KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 2004 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI (berlaku 17 Maret 2004)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Stastitisi, dipandang perlu menetapkan kembali Tunjangan Jabatan Fungsional Stastitisi dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Peraturan ...
Menetapkan:
-
2
-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Statistisi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Statistisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Statistisi, diberikan Tunjangan Statistisi setiap bulan.
-
3
-
Pasal 3
Besarnya Tunjangan Statistisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
- a. Terhitung mulai bulan April 2000 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden ini;
- b. Setelah ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

## Pasal 4

Pemberian Tunjangan Statistisi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendirisendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

## Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai Tunjangan Statistisi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1994 tentang Tunjangan Pemeriksa Pajak, Agen, Statistisi, dan Penyuluh Perindustrian, dinyatakan tidak berlaku.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II


Edy Sudibyo



## Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 19 Tahun 2004

TANGGAL

:

17 Maret 2004

## TUNJANGAN JABATAN FUNGISIONAL STATISTISI

| No | JABATAN FUNGISIONAL | JABATAN | BESAR TUNJANGAN |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | STATISTISI | Statistisi Utama Madya Statistisi Utama Muda Statistisi Utama Pratama Statistisi Madya Statistisi Muda Ajun Statistisi Ajun Statistisi Madya Ajun Statistisi Muda Asisten Statistisi Asisten Statistisi Madya Asisten Statistisi Muda | Rp 230.000,00 Rp 210.000,00 Rp 190.000,00 Rp 175.000,00 Rp 150.000,00 Rp 130.000,00 Rp 120.000,00 Rp 105.000,00 Rp 95.000,00 Rp 75.000,00 Rp 70.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang- undangan II ttd

Edy Sudibyo


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II NOMOR : 19 Tahun 2004 TANGGAL : 17 Maret 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## TUNJANGAN JABATAN FUNGISIONAL STATISTISI

| No | JABATAN FUNGISIONAL | JABATAN | BESAR TUNJANGAN |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | STATISTISI | Statistisi Madya Statistisi Muda Statistisi Pertama | Rp 725.000,00 Rp 475.00,00 Rp 225.000,00 |
| 2 | STATISTISI TERAMPIL | Statistisi Penyelia Statistisi Pelaksana Lanjutan Statistisi Pelaksana Stisitisi Pelaksana Pemula | Rp 350.000,00 Rp 200.000,00 Rp 130.000,00 Rp 100.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

0020Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II


Edy Sudibyo