PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 17 Tahun 2013 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG, - a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri I&lt;euangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Da.n Alokas: Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tah un Anggara n 20 13, maka Lerhadap Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri SipiJ Dae rah Kepada Daerah Provinsi, Kabu pa ten , Dan Kora tersebut perlu ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anzaaran 2013: - b. bahwa dalam rangka me ln k sa n ak a n Pcraturan Merueri I&lt;euangan Republik Indonesia Nomor 42/PMI&lt;.07/2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tarnbahan Pcnghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kot a Tnh un Anggaran 2013, rnaka terhadap Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daera h Provinsi, Kabupaten, Dan Kot a tersebut perlu ditarnpung dalarn Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Ta h u n Anggaran 2013: 3. d I \_ k: iielal&lt;s-� ll'tlnn l,eputusan Gubernur 1-:alimantan Baral Nomor: 210/BPl-.:.AD/2013 ientang Perubahano ba hwa a am 1an° a 1 , ,\_ c. · . V v � Ill Dan XIV Atas J,:cputusan Gubcrnur Kalimantan Barat Nomor 42/BPKAD/2013 Tentang Penetapan0 Larnpiran I , , , 1 , 1· I h D D D. ProvinsiW I . . Kcpada Pernerintah l,,.1bupaten/l,ota vccamatan, &lt;.e ura an an esa 1 · Alokasi Dana Baniuan ,euang:rn " ' ' . I � · A -?O 13 rnaka lcrhadap Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemennta lo 1· J' 111:mtan Baral Tahun ngga1an -, . " 3 11 . . . 1 .. 1 ha n Dan Desa Di Provinsi Kalirnantan Baral terse but perlu duarnpung da\am Anggaran 1--:abupalcn/holil, Kccamatan , -,c ura \_ Pendapalan da n Belanic1 Dac&gt;rah Tahun A1wP-aran ?O 11 c. - d. tro n vc-e berdasarka11 (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri I&lt;euangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Da.n Alokas: Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tah un Anggara n 20 13, maka Lerhadap Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri SipiJ Dae rah Kepada Daerah Provinsi, Kabu pa ten , Dan Kora tersebut perlu ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anzaaran 2013:
- b. bahwa dalam rangka me ln k sa n ak a n Pcraturan Merueri I&lt;euangan Republik Indonesia Nomor 42/PMI&lt;.07/2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tarnbahan Pcnghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kot a Tnh un Anggaran 2013, rnaka terhadap Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daera h Provinsi, Kabupaten, Dan Kot a tersebut perlu ditarnpung dalarn Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Ta h u n Anggaran 2013:
3. d I \_ k: iielal&lt;s-� ll'tlnn l,eputusan Gubernur 1-:alimantan Baral Nomor: 210/BPl-.:.AD/2013 ientang Perubahano ba hwa a am 1an° a 1 , ,\_ c. · . V v � Ill Dan XIV Atas J,:cputusan Gubcrnur Kalimantan Barat Nomor 42/BPKAD/2013 Tentang Penetapan0 Larnpiran I , , , 1 , 1· I h D D D. ProvinsiW I . . Kcpada Pernerintah l,,.1bupaten/l,ota vccamatan, &lt;.e ura an an esa 1 · Alokasi Dana Baniuan ,euang:rn " ' ' . I � · A -?O 13 rnaka lcrhadap Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemennta lo 1· J' 111:mtan Baral Tahun ngga1an -, . " 3 11 . . . 1 .. 1 ha n Dan Desa Di Provinsi Kalirnantan Baral terse but perlu duarnpung da\am Anggaran 1--:abupalcn/holil, Kccamatan , -,c ura \_ Pendapalan da n Belanic1 Dac&gt;rah Tahun A1wP-aran ?O 11 c.
- d. tro n vc-e berdasarka11 Pasal 7 Peraruran Daeral--. Kabupaten Sir1tang Nomor 10 Tal,u1, 2012 t.ent.ang A.ng,garan Pendapat.a.n d.an Belanja Daerah Kabupaten Sinlang Tahun Anggaran 2013, pemerintah daerah dapat rne\akukan peng,e\uaran un\.uk mendanai keadaan darurat dan mendesak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber\aku, sebagai akibat adanya program dan kegiatan dari pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dalam bentuk bantuan keuangan yang bersifat soesifik oer untukarmva:
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sin tang ten tang Perubahan Kedua Atas Pera tu ran Bupati Sin tang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
- J. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 ten tang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ten tang Pernbentukan Daerah Tingkat II Di Kalirnantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72. Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nornor 1820):
2. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepcgawaian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nornor 55, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1.69, Tambahan Lernbs ran Negara Re oublik Indonesia Nomor 3890):
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tarnba ha n Lembaran Negara l � epublik Indonesia Nomor 331"'.2), sebaaairnana telah diubah denzan Undaria-� "' "' Undang Nornor 12 Tahun 1994 (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 35691:
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelcnggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
0
5. Undo ng-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ieruang Pcmberantasan Tindak Pidana Kor upsi (Lernbaran Negara Republik::, Indonesia Ta h u n 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 3874), scbagairnana te\a\ � diub.ih dengan Umlang-Undang Nomor 20 Tahun 200 I (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 200 \ Nornor 134 tTamb.ihan Lcmbaran Nczara Rcpublik Indonesia Nomor 4150):
