PERATURAN BUPATI RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 18 TAHON 2016 TENTANG PEROBAHAN KEDOA ATAS PERATORAN BOPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 30 TAHON 2014 TENTANG PEMBERIAN TONJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABOPATEN KOTAWARINGIN BARAT (berlaku 1 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang a.
- bahwa guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu menyesuaikan besaran tunjangan kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Mengingat 1. Indonesia Nomor 1820);
I
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab ·Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32).
\.
1
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI K0TAWARINGIN BARAT N0M0R 30 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN K0TAWARINGIN BARAT
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 30) sebagaiinana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 46), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Tunjangan Kesejahteraan diberikan kepada PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PNS/CPNS Pejabat struktural, fungsional dan pelaksana/ fungsional umum ditetapkan dalam bentuk Indeks Tunjangan Kesejahteraan (ITK) per bulan sebagai berikut:
- (3) Untuk CPNS diberikan sesuai golongan, yang dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 4
- a. Eselon Ila Sebesar Rp. 4.000.000
- b. Eselon Ilb
- Sebesar Rp. 3.500.000
- c. Erselon Illa Sebesar Rp. 2.500.000
- d. Eselon Illb Sebesar Rp. 2.000.000
- e. Eselon IVa Sebesar Rp. 1.250.000
- f. Eselon lvb
Sebesar Rp.
1.000.000
- g. Eselon V Sebesar Rp. 950.000
- h. Golongan IV Sebesar Rp. 950.000
1. Golongan III Sebesar Rp. 850.000
- J. Golongan II
Sebesar Rp
750.000
- k. Golongan I Sebesar Rp 700.000
..
•.
- (1) Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan dilakukan setiap bulan.
- (2) Pemberian Tunjangan Kesejahteraan didasarkan pada jumlah kehadiran pada hari kerja yang dibuktikan dengan pengisian daftar hadir.
- (3) Besarnya Tunjangan Kesejahteraan yang diterima setiap bulan dihitung dari ITK dibagi jumlah hari kerja dikali dengan jumlah kehadiran dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada PNS/CPNS secara langsung (ls).
Pasal 7
- (1) Contoh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3} adalah sebagai berikut :
2. Tarif per hari (Y) = ITK : jumlah hari kerja
3. Penerimaan satu bulan = Y x jumlah kehadiran
- (2) Penerimaan satu bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan kebawah dengan satuan ratusan rupiah.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2016.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 17 Maret 2016

Penandatangan: BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, BAMBANG PURWANTO

Penetapan: Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 17 Maret2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH FJ\..BUPATEN KOTAWAP.INGIN BA..~AT, ## MASRADIN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR: 18 an aslinya ,JKffin, M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si NIP. 19600429 199311 1 002