Unknown PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG Nomor - Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 0\_9 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- a bahwa penyelenggaraan e-Govemment termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa penyelenggaraan e-Govemment di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan pu blik dan non pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan e-Govemment di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Menetapkan
- 4 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02);
- 8 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 51);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pengaturan penyelenggaraan e-Government dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemanfaatan TIK tatakelola Pemerintah Daerah pada
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengaturan penyelenggaraan e-Government bertujuan:
- a mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan e- Government menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK; b mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- d mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi e-Government:
- menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup penyelenggaraan e-Government; meliputi:
- a. Perencanaan;
2. b Kebijakan;
- d. Sistem Informasi;
- C. Kelembagaan;
5. e Infrastruktur TIK; dan
6. f Pembiayaan.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 5
- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk Cetak Biru Pengembangan e-Government yang mengacu pada rencana pembangunan Daerah
- (2) Penyusunan Cetak Biru pengembangan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Kominfo dan Statistik dengan melibatkan setiap OPD dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Cetak Biru e-Government berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lama 2 (dua) tahun sekali.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 6
- Setiap OPD membuat rencana aksi pelaksanaan e-Government sesuai Cetak Biru Pengembangan eGovernment yang spesifik, terukur, dan realistis ## BAB IV KEBIJAKAN
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 7
- Kebijakan Operasional merupakan standar atau panduan yang digunakan untuk menjalankan operasional e-Government berupa SOP .
- SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh masing-masing OPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan\_
BAB V - KELEMBAGAAN
Pasal 8
- (1) Penyelenggaraan eGovernment dilaksanakan oleh seluruh OPD dan dikoordinir oleh Dinas Kominfo dan Statistik.
- (2) OPD menjamin:
3. a tersedianya perjanjian tingkat layanan (service level agreement) penyelenggaraan sistem elektroniknya;
- b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
5. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
- d. keterpaduan operasional sistem elektronik.
BAB V - KELEMBAGAAN
Pasal 9
- (1) OPD penyelenggara eGovernment memiliki Sumber Manusia PNS sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK. Daya
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan SDM TIK di setiap OPD dilakukan dengan cara antara lain:
4. a menaikkan jenjang pendidikan formal;
5. pendidikan dan latihan teknis.
- b. bimbingan teknis; atau
7. Penyelenggaraan pengembangan Sumber Manusia TIK di setiap OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau OPD sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Kominfo dan Statistik. Daya
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap Sumber Daya Manusia TIK di OPD, pimpinan OPD menjamin keberlangsungan sistem melalui SOP
- (6) Dinas Kominfo dan Statistik harus memiliki SDM TIK yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem sebagai:
10. pelaksana pendampingan pengembangan sistem informasi di setiap OPD; dan
- b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
BAB VI - SISTEM INFORMASI
Pasal 10
OPD membangun dan memiliki sistem informasi sesuai tugas dan fungsinya.
BAB VI - SISTEM INFORMASI
Pasal 11
- Setiap OPD wajib melayani permintaan data dan informasi digital yang dimilikinya kepada OPD lain
- (2) Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB VI - SISTEM INFORMASI
Pasal 12
- (1) Pimpinan OPD mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Walidata dengan melampirkan surat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data
- (2) Surat permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
3. a penanggung jawab;
4. b unit kerja;
5. maksud, tujuan, kegunaan; dan
- d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi Walidata.
BAB VI - SISTEM INFORMASI
Pasal 13
- (1) Pembuatan aplikasi oleh OPD mengacu pada Cetak Biru Pengembangan e-Government Pemerintah Daerah\_
- (2) Aplikasi e-Government yang dibuat oleh OPD harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi e-Government yang lain.
- (3) Pengembangan aplikasi e-Government yang dibiayai melalui APBD harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (4) Dalam hal serah terima pengadaan aplikasi e-Government bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada System Development Life Cycle (SDLC) , paling sedikit memuat:
5. a dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
6. b copy digital kode sumber;
7. C dokumen manual menjalankan sistem;
8. d dokumen laporan hasil uji keamanan, performance dan debugging yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.
- (5) Semua hak cipta atas aplikasi e-Government menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola oleh Dinas Kominfo dan Statistik.
- (6) Setiap OPD dilarang membuat lebih dari satu aplikasi e-Government dalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama
11. Aplikasi e-Government berbasis desktop yang akan dikembangkan harus menjadi aplikasi e-Government berbasis web
- (8) Setiap OPD wajib melakukan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi e-Government-nya secara berkala.
14
- (1) Dinas Kominfo dan Statistik berwenang mengatur pengembangan aplikasi; infrastruktur Website dan pengelolaan e-mail
- (2) Setiap OPD mengelola informasi layanan publik pada WebsiteOPD.
- (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam Website Daerah
- (4) Subdomain dimanfaatkan untuk Website OPD, produk ataupun layanan Daerah
- (5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada harus terintegrasi dengan domain tabalongkab.go.id.
- (6) Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Dinas Kominfo dan Statistik.
- (7) Semua OPD masuk menggunakan e-mail resmi Pemkab Tabalong:
INFRASTRUKTUR TIK
BAB VII - INFRASTRUKTUR TIK
Pasal 15
- (1) Dinas Kominfo dan Statistik menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan eGovernment.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh OPD yang terdiri dari:
3. a Pusat data dan Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
4. b Jaringan backbone antar OPD;
5. C IP Publik dan bandwidth;
- d. Routing;
- e. Sistem pengamanan informasi;
8. f Bandwith;
- g. Server sistem informasi; dan
10. h repository data /informasi.
- (3) kabel data di semua OPD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar node. Setiap
- (4) Dinas Kominfo dan Statistik berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh OPD.
- (5) Dinas Kominfo dan Statistik bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari OPD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi OPD.
- (6) Pengadaan perangkat baru /tambahan / penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
- OPD dapat menyediakan; mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dengan selalu berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dan Statistik.
- (8) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh OPD diantaranya adalah:
- a Local Area Network (kabel, hub dan wifi);
- b. perangkat end user (laptop, desktop dan alat cetak);
- C bandwidth lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
- d. keamanan informasi internal OPD
- (9) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
- (10) OPD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIKnya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi Aset Daerah
- (11) Dinas Kominfo dan Statistik menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Daerah
- (12) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan Statistik, hanya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia
- (13) Pembangunan pusat pemulihan data (disaster recovery centen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ## BAB VIII PEMBIAYAAN
BAB VII - INFRASTRUKTUR TIK
Pasal 16
- Anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan e-Government berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- penyusunan kebijakan atau regulasi;
- b pengadaan dan instalasi;
- C pengelolaan operasional;
- d pemeliharaan sistem;
- e pengembangan sumber daya manusia TIK;
- f sosialisasi dan koordinasi;
- g fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah; dan
- h. kebutuhan lain terkait pengembangan e-Government Daerah.
- (3) Dinas Kominfo dan Statistik memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran penyelenggaraan eGovernment Daerah
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 17
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan; pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan eGovernment melalui Dinas Kominfo dan Statistik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan e-Government.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan peningkatan peran dan fungsipelaporan.
4. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan eGovernment dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18
- (1) OPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.
2. b peringatan tulisan berupa surat teguran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: peringatan lisan;
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
OPD terkait penyelenggaraan e-Government menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Dengan terbitnya Peraturan Bupati ini maka peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 14 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Penetapan: Ditetapkan di Tabalong pada tanggal 8 9

Penandatangan: BUPATI TABALONG, H ANANG SYAKHFIANI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal 29 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 09