PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 22 Tahun 2016 tentang PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;
1. Undang-Undang Nomor 2 7 Tahun 1 9 5 9 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten
Kapuas Hulu;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati Adalah Bupati Kapuas Hulu
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum harus mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat BAB II JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pemilihan Kepala Desa serentak meliputi :
- a. pemilihan Kepala Desa satu kali;
- b. pemilihan Kepala Desa bergelombang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan hanya satu kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa dalam wilayah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan hanya satu kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa dalam wilayah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
- b. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
Bagian Kesatu
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 5
- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditembuskan kepada Bupati melalui Camat.
Bagian Kedua
Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 6
- (1) Bupati menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Desa dan BPD.
Bagian Ketiga Pembentukan Panitia Pemilihan
- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan/atau setelah pemberitahuan jadwal pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Anggota Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan susunan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan 8 (delapan) anggota.
- (5) Dalam hal pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Panitia Pemilihan dapat mengangkat petugas sebagai penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara dengan susunan penugasan keanggotaan:
- a. Ketua Panitia Pemilihan sebagai anggota Kesatu;
- b. Sekretaris Panitia Pemilihan sebagai anggota Kedua;
- c. Bendahara Panitia Pemilihan sebagai anggota Ketiga; dan
- d. Anggota Panitia Pemilihan sebagai anggota keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh dan kesebelas.
Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan fungsi :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi administrasi bakal calon kepada instansi terkait;
- f. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- j. menyediakan peralatan, perlengkapan, administrasi, surat suara, dan tempat pemungutan suara;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. membuat Berita Acara pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, dan saksi-saksi yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa;
- n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- o. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD;
- p. menerima, dan memproses pengaduan masalah dan/atau laporan
permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa dengan
- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesainya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan kepada Kepala Desa dan ditembuskan kepada BPD paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengambilan sumpah janji Kepala Desa Terpilih.
Bagian Keempat
Jadwal Kegiatan, Rencana Biaya, dan Petugas Pendataan Pemilih
Paragraf 1 Jadwal Kegiatan
- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Camat untuk diteliti dan dievaluasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
- (3) Jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi kegiatan :
- a. penyusunan rencana kerja pemilihan, rencana biaya pemilihan, dan inventarisasi petugas pendaftaran pemilih;
- b. penetapan jadwal pemilihan, biaya pemilihan, dan petugas pendaftaran pemilih setelah dikonsultasikan kepada BPD dan Camat;
- c. usulan kebutuhan anggaran biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
- d. pendaftaran pemilih (penyusunan DPS, pemilih tambahan, dan DPT);
- e. pengumuman pemilihan Kepala Desa;
- f. penjaringan dan pendaftaran bakal calon tahap ke-1;
- g. penyampaian daftar bakal calon kepada Bupati melalui Camat;
- h. penerimaan pendaftaran bakal calon tahap ke-2 yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi bakal calon;
- i. pelaksanaan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemelihan;
- j. penetapan dan pengumuman calon yang telah memenuhi persyaratan setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pengawas Pemilihan;
- k. penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap setelah dievaluasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan;
- l. pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kampanye;
- m. pengaturan dan pengawasan masa tenang;
- n. penyediaan surat suara, surat undangan, dan administrasi pendukung dalam pemungutan dan penghitungan suara;
- o. penetapan waktu dan tempat pemungutan dan penghitungan suara;
- p. persiapan kebutuhan sarana, prasarana dan pendukung lainnya dalam pemungutan dan penghitungan suara;
- q. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- r. penetapan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;
- s. penyampaian laporan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara kepada BPD;
- t. penerimaan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dan/atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa;
- u. fasilitasi pelantikan Kepala Desa terpilih;
- v. pelaporan seluruh tahapan dan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dan Bupati; dan
- w. pembubaran Panitia Pemilihan.
Paragraf 2
Rencana Biaya
- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan APBD Kabupaten Kapuas Hulu serta dapat juga dari APB Desa.
- (2) Dalam rangka efisiensi anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan biaya maksimal Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penentuan anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilakukan dalam rapat Panitia Pemilihan untuk kemudian diteliti dan dievaluasi oleh Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengajukan kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa mengajukan usul persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari dengan berpedoman pada petunjuk yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
Apabila biaya pemilihan Kepala Desa yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten tidak dapat menampung semua pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka desa dapat menganggarkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon Kepala Desa dan/atau pihak ketiga lainnya.
- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa disalurkan kepada Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dialokasikan antara lain untuk:
- a. biaya honorarium Panitia Pemilihan;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja honorarium jasa tenaga keamanan; dan/atau
- d. belanja lainnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Kepala Desa dan ditembuskan kepada BPD.
Paragraf 3 Petugas Pendataan Pemilih
Panitia Pemilihan menetapkan petugas pendataan pemilih, untuk menyusun DPS, DPTb dan DPT.
TAHAPAN PENCALONAN
Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dimulainya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. jadwal pemilihan Kepala Desa;
- b. waktu dan tempat pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- c. persyaratan bakal calon dan/atau calon Kepala Desa; dan
- d. persyaratan pemilih.
- (3) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
- b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
Bagian Kesatu Persyaratan Calon Kepala Desa
- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa yang wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Dokumen administrasi persyaratan Calon Kepala Desa yaitu :
- a. fotokopi kartu keluarga yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang menangani bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, serta memperlihatkan Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar asli;
- e. fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir, dan memperlihatkan akta kelahiran atau surat kenal lahir asli;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga desa setempat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
- i. surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat atas nama Bupati di atas kertas bermaterai cukup;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- k. surat keterangan catatan Kepolisan (SKCK) dari Kepolisian Resort Kapuas Hulu;
- p. mengisi daftar riwayat hidup lengkap diatas kertas bermaterai cukup;
- q. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- r. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 3 (tiga) lembar;
- s. membuat dan menandatangani Pakta Integritas diatas kertas yang bermaterai cukup;
- t. fotokopi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, bagi calon Kepala Desa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa;
- u. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, bagi calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil; dan
- v. surat izin cuti dari Camat, bagi calon dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Apabila dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tidak disusun, maka calon dari Kepala Desa atau mantan Kepala Desa wajib melampirkan dokumen fotokopi Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
- (1) Apabila syarat Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi oleh calon Kepala Desa karena alasan hilang, maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat
Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Apabila sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar wajib dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Apabila Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar hilang dan sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Instansi/Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan atau Kementerian Agama.
Bagian Kedua Penjaringan dan Pendaftaran Tahapan ke - 1 Bakal Calon Kepala Desa
- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan pendaftaran tahap ke-1.
- (2) Penjaringan dan pendaftaran tahap ke-1 dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah pengumuman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan mencatat dan meregister setiap peserta yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
Pendaftaran Tahapan Ke-2
Bakal Calon Kepala Desa
- (1) Pendaftaran tahap ke-2 dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari setelah panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan pembukaan pendaftaran;
- (2) Dalam jangka waktu pendaftaran tahap ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon Kepala Desa wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan Kepala Desa melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.
Bagian Ketiga
Penelitian Kelengkapan dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi
- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa beserta lampirannya dalam jangka waktu 5 (lima ) hari sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Dalam hal keabsahan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa dipersoalkan oleh salah satu calon Kepala Desa, jawaban hasil dari
klarifikasi instansi yang berwenang dijadikan dasar penentuan keabsahan.
- (3) Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan calon Kepala Desa, dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, semua bakal calon Kepala Desa dan diketahui oleh Ketua BPD.
- (4) Berita acara hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
Paragraf 1 Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa
- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan mengajukan permohonan seleksi tambahan calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melalui Camat.
- (2) Seleksi tambahan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kabupaten, yang meliputi:
- a. ujian saringan bakal calon Kepala Desa; dan
- b. uji kepatutan dan kepantasan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Ujian saringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan bobot nilai 50% (lima puluh persen) dilakukan melalui tes tertulis.
- (4) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi materi :
- a. kecakapan menetapkan formulasi dan alternatif pemecahan masalah serta pengambilan keputusan; dan
- b. pengetahuan umum dan pengetahuan dasar pemerintahan Desa.
- (5) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan penentuan bakal calon yang diambil dari ranking 1 sampai dengan ranking 5
- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi dan lolos penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Terhadap Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengundian nomor urut dan warna bendera secara terbuka melalui rapat yang dihadiri oleh calon Kepala Desa, BPD dan Panitia Pengawas Pemilihan.
- (3) Hasil pengundian nomor urut dan warna bendera masing-masing calon ditetapkan dan dibuat dalam berita acara penetapan calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
Paragraf 3 Penyelesaian Permasalahan Administratif
- (1) Apabila terdapat permasalahan administratif dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan di Desa setempat dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan kepada Panitia Pengawas Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya permasalahan.
- (2) Permasalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. daftar pemilih; dan/atau
- b. persyaratan calon Kepala Desa.
- (3) Setiap pengaduan masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan wajib dilengkapi dengan :
- a. identitas yang mengadukan dengan menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang sah; dan
- b. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan membuat laporan dan sebelumnya mengkonsultasikannya kepada Camat selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan diterima.
- (5) Camat memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Desa di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (6) Hasil rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan bahan oleh Panitia Pemilihan dalam memberikan jawaban dan/atau keputusan.
- (7) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan.
- (8) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan mengikat.
- (9) Apabila pengaduan dan/atau permasalahan pemilihan Kepala Desa yang terjadi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana maka diselesaikan
- (1) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat Desa dalam jangka waktu 4 (empat) hari melalui :
- a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (2) Pengumuman calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nomor urut calon Kepala Desa;
- b. nama calon Kepala Desa;dan
- c. gambar foto calon Kepala Desa yang berpakaian sopan dan rapi serta tidak menggunakan pakaian dan/atau lambang identitas organisasi/instansi/partai politik apapun.
Persyaratan Calon Pemilih
Bagian Keempat Pasal 27
- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa yang terdaftar dalam DPT pemilihan Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan:
- a. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa;
- b. pada saat hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa, sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya
- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa yang terdaftar dalam DPT pemilihan Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Untuk mendapatkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melalui petugas pendataan pemilih melaksanakan pendaftaran pemilih paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas pendataan dibantu oleh ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (4) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui tahapan:
- a. penyediaan daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Desa, digunakan sebagai dasar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa;
- b. pemutakhiran Daftar Pemilih;
- c. penyusunan DPS;
- d. penyusunan DPTb; dan
- e. penyusunan DPT.
Paragraf 2 Pemutakhiran Daftar Pemilih
- (1) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran data daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengidentifikasi :
- a. Pemilih yang memenuhi syarat usia yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
- b. Pemilih belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. Pemilih yang perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas atau sebaliknya,
- d. Pemilih yang telah meninggal dunia;
- e. Perbaikan penulisan identitas pemilih;
- f. Pemilih yang berpindah domisili ke Desa lain;
- g. Pemilih yang belum terdaftar; atau
- h. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
Dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Panitia Pemilihan dapat meminta keterangan dan/atau berkonsultasi dengan instansi yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
Paragraf 3 Daftar Pemilih Sementara
- (1) DPS yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diumumkan oleh Panitia Pemilihan melalui :
- a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
- b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (2) Jangkauan waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya DPS.
- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan atau ketua Rumah Tangga dan/atau Rukun Warga.
- (2) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga perbaikan terhadap:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
- c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
- d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
Paragraf 4
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
- (1) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dicatat dalam DPTb yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengumuman DPS.
- (2) Apabila terdapat pemilih yang tidak tercantum dalam DPS, nama Pemilih tersebut dimasukan dalam DPTb.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan DPTb.
- (1) DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan melalui :
- a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
- b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat
5. (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkannya DPTb.
Paragraf 5 Daftar Pemilih Tetap
- (1) DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb, disusun menjadi DPT.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pengawas Pemilihan untuk diteliti dan dievaluasi.
- (3) DPT yang sudah diteliti dan dievaluasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang diketahui oleh para calon Kepala Desa, ketua BPD dan Camat selaku ketua Tim Pembina.
- (4) Penetapan DPT dilaksanakan setelah penetapan calon Kepala Desa.
- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan melalui :
- a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
- b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya DPT.
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan membuat salinan DPT untuk TPS.
Rekapitulasi jumlah DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan 'meninggal dunia'.
Paragraf 6
Pengadaan Bahan, Jumlah, Bentuk Ukuran dan Warna Surat Suara dan Pendukung lainnya
- (1) Pengadaan surat suara, administrasi/format pendukung lainnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (2) Selama proses pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
menjaga kerahasian, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (3) Spesifikasi surat suara dibuat dengan ketentuan :
- a. Jenis kertas
- HVS non security 80 gram
- b. Bentuk
- Memanjang, horizontal, kecuali surat suara :
1. yang memuat minimal calon 2 (dua) calon; dan
2. bentuk memanjang, vertikal.
- c. Foto Calon Kepala Desa :
Berwarna dengan latar belakang warna merah.
- d. Warna Kertas
- Putih
- e. Cetak
- Satu muka dengan hasil cetak berkualitas baik
- (4) Surat suara berbentuk segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan.
- (5) Foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang menggunakan tanda gambar/pakaian identitas organisasi/instansi dan partai politik apapun.
Bagian Keenam Pelaksanaan Kampanye
Paragraf 1
Pemantapan Program Kerja Calon Kepala Desa
- (1) Sebelum pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa, wajib membuat program kegiatan yang disampaikan kepada Pengawas Panitia Pemilihan Kecamatan guna pemantapan program kerja calon Kepala Desa di tingkat Kecamatan.
- (2) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum acara pemantapan program kerja, calon Kepala Desa menyampaikan program kerja calon Kepala Desa untuk dievaluasi oleh Tim Pembina.
- (3) Tata cara pemantapan program kerja calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :
- a. pembukaan;
- b. arahan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan;
- c. pemantapan dan evaluasi program kerja calon Kepala Desa;dan
- d. penutupan.
Paragraf 2
Visi, Misi dan Program Calon Kepala Desa
- (1) Kampanye dilakukan oleh calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye calon kepala Desa.
- (2) Dalam kampanye disampaikan visi, misi, program dan kegiatan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
- a. visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kehidupan masyarakat Desa yang hendak diwujudkan;
- b. misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai atau mewujudkan visi; dan
- c. program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/teknik dan operasional untuk melaksanakan kebijakan.
- (3) Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan melalui media pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye dan/atau alat peraga kampanye.
- (4) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang :
- a. menggunakan tanda gambar organisasi/instansi dan partai politik apapun; dan/atau
- b. menggunakan foto calon Kepala Desa dengan pakaian/lambang/almamater/atribut atau sejenisnya yang mencerminkan/melambangkan identitas instansi pemerintah/lembaga penyelenggara Negara dan pemerintahan/penyelenggara pemerintahan Desa/BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa/partai politik/organisasi masyarakat/sosial/profesi/lembaga pendidikan dan institusi lainnya.
Panitia Pemilihan Desa bersama para Calon Kepala Desa membuat kesepakatan bersama tentang pelaksanaan kampanye.
Paragraf 3
Kriteria, Prinsip, Bentuk, Materi, Larangan dan Sanksi Kampanye
Kriteria kegiatan kampanye harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
- a. dilakukan oleh calon Kepala Desa/tim kampanye;
- b. terdapat unsur meyakinkan pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi dan program secara tertulis atau lisan;
- c. terdapat alat peraga atau atribut calon Kepala Desa; dan
- d. dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye.
Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.
Kampanye dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebarluasan melalui media cetak dan media elektronik;
- d. penyiaran melalui radio atau televisi;
- e. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
- f. pemasangan alat peraga kampanye;
- g. rapat umum; dan
- h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Materi kampanye wajib :
- a. menjungjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
- d. menjalin komunikasi yang sehat antara calon Kepala Desa;
- e. disampaikan dengan sopan, tertib, mendidik, bijak, beradab, dan tidak provokatif;
- f. menyampaikan visi, misi dan program kerja calon Kepala Desa; dan
- g. bersifat positif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Dalam pelaksanaan kampanye dilarang :
- a. menghina sesorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa lain;
- b. menggangu ketertiban umum;
- c. menghasut dan mengadu-domba perorangan atau masyarakat;
- d. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok masyarakat atau calon Kepala Desa;
- e. merusak/menghilangkan alat peraga calon Kepala Desa yang lain;
- f. menggunakan fasilitas pemerintah Desa/pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- g. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih;
- h. menyampaikan materi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti pembebasan pajak, pembebasan pungutan Desa dan lain-lain;
- i. kampanye yang bersifat mendiskreditkan/menjelekan/ menghina/memfitnah calon Kepala Desa lain;
- j. melibatkan pegawai negeri sipil, Kepala Desa dan perangkat Desa, serta masyarakat Desa di luar Desanya; dan/atau
- k. dilaksanakan di luar jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala Desa;
Pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenakan sanksi:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain dari Panitia Pemilihan; dan/atau
- c. sanksi lainnya sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
- (1) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a diberikan oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pengawas Pemilihan.
- (2) Sanksi penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b diberikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan.
Paragraf 4
Waktu Kampanye dan Masa Tenang
- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal dan ketentuan kampanye untuk mengatur agar pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara,
- (4) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan dan tim kampanye calon Kepala Desa wajib membersihkan alat peraga kampanye.
Bagian Kesatu Penyelenggara
- (1) Penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara adalah Panitia Pemilihan dibantu oleh satuan perlindungan masyarakat Desa dan aparat keamanan.
BAB VI - PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 7
- (2) Pembagian tugas Panitia Pemilihan dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan secara musyawarah yang dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 8
Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 9
Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan fungsi :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi administrasi bakal calon kepada instansi terkait;
- f. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- j. menyediakan peralatan, perlengkapan, administrasi, surat suara, dan tempat pemungutan suara;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. membuat Berita Acara pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, dan saksi-saksi yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa;
- n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- o. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD;
- p. menerima, dan memproses pengaduan masalah dan/atau laporan
permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa dengan
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 10
- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesainya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan kepada Kepala Desa dan ditembuskan kepada BPD paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengambilan sumpah janji Kepala Desa Terpilih.
Bagian Keempat
Jadwal Kegiatan, Rencana Biaya, dan Petugas Pendataan Pemilih
Paragraf 1 Jadwal Kegiatan
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 11
- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Camat untuk diteliti dan dievaluasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
- (3) Jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi kegiatan :
- a. penyusunan rencana kerja pemilihan, rencana biaya pemilihan, dan inventarisasi petugas pendaftaran pemilih;
- b. penetapan jadwal pemilihan, biaya pemilihan, dan petugas pendaftaran pemilih setelah dikonsultasikan kepada BPD dan Camat;
- c. usulan kebutuhan anggaran biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
- d. pendaftaran pemilih (penyusunan DPS, pemilih tambahan, dan DPT);
- e. pengumuman pemilihan Kepala Desa;
- f. penjaringan dan pendaftaran bakal calon tahap ke-1;
- g. penyampaian daftar bakal calon kepada Bupati melalui Camat;
- h. penerimaan pendaftaran bakal calon tahap ke-2 yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi bakal calon;
- i. pelaksanaan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemelihan;
- j. penetapan dan pengumuman calon yang telah memenuhi persyaratan setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pengawas Pemilihan;
- k. penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap setelah dievaluasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan;
- l. pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kampanye;
- m. pengaturan dan pengawasan masa tenang;
- n. penyediaan surat suara, surat undangan, dan administrasi pendukung dalam pemungutan dan penghitungan suara;
- o. penetapan waktu dan tempat pemungutan dan penghitungan suara;
- p. persiapan kebutuhan sarana, prasarana dan pendukung lainnya dalam pemungutan dan penghitungan suara;
- q. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- r. penetapan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;
- s. penyampaian laporan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara kepada BPD;
- t. penerimaan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dan/atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa;
- u. fasilitasi pelantikan Kepala Desa terpilih;
- v. pelaporan seluruh tahapan dan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dan Bupati; dan
- w. pembubaran Panitia Pemilihan.
Paragraf 2
Rencana Biaya
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 12
- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan APBD Kabupaten Kapuas Hulu serta dapat juga dari APB Desa.
- (2) Dalam rangka efisiensi anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan biaya maksimal Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penentuan anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilakukan dalam rapat Panitia Pemilihan untuk kemudian diteliti dan dievaluasi oleh Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengajukan kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa mengajukan usul persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari dengan berpedoman pada petunjuk yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 13
Apabila biaya pemilihan Kepala Desa yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten tidak dapat menampung semua pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka desa dapat menganggarkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 14
Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon Kepala Desa dan/atau pihak ketiga lainnya.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 15
- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa disalurkan kepada Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dialokasikan antara lain untuk:
- a. biaya honorarium Panitia Pemilihan;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja honorarium jasa tenaga keamanan; dan/atau
- d. belanja lainnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Kepala Desa dan ditembuskan kepada BPD.
