PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor9); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republilt Indonesia Nomor 3890); 3. Undan~Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~004 Nomor 1~, T~bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah d.iubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama clan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 5. Peraturan Pcmerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalmn Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lem~ ~egara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Norn.or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahl.lll 2007 tentang Orgaoisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri DaJaJn Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabat:an di Llngkungan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2); 11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ka.bupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 37). ... lleaetaplaut AllAU8J8 JABATAII PADA BADAII PBIIAJIGGULAIIGAII BEIICAIIA PBRATURAII BUPAfl 811'uBO.OO TBNTAIIG DABRAII KABUPATD SITUBOIIDO. Pual 1 Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peratu.ran Bupati ini merupakan pedoman yang memberikan informasi jabatan guna penyusunan kebijaka:n program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta um.pan balik bagi organisasi dan tatalaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo . Pual 2 Analisis Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud daJam (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa dalam rangka meleksanaka.n penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan yang bcrbasis pada kinerja, dib\1h1hkan analisis jabat.an pada setiap satuan organisasi untuk mcwujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a konsideran ini, dipandang perlu menetapkan
Pasal 1
- a. Bagan Jabatan;
2. b.FormasiJabatan;dan
- c. Uraian Jabatan.
sebagaimana tersebut da]sm
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupa:ti "ini.

## Pual 3

Bagan Jabatan sebagaimana dimaksud dalaJn Pasal 2 huruf a dimaksudkan untuk menjelaskan jenis jabatan fungsional, um.um yang harus ada pada jabatan struktural diatasnya.

## Pual 4

Formasi Jabatan sebagaimanB dimak$Ud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untulc menjelaskan/ mendeskripsikan syarat jabat.an serta jumlah pejabat yang harus dipenuhi guna menjabat suatu jabatan tertentu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.

Diundangkan ... ~. S~tµl:&gt;o~P,~ 3 pada tanggal L l, ,, ~ · --~ ·

SBKRBTARIS DABRAII KABUPATBII Sl'l'u801'DO,


BBRITA DABRAII KABUPATBII SITUBOIIDO T.AIIUII 2013 ROIIOR ,3 7

'),

~


## Pual s

Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 2 huruf c dimakaudkan untuk menguraikan tuga.s jabatan struktural clan fungsional umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.

## Pual 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundan.gan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo pada t.anggal 2 ·\_ ·' .-'.' ~-~:3

~


BAGAN JABATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

## LAMPIRAN I Peraturan Bupati Situbondo ."\ ,,~,,

2

'"'"'1"1

Tanggal

u .


..:. .., ,

J

Nomor

?&gt;7

Tahun 2013


- Petugas Gudang Logistik Bencana

UPTB

I