PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlumembentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi T'engolahan Limbah Cair. 1. (berlaku 14 Mei 2013)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
BUPATI MERANGIN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENT ANG
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf K juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlumembentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi T'engolahan Limbah Cair.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunl 945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );
4. f'T' -1---·-"AAr"'o , 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 12
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lingkungan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tarnbahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Dengan Persetujuan Bersarna
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN:
PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
RETRIBUSI
TENT ANG
DAERAH
Menetapkan:
PERATURAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang rneliputi perseroan terbatas, perseroaan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN}, atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun , persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usahadan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, ataukemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan.
6. ' 8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dankemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan.
9. Limbah cair adalah air limbah yang berasal dari kegiatan usaha dan / atau permukiman yang diolah melalui instalasi pengolahan air limbah berupa limbah cair rumah tangga ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama retribusi pengolahan limbah cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/ a tau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
Pasal 3
- (1) Objek retribusi pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah ~air rumah tangga yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan indiistri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusipengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.
Pasal 4
- {l) Subjek retribusi pengolahan limbah cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- {2) Wajib retribusi penaolahan lin'\ha'h ,...,;\_ ~,..1~1-'-
•
•
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi pengolahan limbah cair digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengolahan lim bah cair didasarkan pada volume limbah cair yang dibuang dan dikelola di instansi pengolahan limbah cair milik Pemerin tah Dae rah
BABV
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan ## BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
- (1) Struktur dan tarif retribusi digolongkan berdasarkan volume, kawasan/jenis usaha kegiatan.
- (2) Besamya tarif ditetapkan berdasarkan obyek Retribusi yang digunakan wajib Retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XI

## TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
4. ( 4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjutmengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII KEBERATAN

## Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengari disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 [enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
2. \_ 1 1 ,... (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan vang diainkan han c
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 17

- ( 1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XIII

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung I diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV

## PENGHAPUSAN PfUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

## Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertarigguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 20

- {1} Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 21

- (l} Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertuntu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mP.l:::ih1i lirorrrrn.-~n--..1-. · ·

## BAB XVI

## PENYIDIKAN

## Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pernerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk rnelakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagairnana dirnaksud dalarn UndangUndang Hukurn Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri ~ipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat · yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari., dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Sadan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak - pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan . dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. rnemotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. {4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyarnpaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Perrvirii k nPi~hQt p rv J;c,; l\To~~-~ n---1-1~1-

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

## Pasal23

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.

Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 merupakan penerimaan Negara

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inj dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko pada tanggal 14 Mei 2013 BUPATI MERANGIN, ttd

NALIM

Diundangkan di Bangko pada tanggal 15 Mei 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MERANGIN


SUHAIBI

Salinan ses.uai aslinya LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2013 NOMOR 04

KABAG HUKUM