UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 30) tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan, di Kota-kota yang sudah otonom, yaitu Kota A dan Kota B dalam Propinsi Sumatera Utara telah diadakan persiapan-persiapan juga untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan dimaksud untuk menggantikan dewan perwakilan rakyat daerah kota lama yang ada atau untuk menjalankan pemerintahan daerah di kota-kota dimaksud dimana masih saja belum ada dewan-dewannya perwakilan daerah, walaupun hak-hak kewenangan pemerintah-pemerintah daerah kota-kota itu yang termasuk dalam lapangan. urusan rumah-tangganya, ternyata belum tegas diatur dalam peraturan-peraturan pembentukannya;
- b. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan untuk melancarkan jalannya pemerintahan Kota-kota otonom dimaksud, perlu segera kepada Kota-kota dimaksud diberikan dasar-dasar hukum yang tegas dan yang semestinya dengan jalan membentuk Kota-kota otonom itu dengan Undangundang sesuai dengan ketentuanketentuan dalam Undang- undang No. 22 tahun 1948;
- c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak, pengaturan pembentukan Kota-kota tersebut sebagai Kota Besar perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat.
a. pasal-pasal 96, 131 dan 142 Undang-Undang Dasar Sementara;
b. Undang-Undang No. 22 tahun 1948;
Mendengar
: Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-33 tanggal 4 Oktober 1956;
Memutuskan:
Menetapkan :
Undang-undang Darurat tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
Pasal 1
Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan 4 masingmasing dibentuk sebagai Kota Besar dengan nama dan batas-batas seperti berikut:
1. Medan, dengan nama Kota Besar Medan, dengan batas-batas yang meliputi wilayah "Stadsgemeente Medan" dahulu (Staatsblad 1938 No. 715) termaksud dalam Staatsblad 1921 No. 772 setelah diubah dengan Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 14 Nopember 1951 No. 66/III/PSU;
2. Pematang Siantar, dengan nama Kota Besar Pematang Siantar, dengan batas-batas sebagai tersebut dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 1956. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO

Penandatangan: Diundangkan Menteri Dalam Negeri, pada tanggal 24 Nopember 1956. ttd Menteri Kehakiman, SUNARJO ttd. MULJATNO LEMBARAN NEGARA NOMOR 57 TAHUN 1956
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran UndangUndang Darurat ini;
3. Sibolga, dengan nama Kota Besar Sibolga, dengan batas-batas yang meliputi wilayah termaksud dalam Keputusan Residen Tapanuli Negara Republik Indonesia tanggal 29 Nopember 1946 No. 999;
4. Kutaraja, dengan nama kota Besar Kutaraja, dengan batas-batas yang meliputi wilayah termaksud dalam Keputusan Direktur Binnenlands Bestuur dahulu tanggal 28 Januari 1937 No. BG. 22/l/29 (Bijblad No. 13792);

## Pasal 2.

Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah Kota- Besar tersebut dalam pasal 1 di atas untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain tempat oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera-Utara.

Pasal 3.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
1. Kota Besar Medan terdiri dari 25 orang anggota;
2. Kota Besar Pematang Siantar terdiri dari l5 orang anggota;
3. Kota Besar Sibolga terdiri dari 15 orang anggota;
4. Kota Besar Kutaraja terdiri dari 15 orang anggota;


- 3 - dengan ketentuan bahwa apabila pada waktu diadakan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar yang bersangkutan yang akan menggantikan Dewan lama, jumlah banyaknya anggota-anggota seperti yang ditentukan di atas tidak seimbang lagi dengan banyaknya cacah jiwa dalam Kota-Besar, maka jumlah banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar untuk pemilihan tersebut ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar termaksud dalam pasal 1, adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyakbanyaknya 5 orang, dengan ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk anggota Ketua Walikota Kepala Daerah.

## BAB II.

Tentang Urusan Rumah Tangga dan Kewajiban Kota Besar.

Pasal 4.

Pemerintah Kota Besar menyelenggarakan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melancarkan jalannya pemerintah daerahnya, antara lain:

- a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat Kota Besar serta bagian-bagian (dinas-dinas dan urusan-urusan);
- b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik serta lain-lain hal yang dipandang perlu.

Pasal 5.

- (1) Kota-kota Besar sebagai dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat ini mengatur dan mengurus urusan-urusan:
1. pekerjaan umum,
2. kesehatan,
3. kehewanan,
4. pertanian,
5. perikanan darat,
6. sosial, dan
7. perindustrian kecil,


- 1 sampai dengan 7 yang oleh Propinsi Sumatera-Utara diserahkan kepadanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturanperaturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan yang bersangkutan dari Pemerintah Pusat,kepada daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara.
- (2) Bilamana timbul kesulitan tentang pelaksanaan otonomi seperti dimaksud dalam ayat (1) di atas Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya.

## Pasal 6.

Kecuali urusan-urusan termaksud dalam pasal 5 di atas, kepada Kota Besar akan diserahkan pula dengan Peraturan Pemerintah Urusan-urusan seperti:

- a. 1. urusan agraria,
2. urusan perburuhan,
3. urusan penerangan
4. urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
- b. bagian-bagian lain daripada urusan-urusan termasuk dalam pasal 5, yang masih diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat.

## Pasal 7.

- (1) "Keuren en reglementen van politie" dahulu yang ditetapkan berdasarkan peraturan dalam Staatsblad 1938 No. 618 Jo. 65" beserta peraturan-peraturan daerah lainnya, baik yang dahulu ditetapkan oleh kuasa-kuasa setempat yang berwenang maupun Oleh pemerintah Kota-Kota Besar Sibolga dan Kutaraja, begitu pula keputusan-keputusan lain dari Kota B. Sibolga dan Kutaraja tersebut, yang masih berlaku di wilayah Kota sampai saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, sepanjang mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Darurat ini termasuk urusan rumah tangga Kota Besar, berlaku terus di dalam wilayah daerah Kota Besar Sibolga dan Kutaraja sebagai peraturan dan Keputusan Kota-Kota Besar tersebut dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Kota-Kota Besar itu.


- (2) Peraturan-peraturan yang dahulu telah ditetapkan oleh Stadsgemeente Medan dan Pematang Siantar baik yang kemudian sudah ditambah atau diubah atau yang belum beserta peraturanperaturan dan keputusan-keputusan Kota A. Medan dan Kota B. Pematang Siantar yang masih berlaku sampai saat mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Darurat ini, berlaku terus sebagai peraturan dan keputusan Kota Besar Medan atau Pematang Siantar dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Kota-Kota Besar yang bersangkutan itu.

## Pasal 8.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5 dan 6 di atas, maka Pemerintah Daerah Kota Besar berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal yang tidak diatur oleh Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara, kecuali apabila kemudian oleh peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain.

## Pasal 9.

Peraturan-peraturan daerah Kota Besar yang mengandung penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara, terkecuali apabila Undang-Undang tentang peraturan umum pajak dan retribusi daerah sepenguasa lain untuk mengesahkannya.

## Pasal 10.

Apabila dalam "Algemene verordeningen" dahulu atau dalam peraturan Undang-Undang lama yang lainnya yang kini masih berlaku bagi daerah otonom Kota-Kota,Besar ada kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada " gedecentraliacerde gebiedsdelen" misalnya "stadsgemeente" dan "gemeente" dahulu atau alat-alat perlengkapannya, maka kewenangan, hak tugas dan kewajiban itu bagi Kota-Kota Besar yang dibentuk dengan Undang-Undang Darurat ini dijalankan oleh Pemerintah daerah Kota Besar dimaksud atau alat-alat perlengkapannya dengan, ketentuan, bahwa dimana disebut:

- a. "(stads) gemeente" harus dibaca "Kota Besar"
- b. "(stads) gemeenteraad" harus dibaca "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar".
- c. "het (stads) gemeente bestuur" harus dibaca "Pemerintah Daerah Kota Besar",


- d. "College van Burgemeester en Wethouders" harus dibaca "Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar",
- e. "Burgemeester" harus dibaca "Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar dan
- f. apabila ditunjuk penguasa-penguasa lain, harus dibaca "Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar" atau "pegawai" daerah yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar".

## BAB III.

Tentang Hal-hal yang Bersangkutan Dengan Penyerahan Kekuasaan, Campur tangan dan Pekerjaan-Pekerjaan yang Diserahkan Kepada Kota Besar.

Pasal 11.

Tentang pegawai Kota Besar.

- (1) Dengan tidak mengurangi untuk mengangkat pegawai Kota Besar yang termaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No. 22 tahun 1948, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termaksud urusan rumah-tangga dan kewajiban Kota Besar tersebut, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Kota Besar yang bersangkutan;
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Kota Besar yang bersangkutan.
- (2) Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang ada tentang pegawai Negara, maka dengan Peraturan Pemerintah atau dengan peraturan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuanketentuan tentang kedudukan pegawai Negara, yang diangkat menjadi pegawai Kota Besar atau yang diperbantukan kepada Kota Besar.
- (3) Penempatan pegawai yang diperbantukan kepada Kota Besar, di dalam lingkungan daerahnya masing-masing, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar yang bersangkutan, dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang berkepentingan, melalui Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera-Utara.
- (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Kota Besar dari sesuatu Kota Besar ke daerah otonom lain, diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan-Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.


- (5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji para pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b di atas, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negara yang ada mengenai hal tersebut.

## Pasal 12.

Tentang tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.

- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah yang dibutuhkan oleh Kota Besar untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut Undang-Undang Darurat ini, diserahkan kepada Kota Besar dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya.
- (2) Barang-barang inventaris dan barang bergerak lainnya, yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban Kota Besar, diserahkan kepada Kota Besar tersebut dalam hak milik.
- (3) Segala utang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada Kota Besar, mulai saat penyerahan tersebut, menjadi tanggungan Kota Besar tersebut, dengan ketentuan bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas kewajiban Kota Besar, Kementerian yang bersangkutan, c.q. Propinsi otonom SumateraUtara menyerahkan kepada Kota Besar uang sejumlah yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan atau Dewan perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera-Utara, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Kota Besar yang bersangkutan, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan atau dalam anggaran belanja sementara Propinsi Sumatera-Utara.

Pasal 13. Tentang dana-dana setempat.

Dana-dana setempat yang masih ada dan dahulu diadakan khusus untuk menampung segala kebutuhan umum setempat yang keuangannya tidak dipergunakan melulu untuk kepentingan persekutuan-persekutuan adat, oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera-Utara diserahkan kepada daerah otonom Kota-Kota Besar Sibolga dan Kutaraja di dalam wilayah Kota-Kota Besar mana dana-dana setempat itu berada.



## BAB IV. Ketentuan Peralihan.

Pasal 14.

Semua pegawai daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Kota A Medan, dan Kota-Kota B Pematang Siantar, Sibolga dan Kutaraja yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini menjadi pegawai dari Kota Besar yang bersangkutan.

## Pasal 15.

Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaanperusahaan dan utang-piutang yang ada-dari Kota A Medan, dan KotaKota B. Pematang Siantar, Sibolga dan Kutaraja pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini menjadi milik dan tanggungan Kota Besar yang bersangkutan.

## Pasal 16.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Otonom yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini meletakkan keanggotaannya serentak pada waktu pelantikan anggotaanggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kota Besar yang bersangkutan dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1956 ( Lembaran Negara tahun 1956 No. 30).

## BAB V. Ketentuan Penutup.

Pasal 17.

Pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang bertentangan dengan Undang-Undang Darurat ini, tidak berlaku lagi.

Pasal 18.

Undang-Undang Darurat ini, dinamakan "Undang-Undang Darurat pembentukan Kota-Kota Besar di Propinsi Sumatera-Utara".

Pasal 19.

Undang-Undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 1956. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO

Diundangkan Menteri Dalam Negeri, pada tanggal 24 Nopember 1956. ttd Menteri Kehakiman, SUNARJO ttd. MULJATNO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 57 TAHUN 1956


## PENJELASAN BERSAMA UNDANG-UNDANG DARURAT NO.4,5 DAN 6 TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATENKABUPATEN, KOTA-KOTA BESAR DAN KOTA-KOTA KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN.

## A. PENJELASAN UMUM

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah, dan setelah kekuasaan sipil dapat direbut dari tangan Jepang, maka Komite Nasional Indonesia-Komite Nasional Indonesia yang telah dibentuk itu beralih sifatnya dari suatu badan yang merupakan alat Republik dan mengerjakan hal-hal yang biasanya dikerjakan oleh Pangreh Praja dan Polisi menjadi badan yang menjelmakan kedaulatan rakyat (lihat penjelasan Undang-undang No.1 tahun 1945). Dengan ini dimulailah pelaksanaan dari politik desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945.

Juga di Sumatera orang tidak terlepas dari arus revolusi ini. Pada tanggal 12 Oktober 1945 Gubernur Sumatera menyerahkan soal pembentukan daerah-daerah otonom serta penyusunan dari Pemerintah Daerahnya kepada para Residen di Sumatera.

Dengan keluarnya Undang-undang No.1 tahun 1945 maka dibentuklah daerahdaerah otonom Karesidenan, Kabupaten dan Kota-kota. Pembentukan daerah-daerah otonom ini kemudian mendapat penguatan hukum dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1947, yang menetapkan bahwa buat sementara yang merupakan daerah yang berotonomi ialah Karesidenan, Kota-kota yang ditunjuk sebagai kota-kota yang berotonomi dan Kabupaten-kabupaten.

Dengan demikian maka juga di Sumatera Selatan dikenal daerah-daerah otonom sebagai dimaksud oleh Undang-undang No.1 tahun 1945 itu.

## I. Tentang Kabupaten

1. Dengan keluarnya Undang-undang No. 22 tahun 1948, maka dengan sendirinya diperlukan peninjauan kembali dari pembentukan daerah-daerah otonom itu.

Demikian pula di Sumatera Selatan telah beberapa kali diusahakan peninjauan tersebut, akan tetapi berhubung dengan pergolakan politik pada waktu itu, tidak pernah dapat dilaksanakannya.

Oleh karena itu sampai dewasa ini di Sumatera Selatan belum ada Kabupatenkabupaten otonom yang telah dibentuk berdasarkan Kabupaten-kabupaten yang sekarang ada ini dalam banyak hal mengikuti jiwa dan maksud dari Undang-undang pokok tersebut. Menurut kenyataannya maka pada dewasa ini terdapat 14 kabupaten sebagai dimaksud di atas, yaitu Kabupaten-kabupaten.:

1. Palembang-Banyuasin.
2. Ogan-Komering Ilir.
3. Ogan-Komering Ulu.
4. Muara Enim,
5. Lahat.
6. Musi-Rawas,
7. 1 sampai dengan 6 yang wilayahnya adalah sama dengan wilayah kabupaten sebagai dimaskud dalam ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan merangkap Komisaris Republik Indonesia Serikat untuk Negara Sumatera Selatan, tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/ 100/ 1950;
7. Lampung Utara,
8. Lampung Tengah,
9. Lampung Selatan

7 sampai dengan 9 sebagai dimaksud dalam ketetapan Residen Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304;

10. Bengkulu Utara,
11. Bengkulu Selatan,
12. Rejang Lebong,
4. 10 sampai dengan 12 yang wilayahnya adalah sama dengan wilayah Kabupaten sebagai dimaksud dalam ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950;
13. Bangka yang meliputi wilayah Daerah Bangka sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1947 No. 123;
14. Biliton yang meliputi wilayah Daerah Biliton sebagai dimaksud dalam Staatsblad. 1947 No. 124.
2. Walaupun Pemerintah sudah lama merasakan akan keperluannya untuk selekaslekasnya membentuk daerah-daerah otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948, namun hasrat Pemerintah tidak dapat segera dilaksanakan, oleh karena untuk dapat menentukan secara bijaksana tentang banyaknya Kabupaten-kabupaten dimaksud itu, Pemerintah perlu meninjau dan mengetahui terlebih dahulu tentang keadaan politik dan keinginan-keinginan rakyat di daerah-daerah yang bersangkutan. Di samping itu harus pula diperhatikan faktor-faktor sosial-ekonomi serta kemungkinan-kemungkinan pertumbuhannya demikian pula faktorfaktor lainnya yang mempengaruhi lancar jalannya pemerintahan pada umumnya serta menjamin langsung hidupnya Kabupaten-kabupaten yang akan dibentuk itu, hal mana tidak saja memerlukan pertimbangan-pertimbangan dan pendapat Gubernur Sumatera Selatan tetapi perlu juga mendengarkan suara-suara rakyat daerah yang bersangkutan yang disalurkan dalam pendirian partai-partai politik, organisasi-organisasi masyarakat lainnya, pemimpin-pemimpin rakyat yang terkemuka dan wakil-wakil resmi rakyat yang telah ada di daerah-daerah yang bersangkutan. Berhubung dengan itu dapatlah dimengerti kiranya, bahwa peninjauan itu memerlukan waktu yang agak lama.
3. Sesuai dengan keinginan rakyat itu, maka jalan yang sebaik-baiknya yang dipandang sangat bijaksana ialah membentuk secara resmi semua Kabupaten-kabupaten yang ada itu, yang sebagian terbesar masih saja belum mempunyai Dewan-dewan



Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi Kabupaten otonom berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948. Dengan demikian pembentukan ke-14 Kabupaten otonom itu tidak akan membawa perubahan-perubahan yang berarti dalam susunan pemerintahan yang ada sekarang dan pula tidak akan menyulitkan atau menimbulkan banyak rintangan-rintangan dalam jalannya pemerintahan pada umumnya di daerah-daerah yang bersangkutan, malahan adalah suatu faktor yang akan menguntungkan pertumbuhan Kabupatenkabupaten onotom tersebut.

## II. Tentang Kota-kota (Kota A dan Kota B)

4. Sesudah proklamasi kemerdekaan maka dengan ketetapan Gubernur Sumatera tertanggal 17 Mei 1946 No. 103 diantara Kota-kota yang telah ditunjuk sebagai kota-kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan adalah Kota Palembang (sebagai Kota A) dan Kota-kota Tanjungkarang - Telukbetung, Bengkulu dan Pangkal Pinang (sebagai Kota B). Dalam ketetapan tersebut ditentukan selanjutnya bahwa Dewan Perwakilan Kota A dipimpin oleh seorang Walikota dan diawasi oleh Gubernur, sedangkan Dewan Perwakilan Kota B dipimpin oleh seorang Bupati dan diawasi oleh Residen yang bersangkutan.
5. Kemudian setelah klash ke-I maka menurut pasal 5 Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 1947 Kota-

kota otonom yang masih termasuk dalam kekuasaan Republik Indonesia, buat sementara waktu masih tetap merupakan daerah yang berotonomi.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan, bahwa Kota Palembang dan kota Pangkal Pinang telah jatuh kembali ke dalam kekuasaan Pemerintah Belanda.

6. Selanjutnya sesudah berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan setelah dikembalikan kepada Republik Indonesia daerah-daerah yang diduduki oleh Tentara Belanda, maka oleh yang berwajib di Sumatera telah diusahakan untuk menyesuaikan keadaan pemerintahan Kota-kota otonom yang ada itu dengan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Akan tetapi segala usaha ini dengan sendirinya belum memenuhi syarat-syarat formil yang dikehendaki oleh Undangundang No. 22 tahun 1948 yaitu pembentukan daerah dengan Undang-undang.

Maka karena itu mengingat keadaan yang mendesak perlulah segera dikeluarkan Undang-undang Darurat ini.

7. Dengan Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kota Besar dan Kota Kecil ini berturut-turut Kota A Palembang dan Kota B Tanjungkarang-Telukbetung dibentuk menjadi Kota Besar dan Kota-kota B Bengkulu dan Pangkal Pinang dibentuk menjadi Kota Kecil.

Mengingat statusnya yang lama (sebelum perang Kota Palembang adalah sebuah stadsgemeente yang dalam masa revolusi telah dibentuk menjadi Kota A dipimpin oleh seorang Walikota, diawasi oleh Gubernur) sudah pada tempatnya dan layak apabila Kota


Palembang dibentuk menjadi Kota Besar langsung di bawah pengawasan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

Adapun mengenai Kota Tanjungkarang-Telukbetung, kota ini adalah satu-satunya kota pelabuhan di Lampung yang merupakan pusat perdagangan dari daerah Lampung dan sekitarnya yang luas, makmur dan subur yang hingga sekarang masih dapat menampung dengan mudah lebih banyak lagi transmigran-transmigran dari daerah-daerah lain yang sudah padat penduduknya. Pembukaan dan perkembangan daerah Lampung dan sekitarnya itu akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap perkembangan kota Tanjungkarang-Telukbetung pula. Penduduk kota tersebut sekarang menurut surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 29 Oktober 1953 No. Gb/3/30/6/12 adalah kurang lebih 135.789 orang.Letaknya kota adalah sangat penting berhubung dengan adanya perhubungan lalu-lintas yang agak lancar dengan pulau Jawa (antara Panjang dan Merak).

