PERATURAN DAERAH RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Per (berlaku 1 November 2011)
Pembukaan
Menimbang :
Jilengingat
PERA TU RAN DAERAH KOT A TOM OH ON
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENT ANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T AHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON, a.
- bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {DPRD) bersama Walikota Tomohon telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 222 Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011;
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republ!k Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang;,o
.
··
undang Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Proplnsi Sulawesi Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): ;f'
.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun.2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090}~
.
Wenetapkan
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 Tanggal 14 Februari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011;
25. Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri· Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Nomor 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 Tanggal 14 Februari 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011.
Dengan persetujuan bersarna
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALIKOTA TOMOHON
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011 sernula berjumlah Rp. 356.486.794.611,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp.31.088.909.240,00 sehingga menjadi Rp. 387.575.703.851,00 dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Pendapatan
- a. Semula
Rp.
356.486.794.611,00
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp.
31.088.909.240,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp.
387.575.703.851,00
Belanja
- a. Semula
Rp.
346.836.794.611,00
- b.
Bertambah/(berkurang)
Rp.
32.138.909.240,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp.
378.975.703.851,00
Surp/us/(Defisit) setelah Perubahan
Rp.
soo.000.000.00
- {3) Pembiayaan
- a. Penerimaan .tf
.
- 1) Semula
Rp.
1.400.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp.
1.400.000.000,00
- b. Pengeluaran
- 1)Semula
Rp.
11.oso,000.000.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(1.oso.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp.
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan
Rp.
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp.
10. 000. 000. 000,00
{8.600.000.000,00)
0,00
Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
Rp.
8.137.372.100.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
Jum!ah pendapatan asli daerah sete!ah Perubahan
Rp.
8.137.372.100.00
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semu!a
Rp.
314.989.072.SOO,oo
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
- Jumlah dana perirnbanqan setelah Perubahan
Rp.
314.989.072.soo,oo
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- 1) Semula
Rp.
33.360.350.011,oo
- 2) Bertpmbah/(berkurang)
Rp.
31.088.909.240,00
Jumlah lain-lain
pendapatan daerah yang sah setelah
Perubahan
Rp.
64.449.259.251,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- 1) Semula
Rp.
3.872.372.100.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan
Rp.
3.872.372.100,00
- b. Retribusi daerah
- 1) Semula
Rp.
2.665.ooo.ooo.oo
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan
Rp.
2.665.000.000,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 1) Semula
Rp.
300.000.000.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
Jumlah
hasil
pengelolaan
kekayaan
daerah
yang
dipisahkan setelah Perubahan
Rp.
300.000.000,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1) Semula
Rp.
1.300.000.000.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
Jumlah
lain-lain
pendapatan
asli
daerah
yang
sah
setelah Perubahan
!('
1.300.000.000,00
Rp.
.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri jenis pendapatan : ·
- a. Hibah
- 1) Semula
- a. Dana bagi hasil
- 1) Semula
Rp.
33.035.706.soo.oo
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan
Rp.
33.035.706.soo.oo
- b. Dana alokasi umum
- 1) Semula
Rp.
247.393.666.000,oo
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan
Rp.
247.393.666.ooo.oo
- c. Dana alokasi khusus
- 1) Semula
Rp.
ss.sss.roo.ooo.oo
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
- Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan
Rp.
34.559.700.ooo.oo
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
oo
Rp.
- Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan
- b. Dana darurat
- 1)Semu~
R~
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
- Jumlah dana darurat setelah Perubahan
- c. Dana bagi hasil pajak
Rp.
- 1) Semula
oo
0,00
0,00
6.473.550.011.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
Jumlah bagi hasil pajak setelah Perubahan o.oo
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
Rp.
- 1) Semula
ze.eee.eoo.ooo.oo
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
31.088.909.240,00
- Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah
- ~ru~~n
~-
57.975.709.240,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah bantuan
keuangan
- 1) Semula
oo
Rp.
dari provinsi
oo pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan
Rp.
Pasal 3
- (1) Belanja daerah sebagaiman dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp
rez.sai.srs.ece.oo
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Rp.
18.536.358.210,00 ;p
atau dari
Rp.
Rp.
Rp.
o,oo
0,00
6.473.550.011,00
o,oo
.
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan
Rp.
206.167.874.018,00
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp.
159.205.278.803,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
13.602.551.030,00
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan
Rp.
172.807.829.833,00
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
2. {3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai ;f
| | 1) Semula | Rp. | 179.194.515.808,00 | | |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|--------------------|
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 14.654.583.210,00 | | |
| | Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Rp. | 193.849.099.018,00 |
| b. | Belanja bunga | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 0,00 | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | | |
| | Jumlah belanja bunga setelah | Perubahan | | Rp. | 0,00 |
| c. | Belanja subsidi | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 0,00 | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | | |
| | Jumlah belanja subsidi setelah | Perubahan | | Rp. | 0,00 |
| d. | Belanja hibah | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 4.447.000.000,00 | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 3.881. 775.000,00 | | |
| | Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | Rp. | 8.328.775.000,00 |
| e. | Belanja bantuan sosial | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 3.390.000.000.00 | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | o.oo Perubahan | | |
| t. | Belanja bagi hasil | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 0,00 | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | | |
| | Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| g. | Belanja bantuan keuangan | | 100.000.000,00 | | |
| | 1) Semula | Rp. | 0,00 | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja bantuan keuangan | Rp. setelah | Perubahan | Rp. | 100.000.000,00 |
| h. | Belanja tidak terduga | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 500.000.000,00 | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja tidak terduga | Rp. setelah | 0,00 Perubahan | Rp. | 500.000.000,00 |
~1,)
b.
c.
- 1) Semula
Rp.
26.866.030.581,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
4.665. 738.669,00
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
Rp.
31.531.769.250,00
Belanja barang dan jasa
- 1) Semula
Rp.
60.308.772.984,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(4.643.022.103,00)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan
Rp.
55.665. 750.881,00
Belanja modal
- 1) Semula
Rp.
72.030.475.238,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
13.579.834.464,00
Jumlah belanja modal setelah Perubahan
Rp.
85.610.309. 702,00
Pasal 4
Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
Penerimaan sejumlah
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
1 400.000.000,00
0,00
Rp.
1.400.000.000,00
Pengeluaran sejumlah
- 1) Semula
Rp.
11.oso.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(1.oso.000.000.00)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp.
10.000.000.000.oo
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
- 1) Semula
Rp.
1.400.000.000.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
Jumlah SILPA
tahun anggaran sebelumnya setelah
Perubahan
Rp.
1.400.000.000,00
- Pencairan dana cadangan sejumlah
- 1) Semula
Rp.
oo
- 2) Bertambah/(berkurang) · Rp.
oo
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan
Rp\_.
0,00
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
- 1) Semula
Rp.
oo
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
Jumlah
hasil
penjualan
kekayaan
daerah
yang
dipisahkan setelah Perubahan
Rp.
0,00
Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Rp
0,00
0,0°4'
.
0,00
PasalS
lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah sebagaimana dalam pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagain yang tidak n dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