Paragraf 3 Petugas Pendataan Pemilih
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 16
Panitia Pemilihan menetapkan petugas pendataan pemilih, untuk menyusun DPS, DPTb dan DPT.
TAHAPAN PENCALONAN
Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 17
- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dimulainya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. jadwal pemilihan Kepala Desa;
- b. waktu dan tempat pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- c. persyaratan bakal calon dan/atau calon Kepala Desa; dan
- d. persyaratan pemilih.
- (3) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
- b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
Bagian Kesatu Persyaratan Calon Kepala Desa
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 18
- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa yang wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Dokumen administrasi persyaratan Calon Kepala Desa yaitu :
- a. fotokopi kartu keluarga yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang menangani bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, serta memperlihatkan Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar asli;
- e. fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir, dan memperlihatkan akta kelahiran atau surat kenal lahir asli;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga desa setempat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
- i. surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat atas nama Bupati di atas kertas bermaterai cukup;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- k. surat keterangan catatan Kepolisan (SKCK) dari Kepolisian Resort Kapuas Hulu;
- p. mengisi daftar riwayat hidup lengkap diatas kertas bermaterai cukup;
- q. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- r. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 3 (tiga) lembar;
- s. membuat dan menandatangani Pakta Integritas diatas kertas yang bermaterai cukup;
- t. fotokopi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, bagi calon Kepala Desa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa;
- u. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, bagi calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil; dan
- v. surat izin cuti dari Camat, bagi calon dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Apabila dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tidak disusun, maka calon dari Kepala Desa atau mantan Kepala Desa wajib melampirkan dokumen fotokopi Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 19
- (1) Apabila syarat Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi oleh calon Kepala Desa karena alasan hilang, maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat
Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Apabila sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar wajib dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Apabila Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar hilang dan sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Instansi/Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan atau Kementerian Agama.
Bagian Kedua Penjaringan dan Pendaftaran Tahapan ke - 1 Bakal Calon Kepala Desa
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 20
- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan pendaftaran tahap ke-1.
- (2) Penjaringan dan pendaftaran tahap ke-1 dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah pengumuman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan mencatat dan meregister setiap peserta yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
Pendaftaran Tahapan Ke-2
Bakal Calon Kepala Desa
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 21
- (1) Pendaftaran tahap ke-2 dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari setelah panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan pembukaan pendaftaran;
- (2) Dalam jangka waktu pendaftaran tahap ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon Kepala Desa wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan Kepala Desa melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.
Bagian Ketiga
Penelitian Kelengkapan dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 22
- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa beserta lampirannya dalam jangka waktu 5 (lima ) hari sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Dalam hal keabsahan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa dipersoalkan oleh salah satu calon Kepala Desa, jawaban hasil dari
klarifikasi instansi yang berwenang dijadikan dasar penentuan keabsahan.
- (3) Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan calon Kepala Desa, dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, semua bakal calon Kepala Desa dan diketahui oleh Ketua BPD.
- (4) Berita acara hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
Paragraf 1 Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 23
- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan mengajukan permohonan seleksi tambahan calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melalui Camat.
- (2) Seleksi tambahan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kabupaten, yang meliputi:
- a. ujian saringan bakal calon Kepala Desa; dan
- b. uji kepatutan dan kepantasan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Ujian saringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan bobot nilai 50% (lima puluh persen) dilakukan melalui tes tertulis.
- (4) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi materi :
- a. kecakapan menetapkan formulasi dan alternatif pemecahan masalah serta pengambilan keputusan; dan
- b. pengetahuan umum dan pengetahuan dasar pemerintahan Desa.
- (5) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan penentuan bakal calon yang diambil dari ranking 1 sampai dengan ranking 5
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 24
- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi dan lolos penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Terhadap Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengundian nomor urut dan warna bendera secara terbuka melalui rapat yang dihadiri oleh calon Kepala Desa, BPD dan Panitia Pengawas Pemilihan.
- (3) Hasil pengundian nomor urut dan warna bendera masing-masing calon ditetapkan dan dibuat dalam berita acara penetapan calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
Paragraf 3 Penyelesaian Permasalahan Administratif
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 25
- (1) Apabila terdapat permasalahan administratif dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan di Desa setempat dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan kepada Panitia Pengawas Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya permasalahan.
- (2) Permasalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. daftar pemilih; dan/atau
- b. persyaratan calon Kepala Desa.
- (3) Setiap pengaduan masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan wajib dilengkapi dengan :
- a. identitas yang mengadukan dengan menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang sah; dan
- b. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan membuat laporan dan sebelumnya mengkonsultasikannya kepada Camat selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan diterima.
- (5) Camat memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Desa di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (6) Hasil rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan bahan oleh Panitia Pemilihan dalam memberikan jawaban dan/atau keputusan.
- (7) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan.
- (8) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan mengikat.
- (9) Apabila pengaduan dan/atau permasalahan pemilihan Kepala Desa yang terjadi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana maka diselesaikan
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 26
- (1) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat Desa dalam jangka waktu 4 (empat) hari melalui :
- a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (2) Pengumuman calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nomor urut calon Kepala Desa;
- b. nama calon Kepala Desa;dan
- c. gambar foto calon Kepala Desa yang berpakaian sopan dan rapi serta tidak menggunakan pakaian dan/atau lambang identitas organisasi/instansi/partai politik apapun.
Persyaratan Calon Pemilih
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 27
- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa yang terdaftar dalam DPT pemilihan Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan:
- a. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa;
- b. pada saat hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa, sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 28
- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa yang terdaftar dalam DPT pemilihan Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Untuk mendapatkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melalui petugas pendataan pemilih melaksanakan pendaftaran pemilih paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas pendataan dibantu oleh ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (4) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui tahapan:
- a. penyediaan daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Desa, digunakan sebagai dasar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa;
- b. pemutakhiran Daftar Pemilih;
- c. penyusunan DPS;
- d. penyusunan DPTb; dan
- e. penyusunan DPT.
Paragraf 2 Pemutakhiran Daftar Pemilih
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 29
- (1) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran data daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengidentifikasi :
- a. Pemilih yang memenuhi syarat usia yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
- b. Pemilih belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. Pemilih yang perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas atau sebaliknya,
- d. Pemilih yang telah meninggal dunia;
- e. Perbaikan penulisan identitas pemilih;
- f. Pemilih yang berpindah domisili ke Desa lain;
- g. Pemilih yang belum terdaftar; atau
- h. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 30
Dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Panitia Pemilihan dapat meminta keterangan dan/atau berkonsultasi dengan instansi yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
Paragraf 3 Daftar Pemilih Sementara
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 31
Paragraf 3 Daftar Pemilih Sementara
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 32
- (1) DPS yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diumumkan oleh Panitia Pemilihan melalui :
- a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
- b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (2) Jangkauan waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya DPS.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 33
- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan atau ketua Rumah Tangga dan/atau Rukun Warga.
- (2) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga perbaikan terhadap:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
- c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
- d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
Paragraf 4
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 34
- (1) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dicatat dalam DPTb yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengumuman DPS.
- (2) Apabila terdapat pemilih yang tidak tercantum dalam DPS, nama Pemilih tersebut dimasukan dalam DPTb.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan DPTb.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 35
- (1) DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan melalui :
- a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
- b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat
5. (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkannya DPTb.
Paragraf 5 Daftar Pemilih Tetap
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 36
- (1) DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb, disusun menjadi DPT.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pengawas Pemilihan untuk diteliti dan dievaluasi.
- (3) DPT yang sudah diteliti dan dievaluasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang diketahui oleh para calon Kepala Desa, ketua BPD dan Camat selaku ketua Tim Pembina.
- (4) Penetapan DPT dilaksanakan setelah penetapan calon Kepala Desa.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 37
- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan melalui :
- a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
- b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya DPT.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 38
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan membuat salinan DPT untuk TPS.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 39
Rekapitulasi jumlah DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 40
DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan 'meninggal dunia'.
Paragraf 6
Pengadaan Bahan, Jumlah, Bentuk Ukuran dan Warna Surat Suara dan Pendukung lainnya
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 41
- (1) Pengadaan surat suara, administrasi/format pendukung lainnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (2) Selama proses pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
menjaga kerahasian, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (3) Spesifikasi surat suara dibuat dengan ketentuan :
- a. Jenis kertas
- HVS non security 80 gram
- b. Bentuk
- Memanjang, horizontal, kecuali surat suara :
1. yang memuat minimal calon 2 (dua) calon; dan
2. bentuk memanjang, vertikal.
- c. Foto Calon Kepala Desa :
Berwarna dengan latar belakang warna merah.
- d. Warna Kertas
- Putih
- e. Cetak
- Satu muka dengan hasil cetak berkualitas baik
- (4) Surat suara berbentuk segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan.
- (5) Foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang menggunakan tanda gambar/pakaian identitas organisasi/instansi dan partai politik apapun.
Bagian Keenam Pelaksanaan Kampanye
Paragraf 1
Pemantapan Program Kerja Calon Kepala Desa
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 42
- (1) Sebelum pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa, wajib membuat program kegiatan yang disampaikan kepada Pengawas Panitia Pemilihan Kecamatan guna pemantapan program kerja calon Kepala Desa di tingkat Kecamatan.
- (2) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum acara pemantapan program kerja, calon Kepala Desa menyampaikan program kerja calon Kepala Desa untuk dievaluasi oleh Tim Pembina.
- (3) Tata cara pemantapan program kerja calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :
- a. pembukaan;
- b. arahan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan;
- c. pemantapan dan evaluasi program kerja calon Kepala Desa;dan
- d. penutupan.
Paragraf 2
Visi, Misi dan Program Calon Kepala Desa
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 43
- (1) Kampanye dilakukan oleh calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye calon kepala Desa.
- (2) Dalam kampanye disampaikan visi, misi, program dan kegiatan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
- a. visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kehidupan masyarakat Desa yang hendak diwujudkan;
- b. misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai atau mewujudkan visi; dan
- c. program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/teknik dan operasional untuk melaksanakan kebijakan.
- (3) Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan melalui media pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye dan/atau alat peraga kampanye.
- (4) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang :
- a. menggunakan tanda gambar organisasi/instansi dan partai politik apapun; dan/atau
- b. menggunakan foto calon Kepala Desa dengan pakaian/lambang/almamater/atribut atau sejenisnya yang mencerminkan/melambangkan identitas instansi pemerintah/lembaga penyelenggara Negara dan pemerintahan/penyelenggara pemerintahan Desa/BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa/partai politik/organisasi masyarakat/sosial/profesi/lembaga pendidikan dan institusi lainnya.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 44
Panitia Pemilihan Desa bersama para Calon Kepala Desa membuat kesepakatan bersama tentang pelaksanaan kampanye.
Paragraf 3
Kriteria, Prinsip, Bentuk, Materi, Larangan dan Sanksi Kampanye
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 45
Kriteria kegiatan kampanye harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
- a. dilakukan oleh calon Kepala Desa/tim kampanye;
- b. terdapat unsur meyakinkan pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi dan program secara tertulis atau lisan;
- c. terdapat alat peraga atau atribut calon Kepala Desa; dan
- d. dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 46
Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 47
Kampanye dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebarluasan melalui media cetak dan media elektronik;
- d. penyiaran melalui radio atau televisi;
- e. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
- f. pemasangan alat peraga kampanye;
- g. rapat umum; dan
- h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 48
Materi kampanye wajib :
- a. menjungjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
- d. menjalin komunikasi yang sehat antara calon Kepala Desa;
- e. disampaikan dengan sopan, tertib, mendidik, bijak, beradab, dan tidak provokatif;
- f. menyampaikan visi, misi dan program kerja calon Kepala Desa; dan
- g. bersifat positif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 49
Dalam pelaksanaan kampanye dilarang :
- a. menghina sesorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa lain;
- b. menggangu ketertiban umum;
- c. menghasut dan mengadu-domba perorangan atau masyarakat;
- d. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok masyarakat atau calon Kepala Desa;
- e. merusak/menghilangkan alat peraga calon Kepala Desa yang lain;
- f. menggunakan fasilitas pemerintah Desa/pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- g. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih;
- h. menyampaikan materi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti pembebasan pajak, pembebasan pungutan Desa dan lain-lain;
- i. kampanye yang bersifat mendiskreditkan/menjelekan/ menghina/memfitnah calon Kepala Desa lain;
- j. melibatkan pegawai negeri sipil, Kepala Desa dan perangkat Desa, serta masyarakat Desa di luar Desanya; dan/atau
- k. dilaksanakan di luar jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala Desa;
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 50
Pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenakan sanksi:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain dari Panitia Pemilihan; dan/atau
- c. sanksi lainnya sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 51
- (1) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a diberikan oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pengawas Pemilihan.
- (2) Sanksi penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b diberikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan.
Paragraf 4
Waktu Kampanye dan Masa Tenang
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 52
- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal dan ketentuan kampanye untuk mengatur agar pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara,
- (4) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan dan tim kampanye calon Kepala Desa wajib membersihkan alat peraga kampanye.
Bagian Kesatu Penyelenggara
BAB VI - PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 53
- (1) Penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara adalah Panitia Pemilihan dibantu oleh satuan perlindungan masyarakat Desa dan aparat keamanan.
- (2) Pembagian tugas Panitia Pemilihan dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan secara musyawarah yang dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (3) Ketua Panitia Pemilihan bersama unsur Panitia Pengawas Pemilihan melaksanakan rapat teknis dengan anggota penyelenggara pemungutan suara mengenai :
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
- b. pembagian tugas penyelenggara dan pengamanan di TPS.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya, ketua Panitia Pemilihan memandu pengucapan sumpah/janji penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara pada hari dan tanggal pelaksanaannya.
Bagian Kedua Rapat Teknis Persiapan
BAB VI - PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 54
Panitia Pemilihan sebagai penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) mengadakan rapat teknis persiapan pemungutan suara dan penghitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. waktu rapat teknis persiapan dilaksanakan 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. rapat teknis persiapan dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan dengan peserta rapat terdiri dari seluruh anggota Panitia Pemilihan, calon Kepala Desa dan saksi-saksi;
- c. undangan rapat teknis persiapan terdiri dari Camat atau yang mewakili, unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan, BPD, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan ketua rukun tetangga dan rukun warga; dan
- d. materi rapat teknis persiapan sekurang-kurangnya meliputi
:
- 1)
BAB VI - PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 55
Panitia Pemilihan mengumuman hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
Paragraf 2 Lokasi Tempat Pemungutan Suara
- (1) Penentuan lokasi TPS di tempat yang mudah dijangkau oleh seluruh pemilih termasuk oleh penyandang difabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (2) dalam hal penentuan lokasi TPS tidak sepakati oleh semua calon Kepala Desa, penentuan lokasi TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Camat.
Paragraf 3
Undangan atau Pemberitahuan Pemungutan Suara
BAB VI - PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 57
- (1) Panitia Pemilihan dibantu oleh ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga menyampaikan surat undangan /pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada pemilih paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) Setelah Pemilih menerima surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menandatangani tanda terima surat undangan/pemberitahuan.
- (3) Apabila Pemilih tidak ada di tempat, Panitia Pemilihan dapat menyampaikan surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, dan tanda terima surat undangan/pemberitahuan ditandatangani oleh kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya.
- (4) Apabila Pemilih belum menerima surat undangan /pemberitahuan, Pemilih diberikan kesempatan untuk meminta surat undangan/pemberitahuan kepada Panitia Pemilihan selambatlambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
Paragraf 4
Tugas Panitia Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara
BAB VI - PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 58
- (1) Ketua Panitia Pemilihan sebagai anggota Pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara.
- (2) Sekretaris dan bendahara Panitia Pemilihan sebagai anggota Kedua dan Ketiga bertugas membantu Ketua di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan sebagai anggota Keempat dan Kelima bertugas:
- a. menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap;
- b. membubuhkan nomor urut kedatangan pada saat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;
- c. memeriksa tanda khusus pada jari tangan pemilih;
- d. memandu pemilih menurut jenis kelamin; dan
- e. berada di dekat pintu masuk TPS.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan sebagai anggota Keenam bertugas :
- a. mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara;
- b. mengatur pemilih yang akan masuk ke bilik suara; dan
- c. berada di dekat tempat duduk pemilih.
- (5) Anggota Panitia Pemilihan sebagai anggota Ketujuh bertugas :
- a. mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara; dan
- b. berada di dekat kotak suara.
- (6) Anggota Panitia Pemilihan sebagai anggota Kedelapan dan Kesembilan bertugas :
- a. mengatur pemilih yang akan keluar TPS;
- b. memastikan pemilih sudah diberi tanda khusus sebagai bukti telah memberikan suaranya; dan
- c. berada di dekat pintu keluar TPS.
- (7) Anggota satuan perlindungan masyarakat Desa sebagai anggota Panitia Pemelihan Kesepuluh dan Kesebelas bertugas :
- a. melaksanakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS;
- b. mengendalikan antrian pemilih di pintu masuk TPS;
- c. mengamankan calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan;dan
- d. berada di dekat pintu masuk dan keluar TPS.
Paragraf 5
Inventarisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana
BAB VI - PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 59
Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana meliputi :
- a. tempat duduk pemilih di dekat pintu masuk TPS;
- b. tempat duduk pemilih di dalam TPS untuk menunggu waktu pencoblosan ke bilik suara;
- c. meja panjang dan tempat duduk ketua, anggota kedua dan ketiga pemilihan Kepala Desa;
- d. meja dan tempat duduk anggota keempat pemilihan Kepala Desa di dekat pintu masuk TPS;
- e. meja dan tempat duduk anggota kelima pemilihan Kepala Desa yang ditempatkan diantara tempat duduk Pemilih dan bilik suara;
- f. meja dan tempat duduk anggota keenam pemilihan Kepala Desa di dekat kotak suara;
- g. meja dan tempat duduk anggota ketujuh pemilihan Kepala Desa di dekat pintu keluar TPS;
- h. meja dan tempat duduk untuk saksi dari calon Kepala Desa;
- i. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS;
- j. bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua pemilihan Kepala Desa dan saksi;
- k. papan untuk memasang foto calon Kepala Desa dan DPT dipasang dekat pintu masuk TPS;
- l. papan untuk menempelkan formulir catatan perhitungan suara;
- m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk;
- n. bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan dan alas pencoblosan
serta alat pencoblosan surat suara;
- o. tambang, kayu dan bambu untuk membuat batas TPS;
- p. bangunan untuk Panitia Pemilihan berteduh;
- q. meja dan tempat duduk untuk para calon Kepala Desa;
- r. pengeras suara;
- s. formulir-formulir berita acara, daftar hadir, dan laporan; dan
- t. sarana kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Paragraf 6
Saksi dari Calon Kepala Desa
BAB VI - PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 60
- (1) Jumlah saksi dari masing-masing calon Kepala Desa ditetapkan 1 (satu) orang, yang mendapatkan mandat/surat penugasan/kuasa sebagai saksi dari calon Kepala Desa.
- (2) Mandat/Surat Penugasan/Kuasa sebagai saksi dari calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara kepada panitia pemilihan.
- (3) Kepada masing-masing saksi dari calon Kepala Desa diberikan formulir penghitungan suara yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Saksi dari calon Kepala Desa wajib menandatangani berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa.
- (5) Apabila saksi tidak bersedia menandatangani berita acara hasil pemungutan suara, maka penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa tetap ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
Paragraf 7
Susunan Acara Pemungutan Suara
BAB VI - PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 61
- (1) Susunan acara pemungutan suara dan penghitungan suara adalah sebagai berikut :
- a. acara Pembukaan meliputi :
- 1) pembukaan;
- 2) laporan Ketua Panitia Pemilihan;
- 3) sambutan Ketua BPD;
- 4) amanat Bupati yang disampaikan oleh Camat/yang mewakilinya; dan
- 5) Sumpah/Janji Panitia.
- b. acara pelaksanaan meliputi :
- 1)
PENJELASAN
Pembukaan
teknis pemilihan Kepala Desa oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- 2) persiapan pelaksanaan pemilihan;
- 3) pemungutan suara;
- 4) persiapan penghitungan suara;
- 5) penghitungan suara; dan
- 6) penetapan calon terpilih
- c. sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan :
- 1) pembukaan kotak suara;
- 2) pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- 3) pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- 4) penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Rangkaian kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.
## Bagian Keempat Pelaksanaan Pemungutan Suara
## Paragraf 1 Persiapan
##
PENJELASAN
Pasal 62
- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan mengadakan rapat dengan susunan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c. - (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07:00 WIB dan ditutup pukul 13:00 WIB atau sampai dengan selesai. - (3) Penentuan b
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 80

Format-format surat administrasi yaitu Permohonan Lamaran Calon Kepala Desa,Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa, Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah serta Fakta Integritas Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 81

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR