PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor MOR Tahun 2016 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang;
2. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Ten tang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang (Serita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
7. PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSED UR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DIN AS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Pera tu ran W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singka wang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang, yang selanjutnya disingkat DISHUBKOMINFO.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan lnformatika Kota Singkawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
9. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya di singkat SOP AP adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT Bagian Kesatu Tujuan Pasal2
Tujuan penyusunan SOP AP adalah untuk memberikan pedoman bagi PNS di lingkungan DISHUBKOMINFO dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masingmasing pegawai.
Bagian Kedua
Manfaat
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Manfaat SOP AP adalah:
- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
- d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- e. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
- g. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
- h. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- I. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
- j. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan; dan
- k. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan infonnasi bagi kinerja pelayanan.
BAB III - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) SOP AP DISHUBKOMINFO sebanyak 137 SOP AP yang mencakup SOP AP Sekretariat, SOP AP Bidang Perhubungan Darat, SOP AP Bidang Perhubungan Laut dan Udara, SOP AP Bidang Komunikasi dan Infonnatika, dan SOP AP UPT Pengujian Kendaraan Bennotor.
- (2) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan se bagai beriku t :
- a. Sekretariat sebanyak 93 SOP AP;
- b. Bidang Perhubungan Darat sebanyak 11 SOP AP;
- c. Bidang Perhubungan Laut dan Udara sebanyak 3 SOP AP;
- d. Bidang Komunikasi dan Informatika sebanyak 29 SOP AP; dan
- e. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebanyak 1 SOP AP.
- (3) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lam pi ran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
PasalS
- ( 1) Pelaksanaan SOP didistribusikan ke DISHUBKOMINFO. AP harus disosialisasikan dan seluruh PNS di lingkungan
- (2) SOP AP harus diintegrasikan dengan peraturan lainnya.
BABV MONITORING DAN EVALUASI Pasal6
- ( 1) Kepala Dinas harus melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memantau pelaksanaan SOP AP dapat berjalan dengan baik dan penyempurnaan terhadap SOP AP sesuai dengan kebutuhan DISHUBKOMINFO.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan sekali dan harus mengarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana/PNS sesuai dengan maksud dan tujuan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara reguler dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil disesuaikan dengan kebutuhan DISHUBKOMINFO.
BAB IV - PELAKSANAAN SOP AP
Pasal 7
Kepala Dinas bertanggung jawab baik secara langsung maupun berjenjang dalam pelaksanaan SOP AP.
BAB IV - PELAKSANAAN SOP AP
Pasal 8
- (1) SOP AP pada UPTD yang belum tercantum dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Format dan bagan alur SOP AP DISHUBKOMINFO akan ditetapkan dalam Kepu tusan W alikota.
Pasa19
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 3 Oktober 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 13 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 22

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM D N PERUNDANG-UNDANGAN ,SH Pembina Tk.I NIP. 19681016 199803 1 004
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR

: 27 Tahun 2016

TANGGAL

: 3 Oktober 2016

TENTANG

STANDAR

OPERASIONAL

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

## JENIS - JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

## A. SEKRETARIAT :

## 1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penanganan Surat Masuk | |
| 2 | Penanganan Surat Keluar | |
| 3 | Pengarsipan Surat Dinas | |
| 4 | Pengiriman Surat Keluar | |
| 5 | Penerbitan SK Kepala SKPD | |
| 6 | Pengumpulan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | |
| 7 | Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS | |
| 8 | Penerbitan Surat Tugas | |
| 9 | Pengusulan Izin Belajar dan Tugas Belajar | - |
| 10 | Pengusulan Ujian Dinas | |
| 11 | Pengusulan DIKLAT | |
| 12 | Pelayanan Usulan Ujian Penyesuaian Ijazah | |
| 13 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler | |
| 14 | Pengusulan Penghargaan Satya Lencana/ PNS Teladan | |
| 15 | ·- Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala | |
| 16 | Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala | |
| 17 | Pengusulan TASPEN | |
| 18 | Pengusulan KARIS, KARSU, KARPEG/KPE | |
| 19 | Pengusulan Pensiun | |
| 20 | Pengusulan Surat Izin Cuti PNS | |
| 21 | Penerbitan Surat Izin Cuti PNS | |
| 22 | Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) | |
| 23 | Penyusunan Formasi dan Bezzeting | |
| 24 | Pelayanan Usulan Izin Perceraian | |
| 25 | Pengusulan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) | |
| 26 | Pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) | |
| 27 | Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS | |
| 28 | Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS | |
| 29 | Pelayanan Tamu | |
| 30 | Pengamanan Kantor | |
| 31 | Pengurusan Barang | |

·-

--

-

-

| 32 | Penyimpanan Barang |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 33 | Penanganan Rumah Tangga Kantor |
| 34 | Persiapan Pelaksanaan Rapat |
| 35 | Pelayanan Kebersihan Kantor |
| 36 | Pembuatan Surat Edaran |
| 37 | Penunjukan Plt dan Plh |
| 38 | Pengelolaan Kehadiran Kerja PNS |
| 39 | Pelayanan Izin Penelitian Mahasiswa/Izin PKL |
| 40 | Pengajuan Usulan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) |
| 41 | Pembayaran Uang Makan dan Minum |
| 42 | Pengusulan Tambahan Penghasilan |
| 43 | Pencatatan KIB |
| 44 | Pencatatan KIR |
| 45 | Pencatatan Stoke Opname |
| 46 | Pembuatan Kartu Barang Pakai Habis |
| 47 | Pencatatan Buku Penerimaan Barang |
| 48 | Pembuatan Buku Penyaluran Barang |
| 49 | Pembinaan PNS |

## 2. SUB BAGIAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN

-

·-

-

·-

-

-

·-

-

·-

··-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|-----------------------------|--------------|
| 1 | Pengumpulan Data Laporan | - |
| 2 | Penyusunan LKPJ dan LPPD | ·- |
| 3 | Data Base | |
| 4 | Penyusunan Renja | - |
| 5 | Penyusunan Perjanjian Kerja | |
| 6 | Penyusunan Renstra | |
| 7 | Penyusunan RKT | ·- |
| 8 | Penyusunan Profil | - |
| 9 | Penyusunan SPIP | - |
| 10 | Penyusunan LAKIP | ·- |
| 11 | Penyusunan LHP | - |
| 12 | Indikator Kinerja Utama | ·- |

## 3. SUB BAGIAN KEUANGAN

·-

·-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pembayaran Gaji | ·- |
| 2 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD | |
| 3 | Penyusunan Anggaran Kas APBD (Mumi & Perubahan) | |
| 4 | Pembayaran Retribusi | |
| 5 | Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPM) | |

·-

--

--

--

--

-

-

·-

-

·-

-

| 6 | Pelayanan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Register Penutupan Kas |
| 8 | -----· SPJ Administratif Bendahara Pengeluaran |
| 9 | SPJ Administratif Bendahara Penerimaan |
| 10 | Pencairan Dana |
| 11 | Penjurnalan |
| 12 | Penyusunan Buku Besar |
| 13 | Penyusunan Neraca Saldo |
| 14 | Penyusunan Prognosis |
| 15 | Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) |
| 16 | Penyusunan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran |
| 17 | Penyusunan Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan |
| 18 | Penyusunan Buku Kas Tunai |
| 19 | Penyusunan Buku Simpanan Bank |
| 20 | Penyusunan Buku Pajak |
| 21 | Penyusunan Buku Panjar |
| 22 � | -· Rekapitulasi Rincian Objek Belanja (ROB) |
| 23 | Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan |
| 24 | SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran |
| 25 | - SPJ Fungsional Bendahara Penerimaan |
| 26 | Pengesahan SPJ Bendahara Penerimaan & Pengeluaran |
| 27 | - Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan |
| 28 | - Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) |
| 29 | Upload Gaji |
| 30 | Penyusunan Kertas Kerja (Worksheet) |
| 31 | Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| 32 | Penyusunan Neraca |

## B. BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Patroli dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | |
| 2 | Pengamanan dan Penertiban Lalu Lintas | |
| 3 | Pengelolaan Parkir | |
| 4 | Analisis Dampak Lalu Lintas | |
| 5 | Pelayanan Terminal | |

·-

| 6 | Penerbitan Rekomendasi Angkutan Umum AKDP |
|-----|------------------------------------------------------|
| 7 | Penerbitan Kartu Pengawasan Kendaraan Angkutan Orang |
| 8 | Penerbitan ljin Trayek Baru |
| 9 | Penerbitan Ijin Trayek Perpanjangan |
| 10 | Penerbitan Ijin lnsidentil |
| 11 | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Orang |

## C. BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA

·-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Lintas Lalu ngawasan Pengelolaan gkutan Laut ·---------------+--------------, Pe An | |
| 2 | Lintas Lalu ngawasan Pengelolaan gkutan Udara ----------------t-----------·- Pe An | |
| 3 | ara ngawasan Pengelolaan Sarpras Laut dan Pe Ud | |

## D. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

··-

·-

-

-

·-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penyusunan Daftar Inforrnasi Publik | |
| 2 | Pelayanan Permohonan Infonnasi Publik | |
| 3 | Uji Konsekuensi Informasi Publik | ·- |
| 4 | Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik | - |
| 5 | Publikasi Data Melalui Website | - |
| 6 | Pembuatan Rekomendasi Usaha Penyiaran Radio | |
| 7 | Layanan Informasi Publik dan Media Center | |
| 8 | Peliputan Berita dan Upload Berita | ·- |
| 9 | Penginput Foto Galeri | |
| 10 | Upload Peraturan dan Perundang-undangan - | |
| 11 | Pengumpulan Data | |
| 12 | Diskusi Panel/Sarasehan Hari Bersejarah dan Kenegaraan | |
| 13 | Pelaksanaan Jumpa Pers | |
| 14 | Pementasan Media Tradisional | |
| 15 | Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) di Kata Singkawang --- | |
| 16 | Pembuatan Media Outdoor/Baliho/Billboard | |
| 17 | Pelayanan Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan atau Televisi | |

44

'

.


-

-

·-

·-

| 18 | Koordinasi dan Konsultasi Teknis Jasa Titipan Kantor Agen |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Pelayanan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen |
| 20 | Pelayanan Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen |
| 21 | Pelayanan Izin Galian Kabel Telekomunikasi |
| 22 | Pelayanan Izin Warnet |
| 23 | Pelayanan Perpanjangan Izin Penyelenggara Instalatur Kabel Rumah/Gedung |
| 24 | Pelayanan Daftar Ulang Wamet - |
| 25 | Koordinasi dan Konsultasi Teknis Telekomunikasi |
| 26 | Pelayanan Retribusi Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi |
| 27 | Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (1MB) Menara Bersama Telekomunikasi |
| 28 | Pelayanan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus |
| 29 | Pelayanan zin Penyelenggara Instalatur Kabel Rumah/Gedung |

## E. UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|------------------------------|--------------|
| 1 | Pengujian Kendaraan Bermotor | |

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANGISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM AN PERUNDANG-UNDANGAN Pembina Tk.I NIP. 19681016 199803 1 004 YASMALIZAR\_SH