PERATURAN BUPATI PANDEGLANG Nomor 7 Tahun 2014 tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN PANDEGLANG (berlaku 3 Maret 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanahkan bagi lembaga Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang;
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
Memperhatikan
:
Menetapkan :
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9);
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN PANDEGLANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari Badan, Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang ## BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) PUG berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud PUG adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (3) Tujuan PUG memberikan pedoman kepada SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah yang responsif gender.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pedoman Umum Pelaksanaan PUG bertujuan:
1. Memberikan acuan bagi aparatur SKPD dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
2. Mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa;
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
6. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 4
- (1) PUG dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek dan perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
- (2) PUG dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perencanaan anggaran yang responsif gender.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan SKPD.
- (4) PUG dalam perencanaan pembangunan di daerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan kelurahan/desa sampai dengan rapat koordinasi pembangunan daerah.
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 5
- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan PUG di daerah.
- (2) Tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Untuk melembagakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di daerah dibentuk kelompok kerja PUG yang beranggotakan Kepala SKPD dengan Keputusan Bupati.
PENGORGANISASIAN
BAB IV - PENGORGANISASIAN
Pasal 6
- (1) Kepala SKPD adalah penanggungjawab pelaksanaan PUG di Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (2) Untuk melembagakan PUG, Kepala SKPD membentuk Kelompok Kerja dan Focal Point.
- (3) Kelompok Kerja dan Focal Point sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan masing-masing.
BAB IV - PENGORGANISASIAN
Pasal 7
Tugas Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:
1. Mempromosikan dan memfasilitasi penyelenggaraan PUG kepada SKPD;
2. menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan PUG;
3. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mendorong penyelenggaraan PUG;
4. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender dan dalam penyusunan perencanaan penganggaran Responsif Gender kepada pimpinan dan perencana SKPD;
5. mengangkat dan membahas isu-isu gender yang dimungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui Forum Group Discussion (FGD);
6. menghimpun, memformulasikan pelaporan SKPD tentang penyelenggaraan PUG di masing-masing satuan kerja; dan
7. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.
BAB IV - PENGORGANISASIAN
Pasal 8
Tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
- b. memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana dengan pelatihan gender dan pengembangan jaringan kerja di satuan kerjanya;
- c. menindaklanjuti dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang tertuang dalam rencana kerja SKPD yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja SKPD;
- d. mendorong dan membantu pengambil kebijakan untuk memformulasikan penyusunan perencanaan berperspektif gender dengan analisis gender, penyusunan pernyataan anggaran gender dan kerangka acuan kerja;
- e. menyusun dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.
BAB V - PELAPORAN
Pasal 9
- (1) Lurah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Badan/Dinas/Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
- a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
- c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG;
- d. upaya-upaya yang di lakukan dalam menangani hambatan yang ada.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VI - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 10
- (1) Kepala SKPD secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan PUG di satuan kerjanya.
- (2) Kepala SKPD secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas evaluasi pelaksanaan PUG di satuan kerjanya.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 11
- (1) Semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENUTUP
BAB VIII - PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Penetapan: Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 3 Maret 2014

Penandatangan: ## BUPATI PANDEGLANG,

Verifikasi: Cap/ttd ERWAN KURTUBI

Penetapan: Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 3 Maret 2014

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANADEGLANG,

Verifikasi: ## Cap/ttd ## DODO DJUANDA BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 7