Unknown BUPATI SITUBONDO Nomor 17 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUA.N OPll.RASIONAL KF.SEHAT AN (BOK) BAGI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DJ .KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa agar dana bantuan operasional kesehatan (BOK) hagi Puskesrnas dan jaringannya yang diberikon olch Pcmerintah Pu.sat sebagai bentuk dukungan pembiayaan kepada l'cmerintah Daer-db dapar digunakan secara efektif, cfisien, dan tcpat sasaran, perlu diberikan pedornan J)\.'tlggumwmya;
- b. bahwa guna maksud sebagaimana ten;ebut hwuf a koosideran ini, perlu mcngatur Pedomwr Penggurraan Dana Bantuan Opt,nt~ional K,:sehatM (BOK) bagi Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Situbondo yang pelaks.1naanny11 ditctapkan dengan Peraturan Bupali.
Mengiagat
- I. Undang--Undang Nomor 17 Tahwi 2003 tcnrang K.cuangan Negara (I A:lllbaran Negara Repuhlik Indonesia lahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbarnn Negarn. Republik. .Indonesia Nomor 4286):
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 lc:ntang Pecbcndaliaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembsran Negam Rcp\lblik. lndQncsia Nomor 43S5);
3. I Jndang-Undang Nomor 15 Tahiln 2004 tcntang Pemcriksaan .Pengclolaan da11 TttngglDlgjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah\in 2004 Nomor 66, Tamfiohan Lcmbaran Negara R.epublik Indonesia Nomor 4400);
4. Undong-Undang Nomor 2S Tabun 2004 tcntang Sistem Percncanaan Pt.m1baogunan Na,..iooal (l.embaran Negara Republik Tndoocsia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar.m Ncgarc1 Republik Indonesia Nomor 442 J) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaban Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 4437) sebagaimarui telah diubah dcngan lJnwmg-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Ala~ l lndang-Undang NOfllOI' 32 Tahun 2004 tentang Pemeriutahan Daeral1 (Lembaran Ncgarc1 Republik. Indonesia Tahun 2008 Nomor :'i9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
-
-
6. IJndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Pcrimbangan Kcwmgan Antara Pemcrintah Pu.sat dan Pemerintahan I&gt;aerah (Lembaran Negara Republik Tl'ldonesia Tabun 2004 Nonior 126, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 443 8);
7. Undang--Undang Nomar 40 Tah1m 2004 tmnng Si~ Jaminan Sosial N&amp;iwllil (Lembmm Negara Rcpuhlik l~a Tahim 2004 Nomor ISO, Tambah.m J..cmbaran Negara Rcpubl.ik lndonesla Nomor 4456);
8. IJ.ndang-lJndang Nomor J.6 TaJiuo 2009 tentang Keseha1.a11 (Lembar4D Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tamb!lhnn Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
9. Peratur-.m Pemerintah Nomor 32 Tahtm 19% tcntang Tenaga Kesehatan (J..cmbaran Negara Republik. Indonesia Tahw1 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. t&gt;cran1ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Kegar,1 K.epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamhahan Lembanm Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578);
6. JI. Perolur&amp;1 Pemerintah Nomor 79 Tahun 21.11&gt;.5 1emaog Pcdonw-i Pemmnaan dao Pengawa.'&gt;l111 Penyelenggaraan Pemerintahan Daer.di (Lcmbaran Negara Repul:&gt;li'k Indonesia Tnhun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembarllll Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturdll Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 teotang Pembai,,,ian Urusan Pemerinlaltan Anlara Pemerinrab, Pemerimaban Daerah Pmpimi, dim Pemerintah Dacrah Kabupatcn/Kola (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tarnbahan J.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 473 7);
13. Peraturao Pn:sidcn Nomor 5 Ttthun 2010 tentang Rencana Pcmban~unan Janglca MenengaJ, Nasional 2010-2014;
14. Per.illu-.in Mentcri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 ienmng Pcdornan T11111. Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daer-db;
15. Keputusan Mcnlcri Kesehatan Nomor: Il.K.03.01/160/l/2010 tenlang Rencana Strategis Kcm.mtrian Keschaum lahun 2010-2014;
16. .l&lt;epl,lltlsan Mffiteri Keselm.m Nomor : 494/Mcnk~/20!0 t.en1ang Petunjuk Telcnis Bantuan Operasional Ke.sehat.11n;
17. Peraturan Daerah Kabupat.en Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Uruson Pcmcrintahan Dac:rah Kahupalen Situbondo (L.,'lllbaran Daerah Kahupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAA PF.NGGUNAAN DANA BANTIJA"II OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) BAGI PUSKESMAS
Meottapk211 : DAN JARINGANNY A DI KABUPATEN SITIJBONDO
Pasal 2
BOK banya dapat digunakan unruk upaya kesehatan yang ~ifat promotif dan preventif tennasuk penunjangnya. mcliputi :
- a. K~ha,~n i!m .anak dan kduar8" berenc,vw, dengan j(.-nis pelayarnm meliputi:
- l. pemeriksaan kehamilau;
-
-
2. pelayanan pen.alinan oleh tenaga k~hatan yang kompelcn;
3. pelayanan nifa~;
4. pcfayanan l,:sclratan neonatus;
- S. pelayanan kesehatan bayi;
6. pelayanan kesehatan balita;
7. upaya k=:hisllm isnak l:lekolah;
8. pclayamn KB;
9. pencegnluui dan penangarum kckcrn.san;
9. I 0. upaya keseha!an repmduksi remaja.
- h. lmuni~$i, dengan jeni!&gt; pelayanan meliputi pelayanan imuni=i.
- c. Gi7.i, dengan jeois pclayanan meliputi :
- I. pelayanan gizi;
2. penanggulangan gi;d kmang dan gizi buruk serta ibu hamil KEK.
- d. Ptmgen&lt;lalian penyakit, dengan jenis pelayanan meliputi :
- I. penemuan kasus pcnyakit dao lllla ht.bana;
2. penyelidikan epidemiologi/1"--rumggulangan KLB;
- J. pel:tcakan ksstL· lonl:tk;
4. penyelidikan vcktor;
5. pemheranla.'\an vektor.
- c. Kesehatan lingkungan, dengan jenis pelayanan meliputi :
- I. pemeriksaan air ~ih dan k:ualitas air minwn;
2. pemerikslllSll saniLasi dasar.
- f. PromoM kcsehamn, dengllll jaJis pelayam111 mdiputi :
- I. rumah tangga. ber-PHnS;
2. pcmbinaan Desa Siaga dan UKBM {Poskcsdes dan Posyandu)
BARIii
PEMBIAYAAN BOK
.Bagi:11n Kes:11tll
Sumber dan Alo.kasi Dana
Pasal 3
- (I) Dana untuk kegiatan BOK berswnber dari Anggaran Pendapalan dan l:lchmja Negara melalui Kemcnterian Kesehatan.
- (2) Dllllll ROK yang diterima oleh Kabupaten Situbondo dialokasikan untuk masing-m11.~ng Puskesmas \_,.aog diteraplaui dertgm Kepuwsan l&lt;epifa Dinas Keseha!an dcngan mempertimbangkan :
- a. LUDS wilayah dan kondisi goografis Puski:sma.s;
- b. I umlah pcnduduk di wi I ayah k.ctja l'uskesma~;
- c. Kondisi infiastruktm;
- d. Tingkat kcmishalan di wilayah setempa.l;
- e. Pcnycrapan anggaran yang ada;
- f. Faktor-fulctor lain yang sesuai dc:ngan 'kondisi lokal.
-
BagianKcdu■
Penerima Dana
Paul4
Penerima dana ROK adalah Puskesmas di Kabupc1tc:n Situbondo yang ditetap'kan lebib lanjut dengan Keputusan X.epala Dinas Kesebatan.
Bagian Ketig11
l"cnyaluran Dantt
P111a15
- (I) Setelah menerima pemherilahwm dari Kementerian Kesehatan mengenai alokasi dam! BOK wituk Kafn.tpaten Situro.ndo daa pihllk ketiga yang ditelapkan untuk menyal.urkan dana BOK, Kcp11la Dinas Kesehatan menerbitkan Keputusan tentang P1i~kesmas Penerima, besaran alokasi masing-masing Pm;ke:;mas, penanggwigjawah, nomor rekening, serta Bendaham Pcncrima BOK.
- (2/ Kepulusan Kepa/a Dinas Kcsehatan sebagairnana dimaksud pada ayat (l) dikirimkon kc Tim Pcngclola BOK tingkat Pusal.
- (3) l.&gt;ana BOK disetorkan langsung ke ma«ing-masing rekening l'\iskesmas pcnerima.
- ( 4) Puskesmas Iida.I! dipe-rt,oJchkan mernirldabkan dana BOK ke rekeni.ng sclain yang dibuka untuk menampung dana BOK.
- (.5) Bunga akibat adanya dana di rekening penampung BOK Puskesma~. ham~ dil!Ctor kc Kas Negara pada w.hir tahw1.
lJ11giim Kccmpat
l'cncairan Dana
Pa~al6
- (I) PuskesrruJs membuat Rcncana l'elaksanaan Kcgiatan (RPK)/Plan of Action (!'OJ\) yang te!ali diliabas dalarn forum Lokakarya Mini dan melampirkan slip pengambilan uang.
- (2) Berda3arkan RPK/POA l&lt;ehagaimana dimaks.ud pada aya\ (1 ), l'u3kesmas meminta persetujW111 pencairan uang kepada .K.epala Dinas Kesebatan atau Pcjabat lain y-.mg ditunjuk.
- (3) Pengusulan pencairan dana BOK Puskesmas dipergunakan untuk membiayai kcgiatan dibulan m~ndatang dan dihlku1'.m pada Minggu pertama i;etiap huhm dengan dikngkapi laporan peni;gunaan dana bulan lalu scna laporm program BOK lainnya.
- (4) Laponm sebagaimaoa dimaksud pada ayat (3) tcrlebih dnhulu di.,crifibsi olch Tim Pengelola BOK Kabupaten Situbondo.
- (S) Dalam hal kcbutuhan untuk kcgiatan sebelumnya tidal&lt; rncncukupi, Puskcsmas dapatmenj!lljukan pencairan dana tambahan dengan rneminta pcrsetujwm dari Kcpala Dinas Kesehatan atau Pejabat yug ditunjuk.
-
Ragian Kelima
Pem■nfaatao Dana
Pasal 7
- (I) D.ma BOK digurutkan untuk pcmhiayaan berbagai kegiatan yang meliputi:
- a. pembayaran transport petug&lt;t!:i ke tempat pelaksanaan kegiatan;
- b. pe(Tlooy.iran trdJli&gt;"J)On kader, dukwi. dan masyarakat yang terlibat dalam proses pelayanan kes.!hatrui maupun pertemllllJl manajcmcn;
- c. opei:asional Posyandu seperti bantuan tran~port dan pembelian A TK:
- d. operasional Ponkcs&lt;fos;
- e. pembelian b-dlum kontak;
- f. mpat MinilokakQryll. yang dipergunakan unlUk penggandmm, A T1( dan pcmbelian kon.sumsi rapa,.
- g. uang penginapan (bila -diperluk.on);
- h. uang harian (untuk daerah lerpencil/sulit dijangkau);
- i. pembelian bahan PMT penyuluhan.
- (2) Dana BOK lidak hofeh dimanfaatkan untuk :
- a upaya pengobatan dan rehabilita.si;
- h. JleMngarum gawat darurat;
- c. pe\ayanan r.t.wat inap;
- d. ~olongan persalinan;
- e. gaji/ honor;
- t: belanja modal;
- g. pc1nelihiu1W1 g,;dung a\au kC11daraan:
- h. obat, vaksin, dan alat kesehatao:
- i. opem,siorml kantor scpcrti lisni, air. ATK, fotokopi, tintal'tonu).
- (3) Satuan biaya pemanfaatan dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) scbagaimana tersebut dalarn I..ampiran dan mcrupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Bagiao Kttnam
Rcalokasi Dana
Pasal 8
Dalam hal terdapat Puske:.mas yang kck.urangan daaa dan Puskesmas yabng Cain terdapat ke[ebihan dana. maka Kepala Vinas Kesehatan dapaf melakukan rcalokasi dana antar Puskesmas yang ditelapkan dcngan Keputusan Kepala Dinas Kesehman.
Bagjan Ketuj11h
Pen.atausahaan Dana
PaMal 9
- (I) Dann BOK Puslcesma.~ menjadi tanggungjawab penuh Kepala Puskesmas dan Kepala DiDas Kcschatan.
-
- (2) &amp;'I!dahara BOK Puskcsmas yimg tclah ditetapkan olch Kcpala Di,u,:, Kcsehat.an hertanggungjawab melakulr.an pembu.kuan Jana BOK Puskc:l;JJIIIS yang tclah ditran8for ke rekening penampung dana BOK. bcrikut hukti-bukti penggunaannya serta melakukan pemungutan dan penyetor.m p~jak.
- (3) Pcncri.ma dana kegiatan di Puskesmas bertanggwtgjawab mcmyeralwm bukti pemantaatan dana sesuai ketentuan kepada Bendahara BOK Puskcsmas.
Ragiao Kedelapan
Pcrtangguagjawaban Dana
Pa~lO
Bt.-ntuk pertanggungjawahan dana dalam pemanfaatan kcgiatan dana BOK adalah scbagai berikut :
- a. Transpon pctugas kesehatan kc lapangao, bentulc pertanggungja\11-abannya bcnopa kuitmsi/bukti JX,--ncrimaan transportlbukti pembelian BBM dan snratrugas.
- h. Untuk petugo.~ kcschatan yang melakulcan pcrjadanan ke desa terpencil/sulit dijangkau, hulr.ti pcnanggungjawabannya herupa kuiumsi dcngan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran, yang meliputi :
3. 1 · Rincian biaya, mdiputi uang harian, uang tram,port, biaya ()eflginapan dsn nilai pcmyataM riil.
2. SurJt tugas ynng di1andatangani oleh Kcpala Puskes,na.~
3. SPPD datangdan \JCrgL yang dit:and;,llmi9mi oteh:
- a) Kcpala Desa/Kcpala Duswi/Lur.m (untuk kunjungan ke desa/dusun/kelUl3han ):
- b) Kcpala Puskesmas ( untuk kunjungan ke Puskcsmas ).
4. l'cmyataan riil yang ditandatangani oleh petug;i,; yong mclakukan perja\anan bila tidak Ilda dokwne1\ pc.ngeluaratlllya.
5. Laporan dinas
- c. Belanja pcnggandaan maieri dsn pcmbelian l,ahan kontak dibuktik11n dengan kuitaosi. fokturlbon toko/pembelian, atau lmkri lainnya (untuk bukti kuitansi pemhclian di ala~ Rp. 250.000,00-1.000.000,00 bermatt.'l:ai Rp. 3.000,00 sedangkan pcmbelian di aUls Rp. 1.000.000,00 bermaterai Rp. 6.000,00). Untuk pembclanjaan dcngan nilai di atas Rp. 1.000.000,00 ilikcnakan ~ ppi,,; 10% dw, PPh 1,5%.
11. d Pcncmuan, rapat dan lokakarya mini, bentuk pemmggungjawabannya berupa:
- I. Kuitansi pembdian konswnsi dan kuitansi penggandaan materi .rapat
2. Undangan
3. Dalla!- hadir peserla
4. Notulcnsi rapat/perlcmuan

## DAB IV

## J&gt;ENGORGANISASIAN KEGIAT AN BOK

## Pasal 11

- (I) Pengorgan.isasian &lt;lam, manajemen BOK dimaksudkan agar pelaksanaan manajemen BOK dapat 'Derjalan efck1if dan efisien.
- (2) P&lt;.-ngorganisasian dana man.ajemen BOK di Kabupatcn Situbundo meliputi:
- a. Tim Koordinasi BOK Knbupatcn Situbondo;
- b. Tim l'engelola BOK K.abupatcn Situhoruk1:
- c. Tim Pengelola Puskcsmas di Kabupalc.-n Situbondo.
- (J) Ke1cnruan .lebib lanjm rmiang Tim seoogaimana dimaksud pada ayat (2) bcrpcdoman pada peraruran pcrundang-undangllll yang berlaku.

## RABV

## PENlJTUP

## Pasal 12

Peratur&lt;lll Bupati ini mul.ti berJaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Bupari ini dengan penempatannya dalam Bcrira Daerah Kahupaien Situbondo.

Diundangl&lt;an di Situbondo pada rangga, f 4 j U ti ') Pit. SF..KRKI'ARIUWAF.RAH KABUPATEN SITVIJONDO,



Pembma Ut.un2 M11da NIP. l

D HORRACHMAN MM 957(1104 193303 1010


DERITA DAERAH KARlJPATEN SITUBONDO TA.HUN 2010 NOMOR "'