PERATURAN BUPATI BANTUL Nomor 03 Tahun 2012 tentang PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA KORBAN BENCANA (berlaku 2 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 03 B TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA KORBAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,
- a. bahwa untuk meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan kehidupan sosial kemasyarakatan bagi korban bencana dapat diberikan santunan berupa uang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pemberian Santunan Kepada Korban Bencana;
- Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KORBAN BENCANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bagi manusia.
6. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
7. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia (termasuk didalamnya tempat tinggal) akibat bencana.
8. Santunan kepada korban bencana yang selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan olah Pemerintah Daerah kepada korban bencana.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
10. Tim Penilai adalah tim reaksi cepat BPBD untuk melakukan penilaian kerugian apabila terjadi bencana.
PENGELOLAAN SANTUNAN
Bagian Kesatu Kriteria Santunan
BAB II - PENGELOLAAN SANTUNAN
Pasal 2
Pemerintah Daerah dapat memberikan santunan kepada korban bencana dengan tujuan untuk pengurangan resiko bencana dan meringankan beban kerugiannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB II - PENGELOLAAN SANTUNAN
Pasal 3
- (1) Kejadian bencana baik yang dilaporkan masyarakat maupun aparat dapat diberikan santunan.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. korban bencana alam yang menderita sakit atau meninggal dunia; dan atau b. korban bencana yang menderita kerusakan tempat tinggalnya.
- (3) Korban bencana alam yang menderita sakit atau meninggal dunia terdiri atas :
- a. warga masyarakat Kabupaten Bantul maupun luar Kabupaten Bantul yang pada saat kejadian bencana badan dan atau jiwanya terkena dampak bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul; dan
- b. petugas atau relawan yang terdaftar pada BPBD yang pada saat kejadian bencana badan dan atau jiwanya terkena dampak bencana saat melakukan tugas dalam penanganan bencana di wilayah Kabupaten Bantul.
- (4) Korban bencana yang menderita kerusakan tempat tinggal adalah pemilik rumah tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul.
BAB II - PENGELOLAAN SANTUNAN
Pasal 4
- (1) Kriteria sakit untuk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah:
- a. rawat jalan;
- b. rawat inap; dan
- c. sakit sampai dengan meninggal dunia.
- (2) Kriteria kerusakan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah :
- a. rusak ringan adalah bangunan rumah utama masih berdiri, tidak ada kerusakan struktur, hanya terdapat kerusakan komponen arsitektural, yaitu bangunan masih berdiri, retak-retak pada dinding plesteran, penutup atap/ genteng lepas, sebagian penutup langit-langit rusak, sebagian instalasi rusak, instalasi listrik rusak sebagian, pintu/ jendela rusak sebagian;
- b. rusak sedang adalah bangunan rumah utama masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak dan komponen arsitektural rusak, yaitu bangunan masih berdiri, sebagian rangka atap patah, balok kolom sebagian kecil patah, sebagian dinding rusak, sebagian penutup/ rangka langitlangit lepas, sebagian instalasi listrik rusak/terputus, pintu/ jendela rusak sebagian; dan
- c. rusak berat adalah bangunan rumah utama roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, yaitu bangunan roboh total, atap runtuh, sebagian besar kolom, balok, dan/atau atap rusak, sebagian besar dinding dan langit-langit roboh, instalasi listrik rusak total, pintu/ jendela rusak total.
Bagian Kedua Besaran Santunan
BAB II - PENGELOLAAN SANTUNAN
Pasal 5
- (1) Besaran santunan bagi korban bencana alam yang menderita sakit atau meninggal dunia:
- a. meninggal dunia diberikan uang duka cita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang; dan
- b. rawat inap sedikitnya 5 (lima) hari diberikan santunan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari total biaya perawatan yang dibuktikan dengan tanda bukti pelunasan dari rumah sakit, dan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan satu kali sekaligus.
- (2) Besaran santunan bagi korban bencana alam yang mengalami kerusakan tempat tinggal:
- a. rusak berat diberikan santunan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari total kerugian, dan paling banyak sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- b. rusak sedang diberikan santunan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari total kerugian, dan paling banyak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); dan
- c. rusak ringan diberikan santunan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari total kerugian, dan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (3) Kriteria minimal kerusakan tempat tinggal yang dapat diberikan santunan oleh Pemerintah Daerah adalah kerusakan tempat tinggal yang
BAB II - PENGELOLAAN SANTUNAN
Pasal 6
- (1) Pengelolaan Santunan kepada korban bencana dilakukan oleh BPBD.
- (2) BPBD dalam melakukan pengelolaan santunan dibantu oleh tim reaksi cepat yang beranggotakan instansi teknis terkait.
BAB II - PENGELOLAAN SANTUNAN
Pasal 7
Dalam melaksanakan pengelolaan santunan bagi korban bencana BPBD bertugas :
- a. meyelenggarakan operasi penanggulangan bencana di lokasi kejadian;
- b. melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- c. mengidentifikasi dampak dan menentukan besaran bantuan; dan
- d. melaksanakan pemberian bantuan dengan diketahui Camat dan Lurah Desa setempat.
Bagian Keempat Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Bantuan
BAB II - PENGELOLAAN SANTUNAN
Pasal 8
- (1) Permohonan santunan diajukan masyarakat/korban bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD diketahui Camat dan Lurah Desa setempat.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan santunan serta menentukan besaran santunan yang akan diberikan kepada masyarakat/korban bencana
BAB II - PENGELOLAAN SANTUNAN
Pasal 9
- (1) Penyerahan santunan bagi korban bencana dilaksanakan oleh BPBD berkoordinasi dengan Camat dan Lurah Desa setempat.
- (2) Penyerahan santunan dilengkapi dengan surat tanda terima santunan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima atau ahli waris dan diketahui oleh aparat Kecamatan dan Pemerintah Desa setempat.
Bagian Kelima Pelaporan
BAB II - PENGELOLAAN SANTUNAN
Pasal 10
Kepala Pelaksana wajib melaporkan pengelolaan santunan kepada Bupati.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Penetapan: Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2012 BUPATI BANTUL, ttd SRI SURYA WIDATI

Penetapan: Diundangkan di Bantul pada tanggal 2 April 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd ## RIYANTONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum Penata Tingkat I (III/d) NIP.196402191986031023