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahon 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturao Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 teatang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200S tentang Pengelol.aan Keuangan Badan Layanan Umwn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah.un 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repub)ik Indonesia Nooior 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 200S tentaog Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200S Nomot 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
L
4
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ten1Dng Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4S77);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten1Dng Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahon 2005 t.entang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
27. Peraturao Pemerintah Nomo.r 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerin1ah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah kepada DPRD, dan Infomwi Laporan Penyelengganum Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tamm 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerin1ahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tamhahan Lem.harm Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan l..embanm Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
32. Peratman Pemerintah. Nomor 48 Tah1m 2008 tentang Pedoman Pendaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahtm 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfiurtan lnsentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema Nomor 5161);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tah1m 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kenangan Daerah sebllgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DaJain Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keusng:an Oaerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 ten1Bng Pedoman Teknis Pengelolaan Bmang Milik Daerah;
38. Peraturan Menteri DalaJn Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
39. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 61 Tah\Dl 2007 ten1ang Pedoman Teknis Pengelolaan Kf!nsngao Bsdan Layanan Umum Daerah.
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK..07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Basil Cukai Tembakau;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tal\lm 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
42. Peraturan Menteri Kewmgao Nomor 149/PMK..07/2010 tentang Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011;
43. Peraturan Daerah K.abupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syarish sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
6
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor S Tahun 2003 ten1ang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01) sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahon 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor l Tahllll 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggot.a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah. Tahon 200S Seri A Nomor 6):
45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tah\Ul 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 1 );
46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembanm Daerah Kabupaten Situbondo. Seri E Nomor 03);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 13);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6);
49. Peraturan Daerah K.abupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo {Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
7. SO. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daenm (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tah.Wl 2008 Nomor 13);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor I Tahun 2011 tentang Peruhaban Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang lnvestasi Daerah .Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 1);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahon 2011 tentang Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor l);
53. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011;
54. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015.
~
-. 1
,.
...
Denpn Penetujuan Benama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN SITUBONDO Dan BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENT ANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN l0U
Puall
Anggaran PeDdapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2011 sebagai berikut:
- J. Peooaparan Daerah
Rp. 804.364.196.548. 76
2. BelanjaDaerah
B,n. 866.161.835.065.76 (-)
Surplus/(Defisit)
Rp.
(61.797 .638.517 ,00)
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan Rp. 111.860.994.682.00
- b. Pengeluaran Rp. 6.435.ooo.ooo.oo (-)
Pembiayaan Netto
RJ:!.
105.425.994.682 2 00 (-)
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran tahun Berkenaan
Rp.
43.628.356~ 165.00
Pasal2
Darijumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp. 43.628.356.165,00 sebagaimana dimaksud peda Pasal 1 angka 3, masih dalmn proses hukum sehingga tidak dapat dipergunakan.
Pasal3
- ( 1) Pendapatao Daemh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 50.800.616.202, 76
- b. Dana perimbangan
Rp.
623.338.812.801,00
- C. Lain-lain pendapatan daerah yang
- sah Rp.
130.224. 767 .545,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah scbagaunana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajakdaerah
Rp.
9.827.017.566.00
- b. Retribusidaerah
Rp.
7. 766. 739.555,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Rp.
2.755.035.186,38
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yungsah
Rp.
30.451.823.895,38
8
Dana perimbangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b rerdiri dari jenis pcndapatan :
- a. Dana bagi basil pajak/ Bagi basil bubn pajak
Rp. 46.340.730.801,00
- b. Dana alokasi umum
Rp. 516.044.782.00(MX)
- c. Dana alokasi khusus sejumlah
Rp.
60.9S3.300.000,00
- ( 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
- ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- Rp. 0,00
- b. Dana darurat
Rp. 0,00
- c. Dana bagi basil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Rp. 30.147.788.385,00
- d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus
Rp.
73.002.104.160,00
- e. Bantuan kfflumgan dari propinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya
Rp
27.074.87S.OOO,OO
Pasal4
- (1) Belanja Daerah sebagaimaoa dimaksud dalarn Pasal 1 terdiri dari:
- a.
- Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 531.269.316.317,64
- b. Belanja Langsung sejwnlah
Rp.
334.892.518.748,12
- (2) Belmua Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah
- b. Belanja bunga sejumlah
- c. Belanja
- subsidi sejwnlah
- d. Belaaja bibah sejumlah
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah
- f. Belanja bagi basil sejumlah
- g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/KablKota dan Pemerintaban desa sejumlah
Rp.
456.8S5.108.744,57
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
15 .000.000,00
0,00
27.460.394.000.00
17.041.548.000,00
0,00
Rp.
23.474.800.000,00
- h. Bclanja tidak terduga sejumlah
Rp.
5.631.022.896,07
1. Belanja tumbum Keuangan sejumlah
Rp.
791.442.677,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belaaja pegawai sejumlah
- b. Belanja belanja barang den jasa sejumlah
- c. Belanja modal sejumlah
Rp.
Rp. 141. 704.236.207,50
Rp.
40.497.923.090,70
152.690.359.449,92
PualS
- {l) Pembiayaan Daerab 9P.bagaimaos dirnakPld dalam Pmal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah
Rp ll l.860.994.682,00
- b. Pengeluaran sejumlah
Rp.
6.435.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dunaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perlutuogan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. l l0.641.515.410,00
3. b.
4. Pencairan dana cadaogan sejumlah Rp. 0,00
9
- C. HasiJ penjualan kekayaan Daerah yang dipisablcan sejumlah
- Rp. 0,00
- d.
- Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
- e. pinjaman sejumlah
- Penerimaan kembali pemberian
- Rp. 1.219.479.272,00
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
- Rp. 0,00
- (3) Pengeluanm ~gaimana dimaksud pada ayat (1) hwuf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a.
- Pembentukan dana cadaogan sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
- Rp.
1.400.000.000,00
- c.
- Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.
35.000.000,00
- d.
- Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
Pasa16
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalatn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiranl

- 2.

- Lampiranll dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

3. Lampiran m

4. Lampiran IV

5. LampiranV

6. LampiranVI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VUI

9. Lampiran IX

10. LampiranX

11. LampiranXI

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Ringkasan Anggaran Pendapatan Organisasi;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mcnurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

Daft&amp;- piutang Daerah;

Daftar peoyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Temp Daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Asel lainnya;

Daflar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum dis,!1esaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun angganm ini;

..

- 12.

- Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan

- 13.

- Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## Pasal7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaao J\PBD.

## Pua.18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dcngan penempatannya dalam Lembaran Daerab.

Ditetapkan di Sin,ibQ\_™.k&gt; ,, C •• pada tanggal t\_ ': - l 1 l

BUPATI SIIUBONDO,


B. DADANG WIG~ s.H


-~

LEMBARANDAERAHKABUPATENSffUBONDOTAHUNlOII NOMOR 03


Keputusan Gubemur Jawa Timur Nomor 188/41.K/KPTS/013/2011 Tanggal 24 Maret 2011 tentang Hasil Evaluasi RAPERDA Kab. Situbondo tentang APBD TA 2011 dan RAPERBUP tentang Penjabaran APBD TA 2011.


'

~