PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 32 Tahun 2006 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa untuk meningkatkan peran, kualitas dan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya di Daerah, maka keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu dimantapkan agar mampu dan berwibawa melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
- b. bahwa ketentuan Pasal 149 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 197 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4428);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
RI
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai negeri Sipil Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2004 Nomor 121);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2004 Nomor 122);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2004 Nomor 123);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2005 Nomor 128);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2005 Nomor 133).
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Dan
BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto yang memuat ketentuan Pidana;
- e. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- f. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
- h. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- i. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- j. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim;
- k. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2
PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 3
- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) PPNS Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI;
- (3) Tatacara koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4
- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1), mempunyai wewenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. Menyuruh seseorang berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan barang atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan;
PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS DAERAH
BAB III - PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS DAERAH
Pasal 5
- (1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur;
- (2) Keputusan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM
BAB III - PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS DAERAH
Pasal 6
Syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi PPNS Daerah terdiri dari :
- a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b) ;
- b. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);
- c. Ditugaskan di bidang teknis operasional;
- d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan ;
- a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ;
- b. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.
BAB III - PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS DAERAH
Pasal 7
Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto dapat diangkat sebagai PPNS Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS DAERAH
Pasal 8
- (1) Mutasi PPNS Daerah ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM;
BAB III - PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS DAERAH
Pasal 9
PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. berhenti sebagai PNS;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah dan
- a. meninggal dunia.
BAB III - PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS DAERAH
Pasal 10
- (1) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur;
- (2) Keputusan Pemberhentian PPNS Daerah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
BAB III - PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS DAERAH
Pasal 11
Tatacara pengusulan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dan pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN PPNS DAERAH
BAB IV - SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN PPNS DAERAH
Pasal 12
- (1) Sebelum pelantikan, PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji;
- (2) Pelantikan PPNS Daerah dilakukan oleh Bupati;
- (3) Tatacara pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji serta bentuk Naskah Berita Acara Sumpah/Janji PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
BAB V - KARTU TANDA PENGENAL
Pasal 13
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal yang ditandatangani oleh Bupati;
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
- (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KARTU TANDA PENGENAL
Pasal 14
- (1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) dapat diusulkan perpanjangan;
- (2) Tatacara pengusulan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15
- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 diberikan uang penunjang kegiatan operasional;
- (2) Besaran uang penunjang kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 16
PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dan dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kewajiban :
- a. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal;
- 1) Pemeriksaan tersangka ;
- 2) Pemasukan rumah ;
- 3) Penyitaan barang atau surat;
- 4) Pemeriksaan saksi ;
- 5) Pemeriksaan tempat kejadian
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Unit kerja masing-masing.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 17
Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a selain ditandatangani oleh PPNS Daerah bersangkutan, juga ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut.
BAB VII - PELAKSANAAN PENYIDIKAN
Pasal 18
- (1) Setiap PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan;
- (2) Penandatanganan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. Apabila atasan PPNS Daerah adalah Penyidik maka Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah bersangkutan selaku Penyidik;
- b. Apabila atasan PPNS Daerah bukan Penyidik maka Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS Daerah bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsungnya;
BAB VII - PELAKSANAAN PENYIDIKAN
Pasal 19
- (1) Apabila suatu pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah diketahui secara langsung oleh PPNS Daerah, atau melalui laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a maka laporan atau pengaduan tersebut dituangkan dalam Laporan Kejadian;
- (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu;
- (3) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh Penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan Penyidik.
P E M B I N A A N
BAB VII - P E M B I N A A N
Pasal 20
- (1) Pembinaan operasional PPNS Daerah dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait;
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa penyusunan petunjuk tekhnis operasional PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
- (3) Petunjuk tekhnis operasional PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
P E M B I A Y A A N
BAB VIII - P E M B I A Y A A N
Pasal 21
Pemberian uang penunjang kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) dan segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22
- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat atau menyaksikan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada PPNS Daerah baik secara lisan maupun tulisan;
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui terjadinya pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah wajib melaporkan kepada PPNS Daerah;
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23
Dengan Peraturan Daerah dapat ditunjuk Pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto Nomor 5 Tahun 1989 Seri D Tanggal 5 Desember 1989 dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penetapan: Ditetapkan di : JENEPONTO Pada Tanggal : 20 JUNI 2006

Penandatangan: BUPATI JENEPONTO H. R A D J A M I L O

Penetapan: Diundangkan di : JENEPONTO Pada Tanggal : 20 JUNI 2006

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO ## Drs. H. IKSAN ISKANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2006 NOMOR 155
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR

: 7 TAHUN 2006

TANGGAL : 20 JUNI 2006

## NASKAH BERITA ACARA SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN PPNS DAERAH

## I. NASKAH BERITA ACARA SUMPAH/JANJI PPNS DAERAH.

## A. Bagi pemeluk Agama Islam.

Pada hari ini ...tanggal ...bulan .... tahun ..... dengan

mengambil tempat di ... ....saya, Nama .... NIP .... Pangkat/Golongan ...... Jabatan ..... dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

- 1.

Nama : ________________ NIP ... Pangkat/Golongan ...

- 2.

Nama : ________________ NIP.....Pangkat/Golongan .....

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama ....... NIP ......Pangkat/Golongan .... Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor ... tanggal ....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

## ' Demi Allah, saya bersumpah ':

- -Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- -Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundangundangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.

16

- -Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- -Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- -Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH, YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.........) (....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

... ....

BUPATI JENEPONTO

H. R A D J A M I L O

## B. Bagi pemeluk Agama Kristen.

Pada hari ini ...tanggal ...bulan .... tahun ..... dengan mengambil tempat di ... saya, Nama ....... NIP .... Pangkat/Golongan .... Jabatan ..... dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

- 1.

Nama : ________________ NIP ..... Pangkat/Golongan ...

- 2.

Nama : ________________ NIP ..... Pangkat/Golongan ...

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama ... NIP .....Pangkat/Golongan .... Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukumdan HAM Republik Indonesia Nomor ... tanggal ....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

## ' Demi Allah, saya berjanji ':

- -Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- -Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundangundangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- -Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- -Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH, YANG MENGAMBIL SUMPAH,


(....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN PEJABAT LAIN

.... ....

BUPATI JENEPONTO

H. R A D J A M I L O

20

## C. Bagi pemeluk Agama Hindu.

Pada hari ini ...tanggal ...bulan .... tahun ..... dengan mengambil tempat di ... saya, Nama ....... NIP .... Pangkat/Golongan .... Jabatan ..... dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : ________________ NIP ..... Pangkat/Golongan ...

2. Nama : ________________ NIP ..... Pangkat/Golongan ...

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama ... NIP .....Pangkat/Golongan .... Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukumdan HAM Republik Indonesia Nomor ... tanggal ....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

## 'Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah ':

- -Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- -Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundangundangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- -Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- -Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH, YANG MENGAMBIL SUMPAH,


(....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN PEJABAT LAIN

.... ....

BUPATI JENEPONTO

H. R A D J A M I L O

## D. Bagi pemeluk Agama Budha.

Pada hari ini ...tanggal ........bulan .... tahun ..... dengan mengambil tempat di ... saya, Nama ... NIP .... Pangkat/Golongan ....... Jabatan ..... dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : ________________ NIP ..... Pangkat/Golongan ...

2. Nama : ________________ NIP ..... Pangkat/Golongan ...

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama ... NIP ..... Pangkat/Golongan .... Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor ... tanggal ....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

## ' Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah ':

- -Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- -Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundangundangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- -Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- -Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- -Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH, YANG MENGAMBIL SUMPAH,


(....)

## SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

.... .......

BUPATI JENEPONTO

H. R A D J A M I L O

## E. Bagi penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pada hari ini ...tanggal ...bulan .... tahun ..... dengan mengambil tempat di ... saya, Nama ....... NIP .... Pangkat/Golongan .... Jabatan ..... dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : ________________ NIP ..... Pangkat/Golongan ...

2. Nama : ________________ NIP ..... Pangkat/Golongan ...

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama ... NIP .....Pangkat/Golongan .... Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukumdan HAM Republik Indonesia Nomor ... tanggal ....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

## ' Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh ':

- -Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- -Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundangundangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- -Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- -Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- -Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH, YANG MENGAMBIL SUMPAH,


(....)

## SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

.... .......

BUPATI JENEPONTO

H. R A D J A M I L O

## II. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS DAERAH.

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufik-Nya pada hari ini..... tanggal ..... saya lantik saudara-saudara dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu :

1. Nama

: ________________

2. Nama

: ________________

3. Nama

: ________________

4. dan seterusnya

: ________________

Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Pejabat yang melantik, BUPATI JENEPONTO,

(....)

BUPATI JENEPONTO

H. R A D J A M I L O