Unknown Unknown Nomor 14 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR (berlaku 11 April 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai politik dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan keuangan Kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan keuangan Kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan keuangan Partai politik;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan keuangan kepada Partai politik (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 2);
Menetapkan :
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 29/KPTS/KPU-Kab.033.4334/V/2015, tentang Pengesahan Surat Suara Sah dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 pada setiap daerah pemilihan;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
6. Partai politik adalah Partai politik Peserta Pemilu yang lingkup kerjanya berada dan berkepandudukan di Kabupaten Polewali Mandar.
7. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proposional kepada Partai politik yang peghitungannya ## BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Setiap partai politik diberikan Bantuan keuangan dari APBD yang penghitungannya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan setiap tahun sebagai dana penunjang pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai politik.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik dihitung ## BAB III
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Nilai bantuan persuara untuk setiap Partai politik adalah sebesar Rp. 3.962,63,yang dibulatkan menjadi Rp. 3.960,(Tiga ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (2) Besarnya nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Jumlah bantuan keuangan setiap tahun kepada Partai politik adalah Rp. 880.517.880,- (Delapan Ratus Delapan Puluh juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)
- (2) Besarnya jumlah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung ## BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Pengurus partai politik tingkat kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai politik dengan melampirkan :
- a. surat Keputusan DPP Partai politik atau sebutan lainnya yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai politik, yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal DPP Partai politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masingmasing partai politik;
- b. foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- c. surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai politik hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekertaris KPU;
- d. nomor rekening kas umum Partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten tahun anggaran yang telah diperiksa oleh BPK; dan
- g. surat pernyataan ketua Partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai politik.
- (4)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai politik yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).

## Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati.
- (2) Pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan dilakukan secara bertahap atau persemester dengan cara transfer ke rekening kas umum Partai politik
- (3) Setelah menerima penyaluran bantuan, Ketua atau sebutan lain DPC Partai politik wajib menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan tembusan kepada SKPD terkait.

## Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) hanya dapat dilaksanakan setelah kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai politik selesai diteliti dan diperiksa oleh Tim Verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (2) Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan administrasi permohonan Bantuan keuangan Partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## BAB V

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 10

- (1) Setiap Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Setiap Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan, dan pengeluaran bantuan keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Bupati melalui SKPD terkait setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan keuangan Kepada Partai politik Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 11 April 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 12 April 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


## Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP

: 19670727 199403 1 017

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali pada tanggal 12 April 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,


## ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 14.