UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 1955 tentang PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN YANG DIMAKSUD DALAM (berlaku 15 Agustus 1955)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
- a. bahwa Pemerintah Daerah, melihat perkembangan pemerintahan daerah hingga dewasa ini, ternyata belum dapat mengganti semua peraturan-peraturan daerah yang lama dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam masing-masing Undang-undang pembentukan;
- b. bahwa untuk menghindarkan timbulnya kekosongan dalam peraturan daerah berhubung dengan keadaan tersebut dalam sub a diatas, perlu segera diadakan peraturan tentang perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang ada sebelum berlakunya Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonoom Propinsi/Daerah Istimewa setingkat Propinsi, Kabupaten, Kota-Besar dan Kota-Kecil di Jawa.
- c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak, pengaturan masalah ini perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat.
- a. pasal-pasal 96 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara.
- b. Undang-undang R.I. No. 22 tahun 1948.
- c. Undang-undang No. 2 jo No. 18 tahun 1950, No. 3 tahun 1950 (jo No. 19 tahun 1950 dan No. 9 tahun 1955) No. 10 dan 11 tahun 1950.
- d. Undang-undang No. 12 tahun 1950, No. 13 tahun 1950, No. 14 dan 15 tahun 1950 (jo No. 18 tahun 1951);
- e. Undang-undang No. 16 dan 17 tahun 1950 (jo. Undang-undang No. 13 tahun 1954).
Memutuskan :
- Undang-undang Darurat tentang Perpanjangan jangka Waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang pembentukan Daerah-daerah Otonoom di Jawa.
Pasal 1
Peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang No. 2 (jo. No. 18) tahun 1950, No. 3 tahun 1950 (jo. No. 19 tahun 1950 dan No. 9 tahun 1955), No. 10 tahun 1950, No. 11 tahun 1950, No. 12 tahun 1950, No. 13 tahun 1950, No. 14 tahun 1950 dan No. 15 tahun 1950 (jo. No. 18 tahun 1951), No. 16 dan 17 tahun 1950 (jo. No. 13 tahun 1954) yang belum diganti oleh daerah-daerah otonoom yang bersangkutan, terus berlaku sebagai peraturan-peraturan daerah otonoom tersebut dan peraturan- peraturan termaksud dapat diubah, diganti atau ditarik kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari daerah yang bersangkutan.
Pasal 6
Presiden Republik Indonesia,
Peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang No. 2 (jo. No. 18) tahun 1950, No. 3 tahun 1950 (jo. No. 19 tahun 1950 dan No. 9 tahun 1955), No. 10 tahun 1950, No. 11 tahun 1950, No. 12 tahun 1950, No. 13 tahun 1950, No. 14 tahun 1950 dan No. 15 tahun 1950 (jo. No. 18 tahun 1951), No. 16 dan 17 tahun 1950 (jo. No. 13 tahun 1954) yang belum diganti oleh daerah-daerah otonoom yang bersangkutan, terus berlaku sebagai peraturan-peraturan daerah otonoom tersebut dan peraturan- peraturan termaksud dapat diubah, diganti atau ditarik kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari daerah yang bersangkutan.
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang Darurat ini rengan penempatan dalam Lembaran-Negara Repbulik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Dalam Negeri, ttd. SOENARJO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 15 Juni 1955. Menteri Kehakiman, ttd. LOEKMAN WIRIADINATA.
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 17 TAHUN 1955 TENTANG
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN DAERAH YANG DIMAKSUD DALAM
PENJELASAN
Pasal 6
UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOOM DI JAWA. Dalam pasal 6 dari tiap-tiap Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonoom di Jawa ditetapkan, bahwa peraturan-peraturan daerah yang ada sebelum daerah itu dibentuk berdasarkan Undang-undang RI No. 22 tahun 1948, sepanjang peraturan tersebut belum diganti dengan peraturan daerah yang baru, berlaku terus sebagai peraturan daerah-daerah otonoom yang bersangkutan, dengan catatan, bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi sesudah lima (5) tahun terhitung dari berdirinya daerah-daerah otonoom tersebut. Berhubung dengan ketentuan daerah-daerah otonoom yang telah dibentuk itu, akan berhenti berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955. Oleh karena dalam prakteknya ternyata, bahwa Pemerintah Daerah itu belum dapat mengganti semua peraturan-peraturan daerah yang lama itu dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, maka sesudah tanggal 15 Agustus 1955 akan timbul suatu keadaan, dimana Pemerintah Daerah tidak berhak lagi mempergunakan peraturan lama yang masih diperlukan olehnya itu, atau dengan perkataan lain Pemerintah Daerah dihadapkan kepada suatu keadaan kekosongan dalam peraturan-peraturan daerah. Melihat perkembangan pemerintahan dalam daerah-daerah otonoom dewasa ini, yang masih menghadapi kekurangan tenaga-tenaga dalam soal-soal pembuatan peraturanperaturan daerah, maka untuk memberi kesempatan yang lebih luas lagi kepada daerah-daerah otonoom dalam usahanya mengganti peraturan-peraturan daerah yang lama itu dan dengan demikian pula menghindarkan kekosongan dalam peraturanperaturan daerah, perlu sekali jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan lama yang belum diganti itu diperpanjang, hingga peraturan-peraturan dimaksud diganti atau dicabut oleh daerah-daerah otonoom yang bersangkutan. Oleh karena ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini sesungguhnya sudah pula tercantum dalam Rancangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonoom Propinsi/Daerah Istimewa setingkat Propinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa, rancangan mana sejak tanggal 8 Juli 1955 sudah ada ditangan Parlemen, maka Pemerintah bermaksud akan menarik kembali Undang-undang Darurat ini, sejak mulai berlakunya Undang-undang tentang perubahan Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonoom dimaksud. LN 1955/53; TLN NO. 859