KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 164 Tahun 2000 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI MUDA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet dan untuk lebih memberikan perhatian terhadap kebijakan Pemerintah bidang tertentu, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Muda;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
5. Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANI-SASI, DAN TATA KERJA MENTERI MUDA.
BAB I
Pasal 1
- (1) Menteri Muda dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Menmud adalah Menteri Negara yang tidak memimpin Departemen, dan diperbantukan oleh Presiden kepada Menteri Negara lainnya.
- (2) Menteri Negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan; dan Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Menteri Negara.
- (3) Menmud berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
BAB I
Pasal 2
Menmud terdiri dari :
- a. Menmud Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
- b. Menmud Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional.
Bagian Kedua Menmud Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
BAB I
Pasal 3
Menmud Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan di bidang percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari melekat pada Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan.
BAB I
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menmud Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi untuk mempercepat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan instansi terkait serta Pemerintah Daerah;
- c. koordinasi pengendalian kebijakan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
- d. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden dan Wakil Presiden.
BAB I
Pasal 5
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menmud Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia mempunyai kewenangan :
- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- c. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya.
BAB I
Pasal 6
Selain tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Menmud Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia mempunyai fungsi dan kewenangan dalam bidangnya
BAB I
Pasal 7
Menmud Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang restrukturisasi ekonomi nasional, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari melekat pada Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian.
BAB I
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menmud Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah dalam rangka restrukturisasi ekonomi nasional;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan restrukturisasi ekonomi nasional dengan instansi terkait;
- c. oordinasi pengendalian kebijakan restrukturisasi ekonomi nasional;
- d. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden dan Wakil Presiden.
BAB I
Pasal 9
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menmud Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional mempunyai kewenangan :
- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- c. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya.
BAB I
Pasal 10
Selain tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, Menmud Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional mempunyai fungsi dan kewenangan dalam bidangnya ## BAB II SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Umum
BAB I
Pasal 11
Organisasi Menmud terdiri dari :
- a. Deputi Menmud;
- b. Staf Ahli Menmud;
- c. Sekretariat Menmud.
Bagian Kedua Deputi Menmud
BAB I
Pasal 12
- (1) Deputi Menmud dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menmud.
- (2) Deputi Menmud mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tertentu.
BAB I
Pasal 13
- (1) Jumlah Deputi Menmud sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Deputi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Deputi Menmud dapat dibantu oleh 3 (tiga) Asisten Deputi.
Bagian Ketiga Staf Ahli Menmud
BAB I
Pasal 14
- 1) Menmud dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Staf Ahli Menmud.
- (2) Staf Ahli Menmud berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menmud.
- (3) Staf Ahli Menmud mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli Menmud men-dapat dukungan administrasi dari Sekretariat Menmud.
Bagian Keempat Sekretariat Menmud
BAB I
Pasal 15
- (1) Sekretariat Menmud dipimpin oleh Sekretaris Menmud.
- (2) kretariat Menmud terdiri dari 2 (dua) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari 2 (dua) Subbagian.
- (3) Sekretariat Menmud Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia secara administrasi berada di lingkungan Sekretariat Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan.
- (4) Sekretariat Menmud Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional secara administrasi berada di lingkungan Sekretariat Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian.
Bagian Kelima Lain-lain
BAB I
Pasal 16
Jumlah unit organisasi di lingkungan Menmud disusun
BAB I
Pasal 17
- (1) Unit organisasi untuk jabatan struktural Eselon I dan tugasnya pada masing-masing Menmud ditetapkan oleh Presiden atas usul Menmud yang bersangkutan melalui Menteri Negara, setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Unit organisasi untuk jabatan struktural Eselon II ke bawah dan tugasnya pada masing-masing Menmud ditetapkan oleh Menteri Negara atas usul Menmud yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Menmud menyampaikan tembusan penetapan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Presiden dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 18
- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Menmud menggunakan dan memperoleh dukungan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan kearsipan dari lembaga yang dipimpin oleh Menteri Negara.
- (2) Menmud dapat memberikan petunjuk teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan kebijakan dan program lembaga yang dipimpin oleh Menteri Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas, Menmud dapat mengundang pejabat dari lembaga lainnya.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 19
Dalam melaksanakan tugasnya, Menmud menyampaikan laporan kepada Presiden bersama Menteri Negara yang bersangkutan.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 20
- (1) Menteri Negara memberikan dukungan administrasi pada pelaksanaan kerja Menmud yang bersangkutan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Menmud dapat meng-undang pejabat-pejabat dari lembaga lainnya.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Staf Menmud ditetapkan oleh Menteri Negara atas usul Menmud setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan per-setujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memper-hatikan ketentuan Pasal 17.
PEMBERHENTIAN
BAB IV - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN
Pasal 22
- (1) Deputi Menmud adalah jabatan Eselon Ia.
- (2) Staf Ahli Menmud adalah jabatan Eselon Ib.
- (3) Sekretaris Menmud dan Asisten Deputi adalah jabatan Eselon IIa.
- (4) Kepala Bagian pada Sekretariat Menmud adalah jabatan Eselon IIIa.
- (5) Kepala Subbagian pada Sekretariat Menmud adalah jabatan Eselon IVa.
BAB IV - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN
Pasal 23
- (6) Deputi Menmud dan Staf Ahli Menmud diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menmud melalui Menteri Negara.
- (7) Asisten Deputi, Sekretaris Menmud, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Menmud diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara atas usul Menmud.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 24
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas :
- (8) Menmud Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan.
- (9) Menmud Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 25
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, td. ABDURRAHMAN WAHID