6. Undang-Undang Nomor I 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk \ndones,a ,ahun '2ClCl'2&gt; Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Reoub\ik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpub\ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. J 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Dacrah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpub\ik Indonesia Nomor 5049);
8. J 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pcmbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubiik \ndonesia Nomor 5234); 0
9. Pera t ura.n Pe me rintah Nomor 109 Tahun 2000 tcntang Kedudukan Keuangan Kcpala (Lembc1ran Negara Republik \ndoncsia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 4028); 14. 0 Daerah Dan WakiI Kepala Daerab.:) Negara Repub\ik \ndonesia Nomo �
| 15. | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protoko\er Dan Keuangan Pimpinan Dan P..nggo\.a De'Nan PenvakiJan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah beberapa ka\i terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712\: |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Peraturan Pemenntah Nomor � Aahur1 � w5 - tentang Pinjarnan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembrran Negara Rep blik Indonesia Nomor 4574); |
| 17 | Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); |
| 18 | Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); |
| 19 | Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); |
| 20 | Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
| 21 | Peraturan Pernerirn ah Nornor 65 Tahun 2005 Lentang Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tnmbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); |
| 22 | Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tah u n 2005 Nomor 154, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); |
| 23 | Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pclaporan Keuarigan Dan Kinerja lnstansi Pcmcrintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 0 |
| 24 | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan � Daerah Provinsi Dan Perucrintahan Daerah Kabupaicnj Kota (Lcmuarun Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 � , Ta 111 baha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 37); |
- -h ' � ""1.""\\-:&gt;al"Ol"'\ Nc\,!..UXa \"-&lt;t..t:=\"'.&gt;U\:,\\\&lt;. '''"'dtJ\""\C.!,'S,\a , � ·,.,r,,,\_,,-;---,:;;-.-;;-;-;:.,,,,,,.,, N,,,,,,·,,·I I ·,·.,,,,,,., · .,lJU7 ,,\_·111.,,1,l.!,, &lt;..JrJ-!\_1·1\_11!-.:,:-.1 ... ,\_.,\_ '. · � µJ-:.:,t IJ&lt;.-·&lt;..:4 ' '7°4 ll\_...e· \_ .. \_..,. ·1:-,1,,\_111 :2UU7 Nun·,or � 9. -run-ilJ€1.l1an Lcn,baran Negara l'&lt;cpul&gt;l1k ln.doncs1a Non,or ),
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20 IO ten tang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaala.n lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 IO Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 IO ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratur an Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44181;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pcrat uran Menreri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 I I;
31. Pera tu ran Menteri Dalam Neccr i Nomor 37 Tahun 2012 Len tang Pcdorna n Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
32. Perat uran Menteri Keuangan Nomor 137 I PM 1,.07 /20 12 te ntung Baras Maksimal Dcfisit Anggaran Pendapatan Dan Bclanja Daerah Dan Batas Maksimal Kurnulat.if Pinjarna n Dacrah Ta h un Anggaran 2013;
33. Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 4 I I PM 1,.07/2013 ten tang Pcdorna n Um um Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Peuawai Negeri Sipil Dae rah Kcpada Davra h Provin si, Kabupateri, Dan Kola Tahun Anggaran 2013; O
C)
- w Penghasilan � 1 � 34. Pe rat ur a n Menteri Keuangan Nomor 42/PMl-:.07/2013 tcnLang Pcdoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Guru Pega\\·ai Negeri Sipil Dacrah Kcpadn Daerah Provinsi, Ka bupn u-n , Dan Kora Tahun Anggaran 2013;
| 35. | Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l l: |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25); |
| 37 | Peraturan Daerah Kabu paten Sin tang Nomor 1 Tahun 2008 ten tang Urusan Pemerintah Kabupaten Sin tang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1); |
| 38 | Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Nomor 2); |
| 39 | Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 201 � tentan � :enca;;1 � e � 1::1:;u � ia;a �� ; � ; P::::r::bi � ::: � Sintang Tahun 200b-2020 (Lcmbaran Dacrah Kabupaten intang a un , Kabupaten Sintang No111or 6); Bea Perolehan Hak Ata s Tanah Dan Bangunan |
| 40 | Peraturan Daerah (Lernbaran Daerah 1 1 Tahun 2011 teruang Kabupoten Smtang_ Nomor I Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor I); Kabupatcn S1ntang 1ahun 2011 Nomor ' p · k Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang |
| 41 | r Sintano Nomor 2 Tahun 201 I reru.a ng aja Peraturan Daerah h.abupaten � . I)· rah J<abupaten Sintang Nomor 2); 1 N mor 2 Tarnbahan Lem x11,1n ae Tahun 201 o , R Pembanounan Jangka Menengah Kabupaten i ?012 tentang encana "' D l |
| 42 | 0 w Kabupaten (Lembaran Daerah · J Umum tentang Retribus1 asa 3 T hu , ten Sin tang Nomor a I - . Tahun 20 I 2 Nornor 3, Tambahan Lembaran aera io Peraturan Daerah h.abupa b - . l);icrah 1..:abupatcn S1ntang I 2011-2015 (Lem n ra n , Sin tang Ta 1un . Kabupaten Sintang Nornor 31, |
| 43 | T Nomor 4 a iun 4)· 1 Dc1erah 1-(abupatcn S1nt.an,., D . h Kabupaten Sintang Nomor ' Peratura1 c _ 4 Tarnbahan Lcmbaran acra Sin tang Tahun 2012 Norno1 ' |
