PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 15 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN (berlaku 15 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 15 A TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MADIUN ,
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam Pasal 183 ayat (8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta untuk efektifitas pelaksanaan Kas Non Anggaran dan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, maka perlu disusun Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
- Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2008 tentang Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018 ;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
Menetapkan : KAS NON ANGGARAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
2. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disebut PNSD adalah Calon Pegawai Negri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Iuran Wajib PNS Daerah adalah iuran yang dipotong sebesar 10% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS Daerah untuk iuran pensiun 8 %, dan iuran Jaminan Kesehatan 2%.
6. Tabungan Perumahan adalah sejumlah dana yang dipotong dari gaji PNS Daerah untuk tabungan perumahan.
7. Kas Non Anggaran adalah penerimaan dan pengeluaran Kas yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD ## BAB II JENIS KAS NON ANGGARAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis Kas Non Anggaran adalah sebagai berikut :
- a. Penerimaan Kas Non Anggaran meliputi :
- 1) Potongan Iuran Wajib PNS Daerah;
- 2) Potongan Tabungan Perumahan;
- 3) Potongan PPh;
- b. Pengeluaran Kas Non Anggaran meliputi:
- 1) Penyetoran Iuran Wajib Pegawai;
- 2) Penyetoran Tabungan Perumahan;
- 3) Penyetoran PPh;
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS NON ANGGARAN
BAB III - TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS NON ANGGARAN
Pasal 3
Dalam rangka penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran, maka tahapan yang dilakukan oleh BUD adalah:
- a. menerbitkan SP2D untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan;
- b. SP2D sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri dari gaji, tunjangan dan potongan-potongan;
- c. Potongan sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri dari Iuran Wajib PNS Daerah, Tabungan Perumahan dan PPh Pasal 21;
- d. Potongan Iuran Wajib PNSD dan Tabungan Perumahan disetorkan langsung ke Kas Negara melalui Bank Jatim Cabang Madiun dengan menggunakan SSBP, adapun PPh Pasal 21 disetorkan langsung ke Kas Negara melalui Bank Jatim Cabang Madiun dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP);
- e. Penyetoran Iuran Wajib PNS Daerah, Tabungan Perumahan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 (lima ) adalah hari libur;
- f. BUD menerima lembar ke-1 dan ke-3 SSBP yang telah divalidasi oleh Bank.
BAB III - TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS NON ANGGARAN
Pasal 21
- d. Potongan Iuran Wajib PNSD dan Tabungan Perumahan disetorkan langsung ke Kas Negara melalui Bank Jatim Cabang Madiun dengan menggunakan SSBP, adapun PPh Pasal 21 disetorkan langsung ke Kas Negara melalui Bank Jatim Cabang Madiun dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP);
- e. Penyetoran Iuran Wajib PNS Daerah, Tabungan Perumahan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 (lima ) adalah hari libur;
- f. BUD menerima lembar ke-1 dan ke-3 SSBP yang telah divalidasi oleh Bank.
- (1) BUD mengirimkan copy lembar ke-3 SSBP, Daftar Rekapitulasi Hasil Pemungutan Iuran Wajib PNS dan Daftar Rincian Jumlah Pegawai serta Realisasi Pembayaran Gaji PNS Daerah kepada Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang PT Taspen (Persero) dan PT BPJS (Persero) setempat paling lambat setiap akhir bulan.
- (2) BUD mengirimkan copy lembar ke-3 SSBP dan Daftar Rekapitulasi Hasil Pemungutan Tabungan Perumahan kepada Sekretariat Tetap Bapetarum-PNS paling lambat setiap akhir bulan.
- (3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
- (4) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Madiun Pada tanggal 15 Juni 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH

Verifikasi: ttd Drs. SOEKARDI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19551111 197703 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015 NOMOR 15 A

Distribusi: SALINAN Sesuai dengan aslinya

Penandatangan: ## KEPALA BAGIAN HUKUM,

Verifikasi: ttd WIDODO, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198903 1 006 MADIUN TAHUN 201 ## BAB V ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Penetapan: Ditetapkan di Madiun pada tanggal 15 Juni 2015

Penandatangan: BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM BERITA DAERAH KABUPATEN