PERATURAN BUPATI MA Nomor 19 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 30 April 2015)
Pembukaan
bahwa untuk memenuhi berbagai kebutuhan satuan kerja perangkat daerah terkait dengan materi standar biaya untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
6. Membaca :
Menimbang
:
Mengingat :
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
16. 15.Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009 Nomor 39);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penetapan: Ditetapkan di Sarilamak Pada Tanggal 30 April 2015

Penandatangan: BUPATI LIMA PULUH KOTA ALIS MARAJO ## DAFTAR ISI 1 2 2 2 3 | 1 | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PELAKSANA KEGIATAN... | 1 | |-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----| | 2 | HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DAN TENAGA PENGAWAS | | | | a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi)... | 2 | | | b. Panitia Pengawas Pengadaan Barang Jasa dan Jasa Konstruksi... | 2 | | | c. Honor Kepanitianan Jasa Bidang Konstruksi Fisik dan Konsultasi... | 2 | | 3 | HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG / JASA | | | | a. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Non Konstruksi... | 3 | Pegawai... 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 | | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... | 3 | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... | |--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... | 3 | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... | | 5 | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... | 4 | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... | | 6 | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... | 4 | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... | | 7 | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... | 4 | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... | | 8 | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN | 4 | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN | | | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | | 9 0 | | LOKAKARYA... | | 4 | | | | | | | | | 1 | SATUAN PROVINSI... | UANG | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/DALAM | 4 | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/DALAM | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/DALAM | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/DALAM | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/DALAM | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/DALAM | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/DALAM | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/DALAM | | 1 1 | SATUAN PROVINSI... | UANG | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/ LUAR | 4 | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/ LUAR | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/ LUAR | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/ LUAR | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/ LUAR | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/ LUAR | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/ LUAR | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/ LUAR | | 1 2 | SATUAN PROVINSI... | BIAYA | TRANSPORTASI DALAM NEGERI / DALAM | 5 | TRANSPORTASI DALAM NEGERI / DALAM | TRANSPORTASI DALAM NEGERI / DALAM | TRANSPORTASI DALAM NEGERI / DALAM | TRANSPORTASI DALAM NEGERI / DALAM | TRANSPORTASI DALAM NEGERI / DALAM | TRANSPORTASI DALAM NEGERI / DALAM | TRANSPORTASI DALAM NEGERI / DALAM | | 1 3 | SATUAN BIAYA PROPINSI... | | TRANSPORTASI LUAR DAERAH LUAR | 5 | TRANSPORTASI LUAR DAERAH LUAR | TRANSPORTASI LUAR DAERAH LUAR | TRANSPORTASI LUAR DAERAH LUAR | TRANSPORTASI LUAR DAERAH LUAR | TRANSPORTASI LUAR DAERAH LUAR | TRANSPORTASI LUAR DAERAH LUAR | TRANSPORTASI LUAR DAERAH LUAR | | 1 4 | SATUAN BIAYA NEGERI... | | PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM | 6 | PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM | PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM | PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM | PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM | PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM | PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM | PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM | | 1 | SATUAN UANG LEMBUR... | SATUAN UANG LEMBUR... | SATUAN UANG LEMBUR... | 6 | SATUAN UANG LEMBUR... | SATUAN UANG LEMBUR... | SATUAN UANG LEMBUR... | SATUAN UANG LEMBUR... | SATUAN UANG LEMBUR... | SATUAN UANG LEMBUR... | SATUAN UANG LEMBUR... | | 1 6 | SATUAN BIAYA MAKAN... | SATUAN BIAYA MAKAN... | SATUAN BIAYA MAKAN... | 6 | SATUAN BIAYA MAKAN... | SATUAN BIAYA MAKAN... | SATUAN BIAYA MAKAN... | SATUAN BIAYA MAKAN... | SATUAN BIAYA MAKAN... | SATUAN BIAYA MAKAN... | SATUAN BIAYA MAKAN... | | 1 7 a. | SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN Diklat | SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN Diklat | SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN Diklat | 6 | SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN Diklat | SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN Diklat | SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN Diklat | SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN Diklat | SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN Diklat | SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN Diklat | SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN Diklat | | | b. Diklat LPJ (Latihan Pra | b. Diklat LPJ (Latihan Pra | b. Diklat LPJ (Latihan Pra | 7 | b. Diklat LPJ (Latihan Pra | b. Diklat LPJ (Latihan Pra | b. Diklat LPJ (Latihan Pra | b. Diklat LPJ (Latihan Pra | b. Diklat LPJ (Latihan Pra | b. Diklat LPJ (Latihan Pra | b. Diklat LPJ (Latihan Pra | | c. | Jabatan)... Diklat Teknis dan | Jabatan)... Diklat Teknis dan | Jabatan)... Diklat Teknis dan | Jabatan)... Diklat Teknis dan | Jabatan)... Diklat Teknis dan | Jabatan)... Diklat Teknis dan | Jabatan)... Diklat Teknis dan | Jabatan)... Diklat Teknis dan | Jabatan)... Diklat Teknis dan | Jabatan)... Diklat Teknis dan | Jabatan)... Diklat Teknis dan | | | | | | 7 | | | | | | | | | d. | Penunjang Belajar | Pendidikan Bagi PNS Non Fungsional Tugas dan Izin Belajar... | Pendidikan Bagi PNS Non Fungsional Tugas dan Izin Belajar... | 7 | Pendidikan Bagi PNS Non Fungsional Tugas dan Izin Belajar... | Pendidikan Bagi PNS Non Fungsional Tugas dan Izin Belajar... | Pendidikan Bagi PNS Non Fungsional Tugas dan Izin Belajar... | Pendidikan Bagi PNS Non Fungsional Tugas dan Izin Belajar... | Pendidikan Bagi PNS Non Fungsional Tugas dan Izin Belajar... | Pendidikan Bagi PNS Non Fungsional Tugas dan Izin Belajar... | Pendidikan Bagi PNS Non Fungsional Tugas dan Izin Belajar... | | e. | | | | 7 | | | | | | | | | | Standar Biaya Ujian Dinas | Standar Biaya Ujian Dinas | Standar Biaya Ujian Dinas | Standar Biaya Ujian Dinas | Standar Biaya Ujian Dinas | Standar Biaya Ujian Dinas | Standar Biaya Ujian Dinas | Standar Biaya Ujian Dinas | Standar Biaya Ujian Dinas | Standar Biaya Ujian Dinas | Standar Biaya Ujian Dinas | ## 1 SATUAN BIAYA BANTUAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI 8 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 0 0 0 | | a. Bantuan Duka... | a. Bantuan Duka... | a. Bantuan Duka... | a. Bantuan Duka... | a. Bantuan Duka... | a. Bantuan Duka... | a. Bantuan Duka... | a. Bantuan Duka... | Uang | 7 | | | |-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------| | | b. Pemulangan Pensiun... | b. Pemulangan Pensiun... | b. Pemulangan Pensiun... | b. Pemulangan Pensiun... | b. Pemulangan Pensiun... | b. Pemulangan Pensiun... | b. Pemulangan Pensiun... | b. Pemulangan Pensiun... | PNS | 7 | | | | c. | Pemberian Penghargaan | Pemberian Penghargaan | Pemberian Penghargaan | Pemberian Penghargaan | Pemberian Penghargaan | Pemberian Penghargaan | Kepada | Kepada | PNS | 7 | | | | 9 | | | | | PENGADAAN PAKAIAN DINAS... 8 DINAS & ALAT KANTOR | PENGADAAN PAKAIAN DINAS... 8 DINAS & ALAT KANTOR | PENGADAAN PAKAIAN DINAS... 8 DINAS & ALAT KANTOR | PENGADAAN PAKAIAN DINAS... 8 DINAS & ALAT KANTOR | PENGADAAN PAKAIAN DINAS... 8 DINAS & ALAT KANTOR | PENGADAAN PAKAIAN DINAS... 8 DINAS & ALAT KANTOR | PENGADAAN PAKAIAN DINAS... 8 DINAS & ALAT KANTOR | PENGADAAN PAKAIAN DINAS... 8 DINAS & ALAT KANTOR | | 2 0 | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | | | a. | Kendaraan Roda | Kendaraan Roda | Kendaraan Roda | Kendaraan Roda | 4 | 4 | ( )... | Empat | 8 | | | | | b. | Kendaraan Roda | Kendaraan Roda | Kendaraan Roda | Kendaraan Roda | 2 )... | 2 )... | ( | Dua | 8 | | | | | c. | Kendaraan | Kendaraan | Roda | 6 ( enam lebih... | 6 ( enam lebih... | 6 ( enam lebih... | ) | atau | 9 | | | | | d. | Alat Berat... ... | Alat Berat... ... | Alat Berat... ... | Alat Berat... ... | Alat Berat... ... | Alat Berat... ... | Alat Berat... ... | Alat Berat... ... | 9 | Alat Berat... ... | | | | e. | Alat Kantor... | Alat Kantor... | Alat Kantor... | Alat Kantor... | Alat Kantor... | Alat Kantor... | Alat Kantor... | Alat Kantor... | 9 | Alat Kantor... | | | 2 | SATUAN | SATUAN | SATUAN | SATUAN | SATUAN | HONOR | HONOR | HONOR | PEGAWAI | 9 | | | | 2 | SATUAN BIAYA TANGGAP | SATUAN BIAYA TANGGAP | BANTUAN | BANTUAN | BANTUAN | BENCANA ALAM UNTUK DARURAT... | BENCANA ALAM UNTUK DARURAT... | BENCANA ALAM UNTUK DARURAT... | KEJADIAN | 9 | | | | 2 | SATUAN KB... | SATUAN KB... | BIAYA | BIAYA | BIAYA | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | PROGRAM | 9 | | | | 2 4 | SATUAN HONORARIUM WEBSITE... | SATUAN HONORARIUM WEBSITE... | SATUAN HONORARIUM WEBSITE... | SATUAN HONORARIUM WEBSITE... | SATUAN HONORARIUM WEBSITE... | TIM | TIM | TIM | PENGELOLA | 1 0 | | | | 2 5 | SATUAN BIAYA | SATUAN BIAYA | SATUAN BIAYA | SATUAN BIAYA | SATUAN BIAYA | KEAGAMAAN... | KEAGAMAAN... | KEAGAMAAN... | KEAGAMAAN... | 1 0 | | | | 2 | SATUAN SOSIAL... | SATUAN SOSIAL... | SATUAN SOSIAL... | SATUAN SOSIAL... | SATUAN SOSIAL... | SATUAN SOSIAL... | SATUAN SOSIAL... | SATUAN SOSIAL... | BIAYA | 1 | | | | 2 | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER | 1 | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER | | 1 1 2 | 7 | ... | |-----|------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | SATUAN BANTUAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI | | 8 | GURU... | | 2 | BIAYA PELAYANAN | | 9 | KESEHATAN... | | 3 |
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak Pada Tanggal 30 April 2015

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ALIS MARAJO

## DAFTAR ISI

1

2

2

2

3

| 1 | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PELAKSANA KEGIATAN... | 1 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2 | HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DAN TENAGA PENGAWAS | |
| | a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi)... | 2 |
| | b. Panitia Pengawas Pengadaan Barang Jasa dan Jasa Konstruksi... | 2 |
| | c. Honor Kepanitianan Jasa Bidang Konstruksi Fisik dan Konsultasi... | 2 |
| 3 | HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG / JASA | |
| | a. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Non Konstruksi... | 3 |

Pegawai...

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

| | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... | 3 | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... | 3 | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... |
| 5 | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... | 4 | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... |
| 6 | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... | 4 | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... |
| 7 | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... | 4 | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... |
| 8 | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN | 4 | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN |
| | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / | BIAYA PENGAWASAN... SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / |
| 9 0 | | LOKAKARYA... | | 4 | | | | | | | |
| 1 | SATUAN PROVINSI... | UANG | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/DALAM | 4 | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/DALAM | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/DALAM | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/DALAM | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/DALAM | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/DALAM | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/DALAM | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/DALAM |
| 1 1 | SATUAN PROVINSI... | UANG | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/ LUAR | 4 | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/ LUAR | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/ LUAR | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/ LUAR | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/ LUAR | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/ LUAR | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/ LUAR | HARIAN DINAS DALAM NEGERI/ LUAR |
| 1 2 | SATUAN PROVINSI... | BIAYA | TRANSPORTASI DALAM NEGERI / DALAM | 5 | TRANSPORTASI DALAM NEGERI / DALAM | TRANSPORTASI DALAM NEGERI / DALAM | TRANSPORTASI DALAM NEGERI / DALAM | TRANSPORTASI DALAM NEGERI / DALAM | TRANSPORTASI DALAM NEGERI / DALAM | TRANSPORTASI DALAM NEGERI / DALAM | TRANSPORTASI DALAM NEGERI / DALAM |
| 1 3 | SATUAN BIAYA PROPINSI... | | TRANSPORTASI LUAR DAERAH LUAR | 5 | TRANSPORTASI LUAR DAERAH LUAR | TRANSPORTASI LUAR DAERAH LUAR | TRANSPORTASI LUAR DAERAH LUAR | TRANSPORTASI LUAR DAERAH LUAR | TRANSPORTASI LUAR DAERAH LUAR | TRANSPORTASI LUAR DAERAH LUAR | TRANSPORTASI LUAR DAERAH LUAR |
| 1 4 | SATUAN BIAYA NEGERI... | | PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM | 6 | PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM | PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM | PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM | PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM | PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM | PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM | PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM |
| 1 | SATUAN UANG LEMBUR... | SATUAN UANG LEMBUR... | SATUAN UANG LEMBUR... | 6 | SATUAN UANG LEMBUR... | SATUAN UANG LEMBUR... | SATUAN UANG LEMBUR... | SATUAN UANG LEMBUR... | SATUAN UANG LEMBUR... | SATUAN UANG LEMBUR... | SATUAN UANG LEMBUR... |
| 1 6 | SATUAN BIAYA MAKAN... | SATUAN BIAYA MAKAN... | SATUAN BIAYA MAKAN... | 6 | SATUAN BIAYA MAKAN... | SATUAN BIAYA MAKAN... | SATUAN BIAYA MAKAN... | SATUAN BIAYA MAKAN... | SATUAN BIAYA MAKAN... | SATUAN BIAYA MAKAN... | SATUAN BIAYA MAKAN... |
| 1 7 a. | SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN Diklat | SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN Diklat | SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN Diklat | 6 | SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN Diklat | SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN Diklat | SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN Diklat | SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN Diklat | SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN Diklat | SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN Diklat | SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN Diklat |
| | b. Diklat LPJ (Latihan Pra | b. Diklat LPJ (Latihan Pra | b. Diklat LPJ (Latihan Pra | 7 | b. Diklat LPJ (Latihan Pra | b. Diklat LPJ (Latihan Pra | b. Diklat LPJ (Latihan Pra | b. Diklat LPJ (Latihan Pra | b. Diklat LPJ (Latihan Pra | b. Diklat LPJ (Latihan Pra | b. Diklat LPJ (Latihan Pra |
| c. | Jabatan)... Diklat Teknis dan | Jabatan)... Diklat Teknis dan | Jabatan)... Diklat Teknis dan | Jabatan)... Diklat Teknis dan | Jabatan)... Diklat Teknis dan | Jabatan)... Diklat Teknis dan | Jabatan)... Diklat Teknis dan | Jabatan)... Diklat Teknis dan | Jabatan)... Diklat Teknis dan | Jabatan)... Diklat Teknis dan | Jabatan)... Diklat Teknis dan |
| | | | | 7 | | | | | | | |
| d. | Penunjang Belajar | Pendidikan Bagi PNS Non Fungsional Tugas dan Izin Belajar... | Pendidikan Bagi PNS Non Fungsional Tugas dan Izin Belajar... | 7 | Pendidikan Bagi PNS Non Fungsional Tugas dan Izin Belajar... | Pendidikan Bagi PNS Non Fungsional Tugas dan Izin Belajar... | Pendidikan Bagi PNS Non Fungsional Tugas dan Izin Belajar... | Pendidikan Bagi PNS Non Fungsional Tugas dan Izin Belajar... | Pendidikan Bagi PNS Non Fungsional Tugas dan Izin Belajar... | Pendidikan Bagi PNS Non Fungsional Tugas dan Izin Belajar... | Pendidikan Bagi PNS Non Fungsional Tugas dan Izin Belajar... |
| e. | | | | 7 | | | | | | | |
| | Standar Biaya Ujian Dinas | Standar Biaya Ujian Dinas | Standar Biaya Ujian Dinas | Standar Biaya Ujian Dinas | Standar Biaya Ujian Dinas | Standar Biaya Ujian Dinas | Standar Biaya Ujian Dinas | Standar Biaya Ujian Dinas | Standar Biaya Ujian Dinas | Standar Biaya Ujian Dinas | Standar Biaya Ujian Dinas |

## 1 SATUAN BIAYA BANTUAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

8

7

7

7

8

8

8

9

9

9

9

9

9

0

0

0

| | a. Bantuan Duka... | a. Bantuan Duka... | a. Bantuan Duka... | a. Bantuan Duka... | a. Bantuan Duka... | a. Bantuan Duka... | a. Bantuan Duka... | a. Bantuan Duka... | Uang | 7 | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | b. Pemulangan Pensiun... | b. Pemulangan Pensiun... | b. Pemulangan Pensiun... | b. Pemulangan Pensiun... | b. Pemulangan Pensiun... | b. Pemulangan Pensiun... | b. Pemulangan Pensiun... | b. Pemulangan Pensiun... | PNS | 7 | | |
| c. | Pemberian Penghargaan | Pemberian Penghargaan | Pemberian Penghargaan | Pemberian Penghargaan | Pemberian Penghargaan | Pemberian Penghargaan | Kepada | Kepada | PNS | 7 | | |
| 9 | | | | | PENGADAAN PAKAIAN DINAS... 8 DINAS & ALAT KANTOR | PENGADAAN PAKAIAN DINAS... 8 DINAS & ALAT KANTOR | PENGADAAN PAKAIAN DINAS... 8 DINAS & ALAT KANTOR | PENGADAAN PAKAIAN DINAS... 8 DINAS & ALAT KANTOR | PENGADAAN PAKAIAN DINAS... 8 DINAS & ALAT KANTOR | PENGADAAN PAKAIAN DINAS... 8 DINAS & ALAT KANTOR | PENGADAAN PAKAIAN DINAS... 8 DINAS & ALAT KANTOR | PENGADAAN PAKAIAN DINAS... 8 DINAS & ALAT KANTOR |
| 2 0 | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN |
| | a. | Kendaraan Roda | Kendaraan Roda | Kendaraan Roda | Kendaraan Roda | 4 | 4 | ( )... | Empat | 8 | | |
| | b. | Kendaraan Roda | Kendaraan Roda | Kendaraan Roda | Kendaraan Roda | 2 )... | 2 )... | ( | Dua | 8 | | |
| | c. | Kendaraan | Kendaraan | Roda | 6 ( enam lebih... | 6 ( enam lebih... | 6 ( enam lebih... | ) | atau | 9 | | |
| | d. | Alat Berat... ... | Alat Berat... ... | Alat Berat... ... | Alat Berat... ... | Alat Berat... ... | Alat Berat... ... | Alat Berat... ... | Alat Berat... ... | 9 | Alat Berat... ... | |
| | e. | Alat Kantor... | Alat Kantor... | Alat Kantor... | Alat Kantor... | Alat Kantor... | Alat Kantor... | Alat Kantor... | Alat Kantor... | 9 | Alat Kantor... | |
| 2 | SATUAN | SATUAN | SATUAN | SATUAN | SATUAN | HONOR | HONOR | HONOR | PEGAWAI | 9 | | |
| 2 | SATUAN BIAYA TANGGAP | SATUAN BIAYA TANGGAP | BANTUAN | BANTUAN | BANTUAN | BENCANA ALAM UNTUK DARURAT... | BENCANA ALAM UNTUK DARURAT... | BENCANA ALAM UNTUK DARURAT... | KEJADIAN | 9 | | |
| 2 | SATUAN KB... | SATUAN KB... | BIAYA | BIAYA | BIAYA | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | PROGRAM | 9 | | |
| 2 4 | SATUAN HONORARIUM WEBSITE... | SATUAN HONORARIUM WEBSITE... | SATUAN HONORARIUM WEBSITE... | SATUAN HONORARIUM WEBSITE... | SATUAN HONORARIUM WEBSITE... | TIM | TIM | TIM | PENGELOLA | 1 0 | | |
| 2 5 | SATUAN BIAYA | SATUAN BIAYA | SATUAN BIAYA | SATUAN BIAYA | SATUAN BIAYA | KEAGAMAAN... | KEAGAMAAN... | KEAGAMAAN... | KEAGAMAAN... | 1 0 | | |
| 2 | SATUAN SOSIAL... | SATUAN SOSIAL... | SATUAN SOSIAL... | SATUAN SOSIAL... | SATUAN SOSIAL... | SATUAN SOSIAL... | SATUAN SOSIAL... | SATUAN SOSIAL... | BIAYA | 1 | | |
| 2 | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER | 1 | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER | |

1

1

2

| 7 | ... |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | SATUAN BANTUAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI |
| 8 | GURU... |
| 2 | BIAYA PELAYANAN |
| 9 | KESEHATAN... |
| 3 | PENJELASAN LAMPIRAN STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN |


## PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 25 TAHUN 2010

## TENTANG

## STANDAR BIAYA

## TAHUN ANGGARAN 2012


## DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2012