PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Nomor 12 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 8 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP,
:
bahwa Kabupaten Sumenep memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat banyak serta memiliki keanekaragaman sumberdaya alam hayati dan nonhayati, serta jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir. Maka perlu dilakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, secara terpadu, berkelanjutan serta adanya perlindungan dan pelestarian pengelolaan wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sumenep dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Publik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
16. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002, tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002, tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109);
30. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
31. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61);
32. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
33. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
34. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut;
35. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
36. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
37. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.15/Men/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Yang Bukan Untuk Tujuan Komesial;
38. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
39. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil;
40. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil;
41. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
42. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
43. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
44. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
45. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2009 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
46. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
47. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 2);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP,
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II AZAS DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan berlandaskan azas-azas sebagai berikut :
- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan :
- a. mewujudkan pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian sumberdaya pesisir, secara terpadu;
- b. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
- c. memperkuat peranserta masyarakat dan mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. mengakomodasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. meningkatkan pentaatan hukum bagi masyarakat meliputi masyarakat adat, masyarakat lokal dan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjamin pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- g. memperbaiki dan merehabilitasi kondisi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan;
- h. memelihara kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan sasaran:
- a. terwujudnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil secara terpadu;
- b. terkoordinasikannya kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara sinergis;
- c. terwujudnya keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya dan pelestarian fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. terakomodasinya aspirasi dan kepentingan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- e. terpenuhinya persyaratan normatif dalam sistem dan mekanisme perijinan usaha dan kegiatan pembangunan diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. terwujudnya kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai wadah koordinasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. terwujudnya peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. tersedianya akses dan informasi sumber-sumber ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi masyarakat;
- i. terwujudnya perbaikan dan rehabilitasi kondisi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Peraturan Daerah ini diberlakukan bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Sumenep yang meliputi :
- a. wilayah daratan sampai dengan batas wilayah administrasi kecamatan pesisir;
- b. wilayah laut 1 /3 (sepertiga) dari wilayah laut kewenangan Provinsi Jawa Timur; dan
- c. pulau-pulau kecil.
- (2) pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.
PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT KEWENANGAN KABUPATEN
BAB IV - PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT KEWENANGAN KABUPATEN
Pasal 6
- (1) Dalam rangka pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan batas wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumenep.
- (2) Penetapan batas wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan batas wilayah laut kewenangan Provinsi Jawa Timur.
- (3) Tata cara penetapan batas wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumenep dilakukan dengan mengacu pada pedoman penetapan batas wilayah laut kewenangan Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT KEWENANGAN KABUPATEN
Pasal 7
- (1) Penetapan batas wilayah kewenangan Provinsi Jawa Timur dilakukan bersama-sama dengan Kabupaten Sumenep yang berdampingan dan berhadapan.
- (2) Batas terluar di wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumenep berupa daftar titiik-titik koordinat geografis yang apabila dihubungkan merupakan garis batas wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumenep.
Bagian Kesatu Umum
BAB V - PERENCANAAN
Pasal 8
- (1) Rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari :
- a. Rencana Strategis (RS);
- b. Rencana Zonasi (RZ);
- c. Rencana Pengelolaan (RP); dan
- d. Rencana Aksi (RA).
- (2) Perencanaan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara hierarkhis melalui proses konsultasi publik dengan
BAB V - PERENCANAAN
Pasal 9
- (1) Rencana Strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumenep.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. profil pesisir Kabupaten Sumenep;
- b. visi dan misi pembangunan wilayah pesisir;
- c. tujuan dan sasaran;
- d. strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran;
- e. proses implemantasi;
- f. prosedur pengkajian ulang, pemantauan dan evaluasi; dan
- g. informasi lanjutan.
- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh tahun) dan dapat ditinjau kembali sekurang-sekurangnya setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Rencana Zonasi
BAB V - PERENCANAAN
Pasal 10
- (1) Penyusunan Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berpedoman pada rencana strategis.
- (2) Recana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. alokasi ruang dalam rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi, rencana kawasan tertentu dan rencana alur;
- b. keterkaitan antar ekosistem pesisir dan pulaupulau kecil dalam satu bio-ecoregion;
- c. penetapan pemanfaatan ruang pesisir dan pulaupulau kecil.
- (3) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bagian Keempat Rencana Pengelolaan
BAB V - PERENCANAAN
Pasal 11
- (1) Penyusunan Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Zonasi.
- (2) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. kebijakan pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan dilarang;
- b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulaupulau kecil;
- c. jaminan terakomodasikannya pertimbanganpertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan, pengelolaan kawasan, revisi terhadap penetapan tujuan dan penetapan perizinan;
- d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; dan
- e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplimentasikan kebijakan dan prosedurnya.
- (3) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
- (4) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Rencana Aksi
BAB V - PERENCANAAN
Pasal 12
- (1) Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d berpedoman pada Rencana Strategis, Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. konteks;
- b. pernyataan sasaran;
- c. tujuan;
- d. strategi pelaksanaan;
- e. program; dan
- f. pemantauan dan evaluasi rencana aksi.
- (3) Rencana Aksi berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam Mekanisme Penyusunan Rencana
BAB V - PERENCANAAN
Pasal 13
Mekanisme penyusunan RS, RZ, RP, dan RA dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh Data dan Informasi
BAB V - PERENCANAAN
Pasal 14
- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan tetap ## BAB VI
PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR
Bagian Kesatu Umum
BAB V - PERENCANAAN
Pasal 15
- (1)
- Pemanfaatan wilayah pesisir meliputi : a. pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha; b. pemanfaatan untuk tujuan usaha.
- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin akses publik.
- (3) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperkirakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan pesisir wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Bagian Kedua Pemanfaatan Bukan Untuk Tujuan Usaha
BAB V - PERENCANAAN
Pasal 16
- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin.
- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
BAB V - PERENCANAAN
Pasal 17
- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b wajib memiliki izin.
- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pengusahaan permukaan laut, kolom air, dasar laut dan mineral di bawah dasar laut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan tata cara perizinan pemanfaatan wilayah pesisir diatur dengan Peraturan Bupati.
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil
BAB VII - Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 18
- (1) Pulau-pulau kecil dapat dimanfaatkan untuk bukan tujuan usaha dan/atau untuk tujuan usaha.
- (2) Pemanfaatan Pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya dilakukan ## BAB VIII LARANGAN
BAB VII - Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 19
Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung, dilarang :
- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. melakukan konversi ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang ada apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; serta
- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.
KEWENANGAN
BAB IX - KEWENANGAN
Pasal 20
- (1) Bupati berwenang memberikan izin di wilayah Perairan Pesisir 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi.
- (2) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- (3) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. perencanaan antar Instansi, dunia usaha dan masyarakat;
- c. program akreditasi skala Kabupaten;
- d. rekomendasi izin kegiatan; dan
- e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil skala Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Bupati.
MASYARAKAT ADAT
BAB X - MASYARAKAT ADAT
Pasal 21
- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi wilayah masyarakat adat serta hak-hak masyarakat adat atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pengakuan masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
BAB X - MASYARAKAT ADAT
Pasal 22
Masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memiliki hak :
- a. memperoleh manfaat atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ;
- b. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa masyarakat adat yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ;
- d. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- e. menjaga keberadaan lembaga adat dan sistem kepemimpinan adat dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulaupulau kecil; dan
- f. melakukan pengawasan dan penegakan hukum adatnya terhadap pelanggaran di wilayah kewenangannya.
BAB X - MASYARAKAT ADAT
Pasal 23
Masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkewajiban untuk :
- a. menjaga dan mempertahankan kelestarian sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. memberikan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum di wilayah masyarakat adatnya; dan
- d. membantu pelaksanaan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
BAB XI - MASYARAKAT LOKAL
Pasal 24
Masyarakat lokal memiliki hak :
- a. ikut serta menyusun program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan;
- b. melakukan pengawasan terhadap pihak lain yang memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. memperoleh penyuluhan dan keterampilan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. menerima dan memanfaatkan bantuan untuk peningkatan kesejahteraannya.
BAB XI - MASYARAKAT LOKAL
Pasal 25
Masyarakat lokal berkewajiban untuk :
- a. memelihara dan melestarikan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. menerapkan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. membantu Pemerintah Daerah dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. menghormati keberadaan masyarakat adat.
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu Hak Dan Kewajiban Masyarakat Pesisir
BAB XII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 26
- (1) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai hak, untuk :
- a. ikut serta menyusun program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan;
- b. melakukan pengawasan terhadap pihak lain yang memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memperoleh penyuluhan dan keterampilan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil;
- d. menerima dan memanfaatkan bantuan untuk peningkatan kesejahteraannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:
- a. memberikan informasi berkenan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
- e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.
Bagian Kedua
Peran Organisasi Non-Pemerintah
BAB XII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 27
- (1) Peran organisai non-pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi :
- a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab para anggota masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menumbuh kembangkan peran serta para anggota masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya di wilayah pesisir.
- (2) Pelaksanaan hak dan kewajiban lembaga nonpemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Peran Serta Perguruan Tinggi
BAB XII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 28
Dalam rangka pengelolaan wilayah pesisi dan pulaupulau kecil, perguruan tinggi dapat berperan serta :
- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapatnasihat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya wilayah pesisir;
- c. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. mengembangkan sumber data dan informasi tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah diakses apabila diperlukan.
ORGANISASI PENGELOLA
BAB XIII - ORGANISASI PENGELOLA
Pasal 29
- (1) Dalam rangka pengelolaan wilayah pesisr dan pulaupulau kecil Pemerintah Daerah dapat membentuk organisasi pengelola wilayah pesisir dan pulau -pulau kecil.
- (2) Organisasi pengelolahan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tugas organisasi pengelola wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyelenggarakan pengintegrasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Pembentukan organisasi pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Sumenep ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - ORGANISASI PENGELOLA
Pasal 30
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), organisasi pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi perencanaan dan pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. identifikasi potensi sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil;
- c. koordinasi mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan instansi terkait;
- d. penyelenggaraan konsultasi publik;
- e. penyiapan dan penyebarluasan data dan informasi potensi sumberdaya pesisir;
- f. koordinasi penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang pesisir dengan instansi terkait dan;
- g. koordinasi pengendalian pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
BAB XIII - ORGANISASI PENGELOLA
Pasal 31
- (1) Keanggotaan organisasi pengelolah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari unsur :
- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. dunia usaha;
- d. perguruan tinggi;
- e. asosiasi terkait dengan penelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Keanggotaan organisasi pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jumlah yang proporsional atas dasar prinsip keterwakilan;
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja organisasi pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PEMBIAYAAN
BAB XIV - PEMBIAYAAN
Pasal 32
Pembiayaan pengelolaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- b. sumber-sumber lain sesuai peraturan perundangundangan.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB XV - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 33
- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengawasan pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
REKLAMASI PANTAI
BAB XVI - REKLAMASI PANTAI
Pasal 34
- (1) Pelaksanaan reklamasi pantai dapat dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan berkewajiban untuk :
- a. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir; dan
- b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir.
- (2) Pelaksanaan reklamasi pantai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
REHABILITASI
BAB XVII - REHABILITASI
Pasal 35
- (1) Rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan ## BAB XVIII KONSERVASI
BAB XVII - REHABILITASI
Pasal 36
- (1) Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka konservasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil, dapat ditetapkan kawasan konservasi baik di daratan maupun di perairan.
- (3) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
- a. perlindungan habitat dan populasi biota perairan;
- b. rehabilitasi habitat dan populasi biota perairan;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan jasa lingkungan;
- e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.
- (4) Kegiatan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ## BAB XIX
MITIGASI BENCANA
BAB XVII - REHABILITASI
Pasal 37
- (1) Dalam rangka perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan upaya mitigasi.
- (2) Mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup upaya pecegahan, penanggulangan dan pemulihan wilayah pesisir.
- (3) Mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Dalam keadaan yang membahayakan, Bupati berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pencegahan dan penanggulangan bencana pesisir dan pulau-pulau kecil.
BAB XVII - REHABILITASI
Pasal 38
- (1) Upaya pencegahan bencana pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan struktur dan/atau nonstruktur.
- (2) Kegiatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan sarana dan prasarana pencegah terjadinya bencana.
- (3) Kegiatan non-struktur meliputi :
- a. penataan ruang, zonasi, atau tata guna lahan tahan bencana;
- b. mikrozonasi daerah rawan bencana dalam skala lokal;
- c. pembuatan peta potensi bencana, tingkat kerentanan, dan tingkat ketahanan;
- d. pelatihan dan simulasi mitigasi bencana;
- e. penyuluhan dan sosialisasi mitigasi bencana; dan
- f. pengembangan sistem peringatan dini bagi bencana.
BAB XVII - REHABILITASI
Pasal 39
Upaya penanggulangan bencana pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat.
BAB XVII - REHABILITASI
Pasal 40
Upaya pemulihan kerusakan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan dengan mengembalikan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil kepada fungsi semula
BAB XX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 41
- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundangundangan.
Bagian Kesatu Sanksi Administrasi
BAB XXI - SANKSI
Pasal 42
Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 16, 17, 18 dan 19 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
Bagian Kedua Sanksi Pidana
BAB XXI - SANKSI
Pasal 43
- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dengan tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan/atau 17 ayat (2), dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 19 dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).
BAB XXII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap dengan orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di : Sumenep

Penandatangan: BUPATI SUMENEP KH. A. BUSYRO KARIM,M.Si

Penetapan: Diundangkan di : Sumenep pada tanggal : 1 Nopember 2013

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP Drs. HADI SOETARTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580618 198107 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2013 NOMOR 15
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 8 TAHUN 2013
TENTANG
## PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
## 1. Umum
## 2. Pokok Pikiran
Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan sumber daya alamnya memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi, karena kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan sumber hayati dan non hayati yang sangat produktif meliputi biota laut tropis yang kehidupannya sangat tergantung pada ekosistem pesisir dan pulaupulau kecil seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove dan estuaru.
Berkaitan dengan itu perlu dipertahankan kelestarian dan mobilitas perikanan serta pariwisata bahari dengan memelihara dan menjaga kualitas daya dukung lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Di samping itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih terdapat sejumlah permasalahan kritis yang berkaitan dengan masalah ekologi, sosial ekonomi serta kelembagaan. Permasalahan ekologi dapat dicermati dari fenomena rusaknya terumbu karang, hutan mangrove, pencemaran, tangkap lebih, abrasi pantai serta penurunan fisik habitat pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya. Sementara itu permasalahan sosial ekonomi dapat juga dilihat dari adanya ketimpangan sosial ekonomi dan kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, selain masih adanya konflik-konflik sosial antar kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun permasalahan kelembagaan pada umumnya nampak dari adanya konflik dari berbagai instansi, kerancuan dalam pengaturan serta lemahnya dalam penegakan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Problem kelembagaan ini sebenarnya berakar karena belum mantapnya sistem hukum serta kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan baik.
Karena belum berkembangnya kesadaran masyarakat, maka kegiatan pembangunan di darat juga akan berpengaruh terhadap pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, padahal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu entitas yang tidak hanya memiliki makna persatuan dan pertahanan, akan tetapi mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bagi kehidupan masyarakat.
Berdasarkan pemikiran-pemikiran sebagaimana telah dikemukakan di atas maka pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan jasa lingkungan perlu dilakukan secara terpadu yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, melalui perencanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
.
## 3. Pengertian Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil
Peraturan Daerah ini dalam penamaannya adalah Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan pengertian sebutan 'wilayah' tidak sama dengan pengertian wilayah dipahami secara umum. Pengertian wilayah di sini adalah pemaknaan lain dari pengertian dalam penetapan ruang di pesisir dan pulau-pulau kecil, yang berarti suatu ruang di pesisir dan pulau-pulau kecil yang dipengaruhi oleh ekosistem darat dan ekosistem laut.
## 4. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Huruf a Asas berkelanjutan diterapkan agar : -  pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju inovasi substitusi sumberdaya non hayati pesisir dan pulau-pulau kecil; -  pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini tidak boleh mengorabankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang