PERATURAN BUPATI BANYUASIN Nomor 0 Tahun 2017 tentang PENUNJUKAN PENGELOLA SYSTEM PORTAL DOMAIN CENTER PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang ' .. a. bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat (8) Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin berdasarkan kelangkaan profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
- Mengingat tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Indonesia 19, Tambahan Lembaran Negara
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l'Jomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
. 4 . Undang .
.
r
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (1..,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Governmen t;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan berbasis Protokol Internet;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
14. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 147 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 147);
15. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 188 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Togas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Serita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nornor 188).
MEMUTUSKAN . -~
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SYSTEM PORTAL DOMAIN CENTER PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur . penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.
7. Pegawai Pengelola System Portal Domain Center adalah Pengelola System Portal Domain Center pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.
8. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu .
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- ( 1) Maksud diberikannya honorarium kepada Pengelola System Portal Domain Center pada Dinas Komunikasi Inforrnatika Kabu paten Banyuasin adalah agar para pegawai dapat bekerja secara maksimal dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan System Portal Domain Center Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- (2) Tujuan diberikannya honorarium kepada Pengelola System Portal Domain Center pada Dinas Komunikasi Informatika Ka bu paten Banyuasin adalah agar penyelenggaran urusan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat berlangsung selama 24 jam sepanjang tahun anggaran.
BAB III
TUGAS
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Pengelola System Portal Domain Center pada Dinas Komunikasi dan Informatika Ka bu paten Banyuasin mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan dan informasi publik dan statistik, pengelolaan komunikasi publik, infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), persandian dan keamanan layanan e-govemment;
- b. melaksanakan kebijakan pengf!lolaan data informasi publik dan statistik serta pengelolaan komunikasi publik, infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) persandian dan keamanan informasi layanan e-govemment;
- c. membuat program kerja untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek;
- d. menyelenggarakan urusan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika selama 24 jam;
- e. melaksanakan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengelolaan komunikasi publik, infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), persandian dan keamanan informasi layanan e-government; dan
- g. mengelola System Portal Domain Center Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan turunannya selama 24 jam sepanjang tahun anggaran.
PENEGAKAN DISIPLIN
BAB IV - PENEGAKAN DISIPLIN
Pasal 4
- ( 1) Penegakan disiplin dalam pengelolaan System Portal Domain Center, meliputi :
- a. pemotongan honorarium dilakukan apabila :
1. tidak masuk kantor tanpa keterangan akan dikenakan pemotongan sebesar 4 % perhari dibagi 20 hari kerja dari besaran honorarium yang berlaku;
5
2. tidak masuk kantor dengan surat keterangan sakit kecuali rawat inar dengan melampirkan surat keterangan dikenakan pemotongan sebesar 1 % perhari;
3. kekurangan jam kerja dari 8 jam perhari :
- b. pembayaran honorarium akan dibayarkan penuh 100% (seratus persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas dari Kepala Dinas/Pelaksana Harian, diusulkan yang sifatnya mendesak;
2. izin meninggalkan kantor karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor selesai yang dibuktikan dengan surat tugas dari Kepala Dinas/Pelaksana Harian;
3. 1zm meninggalkan kantor untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga lainnya yang dibuktikan dengan surat tugas dari Kepala Dinas/Pelaksana Harian;
4. cuti, kecuali cuti diluar tanggungan negara.
- (2) Besaran honorarium yang diberikan kepada Pengelola System Portal Domain Center pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin berpedoman pada Peraturan Bupati Banyuasin tentang Standar Biaya Umum.
- a) 1 menit s/ d 60 menit
- 1,00 % perhari;
- b) 61 menit s/d 120 menit
2,00% perhari;
- c) 121 menit s/d 180 menit 3,00% perhari;
- d) diatas 180 menit
4,00% perhari.
BAB V - SUSUNAN PENGELOLA SYSTEM PORTAL DOMAIN CENTER Pasal 5
Pasal 5
- (1) Dalam Pengelolaan System Portal Domain Center pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin, diperlukan pembentukan Tim Pengelola dengan susunan Personalia sebagai berikut :
2. a . Administrator Sistem
3. -Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.
Administrasi .. /
6
- b. Administrator Jaringan :
2. -Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.
Administrator Aplikasi :
- -Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala UPTD pada Dinas Komunikasi clan Informatika Kabupaten Banyuasin.
- d. Helpdesk
- -Staf/Operator pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Pengelola System Portal Domain Center pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6
Pengelola System Portal Domain Center Komunikasi dan lnformatika Kabupaten dihentikan pembayarannya apabila : pada Dinas Banyuasin,
- a. pindah tugas kerja ke instansi lain ataupun berhenti dari jabatannya terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Keputusan;
- b. Pegawai Negeri Sipil mengundurkan diri a t au Negeri Sipil (PNS); (PNS) yang bersangkutan diberhentikan dari Pegawai
- c. meninggal dunia;
- d. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memasuki usia pensiun;
- e. dikenakan hukuman penjara karena melakukan kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhitung tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa hukuman yang bersangkutan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupa ti ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal c, JM~ 201 7

Penandatangan: WAKIL BUPATI BANYUASIN SELAKU PELAKSANA TUGAS 4&lt;'.iBUPATI BANYUASIN, r 7 A. SUPRIONO

Penetapan: Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal t ):;t\_\_nn 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR {o.