Mengingat faktor-faktor tersebut di atas maka sudah selayaknya apabila Kota Tanjungkarang-Telukbetung dibentuk menjadi Kota Besar.

## III. Tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Seperti telah diketahui maka jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di Jawa ditentukan atas perhitungan tiap-tiap 20.000 penduduk diwakili oleh seorang anggota dengan ketentuan sekurang-kurangnya 20 dan sebanyak-banyaknya 35 orang wakil.

Menngingat tipisnya penduduk dan luasnya daerah otonom Kabupaten di seluruh wilayah Sumatera Selatan, maka dasar perhitungan bagi daerah otonom Kabupaten ini perlu diubah sedikit dengan maksud supaya aliran-aliran atau golongan-golongan yang ada dalam masyarakat di daerah-daerah itu sebanyak mungkin mendapat kesempatan mempunyai wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berhubung dengan itu maka penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten didasarkan atas perhitungan:

Seorang anggota bagi tiap-tiap 15.000 orang penduduk dengan pengertian, bahwa bagi sisa hasil-bagi 7.500 atau lebih diberikan tambahan seorang anggota, sedangkan sisa hasil-bagi yang kurang dari 7.500 tidak diperhatikan. Minimum jumlah anggota ditetapkan 20 orang dan maximum 30 orang.

Berdasarkan perhitungan cacah jiwa menurut daftar resmi P.P.I. yang ada, maka dapatlah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kabupatenkabupaten dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan itu ditetapkan sebagai berikut :

1. Musi-Banyuasin.

224.533 orang, - 20 anggota.

2. Ogan-Komering Ilir,

287.628 orang, - 20 anggota.

3. Ogan-Komering Ulu,

283.153 orang, - 20 anggota.

4. Muara Enim,

284.152 orang, - 20 anggota.

5. Lahat,

239.588 orang, - 20 anggota.

6. Musi Rawas,

118.725 orang, - 20 anggota.

7. Lampung Utara,

210.773 orang, - 20 anggota.


8. Lampung Tengah,

209.112 orang, - 20 anggota.

9. Lampung Selatan,

457.621 orang, - 30 anggota.

10. Bengkulu,

89.578 orang, - 20 anggota.

11. Rejang Lebong,

118.740 orang, - 20 anggota.

12. Bengkulu Selatan,

110.996 orang, - 20 anggota

13. Bangka,

191.486 orang, - 20 anggota.

14. Belitung

71.742 orang, - 20 anggota.

Penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar dan Kota Kecil disamakan dengan di Jawa yaitu untuk Kota Besar tiap-tiap 10.000 orang diwakili oleh seorang anggota dengan minimum 15 anggota dan maximum 25 anggota dan untuk Kota Kecil tiap-tiap 5.000 orang diwakili oleh seorang anggota dengan minimum 1O anggota dan maximum 15 anggota. Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dan memperhatikan jumlah cacah jiwa dari Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil itu, maka dapatlah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil dalam wilayah Propinsi Sumatera - Selatan, itu ditetapkan sebagai berikut :

1. Kota Besar Palembang,

258.818 orang, - 25 anggota

2. Kota Besar Tanjungkarang/

- Telukbetung,

135.789 orang, - 15 anggota

3. Kota Kecil Bengkulu,

12.534 orang, - 10 anggota

4. Kota Kecil Pangkal Pinang,

11.558 orang, - 10 anggota

## IV. Tentang isi otonomi daerah

9. Dalam usaha memberi isi kepada rumah-tangga daerah-daerah swatantra yang dimaksud tidak dilupakan, bahwa Kota Besar Palembang itu dahulu sebelum perang telah merupakan suatu "stadsgemeente", sehingga Kota Besar ini telah mempunyai hak-hak otonominya sendiri yang sudah nyata berdasarkan peraturan dahulu.

Hal demikian itu diperhatikan pula dalam peraturan pembentukannya sekarang, sebagai dinyatakan dalam pasal 8 ayat (2)

Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kota Besar tersebut.

10. Bagi Kabupaten-kabupaten otonom yang pembentukannya baru dilakukan dalam masa revolusi dan sebagaimana diterangkan di atas, hak-hak otonominya tidak berketentuan isinya perlu sekali diadakan ketegasan dalam Undang-undang pembentukan tentang peraturan-peraturan dan keputusan dari Kabupaten-kabupaten yang lama demikian pula peraturan-peraturan lainnya yang masih berlaku dalam kabupaten tersebut dan pula tentang isi otonomi dari Kabupaten-kabupaten yang dibentuk baru itu.


Karena itu dalam Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kabupatenkabupaten ini ditetapkan bahwa semua peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Kabupaten dahulu di wilayah Kabupaten tersebut sampai saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, sepanjang mengatur hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban daerah Kabupaten seperti dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan dan keputusan Kabupaten yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Kabupaten itu.

11. Selain dari pada itu oleh karena Propinsi Sumatera Selatan telah dibentuk terlebih dahulu berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948 dari pada daerah-daerah otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil dalam wilayahnya, maka banyaklah urusan-urusan yang sesungguhnya termasuk urusan rumah-tangga Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil tersebut, kini untuk sementara dijalankan oleh Propinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan-peraturan Pemerintah yang menyerahkan urusan-urusan tersebut.

Berhubung dengan itu, dengan pembentukan daerah-daerah otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil dalam wilayah Propinsi tersebut, maka perlulah segera Propinsi menyerahkan lebih lanjut urusan-urusan atau bagian dari urusan-urusan itu kepada daerah-daerah otonom bawahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Peraturan-peraturan Pemerintah yang bersangkutan.

Urusan-urusan lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 6 akan diserahkan kepada daerah-daerah otonom itu dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan sistim yang telah dilakukan di Jawa.

Selain dari pada urusan-urusan tersebut di atas daerah-daerah otonom yang dibentuk dengan Undang-undang Darurat ini berhak pula mengurus dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi, kecuali apabila kemudian oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain. Berhubung dengan itu, maka segala urusan yang bersifat kedaerahan, yang hingga kini dijalankan oleh daerah-daerah otonom tersebut, sebelum dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat ini, dapat terus dijalankan olehnya, sedangkan urusan-urusan lainnya yang belum atau tidak diatur atau diurus oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi juga berhak diurusnya dan diaturnya.

12. Kecuali apa yang tersebut dalam sub 11 di atas, maka perlu sekali menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam pelbagai "algemene verordeningen" dan peraturan undang-undang lama yang lainnya yang kini masih berlaku bagi daerah-daerah otonom Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil tersebut dengan keadaan sekarang. Oleh karena itu dalam pasal 10 ditetapkan bahwa apabila dalam "algemene verordeningen" dahulu atau dalam peraturan perundangan lama yang lainnya, yang kini masih berlaku bagi daerah-daerah otonom Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil itu, ada kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada "Regentschap atau standsgemeente" atau alat-alat perlengkapannya, maka kewenangan, hak, tugas dan kewajiban itu bagi Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil dijalankan oleh pemerintah daerah otonom Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil yang bersangkutan atau alat-alat perlengkapannya.


Untuk lebih tegasnya dijelaskan sebagai berikut.

Sebagaimana telah dimaklumi maka di antara peraturan-peraturan yang kini masih berlaku terdapat misalnya "Hinderordonnantie" (Staatsblad 1926 No. 226, sejak telah diubah dan ditambah); ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini belum disesuaikan benar dengan keadaan sekarang.

Menurut ordonnansi tersebut, antara lain kepada "regentschappen" dan "stadsgemeenten" di Jawa diberi kewenangan untuk melaksanakan peraturan tersebut. Regentschappen dan stadsgemeenten dimaksud kini menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk Jawa, telah menjelma menjadi Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil.

Dengan ketentuan pasal 10 Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kabupaten/Kota-Besar/Kota Kecil di Sumatera-selatan, maka dimaksudkan bahwa di mana di dalam ketentuan-ketentuan dalam Hinderordonnantie tersebut disebut "regentschap" atau "stadsgemeente" hal itu bagi daerah-daerah otonom di Sumatera Selatan harus diartikan Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil yang kini dibentuk. Tegasnya Hinderordonnantie itu kini berlaku pula bagi Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil yang telah dibentuk dengan Undang-undang Darurat ini, walaupun di daerah-daerah otonom tersebut, dahulu tidak pernah dibentuk Regentschap, Stadsgemeente, gemeente atau locale raden lain.

Demikian pula halnya dengan peraturan "Wegverkeersordonnantie c.q. Wegverkeersverordening" (Staatsblad 1933-86; 1936-451), peraturan-peraturan mana sejak telah beberapa kali diubah dan-ditambah.

13. Selain dari pada itu perlu pula dalam Undang-undang Darurat ini diberikan ketegasan tentang urusan-urusan setempat yang kebutuhannya sebagian besar telah dapat dipenuhi dengan usaha tentang pembentukan Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil).

Yang dimaksud dengan dana-dana setempat dalam pasal 13 dimaksud di atas, ialah apa yang dahulu lazim disebut:

- "plaatselijko fondsen"
- "zelfstandige pasars" bukan yang badan-badan persekutuan adat)
- "pasarfondsen"
- "standsforndsen" atau
- "kolonisatiefondsen"

yang menurut riwayat dan perkembangannya dapat diadakan oleh atau atas initiatief pegawai-pegawai pamongpraja, dengan maksud untuk selalu dapat membelanjai kebutuhan-kebutuhan umum setempat, yang keuangannya sukar dapat dimintakan dari Pemerintah Pusat.

Biasanya dana-dana setempat dimaksud diadakan di ibukota tempat kedudukan seorang pamongpraja atau di pusat-pusat kediaman rakyat lain yang penting (belangrijke


- 8 - bevolkingscentra's) dimana oleh umum dirasakan betul-betul akan kepentingannya yang perlu sekali mendapat perhatian dari yang berwajib.

Dengan jalan mengadakan dana-dana setempat itu maka dengan sangat mudah sekali dapat dikumpulkan uang seperlunya seperti:

- a. uang sokongan sukarela (vrijwillige bijdragan) dari penduduk setempat,
- b. uang sebagai imbangan harga jasa-jasa baik yang telah diusahakan oleh fihak pamongpraja kepada umum,

untuk dipakai guna mememlihara kepentingan-kepentingan umum setempat seperti:

mengadakan penerangan jalan-jalan umum,mendirikan atau mengusahakan pasar serta bangunan-bangunannya yang diperlukan, memelihara jalan-jalan,

memperbaiki jembatan-jembatan, membersihkan serta perbaikan kota-kota,

mengadakan atau memelihara tempat-tempat kuburan umum, membeli atau mengadakan fokvee,

mengadakan saluran-saluran air kecil-kecilan seperti air leiding untuk minum, dan keperluan sehari-hari lainnya, memelihara tempat-tempat penyeberangan (pertambangan) dan lain-lain lagi.

Dana-dana setempat dimaksud biasanya juga diurus oleh pegawai-pegawai pamongpraja yang bersangkutan sendiri atau diurus oleh sebuah komisi yang khusus diadakan di bawah pengawasan pamongpraja.

Tidak hanya pegawai-pegawai Pemerintah di daerah saja yang dapat mengadakan dana-dana setempat itu, tetapi juga persekutuan-persekutuan hukum adat (Inlandsche rechtsgemeenkhappen) dapat mengadakan dana-dana setempat.

Dengan dibentuknya daerah-daerah otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 maka sudah pada tempatnya apabila dana-dana setempat dimaksud segera dan apabila belum mungkin secara lambat-laun ditiadakan yaitu dengan jalan menyerahkan dana-dana setempat itu kepada daerah-daerah otonom yang bersangkutan, di mana dana-dana itu berada.

Pendapatan ran belanja dari bekas dana-dana itu dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah otonom yang bersangkutan demikian pula sokongan-sokongan sukarela penduduk selekas-lekasnya harus diganti dengan pungutan pajak atau retribusi berdasarkan peraturan dari daerah otonom yang bersangkutan, sedangkan pegawai-pegawai dan milik dari dana-dana tersebut kalau memang ada, maka selekas-lekasnya pegawai-pegawai tersebut dimasukkan ke dalam organisasi pemerintahan daerah otonom yang bersangkutan dan milik-miliknya diserahkan menjadi milik daerah otonom.

Di samping itu perlu dijelaskan di sini bahwa dalam arti dana-dana sete