PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN Nomor 01 Tahun 2006 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (berlaku 6 Juni 1945)
Pembukaan
Mengingat :
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 01 TAHUN 2O'IO
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
Menimbang
- 4. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka perlu dikelola secara tertib dan optimal untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. bahwa pengelolaan barang milik daerah wajib dilaksanakan secara terpadu berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah di Lingkungan Kabupaten Balangan.
1.
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1957 Nomor 158);
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar rPokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1 960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2013); . , 2
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembeniukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ( Lembar Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265 ),
4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286),
5. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125', Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548), 7
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun '1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomoi 4438)', 8.
9. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 46 Tahun 1g71 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republili lndonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2967),
10. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara RepubliklndonesiaTahunlgg4Nomor69,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun ZOOSruomor64,TambahanLembaranNegaraRepublik lndonesia Nomor 4515);
- l l.Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara nepuntif lndonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 36a3);
- l2,Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 24 TahunlggTtentangPendaftaranTanah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 59' Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 36e6):
- .13. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik ' lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 4503;
14. Peraturan Pemerintah Republlk lndonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan. Keuang^an -Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahJn Lembaran Negara': Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 4578)'
15. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 6 Tahun 2OOO tentang Pengelolaan .?.?tqlg Milik NegaraiDaerah (Lembaran Negara Republik':lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nompr 4609) sebagaimana telah diubah dengan peraiuran Pemerintqh nepuiotit lndonesia Nomor 38 Tahun 20lq8 -tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah NOm'br 6 Tahun
:.i,
,
:i';
-
;
2006 tentang Pengeloiaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2008.Nomor 78, Tambahan Lembaran, :Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 4855); ,
16. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4855,
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, .
23. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2.007 tentang PedomaniPengelolaan Barang Daerah;,, l'.,. :.'. -
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42Tan''urt'2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru'Dibentuk;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem lnformasi Manalemen Barang Daerah;
11. 26^ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentangNomorKodeLokasidanNomorKodeBarang Daerah Provinsi/KabuPaten/Kota ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah; 27
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan ( Lembai Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nornot 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43 ); 28
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan ( Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03' Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44 ); 29
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 20Og Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lemnar Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 30
Dengan Persetujuan Bersarna
.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan :
BUPAT] BALANGAN
MEMUTUSKAN :
PERATURANDAERAHKABUPATENBALANGAN TENTANGPEDoMANPE.NGELoLAAN.BARANGDAERAH DILINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENBALANGAN
Menetapkan
)
i
'rf-
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
DalamPeraturanDaerahini,yangdimaksuddengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah BuPati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan'
5. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik lndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.
6. 6 Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan din kepenlingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk:
- a. mengamankan Barang Milik Daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaanBarang Milik Daerah;
- c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah'
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk:
- a.terurujudnya kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, efisien dan transparan.
RUANG LINGKUP DAN KLASIFIKASI
BAB III - RUANG LINGKUP DAN KLASIFIKASI
Pasal 4
- Barang milik daerah meliputi , (1)
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau
- ;
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah'
- Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: (2)
- b. baran[ yrng Oip"toleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- a. barlng yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- c. baran! Vr.g diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau
- Klasifikasi Barang Milik Daerah digolongkan ke yaitu: dalam 6 (enam) kelomPok (3)
- d. barang yang diperoleh ## BAB IV
BAB III - RUANG LINGKUP DAN KLASIFIKASI
Pasal 5
pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Pemerintah dan barang milik pemerintah provinsi.
BAB III - RUANG LINGKUP DAN KLASIFIKASI
Pasal 6
- (1) Bupati mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ('1), penCatatan nya d ilakukan sesuai Standar Aku ntansi Pemerintahan.
BAB III - RUANG LINGKUP DAN KLASIFIKASI
Pasal 7
- ('1) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang -dan bertanggung jawab atas pemblnaan dan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang:
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan Barang Milik Daerah;
- d. mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan Persetujuan DPRD;
- e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
- f. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bang unan.
- (3) Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan fungsinYa dibantu oleh.
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Kepala Unit Kerja;
- e. Pemegang Barang/Bendaharawan Barang;
3. f" Pengurus Barang
- (4) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Daerah;
- c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah;
- d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah;
10. f . melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik Daerah.
- (5) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Pembantu pengelola Barang (PPB) dan Pusat lnformasi Barang Milik Daerah (PIBMD) bertanggunglawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah Yang ada Pada SKPD.
- (6) Kepala SKPD sebagai pengguna barang milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab itas pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan SKPD masing-masing.
- (7) Pengurus barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan serta mengurus barang milik Daerah dalam pemakaian'
- (8) Kebijakan pengelolaan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a seb6lumnya, ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
BAB III - RUANG LINGKUP DAN KLASIFIKASI
Pasal 8
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Anggaran Eksekutif Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah'
-
,-
..
t,
:
!.{
t: L'
l) -.
.l'
,BAB V
,r
BAB III - RUANG LINGKUP DAN KLASIFIKASI
Pasal 9
- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di,bantu Unit Kerja terkait menyusun:
- a. Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
- b. Standarisasi harga.
- c. Standar Penatausahaan Barang Daerah
- (2) Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Standarisasi harga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Standarisasi Penatausahaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB III - RUANG LINGKUP DAN KLASIFIKASI
Pasal 10
- (1) Pengelola menyusun Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) yang disertai dengan Rencana kebutuhan anggaran yang dihimpun dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD.
- (2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standar harga.
- (3) Penentuan kebutuhan dalam rangka penyusunan RKBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD sesuai dengan anggaran yang tersedia dengan
BAB III - RUANG LINGKUP DAN KLASIFIKASI
Pasal 11
Tata cara perencanaan, penentuan kebutuhan dan,,;, pengganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan lebih lanjut:dengan Peraturan Bupati.
PENGADAAN
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 12
Pengadaan barang milik Daerah dilaksanakan
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 13
- (l) Pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaan barang dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang kepada Pengelola barang dan/atau SKPD.
- (3) Pengelola barang dan/atau SKPD menetapkan Panitia Pengadaan barang, serta menetapkan pemeliharaan barang.
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 14
- (1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pengadaan barang milik daerah yang bersifat umum dan menganut azas keseragaman, pengadaan barang dilaksanakan oleh Pengelola barang.
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 15
- (1) Pengadaan tanah hanya dapat dilaksanakan atas Tanah Hak.
2. (Z) Ketentuan mengenai Tanah Hak berpedoman kepada peraturan perundangundanganyang berlaku
Pdsal 16
- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang milik dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan pemeriksaan Barang Milik Daerah. daerah sebagaimana oleh Panitia Pemeriksa
- (2) Panitia Pemeriksa barang milik daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati dimaksud Pada aYat (1)
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang Milik Daerah'
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 17
Hasil Pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15' yang dibiJyai dari Angg"aran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaporkan oleh k"p"ut, s(po kepadi Bupati metalui Pengelola berikut dengan Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah dan dituangkan dalam Berita Acara serah Terima (BAST).
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 18
- (1) Atas penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupaii membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP) setlap tahun anggaran'
- (2) Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk llmpiran perhiiungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Yang bersangkutan.
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 19
Bentuk dan format Berita Acara Serah Terirna (BAST) Barang maupun Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku'
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 20
- (1) Penerimaan Barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah -## BAB VII
PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 21
- Semua hasil pengadaan barang Daerah yang bergerak diterima -oleh Penyimpan Barang-atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala SKPD' (1) oleh
- Penyimpan Barang atau pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan tugas peniatatan narang milik daerah berkewajiban untuk melaksanakan admi nistrasi perbendaharaan barang milik daerah. (2)
- Kepala SKPD selaku atasan langsung Penyimpan Barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (3)
- (4) Penerimaan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini' selanjutnya dislmpan dalam gudang/tempat penyimpanan lain.
- Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan BuPati. (5)
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 22
- Penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang dituijrt , Orn selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang. (1)
- Penerimaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah d'Iperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD). (2)
- Penerimaan barang sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 21' dilakukan setelah diperiksa initansi tet ni. yang'berwenang, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan. (rl
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada:.ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 23
,
- (1) Panitia Pemeriksa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlugas memeriksa, menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Kontrak/Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
2. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat tagihan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. (2)
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 24
- (1) Pengeluaran/penyaluran barang milik daerah oleh Penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari Atasan langsung yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
2. {2) Setiap tahun anggaran Kepala SKPD wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
PENGGU NAAN
BAB VIII - PENGGU NAAN
Pasal 25
- (1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut:
- a. pengguna barang kepada Pengelola melaporkan barang milik daerah yang diterimanya Barang disertai dengan usul penggunaannya;
- b. pengelola barang dimaksud pada penggunaannya. meneliti laporan usul penggunaan sebagaimana huruf a kepada Bupati untuk ditetapkan status
BAB VIII - PENGGU NAAN
Pasal 26
- (1) Barang milik daerah dapat ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menlalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengoperasian barang milik daerah oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih tanjut oleh Bupati
:1.:.
.
Pasal2T
- (1) penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.
2. (2J Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah dan/atau brngrnan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pengelola.
BAB VIII - PENGGU NAAN
Pasal 28
- (1) pengguna yang tidak menyerahkan tanah daniatau bangunan yang tidak Oigunit&lt;an untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD kepada Bupati, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tldak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabulpenetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan ke SKPD lainnYa.
PEMANFAATAN
Bagian Pertama
Pinjam Pakai
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 29
- (1) Barang milik Daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjam-pakaikan.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada lnstansi Pemerintah, antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan surat perjanjian dan tanpa menerima imbalan.
- (3) Pinjam pakai selain hal dimaksud dalam ayat (2) dapat diberikan kepada alat kelengkapan DPRD dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Pinjam pakai tidak merubah status hukum kepemilikan barang milik Daerah'
- (5) Jangka waktu pinjam pakai Barang Mllik Daerah paling lama 1 (satu) tahun dan daPat diPerPanjang.
- (6) Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 30
- (1) Barang milik Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh SKPD dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Barang milik Daerah yang disewakan tidak merubah status hukum.
- (3) Jenis-jenis barang milik daerah yang disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Penyewaan dilaksanakan
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 31
Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah;
- b. meningkatkan penerimaan daerah"
,
,l
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 32
I
','
- (1) Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan bentuk:
- a. kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah atas tanah danlatau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
- b. kerjasama Pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang;
- c. kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah selain tanah danlatau bangunan.
- (2) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ' ' prOa ayat (1)huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan BuPati.
- (3) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagalmana dimaksud ' 'paO, ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 33
- (1) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah dimaksud;
- b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
- c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dltetapkan oleh BuPati;
- d. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama p"mrnirrtan disetor ke Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoPerasian;
- e. Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- f. Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjinjian kerjasama, konsultan/pengawas dibebankan kepada pihak ketiga.
- g Selama dilarang menjadi jangka waktu pengoperasian;,:rnitra KerjasamS lemanfaatan me-njaminkan atau-menggadajl&lt;an Barang fUt*1i&lt;. :Dadrah yang obyek Kerjasama Pemanfaatan.
- (ti6a puluh) tahun h, Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 sejat&lt; perjanjian diiandatangani dan dapat diperpanjang
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur tersebut di bawah ini :
- a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau' bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
- b" infrastruktur jalan meliputijalan tol dan jembatan tol:
- c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan wad uk/bendu ng an;
- d. infrastruktur aii minum meliputi bangunan pengambilan air baku, Jarlngan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum;
- f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
- e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah laringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan temPat Pembuangan;
- g infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; atau
- h. infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan distribusi minyak dan gas bumi.
- (3) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjlan ditandatangani.
Bagian KeemPat
Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 34
- (1)Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dapat dilatisanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan umum dan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi;
- b. tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh Pengguna kePada BuPati;
- c. tidak iersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud;
- (2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh ;Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 35
Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati, dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 36
- (1)Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani'
- (2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurangkurangnya 5 (lima) peserta/pemi nat.
- (3) Penetapan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah diumumkan 2 (dua) kali berturut{urut peminatnya kurang dari 5 (lima), dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukkan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga.
- (4) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewaiiban sebagai berikut:
- a. membayar kontribusi ke Rekening Kas Daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 37
- (1)Mltra Bangun Guna Serah Barang Millk Daerah harus menyerahkan obyek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah.
- (2) Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Bupati segera setelah selesainya pembangunan;
- b. miitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milik Daerah tersebut sesuaijangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian,
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerlntah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian Pertama
Pengamanan
BAB X - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 38
- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib ' ' melikukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengamanan administrasi dengan melengkapi dokumen kepemilikan (sertipikat tanah, BPKB, dan dokumen lainnya) ..;;rti.,i rr, ,:
- b. pengamanan fisik dilakukan dengan cara pemagaran',,,irematokan/tanda batas, tanda bukti kepemilikan, penyimpanan dan pemeliharaan
- c. pengamanan hukum melalui upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas barang milik daerah.