lampiran I

lampiran II

Lampiran Ill lampiran IV

| I II | Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organiasi ; |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ill | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Oaerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Oaerah, Orqanisasi, Program dan Kegiatanj;, |


5.

6.

7.

9.

8.

10.

11.

12.

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampi ran

Lampi ran

XII

13\_

Xlll

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

- Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per · Jabatan
- Daftar Piutang Daerah
- Oaftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah
- Oaftar Penyertaan Modal lnvestasi Daerah
- Daftar Perl&lt;iraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain;
- Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarakan kembali dalarn tahun anggaran ini;
- Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ylatikota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja sebagai landasan opersional pelaksanaan.

Pasal7

Pesaturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

#tg;JI setiap orang rnengetahuinya, me,:nerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini da,gan penempatannya dalam Lembaran Daerah,;r


Ditetapkan di T omohon pada tanggal 1 November 2011

Pit. WALIKOT A TOMOHON, WAKIL LIKOTA

JIMMY FEIDIE EMAN

ilin:iangkan dalam Lembaran Daerah

Tomohon

·- lttra

&amp;:KR.ET ARIS OAERAH,

11::nior 3

pada tanggal 2 November 2011


Dis.

ARNOLD POLI, SH. MAP

PEIIBINA UT AMA MUOA

~ IIIP. 19630815 198803 1 019