PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 48 Tahun 2013 tentang URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 48 TAHUN 2013
TENTANG
URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya uraian tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
3
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 38);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
10. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan visi, misi, rencana strategis, dan rencana kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku;
- b. merumuskan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan program Pemerintah Kota dan ketentuan perundangundangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- c. merumuskan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan dan statistik, bidang penyusunan program dan evaluasi, bidang fisik, prasarana dan tata ruang, dan bidang ekonomi dan sosial budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. menetapkan rencana umum bidang fisik, prasarana dan tata ruang meliputi tata ruang kawasan perkotaan, detail tata ruang kawasan perkotaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta rencana teknis ruang kawasan perkotaan;
- e. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3
Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana kegiatan administrasi umum dan kepegawaian dengan
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 5
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan dan keuangan dengan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan program dan kegiatan, penganggaran serta administrasi keuangan meliputi pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen keuangan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
- f. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- g. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan keuangan agar kegiatan berjalan dengan baik;
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
10. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketiga
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan bidang penelitian, pengembangan, dan statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 7
Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang penelitian dan pengembangan dengan
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 8
Kepala Sub Bidang Statistik mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang statistik dengan
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 9
Kepala Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas sebagi berikut:
- a. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan daerah kepada Walikota disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan;
- b. melaksanakan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- c. menilai pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- d. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan bidang penyusunan program dan evaluasi;
- f. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
- g. mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang penyusunan program dan evaluasi;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang penyusunan program dan evaluasi;
- i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang penyusunan program dan evaluasi atas persetujuan/sepengetahuan Kepala Badan;
- j. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 1
Kepala Sub Bidang Penyusunan Program
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 10
Kepala Sub Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub bidang penyusunan program;
- b. menghimpun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dari masing-masing bidang;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. menyusun rumusan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 11
Kepala Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun dan mengevaluasi rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub bidang evaluasi;
- b. menghimpun dan mengevaluasi dokumen perencanaan, menghimpun dan mengevaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- c. menghimpun dan mengevaluasi Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan sub bidang evaluasi;
- e. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sub bidang evaluasi dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
1. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
- g. mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sub bidang evaluasi;
- h. menyiapkan bahan dan data serta mengevaluasi konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh Kepala
5. Bidang yang berhubungan dengan tugas sub bidang evaluasi; memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam hal
6. yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sub bidang evaluasi;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sub bidang evaluasi atas persetujuan/ sepengetahuan Kepala Bidang;
- k. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima Kepala Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 12
Kepala Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan bidang fisik, prasarana dan tata ruang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 13
Kepala Sub Bidang Fisik Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang fisik prasarana dengan
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 14
Kepala Sub Bidang Tata Ruang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang tata ruang dengan
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 15
Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan bidang ekonomi dan sosial budaya pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 16
Kepala Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang ekonomi dengan
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 17
Kepala Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang sosial budaya dengan ## BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 18
Setiap pejabat struktural yang meninggalkan tugas wajib menunjuk pejabat pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 19
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 2013

Penandatangan: WALIKOTA BANJARBARU, H. M. RUZAIDIN OOR

Penetapan: Diundangkan di Banjarb pada tanggal 2013 SEKRET R S DA H. S AHRIANI BERITA PAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR