PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 37 Tahun 2014 tentang UNIT PEMANTAU PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG
UNIT PEMANTAU PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat baik kualitas maupun kuantitas dipandang perlu adanya unit pemantau pelayanan publik sebagai wadah peran serta masyarakat dalam bidang pengawasan pelayanan publik yang dilaksanakan di Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Tabalong tentang Unit Pemantau Pelayanan Publik di Kabupaten Tabalong;
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalaong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PEMANTAU PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TABALONG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Bupati adalah Bupati Tabalong.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
- otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
5. Aparatur Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Unit Pemantau Pelayanan Publik selanjutnya disingkat UP3 adalah unit khusus yang dibentuk ## BAB II SIFAT, ASAS, DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
UP3 merupakan unit khusus yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta dalam menjalankan tugasnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
UP3 dalam menjalankan tugasnya berasaskan:
- a. kepatutan;
- b. keadilan;
- c. Objektif;
- d. Partisipatif
- e. tidak memihak;
- f. akuntabilitas;
- g. profesionalisme; dan
- h. efektivitas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
UP3 bertujuan:
- a. membantu peningkatan mutu pelayanan publik di segala bidang agar setiap masyarakat Kabupaten Tabalong memperoleh keadilan dan kesejahteraan yang semakin baik;
- b. membantu menciptakan dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- c. membantu mengindikasi sejak awal kemungkinan adanya penyimpangan, melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terus menyimpang lebih jauh dan mencari alternatif pemecahan masalah; dan
- d. mendorong penyelenggaraan aparatur pemerintah daerah yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
BAB III - TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 5
UP3 berkedudukan di ibu kota Kabupaten Tabalong dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabalong.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
UP3 bertugas:
- a. melaksanakan pemantauan dan monitoring pelayanan publik yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. menindak lanjuti keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. melaksanakan rapat bulanan dalam rangka menyampaikan dan membahas masalah pelayanan publik yang dilaksanakan di unit kerja yang terkait; dan
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara rutin setiap bulan kepada Bupati.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
UP3 berfungsi untuk memantau penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah daerah yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik.
BAB V - SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 8
- (1) Keanggotaan UP3 berjumlah 14 (empat belas) Orang yang bertugas di 12 (dua belas) Kecamatan. Setiap kecamatan 1 (satu) Orang kecuali untuk kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanjung yang masing-masing 2 (dua) orang.
- (2) Susunan dan keanggotaan UP3 terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
- c. 12 ( dua belas ) orang anggota.
BAB V - SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 9
Anggota UP3 dipilih melalui proses penjaringan, uji kemampuan dan kelayakan ( fit and proper test ) yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk
BAB V - SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 10
Panitia seleksi mempunyai tugas:
- a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota UP3;
- b. melakukan pendaftaran calon anggota UP3;
- c. melakukan seleksi administrasi calon anggota UP3;
- d. melakukan seleksi kualitas dan integritas calon anggota UP3; dan
- e. mengusulkan dan menyampaikan nama calon anggota UP3 kepada Bupati.
BAB V - SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 11
- (1) Bupati
BAB V - SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 12
Ketua, Sekretaris, dan anggota UP3 berhak atas penghasilan dan hak-hak lain yang ditetapkan
BAB V - SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 13
Syarat-syarat untuk menjadi anggota UP3 adalah sebagai berikut:
- a. warga Negara Indonesia yang berdomisili di masing-masing Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tabalong;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan Sarjana atau Berijazah SLTA/sederajat yang memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintah minimal 5 (lima) tahun;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh ) tahun;
- f. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- g. bukan merupakan anggota dan atau pengurus partai politik ataupun organisasi yang berafiliasi pada partai politik;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; dan
- i. tidak sedang merangkap jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
BAB V - SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 14
Anggota UP3 dilarang merangkap menjadi:
- a. pejabat negara atau penyelenggara Negara menurut peraturan perundangundangan;
- b. pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
- c. pegawai negeri; dan
- d. anggota dan atau pengurus partai politik.
BAB V - SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 15
- (1) Anggota UP3 berhenti dari jabatannya karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. meninggal dunia;
- (2) Anggota UP3 dapat diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten Tabalong;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- c. terkena larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- d. dijatuhi pidana ## BAB VI PENGADUAN DAN LAPORAN
BAB V - SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 16
- (1) Setiap masyarakat berhak menyampaikan Pengaduan kepada UP3.
- (2) Penyampaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan dalam bentuk apa pun.
BAB V - SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 17
- (1) Anggota UP3 menyampaikan hasil pemantauannya dalam bentuk laporan yang disampaikan dalam rapat berkala.
- (2) UP3 menyampaikan laporan berkala kepada Bupati Tabalong.
- (3) Laporan berkala disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali dan laporan tahunan disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnya.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
- a. jumlah dan macam Laporan yang diterima selama 1 (satu) tahun;
- b. aparatur Pemerintah Daerah yang telah dipantau selama 1 (satu) tahun;
- c. tanggapan-tanggapan dari Aparatur Pemerintah Daerah yang telah dipantau selama 1 (satu) tahun.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG H.A.M. SANGADJI BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR 03 . ## BAB VII PEMBIAYAAN ## Pasal 18 Anggaran untuk pembiayaan UP3 dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong. ## BAB VIII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 19

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 2014

Penandatangan: BUPATI TABALONG, H. ANANG SYAKHFIANI