KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 39 Tahun 1999 tentang PENGECUALIAN TERHADAP PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API DARI PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) KEPADA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (berlaku 17 Mei 1999)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1999, terhadap Perusahaan Perseroan yang memenuhi jenis dan kriteria tertentu dapat dilakukan pengecualian terhadap pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kereta Api adalah badan penyelenggara angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretapian, yang melakukan kegiatan vital bagi masyarakat;
- c. bahwa Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kereta Api tersebut dibebani tugas pemerintahan untuk menyelenggarakan dan atau mengusahakan kegiatan dan prasarana yang merupakan landasan kelangsungan usaha Perusahaan Perseroan dimaksud dengan mengutamakan pelayanan umum bagi masyarakat luas;
- d. bahwa dengan demikian Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kereta Api memenuhi jenis dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam dalam Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1999;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengecualikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kereta Api dari pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 3731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 31);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 3777);
8. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jenis dan Kriteria Perusahaan Perseroan Tertentu Yang Dapat Dikecualikan Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGECUALIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API TERHADAP KETENTUAN PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) KEPADA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
Pasal 1
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kereta Api yang didirikan
Pasal 2
- (1) Menteri Keuangan bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kereta Api sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998.
- (2) Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya memberi kuasa dengan hak subsitusi kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan untuk mewakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kereta Api.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE