Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2009 tentang TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 12 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI
- a. bahwa Kepala Desa berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan PemerintahNomor72Tahun2005 tentangDesa;
- b. bahwa kewajiban untuk memberikan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara P e l a p o r a n d a n P e r t a n g g u n g j a w a b a n PenyelenggaraanPemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pelaporan dan P e r t a n g g u n g j a w a b a n P e n y e l e n g g a r a a n PemerintahanDesa;
1.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
- (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4346);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
4. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuanganantara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438);
5. Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Republik IndonesiaLembaranNegara4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan PemerintahanDesa;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN:
:
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHANDESA.
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupatiadalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingka dengan DPRD adalah DewanPerwakilanRakyat DaerahKabupaten SerdangBedagai.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
LaporanPertanggungjawabandalamPeraturanDaerahini,meliputi:
- a. LaporanKepalaDesa.
- b. LaporanKeuanganBPD.
Bagian Kesatu
Laporan Kepala Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
LaporanKepala Desa sebagaimana dimaksuddalamPasal2huruf a, meliputi:
- a. LPPDKepalaDesa
- b. LKPJKepalaDesa
- c. PenginformasianLPPDkepadamasyarakat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
LPPDKepalaDesasebagaimanadimaksuddalamPasal3hurufa,meliputi:
- a. LPPDAkhirTahunAnggaran;
- b. LPPDAkhirMasaJabatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
LKPJKepalaDesa sebagaimanadimasuddalamPasal3hurufb,meliputi:
- a. LKPJAkhirTahunAnggaran
- b. LKPJAkhirMasaJabatan
Bagian Kedua
Laporan Administrasi Keuangan BPD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Laporan Pertanggungjawaban BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufbadalahLaporanAdministrasiKeuanganBPDkepadaKepalaDesa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pertanggung jawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaankeuanganDesa.
LPPD KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 8
RuangLingkupLPPD,meliputi:
- a. urusanpemerintahan
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 9
Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangandenganketentuanperaturanperundang -undangan.
Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Daerah
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 10
MuatanLaporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalamPasal8huruf b, meliputi bidang urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah.
$
Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 11
Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
- a. tugas pembantuan yangditerima dariPemerintah
- b. tugaspembantuanyangditerima dariPemerintahprovinsi
- c. tugaspembantuanyangditerimadariPemerintahDaerah
Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 12
Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 13
Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan pemerintahan
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 14
Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan daerah,meliputi:
- a. pelaksanaan kegiatan;
- b. tingkatpencapaian;
- c. satuanpelaksanakegiatanDesa;
- d. alokasi danrealisasianggaran;
- e. saranadanprasarana yangdigunakan;
- f. permasalahandanpenyelesaian;
Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 15
MateriLaporanKepalaDesabidangtugaspembantuan,meliputi:
- a. dasarHukum;
- b. instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. pelaksanaanKegiatan;
- d. realisasi Pelaksanaa ProgramdanKegiatan;
- e. sumberdanjumlahanggaran,yangdigunakan;
- f. satuanPelaksanaKegiatanDesa;
- g. saranadanprasarana;
- h. permasalahandanPenyelesaian.
Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 16
MateriLaporanKepalaDesabidangurusanPemerintahanlainnya,meliputi:
- a. dasarHukum;
- b. instansi PemberiUrusanPemerintahan;
- c. pelaksanaanKegiatan;
- d. realisasiPelaksanaanProgramdanKegiatan;
- e. sumberdanjumlahanggaranyangdigunakan;
- f. satuanPelaksanaKegiatanDesa;
- g. saranadanprasarana;
- h. permasalahandanPenyelesaian;
Bagian Keempat
Penyusunan Dan Tata Cara Penyampaian
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 17
- (1) Penyusunan laporan Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan format sebagaimana tercantum dalamLampiranIyangtidakterpisahkan.
- (3) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan format sebagaimana tercantum dalamLampiranIIyangtidakterpisahkan.
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 18
LPPDAkhirMasaJabatanKepalaDesasebagaimanadimaksuddalamPasal4 huruf(b) disampaikanKepalaDesakepada BupatimelaluiCamatpalinglambat 3(tiga) bulan sebelummasa jabatanKepalaDesaberakhir.
Bagian Kelima
Evaluasi
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 19
- (1) BupatimelakukanevaluasiterhadapLPPD.Kepala Desa.
- (2) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaandalampenyelenggaraanpemerintahandesa.
Bagian Keenam
LPPD Akhir Tahun Anggaran
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 20
LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulansetelahtahunanggaranberakhir.
Bagian Ketujuh
LPPD Akhir Masa Jabatan
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 21
LPPDAkhirMasaJabatanKepalaDesameliputi:
- a. ringkasanLaporantahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPDsisamasajabatanyangbelumdilaporkan;
- c. hasil Yang dicapai,dan yangbelumdilaksanakan;
- d. Hal - hal yang dianggap perluuntuk perbaikan.
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 22
- (1) Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima.
- (2) Bupatiselambat-lambatnya30(tigapuluh)hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan, Bupati dapat membentuk PenyelenggaraanPemerintahanDesa.
LKPJ Kepala Desa
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
BAB III
Pasal 23
RuanglingkupLKPJAkhirTahunAnggaran,meliputi:
- a. urusanPemerintahan
BAB III
Pasal 24
LKPJAkhirMasaJabatanKepalaDesa,meliputi:
- a. ringkasanLaporantahun-tahunsebelumnya;dan
- b. LKPJsisamasajabatanyangbelumdilaporkan;
- c. hasil Yang Dicapai, dan
- d. Hal-halyang dianggap perlu untuk perbaikan.
Bagian Kedua
Muatan Laporan
Paragraf Kesatu
Urusan
BAB III
Pasal 25
Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi hak untuk mengaturdanmengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan denganperaturanperundang-undangan.
Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Daerah
BAB III
Pasal 26
Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, adalah sesuaidenganbidangurusanyangdiserahkan.
Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan
BAB III
Pasal 27
Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:
- a. tugaspembantuanyangditerimadanPemerintah;
- b. tugas pembantuanyangditerima danPemerintahProvinsi;
- c. tugas pembantuanyangditerima danPemerintahKabupaten;
Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya
BAB III
Pasal 28
Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa
BAB III
Pasal 29
Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan
BAB III
Pasal 30
Materi LKPJ Kepala Desa bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten, meliputi :
- a. ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja danpendanaan;
- b. penyelenggaraanurusan mencakup:
1. Pelaksanaankegiatan;
2. Tingkatpencapaian;
3. Satuan pelaksanaankegiatan Desa;
4. DataPerangkatDesa;
5. Alokasidanrealisasianggaran;
6. Sarana danprasarana yangdigunakan;
7. Permasalahandanpenyelesaian.
Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan
BAB III
Pasal 31
MateriLKPJKepalaDesabidangtugaspembantuan,meliputi:
- a. dasarHukum;
- b. instansi PemberiTugas Pembantuan;
- c. pelaksanaanKegiatan;
- d. realisasi PelaksanaanProgramdanKegiatan;
- e. sumberdanjumlah anggaran yangdigunakan;
- f. satuanPelaksana KegiatanDesa;
- g. data Perangkat Desa:
- h. saranadan prasarana;
- i. permasalahandanpenyelesaian.
Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya
BAB III
Pasal 32
Materi LKPJKepala Desa bidang urusan pemerintahanlainnya, meliputi:
- a. dasarHukum;
- b. instansi pemberiurusanpemerintahan lainnya;
- c. pelaksanaanKegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan programdan kegiatan;
- e. sumberdanjumlahanggaranyangdigunakan;
- f. satuanPelaksanakegiatanDesa;
- g. data Perangkat Desa;
- h. saranadanprasarana;
- i. permasalahandanpenyelesaian.
Bagian Keempat
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian
BAB III
Pasal 33
- (1) Penyusunan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LKPJKepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini
- (3) LKPJKepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 34

