PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 14 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TRENGGALEK (berlaku 16 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN HUKUM
Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID,
S.H., S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dengan merubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN HUKUM
Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID,
S.H., S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN HUKUM
Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID,
S.H., S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Menetapkan :
Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TRENGGALEK.
Pasal I
Beberapa ketentuandalamPeraturanDaerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN HUKUM
Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID,
S.H., S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataandan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal diIndonesia.
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN HUKUM
Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID,
S.H., S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
10. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
13. Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan proses pendaftaran penduduk, misalnya KK, KTP-el dan Biodata.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP-el dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuatdata tentang nama,susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN HUKUM
Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID,
S.H., S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
18. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
19. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan .
21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang di berikan kepada orang asing untuk tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
23. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah surat keterangan kependudukan yang di berikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.
24. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN HUKUM
Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID,
S.H., S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/ kelurahan.
25. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
26. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan di jaga kebenaran serta di lindungi kerahasiaannya.
27. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak,cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
28. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan.
29. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
30. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, yang tinggal bersama dan makan bersama dari satu dapur, yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN HUKUM
Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID,
S.H., S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
31. Kepala Keluarga adalah:
- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;atau
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu, dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
32. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena kepindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
33. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sahatas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
34. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami isteri.
35. Pengangkatan Anak adalah pengangkatan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.
36. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian didesa/kelurahan,kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen kependudukan.
37. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang di buat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap peristiwa dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN HUKUM
Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID,
S.H., S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
tinggal tetap.
38. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
39. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang di buat untuk setiap keluarga dan di perbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
40. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya di singkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi warga negara indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
41. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
42. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa
Pasal 4
Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:
- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada kepala desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan
Pasal 25
- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak kelahiran.
- (2)
Pasal 28
Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) Hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala Instansi Pelaksana.
Pasal 41
- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal kematian.
- (2)
Pasal 46
- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN HUKUM
Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID,
S.H., S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
- (2) Pengesahan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3)
Pasal 53
- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin ;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal / bulan / tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/ kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN HUKUM
Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID,
S.H., S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran /nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/ nomorbuku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian / nomor surat cerai;
12. aa. tanggal perceraian;
13. bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
16. ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
Pasal 58
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN HUKUM
Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID,
S.H., S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) Hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
Pasal 59
- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data Penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan semua pelayanan publik
Pasal 63
- (1) Kutipan akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. Pengakuan Anak; dan
- f. Pengesahan Anak.
- (2) Kutipan akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan akta tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta Pencatatan Sipil.
Pasal 71
Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN HUKUM
Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID,
S.H., S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Pasal 73
Data perseorangan dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.
Pasal 78
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
Pasal 91
Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
Pasal 93
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN HUKUM
Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID,
S.H., S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Pasal 97
- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melampaui batas waktu 30 (Tiga Puluh) Hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang, didenda sebesar Rp.500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia melampaui batas waktu 14 (Empat Belas) Hari sejak tanggal kedatangan, didenda sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);
- c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang melampau batas waktu 14 (Empat Belas) Hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas didenda sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melampaui batas waktu 14 (Empat Belas) Hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap, didenda sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- e. pindah keluar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melampaui batas waktu 14 (Empat Belas) Hari sebelum rencana kepindahannya, didenda sebesar Rp.500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah);
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN HUKUM
Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID,
S.H., S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
- f. perubahan KK melampaui batas waktu 30 (Tiga Puluh) Hari sejak terjadinya perubahan, didenda sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah); dan
- g. Dihapus.
- (2) Dihapus.
Pasal 98
- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. kelahiran melampui batas waktu 60 (Enam Puluh) Hari sejak kelahiran didenda sebesar Rp.1.000,(Seribu Rupiah);
- b. perkawinan melampaui batas waktu 60 (Enam Puluh) Hari sejak tanggal perkawinan didenda sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);
- c. pembatalan perkawinan melampaui batas waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap didenda sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);
- d. perceraian melampaui batas waktu 60 (Enam Puluh) Hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap didenda sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);
- e. pembatalan perceraian melampaui batas waktu 60 (Enam Puluh) Hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN HUKUM
Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID,
S.H., S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
kekuatan hukum didenda sebesar Rp.1.000,(Seribu Rupiah);
- f. kematian melampaui batas waktu 30 (Tiga Puluh) Hari sejak tanggal kematian didenda sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);
- g. Pengangkatan Anak melampaui batas waktu 30 (Tiga Puluh) Hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk didenda sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);
- h. Pengakuan Anak melampaui batas waktu 30 (Tiga Puluh) Hari sejak tanggal Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan didenda sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);
- i. Pengesahan Anak melampaui batas waktu 30 (Tiga Puluh) Hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan didenda sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);
- j. perubahan nama melampaui batas waktu 30 (Tiga Puluh) Hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk didenda sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);
- k. perubahan status kewarganegaraan Indonesia melampaui batas waktu 30 (Tiga Puluh) Hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat didenda sebesar Rp.250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
- l. Peristiwa Penting lainnya melampaui batas waktu 30 Hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan didenda sebesar Rp.1.000,(Seribu Rupiah).
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS I
KEPALA BAGIAN HUKUM
Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID,
S.H., S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
- (2) Dihapus.
Pasal 100
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98 merupakan penerimaan negara dan disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.
Pasal 101
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 16 Agustus 2016 BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 30 Agustus 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 238-15/2016

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG
## PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TRENGGALEK
## I. UMUM
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan sesuai dengan kewenangannya.
Dalam rangka menjamin kepastian hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk di Kabupaten Trenggalek perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai administrasi kependudukan. Pengaturan mengenai administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek, sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah ini perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I KEPALA BAGIAN HUKUM Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
PENJELASAN
Pasal 4
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Data kependudukan skala Daerah diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua diterbitkan tanggal 31 Desember. Huruf h Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili. Penulisan tempat lahir didalam akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat kejadian kelahiran. Ayat (2) Cukup jelas. PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I KEPALA BAGIAN HUKUM Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Pelaporan kematian oleh rukun tetangga kepada instansi pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga, kelurahan/desa, dan kecamatan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 45 Ayat (1) Yang dimaksud 'pengakuan anak' adalah merupakan pengakuan seorang ayah