PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA Nomor 72 Tahun 2012 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR :
/3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR ' 3 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS UTARA,
a.
bahwa otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk menata aparatumya secara menyeluruh termasuk untuk mendapatkan pemimpin desa yang bertanggungjawab dan amanah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa;
- b. bahwa masyarakat sangat pemimpin yang menyelenggarakan pemerintahan desa yang efektif dan handal agar mampu melayani masyarakat desa; membutuhkan bertanggungjawab untuk
c.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
SERI : E
4
Mengingat
- d. baliwa berdasarkaii pertimbangan sebagaimaiia dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cai ' a Pencalonan. Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 TaLmn 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Tambahan Lembaran
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
I
!
!
- 6 . Peraturan Pemexintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemexintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Indonesia Nomor 4593): 7. Tambahan Lembaran Negara Republik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 8 .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 9.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
dan
BUPATI NIAS UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGAIGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerail ini , yang dimaksud dengaii :
1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang dihadiri sekurang-kurangnya 2 / 3 dari jumlah BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BE ) .
2. ( 2 ) Apabila BPD tidak dapat membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah terbitiwa surat Camat, maka Pembentukan Panitia dapat difasilitasi oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
3. Jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayrat ( 1 ) adalah 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) Orang, terdiri dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan. dan Tokoh Masyarakat yang mampu membaca dan menulis. ( 3)
4. BPD tidak diperkenankan menjadi Panitia Pemilihan. ( 4)
Bagian Kedua
Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- Panitia Pemilihan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan Anggota. ( 1)
- Pimpinan Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh anggota secara langsung dalam rapat yang diadakan secara khusus. ( 2 )
- Rapat Pemilihan pimpinan Panitia Pemilihan untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. (3)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- ( 1 ) Apabila Pimpinan atau anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan dilakukan penggantian.
- Apabila Pimpinan atau anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan dilakukan penggantian. ( 2 )
- Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberhentian keanggotaan Panitia Pemilihan. ( 3)
- Keanggotaan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BPD. (4)
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PEMILIHAN
BAB III - TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PEMILIHAN
Pasal 5
Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
- a. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan;
- b. mengajukan rencana anggaran biava pemilihan;
- c. melaksanakan pendaftaran pemilih sementara serta menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap:
- d. menerima pendaftaran bakal calon;
- e. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
- f. membuat berita acara penetapan calon yang berhak dipilih;
- g. menetapkan jadwal kampanye;
- h. menyampaikan surat panggilan sesuai dengan daftar pemilih;
- i. mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa beijalan dengan tertib, lancar, aman, dan teratur;
- j. menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan dan penghitimgan suara;
- k. mensosialisasikan foto calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- l. menetapkan saksi yang diajukan oleh calon yang berhak dipilih;
- m. melaksanakan pemungutan suara; dan
- n. membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara penghitungan suara serta mengirimkan Berita Acara dimaksud lengkap dengan persyaratan administrasi dan nama calon yang terpilih kepada BPD.
BAB III - TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PEMILIHAN
Pasal 6
Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD;
- b. menetapkan pencabutan status calon yang dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib;
- c. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan tata tertib pemilihan; dan
- d. menetapkan calon terpilih.
- Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban :
- a. menyampaikan laporan tahapan proses pelaksanaan Pemililian Kepala Desa setiap 30 (tiga puluh) hari sekali; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak selesainya Pemilihan Kepala Desa.
BAB III - TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PEMILIHAN
Pasal 8
pemilihan sebagaimana Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 berakhir apabila telah dilantiknya Kepala Desa terpilih.
Bagian Pertama Hak Memilih
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH
Pasal 9
Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang:
- terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dibuktikan dengan pemilikan KTP dan atau surat keterangan penduduk setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berdomisili dengan tidak terputus-putus; a.
- sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah dihitung pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa; b.
- tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH
Pasal 10
- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mendata Penduduk Desa sebagai bahan Penyusunan daftar pemiiih.
- (2) Daftar pemiiih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat warga Negara Indenesia yang menetap di Desa.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran data pemiiih ## BAB V PENCALONAN KEPALA DESA
Bagian Pertama Persyaratan Galon Kepala Desa
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH
Pasal 11
Penduduk Desa yang dapat menjadi Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang harus memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
3. berpendidikan serendah-rendahnya Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama c. dan / atau sederajat dibuktikan dengan ijazah / STTB / Surat Keterangan Lulus yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang; yang
- d. berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggitingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
- e. Surat Keterangan berkelakuan baik / Surat Keterangan Catatan Kepohsian;
- f. tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH
Pasal 12
- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
- (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH
Pasal 13
- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk menetapkan calon Kepala Desa dari bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujiih) hari sejak ditetapkan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- ( 1) Calon jrang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) hanya dapat menggtmdurkan diri dalam jangka walctu 14 (empat belas) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (2) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan apabila yang bersangkutan tetap mengundurkan diri yang dinyatakan secara tertulis diatas kertas bermaterai Rp. 6.000.(enam ribu mpiah), dan secara administratif dianggap tidak teijadi pengunduran diri dan dalam hal yang bersangkutan mendapat dukungan suara terbanyak dianggap batal, sehingga calon . yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih dengan tetap ## BAB VI KAMPANYE Pasal 15
- ( 1) Sebelum Pemilihan, calon yang berhak dipilih dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 7 (tujuh) hari dan harus sudah selesai dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan Pemilihan Calon KepalaDesa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa.
- (4) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan pada panitia pemilihan selambat-selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
- (5) Dalam kampanye dilarang melibatkan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang masih aktif, anggota BPD, PNS dan warga desa di luar desa lokasi Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (7) Kampanye dilaksanakan secara terkendali, aman, tenteram dan tertib di bawah pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- ( 1) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat ( 1) dilarang dan atau tidak dibenarkan :
- a. pawai atau arak-arakan:
- b. pemberian barang. uang atau fasilitas lain;
- c. pemasangan foto, tanda gambar, slogan dan lain-lain di tempattempat sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini;
- d. kampanye yang menghina.. mencemarkan nama baik Institusi Negara / Pemerintab maupun calon lainnya baik lisan maupun tertulis;
- e. kampanye dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat desa;
- f. menggunakan keamanan dan ketertiban umum;
- g. merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan tempat ibadah atau gedung / fasilitas pemerintah untuk melaksanakan kampanye.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ayat ( 5) dan ayat (7) dan Pasal 16 ayat (9) dapat menggugurkan hak calon sebagai calon yang berhak untuk dipilih.
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH
Pasal 14
- (3) Dalam hal teijadi pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan batalnya salah satu calon sehingga mengakibatkan teijadinya calon tunggal, Pemilihan calon Kepala Desa tetap dilaksanakan dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 aj ' at (2).
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH
Pasal 15
- ( 1) Sebelum Pemilihan, calon yang berhak dipilih dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 7 (tujuh) hari dan harus sudah selesai dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan Pemilihan Calon KepalaDesa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa.
- (4) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan pada panitia pemilihan selambat-selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
- (5) Dalam kampanye dilarang melibatkan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang masih aktif, anggota BPD, PNS dan warga desa di luar desa lokasi Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (7) Kampanye dilaksanakan secara terkendali, aman, tenteram dan tertib di bawah pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- ( 1) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat ( 1) dilarang dan atau tidak dibenarkan :
- a. pawai atau arak-arakan:
- b. pemberian barang. uang atau fasilitas lain;
- c. pemasangan foto, tanda gambar, slogan dan lain-lain di tempattempat sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini;
- d. kampanye yang menghina.. mencemarkan nama baik Institusi Negara / Pemerintab maupun calon lainnya baik lisan maupun tertulis;
- e. kampanye dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat desa;
- f. menggunakan keamanan dan ketertiban umum;
- g. merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan tempat ibadah atau gedung / fasilitas pemerintah untuk melaksanakan kampanye.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ayat ( 5) dan ayat (7) dan Pasal 16 ayat (9) dapat menggugurkan hak calon sebagai calon yang berhak untuk dipilih.
- (3) Dalam hal teijadi pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan batalnya salah satu calon sehingga mengakibatkan teijadinya calon tunggal, Pemilihan calon Kepala Desa tetap dilaksanakan dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 aj ' at (2).
- (4) Apabila teijadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH
Pasal 17
- ( 1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka / dialog;
- c. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat setempat;
- d. pemasangan alat peraga ditempat umum;
- e. rapat umum.
- (2) Calon Kepala Desa wajib menyampaikan visi misi dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat desa lokasi pemilihan Kepala Desa.
- ( 3) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersilat edukatif.
I
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
BAB VII - PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 18
- (1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab dalam merencaiiakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan periengkapan pemungutan suara.
- (2) Jenis periengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. kotak suara;
- b. surat suara:
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara:
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. tempat pemungutan suara.
- (3) Selain periengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan periengkapan lainnya.
BAB VIII - PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 19
- ( 1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, ummn. bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- ( 2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara Panitia Pemilihan wajib menyampaikan
PENJELASAN
Pembukaan
kepada para pemilih mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pemberian suara dilakukan dalam bilik suara.
- (4) Pemilih hanya memberikan suara kepada 1 (satu) orang calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (5) Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan cfengan cara apapun.
- (6) Pemilih yang berhalangan hadir karena sakit dengan keterangan dokter, Panitia Pemilihan mendatangi yang bersangkxtan untuk menggunakan hak pilihnya dibantu oleh Panitia Pemiihan dan didampingi oleh keluarga.
- (7) Pemilih tuna netra dalam mengguiiakan hak pilihnya dibantu oleh Panitia Pemilihan dan didampingi oleh saksi masing-masing calon.
- (8) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (9) Pemilihan Calon Kepala Desa dihadiri sekurang-kurangnya 2 / 3 (dua. pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (10) Apabila quorum belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka pemilihan dinyatakan batal dan diadakan pemilihan ulang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dengan syarat jumlah yang hadir sekurang-kurangnya 14 (satu per dua) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (11) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak terpenuhi. . maka pemilihan calon Kepala Desa dinyatakan batal, selanjutnya BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
##
PENJELASAN
Pasal 20
- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, maka Panitia Pemilihan menyediakan : - a. papan tulis yang memuat nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih sesuai dengan nomor urut calon; - b. surat suara yang memuat foto calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan pada bagian bawah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; - c. sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya; dan - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara. - (2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nuruf b adalah : - a. surat suara berbentuk 4 (empat) persegi dengan ukuran 21 cm x 20 cm dan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: 1. pada bagian