Unknown Unknown Nomor 32 Tahun 2013 tentang PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DENG-AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO, - a. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN BUPATJ SJTUBONDO NOMOR '-f \ TAHUN 2013 TENTANG
PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
DENG-AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang ditetapkan tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD;
- b. bahwa sehubungan sampai saat ini Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 belum ditetapkan, maka untuk memperoleh persetujuan Gubernur Jawa Timur guna melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu
Mengingat
menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Situbondo ten tang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tam bahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5030 );
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 );
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
4
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Republik Indonesia Tahun (Lembaran Negara 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ten tang Laporan Penyelenggaraan Pemerin tahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD clan Informasi La po ran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, clan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07 /2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hi bah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07 /2013 tentang Batas Maksimal Kumlatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Perwakilan Pimpinan dan Rakyat Daerah Anggota Dewan (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 5):
42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 03);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
( "
Tahun 2006 Nomor 17);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 ten tang Urusan Pemerintah Ka bu paten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 5);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 6);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor7);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi ljin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 8);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 9);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 10);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 11);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 12);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 13);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 ten tang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 14);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 15);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 201 0 ten tang Investasi Daerah Ka bu paten Situbondo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 1);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 20);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 23);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Situbondo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 4);
Menetapkan
65. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2012 ten tang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 7).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH(APBD)TAHUN ANGGARAN 2014
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:
1. Pendapatan Dae rah
Rp 1. 099 .104. 931. 25 7, 4 2
2. Belanja Daerah Surplus/ (Defisit)
Rp 1.222.569.896.213,52 H
Rp (123.464.964.956, 10)
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
Rp 128.864.964.956,
10
- b. Pengeluaran
- Rp 5.400.000.000,00 (-)
Pembiayaan Netto
Rp
123.464.964.956, 10
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp
0,00
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) h uruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Asli Rp Daerah
73.190.222.487,42
- b. Dana perimbangan Rp
832.012.208.984,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Rp
193.902.499. 786,00
- a. Pajak daerah
Rp
14.286.333.949,70
- b. Retribusi daerah
Rp
17.413.677.356,00
- C. Hasil kekayaan yang di pisahkan
- pengelolaan Rp daerah
4.205.126.325,82
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- Rp 37 .285.084.855,90 asli
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil Rp 58.035.892.984,00 pajak/bagi hasil
3. bukan pajak
- b. Dana
alokasi umum
- c. Dana khusus
alokasi
Rp
81.427 .290.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
Rp
- b. Dana darurat
Rp
- c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerin tab Daerah lainnya
Rp
- d. Dana penyesuruan dan Otonomi khusus
Rp
- e. Bantuan
Rp
Keuangan
dari
Provinsi
a
tau
Pemerintah
Daerah lainnya
556.169.500,00
0,00
48.121.008.230,00
128.507.817.056,00
16.717.505.000,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Rp 691.250.488.182,87 Langsung
3. b.
4. Belanja langsung Rp 531.319.408.030,85
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a.
- Belanja Pegawai Rp
603.658.871.105,67
- b.
- Belanja Bunga
Rp
0,00
- c.
- Belanja Subsidi Rp 0,00
Rp
692.549.026.000,00
- d.
- Belanja Hibah
Rp
38.559.524.400,00
- e. Belanja Bantuan Rp SosiaJ
9.048.900.000,00
- f.
- Belanja Bagi Hasil Rp
0,00
- g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupat en/Kota
Rp
37.988.192.677,00
- h.
- Belanja Tidak Terduga
Rp
2.000.000,00
- Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a.
- Belanja Pegawai
- Rp 51.008.536.240,00
- b. Belanja Barang Rp dan Jasa
202.742.554.276,00
- c.
- BelanjaModal Rp
277.568:317.514,85
Pasal 4
- ( 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
- a. Penerimaan
Rp 128.864. 964. 956, 10
- b.
- Pengeluaran
Rp 5.400.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa
Lebih
Rp
127 .645.485.684, 10
Perhitungan
Anggaran
Tahun
Anggaran sebelumnya (SiLPA)
- b. Pencairan cadangan
dana
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- e. Penerimaan kembali pemberian pmJaman
Rp
Rp
0,00
0,00
Rp
0,00
Rp 1.219.479.272,00
- f. Penerimaan piutang daerah
Rp 0,00
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan
3. Rp 5.000.000.000,00 dana cadangan
| b. | Penyertaan modal Rp (investasi) pemerintah daerah | 400.000.000,00 |
|------|-----------------------------------------------------|------------------|
| c. | Pembayaran Rp pokok utang | 0,00 |
| d. | Pemberian Rp pinjaman daerah | 0,00 |
PasalS
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

| 1. | Lampiran I | Ringkasan Anggaran |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2 | Lampiran II | Ringkasan Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah menurut Urusan |
| 3 | Lampiran III | Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan |
| 4 | Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan |
| 5 | Lampiran V | Organisasi, Kegiatan; Program dan Rekapitulasi Belanja Daerah |
| 6 | Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; |
| 7 | Lampiran VII | Daftar piutang Daerah; |
| 8 | Lampiran VIII | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| 9 | Lampiran IX | Daftar penambahan perkiraan dan |


,-...

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

12. Lampiran XII

13. Lampiran XIII

pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar dana cadangan daerah ; dan Daftar pinjaman daerah dan

obligasi daerah.

## Pasa16

Pelaksanaan APBD yang clitetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal7

Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 diprioritaskan untuk:

1. Belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2014 seperti belanja pegawai serta belanja barang dan jasa;
2. Belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

## Pasal 8

- (1) Peraturan Bupati m1 berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Ka bu paten Situbondo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja


Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2014.

- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Gubernur Jawa Timur dan diundangkan dalam Berita Daerah.

## Pasal9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dalam Berita Daerah. ini dengan penempatannya

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 2 . ~. " - ., 2013

BUPATI SITUBONDO


C

Diundangkan di Situbondo Pada tanggal ? 1 Q [ r 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR '-fl

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Desember 2013 Nomor: 188/ 128.K/KPTS/013/2013.