Unknown Unknown Nomor 58 Tahun 2017 tentang ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANYUASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUASIN
PROVINS! SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR \00 TAHUN 2017
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN,
\
':-
- a. bahwa sebagai tiw,~ak lanjut dari pelaksanaan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuar1gan Daerah, maka penyusunan anggaran berbasis prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Norn.or 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lemba'.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran JJegara Republik Indonesia Tahun 2004 Norn.or 126, Tamba.Jjcµi Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4438); , . :
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) seb8.gaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 t,=,,ntana Pe,·uhah,;, n l{,=,,rl11,;, /\ta"-' Undana-lLJndana .A. '-... .1..L\., 0 .I. ... V ..L..I.\.A,..L.I. .&amp;.lt..V'--'-""'-'-" "-i u .I. ... b .L ... b Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Norn.or 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan . ..
C,
2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indo:ciesia ';Tahun 2005 Nomor 138, Tarr.bahan Lembaran Negar~·Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturari Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuan:gap. Daerah (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun {2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Irldonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tamhahan Lembaran Negara Republik lndonesia 4585);
9. Peraturan Pemerinta.li. Nomor 79 Tahun 2005 tentan.g Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara P.epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan K.inerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, - . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-4693);
12. Peraturan Pemeriritah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Ta.1-iapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalia.ri da.ri Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahu n 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan . . .
- C Menetapkan
c.
3
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Repu blik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan :(eempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembfil' .gunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANYUASIN.
BAB I - K;ETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dtngan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaTaan uruscln pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan. Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Berbasis Kinerja adalah proses penyusunan anggaran dengan
BAB I - K;ETENTUAN UMUM
Pasal 2
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah:
- a. keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan ## BAB II
BAB I - K;ETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Desain Penyusunan Analisis Standar Belanja, meliputi :
- a. metodologi penyusunan analisis standar belanja;
- b. metode Inisiasi dan pentahapan penyusunan analisis standar; dan
- c. kerangka pikir penyusunan analisis standar belanja.
- (2) Desain Penyusunan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran !.

## BAB III

## RUANG LINGKUP, DASAR, TUJUAN, MANFAAT DAN PENERAPAN PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Dasar Penyusunan Analisis Standar Belanja

## Pasal 6

Ruang Lingkup Analisis Standar Belanja meliputi :

- a . penetapan rumusan biaya administrasi sebagai acuan menentukan jumlah biaya administrasi yang dianggarkan dalam RKA-OPD;

b. penetapan .. .

6

- b. penetapan batasan alokasi objek belan\_ia berdasarkan jumlah biaya administrasi yang telah ditetapkan sebagaimana huruf a;
- c. penetapan sebagaimana diatur pada huruf a dan huruf b digunakan sebagai estimasi biaya administrasi kegiatan, bukaq sebagai batas tertinggi, dalam rangka menyusun Kerangka Acuan Kerja guna keperluan penyusunan RKA-OPD;
- d. penetapan rumusan biaya dan batasan besaran total belanja diluar biaya administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud I pa.da huruf a dan huruf b mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

- (1) RKA-OPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Penyusunan RKA-OPD dengan pendekatan prestasi ke1ja dilakukan dengan rnemperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang dih8rapkan d::iri kegiatan dan program termasu k efisiensi da1am pencapair1n keluaran dan hasil.
- (3) Penyusunan anggaran berbasis prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

## Bagian Kedua

Tujuan dan Manfaat Penyusunan Analisis Standar Belanja

## Pasal8

- (1) Tujuan Analisis Standar Belanja merupakan alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- (2) Analisis Standar Belanja bermanfaat sebagai komponen dasar pengukuran kinerja keuangan dan standar yang digunakan untuk mengukur kewajaran beban kerja ata~ biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan O PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam satu tahun anggaran.

## Bagian Ketiga

Penerapan Analisis Standar Belanja

## Pasal 9

- ( 1) Penetapan jumlah biaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dikelompokkan daJam ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja pada suatu kegiat~.

(2) Pengelompokan . ..

7

- (2) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka penyetaraan kegiatan, terlampir dalam Lampiran II.

## Pasal 10

Perhitungan rumusan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), penerapan Analisis Standar Belanja sebagaimana terlampir dalam Lampiran III dan Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak terlampir dalam Lampiran IV.

## Pasal 11

- (1) Pengelompokan kegiatan yang belum ada dan/atau diatur di dalam pengelompokan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II, OPD dapat menggunakan penetapan biaya administrasi diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan ditandatangani oleh pengguna anggaran.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa yang tidak sesuai lagi dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga maka OPD dapat menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menjelaskan perubahan harga dimaksud dan ditandatangani oleh pengguna anggaran.

## Pasal 12

Belanja kegiatan disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai, namun jika dalam hasil penyusunan RKA-OPD suatu kegiatan telah dilakukan berdasarkan perhitungan ASB sebagaimana terlampir dalam Lampiran III, terjadi pelampauan terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) maka OPD menyesuaikan jumlah anggaran kegiatan terhadap PPAS kegiatan yang telah ditetapkan.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 206 Tahun 2016 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 206) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal °2,6 A,us:tv, 2017


Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal ~6 ~vSif-;, 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 100