Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pernbenu.kan x » ecamatan Tompaso Barat. 3. Undang-Undang INomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah­ Daerah Tingkat I� di Sulawesi; 1 . 4. Undang-Undangl Nomor 32 Ta.bun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Sebag imana telah diuouh terakhir kali dengan Undang­ Undang Nomor 1 2 tahun 2008); 2. 3. Undang-Undang 3 Tahun 2004 teruang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusa dan Pernerintah Lucrah: 4. Undang � Und g Nomor 12 'LL n 2 0 1 1 Pembentukan Peraturan I'crundang - und gan; 7. Peraturan Peme+tah Nomor 72 Ta;""' 2005 tentang Desa; 5. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tanun 2005 tentang Kelurahan; 6. 9. Pcraturan Pemerihtah Nomor 7 Tah,,u 2007 tentang Pernbagian Urusan Pcmerintahan anlara Pemerintah, I'cmerintahan daerah provmsi dan Pemerintahan Dabral1 Kabupaten/Ko.a; 7. 8. Peraturan Peme!· ! tah Nomor I 9 Talllm 2()08 tentang Kecamatan ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib d Pilihan y, ng .ncnjadi Kewenangan Pemerintah Daerah. Dc11 6 an persetujuan bersama .� . . . . (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
.
I
..
,
PERATURAN DAERA KABUPATE I NOMOR 4 TAHUN 2012 I · · TEtiTANG
PEMBENTUKAN KECAMA TAN TOI\· · · 1.�;o L,AtiAT DENG AN RAHMA T ��HAN YANG JVLHA i&lt;:SA
BUPATI�NAHASA,
- a. bahwa dalam rangka percepatan .cnyclenggaraan tugas tugas Pernerintahan, I&gt; mbangunan dun Pclayauan kepada masyarakat secara bcrdaya guna dr bcrhasil guna scjalan dcngan perkembangan dan tuntutan . PembFgunan di Kabupatcn Minahasa, maka perlu membentuk kecabatan baru ;
- b. bahwa berdasarr pertimbangan huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerj . tentang Pernbenu.kan x » ecamatan Tompaso Barat.
3. Undang-Undang INomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah­ Daerah Tingkat I� di Sulawesi; 1 .
4. Undang-Undangl Nomor 32 Ta.bun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Sebag imana telah diuouh terakhir kali dengan Undang­ Undang Nomor 1 2 tahun 2008); 2.
3. Undang-Undang 3 Tahun 2004 teruang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusa dan Pernerintah Lucrah:
4. Undang � Und g Nomor 12 'LL n 2 0 1 1 Pembentukan Peraturan I'crundang - und gan;
7. Peraturan Peme+tah Nomor 72 Ta;""' 2005 tentang Desa; 5.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tanun 2005 tentang Kelurahan; 6.
9. Pcraturan Pemerihtah Nomor 7 Tah,,u 2007 tentang Pernbagian Urusan Pcmerintahan anlara Pemerintah, I'cmerintahan daerah provmsi dan Pemerintahan Dabral1 Kabupaten/Ko.a; 7.
8. Peraturan Peme!· ! tah Nomor I 9 Talllm 2()08 tentang Kecamatan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib d Pilihan y, ng .ncnjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.
Dc11 6 an persetujuan bersama .� . . . .
Menetapkan
.
I
.
Dengan per etujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH KABUI'ATTN MINAHASA
dan
BUPAT� MINAl-IASA
MEMUfUSKAN
PERATURAN :D+RAH KABUPAIEN MfNAHASA PEMBENTUKAN KECAMATAN T01\[PASO BARAT. TENT ANG
BAB KETEN UAN UMUM
asal 1
Dalam Pcraturan Daerah ini yang dirnaksuddengan :
- l . Dacrah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa.
3. Pemcrintah Daerah adalah Pcmerintah Kabul aten Minahasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutbya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minaha.sa.
5. Camat adalah peranr,at daerah yang me�geralai kecamatan.
6. K�camatan adalah wilayah kcrja camat sebaF· perangk.at duerah Kabupaten.
7. Wtlayah Bawahan adalah Desa dan Kelurah dalarn wilayah kecamatan.
.
.
8. Desa adalah kesatuan mas.yarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan men gurus kcpentingan masyarakat setempa ! berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setcrnpat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daei..h Kabupaten.
9. P�mbentukan keca�a� adalah t�nd�� m 1 ngadakan kecamau.n barn atau pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamat.an di wilayr kahupaten .
. BAB 11
PEMBENTUlN KECAMATAt,
·
Pasal 2
Dengan Peraturan Dae;ah ini dibentuk KecamatanlTompaso Barat derrgan wilayah meliputi :
- 1 . Desa Pinaesaan
2. l)esa Tompaso II
3. I )esa Tompaso JI Utara
4. Desa Pinabetengan Utara
5. Desa Pinabetengan
6. Desa Pinabetengan Selatan
7. Desa . . �
.
7. Desa To nsewer
8. I )esa Tonsewer Selatan
9. Desa Tuuure
4. I 0. Desa Touure II
P 1 3
Wilayah Kecamatan Tompaso Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tompaso.
Pasal 4
,
Dengan dibentuknya Kecamatan Tompaso .; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, rnaka wilayah Kecamatan Tornpaso telah berkurang rnenjadi wiiJyah Desa Tember, Desa Kamanga, Desa Kamanga II, Desa Sendangan, Desa Talikuran, Desa Liba, Desa Tem�ok, Desa Tcrnpok Selatan, Desa Tolok, Desa Tolok I.
Pasal 2
Dengan Peraturan Dae;ah ini dibentuk KecamatanlTompaso Barat derrgan wilayah meliputi :
- 1 . Desa Pinaesaan
2. l)esa Tompaso II
3. I )esa Tompaso JI Utara
4. Desa Pinabetengan Utara
5. Desa Pinabetengan
6. Desa Pinabetengan Selatan
7. Desa . . �
.
7. Desa To nsewer
8. I )esa Tonsewer Selatan
9. Desa Tuuure
4. I 0. Desa Touure II
P 1 3
Wilayah Kecamatan Tompaso Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tompaso.
Pasal 4
,
Dengan dibentuknya Kecamatan Tompaso .; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, rnaka wilayah Kecamatan Tornpaso telah berkurang rnenjadi wiiJyah Desa Tember, Desa Kamanga, Desa Kamanga II, Desa Sendangan, Desa Talikuran, Desa Liba, Desa Tem�ok, Desa Tcrnpok Selatan, Desa Tolok, Desa Tolok I.
BAB llI - BATAS WILAYAi-IDA PUSATPEMERJ1�TAIIAN.
Pasal 5
Batas wilayah Kecamatan Tornpaso Baratsebag imana dimaksud l'::sal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai bcrikut :
Uta.ra
Ka angkoan dan Kawangkoun Barat. : Berbatasan dengan Kecamatan
,---...:.:������������-,
Sela tan
: Berbatasa.n dengan kabupaten Min1asa Selatan.
Timur
Ba rat
: Berbatasan dengan Kecamatan Tom aso.
: Berbatasan dengan Kecamatan Ka angkoan Barat.
P al 6
Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Wilayah Administrasi dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peta


. . . . dari Peraturan Dacrah ini.

..

## Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecaniatan Tompaso Bara� betedudukan di Dcsa Pinacsaan. Br IV

Pbat 8

## KETENTUAN LAIN - LA1N

- ( l ) Hal - .. · ha! yang belum cukup diatur dalam Peraturan Ducrah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan. diatur lcbih lanj�t dengb Peraturan Bt,pati dan/atau Keputusan Bupati. . . I .
- (2) Segala sesuatu yang berkcnaan dengan · akibat dari Pembentukan Kecamatan Tompaso Barat sebagajmana dimaksud dalam Peraturan 9aerah ini akan ditctapkan dalam Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

Bi\B V

.

.

## BtB V KETENTUAN PENUTUP . P+9 ·

.

.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka sefala peraturan yang bertcniangan dan atau tidak sesuai dengan Pcraturan Daerah ini, dinyutakan tidak berlhlrn.

Pa al I O

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatdn.Minah�


VREEKE RUNTU

Diundangkan di Tondano · pada tanggal � 7 Jtili � SEKRETARIS DAERA�·- ,-��. SA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAH SA TAHUN 2012 NOMOR ,q

I.

I I .

## PENljELASAN

.TAS

## I PERATURAN DAERA� KABUPATEN MlNAHASA

·

·

·

## NOMOR Lf TAHUN 2012 0

•

TEfTANG

PEMBENTUKAN KECA ATAN TOMPA.'0 BA.RAT

## UMUM.

Untuk rnenjarrun penyelenggar I pemerintahan pa.ia tingkat kecamatan agar makin mampu mengakornodir dinamika perkemrangan eksistensi kchidupan masyarakat serta dalam rangka peningkatan kincrja dan pelayjan khususnya dulam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahi, pernbangunan dun pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal . . . I . 1 2 6 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 maka pembentukan, penghapusan dan pcnggabungan kecamatan di wilayah KaJupatcn/Kota berpcdoman pada peraturan pemerintah dun ditetapkan dengan peraturan daer� dengan melakukan pcngkajian yang mendalarn dan komprehensif terhadap segala aspek yang\_l memungkinkan terlaksananya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna serta prospek pengembangan wilayah di masa yang akan datang yang didukung oleh kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan oper ionalisasi kegiaran pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan.

Pembentukan kecamatan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahJ, pt:mbangunan dan pelayanan kepada masyarakat . I . . . sesuai · dinamika yang berkembang di masyarakat serta tuntutan kebutuhan perkembangan pcm bangunan . .

Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan sejalan dengan pen�gkatan tuntutan dan k�butuhf rnasyarakat yang sernakin kompleks, rnaka ha! yang sangat penting, strategis dan antmpat1f 1 1 dalah melakukan ,��rnbcntukan Kecamatan Tompaso Barat yang wilayahnya berasal dari 10 ( sepuluh) Desa di Kec.u natan Tompaso.

## PA.SAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas


Pasal5 . . � . . . .

## Pasal 5

I3atas wilayah Tornpaso Barat ditandai batas alam dull batas buatan, yang mcliputi dan mengikuti ketentuan peraturan perund g-undangan yang Lelah ada mengenai Batas Wilayah serta mencakup batas wilayah definiti dari Desa-Desa .uaupun kesepakatan - kesepakatan mengenai batas wilayah.

## Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

C�kup jelas

## Pasal 8 .

ayat ( I )

Tornpaso Dami. maka melalui Keputusan Bupati Setelah ditetapkan mcnjadi Minahasa .dilaksanakan pengesahan da peresmian Kccai 1 .utan sekaligus mengambil Sumpah I Janj i dan Pelantikan Camat.

ayat(2)

Dengan mem�erhatikan, kemampuan reuangan ":" .uaka disediakan fasilitas I sarana untuk menunjang kegiatan -keg atan pemenn aha», pcmbangunan dan pelayanan kernasyarakatan bcrupu Personil, Perlengkapan dan Pcmbiayaan.

## Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 1 0

Cukupjel�

-,

'

; . ·