PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 19 Tahun 2015 tentang SISTEM PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DAERAH (berlaku 26 November 2015)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG SISTEM PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS HULU,
Menimbang :
- a. bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, maka perlu dilakukan reposisi peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelestarian hasil pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Tentang Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 );
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20052025 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2011 - 2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten adalah perangkat daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah BPMPD Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Asas sistem pembangunan terintegrasi daerah yaitu:
- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. manfaat;
- i. pemerataan;
- j. berkeadilan; dan
- k. berwawasan lingkungan.
Pasal 3
Prinsip sistem pembangunan terintegrasi daerah dalam pembangunan daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah dalam upaya menciptakan lapangan kerja, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, peningkatan indeks pembangunan manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang adil dan merata.
Pasal 4
Tujuan sistem pembangunan terintegrasi daerah adalah untuk :
- a. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menumbuhkembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah;
- c. menghidupkan kembali budaya dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat untuk pembangunan di daerah;
- d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan di daerah;
- e. meningkatkan daya saing masyarakat dalam pembangunan daerah;
- f. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di daerah;
- g. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah;
- h. memelihara, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di daerah; dan
- i. penguatan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
Pasal 5
Ruang lingkup sistem pembangunan terintegrasi daerah meliputi:
- a. partisipasi masyarakat pada proses perencanaan;
- b. pengambilan keputusan dalam penggunaan;
- c. pengelolaan dana sesuai dengan skala prioritas;
- d. proses pelaksanaan kegiatan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pemeliharaan/pelestariaannya.
BAB III - DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, disingkat RPJPD.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disingkat RPJM-D.
- c. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disingkat Renstra SKPD.
- d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disingkat RKPD.
- e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, disingkat Renja SKPD.
BAB III - DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 7
- (1) RPJPD merupakan dokumen pembangunan daerah yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Penyusunan rencana awal RPJPD wajib meminta masukan dari berbagai kelompok kepentingan melalui forum konsultasi publik atau Musrenbang.
- (3) Konsultasi publik atau Musrenbang rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang berlaku.
- (4) RPJPD yang telah dilakukan konsultasi publik atau Musrenbang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
BAB III - DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 8
- (1) RPJMD merupakan dokumen pembangunan daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP-D, dan
BAB III - DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 9
- (1) Renstra-SKPD merupakan dokumen pembangunan daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada RPJM-D.
- (2) Rancangan Renstra-SKPD yang telah dibuat disampaikan kepada Bappeda untuk digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan SKPD.
- (3) Renstra-SKPD yang telah dilakukan konsultasi publik atau Musrenbang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
BAB III - DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 10
- (1) RKPD merupakan dokumen pembangunan daerah yang berlaku selama 1 (Satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM-D.
- (2) RKPD memuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang pendanaannya mempertimbangkan kemampuan daerah baik bersumber dari APBD maupun sumber lain.
- (3) Penyusunan RKPD disiapkan oleh Bappeda.
- (4) Penyempurnaan RKPD dilaksanakan melalui Musrenbang.
BAB III - DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 11
- (1) Renja-DKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra-SKPD.
- (2) Renja-SKPD memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun melalui partisipasi masyarakat.
- (3) Renja-SKPD dipergunakan sebagai pedoman penyusunan RKASKPD.
- (4) Renja-SKPD dibuat oleh Kepala SKPD dengan ## BAB IV SISTEM PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 12
- (1) Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
- (2) Pembangunan daerah adalah proses pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- (3) Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh.
- (4) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Pembangunan Nasional.
- (5) Pola program PNPM Mandiri Pedesaan melibatkan seluruh anggota masyarakat secara langsung (partisipatif) dalam semua proses pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai dengan skala prioritas, proses pelaksanaan kegiatan dan sampai kepada pemeliharaan (pelestariaannya).
- (6) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Pembangunan Nasional.
- (7) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf B meliputi:
- a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan;
- d. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan;
- e. Partisipasi masyarakat dalam monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (8) Sistem pembangunan terintegrasi daerah adalah menyatupadukan pola pembangunan partisipatif dengan pola program PNPM Mandiri Pedesaanke dalam sistem pembangunan reguler (hasil dari Musrenbang) yang diselaraskan dengan perencanaan Pemerintah Daerah.
- (9) Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah meliputi: a. Perencanaan pembangunan daerah partisipatif; dan b. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
- (10) Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui Musrenbang secara berjenjang yaitu :
- a. Musrenbangkelurahan/desa;
- b. Musrenbang kecamatan
- c. Forum SKPD kabupaten; dan
- d. Musrenbang kabupaten.
Bagian Kedua Perencanaan Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah Paragraf 1 Musrenbang
BAB III - DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 13
- (1) Musrenbang Kelurahan/Desa diselenggarakan oleh pemerintah Kelurahan/Desa dengan semangat demokrasi dan musyawarah mufakat, membahas perencanaan pembangunan Kelurahan/Desa baik RPJM Kelurahan/Desa atau Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Kelurahan/Desa.
- (2) Peserta Musrenbang Kelurahan/Desa terdiri dari:
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa membantu pemerintah Kelurahan/Desa dalam menyusun RPJM Kelurahan/Desa dan RKP Kelurahan/Desa ;
- b. Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama sebagai narasumber;
- c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kelurahan/Desa dan lain-lain sebagai anggota;
- d. Kader pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa sebagai fasilitator; dan
- e. Warga masyarakat lainya sebagai anggota.
- (3) Hasil MusrenbangKelurahan/Desa dituangkan kedalam dokumen perencanaan Kelurahan/Desa untuk menjadi bahan di MusrenbangKecamatan.
Paragraf 2 Musrenbang Kecamatan
BAB III - DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 14
- (1) Musrenbang Kecamatan diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan dengan semangat demokrasi dan musyawarah mufakat, membahas prioritas pembangunan Kelurahan/Desa dan Kecamatan dengan mengacu pada RPJM daerah.
- (2) Peserta Musrenbang Kecamatan terdiri dari:
- a. Kepala Kelurahan/Desa,Ketua LPMPdan perwakilan kelompok perempuan Kelurahan/Desa sebagai anggota;
- b. SKPD dan fasilitator program tingkat kabupaten sebagai narasumber;
- c. Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama sebagai anggota;
- d. Kasi pembangunan Kecamatan/Kasi yang setingkat,Ketua BKAD,fasilitator program tingkat kecamatandan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai fasilitator;
- e. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa sebagai anggota; dan
- f. Warga masyarakat sebagai anggota.
- (3) Hasil Musrenbang Kecamatan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan kecamatan dan disampaikan ke masing-masing SKPD sebagai bahan pembahasan di forum SKPD kabupaten dan atau Musrenbangkabupaten.
Paragraf 3 Rapat Gabungan SKPD Kabupaten
BAB III - DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 15
- (1) Rapat Gabungan SKPD Kabupaten diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dengan semangat demokrasi dan musyawarah mufakat, membahas prioritas pembangunan daerah dengan mengacu visi dan misi kabupaten.
- (2) Rapat Gabungan SKPD Kabupaten mengikutsertakan:
- a. Kepala SKPD dan fasilitator program tingkat kabupaten sebagai narasumber;
- b. Ketua BKAD, Ketua UPK, Kasi Pembangunan Kecamatan PJOK dan Kepala Bidang Perencanaan SKPD sebagai anggota.
- (3) Hasil rapat gabungan SKPD Kabupaten dituangkan dalam draft dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk dibahas dan ditetapkan dalam MusrenbangKabupaten.
Paragraf 4 Musrenbang Kabupaten
BAB III - DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 16
- (1) Musrenbang Kabupaten diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dengan semangat demokrasi dan musyawarah mufakat, membahas prioritas pembangunan daerah dengan mengacu kepada visi dan misi kabupaten.
- (2) Peserta Musrenbang Kabupaten terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten, Unsur Pemerintah Pusat, Pejabat Bappeda dan SKPD Provinsi, Pejabat SKPD Kabupaten, Para Camat, Para Delegasi Mewakili Peserta Musrenbang Kecamatan, Akademisi, LSM/Ormas, Tokoh Masyarakat, Unsur Pengusaha/Investor, Keterwakilan Perempuan dan kelompok Masyarakat Rentan Termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.
- (3) Hasil Musrenbang Kabupaten dijadikan bahan penyusunan rancangan akhir Kabupaten dan sebagai dokumen rencana pembangunan yang sah dan bahan masukan RKPD Provinsi.
Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
Paragraf 1
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
BAB III - DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 17
- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang teknis pengaturannya diatur dalam petunjuk teknis operasional.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
- a. menyampaikan masalah-masalah prioritas yang dihadapi dan dialami masyarakat untuk dikaji menjadi agenda prioritas pembangunan daerah;
- b. menyampaikan usul saran atau aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah;
- c. terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan tentang rencana pembangunan daerah.
- (3) Petunjuk teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
PENJELASAN
Pembukaan
lebih lanjut tentang pelaksanaan SP3D yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyampaian masalah dan usul saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertangggungjawabkan sesuai dengan mekanisme penyaluran aspirasi publik melalui proses Musrenbang secara berjenjang.
- (5) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
- a. Musyawarah Penggalian gagasan tingkat Dusun;
- b. Musyawarah Khusus Perempuan tingkat Kelurahan/Desa;
- c. Musrenbang II perencanaan tingkat Kelurahan/Desa;
- d. Musrenbang II prioritas tingkat Kecamatan;
- e. Rapat gabungan SKPD tingkat Kabupaten;
- f. Musrenbang Kabupaten;
##
PENJELASAN
Pasal 18
- (1) Pemerintah Kabupaten melalui SKPD, berkewajiban memberikan kesempatan dan dukungan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. - (2) Pemberian kesempatan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara : - a. merespon, menilai dan mengevaluasi agenda pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui forum musyawarah tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Daerah sesuai dengan dokumen RPJM dan RKP Kelurahan/Desa tahun berjalan; - b. mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat hasil Musrenbangkecamatan untuk menjadi usulan program prioritas masing-masing SKPD pada forum Musrenbang daerah sesuai dengan persyaratan teknis dan fungsi SKPD; - c. memastikan dan menjamin program pembangunan masyarakat sebagaimana huruf b adalah program-program pembangunan yang sudah masuk dalam dokumen RPJM dan RKP Kelurahan/Desa; - d. menetapkan usulan program prioritas masyarakat untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah pada forum Musrenbang daerah;dan - e. menyediakan Dana Bantuan Kelurahan/Desa sesuai kemampuan Daerah. - (3) Penetapan usulan program prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diikuti dengan pengalokasian dana melalui SKPD dan Dana Bantuan. - (4) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan Musrenbang, indikator dan parameter prioritas program serta pengalokasian dana termasuk sumber pendanaan diatur dengan Peraturan Bupati. ## Paragraf 2 Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah
PENJELASAN
Pasal 19
- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. - (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat serta efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. - (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat dengan swakelola dapat berbentuk tenaga, pikiran, material, dan non material yang dibutuhkan dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan daerah.
PENJELASAN
Pasal 20
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. - (2) Pemerintah Daerah dapat menyerahkan pengelolaan kegiatan dana bantuan kepada masyarakat. - (3) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan aspek konstruksi, kemampuan sumber daya lokal, dan aspek teknis lainnya yang dilakukan oleh Kelurahan/Desa. - (4) Tata cara penyaluran dana bantuan dan pengelolaan kegiatan oleh Kelurahan/Desa diatur dengan Peraturan Bupati. ## Paragraf 3 Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan
PENJELASAN
Pasal 21
- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan pembangunan Kelurahan/Desa. - (2) Pengawasan pembangunan Kelurahan/Desa dilakukan oleh aparatur pemerintahan Kelurahan/Desa dan unsur-unsur lainnya yang terlibat dalam pembangunan Kelurahan/Desa serta secara sukarela dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat umum. - (3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh peraturan Bupati.
PENJELASAN
Pasal 22
- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Teknis dan DPRD berkewajiban melakukan pengawasan