Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
:
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Nomor 10 Tahun 2012
Seri B Nomor 3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang
- Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
dan
BUPATI KEPULAUAN TALAUD
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
5. Dinas Teknis adalah Dinas Tata Perkotaan dan Pemadam Kebakaran / Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM / Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud.
6. Kantor Perijinan Terpadu adalah Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Talaud.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Dinas Teknis yang menyelenggarakan pelayanan perizinan tertentu.
8. Panitia Teknis adalah Panitia yang ditetapkan oleh Bupati dengan tugas memberikan pertimbangan teknis maupun Hukum mengenai proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. 10.Perizinan Tertentu adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. 11.Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin yang diberikan oleh Bupati untuk mendirikan bangunan.
9. 12.Bangunan Permanent adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari batu, beton, baja serta bahan yang tahan lama.
10. 13.Bangunan semi permanent adalah bangunan yang konstruksinya terdiri dari bahan yang sederhana dan tidak tahan lama.
11. 14.Izin Gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang usaha/kegiatannya dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
12. 15.Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
13. 16.Izin Usaha Perikanan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi, sekelompok orang atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
14. 17.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,
menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- 18.Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
- 19.Tempat penjualan minuman beralkohol adalah Tempat untuk melaksanakan kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
- 20.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perorangan atau Badan Usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
- 21.Penjualan langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjualan langsung adalah Perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada Konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditetapkan.
- 22.Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah Perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada Konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
- 23.Usaha Penjualan Minuman Beralkohol adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan jual beli barang dalam bidang Perekonomian yang bertujuan untuk memperoleh laba.
- 24.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan, pemenuhan, kewajiban, retribusi ## BAB II
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis retribusi yang dipungut
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 4
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Izin Mendirikan Bangunan
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 5
- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Objek retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 6
- (1) Pemberian izin mendirikan bangunan meliputi jenis konstruksi bangunan dan bangun bangunan.
- a. Jenis konstruksi bangunan terdiri dari :
3. -bangunan permanen I (P.I) yaitu bangunan yang mempunyai spesifikasi pondasi berupa batu kali atau sumuran beton bertulang
atau pondasi lainnya, dinding berupa tembok 1 (satu) bata atau tembok ½ (setengah) bata diperkuat dengan rangka konstruksi beton / baja;
- -bangunan permanen II (P.II) yaitu bangunan yang mempunyai spesifikasi pondasi berupa batu kali, dinding berupa tembok ½ (setengah) bata diperkuat dengan plester dengan rangka kap berupa kayu;
- -bangunan semi permanen I (SP) yaitu bangunan yang mempunyai spesifikasi pondasi berupa tetapakan batu kali / kayu, dinding berupa bilik / papan atau tembok sampai duduk jendela dan keatasannya bilik /papan dengan rangka kap berupa kayu atau bambu.
- b. Jenis bangun bangunan terdiri dari :
- -pagar;
- -menara;
- -bangunan reklame;
- -SPBU;
- -kolam renang;
- -lapangan olahraga terbuka;
- -IPA (instalasi pengolah air)
- -perkerasan halaman;
- -turap (tembok penahan tanah);
- -sumur artesis;
- -instalasi /utilitas;
- -reservoar (bak penampung air);
- -pengurugan lahan bangunan;
- -galian penanaman instalasi;
- -septicktank;
- -kabel udara;
- -gardu gantung;
- -bangun bangunan reklame.
- (2) Untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan pemohon harus menyiapkan permohonan dengan melengkapi persyaratan yang terdiri dari :
- a. Surat permohonan dalam bentuk formulir isian yang disediakan panitia teknis (dinas yang terkait) memuat keterangan tentang : alamat pemohon, letak pekarangan dan bangunan yang akan didirikan, jenis bangunan serta permanensi dan taksasi biaya bangunan (RAB) yang dimaksud.
- b. Salinan / foto copy surat bukti atas tanah.
- c. Gambar bestek bangunan.
- d. Peta keadaan/situasi yang menggambarkan letak bangunan pada lokasi tersebut.
- e. Surat keterangan Lurah /kepala desa setempat yang menyatakan tidak berkeberatan untuk mendirikan bangunan dimaksud diketahui oleh Camat yang bersangkutan.
- f. Surat pernyataan pemohon tentang kesedian mentaati segala ketentuan peraturan mendirikan bangunan.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 7
- (1) Setiap pemberian izin mendirikan bangunan dikenakan uang pungutan biaya sempadan, biaya pengawasan/pemeriksaan, leges gambar bangunan, leges izin mendirikan bangunan serta biaya pendaftaran yang harus dibayar atau dilunasi oleh pemohon sebelum yang bersangkutan menerima Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut :
1. Biaya izin mendirikan bangunan terdiri dari :
- a. retribusi untuk izin mendirikan bangunan
- b. biaya pendaftaran 1 %(satu) persen dari nilai retribusi bangunan;
- c. biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar, meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 6 %(enam) persen dari nilai retribusi bangunan;
- d. biaya pengawasan 10% (sepuluh) persen dari nilai retribusi bangunan;
- e. biaya sempadan 1% (satu) persen dari nilai retribusi bangunan.
2. Rumus dalam menetapkan besarnya pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
RIMB = LB X SHDB/M2 X KLB X KGB maksimal 2 %
- RIMB = Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- LB = Luas Bangunan
- SHDB= Standar Harga Dasar Bangunan
- KLB = Koefisien Lantai Bangunan
- KGB = Koefisien Guna Bangunan
Koefisien guna bangunan maksimal 0,2 = koefisien tertinggi yang diperkenankan sebagai angka pengali dalam komponen perhitungan retribusi IMB.
3. Koefisien lantai bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :
| NO | TINGKAT BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Lantai basement | 1,20 |
| 2 | Lantai dasar | 1,00 |
| 3 | Lantai II | 1,090 |
| 4 | Lantai III | 1,120 |
| 5 | Lantai IV | 1,135 |
| 6 | Lantai V | 1,162 |
| 7 | Lantai VI | 1,197 |
| 8 | Lantai VII | 1,236 |
| 9 | Lantai VIII | 1,265 |
| 10 | Dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) lantai ditambah sebesar | 0,030 |
4. Koefisien guna bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :
5. Ketinggian ruang pada lantai dasar disesuaikan dengan fungsi ruang dan arsitektur bangunannya;
6. Dalam hal perhitugan ketinggian bangunan apabila jarak vertikal dari lantai penuh ke lantai penuh berikutnya lebih dari 5 (lima) meter, maka ketinggian bangunan dianggap 2 (dua) lantai kecuali bangunan pabrik, gudang, sarana olahraga, bengkel, tempat ibadah, tempat pertemuan, bioskop, sekolah, bangunan monumen dan sejenisnya;
7. ketentuan mengenai besarnya standar harga bangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
| NO | GUNA BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan perdagangan dan jasa | 0,02 |
| 2 | Bangunan perindustrian | 0,02 |
| 3 | Bangunan perumahan | 0,01 |
| 4 | Bangunan rumah tinggal | 0,01 |
| 5 | Bangunan umum | 0,02 |
| 6 | Bangunan pendidikan | 0,01 |
| 7 | Bangunan sosial | 0,005 |
| 8 | Bangunan sarana olahraga | 0,01 |
| 9 | Bangunan campuran | 0,015 |
| 10 | Bangunan-bangunan | 0,02 |
| 11 | Bangunan khusus | 0,005 |
| 12 | Bangunan rekreasi | 0,02 |
| 13 | Bangunan lain-lain | 0,01 |
8. Terhadap setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan selain dikenakan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga dikenakan biaya biaya sebagai berikut :
- a. perbaikan, menambah dan merubah struktur bangunan 30% dari nilai retribusi bangunan;
- b. pengganti IMB yang hilang 10%
- c. izin perubahan tampak 10% dari nilai retribusi bangunan;
- d. perpanjangan IMB 20% dari nilai retribusi bangunan;
- e. pemutihan bangunan IMB sebesar 50% dari nilai retribusi bangunan;
- f. untuk izin bangunan berjangka (IBB) sebesar 50% dari nilai retribusi bangunan ;
- g. perpanjangan izin bangunan berjangka (IBB) 10% dari nilai retribusi.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 8
- (1). Bangun dan bangun-bangunan tertentu yang tidak dikenakan retribusi yaitu saluran, bangunan jembatan, jalan, gorong-gorong, tiang bendera, tanaman hias, bak sampah, shelter bis, pintu kereta api, sumur resapan, sarana ibadah, bangunan asrama yatim piatu dan sejenisnya.
- (2) Pembangunan rumah sederhana (RS) dan rumah sangat sederhana (RSS) bagi rumah tipe 18 sampai dengan tipe 36 yang biaya pembangunannya tidak melebihi dari harga satuan permeter persegi tertinggi untuk pembangunan rumah dinas tipe C yang berlaku diberikan keringanan untuk tidak membayar retribusi izin mendirikan bangunan;
- (3) keringanan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) adalah bangunan yang dibangun diatas tanah tidak lebih dari 72.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 9
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 10
Retribusi terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud dimana bangunan itu didirikan.
Bagian Kedua
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 11
- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
- a. Hotel;
- b. Bar termasuk Pub dan Klub Malam/ Discotique;
- c. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
- d. Rumah Makan;
- e. Tempat tertentu lainnya.
- (4) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, yaitu:
- a. Supermarket/Toko;
10. b.Warung/Kios tertentu yang memenuhi syarat lokasi sebagai tempat penjualan minuman beralkohol.
- (5) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalalh adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 12
Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5(H) diatas 0% (nol perseratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman dengan kadar ethanol (C2H5(H) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minimum berkadar ethanol(C2H50H) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh perseratus).
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 13
Minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan huruf c pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 14
- (1) Untuk memperoleh izin harus mengajukan surat Permohonan kepada Bupati yang ditujukan (cq) Kepala Badan/Kantor yang diberikan kewenangan oleh Bupati dalam menyelenggarakan perizinan.
- (2) Surat permohonan izin harus mencantumkan dan melampirkan persyaratan umum, yaitu:
- a. Surat pernyataan/persetujuan tetangga dan denah lokasi/tempat yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah;
- b. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah;
- c. Surat Rekomendasi Camat;
- d. NPWP / NPWPD
- e. Kartu Tanda Penduduk;
- (3) Selain permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, pemohon harus melampirkan Surat Keterangan/Surat Penunjukan sebagai penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol dari distributor/sub distribustor.
- (4) Sebelum Izin diterbitkan terlebih dahulu pemohon membayar retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol pada bendahara khusus penerima yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 15
- (1) Pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan kewenangan Bupati;
- (2) Pelayanan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan atau Kantor yang mengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan pendelegasian dari Bupati;
- (3) Izin Tempat Penjualan MB golongan B berlaku 1 (satu) Tahun dari tanggal penerbitannya atau berlaku 1 Januari s/d 31 Desember tahun berjalan.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin;
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 16
- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penjual Langsung Minuman Beralkohol
- b. Pengecer Minuman Beralkohol
1. Hotel Berbintang V
Rp.5.000.000
2. Hotel Berbintang IV
- Rp.4.850.000
3. Hotel Berbintang III
Rp.4.000.000
4. Hotel Berbintang II
Rp.3.500.000
5. Hotel Berbintang I
Rp.3.000.000
6. Hotel Melati
Rp. 2.500.000
7. Hotel Lainnya/Penginapan/Wisma
Rp.1.750.000
8. Bar termasuk Pub dan Klub Malam/ Discotique
Rp.7.000.000
9. Restoran
Rp.2.500.000
10. Rumah makan
Rp.1.500.000
1. Supermarket/Toko
- Rp6.000.000
2. Warung/Kios klasifikasi I
Rp4.500.000
3. Warung/Kios klasifikasi II
Rp3.500.000
- (2) Struktur tarif retribusi tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana ayat (1) huruf b, angka 2, dan angka 3 dibedakan sebagai berikut:
- a. warung/kios Klasifikasi I adalah usaha perdagangan barang dengan modal atau kekayaan bersihnya diatas Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp50.000.000,(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. warung/kios Klasifikasi II adalah usaha perdagangan barang dengan modal atau kekayaan bersihnya Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) s/d Rp25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 17
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 18
Retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud dimana diterbitkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
Bagian Ketiga Izin Gangguan
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 19
- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 20
- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin gangguan dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin gangguan.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 21
- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
- a. Lingkungan
- b. Sosial kemasyarakatan; dan
- c. Ekonomi
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
8. meliputi ancaman terhadap: a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau b.penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha
- (5) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 22
- (1). Persyaratan izin Gangguan meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan izin;
- b. melampirkan foto copy KTP pemohon bagi usaha perorangan;
- c. Akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum; dan
- d. melampirkan foto copy status kepemilikan tanah.
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
- b. nama perusahaan;
- c. alamat perusahaan;
- d. bidang usaha/kegiatan;
- e. lokasi kegiatan;
- f. nomor telepon perusahaan;
- g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
2. h.ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha, dan
- i. pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan perudang-undangan.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 23
- (1) Untuk tempat usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan /atau gangguan, besarnya retribusi yang terutang diukur dan dihitung
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 24
- (1) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) meliputi ruang tertutup maupun terbuka;
- (2) Indeks lokasi dan indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dengan parameter sebagai berikut:
- a. Parameter indeks lokasi
4. 1.Lokasi kawasan pemukiman pedesaan indeks 2;
5. 2.Lokasi kawasan pertumbuhan/perdagangan dan jasa di perkotaan indeks 3;
6. 3.Lokasi kawasan pemukiman perkotaan indeks 4.
- b. Parameter indeks gangguan :
1. Gangguan kecil 3;
2. Gangguan sedang/menengah 5;
3. Gangguan besar 7;
- (3) Besarnya tarif dasar retribusi izin gangguan ditetapkan sebesar Rp.3000/M2.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 25
- (1) Masa retribusi izin gangguan yaitu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan dari Pemerintah Daerah yaitu sebagaimana masa waktu berlakunya izin yaitu selama 3 (tiga) tahun dan diregistrasi ulang setiap 1 tahun.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan kegiatannya, pemegang izin wajib mendaftar ulang izin gangguan setiap satu tahun sekali dan wajib membayar retribusi.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 26
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 27
Retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud tempat pelayanan izin gangguan diberikan.
Bagian Keempat
Izin Usaha Perikanan
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 28
- ( 1 ) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas penerbitan izin atas usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- ( 2 ) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (3). Usaha Penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi usaha perikanan tangkap yang terdiri dari :
- a. penangkapan ikan menggunakan kapal perikanan berukuran 5 (lima) s/d 10 (sepuluh) GT, dan;
- b. pengangkutan ikan menggunakan kapal perikanan berukuran 5 (lima) s/d 10 (sepuluh) GT.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 29
Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh atau mendapatkan Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 30
- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 setiap orang, kelompok atau Badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepulauan Talaud Melalui Dinas teknis yang terkait.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilengkapi Rekomendasi dari Kepala Dinas teknis yang terkait.
- (3) Tatacara pengajuan permohonan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon serta bentuk izin, ditetapkan lebih lanjut Peraturan Bupati.
- (4) Bagi perusahaan yang menggunakan modal di atas Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) diwajibkan menggunakan Konsultan dan tenaga Ahli perikanan.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 31
- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 terdiri atas :
- a. Izin Usaha Perikanan (SIUP)
- b. Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- c. Izin Usaha Pengangkutan Ikan (SIKPI)
- d. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan
- (2) Izin Usaha Perikanan diberikan untuk setiap jenis kegiatan usaha perikanan.
- (3) Kapal Perikanan Penangkapan Ikan yang berfungsi sebagai Kapal Penangkapan Ikan selain memiliki SIUP, wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
- (4) Kapal Perikanan berfungsi sebagai kapal pengangkutan ikan, Selain memiliki SIUP wajib dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (1) Surat Rekomendasi Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah wajib dimiliki oleh kapal perikanan berukuran lebih dari 10 gross ton (GT) yang akan melakukan kegiatan penangkapan dan atau pengangkutan ikan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.
- (2) Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) dari Pemerintah Daerah wajib dimiliki oleh Kapal Perikanan berukuran lebih dari 10 GT yang akan melakukan kegiatan pengangkutan ikan dari wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud ke luar daerah.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 32
- (1) Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP dan surat izin pembudidayaan ikan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan kewajiban memberikan laporan secara periodik.
- (2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Surat Rekomendasi Usaha Perikanan berlaku berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) berlaku untuk satu kali pengangkutan ikan.
- (6) Perpanjangan izin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pemberi izin 3 (tiga) bulan sebelum berakhir izin yang berlaku.
- (7) Izin yang habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan, secara otomatis tidak berlaku lagi, serta tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 33
- (1) Izin tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali bagi pemegang izin perorangan yang telah meninggal dunia.
- (2) Izin perorangan yang pemegang izinnya telah meninggal dunia, izinnya masih berlaku sampai habis masa berlakunya sepanjang pelaksanaannya dilanjutkan oleh ahli waris yang sah dengan melaporkan kepada pemberi izin.
- (3) Permohonan Izin dapat ditolak karena tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Penolakan atas permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya. Izin tidak berlaku lagi karena :
- a. Habis masa berlakunya.
- b. Dikembalikan oleh pemegang izin karena pemegang izin tidak melakukan / melanjutkan kegiatan usahanya.
- c. Pemegang izin Perorangan meninggal dunia dan ahli warisnya yang sah tidak bersedia melanjutkan usahanya.
- d. Dibatalkan atau dicabut, karena pemegang izin tidak memenuhi dan atau mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
- e. Melakukan Perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- f. Tidak menyampaikan (Laporan) Kegiatan Usaha tiga kali berturut-turut dan atau informasi tersebut tidak mencakup kebenaran.
- g. Memindahtangankan hak dan atau pemindahanan lokasi usaha tanpa pemberitahuan dan atau persetujuan tertulis ciri-ciri pihak pemberian izin.
12. h.Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam perizinan yang telah di keluarkan oleh Bupati.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 34
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 35
Biaya Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Biaya penerbitan dokumen perizinan yang terdiri dari
- b. Pungutan hasil perikanan ditetapkan :
3. 1). Untuk Kegiatan penangkapan ikan
4. a). Bagi perusahaan perikanan skala kecil
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 36
Retribusi terutang dipungut diwilayah Kabupaten Kepulauan Talaud tempat pelayanan Izin Usaha perikanan diberikan.
Bagian Kelima Izin Trayek
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 37
- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan orang atau penumpang umum dalam trayek.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 38
Subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh atau mendapatkan izin trayek.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 39
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 40
Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :
- a. Izin trayek Angkutan Laut untuk penumpang
- 1) Kapasitas diatas 30 penumpang (kekuatan mesin 240 PK) Rp. 275.000,-/Tahun.
3. 2). Kapasitas sampai dengan 30 Penumpang (kekuatan mesin 200 PK) : Rp. 225.000,-/tahun.
4. 3). Kapasitas 24 Penumpang (kekuatan mesin 160 PK) : Rp. 200.000,-/tahun.
- 4) Kapasitas 18 Penumpang (kekuatan mesin 120 PK) : Rp. 175.000,-/tahun.
- 5) Kapasitas 12 Penumpang (kekuatan mesin 80 PK) : Rp. 150.000,-/tahun.
- 6) Kapasitas sampai dengan 6 Penumpang (kekuatan mesin 40 PK) : Rp. 125.000,-/tahun.
8. 7). Angkutan Penumpang yang menggunakan mesin diesel : Rp. 225.000,-/tahun
- b. Izin Trayek Angkutan Darat.
- 1) Kendaraan bus/non bus angkutan Perdesaan jumlah Kapasitas 10 s/d 18 tempat duduk:
11. Rp. 120.000.-/Tahun
- 2) Kendaraan bus/non bus angkutan Perdesaan jumlah Kapasitas 19 s/d 24 Tempat duduk : Rp 134.000.-/Tahun
- 3) Kendaraan bus/non bus angkutan Perdesaan jumlah Kapasitas
14. diatas 25 tempat duduk: Rp. 134.000.-/Tahun
- 4) Kendaraan Angkutan Kota/Pickup Roof jenis mikrolet 6 s/d 10 tempat duduk: Rp. 216.000.-/Tahun
- c. izin insidentil Rp. 10.000.-
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 41
Masa berlaku Izin Trayek adalah 1 (satu) tahun;
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 42
Retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud tempat pelayanan izin trayek diberikan.
Bagian Ke Enam
Peninjauan Tarif Retribusi
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 43
- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB V
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 44
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas/Unit Kerja lainnya melalui bendahara penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan dan selanjutnya oleh bendahara penerimaan disetorkan secara bruto ke kas daerah.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 45
- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 46
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 47
Tata cara pelaksanaan pemungutan / pembayaran dan penagihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - KEBERATAN
Pasal 48
- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB VI - KEBERATAN
Pasal 49
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati ;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB VI - KEBERATAN
Pasal 50
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
BAB VII - KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 51
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB VII - KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 52
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMERIKSAAN
BAB VIII - PEMERIKSAAN
Pasal 53
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB IX - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 54
- (1) Instansi pelaksana pemungutan Retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja pemungutan dan penyetoran;
- (2) Besaran pemberian insentif berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
PENYIDIKAN
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 55
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PIDANA
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 56
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, untuk setiap permohonan izin yang sudah mulai diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan ## BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan mengenai Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2011 Nomor 01 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2012 Seri B Tanggal 8 Oktober 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Verifikasi: TTD + CAP ## Ir. DJEMI GAGOLA, M.Si, ME PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19640728 198903 1 011
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
## RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
## I. UMUM
Dalam rangkan pembiayaan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan terutama untuk pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan memerlukan sumber pembiayaan dengan menggali sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah, salah satunya melalui penarikan Retribusi Daerah sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Retribusi Perizinan Tertentu disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
Peraturan Daerah ini terdiri dari XIII (Tiga belas) Bab dan 59 (lima puluh sembilan) Pasal.
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
| Cukup jelas | |----------------------| | Pasal 25 | | Cukup jelas | | Pasal 26 | | Cukup jelas | | Pasal 27 | | Cukup jelas | | Pasal 28 | | Cukup jelas | | Pasal 29 | | Cukup jelas | | Pasal 30 | | cukup jelas | | Pasal 31 | | Cukup jelas | | Pasal 32 | | Cukup jelas | | Pasal 33 | | Cukup jelas | | Pasal 34 | | Cukup jelas | | Pasal 35 | | Cukup jelas | | Pasal 36 | | Cukup jelas | | Pasal 37 | | Cukup jelas | | Pasal 38 | | Cukup jelas | | Pasal 39 | | Cukup jelas | | Pasal 40 | | Cukup jelas | | Pasal 42 | | Cukup jelas | | Pasal 43 | | Cukup jelas | | Pasal 44 Cukup jelas | | Pasal 45 Cukup jelas | | Pasal 46 | Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 47
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 48
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 49
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 50
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 51
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 52
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 53
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 54
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 55
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 56
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 57
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 58
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 59
Cukup jelas *****