PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 8 Tahun 2009 tentang PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DI KOTA MAKASSAR LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 8 TAHUN 2009 BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2009 WALIKOTA MAKASSAR PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR: 8 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DI KOTA MAKASSAR (berlaku 7 September 2009)
Pembukaan
Menimbang
: a.
bahwa pemakaman dan pengabuan mayat yang merupakan hak dasar bagi penduduk Kota Makassar sehingga pelayanaan pemakaman dan pengabuan mayat perlu diarahkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pemakaman dan pengabuan mayat, maka Peraturan Daerah Kotamadya Ujung Pandang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kotamadya Ujung Pandang Nomor 12 Tahun 1999 Seri B Nomor 2) dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu ditinjau untuk ditetapkan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Mengingat
:
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Makassar.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa,Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 1988 Seri D Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR DAN WALIKOTA MAKASSAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DI KOTA MAKASSAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kota adalah Kota Makassar;
- b. Walikota adalah Walikota Makassar;
- c. Pemerintah Kota Makassar selanjutnya disingkat Pemerintah Kota adalah perangkat kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Makassar;
- d. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah instansi yang bertanggung jawab dalam bidang pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Makassar;
- e. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Makassar;
- f. Penduduk kota adalah adalah Penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kota Makassar dan memiliki identitas kependudukan;
- g. Penduduk luar kota adalah penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dalam Kota Makassar;
- h. Pelayanan adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah Kota dalam bidang penyediaan sarana pemakaman dan pengabuan mayat;
- i. Pemakaman adalah memasukkan jenazah kedalam suatu liang lahad atau mengebumikan pada tempat pemakaman yang telah disiapkan oleh pemerintah kota atau orang pribadi, badan hukum perdata dan badan lainnya;
- j. Pengabuan adalah pembakaran jenazah yang dilakukan pada suatu tempat pengabuan yang telah disiapkan oleh pemerintah kota atau orang pribadi,badan hukum perdata dan badan lainnya;
- k. Tempat pemakaman dan pengabuan mayat adalah sarana yang disiapkan oleh pemerintah kota untuk pemakaman dan pengabuan mayat kepada penduduk kota dan penduduk luar kota;
- l. Tempat Pemakaman Khusus, pengabuan dan penitipan mayat khusus adalah sarana yang disiapkan oleh orang pribadi, badan hukum perdata dan badan lainnya untuk pemakaman, pengabuan dan penitipan mayat;
- m. Mobil jenazah atau angkutan jenazah lainnya adalah mobil atau angkutan lainnya yang secara khusus disediakan untuk mengantar jenazah.
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
BAB II - PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
Pasal 2
- (1) Pemerintah Kota menyiapkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi penduduk kota maupun Penduduk Luar Kota;
- (2) Pelayanan dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
- a. Pengangkutan jenazah;
- b. Pemakaman / pengabuan;
- c. Penggalian makam dan pemindahan mayat;
- d. Pemugaran makam.
PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN
BAB III - PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN
Pasal 3
- (1) Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi penduduk kota dibebaskan dari retribusi meliputi :
- a. Pengangkutan jenazah dalam wilayah kota;
- b. Pemakaman / penguburan mayat dalam wilayah kota;
- c. Pengabuan / pembakaran mayat dalam wilayah kota.
- (2) Persyaratan administrasi pelayanan pemakanan dan pengabuan mayat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
- a. Surat pengantar dari RT/RW diketahui oleh kelurahan;
- b. Keterangan meninggal dari rumah sakit apabila meninggal di rumah sakit;
- c. Keterangan dari Kepolisian Negara apabila meninggal tidak wajar;
- d. Melampirkan foto copy Identitas bagi pelapor atau ahli waris.
- (3) Dalam hal pejabat kelurahan tidak berada ditempat atau bertepatan pada hari libur kerja, maka surat pengantar dari RT/ RW dapat digunakan untuk pelayanan pemakaman
dengan ketentuan 1 X 24 jam atau hari kerja berikutnya ahli waris harus melaporkan kepada kelurahan untuk dicatat dalam buku register.
BAB IV - BIAYA PELAYANAN
Pasal 4
- (1) Biaya pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi:
- a. Pemeliharaan makam dimulai tahun kedua
Rp. 50.000,-/thn
- b. Sewa tempat penitipan abu mayat
- c. Izin penggalian kembali makam / pemindahan mayat
- d. Izin pemugaran makam
Rp. 100.000,-
Rp 100.000,Rp. 250.000,-
- (2) Sewa penggunaan mobil jenazah ke luar Kota:
- a. Sampai dengan jarak 100 Km
Rp. 500.000,-
- b. Jarak 101-200 Km
Rp. 750.000,-
- c. Jarak 201-300 Km Rp. 1.000.000,-
- d. Jarak 301-400 Km
Rp. 1.250.000,-
- e. Jarak 401-500 Km
Rp. 1.500.000,-
- f. Jarak di atas 501 Km
Rp. 2.000.000,-
- (3) Penduduk luar kota yang dimakamkan dalam kota dikenakan retribusi :
- a. Pengangkutan dengan mobil jenazah Rp. 200.000,-
- b. Pemakaman / penguburan mayat
Rp. 250.000,-
- c. Pengabuan / pembakaran mayat Rp. 250.000,-
- (4) Persyaratan administrasi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi:
- a. Surat pengantar dari RT/RW diketahui oleh kelurahan;
- b. Keterangan meninggal dari rumah sakit apabila meninggal di rumah sakit;
- c. Keterangan dari Kepolisian Negara apabila meninggal tidak wajar;
- d. Melampirkan foto copy identitas pelapor atau ahli waris.
- (5) Dalam hal pejabat kelurahan tidak berada ditempat atau bertepatan pada hari libur kerja, maka surat pengantar
dari RT/RW dapat digunakan untuk pelayanan pemakaman dengan ketentuan 1 X 24 jam atau hari kerja berikutnya ahli waris harus melaporkan kepada kelurahan untuk dicatat dalam buku register.
BAB V - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN
Pasal 5
- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi serta sewa penggunaan mobil jenazah luar Kota;
BAB V - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN
Pasal 6
Tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman khusus
BAB V - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN
Pasal 7
Penunjukan lokasi, perluasan, pemindahan dan penutupan tempat pemakaman dimaksud Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.
BAB V - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN
Pasal 8
Tempat pemakaman khusus, pengabuan dan penitipan mayat khusus, terlebih dahulu harus mendapat izin tertulis dari Walikota.
BAB VII - KETENTUAN PERIZINAN Pasal 9
Pasal 9
- (1) Setiap jenazah yang dimakamkan pada tempat pemakaman umum harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari SKPD atau jenazah yang dimakamkan pada pemakaman khusus dilaporkan kepada RT/RW;
- (2) Makam yang tidak dibayar retribusi pemeliharaannya dan terbengkelai serta tidak terawat setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun lokasinya dapat dipergunakan kembali oleh Pemerintah Kota;
- (3) Setiap makam hanya dapat ditembok, dipagar, diatapi dan dihiasi setelah mendapat izin dari SKPD sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Surat keterangan pemakaman hanya diberikan oleh SKPD kepada ahli waris apabila yang bersangkutan memperlihatkan:
- a. Surat Keterangan Kematian dari RT/RW yang diketahui oleh kelurahan;
- b. Pelunasan biaya pemakaman bagi penduduk luar kota.
BAB VII - KETENTUAN PERIZINAN Pasal 9
Pasal 10
- (1) Guna memudahkan pengangkutan jenazah, Pemerintah Kota menyediakan mobil jenazah atau angkutan lainnya, baik angkutan jenazah milik Pemerintah Kota maupun milik swasta yang dipakai oleh Pemerintah Kota dengan sistem sewa atau sistem lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Orang pribadi, badan hukum perdata atau badan lainnya dapat menyediakan mobil pengangkut jenazah atau angkutan lainnya dengan terlebih dahulu didaftarkan kepada SKPD.
BAB VII - KETENTUAN PERIZINAN Pasal 9
Pasal 11
- (1) etiap makam diberi tanda berupa nisan atau semacamnya dengan sistem dan penomoran sesuai yang ditetapkan SKPD;
- (2) Penomoran dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus sama dengan nomor urut pada buku register yang ada pada SKPD;
- (3) Buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini memuat:
- a. Tanggal dan lokasi pemakaman jenazah;
- b. Nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama / kepercayaan dan domisili terakhir, tanggal dan tempat meninggal dunia, penyebab kematiannya, besarnya retribusi serta nama dan domisili ahli waris.
- (4) Setiap makam disediakan tempat dengan ukuran maksimal panjang 2 (dua) meter, lebar 1 (satu) meter dan dalam minimal 1 (satu) meter.
BAB VII - KETENTUAN PERIZINAN Pasal 9
Pasal 12
Perizinan pengelolaan pemakaman khusus, pengabuan dan penitipan mayat khusus akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - LARANGAN
Pasal 13
Setiap orang / penduduk dilarang:
1. Melakukan pemakaman jenazah tidak pada tempat yang ditentukan;
2. Menggali makam dan memindahkan jenazah tanpa izin tertulis dari SKPD;
3. Menyimpan mayat lebih dari satu kali duapuluh empat jam, kecuali ditentukan lain oleh SKPD;
4. Syarat dan tata cara menyimpan mayat sebagaimana dimaksud angka 3 Pasal ini diatur lebih lanjut oleh SKPD.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14
Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif denda 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16
- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
2. i mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 17
- (1). Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
- (1) Dokumen pemakaman dan pengabuan mayat yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Tempat pemakaman khusus dan pengabuan mayat khusus yang belum memiliki izin, maka pada saat
berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin tertulis dari Walikota;
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini Pemerintah Kota secepatnya melakukan pendataan dan menetapkan standar pengelolaan pemakaman khusus.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota;
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kotamadya Ujung Pandang Nomor 12 Tahun 1999 Seri B Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Penetapan: Ditetapkan di Makassar pada tanggal 7 September 2009

Penandatangan: WALIKOTA MAKASSAR, ## H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Penetapan: Diundangkan di Makassar pada tanggal 10 September 2009

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, ## H. M. ANIS ZAKARIA KAMA LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 8 TAHUN 2009.