PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO Nomor J Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (berlaku 16 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang: a. Tahun 2011 tentang Pajak daerah,
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, b.
Mengingat 11.
Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423),
- Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14286), 2
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 4
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 5
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 6
- Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): 7
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara 9
Republik Inonesia Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor Nomor 3423):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179),
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16):
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5),
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 1), diubah sehingga berbunyi:
Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 56 (lima perseratus).
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Penetapan: ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 16 Januari 2014

Penandatangan: WALIKOTA SAWAHLUNTO, C ALI YUSU

Penetapan: Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 6 Januari 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAE KOTA SAWAHLUNTO, / ZOHIRIN SAYUTI LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2014 NOMOR 1
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
## 1. UMUM
Dalam rangka mengatur dan mengurus penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna mewujudkan prinsip Otonomi Daerah yang seluas-luasnya dan bertanggungjawab diperlukan upaya dan usaha untuk menggali Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satunya adalah meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, antara lain adalah pajak restoran yang belum dipungut sesuai ketentuan yang semestinya.
Terkait dengan hal tersebut di atas, bahwa penetapan tarif pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah sebesar 106, dimana tarif tersebut masih dirasakan cukup tinggi dan tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat saat ini, oleh karenanya perlu dilakukan perubahan terif dimaksud. Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I
: Cukup Jelas
Pasal II
: Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 43