PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah - 1-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang 2 Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119) - Keuangan Negara (Lembaran Negar a Tahun 2003 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Nomor 47, Tambahan Nomor 4286) - Nomor 5, 4355); 2004 tentang Negara Tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tambahan Lembaran - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeah (Lembar an Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tasnbahan Lembaran Negara ubaii, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedya atas Undang-Undang Nomor 32 tahyn 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepybSIk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 5 Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); - 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Repubiik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tatnbaf an Lembaran Negara RepybSfk Indonesia tentang Retribusi Daerah 9. Peratoran Pemerintali Nomor 58 Tat ars 2005 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urosan Pemerintahan Antara Pemer intat an Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Pemerintah; Pemerintahan Daerah Provinsi dan Lembaran Negara Nomor 4737); 11. Peratyran Menteri Perindustrian dan Perdagangan Sura! Izin Usaha Perdagangan 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Daer ah ditingkungan Pemerintah Daerah Kot o tahun 2008 Nomor 6 tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIICOTA SMGKAWAMG
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMIOR 41 TAHUN 2009
Tl KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG
- di per izinan ser ta mendorong meSaSui peningkatan itv yang cepat, ef isien dan terpadu bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan maka perlu
- yang cepat, efisien dan terpady dapat dilaksanakan b bahwa agar penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan dibentuk sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu
- c. twist a dan b diatas, periu diatur dan ditefapicars bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada dengan Peraturan Walikota Sistim Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Singkawang
- dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun .embaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, lan Lembaran Negara Nomor 4048); 1 Undang-Undang Nomnor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
- 1-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang 2 Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119)
- Keuangan Negara (Lembaran Negar a Tahun 2003 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Nomor 47, Tambahan Nomor 4286)
- Nomor 5, 4355); 2004 tentang Negara Tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tambahan Lembaran
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeah (Lembar an Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tasnbahan Lembaran Negara ubaii, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedya atas Undang-Undang Nomor 32 tahyn 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepybSIk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 5 Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Repubiik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tatnbaf an Lembaran Negara RepybSfk Indonesia tentang Retribusi Daerah
9. Peratoran Pemerintali Nomor 58 Tat ars 2005 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
1. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urosan Pemerintahan Antara Pemer intat an Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Pemerintah; Pemerintahan Daerah Provinsi dan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peratyran Menteri Perindustrian dan Perdagangan Sura! Izin Usaha Perdagangan
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Daer ah ditingkungan Pemerintah Daerah Kot o tahun 2008 Nomor 6 tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14)
MEMUTUSKAN
'ERATURAN WALIKOTA S1NGKAWANG TENTAN@ iSTIIS PEiYELENGGARAAN PES-AYAMA1
Menetapkan
1AE Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kota Singkawang
2. Pemerlntah Daer ah adalah Wallkota dan Perangkat Daerah sebagal unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang
- adalah Kant or Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kot o 4 Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang disingkat (KPMPT) Singkawang.
5. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kota Singkawang.
6. Kepaia Dinas Teknls/ Badan adalah Kepala Dinas/ Badan yang mempunyal kewenangan di bidang peiayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan pemerintahan.
7. Per angttat Daer ab Pelayanan Teipadu Satu PSntu adaiah perangicat Pemeriofah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fyngsl mengeSoia semua bentuk pelayanan perizinan dan non per izinan di daerah dengan sistim satu pintu .
8. Izln adaiah dokymen yang dikeSuarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang aíau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Per izinan adalah pemberian legaSStas Icepada seseorang atau pelaky usaha/ kegiatan ter tenty , balk dalam bentuk izin maypun tanda datar usaha.
- 10.Tim Teknis adaiah t elompok kerja yang terdir i dari unsyr-unsur satuan kerja
- .Perizinan pararel adaSah penyelenggaraan per izinan yang diberikan kepada peiaky usaha yang diSakukan sekaligus mencakup lebih dari safy Jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
MIAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
yang Desar paaa esconomi t er alcyatan Maksud penyusunan Sistim Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah menyederhanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan cara terpadu satu pintu dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan di Kota Singkawang.
Pasal 3
Tujuan penyusunan Sistim penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah
1. Menlngkatkan kuaiitas penyelenggaraan PerizSnan.
2. 2
3. Menyederhanakan pola penyelenggaraan Perlzinan kepada masyarakat
4. Wt eningkatkan akses dan informasi berkaitan dengan Perizinan yang iebih Suas kepada masyarakat. 4
@LENGGARAAN PELAYANAN PERSZIMAN Pasai 4
- Kota Singkawang dilaksanakan oleh Kantor 1) Pelayanan perizinan di Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- \ (2) Daiam mempr oses permohonan izin, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menjalankan kewenangan adsnir ostr asi dan Dinas Teknis/ Badan menjalankan kewenangan teknls yang akan ditetapkan dengan Keputusan Waíikota.
- /(3) Target dan realisasi terhadap retribusi dan atay jumf ah setiap izin dt etapkao oleh Dinas Teknisl Badan.
- Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu diberikan kewenangan memberikan pelayanan perizinan sebagai berikut
- Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)
- b Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- c. Szin Taoda Daftasr Industri (TD1)
- r i. izin RekSame dan Szin Penveienaaar aan / Pemasangan Reklame.
- @
- f. Surat Szii
- 9
- h Izin Usaha Gudang.
Pasal 5
Kepala Kantor menandatangani perizinan atas nama Walikota sebagaimana tersebut pasal 4 ayat (4)
Pasal 6
- dit erbitkan, setelah mendapat rekomendasi dan Dinas Teknis/ Badao terkai! Kantor atas nama Walikota dapat mencabut izin yang telah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin dilakukan setelah dilakukan peringatan tertulis maksimal 3 kali oleh Kepala Dinas Teknisl Badan terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3)Apabila izin teiah dicabyt tetapi pemegang izSn masih letap menjaiankan berlaku.
Pasal 3
Tujuan penyusunan Sistim penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah
1. Menlngkatkan kuaiitas penyelenggaraan PerizSnan.
2. 2
3. Menyederhanakan pola penyelenggaraan Perlzinan kepada masyarakat
4. Wt eningkatkan akses dan informasi berkaitan dengan Perizinan yang iebih Suas kepada masyarakat. 4
@LENGGARAAN PELAYANAN PERSZIMAN Pasai 4
- Kota Singkawang dilaksanakan oleh Kantor 1) Pelayanan perizinan di Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- \ (2) Daiam mempr oses permohonan izin, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menjalankan kewenangan adsnir ostr asi dan Dinas Teknis/ Badan menjalankan kewenangan teknls yang akan ditetapkan dengan Keputusan Waíikota.
- /(3) Target dan realisasi terhadap retribusi dan atay jumf ah setiap izin dt etapkao oleh Dinas Teknisl Badan.
- Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu diberikan kewenangan memberikan pelayanan perizinan sebagai berikut
- Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)
- b Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- c. Szin Taoda Daftasr Industri (TD1)
- r i. izin RekSame dan Szin Penveienaaar aan / Pemasangan Reklame.
- @
- f. Surat Szii
- 9
- h Izin Usaha Gudang.
Pasal 4
Kepala Kantor menandatangani perizinan atas nama Walikota sebagaimana tersebut pasal 4 ayat (4)
Pasal 5
Kepala Kantor menandatangani perizinan atas nama Walikota sebagaimana tersebut pasal 4 ayat (4)
Pasal 6
- dit erbitkan, setelah mendapat rekomendasi dan Dinas Teknis/ Badao terkai! Kantor atas nama Walikota dapat mencabut izin yang telah ## BAB IV
Pasal 7
layanan Terpadu mempynyal kewapban sebagai berikut
- a. Menetapkan bagan mekanisme setiap perizinan, nr sampai~ deogan penyerahan izin kepada pemohon sesyai cSengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi proses perizinan.
- c. Pember iars Jaminan keiancaran proses perlzlnan dalam rangka peSayanan kepada masyarakat.
^ h kon.iaf ian masvar aicai secar
a oemaia sc u po.ai .@. F . .
..
- / oeriodik dan d. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian izin yang felah dikeluarkan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- rian h hekeriasama denaan uinas leiuiHr dwmh wimh , e
Pasal 8
Pengolahan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut pada pasae riayat (4 dan non penizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbiinya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
Pasal
Untuk kepentingan percepatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan melalui penerapan sistim berbasis teknologi informasi yang dikoordinir Kepala Kantor KPMPT.
Pasal 10
- i/ (1) KepaJa Kantor dalam menjaiannan peiayauau pcnanaii nuilu (@@ . .w.. koordinasi dengan selyruh Dinas teknis/ Badan meSalyi Tim Teknis.
- y (2) Daiam proses penyeSenggar aan perizinan Kepaia Dinas Teknis/ Badan ^ menunjulc personil yang berkompeten untuk menjadi Anggota Tim Teknis.
\
- Personil yang ditunjuk Kepala Dinas Teknisl Badan menjadi Anggota Tim Teknis mempunyai kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima ditolaknya permohonan\_izin yang. disampaikan pemohon
Pasal 11
- l/\ ) Pemeriksaars teknis di lapangan dilakukan oien nm leKnis m oawan koordinasi Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masingmasina waklS dari Dinas Teknis/ Badan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikoia.
Pasal 12
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkaia sesuai peraturan perundangundangan. wajib
Izin yang telah diterbitkan oleh Kantor Penanaman\_Modal dan Pelayanan bahan pembinaan lebih lanjut.
PENGADUAN MASYARAKAT
BAB V - Pasal 14
Pasal 14
- Kepaia Kant or wajib menyelesaikan setiap iaporae atau pengaduan masyarakat mengenal ketldakpuasan dalam penyelenggaraan pelayanan perlzinan dan dampak dari penerbitan izin, berkoor clinasi dengan instansi terkait.
- (2) Dalam menjalankan penatausahaan pengaduan masyarakat Kepala Kantor wajib
- a Membuat prioritas penyelesaian pengaduan masyarakat
- C. Menetapkan prosedur pengaduan masyarakat
- b Menentukan pejabat yang menyelesaikan pengaduan masyarakat
- d. Melakukan koordinasi dengan Dinas Teknisl Badan Terkait
- Meíakukan pemantauan dan evaluasi penyelesaian pengaduan
- Memberikan rekomendasi penyelesaian pengaduan masyarakat
- Menginformasikan proses dan hasil penyelesaian pengaduan kepada yang mengadukan
- h Mendokumentasikan penyelesaian pengaduan masyarakat
- lama 10 (sepuSuh) harl kerja, maka peoyeiesaiannya difasilitasi oleh Walkota meialui Sekretaris Daerah. (3) Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan terjadi sengketa dalam waktu paling
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDAUAN BAB VI
- &lt;/&lt;1) , pengawasan dan pengendalian atas sistem peny in sepenuhnya ot eh Tim Koordlnasi, Pembinaan dan anggotanya terdiri darS Kepala Dinas Teknis/ Badan yang t erkait dengan
- 1/
- (3) Tindakan pengawasan meliputi monitoring pencapaian target dan realisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (5) Dalam rangka kepentingan pembinaan; pengawasan dan pengendalian
- Tindakan pengendalian meliputi supervisi dan tindak lanjut penyimpangan pelaksanaan.
- wajjib menyampalkan Laporan Penyeienggaraan dan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi EvaluasI setiap triwulan. a. Kepala Kantor
J0T
- b Seluruh Kepala Dinas Teknisl Badan terkait wajib menyampaikan Laporan selaku Ketua Tim Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi setiap triwulan.
BAB V - Pasal 14
Pasal 16
- 1) Pembinaan; pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Kantor.
2. Pembinaan meiiputi pengembangan sistim, \_\_sumber \_ daya manusia, dan
3. Koordinasi secara berkala
- b. Pemberian bimbingan dan konsultasi.
- c. Henaiaixan, peiaunan uan
- d. Per encanaan, pengkajian
7. @
8. 4 . Tindakan pengawasan melalui pengawasan melekat.
9. 2 Tindakan pengendalian meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur pelayanan.
BAB V - Pasal 14
Pasal 17
- 1/1. sepenuhnya oleh Dinas Teknisl Badan
- Tindakan pembinaan meliputi sosialisasi; penyuluhan; survey potensi; dan pemutihan izin
- , IHHM, c/3. Tindakan pengawasan meliputi survey Sapangan, razia, peoer tiban.
4. Tindakan peooendalian meliputi uji petik, monitoring dan evaiuasi izin yang telah diterbitkan.
BAB VII - PEMBIAYAAN Pasal 18
Pasal 18
- v/1. Biaya yang tlmbul akibat penyelenggaraan pelayanan perizinan sepanjang berkaltan dengan program dan kegiatan administrasi peSayanan perizinan dan Tim Teknis menjadi tanggung jawab Kantor.
- ]/2. Biaya yana tlmbyl akibat penyeienggar aan pelayanan per izinan sepanjang berkaitandengan program dan kegiatan teknis menjadi tanggung jawab Dinas Teknisl Badan.
BAB VIII - KERJA SAMA Pasal 19
Pasal 19
kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat; lembaga keuangan; asosiasi usaha; lembaga-lembaga internasional, dan dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (1)JDengan diterbitkannya Per atur an Walikota ini, maka peraturan-peraturan *" tentang perizinan yang tel'ah diterbltkan sebelumnya, dlnyatakan masih tetap' beriaku sepanjang tidak ber tentangan clengan peraturan ini..
- (2)Prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan dibuat,. ot eh Kepala Kantor selambat-lambatnya 6 . (bulan) bu!an setelah pejabat Kepala Kantor ditetapkan.
- (3)Prosedur dan standar teknis sebagainrsana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) dibuat oleh Kepala Dinas Teknis / Badan selambat-lambatnya 3 (tiga) buSan setelah peraturan Walikota ini diundangkan.
- (4)Penyerahan pelaksanaan administrasi perizinan dan dokumentasinya dari Dinas Teknis/ Badan dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pelayanan Perizinan yang dibuat dan dipersiapkan oleh Kepala Dinas Tennis/ Badan dengan
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN @ PasaI20
Pasal 21
Ha!-ha! yang belum diatur atau belurn cukup diatur daiam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota. .
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN @ PasaI20
Pasal 22
Peraturan Walikota ini mulai beriaku sejak tanggaS diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di : Singkawang Padatanggal 12 Mei 2009

Penandatangan: WALIKOTASINGKAWANG t td HASANKARMAN.SH.MM

Penetapan: SEKf efTARISDAE RAH Diundangkan di Singkawang Pada tangbal 12 Mei 2009 Dis/H.SUHADIABdI - Pembr taUtamaM @ NIP.19'53020519740: ULLANi 31008 BERITADAERAHKOTASINGKAWANG TAHUN2009NOMOR:41