PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 6 Tahun 2016 tentang DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT (berlaku 19 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya pengaturan pakaian dinas, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2016 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Menetapan
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972, tentang jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
4. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
6. 12.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembinaan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2008;
M E M U T U S K A N :
- PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga Pakaian Dinas
Pasal 9
1. Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
- 1) PDH Warna khaki;
- 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan
- 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
2. PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
11. a.PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Provinsi Sumatera Barat;dan
12. b.PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
3. Model Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9 A

1. Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud Pasal 9:
- a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
- b. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih,celana/rok hitam atau gelap;
- c. Hari Kamis menggunakan PDH Batik atau Tenun produksi Sumatera Barat;
- d. Hari Jumat menggunakan PDH Batik atau Tenun/Bordir/ Sulaman produksi Sumatera Barat (laki-laki model koko, perempuan baju kurung);
2. PDH Batik dapat digunakan:
- a. pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
- b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor;dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.
3. Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
4. Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
5. PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.

3. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 19 Februari 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


## IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang pada tanggal 19 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH,


ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR. 19