PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat di bidang pariwisata dan olah raga perlu peningkatan fasilitas dan penertiban pemakaian sarana rekreasi dan olah raga;
- b. bahwa dengan meningkatnya fasilitas sarana rekreasi dan olah raga perlu dilakukan peninjauan besarnya tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005 Nomor 7 Seri C Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005 Nomor 7 Seri C Nomor 2), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan
BAB VI - Struktur Besarnya Tarif Retribusi Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
## BAB VI Struktur Besarnya Tarif Retribusi Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - Struktur Besarnya Tarif Retribusi Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut oleh Dinas / Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Retribusi dipungut dengan berdasarkan SKRD.
- (4) Setiap pungutan retribusi harus diberikan tanda terima / bukti setoran.
- (5) Hasil pemungutan retribusi wajib di setor ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam dalam kota Sungai Penuh dan 2 x 24 jam luar kota Sungai Penuh dengan tembusan disampaikan ke Instansi Pengelola Pendapatan Daerah.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Penetapan: Ditetapkan di Sungai penuh pada tanggal 2007

Penandatangan: BUPATI KERINCI, dto H. FAUZI SIIN

Penetapan: Diundangkan di Sungai penuh pada tanggal 2007

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KERINCI, dto ## H. ZUBIR MUCHTAR
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
## NOMOR 19 TAHUN 2007
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
## I. PENJELASAN UMUM
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu didukung oleh sarana dan prasarana, pembangunan dan penyediaan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga oleh pemerintah daerah merupakan suatu upaya untuk terciptanya keseimbangan pelayanan dan pendapatan yang diperoleh.
Untuk menutupi biaya penyediaan fasilitas dan biaya operasional pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga oleh pemerintah daerah dipungut retribusi, namun besarnya retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sudah tidak sesuai lagi untuk itu perlu disesuaikan.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas
Pasal II Cukup Jelas