Unknown Unknown Nomor 28 Tahun 2009 tentang RETRIDUSI PENGG1\NTIANBIAY1\CETAK KARTUTANDAPENDUDUK DANAKT1\CATATANSIPIL DENGl\N RAHMATTUHANYANGMAI-IAES/\ BUPATI TABALONG, - a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud daJam. huruf a, pcrlu membcntuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pcnggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk clan Akta Catatan Sipil; b\_
3. Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pcmbcntukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Dacrah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 1\_
1,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahuri 1974 Nomor Tambahan Lcmbaran Ncgara RepubIik Indonesia Nomor 3019); 2 1
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3209); 3
3. -l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pcrlindungan Anak (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tarnbahan Lembaran Negara RcpubUk Indonesia Nomor 4235); 4
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana tclah diubah bcbcrapa kali, terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PCI'1;1)rlh~)11Kcdlj:l J\fns Uncbmg-Uncl:mg NomOI" 32 Tah un 2004 tcntang Pcmerintahan Ducrn h (Lcmbaran Ncg.ua l\.epubllk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambab an Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan Antara Pcmerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); ,
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 5049); 8
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hu ku m Acara Piclana (Lcrnbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahuri 1983 Nomor 36, Tnmbah an Lcrnbnrnn Ncgnm l~eJlublik Indonesia Nornor 3258), scbagairnann tclah &lt;!iul&gt;:lil &lt;!Cllg:1I1 Pcrnt u run I)C!)lCl'int.nh Nomor 58 Tah un 2010 tcntang Pcru bahan Atas Pcrai.uran Pemcrintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pclaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngclolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor lAO, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tcntang Tata Cara Pcmberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah [Lernbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipiI;
14. Pcraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tcntang Penetapan Kartu Tancla Penduduk Berbasis Nomor Induk Kepencludukan secara Nasional, sebagaimana tclah diu bah dcngnn Pcraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kcperidudukan Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 teritang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentcri DaJ8..l11 Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalarn Ncgeri Nomor 53 Tahu n 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
2
di
17. Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tcntang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemcrintah Kabupaten Dacrah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong N omor 09 Tahun 1991 Scri C Nomor Seri 1); II
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nornor 09 Tahun 2007 ten tang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatcn Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun'2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah Kabupatcn Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelo1aan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
Dengan Pcrsctujuan Bersama
DEVilAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPJ\TEN TABALONG
dan
BUPATI TABALONG
MEMUTUSKAN:
Mcnctapkan PERATURAN DJ\ERAI-I TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN CJ\TATAN
BIAYA CETAK KAl~TU TANDA PENDUDUK DAN AKTA SIPIL.
Pasal 1
- Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirnaksud dengan 1. Daerah adalah Kabu paten Tabalong.
:
2. Pcmcrintah Dacrah adnlah bupati dan pcrangkat dacrah scbagai unsur pcnyclenggara pcmcrintahan dacrah. 2
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Pcjabat ;1(.1&lt;I.10h pcg&lt;lw(li y&lt;lng d ibcr i tUg;-l:'; tcrtcnt.u eli bidang Rctribu si Dacrah scsuai dcngnn Pcrutu ra n Pcru ndangundangan yang bcrlaku. 4
- S. Badan ndalah sckurnpu lnn ()J"(lllg d:ln/n(;1\l rnoda! yang mcru pnknn jcC:;;II.lI:1ll l in ik Y:IIlI'. 1n('l:lklli';:111 IIS:1I1:1 11l;(IIf1un yang tidak rnclaku kan usaha yang mcliputi pcrscroun tcrbatas, perscroan komanditcr, pcrscrcan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dcngan nama dan dalam bcntuk apapun, firma, kongsi, kopcrasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
- politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bcntuk badan lainya tcrrnasuk koritrak invcstasi kolcktif dan bcntuk usaha tetap.
6. Retribusi Dacrah yang selanjutnya discbut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pernbayaran atas jasa atau pember ian izin tertentu yang khusus discdiakan dan/ atau diberikan olch Pemerintah Dacrah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 6
7. Retribusi Jasa Umum adalah Rctribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan olch Pcmcrintah Dacrah untuk tujuan kcpcntingan dan kemanfaatan umurn scrta dapat dinikrnati oleh orang pribadi atau badan. 7
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan pcrundang-undangan Retribusi cliwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, tcrmasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 8
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tcrtcntu yang mcrupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pcrizinan tertcntu dari Pcmerintah Daerah. 9
10. Surat Ketetapan Rctribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketctapan Retribusi yang mcncntukan besarnyajumlah pokok Retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, aelalah surat untuk mclakukan tagihan Rctribusi dany atnu sanksi administrasi berupa bunga darr/ atau denda.
12. Penyidikan tindak pidana eli bidang Retribusi Daerah adalah scrangkaian tiridakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mcncari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 'mcmbuat terang tindak pidana dibidang Retribu si Daerah yang terjadi serta mencmukan tersangkanya.
13. Kas Daerah adalah Kas milik Pernerintah Daerah.
BAB
II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasa12
Dengan nama Retribusi Pcnggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut rctribusi atas pelayanan cctak kartu tanda pcnduduk dan akta catatan sipil yang diselanggarakan oleh Pemerintah Dacrah.
PasalJ
Objek retribusi adalah pelayanan cctak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang terdiri :
- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu kctcrangan bertcmpat tinggal; b
- c. kartu idcntitas kerja;
- d. kartu penduduk scrnentara:
- c. kcrtu irlcrrtitn s pcnxl u d u k mu siman:
- r. kartu keluarga. 1.
- d. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta pcrceraian , akta pengcsahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.
Pasal 4
Subjek Rctribu si adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan cetak kartu tancIa penduduk clan akta catatan sipil dari pemerintah daerah.
B1\B III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasa15
Retribusi ?enggantian Biaya Cctak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BABIV
C/\RA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNJ\1\NJ1\8/\
Pasal 6
Tingkat penggunan jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk clan akta catatan sipil d iukur bcrdasarkan jurnlah dan jenis kartu clan clokumcn catatan sipil yang diterbitkan.
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI
BAB V - PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI
Pasal 7
- (1) Prin sip clan sasaran dalam pcnetapan tarif Rctribusi Penggantian Biaya Cctak Kartu Tanda Penduduk dan Aleta Catatan Sipil ditctapkan dcngan mcmperhatikan biaya pcnycdinan jn sa Y;lng bcrsangku tan, kcrnampuan masyarakat, aspck kcadilan clan cfcktivitas pcngcndalian atas pclayanan terse b1..1 t.
- (2) Rctribusi Pcnggnntian Dir1\_Yrl Cctnk I\()I'Lu Tclnda Pcnduduk chn Aktn Catatan Sipil hnnyn mcrnpcrnitu ngknn biaya rWl1ccl.nknn d:1!1 lWIlf1.l\(ltliltli~1 m:-:illtl.
5
'
BAB V - PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI
Pasal 8
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Ret.ribusi Pcnggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan J\kta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :
0,-
10.'000,-
| Jcnis Objelc Rctribusi | Retribusi (Rp) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 |
| Kartu Tanda Penduduk | |
| I. Warga Negara Indonesia (\VNI)tidak tcrlambat 2. Warga Negara Indonesia (WNI)diatas th | 25.000,- |
| usia 60 J. Warga Negara Indonesia (WNJ)terlambat | 35.000,- |
| 4 Warga Negara Asing (WNA)tidak terlarnbat | 100.000,- |
| 5. Warga Negara Asing (WNA)terlambat | 150.000,- |
| Kartu Keterangan Bcrtcmpat Tinggal 1. Keterangan Pindah : | |
| Kartu identitas penduduk musiman Kartu pendu duk sernentara Kartu identisa kcrja a) WNI b) WNA 2. Keterangan Pindall. Datang a) Pindall. Datang Dalarn Daerah : I) WNI 2) WNA b) Pindah Datang Luar Daerah : I) WNI 2) WNA 3) Kctcrangan Tinggal Semcntara 4) Pcngantar Pindah WNA 5) Kctcrangan Tempat Tinggal WNA 6) Ketcrangan Perubahan Status Kewargancgaraan | 150.000,- 50.000,- 100.000,- 15.000,- 50.000,- 100.000,- 2.000,- 100.000,- 25.000,- 100.000,- |
| 1) WNI 2) WNA c) Pencatatan terlambat (WNI) el) Kutipan kedua dan 1) WNI | 150.000,- 150.000,- |
| 2) WNA b) Pericatatan diluar kantor | 25.000,- 50.000,': |
| Af(T/\ rl';Rcp.RMI\N : a) Pericatatan tidak | |
| tcrlnmbnt 1) WNI | |
| ~. | |
| 2) WNA h) Pcncntatan rcrlatnbat | |
| Aleta Catatan Sipil yang mcliputi : 1. AKTAPERKAWINAN: a) Pcncatatan didalam kantor 1) WNI Kartu Kcluarga a) WNI b) WNA | 7.500,- 100.000,- |
| | 1~)O.OO[).- |
| | 200.000,- |
| 50.000,- | 100.000,- |
| | 100.000,- |
| screrusnya WNA | |
| 150.000,- | |
| 2) | |
| WNA | |
| I) WNJ | |
| 2) | |
G
| | | 75.000,- l) WNI WNA |
|----|------------------------------|-----------------------|
| | 2) | 150.000,- |
| 3. | AKTA PENGESAHANANAK <1.) WNI | 50.000,- |
| | b) | 10.000,- |
| | WNA | |
| 4. | AKTA PENGAKUAN AN.I\K WNI | 35.000,- |
| | a) b) | 150.000,- |
| | WNA | |
| 5. | PENCATATANPERUBAHAN | |
| | a) Perubahan Data 1) WNI | |
| | | 30.000,- 75.000,- |
| | 2) WNA | |
| | b) Perubahan Nama l.) WNI | |
| | | 30.000,- |
| | 2) WNA | 75.000,- |
| | c) Pcmbatalan Aleta WNI | 30.000,- |
| | 1) | |
| | 2) WNA | 75.000,- |
- (2)Tarif retribusi ditinjau kembali paling 'lama 3 (tiga) tahun sekali. 3
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) dilakukan dengan ## BAB VI WILJ\YJ\H PEMUNGUTJ\N
Pasa19
Rctribusi yang terutang dipungut di wilayah claerah.
PENENTUJ\N PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, l\NGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARI\.N
Pasal
10
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Rctribusi dipungut dcngan mengguriakan SKRD atau clokumcn Jain yang dipcrsamaknn.
- (3) Dokumcn lain yang dipcrsamakan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bcrupa karcis, kupon, dan kartu langganan
- (4) Basil pcncrimaan rctribusi scbagairnana dimalcsu d pada ayat (1) diset:orkan secara bruto kc Kas Dacrah.
7
11
- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/Junas.
- (2) Pembayaran rctribusi terutang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pc mbayaran penentuan tempat pcmbayaran, angsuran dan pcnentuan pernbayaran retribusi diatur dengan pcraturan bupati.
,
Pasal
12
Dalarn hal wajib retribusi tertcntu tidak mcmbayar tepat pacla waktunya atau kurang membayar, dikcnakan sanksi administratif bcrupa bunga scbcsnr 2 0;;) (dun per sen) sctiap bulan dari retribusi yang tcrutang yang tidak atau kurang dibayar clan ditagih dengan mcnggunakan STRD.
BABIX PENAGIHAN
Pasal
13
- (1) Penagihan retribu si terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan mcnggunakan STRD.
,
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) didahului dcngan surat teguran.
- (3) Pcngeluaran surat tegurarr/peringatan/ surat lain yang sejcnis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari scjak tanggal jatuh tempo pembayaran. 7
3. (4)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sctelah tanggal surat tcguranjperingatanj surat lain y&lt;lng scjen is, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang teru tang.
- (5) Surat teguranjperingatanj surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Pcjabat yang ditunjuk.
5. (6)Ketentuan lebih lanju t mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran j peringatan/ surat lain yang sejenis diatur clengan peraturan bupati.
BABX KEDALUW ARSA
Pasal ]4
- (1) Hak untuk rnclakukan penagihan rctribusi menjacli kedaluwarsa setclah melampui jangka waktu 3 (tigc) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecu ali jika wajib retribu si rnelakukan tindak pidana di bidang retribu si.
8
,J
- (2) Kcdaluwarsa pcnagihan rctribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrtangguh apabila : a. diterbitkan surat tcguran, atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribu si baik
2. langsung mau pun tidak langsu ng. b
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran terse but.
- (4) Pengakuan utang retribu si secara langsurig sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mcrnpunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemcrintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2/ huruf b dapat diketahui dari pengajuan pcrmohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
Pasal
15
- (1) Piutang retribusi y8J1gtidak mungkin ditagih lagi karcna hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat clihapu sk8J1.
- (2) Bupati rncnetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksucl pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pcnghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwar sa diatur dengan peraturan bupati.
Pasal
16
- (1) Instansi yang mclaksanakan pemungu tan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pcncapaian kinerja tertcntu.
- (2) Pembcrian insentif sebagairnana dimaksud pacta ayat ditetapkan melalui Anggaran Pcndapatan clan Bclanja Daerah.
(1)
- (3)Ketentuan 1ebih lanjut mengenai tata cara pcmberian dan pemanfaatan inscntif sebagaimana dirnaksud pac1a ayat (1) diatur sesuai pcraturan perundang-undangan.
IJl\nXII
1&gt;1':NYII)II\I\N
- (I) I'c.llllllli I'CF,11Wld Nq!,cll :lipil Inlr'II111 dlllllF,IUlllf,tll\ Pcmcriu i.u]: I):H:ruh dll&gt;eri WCWCllilllg khuxtt x Ncl)ugld penyidik untuk melakukan pcnyiclikan tinclak pidana dibidang retribusi daerah, sebagairnana dimaksud dal8JTI Undang-Undang Hukurn Acara Pic1ana.
v/
- (2) Wcwcnang Pcnyicl ik scbngnimrm» cI irna ksurl pmln ayat (I) adalah :
- a. mencrima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kcterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana eli bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan terse but mcnjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencan dan mengumpulkan keter~ mengenai orang atau badan tentang kebcnaran yang dilakukan schubungan dcngan tindak pidana retribusi claerah;
- c. meminta kcterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan clengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. mcmeriksa buku-buku, catatan catatan atau clokumen-clokumen lain berkeriaan dengan tinclak pidana dibidang rctribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhac1ap bahan bukti tcrscbut; e
- f. meminta bantuan tenaga ahli clalam rangka pelaksanaan tugas penyiclikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; f.
- g. menyuruh berhenti dan Zatau mclarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat perneriksaan sedang berlangsung dan merneriksa identitas orang, benda dany atau clokumcn yang dibawa; g
- h. l1l.emotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan' cliperiksa sebagai tersangka atau saksi; 1.
- J. menghentikan penyidikan; J
- k. melakukan tindakan Jain yang perlu untuk kelancaran pcnyidikan tindak pidana di biclang retribusi daerah scsuai clengan ketcntuan pcraturan Pcrunclangundangan.
- (3) Penyidik scbagaimana c1imaksucl pada ayat (1) memberitahukan dimulainya pcnyidikan dan rneriyarnpaikan hasil penyidikannya kepacla penuntut umum melalui Pcnyidik Pejabat Polisi Ncgara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang c1iatur dalam Undang-Undang Hukum ./\cara Pidana.
Pasal
18
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kcwajibannya sehingga merugikan keuangan daerah cliancam pidana. ku runrran palinr; lama 3 (tig&lt;l) bulan at au piclana denda paling banyak 3 [tiga) knll jurnlah rct ribu si tcru tang yung' tidak atau kurang dibayar. 3
- (2) Tiridak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalab pelanggaran.
10
?-(JJ..
- (3J Dcnda scbagairnana dimaksud pada ayat (lJ merupakan pcnerimaan negara.
Pasal
19
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayan an Pcndaftaran Penduduk Dan Pcncatatan Sipil (Lernbaran Daerah Kabupatcn TabaJong Tahuri 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06), dicabut clan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 110
KETENTUJ\N UMUM
- Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirnaksud dengan 1. Daerah adalah Kabu paten Tabalong.
:
2. Pcmcrintah Dacrah adnlah bupati dan pcrangkat dacrah scbagai unsur pcnyclenggara pcmcrintahan dacrah. 2
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Pcjabat ;1(.1&lt;I.10h pcg&lt;lw(li y&lt;lng d ibcr i tUg;-l:'; tcrtcnt.u eli bidang Rctribu si Dacrah scsuai dcngnn Pcrutu ra n Pcru ndangundangan yang bcrlaku. 4
- S. Badan ndalah sckurnpu lnn ()J"(lllg d:ln/n(;1\l rnoda! yang mcru pnknn jcC:;;II.lI:1ll l in ik Y:IIlI'. 1n('l:lklli';:111 IIS:1I1:1 11l;(IIf1un yang tidak rnclaku kan usaha yang mcliputi pcrscroun tcrbatas, perscroan komanditcr, pcrscrcan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dcngan nama dan dalam bcntuk apapun, firma, kongsi, kopcrasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
- politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bcntuk badan lainya tcrrnasuk koritrak invcstasi kolcktif dan bcntuk usaha tetap.
6. Retribusi Dacrah yang selanjutnya discbut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pernbayaran atas jasa atau pember ian izin tertentu yang khusus discdiakan dan/ atau diberikan olch Pemerintah Dacrah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 6
7. Retribusi Jasa Umum adalah Rctribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan olch Pcmcrintah Dacrah untuk tujuan kcpcntingan dan kemanfaatan umurn scrta dapat dinikrnati oleh orang pribadi atau badan. 7
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan pcrundang-undangan Retribusi cliwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, tcrmasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 8
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tcrtcntu yang mcrupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pcrizinan tertcntu dari Pcmerintah Daerah. 9
10. Surat Ketetapan Rctribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketctapan Retribusi yang mcncntukan besarnyajumlah pokok Retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, aelalah surat untuk mclakukan tagihan Rctribusi dany atnu sanksi administrasi berupa bunga darr/ atau denda.
12. Penyidikan tindak pidana eli bidang Retribusi Daerah adalah scrangkaian tiridakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mcncari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 'mcmbuat terang tindak pidana dibidang Retribu si Daerah yang terjadi serta mencmukan tersangkanya.
13. Kas Daerah adalah Kas milik Pernerintah Daerah.
BAB
II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasa12
Dengan nama Retribusi Pcnggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut rctribusi atas pelayanan cctak kartu tanda pcnduduk dan akta catatan sipil yang diselanggarakan oleh Pemerintah Dacrah.
PasalJ
Objek retribusi adalah pelayanan cctak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang terdiri :
- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu kctcrangan bertcmpat tinggal; b
- c. kartu idcntitas kerja;
- d. kartu penduduk scrnentara:
- c. kcrtu irlcrrtitn s pcnxl u d u k mu siman:
- r. kartu keluarga. 1.
- d. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta pcrceraian , akta pengcsahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.
Pasal4
Subjek Rctribu si adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan cetak kartu tancIa penduduk clan akta catatan sipil dari pemerintah daerah.
B1\B III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasa15
Retribusi ?enggantian Biaya Cctak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BABIV
C/\RA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNJ\1\NJ1\8/\
Pasal6
Tingkat penggunan jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk clan akta catatan sipil d iukur bcrdasarkan jurnlah dan jenis kartu clan clokumcn catatan sipil yang diterbitkan.
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI
- (1) Prin sip clan sasaran dalam pcnetapan tarif Rctribusi Penggantian Biaya Cctak Kartu Tanda Penduduk dan Aleta Catatan Sipil ditctapkan dcngan mcmperhatikan biaya pcnycdinan jn sa Y;lng bcrsangku tan, kcrnampuan masyarakat, aspck kcadilan clan cfcktivitas pcngcndalian atas pclayanan terse b1..1 t.
- (2) Rctribusi Pcnggnntian Dir1\_Yrl Cctnk I\()I'Lu Tclnda Pcnduduk chn Aktn Catatan Sipil hnnyn mcrnpcrnitu ngknn biaya rWl1ccl.nknn d:1!1 lWIlf1.l\(ltliltli~1 m:-:illtl.
5
'
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Ret.ribusi Pcnggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan J\kta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :
0,-
10.'000,-
| Jcnis Objelc Rctribusi | Retribusi (Rp) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 |
| Kartu Tanda Penduduk | |
| I. Warga Negara Indonesia (\VNI)tidak tcrlambat 2. Warga Negara Indonesia (WNI)diatas th | 25.000,- |
| usia 60 J. Warga Negara Indonesia (WNJ)terlambat | 35.000,- |
| 4 Warga Negara Asing (WNA)tidak terlarnbat | 100.000,- |
| 5. Warga Negara Asing (WNA)terlambat | 150.000,- |
| Kartu Keterangan Bcrtcmpat Tinggal 1. Keterangan Pindah : | |
| Kartu identitas penduduk musiman Kartu pendu duk sernentara Kartu identisa kcrja a) WNI b) WNA 2. Keterangan Pindall. Datang a) Pindall. Datang Dalarn Daerah : I) WNI 2) WNA b) Pindah Datang Luar Daerah : I) WNI 2) WNA 3) Kctcrangan Tinggal Semcntara 4) Pcngantar Pindah WNA 5) Kctcrangan Tempat Tinggal WNA 6) Ketcrangan Perubahan Status Kewargancgaraan | 150.000,- 50.000,- 100.000,- 15.000,- 50.000,- 100.000,- 2.000,- 100.000,- 25.000,- 100.000,- |
| 1) WNI 2) WNA c) Pencatatan terlambat (WNI) el) Kutipan kedua dan 1) WNI | 150.000,- 150.000,- |
| 2) WNA b) Pericatatan diluar kantor | 25.000,- 50.000,': |
| Af(T/\ rl';Rcp.RMI\N : a) Pericatatan tidak | |
| tcrlnmbnt 1) WNI | |
| ~. | |
| 2) WNA h) Pcncntatan rcrlatnbat | |
| Aleta Catatan Sipil yang mcliputi : 1. AKTAPERKAWINAN: a) Pcncatatan didalam kantor 1) WNI Kartu Kcluarga a) WNI b) WNA | 7.500,- 100.000,- |
| | 1~)O.OO[).- |
| | 200.000,- |
| 50.000,- | 100.000,- |
| | 100.000,- |
| screrusnya WNA | |
| 150.000,- | |
| 2) | |
| WNA | |
| I) WNJ | |
| 2) | |
G
| | | 75.000,- l) WNI WNA |
|----|------------------------------|-----------------------|
| | 2) | 150.000,- |
| 3. | AKTA PENGESAHANANAK <1.) WNI | 50.000,- |
| | b) | 10.000,- |
| | WNA | |
| 4. | AKTA PENGAKUAN AN.I\K WNI | 35.000,- |
| | a) b) | 150.000,- |
| | WNA | |
| 5. | PENCATATANPERUBAHAN | |
| | a) Perubahan Data 1) WNI | |
| | | 30.000,- 75.000,- |
| | 2) WNA | |
| | b) Perubahan Nama l.) WNI | |
| | | 30.000,- |
| | 2) WNA | 75.000,- |
| | c) Pcmbatalan Aleta WNI | 30.000,- |
| | 1) | |
| | 2) WNA | 75.000,- |
- (2)Tarif retribusi ditinjau kembali paling 'lama 3 (tiga) tahun sekali. 3
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) dilakukan dengan ## BAB VI WILJ\YJ\H PEMUNGUTJ\N
Pasa19
Rctribusi yang terutang dipungut di wilayah claerah.
PENENTUJ\N PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, l\NGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARI\.N
Pasal
10
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Rctribusi dipungut dcngan mengguriakan SKRD atau clokumcn Jain yang dipcrsamaknn.
- (3) Dokumcn lain yang dipcrsamakan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bcrupa karcis, kupon, dan kartu langganan
- (4) Basil pcncrimaan rctribusi scbagairnana dimalcsu d pada ayat (1) diset:orkan secara bruto kc Kas Dacrah.
7
11
- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/Junas.
- (2) Pembayaran rctribusi terutang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pc mbayaran penentuan tempat pcmbayaran, angsuran dan pcnentuan pernbayaran retribusi diatur dengan pcraturan bupati.
,
Pasal
12
Dalarn hal wajib retribusi tertcntu tidak mcmbayar tepat pacla waktunya atau kurang membayar, dikcnakan sanksi administratif bcrupa bunga scbcsnr 2 0;;) (dun per sen) sctiap bulan dari retribusi yang tcrutang yang tidak atau kurang dibayar clan ditagih dengan mcnggunakan STRD.
BABIX PENAGIHAN
Pasal
13
- (1) Penagihan retribu si terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan mcnggunakan STRD.
,
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) didahului dcngan surat teguran.
- (3) Pcngeluaran surat tegurarr/peringatan/ surat lain yang sejcnis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari scjak tanggal jatuh tempo pembayaran. 7
3. (4)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sctelah tanggal surat tcguranjperingatanj surat lain y&lt;lng scjen is, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang teru tang.
- (5) Surat teguranjperingatanj surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Pcjabat yang ditunjuk.
5. (6)Ketentuan lebih lanju t mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran j peringatan/ surat lain yang sejenis diatur clengan peraturan bupati.
BABX KEDALUW ARSA
Pasal ]4
- (1) Hak untuk rnclakukan penagihan rctribusi menjacli kedaluwarsa setclah melampui jangka waktu 3 (tigc) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecu ali jika wajib retribu si rnelakukan tindak pidana di bidang retribu si.
8
,J
- (2) Kcdaluwarsa pcnagihan rctribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrtangguh apabila : a. diterbitkan surat tcguran, atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribu si baik
2. langsung mau pun tidak langsu ng. b
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran terse but.
- (4) Pengakuan utang retribu si secara langsurig sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mcrnpunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemcrintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2/ huruf b dapat diketahui dari pengajuan pcrmohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
Pasal
15
- (1) Piutang retribusi y8J1gtidak mungkin ditagih lagi karcna hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat clihapu sk8J1.
- (2) Bupati rncnetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksucl pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pcnghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwar sa diatur dengan peraturan bupati.
Pasal
16
- (1) Instansi yang mclaksanakan pemungu tan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pcncapaian kinerja tertcntu.
- (2) Pembcrian insentif sebagairnana dimaksud pacta ayat ditetapkan melalui Anggaran Pcndapatan clan Bclanja Daerah.
(1)
- (3)Ketentuan 1ebih lanjut mengenai tata cara pcmberian dan pemanfaatan inscntif sebagaimana dirnaksud pac1a ayat (1) diatur sesuai pcraturan perundang-undangan.
IJl\nXII
1&gt;1':NYII)II\I\N
- (I) I'c.llllllli I'CF,11Wld Nq!,cll :lipil Inlr'II111 dlllllF,IUlllf,tll\ Pcmcriu i.u]: I):H:ruh dll&gt;eri WCWCllilllg khuxtt x Ncl)ugld penyidik untuk melakukan pcnyiclikan tinclak pidana dibidang retribusi daerah, sebagairnana dimaksud dal8JTI Undang-Undang Hukurn Acara Pic1ana.
v/
- (2) Wcwcnang Pcnyicl ik scbngnimrm» cI irna ksurl pmln ayat (I) adalah :
- a. mencrima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kcterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana eli bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan terse but mcnjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencan dan mengumpulkan keter~ mengenai orang atau badan tentang kebcnaran yang dilakukan schubungan dcngan tindak pidana retribusi claerah;
- c. meminta kcterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan clengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. mcmeriksa buku-buku, catatan catatan atau clokumen-clokumen lain berkeriaan dengan tinclak pidana dibidang rctribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhac1ap bahan bukti tcrscbut; e
- f. meminta bantuan tenaga ahli clalam rangka pelaksanaan tugas penyiclikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; f.
- g. menyuruh berhenti dan Zatau mclarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat perneriksaan sedang berlangsung dan merneriksa identitas orang, benda dany atau clokumcn yang dibawa; g
- h. l1l.emotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan' cliperiksa sebagai tersangka atau saksi; 1.
- J. menghentikan penyidikan; J
- k. melakukan tindakan Jain yang perlu untuk kelancaran pcnyidikan tindak pidana di biclang retribusi daerah scsuai clengan ketcntuan pcraturan Pcrunclangundangan.
- (3) Penyidik scbagaimana c1imaksucl pada ayat (1) memberitahukan dimulainya pcnyidikan dan rneriyarnpaikan hasil penyidikannya kepacla penuntut umum melalui Pcnyidik Pejabat Polisi Ncgara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang c1iatur dalam Undang-Undang Hukum ./\cara Pidana.
Pasal
18
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kcwajibannya sehingga merugikan keuangan daerah cliancam pidana. ku runrran palinr; lama 3 (tig&lt;l) bulan at au piclana denda paling banyak 3 [tiga) knll jurnlah rct ribu si tcru tang yung' tidak atau kurang dibayar. 3
- (2) Tiridak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalab pelanggaran.
10
?-(JJ..
- (3J Dcnda scbagairnana dimaksud pada ayat (lJ merupakan pcnerimaan negara.
Pasal
19
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayan an Pcndaftaran Penduduk Dan Pcncatatan Sipil (Lernbaran Daerah Kabupatcn TabaJong Tahuri 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06), dicabut clan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. Jx , RA.CHM/\NR/\MSYI

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pacla tanggal2 /(gus t us

Penandatangan: BUPATIABALONG,

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal 2 J\g us t. us 201 2 2 SEKRETl'l}-:(JSDAERAH KABUPATEN TABALONG, \_\_\_\_ \_\_\_\_J\_\_\_ H. ABDEL FADILLAH - ----.----~------- 20-12 .1\.. I 1