PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Nomor 4 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 25 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang :
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
32. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 36);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Perovinsi Jawa Timur Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Perovinsi Jawa Timur Nomor 61);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 2 Seri A);
Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan
GUBERNUR JAWA TIMUR
MEMUTUSKAN:
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Menetapkan : PERATURAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
Pendapatan
- a. Pendapatan
Rp 24.962.122.477.069,52
- b. Belanja
Rp 23.859.953.926.118,08
Surplus
Rp 1.102.168.550.951,44
- c. Pembiayaan
- a. Penerimaan
Rp 1.565.113.939.677,91
Pengeluaran
Rp 808.333.333.333,36
Pembiayaan Netto
Rp 756.780.606.344,55
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 1.033.578.984.390,52 dengan rincian sebagai berikut:
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp756.557.545.570,92) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Belanja setelah
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 1.790.136.529.961,44 dengan rincian sebagai berikut:
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 68.105.233.333,34 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan
- 1.
- Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 23.928.543.492.679,00
2. Realisasi
Rp 24.962.122.477.069,52
Selisih Lebih
Rp 1.033.578.984.390,52
perubahan
Rp 24.616.511.471.689,00
2. Realisasi
Rp 23.859.953.926.118,08
Selisih Kurang
(Rp 756.557.545.570,92)
1. Anggaran Defisit setelah
perubahan
(Rp 687.967.979.010,00)
2. Realisasi
Rp 1.102.168.550.951,44
Selisih Lebih
Rp 1.790.136.529.961,44
setelah perubahan
Rp 1.497.008.706.344,57
2. Realisasi
Rp 1.565.113.939.677,91
Selisih Lebih
Rp 68.105.233.333,34
selisih
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp 0,64) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
setelah perubahan
Rp 808.333.333.334,00
2. Realisasi
2. Rp 808.333.333.333,36
Selisih Kurang
(Rp 0,64)
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 68.105.233.333,98 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pembiayaan Neto setelah
perubahan
Rp 688.675.373.010,57
2. Realisasi
Rp 756.780.606.344,55
Selisih Lebih
Rp 68.105.233.333,98
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
Jumlah Aset
Rp 30.127.166.768.664,69
Jumlah Kewajiban
Rp 1.851.309.182.973,69
- c. Jumlah Ekuitas
Rp 28.275.857.585.691,00
Pasal 5
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016, sebagai berikut:
- a.
- Saldo Kas per 1 Januari Tahun 2016 Rp 1.139.359.840.760,66
- b. Kenaikan/Penurunan Kas selama Periode
1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 3.251.448.111.694,44
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
- (Rp 2.549.114.560.743,00)
3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (Rp 340.228.100.000,00)
4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Rp 307.840.742,70
Kenaikan Kas selama Periode
Rp 362.413.291.694,16
- c. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2016
Rp 1.860.008.161.203,91
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
- a. Jumlah Pendapatan Operasional
Rp 21.422.685.746.515,03
- b. Jumlah Beban Operasional
Rp 19.806.206.737.280,67
- c. Surplus Kegiatan Operasional
Rp 1.616.479.009.234,36
- d. Defisit Non Operasional
(Rp 50.574.244.841,00)
- e. Defisit Pos Luar Biasa
(Rp 19.472.147.484,07)
- f. Surplus Laporan Operasional
Rp 1.546.432.616.909,29
Pasal 7
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
Rp 1.497.008.706.344,57
- b. Penggunaan SAL
Rp 1.497.008.706.344,57
- c.
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 1.858.949.157.295,99
- d. Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya Rp 0,00
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp 1.858.949.157.295,99
Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
- a. Ekuitas Awal
Rp 25.719.641.202.286,76
- b. Surplus LO
Rp 1.546.432.616.909,29
- c. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
Rp 0,00
- d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan
Rp 1.009.783.766.494,95
- e. Ekuitas Akhir
Rp 28.275.857.585.691,00
Pasal 9
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a.
- b.
- c. Lampiran III

- Lampiran I

: Laporan Realisasi Anggaran;

- 1.

- Lampiran I.1 : Ringkasan

Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Daerah menurut Kegiatan;

Belanja Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, dan

4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- 5.

- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;

- 6.

- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

- 7.

- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

dan

- 8.

- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan Pengurangan Aset Lainnya;

dan

9. Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

10. Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah;

11. Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

12. Lampiran I.12 : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

- 13.

- Lampiran I.13 : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

- 14.

- Lampiran I.14 : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

- 15.

- Lampiran I.15 : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Pekerjaan;

Dalam

- 16.

- Lampiran I.16 : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

- 17.

- Lampiran I.17 : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

- 18.

Lampiran I.18 : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

- 19.

- Lampiran I.19 : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan;

- Lampiran II

: Neraca;

: Laporan Arus Kas;

- d. Lampiran IV

- Laporan Operasional;

- e. Lampiran V

- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

- f. Lampiran VI

: Laporan Perubahan Ekuitas; dan

- g.

- Lampiran VII

- Catatan atas Laporan Keuangan.

## Pasal 11

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran VIII; dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran IX.

## Pasal 12

Gubernur Jawa Timur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 25 Agustus 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR


Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 25 Agustus 2017

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI A.