PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 28 Tahun 2017 tentang TEKNIS PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH BANGUN BITUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
W ALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
TEKNIS PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH BANGUN BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Bangun Bitung, maka perlu diatur pelaksanaan teknis penyertaan modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Bangun Bitung;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Bangun Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Bitung Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 26);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH BANGUN BITUNG.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Bitung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Perusahaan Daerah Bangun Bitung yang selanjutnya disebut PD. Bangun Bitung adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang clibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/ atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
BAB II - PENYERTAAN MODAL
Pasal 2
Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PD. Bangun Bitung yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
BAB II - PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 201 7.
BAB II - PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
Penyetoran Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui RKUD Pemerintah Kota ke Rekening PD. Bangun Bitung.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Penetapan: 2017 Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 15 Mei

Penandatangan: WALIKOTA BITUNG, MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tan 15 Mei 2017 DAERAH, � D RICHARD PANGEMANAN ERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 8 ,Yll! BERITA 28