PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Desa, maka pedoman organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 4. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik \_ Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1); Dengan Persenquan Bersama .·, DEWAN PER (berlaku 25 Agustus 2011)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka pedoman organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik \_ Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);
Dengan Persenquan Bersama .·, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA ..
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB Ill
JUMLAH PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal3
Pasal 2
2. a.
3. Pola Minimal yang terdiri : 3 Kepala Urusan
4. b.
5. Pola Maksimal yang terdiri : 5 Kepala Urusan ·
- (2) Untuk menentukan pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), wajib
Pasal 3
Jumlah Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.
Pasal 4
Jumlah Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.
Pasal 5
Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BABIV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA

## Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah di Desa, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Merigajukan rancangan Peraturan Desa.
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina Kehidupan masyarakat Desa.
- f. Membina perekonomian Desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

## BABV

## KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

## Pasal 7

- ( 1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian sekretaris desa sebagaimana dimeksud ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Staf pembantu Kepala Desa yang memimpin sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas mengkoordinir dan menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi bagi Pemerintah Desa dan masyarakat.

.·,

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- a. Pelaksana Urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan
- b. Pelaksana administrasi keuangan
- c. Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- d. Pelaksana tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan.

## Pasal9

- (1) Kepala Urusan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) berkedudukan sebagai · unsur Pembantu Sekretaris dalam bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan Urusan administrasi pemerintahan, pembangunan, keuangan dan umum.
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi baik kepada Kepala Desa dan Sekretaris maupun kepada masyarakat.

## Pasal10

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur Pembantu Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan kegiatan Kepala Desa di bidang Pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang Pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
4. kemasyarakatan. pembinaan dan pembangunan pemerintahan, a. Penyelenggaraan
- b. Pembinaan keamanan dan ketertiban .
- c. Melaksanakan keputusan desa I peraturan desa.
- d. Melaksanakan keputusan Kepala Desa dan kebijakan Kepala Desa.
- (4) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan untuk membantu Kepala Desa.
- (5) Kepala seksi-rnempunyei tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di lapangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala seksi mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya di lapangan;
- b. Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan kebijakan Kepala Desa lainnya sesuai bidang tugasnya di lapangan;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lapangan.

## BABVI TATAKERJA

Pasal 11

Tata kerja Pemerintah Desa dengan BPD lebih bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

## Pasal12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa serta wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan desanya maupun antar Pemerintah di atasnya;
- (2) Kepala Desa berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur pembantu dan pelaksana Pemerintahan di desa;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronsasi baik dalam tugasnya maupun diantaranya sesuai dengan tugas masing-masing serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala urusan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

## BABVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pembentukan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- (2) Pembinaan danpengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan;
- b. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan;
- c. Memberikan bimbingan, suvervisi dan konsultasi pelaksanaan;
- d. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada aparat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebaqalrnana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi yang membidangi urusan Pemerintahan Desa
- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Menfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa berkaitan denqan pembentukan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
- b. Memfasilitasi teknis pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba pada tanggal 25 Agustus 2011


Diundangkan di Seba pada tanggal 5 September 2011


KABUPATEN SABU RAIJUA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 12