PERATURAN BUPATI MA Nomor 53 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAJENE (berlaku 19 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAJENE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene, Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, rincian tugas unit serta tata kerja UPT ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
MEMUTUSKAN:
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG TRANSMIGRASI KABUPATEN MAJENE.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majene.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Majene.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretars Daerah Kabupaten Majene.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene.
9. Sekretaris adalah Sektetaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Majene.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja dan Produktivitas yang selanjutnya disingkat UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas adalah UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja dan Produktivitas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BLKP pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dengan peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja dan Produktivitas (BLKP) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Majene.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene dipimpin
oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene.
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara administrasi dan kelas operasional Kepala UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibina oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tingkat operasional yang meliputi penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan kerja baik teknik maupun managerial, penyuluhan, produktivitas serta konsultasi manajemen, pelatihan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggaraan fungsi:
- a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan pelaksanaan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja;
- b. Penyusunan rencana program kerjasama pelatihan keterampilan dan peningkatan produktivitas;
- c. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional kegiatan pelatihan kerja dalam berbagai macam kejuruan baik dalam bidang teknik maupun manajerial yang diselenggarakan di dalam maupun di luar Balai Latihan Kerja dan Produktivitas melalui unit latihan keliling;
- d. Pemberian layanan informasi pelatihan;
- e. Pelaksanaan seminar-seminar, penyuluhan, penelaahan dan pengukuran produktivitas serta konsultasi manajemen;
- f. Fasilitasi penempatan kelulusan peserta latihan;
- g. Fasilitasi kegiatan Pemagangan Tenaga Kerja;
- h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya;
- i. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana terncantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Bagian Pertama Kepala UPTD

## Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan program kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Penyiapan jadwal pelatihan.
- c. Pengkoordinasian penyiapan penyelenggaraan pelatihan keterampilan kerja dan produktivitas.
- d. Pengendalian dan pemantauan kegiatan pelatihan dan produktivitas.
- e. Penyiapan program-program pelatihan dan pemberian layanan informasi pelatihan.
- f. Fasilitasi penerbitan sertifikasi kelulusan pelatihan.
- g. Fasilitasi penempatan peserta hasil pelatihan.
- h. Faislitasi kegiatan Pemagangan Tenaga Kerja
- i. Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait.
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

## Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V ESELONERING

## Pasal 9

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa.

- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupajti berdasarkan tingkat kemampuan dan keahlian yang dimiliki melalui usulan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Keja dan Transmigrasi menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupubn dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 11

Kepala UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindangan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dngan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 13

Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Majene berdasarkan usulan Kepala Dinas.

## Pasal 14

Peraturan bupati ini berlaku efektif pada saat pelantikan pejabat pada UPTD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Pada saat berlakunya peraturan bupati ini, maka keputusan atau peraturan bupati yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan peraturan ini, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 16

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan Di Majene pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

## H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

BERITA DAERAH KABUPATEN MEJENE TAHUN 2016 NOMOR 53.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 53 TAHUN 2016 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016

## TENTANG

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAJENE


BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA