PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA KENDARI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan masyarakat khususnya pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, maka perlu di tetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kota Kendari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kendari;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. 8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 5587) sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perubahan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 2019;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658 /Menkes , Per / VIII/ 2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 ~ 2019;
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 93 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 93).
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA KENDARI
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah
- 2 Agar terwujudnya suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur pasien sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui jalur rujukan sehingga dapat mengoptimalkan Sumber Daya yang terbatas.
- 1 Meningkatkan kesehatan serta mengatasi permasalahan yang timbul akibat letak geografis, keterbatasan sarana, tenaga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta operasional pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara upaya kesehatan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini yakni sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.
Pasal 4
Ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan kesehatan meliputi
- b Wilayah Cakupan Rujukan;
- a. Jenjang rujukan medis;
- C. Alur Rujukan;
- e Kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Syarat Rujukan;
- f. Penanggungjawab sistem rujukan;
- h Tenaga Kesehatan; dan
- g Informasi dan Komunikasi;
- i Pembinaan dan Pengawasan
BAB III - SISTEM RUJUKAN
Pasal 5
- (1) Pelayanan Kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama;
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- (4) Bidan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama; dan
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan, permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis.
- (1) Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan;
- (3) Setiap yang bukan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial, sebagaimana dimaksud pada (1) dapat mengikuti rujukan. orang ayat
- (2) Peserta asuransi kesehatan komersial mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam asuransi dengan tetap mengkuti pelayanan yang berjenjang; polis
BAB IV - JENJANG RUJUKAN MEDIS
Pasal 7
- (1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama terdiri atas
2. b Praktik Perawat;
3. Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling; Pos Kesehatan Kelurahan);
- C. Praktik Bidan;
5. e Praktik dokter gigi;
- d. Praktik dokter umum;
- f. Klinik bersalin;
- (2) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan meliputi
- g. Klinik Pratama;
- a. Tingkat Pertama
- c. Tingkat Ketiga
- b. Tingkat Kedua
- (3) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a, terdiri atas ayat
14. b Rumah Sakit Umum Daerah;
15. Puskesmas Perawatan dan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar);
16. c Rumah Sakit Swasta;
- (4) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai pusat rujukan regional;
- d. Klinik Utama;
- (5) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan tingkat tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai pusat rujukan tersier.
BAB V - WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN
Pasal 8
- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, Pemerintah Kota Kendari mengembangkan sistem rujukan pelayanan kesehatan;
- a. Target jumlah penduduk, menurut jarak dan waktu tempuh;
- (2) Wilayah Cakupan Rujukan dapat ditentukan
BAB V - WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN
Pasal 9
- (1) Pemerintah Kota Kendari mengembangkan Rumah Sakit Umum Kota dan swasta yang mampu memberikan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK);
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi pusat rujukan dari Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar di wilayah Kecamatan;
- (2) Pemerintah Kota Kendari mengembangkan puskesmas menjadi puskesmas dengan tempat perawatan paling kurang 10 (sepuluh) tempat tidur dan Dasar (PONED) paling kurang 1 (satu) tempat tidur;
BAB VI - ALUR RUJUKAN
Pasal 10
- (1) Alur rujukan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan ## BAB VII TATA CARA RUJUKAN
BAB VI - ALUR RUJUKAN
Pasal 11
- (1) Rujukan dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (3) Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan
- (2) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan. pada
- (4) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya.
BAB VI - ALUR RUJUKAN
Pasal 12
- Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/ atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.
BAB VI - ALUR RUJUKAN
Pasal 13
Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (4) dilakukan apabila: ayat
- b perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.
- pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik;
BAB VI - ALUR RUJUKAN
Pasal 14
Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan apabila:
- b kompetensi dan kewenangan pelayanan tingkat pertama atau kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebut;
- a. permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi kewenangannya; dan
- C pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang:
BAB VI - ALUR RUJUKAN
Pasal 15
- (1) Rujukan harus memenuhi persyaratan
- b. Administrasi.
3. a Klinis; dan
- (2) Syarat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas
- a. Hasil pemeriksaan medis yang mengindikasikan keadaan pasien tidak dapat diatasi;
- c. Pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula.
- b. Pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan/atau sub spesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
- (3) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas
- b. Tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
- a. Tersedianya unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan
11. C Pencatatan kartu atau dokumen tertentu meliputi
2. Identitas pasien; berupa
1. Formulir rujukan dan rujukan balik;
- a) Kartu tanda penduduk;
- c) Kartu keluarga; dan
- b) Kartu kepesertaan jaminan kesehatan;
17. 3 Rekaman dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang medis.
BAB VI - ALUR RUJUKAN
Pasal 16
- (1) Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya;
- (3)
PENJELASAN
Pembukaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang;
4. a diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
- C. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
- b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
- d. transportasi rujukan; dan
8. e\_ risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.
##
PENJELASAN
Pasal 17
- (1) Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan/atau lengkap; hanya dilakukan dalam hal - b. Pasien memerlukan pelayanan medis spesialis/atau subspesialis yang tidak tersedia difasilitas pelayanan semula; 3. a Hasil pemeriksaan medis sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat di