PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1996 tentang PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengembangan kepariwisataan dalam menunjang pembangunan nasional, diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang memanfaatkan potensi pariwisata nasional, diperlukan berbagai upaya dan langkah untuk tetap memperkukuh jati diri bangsa, memperhatikan mutu dan kelestarian lingkungan, keamanan wisatawan, peran serta masyarakat dan kelangsungan usaha pariwisata;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan kepariwisataan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal
- 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (lembaran Negara Tahun 1990 Noor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata;
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
4. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
5. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
6. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
7. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk:
- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
- b. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- c. memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; dan
- e. mendorong pendayagunaan produksi nasional.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan ## BAB II USAHA PARIWISATA
Bagian Pertama Penggolongan Usaha Pariwisata
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Usaha Pariwisata digolongkan ke dalam:
- a. usaha jasa pariwisata;
- b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata; dan
- c. usaha sarana pariwisata.
Bagian Kedua
Usaha Jasa Pariwisata
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Jenis usaha jasa pariwisata dapat berupa usaha:
- a. jasa biro perjalanan wisata;
- b. jasa agen perjalanan wisata;
- c. jasa pramuwisata;
- d. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
- e. jasa impresariat;
- f. jasa konsultan pariwisata; dan
- g. jasa informasi pariwisata.
Paragraf 1
Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Usaha jasa biro perjalanan wisata diselnggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi, dalam bentuk Biro Perjalanan Wisata.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Biro Perjalanan Wisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
- a. mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi jasa:
- a. perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, objek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia, dalam bentuk paket wisata;
- b. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan Wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
- c. penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
- d. penyediaan layanan angkutan wisata;
- e. pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata;
- f. pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
- g. penyelenggaraan perjalanan ibadah agama; dan
- h. penyelenggaraan perjalanan insentif.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Wisata.
- (3) Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dilakukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Biro Perjalanan Wisata wajib:
- a. memenuhi jenis dan kualitas komponen perjalanan wisata yang dikemas dan atau dijanjikan dalam paket wisata; dan
- b. memberikan pelayanan secara optimal bagi wisatawan yang melakukan pemesanan, pengurusan dokumen dan penyelenggaraan perjalanan melalui Biro Perjalanan Wisata.
- (2) Biro Perjalanan Wisata bertanggungjawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Untuk memperluas jaringan kegiatan usaha, Biro Perjalanan Wisata dapat mendirikan kantor cabang di ibukota propinsi.
- (2) Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Biro Perjalanan Wisata atau kantor cabang Biro Perjalanan Wisata dapat membuka gerai jual.
- (3) Biro Perjalanan Wisata hanya dapat membuka gerai jual di lokasi yang belum terdapat kantor cabang.
- (4) Pendirian kantor cabang dan pembukaan gerai jual harus dilaporkan untuk didaftarkan pada Menteri.
- (5) Seluruh kegiatan usaha jasa biro perjalanan wisata yang dilakukan oleh kantor cabang dan gerai jual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), merupakan tanggung jawab Biro Perjalanan Wisata.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pendirian kantor cabang dan pembukaan gerai jual Biro Perjalanan Wisata, diatur oleh Menteri.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Kantor cabang Biro Perjalanan Wisata dapat menyediakan seluruh jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Gerai jual Biro Perjalanan Wisata hanya dapat melakukan penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata serta menyediakan jasa pelayanan pemesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e.
Paragraf 2 Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Usaha jasa agen perjalanan wisata diselanggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi, dalam bentuk Agen Perjalanan Wisata.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Agen Perjalanan Wisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
- a. mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Kegiatan Usaha Agen Perjalanan Wisata meliputi jasa:
- a. pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri;
- b. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata;
- c. pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata;
- d. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Agen Perjalanan Wisata wajib:
- a. memberikan pelayanan secara optimal dan bertanggung jawab atas penyediaan jasa pemesanan dan pengurusan dokumen yang dilakukan; dan
- b.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
Agen Perjalanan Wisata dilarang:
- a. melakukan perubahan terhadap komponen perjalanan wisata dalam paket yang dikemas Biro Perjalanan Wisata; dan
- b. menyelenggarakan paket wisata.
Paragraf 3
Usaha Jasa Pramuwisata
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
Usaha jasa pramuwisata diselengarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
Badan usaha jasa pramuwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
- a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas dukung usaha; dan
- b. mempekerjakan secara tetap tenaga pramuwisata profesional.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
- (1) Kegiatan usaha jasa pramuwisata meliputi penyediaan tenaga pramuwisata dan atau mengkoordinasikan tenaga pramwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.
- (2) Kegiatan mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata yang dimiliki badan usaha jasa pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
- (3) Pengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
Badan usaha jasa pramuwisata wajib:
- a. mempekerjakan tenaga pramuwisata yang telah memenuhi persyaratan keterampilan yang berlaku; dan
- b. secara terus menerus melakukan upaya peningkatan keterampilan tenaga pramuwisata yang bersangkutan.
Paragraf 4
Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
Badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
- a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
- (1) Kegiatan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran meliputi:
- a. penyelenggaraan kegiatan konvensi, yang meliputi:
- 1) perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konvensi;
- 2) perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konvensi;
- 3) pelaksanaan dan penyelenggaraan konvensi;
- 4) pelayanan terjemahan simultan;
- b. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif;
- c. perencanaan dan penyelenggaraan pameran;
- d. penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konvensi;
- e. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran; dan
- f. kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konvensi, perjalanan insentif dan pameran.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
- (1) Badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran wajib:
- a. memenuhi jenis dan kualitas jasa yang dikemas dan atau dijanjikan dalam penawaran penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran; dan
- b. mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan konvensi dan pameran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran bertanggung jawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
Usaha jasa impresariat diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
Badan usaha jasa impresariat harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
- a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
Kegiatan usaha jasa impresariat meliputi:
- a. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam dan atau di luar negeri;
- b. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan asing yang melakukan perjalanan di Indonesia;
- c. pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi bagi artis, seniman dan olahragawan yang akan mengadakan pertunjukan hiburan; dan
- d. penyelenggaraan kegiatan promosi dan publikasi pertunjukan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 29
- (1) Badan usaha jasa impresariat wajib:
- a. melestarikan seni budaya Indonesia;
- b.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 30
- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- (2) Badan usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan semata-mata untuk menyediakan jasa konsultasi di bidang kepariwisataan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 31
Badan usaha jasa konsultan pariwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
- a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha; dan
- b. memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 32
Kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata meliputi penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen, dan penelitian di bidang kepariwisataan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 33
Badan usaha jasa konsultan pariwisata wajib:
- a. menjamin dan bertanggungjawab atas kualitas jasa konsultasi yang diberikan; dan
- b. secara terus menerus melakukan upaya peningkatan profesionalisme tenaga ahli yang bekerja pada perusahaannya.
Paragraf 7 Usaha Jasa Informasi Kepariwisataan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 34
- (1) Usaha jasa informasi kepariwisataan diselenggaran oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- (2) Selain badan usaha jasa informasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha jasa informasi kepariwisataan dapat juga diselenggarakan oleh perseorangan atau kelompok sosial di dalam masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 35
Badan usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 36
Kegiatan usaha jasa informasi pariwisata meliputi:
- a. penyediaan informasi mengenai objek dan daya tarif wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan;
- b. penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektronik atau media komunikasi lain; dan
- c. pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 37
Penyelenggara usaha jasa informasi kepariwisataan bertanggungjawab atas kebenaran informasi yang disediakan.
Bagian Kedua
Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 38
Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 39
Pengusahaan objek dan daya tarik wisata terdiri dari:
- a. pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
- b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya; dan
- c. pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.
Paragraf 1
Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 40
- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata, untuk dijadikan wisata.
- (2) menteri menetapan sumber daya alam tertentu sebagai objek dan daya tarik wisata alam.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 41
Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau perseorangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 42
Penyelenggara pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 43
- (1) Kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam meliputi:
- a. pembangunan prasarana dan sarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan;
- b. pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam, termasuk prasarana dan sarana yang ada; dan
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam.
- (2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 44
- (1) Penyelenggara pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam wajib:
- a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;
- b. mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan; dan
- c. menjaga kelestarian objek dan daya tarik wisata serta tata lingkungannya.
- (2) Penyelenggara pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan wisatawan yang mengunjungi objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 45
Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam yang berupa Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, atau Taman Laut, diselenggarakan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 46
- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata, untuk dijadikan sarana wisata.
- (2) Menteri menetapkan seni budaya tertentu sebagai objek dan daya
-22 - tarik wisata budaya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 47
Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya diselenggarakan oleh Perseroan terbatas, Koperasi atau perseorangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 48
Penyelenggara Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 49
Kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya meliputi:
- a. pembangunan objek dan daya tarik wisata, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan;
- b. pengelolaan objek dan daya tarik wisata, termasuk prasarana dan sarana yang ada; dan
- c. penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata serta memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 50
Penyelenggara pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya wajib:
- a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;
- b. mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan; dan
- c. menjaga kelestarian objek dan daya tarik wisata budaya serta tata lingkungannya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 51
Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya yang berupa benda cagar budaya atau peninggalan sejarah lainnya, diselenggarakan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 52
Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa, untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 53
Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus diselenggarakan oleh Perseroan terbatas, Koperasi atau perseorangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 54
Penyelenggara pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengakapi dengan fasilitas pendukung usaha.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 55
Kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik minat khusus meliputi:
- a. pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan bagi wisatawan di lokasi objek dan daya tarik wisata; dan
- b. penyediaan informasi mengenai objek dan daya tarik wisata secara lengkap, akurat dan mutakhir.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 56
- (1) Penyelenggara pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus wajib menjaga kelestarian lingkungan, mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli memiliki keterampilan yang dibutuhkan, dan menyediakan fasilitas serta bertanggung jawab atas keamanan serta keselamatan wisatawan.
Dalam...
-25 - penyelenggara wajib memberikan perlindungan asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlindungan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Menteri.
Bagian Ketiga Usaha Sarana Pariwisata
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 57
Usaha sarana pariwisata dapat berupa:
- a. penyediaan akomodasi;
- b. penyediaan makan dan minum;
- c. penyediaan angkutan wisata;
- d. penyediaan sarana wisata tirta; dan
- e. penyelenggaraan kawasan pariwisata.
Paragraf 1
Usaha Penyediaan Akomodasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 58
Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa:
- a. usaha hotel;
- b. usaha pondok wisata;
- c. usaha bumi perkemahan; dan
- d. usaha persinggahan karavan.
usaha...
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 59
Usaha hotel diselnggarakan oleh Perseroan terbatas atau Koperasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 60
Badan usaha hotel harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
- a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan
- b. mempunyai kator tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 61
- (1) Kegiatan usaha hotel meliputi:
- a. penyediaan kamar tempat menginap;
- b. penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum;
- c. pelayanan pencucian pakaian/binatu;
- d. penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain, yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang harus disediakan usaha hotel.
- (3) Menteri menetapkan penggolongan kelas hotel sesuai dengan jenis fasilitas akomodasi dan pelayanan yang disediakan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 62
- (1) Badan usaha hotel wajib:
- a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;
- b. menjaga keamanan barang-barang milik tamu hotel;
- c. menjaga citra hotel dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum;
- d. mencegah penghidangan minuman keras kepada yang belum dewasa; dan
- e. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- (2) Badan usaha hotel bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan tamu hotel.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 63
Usaha pondok wisata diselenggarakan oleh Koperasi atau perseorangan, dan berupa kegiatan penyewaan rumah atau bagian rumah sebagai sarana penginapan kepada wisatawan untuk jangka waktu tertentu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 64
Penyelenggara usaha pondok wisata sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (1) Kegiatan usaha pondok wisata meliputi:
- a. penyedian kamar tempat menginap;
- b. penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum; dan
- c. pelayanan pencucian pakaian/binatu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang wajib diselenggarakan oleh penyelenggara usaha pondok wisata.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 66
Penyelenggara usaha pondok wisata wajib:
- a. menjaga citra pondok wisata dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum; dan
- b. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 67
Badan usaha bumi perkemahan diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 68
Usaha bumi perkemahan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
- a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; ketertiban umum; dan
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha; dan
- c. menguasai lahan yang diperuntukan bagi usaha bumi perkemahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 69
- (1) Kegiatan usaha bumi perkemahan meliputi:
- a. penyediaan lahan untuk perkemahan, perlengkapan berkemah, dan tempat parkir kendaraan bermotor;
- b. penyediaan sarana air bersih, tempat mandi, penerangan dan fasilitas telekomunikasi;
- c. penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum; dan
- d. penyediaan sarana olahraga dan rekreasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha bumi perkemahan.
- (1) Badan usaha bumi perkemahan wajib:
- a. menyediakan sarana dan fasilitas keamanan lingkungan perkemahan;
- b. menjaga kelestarian lingkungan;
- c. mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umu; dan
- d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- (2) Badan usaha bumi perkemahan bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan yang berada di lingkungan bumi perkemahan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 71
Usaha bumi perkemahan yang berada di kawasan konservasi, diselenggarakan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 72
Usaha persinggahan karavan diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi, dan berupa kegiatan penyediaan lahan untuk tempat persinggahan karavan atau kendaraan sejenis.
Badan usaha persinggahan karavan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
- a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha; dan
- c. menguasai lahan yang diperuntukan bagi usaha persinggahan karavan atau kendaraan sejenis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 74
- (1) Kegiatan usaha persinggahan karavan meliputi:
- a. penyediaan lahan untuk tempat persinggahan karavan; perkemahan;
- b. penyediaan sarana air besih, penerangan dan fasilitas telekomunikas;
- c. penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum; dan
- d. penyediaan sarana olah raga dan rekreasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha persinggahan karavan.
- (1) Badan usaha persinggahan karavan wajib:
- a. menyediakan sarana dan fasilitas keamanan lingkungan persinggahan karavan;
- b. menjaga kelestarian lingkungan;
- c. mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum; dan
- d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- (2) Badan usaha persinggahan karavan bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan yang berada di lingkungan persinggahan karavan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 76
Usaha persinggahan karavan yang berada di kawasan konservasi, diselenggarakan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 77
Usaha penyediaan makan dan minum dapat berupa:
- a. restoran dan atau bar;
- b. jaga boga.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 78
Usaha restoran dan atau bar diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau perseorangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 79
Penyelenggara usaha restoran dan atau bar harus mempunyai tempat usaha yang tetap.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 80
Kegiatan usaha restoran dan atau bar meliputi kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, serta dapat pula menyelenggarakan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 81
Penyelenggara usaha restoran dan atau bar wajib:
- a. menjaga citra usaha restoran dan atau bar mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum; dan
- b. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan pengolahan makanan dan minuman, termasuk kebersihan perlengkapan dan peralatan untuk menghidangkan makanan dan minuman.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 82
Usaha jasa boga diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau perseorangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 83
Penyelenggara usaha jasa boga harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
- a. mempunyai tempat usaha yang tetap;
- b. mempunyai tenaga ahli; dan
- c. mempunyai peralatan pendukung usaha yang memadai.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 84
Kegiatan usaha jasa boga yang meliputi:
- a. pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman;
- b. jasa andrawina;
- c. pelayanan penghidangan makanan dan minuman di tempat yang ditentukan oleh pemesan; dan
- d. penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 85
Penyelenggara usaha jasa boga wajib menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan pengolahan makanan dan minuman, termasuk kebersihan perlengkapan dan peralatan untuk menghidangkan makanan dan minuman.
Paragraf 3
Usaha Penyediaan Angkutan Wisata
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 86
Usaha penyediaan angkutan wisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau perseorangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 87
Badan usaha penyediaan angkutan wisata harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 88
Kegiatan usaha penyediaan angkutan wisata meliputi:
- a. penyediaan sarana angktan wisata yang laik dan aman; dan
- b. penyediaan tenaga pengemudi dan pembantu pengemudi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 89
Badan usaha penyediaan angkutan wisata wajib:
- a. memenuhi jenis dan kualitas jasa penyediaan angkutan wisata;
- b. menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan; dan
- c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan.
Paragraf 4
Usaha Sarana Wisata Tirta
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 90
Usaha sarana wisata tirta diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 91
Badan usaha sarana wisata tirta harus mempunyai kantor tetap yang dilengakapi dengan fasilitas pendukung usaha.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 92
Kegiatan usaha sarana wisata tirta meliputi:
- a. pelayanan kegiatan rekreasi menyelam untuk menikmati keindahan flora dan fauna di bawah air laut;
- b. penyediaan sarana untuk rekreasi di pantai, perairan laut, sungai, danau dan waduk; dan
- c. pembangunan dan penyediaan sarana tempat tambat kapal pesiar
-37 - untuk kegiatan wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan marina.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 93
- (1) Badan usaha wisata tirta wajib:
- a. menyediakan sarana dan fasilitas keamanan dan keselamatan wisatawan;
- b. mempekerjakan pramuwisata atau negara ahli yang telah memiliki keterampilan yang dibutuhkan; dan
- c. memberikan perlindungan asuransi terhadap kegiatan yang mempunyai resiko tinggi.
- (2) Badan usaha wisata tirta bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan.
Paragraf 5
Usaha Kawasan Pariwisata
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 94
Usaha kawasan pariwisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 95
Badan usaha kawasan pariwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
- a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha; dan
- b. menguasai lahan yang diperuntukan bagi pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 96
- (1) Kegiatan usaha kawasan pariwisata meliputi:
- a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggara kan usaha pariwisata;
- b. penyewaan fasilitas pendukung lainnya; dan
- c. penyediaan bangunan-bangunan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), badan usaha kawasan pariwisata dapat juga menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalam kawasan yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 97
- (1) Badan usaha kawasan pariwisata wajib:
- a. membangun dan menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas
-39 - lain, termasuk melakukan pematangan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha pariwisata;
- b. mengendalikan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 98
Pembangunan kawasan pariwisata tidak boleh mengurangi tanah pertanian dan tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi melindungan sumber daya alam dan wisata budaya.
BAB III PERSYARATAN PERMODALAN DAN PERIZINAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 99
- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata harus memenuhi persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Persyaratan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam upaya menjamin kelancaran, kebutuhan dan kelangsungan usaha, penyediaan fasilitas pelayanan wisata, penyediaan fasilitas keamanan serta kenyamanan wisatawan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 100
- (1) Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata dilakukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 101
- (1) Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, Menteri memberikan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang
-41 - diajukan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lampau dan Menteri tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap disetujui.
- (3) Dalam hal permohonan izin ditolak, penolakan dilakukan secara tertulis diserta alasan penolakan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 102
- (1) Perizinan usaha hotel terdiri dari:
- a. persetujuan prinsip; dan
- b. izin operasi.
- (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan, apabila seluruh persyaratan bagi penyelenggaraan usaha hotel telah dipenuhi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 103
Izin usaha pariwisata termasuk izin operasi usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b, berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan
-42 - perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 104
- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB V - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 105
Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pengambilam keputusan di bidang kepariwisataan.
BAB V - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 106
- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan kepariwisataan.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri.
Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
BAB VI - PEMBINAAN
Pasal 108
- (1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Menteri dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya objek dan daya tarik wisata beserta lingkungannya.
BAB VI - PEMBINAAN
Pasal 109
Dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dilakukan upaya:
- a. peningkatan kualitas dan kuantitas produk pariwisata;
- b. penyebaran pembangunan produk pariwisata;
- c. peningkatan aksesibilitas pariwisata;
- d. penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata;
- e. peningkatan peran serta swasta dalam mengembangkan usaha pariwisata;
- f. peningkatan peran serta masyarakat;
- g. perlindungan terhadap kelestarian dan keutuhan objek dan daya tarik wisata;
- h. peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata; dan
- I. peningkatan kerjasama regional maupun internasional.
BAB VI - PEMBINAAN
Pasal 110
Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan melalui:
- a. penetapan peraturan dan ketentuan pelaksanaan mengenai perizinan, standar mutu atau kualitas produk, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- b. pemberian bimbingan untuk meningkatkan peranan dari:
- 1) penyelenggara, pengelola dan tenaga kerja yang bergerak di bidang usaha kepariwisataan;
- 2) aparatur Pemerintah di bidang kepariwisataan atau asosiasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha pariwisata;
- 3) masyarakat; dan
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi pemantauan administratif dan pemantauan kegiatan di lapangan serta pengendalian kualitas dan kuantitas usaha pariwisata, pemberian teguran dan pencabutan izin usaha.
BAB VI - PEMBINAAN
Pasal 111
- (1) Pembinaan terhadap pendidkan tenaga kepariwisataan dilaksanakan melalui pendidikan profesional dan pelatihan kepariwisataan tingkat dasar, menengah dan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan pendidikan profesional dan pelatihan kepariwisataan yang meliputi standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi dilaksanakan oleh Menteri.
BAB VI - PEMBINAAN
Pasal 112
Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan nasional, sarana dan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan usaha pariwisata mengutamakan produksi dalam negeri.
BAB VII...
BAB VI - PEMBINAAN
Pasal 113
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata dan sarana pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan dapat dikenakan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin usaha yang didahului dengan peringatan tertulis.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 114
Izin usaha di bidang kepariwisataan yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku, dengan ketentuan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-47 - dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 115
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan yang mengatur penyelenggaraan kepariwisataan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dengan ketentuan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 116
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 1996

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 1996

Penandatangan: MENTERI NEGARA SEKETARIS NEGARA

Verifikasi: REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOERDIONO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: -48 - ttd. SOEHARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR67 TAHUN 1996
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
## A. UMUM
Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peingkatan penerimaan negara (devisa), perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkaya kebudayaan nasional dengan tetap melestarikan kepribadian bangsa dan terpeliharanya nilai-nilai agama, mempercepat persahabatan antar bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan serta mendorong pengembangan, pemasaran dan pemberdayaan produk nasional melalui pemanfaatan segala potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan itu, diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah, badan usaha dan masyarakat secara serasi, selaras dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata nasional yang memiliki kemampuan daya saing baik di tingkat regional maupun global. Potensi pariwisata nasional yang dimanfaatkan menjadi objek dan daya tarik wisata dapat berupa keadaan alam, flora, fauna,kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah baik yang berwujud ide, kehidupan sosial maupun berupa benda hasil karya manusia yang perlu dijaga kelestariannya dalam rangka memperkukuh jati diri bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.
Penyelenggaraan kepariwisataan harus memberi manfaat secara merata bagi semua lapisan masyarakat dan di seluruh tanah air, dimana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara melalui kegiatan usaha pariwisata. Agar kondisi yang mendukung penyelenggaraan kepariwisataan...
Cukup jelas
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Objek wisata adalah sasaran wisata yang memiliki unsur fisik dominan, yang menarik untuk dikunjungi wisatawan.
Daya tarik wisata adalah sasaran wisata yang memiliki unsur abstrak dominan, yang menarik untuk dikunjungi wisatawan.
Angka 7
Cukup jelas
##
PENJELASAN
Pasal 2
-2 - kepariwisataan itu dapat tercipta, Pemerintah melaksanakan pembinaan dengan cara pengaturan, pemberian bimbingan, pengawasan, dan pengendalian