PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Nomor 20 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATITULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pernerintah Kabupaten adalah Pernerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris D PRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabu paten Tulungagung.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan tekgis penunjang tertentu.
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan se bagai beriku t:
- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A dengan 3 (tiga) Asisten dan 8 (delapan) bagian;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A dengan 4 (empat) bagian;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A dengan 4 (empat) Inspektur Pembantu;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A dengan 5 (lima) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A dengan 5 (lima) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Dinas Perhubungan Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A dengan 6 (enam) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, urusan Pemerintahan bidang Pertanahan, sub urusan Sumber Daya Air (SDA), dan sub urusan drainase;
9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B dengan 3 (tiga) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
11. Dinas Pertanian Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
13. Dinas Perikanan Tipe B dengan 3 (tiga) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
14. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B dengan 3 (tiga) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A dengan 5 (lima) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B dengan 3 (tiga) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A dengan 6 (enam) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
3. 21 . Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A dengan 5 (lima) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum, serta Sub Urusan Kebakaran);
Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Pendapatan Daerah Tipe C dengan 2 (dua) bidang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A dengan 4 (empat) bidang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan;
3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A dengan 4 (empat) bidang melaksanakan fungsi penunJang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A dengan 4 (empat) bidang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Bandung dengan Tipe A;
2. Kecamatan Besuki dengan Tipe A;
3. Kecamatan Boyolangu dengan Tipe A;
4. Kecamatan Campurdarat dengan Tipe A;
5. Kecamatan Gondang dengan Tipe A;
6. Kecamatan Kalidawir dengan Tipe A;
7. Kecamatan Karangrejo dengan Tipe A;
8. Kecamatan Kauman dengan Tipe A;
9. Kecamatan Kedungwaru dengan Tipe A;
10. Kecamatan Ngantru dengan Tipe A;
11. Kecamatan Ngunut dengan Tipe A;
12. Kecamatan Pagerwojo dengan Tipe A;
13. Kecamatan Pakel dengan Tipe A;
14. Kecamatan Pucanglaban dengan Tipe A;
15. Kecamatan Rejotangan dengan Tipe A;
16. Kecamatan Sendang dengan Tipe A;
22. 1 7 . Kecamatan Sumbergempol dengan Tipe A;
18. Kecamatan Tanggunggunung dengan Tipe A;
19. Kecamatan Tulungagung dengan Tipe A.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan unit kerja dibawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus ## BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAK.SANA TEKNIS
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- ( 1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit
- organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BABIV STAF AHLI
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
- ( 1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja staf ahli sebagaimana dimakud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BABV
KEPEGAWAIAN
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru ## BAB VII PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017, kecuali:
- a. ketentuan yang mengatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dinyatakan tetap berlaku sampai dengan peraturan perundang› undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan; dan
- b. ketentuan yang mengatur Rumah Sakit Umum Daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dibentuknya unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Penetapan pejabat yang baru
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 17 Oktober 2016

Penetapan: Diundangkan di Tulungagung pada ta al 24 Oktober 2016 SEKRE !t\. DAERAH ## Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 293 - 20 /2016 -----,
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 20 TAHUN 2016
## TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
## I. UMUM
Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang› Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menjadi momentum untuk melakukan penataan Perangkat Daerah yang efektif serta mampu menyelenggarakan pemerintahan secara efisien.
Mendasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung.
## II. PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
## Huruf a Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan. ## Huruf b Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat daerah. ,,--, ## Huruf e Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. Huruf f Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. Huruf g
PENJELASAN
Pasal 5
Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang› undangan. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.