PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 13 Tahun 2013 tentang PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI PROVINSI MALUKU UTARA (berlaku 27 Agustus 2013)
Pembukaan
Menimbang
:
a.
bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dimana penyelenggaraan urusan wajib pemerintah berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan bertahap oleh pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan
Pasal 10
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Maluku Utara;
Pasal 11
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Maluku Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Mengingat tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Maluku Utara Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Maluku Utara.
- 1. Undang -Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 / PERMEN / M / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 / HUK / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Terpadu Bagi Saksi dan / atau Korban Tindak Pidana Perdangan Orang dan Penghapusan Ekploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten / Kota, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Provinsi dan Kabupaten / Kota);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04 / MEN / IV / 2011 tentang Perubahan Atas
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Permenaketrans No. PER.15 / MEN / X / 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Provinsi dan Kabupaten / Kota);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 / PERMENTAN / OT.140 / 12 / 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketanahan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106 / HK.501 / MKP / 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian (Provinsi dan Kabupaten / Kota);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten / Kota;
21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kewenangan Urusan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Maluku Utara

Menetapkan

:

(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

## MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI PROVINSI MALUKU UTARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otomoni seluas -luasnya dalam sistem dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indoenesia 1945;
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;

5. Urusan pemerintahan adalah fungsi - fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsifungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,melayani,memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasara warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional,kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvesi Internasional.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial,ekonomi, dan pemerintahan.
8. Standar pelayanan miniala yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Indikaror Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu standar Pelayanan Minimal tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
10. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan

dalam rangka pembelajaran untuk membiayai penerapan standar pelayanan minimal.

11. Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perankat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah (Renja-SKPD) untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelanggaraan pelayanan dasar.
12. Analisis kemampuan dan potensi daerah adalah pengolahan terhadap data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.
13. Program adalah penjabaran kebijakan satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

## BAB II

## MAKSUDDANTUJUAN

## Pasal 2

Penerapan Stardar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan dasr berdasarkan urusan wajib yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bagi masyarakat.

## BAB III

## RUANG LINGKUP

## pasal 3

Ruang lingkup penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi :

1. Bidang Perumahan Rakyat
2. Bidang Sosial
3. Bidang layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
4. Bidang Lingkungan Hidup
5. Bidang Ketenagakerjaan
6. Bidang Ketahanan Pangan
7. Bidang Kesenian
8. Bidang Perhubungan
9. Bidang Penanaman Modal

## BAB IV

## JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar sesuai dengan urusan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari :
- a. Jenis pelayanan
- b. Indikator Kinerja
- c. Target

- (2) Indikator dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

## RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Pasal 5

- (1) Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mempertimbangkan :
- a. Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar;
- b. Target pelayanan dasar yang akan dicapai; dan
- c. Kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah dan komitmen Nasional.
- (3) Jangka waktu dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh daerah digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berbasis pada pelayanan dasar.

## BAB VI

## JANGKA WAKTU DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH Pasal 6

- (1) Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu rencana pencapaian dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Maluku Utara.

- (2) Provinsi Maluku Utara dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPND sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki Provinsi Maluku Utara.
- (3) Rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM.
- (4) Target tahunan pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Rencana Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafond Anggaran (PPA), Rencana kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

## BAB VII

## PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian standar pelayanan Minimal (SPM).
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi sala satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran (PPA).

## Pasal 8

- (1) RPJMD yang memuat rencana pencapaian Standar pelayanan minimal (SPM) menjadi pedoman penyusunan rencana

- Strategi satuan kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD), kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran (PPA).
- (2) Program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempertimbangkan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi urusan wajib pemerintahan yang berbasis pada pelayanan dasar.

## Pasal 9

Rencana tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan Rencana Strategi Satuan kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang selanjutnya dibahas dalam forum Musyawara perencanaan dan pembangunan untuk dianggarkan dalam satu tahun anggaran dalam Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD).

## Pasal 10

- (1) Rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolak ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib pemerintahan Provinsi Maluku Utara.
- (2) Tolak ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sala satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas kepala Daerah.
- (3) Tolak ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM) dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
- (4) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan

tugas pokok dan fungsi Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD).

## BAB VIII PELAPORAN Pasal 11

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan pelayanan minimal kepada masyarakat wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur Maluku Utara sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tiap bulan Juni dan Desember tahun berjalan dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kementerian/Lembaga(K/L) pengampu SPM.

## BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 11

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah Provinsi Maluku Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintah Provinsi Maluku Utara secara Nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

- (2) Pembinaan dan pengawasan dan penerapan SPM pemerintahan daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal 27 Agustus 2013

GUBERNUR MALUKU UTARA,

## H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan Di Sofifi Pada tanggal 27 Agustus 2013

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

## H. A. MADJID HUSEN

## BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 11

Lampiran I

:

Peraturan Gubernur Maluku Utara

Nomor :

13 Tahun 2013

Tanggal :

27 Agustus 2013

## INDIKATOR DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

## BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI LINGKUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Jenis Pelayanan Minimal | Jenis Pelayanan Minimal | Batas waktu Pencapaian (Tahun) | Satuan kerja / lembaga penaggung Jawab | Keterangan |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Indikator | Nilai | | | |
| | Rumah Layak Huni dan terjangkau | 1.Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni | 100% | 2009-2025 | Dinas Pekerjaan Umum | Sesuai tata ruang dan perizinan |
| | | Cakupan layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau | 709 | 2009-2025 | Dinas Pekerjaan Umum | Tercaoainya fasilitas keterjangkauan menghuni rumah layak huni oleh pemerintah daerah Kabupaten /Kota |
| | Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan | 3.Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 100% | 2009-2025 | Dinas Pekerjaan Umum | Sesuai tata ruang dan perizinan |

## GUBERNUR MALUKU UTARA

## H. THAIB ARMAIYN

Lampiran II

:

Peraturan gubernur Maluku Utara

Nomor :

13 Tahun 2013

Tanggal :

27 Agustus 2013

## INDIKATOR DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DI LINGKUNGN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

| NO | Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan | Standar pelayanan Minimal | Standar pelayanan Minimal | Batas Waktu Pencapaian (Tahun) | Satuan Kerja/ Lembaga |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | Indikator | Nilai (%) | | Penanggung Jawab |
| | Pelaksanaan Program /Kegiatan Bidang Sosial: | | | | |
| | Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan Sosial skala Provinsi | Persentase {%) PMKS skala Provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar . | 80 | 2008-2015 | Dinas/Instansi Sosial |
| | b. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti sosial skala Provinsi | Persentase (%) Panti sosial skala Provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial_ | 60 | 2008-2015 | Dinas/Instansi Sosial |
| | Penyediaan sarana dan prasarana sosial: | | | | |
| | Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Provinsi | Presentase (%) panti sosial skala Provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | 80 | 2008-2015 | Dinas/Instansi Sosial |
| | Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Provinsi | Presentase (%) organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasanan pelayanan kesejahteraan sosial luar panti_ | 60 | 2008-2015 | Dinas/Instansi Sosial |
| | Penanggulangan korban bencana: | | | | |
| | Bantuan sosial bagi korban bencana skala Provinsi | Persentase (%) kabupaten/kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala Provinsi | 80 | 2008-2015 | Dinas/Instansi Sosial |
| | b. Evaluasi korban bencana skala Provinsi | Persentase (%) kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evaluasi korban bencana skala Provinsi | 80 | 2008-2015 | Dinas/Instansi Sosial |
| | Pelaksanaan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial dan | | | | |
| | Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi | Persentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial | 40 | 2008-2015 | Dinas/Instansi Sosial |

## GUBERNUR MALUKU UTARA

## H. THAIB ARMAIYN

Lampiran III

:

Peraturan gubernur Maluku Utara

Nomor :

13 Tahun 201

Tanggal :

27 Agustus 2013

## INDIKATOR DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL MINIMAL (SPM) BIDANG PELAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

## DILINGKUNGAN PROVINSA MALUKU UTARA

| N | Jenis pelayanan | Standar Pelayanan Minimal | Standar Pelayanan Minimal | Batas Waktu | Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| N | Jenis pelayanan | Indikator | Nilai | pencapaian (Tahun) | jawab |
| | Penanganan Pengaduan/Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak | Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu | 100 % | 2014 | Badan P3AKB |
| | Pelayanan kesehatan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan olehTenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas maupun Tatalaksana KtP/A dan PPT?PKT di RS | 100 % | 2014 | Dinas kesehatan |
| | Rehabilitasi Sosial Bagi perempuan dan Anak korbsn Kekerasan | Cakupan Layanan Rehabilitas sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitas sosial Terlatih Bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit pelayanan Terpadu | 75 % | 2014 | Dinas Sosial |
| | Rehabilitasi Sosial Bagi perempuan dan Anak korbsn Kekerasan | 4.Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh petugas Bimbingan Rohani terlatih Bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit pelayanan terpadu | 75 % | 2014 | Kantor Agama |
| IV | Penegakan dan bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | [. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyedikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | 80% | 2014 | Polri , Kejaksaan Pengadilan |
| IV | Penegakan dan bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | 6. Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum | 50% | 2014 | Badan P3AKB |
| | Pemulangan dan reintegrasi Sosial bagi perempuan dan Anak Korban kekerasan | 7. Cakupan layanan pemulangan bagi Perempuan dan Anak korban Kekerasan | 50% | 2014 | Dinas Nakertrans |
| | Pemulangan dan reintegrasi Sosial bagi perempuan dan Anak Korban kekerasan | 8. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | 100 % | 2014 | Dinas Sosial |

## GUBERNUR MALUKU UTARA

## H. THAIB ARMAIYN

Lampiran IV

:

Peraturan Gubernur Maluku Utara

Nomor :

13 Tahun 2013

Tanggal :

27 Agustus 2013

## INDIKATOR DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL

## BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI LINGKUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA

| NO | Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan | Standar Pelayanan Minimal | Standar Pelayanan Minimal | Batas Waktu Pencapaian (Tahun) | Satuan Kerja/LembagaPenanggung Jawab |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| NO | Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan | Indikatr | Nilai | | |
| | Jenis pelayanan informasi status mutu air | Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu air dan di informasikan status mutu airnya | 100 | 2013 | Badan Lingkungan Hidup |
| 2 | Pelayanan informasi status mutu udara Ambien | Peresentase jumlah Kabupaten /Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan di informasikan mutu udara ambiennya | 100 | 2013 | Badan Lingkungan Hidup |
| 3 | Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup | Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau peruakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | 100 | 2013 | Badan Lingkungan Hidup |

## GUBERNUR MALUKU UTARA

## H. THAIB ARMAIYN

Lampiran V

:

Peraturan Gubernur Maluku Utara

Nomor :

13 Tahun 2013

Tanggal :

27 Agustus 2013

## INDIKATOR DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

## BIDANG KETENAGAKERJAAN DI LINGKUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA

| NO | Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan | Standar Pelayanan Minimal | Standar Pelayanan Minimal | Batas Waktu Pencapaian | Satuan Kerja /Lembaga Penanggung Jawab |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| NO | Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan | Indikator | Nilai | (Tahun) | |
| | Pelayanan Pelatihan Kerja | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 75 % | 2016 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Pelayanan Pelatihan Kerja | 2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | 60 % | 2016 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Pelayanan Pelatihan Kerja | B. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | 60 % | 2016 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 2 | Pelayanan penempatan tenaga kerja | Besaran pencari kerja yang terdaftar ditempatkan | 70 % | 2016 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 50% | 2016 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Pelayanan Kepesertaan Jamsostek | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek | 50% | 2016 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Pelayanan Pengawasan ketenagakerjaan | 1. Besaran pemeriksaan perusahaan | 45 % | 2016 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Pelayanan Pengawasan ketenagakerjaan | 2. Besaran pengujian peralatan di perusahaan | 50 % | 2016 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

## GUBERNUR MALUKU UTARA

## H. THAIB ARMAIYN

Lampiran VI

:

Peraturan Gubernur Maluku Utara

Nomor :

13 Tahun 2013

Tanggal :

27 Agustus 2013

## INDIKATOR DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

## BIDANG KETAHANAN PANGAN DI LINGKUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Standar Pelayanan Minimum | Standar Pelayanan Minimum | Batas Waktu Pencapaian (Tahun) | SKPD/Lembaga Penanggung Jawab |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Nilai % | | |
| | Ketersediaan dan Cadangan Pangan | 1. Penguatan Cadangan Pangan | 60 | 2015 | Dinas Pertanian |
| 2 | Distribusi dan Akses Pangan | 2. Ketersediaan Informasi pasokan,Harga dan Akses Pangan di Daerah | 100 | 2015 | Dinas Pertanian |
| 3 | Penganekaragaman dan Pembinaan Keamanan Pangan | [3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | 80 | 2015 | Dinas Pertanian |
| | Penanganan Kerawanan Pangan | 4.Penanganan Daerah Rawan Pangan | 60 | 2015 | Dinas Pertanian |

## GUBERNUR MALUKU UTARA

## H. THAIB ARMAIYN

Lampiran VII

:

Peraturan Gubernur Maluku Utara

Nomor :

13 Tahun 2013

Tanggal

:

27 Agustus 2013

## INDIKATOR DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

## BIDANG KESENIAN DI LINGKUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Standar pelayanan Minimal | Standar pelayanan Minimal | Batas Waktu | Satuan Kerja/ Lembaga | Keterangan |
|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Nilai | Batas Waktu | Satuan Kerja/ Lembaga | Keterangan |
| | | 3 | | 5 | | |
| | Perlindunga, Pengembangan,da n Pemanfaatan Bidang Kesenian | Cakupan Kajian Seni (50%) | 100 | 2014 | Kebudayaan dan Pariwisata Dinas | Kegiatan yang bersifat kajian adalah 1 Seminar 2 Saresehan 3 Diskusi Bengkel Seni (Workshop) 5. Penyerapan Nara Sumber 6. Studi Kepustakaan 7 Penggalian 8. Eksperimentasi 9 Rekonstruksi 10. Revitalisasi 11.Konservali 12.Studi Banding 13 Inventarisasi 14.Dokumentasi 15.Pengemasan Barang Kajian Provinsi Kabupaten /kota minimal melaksanakan 509 dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan kajian seni, sampai tahun 2014 |
| | | 2. Cakupan Fasilitasi (309) | 100 | 2014 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jenis-jenis fasilitasi dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian adalah : 1. Penyuluhan substansi maupun teknikal Pemberian bantuan 3 Bimbingan organisasi Kaderisasi 5. Promosi 6. Penerbitan dan pendokumentasiandan Kritik seni Provinsi, kabupaten /kota minimal melaksanakan 30% dari seluruh kegiatan Provinsi, kabupaten /kota minimal melaksanakan 30% da seluruh kegiatan yang menjadi cakupan fasilitas sen,sampai tahun 2014 |

| 6 |
|-----|
| 7 |

GUBERNUR MALUKU UTARA,

H. THAIB ARMAIYN

Lampiran VIII

:

Peraturan Gubernur Maluku Utara

Nomor

:

13 Tahun 2013

Tanggal :

27 Agustus 2013

## INDIKATOR DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

## BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA

| | | | Standar Pelayanan Minimal | Standar Pelayanan Minimal | Batas Waktu | Satuan |
|----|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Nilai | Pencapaian | kerja/Lembaga |
| | Angkatan Jalan | 1.Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan | Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi | 100% | 2014 | Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informasi |
| | | 2.Jaringan Prasarana Angkutan Jalan | 2 Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untukmelayani angkutan umum dalam trayek | 100% | 2014 | Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informasi |
| | | 3.Fasilitas perlengkapan jalan | 3 . Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi | 60% | 2014 | Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informasi |
| | | keselamatan | Terpenuhinya standar keslamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek antar Kota dalam Provinsi AKDP) | 100% | 2014 | Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informasi |
| | | 5.Sumber Daya Manusia (SDM) | Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelayakan pada perusahan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan: | 100% | 2014 | Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informasi |

| 6 |
|-----|
| 7 |
| 8 |
| 9 |

| 10. |
|-------|
| 11 |
| 12 |
| 13 |

| 14. |
|-------|
| 15 |
| 16 |
| 17 |

GUBERNUR MALUKU UTARA,

H. THAIB ARMAIYN

Lampiran IX

:

Peraturan Gubernur Maluku Utara

Nomor

:

13 Tahun 2013

Tanggal :

27 Agustus 2013

## INDIKATOR DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENANAMAN MODAL DI LINGKUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Standar Pelayanan Minimal | Standar Pelayanan Minimal | Batas Waktu Pencapaian (Tahun) | Satuan Kerja/ Lembaga | |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Nilai | | Penanggung Jawab | Keterangan |
| | Kebijakan Penanaman Modal | Tersedianya Informasi peluang usaha sektor /bidang unggulan | I(satu) sektor/ bidang usaha/ tahun | 2014 | BKPMP | Usaha sektor Bidang usaha unggulan adalah usaha yang memiliki unggulan komparatif di daerahnya |
| | Kerjasama Penanaman Modal | Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan | | | | |
| | | Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah Koperasi (UMKMK) tingkat Provinsi dengan pengusaha Nasional/Asing dan | (satu) Kali /Tah un | 2014 | BKPMP | |
| | | b Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten /kota dengan pengusaha tingkat Provinsi /Nasional | (satu) Kali /Tah un | 2014 | BKPMP | |
| 3 | Promosi Penanaman Modal | Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Provinsi | (satu) Kali /Tah un | 2014 | BKPMP | Kegiatan promosi peluang penanaman modal Provinsi dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan Provinsi lain. |

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Standar Pelayanan Minimal | Standar Pelayanan Minimal | Batas Waktu | Satuan Kerja/ Lembaga | Keterangan |
|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Nilai | Pencapaian (Tahun) | Penanggung Jawab | |
| | | | | | | Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani PTSP PDPKM dibagi 6 (enam) dikalikan 100% |
| | | | | | | Angka 6 (enam) pada penyebut adalah jumlah perizinan dan non perizinan yang wajib dilayani oleh PTSP PDKPM, Yaitu pendaftaran penanaman Modal dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri , Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, TDT, SIUP dan perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota,sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten /Kota_ |
| | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. | 1 (satu) Kali /Tahun | 2014 | BKPMP | |
| | Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) | 100 % | 2014 | BKPMP | Rumus |
| | | | | | | Jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE dibagi 4 (empat) dikalikan 100% |
| | | | | | | Angka 4 (empat) pada penyebut adalah jumlah jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan oleh PDPPM dan PDKPM yaitu |
| | | | | | | Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri. |
| | | | | | | Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri. |

| | Jenis Dasar | Standar Pelayanan Minimal | Standar Pelayanan Minimal | Batas Waktu Pencapaian (Tahun) | Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung | |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------