PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 70 Tahun 1992 tentang BANK UMUM (berlaku 30 Oktober 1992)
Pembukaan
Menimbang
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 1992 TENTANG BANK UMUM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak;
- b. bahwa Bank Umum yang berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberika jasa dalam lalu lintas pembayaran, harus mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional;
- c. bahwa agar mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, serta untukmenunjang pengembangan usaha kecil dan ekspor non migas yang memerlukan peran serta sektor perbankan, diperlukan peningkatan kesehatan Bank Umum dan arahan dari kegiatan usaha perbankan sejak pendiriannya;
- d. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengatur Bank Umum dalam Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANK UMUM.
BAB I - PERIZINAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 1
- (1) Bank Umum hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
- a. warga negara Indonesia; dan/atau
- b. badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
- c. Bank Umum yang pendirinya pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau huruf b dengan bank yang berkedudukan di luar negeri.
- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c disebut Bank Campuran.
- (1) Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal disetor untuk mendirikan Bank Campuran ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000.000,(seratus milyar rupiah).
- (3) Penyertaan pihak bank yang-berkedudukan di luar negeri dalam Bank Campuran ditetapkan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima perseratus) dari modal disetor.
- (1) Bank Umum yang dapat ikut serta mendirikan Bank Campuran adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b yang telah memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Bank yang berkedudukan di luar negeri dapat ikut serta mendirikan Bank Campuran apabila negara tempat kedudukan bank tersebut menganut asas resiprositas, dan bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
BAB I - PERIZINAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 2
- (3) Bank Campuran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (3) harus memiliki perjanjian antarpemegang saham pendiri yang memuat kesepakatan mengenai rencana peningkatan kepemilikan saham pihak Indonesia.
BAB I - PERIZINAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 3
- (1) Bank Umum yang dapat ikut serta mendirikan Bank Campuran adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b yang telah memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Bank yang berkedudukan di luar negeri dapat ikut serta mendirikan Bank Campuran apabila negara tempat kedudukan bank tersebut menganut asas resiprositas, dan bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (3) Bank Campuran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (3) harus memiliki perjanjian antarpemegang saham pendiri yang memuat kesepakatan mengenai rencana peningkatan kepemilikan saham pihak Indonesia.
BAB I - PERIZINAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 4
Pemberian izin usaha Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan dalam 2 tahap:
- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Umum;
- b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.
BAB I - PERIZINAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 5
- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib dilampiri dengan:
- a. rancangan anggaran dasar;
- b. daftar calon pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris;
- c. rencana susunan organisasi;
- d. rencana kerja; dan
- e. bukti penyetoran sekurang-kurangnya sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip Bank Campuran wajib dilampiri pula kesepakatan tertulis untuk mendirikan Bank Campuran dan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Bank Umum yang beroperasi
BAB I - PERIZINAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 6
Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pemohon wajib menyampaikan laporan kesiapan pendirian bank dengan melampirkan:
- a. anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. daftar pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris;
- c. susunan organisasi, sistem dan prosedur kerja; dan
- d. bukti pelunasan seluruh modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2).
BAB I - PERIZINAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 7
Anggota direksi dan dewan komisaris Bank Umum harus:
- a. warga negara Indonesia untuk Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b;
- b. warga negara Indonesia dan warga negara asing, atau seluruhnya warga negara Indonesia atau Bank Campuran;
- c. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian;
- d. memiliki akhlak dan moral yang baik.
BAB I - PERIZINAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 8
- (1) Jumlah anggota direksi Bank Umum sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (2) Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari anggota direksi harus berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota direksi Bank Umum dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau jabatan eksekutif lainnya pada perusahaan lain.
BAB I - PERIZINAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 9
Bank Umum yang jumlah anggota direksinya belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
BAB I - PERIZINAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 10
- (1) Mayoritas anggota direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun ke samping dengan anggota direksi lain atau dengan anggota dewan komisaris.
- (2) Anggota direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) pada suatu perusahaan lain.
BAB I - PERIZINAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 11
- (1) Di antara anggota dewan komisaris harus ada anggota yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun ke samping.
- (2) Seseorang hanya dapat menjadi anggota dewan komisaris sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) Bank Umum.
BAB I - PERIZINAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pendirian Bank Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
BAB II - KEPEMILIKAN Pasal 13
Pasal 13
Suatu badan hukum dapat memiliki saham Bank Umum sebanyak-banyaknya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.
BAB II - KEPEMILIKAN Pasal 13
Pasal 14
- (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum yang dijual melalui bursa efek di Indonesia sebanyak-banyaknya 49 % (empat puluh sembilan perseratus) dari saham yang dicatatkan pada bursa efek di Indonesia.
- (2) Khusus bagi Bank Umum milik negara, maksimum saham yang dapat dicatatkan pada bursa efek di Indonesia adalah sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) dari modal disetor.
MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI
BAB III - MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI
Pasal 15
- (1) Merger atau konsolidasi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Merger atau konsolidasi dapat dilakukan oleh Bank Umum
dengan:
- a. Bank Umum lainnya; dan/atau
- b. Bank Perkreditan Rakyat.
- (3) Merger atau konsolidasi bagi Bank Umum milik negara hanya dapat dilakukan antar Bank Umum milik negara.
BAB III - MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI
Pasal 16
Merger atau konsolidasi antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, hanya dapat dilakukan semata-mata untuk mengatasi masalah kesehatan Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan.
BAB III - MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI
Pasal 17
Merger atau konsolidasi antar bank hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. salah satu Bank Umum memenuhi persyaratan membuka kantor cabang;
- b. telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Tebatas atau rapat anggota bagi bank yang berbentuk hukum Koperasi atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk hukum lainnya;
- c. tingkat kesehatan bank hasil merger atau konsolidasi sekurang-kurangnya cukup sehat;
- d. segala hak dan kewajiban bank yang melakukan merger atau konsolidasi beralih dan menjadi tanggung jawab bank hasil merger atau konsolidasi;
- e. pada saat terjadinya merger atau konsolidasi jumlah aktiva bank hasil merger atau konsolidasi tersebut tidak melebihi 20% (dua
- 9 - puluh perseratus) dari jumlah aktiva (asset) seluruh Bank Umum di Indonesia.
BAB III - MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI
Pasal 18
Permohonan untuk memperoleh izin merger atau konsolidasi diajukan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan:
- a. notulen rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi bank yang bersangkutan;
- b. rancangan akta jual beli saham bank yang akan merger atau rancangan akta perjanjian merger atau konsep surat perjanjian konsolidasi dan penetapan status dari bank-bank yang akan dikonsolidasi;
- c. rancangan anggaran dasar dari bank hasil merger atau konsolidasi;
- d. rencana susunan pengurus dan pemegang saham bank hasil merger atau konsolidasi.
BAB III - MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI
Pasal 19
Akuisisi Bank Umum yang dilakukan oleh Bank Umum maupun pihak lain wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, apabila akuisisi tersebut mengakibatkan penguasaan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham Bank Umum yang diambil alih.
BAB III - MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara, merger, konsolidasi dan akuisisi diatur oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
PENGGUNAAN TENAGA ASING
BAB IV - PENGGUNAAN TENAGA ASING
Pasal 21
- (1) Bank Umum dapat menggunakan tenaga asing sebagai tenaga ahli, penasehat dan/atau konsultan, yang penggunaannya :
- a. hanya untuk melaksanakan proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank; dan
- b. jangka waktu penggunaan tenaga asing untuk proyek atau program sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Bank Campuran dan kantor bank dari bank yang berkedudukan di luar negeri dapat menggunakan tenaga asing sebagai tenaga eksekutip di luar anggota direksi dan anggota dewan komisaris dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tenaga asing tersebut menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja warga negara Indonesia; dan
- b. mempunyai program Indonesianisasi yang jelas melalui pendidikan dan latihan.
- (3) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penggunaan tenaga kerja asing serta tata cara penggunaannya mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
MENJADI BANK UMUM
BAB V - PENYESUAIAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK
Pasal 22
- (1) Penyesuaian kegiatan usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi Bank Umum harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 1993 dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Lembaga Keuangan Bukan Bank yang pada saat memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum belum memenuhi persyaratan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), wajib menyesuaikan kepemilikannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak saat penyesuaian kegiatan usahanya.
BAB V - PENYESUAIAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK
Pasal 23
Dalam menyesuaikan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat memilih menjadi Bank Umum devisa atau Bank Umum bukan bank devisa.
BAB V - PENYESUAIAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK
Pasal 24
- (1) Bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank yang akan menyesuaikan kegiatan usahanya menjadi Bank Umum devisa, ditetapkan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah).
- (2) Bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank yang akan menyesuaikan kegiatan usahanya menjadi Bank Umum bukan devisa, ditetapkan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh
- 12 - milyar rupiah).
- (3) Pemenuhan persyaratan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat penyesuaian kegiatan usahanya.
BAB V - PENYESUAIAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK
Pasal 25
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
BAB VI - PENUGASAN KHUSUS BAGI BANK UMUM
Pasal 26
BAB VI PENUGASAN KHUSUS BAGI BANK UMUM
BAB VI - PENUGASAN KHUSUS BAGI BANK UMUM
Pasal 27
Bank Campuran dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menyalurkan sebagian kreditnya untuk membiayai kegiatan ekspor non migas.
BAB VI - PENUGASAN KHUSUS BAGI BANK UMUM
Pasal 28
Bank Umum yang memberi kredit dalam valuta asing wajib menyalurkan sebagian kredit valuta asingnya untuk membiayai kegiatan ekspor non migas.
BAB VI - PENUGASAN KHUSUS BAGI BANK UMUM
Pasal 29
Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, Bank Umum wajib melakukan penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat kelayakan usaha debitur.
Bank Umum yang berasal dari Lembaga Keuangan Bukan Bank yang melakukan penyesuaian usaha, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin rusaha sebagai Bank Umum.
BAB VI - PENUGASAN KHUSUS BAGI BANK UMUM
Pasal 31
Pelaksanaan lebih lanjut mengenai penugasan khusus bagi Bank Umum diatur oteh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32
- (1) Bank Perkreditan Rakyat dapat ditingkatkan menjadi Bank Umum dengan memenuhi persyaratan dan tata cara pendirian Bank Umum.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
Ketentuan mengenai Kredit Usaha Kecil dan Kredit Ekspor yang berlaku pada saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap berlaku sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 sampai ditetapkan ketentuan lebih lanjut oleh Bank Indonesia.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
Bank Campuran yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini belum memenuhi persyaratan kepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c, wajib menyesuaikan kepemilikannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
- (1) Persetujuan prinsip dan izin usaha sebagai Bank Umum yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan tentang besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku bagi pendirian Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan prinsip atau izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan tentang Bank Umum yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1992

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1992

Penandatangan: ## MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1992 TENTANG BANK UMUM
## UMUM
Bank Umum merupakan bagian dari perbankan nasional yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran.Dengan fungsi utama yang demikian, Bank Umum memiliki peranan yang strategis dalam menyerasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur-unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.
Memperhatikan peranan Bank Umum yang demikian strategis perkembangan Bank Umum yang semakin pesat dan tantangan-tantangan yang dihadapi Bank Umum yang semakin luas dan bersifat internasional, maka landasan hukum Bank Umum perlu diperkokoh melalui penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang mengatur Bank Umum dan penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian.
Dengan landasan hukum yang semakin kokoh tersebut, maka Bank Umum diharapkan akan lebih mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang memiliki peran strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.
## PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan modal disetor untuk Bank Umum yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkoperasian. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Tingkat kesehatan dan permodalan bank adalah sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas. ## Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Dalam rangka peningkatan kepemilikan saham pihak Indonesia sebagaimana, dimaksud dalam ayat ini, dapat ditempuh langkah-langkah antara lain melalui penjualan saham dari pihak asing kepada pihak Indonesia, peningkatan penyertaan modal pihak Indonesia, dan/atau penjualan saham melalui bursa efek di Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 4
Pihak yang mendapat persetujuan prinsip tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan sebelum mendapat ijin usaha.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan Bank Umum berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Pengertian direksi dan dewan komisaris bagi Bank Umum yang berbentuk hukum koperasi adalah pejabat pimpinan yang setingkat direksi dan dewan komisaris bagi Bank Umum yang berbentuk hukum Perseroan Terb