PERATURAN BUPATI MA Nomor 37 Tahun 2017 tentang BESARAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 3 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG
BESARAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Bupati;
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
1
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
2
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
9
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 4 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 37 Seri C);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 8 Seri A);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 17 Seri D);
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 10 Seri A);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II BESARAN DANA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dihitung berdasarkan rumusan: Dana Desa = DDM + DDP
- (2) Rumusan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. DDM = Alokasi Dasar per Desa (Rp720.442.000,00) x 378 Desa.
- b. DDP = (Dana Desa -DDM) x [(0,25 x Jumlah Penduduk) + (0,35 x Angka Kemiskinan) + (0,10 x Luas Wilayah) + (0,30 x Indeks Kesulitan Geografis)].
- (3) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017; dan
- b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
- (5) Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 dan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Kepala Desa kepada Camat.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah Camat menyampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
- a. Surat pengantar Camat;
- b. Surat pernyataan Camat yang isinya bahwa Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 dan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
- (7) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- (8) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan Kepala Desa kepada Camat.
- (9) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan setelah Camat menyampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:

- a. Surat pengantar Camat;
- b. Surat pernyataan Camat yang isinya bahwa Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- (10) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (11) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Camat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (12) Rincian Dana Desa yang diterima Desa dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2017.

## BAB IV

## PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat di akses masyarakat Desa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

## Pasal 6

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. lingkungan permukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan
4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesehatan masyarakat; dan
2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. penanganan bencana alam;
3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

## Pasal 7

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan atau ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

## Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 8

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

## Pasal 9

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. pembentukan usaha ekonomi warga dan/atau kelompok dan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. penguatan usaha ekonomi warga dan/atau kelompok dan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. perluasan atau ekspansi usaha ekonomi warga atau kelompok dan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
4. perluasan atau ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

## BAB V MEKANISME PENETAPAN

## PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 10

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa.

## Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKPDesa dan APBDesa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKPDesa.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RKPDesa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## Pasal 12

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Informasi penggunaan data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## PENGELOLAAN DANA DESA

## Pasal 13

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

## Pasal 14

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

- (1) Kepala Desa melalui Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun 2017;
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun 2018.

## Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati menunda penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 sebesar Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Dana Desa dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir Tahun 2016.
- (4) Bupati memotong Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dalam hal pada Tahun Anggaran 2O17 masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah mendapat persetujuan Bupati.

## BAB VII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 17

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

## BAB VIII PELAPORAN

## Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBDesa ditetapkan.

## BAB IX

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 19

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, diuraikan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa dan tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 diuraikan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 20

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penggunaan dana desa, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 21

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:

- a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah ( crisis center ) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- b. pendampingan Desa terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruknya dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 3 Maret 2017

## BUPATI MALANG,

ttd.

## H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2017 Nomor 5 Seri D

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN

DAN PRIORITAS

PENGGUNAAN DANA

DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

## BESARAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

| NO. | KECAMATAN | NAMA DESA | NAMA DESA | BESARAN DANA DESA PER DESA |
|-------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | (Rp) 4 |
| 1. | Donomulyo | 1 | Tulungrejo | 843.011.000,00 |
| | | 2 | Banjarejo | 883.578.000,00 |
| | | 3 | Kedungsalam | 917.308.000,00 |
| | | 4 | Tlogosari | 803.399.000,00 |
| | | 5 | Tempursari | 805.612.000,00 |
| | | 6 | Donomulyo | 885.060.000,00 |
| | | 7 | Purworejo | 829.438.000,00 |
| | | 8 | Sumberoto | 879.776.000,00 |
| | | 9 | Mentaraman | 853.634.000,00 |
| | | 10 | Purwodadi | 827.177.000,00 |
| 2. | Pagak | 11 | Sumbermanjing Kulon | 824.493.000,00 |
| | | 12 | Pandanrejo | 811.053.000,00 |
| | | 13 | Sumberkerto | 829.797.000,00 |
| | | 14 | Sempol | 835.430.000,00 |
| | | 15 | Pagak | 856.260.000,00 |
| | | 16 | Tlogorejo | 816.196.000,00 |
| | | 17 | Gampingan | 803.114.000,00 |
| | | 18 | Sumberejo | 823.594.000,00 |
| 3. | Bantur | 19 | Wonokerto | 812.527.000,00 |
| | | 20 | Rejosari | 811.544.000,00 |
| | | 21 | Bantur | 889.050.000,00 |
| | | 22 | Wonorejo | 775.977.000,00 |
| | | 23 | Srigonco | 823.729.000,00 |
| | | 24 | Sumberbening | 871.456.000,00 |
| | | 25 | Bandungrejo | 922.241.000,00 |
| | | 26 | Pringgondani | 872.350.000,00 |
| | | 27 | Rejoyoso | 834.829.000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
|-----|---------------------|-----|---------------------|----------------|
| | | 28 | Karangsari | 837.367.000,00 |
| 4. | Sumbermanjing Wetan | 29 | Tambakasri | 859.609.000,00 |
| | | 30 | Tegalrejo | 826.033.000,00 |
| | | 31 | Sekarbanyu | 800.839.000,00 |
| | | 32 | Klepu | 860.279.000,00 |
| | | 33 | Ringinkembar | 846.495.000,00 |
| | | 34 | Kedungbanteng | 868.733.000,00 |
| | | 35 | Sitiarjo | 851.950.000,00 |
| | | 36 | Sumberagung | 863.340.000,00 |
| | | 37 | Argotirto | 839.979.000,00 |
| | | 38 | Harjokuncaran | 849.466.000,00 |
| | | 39 | Sumbermanjing Wetan | 782.344.000,00 |
| | | 40 | Ringinsari | 810.127.000,00 |
| | | 41 | Druju | 850.860.000,00 |
| | | 42 | Tambakrejo | 856.891.000,00 |
| | | 43 | Sidoasri | 869.462.000,00 |
| 5. | Dampit | 44 | Sukodono | 880.236.000,00 |
| | | 45 | Sumbersuko | 850.046.000,00 |
| | | 46 | Srimulyo | 927.455.000,00 |
| | | 47 | Baturetno | 822.777.000,00 |
| | | 48 | Bumirejo | 874.809.000,00 |
| | | 49 | Amadanom | 836.980.000,00 |
| | | 50 | Pamotan | 939.939.000,00 |
| | | 51 | Majangtengah | 891.234.000,00 |
| | | 52 | Rembun | 801.906.000,00 |
| | | 53 | Pojok | 773.659.000,00 |
| | | 54 | Jambangan | 853.591.000,00 |
| 6. | Ampelgading | 55 | Lebakharjo | 858.121.000,00 |
| | | 56 | Wirotaman | 808.070.000,00 |
| | | 57 | Tamanasri | 794.467.000,00 |
| | | 58 | Tirtomarto | 790.745.000,00 |
| | | 59 | Purwoharjo | 788.941.00000, |
| | | 60 | Sidorenggo | 823.920.000,00 |
| | | 61 | Tirtomoyo | 831.333.000,00 |
| | | 62 | Argoyuwono | 808.367.000,00 |
| | | 63 | Mulyoasri | 828.454.000,00 |
| | | 64 | Tawangagung | 788.908.000,00 |

| 1 | | 3 | 3 | 4 |
|-----|-------------|-----|--------------|----------------|
| | | 65 | Simojayan | 805.342.000,00 |
| | | 66 | Tamansari | 802.710.000,00 |
| | | 67 | Sonowangi | 813.303.000,00 |
| 7. | Poncokusumo | 68 | Dawuhan | 865.129.000,00 |
| | | 69 | Sumberejo | 891.027.000,00 |
| | | 70 | Pandansari | 921.134.000,00 |
| | | 71 | Ngadireso | 820.577.000,00 |
| | | 72 | Wonorejo | 813.375.000,00 |
| | | 73 | Karangnongko | 880.564.000,00 |
| | | 74 | Karanganyar | 835.966.000,00 |
| | | 75 | Jambesari | 840.679.000,00 |
| | | 76 | Ngebruk | 803.565.000,00 |
| | | 77 | Pajaran | 819.457.000,00 |
| | | 78 | Argosuko | 809.745.000,00 |
| | | 79 | Wonomulyo | 816.946.000,00 |
| | | 80 | Belung | 829.151.000,00 |
| | | 81 | Wringinanom | 825.997.000,00 |
| | | 82 | Poncokusumo | 835.730.000,00 |
| | | 83 | Gubugklakah | 817.572.000,00 |
| | | 84 | Ngadas | 807.137.000,00 |
| 8. | Wajak | 85 | Sumberputih | 845.571.000,00 |
| | | 86 | Wonoayu | 789.925.000,00 |
| | | 87 | Bambang | 871.321.000,00 |
| | | 88 | Bringin | 801.028.000,00 |
| | | 89 | Dadapan | 848.155.000,00 |
| | | 90 | Patokpicis | 815.108.000,00 |
| | | 91 | Blayu | 849.509.000,00 |
| | | 92 | Codo | 850.013.000,00 |
| | | 93 | Sukolilo | 838.177.000,00 |
| | | 94 | Kidangbang | 823.891.000,00 |
| | | 95 | Sukoanyar | 850.671.000,00 |
| | | 96 | Wajak | 909.872.000,00 |
| | | 97 | Ngembal | 863.539.000,00 |
| 9. | Turen | 98 | Tawangrejeni | 806.334.000,00 |
| | | 99 | Kemulan | 796.528.000,00 |
| | | 100 | Sawahan | 822.791.000,00 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|-----|--------------|-----|-------------------|----------------|
| | | 101 | Undaan | 792.979.000,00 |
| | | 102 | Gedok Kulon | 778.663.000,00 |
| | | 103 | Gedok Wetan | 809.254.000,00 |
| | | 104 | Talok | 813.144.000,00 |
| | | 105 | Tanggung | 832.909.000,00 |
| | | 106 | Jeru | 811.008.000,00 |
| | | 107 | Pagedangan | 851.656.000,00 |
| | | 108 | Sanankerto | 801.622.000,00 |
| | | 109 | Sananrejo | 825.479.000,00 |
| | | 110 | Kedok | 815.791.000,00 |
| | | 111 | Talangsuko | 828.778.000,00 |
| | | 112 | Tumpukrenteng | 809.828.000,00 |
| 10. | Gondanglegi | 113 | Putat Kidul | 792.661.000,00 |
| | | 114 | Gondanglegi Kulon | 827.673.000,00 |
| | | 115 | Sukosari | 774.312.000,00 |
| | | 116 | Gondanglegi Wetan | 832.664.000,00 |
| | | 117 | Sukorejo | 803.458.000,00 |
| | | 118 | Bulupitu | 809.064.000,00 |
| | | 119 | Panggungrejo | 785.347.000,00 |
| | | 120 | Ganjaran | 856.247.000,00 |
| | | 121 | Putat Lor | 819.080.000,00 |
| | | 122 | Urek-Urek | 841.037.000,00 |
| | | 123 | Ketawang | 785.916.000,00 |
| | | 124 | Putukrejo | 814.425.000,00 |
| | | 125 | Sumberjaya | 793.280.000,00 |
| | | 126 | Sepanjang | 902.847.000,00 |
| 11. | Kalipare | 127 | Putukrejo | 798.984.000,00 |
| | | 128 | Kalipare | 874.648.000,00 |
| | | 129 | Sumberpetung | 826.249.000,00 |
| | | 130 | Sukowilangun | 807.919.000,00 |
| | | 131 | Tumpakrejo | 803.439.000,00 |
| | | 132 | Arjosari | 837.027.000,00 |
| | | 133 | Kalirejo | 792.051.000,00 |
| | | 134 | Arjowilangun | 897.488.000,00 |
| | | 135 | Kaliasri | 800.283.000,00 |
| 12. | Sumberpucung | 136 | Ternyang | 815.650.000,00 |
| | | 137 | Senggreng | 842.522.000,00 |
| | | 138 | Sambigede | 831.398.000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
|-----|------------|-----|------------------|----------------|
| | | 139 | Ngebruk | 843.249.000,00 |
| | | 140 | Jatiguwi | 836.071.000,00 |
| | | 141 | Sumberpucung | 854.007.000,00 |
| | | 142 | Karangkates | 846.686.000,00 |
| 13. | Kepanjen | 143 | Kemiri | 811.143.000,00 |
| | | 144 | Sengguruh | 777.828.000,00 |
| | | 145 | Mangunrejo | 806.465.000,00 |
| | | 146 | Jenggolo | 796.391.000,00 |
| | | 147 | Kedungpedaringan | 782.164.000,00 |
| | | 148 | Tegalsari | 794.813.000,00 |
| | | 149 | Panggungrejo | 792.525.000,00 |
| | | 150 | Talangagung | 800.113.000,00 |
| | | 151 | Dilem | 791.621.000,00 |
| | | 152 | Sukoraharjo | 810.573.000,00 |
| | | 153 | Curungrejo | 792.355.000,00 |
| | | 154 | Jatirejoso | 782.786.000,00 |
| | | 155 | Ngadilangkung | 796.239.000,00 |
| | | 156 | Mojosari | 803.770.000,00 |
| 14. | Bululawang | 157 | Sudimoro | 822.049.000,00 |
| | | 158 | Kasri | 795.717.000,00 |
| | | 159 | Bakalan | 813.912.000,00 |
| | | 160 | Krebet | 801.230.000,00 |
| | | 161 | Gading | 824.535.000,00 |
| | | 162 | Sukonolo | 793.672.000,00 |
| | | 163 | Lumbangsari | 788.658.000,00 |
| | | 164 | Wandanpuro | 828.543.000,00 |
| | | 165 | Sempalwadak | 773.860.000,00 |
| | | 166 | Bululawang | 777.210.000,00 |
| | | 167 | Krebet Senggrong | 806.368.000,00 |
| | | 168 | Kuwolu | 798.413.000,00 |
| | | 169 | Kasembon | 793.321.000,00 |
| | | 170 | Pringu | 815.947.000,00 |
| 15. | Tajinan | 171 | Gunungsari | 800.534.000,00 |
| | | 172 | Gunungronggo | 840.746.000,00 |
| | | 173 | Purwosekar | 842.501.000,00 |
| | | 174 | Ngawonggo | 804.941.000,00 |
| | | 175 | Pandanmulyo | 840.689.000,00 |

| 1 | | | 3 | 4 |
|-----|---------|-----|----------------|----------------|
| | | 176 | Jatisari | 805.892.000,00 |
| | | 177 | Tajinan | 789.793.000,00 |
| | | 178 | Randugading | 806.387.000,00 |
| | | 179 | Jambearjo | 790.048.000,00 |
| | | 180 | Tangkilsari | 793.569.000,00 |
| | | 181 | Sumbersuko | 816.796.000,00 |
| | | 182 | Tambakasri | 781.104.000,00 |
| 16. | Tumpang | 183 | Ngingit | 831.138.000,00 |
| | | 184 | Kidal | 862.510.000,00 |
| | | 185 | Kambingan | 812.797.000,00 |
| | | 186 | Pandanajeng | 813.246.000,00 |
| | | 187 | Pulungdowo | 917.689.000,00 |
| | | 188 | Bokor | 797.555.000,00 |
| | | 189 | Slamet | 849.587.000,00 |
| | | 190 | Wringinsongo | 838.658.000,00 |
| | | 191 | Jeru | 855.378.000,00 |
| | | 192 | Malangsuko | 774.275.000,00 |
| | | 193 | Tumpang | 848.375.000,00 |
| | | 194 | Tulusbesar | 891.153.000,00 |
| | | 195 | Duwet | 876.597.000,00 |
| | | 196 | Benjor | 800.923.000,00 |
| | | 197 | Duwet Krajan | 825.714.000,00 |
| 17. | Jabung | 198 | Taji | 795.636.000,00 |
| | | 199 | Ngadirejo | 808.953.000,00 |
| | | 200 | Kenongo | 820.397.000,00 |
| | | 201 | Sidorejo | 820.781.000,00 |
| | | 202 | Sukopuro | 834.775.000,00 |
| | | 203 | Pandansari Lor | 856.692.000,00 |
| | | 204 | Sidomulyo | 859.905.000,00 |
| | | 205 | Gadingkembar | 825.294.000,00 |
| | | 206 | Argosari | 844.584.000,00 |
| | | 207 | Kemantren | 829.154.000,00 |
| | | 208 | Sukolilo | 822.494.000,00 |
| | | 209 | Gunungjati | 821.235.000,00 |
| | | 210 | Jabung | 863.587.000,00 |
| | | 211 | Slamparejo | 829.005.000,00 |

| 1 | | 3 | 3 | 4 |
|-----|----------|-----|----------------|----------------|
| | | 212 | Kemiri | 874.006.000,00 |
| 18. | Pakis | 213 | Kedungrejo | 825.148.000,00 |
| | | 214 | Banjarejo | 849.035.000,00 |
| | | 215 | Pucangsongo | 800.020.000,00 |
| | | 216 | Sukoanyar | 823.104.000,00 |
| | | 217 | Sumberpasir | 831.373.000,00 |
| | | 218 | Pakiskembar | 828.824.000,00 |
| | | 219 | Sumberkradenan | 842.373.000,00 |
| | | 220 | Ampeldento | 795.494.000,00 |
| | | 221 | Sekarpuro | 806.494.000,00 |
| | | 222 | Mangliawan | 844.342.000,00 |
| | | 223 | Tirtomoyo | 860.153.000,00 |
| | | 224 | Saptorenggo | 818.337.000,00 |
| | | 225 | Asrikaton | 827.822.000,00 |
| | | 226 | Bunut Wetan | 839.975.000,00 |
| | | 227 | Pakisjajar | 842.915.000,00 |
| 19. | Pakisaji | 228 | Permanu | 807.886.000,00 |
| | | 229 | Karangpandan | 783.997.000,00 |
| | | 230 | Glanggang | 800.336.000,00 |
| | | 231 | Wonokerso | 786.548.000,00 |
| | | 232 | Karangduren | 798.990.000,00 |
| | | 233 | Sutojayan | 807.266.000,00 |
| | | 234 | Pakisaji | 789.688.000,00 |
| | | 235 | Jatisari | 809.284.000,00 |
| | | 236 | Wadung | 827.236.000,00 |
| | | 237 | Genengan | 804.481.000,00 |
| | | 238 | Kendalpayak | 797.141.000,00 |
| | | 239 | Kebonagung | 850.409.000,00 |
| 20. | Ngajum | 240 | Ngajum | 873.320.000,00 |
| | | 241 | Palaan | 792.050.000,00 |
| | | 242 | Ngasem | 906.347.000,00 |
| | | 243 | Banjarsari | 805.594.000,00 |
| | | 244 | Kranggan | 828.244.000,00 |
| | | 245 | Kesamben | 792.345.000,00 |
| | | 246 | Babadan | 875.417.000,00 |
| | | 247 | Balesari | 887.075.000,00 |
| | | 248 | Maguan | 808.804.000,00 |

| 1 | | 3 | 3 | 4 |
|-----|-------------|-----|---------------|----------------|
| 21. | Wagir | 249 | Sumbersuko | 865.844.000,00 |
| | | 250 | Mendalanwangi | 842.867.000,00 |
| | | 251 | Sitirejo | 828.198.000,00 |
| | | 252 | Parangargo | 787.408.000,00 |
| | | 253 | Gondowangi | 829.657.000,00 |
| | | 254 | Pandanrejo | 795.014.000,00 |
| | | 255 | Petungsewu | 804.083.000,00 |
| | | 256 | Sukodadi | 796.535.000,00 |
| | | 257 | Sidorahayu | 835.871.000,00 |
| | | 258 | Jedong | 810.120.000,00 |
| | | 259 | Dalisodo | 835.406.000,00 |
| | | 260 | Pandanlandung | 810.607.000,00 |
| 22. | Dau | 261 | Kucur | 828.523.000,00 |
| | | 262 | Kalisongo | 809.648.000,00 |
| | | 263 | Karangwidoro | 783.064.000,00 |
| | | 264 | Petungsewu | 775.218.000,00 |
| | | 265 | Selorejo | 793.951.000,00 |
| | | 266 | Tegalweru | 777.771.000,00 |
| | | 267 | Landungsari | 797.271.000,00 |
| | | 268 | Mulyoagung | 807.507.000,00 |
| | | 269 | Gadingkulon | 817.822.000,00 |
| | | 270 | Sumbersekar | 788.041.000,00 |
| 23. | Karangploso | 271 | Tegalgondo | 809.810.000,00 |
| | | 272 | Kepuharjo | 780.077.000,00 |
| | | 273 | Ngenep | 886.761.000,00 |
| | | 274 | Ngijo | 868.422.000,00 |
| | | 275 | Ampeldento | 792.315.000,00 |
| | | 276 | Girimoyo | 774.795.000,00 |
| | | 277 | Bocek | 876.720.000,00 |
| | | 278 | Donowarih | 848.561.000,00 |
| | | 279 | Tawangargo | 901.494.000,00 |
| 24. | Singosari | 280 | Wonorejo | 878.379.000,00 |
| | | 281 | Dengkol | 837.056.000,00 |
| | | 282 | Baturetno | 820.974.000,00 |
| | | 283 | Watugede | 803.230.000,00 |
| | | 284 | Banjararum | 846.011.000,00 |

| 1 | | 3 | 3 | 4 |
|-----|----------|-----|--------------|----------------|
| | | 285 | Tunjungtirto | 828.978.000,00 |
| | | 286 | Lang-Lang | 803.336.000,00 |
| | | 287 | Purwoasri | 801.770.000,00 |
| | | 288 | Klampok | 856.155.000,00 |
| | | 289 | Gunungrejo | 845.371.000,00 |
| | | 290 | Tamanharjo | 794.302.000,00 |
| | | 291 | Ardimulyo | 806.542.000,00 |
| | | 292 | Toyomarto | 858.906.000,00 |
| | | 293 | Randuagung | 833.718.000,00 |
| 25. | Lawang | 294 | Sidoluhur | 855.628.000,00 |
| | | 295 | Srigading | 852.543.000,00 |
| | | 296 | Sidodadi | 810.859.000,00 |
| | | 297 | Bedali | 851.797.000,00 |