PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK Nomor 6 Tahun 2017 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG HUTAN KOTA (berlaku 8 Mei 2017)
Pasal 14
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa 'Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, Kelautan Serta Energi Sumber Daya Mineral dibagi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi', dan secara kongkrit dipertegas dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan pada Lampiran I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kapubaten/Kota secara khusus pada huruf BB tentang Pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Hutan Kota perlu dilakukan pencabutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Hutan Kota;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang­Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang­Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
3. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

## WALIKOTA PONTIANAK

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG HUTAN KOTA.

## Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Hutan Kota (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 103) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 8 Mei 2017

WALIKOTA PONTIANAK,


Diundangkan di Pontianak pada tanggal 8 Mei 2017

## PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,


ZUMYATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (6/2017)

SUTARMIDJI