PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 6 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2014 BESARAN NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (berlaku 26 April 2016)
Pembukaan
Mengingat
:
PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2014 BESARAN NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEEROM,
Menimbang : a. bahwa usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan merupakan kegiatan pembangunan di sektor pertambangan guna meningkatkan potensi ekonomi daerah yang besar dalam menunjang dan menggerakkan pembangunan di sektor lain;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Besaran Nilai Pasar Atau Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan belum mengakomodir satuan harga pengambilan bahan galian bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 Besaran Nilai Pasar Atau Harga Standar Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan :
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Keerom (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2008 Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Keerom (Lembaran Kabupaten Keerom Tahun 2013 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Keerom Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Pasar Atau Harga Standar Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2014 Nomor 26);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2014 BESARAN NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Pasar Atau Harga Standar Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2014 Nomor 26), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 7, angka 8, dan angka 9 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Keerom.
4. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundangundangan dibidang mineral dan batubara.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Keerom.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk usaha apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga yang dibentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
9. Instansi Teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom.
Pasal 2
- (1) Kecuali pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan untuk kegiatan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini;
- (2) Nilai pasar atau harga standar pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan untuk kegiatan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Penetapan: Ditetapkan di Arso pada tanggal 26 April 2016 2

Penandatangan: BUPATI KEEROM, CAP/TTD CELCIUS WATAE

Penetapan: Diundangkan di Arso pada tanggal 27 April 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM

Verifikasi: CAP/TTD PETRUS SOLOSSA BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2016 NOMOR 28

Distribusi: Salinan yang sah sesuai aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RULLY I RIRIMASE, M.H. Nip. 197309152005021001