PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 11 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG SISTIM DAN PROSEDUR KEGIATAN BARANG/JASA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN (berlaku 15 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG SISTIM DAN PROSEDUR KEGIATAN BARANG/JASA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
- a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan Sistim dan Prosedur Kegiatan Barang/Jasa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Sistem dan Prosedur Kegiatan Barang/Jasa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Imformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
Menetapkan
:
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar HitamDalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang E\_Purchasing.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG SISTIM DAN PROSEDUR KEGIATAN BARANG/JASA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Sistem Dan Prosedur Kegiatan Barang/Jasa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, ditambah dan diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan diubah, sehingga Pasal 16 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
2. (1)PPTK ditetapkan oleh PA/KPA.
3. (2)PPTK mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
- d. tugas lainnya sesuai dengan SK yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(3)Syarat/Kualifikasi PPTK :
- a. memiliki integritas moral.
- b. memiliki disiplin tinggi.
- c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis.
- d. memiliki golongan minimal III/a berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau minimal golongan II/c berpendidikan D.III.
- e. memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun memimpin/mengorganisir kelompok kerja yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan Barang/Jasa.
- f. memiliki ketaatan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku antara lain tidak terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- g. sekurang-kurangnya memiliki sisa masa kerja 2 (dua) tahun terhadap masa pensiun.
8. (4)Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.
2. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 63
- (1) KPA menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan disertai
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran daftar hasil pekerjaan yang diserahterimakan.
- (2) Pada akhir tahun anggaran PA membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Bagian Pembangunan dan Infrastruktur dengan melampirkan Berita Acara Penyerahan dari KPA beserta lampirannya.
- (3) Penyerahan hasil dari Bupati kepada unit kerja pemakai dilaksanakan melalui Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dengan Keputusan Kepala Daerah dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima penggunaan antara kedua belah pihak (Bupati dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah). Berita Acara ini diserahkan 1 (satu) rangkap ke Bagian Pembangunan dan Infrastruktur.
- (4) Berita Acara Serah Terima Kegiatan dari Bupati kepada unit kerja pemakai melalui Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) ada beberapa jenis :
- a. Pekerjaan Fisik (Jasa Konstruksi) non rehab melampirkan :
1. Berita Acara Serah Terima dari PA kepada Bupati 1 (satu) rangkap, dengan memuat nilai (harga proyek), tempat (lokasi proyek), rekanan pelaksana.
2. Foto (dokumentasi) hasil kegiatan sebelum pelaksanaan (0%) dan hasil pekerjaan yang diseraherimakan (100%).
- b. Pekerjaan Fisik (Jasa Konstruksi) Rehab (ringan/berat) melampirkan:
1. Berita Acara Serah Terima dari PA kepada Bupati 1 (satu) rangkap, dengan memuat nilai (harga proyek), tempat (lokasi proyek), bentuk pekerjaan (kontrak, penunjukan langsung atau swakelola).
2. Foto (dokumentasi) hasil kegiatan sebelum pelaksanaan (0%) atau bagian yang diperbaiki dan hasil pekerjaan yang diseraherimakan (100%).
3. Nilai Bagian yang diperbaiki (sebelum pelaksanaan) atau yang akan direhab.
- c. Pekerjaan Non Konstruksi (pengadaan barang dan jasa) melampirkan :
1. Pengadaan barang untuk kebutuhan kerja
14. Melampirkan Berita Acara Serah Terima dari PA kepada Bupati 1 (satu) rangkap, dengan memuat nilai (harga proyek), tempat (lokasi proyek), rekanan pelaksana, jumlah barang dan spesifikasi masing-masing barang.
2. Pengadaan barang yang digunakan untuk pelayanan masyarakat
16. Melampirkan SK Bupati tentang petunjuk teknis operasional pengelolaan kegiatan, beserta penanggung jawab di lapangan yang tembusannya disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- d. Pekerjaan Non Konstruksi Lainnya (penulisan buku dan lain-lain) melampirkan :
1. Yang memiliki masa akuntansi lebih dari 1 periode (tahun), yang dilaksanakan secara swakelola atau jasa pihak ketiga.
19. Melampirkan Berita Acara Serah Terima Kegiatan dari PA kepada Bupati 1 (satu) rangkap, yang memuat nilai (harga proyek), rekanan pelaksana (pihak ketiga), jumlah barang (eksemplar)
2. Yang memiliki masa akuntansi kurang dari 1 periode dan termasuk kegiatan pelatihan, sosialisasi tetap melaksanakan penyerahan kegiatan disampaikan kepada Bupati dengan Berita

Acara Serah Terima Proyek/Kegiatan dari PA kepada Bupati, hasil serah terima kegiatan disampaikan ke Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi pada BPKD sebagai lampiran, dengan melampirkan :

Dokumentasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan format Berita Acara sebagaimana terlampir dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Format lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 15 Juni 2017

BUPATI PESISIR SELATAN, dto

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan Pada tanggal 15 Juni 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 11