PERATURAN BUPATI MENETAPKAN  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATJ SJNTANG Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 '1'ahun \9'53 tent.an � Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor g Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4150); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggun � Jawab K � uangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4400); 7. d U d N mo r 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 7. Un angn ang o . . d · T h 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); In oriesra a un , 8. d N 33 Tahu n 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 8 Undang-Un ang omor · d · N · N R ublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk In onesia omor (Lembaran egara ep 4438); 9. Undang-Undang ... . ,. 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 t p · k T h 20 entang aja Daerah Dan Retribusi Daerah lLembaran Negara Repub\i.k lncionesia a un 09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2. lO. Undang � Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan (berlaku 1 April 2015)
Pembukaan
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 '1'ahun \9'53 tent.an � Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor g Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggun � Jawab K � uangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4400);
7. d U d N mo r 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 7. Un angn ang o . . d · T h 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); In oriesra a un ,
8. d N 33 Tahu n 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 8 Undang-Un ang omor · d · N · N R ublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk In onesia omor (Lembaran egara ep 4438);
9. Undang-Undang ...
. ,.
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 t p · k T h 20 entang aja Daerah Dan Retribusi Daerah lLembaran Negara Repub\i.k lncionesia a un 09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. lO. Undang � Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor � I Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4712);
7. 15 . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. P · t h Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 16. Peraturan ernerrn a Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 1 7. Peraturan Pemerintah N 56 T h · . omor a un 2005 tentang Si stern lnformasi Keuangan Daerah lLembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 18 · Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Perneriritah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan PenyeJenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 24 \_ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- P · t h Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Peraturan emenn a 9 T b h Le b n Negara R t ·b si Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11 , am a an m ara Daerah Dan e n u I Republik Indonesia Nomor 5161); 25.
26. Peraturan Pemerin tah Nomor 71 T h 20 o I d . T h a un 1 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan lLembaran Negara Republik n oriesra a un 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2. 27 · Per � turan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015· '
3. Keputu\_san Presid\_en Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Negara (Lembaran Negara R:pubhk Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 28.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 183/PMK.07 /2014 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjarnan Daerah Tahun Anggaran 2015; 31.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lemba � an Daerah Kabupaten Sintang Tah:1n 2007\_ Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabunaten Sintang Nomor l): 32.
8. P D ah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah eraturan aer · ah S . t g Tahun 2006 Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagairnana tel Kabupaten in an ' , b Si t T h n diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No\_mor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Ka upaten in ang a u 2013 Nomor 3, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Smtang Nomor 3): 33.
- 34 · Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang � Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
35. P � raturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Smtang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea PeroJehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
- D h Kabupat en Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 41. Peraturan aera . · T h 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5); Smtang a un ,
- D h K bupaten Sin tang Nomor 6 Tahun 2012 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Peraruran aera a · N 6) S . T hun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang omor ; Kabupaten mtang a , 42.
- 43 · Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pe\ayanan Kesehatan Paua Ru=an 'i:&gt;aki:i. Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun '201'2 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7); '
44. Peraturan Daerah Ka bu paten Sin tang Nomor 4 Tahun 2013 ten tang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATJ SJNTANG NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal I
Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 87), mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Anggaran Pendapatan Rp. l.426.267.177.406,00 rincian sebagai berikut : Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah bertambah sejumlah Rp.12.249.600.000,00 sehingga menjadi Rp.l.438.516.777.406,00 dengan
1. PENDAPATAN DAERAH
- a. Semula
Rp.
l .265.830.959.065,00
| b. Bertambah / (Berkurang) Jumlah pendapatan setelah perubahan BELANJA DAERAH a. Semula | Rp. | 12.249.600.000,00 | Rp. | l .278.080.559.065,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------|-------------------------|
| 2. | | | | |
| b. Bertambah / (Berkurang) | Rp. Rp. | l.410.186.177.406,00 12.249.600.000,00 | | |
| Jumlah belanja setelah perubahan | | | Rp. | 1.422.435. 777.406,00 |
| 3. PEMBIAYAAN | | | | |
| a. Penerimaan 1). Semula | Rp. | 160.436.218.341,00 | | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 0,00 | | |
| Jumlah Pembiayaan Penerimaan setelah perubahan | | | Rp. | l 60.436.218.341,00 |
| b. Pengeluaran | | | | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 0,00 | | |
| Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah perubahan | | | Rp. | 16.081.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan | | | Rp. | l44.355.218.341,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan | | | Rp. | |
| | | | | 0,00 |
2. Ketentuan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang mengalami perubahan sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

3. Ke&lt;en&lt;uan da,am � mp;rnn H cen � ng R;ngkasan Penjabarnn Anggarnn Pendapa � n dan Be'8nja Daernh ¥-abupa � n � '"'-� menurut Urusan Pemerintahan dan Organisasi mengalami perubahan sehingga kese\uruhannya sebag,ai.mana tercanttun dalam Lampiran II Peraturan ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran III tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang mengalami perubahan sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Bupati irn dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal I April 2015

Diundangkan di Sintang pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 21


�

'

�������

LA

�

IW.::

�

=

�

=RA

�

N:--:l

�

:

�

P=E:RA:

�

T

�

U=RA=-N

�

B=-U

�

P

�

A

�

T

�

I-S-I\_N\_T\_A\_N\_G

���������������������������

--

����

NONIOR

: 21 TAHUN 2015

TANGGAL : 1 APRIL 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

I

;

0

0

0

:11

c.,

�

| Kode Rekenlng | Uraian | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) | Bertambllh/ (Berl(un1ng) | I |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | " |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.265.830.959.065.00 | 1.278.080.559.065.00 | 12.249.600.000.00 | 0.96 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 82.412.432.118.00 | 82.412.432.118.00 | 0.00 | 0-00 |
| 4.1.1 | Hasil Paiak Daerah | 30.366.637.784 00 | 30.366.637.784.00 | 000 | 000 |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah | 3. 779.340.500.00 | 3.779.340.500 00 | 000 | 0.00 |
| 4.1.3 | Hasil Penaelolaan Kek,.,,aan Daerah Yana Dioisahkan | 3.500.000.000 00 | 3.500.000.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4 | Lain-Lain Pendaoatan Asli Daerah Yana Sah | 44.766.453.834.00 | 44.766.453.834 00 | 0.00 | 000 |
| 4.2 | DANA PERIMBANGAN | 1.006.581.969.500.00 | 1.006.581.969.500.00 | 0.00 | o.oo |
| 4.2.1 | Dana -RMI Hasil Paiak/Baai Hasil Bukan Paiak | 26.606.059.500 00 | 26.606.059.500 00 | 000 | 0.00 |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 868.071.560.000.00 | 868.071.560.000,00 | 000 | 0.00 |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 111.904.350.000.00 | 111.904.350.000,00 | 0,00 | 000 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 176.836.557.447.00 | 189.086.157.447.00 | 12.249.600.000.00 | 6.92 |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya | 28.005.385.480,00 | 28.005.385.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.4 | Dana Penvesuaian Dan Otonomi Khusus | 148.831.171.967.00 | 148.831.171.967,00 | 000 | 000 |
| 4.3.5 | BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINS! ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | 0,00 | 12.249.600.000,00 | 12.249.600.000,00 | 100,00 |
| JUMLAH PENOAPATAN | DAERAH | 1.265.830.959.065.00 | 1.278.080.559.065,00 | 12.249.600.000-00 | O.N |
| 5 | BELANJA DAERAH | 1.410.186.177.406.00 | 1.422.435. m .406.oo | 12.249.600.000.00 | 0-841 |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 806.544.180.122.46 | 806.960.895.872.46 | 416.715.750.00 | 005 |
| 5.1 | | 582.433.431.143.46 | 579.440.246.893.46 | 12.993.184.250 00 | 0 51 |
| 5.1.1 | Belania ponawai | 11.000.000.000.00 | 11.000.000.000 00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3 | Belania Subsidi Belania Hibah | 66.372.805.162.00 | 68.273.905.162.00 | 1.901.100.000.00 | 286 |
| 5.1.4 | | 790.000.000.00 | 790.000.000.00 | 000 | 000 |
| 5.1.5 | Belania Bantuan Sosial | | | | |

��

--