PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI JASA UMUM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
17. Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
29. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
31. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
32. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan ( Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 2 );
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan ;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan/atau daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati ;
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap.
17. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien, untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
18. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
19. Cito adalah Tindakan yang tidak dapat ditunda atau tindakan yang harus dilaksanakan segera mungkin (emergency) yang dilakukan diluar jam kerja.
20. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
22. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya dapat disingkat Pustu adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas yang mempunyai rawat jalan dan atau rawat inap khusus untuk Ibu bersalin.
23. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
24. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai pengobatan, Puskesmas pembantu, Puskesmas
- keliling dan Rumah Sakit Umum, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
25. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di Desa/kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
26. Tempat Pengolahan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
27. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
28. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa persampahan/kebersihan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
29. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
30. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
31. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
32. Retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
33. Pasar adalah tempat terjadinya suatu transaksi pada tempat yang terdiri halaman/pelataran, bangunan kios, dan los.
34. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
35. Kios adalah bangunan di dalam lingkungan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
36. Retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran,
- bangunan kios, los dan/atau fasilitas kawasan/areal pasar yang memperoleh manfaat dari keberadaan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk kawasan/areal usaha perdagangan.
37. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknik sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
38. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
39. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
40. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 26 (dua puluh enam) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
41. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
42. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus mengangkut barangbarang khusus.
43. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
44. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
45. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
46. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang ## BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
4. Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
7. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus;
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Bagian Kesatu RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Nama , Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Bagian Kedua
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas setiap Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumber ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan / kebersihan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi persampahan/kebersihan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
Bagian Ketiga
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan parkir di tepi jalan umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum sebagaimana dimaskud dalam Pasal 11 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum .
Bagian Keempat RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas penyediaan pelayanan pasar.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.
Bagian Kelima RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Kendaraan Bermotor.
Bagian Keenam
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
- (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki, dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tempat tinggal dan pelayanan pemadam kebakaran.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS
Bagian Ketujuh Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai atas pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 29
Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 30
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
Bagian Kedelapan RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 31
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 32
Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 33
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 34
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 35
- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung ## BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 36
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan ## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 37
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas dan jaringannya, UPTD Balai Kesehatan, dan UPTD Laboratorium dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) Komponen tarif untuk tiap-tiap jenis pelayanan meliputi komponen jasa sarana, jasa pelayanan, jasa medis, dan biaya bahan/alat.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 38
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
| No | No | Uraian | Jasa Sarana 4 (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| I | | Pasien Baru | | | |
| | | Pemeriksaan oleh | | | |
| | 1 | Poliklinik Umum | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| | 2 | Poliklinik Spesialis | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| | 3 | Poliklinik Sub Spesialis | 5.000 | 23.000 | 28.000 |
| II | | Pasien lama | | | |
| | | Pemeriksaan oleh | | | |
| | 1 | Poliklinik Umum | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| | 2 | Poliklinik Spesialis | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| | 3 | Poliklinik sub Spesialis | 5.000 | 23.000 | 28.000 |
II. Pasien Dengan Tindakan Penunjang/Tindakan Medik
A. Poli Anak
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Pungsi Lumbal | 30 | 100 | 130 |
| 2 | Pungsi Pleura | 30 | 55 | 85 |
| 3 | Pungsi Ascites | 30 | 55 | 85 |
| 4 | Pemeriksaan EKG | 35 | 40 | 75 |
| 5 | Resusitasi Kejang | 25 | 125 | 150 |
| 6 | Tuberkulin test | 35 | 65 | 100 |
| 7 | Resusitasi Pernapasan | 25 | 125 | 150 |
| 8 | Perawatan Granuloma tali pusat | 10 | 14 | 24 |
| 9 | Pemeriksaan Tumbuh Kembang | 25 | 75 | 100 |
| 10 | Ruplet test | 15 | 35 | 50 |
| 11 | Pemeriksaan Status Gizi | 20 | 45 | 65 |
| 12 | Pasang Infus | 11.5 | 13.5 | 25 |
| 13 | Nebulizer | 50 | 75 | 125 |
A. RAWAT JALAN
- I. Tanpa Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medik
B. Poli Kebidanan
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Pemeriksaan ANC | 10 | 14 | 24 |
| 2 | Vagina Toilet | 13 | 17 | 30 |
| 3 | Amnioskopi | 13 | 17 | 30 |
| 4 | Biopsi | 20 | 17 | 37 |
| 5 | Perawatan Luka (Post SC)/Aff Hecting | 10 | 14 | 24 |
| 6 | Suntik KB | 7 | 5 | 12 |
| 7 | Pemasangan IUD | 25 | 35 | 60 |
| 8 | Pencabutan IUD | 35 | 50 | 85 |
| 9 | Pemasangan Inplant | 25 | 35 | 60 |
| 10 | Pencabutan Inplant | 35 | 50 | 85 |
