PERATURAN BUPATI MA Nomor 31 Tahun 2015 tentang STANDAR BIAYA KHUSUS ANGGARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN (berlaku 29 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015, perlu disusun Standar Biaya Khusus Anggaran untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015 sebagai salah satu alat ukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;
Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. 12.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.02/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2015 Tentang standar Biaya Khusus Anggaran Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1 );
2. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 10 );
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 72);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 73);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 77);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS ANGGARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015.
Pasal 1
Standar Biaya Khusus Anggaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 adalah sebagai pedoman pengalokasian biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Biaya yang ditetapkan adalah Standar Maksimal, juga dapat menggunakan biaya yang lebih rendah dari yang ditetapkan.

## Pasal 3

Standar Biaya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mempedomani Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Lima Puluh kota.

## Pasal 4

- (1) Komisioner KPU dan Sekretaris KPU dapat diberikan uang perjalanan dinas yang disetarakan dengan pejabat eselon III dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Lima Puluh kota.
- (2) Panwas dan Sekretaris Panwas dapat diberikan uang perjalanan dinas yang disetarakan dengan pejabat Eselon III dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Lima Puluh kota.

## Pasal 5

- (1) Komisioner dan Sekretaris KPU sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dapat diberikan honor paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja dalam 1(satu) bulan.
- (2) Pejabat eselon IV, Kepala Sub Bagian dan staf pada KPU dapat diberikan honor paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja dalan 1 (satu) bulan.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak Pada Tanggal 29 Mei 2015

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ALIS MARAJO