PERATURAN BUPATI MA Nomor 4 Tahun 2016 tentang PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA (berlaku 9 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU UTARA,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kewibawaan dan keseragaman Aparatur Sipil Negara, maka dipandang perlu mengatur penggunaan Pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
7. Republik Indonesia Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7 /15/46-149 tanggal 16 Agustus 1978 tentang
17. Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/MenhutII/2008 tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragan Polisi Kehutanan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Harian PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas dan Pangkat/Jabatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Menetapkan :
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Mamuju Utara.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji ## BAB II PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas
Pasal 2
- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara terdiri dari :
- a. PDH meliputi :
1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Warna Khaky;
2. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
3. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan / atau kain ciri khas daerah; dan
4. Pakaian Dinas Harian Disingkat PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam Atau Gelap.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- g. Pakaian LINMAS;
- h. Pakaian KORPRI;
- i. Pakaian Olah Raga;
- j. Pakaian Dinas Khusus; dan
- k. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS.
- (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pasal 3
Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.
Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
Pasal 4
- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) PDH Warna Khaky terdiri atas:
- a. PDH warna khaky Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
2. celana panjang sesuai warna baju;
3. kerah baju berdiri;
4. saku atas dua;
5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
10. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Mamuju Utara;
11. lambang Kabupaten Mamuju Utara dipasang di lengan kiri;
12. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI;
13. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama; dan
14. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH warna khaky Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
2. rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
3. kerah baju berdiri;
4. saku atas dua;
5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
9. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Mamuju Utara;
10. lambang Kabupaten Mamuju Utara dipasang di lengan kiri;
11. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI;
12. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama; dan
13. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH warna khaky wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
3. kerah baju rebah;
4. saku atas dua;
5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
10. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Mamuju Utara;
11. lambang Kabupaten Mamuju Utara dipasang di lengan kiri;
12. kerudung warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju;
13. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama; dan
14. sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Camat dan Lurah terdiri atas:
- a. PDH Camat dan Lurah Pria dengan atribut sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
2. celana panjang sesuai warna baju;
3. krah baju berdiri;
4. saku atas dua;
5. tanda pangkat camat/lurah sesuai peraturan perundang-undangan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
10. tanda lokasi kabupaten Mamuju Utara dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Mamuju Utara;
11. lambang Kabupaten Mamuju Utara dipasang di lengan kiri;
12. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang
KORPRI; dan
13. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dengan atribut sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
2. rok semata kaki sesuai warna baju;
3. krah baju rebah;
4. saku atas dua;
5. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
10. tanda lokasi kabupaten Mamuju Utara dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Mamuju Utara;
11. lambang Kabupaten Mamuju Utara dipasang di lengan kiri;
12. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama.
13. kerudung warna khaky polos; dan
14. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH Camat dan Lurah Wanita Tidak Berjilbab dengan atribut sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
2. rok semata kaki sesuai warna baju;
3. krah baju rebah;
4. saku atas dua;
5. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah
24. tutup saku dada sebelah kanan;
7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama;
10. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. tanda lokasi kabupaten Mamuju Utara dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Mamuju Utara;
12. lambang Kabupaten Mamuju Utara dipasang di lengan kiri; dan
13. sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH Batik terdiri atas:
- a. PDH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang/pendek;
2. krah baju berdiri;
3. celana panjang warna gelap;
4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
6. tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
7. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama; dan
8. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang/pendek;
2. krah baju rebah;
3. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana
47. panjang bahan dasar warna gelap;
4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
6. tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan; dan
7. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama; dan
8. sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. PDH Batik wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang;
2. krah baju rebah;
3. rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
6. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
7. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama;
8. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
9. sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.
. PDH Putih Terdiri Atas :
- a. PDH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju putih lengan panjang/pendek dan celana/rok hitam atau warna gelap;
2. kerah baju berdiri;
3. celana panjang warna gelap;
4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
6. tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
7. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama; dan
8. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju putih lengan panjang/pendek;
2. krah baju rebah;
3. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
4. rencana KORPRI dipasang di atas satu dada sebelah kiri;
5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
6. tanda jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
7. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama; dan
8. sepatu tutup berwarna hitam.
- c. PDH Putih Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju putih lengan panjang;
2. krah baju rebah;
3. rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
4. rencana KORPRI dipasang di atas satu dada sebelah kiri;
5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
6. tanda jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
7. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama;
8. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
9. sepatu tutup berwarna hitam.
- d. PDH Putih bagi Wanita hamil menyesuaikan.
Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian
Pasal 5
- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek warna gelap;
- b. celana panjang warna sama dengan jas;
- c. krah baju berdiri dan terbuka;
- d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- e. kancing lima buah;
- f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
- h. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
- i. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama; dan
- j. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek/panjang warna gelap;
- b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
- c. krah baju berdiri dan terbuka;
- d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- e. kancing lima buah;
- f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- h. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
- i. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama; dan
- j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
- b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
- c. krah baju berdiri dan terbuka;
- d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- e. kancing lima buah;
- f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- h. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
- i. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama;
- j. kerudung harus sepadan dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
- k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.
Bagian Keempat Pakaian Sipil Resmi
Pasal 6
- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan
upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
- b. celana panjang warna sama dengan jas;
- c. krah berdiri dan terbuka;
- d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- e. kancing lima buah;
- f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- h. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama;
- i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
- j. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
- b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
- c. krah berdiri dan terbuka;
- d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- e. kancing lima buah;
- f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama;
- h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
- j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR PNS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
- b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
- c. krah berdiri dan terbuka;
- d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- e. kancing lima buah;
- f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama;
- h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
- j. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
- k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.
Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 7
- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
- b. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- c. celana panjang sesuai warna jas;
- d. tanda jasa Satya Lencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri
- e. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama;
- f. kemeja, berdasi; dan
- g. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
- b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- c. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna jas;
- d. tanda jasa Satya Lencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri
- e. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama; dan
- f. blues/kemeja dan syal; dan
- g. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
- b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- c. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
- d. tanda jasa Satya Lencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri
- e. blues/kemeja dan syal;
- f. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama;
- g. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
- h. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuikan.
Bagian Keenam Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah
Pasal 8
- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
- b. tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
- c. celana panjang warna putih;
- d. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
- e. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama;
- h. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;dan
- i. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- (3) PDU Camat dan Lurah Wanita Berjilbab:
- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
- b. tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
- c. rok panjang semata kaki warna putih;
- d. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
- e. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- h. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama;
- i. kerudung warna putih; dan
- j. sepatu pantovel warna putih.
- (4) PDU Camat dan Lurah Wanita tidak berjilbab
- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
- b. tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda
- c. rok 15 cm di bawah lutut berwarna putih;
- d. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru
28. dipasang di lidah bahu;
- e. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- h. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama; dan
- i. sepatu pantovel warna putih.
- (5) PDU Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan.
Bagian Ketujuh Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 9
- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria terdiri dari :
- a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaky;
- b. krah berdiri
- c. celana panjang semata kaki warna khaky; dan
- d. papan nama dibordir dengan, penulisan nama dan list warna hitam di atas saku kanan;
- e. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama; dan
- f. sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL Wanita berjilbab terdiri dari :
- a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaky;
- b. krah rebah;
- c. celana panjang semata kaki warna khaky;
- d. papan nama dibordir dengan, penulisan nama dan list warna hitam di atas saku kanan;
- e. jilbab polos dengan warna senada;
- f. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama; dan
- g. sepatu kulit warna hitam.
- (4) PDL wanita tidak berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
Bagian Kedelapan Pakaian Dinas LINMAS
Pasal 10
- (1) Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
- (2) Pakaian Dinas LINMAS terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
2. kerah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
3. saku atas dua kiri dan kanan;
4. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
5. celana panjang sesuai warna baju;
6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Mamuju Utara;
9. memakai badge LINMAS;
10. lambang Kabupaten Mamuju Utara dipasang di lengan kiri;
11. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama;
12. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
14. sepatu tutup warna hitam.
- b. Pakaian Dinas LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
2. kerah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
3. saku atas dua kanan dan kiri;
4. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
5. rok 15 cm dibawah lutut sesuai dengan warna baju;
6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Mamuju Utara;
9. memakai badge LINMAS;
10. lambang Kabupaten Mamuju Utara dipasang di lengan kiri;
11. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama;
12. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
14. sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. Pakaian Dinas LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;
2. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
3. saku atas dua kanan dan kiri;
4. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai
warna baju;
5. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Mamuju Utara;
9. memakai badge LINMAS;
10. lambang Kabupaten Mamuju Utara dipasang di lengan kiri;
11. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama;
12. kerudung warna hijau polos dimasukkan ke dalam baju;
13. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
14. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
15. sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. Pakaian Dinas LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.
Bagian Kesembilan Pakaian Seragam KORPRI
Pasal 11
- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI terdiri atas:
- a. Pakaian Seragam KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
2. krah baju berdiri;
3. saku satu di dada kiri;
4. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
6. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
7. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama;
8. celana panjang warna biru donker; dan
9. sepatu tutup berwarna hitam.
- b. Pakaian Dinas KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
2. kerah baju rebah;
3. saku dua di bawah;
4. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
6. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
7. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama;
8. rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker; dan
9. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- c. Pakaian Seragam KORPRI wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
2. kerah baju rebah;
3. saku dua di bawah;
4. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf
nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
6. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
7. tanda pin Sandeq dipasang disebelah kanan atas papan nama;
8. kerudung warna biru polos dimasukkan ke dalam baju;
9. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
10. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- d. Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.
Bagian Kesepuluh Pakaian Olahraga
Pasal 12
Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, dipakai setiap hari Jum'at pada saat melaksanakan kegiatan olahraga dan kerja bakti.
Bagian Kesebelas Pakaian Dinas Khusus
Pasal 13
- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai pada unit satuan kerja yang melaksanakan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Khusus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati Mamuju Utara dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh pegawai pada :
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pendidikan meliputi :
1. Guru SD, SLTP, SMA, SMK;
2. Pengawas Sekolah;
3. Guru Pamong; dan
4. Guru Pendidikan Luar Sekolah.
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Kesehatan meliputi :
1. Dokter; dan
2. Paramedis.
- c. Rumah Sakit meliputi :
1. Dokter;
2. Paramedis; dan
3. Penunjang Medis.
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata meliputi:
1. Penyiar Televisi dan Radio;
2. Reporter; dan
3. Teknisi Televisi dan Radio.
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Perhubungan;
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pendapatan Daerah seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendapatan Daerah;
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pengelolaan Perijinan;
- h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Penanganan Bencana;
- i. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada Petugas Kebersihan;
- j. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Polisi Pamong Praja; dan
- k. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan protokol Pemda yang sedang bertugas di luar kantor atau acara resmi yang bersifat protokoler.
- (4) Model, warna dan waktu penggunaan Pakaian Dinas
Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Keduabelas Pakaian Dinas Pegawai Non PNS
Pasal 14
- (1) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k, dipakai melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju kemeja lengan panjang warna putih dimasukkan;
2. kerah baju berdiri;
3. saku satu di dada kiri;
4. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
5. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
6. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
7. celana panjang warna hitam;
8. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
9. sepatu tutup berwarna hitam.
- b. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju kemeja lengan panjang warna putih dimasukkan;
2. kerah baju berdiri;
3. dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
4. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
5. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
6. kerudung warna putih polos dimasukkan ke dalam
baju;
7. rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam; dan
8. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS bagi wanita hamil menyesuaikan.
Bagian Ketigabelas Waktu Penggunaan Pakaian Dinas
Pasal 15
- (1) PDH Warna Khaky dipakai setiap hari Senin dan Selasa.
- (2) PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap dipakai setiap hari Rabu.
- (3) PDH Batik dipakai setiap hari K a m i s d a n Jumat serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.
- (4) PDH LINMAS dipakai pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (5) Pakaian Olah Raga dipakai pada kegiatan olah raga dan kerja bakti yang ditentukan.
- (6) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (7) Bagi SKPD yang bersifat teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), menyesuaikan.
- (8) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS dipakai setiap hari kerja.
Pasal 16
Model pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

## Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

## Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan struktural;
- d. lencana korpri;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Kabupaten;
- h. lambang daerah Kabupaten;
- i. tanda pengenal;
- j. tanda pin Melati; dan
- k. tanda pin Sandeq.

Bagian Kedua Tutup Kepala

## Pasal 18

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
- b. Mutz/topi PDH terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan lambang daerah dengan bisban berwarna sesuai pangkat/golongan digunakan sebagai kelengkapan PDH warna khaki :
- 1) Golongan IV bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm;
- 2) Golongan III bisban warna perak ukuran 0,50 cm;
- 3) Golongan II bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm;
- 4) Golongan I bisban warna coklat ukuran 0,50 cm;
- c. topi LINMAS terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian LINMAS; dan
- d. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna

hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.

- (2) a. Penggunaan Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a adalah :
2. 1). Topi PDH Linmas merupakan kelengkapan PDH Linmas dan digunakan setiap hari senin;
3. 2). Mutz merupakan kelengkapan PDH khaky dan digunakan setiap hari selasa dan rabu;
4. 3). Topi PDH khaky merupakan kelengkapan PDH khakydan digunakan pada saat kegiatan lapangan;
5. 4). Peci merupakan kelengkapan Pakaian Korpri, PSR, dan PSL;
6. 5). Topi warna hitam merupakan kelengkapan pakaian PDU Camat dan Lurah

Bagian Ketiga Tanda Pangkat

## Pasal 19

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
- a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
- b. panjang 9 cm;
- c. lebar atas 4,5 cm; dan
- d. lebar bawah 5,5 cm.
- (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/d disusun bentuk garis lurus diatas dasar lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup logam kuning emas;
- b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
- c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas; dan
- d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning

## emas.

- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
- a. Lambang Korpri dan bunga berbahan logam warna kuning;
- b. panjang 9 cm;
- c. lebar atas 4,5 cm; dan
- d. lebar bawah 5,5 cm.
- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
- a. Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok di bawah bunga;
- b. Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus;
- c. Jumlah bunga 2 buah untuk Golongan III/b disusun bentuk garis lurus; dan
- d. Jumlah bunga 1 buah untuk Golongan III/a di tengah tanda pangkat.
- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- a. Lambang Korpri dan bunga berbahan logam warna perak;
- b. panjang 9 cm;
- c. lebar atas 4,5 cm; dan
- d. lebar bawah 5,5 cm.
- (7) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- a. Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok di bawah bunga;
- b. Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus;
- c. Jumlah bunga 2 buah untuk Golongan II/b disusun garis lurus; dan
- d. Jumlah bunga 1 buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- a. Lambang Korpri dan bunga berbahan logam warna hitam;
- b. panjang 9 cm;
- c. lebar atas 4,5 cm; dan
- d. lebar bawah 5,5 cm.
- (9) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok di bawah bunga;
- b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus;
- c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan I/b disusun bentuk garis lurus; dan
- d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH dan warna hijau pada Pakaian Dinas LINMAS.
- (11) Bagi PNS yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis.
- (12) Warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Struktural adalah warna merah sedangkan Pejabat Non Struktural tidak menggunakan lis:

## Bagian Keempat Tanda Jabatan Struktural

## Pasal 20

- (1) Tanda jabatan struktural Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai berikut:
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
- b. lingkaran luar tinggi 6 cm;
- c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 cm;
- d. bentuk segi lima;
- e. dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tanda jabatan struktural eselon II b sebagai berikut :
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
- b. ukuran lebar 6 cm;
- c. lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm;
- d. bentuk segi lima;
- e. dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tanda jabatan struktural eselon III a sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
- b. ukuran lebar diameter 6 cm;
- c. lingkaran dalam warna kuning diameter 3,5 cm;
- d. bentuk segi lima;
- e. dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (4) Tanda jabatan struktural eselon III b sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
- b. ukuran lebar diameter 6 cm;
- c. lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm;
- d. bentuk segi lima;
- e. dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (5) Tanda jabatan struktural eselon IV a sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
- b. ukuran lebar diameter 5 cm;
- c. lingkaran dalam warna kuning diameter 2,5 cm;
- d. bentuk segi lima;
- e. dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (6) Tanda jabatan struktural Eselon IV b sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
- b. ukuran lebar diameter 5 cm;
- c. lingkaran dalam warna putih diameter 2,5 cm;
- d. bentuk segi lima;
- e. lingkaran dalam warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (7) Tanda jabatan dipasang pada dada sebelah kanan.
- (8) Tanda jabatan struktural dipakai pada PDH, Batik, PSH, PSR dan KORPRI.

Bagian Kelima Lencana KORPRI

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

## Bagian Keenam

## Tanda Jasa

## Pasal 22

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pita tanda jasa; dan
- b. bintang tanda jasa.
- (3) Penggunaan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketujuh Papan Nama

## Pasal 23

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f menunjukkan nama pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI; dan
- b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

## Bagian Kedelapan Nama Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

## Pasal 24

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten dipakai oleh semua Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Nama Kabupaten Mamuju Utara ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMKAB MAMUJU UTARA

Bagian Kesembilan Lambang Kabupaten Mamuju Utara

## Pasal 25

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf h, dipakai oleh semua Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal

## Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

## Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.

## Pasal 28

- (1) Tanda Pengenal terdiri atas dua bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang.
- (2) Bagian depan terdiri atas:
- a. lambang Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA;
- c. tulisan yang menunjukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
- d. foto pegawai ukuran 4 x 6 dengan memakai Pakaian Dinas Harian.
- (3) Bagian belakang terdiri atas:
- a. nama pegawai;
- b. nomor induk pegawai (NIP);
- c. nama jabatan struktural atau fungsional;
- d. golongan darah;
- e. alamat kantor;
- f. tanggal dikeluarkan;
- g. nama pejabat yang mengeluarkan;
- h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
- i. nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan;
- j. stempel instansi pejabat.

## Pasal 29

- (1) Warna latar photo pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf d didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- a. warna merah untuk pejabat eselon II;
- b. warna biru untuk pejabat eselon III;
- c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
- d. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
- e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional;
- (3) Tanda pengenal digunakan pada PDH, PSH, PDL, KORPRI dan LINMAS.

Bagian Kesebelas Tanda Pin Melati

## Pasal 30

- (1) Tanda Pin Melati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j dipakai oleh semua ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tanda Pin Melati untuk Golongan IV sebagai berikut:
- a. bahan melati warna kuning emas;
- b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
- c. ukuran melati 1 cm.
- (3) Tanda Pin Melati untuk Golongan III sebagai berikut:
- a. bahan melati warna perak;
- b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
- c. ukuran melati 1 cm.
- (4) Tanda Pin Melati untuk Golongan II sebagai berikut:
- a. bahan melati warna tembaga;
- b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
- c. ukuran melati 1 cm.
- (5) Tanda Pin Melati untuk Golongan I sebagai berikut:
- a. bahan melati warna hitam;
- b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
- c. ukuran melati 1 cm.
- (6) Tanda Pin Melati dipakai pada kedua ujung krah baju pada PDH Khaki dan PDH LINMAS.

Bagian Kedua belas Tanda Pin Sandeq

## Pasal 31

- (1) Tanda Pin Sandeg, sebagaimana dimaksud dalam p a d a BAB I I I Pasal 17 huruf K menunjukkan ciri khas Sulawesi Barat berupa Sandeq.
- (2) Tanda Pin Sandeg sebagai berikut:
- a. bahan logam warna kuning emas;
- b. tinggi 3 cm;
- c. lebar 5 cm; dan
- d. pada bagian bawah gambar bertuliskan SANDEQ

## BAB IV

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati yang mengatur yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkankan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 9 Februari 2016 Pj. BUPATI MAMUJU UTARA, TTD H. M. NATSIR

Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 9 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA,


H. ABDUL WAHID

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 4