PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO Nomor H Tahun 2015 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 (berlaku 31 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
»
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR H TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
- a bahwa Program Beras bagi Rumah Tangga Miskin bertujuan memberikan bantuan bidang pangan (beras) kepada rumah tangga miskin guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga distribusi dengan jumlah yang telah ditentukan,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Sawahlunto Tahun 2015.
- b bahwa untuk tercapainya tertib pelaksanaan dan pengelolaan Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kota Sawahlunto perlu ditetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kota Sawahlunto Tahun 2015,
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423),
- Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan -ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039):
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ), 3.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ), 4.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 5.
- Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967): 6.
- Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang --Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 7.
- Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360): 8.
- Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 9. 3
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
4. 13 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199):
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Perusahaan Umum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK12/70/2003 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Program Raskin,
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015:
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16 ):
A
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5),
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12),
3. 21 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 16),
4. 22 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 36),
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA
- MISKIN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015
Pasal 1
Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Sawahlunto Tahun 2015 adalah sebagai pedoman untuk penyaluran beras bagi masyarakat yang berpendapatan rendah yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Walikota ini. A

## Pasal 2

Pelaksanaan Program Beras Raskin untuk Rumah Tangga Miskin Kota Sawahlunto harus dilaporkan secara periodik setiap triwulan kepada Walikota dan laporan akhir tahun disampaikan selanjutnya ke Pemerintah Pusat.

## Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.


Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 31 Maret 2015 WALIKOTA SAWAHLUNTO,

8

YUSUF

ALI


BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR


Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 31 Maret 2015 SEKRETARIS PAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

I

ROVANLY ABDAMS 5

Li

'

: PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

LAMPIRAN

NOMOR

$ TAHUN 2015

TANGGAL :

B1 MARET 2015

TENTANG :

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015

## BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu: Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, serta Millennium Development Goals (MDGs). Dalam kesepakatan MDG's, dunia internasional telah mentargetkan bahwa pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat sebesar 73,52Y6. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.

Indonesia, 9546 dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 102 kg/jiwa/tahun (BPS, 2013). Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/ kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.


Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan yaitu rata-rata per tahun hanya sebesar 0,376, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. 9g

Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,376 atau sebanyak 28,07 juta jiwa. Selain itu, tingkat pengangguran masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,244 pada tahun 2005 menjadi 6,32 pada bulan Februari 2012.

Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lernbaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Raskin 2015 (Pedum Raskin 2015). Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional.

## 1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang -undangan yang menjadi landasan pelaksanaan program RASKIN adalah:

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1985.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG. G
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
11. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah /Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
14. Peraturan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Raskin,
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 541/3150/SJ tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat,
15. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat,
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2634/SJ tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi.


## BAB JI TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

## II.1. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

## II. 2. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/ RTS/bulan. Aa

## 111.3. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut:

1. Stabilisasi harga beras di pasaran.
2. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus 3. mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
4. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS. 4.
5. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi. 5.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah. 6.

## BAB Ill

## PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

## III. 1. TIM KOORDINASI RASKIN KOTA

Walikota Sawahlunto bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kota Sawahlunto sebagai berikut:

## 1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kota adalah pelaksana Program Raskin di kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

## 2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi

## 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kota mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kota.
- b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.


- d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kota.
2. . Sosialisasi Program Raskin di wilayah Kota. 0
3. . Perencanaan penyaluran Raskin. -»
4. . Penyelesaian HTR dan administrasi. Mm
5. . Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di kecamatan, PP desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat.
- i. Penanganan pengaduan.
- k. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat.

## 4. Struktur Tim Koordinasi Raskin Kota Sawahlunto

- Tim Koordinasi Raskin Kota terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## 5. Struktur Dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kota beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten/Kota antara lain: Sekretariat Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/Lembaga yang berwewenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, unsur pengawasan di Kota, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwewenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

## III. 2. TIM KOORDINASI RASKIN KECAMATAN

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut:

## 1. Kedudukan


Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. A

## 2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kota.

## 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
- b. Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
- c. Pendistribusian Raskin.
- d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat.
- f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat.
- g. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

## 4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

## III. 3. PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN DI DESA/ KELURAHAN

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:

## 1, Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

## 2. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi

## 3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

## BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin Tahun 2015 mengacu pada Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014 dan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. 9

## IV. 1, Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Pedum ini meliputi Penetapan RTSPM, TD, dan TB.

## 1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/ kelurahan/pemerintah setingkat.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/ Muskel dan atau Muscam. Sebagai hasil validasi dan pemutakhiran melalui Mudes/Muskel, maka RTS-PM pengganti memperoleh SKRTM 2014 yang berfungsi sebagai pengganti KPS.
- b. Rumah tangga penerima manfaat Program Raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2015 bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin Tahun 2015.

## 2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di desa/kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kota dengan Perum BULOG setempat.

## 3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

## IV. 2. Kebijakan Penganggaran


Program Raskin merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan yang masuk dalam Kluster 1 Program Perlindungan Sosial. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014 dan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut: 9

- a. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Keuangan. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD.
- b. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (provinsi dan kota) mengalokasikan Anggaran dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk:
3. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, tanpa menambah HTR dari RTS-PM yang diatur di dalam Juklak/Juknis di masing-masing daerah.

