PERATURAN BUPATI MA Nomor 53 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranglmt Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata keija Dinas Perhubungim Kabupaten Tabalong;
- tentahg Tanah Laut, Daerah Tabalong 1965 Republik
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2756);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembarbn Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nol'I1-or 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reputilik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang\_ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI , SERTA TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG.
Pasal 1
Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong:
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong:
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong:
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong:
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong:
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong: pada
- 7 . Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong: pada
- 9 Subbagian adalah Subbagian Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong: pada
- 1l. Bidang adalah Bidang Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong: pada
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong: pada
- 12 Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Perhubungan pada
Kabupaten Tabalong-
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong: pada
13. Seksi adalah Seksi Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong: pada
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II KEDUDUKAN
Pasal 2
- (2) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (1) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi: pada
4. b pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan
5. perumusan kebijakan di bidang Perhubungan
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan
7. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. d pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perhubungan dan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
2. 1 Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- a. Sekretariat, terdiri atas:
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
5. 1 Seksi Kendaraan dan Perbengkelan;
6. b Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
7. 2 Seksi Terminal; dan
8. 3 Seksi Perparkiran.
9. 1 Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
10. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas:
2. Seksi Angkutan Jalan dan Multimoda; dan
12. d Bidang Keselamatan, terdiri atas:
13. 3 Seksi Perlengkapan Jalan dan Andalalin.
14. 1 Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan;
3. Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan.
16. 2 Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
17. e Unit Pelaksana Teknis;
18. f Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana
tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 4

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan (1)
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.
- a koordinasi kegiatan Dinas Perhubungan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: pada
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Perhubungan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik /kekayaan daerah dan Dinas Perhubungan; dan pada
- C pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Perhubungan;
- layanan pengadaan barang/jasa
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

## Bidang Sarana dan Prasarana

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 5

- (2) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana.
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi: pada ayat
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana.
- C. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana.

## Bagian Ketiga Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Pasal 6

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu penyusunan Lintas dan Angkutan.
2. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan-
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi: pada ayat
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- C. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

## Bagian Keempat Bidang Keselamatan

- (1) Bidang Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 7

- (2) Bidang Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Keselamatan\_
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Keselamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Bidang Keselamatan menyelenggarakan fungsi: pada ayat
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Keselamatan.
- C. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Keselamatan

## BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat {1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. pada

## BAB VI

## JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 9

Pada Dinas Perhubungan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII

## TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan integrasi, organisasi di luar lingkungan Dinas.

## Pasal 11

Kepala Dinas Perhubungan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. publik

## Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktunya. pada

## Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII JABATAN DAN ESELON Pasal 15

- (2) Sekretaris Dinas Perhubungan merupakan jabatan struktural eselon IIla atau jabatan administrator. pada
- 1) Kepala Dinas Perhubungan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bidang Dinas Perhubungan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. pada
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- b. Pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan
2. Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara Warukin dan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya dengan mendasarkan Peraturan Bupati ini. pada

peraturan Bupati ini.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:


Diundangkan di Tanjung tanggal wbe r Dege pada

2016


BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 53