Unknown Unknown Nomor 33 Tahun 2014 tentang PENDELEGASIANSEBAGIANKEWENANGANDIBIDANGPERIZINANDAN NONPERIZINANKEPADAKEPALADINASPENANAMANMODALDAN PELAYANAN TERPADUSATUPINTUKABUPATENMUSI BANYUASIN DENGA~ RAHMATTUHANYANGMAHAESA. BUPATIMUSI BANYUASIN, (berlaku 15 Juni 2017)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Bidang Kehutanan menjadi kewenangan Daerah Propinsi, sehingga perlu diubah pendelegasian kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terjadi perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah, sehingga perlu penyesuaian pendelegasian perizinan dan non perizinan dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati, Musi Banyuasin tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenMusi Banyuasin.


Mengingat

Menetapkan

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No.5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan UndangUndang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

## MEMUTUSKAN:.

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMANMODAL DAN PELAYANANTERPADU SATUPINTUKABUPATEN MUSIBANYUASIN.

## BABI

## KETENTUANUMUM Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.


2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Kewenangan Bupati adalah hak dan kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambila kebijakan dibidang Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
5. Pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab Bupati dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Dinas teknis adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai tugas dan fungsinya.
9. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Musi Banyuasin yang terdiri dari Pejabat Perangkat Daerah terkait perizinan dan non perizinan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas.
9. 10.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya.
11. Perizinan adalah pemberian : legalitas kepada orang atau pelaku usaha Zkegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
12. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menan am modal baik penanaman modal dalam negen maupun penanarnan modal asing untuk melakukan usaha dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
14. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
15. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu adalah kegiatan proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
16. Jenis pelayanan adalah jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.
17. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jerns pelayanan.
18. Waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan dan non perizinan,


## BAB II

## MAKSUD DANTUJUAN

## Pasal2

- (1) Maksud Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan adalah untuk memperolah pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat dan survey kepuasan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tujuan Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizman dan non perizinan, menangam pengaduan masyarakat, survey kepuasan masyarakat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.


## BABIII

## PENDELEGASIAN KEWENANGAN Pasal3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terkait usaha dan penanaman modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Bentuk pendelegasian kewenangan dibidang pe~an dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat dan survey kepuasan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. Izin Tempat Praktek Bersama Dokter UmumjDokter GigijDokter Spesialis;
2. lzin Tempat Praktek Perorangan Dokter UmumjDokter GigijDokter Spesialis;
3. Izin Praktek Bidan;
4. Izin Praktek Pcrawat;
5. lzin Pengobatan Tradisional;
6. Izin Operasional Puskesmas;
7. Izin Pendirian Rumah Sakit;
8. Izin Operasional Rurnah Sakit;
9. Izin Pendirian Klinik;
10. lzin Operasional Klinik;
11. Izin Pendirian Toko Obat;
12. lzin Pendirian Optik;
13. Izin Pendirian Apotek;
14. Izin Pemhuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
15. Izin Teliti Ulang Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
16. Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit;
17. Izin Pemanfaata...~Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Di Perkebunan Kelapa Sawit;
18. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
19. Izin Lingkungan Berdasarkan Persetujuan UKLjUPL;
20. Izin Kelayakan Lingkungan;
21. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
22. Izin Mernpekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
23. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
24. Izin Trayek Angkutan Penumpang;
25. Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
29. ~ 26. Izin Penyelenggaraan Kursus;
27. Izin Pendirian Sekolah (TK,SD, SMP);
28. Izin Usaha Industri;
29. Izin Usaha Perdagangan;
30. Izin Usaha Toko Modern;
31. Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
32. Izin Mendirikan Bangunan Menara;
33. Izin Mendirikan Bangunan;
34. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
35. Izin Tempat Usaha (SITU)/Izin Gangguan (HO);
36. Izin Usaha Penanaman Modal;
37. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
38. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
39. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
40. Izin Prinsip Penanaman Modal;
41. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
42. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Moda.;
43. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
44. Izin Usaha Perikanan;
45. Izin Pengelolaan danPengusahaan Sarang Burung Walet;
46. Izin Reklame;
47. Izin Penelitian / Survey / Riset;
- (4) Jenis Non Perizinan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. Tanda Daftar Gudang;
2. Tanda Daftar Perusahaan;
3. Tanda Daftar Industri;
4. Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bahan Olah Kornoditi Ekspor Standar Indonesian Rubber (BOKORSIR);
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
6. Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi (TDUPP);
7. Persetujuan UKL/UPL;
8. Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan ANDAL;
9. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
61. 10.Kelayakan Lingkungan
62. 11.Tanda Daftar Peternakan Rakyat.



Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), terdiri dari :

- a. Pelayanan perizinan yang wajib retribusi;
- b. Pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak wajib retribusi; dan
- c. Pelayanan perizinan .dan non perizinan yang terkait penanaman modal.

## Pasa16

- (1)Proses persetujuan dan penandatanganan Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada dinas teknis.

## BABVI

## TIMTEKNISDANPERTIMBANGAN TEKNIS Pasa17

- (1)Khusus untuk izm yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis.
- (2)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari un sur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3)Tim Teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterirna atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

## Pasal 8

- (1)Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didasarkan pada hasil kajian normatif dan/ atau hasil pemeriksaan lapangan.
- (2)Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dibuatkan risalah pertimbangan teknis.
- (3)Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif darr/ atau pemeriksaan lapangan disertai berita acara hasil pemeriksaan 1apangan.


## PEMBINAAN DANPENGAWASAN

## BAEVII Pasal9

- (1)Pembinaan atas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non penzman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Koordinasi secara berkala;
- b. Pemberian bimbingan, supervise, konsultasi;
- c. Pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan
- d. Perencanaan, pengernbangan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Dinas teknis terkait dengan perizman, berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasall0

- (1)Dalam melaksanakan kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Teknis yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Pembina dan Pengawas Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BABVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11.

Dengan ditetapkan. Peraturan Bupati InI maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati InI dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Diundangkan di Sekayu pada tanggal [~ ::l U l-i


2017

·8 DAERAH USI BANYUASIN,


BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 2&gt;S


## BE~rfA'AeARA

## ~()mor: 188.45/140 IBANIII/2017

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas (15-06-2017) bertempat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

## I. DlNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Didi Supardi

- Kepala Bidang Perizinan

## II. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

1. Dicky Meiriando, SSTP, MH

2. Mujadi, SH.,M.Si

Kepala Bagian Hukum

Kepala Subbaqian Perundang-Undangan

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah metakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Tim Kerja Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepata Dinas Penanaman Modal dan Petayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Rancangan Peraturan Bupati Musi 8anyuasin tentang Tata Cara Pelayanan Umum Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;

Dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati sebaqairnana tersebut diatas, telah sesuai dengan ketentuan pembentukan produk hukurn sebaqairnana diatur dalam Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
- b. Subtansi materi Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut diatas, telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiqa) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekayu, tanggal, bulan dan tahu tersebut diatas


DlNAS PENANAMAN MODAL DAN PELA

'f

SATU PINTU KAB. MUBA

1. DidiSupardj

## BAGIAN HUKUM SETDA KAB~MUBA

~

1. Dicky Meiriando, SSTP, MH.

:

(

X'

"f~i

·Z·

)

2. Mujadi, SH.,M.Si

:

("'J'~'7f""")



,

..

## PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN ..·

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[alan KoLWahid Udin Serasan [aya Kec. Sekayu Q) (0714) 322016 Fax. (0714) 322774

Sekayu 30711

Email: illLmptsmuba@gmail.comwebsite:bp3m.mubakab.go.id

No

16-06-13 1 - D6-

## NOTA DINAS

Kepada

Oar i

Yth. Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Musi Banyuasin

5031

780

IDPMPTSPJ2017

1(;

Juni 2017

Mohon Penetapan Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.

Nomor

Tanggal

Perihal

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah, bersama ini disampaikan kepada Bapak, Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati yang telah dibahas oleh Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (berita acara terlampir), sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Musi Banyuasin (terlampir);
2. Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Tata Cara Pelayanan Umum Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (terlampir);
3. Rancangan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Tim Ke~ja Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (terlampir);

Selanjutnya mohon perkenan untuk ditetapkan menjadi Peraturan dan Keputusan Bupati.

Demikian, atas perhatian 8apak diucapkan terima kasih.