Unknown PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedornan nr~:,rnisasi Perangk at DJcrah. dimana Organ ..;,ic:1 dun Tutu kerja Sekreianat l\i\..'1·ah Dan Sckretaruu De,,a11 l)ernakila11 R,1k,at Daerah , ang duuu: , '.,\_·11;;,111 l'cr.uuran !),h:r,1h Kabupatc11 \ kr.111g;:·, ~lll,h'I (;-! Tuhun .:=111 .:= :·~·rlu diunjau ke111b,1l1 untul :i1sesuaib11. - b bahw« \k'11" .. i..n kembah :-.d,aga1111,rn,i dimaksud pada hurufa diatas. per!u Jitctapk,11, -, :'-112-111 Fcr,11t11a11 Da1..'rdh - Undang-u!11..h1g :-..;n11101 ~ Tahun 1965 ientang Pembcntukan Daerah Tingkat 11 '.· .rrolangun 11angko Jan Dacrah Tingkat 11 Tanjung .f ahur.g ( Lembarun "-c::~a1·a RI Tahun : CJ(,::, Nornor 50 ), dengan mengubah Undang-undung Norn«. 12 Tahun , 956 tentang Pembcntukan Daerah Otonom Kubupaicn di Propins: Sumatera Tengah (Lemharan Negara Rf Tahun I %5 Nomor 25 f 2. Undang-undang Norn or 8 tahun I cn-1 ten tang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1n-1 Nomor 55) sebagairnuna telah diubah dengan l ln~i:rng-undang Nornor -13 Tahun 1 qqq ( l.emburan Negara RI tahun j()C;C; '\,,mor 160. Tumbahan I cmbur an Negara RI Nomor 3890); - ' lJndt1n ~-lllhL1il~~l Nornor ~: 1·~111u11 I()()() tc11(~lll t'. r)c111cr111!~1ltll l n~1crah ( I cmhur.u: \.,::;;tu I\ I I .rhun I ()t)tJ ;"1ornm (,()\_ I c1111h~1h;111 I .crnharan Negara I, I '·.ni·,w1 ~:,.:\_;q i . - -l Llnda11~~-1;1·,; ::1,: \1,11w1 ,.:; I uhun IL)&lt;)() k·11t:111g l'cr1rnh,rng:111 K.euang,11: ;:1n:1; ,1 i)c111crnll,1h l)ll'-,ll fan Daernh i .cm+nrun 1\cgilra RI Tuhun I 'I 1,1 \(1l"!l()I 7:. Ta111b,1h,111 I cmbarnn Negara RI Nomor 38-18). - Undang-undang Nomor 5-1 Tahun 1999 tentang Pernbentukun Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jamhi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun I 999 Nomor 182, Tarnbahan l.embaran Negara RI Nomor 3903); - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun l 988 tentang Koordinasi Instansi \'ertikal di L)aerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tarnbahan Lembaran Negara R1 Nomor 3373); - -Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Lernbaran Negara Rf Tahun 2000 Nornor 54, Tambahan Lembaran . .egara RI Nornor 3952); - Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi ?erangkat Daerah (Lembaran Negara R[ Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 4246); - Perr turan Pernerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkuian. Pemindahan, dan pernberhentian Pegawai Negeri Sipil Tarnbahan l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 romor 15): - ~, eputusan Presi, en RI Nornor -14 Tahun 1999 Tentang Teknik enyusunan Pcraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan adang-undang. Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan · eputusan Presiden (Lernbaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, arnbahan lembarun Negara Rf Nomor 3890); - · eputusan Menteri Dal am Negeri Nomor 130-6 7 Tahun 2002 tentang engaki.an Kewenangan Kabupaten/Kota: - \_ · · eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata rzra konsultasi pengangkatan dan pemberhentian (berlaku Unknown)
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 2
- (1) Sekretariat Daerah rnerupakan unsur pembantu pimpinan dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepac!a Bupau:
- (2) Sekretur iut Daerah terdiri dari Asisten Sekretaris Daerah Asisten ' Sekretariat Daerah terdiri dari Bagian-Bagian, Bagian-Bagian terdiri dari Sub Bag1~rn-Sub Bagian
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 3
Sekretans Dae rah Kabupaien mernpun , ai tuaas mernbantu Bupari dalarn melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tr tu laksana serta mcm berikun peluyanan adm in istr:iti I kepada seluruh Perungkar Daerah
