PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 30 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa sehubungan terjadinya perubahan harga eceran tertinggi dan menurunnya jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi jenis organik dalam tahun di Kabupaten Banyuwangi , maka dalam rangka menunjang kelancaran Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Bupati. setiap
1. Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
3. Mengingat Undang-Undang Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411); 85,
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 08/Permentan/SR-140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 7/M-DAG/PER/2/2007;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 120/PMK.02/2/2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 634/MPP/Kep/9/ 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2011;
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011.
MEMUTUSKAN . . . . .
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
MEMUTUSKAN:
enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HEN) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2011
Pasal I
Dengan Peraturan ini ditetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tertuang di bawah ini: Harga
1.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran V Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2011 (Pupuk Organik) dlubah dan dibaca sebagaimana terinci dalam Iampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 6 April 2011.

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Agar setiap

Diundangkan

di Banyuwangi

Pada tanggal

22

ACUSPUS


SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI