PERATURAN BUPATI MA Nomor Z0 Tahun 2016 tentang AH PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR Z0 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 2 November 2016)
Pembukaan
Mengingat:
l
BUPATI MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR Z0 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALUKU TENGAH,
Menimbang: a.
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 36 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 (tujuh sampai dengan Lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa pungut biaya, sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikanpemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- b. bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan sala satu prioritas pembangunan nasional, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan ysng lebih berkualitas;
- c. bahwa untuk membantu mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas, maka Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana Bantu.an Operasional Sekolah (BOS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten maluku Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang­ Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah ­ Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tam.bahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 244) sebagaim.ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tam.bah.an Lembaran Negara Nomor 4578);
10. 1 1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaim.ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;
d
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
- (1) Dana BOS yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Dana BOS yang bersum.ber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016.
- (3) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nenpersonalia bagi Sekolah Dasar sebagai pelaksana Program Wajib Belajar.
Pasal 2
- (1) Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dianggarkan setiap tahun dalam APBD Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam. ayat (1) dapat dianggarkan dalam. Program Wajib Belajar pada APBD.
- (3) Jika dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setelah penetapan Perubahan APBD maka dapat dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (4) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam. Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 1

Penetapan: Ditetapkan di Masohi pada tanggal 2 November 2016 I

Penandatangan: PIt. BUPATI MALUKU TENGAH, M� SALEH THIO Diundargkan di Masohi pada November 2016 �ET,,.n°d"T'A S DAERAH MALUKU TENGAH, IBRAHIM AERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 202