PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER Nomor 6 Tahun 2015 tentang TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN (berlaku 7 Desember 2015)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
Menimbang : a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Jember merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik, bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
- c. bahwa para pelaku dunia usaha disamping memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha, juga perlu diberi kesempatan yang lebih luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan.
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
14. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial;
13. Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tangung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Seri D Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER dan BUPATI JEMBER
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
1. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
Pasal 2
Pengaturan TSPDL dimaksudkan untuk :
- b. memberi arahan bagi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan kepada Persero dan pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Jember.
- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Kabupaten Jember; dan
Pasal 3
Tujuan Pengaturan TSPDL ini adalah:
- b. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta fihak-fihak yang menjadi pelakunya;
- a. terwujudnya sinergi antara pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu, terencana dan berkelanjutan;
- e. terwujudnya peningkatan dan pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan; dan
- d. terwujudnya perlindungan perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
- f. terciptanya landasan yang kuat pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan-perusahaan (badan usaha) yang secara keberlanjutan telah menjalankan program TSPDL.
BAB III - ASAS DAN RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 4
Penyelenggaraan TSPDL
BAB III - ASAS DAN RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 5
- (1) Ruang lingkup TSPDL meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah sasaran yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
BAB III - ASAS DAN RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 6
- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (3) Bupati dapat menindaklanjuti usulan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui koordinasi dengan perusahaan atau FP- TSPDL.
- (2) Kecamatan yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki, atau memiliki program TSPDL yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TSPDL kepada perusahaan atau FP-TSPDL dengan tembusan kepada Bupati.
BAB IV - MANFAAT Pasal 7
Pasal 7
Manfaat TSPDL adalah :
- b. bagi masyarakat, TSPDL bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenyamanan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi; dan
- a. bagi perusahaan, TSPDL bermanfaat sebagai perwujudan terhadap tanggung jawab publik, kualitas dan kapasitas perusahaan, kepercayaan, keamanan sosial, keamanan investasi, dan keberlanjutan perusahaan;
- c. bagi pemerintah daerah, TSPDL bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dalam membantu mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
BAB V - PELAKSANAAN TSPDL Pasal 8
Pasal 8
- (1) Pelaksana TSPDL adalah perusahaan yang berstatus badan hukum (persero).
- (3) Perusahaan pelaksana TSPDL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Jember.
BAB V - PELAKSANAAN TSPDL Pasal 8
Pasal 9
- (1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam
BAB V - PELAKSANAAN TSPDL Pasal 8
Pasal 10
- (1) Perseroan wajib menjalankan TSPDL yang dilaksanakan oleh Direksi
BAB V - PELAKSANAAN TSPDL Pasal 8
Pasal 11
Dalam melaksanakan TSPDL, perusahaan berkewajiban:
BAB V - PELAKSANAAN TSPDL Pasal 8
Pasal 12
- (1) Program TSPDL meliputi:
- b. kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan c. program langsung kepada masyarakat.
- a. bina sosial dan lingkungan;
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
BAB V - PELAKSANAAN TSPDL Pasal 8
Pasal 13
Program bina sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
BAB V - PELAKSANAAN TSPDL Pasal 8
Pasal 14
- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat
BAB V - PELAKSANAAN TSPDL Pasal 8
Pasal 15
Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada siapapun yang membutuhkan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala kecil dan menengah;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bhakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
BAB VII - FP- TSPDL Pasal 16
Pasal 16
- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk FP-TSPDL agar programprogram TSPDL terencana secara terpadu, harmonis dan efisien yang didasarkan pada:
- b. kesamaan wilayah kerja;
- a. kesamaan status badan hukum;
- c. kesamaan jenis usaha; atau
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- d. kesamaan skala usaha.
- (3) Bentuk dan struktur organisasi FP-TSPDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh anggota forum itu sendiri.
- (5) FP-TSPDL dalam melaksanakan program TSPDL menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah.
- (4) Pembentukan FP-TSPDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (6) FP-TSPDL menunjuk salah satu anggota sebagai koordinator FPTSPDL.
- (8) Koordinator FP-TSPDL melaporkan kegiatan program TSPDL di masing-masing FP-TSPDL kepada Pemerintah Daerah sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (7) FP-TSPDL melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program TSPDL kepada Koordinator FP-TSPDL.
BAB VII - FP- TSPDL Pasal 16
Pasal 17
- (1) Untuk mensinergikan Program TSPDL dengan program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Pemerintah Daerah membentuk TF-TSPDL yang anggotanya terdiri dari SKPD terkait.
- (2) TF-TSPDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan program TSPDL dan menunjuk Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagai Koordinator Sekretariat TF-TSPDL.
BAB VII - FP- TSPDL Pasal 16
Pasal 18
Dalam menyusun program-program TSPDL agar terencana secara terpadu, harmonis dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
BAB VIII - SINERGISME PROGRAM, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN Pasal 19
Pasal 19
- (1) Rencana kegiatan program TSPDL yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.
- a. perusahaan dan/atau FP-TSPDL menyusun arah dan rencana kegiatan program TSPDL untuk disampaikan kepada koordinator FP-TSPDL;
- (2) Untuk mencapai sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- b. koordinator FP-TSPDL menyampaikan arah dan rencana kegiatan kepada TF-TSPDL; dan
- (3) Sinergisme program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kesepakatan bersama antar koordinator FPTSPDL atau perusahaan bagi yang tidak tergabung dalam FPTSPDL dengan TF-TSPDL.
- c. bagi perusahaan yang tidak bergabung dalam FP-TSPDL menyusun arah dan rencana kegiatan program TSPDL untuk disampaikan langsung kepada TF-TSPDL.
BAB VIII - SINERGISME PROGRAM, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN Pasal 19
Pasal 20
- (1) Koordinator FP-TSPDL atau perusahaan bagi yang tidak tergabung dalam FP-TSPDL dengan atau tanpa TF-TSPDL dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama.
- (2) Terhadap permasalahan atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TF-TSPDL dapat memberikan pembinaan teknis.
BAB VIII - SINERGISME PROGRAM, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN Pasal 19
Pasal 21
- (1) TF-TSPDL melaporkan pelaksanaan program TSPDL kepada Bupati.
- (3) Bupati melaporkan kegiatan pelaksanaan program TSPDL setiap tahun kepada DPRD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TSPDL; dan b. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22
Pasal 22
- (1) Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab memfasilitasi, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TSPDL.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan program TSPDL bersumber dari APBD.
BAB X - PENGHARGAAN Pasal 23
Pasal 23
- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSPDL.
- (3) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim guna melakukan penilaian, penominasian, dan menetapkan bentuk penghargaan.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 24
Pasal 24
- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSPDL, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui peradilan umum setempat.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 25
Pasal 25
- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- b. teguran tertulis;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa a. teguran lisan;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- f. pencabutan tetap izin;
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. denda administratif; dan/atau
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 26
Pasal 26
Setiap usaha atau kegiatan yang telah berjalan dan perijinannya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, diwajibkan melaksanakan TSPDL paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jember pada tanggal 15 Maret 2016 Plt. SEKRETARIS KABUPATEN JEMBER, ttd Drs. SIGIT AKBARI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650309 198602 1 002

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, HARI MUJIANTO,SH, MSi. Pembina Tingkat I NIP. 19610312 198603 1 014 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 362-6/2015 ## Pasal 27 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. ## Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Penetapan: Ditetapkan di Jember pada tanggal 7 Desember 2015

Penandatangan: Pj. BUPATI JEMBER, ttd SUPAAD
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2015
## TENTANG
## TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN
## I. UMUM
Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya untuk mweujudkan tujuan penyelenggaraan negara Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu peraturan yang mengatur tentang pelaku usaha yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif dengan tidak meninggalkan nilai moral dan etika bisnis, sehingga terdapat sinergi antara pelaku usaha dalam bentuk perseroan terbatas, Koperasi, BUMN, BUMD, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Perusahan dagang, dan perusahaan perseorangan dengan masyarakat semakin erat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara yang terlibat langsung dalam dinamika masyarakat yang diharapkan tidak hanya mencari keuntungan saja namun harus menjaga kelestarian lingkungan hidup dan persoalan sosial masyarakat.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas Cukup Jelas Huruf a
PENJELASAN
Pasal 4
Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam penyelenggaraan TSPDL dimana dalam penyelenggaraan TSPDL memberikan kepastian dan perlindungan hukum
PENJELASAN
Pasal 74
memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 15 mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan setiap usaha pertambangan memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Sedangkan kewajiban pemberi IUP dan IUPK wajib mencantumkan prinsip Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam persyaratan izin. Tanggungjawab sosial Perusahaan adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Prinsip tanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TSPDL sebagai bagian dari identitas perusahaan mencerminkan kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TSPDL ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. ## II. PASAL DEMI PASAL Cukup Jelas