Unknown Unknown Nomor . Tahun 2009 tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan. Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lerrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4681);
3. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah . Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Per binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA dan
BUPATI BATU BARA
MEMUT'JSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
r
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraluran Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara
2. 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
3. 3 Bupati adalah Bupati Batu Bara
4. 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara
6. 6 Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara
7. 7 Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Berakhir Masa Jabatan Kepala Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhim' , - a masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
Bagian Kedua
Panitia Pemilihan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Susunar keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
2. a Ketua;
3. b Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Beberapa seksi-seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan; dan
6. e Anggota
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan sosialisasi penjaringan dan penyampaian bakal calon Kepala Desa kepada masyarakat;
- b. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa;
- c. Menetapkan rencana biaya pemilihan Kepala Desa;
5. d Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Yang dapat memilih Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang
- a Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus- putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan/atau sudah pernah kawin; dan
- c Tidak dicabut hak pilihnya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang
- a Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang,
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
4. e Penduduk desa setempat;
- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
- h. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
- i. Berkelakuan baik , jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
- j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat.
- k. Bersedia dicaionkan menjadi Kepala Desa;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagi Kepala Desa selain harus memiliki persyaratan dimaksud dalam Pasal 7, juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu.
- (2) Pegawai Negeri Sipil selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil atau atau putra desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggai pelantikannya sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan
Bagian Kelima
Penjaringan dan Penyaringan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan
- (3)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Nama-nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), disampaikan kepada Panitia Pemilihan oleh BPD
- (2) Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa. menyiapkan tanda gambar (photo hitam putih) setiap calon yang berhak dipilih dituangkan dalam Berita Acara, stelah berkonsultasi dengan BPD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- ( 1) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih mengundurkan diri secara admimstratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri
- (3) Apabila calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapatkan dukungan suara terbanyak dianggap batal, selanjutnya calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagal calon terpilih.
- (4) Apabila calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan dukungan suara terbanyak tetapi terdapat calon lain yang mendapat suara terbanyak yang jumlahnya sama. maka calon lain tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai calon yang berhak dipilih mengundurkan diri ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Bagian Ketujuh
Kampanye
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat - tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
- (2) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan paling lama 5 (lima) hari dengan mempertimbangkan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan
- (3) Kampanye harus dilakukan sesara dialogis dan monologis dalam suasana aman dan tertib
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan forum penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa
- (5) Kampanye dilarang dilakukan dalam bentuk
- a. Pawai dan/atau arak-arakan; dan/atau
7. b Pemberian uang, barang dan/atau sarana lain.
- (6) Bagi calon yang berhak dipilih yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berakibat pembrtalan calon yang berhak dipilih
- (7) Pembatalan calon yang berhak dipilih sebagaimaan dimaksud pada ayat (6) dilakukan BPD atas usul Panitia Pemilihan
Bagian Kedelapan
Pelaksanaart Pemilihan Kepala Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau telah ditetapkan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di tempat-tempat terbuka dan mudah dilihat oleh penduduk tentang rencana diadakannya pemilihan Kepala Desa
- (2) Pengumuman dilakukan secara lisan dan/atau tulisan yang memuat tentang waktu dan tempat akan diadakan rapat pemilihan calon Kepala Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat photo dan nama calon yang berhak dipilih yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimaan dimaksud pada ayat (1), belum tercapai perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum 1/2 (satu per dua) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan dan dimuat dalam Berita Acara Pemilihan.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), quorum belum juga tercapai, proses pemilihan calon Kepala Desa diulang dengan membuka kembali pendaftaran bakal calon
4. ( 4) Apabila pemilihan calon Kepala Desa dinyatakan diulang dan masa jabatan Kepala Desa telah Derakhir atau habis, maka dapat
diangkat Pejabat Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Kepala Desa yang mempunyai hak pilih dan terdaftar pemilih yang sudah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi ketentuan :
- a Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara demokratis dan transparan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil:
- b Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos photo dan nama calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- c. Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih,
- d Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun; dan
- e Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan
2. a Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak sesuai dengan persetujuan BPD;
3. b Kartu suara yang memuat tanda gambar/photo calon yang berhak dipilih dan bagian bawahnya ditandatangani;
4. c Kartu suara yang sah;
5. d Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya disesuaikan dengan kebutuhan;
*
- e. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;dan
- f. Alat pencoblos di dalam bilik suara.
- (2) Bentuk dan model serta ukuran kartu suara, bilik suara, alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Peraturan Bupati
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat waktu dan tempat pemilih menggunakan haknya
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor urut sesuai nomor urut daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, Panitia Pemilihan dapat mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
- (1) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar kartu suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
- (1) Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Pamtia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya
- (3) Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar tata demokrasi dan pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lanear, tertib, aman dan teratur
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara kecuali calon yang berhak dipilih tidak hadir karena alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Panitia Pemilihan menjaga
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun ## Pasal 23 - (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing menugaskan/menunjuk 1 (satu) orang saksi untuk menjadi saksi dalam setiap papan penghitungan suara calon berhak dipilih yang agar - (2) Penunjukan saksi oleh para calon yang berhak dipilih, dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan ## Pasal 24 - (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung kartu suara yang masuk, setelah pemungutan suara memenuhi quorum yang dinyatakan selesai/serta dihadiri para saksi - (2) Setiap lembar kartu suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui kartu suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan photo dan nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut dan mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir. - (3) Pembacaan kartu suara oleh Panitia Pemilihan dibacakan secara tegas dan jelas dan ditunjukkan kepada para saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih di hadapan seluruh pemilih yang hadir ## Pasal 25 - (1) Kartu suara dianggap tidak sah apabila 2. a Tidak memakai surat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan. 3. b Tidak terdapat tandatangan ketua Panitia Pemilihan pada kartu suara. 4. c Terdapat tanda-tanda dan/atau tulisan yang menunjukkan identitas pemilih; 5. d Terdapat coblosan lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih; 6. e Mencoblos tidak tepat pada kotak photo dan nama calon yang berhak dipilih yang telah disediakan; 7. f Mencoblos kartu suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan - (2) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga ## Pasal 26 - (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah pemilih yang mengqunakan hak oilihnya dinyataka sebagai calon terpilih - (2) Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang. - (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.

Penandatangan: - (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnya tetap sama, maka BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mengangkat pejabat Kepala Desa dan selanjutnya mengadakan persiapan pemilihan baru. ## Bagian Kesembilan ## Pelaksanaan Penghitungan Suara ## Pasal 27 - (1) Setelah penghitungan suara selesai. Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga.

Verifikasi: - (2) Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga ditandatangani oleh calon yang berhak dipilih dan saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dan/atau Ketua Panitia Pemilihan. - (3) Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksi iya tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah setelah dikonsultasikan dengan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri. - (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil Pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih ## Pasal 28 - (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon - calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara lerbanyak dengan jumlah yang sama - (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan

Penandatangan: - (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya tetap sama. maka dilaksanakan pemilihan ulang sekali lagi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa

Penandatangan: - (4) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak ## Pasal 29

Penandatangan: Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Pamtia Pemilihan segera melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dilengkapi Berita Acara Pemilihan, ## Bagian Kesepuluh ## Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan ## Pasal 30

Penandatangan: - (1) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan

Penandatangan: - (2) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih

Penandatangan: - (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD ## Pasal 31

Penandatangan: - (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati

Penandatangan: - (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dan atau di tempat lain yang ditentukan

Penandatangan: - (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

Penandatangan: - (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut : 4. 'Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji":

Penandatangan: 5. -Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadiladilnya; 6. -Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan 7. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang - undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ## Pasal 32

Penandatangan: Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapKan sebagai tanggal pelantikan ## Pasal 33

Penandatangan: Apabila masa jabatan Kepala Desa yang lama berakhir jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur ## Pasal 34

Penandatangan: - (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu kerana alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, 3 (tiga) bulan sejak tanggal dapat ditunda selama-lamanya berakhirnya masa jabatan Kepala Desa

Penandatangan: - (2) Selama masa penundaan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan ditunjuk pejabat sementara Kepala Desa sesuai dengan Ketentuan yang berlaku ## Pasal 35

Penandatangan: Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan sesudahnya dapat dipllih kembali untuk 1 (satu) kali massa jabatan. ## BAB III

Penandatangan: ## PEMBERHENTIAAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA ## Pasal 36

Penandatangan: - (1) Kepala Desa berhenti, karena 2. a Meninggal dunia; 3. b Permmtaan sendiri dan/atau 4. c Diberhentikan

Penandatangan: - (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 6. huruf c, karena 7. a Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pajabat yang baru, 8. b Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

Penandatangan: 9. c Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; 10. d Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

Penandatangan: 11. e Tidak melaksanakan kewaj'ban Kepala Desa; dan/atau

Penandatangan: 12. f Melanggar larangan bagi Kepala Desa

Penandatangan: - (3) Usui pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan musyawarah BPD

Penandatangan: - (4) Usui pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawcrah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD

Penandatangan: - (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati pa ' ing lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima

Penandatangan: - (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa ## Pasal 37

Penandatangan: - (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apablla dlnyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap

Penandatangan: - (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan utusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ## Pasal 38

Penandatangan: Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstalus sebagai tersangka melakukan tindak pidana terorisme. makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara ## Pasal 39

Penandatangan: - (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 38, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir massa jabatan

Penandatangan: - (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan ## Pasal 40

Penandatangan: Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) . dan Pasal 38, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ## Pasal 41

Penandatangan: Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 38, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ## Pasal 42

Penandatangan: Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat desa dikenakan tindakan administrasi berupa teguran. pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan yang berlaku ## Pasal 43

Penandatangan: Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian setelah diadakan penelitian secara seksama ## Pasal 44

Penandatangan: - (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), pada huruf b, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa atas usul BPD melalui Camat

Penandatangan: - (2) Pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ## Pasal 45

Penandatangan: Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatar . nya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri. ## Pasal 46

Penandatangan: - (1) Kepala Desa dan Pegawai Negeri yang berhenti alau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dikembalikan ke instansi induknya

Penandatangan: 2. ( 2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, setelah diadakan penelitian secara seksama disarankan kepada instansi induk untuk menarik yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa untuk diadakan pembinaan lebih lanjut ## Pasal 47

Penandatangan: Kepala Desa yang diangkat menja ^ ' i Pegawai Negeri, diberlakukan ketentuan :

Penandatangan: - a Dapat meneruskan sebagai Kepala Desa sepanjang instansi induknya memberikan izin; dan/atau

Penandatangan: - b Mengundurkan diri sebagai Kepala Desa atau sebagai Pegawai Negeri sesuai kehendaknya. ## BAB IV

Penandatangan: ## PENJABAT SEMENTARA KEPALA DESA ## Pasal 48

Penandatangan: ( 1 ) Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Penandatangan: - (2) Pejabat Sementara Kepala Desa berasal dan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya atau Tokoh Masyarakat ataupun PNS yang berada dalam lingkungan kecamatan dengan memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki atau perempuan

Penandatangan: - (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.

Penandatangan: - (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk ## Pasal 49

Penandatangan: Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak. wewenang dan kewajiban Kepala Desa ## BAB V ## TINDAKAN PENYIDIKAN ## Pasal 50

Penandatangan: - (1) Tindakan, penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan secara tertulis oleh penyidik kepada Bupati. - (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3. a Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau 4. b Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati

Penandatangan: - (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari ## BAB VI ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 51 Ketentuan - ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa. ## Pasal 52

Penandatangan: Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini. ## Pasal 53 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya . memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal . 25 Mei 2009

Penandatangan: BUPATI BATU BARA

Verifikasi: ttd. OK ARYA ZULKARNAIN

Penetapan: Diundangkan di Lima Puluh Pada tanggal . 26 Mei 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 39
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 39 TAHUN 2009
## TENTANG
## TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
## I . UMUM
Sejalan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, untuk itu perlu disusun pengaturan mengenai Tata Cara Pencalonan. Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa
Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemenntah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Walaupun terjadi pergantian Undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa tetap sama yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat
Keanekaragaman memiliki makna bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini merupakan perwujudan sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Partisipasi dalam Tata Cara Pencalonan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar
masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa
Otonomi asli dalam Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asalusul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.
Demokratisasi memilik makna bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi sebagai mitra Pemerintah Desa.
Pemberdayaan masyarakat dalam Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat
Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai Tata Cara Pencalonan. Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa.
## II . PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas ## Ayat (2) Yang dimaksud dengan 'memproses pemilihan Kepala Desa" adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
PENJELASAN
Pasal 3
Yang dimaksud dengan ' Tokoh Masyarakat " adalah Tokoh adat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan ' sumbangan yang sah dan tidak mengikat " adalah sumbangan yang berasal dar . Calon Kepala Desa dan/atau swadaya masyarakat. ## Ayat (4) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Huruf a Yang dimaksud dengan " bertaqwa' dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya. ## Huruf b Yang dimaksud "setia " adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Yang dimaksud 'setia kepada Pemerintah , , adalah yang mengakui Pemerintah yang sah menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ## Huruf c Cukup jelas ## Huruf d Cukup jelas ## Huruf e Cukup jelas ## Huruf f Yang dimaksud dengan 'Penduduk Desa Setempat' adalah Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan. ## Huruf g Cukup jelas ## Huruf h Yang dimaksud dengan 'masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang dimaksud dengan 'dua kali masa jabatan " adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut - turut maupun tidak. Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas ## Huruf k Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas | Pasal | 25 | |----------|----------------------------| | Pasal | Cukup jelas 26 | | Pasal | Cukup jelas 27 | | Pasal | 28 Cukup jelas | | Pasal | 29 Cukup jelas 30 | | Pasal | Cukup jelas | | Pasal | 31 Cukup jelas | | Pasal | 32 | | Pasal | Cukup jelas | | Pasal | 33 Cukup jelas 34 | | Pasal | Cukup jelas | | Pasal 36 | 35 Cukup jelas | | Pasal | 37 Cukup jelas | | Pasal | 38 Cukup jelas | | Pasal | Cukup jelas 40 Cukup jelas | | Pasal | 41 Cukup jelas | | Pasal | 42 Cukup jelas |
PENJELASAN
Pasal 43
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 45
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 46
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 47
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 48
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 49
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 50
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 51
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 52
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 53
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 14