## BAB V

## MEKANISME PELAKSANAAN

## V.1. Panduan Pelaksanaan Program Raskin

- a. Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kota, kecamatan dan desa/ kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin.
- b. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).
- c. Panduan Pelaksanaan Progran Raskin di Kota Sawahlunto adalah Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Kota Sawahlunto Tahun 2015 yang disusun oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Sawahlunto dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sawahlunto.
- d. Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi. 9


## V.2 Pagu Raskin

- b. Sebaran RTS-PM ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
- a. Pagu Raskin Nasional Tahun 2015 ditetapkan pemerintah sesuai kemampuan anggaran Pemerintah sebanyak 2,79 juta ton beras/tahun selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15/kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/Rts/tahun

## c. Penetapan Pagu Raskin :

2. Pagu Raskin bagi keluarga miskin per -Kecamatan di Kota Sawahlunto ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/24/WAKO-SWL/2015 tentang Penetapan Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin /Kecamatan/Desa/Kelurahan di Kota Sawahlunto Tahun 2014 dan SDA -2013 tentang Pagu Raskin bagi Keluarga Miskin Per Kecamatan di Kota Sawahlunto Tahun 2015.
1. Pagu Raskin untuk Kota Sawahlunto ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :500-1024-2013 tentang Penetapan Pagu Beras Keluarga Miskin Per Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 adalah 3.354.120 kg beras/tahun untuk 18.634 RTS --PM.
3. Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan/ pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/ pemerintah setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/ kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan/ pemerintah setingkat.

## V. 3. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/ Muskel untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat, yaitu:

- a. Mudes/Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTS-PM Raskin 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti sesuai dengan jumlah KPS yang ditarik atau retur oleh pelaksana distribusi Raskin.
- b. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal makaRumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS). k,
- c. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/ Muskel.
- e. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Mudes/ Muskel untuk pemutakhiran KPS pada tahun 2015.
- d. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
- f. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
- h. Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel diterbitkan SKRTM 2015 oleh Kepala Desa/Lurah.
- g. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterimakan pada RTS-PM tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- i. Pelaksanaan Mudes/Muske! harus dituangkan dalam Berita Acara. Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015.
- j. FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- k. FRP beserta KPS yang ditarik dari Mudes/Muskel diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kota paling lambat tanggal 31 Maret 2015 untuk kemudian diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman data hasil pemutakhiran secara elektronik yang akan ditunjuk kemudian.

## V. 4. Sosialisasi Program Raskin

Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang. Tim Koordinasi Kota Sawahlunto melaksanakan sosialisasi kepada Camat dan Desa/Kelurahan se -Kota Sawahlunto setelah ditetapkan Juknis Raskin Kota Sawahlunto Tahun 2015. N

## V. 5. Monitoring dan Evaluasi

- a. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
2. Cc. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
- b. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencarikan solusi untuk memecahkan masalah.

## V. 6. Penyaluran Raskin Sampai ke Titik Distribusi

Penyediaan dan penyaluran beras Raskin sampai TD menjadi tugas Perum BULOG.

## V.6.1. Penyediaan Beras Raskin

Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin oleh Perum BULOG berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/ karung.

## V.6.2. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

## V.6.3. Mekanisme Penyaluran

- b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan.
- a. Berdasarkan Pagu Raskin, Walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin di Gudang Perum BULOG.
- d. Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. AA
- e. Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti: kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Raskin) sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka jadwal penyaluran Raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan diatur di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.
- f. Perum BULOG membuat Pedoman Khusus Penyaluran Raskin sampai TD.

## V.7. Pendistribusian Beras Raskin

- a. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kota).

## V.7.1. Pendistribusian Beras Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi

- b. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD
- d. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.
- c. Apabila ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.

## - N.7.2. Pendistribusian Beras Raskin dari TB ke RTS -PM

- b. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.

## V.7.3. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)


- a. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) dari RTS - PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp1.600,00/kg di TD.

- b. Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS -PM harus langsung disetorkan ke rekening Perum BULOG melalui BANK BRI Cabang Sclok dengan Nomor Rekening Raskin tidak dapat membayarkan secara tunai, maka dapat diberikan tenggang waktu paling lama 15 hari setelah diterimanya beras Raskin oleh Pelaksana Distribusi.

## V.7.4. Pembiayaan.

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

## V.7.5. Larangan

- a. Melakukan pemungutan diluar ketentuan yang berlaku dalam penyaluran Raskin

Pelaksanaan Distribusi Raskin dilarang melakukan hal -hal sebagai berikut :

- b. Melakukan penggantian RTS-PM tanpa melalui mekanisme Musyawarah Desa/Kelurahan.
- c. Melakkan penyetoran HTR diluar mekanisme yang diatur dalam Juknis.

## BAB VI

## PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## VI.1. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Kesra sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## VI.2. Pelaporan

2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Sawahlunto secara periodik setiap triwulan.
1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Raskin Kota Sawahlunto melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan
4. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin di Kota Sawahlunto dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Sawahlunto pada akhir tahun.
5. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.


## BAB VII PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun Kecamatan, Desa/ Kelurahan. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal lain, yang akan ditanggapi oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

1. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
2. . Unit Pengaduan di provinsi dan kabupaten/ kota berada di bawah koordinasi 2. Badan/Kantor/ Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindak lanjuti.
3. . Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara 3. berjenjang kepada Sekretariat Unit Pengaduan untuk diselesaikan mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
4. . Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas 4. Raskin, disampaikan kepada Perum BULOG secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.

## BAB VIII LAIN - LAIN

Raskin adalah hak masyarakat berpendapat rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagaian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapat rendah yang berhak (RTS-PM) Raskin tersebut mendapatkan kerugian atau tidak menerima, maka pelaksana distribusi Raskin bertanggung jawab penuh/mutlak.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,