PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGA..L-J Nomor 20 Tahun 2012 tentang T l'l"Tl'"'T" A TT NOMOR 20 TAHUN 2012 """~ ... -~ ... ,.T 7' ... -~ ... TT Tr ... ftTTn A ""Tl' ... T ""An A"'"" ~~'-Zll..1.U.I.~· .1.J~"-1,.1,.1. .&amp;~Ul..rll..l..l.llJ.· .1.~~·U..IJ.I. .1.-~.I. RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR - BUPATI TAPANULI TENGAH, dengan Peraturan Daerah; 'r'\ 1\_ TT-~·----""' ----.--1-··--"'--1--1-1----·--------,\_\_ ..l;-~--! ... !C:,.C!d..1.J. !'.a.W UJ!d.lZ .1..L, l...l..l.l::U\..a. Ul.1t.Ul'. ,rU:: ________________"\..;::..t:U.1a..cl..!.lll j' d.. }.!Cl!U U.!.a.LU.!. 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah, yang (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
~If\_
... \_~----"""·
lY.J..C!J..c,ill.Q,c:!.L
- Indonesia Nomor 1092); Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia ~ TT.\_ ...l----TT.\_ J -l\T-----r'7 'T"'\. .. -1. "1"'-1- ... -'t {"'\c:"C L-.. -L---------1... - .. -J.. ... 1----.!. · U !!.u.a.J. ..tt,-u 1H . .!a...l.1.t5 ! 'CU!.!J. 1J! I J ... n: L !. ::::.1 .1.Ul!. .t 7VV LC.1.!.!...tl..1.!.Z::, \_tJ ' C!.ll..!..J'C!.!L U..t"-..a..!.! 1956 58,
- Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); TT---'---Tr.\_,\_\_\_\_ A----T""\!..l \_\_\_\_ IT t.\_\_\_\_\_\_ lli.l -----n ... l.-1;1\_ v.1.1u.c:u..t5 11ur.uu1 nu:ua. s: 1utu1a. ,1.c1uua.:.a .. u. nci9:ua. .l.'\.Cj,:U.Uil!'~ 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
- 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,,.\_ TT-..l--'fl- -..l----.,\_t I"\.("\ IT'--1---t"'\r\l"\;'I. ·--·----n.\_---~-·-1----.», V.1..1.U.C:U.Lo-VHUi:U.1.0 l'IUJ.HV.l. v-', .l.i::1.UUJ..l. L.VV"1" LC:.l.lU::U.l.0 .f"C.l.!.l.C.l.ilJ.U::Uli::U.l.
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan I Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4~.44); 1'T----'"l" '1"-1..--·· "f\f\JI. ·-·-·---T'\----~·-·-1..-·· ~----1l't \.. \_ HV.1.J.J.V.I. v~ H:U.J.U.1..1. ~VV"'T 1.c:uu::u..1.5 s: C:.I.J.J.C:J.J.J.J.U::U.U::U.1. .1..1a.c:.1. i:UJ. t.J..CJ.J.J.Ui:Ui:UJ.
- "&lt;'---'--'--·-1' ---\..--·-1'T---n----1...1.!1,-T ·· ..J.\_. :\_ 1"'----·JI.Jl.'")O\. · .U::UJ.J.Ui:UJ.c:tu J..CHJ.Uc:ua..1..1. 1 ,c:5c:u.a. J.\.C}'U.U.ll.."'- J.J.J.UVJ.J.C:::il.a. .1. ,u.u.J.VJ. "'T"'TvUJ, Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 4. 1'T. ·· ..l--TT.-..l-.-1'T-----~'") 'T'-1.. ···· ~JI. ..\_ ..\_ T'\_ '--\..-·---·-UJ.l\ .. l.d.l.J.o·UJ.J.Ui:UJ.0 HVi.1.J.VJ. vv J.a.1..1.UJ.J. J:.VV"'T 1.C:.l.l.U::UJ.0 !"C;J.J.J.J.J.Ui:UJ.0a.u
- Indonesia Nomor 5049); Tahun 2009' Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
- Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 7. Undang-Undang Nm11m· 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan
- Indonesia Nomor 3957); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Peran Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor n\_ \_\_ '\...! ------\_J\_\_\_ -n\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ~-----'---------~----~-·-"----rCH.1.UJ.J..I.C:U:::UJ. Ui:U.I. rcu5a.wa..::ia..1.1 rCHj'CJ.CJ..l.o.l:,i:Ui::1.i::t.1..1. !"C.1..1.J.CJ.il.l.U::U!a.J.J. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 4593};
- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); ~---..!---~ J ~----!--·-1---~---1... lT-\... --4--Jl" T-.L.t't ---'1...-----s: J.UV.1..1.1.sl ua.u !"CJ.J.J.CJ.J.J.J.U::UU:U.1 l../d.C;!C:U.l l"-i::I.UU.1,Jd.l.CJ..1/ l"l,..Ul.a. tJ.A;.LJ.J.UC:UC:Ul 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor I 1, 1, r,. l"'J;"\.\_ --'L \_ l... l ----\... - ----')."f \_ ---'n----'L 1.!.l\_ 't- -\_J. ,\_.:..\_ ~l'----C.- '\ s= 1, \. .1..1.::1, 1d.J.J.J.Ud.J.J. LC.l.l.lUGUd.J.1 nCl:,d.ld. .l'-CJJUU.lil'&gt;. .l.11UV.111S;::IJ.a. nu.1.1.1u1 o.J.1.V.1.J, 11 n ..\_ n ,.: \_\_ ..\_\_.,\_ 1'T----,=r. f'f'-'-···~f\~f\ ..\_ ..\_ "t'-.i..-,...\_ \_ .1. J.. rcaCll.U.ld..11 !"CU.lCJ.J.J..11.d.U l~V1UVJ. V::1 J.cU.lUU ,GV.1.V u::a1c.a.u5 .ld.l.a. vcUCl
"""
persekutuan, perkumpulan, yayasan, crganisasi rnassa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Penerim.aan Daerah adalah Seluruh Hasil Penempatan Dana Pemerintah Daerah.
- 11.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pernberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 12.Ja-sa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 13.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- dikelola oleh Pemerintah Daerah. adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan dan/atau 14.ReLribusi Pengolahan Limbah Cair, yang selanjutnya disebut Retribusi
- melalui tempat pembayaran yang dihunjuk oleh Bupati. menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cera lain ke kas daerah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan 15.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
- yang terutang. surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
- 17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jUJ.T1Jah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 18.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dising.1.:at STRD, adalah
- 19.Sura.t Keputusan Keberatan adalah, Surat Keputusan atas Keberatan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
- 20.Pe111eriksaan adalah serangkaian kegiatan rnenghimpun dan mengolah data, keterangan, clan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pera.turan · perundang-undangan retribusi daera.h.
- daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
Pasal 2
Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Dengan nama retribusi pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah
Pasal 3
- ( 1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah. cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- {2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Limbah Cair yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, pihak swasta., dan pembue:ngan limbah cair eeeera langsung ke sungai, drainase, dan/ a.tau sarana pembuangan lainnya.
Subyek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi a.tau badan yang menggunaka.n/menikmati pelayanan pengolaban limbah cair rumah
tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
Pasal 5
Wajib Retribuis Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/m.enikmati pelayanan pengolaban limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
Retribusi Pengolahan Lim bah Cair digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
BAB
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengolahan limbah cair diukur BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 8
- penyediaan jasa, kemampuan I biaya ditetapkan dengan ## BAB VI
BESARNYA RETRIBUSI YANG DITETAPKAN
Paeal 9
Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :
| -.T" .1.1v. | OBJ.EK RETRIBUSI | 1 B.ESARAl'i RETRIBUSI (Rp) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Rumah Tangga : a. Rumah tangga dengan penghuni sampai dengan 5 orang; b. Rurnah tangga dengan penghuni 6 sampai dengan 10 orang; c. Rumah tangga dengan penghuni 11 orang | , 0,-/hari O?-/hari 0,-/hari ' |
| 2 | \~ asrama; Lembaga pelayanan kesehatan; dengan fasilitas tempat tinggal atau \ I Sosial : I a. Lembaga pendidikan, lembaga sosial, museum dan/atau lembaga pclayanan kcschatan tan pa ~ .,. ... rasunas rawat inap; b. Lembaga pendidikan dan/atau sosial ' | I 280,-/templ;l.t tidur/hari nan 17,-/pelajar atau penghuni atau pengunjung/hari i . - 115/pelajar atau penghuni/ ' |
PENINJAUAN KEMBALI RETRIBUSI BAB VII
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 10
Peninjauan kembali tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11
Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
BAB XID'.
KEBERATAN DAN BANDING
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 18
- retribusi daerah. dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangang ( 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD clan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- pembatalan ketetapan retribusi. (3} \rVajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
- diterirnanya SKRD dan STRD. harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang dihunjuk paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tangal atau penghapusan sanksi adrninistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada yata ( 1), pengurangan
- permohonan diterima. (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
- pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan. permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau (6) Apabila telah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat yang dihunjuk tidak memberikan keputusan, maka
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 19
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dan Surat Keberatan. diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan..
2. harus diberi keputusan oleh Bupati. t. . \ , b . TTT iib R ib . 1-..-.l , ,\_ ... di . , kepasnan 11Ui.\.--un1 agi v» aJ1 ~ etn USl, oanv .. a keoeraran yang ,,;:;JUK.an (2) Ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
3. sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
.
- (4~ A b't . t ak b . ' 1 · Apa ua jangka W'" · rtu se agairnana dirnaksud pada ayat ( 1) telah lewat dan Bupati. ti.dak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut clianggap dikabulkan.
Pasa120
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan. dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana climaksud pada ayat (1) clihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati,
2. dimaksud pada ayat ( l) harus memberikan keputusan, (2) Bupati 'dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
3. dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan / (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2.; telah terlampaui dan Bupat:i ti.dak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
4. untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi di1akukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan irnbalan bunga sebesar 2% (dua persen) seti.ap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengemba Fan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.. (7}
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XV - TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 22
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besamya retribusL
- (2) Ketentuan lebih lanju t mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati,
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasa1 23
- ( 1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 {tiga} tahuri terhitung sejak saat terutangn.ya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribiisi m~lakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa. penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung rnaupun ti&lt;la~ langsung.
- Teguran tersebut. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
- Daerah. mempunyai utang Retriousi dan belum melunasinya kepada Pemerintah (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
- (5} Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB XVII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 24
- ( 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagiban sudah kedaluwarsa. dapat dihapuskan,
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- {3} Ketentuan lebih lanjut rnenenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan peraturan Bupa.ti.
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI
BAB XVIII - TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 25
- perundang-undangan. (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksa.an untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa. wajib :
- a. memperlihatka.n dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen Jain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk rnemasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan /atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
PENYIDIKAN
Pasa.l 26
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daera.h diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tinclak pidana di bidang Retribusi Daerah., sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pernerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) adalah:
4. laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan terse but menjadi lebih lengkap dan jelas; a. menerirna, mencari, mengurnpulkan, dan meneliti keterangan atau
5. pribadi atau Bad.an tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; b. rneneliti, mencari, rlan mengumpulkan keterangan mengenai orang
6. sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; c. rneminta keterangan dan bahan bukti ;fari orang pribadi atau Badan
7. pidana di bidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
8. bahan bukti tersebut; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
11. Daerah; h. rnernotret .seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
12. tersangka atau saksi; 1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
13. J .. menghentikan penyidikan; dan/atau
14. perundang-undangan. pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan k, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak .. ··,
- {4J Penyidik sebagairnana dimaksud pada ayat {1) memberitahtrkan dimulainya penyiclikan clan menyampaikan basil penyiclikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia., sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27
- a.tau kurang dibayar. pid i:. ,w. denda paling banyak 3 (tiga) ka li jum 1a h retribusi terutang yang tidak (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (ti.ga) bulan atau
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan pelanggaran.
Pa:sa128
Denda sebagaimana dimaksud da1am Pasal 27 ayat (1), merupakan penerimaan Negara
BABXXIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penetapan: Ditetapkan di Pandan pada tanggal 17 Septembe 2012

Penandatangan: BUPATI TAPANULI TENGAH, dto ## RAJA BONARAN SITUMEANG Diundargkan di Pandan Pada tarlggal 17 September 2012 BAHARUDDIN MANIK LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2012 SERI C ' ## LEMBARAN DAERAH KABUPATENTAPANULITENGAH ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGA..l-J NOMOR 19 TAHUN 2012 ## TENTP.-'tG RETRIB USI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Penandatangan: ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M...\HA ESA BUPATI TAPANULI TENGAH, - bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan l&lt;etribusi Daerah, yang menetapkan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta menjadi Retribusi Daerah Kabupaten, maka untuk pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah; Menimbanz: ..,. .a., ... .L c· """" '" - huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tent.ang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud dalam Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingk:ungan Provinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ked.ua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); - S. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penga.wasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kcta {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Distribusi: 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemaanfaatan lnsentif Pemerintah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tam bah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 }. ~ ## Dengan Persetujuan Bersama

Penandatangan: ## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH ## dan

Penandatangan: ## BUPATI TAPANULI TENGAH ## MEMUTUSKAN: RETRIBUS! : PERATURA.'l\l DAERAH Tll'~ANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA. Menetapkan ## BABI ## KETENTUAN UMUM ## Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirnaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelengaraan urusan Pemerintahan. oleh Pemerintah Daerah dan DP@ menurut azas otonorni dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Xepublik Indonesia Tahun 1945.

Penandatangan: 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Penandatangan: 4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.

Penandatangan: 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, 6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan., Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuaidengan peraturan perundang-undangan. 8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penandatangan: 9. Pcraturan Bupa.ti adalah Peraturan Bupati Tapa.nuli Tengah. kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 21. Surat Tagihan · Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 2. 22.Surat Keputusan Keberatan adalah, Surat Keputusan atas Keberatan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKlilllli yang diajukan oleh wajib Retribusi. 3. 23.Pemeriksaan adalah serangkaian kegi.atan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/ atau untuk tujuan lain da1am rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 4. 24.Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. ## BAB II ## NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI ## Pasal2 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas Penggantian Biaya Cetak Peta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. ## Pasal 3 oleh Pemerintah Daerah, meliputi : Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adaJah penyediaan peta yang clibuat . - a. peta kabupaten; - b. peta rencana tata ruang wilayah kabupaten dan peta sejenis lainnya; dan - c. peta kecamatan. ## Pasel 4 - Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan dan mendapatkan jasa. pelayanan peta yang disediakan Pemerintah Daerah. ## Pasel 5 Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pernbayaran retribusi , tennasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. ## BAB m GOLONGAN RETRIBUSI ## Pasal 6 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tennasuk golongan Retribusi Jasa. Umum. ## BAB IV ## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA ## Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jumlah, ukuran dan jenis peta. ## BAB V ## PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI ## Pasal 8 - ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dab besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta, ditetapkan dengan memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian - (2) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak peta didasarkan pad.a kebijakan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan komponen biaya retribusi. Pasal 9 Besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta, ditetapkan sebagai berikut: | | | Hentuk | Hentuk | Hentuk | Hentuk | |----|--------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| | | Jenis | Digital | Cetak / Lembar (Ukuran) | Cetak / Lembar (Ukuran) | Cetak / Lembar (Ukuran) | | | | (Rp) | Al (Rp) | A2 (Rp) | A3(Rp) | | 1. | Peta Foto | 550.000.- | 200.000.- | 1.so.000.- | 45.000.- | | 2. | Peta Dasar | 350.000.- | 200.000.- | 150.000.- | 45.000.- | | 3. | Peta Tematik | 250.000.- | 200.000.-' | 150.000.- | 45.000.- | | 4. | Peta Tehnik | 250.000.- | 200.000.- | 150.000.- | 45.000.- | No., ## BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN ## Pasal 10 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang terutang dipungut di wilayah Daerah. ## BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI ## Pasal 11 - (1) Pemungutan retribusi dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. - (2) Dokurnen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. - (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten. atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang undangan retribusi daerah. - terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya penghapusan sanksi administrasi berupa Bunga dan kenaikan retribusi yang (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau - (3) Wajib retribusi dapat mengajukan pennohonan kekurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

Penandatangan: - (4) Permohonan sebagairnana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus disarnpaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendulrung permohonannya.

Penandatangan: - (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang dihunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat 1 di . permononan teruna.

Penandatangan: - (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagairn.ana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) pasal ini, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohanan tersebut dianggap dikabulkan. ## BAB XI! ## KEDALUWARSA PENAGIHAN ## Pasal 16 - (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. - (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tert.arigguh apabil.a: - a. diterbitkan Surat Teguran; atau - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, ba.ik Iangsung maupun tidak langsung. 5. {3} Dalam hal diterbitk · .an Surat Teguran sebagaim.ana dimaksud pad.a ayat {2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal d.iterimanya Surat Teguran tersebut. 6. {4} Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pad.a ayat (2) huruf b adalah Wajib !&lt;etribusi dengan kesad.arannya menyatakan masih mernpunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung seba.gaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. ## BAB XIII ## TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA ## Pasa117 - ( 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat clihapuskan.

Penandatangan: - (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penandatangan: - {3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati, ## BAB XIV

Distribusi: ## INSENTIF PEMUNGUTAN ## Pasal 18

Distribusi: - (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Distribusi: 2. (2} Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat {11 ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Distribusi: - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) di atur dengan peraturan Bu pa.ti dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah yang berlaku . ## B...\B "KY ## PENYIDIKAN ## Pasal 19 - ( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana. - (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau Iaporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retnbusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; - pnbadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; b. meneliti, mencari, clan mengurnpulkan keterangan mengenai orang I - c. merninta keterangan clan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; - d. tnemeriksa. buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; - e. tnelakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, clan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalk · .an ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung clan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa; - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 1. memanggil orang untuk didengar keterangannya clan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; - J. menghentikan penyidikan; dan/atau - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - {4} Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat { 1} mernberitahukan d:.imulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyiclikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur da1am Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ## B."13 XVI ## KE'l'ENTOAN PIDANA ## Pasal 20 - (1} Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga} bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. - (2} Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran. ## Pasal21 Denda sebagaimana climaksud daiam Pasal 20 ayat (I}, merupakan penerimaan Negara. ## B...\BXVIl ## KE'l'EN1'UAN PERALIHAN ## Pasal 22 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasa.rkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (limaJ tahun terhitung sejak saat terutang. ## BAB XVIII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 23

Penandatangan: Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 24 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penetapan: Ditetapkan di Pandan pada tanggal 17 September 2012

Penandatangan: BUPATI TAPANULI TENGAH, dto RAJA BONARAN SITUMEANG Y.Q.,1,.1.A"'~" di Pandan 17 September 2012 Pada tan

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH, L DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 19 TAHUN 20 2 SERI C ## P&amp;'iJELASAN ## PERATURAN DAERAH KABUPATENTAPANUUTENGAH NOMOR 19 TAHUN 2012 ## TENTANG ## RE'l'RIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA ## I.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
pembiayaan pemerintah dan pembagunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu clitingkatka:n sehingga kemandirian daerah da1am hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud. Dengan ditetapkannya undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai sa1ah satu upaya untuk mewujutkan otononorni daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab,
## II. PENJELASAN PAS.AL DEMI PASAL
Pasal I
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 2
Yang dimaksud dengan IT Retnbusi Penggantian Biaya Cetak Peta IT adalah retribusi yang diperoleh sebagai biaya penggantian biaya cetakan gambar/peta Kabupaten, Peta Tata Ruang dan Peta Kecamatan serta pet.a Iainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ..
PENJELASAN
Pasal 3
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas