UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 1952 tentang KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DINAS KETENTARAAN (berlaku 1 Januari 1953)
Pembukaan
Mengingat :
Mendengar :
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1952
TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DINAS KETENTARAAN
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang
- 1. bahwa waktu perjanjian ikatan dinas seperti yang dimaksud pada pasal 2 Undang-undang Darurat Nr 4 tahun 1950 pada akhir tahun 1952 ini akan selesai;
2. bahwa ternyata masih perlu menahan dalam dinas ketentaraan anggota Angkatan Perang yang ingin keluar, tetapi tenaganya berhubung dengan pengalaman dan/atau keahliannya masih sangat dibutuhkan untuk pemeliharaan dan pembangunan Angkatan Perang;
3. bahwa perlu diadakan peraturan sementara tentang pelaksanaan kewajiban warga negara turut serta dengan sungguh dalam pertahanan negara, untuk mencukupi kebutuhan tersebut di atas;
4. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan tersebut di atas perlu segera ditetapkan, sambil menunggu keluarnya Undang-undang mengenai hal ini;
- pasal-pasal 24 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Dewan Menteri dalam rapatnya ke 63 tanggal 19 Desember 1952;
Memutuskan:
Undang-undang Darurat tentang kewajiban anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan.
Pasal 1
Anggota Angkatan Perang yang diterima
Pasal 2
Menteri Pertahanan diberi kekuasaan untuk mewajibkan anggota Angkatan Perang yang menyatakan ingin diberhentikan dari dinas ketentaraan, baik karena selesainya waktu ikatan dinas tersebut di atas, ataupun karena hal-hal lainnya, tetap dalam dinas ketentaraan, apabila tenaga anggota itu masih dibutuhkan.
Menteri Pertahanan,
HAMENGKUBUWONO.
Diumumkan pada tanggal 24 Desember 1952. Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
Pasal 3
1. Ketentuan-ketentuan yang ada sampai berlakunya Undang-undang Darurat ini tetap berlaku,
2. Undang-undang mengatur akibat-akibat dari pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 dan pasal 2.
Pasal 4
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 24 Desember 1952. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS UNDANG-UNDANG DARURAT NR 12 TAHUN 1952 TENTANG
KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DALAM DINAS KETENTARAAN.
1. Pada akhir bulan Desember 1952 habislah waktu tiga tahun ikatan dinas untuk anggota Angkatan Perang, yang telah diselenggarakan berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 2
Undangundang Darurat Nr 4 tahun 1950. 2. Selesainya ikatan dinas itu berarti, bahwa anggota-anggota Angkatan Perang tidak terikat lagi untuk terus mengabdikan tenaga mereka kepada Angkatan Perang dan mereka dengan leluasa dapat mencari pekerjaan dilapangan lain menurut sesuka hati mereka. 3. Oleh karena pendidikan kader baru belum mencapai hasil demikian rupa, sehingga dapat mengganti tenaga-tenaga yang akan ke luar itu, maka dikhawatirkan, kalaukalau Angkatan Perang kehilangan intisarinya dan dengan demikian kehilangan juga kekuatannya, sehingga mengakibatkan adanya bencana besar bagi keselamatan negara dan bangsa. 2. Guna mencegah adanya bencana sebagai akibat dari pada selesainya perjanjian ikatan dinas tersebut di