PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PAJAK SARANG BURUNG WALET (berlaku 17 Februari 2014)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PAJAK SARANG BURUNG WALET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKAYANG,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf i UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
4. 21 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Dan BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkayang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut DISPENDA adalah unsur pelaksana pengelolaan pendapatan daerah;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 4
- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet;
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB IV - CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 6
Pasal 6
- (1) Besarnya pajak terutang dengan cara mengkalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bengkayang.
MASA PAJAK/SAAT TERUTANG PAJAK
BAB V - MASA PAJAK/SAAT TERUTANG PAJAK
Pasal 7
- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- (2) Saat terutang pajak adalah pada saat berlangsungnya kegiatan pengambilan dan / atau pengusahaan sarang burung walet.
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
BAB VI - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8
- (1) Setiap Wajib Pajak Wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 9
- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 10
SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang.
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11
- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal :
- 1) jika
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12
- (1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
SURAT TAGIHAN PAJAK
BAB VIII - SURAT TAGIHAN PAJAK
Pasal 13
- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
- c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 14
- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran serta penagihan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 15
- (1) Pajak yang terhutang ## BAB X KEBERATAN DAN BANDING
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 16
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
2. a SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN; dan
- f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 17
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 18
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Mengajukan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 19
- (1) Jika pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak ## BAB XI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 20
- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Bupati dapat :
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 21
- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan putusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 22
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB XIII - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23
- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 24
Pasal 24
- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 24
Pasal 25
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 26
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN KHUSUS
BAB XVI - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 27
- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam pengadilan; dan
- b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat meberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
PENYIDIKAN
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 28
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Dearah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31
- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena ke alpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifat adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 merupakan penerimaan Negara.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 33
Pasal 33
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Penetapan: Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal, 17 Februari 2014 BUPATI BENGKAYANG, ttd SURYADMAN GIDOT

Penetapan: Diundangkan di Bengkayang pada tanggal, 18 Februari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, Ttd, KRISTIANUS ANYIM

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Kepala Bagian Hukum, BERNADETA, SH, MH Pembina / IV.a NIP. 19710416 200003 2 005
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2014
## TENTANG
## PAJAK SARANG BURUNG WALET
## I. Penjelasan Umum
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan maksud pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dalam Peraturan Daerah ini selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga untuk meningkatkan pelayanan serta keadilan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
Peningkatan pendapatan diperkirakan akan dapat dicapai dengan menetapkan nilai pajak berdasarkan atas luas ruang atau tempat dan bangunan yang digunakan untuk budidaya burung walet.
Perhitungan pajak sarang burung walet dilakukan secara periodik selama tahun berjalan, disertai peningkatan pelayanan yang dari penegasan akan waktu penyampaian surat ketetapan pajak, pemberian persetujuan permohonan keberatan maupun pengembalian pembayaran pajak. Hal ini akan memberikan pelayanan tepat waktu dengan kualitas pelayanan semakin ditingkatkan.
Dalam kaitan dengan pemungutan pajak dilakukan secara sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang terbaru, sehingga dalam cara pembayaran pajak menganut sistem Self Assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ciri-ciri pemungutan pajak berdasarkan self assessment adalah adanya kepastian hukum, perhitungannya sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak, pelaksanaanya mudah, lebih mencerminkan asas keadilan dan merata, memperkecil kemungkinan wajib pajak tidak mampu membayar pajak akibat perhitungan yang terlalu besar.
Pemungutan pajak diharapkan menganut prinsip kesamaan/keadilan (equity), artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam distribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang, sehingga wajib pajak akan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.
## II. Pasal demi Pasal
PENJELASAN
Pasal 1
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) : Ayat (2) : Ayat (3) Cukup jelas. - Tidak termasuk objek pajak sarang burung walet pengambilan sarang burung walet yang dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Cukup Jelas Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
PENJELASAN
Pasal 3
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. ## Ayat (2) Ayat (3) :
PENJELASAN
Pasal 5
: Tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen)
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) :