PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 23 Tahun 2013 tentang PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) KEPADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA SE-KOTA BITUNG (berlaku 1 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) KEPADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA SE-KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa setiap peserta PT. Askes (Persero) berhak mendapat pelayanan kesehatan baik yang diberikan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan;
- c. bahwa terhadap Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PT. Askes (Persero) wajib membayar biaya palayanan kesehatan;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Askes (Persero), PPK melakukan pengelolaan atas penerimaan atas biaya jasa sarana dan jasa pelayanan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Pemanfaatan atas Penerimaan Dana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama se-Kota Bitung;
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
Menetapkan :
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior 3456);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/ MENKES/PER/II/2011 tentang tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 029 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/ MENKES/PER/II/2011 tentang tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 693);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) KEPADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA SE-KOTA BITUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dinas Kesehatan Kota Bitung, yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pembangunan Kesehatan di Kota Bitung.
5. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Bitung yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
7. Kepala Puskesmas adalah seorang yang memimpin pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya pada wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
8. PT. Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
9. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya, serta dokter pegawai tidak tetap dan bidan pegawai tidak tetap, yang memiliki kartu tanda Peserta dari PT. Askes (Persero).
10. Anggota keluarga adalah istri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
12. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya.
14. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat PPK Tingkat Pertama adalah Puskesmas Perawatan dan Puskesmas non Perawatan serta jejaring Puskesmas meliputi Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Pondok Bersalin Desa (Polindes).
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga paramedis pada PPK Tingkat Pertama dan/atau pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
16. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama.
17. Tenaga Medis adalah dokter yang memberikan pelayanan kesehatan.
18. Tenaga Paramedis adalah selain Kepala Puskesmas dan dokter yang membantu tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan.
19. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan PPK Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
20. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tingkat Pertama yaitu puskesmas perawatan, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
21. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan terhadap proses lahirnya bayi baik kurang bulan maupun cukup bulan, secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis termasuk pasca persalinannya.
22. Kapitasi adalah sistem pembayaran ke Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagai biaya pelayanan kesehatan bagi setiap peserta PT. Askes (Persero) per kurun waktu tertentu baik dalam keadaan sakit maupun tidak sakit dengan besaran biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Jasa Pelayanan adalah biaya yang disediakan atau diberikan untuk tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite dan/atau pelayanan medis lainnya, serta bentuk pelaksanaan pelayanan administrasi.
24. Jasa Sarana adalah biaya yang disediakan atau diberikan untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan sarana dalam kebutuhan yang menunjang pelayanan kesehatan baik berupa bahan habis pakai, obat-obatan dan perbekalan kesehatan maupun pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dan Tujuan dari Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. Sebagai penjabaran atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 029 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/ MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero); dan
- b. Memberikan acuan bagi pihak PPK Tingkat Pertama dan pihak terkait mengenai Pemanfaatan atas Penerimaan Dana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama se-Kota Bitung.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 3
- (1) Pembayaran dana pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) di PPK Tingkat Pertama adalah dengan sistem kapitasi.
- (2) Kapitasi yang dibayarkan ke PPK Tingkat Pertama adalah kapitasi rawat jalan sebagai dana pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero).
- (3) Bagi puskesmas perawatan yang melakukan rawat inap ## BAB IV
ALOKASI PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4
- (1) Pemanfaatan atas penerimaan dana pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) sebagai jasa pelayanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan PPK Tingkat Pertama.
- (2) Pemanfaatan atas penerimaan dana pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) sebagai jasa sarana dikelola oleh Dinas
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5
- (1) Pembayaran dana pelayanan kesehatan ke PPK Tingkat Pertama dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan atau paling lama setiap 12 (dua belas) bulan sekali.
- (2) Jumlah dana pelayanan kesehatan yang diterima oleh PPK Tingkat Pertama dapat
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 6
- (1) Pemanfaatan atas penerimaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperhitungkan atas dasar prosentase dari total jasa yang timbul.
- (2) Rincian prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kapitasi rawat jalan yang ditetapkan sebagai berikut, yaitu :
- a. sebesar 44% dari dana kapitasi rawat jalan sebagai jasa pelayanan; dan b. sebesar 56% dari dana kapitasi rawat jalan sebagai jasa sarana.
- (3) Untuk dana kapitasi rawat jalan sebagai jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setelah dikonversi menjadi 100% (seratus persen), dimanfaatkan untuk pembayaran jasa tenaga pelayanan kesehatan di PPK Tingkat Pertama dengan rincian sebagai berikut :
- a. kepala puskesmas
15 %
- b. tenaga medis
10 %
- c.
- tenaga paramedis 75 %
- (4) Untuk dana kapitasi rawat jalan sebagai jasa sarana setelah dikonversi menjadi 100%, dimanfaaatkan untuk bahan habis pakai, obat-obatan dan pemeliharaan sarana dengan rincian sebagai berikut :
- d. bahan habis pakai (operasional puskesmas)
15 %
- e. obat-obatan dan perbekalan kesehatan
- f. pemeliharaan sarana
65 %
20 %
TATA CARA PENYALURAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
BAB V - TATA CARA PENYALURAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7
- (1) Dana pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) ditransfer ke rekening Askes Dinas.
- (2) Dana yang telah sah ditransfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan secara langsung.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Kas Daerah dan mekanisme pelaksanaan ## BAB VI
TATA CARA PEMERIKSAAN PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
BAB V - TATA CARA PENYALURAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8
Pemeriksaan atas pemanfaatan dana pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku 1 Januari 2013.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung. PARAF HIERARKHI

Penandatangan: Wakil Walikota

Penetapan: Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 9 Juli 20139 Juli

Penandatangan: Sekretaris Daerah Kota Asisten Administrasi Umum Kabag. Hukum Kasubag. Perundang-undangan Staf Pengelola PARAF KOORDINASI

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 9 Juli 2013 Kepala Dinas Kesehatan

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA, Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016 BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 78

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA, Drs. EDISON BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 2013

Penandatangan: WALIKOTA BITUNG, ttd HANNY SONDAKH