PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 17 Tahun 2006 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM \_ MP) DI KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor '13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan lainnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
2. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 168 / PMK.07 12009 tanggal 4 November 2009
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan .
2. Bupati adalah Bupati Balangan
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan
3. BPMP &amp; KB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan .
5. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
4. DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan
- B. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Bantuan Sosial PNPM-MP dimaksudkan adalah merupakan DDUB yang bersumber pada APBD berupa BLM untuk membiayai PNPM-MP dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
Pasal 4
3. bahwa ## BAB I
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan .
2. Bupati adalah Bupati Balangan
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan
3. BPMP &amp; KB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan .
5. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
4. DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan
- B. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bantuan Sosial PNPM-MP dimaksudkan adalah merupakan DDUB yang bersumber pada APBD berupa BLM untuk membiayai PNPM-MP dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
Tujuan Umum PNPM-MP adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan ke4a masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan'
Tujuan Khususnya PNPM- MP meliputi :
1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal;
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;
4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masYarakat;
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir;
6. 7, Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan.
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa;
SUMBER, LOKASI DAN ALOKASI DANA
BAB IlI - SUMBER, LOKASI DAN ALOKASI DANA
Pasal 6
- (1)Bantuan Sosial PNPM-MP di Kabupaten Balangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Bantuan Sosial PNPM-MP sebagaimana dim-aksud pada ayat (1) dianggarkan pada Belanja Bantuan Sosial .
BAB IlI - SUMBER, LOKASI DAN ALOKASI DANA
Pasal 7
Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial PNPM-MP di Kabupaten Balangan setiap tahunnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian antara Bupati dengan UPK, selanjutnya dibuat Perjanjian antara UPK dengan TPK masing-masing desa yang diketahui Kepala Desa / Lurah dan Camat masing-masing.
PROSEDUR DAN TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA
BAB IV - PROSEDUR DAN TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA
Pasal 8
Prosedur dan Tata Cara Pencairan dan Penyaluran Dana PNPM-MP adalah :
2. pjOK, Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknis dengan diketahui oleh Camat menyampaikan pengajuan usulan pencairan dana;
1. permohonan pencairan dana dilaksanakan setelah dilaksanakan MAD Penetapan Usulan;
3. Permohonan tersebut diajukan secara terlulis kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakai, Perempuan &amp; KB Kabupaten Balangan yang ditanda tangani oleh : 3
- b) Fasilitator Kecamatan ;
- a) PjoK;
- c) Fasilitator Teknis ;
- d) Camat;
8. 4 Permohonan pencairan harus melampirkan :
- b) Daftar Hadir MAD Penetapan Usulan ,
- a) Berita Acara Pelaksanaan MAD Penetapan Usulan ;
- c) Surat PenetaPan Camat (SPC) ;
- e) SK Penetapan Pengurus UPK ;
- d) Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) ;
14. 0 Copy Nomor Rekening Bank A n BPNPM atau BPPK
- g) Kelengkapan lainnYa.
16. Kelengkapan pencairan lainnya berupa kelengkapan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran permohonan yrng -oipandang perlu oleh PPKD sebagai pendukung kelengkapan permohonan Bantuan Sosial; 5
17. Pengajuan usulan pencairan diteliti Pjo Kab PNPM-MP Kabupaten ; 7.
18. 'Permohonan pencairan dana diajukan sekaligus atau I (satu) tahap berdasarkan Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial PNPM-MP KabupatenBalangan Tahun 2009; 6
19. npa6ifa seluruh dokumen sudah lengkap, Kepala BPMPD membuatkan pengantar permohonan pencairan dana yang disampaikan kepada Bupati melalui PPKD; o o.
20. Permohonan pencairan yang tidak lengkap sesegeranya dikembalikan kepada pemohon diserlai penielasan ; o
21. Usulan Pencairan dana akan diproses pada DPPKAD sebagaimana ketentuan yang berlaku; 10,
22. sPM dan sP2D yang diterbitkan PPKD berbentuk LS kepada UPK yang disalurkan melalui Rekening BPNPM / BPPK; 11.
23. Dana yang telah dicairkan oleh UPK pada Rekening BPNPM / BPPK selanjutnyi disalurkan ke TPK di masing-masing Desa diketahui oleh camat dan masing-masing Pembakal yang bersangkutan, dimana penyalurannya dapat dilaksanakan secara tunai ; 13
24. Rekening BPNPM / BPP( dilengkapi dengan spesimen/Tanda Tangan Ketua Upx, Fasilitator Kecamatan dan wakil Masyarakat yang ditetapkan dalam musyawarah Antar Desa dan dikelola oleh UPK; 12
25. Sebelum penyaluran dana dilaksanakan terlebih dahulu harus dibuatkan Surat Perlanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dilampiri dokumen kegiatan sarana dan prasarana dan dokumen kegiatan simpan pinjam antara UPK kepada TPK diketahui oleh camat dan Masing-masing Pembakal ; 14
26. Penyaluran dana harus sesuai kebutuhan, perencanaan Desa, dan kemajuan pelaksanaan kegiatan ; '15,
27. SPPB yang dinyatakan lengkap maka dana dapat disalurkan Ke TPK yang bersangkutan; 17
28. sPPB diperiksa kelengkapannya dan keabsahannya oleh UPK dan Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Teknik; 16

## BAB V

## PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam perlemuan MAD penetapan usulan dan MUSDES perencanaan dan MUSDES lnformasi hasil MAD serta rapat-rapat persiapan Pelaksanaan.
- (2) TPK mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakai dan kebutuhan tenaga kerjanya termasuk kepada kaum perempuan diutamakan RTM, yang diumumkan dipapan pengumuman.
- (3) pengadaan barang dan alat harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Rapat Evaluasi TPK dilaksanakan secara periodik (mingguan dan bulanan) dimaksudkan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dilapangan untuk penyiapan bahan dan rencana kerja periode berikutnya .

## Pasal 12

- (1) UPK Kecamatan bertanggung jawab secara material terhadap pelaksanaan PNPM-MP dari dana APBD;
- (2) Bupati dengan UPK Kecamatan masing-masing membuat perjanjian penyerahan dana PNPM-MP dari dana APBD;
- (3) UPK Kecamatan bersama TPK masing-masing desa wajib mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dari Dana Daerah Urusan gerJaml' atas kerjasama PNPM-MP Kabupaten Balangan dari dana APBD yang dikelolanya kepada Bupati dan masyarakat;
- (4) TPK mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat;
- (5) TPK berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana yang dikelolinya dengan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban kepada UPK kecamatan;
- (6) Pertanggungjawaban uPK Kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan menyampaikan laporan penggunaan dana dan rincian penggunaan dana dilengkapi dengan kuitansi / tanda terima penyerahan dana dari UPK Kecamatan kepada TPK masing-masing Desa dilampiri pertanggungjawaban TPK sebagaimana tersebut pada ayat (5) ;
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepadJ piOf di kecamatan untuk diteliti dan diverifikasi
8. (B) Pertanggungjawaban UPK sebagaimana dimaksud ayat (6) yang telah dinyatakan telah benar dan lengkap maka PjoK kecamatan *"nyr*paikan kepada camat, Ketua TK PNPM-MP Kabupaten Balangan C q. PjO Kab dan DPPKAD.
- (9) Pertanggungjawaban yang dimaksud pada ayat (B) disampaikan sebelum eengaluan Spp gl-tM PNPM-MP dari APBN tahap lll'
- (10) Dalam hal tidak dilaksanakannya Pengajuan sPP BLM PNPM-MP dari ApBN maka pertangunglawa'Oan ying dimaksud pada ayat (B) disampaikan paling tarn'Oai-akhir bulan Desember saat berakhirnya tahun anggaran atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DPPKAD'
- (11) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB.Kabupaten ' Baiangan bertanggungjawab atas terlaksananya Prosedur dan proses Pemberian Bantuan Sosial.

## BAB VI

## PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMB!NAAN

## Pasal 14

- (1) pengawasan terhadap penggunaan dana PNPM-MP di Kabupaten Balaigan beserta kegiatan- pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pengawas fungsional dan masyarakat.
- (2) Pengendalian dan pembinaan dilaksanakan oleh Pelaku PNPM di Kecamatan dan TK. PNPM-MP Kabupaten Balangan'

## BAB VII

## KETENTUAN SANKSI

## Pasal 15

Bagi pelaku PNPM-MP tingkat Kelurahan / Desa dan tingkat KECAMATAN yang dalam penggunaan daia dan pelaksanaan kegiatan terbukti tidak sesuai b"ngrn ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku'

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai segala ketentuan yang berkaitan dengan Bantuan Langsung Masyarakat pNpM-Mp maka berlaku ketentuan-ketentuan yang tersebut pada ,Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP beserta penjelasannya dan Petunjuk Teknis optimalisasi Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Diundangkan di Paringin pada tanggal 24 Maret 2010

. M. RIDUAN DARLAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

Ditetapka nng pada tan 4Ma

f'u'o

EFFENDIE y'

I