KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 65 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN AMENDMENT TO ARTICLE 43 PARAGRAPH 2 OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (PERUBAHAN TERHADAP (berlaku 13 April 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sebagai hasil Sidang Negara-negara Pihak pada Konvensi tentang Hak-hak Anak pada tanggal 12 Desember 1995, telah dihasilkan Amendment to Article 43 Paragraph 2 of the Convention on the Rights of the Child (Perubahan Pasal 43 ayat (2) Konvensi Tentang Hak-hak Anak) dan disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 21 Desember 1995;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Amendement tersebut dengan Keputusan Presiden.
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AMENDMENT TO ARTICLE 43 PARAGRAPH 2 OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (PERUBAHAN TERHADAP PASAL 43 AYAT (2) KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK).
Pasal 1
Mengesahkan Amendment to Article 43 Paragraph 2 of the Convention on the Rights of the Child (Perubahan Pasal 43 ayat (2) Konvensi Tentang Hak-hak Anak), sebagai hasil Sidang Negara-negara Pihak pada Konvensi Tentang Hak-hak Anak pada tanggal 12 Desember 1995 dan disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 21 Desember 1995, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Amendement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.
Pasal 43
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
-
Mengesahkan Amendment to Article 43 Paragraph 2 of the Convention on the Rights of the Child (Perubahan Pasal 43 ayat (2) Konvensi Tentang Hak-hak Anak), sebagai hasil Sidang Negara-negara Pihak pada Konvensi Tentang Hak-hak Anak pada tanggal 12 Desember 1995 dan disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 21 Desember 1995, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Amendement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Penandatangan: pada tanggal 13 April 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. SAADILLAH MURSJID ## Perubahan terhadap pasal 43, ayat (2) ## Konvesi Hak-hak Anak Telah diterima pada Pertemuan Negara-negara pihak pada tanggal 12 Desember 1995 Memutuskan untuk menerima perubahan terhadap pasal 43, ayat 2, Konvensi Hak-hak Anak, menggantikan kata "sepuluh" dengan kata "delapan belas".

Penandatangan: Dengan ini saya nyatakan bahwa naskah yang terlebih dahulu adalah salinan naskah resmi perubahan terhadap pasal 43, ayat (2) Konvensi Hak-hak Anak, yang telah diterima pada Pertemuan Negara pihak yang diselenggarakan di New York pada tanggal 12 Desember 1995, sedangkan naskah asli disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Penandatangan: Untuk Sekretaris Jenderal Penasehat Hukum (Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Hukum) ttd. Hans Corell Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York 21 Maret 1996