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaranyangbersangkutan.

## Pasal 35

- (1) LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan sosialbudaya masyarakatsetempat.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.

## Bagian Kelima

Evaluasi

## Pasal 36

- (1) BPD melakukari evaluasi tertiadap LKPJ Kepala Desa selambatlambatnya 15(limabetas)harisejak diterimanya LKPJ.
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasandalampenyelenggaraanpemerintahandesa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalul Camat selambat -lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanyaLKPJ.

## Bagian Keenam

## LKPJ Akhir Tahun Anggaran

## Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikanLKPJkepadaBPD.
- (2) LKPJKepalaDesaDisampaikansecaratertuliskepadaBPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambatlambatnya 3(tiga)bulansetelahberakhirnyatahunanggaran.

## Bagian Ketujuh

## LKPJ Akhir Masa Jabatan

## Pasal 38

- (1) LKPJ akhir masa jabatan Kepala Desa adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepadaBPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambatlambatnya 3(tiga)bulan sebelum berakhirnya masa jabatanKepala Desa.

## Pasal 39

Laporansebagaimanadimaksuddalampasal4hurufd,memuatmateri:

- a. dasarhukum;
- b. kebijakanumumpemerintahdesa;
- c. rencana kegiatan/programkerja selamamelaksanakantugas;
- d. hasilyangdicapai;
- e. dampakdaripelaksanaankebijakan;
- f. hambatandanpermasalahandalampelaksanaan;
- g. upaya yang telah dilakukan dalam menangani masalah dan hambatan dalampelaksanaan;
- h. jumlahdansumberdanayangdipergunakan;

## Pasal 40

BPDdapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ akhirtahunanggaran danLKPJakhir masa jabatanKepala Desa.

## Pasal 41

- (1) LKPJdisampaikanolehKepalaDesadalamrapatparipumaBPD;
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD;
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPDmenetapkankeputusanBPD;
- (4) KeputusanBPD sebagaimana dimaksud pada ayat(3) disampaikan paling lambat 30(tiga puluh)hari setelah LKPJditerima;
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripuma yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa sebagai untuk penyelenggaraanPemerintahanDesakedepan;
- (6) Apabila LKPJ sebagimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasiuntuk penyempurnaan;

## BAB IV

## INFORMASI LPPD

## Pasal 42

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat Desanya;
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakatnya dalam berbagaipertemuanmasyarakatDesa;
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu)kali dalam setahun;

- (4) PenginformasianLPPDsekurang - kurangnyamemuat, antaralain:
- a. penyelenggaraanPemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- c. penyusunan, PelaksanaandanPertanggungjawabanAPBDesa;
- d. hal-hallain yang dianggap perlu;

## Pasal 43

Informasi LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal42 ayat (1), disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkandariPeraturanDaerahini.

## BAB V

## PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

## Pasal 44

- (1) BPDjuga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari APB Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang KekuasanPengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikansecara tertulis;

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah melakukanfasilitasikepada PemerintahDesa danBPDberupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pemerintahan Desa kepada Camat.

## Pasal 46

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksuddalampasal 3, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai denganperaturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dalam pasal 3, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa;

## BAB VII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 47

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugasKepalaDesa;
- (2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yangbersangkutan.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur denganPeraturanBupati.

: :

&gt;

I

## Pasal 49

PeraturanDaerahinimulalberlakupada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkandi SeiRampah

Padatanggal 17 Desember2009

BUPATISERDANGBEDAGAI, dto

H.T. ERRYNURADI

Diundangkandi SeiRampah

pada tanggal17Desember2009

SEKRETARISDAERAHKABUPATENSERDANGBEDAGAI

dto

## H. HARIS FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2009

NOMOR : 12

## LAMPIRANIPERATURANDAERAHKABUPATENSERDANGBEDAGAI

NOMOR

12TAHUN2009

TANGGAL

:

17DESEMBER2010

TENTANG

:

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHANDESA

## LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN

## SISTEMATIKALPPDAKHIRTAHUNANGGARAN

## BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
1. KONDISIGEOGRAFIS
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
3. KONDISI EKONOMI

## BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Priroitas Desa

## BAB III KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASALUSUL DESA
1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian
3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa

4. Data perangkat Desa
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan
7. Sarana dan prasarana
8. Permasalahan dan penyelesaian

## B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat pencapaian
3. Realisasi Program dan Kegiatan
4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
5. Data Perangkat Desa
6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
7. Permasalahan dan penyelesaian

I

## BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

## A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.

1. Dasar Hukum.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
3. Pelaksanaan Kegiatan.
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
7. Sarana dan prasarana.
8. Permasalahan dan penyelesaian.

## B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.

1. Dasar Hukum.
2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan.
3. Sumber dan Jumlah anggaran.
4. Sarana dan prasarana.

## BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

## A. KERJASAMAANTARDESA

1. Desa yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Data perangkat Desa.
7. Sumber dan jumlah anggaran.
8. Jangka Waktu Kerjasama.
9. Hasil Kerjasama.
10. Permasalahan dan penyelesaian.

## B. KERJASAMADENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dan jumlah anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

## C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa.
2. Penyelesaian yang dilakukan.
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
4. Data Perangkat Desa.

\

L

## D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumberdan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi desa.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk.
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

## E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi.
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

## BUPATISERDANGBEDAGAI,

dto

H.T.ERRYNURADI

## LAMPIRANIIPERATURANDAERAHKABUPATENSERDANGBEDAGAI

NOMOR

12TAHUN2009

TANGGAL

:

17DESEMBER2009

TENTANG

:

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHANDESA

## LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN

## SISTEMATIKALPPDAKHIRMASAJABATAN

## BAB I : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM.
- B. GAMBARAN UMUM DESA.
- C. KONDISIGEOGRAFIS.
- D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.
- E. KONDISI EKONOMI

## BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Priroitas Desa

## BABIN: KEWENANGAN DESA

## A. URUSANHAKASALUSULDESA

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa

4. Jumlah Pegawai dan datanya
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Kondisi sarana dan prasarana
7. Permasalahan dan penyelesaian

## B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Realisasi Program dan Kegiatan
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
4. Data Perangkat Desa
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian

## BAB IV : TUGAS PEMBANTUAN

## A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. DasarHukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
6. Satuan pelaksana kegiatan Desa
7. Sarana dan prasarana
8. Permasalahan dan penyelesaian

## B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. DasarHukum
2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantukan
3. Sumber dan Jumlah anggaran
4. Sarana dan prasarana

## BAB V : URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

## A. KERJASAMAANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Data Perangkat Desa
7. Sumber dan jumlah anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan penyelesaian

## B. KERJASAMADENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Sumber dan jumlah anggaran
7. Jangka Waktu Kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan penyelesaian

## C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa
2. Penyelesaian yang dilakukan
3. Satuan Kerja Perangkat yang menyelenggarakan
4. Data Pegawai

## D. PENCEGAHANDANPENANGGULANGANBENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan jumlah Anggaran
4. Antisipasi desa
5. Satuan Kerja Pemgkat Desa yang menangani Bencana
6. Kelembagaan yang dibentuk
7. Potensi bencana yang diperkirajan terjadi

## E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

BUPATISERDANGBEDAGAI, dto

H. T. ERRY NURADI

## LAMPIRANIIIPERATURANDAERAHKABUPATENSERDANGBEDAGAI

NOMOR

12TAHUN2009

TANGGAL

:

17DESEMBER2009

TENTANG

:

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHANDESA

## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN ...

## SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

## BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
1. KONDISIGEOGRAFIS
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
3. KONDISI EKONOMI
- a. Potensi unggulan Desa
- b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

## BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- C. Prioritas Desa

i

## BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEANGAN DESA

## A. PENGELOLAAN PENDAPATANDESA

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Target dan realisasi Pendapatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## B. PENGELOLAANBELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
2. Target dan realisasi Belanja
3. Permasalahan dan penyelesaian

## BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSANHAKASALUSULDESA
1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## B. URUSAN PEMERINTAHAN YANGDISERAHKAN KABUPATEN

1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## BAB V : PENYEENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan Kerja Perangkat Desa

4. Kegiatan yang diterima
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian

## B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. DasarHukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prsarana

## BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMAANTAR DESA
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## B. KERJASAMADESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana tang diperkirakan terjadi

## E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Data perangkat Desa
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

## BUPATISERDANGBEDAGAI,

dto

H.T .ERRY NURADI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR :

12TAHUN2009

TANGGAL

:

17DESEMBER2009

TENTANG

:

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHANDESA

## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN TAHUN

## SISTEMATIKALKPJAKHIRMASAJABATAN

## BAB I : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
1. KONDISIGEOGRAFIS
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
3. KONDISI EKONOMI
- a. Potensi unggulan Desa
- b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

## BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi.
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan JangkaMenengahDesa).
- C. Prioritas Desa

## BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

## A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Target dan realisasi Pendapatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## B. PENGELOLAAN BELANJADESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
2. Target dan realisasi Belanja
3. Permasalahan dan penyelesaian

## BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## BAB V : PENYENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

## A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian

## B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. DasarHukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana.

## BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

## A. KERJASAMAANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## B. KERJASAMADESADENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana tang diperkirakan terjadi

## E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

## BUPATISERDANGBEDAGAI,

dto

H. T. ERRYNURADI

## LAMPIRANVPERATURANDAERAHKABUPATENSERDANGBEDAGAI

NOMOR

:

12TAHUN2009

TANGGAL

:

17DESEMBER2009

TENTANG

:

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHANDESA

## INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

KECAMATAN

TAHUN ...

## 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- A. Urusan Pemerintahan Desa.

(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten)

- B. Urusan hak asal usul desa

(Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)

- C. Tugas Pembantuan

(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)

- D. Urusan Pemerintahan Lainnya

(Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)

## 2. Ringkasan APB Desa

## A. Pendapatan Desa

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Bagi hasil pajak Kabupaten
- c. Bagian dari restribusi Kabupaten
- d. Alokasi Dana Desa
- e. Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan desa lainnya.
- f. Hibah.
- g. Sumbangan Pihak ke tiga.

Jumlah

## B. Belanja

- a. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang / jasa
- 3) Belanja Modal

Jumlah

- b. Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Subsidi
- 3) Belanja Hibah
- 4) Belanja Bantuan Sosial
- 5) Belanja Bantuan Keuangan
- 6) Belanja Tak Terduga

Jumlah

## C. Pembiayaan

- a. Penerimaan Pembiayaan :
- 1) Sisa Anggaran Tahun sebelumnya
- 2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan

Jumlah

- b. Pengeluaran Pembiayaan;
- 1) Dana Cadangan
- 2) Penyertaan Modal Desa
- 3) Pembayaran Utang

Jumlah

BUPATI SERDANG BEDAGAI, dto

H. T. ERRY NURADI

•• •

*

%

•

.

•

-

*

«

- •

4

*

»

• •

••

• •

»

%

••

• *

*/

• •

• •

f

• •

• •

i

«

••

•

• •

•

«

••

*

4

•

-

&gt;

*

«

*

.

*

»

• •

• •

• •

• •

*

• •

4