- (3) Segala biaya pengamanan barang daerah menjadi beban APBD
BAB X - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 39
- (1) Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah daerah.
- (2) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah.
BAB X - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 40
- (1)Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.
BAB X - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 41
Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pemeliharaan
BAB X - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 42
- (1) Pengelola dan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang be(anggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ada di bawah penguasaannya.
t"".'
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada'ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemelihiraan Barang (DKPB)'
- (3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada Anggaran
BAB X - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 43
- (1)pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil ' ' p"*LTif,araan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemelihiraan barang tersebut kepada pengelola setiap 6 bulan sekali.
- (2) pengelola atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud ' 'padiayat (1)dan-menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam -1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah'
BAB X - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 44
- (1) Pengelola dan Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang ' ' bertJnggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah wajib melakukan koordinasi ' atas pemeliharaan barang Daerah yang dilakukan oleh sKPD.
BAB X - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 45
- (1)Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan oleh sKPD
BAB X - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 46
- (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan/atau barang lainnya yang ' ' m"rrpikrn peninggalan budaya yang dimiliki.. oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau ,rry.rrkri wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)' ' ' dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah.
..
a:1':
.
:
P?tsal47
.,,1 .
. ,, ri',,i,r, ,
,:.
'.:,'.]'.,,,
Pelaksanaan pemeliharaan Barang lVti]if Daerah Qiattrr ,'l.e.bih Ianjut dalarn Peraturan Bupati setelah berkoordinasi db:ngan DPRD,i;;,. ':,,' :.,, ' ': .::,i:;. :
PENILAIAN
BAB XI - PENILAIAN
Pasal 48
Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah, pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan dan peminda htanganan.
BAB XI - PENILAIAN
Pasal 49
Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
BAB XI - PENILAIAN
Pasal 50
- (1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim lnternal yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset.
- (2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi menggunakan NJOP dan harga pasaran umum.
- (3) Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) ditetapkan oleh Bupati.
PENGHAPUSAN
BAB XII - PENGHAPUSAN
Pasal 51
- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi:
- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna;
- b. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal Eurrng Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna' :
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal 6rr.ng Milik Dierah sudah beralih kepemilikannya, teriadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain,
- (4) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah.
- a. penghapusan barang tidak bergerak
BAB XII - PENGHAPUSAN
Pasal 52
'
"
'
l''"'
'
".'r
- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasaf'5'1 ayat (1) huruf a ditetipkan setelah mendapat persetujuan Bupati atas ubul pengelola barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan surat keputusan penghapusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB XII - PENGHAPUSAN
Pasal 53
- ('1) Penghapusan Barang Milik Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan ' ' dilakukan apablla Barang Milik Daerah dimaksud tidak dapat digunakan, dimanfaatkan dan dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan peru ndang-undangan.
- (2) pemusnahan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna Barang dengan surat keputusan dari Pengelola Barang atas nama Bupati.
- (3) pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati.
BAB XII - PENGHAPUSAN
Pasal 54
penghapusan barang milik Daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah danlatau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan 5pRO, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 5,000,000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati'
BAB XII - PENGHAPUSAN
Pasal 55
- (1)Barang milik Daerah yang rusak, hilang, mati (hewan berlebih dan tidak efisien lagi dilaporkan kepada Bupati dan tanaman), susut, melalui pengelola.
- (2) Laporan tersebut harus menyebutkan nama, jumlah ' kode barang, nilai barang dan lain-lain yang diperlukan' barang, lokasi, nomor
BAB XII - PENGHAPUSAN
Pasal 56
- (1) Bupati membentuk Panitia Penghapusan Barang milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsu r-unsu r terkait.
- (2) Tugas Panitia penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administras[; penggunaan, pembiayaan pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya. . .
BAB XII - PENGHAPUSAN
Pasal 57
:
- (1) Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang (mutasi).
- (2) Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada pada Daftar Barang Daerah.
3. Penghapusan tersebut di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dan penetapan oleh Pengelola atas nama Bupati. (3)
- (4) Penghapusan barang daerah dengan tindak lanjut pemusnahan Dilakukan apabila barang dimaksud:
- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipinda htanganka n;
- b. alasan lain sesuai peratuan perundang-undangan.
BAB XII - PENGHAPUSAN
Pasal 58
- (1)Penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam keadaan bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan Kepala Daerah.
- (3)Alasan-alasan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut;
- b. rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenis.
PEM IN DAHTANGANAN
BAB XIII - PEM IN DAHTANGANAN
Pasal 59
- (1) Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan peisetujuan DPRD yaitu:
- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayahlpenataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran ,n1r1.'f;bngunan' pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran: i, '
.
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. dikuasai Negara
BAB XIII - PEM IN DAHTANGANAN
Pasal 60
Kendaraan Dinas yang dapat dijual ,J:Tfo^"nor,run Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas.
BAB XIII - PEM IN DAHTANGANAN
Pasal 61
- (1)Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tatiun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada pejabat
yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) hanya 1 (satu) kali, kecuali tenggang waktu '10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dtmaksud pada ayat (1)tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan:tti,gas dinas di Daerah. .
:]
BAB XIII - PEM IN DAHTANGANAN
Pasal 62
- (1)Kendaraan dlnas operasional yang berumur 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun atau lebih yang karena rusak dan/atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual/dilelang kepada Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat ('1).
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
BAB XIII - PEM IN DAHTANGANAN
Pasal 63
- (1)Kendaraan dinas operasional yang digunakan anggota DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun dan umur kendaraan 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu'10 (sepuluh) tahun.
BAB XIII - PEM IN DAHTANGANAN
Pasal 64
- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pejabat Negara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan pelelangan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hasil penjualan disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (3) Penghapusan dari Daftar lnventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan/sewa-beli Kendaraan dimaksud dilunasi.
- (4) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan selambat-lambatnya'1 (satu) tahun.
- (5) Pelunasan harga penjualan/pelelangan kendaraan dinas operasional dilaksanakan sekaligus.
BAB XIII - PEM IN DAHTANGANAN
Pasal 65
- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 belum dilunasi, ,kendaraan tersebut masih tetap millk Pemerintah Daerah dan tidak boleh dipindahla ,99nkan ,
- (2) Selama kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih.':dipeigunakan untuk kepentingan dinas, biaya perbaikan dan pemelihalaan ditanggung oleh Pembeli, ; : r::
- (3) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua
Penjualan Rumah Dinas
BAB XIII - PEM IN DAHTANGANAN
Pasal 66
Bupati menetapkan penggUnaan, pemanfaatan, perubahan dan penetapan status rumah-rumah milik Daerah dengan
BAB XIII - PEM IN DAHTANGANAN
Pasal 67
Penjualan rumah milik daerah
BAB XIII - PEM IN DAHTANGANAN
Pasal 68
- (1) Rumah milik daerah yang dapat dijual-belikan adalah:
2. a.rumah milik daerah Golongan ll yang telah diubah golongannya menjadi Rumah milik daerah Golongan lll;
3. b.rumah milik daerah Golongan lll yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual/disewa-belikan kepada Pegawai.
- (2) Pegawai yang dapat membeli adalah:
- a. Pegawai Negeri
1. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
2. memiliki Surat liin Penghunian (SlP):
3. Surat ljin Penghunian ditandatangani oleh pengelola atas nama Kepala Daerah;
4. belum pernah dengan jalanlcara apapun memperoleh/ membeli rumah dari Pemerintah
BAB XIII - PEM IN DAHTANGANAN
Pasal 69
- (1)Harga Rumah Daerah golongan lll beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati
BAB XIII - PEM IN DAHTANGANAN
Pasal 70
- (1)Pelunasan harga penjualan rumah dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Hasil penjualan rumah Daerah golongan lll milik Daerah disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar lnventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan/sewa beli atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.
- (4) Tata cara penjualan rumah milik daerah golongan lll sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagiari l(etiga
Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan
BAB XIII - PEM IN DAHTANGANAN
Pasal 71
- (1)Setiap pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan yarrg dikuasai oleh Daerah, baik yang telah ada sertipikatnya maupun belum, rJapal diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah bersangkutan dengan cara,
- a. pelepasan dengan pembayaran ganli rugi (dijual);
- b. pelepasan dengan tukar menukar/rLrilslag/tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaiman.r dirnaksuC pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mericl.:pat persetujuan DPRD.
- (3) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara lelang.
- (4) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus nrengunturrgkan Pemerintah Daerah dengan
BAB XIII - PEM IN DAHTANGANAN
Pasal 72
- (1)Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah yang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau kepada Pihak Ketigi ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dialihkan wajib dinilai oleh Tim Penilai lnternal dan/atau dapat dilakukan oleh Lembaga lndependen yang bersertifikat di bidang penilaian aset.
- (3) Ketentuan mengenai penilaian dan penunjukan Tim Penilai lnternal dan atau Lembaga lndependen bersertifikat di bidang penilaian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XIII - PEM IN DAHTANGANAN
Pasal 73
Barang milik daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan dan r atau dipindahtangankan.
PENATAUSAHAAN
Bagian Pentama
Pembukuan
BAB XIV - PENATAUSAHAAN
Pasal 74
- Pengguna dan/atau kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBp)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (1)
- Pengelola dan/atau pejabat yang ditunjuk menghimpun pencatatan Barang Milik Daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang. (2)
- Penggolongan dan kodefikasi Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3)
Bagian Kedua
lnventarisasi
BAB XIV - PENATAUSAHAAN
Pasal 75
- (1) pengguna barang melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah sekurangkurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun (sensus Barang Daerah).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap Barang Milik Daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun.
- (3) pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana ' "dimJ[sud pada ayat (1) dan ayal (2) kepada Pengelola Barang selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.
BAB XIV - PENATAUSAHAAN
Pasal 76
pengelola atau pejabat yang ditunjuk pada Dinas menghimpun hasil inventarisasi barang millk/dikuasai pemerintah daerah.
Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal TT
- (1) Pengguna/kuasa pengguna barang menyusun laporan barang Pengguna/Kuasa semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola.
- (3) Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi laporan barang milik daerah (LBMD)'
BAB XIV - PENATAUSAHAAN
Pasal 77
- (1)Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), digunakan #nagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah'
BAB XIV - PENATAUSAHAAN
Pasal 78
- (1)Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), digunakan #nagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah'
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berjenjang.
BAB XIV - PENATAUSAHAAN
Pasal 79
Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal
75 dan Pasal 77, dapat dipergunakan aplikasi Sistem lnformasi Manajemen Barang Daerah.
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BAB XV - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 80
- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan barang milik daerah.
- (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Pengguna.
- (5) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). (6) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan perundangundangan.
BAB XV - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 81
- (1)Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.
PEMBIAYAAN
BAB XVI - PEMBIAYAAN
Pasal 82
- ('1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang milik daerah, disediakan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif kepada aparat pengelola barang yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyimpan barang, pengurus barang dan kepala Eudang dalam melaksanakan tugas dengan ## BAB XVII
TUNTUTAN GANTI RUGI
BAB XVI - PEMBIAYAAN
Pasal 83
- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi admlnistratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-u ndangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tuntutan Ganti Rugi dan sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
SENGKETA BARANG DAERAH
BAB XVIII - SENGKETA BARANG DAERAH
Pasal 84
- (1)Penyelesaian terhadap Barang Milik Daerah yang bersengketa, dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh Unit Kerja/Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum baik secara pidana maupun secara perdata.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Tata cara penyelesaian Barang Milik Daerah yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 85
Setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan daniatau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
KETENTUAN PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diunda an.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengunda eraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ditet anngrn Pada T I 7 September 2010

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 2010 SEKRETA DAERAH September KABUPA BALANGAN #M. RIDUAN DARLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2O1O NOMOR 01
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 01 TAHUN 2O1O
## TENTANG
## PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DTLINGKUNGAN KABUPATEN BALANGAN
## UMUM
## l. Pendahuluan
Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integril dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah.
- a, Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalahmasalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan bupati sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut::
- b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara oPtimal;
- c. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- e. Asas akuniabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
- f. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.
## Gambaran Umum
## a. Ruang Lingkup Barang Milik Daerah dan Pengelolaan
Ruang lingkup barang milik daerah dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada pengertian barang milik daerah berdasarkan rumusan dalam
PENJELASAN
Pasal 1
angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara