KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOJOKERTO, KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA, KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANGBIARO, KEJAKSAAN NEGERI SABU RAIJUA, KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERABARAT, KEJAKSAAN NEGERI TAPANULISELATAN, KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS, KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATUSELATAN, DAN KEJAKSAAN NEGERI PENUKALABAB LEMATANGILIR DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA, (berlaku 24 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di bidang penuntutan guna mewujudkan kepastian, ketertiban, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, perlu membentuk beberapa Kejaksaan Negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul J aksa Agung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Kejaksaan Negeri Bombana, Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, dan Kejaksaan Negeri Penukal A
Pasal 1
- (1) Membentuk Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto berkedudukan di Kota Mojokerto.
2. berkedudukan di Rumbia. Bombana (2) Membentuk Kejaksaan Negeri
- (3) Membentuk Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berkedudukan di Ondong Siau.
- (4) Membentuk Kejaksaan Negeri Sabu Raijua berkedudukan di Sabu Barat.
- (5) Membentuk Kejaksaan Negeri Halmahera Barat berkedudukan di Jailolo.
- (6) Membentuk Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan berkedudukan di Sipirok.
- (7) Membentuk Kejaksaan Negeri Padang Lawas berkedudukan di Sibuhuan.
- (8) Membentuk Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan berkedudukan di Kota Pinang.
- (9) Membentuk Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir berkedudukan di Talang Ubi.
Pasa12
- (1) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto meliputi wilayah Kota Mojokerto.
Daerah ...
il ..•'. ... ".:'. '-~' ~. '.:. .. ..)
5 -
- (2) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Bombana meliputi wilayah Kabupaten Bombana.
- (3) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro meliputi wilayah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro.
- (4) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Sabu Raijua meliputi wilayah Kabupaten Sabu Raijua.
- (5) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Halmahera Barat meliputi wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- (6) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan meliputi wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- (7) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Padang Lawas meliputi wilayah Kabupaten Padang Lawas.
7. Labuhanbatu Selatan. Kabupaten wilayah meliputi Selatan (8) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu
- (9) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir meliputi wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang llir.
Pasal 3
- (1) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, maka Kota Mojokerto dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Mojokerto.
- (2) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Bombana, maka Kabupaten Bombana dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Bau-Bau.
Dengan ...
6 -
- Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, maka Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tahuna. Negeri terbentuknya Kejaksaan (3) Dengan
- (4) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, maka Kabupaten Sabu Raijua dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Kupang.
- Kejaksaan Negeri Ternate. hukum daerah dari Barat dikeluarkan (5) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, maka Kabupaten Halmahera
- (6) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, maka Kabupaten Tapanuli Selatan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan.
- (7) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Padang Lawas, maka Kabupaten Padang Lawas dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan.
- (8) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, maka Kabupaten Labuhanbatu Selatan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat.
- (9) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir, maka Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Muara Enim.
7
-
Pasa14
- (1) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Mojokerto tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.
- (2) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Bombana pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Bau-Bau tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Bombana.
- (3) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Tahuna tetapi belum dilimpahkan ke PengadiIan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
8 -
- (4) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Sabu Raijua pada saat Keputusan Presiden mi ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Kupang tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sabu Raijua.
- (5) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Ternate tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Barat.
- (6) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan pada saat Keputusan Presiden im ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.
Perkara
...
9 -
- (7) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Padang Lawas pada saat Keputusan Presiden im ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Padang Lawas.
- (8) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan pada saat Keputusan Presiden iru ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan.
- (9) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir pada saat Keputusan Presiden iru ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Muara Enim tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir.
.
:.~
'~.
'
,.
10
-
Pasa15
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Kejaksaan Negeri Bombana, Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, dan Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.
Pasa16
Raijua, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, dan Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir diatur lebih lanjut oleh J aksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Sabu Siau Negeri Kepulauan Kejaksaan Negeri Bombana, Kejaksaan Tagulandang Biaro, Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Kejaksaan Negeri
11
-
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Februari 2016

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukurn, dan Keamanan,