PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 23 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR (berlaku 18 Mei 2009)
Pembukaan
Mengingat
NOMOR : 23
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009
TLD NO : 22
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 23 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
Menimbang : a. bahwa tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Muaro Jambi Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
2. : 1. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2
3. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
4. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah untuk Kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3532);
7. Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2002 Nomor 56);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2002 Nomor 56), diubah sebagai berikut :
3
Pasal 22
- C Biaya penggantian Buku Uji dan Plat Uji yang di akibatkan hilang, rusak dan habis kolom pengesahan tanda uji yang tertera dalam halaman Buku Uji, ditetapkan sebagai berikut :
Pasal 29
1. Buku Uji
Rp. 10.000,-
2. Plat Uji
Rp. 5.000,-
3. Plat Samping
Rp. 13.000,-
SANKSI ADMINISTRASI
- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala yang karena kelalaian terlambat melaksanakan Pengujian berkala, dikenakan biaya pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) huruf a dan b dengan tambahanan biaya untuk setiap bulannya.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 33
- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto. H.BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto. ## H. SYAIFUDDIN ANANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 23.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG
## PERUBAHAN ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
## I. PENJELASAN UMUM.
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah menempatkan Retribusi Daerah sebagai salah satu perwujudan kewajiban warga negara terhadap Pemerintah Kabupaten, dalam
PENJELASAN
Pasal 4
Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Daerah, yang aturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, antara lain Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan - ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. ## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 22.