| 11 | TT Ibu Hamil/Capim | 7 | 5 | 12 |
| 12 | USG Abdomen | 60 | 60 | 120 |
| 13 | USG Obsterti/Ginekologi | 60 | 60 | 120 |
| 14 | Pap Smear | 25 | 35 | 60 |
| 15 | Corpus Alineum | 26 | 31 | 57 |
C. Poli Bedah
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Injeksi | 6 | 9 | 15 |
| 2 | Skin Test | 6 | 9 | 15 |
| 3 | Debridemen Luka Lecet/Ringan | 16 | 12 | 28 |
| 4 | Debridemen Luka Lecet Sedang | 30 | 35 | 65 |
| 5 | Hecting Luka Ringan | 22 | 25 | 47 |
| 6 | Hecting Luka Sedang | 64 | 76 | 140 |
| 7 | Insisi Abses | 22.000 | 28.000 | 50.000 |
|-----|------------------------|----------|----------|----------|
| 8 | Cross Insisi | 16 | 19 | 35 |
| 9 | Aff Hecting | 13 | 17 | 30 |
| 10 | Pasang Kateter | 20 | 24 | 44 |
| 11 | Aff Kateter | 7 | 10 | 17 |
| 12 | Eksterpasi Kuku | 30 | 35 | 65 |
| 13 | Eksplorasi Benda Asing | 12 | 15 | 27 |
| 14 | Ganti Verban | 5.4 | 4.6 | 10 |
D. Poli THT
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Irigasi Sinus Maksilaris | 25 | 30 | 55 |
| 2 | Kateterisasi Tuba | 25 | 30 | 55 |
| 3 | Kauterisasi Verucca | 25 | 30 | 55 |
| 4 | Pemasangan/Ekstraksi Pesarium | 25 | 30 | 55 |
| 5 | Dermabrasi | 25 | 30 | 55 |
| 6 | Faradisasi N. Fasialis (Hilger) | 25 | 30 | 55 |
| 7 | Insisi / Kuret Othematon | 25 | 30 | 55 |
| 8 | Insissi Abses THT | 25 | 30 | 55 |
| 9 | Induksi Haid | 15 | 18 | 33 |
| 10 | Irigasi Telinga | 15 | 18 | 33 |
| 11 | Kaustik THT | 15 | 18 | 33 |
| 12 | Kauterisasi Kulit Sederhana | 15 | 18 | 33 |
| 13 | Parasentesis/Miringctomi | 15 | 18 | 33 |
| 14 | Tampon Hidung | 25 | 30 | 55 |
| 15 | Tampon Telinga | 25 | 30 | 55 |
| 16 | Tailet Rongga Hidung (Kavum Nasi) | 25 | 30 | 55 |
| 17 | Toilet Telinga | 25 | 30 | 55 |
| 18 | Tes Garputala | 15 | 18 | 33 |
| 19 | Insisi Abses Pericemsiler | 30 | 36 | 66 |
| 20 | Insisi / Kuret Othematon | 25 | 30 | 55 |
| 21 | Elektraksi Corpus Alienum Telinga | 26 | 31 | 57 |
| 22 | Elektraksi Corpus Alienum Hidung | 26 | 31 | 57 |
| 23 | Elektraksi Corpus Tenggorokan | 26 | 31 | 57 |
| 24 | Elektraksi Sinus Paranasalis | 26 | 31 | 57 |
| 25 | Pemeriksaan Audiometri | 18 | 22 | 40 |
| 26 | Intubasi Trakhea | 30 | 35 | 65 |
E . Poli Mata
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Replex Cahaya | 18 | 22 | 40 |
| 2 | Funduscopi | 20 | 24 | 44 |
| 3 | Corpus Alineum | 19.000 | 21.000 | 40.000 |
|-----|------------------------------|----------|----------|----------|
| 4 | Irigasi Saluran Air Mata | 25 | 30 | 55 |
| 5 | Pemeriksaan Tonometri | 25 | 30 | 55 |
| 6 | Hordeulum | 34 | 41 | 75 |
| 7 | Hecting Palpebra | 56 | 67 | 123 |
| 8 | Pemeriksaan dengan Slit Lamp | 25 | 30 | 55 |
| 9 | Pemeriksaan Tonometri | 25 | 30 | 55 |
| 10 | Perawatan dan Masase Mata | 25 | 30 | 55 |
| 11 | Pemeriksaan Refraksi | 25 | 30 | 55 |
F. Poli Syaraf
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Punsi Lumbal | 30 | 100 | 130 |
| 2 | Pemeriksaan EEG | 100 | 150 | 250 |
| 3 | Perspirasi Tes | 18 | 22 | 40 |
| 4 | Brain Mapping | 125 | 200 | 325 |
| 5 | TCD | 125 | 150 | 275 |
| 6 | Detoksifikasi Lambat Perhari | 125 | 150 | 275 |
| 7 | Brain Tracer | 125 | 150 | 275 |
| 8 | Treadmiil | 125 | 150 | 275 |
| 9 | Funduscopi | 20 | 24 | 44 |
| 10 | Audiometri Nada Murni | 17 | 20 | 37 |
| 11 | Audiometri Nada Tutur | 23 | 27 | 50 |
| 12 | Audiometri Impedans | 28 | 32 | 60 |
| 13 | Maini Mental Test (MMSE) | 17 | 30 | 47 |
| 14 | Pemeriksaan EKG | 35 | 40 | 75 |
| 15 | Replex Cahaya | 18 | 22 | 40 |
G. Poli Jiwa
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Konsultasi kesehatan jiwa masyarakat | 27 | 58 | 85 |
| 2 | Penanganan Gangguan Psikotik Agresif | 27 | 58 | 85 |
| 3 | Penanganan Narcotics Anonymous (NA) | 27.000 | 58.000 | 85.000 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 4 | Penanganan Kesulitan Belajar | 27 | 58 | 85.000 |
| 5 | Penanganan Anak Hiperaktif | 27 | 58 | 85.000 |
| 6 | Penanganan Gangguan Perkembangan Spesifik | 27 | 58 | 85.000 |
| 7 | Penanganan Gangguan Perkembangan Pervasiv (Autisme. Rett's Syndrome) | 27 | 58 | 85.000 |
| 8 | Penanganan Tes Kesehatan Jiwa (MMPI) | 45 | 155 | 200.000 |
| 9 | Visum et Repertum Pasien Gangguan Jiwa | 150 | 180 | 330.000 |
| 10 | Penanganan Harm Reduction HIV/AIDS | 27 | 58 | 85.000 |
| 11 | Penanganan Gangguan Jiwa Berat (psikotik.skizofrenia)/ ECT | 27 | 58 | 85.000 |
| 12 | Penanganan gangguan Obsesi compulsive | 27 | 58 | 85.000 |
| 13 | Penanganan Penyalagunaan Napza (Narkoba) | 27 | 58 | 85.000 |
| 14 | Penanganan Perc. Bunih Diri (Tentamen-suicide) | 27 | 58 | 85.000 |
| 15 | Visum et Repertum Pasien Hidup | 27 | 58 | 85.000 |
| 16 | Penanganan Retardasi Mental | 27 | 58 | 85.000 |
| 17 | Penanganan yang memerlukan Psikoterpi | 35 | 65 | 100.000 |
| 18 | Tes Intelegensi IST | 27 | 58 | 85.000 |
| 19 | Tes Intelegensi Binet | 27 | 58 | 85.000 |
| 20 | Tes Intelegensi Raven | 27 | 58 | 85.000 |
| 21 | Tes Kepribadian SSCT | 27 | 58 | 85.000 |
| 22 | Tes Kreplin dan Pauly | 27 | 58 | 85.000 |
| 23 | Tes BDI/HDRS | 27 | 58 | 85.000 |
| 24 | Tes HTP/Roschart/Warteg | 27 | 58 | 85.000 |
| 25 | Psikoterapi - Coqnitive Therapy | 27 | 58 | 85.000, |
| 26 | Surat Keterangan Bebas Narkoba | 27 | 58 | 85.000 |
H. Poli Interna
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Pemeriksaan EKG | 35 | 40 | 75 |
| 2 | Pungsi Lumbal | 30 | 100 | 130 |
| 3 | Pungsi Pleura | 30 | 54 | 84 |
| 4 | Pungsi Ascites | 30.000 | 54.000 | 84.000 |
|-----|----------------------|----------|----------|----------|
| 5 | Tusse (Rectal Tucce) | 15 | 20 | 35 |
| 6 | Pro Fungsi | 30 | 20 | 50 |
| 7 | Nebulizer | 50 | 75 | 125 |
| 8 | Injeksi | 6 | 9 | 15 |
I. Poli Nyeri
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Akupuntur | 23 | 27 | 50 |
| 2 | Cupping/Bekam | 23 | 27 | 50 |
| 3 | Epidural Steroid Injeksi | 36 | 89 | 125 |
| 4 | Tigger Point Injection | 36 | 89 | 125 |
| 5 | Stellate Ganglion Block | 36 | 89 | 125 |
| 6 | Konsultasi | 5 | 15 | 20 |
| 7 | Acut pain service (APS) | 5 | 23 | 28 |
J. Poli Kulit Dan Kelamin
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Biopsi | 20 | 17 | 37 |
| 2 | Insisi Abses | 22 | 28 | 50 |
| 3 | Injeksi Keloid per Injeksi | 5 | 7 | 12 |
| 4 | Skin Test | 6 | 9 | 15 |
| 5 | Cauter Kulit Muka | 85 | 100 | 185 |
| 6 | Eksterpatie Kulit Leher ke Wajah | 120 | 145 | 265 |
| 7 | Electrocauternisasi | 30.000 | 35.000 | 65.000 |
|-----|---------------------------|----------|----------|----------|
| 8 | Ganti Verban | 5.4 | 4.6 | 10 |
| 9 | Ekterpasi Kuku | 30 | 35 | 65 |
| 10 | Rawat Luka / Kompres Luka | 10 | 14 | 24 |
K. Poli Gigi Dan Mulut
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| A | Sederhana | | | |
| 1 | Cabut gigi dewasa / gigi | 28.000 | 22.000 | 50.000 |
| 2 | Cabut gigi anak-anak / gigi | 9.000 | 12.000 | 21.000 |
| 3 | Tambalan gigi sementara / gigi | 34.000 | 50.000 | 84.000 |
| 4 | Trepanasi Saluran Akar / gigi (Extirpasi) | 34.000 | 50.000 | 84.000 |
| 5 | Buka Jahitan | 13.000 | 16.000 | 29.000 |
| 6 | Kontrol Orthodontic Removable/kunjungan | 34.000 | 40.000 | 74.000 |
| 7 | Curretage Pocket/gigi | 52.000 | 63.000 | 115.000 |
| 8 | Stomatitis | 7.000 | 8.000 | 15.000 |
| B | Sedang | | | |
| 1 | Fraktur Dental/cabut gigi komplikasi | 48.000 | 62.000 | 110.000 |
| 2 | Insisi Abses/Biopsi | 34.000 | 41.000 | 75.000 |
| 3 | Pembersihan Karang / Rahang | 58.000 | 69.000 | 127.000 |
| 4 | Tambalan Tetap / Gigi (Amalgam) | 51.000 | 60.000 | 111.000 |
| 5 | Tambalan Tetap / Gigi (Glass Ionomer/non Sinar) | 86.000 | 104.000 | 190.000 |
| 6 | Kontrol Orthodontic Cekat / Kunjungan | 29.000 | 35.000 | 64.000 |
| 7 | Alveolectomi/gigi | 29.000 | 35.000 | 64.000 |
| C | Khusus | | | |
| 1 | Fistulectomy | 110.000 | 135.000 | 245.000 |
| 2 | Frenectomy | 110.000 | 135.000 | 245.000 |
| 3 | Girgi Vectomy | 110.000 | 135.000 | 245.000 |
| 4 | Incisi Mucocele | 110.000 | 135.000 | 245.000 |
| 5 | Operculectomy | 110.000 | 135.000 | 245.000 |
|-----|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 6 | Penutupan Fistula oro Antral | 110 | 135 | 245 |
| 7 | Reposisi dengan Anastesi Lokal | 110 | 135 | 245 |
| 8 | Tindakan Depening Sulkus | 110 | 135 | 245 |
B. PASIEN RAWAT DARURAT
- I. Tanpa Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medik
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| I | Pasien Baru | | | |
| | Pemeriksaan oleh | | | |
| 1 | Poliklinik Umum | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| 2 | Poliklinik Spesialis | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| | Poliklinik Sub Spesialis | 5.000 | 23.000 | 28.000 |
| II | Pasien lama | | | |
| | Pemeriksaan oleh | | | |
| 1 | Poliklinik Umum | 9.000,- | 6.000,- | 15.000,- |
| 2 | Poliklinik Spesialis | 5.000,- | 15.000,- | 20.000,- |
| 3 | Poliklinik Sub Spesialis | 5.000,- | 23.000,- | 28.000,- |
II. Dengan Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medik [
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Pemasangan O2 Tiap Kali | 6 | 4 | 10 |
| 2 | Pemasangan O2/liter | 2 | 1.5 | 3.5 |
| 3 | Skin test | 5 | 7 | 12 |
| 4 | Injeksi | 6 | 9 | 15 |
| 5 | Pemakaian Nebuliser tiap kali | 24 | 16 | 40 |
| 6 | Pemakaian Suction tiap kali | 19 | 13 | 32 |
| 7 | Debridemen Luka Lecet/Ringan | 16 | 12 | 28 |
| 8 | Debridemen Luka Lecet Sedang | 30 | 35 | 65 |
| 9 | Debridemen Luka Lecet Luas/Berat | 54 | 65 | 119 |
| 10 | Hecting Luka Ringan | 22.000 | 25.000 | 47.000 |
|------|----------------------------------------|----------|----------|----------|
| 11 | Hecting Luka Sedang | 64 | 76 | 140 |
| 12 | Hecting Luka Berat (Multiple Bleeding) | 110 | 140 | 250 |
| 13 | Debridemen Luka Bakar 1-27 % | 30 | 36 | 66 |
| 14 | Debridemen Luka Bakar 27-50% | 70.000 | 84.000 | 154.000 |
|------|-------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 15 | Debridemen Luka Bakar > 50 % | 120 | 144 | 264 |
| 16 | Debridemen Luka Infeksi (Lika Diabetik Ringan) | 16 | 19 | 35 |
| 17 | Debridemen Luka Infeksi (Lika Diabetik Berat) | 54 | 66 | 120 |
| 18 | Insisi Abses | 22 | 28 | 50 |
| 19 | Cross Insisi | 16 | 19 | 35 |
| 20 | Aff Hecting | 13 | 17 | 30 |
| 21 | Pasang kateter | 20 | 25 | 45 |
| 22 | Aff Kateter | 7.5 | 9 | 16.5 |
| 23 | Pasang NGT | 20 | 25 | 45 |
| 24 | Kumbah Lambung | 20 | 25 | 45 |
| 25 | Pasang Infus pada anak | 11.5 | 13.5 | 25 |
| 26 | Pasang Infus Pada bayi | 15 | 18 | 33 |
| 27 | Pasang Infus pada pasien shock/ Dehidrasi Berat | 15 | 18 | 33 |
| 28 | Vena seksi | 38.5 | 111.5 | 150 |
| 29 | Pemeriksaan EKG | 35 | 40 | 75 |
| 30 | Reposisi Tulang | 17.5 | 20.5 | 38 |
| 31 | Reposisi Mandibula | 13 | 15 | 28 |
| 32 | Resusitasi Kardio Pulmonari | 20 | 24 | 44 |
| 33 | Spuling Mata | 19 | 21 | 40 |
| 34 | Eksterpasi Kuku | 30 | 35 | 65 |
| 35 | Eksplorasi Benda asing | 12 | 15 | 27 |
| 36 | Ganti Verban | 5.4 | 4.6 | 10 |
| 37 | Cirkumsisi | 110 | 140 | 250 |
| 38 | Pemasangan Endotracheal | 13 | 15 | 28 |
C. PELAYANAN RAWAT INAP
1. Biaya Perawatan/Hari A. Tanpa Tindakan
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Kelas III | 39 | 26 | 65 |
| | Biaya Gizi/Hari | 7.5 | 1.5 | 9 |
| | Total | 46.5 | 27.5 | 74 |
| 2 | Kelas II | 49 | 33 | 82 |
| | Biaya Gizi/Hari | 8 | 2 | 10 |
| | Total | 57 | 35 | 92 |
| 3 | Kelas I | 70 | 48 | 118 |
| | Biaya Gizi/Hari | 10 | 2.5 | 12.5 |
| | Total | 80 | 50.5 | 130.5 |
| 4 | Kelas VIP | 95 | 65 | 160 |
| | Biaya Gizi/Hari | 20 | 3.5 | 23.5 |
| | Total | 115 | 68.5 | 183.5 |
2. Biaya Perawatan Perhari Bayi Baru Lahir
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Kelas III | 39 | 26 | 65 |
| 1 | Biaya Gizi/Hari | 7.5 | 1.5 | 9 |
| 1 | Total | 46.5 | 27.5 | 74 |
| 2 | Kelas II | 49 | 33 | 82 |
| 2 | Biaya Gizi/Hari | 8 | 2 | 10 |
| 2 | Total | 57 | 35 | 92 |
| 3 | Kelas I | 70 | 48 | 118 |
| | Biaya Gizi/Hari | 10 | 2.5 | 12.5 |
| | Total | 80 | 50.5 | 130.5 |
| 4 | Kelas VIP | 95 | 65 | 160 |
| 4 | Biaya Gizi/Hari | 20 | 3.5 | 23.5 |
| 4 | Total | 115 | 68.5 | 183.5 |
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Biaya Perhari | 115 | 135 | 250 |
| 2 | Biaya Pelayanan Gizi/Hari | 20 | 3.5 | 23.5 |
| | Total | 135 | 138.5 | 273.5 |
4. Perawatan One Day Care
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Akomodasi | 67 | 45 | 112 |
| 2 | Biaya Gizi | 10 | 2.5 | 12.5 |
| | Total | 77 | 47.5 | 124.5 |
B. Dengan Tindakan
- B.1. Tarif Perawatan Persalinan
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Tindakan persalinan normal | 135 | 165 | 300 |
| 2 | Persalinan Patologis | 220 | 280 | 500 |
| 3 | Kuretase | 220 | 280 | 500 |
| 4 | Vacum Ekstraksi | 220 | 280 | 500 |
| 5 | Plasenta Manual | 100 | 150 | 250 |
| 6 | Forcep | 220 | 280 | 500 |
| 7 | Induksi Persalinan | 90 | 110 | 200 |
| 8 | Khecting Perineum/Episiotomi | 49 | 51 | 100 |
| 9 | Aff Tampon | 15 | 10 | 25 |
| 10 | Hukna | 20 | 25 | 45 |
| 11 | Vagina Toilet | 20 | 25 | 45 |
| 12 | Perawatan Tali Pusat | 16 | 11 | 27 |
| 13 | Perawatan Payudara | 9 | 6 | 15 |
| 14 | Memandikan Bayi | 9 | 6 | 15 |
| 15 | Embriotomi | 220 | 264 | 484 |
| 16 | Pasang Laminaria | 20 | 25 | 45 |
| 17 | Pasang Balon Kateter | 20 | 25 | 45 |
| 18 | Perawatan Inkubator | 67 | 45 | 112 |
| 19 | Foto Terapi Bayi | 67 | 45 | 112 |
| 20 | Nebulizer | 50 | 75 | 125 |
| 21 | Corpus alineum | 26.000 | 31.000 | 57.000 |
|------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 22 | Vena Seksi | 38.5 | 111.5 | 150 |
| 23 | Pemasangan O2 Tiap Kali | 6 | 4 | 10 |
| 24 | Pemasangan O2/Liter | 2 | 1.5 | 3.5 |
| 25 | Skin Test | 5 | 7 | 12 |
| 26 | Injeksi | 6 | 9 | 15 |
| 27 | Ganti Verban | 5.4 | 4.6 | 10 |
B.2. Tarif Tindakan Perawatan Bedah dan Interna
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Pemasangan O2 tiap kali | 6 | 4 | 10 |
| 2 | Pemasangan O2/liter | 2 | 1.5 | 3.5 |
| 3 | Skin Test | 5 | 7 | 12 |
| 4 | Injeksi | 6 | 9 | 15 |
| 5 | Pemakaian Nebulizer Tiap Kali | 24 | 16 | 40 |
| 6 | Pemakaian Suction Tiap Kali | 19 | 13 | 32 |
| 7 | Aff Hecting | 13 | 17 | 30 |
| 8 | Pasang Kateter | 20 | 24 | 44 |
| 9 | Aff Kateter | 7.5 | 9 | 16.5 |
| 10 | Pasang NGT | 20 | 24 | 44 |
| 11 | Kumbah Lambung | 20 | 24 | 44 |
| 12 | Pasang Infus pada anak | 11.5 | 13.5 | 25 |
| 13 | Pasang Infus pada bayi | 15 | 18 | 33 |
| 14 | Pasang Infus pada pasien Shock/Dehidrasi Berat | 15 | 18 | 33 |
| 15 | Vena Seksi | 38.5 | 38.5 | 150 |
| 16 | Pemeriksaan EEG | 100 | 111.5 | 220 |
| 17 | Ganti verban | 5.4 | 120 | 10 |
| 18 | Pemasangan Endotrachwal | 13 | 4.6 | 28 |
| 19 | Nebulizer | 67 | 15 | 112 |
| 20 | Debridemen luka lecet/Ringan | 16 | 45 | 28 |
| 21 | Debridemen luka lecet sedang | 30 | 35 | 65 |
| 22 | Debridemen luka lecet Luas/Berat | 30 | 65 | 119 |
| 23 | Debridemen luka bakar 1-27% | 54 | 36 | 66 |
| 24 | Debridemen luka bakar 27-50% | 30 | 84 | 154 |
| 25 | Debrudemen luka bakar > 50% | 70 | 144 | 264 |
| 26 | Debridemen luka infeksi (Lika | 120 | 20 | 36 |
| | Diabetik Ringan ) | | | |
|----|-----------------------------------------------|------|-------|-----|
| 27 | Debridemen Luka Infeksi (Lika Diabetik Berat) | 16 | 66 | 120 |
| 28 | Perawatan Kantong Kolostomi | 54 | 4.6 | 10 |
| 29 | Memandikan pasien | 5.4 | 6 | 15 |
| 30 | Pemeriksaan EKG | 9 | 40 | 75 |
| 31 | Punsi lumbal | 35 | 125 | 175 |
| 32 | Pungsi Pleura | 50 | 125 | 175 |
| 33 | Pungsi Ascites | 50 | 125 | 175 |
| 34 | Tusse (Rectal Tucce) | 15 | 20 | 35 |
| 35 | Pro Fungsi | 30 | 70 | 100 |
| 36 | Nebulizer | 50 | 75 | 125 |
B.3. Tarif Tindakan Perawatan Anak/Kamar Bayi
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Pemasangan O2 tiap kali | 6 | 4 | 10 |
| 2 | Pemasangan O2/liter | 2 | 1.5 | 3.5 |
| 3 | Skin Test | 5 | 7 | 12 |
| 4 | Injeksi | 6 | 9 | 15 |
| 5 | Pemakaian Nebulizer Tiap Kali | 24 | 16 | 40 |
| 6 | Pemakaian Suction Tiap Kali | 19 | 13 | 32 |
| 7 | Aff Hecting | 13 | 17 | 30 |
| 8 | Pasang Kateter | 20 | 24 | 44 |
| 9 | Aff Kateter | 7.5 | 9 | 16.5 |
| 10 | Pasang NGT | 20 | 24 | 44 |
| 11 | Kumbah Lambung | 20 | 24 | 44 |
| 12 | Pasang Infus pada anak | 11.5 | 13.5 | 25 |
| 13 | Pasang Infus pada Bayi | 15 | 18 | 33 |
| 14 | Pasang Infus pada pasien Shock/Dehidrasi Berat | 15 | 18 | 33 |
| 15 | Vena Seksi | 38.5 | 111.5 | 150 |
| 16 | Pemeriksaan EEG | 100 | 120 | 220 |
| 17 | Ganti Verband | 5.4 | 4.6 | 10 |
| 18 | Pemasangan Endotracheal | 13 | 15 | 28 |
| 19 | Nebulizer | 67 | 45 | 112 |
| 20 | Debridemen luka lecet/Ringan | 16 | 12 | 28 |
| 21 | Debridemen luka lecet sedang | 30 | 35 | 65 |
| 22 | Debridemen luka lecet Luas/Berat | 54 | 65 | 119 |
| 23 | Debridemen luka bakar 1-27 % | 30.000 | 36.000 | 66.000 |
|------|------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 24 | Debridemen luka bakar 27-50 % | 70 | 84 | 154 |
| 25 | Debridemen luka bakar > 50 % | 120 | 144 | 264 |
| 26 | Debridemen Luka Infeksi (Lika Diabetik Ringan) | 16 | 20 | 36 |
| 27 | Debridemen Luka Infeksi (Lika Diabetik Berat | 54 | 66 | 120 |
| 28 | Perawatan Kantong Kolostomi | 5.4 | 4.6 | 10 |
| 29 | Memandikan Pasien | 9 | 6 | 15 |
| 30 | Pemeriksaan EKG | 35 | 40 | 75 |
| 31 | Nutrisi MLP | 25 | 75 | 100 |
| 32 | Suction | 40 | 60 | 100 |
| 33 | Uinfus Pump | 40 | 60 | 100 |
| 34 | Resusitasi Kejang | 25 | 125 | 150 |
| 35 | Resussitasi Cairan | 25 | 125 | 150 |
| 36 | Resusitasi Pernapasan | 25 | 125 | 150 |
| 37 | Lumbal Fungsi | 50 | 125 | 175 |
| 38 | Bayi Post Vacum Extration | 50 | 125 | 175 |
| 39 | Foto Terapi | 50 | 75 | 125 |
| 40 | PMK (metode kanguru) | 25 | 75 | 100 |
| 41 | Neop Puff | 75 | 200 | 275 |
| 42 | C. Pup | 50 | 75 | 125 |
| 43 | Tubekulin test | 35 | 65 | 100 |
| 44 | Perawatan Granuloma tali pusat | 10 | 14 | 24 |
| 45 | Pemeriksaan Tumbuh Kembang | 25 | 75 | 100 |
| 46 | Rumplet test | 15 | 35 | 50 |
| 47 | Pemeriksaan status gizi | 20 | 45 | 65 |
| 48 | Memandikan bayi | 7 | 10 | 17 |
| 49 | Inkubator/hari | 50 | 75 | 125 |
| 50 | Pijat bayi/bayi | 20 | 50 | 70 |
| 51 | Perawatan Payudara | 15 | 35 | 50 |
B.4. Tarif Tindakan Perawatan ICU
| No | Uraian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Pasang ECG/Monitoring | 50 | 75 | 125 |
| 2 | Pasang Inkubator | 50 | 75 | 125 |
| 3 | Pasang Syring pump | 50 | 75 | 125 |
| 4 | Pasang Infusion Pump | 50 | 75 | 125 |
| 5 | Pasang Ventilator | 94 | 63 | 157 |
| 6 | Nebulizer | 50 | 75 | 125 |
| 7 | Bed Side Monitor | 22 | 18 | 40 |
| 8 | Pasang Intubasi | 50 | 75 | 125 |
| 9 | Pasang Ekstubasi | 50 | 75 | 125 |
| 10 | Defibilator | 30 | 20 | 50 |
| 11 | Pasang Blangket | 17 | 13 | 30 |
| 12 | Pasang CVP | 75 | 100 | 175 |
| 13 | Vena Seksi | 38.5 | 111.5 | 150 |
| 14 | Perawatan Kantong Kolostomi | 5.4 | 4.6 | 10 |
| 15 | Memandikan Pasien | 9 | 6 | 15 |
| 16 | Pasang Kateter | 20 | 25 | 45 |
| 17 | Aff Keteter | 7.5 | 9 | 16.5 |
| 18 | Ganti Verband | 5.4 | 4.6 | 10 |
| 19 | Pasang NGT | 20 | 25 | 45 |
| 20 | Kumbah Lambung | 20 | 25 | 45 |
| 21 | Pasang Infus | 15 | 18 | 33 |
| 22 | Pemeriksaan EKG | 35 | 40 | 75 |
| 23 | Funduscopi | 20 | 25 | 45 |
| 24 | Resusitasi Kejang | 25 | 125 | 150 |
| 25 | Resussitasi Cairan | 25 | 125 | 150 |
| 26 | Resusitasi Pernapasan | 25 | 125 | 150 |
| 27 | Lumbal Fungsi | 50 | 125 | 175 |
D. TINDAKAN MEDIK KAMAR OPERASI
| | | Jasa | Pelayanan | Pelayanan | Pelayanan | Jumlah (Rp) |
|----|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| No | Uraian | Sarana (Rp) | Anastesi | Perawat | Operator | |
| 1 | Operasi Kecil | 214.000 | 85.000 | 51.000 | 170.000 | 520.000 |
| 2 | Operasi Sedang | 640.000 | 255.000 | 140.000 | 510.000 | 1.545.000 |
| 3 | Operasi Besar | 165.000 | 600.000 | 375.000 | 1.200.000 | 3.825.000 |
| 4 | Operasi Khusus | 210.000 | 875.000 | 500.000 | 1.750.000 | 5.225.000 |
Keterangan :
1. Untuk tindakan operasi CITO dan/atau operasi yang dilakukan diluar jam kerja maka terjadi penambahan jasa pelayanan dan jasa medik sebesar 25%.
2. Operasi Cito adalah operasi yang tidak bisa ditunda seperti pada operasi elektif (direncanakan).
3. Jenis operasi
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 39
- (1) Struktur dan besarnya retribusi pelayanan persampahan tarif digolongkan
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 40
- (1) Struktur tarif digolongkan
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 41
- (1) Struktur tarif digolongkan
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 42
- (1) Struktur tarif dibedakan
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 43
- (1) Struktur tarif digolongkan
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 44
Struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan sebagai berikut :
Pembersihan, pengangkutan, pengelolaan dan pengaduan kotoran tinja sebagai berikut :
1. Rumah tangga
sebesar
Rp. 250.000/lubang tinja
2. Pertokoan / perdagangan
sebesar
Rp. 250.000/lubang tinja
3. Pabrik / hotel
sebesar
Rp. 250.000/lubang tinja
4. Perkantoran
sebesar
Rp. 250.000/lubang tinja
Bagian Kedelapan RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 45
Besaran tarif Retribusi untuk Menara Telekomunikasi seluler ditetapkan sebesar 1,5% ( satu koma lima persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 46
Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah/daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 47
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara dan petunjuk pelaksanaannya pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 48
- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPTORD.
- (2) SPTORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3)
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 49
Tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga Angsuran
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 50
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsuran.
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN ANGSURAN
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran
SANKSI ADMINISTRASI
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 51
- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran atau surat peringatan.
- (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI
Pasal 52
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.
BAB X - MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI
Pasal 53
Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
K E B E R A T A N
BAB XI - K E B E R A T A N
Pasal 54
- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XI - K E B E R A T A N
Pasal 55
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 56
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengambalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KADALUARSA PENAGIHAN
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 57
- (1) Penagihan retribusi yang terutang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 58
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengaturan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 59
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 60
- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ## BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XIV - PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 61
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ## BAB XVI P E M E R I K S A A N
BAB XIV - PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 62
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. ## BAB XVII PEMANFAATAN JASA RETRIBUSI
BAB XIV - PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 63
- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
P E N Y I D I K A N
BAB XVIII - P E N Y I D I K A N
Pasal 64
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daeah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
3. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
- (3) :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan / atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan menghentikan;
- j. menghentikan penyidikan; dan / atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 65
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara .
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 66
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang ## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67
1. Hal-hal yang menyangkut tekhnis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
2. Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68
Pada saat Peraturan Daerah ini, mulai berlaku maka seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum yang dibentuk
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 22 Februarii 2012

Penandatangan: ## BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Verifikasi: Cap/ttd H. SYAMSUDDIN A. HAMID

Penetapan: Diundangkan di Pangkajene pada tanggal 22 Februari 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Distribusi: ## H. ANWAR RECCA ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 1 ## P E N J E L A S A N ## ATAS ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2012 ## TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM ## I.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, dituntut adanya kemandirian pemerintahan daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi yang lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu pungutan retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari kebijakan yang harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi merupakan suatu potensi memadai yang dapat mendukung pendanaan bagi kelangsungan pembangunan Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai daerah otonomi, bahwa tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pemungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan sebagai salah satu perwujudan
71
kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pungutan retribusi diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ditentukan dan dibatasi jenis pungutannya, termasuk Retribusi Jasa Umum.
Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam pungutan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perluasan kewenangan pungutan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas potensi retribusi daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam diskresi penetapan tarif. Dalam pelaksanaan pungutan retribusi masih diakui dan dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib retribusi yang dianggap masih rendah, sehingga diperlukan peran dan upaya aparat petugas atau kolektor pemungut agar ada kejelian, baik dalam pemeriksaan potensi penetapan maupun dalam penagihan retribusi Daerah.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi konsekuensi logis terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang selama ini telah ditetapkan dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, masingmasing :
1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Persampahan/ Kebersihan.
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar .
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
72
Enam jenis Peraturan Daerah tersebut diatas, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat beberapa jenis pungutan Retribusi Jasa Umum yang perlu ditambahkan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menambahkan dua jenis retribusi baru, yaitu Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dengan demikian maka Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Retribusi Jasa Umum tersebut diatas perlu segera disesuaikan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 | Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas | Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 | Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Kendaraan khusus dan kendaraan niaga roda tiga bukan merupakan kendaraan wajib berkala. Uji berkala untuk kendaraan khusus dan kendaraan niaga roda tiga dilakukan berdasarkan permintaan. Pasal 43 |
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 46
Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas 75
PENJELASAN
Pasal 62
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 63
Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2012 76