PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (berlaku 7 Oktober 2010)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan Daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan mekanisme perencanaan pembangunan Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tetang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4889);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan ## BAB III
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3
- (1) Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan
Pasal 4
Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.
RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 5
- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi Pemerintahan Daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh BAPPEDA dan pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. rencana pembangunan tahunan daerah.
BAB IV - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6
- (1) RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD,
BAB IV - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 7
- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Renstra SKPD dan Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
BAB IV - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 8
- (1) RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa dengan ## BAB V
TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 9
Tahapan Rencana Pembangunan Daerah meliputi :
- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.
Penyusunan dan penetapan RPJPD, RPJMD, RKP Daerah dilakukan melalui urutan :
- a. penyusunan rancangan awal;
- b. pelaksanaan musrenbang;
- c. perumusan rancangan akhir;
- d. penetapan.
BAB IV - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 11
- (1) RPJP Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :
- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. Musrenbang; dan
- c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (2) Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :
- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. Musrenbang; dan
- d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
- a. penyusunan rencana awal RKPD;
- b. forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD;;
- c. Musrenbang; dan
- d. penyusunan rencana akhir RKPD.
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 12
- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJPD.
- (2) RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi serta
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 13
- (1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 14
- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 15
- (1) DPRD bersama Kepala Daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 1 (satu) bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (4) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.
Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis SKPD
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 16
- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD.
- (2) RPJMD memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dijabarkan kedalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
- (3) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 17
- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bapppeda.
- (3) Kepala Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 18
- (1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah dilantik.
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 19
- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 20
- (1) Rancangan akhir RPJMD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 4 (empat) bulan setelah Bupati dilantik.
- (2) DPRD membahas dan mengesahkan RPJMD paling lambat 2 (dua) bulan setelah Rancangan akhir RPJMD disampaikan oleh Bappeda kepada DPRD.
- (3) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (5) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (6) Bupati dibantu oleh Bappeda dan seluruh SKPD menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 21
- (1) Kepala SKPD menyusun rancangan akhir Renstra-SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD.
- (2) Renstra-SKPD yang mengacu RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala SKPD paling lambat 2 (dua) bulan setelah RPJMD diundangkan.
Bagian Ketiga
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 22
Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKP Daerah sebagai penjabaran RPJMD dan
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 23
- (1) Kepala SKPD menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Kepala Bappeda mengoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (5) Rancangan RKP Daerah menjadi bahan Musrenbang RKP Daerah.
- (1) Musrenbang RKP Daerah merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.
- (2) Musrenbang RKP Daerah dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKP Daerah tahun berikutnya.
- (3) Musrenbang RKP Daerah dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan.
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 24
Musrenbang RKP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas :
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 25
Musrenbang RKP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas :
- a. Musrenbang Desa atau Kelurahan;
- b. Musrenbang Kecamatan;
- c. Musrenbang Kabupaten.
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 26
- (1) Musrenbang RKP Daerah dimulai dari Musrenbang desa atau kelurahan, musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Musrenbang Desa atau Kelurahan
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 27
- (1) Musrenbang Desa atau Kelurahan diselenggarakan selambat lambatnya bulan Januari.
- (2) Musrenbang Desa atau Kelurahan
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 31
- (1) Musrenbang Desa dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing.
- (2) Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten di biayai APBD.
PELAKSANAAN MUSRENBANG
Bagian Pertama
Tanggung jawab dan Tugas Pelaksanaan Musrenbang
BAB VII - PELAKSANAAN MUSRENBANG
Pasal 32
- (1) Kepala Desa atau Lurah bertanggung jawab menyelenggarakan Musrenbang Desa atau Kelurahan.
- (2) Camat bertanggung jawab menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan.
- (3) Kepala Bappeda bertanggung jawab menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Kabupaten.
- (4) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa atau kelurahan bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan Musrenbang Desa atau Kelurahan.
Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah
BAB VII - PELAKSANAAN MUSRENBANG
Pasal 33
- (1) Tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah dilakukan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PELAKSANAAN MUSRENBANG
Pasal 34
- (1) Kepala SKPD menyusun Renstra-SKPD.
- (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (4) Kecamatan sebagai SKPD menyusun Renstra kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD.
- (5) Renstra-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
BAB VII - PELAKSANAAN MUSRENBANG
Pasal 35
- (1) Kepala SKPD menyusun Renja-SKPD.
- (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
- (6) Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
BAB VII - PELAKSANAAN MUSRENBANG
Pasal 36
- (1) Kepala Desa menyiapakan rancangan awal RPJM Desa.
- (2) RPJM Desa memuat visi, misi, dan program kepala desa.
- (3) RPJM Desa berpedoman pada RPJMD dalam merumuskan strategi pembangunan desa, kebijakan umum program prioritas kepala desa dan arah kebijakan keuangan desa.
- (4) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJM Desa dengan melibatkan unsur penyelenggara pemerintah desa dan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (ayat 4) antara lain :
- a. lembaga pengembangan masyarakat desa (LPMD);
- b. ketua RW atau RT;
- c. PKK dan organisasi perempuan;
- d. organisasi masyarakat;
- e. organisasi politik;
- f. lembaga swadaya masyarakat;
- g. tokoh masyarakat.
- (6) Rancangan akhir RPMJ Desa dirumuskan oleh unsur pemerintah desa dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam pelaksanaan musrenbang.
- (7) RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu
Pengendalian
BAB VIII - PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 37
- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian oleh bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (5) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (6) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (7) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-
langkah yang diperlukan.
BAB VIII - PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 38
- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi oleh bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (4) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
- a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (6) Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.
BAB IX - PERUBAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 39
Pasal 39
Perencanaan pembangunan daerah dapat diubah dalam hal :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
- c. merugikan kepentingan daerah dan/atau masyarakat.
DATA DAN INFORMASI
BAB X - DATA DAN INFORMASI
Pasal 40
- (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
- c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. potensi sumber daya daerah;
- f. produk hukum daerah;
- g. kependudukan;
- h. informasi dasar kewilayahan; dan
- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
KELEMBAGAAN
BAB XI - KELEMBAGAAN
Pasal 41
- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh kepala Bappeda.
- (3) Kepala SKPD dan Kepala Desa menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Bupati menyelenggarakan koordinasi, integrasi, singkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antardesa.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen rencana pembangunan daerah yang diatur dan belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dengan mengikuti ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penetapan: Ditetapkan di Benteng pada tanggal 7 Oktober 2010

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, ttd ## SYAHRIR WAHAB

Penetapan: Diundangkan di Benteng pada tanggal 7 Oktober 2010

Penandatangan: ## SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, ## ZAINUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010 NOMOR 3