PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 9 Tahun 2017 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 · ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir ---------
- Menetapkan
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 87);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.
!
'
'
.
'
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Cam.at adalah perangkat daerah sebagai fungsi koordinator pelaksanaan seluruh tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.
Pasal 2
Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberi kewenangan kepada Camat dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
Pasal 3
Tujuan pendelegasian Bupati Minahasa Tenggara kepada Camat untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
BAB III - PROSES EVALUASI
Pasal 4
- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
BAB III - PROSES EVALUASI
Pasal 5
- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersa.m.a. a.n.Wa. Hukum TUa dafi. BPD rutuangkafi dalam Be:tita Acara Persetujuan Bersama/Surat Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa APBDes.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Hukum Tua kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
BAB III - PROSES EVALUASI
Pasal 6
- { 1) Cam.at menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Hukum Tua melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya basil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Hulrum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Hulrum Tua tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
BAB III - PROSES EVALUASI
Pasal 7
Dalam melakukan evaluasi Camat di bantu oleh:
- a. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- b. Unsur Badan Keuangan Daerah
- c. Unsur Inspektorat Daerah
- d. Unsur BAPPEDA
- e. Bagian Hukum
- f. Pendamping Desa;
BABN
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - PROSES EVALUASI
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
I
'
. ;
lli!,ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan :@eraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah l Kabupaten Minahasa Tenggara.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Ratahan pada tanggal 30 f'\"'loil'"ez,t 2017

Penandatangan: BUPATI MINAHASA TENGGARA, JAMES SUMENDAP

Penetapan: Diundangkan di Ratahan Pada Tanggal ?io Mow-et

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH 2017 KABUPATE�;SA TENGGARA,. :: . • . . . . FARRY FREYKE LIWE BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR .?S� | NO | PEJABAT PENGEWLA | PARAF KOORDINASI | KET | |------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------| | 1 | KASI | ft | | | 2 | KABID PEMDES | �I | |

Penandatangan: | 3 | SEKRETARIS DPMD | I ,Ir | | | 4 | KABAGHUKUM | L- 1. 'I,, | |

Penandatangan: | 5 | KEPALADPMD | rgt,..,-- | |

Penandatangan: | 6 | KEPALABPK | fl | | | 7 | INSPEKTUR | � ffi- | | | 8 | ASS. PEMERINTAHAN UMUM DAN KESRA | (( | |

Penandatangan: | 9 | SEKRETARIS DAERAH KAB. MINAHASATENGGARA | I . . | |

Penandatangan: | 10 | WAKIL BUPATI | " .i- | |

Penandatangan: | 10 | BUPATI MINAHASA TENGGARA | Dh. Mohon Untuk Ditandatangani | |