Pasaf -l
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Sekretaris Daerah mempunyai fungs: .
- a Penyelenggaru..n Adrninistrasi Pernerintahan,
- b Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten ,
- c. Pengelolaan Surnber Daya Aparatur, Keuangan, Sar ana dan Prasarana Pernerintah Kabupaien;
- d. Pelaksanaan tugas Jain yang diberikan oleh Bupati sesuai dcngan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
KCDUDUKAN,TUGASPOKOK DAN ruNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERV./.AKILAN RAKYAT DAERAH
Pasa] ~
- (I) Sekretariat Dewnn Perwak ilan Rakyat Dae rah Ka bu paten Mernngin yang selanjutnya di sebut Sekretar iat DPRD Kabupaten merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten dalam rnenyelenggarakan tuga; dan kewenangannva. dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang diangkat oleh Bupati dari Pcgawa: Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan Pimpinan DPRD:
- (2) Sekret ms Dewan dalarn melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretars Daerah Kabupaten:
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD Kai.upaten mernpunyai fungsi ·
- a Memfasilitasi rupat Anggota DPRD
- b. Membantu DPRD dalarn menyelenggarakan tugas dan kewenangannya rnenyelenggarakan urusan kerumah tanggaan, ketatausahaan serta keuangan:
- c. Melakukan koordinasi, lntegrasi dan Singkronisas, dengan alat kelengk apan DPRD dan pihak terkuit:
- d Melaksanakan kegiaran pernbinaan dan pengen bangan aparatur Sekretanat De\\ an:
- e. Memelihara 1.L1 menjaga keurnanan sert.i ketertiban dalam lmgl.ungun 1 (anwr Gedung DPRD:
- f Melaksanakan iugas-tugas lain dalarn rungka mernbantu kelancaran tugas DJ)Rn
!3:\8111
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRET.!\r&lt;l.i\T D.i\LRAI I DAN SI :KR[TAR IA T DPR [) KABUPA TEN MERANGIN
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 6
- (I) Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari A sis ten Sekretariat Daerah, Asisten Sekretariat Daerah terdiri dari Pagian, dan Bagian terdiri dari Sub Bagi an;
- (2) Sekretariat DI RD terdiri dari · Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub Bagian
Bapian Ketiga
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KEK.IA SEKRETARIA T DAERAH
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 7
- ( I J Asisten terdiri dari 3 (tiga) Asisien vaitu
- a. Asisten Perneri ntahan (Asisten I), membawahi
- l. Bagi~,:1 Pemerintahan;
2. Bagian Pemerintahan Desa;
3. Bagian Hukurn
4. Bagian Satuan Palisi Pamong Praja
- b. Asisten Ekonomi dan Pernbanguna.i (Asisten fl), membawahi
1. Bagian Ekonorru;
2. Bagian Penyi sunan program
;
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
4. Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup
3. c Asisten Administrasi (Asisten Iil), mernbawahi
•
1. Bagian Organisasi;
2. Bagian Keuangan:
3. Bagian Umurn:
4. Bagian Hurnas
- (2) Kelornpok Jabatan Fungsional;
- (3) Asisten-Asisten sebagaimana tersebut pada ayat (I) berada di bawah dan bertanggung jawab Iangsung kepada Sekretaris Daerah serta mernirnpin Bagian-Bag1an vang berada di bawahnya:
:
- -. Asisten rnempun:,'a1 tugas mernbantu Sekretaris Daerah dalam nerumuskan kebijaksanaan dan Pembinaan penyelcnggaraan ?emerintahan, Administrasi Organisasi dan Taralaksana sertu pelayunan Adminstratif kepada seluruh Perangkat Kabupaten,
- huruf I berJda Sekretaris Daerah · Bagian-bagian sebagairnana tersebut pada pasal dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada :-:ielalui Asisten Sekretaris Daerah;
- Bagan Struktur Organisasi Sekretar iat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin adalah sebagaimana ·=rlampir pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mcrangin

Penetapan: Disahkan di Bangko Pada Tanggal 11 Mei 2004.

Penandatangan: BUPATI MERANGIN, ttd H.ROTANIYUTAKA,SH
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan II, dan merupakan bagian yang tidak dapat -pisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat

## BAGIAN PEMERINTAH/\N

## Pasal 8

\_\_ .., Pemerintahan mempunyai tugas mernbantu Sekretaris Daerah \_ .:. .an bahai-bahan pembinaan dan perurnusan kebijakan, \_ = enggaraan Pernerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah dan pembinaan -;.·at Daerah serta Pertanahan dan Batas Daerah sesuai dengan Peraturan dang-und.mgan yang berlaku

## Pasal 9

- rnenvelcnggarakan tugas tersebut pada pasal 8, Bagian Pemerintahan -nya: fungsi
- penyelenggaraan kegiatan Adrninistrasi = \_ rsanaan pelayanan emerintahan Umum;
- empersiapkan bahan pembinaan dan, petunjuk teknis penyelenggaraan aorni Daerah, Perangkat Daerah dan pengembangan Daerah serta \_-.anahan;
- ~"':· iapkan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan ..i!J.'-:11 rangka pembinaan perangkat Daerah;
- =~: iapkan bahan pernbinaan penyelenggaraan Aparat Pemerintahan erah sesuai dengan Peraturan peru11dang-undangan yang berlak u;
- Melaksanakan Ketata Usahaan:

## Pasal l O

= ~., Pernvnntaban, mernbawahi .

- ~ .. h !3agian Perangkat Daerah
- ... b Bagian Tata Pemerintahan l. 1mum
- Bagian Pertanahan dan Batas Daerah
- \_ smg-rnasing Sub Bagian sebagaimana tersebut pada a:, at (I) dipimpin eorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung \_ ab langsung kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan

## Bagian Keluna

## GAG!AN PEMER1NTAHAN DESA

## Pasal l I

?emerintahan Desa mempunyai tugas mernbt.ntu Sekretaris Daerah :-en) usunan p. doman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan :'"."Tierintahan Desa / Kelurahan, pengembangan Desa/Kelurahan dan \_\_ Desa.Kelurahan.

## Pasal 12

- enyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11, Bagian Pemerintahan ernpunyai fungsi
- mpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis -aan Tata penyelenggaraan Pernerintahan DesaKe.urahan:
- \_ =":mpun bahan penyusunan dan petunjuk teknis pcmbmaan dan ...;. atan kekayaan Desai Kelurahan:
- =~mpulkan l.ahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis -'--~'"'-..naan perangkat dan administrasi Pernerintahan Desa/Kelurahan;
- =-mpulbn bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis - naan pengembangan Desa/Kelurahan dan pembinaan Lembaga .elurahan
- anaan pembinaan Lembaga Adat.

## Pasal 13

- ?emerintahan Desa, mernbawahi

- -~ Bagian Perangkat dan administrasi Desa/Kelurahan
- -~"' Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa
- 1agian Tata Pemerintahan Desa dan Lembaga Ad.u

-=-na: ing Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (I) dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang beracia dibawah dan bertanggung -a .\_.;5·1ng kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa

## Ragian Keenum

## f3AGfAN HUKU1\1

## Pasal I-+

Bagian Huku.n mempunyai iugas mernbantu Sekrctaris Daeruh dalam mempersiapkan bahan-bahan pernbinaan dan perumusan kebijaksanaan, melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan pcraturan perundangundangan, penelaahan Hukum, mernberikan Bantuan Hukurn, mempublikusikan dan mc ndokumentasikan produk Huk um.

## Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, 8agian Hukum rnempunyai fungsi

- a. Menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepadi sernua unsur Pemerintah Kabupaten atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
2. b Menghimpun Peraturan Perundang-undangan dan telaahan hukum, melakukan publikasi produk hukum dan melakukan Dokumeniasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
3. Mengkoordinasikan perumusan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupau; C
4. Menelaah d.in mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan menyiapkan bahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin;
5. e Melaksanakan Ketata Usahaan.

## Pasal 16

- Bagian Hukum, membawahi :
- a) Sub Bagian Perundang-undangan
- b) Sub Bagian Bantuan Hukum
- c) Sub Bagian Gokumentasi Hukum
- -Masing-masing Srb Bagian sehagaimana tersebut pada ayat (I) dipimpin ?!eh seorang Kepula Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawah langsung kepada Kepala Bagian Hukum

## Bagian Kctujuh

## IJAGl.t\N SAfUAN POLIS! PAMONG PRAJA

## Pasal 17

Bagian Saluan Potisi Pamong Praja mernpunyai tugas mcmb.intu Sd~dari" Daerah dalam melak sanakan pembinaan, pengawasan ketcntrarnan dan ketertiban masyarakat, penyidikan oleh aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah, Keputusan. Instruksi, Surat Dinas Bupati dan produk hukurn lainnya, melakukan pengernbarigan dan pembinaan terhadap personil dalarn lingkungan Bagian Satuan Polisi Parnong Praja, melakukan pengawasan pendapatan Daeruh, mernbantu pengarnanan aset Pernerintah Kabuparci, dan ketatausahaan Bagian-Bagian.

## Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 17, Bagian Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan dibidang ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- B. Pengolahan dan menganalisis data serta infonnasi dalam rangka rnenegakkun lernturun Daerah dan peraturan Perundang-undangan lainnva di Kahupatcn Merangin:
3. c Pengawasan Jan penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah &lt;erta Peraturan Perundangan lainnva.
- d. Pengkoordinasian dengan lernbaga terkait dalam pembinaan ketentrarnan dan ketertiban:
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas:
6. f Perencanaan, pembinaan dan pengadaan perlengkapan personil;
7. s Perencanaan dan pengkoordinasian tugas ketentraman dan ketertiban serta penyidikan;
8. Melaksanakan Ketata Usahaan

## Pasal I 9

- l B, gian Satuan Palisi Pamong Praja, membawahi :
- a. Sub Bagian Pengawasan dan penyidikan;
- b. Subbag Ketentraman dan keteruban:
- Subbag r1c'.rnbinaan Personil C
- · lasing-mas11.g Sub Bagian sebagairnana tersebut pada ayar (I) dipirnpin ileh seorang Kcpala Sub Bagian yang berada dibawah dan bcrtanggunu awab langsung kepada Kepala Bagian Satuan Polisi Pamong Praia -

## 13agian Kedelapan

## L3AG!AN EKONOf\11

Pasal 20

Bagian Ekonorni mempunyar tugas membantu Sekreturis Daerah dalarn melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedornan dan petunjuk teknis pembinaa.i serta memonitor perkembangan dibidang sarana perekonornian thin peningkatan produksi

## Pasal 21

Untuk menyelcnggarakan tugas tersebut pada pasal 20, Bagian Ekonomi mempunyai fungsi

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang produksi pertanian, industri, pertarnbangan dan energi;
2. b Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dihidang perusahaan dan perbankkan daerah:
3. Mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan dibidang transportasi dan kornunikasi:
4. d Melaksanakan Ketata Usahaan.

## Pasal 22

- Bagian Ekonomi, mcmbawahi

•

- a. Sub Bagian Sarana Perekonomian.
- a. Subbag Produksi Daerah.
- b. Subbag Penanaman Modal
4. " Masing-masir.g Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (I) dipimpin ?leh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Ekonomi.

## Bagian Kesembilan

## BAGIAN F-ENYUSUNAN PROGRAM

## Pasal 23

..:.;1an Penyusunan Program mempunyai tugas rnembantu Sekretaris Daerah m penyusunan program, mengkoordinasikan penyusunan pedornan dun njuk teknis pcmbinaan serta pengendalian administrasi pernbangunan

## Pasal 2-l

Untuk menyclenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 23, Ragian Penvusunan Program mempunyai fungs: ·

- a Mengumpulkan hahan koordiuasi dan penyusunnn program pernbangunan tahunan Daerah dilingkungan Serda .
- b. Melakukan pengenJalian administrasi pemhangunan yang dibiayai oleh APBD, bantuan pernbangunan dan dana pembangunan lainnya,
- mengadministrasikan program bantuau Pusat, Pemerintah Propinsi serta bantuan Mengurnpulka.i bahan dan pembangunan dari Pemerintah pihak ketiga; C.
- d. Melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- e. Melaksanakan Ketata Usahaan.

## Pasal 25

- ( l ) Bagian Penyusunan Program, mernbawahi
- h Suh Bagian .vdmimstrasi Pemhangunan:
- c Sub Bag1a11 Pcngendalian:
- d. Sub B·1gia11 Fvaluasi dan Pelaporan
- (2) Masing-rnasing Sub Bagian sebagairnana tersebut pada avat l I l dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepala Kepala Bagian Penyusunan program

## Bagian Kesepuluh

## BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

## Pasa~26

Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Kesra mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan serta membantu pemberian bantuan dan perkernbangan kegiatan pelayanan sosial.

## Pasal 27

Untuk menyelenggarakun tugas sebagaimana tersebut pada pasal 26, Bagian Kesejahteraan Rabat mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan penyelenggaraan dibidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perernpuan:

·

- b. Mempersiapkan bahan dan petunjuk tekrus pembinaan serta perumusan kebijakan penvelcnggaraan bidang keagamaan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. c Mempersiapkan bahan dan petunjuk tekrus pembinaa.. dan perumusan kebijakan pcnvclenggaraan bidang bantuan sosial;
- d. Mengurnpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pernbinaan di bidang kesejahteraan rakvat;
- e. Melaksanakan Ketara Usahaan.

## Pasal 28

- ( 1) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membaw.rhi :
- a. Sub Bagian Sub Bagian Kesejahteraan dan Pemberdayaan perempuan;
- b Sub Bagian Agarna Pendidikan dan Kebudayaan ,
- c. Sub Bagian Pernuda dan olahraga.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (I) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

## Bagian Kesebelas

## B.-c\CilAN PERTAMBANGAN DAN L!NGKUNGAN H!DUP

## Pasal 29

Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perurnusan kebijakan dan penyelenggaraan dibidang Pertambangan, Lingkungan Hidup dan Ar alisis Darnpak Lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 29, Bagian Pertarnbangan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Mernpersiapkan bahan perumusan pedoman teknis dan pengembangan bidang Pertarnbangan, Lingkungan Hidup dan Analisis Dampak Lingkungan:
2. Pelaksanaan pelayanan hubungan timbal balik antara Pemerintah dengan pihak r wasta dan masyarakat umurn di bidang Pertambangan, Lingkungan Hidup; b
3. Pelaksanaan .vnalisis Dampak Lingkungan. C
- d. Pelaksanuan monitoring dan evaluasi kegiatan Pertambangan, l.ingkungan Hidup Jan .\nais1s Dampak l.ingkungan;
5. e Pelaksanaun Tata Usaha.

## Pasal 31

- (I) Bagi an Pertambang .. .n dan Lingkungan Hidup, membawahi :
- a. Sub Bagian Pertarnbangan:
- b. Suh Bagian Ling.cungan Hidup;
- ~-Suh Bagiar /\nalisis Dampak Lingkungan.
- (2) Ma: ing-masing Sub Bagian sebagaimuna tersebut pada ayat (I) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Pertambangan dan l.ingkungan Hidup.

## Bagian Kedua belas

## BAGIAN ORGANISASI

## Pasal 32

Bagian Organisasi memunyai tugas melaksanakan penyusun..n pedornan dan petunjuk tekrus pemhinaan Ketatalaksanaan, Pengawasan Mclekat, :· elernbagaan. Jan Analisa Kelemhagaan serta mengelola Perpustakaan

## Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 32, Bagian Organisasi mempi nyai tugas :

- Mengumpulkan bahan penyusunan data serta menyiapkan bahan pernbinaan, penataan dan analisa kelernnagaan;
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja dan prosedur kera:
- Mengumpulkan hahan penyusunan pedornan dan petun\_juk teknis sistim pengumpulan pengelolaan dan penyajian data;
- Mengumpulkan bahan penyusunan pedornan dan petunjuk teknis pembinaan dan mengembangkan perpustakaan;
- ;c: Melaksanakan ketata usahaan

## Pasal 3-l

- I) Bagi an Organisasi. mernbawahi :
- a. Suh Bagian Analisa Kelembagaan;
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan:
4. c Sub Bagian Perpusiakaan
5. ! ~) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana rersebut pada ayat (I) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Organisasi

## Bagian Ketiga belas

## L3AGIAN KEUANGAN

## Pasal 35

Bagian Keuangan mernpunyai tugas mernpersiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) met gelola dan membina adrninistrusi keuangan Pemerintah Daerah serta belanja Pegawai.

## Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 35. Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan bahan penyusunan Anggaran, perubahan dan perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD ):
- b. Pelaksanaan .\dministras1 dan Pernbukuan Keuangan
- c. Penyelengguraan pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Mernba. ar Uang (SPMU):
- d. Mernpersiapkan bahan untuk keputusan Bendaharawan;
- e. Mempersiapkan bahan penyusunan dan Perhitungan Anggaran Belanja Pegawai:
- f. Melaksanakan Ketata Usahaan.

Pasal 37

- (I) Bagian Keuan jan, mernbawahi

:

- a. Sub Bagian Anggaran,
2. o Sub Bagian l'cmbukuan:
- c. Sub Bagian Perbendaharaan
4. cf Sub Bagian Verifikasi
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut pada a:,:1t (I) dipirnpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan berianggung jawab lr ngsung kepada Kepala Bagian Keuangan

## Bagian Keernpat belas

## BAG!AN UMUi\1

## rasal 38

oagian Umum mempunyai tugas membantu Sekrctaris Dacrah dalam oerumusan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, ~umah tangga, Perjalanan Dinas, Perlengkapan dan Telekcrnumkasi. Protokol serta ketata usahaan dilingkungan Setda Kabupaten Merangin sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku

## Pasal 39

...:ntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 38, Bagian :;mum mempunyai fungsi :

- a Pembinaan dan pengelolaan administrasi urnum dilingkungan Sekretariat Daerah;
- Pelaksanaan kegiatan urusan Rumah Tangga Sekretariat Daeruh: 0
- Pembinaan dan perumusan kebijakan serta pcnyusunan program kebutuhan perlengkapan:
- Pelaksanaan urusan Sandi, Telekornunikusi dan Protokol.
- -;: Pelaksanaan kegiatan perjalanan D1nas dan Tata l '&lt;aha Punpinan

Pasal 40

- I) Bagian Umurn, mernbawahi :
- a. Sub Bagian Fata Usaha pirnpinan;
3. b Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Protokol dan Telekornunikasi .
5. .2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (I) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Umum.

## Bagian Kelima belas

## BAG IAN HUBUNGAN MASY ARAKA T

## Pasal 4 I

Bagi an ~ I ubungan Masyarakat mcm pun ya I tuga.) mcm ba nt u Sek rctaris Daerah dalam perumusan kebijak an dan penyeleng6araan dibidang hubungan masyarakat, penyaringan publikasi dan dokumentasi. pelavanan media centre. media cetak dan n.edia elektronik , serta pemberiiaan dan Radio Siaran Pemerintah Daeruh Kabupaten Merangin sesuai dengan per.uurnn perundang.mdangan yang ierlaku

## Pasal -l2

- enyelenggarakan tugas tersebut pada pasal ..i 1, Bagian Huhungan ra .at mernpunyai fungsi
- --= persiapkan bahan perurnusan pedornan teknis pernbinaan \_ gembangan hubungan masyarakat;
- \_\_ -anaan pelayanan hubungan timbal balik anta ra Pemerintah dan -\_ arakat umum di bidang hubungan masyarakat;
- \_\_ iusan kebijakan teknis di bidang pelayanar: hubungan masyarakat · dengan kehijakan yang ditetapkan oleh Bupati:
- \_ · - anaan montoring pelayanan hubungan masyarakat melalui media media elektronik ( Radio, Tele·,isi, Film, VCD, LO dan DCD, \_ - a Tradi: ional dan lintas sektoral serta kelompok komunikasi sosial );
- pemberitaan dan radio siaran Pernerintah Kabupaten
- sanaan Tata Usaha

## Pasal 43

- Hubungan Masyarakat membawahi
- Bagi an Data dan Dokurneutasi,
- Bagian Media Cetak dan Elektronik.
- Bagian Humas dan Publikasi

;-r1asing Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (I) dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung . .angsung kepada Kepala Bagiau Hubungan Masyarakat

## Bagian Keenam belas

## c: ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT ~EWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGTN

## Pasal 44

ar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dipimpin oleh an Sekretaris. terdiri dari ·

- Umurn, membawahi ·
- "' Bagian Tata Usaha;
- Bagian Protokol dan Rumah Tangga.

•

- b. Bagian l'crsidangan dan Risalah. mcmbawahi
- I. Sub E3agian Persidangan:
2. Sub Bagi:1" Risalah.
- c. Bagian ! luk um Jan Perundang-undangan, membawahi
1. Sub Bagi:rn Prodak Hukum.
6. Sub Bagian Pcrundang-undangan dan Perpustakaan. 2
- d. Bagian Keuangan, mernbawahi ·
2. Sub Bagian Pernbayaran.
- I. Sub Bagian Anggaran.
- e. Kelornpok Tenaga Ahli.

## Bagi an Ketuj uh be las

## BAGIAN UMUM

## Pasal 45

- 2) Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam memberi pelayanan Teknis dan Administratif serta melaksanakan Ketatausahaan, Urusan Rumah Tangga, Protokol dan P -rjalanan Dinas sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku kepada seluruh Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Dewan:
2. "') Bagian Umurn dipimpin oleh seorang Kepala Bagi an yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan

## Pasal -t6

.ntuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal -+5 ayat (I) diatas, Bagian Umum mempunyai fungsi ·

- Melaksanakan dan mengelola administratif umum meliputi ketatausahaan dan kepegawaian; 2
- Menyusun rencana kegiatan tahunan internal Sekretariat Dewan;
- Mengatur Rurnah Tangga DPRD, barang-barang inventaris dan perlengkapannya:
- \_ Me-igatur kegiatan keprotokolan dan Perjalanan Dinas DPRD;
- . 1enjaga kearnanan dan ketertiban Kantor.

## Pasal -t7

- 3agian Umum, membawahi ·
- Sub Bag;an Tata Usaha, 2
- Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga 0

.

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebaguimana tersebut pada ayat (I) dipimpin oleh seorang Kcpala Sub Bagian yang berada dibawah dun bertanggung jawab lang::,ung kepada Kepala Bagian Umum.

F~agian Kedelapan belas

## Gr\G 1.-\\' P[RSIDA&gt;IGAN DAN R!SALAH

## Pasal 48

- (I) Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas membantu Sekreiaris Dewan dulam mernpersiapkan pelaksanaan Sidang uan membantu penyelesaian hasil-hasil Sidang.
- (2) Bagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala 1.3agian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.

## Pasal 49

Untuk ruelaksanakan sebagaimana tersebut pada pasal 48 ayat (I) diatas, Bagian Persidangan dan Risalah mernpunyai fungsi :

- a. Melakukan persiapan administrasi pelaksanaan Sidang;
- b. Membantu kelancaran penyelenggaraan rapat-rapat'sidang Pirnpinan, Paripurna. Kornisi. Fraksi, dan ke Pauitiaan:
- c. Membantu penyelesaian Risalah. hasil-hasil sidang;
- d. Me ngumpulkan dan mengarsipkan hasil-hasil Sidang Rapat.

## Pasal 50

- ( 1) Bagi an Persidangan dan Risalah, membawahi :
1. Sub Bagian P rsidangan;
2. Sub Bagian Risalah.
- (2) Masing-masing Sub Bagi an sebagaimana tersebut pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Persidangan dan Risalah.

Bagian Kesembilan belas

## BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

## Pasal 51

- 1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretariat De" an dalam mernpersiapkan Peraturan Perundang-undangan dan Perpusiakaan
- (2) Bagian Hukum Jan PerunJang-undangan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang beruda dibawah Jan bertanggungjawab kepada Sekreiariat Dewan.

## Pasal 5:2

Untuk melaksanakan sebagaimana terseout pada pasal 51 ayat (:) diatas, Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan persiapan administrasi Peraturan Perundang-undangan;
- b. Membantu kelancaran pembahasan Peraturan Perundaug-undangan;
- c. Mengkoordinasikan perumusan Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpina.i DPRD;
- d. Memgumpulkan, mengarsipkan Peraturan Perundang-undangan DPRD dan Perpustakaan.

## Pasal 53

- (3) Bagian Hukum dan Perundang-undangan, mernbawahi
- a. Sub Bagian Prodak Hukum:
- b. Sub Bagiau Perundang-undangan dan Perpustakaan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (!J dipimp:n oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertenggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Bagian Kedua puluh

## BAGIAN KEUANGAN

## Pasal 54

- (I) Tfagian Keuangan mempunyai tu gas mengurus Keuangan, penyusunan anggaran, mernbuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan, menangam masalah pembayaran dan penyelesaian pertanggungjawaban perjalanan dinas;
- (2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 54 Ayat ( l) diatas, Bagian Keuangan mempunyai fungsi .

:

- a. Meiaksanak 111, menyusun Jan mengelola administrasi Keuangan:
2. b Melaksanakan pembavaran, rnernbu.u laporan, dan pertanggungjawaban keuangan, menangani masalah, Jan men elesaikan pertanggungjawaban Perjalanan Oinas.

## Pasal 56

- (I) Bagian Keunngan. membawahi
1. Sub Bagian Anggaran:
- ' Suh Bagian Pernbayarun
- (2) Masing-rnasing Sub Bagian sebagairnana tersebut pada ayat (I) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Keuangan

## Bagian Kedua Puluh Satu

## KELOMPOK TENAGA AHLI SEKRETARIA T DEWAN

## Pasal 57

Kelornpok Tenaga Ahli mempunyai tugas untuk menunjang kelanca.an tugas dan fungsi daiam rangka meningkatkan peran DFRD.

## Pasal 58

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 57 diatas, · elornpok Tenaga Ahli mempunyai f ungsi ·

- Mempersiapkan/merumuskan gagasan, saran dan pendapac tentang penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan serta Pembinaan kernasyarakatan dalam rangka peningkatan kinerja Dewan; 2
- Mengakomodasikan berbagai arah kebijaksanaan sesuai aspirasi yang berkernbang dalarn masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dewan dalam menetapkan suatu Kebijakan yang akan diterapkan.

## Pasal 59

- Kelornpok Tenaga Ahli sebagairnana dirnaksud pasal 52 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga ahli, masing-rnasing memiliki keahlian atau kepakarannya yang dikoordinir oleh seorang tenaga ahli senior sebagai Ketua Kelornpok;
- ~ Kelompok Tenaga Ahli berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan:
- / elompok ;\hli merupak an pejabat f ungsional dil ingkungan organisasi ekretariat Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan DPRD atas sul pimpinan Fraksi

.

## Eagian keduapuluh dua

## GAG IV

## TATA KERJA

## Pasal 60

- Dewan, harus (I) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Sekretaris Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, Kepala Suh Bagian, menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi,
- Sinkronisasi dan Hannonisasi baik di lingkungan kerja masing-masing maupun dengan Instansi lain;
- (2) Setiap Satuan Pimpinan bertanggung jawab untuk mengembangkan, memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugasnya dengan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan pernbinaan serta arahan pelaksanaan tugas para bawahannya;
- 3) Setiap Satuan Pimpinan wajib mengikuti ketentuan dan kebijakan pimpinan serta mengembangkan idenya agar organisasi terus berkembang maju sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya:
- -l) Setiap Saluan Pim pi nan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya serta mengambil langka'i-langkah pencegahan apabila ada indikasi terjadinya penyunpangan sesuai Peraturan I'crundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

## KEPANGKATAN,PENGANGKATAN

## DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kedua puluh tiga

## Pasal 61

Eselon bagi Pejabat pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :

- ! . Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon Il a· '
- Asisten-asisten Sekretans Daerah dan Sekretans Dewan Perwakilan Rakvat Daerah adalah .Jabatan Eselon l l b , '
- K epala Bagi an adalah Jabatan Eselon !I l a:
- .epala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV a =

## lLtgian Kedua puluh empat

## PL\'Ci.-\'.\CiK.-\T!\N DAN PEMBERHENT!AN

## Pasal 62

- ( [) Sekretaris Daerah diangkat oleh Bupati atas Rekomendasi dari Gubernur dan persetujuan Pirnpinan DPRD Kabupaten Merangin dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- ( ~) Pejabat F:st:lon [ I Perangkat Daerah dan Set wan diangkat dan diberhenukan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tcrtulis dengan Gubernur.
- (3) Pejabat Eselon If[ Perangkat Sekretanat Daerah dan Setwan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- ( 4) Pej a bat Ese. on rv Perangkat Sekretariat Daerah dan Setwan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan Bupati.

## Bagian Kedua puluh lima

## . .-\BAT AN FUNGSIONAL

## Pasal 63

- Di lingkungan Sckrctariat Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil Jalam Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

## BAB V[

## KETENTUAN LAIN-LAfN

## Pasal 64

Uraian Tugas pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan serta kewenangan Daerah dibidang tersebut diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 65

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin.

..

m:iE:; J..;:: ·": di Bangko -=~ 12 Mei 2004.


'1. AZIZ YliSCF ;::;;;;;;;;;~-~ -.:.. UTAMA MUDr\ .\ NIP. 0 IO l 82 02::\_

NO MOR DAERAH KAGUPATE~ MERANGIN TAHUN 2004

## [3;\[3 VIII

## Kl-:TENTUAN P[RALIHAN

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 200 I dan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dan dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAI31X

## KETENTUANPENUTUP

Pasal 67

Hal-ha! yang mengenai operasional pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

Peraturan Daerah mi mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mcrangin

Disahkan di Bangko

Pada Tanggal 11 Mei 2004.

BUPATI MERANGIN, ttd

H.ROTANIYUTAKA,SH

## PENJELASAN

## .i\ TAS

## PERATURA, DAERAH KABUPATEN MERANGfN

## TAHUN 2004 " -' NOMOR

## TENT ANG

## PEMBENTUKAN ORGAN !SAS! DAN TATA KERJA .-\RIAT DACRAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN.

## -:\SAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan an Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dilakukan sehubungan dengan uxannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman \_\_.\_\_.,.\_;...:,-! Perangkat Daerah. sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8-t ~ -J.

enetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan zn Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dibentuk berdasarkan Analisis beban "'- gan tetap mempertimbangkan ·

- enangan Pemerintah yang dimiliki oleh Daerah :
- . tenstik, potensi, dan keiutuhan Daerah :
- zmpuan Keuangan Daerah ;
- \_ ediaan Sumber daya '\paratur ;
- \_\_ ~ angan pol a kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

## LSAN PASAL DEMI PASAL

- sarnpai dengan pasal 61 cukup jelas.
- Pelimpahan wewenang Bupati kepada Sekretaris Daerah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pada Jabatan Struktural ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan hanya berlaku I (satu) t.ihun.
- Konsultasi secara tertulis kepada Gubemur adalah 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pennintaan konsultasi tertulis tidak ada jawaban tertulis dari Gubernur, maka untuk usu] Bupari tersebut dianggap telah di konsultasi kan

- : scmpai dengan 68 cukup jelas