PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA Nomor 5 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN'DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (berlaku 4 November 2016)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal .33 huruf d U ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan antara lain berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama a tau sederajat;
l
i
l
I
I
I
��
&gt;·\_
·"".
�
•
f
c"'
�
:&amp;
.
.
.1·
\-!
.
.,:
�
i·
:
Mengingat
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 /PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 33 huruf d UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128 /PUU-XIII/2015, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu dirubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
r.- 1 ,--------------------
I
l
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor ,23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara · Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
.
..
.
-
�
·
·
..
''f,;
·:.!
6. Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun Pemilihan Kepala Desa Republik Indonesia Nomor 2092); Dalam Negeri 2014 ten tang (Berita · Negara Tahun 2014
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bu ton Utara Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bu ton Utara Tahun 2015 Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN BUTONUTARA dan BUPATI BUTON UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAE RAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
Pasal I
, � Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Buton '.: Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan ·ti; Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ··;. Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3), diubah sehingga berbunyi i sebagai berikut:
,
',t;.
;
�
·ti:
1. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 13 ayat (1) huruf d diubah dan huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
lt
·
E
�
.
-
:
.
.
.
I
i ,.·
.:
l.
[.
r
i'.
I
,.
I
l
i
,·
�
..
:,.
�
-
;
.
;
�
.
.
.
.
Paragraf 3 Persyaratan Calon Kepala Desa
Pasal 13
- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan
- a. Warga negara Repu blik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus,
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
1. tidak pemah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
I
I
I
-
�
i
�
�
-
:J::
s
,.
1
:
f·.
I,.
i
Pasal 76
Paragraf 2 Persyaratan Pengangkatan Pasal 76
Perangkat Desa diangkat dari Warga Desa yang memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Republik Indonesia;
- c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai keku.atan hukum tetap;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat yang sekurang-kurangnya dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus dari Instansi yang berwenang;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- f. dihapus.
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polsek setempat;
- h. tidak mempunyai hubungan darah secara langsung atau semenda dengan Kepala Desa sampai derajat kedua;
1. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (Hrna) tahun;
- J. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas;
- k. mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan.
I
I
\
.
I
.·
I
,.
i
.1
"I
.
-
..
-·----·
.
.
Pasal II
· � peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal \ diundangkan.
(
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan ! pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya ' � alam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara. ;1, I! I I I biundangkan di Buranga jPada tanggal 4 - 11 - 2016

Penandatangan: IPlt. SEKRETARIS DAERAH fABuPATEN BUTON UTARA LAODE BAHARUDDN

Penetapan: Ditetapkan di Buranga pada tanggal 4. - 11 - 2016

Penandatangan: BUPATI BUTON UTARA, ttd ## H. ABU HASAN 11 INOREG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR 1;' fl PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA ·1 PROVINS! SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN : ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA · 1NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN , BADAN PERMUSYAWARATAN DESA: (5/132/2016) l ;; - . ! 'fb \ \. 1
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
## I. UMUM
Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa den Peraturan. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Daerah mi merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang khusus mengatur tentang persyaratan calon Kepala Desa dan perangkat Desa.
Berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 33
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu persyaratan Calon Kepala Desa adalah berpendidikan paling rendah tam.at sekolah menengah pertama atau sederajat. Sedangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, disebutkan persyaratan Calon Kepala Desa adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah