PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 27 Tahun 2012 tentang pENCANA IKERJA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 (berlaku 4 Juni 2012)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Pasal 5 , Ayat (l) menyatakan, Rencana Kerja Pemerintah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, untuk itu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan peraturan Kcpala Dacrah;
- b. bahwa schubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di alas, dan guna penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015, yang memuat tentang Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012, Kerangka ekonomi daerah, Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2013, dan Rencana program serta kegiatan prioritas daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2013;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati Sintang;
00793
- l. Undang-Undang N omor 27 Tah Penetapan Undang-Undan ? un 1959 tentang 1953 tentang Pemb '&amp; Darurat Nomor 3 Tahun Kalimantan (Lem."Bukan Daerah Tingkat II Di Tahun 1953 No~,""""?egara Repub Indonesia Republik Indonesie ,'\_ 'a@bahan Lembaran Negara Undang (Lembarar~~"or 352) Sebagai Undang1959 Nomor 7 'Bara Republik Indonesia Tahun R bl . , Tambahan Lembaran Negara epul lik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang N 2 · omor !8 Tahun 1999 tcntang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Da N, : . n Iepotisme (Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 I 50);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Und'ang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis tem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang N . omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Le b: blik Indonesia Th moaran Negara Repu 1 auun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Id . jN 4437) · n onesia omor scbagaimana telah diubah bebe kali 1khi e/erapa .ali tera, Ar dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Ind :. Th 2008 N 82, T Intonesra atun omor ., 'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcmerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah N Pelaporan Ke "omor 8 Tahun 2006 tentang euangan Dan Kinerja lnstansi Pernerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambah Le . I d . N · an :mbaran Negara Repubhk nutonesa lomor 4614);
2. l 7. Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. l 9. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);
21. Pcraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Peksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Pcraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tcntang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Oaerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
/
Menetapkan
25. Peraturan Daerah Kabu , 2008 tentang susun~,"""n Sintang Nomor 2 Tahun Kabupaten Sintan t \_ 'Bansasi Perangkat Daerah sintang Tahun 2~6 ,"Sbaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten g;, "mor 2, Tambahan Lembaran ntang Nomor 2);
26. Peraturan Daerah kab . 2012 t ta upaten Sintang nomor 3 tahun en ug Rencana Pe be J ik Menengah Daerah Kab mbangunan Jangka 2015 (Le bx upaten Sin tang Tahun 2011 ­ 2012 %%,#,[l,"",," Dacrah Kabupaten sintang tahun
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sintang untuk periode 1 (satu) tahun Anggaran yaitu Tahun Anggaran 2013, yang dimulai dari tanggal I Januari sampai dengan 31 Desember 2013.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Maksud dan tujuan di tetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2013, sebagaimana dimaksud pada Pasal l adalah :
- I. Sebagai pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2013.
2. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalamn menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2013.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang Lingkup RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, memuat tentang :
- I. Hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2011.
2. Kerangka ckonomi daerah Kabupaten Sintang beserta kerangka endanaan.
33. Prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013.
4. Rencana program dan prioritas daerah Kabupaten Sintang.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5
RKPD Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015.
. BAB IIL
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 6
Arah penyusunan RKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 adalah supaya :
1. Pemerintah Daerah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 sebagai bahan Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Rancangan KU APBD dan PPAS setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun, sebagaimana dimaksud angka -1, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai pembicaraan pendahuluan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.
3. Kcpala Badan Perencanaan Pcmbangunan Dacrah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah Tahun 2013.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 7
Scluruh Satuan Kcrja Perangkat Dacrah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, berkewajiban melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini secara konsisten, sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 8
Dalam hal substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 ini tidak dapat dilaksanakan karena sebabscbab yang rasional dan obyektif, maka substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut wajib diprogramkan kembali dan menjadi prioritas utama pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran berikutnya.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUp

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlak . Agar setiap orang dapa~"""iak tanggal drundangkan pengundangan Peratur., '8etahuinya, memerintahkan :. n 1ni denga dalam Berita Daerah K b un penernpatannya aupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 4 Juni 2012


D . 1u ndangkan di Sintang . ada tanggal 4 Juni 2012

� YAERA.H KABUPATEN SINTANG,

ZUL FLI HAJI AHMAD


BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 247

00800