PERATURAN DAERAH KABUPATENTABALONG Nomor 06 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATENTABALONG NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembeentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
/3. Undang-Undang
.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
/ 11.Peraturan Pemerintah
.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan an tara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor OS, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
/26.Peraturan Menteri Dalam Negeri
.
Menetapkan
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 22 Tahun 2011 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nemer 09,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nemer 03);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nemer 10 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nemer 04):
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nemer 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nemer 01).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 22 Tahun 2011 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabaleng Tahun 2011 Nomor 22);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN TABALONG
dan
BUPATITABALONG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, semula berjumlah Rp. 1.069.240.563.850,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp.9.764.690.190,00 sehingga menjadi Rp.1.079.005.254.040,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
Rp. 1.023.939.297.630,00
Rp.
9.764.690,00
Rp. 1.033.703.987.820,00
- a. Semula
- b. Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp.O
Rp.45.301.266.220,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
sa
Lebih
Pembiayaan
Anggaran
setelah
perubahan
Rp.41.642.020.035,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp.50.234.941.378,00 (Rp.8.592.921.343,00)
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp.86.943.286.255,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp.95.536.207.598,00
(Rp.8.592.921.343,00)
(Rp.45.301.266.220,00)
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 1.069.240.563.850,00
Rp. 9.764.690.190.00
Rp. 1.079.005.254.040,00
2. Belanja
- a. Semula
- b. Bertambab / (berkurang)
J umlah
Belanja setelah Perubahan
Pasa12
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 terdiri dari:
- a. Pendapatan AsHDaerah
2. ayat (1) huruf a (2) Pendapatan AsHDaerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
4. ayat (1) huruf b terdiri (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil
- c. Dana Alokasi Khusus
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat ' -(1)huruf c terdiri darijenis pendapatan:
- a. Hibah
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp.181.681.336.560,00
Rp.176.225.488.230,00
Rp. 5.455.848.330,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp.797.408.690.400,00
Rp. 1.701.490.000,00
- setelah Jumlah dana perimbangan perubahan
Rp.799.110.180.400,00
Rp.52.912.470.860,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 50.305.119.000,00
Rp. 2.607.351.860,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 15.724.431.000,00
Rp. 399.597.020,00
setelah
Rp. 16.124.028.020,00
daerah
Jumlah
retrebusi
Perubahan
Jumlah pendapatan asli daerah setelah
Rp.14.022.551.640,00
Perubahan
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp.12.251.696.000,00
Rp.1.770.855.640,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 17.500.000.000,00
Rp. 17.500.000.000,00
Rp.
Rp.4.828.992.000,00
RD. 436.899.200,00
Rp.5.265.891.200,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah yang Dipisahkan setelah Perubahan
hasil pengelolaan kekayaan daerah
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan
- setelah
Rp. 356.660.993.000,00
Rp.
Rp. 356.660.993.000,00
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan
Rp. 437.501.317.400,00
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- Jumlah dana alokasi umum Perubahan
Rp. 435.808.827.400,00
Rp.
1.701.490.000,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah dana alokasi khusus setelah Rp. 4.938.870.000,00 Perubahan
Rp. 4.938.870.000,00
Rp.
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- 1) Semula
Rp. 105.121.154.230,00
- 2) Bertambah/ (berkurang)
~R~p~.
\_
Jumlah dana bagi hasil pajak stelah Perubahan
Rp. 105.121.154.230,00
Rp
.
Rp.O
Rp
.
Rp.2.500.000.000,00
RIh\_:
setelah
Rp.2.500.000.000,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah/
- (berkurang)
Jumlah
Pendapatan
hibah
Perubahan
- b. Dana Darurat
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan
Rp.-
- 2) Bertambah/(berkurang)
.:=..;R=p.: ________________
\_
- Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp.-
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp.-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Rp. 5.000.000.000,00 setelah Perubahan
Pasa13
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
setelah
Rp.543.144.456.563,03
langsung
Jumlah
belanja
Perubahan
- 1) Semula
Rp.510.220.164.800,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 25.640.632.676,97
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan
Rp.535.860.797.476,97
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp.559.020.399.050,00
- 2) Bertambah/{berkurang)
(Rp. 15.875.942.486,97)
- 2) Bertambahl (berkurang)
Rp. 1.080.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah
Rp.7.954.064.000,00
Rp. 6.874.064.000,00
Rp. 29.106.606.000,00
Rp. 4.061.045.000,00
Rp. 33.167.651.000,00
Rp
.
Rp.O
Rp
.
Rp
.
Rp.O
Rp
.
Rp. 429.571.150.800,00
Rp. 26.705.199.676,97
Rp.456.276.350.476,97
- d. Belanja Hibah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan
- e. Belanja bantuan sosial
- 1) Semula
- c. Belanja subsidi
- 1) Semula
- 2) Bertambah / (berkurang)
- Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
- '---./ b. Belanja bunga
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan
Perubahan
Rp. 258.495.682.105,00
Rp. 6.243.667.080,00
Rp. 264.739.349.185,03
Rp. 227.129.630.640,00
(Rp. 20.211.364.667,00)
Rp. 206.918.265.973,00
Rp. 73.395.086.305,00
(Rp 1.908.244.900,00)
Rp.71.486.841.405,00
- c. Belanja modal
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja modal setelah Perubahan
- Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
- b. Belanja barang dan jasa
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 7.068.000.000,00
(Rp. 5.568.000.000,00)
Rp. 1.500.000.000,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan
Rp. 30.232.132.000,00
Rp. 30.869.744.000,00
(Rp. 637.612.000,00)
Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaterr/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan
- h. Belanja tidak terduga
- 1) Semula
- 2) Bertambah/
- (berkurang)
- f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- 1) Semula
Rp.6.730.600.000,00
- 2) BertambahJ (berkurang)
.: ________________::R""-p.=----- \_
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaterr/Kota dan Pemerintah R p.. 6730 .600.000,00 Desa setelah Perubahan
- g. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Pasa14
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 terdiri dari:
- a. Penerimaan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
4. Jumlah penerimaan setelah Perubahan
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 95.536.207.598,00
(Rp. 8.592.921.343,00)
Rp. 86.943.286.255,00
Rp. 50.234.941.378,00
(Rp. 8.592.921.343,00)
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan
Rp. 41.642.020.035,00
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiyaan:
Jurnlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan
Rp.O
Rp. 6.000.000.000,00
Rp.(6.000.000.000,00-
- (3) Pengeluaran sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pernbiayaan:
- a. Pernbentukan dana cadangan
- 1) Sernula
- 2) Bertarnbah/ (berkurang)
- Penerimaan piutang daerah sejurnlah Rp f.
.
- 1) Sernula
Rp
.
- 2) Bertambab / (berkurang)
Rp
.
Jumlah
Penerirnaan
piutang
daerah
setelah Perubahan
Rp
.
Rp
.
Rp
.
Rp
.
- 1) Semula
- 2) Bertambab/ (berkurang)
Jurnlah Penerimaan kernbali pemberian pinjaman setelah Perubahan
sejurnlah pmjaman
pernberian
- e. Penerirnaan
kernbali
Rp
.
Rp
.
- d. Penerirnaan pinjaman daerah sejumlah Rp.27.059.939.598,00
- 1) Sernula
Rp.27.059.939.598,00
- 2) Bertarnbah/{berkurang)
Rp.52.421.125.573,78
Jurnlah
Penerirnaan
pmjaman daerah
setelah Perubahan
Rp.79.481.065.171,78
Rp
.
Rp
.
daerah
yang
dipisahkan
sejurnlah
- c. Hasil
penjualan
kekayaan
Rp
.
- 1) Sernula
- 2) Bertarnbah/ (berkurang)
Jurnlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
- a. SILPAtahun anggaran sebelum sejurnlah Rp. 68.476.268.000,00
- 1) Semula
Rp.68.476.268.000,00
- 2) Bertarnbah/(berkurang)
(Rp.61.014.046.916.78)
Jurnlah SILPA tahun anggaran sebelurnnya setelah Perubahan
Rp. 7.462.221.083,22
- b. Pencairan dana cadangan sejurnlah Rp
.
- 1) Sernula
Rp
.
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
.
Jurnlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan
Rp
.
Rp. 1.600.000.000,00
(Rp. 1.600.000.000,00)
daerah
Rp.O
Rp. 22.134.941.378,00
Rp. 1.007.078.657,00
Rp. 23.142.020.035,00
Rp. 18.500.000.000,00
Rp.20. 500.000.000,00
(Rp. 2.000.000.000,00)
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan
- c. Pembayaran pokok utang
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan
- d. Pemberian pinjaman daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah
Pemberian
pmjaman
setelah
Perubahan
Pasal 5
## Pasal5
Pasal 183
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembeentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
/3. Undang-Undang
.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
/ 11.Peraturan Pemerintah
.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan an tara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor OS, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
/26.Peraturan Menteri Dalam Negeri
.
Menetapkan
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 22 Tahun 2011 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nemer 09,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nemer 03);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nemer 10 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nemer 04):
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nemer 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nemer 01).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 22 Tahun 2011 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabaleng Tahun 2011 Nomor 22);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN TABALONG
dan
BUPATITABALONG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, semula berjumlah Rp. 1.069.240.563.850,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp.9.764.690.190,00 sehingga menjadi Rp.1.079.005.254.040,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
Rp. 1.023.939.297.630,00
Rp.
9.764.690,00
Rp. 1.033.703.987.820,00
- a. Semula
- b. Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp.O
Rp.45.301.266.220,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
sa
Lebih
Pembiayaan
Anggaran
setelah
perubahan
Rp.41.642.020.035,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp.50.234.941.378,00 (Rp.8.592.921.343,00)
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp.86.943.286.255,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp.95.536.207.598,00
(Rp.8.592.921.343,00)
(Rp.45.301.266.220,00)
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 1.069.240.563.850,00
Rp. 9.764.690.190.00
Rp. 1.079.005.254.040,00
2. Belanja
- a. Semula
- b. Bertambab / (berkurang)
J umlah
Belanja setelah Perubahan
Pasa12
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 terdiri dari:
- a. Pendapatan AsHDaerah
2. ayat (1) huruf a (2) Pendapatan AsHDaerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
4. ayat (1) huruf b terdiri (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil
- c. Dana Alokasi Khusus
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat ' -(1)huruf c terdiri darijenis pendapatan:
- a. Hibah
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp.181.681.336.560,00
Rp.176.225.488.230,00
Rp. 5.455.848.330,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp.797.408.690.400,00
Rp. 1.701.490.000,00
- setelah Jumlah dana perimbangan perubahan
Rp.799.110.180.400,00
Rp.52.912.470.860,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 50.305.119.000,00
Rp. 2.607.351.860,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 15.724.431.000,00
Rp. 399.597.020,00
setelah
Rp. 16.124.028.020,00
daerah
Jumlah
retrebusi
Perubahan
Jumlah pendapatan asli daerah setelah
Rp.14.022.551.640,00
Perubahan
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp.12.251.696.000,00
Rp.1.770.855.640,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 17.500.000.000,00
Rp. 17.500.000.000,00
Rp.
Rp.4.828.992.000,00
RD. 436.899.200,00
Rp.5.265.891.200,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah yang Dipisahkan setelah Perubahan
hasil pengelolaan kekayaan daerah
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan
- setelah
Rp. 356.660.993.000,00
Rp.
Rp. 356.660.993.000,00
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan
Rp. 437.501.317.400,00
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- Jumlah dana alokasi umum Perubahan
Rp. 435.808.827.400,00
Rp.
1.701.490.000,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah dana alokasi khusus setelah Rp. 4.938.870.000,00 Perubahan
Rp. 4.938.870.000,00
Rp.
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- 1) Semula
Rp. 105.121.154.230,00
- 2) Bertambah/ (berkurang)
~R~p~.
\_
Jumlah dana bagi hasil pajak stelah Perubahan
Rp. 105.121.154.230,00
Rp
.
Rp.O
Rp
.
Rp.2.500.000.000,00
RIh\_:
setelah
Rp.2.500.000.000,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah/
- (berkurang)
Jumlah
Pendapatan
hibah
Perubahan
- b. Dana Darurat
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan
Rp.-
- 2) Bertambah/(berkurang)
.:=..;R=p.: ________________
\_
- Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp.-
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp.-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Rp. 5.000.000.000,00 setelah Perubahan
Pasa13
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
setelah
Rp.543.144.456.563,03
langsung
Jumlah
belanja
Perubahan
- 1) Semula
Rp.510.220.164.800,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 25.640.632.676,97
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan
Rp.535.860.797.476,97
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp.559.020.399.050,00
- 2) Bertambah/{berkurang)
(Rp. 15.875.942.486,97)
- 2) Bertambahl (berkurang)
Rp. 1.080.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah
Rp.7.954.064.000,00
Rp. 6.874.064.000,00
Rp. 29.106.606.000,00
Rp. 4.061.045.000,00
Rp. 33.167.651.000,00
Rp
.
Rp.O
Rp
.
Rp
.
Rp.O
Rp
.
Rp. 429.571.150.800,00
Rp. 26.705.199.676,97
Rp.456.276.350.476,97
- d. Belanja Hibah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan
- e. Belanja bantuan sosial
- 1) Semula
- c. Belanja subsidi
- 1) Semula
- 2) Bertambah / (berkurang)
- Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
- '---./ b. Belanja bunga
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan
Perubahan
Rp. 258.495.682.105,00
Rp. 6.243.667.080,00
Rp. 264.739.349.185,03
Rp. 227.129.630.640,00
(Rp. 20.211.364.667,00)
Rp. 206.918.265.973,00
Rp. 73.395.086.305,00
(Rp 1.908.244.900,00)
Rp.71.486.841.405,00
- c. Belanja modal
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja modal setelah Perubahan
- Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
- b. Belanja barang dan jasa
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 7.068.000.000,00
(Rp. 5.568.000.000,00)
Rp. 1.500.000.000,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan
Rp. 30.232.132.000,00
Rp. 30.869.744.000,00
(Rp. 637.612.000,00)
Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaterr/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan
- h. Belanja tidak terduga
- 1) Semula
- 2) Bertambah/
- (berkurang)
- f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- 1) Semula
Rp.6.730.600.000,00
- 2) BertambahJ (berkurang)
.: ________________::R""-p.=----- \_
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaterr/Kota dan Pemerintah R p.. 6730 .600.000,00 Desa setelah Perubahan
- g. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Pasa14
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 terdiri dari:
- a. Penerimaan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
4. Jumlah penerimaan setelah Perubahan
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 95.536.207.598,00
(Rp. 8.592.921.343,00)
Rp. 86.943.286.255,00
Rp. 50.234.941.378,00
(Rp. 8.592.921.343,00)
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan
Rp. 41.642.020.035,00
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiyaan:
Jurnlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan
Rp.O
Rp. 6.000.000.000,00
Rp.(6.000.000.000,00-
- (3) Pengeluaran sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pernbiayaan:
- a. Pernbentukan dana cadangan
- 1) Sernula
- 2) Bertarnbah/ (berkurang)
- Penerimaan piutang daerah sejurnlah Rp f.
.
- 1) Sernula
Rp
.
- 2) Bertambab / (berkurang)
Rp
.
Jumlah
Penerirnaan
piutang
daerah
setelah Perubahan
Rp
.
Rp
.
Rp
.
Rp
.
- 1) Semula
- 2) Bertambab/ (berkurang)
Jurnlah Penerimaan kernbali pemberian pinjaman setelah Perubahan
sejurnlah pmjaman
pernberian
- e. Penerirnaan
kernbali
Rp
.
Rp
.
- d. Penerirnaan pinjaman daerah sejumlah Rp.27.059.939.598,00
- 1) Sernula
Rp.27.059.939.598,00
- 2) Bertarnbah/{berkurang)
Rp.52.421.125.573,78
Jurnlah
Penerirnaan
pmjaman daerah
setelah Perubahan
Rp.79.481.065.171,78
Rp
.
Rp
.
daerah
yang
dipisahkan
sejurnlah
- c. Hasil
penjualan
kekayaan
Rp
.
- 1) Sernula
- 2) Bertarnbah/ (berkurang)
Jurnlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
- a. SILPAtahun anggaran sebelum sejurnlah Rp. 68.476.268.000,00
- 1) Semula
Rp.68.476.268.000,00
- 2) Bertarnbah/(berkurang)
(Rp.61.014.046.916.78)
Jurnlah SILPA tahun anggaran sebelurnnya setelah Perubahan
Rp. 7.462.221.083,22
- b. Pencairan dana cadangan sejurnlah Rp
.
- 1) Sernula
Rp
.
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
.
Jurnlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan
Rp
.
Rp. 1.600.000.000,00
(Rp. 1.600.000.000,00)
daerah
Rp.O
Rp. 22.134.941.378,00
Rp. 1.007.078.657,00
Rp. 23.142.020.035,00
Rp. 18.500.000.000,00
Rp.20. 500.000.000,00
(Rp. 2.000.000.000,00)
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan
- c. Pembayaran pokok utang
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan
- d. Pemberian pinjaman daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah
Pemberian
pmjaman
setelah
Perubahan
Pasal5
'aian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana mmaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

4. Lampiran

- IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

- '-0. Lampiran VIII

9. Lampiran

IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

- 1 Lampiran

I

Ringkasan Perubahan APBD;

- 2 Lampiran

- II Ringkasan Perubahan APBDmenurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran

- III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerntahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per-golongan dan per- jabatan;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran iru;

IPasal

6

.

## Pasa16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten TabalongTahun Anggaran 2012 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung

2012 pada tanggal, 12 No~ember

I

BUPATIT NG'f


H RACHMAN RAMSYI

Diundangkandi Tanjung

pada tanggal,

12

Nopember

2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDEL FADILLAH

06