Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pendaratan Kapal tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang lebih tinggi dan sesuai perubahan nomenklatur menjadi retribusi pelayanan kepelabuhanan, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dibidang retribusi daerah; - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
Pt:RATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 11 TAHUN 2012
TENT ANG
RETRIBUSI PELA YANAN KEPELABUHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
- a. bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di bidang perhubungan yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pendaratan Kapal tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang lebih tinggi dan sesuai perubahan nomenklatur menjadi retribusi pelayanan kepelabuhanan, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dibidang retribusi daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 127 ayat (1) huruf h, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pendaratan Kapal yang selama ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
o
- .9· Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5057);
15. Peraturan Daerah KabupatenToba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan KABUPATEN TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERA TURAN DAERAH TENT ANG RETRIBUSI PELA YANAN KEPELABUHANAN
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Supati adalah Peraturan Supati Toba Samosir.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Sadan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Tempat pelayanan kepelabuhan kapal adalah dermaga atau pelabuhan yang dibangun di tempat-tempat persinggahan kapal di pinggiran Danau Toba atau di pinggir-pinggir sungai yang ada di Kabupaten Toba Samosir dikelola dan dikuasai Pemerintah Daerah.
13. Kapal adalah alat transportasi di Danau Toba yang dapat digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang baik yang menggunakan mesin maupun tenaga bukan mesin.
14. Pengusaha kapal adalah perorangan atau badan yang mengusahakan pengangkutan yang diperairan untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama orang lain yang menjadi tanggungannya.
15. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (BUMN), dan atau Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - RETRIBUSI PELA YANAN KEPELABUHANAN Bagian Keaatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas jasa dan fasilitas kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - RETRIBUSI PELA YANAN KEPELABUHANAN Bagian Keaatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 3
Subjek Retribusi Pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa kepelabuhanan dan fasilitas pelabuhan.
BAB II - RETRIBUSI PELA YANAN KEPELABUHANAN Bagian Keaatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 4
- ( 1) Objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah setiap pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta:
Bagian Kedua Cara Mengukur Tlngkat Penggunaan Jasa
PasalS
Tingkat penggunaan jasa kepelabuhanan diukur ## BAB Ill GOLONGAN RETRIBUSI
BAB II - RETRIBUSI PELA YANAN KEPELABUHANAN Bagian Keaatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 8
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
BABIV WILA YAH PEMUNGUTAN
BAB II - RETRIBUSI PELA YANAN KEPELABUHANAN Bagian Keaatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 9
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut di wilayah Daerah.
BABV MASA RETRIBUSI DAN SAA T RETRIBUSI TERUTANG
BAB II - RETRIBUSI PELA YANAN KEPELABUHANAN Bagian Keaatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 10
- ( 1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BABVI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB II - RETRIBUSI PELA YANAN KEPELABUHANAN Bagian Keaatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 11
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retrbusi yang terhutang harus dibayar sekaligus
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13
- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BABIX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksu pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
6. ( 4) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung~sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BABX PEMANFAATAN
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16
Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan.
BABXI KEBERATAN
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17
- ( 1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. ·
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Penqembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20
- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
5. ·d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21
- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah .Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahanbukuan juga berlaku sebagi bukti pembayaran.
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 22
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan ## BAB XIV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23
- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB XV PEMERIKSAAN
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 24
- ( 1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
...
- (2) Wajib Retribusl yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 25
- (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 26
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyic;iik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Sadan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti terse but;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVIII - KETENTUAN PIOANA
Pasal 27
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XVIII - KETENTUAN PIOANA
Pasal 28
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan penerimaan Negara.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang ## BAB XX KETENTUAN PENUTUP
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah KabupatenToba Samosir Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
Peraturan Bupati atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenToba Samosir.

Penetapan: Ditetapkan di Balige pada tanggal 28 Pebruari 2012

Penandatangan: BUPATI TOBA SAMOSIR, Cap/dto ## PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

Penetapan: Diundangkan di Balige pada tanggal 'L&amp;f P~aM 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KAB.;U-.:::f&gt;=s;.,: @ LIBERTI 3 &amp; LEMBARAN DAERAH KABUPATFNfOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 11 TAHUN 2012
## TENT ANG RETRIBUSI PELA YANAN KEPELABUHANAN
## 1.UMUM
Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan undang-undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau Sadan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan.
Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal2 Cukup jelas. Pasal3 Cukup jelas Pasal4 Cukup jelas. Pasal5 Cukup jelas. Pasal6 Cukup jelas. Pasal7 Cukup jelas Pasal8 Cukup jelas Pasal9 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas ..
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas. Pasal20 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas. Pasal23 Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi. Ayat (3) Cukup jelas. ## Pasal24 Cukup jelas ..
PENJELASAN
Pasal 25
· Ayat (1) Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah instansi yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Parkir Khusus. Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal26 Cukup jelas. ## Pasal27 Cukup jelas. Pasal28 Cukup jelas Pasal29 Cukup jelas Pasal30 Cukup jelas Pasal31 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas Pasal33 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR 11