Unknown KEPALA DESA BAB I KETENTUAN UMUM Nomor 1 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (berlaku 20 April 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Menetapkan
:
5. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5495);
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Nerara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan :
- a. serentak satu kali; dan/atau
- b. bergelombang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama diseluruh Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) Tahun.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 5
- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 6
Mekanisme Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
Bagian Kesatu Persiapan Pemilihan
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 7
- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- c. menetapkan jumlah surat suara dan Kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan.
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa ditingkat Kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kepada Bupati, dan/atau;
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 8
Tugas PPKD adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon kepala desa terpilih ;
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ;
- m. menyampaikan rekapitulasi daftar penjaringan bakal calon kepala desa kepada panitia tingkat kabupaten untuk dilakukan uji kompetensi, dan ;
- n. jika terjadi hasil perhitungan suara sah terbanyak yang sama, maka PPKD menyerahkan penyelesaiannya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 9
- (1) BPD memberitahukan kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (4) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah salah satu persyaratan untuk menjadi calon Kepala Desa periode berikutnya bagi incumbent .
- (5) Panitia pemilihan menyampaikan perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (6) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
Paragraf 1 Pembentukan Panitia Pemilihan
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 10
- (1) Dalam melaksanakan pemilihan kepala Desa, dibentuk panitia pemilihan kepala desa oleh BPD.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat BPD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh masyarakat, dan unsur lainnya yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh masyarakat.
- (4) Jumlah anggota panitia pemilihan ditetapkan paling sedikit 9 (sembilan) orang.
- (5) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Panitia pemilihan melakukan proses tahapan pemilihan setelah ditetapkan sebagai panitia pemilihan oleh BPD.
- (7) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (8) Penentuan Ketua, Wakil Ketua,dan Sekretaris dipilih oleh dan dari anggota panitia pemilihan dalam suatu rapat panitia dengan menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 11
- (1) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD
- (2) Panitia pemilihan harus bertindak adil terhadap semua bakal calon Kepala Desa.
Paragraf 2 Penetapan Pemilih
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 12
- (1) Penduduk desa yang mempunyai hak memilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 tahun atau sudah / pernah menikah dan terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syaratsyarat:
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan surat keterangan kependudukan.
- b. surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud huruf a berupa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.
- c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya.
- d. tidak dicabut hak pilihnya
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 13
- (1) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (2) Daftar pemilih yang digunakan saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir, digunakan sebagai daftar pemilih sementara untuk pemilihan kepala desa.
- (3) Daftar pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimutakhirkan dan diperbaiki, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih tetap.
- (4) Daftar pemilih yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Panitia Pemilihan menjadi daftar pemilih tetap dan diumumkan kepada masyarakat desa yang bersangkutan.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 14
- (1) Setelah daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), panitia pemilihan melakukan pengisian surat panggilan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pemilih dan TPS.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pemilih untuk memperoleh surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan surat panggilan.
- (4) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan/atau telah terdaftar dalam DPT namun tidak mendapatkan surat panggilan, dapat menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan surat kependudukan berupa KTP atau Kartu Keluarga.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 15
- (1) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak dapat diubah.
- (2) Pengecualian dari ketentuan pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat pemilih tetap yang meninggal dunia atau kehilangan hak pilihnya.
- (3) Perubahan daftar pemilih tetap sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) dicatat pada kolom keterangan panitia pemilihan.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 16
- (1) Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 17
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dicalonkan dan atau mencalonkan diri menjadi Calon kepala desa wajib mengajukan cuti dari jabatannya sejak tanggal pendaftaran.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan tedaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih.
- (4) Penjabat Kepala Desa tidak dapat menjadi calon kepala desa walaupun telah mengundurkan diri dari jabatan penjabat kepala desa.
- (5) Anggota BPD yang dicalonkan dan / atau mencalonkan diri menjadi calon kepala desa wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD sejak tanggal pendaftaran.
- (6) Bakal Calon yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa tidak dapat mengundurkan diri dengan alasan apapun.
Paragraf 2
Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Desa
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 18
- (1) Bakal calon kepala desa mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan selama masa pendaftaran
- (2) Masa Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal calon.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 19
- (1) Bakal Calon pada saat mendaftarkan diri wajib menyerahkan surat pencalonan yang telah ditandatangani dan diantar sendiri kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Surat Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (3) Panitia pemilihan memberikan tanda terima berkas kepada Bakal Calon yang telah mendaftarkan diri.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 20
- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dan apabila diperlukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang memberikan surat keterangan.
- (3) Panitia Pemlihan menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada bakal calon, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penutupan pendaftaran.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 21
- (1) Apabila
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 22
Bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 23
- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) kerja hari .
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersangkutan pada pemilihan kepala desa gelombang berikutnya.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 24
- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia pemilihan di kabupaten melakukan seleksi tambahan selama 20 hari kerja .
- (2) Mekanisme seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menentukan 5 (lima) orang bakal calon kepala desa untuk ditetapkan menjadi calon Kepala desa dengan
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 25
- (1) Berdasarkan hasil penelitian dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 panitia pemilihan menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon kepala desa yang berhak dipilih.
- (2) Panitia pemilihan segera melakukan penentuan nomor urut calon melalui undian secara terbuka yang dihadiri oleh para calon dan disaksikan oleh BPD
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang diketahui oleh BPD. ## Pasal 26

Penandatangan: Berdasarkan penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), panitia pemilihan mengumumkan secara luas kepada masyarakat baik melalui media massa maupun papan pengumuman tentang nomor urut dan nama calon kepala desa yang berhak dipilih. ## Pasal 27

Penandatangan: - (1) Bakal Calon yang namanya telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa tidak diperkenankan mengundurkan diri dari proses pemilihan

Penandatangan: - (2) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri dari proses pemilihan Kepala Desa dikenakan sanksi berupa denda senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). ## Paragraf 4 Kampanye ## Pasal 28

Penandatangan: - (1) Kampanye dilakukan sebagai bagian dari penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa.

Penandatangan: - (2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diseluruh wilayah Desa dan dilakukan oleh calon Kepala Desa dan/atau Tim kampanye yang telah dibentuk oleh Calon Kepala Desa. - (3) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk desa mempunyai kebebasan menghadiri kampanye. ## Pasal 29 - (1) Kampanye dapat dilakukan dalam bentuk: - a. pertemuan terbatas; - b. tatap muka; - c. penyebaran bahan kampanye ; - d. pemasangan alat kampanye dan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia; - e. dialog; dan - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan - (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang sesuai dengan norma dan adat istiadat desa setempat, tertib dan bersifat edukatif ## Pasal 30

Penandatangan: - (1) Dalam pelaksanaan kampanye, calon kepala desa atau tim kampanye dilarang : - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945; - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penandatangan: - c. menghina seseorang, agama, golongan, dan atau Calon Kepala Desa lain; - d. menghasut atau mengadu domba seseorang dan / atau kelompok masyarakat; - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain; - g. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain; - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; - k. memobilisasi massa yang bukan penduduk massa setempat; dan/atau - l. kegiatan lain yang bertentangan dengan norma dan adat istiadat masyarakat setempat. - (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye. Bagian Ketiga Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Paragraf 1 Pemungutan Suara ## Pasal 31

Penandatangan: - (1) Panitia Pemilihan mengumumkan waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilihan calon Kepala Desa kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum hari, tanggal pemungutan suara.

Penandatangan: - (2) Salambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyampaikan surat panggilan kepada pemilih.

Distribusi: - (3) Panitia menyusun berita acara perihal jumlah surat panggilan yang telah disampaikan dan diterima oleh pemilih. ## Pasal 32

Penandatangan: Format surat suara dan kelengkapan administrasinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. ## Pasal 33 - (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan melaksanakan rapat dengan kegiatan : - a.
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai tata cara pemungutan suara;
- b. pembukaan kotak suara;
- c. mengeluaran seluruh isi kotak suara;
- d. pengidentifikasian jenis, dokumen dan peralatan;
- e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon dan / atau saksi dari calon dan Pemantau.
##
PENJELASAN
Pasal 34
- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara masingmasing calon menunjuk 1 (satu) orang saksi disetiap TPS dan . - (2) Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
PENJELASAN
Pasal 35
- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara. - (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai secara serentak pada hari dan tanggal yang sama yang dimulai pada pukul 08.00 wita. - (3) Pemungutan suara ditutup pada pukul 14.00 wita, dengan pengecualian khusus wilayah kepulauan yang disesuaikan dengan kondisi geografis desa tersebut. - (4) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu nomor/photo calon dalam kotak pada surat suara dalam bilik suara. - (5) Seorang pemilih hanya diperkenakan memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon dan tidak dapat diwakilkan. - (6) Apabila surat suara yang diterima ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan. - (7) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan hanya 1 (satu) kali. - (8) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda oleh Panita Pemilihan.
PENJELASAN
Pasal 36
- (1) Pemungutan suara pada desa-desa diwilayah kepulauan dilakukan dengan cara panitia pemilihan diwilayah kepulauan menyisir seluruh pulau diwilayah desa dan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memberikan hak pilihnya; - (2) Khusus untuk wilayah kepulauan yang mempunyai pulau yang jauh dimungkinkan untuk dibentuk lebih dari satu TPS.
PENJELASAN
Pasal 37
Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan/atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh panitia atau keluarga pemilih dan disaksikan oleh saksi masing-masing calon kepala desa
PENJELASAN
Pasal 38
Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila : - a. surat suara ditandatangani oleh ketua dan salah seorang anggota panitia pemilihan; dan - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor calon yang telah ditentukan; atau - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam satu kotak segi empat yang memuat nomor dan nama calon; atau - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor calon; atau - e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi tidak mengenai satu kotak segi empat calon lain (coblos simetris) ## Paragraf 2 Penghitungan Suara
PENJELASAN
Pasal 39
- (1) Setelah pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara di TPS dengan terlebih dahulu menghitung : - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih; - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan/atau - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak. - (2) Untuk wilayah desa kepulauan penghitungan suara dilakukan di ibu kota desa. - (3) penghitungan suara di TPS yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dihadiri oleh calon atau saksi calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat desa setempat. - (4) Setelah selesai penghitungan suara di TPS, panitia pemilihan segera membuat berita acara pemilihan dan penetapan hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon. - (5) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) exemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum. - (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel. - (7) Panitia menyerahakan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai penghitungan suara. ## Bagian Keempat Syarat Sahnya Pemilihan
PENJELASAN
Pasal 40
- (1) Pemilihan Kepala Desa dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah daftar pemilih tetap. - (2) Apabila sampai dengan b