- 20 2 Sintang Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) ;
45. PeTaluran Daerah J&lt;abupaten Sinlang Nomor 6 Tahun 2012 tentang RcLribusi Perizinan Terlentu Kabupatcn Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Ka.b u pa te n Sj n tarig Nomor 6\; (Lembaran Daeral
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 7 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Ru mah Saki Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sin tang (Lembaran Daerah Ka bu paten Sin tang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahai Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
47. Pera tu ran Daerah Ka bu pa Len Sin Lang Nornor IO Tahun 2012 ten tang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Ka bu pate, Sin tang Tahun Anggaran 2013 (Lcmbaran Daerah Ka bu paten Sin tang Tahun 2012 Nomor 10);
MEMLJTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN I&lt;EDUA ATAS PERATURAN BUPATI Sl"ITANG NOMOR 63 TAHUN 2012 TENT/l.NG PEl'!.JABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
Pasal 7
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sin tang ten tang Perubahan Kedua Atas Pera tu ran Bupati Sin tang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
- J. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 ten tang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ten tang Pernbentukan Daerah Tingkat II Di Kalirnantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72. Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nornor 1820):
2. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepcgawaian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nornor 55, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1.69, Tambahan Lernbs ran Negara Re oublik Indonesia Nomor 3890):
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tarnba ha n Lembaran Negara l � epublik Indonesia Nomor 331"'.2), sebaaairnana telah diubah denzan Undaria-� "' "' Undang Nornor 12 Tahun 1994 (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 35691:
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelcnggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
0
5. Undo ng-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ieruang Pcmberantasan Tindak Pidana Kor upsi (Lernbaran Negara Republik::, Indonesia Ta h u n 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 3874), scbagairnana te\a\ � diub.ih dengan Umlang-Undang Nomor 20 Tahun 200 I (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 200 \ Nornor 134 tTamb.ihan Lcmbaran Nczara Rcpublik Indonesia Nomor 4150):
6. Undang-Undang Nomor I 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk \ndones,a ,ahun '2ClCl'2&gt; Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Reoub\ik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpub\ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. J 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Dacrah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpub\ik Indonesia Nomor 5049);
8. J 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pcmbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubiik \ndonesia Nomor 5234); 0
9. Pera t ura.n Pe me rintah Nomor 109 Tahun 2000 tcntang Kedudukan Keuangan Kcpala (Lembc1ran Negara Republik \ndoncsia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 4028); 14. 0 Daerah Dan WakiI Kepala Daerab.:) Negara Repub\ik \ndonesia Nomo �
| 15. | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protoko\er Dan Keuangan Pimpinan Dan P..nggo\.a De'Nan PenvakiJan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah beberapa ka\i terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712\: |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Peraturan Pemenntah Nomor � Aahur1 � w5 - tentang Pinjarnan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembrran Negara Rep blik Indonesia Nomor 4574); |
| 17 | Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); |
| 18 | Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); |
| 19 | Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); |
| 20 | Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
| 21 | Peraturan Pernerirn ah Nornor 65 Tahun 2005 Lentang Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tnmbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); |
| 22 | Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tah u n 2005 Nomor 154, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); |
| 23 | Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pclaporan Keuarigan Dan Kinerja lnstansi Pcmcrintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 0 |
| 24 | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan � Daerah Provinsi Dan Perucrintahan Daerah Kabupaicnj Kota (Lcmuarun Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 � , Ta 111 baha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 37); |
- -h ' � ""1.""\\-:&gt;al"Ol"'\ Nc\,!..UXa \"-&lt;t..t:=\"'.&gt;U\:,\\\&lt;. '''"'dtJ\""\C.!,'S,\a , � ·,.,r,,,\_,,-;---,:;;-.-;;-;-;:.,,,,,,.,, N,,,,,,·,,·I I ·,·.,,,,,,., · .,lJU7 ,,\_·111.,,1,l.!,, &lt;..JrJ-!\_1·1\_11!-.:,:-.1 ... ,\_.,\_ '. · � µJ-:.:,t IJ&lt;.-·&lt;..:4 ' '7°4 ll\_...e· \_ .. \_..,. ·1:-,1,,\_111 :2UU7 Nun·,or � 9. -run-ilJ€1.l1an Lcn,baran Negara l'&lt;cpul&gt;l1k ln.doncs1a Non,or ),
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20 IO ten tang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaala.n lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 IO Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 IO ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratur an Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44181;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pcrat uran Menreri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 I I;
31. Pera tu ran Menteri Dalam Neccr i Nomor 37 Tahun 2012 Len tang Pcdorna n Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
32. Perat uran Menteri Keuangan Nomor 137 I PM 1,.07 /20 12 te ntung Baras Maksimal Dcfisit Anggaran Pendapatan Dan Bclanja Daerah Dan Batas Maksimal Kurnulat.if Pinjarna n Dacrah Ta h un Anggaran 2013;
33. Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 4 I I PM 1,.07/2013 ten tang Pcdorna n Um um Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Peuawai Negeri Sipil Dae rah Kcpada Davra h Provin si, Kabupateri, Dan Kola Tahun Anggaran 2013; O
C)
- w Penghasilan � 1 � 34. Pe rat ur a n Menteri Keuangan Nomor 42/PMl-:.07/2013 tcnLang Pcdoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Guru Pega\\·ai Negeri Sipil Dacrah Kcpadn Daerah Provinsi, Ka bupn u-n , Dan Kora Tahun Anggaran 2013;
| 35. | Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l l: |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25); |
| 37 | Peraturan Daerah Kabu paten Sin tang Nomor 1 Tahun 2008 ten tang Urusan Pemerintah Kabupaten Sin tang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1); |
| 38 | Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Nomor 2); |
| 39 | Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 201 � tentan � :enca;;1 � e � 1::1:;u � ia;a �� ; � ; P::::r::bi � ::: � Sintang Tahun 200b-2020 (Lcmbaran Dacrah Kabupaten intang a un , Kabupaten Sintang No111or 6); Bea Perolehan Hak Ata s Tanah Dan Bangunan |
| 40 | Peraturan Daerah (Lernbaran Daerah 1 1 Tahun 2011 teruang Kabupoten Smtang_ Nomor I Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor I); Kabupatcn S1ntang 1ahun 2011 Nomor ' p · k Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang |
| 41 | r Sintano Nomor 2 Tahun 201 I reru.a ng aja Peraturan Daerah h.abupaten � . I)· rah J<abupaten Sintang Nomor 2); 1 N mor 2 Tarnbahan Lem x11,1n ae Tahun 201 o , R Pembanounan Jangka Menengah Kabupaten i ?012 tentang encana "' D l |
| 42 | 0 w Kabupaten (Lembaran Daerah · J Umum tentang Retribus1 asa 3 T hu , ten Sin tang Nomor a I - . Tahun 20 I 2 Nornor 3, Tambahan Lembaran aera io Peraturan Daerah h.abupa b - . l);icrah 1..:abupatcn S1ntang I 2011-2015 (Lem n ra n , Sin tang Ta 1un . Kabupaten Sintang Nornor 31, |
| 43 | T Nomor 4 a iun 4)· 1 Dc1erah 1-(abupatcn S1nt.an,., D . h Kabupaten Sintang Nomor ' Peratura1 c _ 4 Tarnbahan Lcmbaran acra Sin tang Tahun 2012 Norno1 ' |
- 20 2 Sintang Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) ;
45. PeTaluran Daerah J&lt;abupaten Sinlang Nomor 6 Tahun 2012 tentang RcLribusi Perizinan Terlentu Kabupatcn Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Ka.b u pa te n Sj n tarig Nomor 6\; (Lembaran Daeral
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 7 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Ru mah Saki Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sin tang (Lembaran Daerah Ka bu paten Sin tang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahai Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
47. Pera tu ran Daerah Ka bu pa Len Sin Lang Nornor IO Tahun 2012 ten tang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Ka bu pate, Sin tang Tahun Anggaran 2013 (Lcmbaran Daerah Ka bu paten Sin tang Tahun 2012 Nomor 10);
MEMLJTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN I&lt;EDUA ATAS PERATURAN BUPATI Sl"ITANG NOMOR 63 TAHUN 2012 TENT/l.NG PEl'!.JABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
PASAL l
Beberapa ketentuan yang diat ur dalam Pera LU ran Bupati Sin tang Nomor 63 Tahun 2012 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 1309) sebagaimana Lelah cliubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 12 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 12). rnerizalarni beberaoa perubahan sebagai berikut :
- I. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal I
Anezaran Penclapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran ob Rp. 1.096. 931. 795. 706,00 bertarn bah sejumlah Rp. 58. 785.522.368,00 sehingga menjadi Rp. rincian sebazai berikut : 2013 semula berjumlah l.155.717.318.074,00 dengar
I. PENDAPATAN DAERAH
- a. Semula
Rp. 985.524.221.223,00
b. Bertambah ...
| b. Bertan1bah / (Berkurang) Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. | | Rp. | l .IJ44 .'.',()y .7 4 '.', .:',SI\ | .!JI} |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|
| 2. BELANJA DAERAH | | | | | |
| a. Semula b. Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. Rp. | l 081. 722.092 .381,00 58. 785.522.368,00 | Rp. | 1.140.507.614. 749,00 | |
| 3. PEMBIAYAAN | | | | | |
| a. Penerimaan 1). Semula 2). Bertarnbah / (Berkurang) Jumlah Pembiayaan Penerimaan sctelah perubahan | Rp. Rp. | I 11 407.574.483,00 0,00 | Rp. | l l 1.407.574.483,00 | |
| b. Pengeluaran 1). Semula 2). Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah perubahan | Rp. Rp. | 15.209. 703.325,00 0,00 | | 15.209. 703.325,00 | |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan | | | Rp. | | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan | | | Rp. | 96.197.871.158,00 | |
| | | | Rp. | 0,00 | |
2. J&lt;etentuan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang mengalami perubahan sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Q

�

\_:j

3. Ketentuan dalam Lampiran II tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang menurut Urusan Pemerintahan dan Organisasi mengalami perubahan sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam Larn pir a n fl Peraturan ini. 4. Keteruuan ...
4. l{etentuan dalam Lampiran Ill lentang Penjabaran An.ggaran Pe rt d e p a.r a n o a n Be\ar1ja Dae-rah Kabupa'-en mengaJami perubahan sehin\_g\_ga keseiuruhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Pe r at.o r a n in,. Sinlang

## PASAL II

- (I) Dengan berlakunya Pera tu ran ini, maka kete nt uan yang diatur clalam Peraturan Bupati Sin tang Nomor 63 Tahun 2012 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja Dae rah Ka bu paten Sin tang Tahun Anggaran 2013 masih tetap berlaku, sepanjang mengenai hal-hal yang tidak bertcntangan dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang merigctahuinya, memerinLahkan pengundangkan Peraruran Bupati in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Di tetapkan di Sin tang pada tanggal 30 April 2013

ANG,t


� IL TON CROSBY

Diundangkan di Sintang pada tanggal 30 April 2013


BERJTA DAERAH KABUPATEN Sl'.TANG TAHUN 2013 NOMOR 19

## PERATURAN BUPATI

NO MOR

TANGGAL

TENT ANG

12 TAHUN 2013

30 APRIL 2013

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

| | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) | Bertambah/ (Berkurang) | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PENDAPATAN DAERAH | 985.524.221.223,00 | 1.044.309.743.591,00 | 58.785.522.368,00 | 5,9 |
| PENDAP.4TAN ASLI DAERAH | 49.016.140.723,00 | 49.076.940.723,00 | 50.800.000,00 | 0, 1l |
| Hgsil P � ;:;k Daerah ...__. | 6.794 110 450,00 | 6 794.110.450.00 | 0,00 | 0,01 |
| Rtribusi Daerah | 9 564 492 362,00 | 9 625.292.362,00 | 60.800 000,00 | 0,6, |
| Hasil P � ngelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 3 400 000.000,00 | 3 400.000 000,00 | 0,00 | 0,0( |
| Larn-lain Pendapatan Ash Daerah Yang Sah | 29 257 537 911,00 | 29 257.537 911.00 | 0,00 | 0,01 |
| DANA PERIMBANGAN | 905.773.480.500,00 | 905.773.480.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 35 106 059 500.00 | 35.106.059 500.00 | 0.00 | 0,0 |
| Dana Alokasi Umum | 738 622 Qt 1 000,00 | 738.622 011 000.00 | 0,00 | o.o |
| Dana Alokasi Khusus | 132 045.410 000,00 | 132.045.410.000,00 | 0,00 | 0.0( |
| SAH | | | | |
| LAIN·LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG | 30.734.600.000,00 | 89.459.322.368,00 | 58.724.722.368,00 | 191,0 |
| Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provins] Dan Pemerintahan Daerah Lainnya | 16 000 000 000.00 | 16.000 000.000.00 | 0,00 | 0,01 |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 0,00 | 58 724 722 368,00 | 58.724.722 368,00 | 100,0( |
| Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 14 734.600 000,00 | 14 734 600.000,00 | 0,00 | 100.0, |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 985.524.221.223,00 | 1.044.309.743.591,00 | 58.785.522.368,00 | 5,9E |
| BELANJA DAERAH | 1.081.722.092.381,00 | 1.140.507.614.749,00 | 58.785.522.368,00 | 5,4, |

--

0

0

•n

w

-·

-

| K.- | | | J... ,._.. | ,... p\ ' | ' \"-'P) .. | ' \"-'P) .. |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| I R•lc•nlng | | Ural•n | Sebelum Perub•h•n ' | Setelah P•C'ubaha" \ .. | ' | " |
| I 1 | 2 | | 3 | \ | \ 0.00\ | ' ' o.""'l |
| s. , .• Bel•nja hibah | s. , .• Bel•nja hibah | | 25 236.944.500,00 | 25.236.9«.500.00\ | | o.cc |
| 5.1.5 Belanja bantuan sosial | 5.1.5 Belanja bantuan sosial | | 2 050.000.000.00 | 2.050.000.000.00 | 0.00\ | |
| Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan -pemerintahan | Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan -pemerintahan | 76.561.409.993.00 desa | | 76.561.409.993.00 | 0.00 | 0.Uo |
| 5.1.7 5.1.8 Belanja tidak terduga | 5.1.7 5.1.8 Belanja tidak terduga | 2.370 666.250.00 | | 2.370.666.250,00 | 0,00 | 0,UI |
| 5.2 | Betanja Langsung | | 580.950.096.620,25 | 580.950.096.620,25 | 0,00 | 0,11< |
| 5.2.1 | 5.2.1 | | 40.738 714.135,00 | 40.865.718.135,00 | 127.004.000.00 | 0,31 |
| ,.2.2 | Belanja barang dan jasa | | 246.861.599.478,25 | 247.233.720.978,25 | 372.121.500.00 | 0,1 |
| 5.2.3 | Belanja modal | | 293 349.783 007.00 | 292.850.657.507,00 | (499.125.500,00) | (0, 17 |
| | | JUMLAH BEL.ANJA DAERAH | 1 .081.722.092.381 ,00 | 1.140.507.614.70,00 | 58.785.522.368,00 | 5,4. |
| I | .• | SURPLUSl(DEFISIT) | (96.197.871.158,00) | (96.197 .871.158,00) | 0,00 | 0,0( |
| s .1 | PEMBIAYAAN | | 96.197.871.158,00 | 96.197.871.158,00 | | o.oc |
| 6.1.1 | Penerimaan Pembiayaan Oaerah Sisa Lebih Perhitungan Aanggaran Tahun | | 111.407.574.483,00 | 111.407.574.483,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| | Anggaran Sebelumnya | | 111.107.574.483,00 | 111.107 574.483,00 | 0.00 | 0,0( |
| 5.1.5 | P � nerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman - | | 300.000.000,00 | 300.000 000.00 | 0.00 | o.oc |
| .2 | Pengeluaran Pembiayaan Oaerah | | 15.209.703.325,00 | | | 0,0( |
| 5 2.2 Ii 2.3 | Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Oaerah | | 8.500.000 000,00 | 15.209.703.325,00 8 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | Pembayaran Pokok Utang | | 6.409 703.325.00 6.409.703. �� | | 0.00 | o.o, 0.0( |
| � 2.4 | Pemberian Pmjaman | | | 5.00 | 0.00 | |
| | Oaerah | | 300 000.000,00 | 300.000.000.00 | 0,00 | 0.0( |
| | PEMBIAYAAN NETIO | | 96. 197.871 .158,00 | 96.197.871.158,00 | 0,00 | 0,0( |


�

--1 ,--

... -

�

...

...

-t


L.AMPIRAIYII: Pl:RA.TLJR,,litNBVPATI

NOMOR

· 17TAHUN20'3

T/11,,NGGAL

: 30 APRIL 2013

TENTA/IJG : PERUBAHAN KEOUA .AT.AS PERATIJRAN SUPATI SfNTANG NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJA8ARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAER.AH KABUPATEN $INT ANG TAHUN AHGGAP,AN "20\3

## KABUPATEN SINTANG

## RINGKASAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAH.AN OAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2013

-

| | Urwan Pffllerlntlihan DMnh | P•ndap,1tan | P•ndap,1tan | P•ndap,1tan | P•ndap,1tan | Bel.In � | Bel.In � | Bel.In � | Bel.In � | Bel.In � | Bel.In � | Bel.In � | Bel.In � |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| -- | Urwan Pffllerlntlihan DMnh | S.blllum PeNblhan .. | ,...hPeNblhan | Bert,mhlhl(S.rituning) | .. | T � k Langsung | Langsung ... | JumLI,, Bet. nJI | Tldlik Lang•uno .. | Lanveung | Ju � h BeLlnj.l ... | ... | .. |
| | | | ... | Rp | | ... | | ... | | ... | | | ,. |
| I | ' | ' | • | ... | • | 7 | • | ..,.a | 10 | 11 | 1:-10+11 | 13•12-f | |
| I | UNUnWeJU> | M4.7U71M.723.00 | 1.043.62t.22t.ot1 ,00 | H.7'6.122.318,00 | 1,17 | 47&.112.192.474,21 | 124.733."4.117,00 | 1.00J.'4&.166... t ,21 | 137.211.IU.142,21 | 12.4.7Jl.M4.117,00 | 1.0l2.021.ttt.oot,25 | 18.371.212.Hl,OO | ... |
| 1.01 | p.,,dkllk.ln | | | | | 11a.to1.111.010,11 | 81.213.113.714,00 | 280.15'.428. 721, 11 | 2'7.417"37.371,11 | 11.211il.11l.7t4,00 | l38.740.tl1.012, 11 | II.W.122.318,00 | 10,11 |
| 1011 01 01 | Oil'\81 Pendtakan | | | | | 196 001915010 11 | 61 253 513 714 00 | 260 1 SS 426 72A. 11 | 257 487 437 378 11 | e1 2s3 s13 114.00 | 338 740 951 092.11 | 58 585 522 368.00 | 20,91 |
| 1 011 01 01 | P•nd1Cl1kan | | | | | 196901915010.11 | 80 10.: 8€-0 614 00 | 279 006 775 62A 11 | 257 487 437 378. 11 | 80 104 860614.00 | 337 592 297 992.11 | 58 585 522.368.00 | 21.0I |
| 1 17 1 01.01 | l<.et>uoay.,n | | | | | | 429 57.: 250.00 | 429 624 250 00 | | 429 624 2.S0.00 | '29 624.2.SO 00 | 0.00 | 0.U< |
| 1181 01 01 | Pemuoa een Ol•h R•g• | | | | | | 719 028 850.00 | 719 026 850.00 | | 7151.028 850,00 | 719 028 850.00 | 0.00 | 0.0< |
| 1 26 I 01 01 | · Ptrpumk.lan | | | | | | | | | | | | |
| h.02 | K...Mtan | )0.621.142.332,00 | 30.1122.142.)32.00 | o.oo | 0,00 | I0.231.313.0)2,'4 | 17.tH.COl.614,00 | 111.227.nt.MC,M | 50.001.013.032,M | 17.tN.IOl.114,00 | 111.001.lft.84,M | IZM.ll0.000,001 | (0,11 |
| 10210201 | O.ne1 l<.onh•tlln | 6 731460862 00 | 6 731 480 862.00 | 0.00 | o.oo | 32 286 ise 81514 | 29 lJ6 249 790.00 | 61 622 408 605 14 | 32 059 778 815 14 | 29 336 2A9 790.00 | 61 !96.028 605. lA | (226 380 000.00J | (0.J7 |
| 102.10202 | Rum•h Salu1 L.'mum Oaer•h Ade M Oioe,n | 23 791 361 4170.00 | 23 791 361 470.00 | 0 00 | 0,00 | 17 9-'5 234 217 50 | 38 GK• '56 724 00 | 56 605 590 941 SO | 17 945 234 217 SO | 38 660.356 724.0C | 565055909'1.50 | 0.00 | 00.. |
| | - - | | | | | | - | | | | | | ...:i, |
| 1.03 | P•k•rjHn u...•:::-: | 200.000.000,00 | 200 000.000,00 | � .oo | o.oo | 1.213 427 '81,150 | _ 1i1.410.,u.aeo.oo | 118.IS4.ll4.le1.IO | 1.21 ,.,21.481,10 | 113.470.111.UO,OO | 168.IM.l&C.>11,IO | o.oo | .;., |
| 10310301 | O,nas P•keryaan umum | 200 000 000.00 | 200 000 000 00 | 000 | o.oo | 521342748150 | 153 470 9 � 880 00 | 158 684 38A 361 50 | 5 213 427 481.50 | 153.470 956 680.00 | 158 664 38' 361.50 | 0.00 | ··"if .,... |
| 1 03 1 OJ 01 | Pekel']Hn Umum | 200 000 000.00 | 200 000 000.00 | 000 | o.oo | 5 213 427 461.50 | 13', 018 771 190 00 | 139232198671 SO | 5 213427 481.SO | 134 018 n1 190.oo | 139 232 198 671 50 | 0.00 | |
| 10410301 | Perumal'l•r. -· | | | | | | 5 663 6 � 0 000 00 | 5 663 620 000.00 | | 5 663 620 000 00 | 5 663 620 000 00 | 0.00 | 0.0< |
| 10510301 | PenstHn Ru•ng | | | | | | 740 G48 200 00 | I40 948 200.00 | | 740 948 200.00 | 740 946 200 00 | 0.00 | 0.0< |
| 10610301 | • PerenC11naan Pemb•ngunan | | | | | | 2 856 317 490 00 | 2 856 317 490,00 | | 2 856 317 490,00 | 2 8!:16 317 490.00 | 0.00 | 0.0< |
| 1 17 10301 | K•t>udaya•n | | | | | | | | | | | | |
| 1 18 10301 | P•muda can Ol•h Ra;a | | | | | | 10 191300000 00 | 10 191 300 000.00 | | 10 191 300 000.00 | 10 191 300 C:00.00 | 0.00 | 0.0< |
| 0210301 | • Kehuttn•n | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| , | PeNnc.anau• P•rnb•ngunan | | | | | 2.H1.tH 850,00 | I.Ht.tol.630,00 | I.M3.8t4.110,00 | 2.U1.IU.IIO,OO | l.111.to6.U0,00 | 1.143.IM.180.00 | 0,00 | 0,0( |
| 10610601 | Bed•n Perenc.ana•n Pemban,gun•n Daerah | | | | | 2661 96e 650 00 | 6 981 905 530 00 | 9 643 894 160.00 | 2 661988650 00 | 6 981 905 530.00 | i 643 !94 1&0.00 | 000 | 0.0C |
| 10510601 | • Penauian Ruang | | | | | | | | | | | | |
| 1 06 1 06 01 | Pen � nc.ar"IS•n Pemt>angurian | | | | | 2 661 see 650 oo | 6 463 069 070 00 | 9 145 057 720.00 | 2 661986650.00 | 6 483 069 070.00 | ; 145 057 720.00 | 0.00 | O. � |
| 10810601 | Lingkungan Hldup | | | | | | | | | | | | |
| I 161 0601 | Pen.ar1Sman Moclal | | | | | | | | | | | | |
| 12010601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Otonom1 ()Hrmh. P&merir-.at\an Umum. Adm1rnau-.s1 Keuangan Daetah. Permngklt Oae,ah. K1pegawa1•n Clai Peruncun | | | | | | | | | | | | |
| 1ll10601 | PemberClafUn MHyaraluu den Deu | | | | | | | | | 498 836 460.00 | | | |
| 12:51 0601 | Suitisttk | | | | | | •96 836 460 00 | 498 636 460.00 | | | .&98 836.460.00 | 000 | 0,0 |

0

## Halaman l

1

;

-

2

| I | I �� | ' | ._... ,.._,___" | | | ... --" .. | | ' ... -- - .. | ' ... -- - .. | ' ... -- - .. | ' ... -- - .. | ' ... -- - .. | ' ... -- - .. |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | I | ... | ... | -.,...,.""l...,...,.no, .. | no.., L.anc,euno ... | LAng•uno | Jo,.,mlah ... ... .. .. | 'TioMlo. LA...-. I | \ ... | ... | \. | -v | |
| I | 1 | • | • | • | | • | , | 10 | ' 11 | ,i-,0.11 | I ... I | I ... ' I | |
| 01 t 0601 | Pwr\11,,..,, | | | . | ' | | | | | | ""' � | " 1 | |
| 1.07 | Pwhubu,,.-n | lzt.Z,1.000,00 | lzt.131.000,00 | e.ee ... | s. t M.003.111,00 | | | | 1L"4.Tl.J141,00 | | | ... u | |
| 1 07.1 07 01 | � • PtirtuJC,Jl"IQ¥! | 629.l31 000.00 | 629 231 000.00 | 0.00 0,00 | 3 136 003 1 75.00 | 12."4.733.Mt,OO 12 '6.( 733 64S,OO | 11.I00.73'.124,00 15600 736 824.00 | 3.1 X.003.171,00 3 136 003 175.00 | 12"64 7336''i.OO | tl.to0.7M.11&,00 ,s 600 'i.!16 | 824 OC | 0.00 0,0, | |
| , ... | | | | | | | | | | | | | |
| | l.Jngillungen Mklup | 1.U.040.000,00 | 1'3.040.000,00 | e.ee ... | &.123.tM."4,60 | ll.a.13.461.MO,OO | 40.0N.121.121,IO | 1.123..111.411,IO | l.J.113.441 .M0,00 | 40.00l.121. 121,IC | | ... 0,0 | |
| , oe, oeo, | �� i.r,o.nHICl\41 | | | | 1 � 261 161 00 | J 891 no 010.00 | 5 8"1 381 171 00 | 1 950261 161.00 | 3 891 120 010.00 | S 641 381 171 OC | | 000 0.CX | |
| 1081 08CM | Dnn � - � O..n � | 1'3 a.a CIOCJ.00 | 1 '3 OilO 000.00 | 0.00 0.00 | 4 172 905 307 .50 | 29 992 341 65o0.00 | 3' 165 2'6.lilST.50 | 4 172 ;o5 307 .50 | � 992 341 650.00 | 34 16$ 246.957.5( | | 0.00 0,0( | |
| 103108CM | """"'""" Pel,.er)Un Umum | | | | | S 574 374 000 00 | 5 574 374 000 00 | | S 57, 37• 000 CO | S 574 37• 000 OC | | 0.00 0,CX | |
| 1°',ae°' | P•rum&hll'I | | | | | 16 5-43 e..,"ti 000 00 | 16 5-43 82'6 000 00 | | 16 5'J 826 000.00 | , s 5-'J 826 ooo oo | | 0.00 O.u. | |
| 1os1oe°' | P � nRt.111n; | | | | | 83 •78 550 00 | 83 .478 5 � 00 | | &3 •78 550.00 | &3 •78 550 00 | | 0,00 O.!X | |
| i061oeo. | l.JngllillQll'I H � | 1 "3 040 000 00 | 1,3 0(0 000 00 | 000 0.00 | ,1n90s3015,Q | 7 700 6,E3 100 00 | 11 '163 568 401.50 | , 1n Q05 307 so | 7 790 663 100.00 | 11.963 568 | '4J7.5( | 0.00 00( | |
| � .10 | ()inu � r,dUOUMf'I can Penc.tatan S,;,ii | MC.'31.iOC .00 360 msec oo | k0.532.500,00 360 532 � .00 | 000 0.00 | | | | | | | | | |
| 1101 100, | lltependudutili" CS.n cat.uin � | | | 0.00 0.00 | 1--N11.,11.1u.oo 3 :.'07 � 16 85 � 00 | 3.UI ...MCl.00 3 135 8Eo4 9'0 00 | l.l43.ll1.71,.00 6J..tJ3817 � 00 | 3.207.'11.IU.00 J 207 516 855 00 | J.1H.1&4.MO,OO 3 135 86"4 9'0 00 | t.J.&.J.ll1.TN,or;i &S,,13381 | moo | ... ... 0.00 Doc | |
| 1101 100, | | 360 �� 00 | 360 532 � 00 | 000 0.00 | 3107 516 855 00 | J 1J5ef,,49'000 | 6 343 381 79500 | 3 207 51E 555 00 | J 13.5 864 9"10.00 | 6 "3 381 | 795 00 | 0,00 0.!X | |
| 1201 1001 | � c,enau011k.an ot1n Cat.t.n Sip11 �� Pemr.vuhan Umurn. | | | | | | | | | | | | |
| 1.U | Ketuarv- Bef'9ftQM d.ln Kefu9,V- 5eta"'9ff | | | | '-1H.120.7M,OO | :,.1n.&01.lto,oo | l.071.U7. 1 ...00 | l.1H.120.714,00 | 1.1n.4Cll.l'IO,oo | I.OTl.127.1M,OC | | ... ... | |
| 1 12 1 12 01 | S.aari Ket � s.r.ncan11 oan P � yun .. � - | | | | 5199 120 76' 00 | 3 � 77 � J � .00 | 9076 527 15,,I.OO | 5 199 120 76'.00 | J.en aos 390.oo | Q 076 527 1 S.,oo | | O.OC o.c | |
| 1 ,, 1 1201 | P91'nbc � at••n Pe � mp,.Jri | | | | | � | 761 053 2.0 00 | | | i'61 05.J.2"' OC | | 000 O.cx | |
| 1 12 112 01 | � | | | | 5199 110 76' 00 | 1e1 o 3 2'° oo 31, � 35315000 | 8 )15 47) 9U.00 | 5 199 120 764.00 | 761 053 2,0 00 311635.J 150.00 | e ,,s.,n.,1,.oc | | 0,00 O,C, | |
| ,.u | ... , | | | | 4245.872.!16,00 | 6.IH.Ul.111,00 | 1.831.321.Kf,00 | .:. � .;.&.172.IH.00 | 1.a.11. .wa. ,u.oo | | t.131.Ut.OIO.OO | 0,00 | |
| | | | | | 3 ,1e •H 511 50 | 2 051 270 715 00 | 5 "6i668 2 � 50 | 3•15•17521.50 | 2 O!)• 270 715.00 | 5 '6S 6&8 236. 50 | | u o.cx | |
| 1 13 1 13 o, | ()or\81 Sos.I. Ten.QI Ket)a IJet'I Tran1rnigr11 � | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 1 0, 11)01 | P•rumar-..fl | | | | 3.:15,,151,so | 1 •3' •16 665 00 | •55.283-&let\SO | 3418417521.50 | 1 •3' •16 66500 | • !52 8J.4 1 815 50 | | 0.00 O,C, | |
| 1 13 l 13 01 | s..., | | | | | •&4 218 950 00 | <i6' 278 550 00 | | '6' 2re 950 oo | 466 278 950 | | | |
| 1 ,. 1 13 01 | T9n&QII K.,.,. | | | | | | | | | | 00 | 0.00 O,!X | |
| 2oe11301 | Tranam1gr1•• | | | | | 132 575 ,oo 00 | 1 )2 575 100 00 | | 13.2 575 100.00 | 131575 100 | 00 | 000 Dex | |
| 1 13 1 13 0, | S.o•n Pen. �� ul•ngan Benum• C)M,nll'I | | | | en 455 113 so | 35>' 177•5000 | • 361 632 ai, 50 2 '129 5!tJ 000 00 | 1!27 ,55 373 SO | 353,,t1Ti,!IOOO | • '6 1 6.32 823 50 | | o.cc OIX | |
| 1 o,, 1 13 O] | PerumaNtl" | | | | | '1 21, 5 � ) 000 00 70 tr.1<t0000 | 709"21 40000 | | 2 225 5.53 000 00 | 2 21S 55.! 000 70 92 I 'ClO IX | 00 0.00 | 000 OIX | |
| | | | | | | 83(, 5f7 650 00 | , ese 023 02 � 50 | 827 •55 373 50 | 70 921 400 00 830!,67 � 00 | 1 ™023 023 5C | | | |
| 1 13 1 13 0] | | | | | 827 •55 3;3 !,O | | •03 t 35 •OO 00 | | '03 ' 35 "°°· 00 | | | 0.00 0.!X | |
| | K•bud9yun | | | | 2 720 265 16,4 00 | � 0.0 OC(I 000 00 | 7 760 285 76,,i 00 | 2 no zes 1&t oo | 1.040 000 OI0,00 | 1 760 285 76' CIC | | ... u | |
| 1 15 11302 | KaM!uatT o.n Pott/ii. O.L8m � gtn | | | | | •OJ 135 •OO 00 | | | | | | | |
| | •nou | 0,00 | Ml 600 000.00 | 000.00 100.00 | Z.720 ZU 7W.OO | 1.G40.00o 000,00 | 7.710.ZU.7U.OO | z.120.211.,...00 | | 1.rto.211 ,...oo | | 000 O Cl( | |
| 17 t7 I 17 01 | Oir'\h l(eoua.,y'Un Dan P,,,...,,..i.. | 0 00 | 60 600 000 00 | 000 00 100,00 000 | 2 720 28 � 16' 00 | 26&6 ,ec J&lOO | | 2 rzo zes 76-' oo | 5 O&O 000 000 00 2 6iE 190 )60 00 | s ,,e •76 | 12• oo | 000 o � | |
| 17 • 1:' o, | ..,,.,..,_ | | | | | | 5 416 '76 12.& 00 | | 2 }.f.3 809 6'0 00 | 2 ,..,.,,.,.,,o | 00 | 000 00 | |
| , :;" o, | p.,_... | 000 | 60 800 000 00 | oco oo 100,00 | | 2 }.,,) &"9 640 00 | 2 1'3 809 6'0 00 | | | | | • | |