PERATURAN BUPATI BI Nomor 20 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI WAKATOBI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAKATOBI UNTUK MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI KABUPATEN WAKATOBI (berlaku 15 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Wakatobi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Wakatobi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitasi Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitasi Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang
Menetapkan
Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitasi Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitasi Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Izin Penanaman Modal;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI WAKATOBI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAKATOBI UNTUK MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI KABUPATEN WAKATOBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
13. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
14. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
15. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan Pemerintah Daerah.
16. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang bertugas melakukan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis atas temuan di lokasi kegiatan usaha dan memberikan rekomendasi yang berisikan keharusan dan larangan bagi pemohon yang dituangkan dalam berita acara, serta wajib menyampaikan kepada Pemohon untuk dilaksanakan agar kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perudangundangan.
17. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Pelayanan Perizinan Fungsional adalah pelayanan perizinan yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha, hanya melayani satu jenis perizinan.
19. Pelayanan Perizinan Paralel adalah pelayanan perizinan yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha, lebih dari satu jenis izin yang harus dimiliki.
20. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
21. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
22. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan.
24. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan.
25. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah mencakup layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
26. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
27. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat keterangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap perusahaan yang menjalankan perusahaan didaerah dan yang telah memiliki izin usaha.
28. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang atau badan hukum yang menjadi pemilik dan/atau penguasaan gudang, izin ini diperkecualikan terhadap gudang yang bergerak diperusahaan farmasi dan gudang yang menyatu dengan tempat usaha.
29. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin yang diberikan kepada setiap pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk dengan aset tanah dan bangunan tempat usaha.
30. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah Izin yang diberikan pada setiap pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk dengan aset tanah dan bangunan tempat usaha.
31. Izin Usaha Angkutan adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan usaha angkutan di Daerah.
32. Izin Trayek Angkutan Pedesaan adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan usaha trayek angkutan pedesaan di Daerah.
33. Izin jasa titipan untuk Kantor Agen adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan usaha jasa titipan untuk kantor agen di Daerah.
34. Izin layanan penerbitan, penyiaran TV/Radio dan TV Kabel adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan usaha layanan penerbitan, penyiaran TV/Radio dan TV Kabel di Daerah.
35. Izin galian untuk keperluan kabel dan pipa bawah tanah adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan usaha galian untuk keperluan kabel dan pipa bawah tanah di Daerah.
36. Izin operasional menara telekomunikasi adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan usaha operasional menara telekomunikasi di Daerah.
37. Izin usaha layanan internet/warnet adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan usaha layanan internet/warnet di Daerah.
38. Izin usaha jasa multimedia adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan usaha jasa multimedia di Daerah.
39. Izin usaha jasa layanan Wi-Fi Hotspot dan RT/RW net adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan usaha jasa layanan Wi-Fi Hotspot dan RT/RW net di Daerah.
40. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
41. Izin usaha peternakan adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan usaha peternakan di Daerah.
42. Izin usaha pemotongan hewan adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan usaha pemotongan hewan di Daerah.
43. Izin usaha peredaran obat hewan (toko/depo/kios) adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan usaha peredaran obat hewan (toko/depo/kios) di Daerah.
44. Izin tangki timbun adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan usaha penyimpanan bahan bakar minyak tangki timbun di Daerah.
45. Izin usaha penumpukan gas alam cair/elpiji adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada sesorang atau badan usaha yang sudah mendapatkan rekomendasi pertamina untuk memperjual-belikan elpiji yang sudah dikemas dalam bentuk tabung yang dikhususkan menyimpan elpiji dibawah lisensi pertamina di suatu tempat/gudang dengan tujuan komersial.
46. Izin usaha perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan usaha perikanan.
47. Izin tanda daftar usaha jasa perjalanan wisata adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan izin tanda daftar usaha jasa perjalanan wisata.
48. Izin tanda daftar usaha akomodasi adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan izin tanda daftar usaha akomodasi.
49. Izin tanda daftar usaha jasa makanan dan minuman adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan izin tanda daftar usaha jasa makanan dan minuman.
50. Izin tanda daftar usaha jasa kawasan parawisata adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan izin tanda daftar usaha jasa kawasan parawisata.
51. Izin tanda daftar usaha jasa transportasi parawisata adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan izin tanda daftar usaha jasa transportasi parawisata.
52. Izin tanda daftar usaha daya tarik wisata adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan izin tanda daftar usaha daya tarik wisata.
53. Izin tanda daftar usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan izin tanda daftar usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi.
54. Izin tanda daftar usaha jasa pramuwisata adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan izin tanda daftar usaha jasa pramuwisata.
55. Izin tanda daftar usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfersi dan pameran adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan izin tanda daftar usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfersi dan pameran.
56. Izin tanda daftar usaha jasa konsultan parawisata adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan izin tanda daftar usaha jasa konsultan parawisata.
57. Izin tanda daftar usaha jasa informasi wisata adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan izin tanda daftar usaha jasa konsultan parawisata.
58. Izin tanda daftar usaha wisata tirta adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan izin tanda daftar usaha wisata tirta.
59. Izin operasional rumah sakit adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha untuk operasional pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan/atau gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
60. Izin klinik bersalin adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas
- fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.
61. Izin laboratorium kesehatan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia, atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
62. Izin kerja dokter adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dokter yang lulus dari pendidikan Dokter yang telah tererigistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Surat izin praktik dokter adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah Daerah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
64. Izin kerja bidan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bidan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah tererigistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Surat Izin Praktik Bidan, yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik kebidanan secara perorangan maupun di fasilitas pelayanan.
66. Izin tukang gigi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada tukang gigi untuk melaksanakan pekerjaan sebagai tukang gigi.
67. Izin kerja apoteker adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada apoteker yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
68. Surat Izin Praktik Apoteker, yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
69. Izin apotek adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha atau perorangan untuk menjalankan usaha apotek sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
70. Surat Izin Kerja, yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat, perawat gigi, radiografer dan refraksionis optisien untuk melakukan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan.
71. Izin optikal adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kaca mata koreksi dan/atau lensa kontak.
72. Izin toko obat adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
73. Izin Pengobat Tradisional, yang selanjutnya disingkat SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
74. Izin Praktik Fisioterapis, yang selanjutnya disingkat SIPF adalah bukti tertulis yangdiberikan kepada fisioterapis yang menjalankan praktik fisioterapi secaraperorangan maupun berkelompok.
75. Izin Usaha Mendirikan Depot Isi Ulang Air minum adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
76. Izin Gangguan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan di tempat tertentu yang menurut jenis dan sifatnya diperhitungkan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
77. Izin lokasi adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan usaha tentang lokasi usaha di Daerah.
78. Izin Pemasangan Reklame adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan memperkenalkan, menganjurkan dan mempromosikan melalui media yang dipajang di suatu tempat dengan corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial.
79. Izin lingkungan adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan yang menjalankan usaha yang berdampak terhadap lingkungan.
80. Izin pendirian lembaga pendidikan ketrampilan swasta, yang selanjutnya disingkat LPKS adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan untuk pendirian lembaga pendidikan ketrampilan swasta di Daerah.
81. Izin tanda daftar lembaga pendidikan ketrampilan swasta, yang selanjutnya disingkat LPKS adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan untuk izin tanda daftar lembaga pendidikan ketrampilan swasta di Daerah.
82. Izin penambahan program pelatihan kerja adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap badan usaha atau perorangan untuk izin penambahan program pelatihan kerja di Daerah.
83. Izin perpanjangan lembaga pendidikan kerja, yang selanjutnya disingkat LPK adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah
- Daerah terhadap badan usaha atau perorangan untuk izin perpanjangan lembaga pendidikan kerja di Daerah.
84. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah Izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
85. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
86. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
87. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/Izin prinsip/Surat Persetujuan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
88. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan.
89. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
90. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2
- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang perizinan dan nonperizinan pada Dinas PM dan PTSP dengan asas sebagai berikut :
- a. transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
- b. akuntabel, yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan ## BAB III
URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS PM DAN PTSP
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 3
- (1) Urusan yang menjadi kewenangan Dinas PM dan PTSP adalah penyelenggaraan pelayanan bidang perizinan dan nonperizinan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan dengan mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
DINAS PM DAN PTSP
BAB IV - PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA
Pasal 4
Perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah yang didelegasikan kepada Dinas PM dan PTSP sebagai berikut :
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- d. Izin Usaha Penanaman Modal;
- e. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
- f. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
- g. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- h. Izin Lokasi;
- i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- j. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- k. Izin Gangguan (HO) dan/atau Izin Tempat Usaha (SITU);
- l. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- m. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- n. Izin Usaha Industri (IUI);
- o. Tanda Daftar Industri (TDI);
- p. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- q. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
- r. Izin Usaha Toko Swalayan;
- s. Izin Pengelolaan Pasar Tradisional;
- t. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- u. Tanda Daftar Usaha Akomodasi;
- v. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- w. Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Parawisata;
- x. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Parawisata;
- y. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
- z. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
27. aa. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramu Wisata;
28. bb. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- cc. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Parawisata;
- dd. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Wisata;
31. ee. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
32. ff. Tanda Daftar Usaha SPA (perawatan kecantikan), Salon dan Pangkas Rambut (Barber Shop);
33. gg. Izin Usaha Angkutan;
| hh. | Izin Trayek Angkutan Pedesaan; |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| ii. | Izin Layanan Penerbitan, Penyiaran TV/Radio dan TV Kabel; |
| jj. | Izin Galian untuk keperluan kabel dan pipa bawah tanah; |
| kk. | Izin Operasional Menara Telekomunikasi; |
| ll. | Izin Usaha Layanan Internet/warung Internet; |
| mm. | Izin Usaha Jasa Multimedia; |
| nn. | Izin Usaha Jasa Layanan Wi-Fi Hotspot dan RT/RW net; |
| oo. | Izin Usaha Perkebunan (IUP); |
| pp. | Izin Usaha Pertanian Tanaman Pangan; |
| qq. | Izin Usaha Peternakan; |
| rr. | Izin Usaha Pemotongan Hewan; |
| ss. | Izin Usaha Peredaran Obat Hewan (toko/depo/kios). |
| tt. | Izin Praktek Medis/Para Medis Veteriner; |
| uu. | Izin Tangki Timbun; |
| vv. | Izin Penumpukan Gas Alam Cair/ELPIJI; |
| ww. | Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); |
| xx. | Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D; |
| yy. | Izin Operasional Klinik Sakit Bersalin; |
| zz. | Izin Operasional Klinik Umum; |
| aaa. | Izin Operasional Laboratorium Kesehatan; |
| bbb. | Izin Kerja Dokter; |
| ccc. | Izin Praktek Dokter; |
| ddd. | Izin Kerja Bidan; |
| eee. | Izin Praktek Bidan; |
| fff. | Izin Kerja Perawat; |
| ggg. | Izin Praktek Perawat; |
| hhh. | Izin Tukang Gigi; |
| iii. | Izin Kerja Apoteker (SIKA); |
| jjj. | Izin Praktek Apoteker (SIPA); |
| kkk. | Izin Apotik; |
| lll. | Izin Kerja Refraksionis Optisien; |
| Izin Optikal; | |
| mmm. nnn. | Izin Toko Obat; |
| ooo. | Izin Pengobatan Tradisional; |
| ppp. | Izin Praktek Fisioterapis; |
| qqq. | Izin Depot Isi Ulang Air Minum; |
| rrr. | Izin Produksi Makanan dan Minuman; |
| sss. | Izin Lingkungan; |
| ttt. | Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta (LPKS); |
| uuu. | Izin Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta; |
vvv. Izin Penambahan Program Pelatihan kerja;
www. Izin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Kerja (LPK);
xxx. Izin Kursus.
BAB IV - PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA
Pasal 5
Pemberian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kewenangan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP untuk penandatanganannya atas nama Bupati Wakatobi.
PROSES DAN WAKTU PENYELENGGARAAN PELAYANAN
BAB V - PROSES DAN WAKTU PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 6
- (1) Proses dan waktu penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Dinas PM dan PTSP mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan dokumen persyaratan perizinan dan nonperizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
BAB V - PROSES DAN WAKTU PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 7
- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis PTSP di bawah Koordinasi Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 2 (dua) orang dari masing-masing wakil perangkat daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
BAB V - PROSES DAN WAKTU PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 8
Jangka waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sepanjang persyaratan lengkap dan benar terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.
BAB VI - PEMBINAAN
Pasal 9
- (1) Pembinaan penyelenggaran pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan kewenangan pengurusannya kepada Dinas PM dan PTSP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang secara teknis terkait melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan agar penyelenggaraan penerbitan izin dan non izin berlangsung sesuai dengan standar pelayanan.
- (2) Pembinaan terhadap perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
PENGADUAN
BAB VII - PENGADUAN
Pasal 10
- (1) Masyarakat yang merasa dirugikan atas pelayanan pada Dinas PM dan PTSP dapat melakukan pengaduan baik secara langsung (melalui petugas loket pengaduan, telepon dan lain-lain) maupun secara tidak langsung (pengaduan tertulis melalui kotak pengaduan, media cetak dan media elektronik).
- (2) ## BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB VII - PENGADUAN
Pasal 11
- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap izin yang telah diterbitkan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati menunjuk pejabat terkait untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan ini terhadap penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas PM dan PTSP.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 381 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Wakatobi kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wakatobi untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Wakatobi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Penetapan: Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 15-6-2017

Penandatangan: BUPATI WAKATOBI,

Verifikasi: TTD/CAP ARHAWI

Penetapan: Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 15-6-2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

Verifikasi: ## TTD/CAP ## MUH. ILYAS ABIBU BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR 20