Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2016 tentang GARA BARAT PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR to TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Mengingat
Pembentukan 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pelayanan Pengaduan dan Keberatan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. W alikota adalah W alikota Bima.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
11. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
12. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- ( 1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :
- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pendataan;
2. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan; dan
3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- d. Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
1. Sub Bidang Penagihan;
2. Sub Bidang Pelayanan Pengaduan dan Keberatan; dan
3. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Bidang Anggaran, terdiri dari:
1. Sub Bidang Anggaran dan Verifikasi;
2. Sub Bidang Perbendaharaan dan Gaji;
3. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- f. Bidang Barang Milik Daerah, terdiri dari:
1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan;
2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian;
3. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.




## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

## Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Badan;
- b. penetapan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi daerah serta kebijakan Walikota;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. pelaksana monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengelolaanan keuangan dan aset daerah;
- e. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Badan;
- f. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan di bidang keuangan daerah;
- g. penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Badan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- h. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta;
- i. pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis di bidang keuangan daerah;
- J. pemberdayaan Sumber Daya aparatur serta Pengelolaanan prasarana dan sarana perangkat Daerah;
13. lingkup ~?V Badan; k. pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian
1. pengoordinasian pengelolaanan ketatausahaan Badan;
- m. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPT;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan daerah;
- o. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh W alikota sesuai dengan bidang tugasnya.




## Bagian Kedua

## Sekretariat

## Pasal 5

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan Badan;
- d. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

## Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/ negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sub Bagian Um um dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;


,--,,

- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/ negara;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan keuangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencanan kerja, program dan kegiatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
5. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang keuangan Daerah; c.
6. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang keuangan Daerah; d.
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan; e.
8. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; f.
9. pelaksanaan pengelolaan data dan kerjasama; dan g.
10. pelaksanaan penyusunan laporan hasil perencanaan; dan h.
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. i.

Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan Badan~~ v
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan akutansi, verifikasi keuangan;
- d. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- e. penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


Bagian Ketiga Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah

## Pasal 9

- ( 1) Bi dang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pendataan, penilaian, Pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. penyusunan perencanaan pendataan dan penetapan pendapatan asli daerah dan retribusi daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis pendataan dan penetapan pendapatan asli daerah;
- d. pelaksanaan pendataan W ajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah;
- e. penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
- f. penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan suratsurat perpajakan berkaitan dengan pendataan, pendataan, penetapan dan hasil penerimaan Pajak Daerah dan retribusi daerah;
- h. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya;
- i. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya;
- J. pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pengoordinasian pengumpulan, Pengolahanan dan analisa data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan;
1. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundangundangan;
- dan pelaporan n. pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas Bidang; dan
- oleh atasan sesuai o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah, membawahi:
- a. Sub Bidang Pendataan;
- b. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan; dan
- c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.


## Paragraf 1 Sub Bidang Pendataan

## Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pendataan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendataan, SPTPD/SPOP PBB yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- c. pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Daerah;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;


r-

- e. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingku p tugasnya;
- f. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang;
- J. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
7. pelaporan dan k. pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang;
1. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasansesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sub Bidang Penilaian dan Penetapan

## Pasal 11

- ( 1) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pendataan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penilaian dan Penetapan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemeriksaan kelengkapan dan validasi data hasil pendataan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan penilaian nilai jual objek pajak;
- d. pelaksanaan pemeriksanaan kelengkapan permohonan pelayanan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2);
- e. melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- f. penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN / SKRDN}, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
1. pelaksanaan pengumpulan, Pengolahanan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
- J. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- I. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang
- n. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



## Paragraf 3

## Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi

## Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan perekaman data, mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan Pengolahanan data dan informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pengolahan data formulir pendataan/SPOP PBB P-2, menerbitkan dan mendistribusikan SPPT PBB P-2 kepada Wajib Pajak;
- c. penyusunan dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWPD;
- d. pelaksanaan pengolahan data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan entry data mutasi PBB P-2 berdasarkan SSPD BPHTB;
- e. pelaksanaan ·entry data hasil pelayanan PBB P-2 dan peru bahan peta;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan pengumpulan, Pengolahanan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
- i. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- J. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingku p tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; ,
1. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang; ~ ~ v
- m. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan lingku p tugasnya kepada atasan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


Bagian Keempat Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah

## Pasal 13

- (1) Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang penagihan, Pelayanan Penganduan dan Keberatan serta pemeriksaanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur Penagihan dan Keberatan Pendapatan Asli Daerah;
- c. pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
- d. pelaksanaan proses pengajuan pelayanan penganduan dan keberatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
- e. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya;
- g. pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengoordinasian pengumpulan, Pengolahanan dan analisa data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan;
11. undangan; i. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang . tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
- j. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundangundangan;
14. dan pelaporan 1. pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas Bidang; dan
15. oleh atasan sesuai m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah, membawahi:
- a. Sub Bidang Penagihan;
- b. Sub Bidang Pelayanan Pengaduan dan Keberatan; dan
- c. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


## Paragraf 1 Sub Bidang Penagihan

## Pasal 14

- (1) Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan penagihan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penagihan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;
- c. melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- d. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan pengumpulan, Pengolahanan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
- h. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- J. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang;
1. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
15. dan pelaporan m. pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
16. oleh atasansesuai n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan tugas dan fungsinya.


## Paragraf 2

Sub Bidang Pelayanan Pengaduan dan Keberatan

## Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pelayanan Pengaduan dan Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan Pelayanan Penganduan dan Keberatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelayanan Pengaduan dan Keberatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan perbaikan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- c. pelaksanaan proses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- d. pelaksanaan penghitungan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan(SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN);
- e. penyelenggaraan pelayanan pengaduan di bidang Pajak Daerah;
- f. pelaksanaan proses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;
- g. pelaksanaan proses kompensasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- h. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
- J. pelaksanaan pengumpulan, Pengolahanan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
- k. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norm.a, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
1. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang;
- o. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan lingku p tugasnya kepada atasan;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


Paragraf 3 Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pemeriksaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerahmempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- c. pelaksanaan penelitian lapangan atas permohonan Pelayanan Penganduan dan Keberatan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah;
- d. melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB P-2;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan tugas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan pengumpulan, Pengolahanan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
- h. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang;
1. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
15. dan pelaporan m. pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
16. oleh atasan sesuai n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan tugas dan fungsinya.



## Bagian Kelima Bidang Anggaran

## Pasal 17

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada Bidang anggaran yang meliputi anggaran dan verifikasi, perbendaharaan dan gaji serta akuntansi dan pertanggungjawaban.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan dan Program Kerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup Bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada Bidang Anggaran yang meliputi perbendaharaan dan gaji, anggaran dan verifikasi serta akuntansi dan pertanggungjawaban;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi bidang anggaran; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Anggaran membawahi :
- a. Sub Bidang Anggaran dan Verifikasi;
- b. Sub Bidang Perbendaharaan dan Gaji; dan
- c. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Paragraf 1 Sub Bidang Anggaran dan Verifikasi

## Pasal 18

- mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan anggaran dan verifikasi. tu gas dan Verifikasi mempunyai dalam mengendalikan (1) Sub Bidang Anggaran dan membantu kepala bidang
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Anggaran dan Verifikasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingku p tugasnya;
- b. penyusunan anggaran kas;
- (SPD) c. penyiapan Surat Penyediaan Dana pengendalian pelaksanaan anggaran kas;

untuk


- d. pelaksanaan pengendalian atas pagu anggaran;
- e. pelaksanaan register atas Surat Perintah Membayar (SPM) SKPD;
- f. verifikasi kelengkapan dokumen SPM SKPD dan melakukan pengujian yang bersifat subtantif dan formal terhadap dokumen SPM tersebut;
- g. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada SKPD;
- h. penyiapan bahan penyusunan rancangan pendapatandan belanja daerah pada SKPD;
- i. pelaksanaan verifikasi RKA/RKPA-SKPD dan DPA/DPPA SKPD pada SKPD;
- J. penyiapan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k. penyiapan bahan penyusunan rancangan penjabaran APBD dan penyempurnaan APBD;
1. penyiapan bahan penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- m. penyiapan bahan penyusunan rancangan penjabaran Perubahan APBD dan penyempurnaan Perubahan APBD;
- n. penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA-SKPD pada SKPD;
- o. penyiapan bahan penyusunan ASB (Analisa Standar Belanja) Kegiatan tahun anggaran berkenaan;
- p. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
- r. pelaksanaan pengumpulan, pengolahanan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
- s. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- u. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang;
20. atasan; w. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan lingku p tugasnya kepada
- x. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


Paragraf 2 Sub Bidang Perbendaharaan dan Gaji

## Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan perbendaharaan dan gaji.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perbendaharaan dan Gaji mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingku p tugasnya;
- b. pelaksanaan register atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja SKPD;
- c. pemeriksaan terhadap dokumen SPM;
- d. pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D;
- e. pemeriksaan dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- f. pelaksanaan penelitian dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji;
- g. penyelenggaraan administrasi pemungutan dan pemotongan pungu tan pihak Ketiga;
- h. pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;
- i. pelaksanaan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas dalam bentuk buku kas;
- j. pemeriksaan, analisis dan mengevaluasi pertanggungjawaban pendapatan/ penerimaan kas;
- k. penyusunan dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran kas;
1. pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
- m. pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
- n. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- o. penyusunan Japoran aliran kas secara periodik;


¥~

f./

- p. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuar dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
- r. pelaksanaan pengumpulan, Pengolahanan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
- s. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang;
- w. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
- x. meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Non Gaji;
- y. pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- z. penyusunan laporan realisasi pengeluaran kas b