PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 61 Tahun 2016 tentang MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU (berlaku 5 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
·I
BUPATI SEKADAU PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG
MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penempatan pegawai, perlu diatur mekanisme mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Meiawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ten tang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan keenambeias atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tantang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- I. Daerah adalah Kabupaten Sekadau;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Bupati adalah Bupati Sekadau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sekadau;
7. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Negara;
8. Instansi adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan organisasi Kementerian, Lembaga Pemerintah non
9. Kementerian, dan Instansi Pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah;
9. Mutasi adalah perpindahan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah atau sebaliknya perpindahan wilayah kerja bagi PNS antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
10. Mutasi masuk adalah perpindahan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Kabupaten Sekadau;
11. Mu tasi keluar adalah perpindahan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Sekadau ke Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kata lain;
12. Mutasi antar satuan kerja adalah perpindahan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
14. Laios adalah sebuah proses mutasi yang telah mendapat persetujuan pindah oleh pimpinan instansi/satuan kerja asal;
15. Butuh adalah sebuah proses mutasi yang telah mendapat persetujuan di terima oleh instansi atau satuan kerja yang di tuju;
16. Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan di capai oleh Pegawai Negeri Sipil dalam satu tahun.
BAB ll
MUTASI PNS
Bagian Kesatu
Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Untuk mengembangkan sumber daya PNS, maka PNS dapat mengajukan usulan permohonan mutasi yang meliputi:
- a. mutasi keluar;
- b. mutasi masuk; dan
- c. mutasi an tar satuan kerja
- (1) PNS yang mengajukan mutasi Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus menyampaikan Surat Permohonan kepada Kepala SKPD;
- (2) Jika Kepala SKPD menyetujui permohonan PNS yang bersangkutan, Kepala SKPD meneruskan permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada Bupati melalui Kepala BKD, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. surat rekomendasi Kepala SKPD;
- b. surat pernyataan Kepala SKPD bahwa dengan mutasi keluar pemohon tidak mengganggu/mengurangi kinerja pada SKPD yang bersangkutan;
- c. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Bagian Ketiga
Mutasi Masuk
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (I) PNS dari luar daerah yang mengajukan permohonan mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menyampaikan dokumen mutasi kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawian Daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut;
- a. surat permintaaan tanggapan dari Badan Kepegawian Daerah Pemerintah Provinsi;
- b. surat rekomendasi mutasi dari pimpinan instansi asal ditujukan ke Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
- c. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan disiplin atau tidak pemah dijatuhi hukuman disiplin
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Mutasi Antar Satuan Kerja meliputi, yaitu:
- a. Mutasi An tar Satuan Kerja Lolos-Butuh;
- b. Mutasi Antar Satuan Kerja Butuh-Lolos.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Mutasi Antar Satuan Kerja Lolos-Butuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan oleh PNS pemohon melalui SKPD asal kepada Bad an Kepegawaian Daerah.
- (2) Mutasi Antar Satuan Kerja Butuh-Lolos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diajukan oleh Kepala SKPD yang membutuhkan ke SKPD tujuan melalui Badan Kepegawaian Daerah.
Paragraf 2
Mutasi Antar Satuan Kerja Lolos-Butuh
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) PNS yang mengajukan mutasi Antar Satuan Kerja Lolos-Butuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus menyampaikan Surat Permohonan kepada Kepala SKPD.
- (2) Jika Kepala SKPD menyetujui permohonan PNS yang bersangkutan, Kepala SKPD meneruskan permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BKD, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat rekomendasi Kepala SKPD;
- b. surat pemyataan Kepala SKPD bahwa dengan mutasi
keluar pemohon tidak mengganggu/mengurangi kinerja pada SKPD yang bersangkutan;
- c. daftar riwayat pekerjaan;
- d. foto copy SKP 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
- e. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
- f. foto copy SK Pengangkatan CPNS 80% yang dilegalisir;
- g. foto copy SK Pengangkatan PNS 1 00% yang dilegalisir;
- h. foto copy SK Pangkat/Golongan terakhir yang dilegalisir; dan
- i. foto copy Kartu Pegawai yang dilegalisir.
- (3) ## BAB Ill TIM VERIFIKASI MUTASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (!) Dalam rangka pelaksanaan verfikasi Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar PNS, Bupati menetapkan Tim Verifikasi Mutasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim verifikasi Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) terdiri dari:
- a. Pembina
- b. Koordinator
- c. Ketua
- d. Wakil Ketua
- e. Tim Verififkasi dan
Teknis
- f. Tim Adminsitrasi dan
Komputerisasi
Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
1. Unsur Bidang Pengadaan dan Mutasi.
2. Unsur Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.
- I. Unsur Bidang Pengembangan Pegawai.
2. lnspektorat.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Bagi an Organisasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (!) Tim Verifikasi Mutasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (!) mempunyai tugas :
- a. melakukan analisis surat dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang ditujukan kepada Bupati Sekadau perihal permohonan mutasi;
- b. mempelajari kebutuhan formasi dan kebutuhan pegawai;
- c. mempelajari kelengkapan dan kebenaran dokumen mutasi;
- d. melakukan analisa data pendukung Iainnya;
- e. merumuskan penempatan pegawai;
- (2) Hasil pertimbangan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi tentang diterima atau ditolak suatu permohonan Mutasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Rekomendasi untuk permohonan mutasi masuk berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
- (1) CPNS tidak dapat mengajukan permohonan perpindahan baik antar satuan kerja maupun antar instansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- (2) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sewaktu-waktu dapat melakukan perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau sesuai dengan kebutuhan organisasi.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Sekadau pada tanggal 5 Desember 2016 SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN SEKADAU YOHANESJHON BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 62

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGLAN HUKUM DAN HAM, ## BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Penetapan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Penetapan: Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 5 Desember 2016

Penandatangan: BUPATISEKADAU RUPINUS • 'I