PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 54 Tahun 2012 tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan standar Akutansi Pemerintah Daerah, serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah; a.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
- I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) scbagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia ' Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
00481
- 4, Undang-Undang Nomor 1 5 T Pengelolaan Dan Ta, 'ahun 2004 tentang Pemeriksaan, (embaran Negara Rep~tit;";", Jawab Keuangan Negara Tambahan Lembaran N, Ionesia Tahun 2004 Nomor 66, 4400); egara Republik Indonesia Nomor
5. Undang-Undang Nomor 32 Ta Daerah (Lembaran N e g ar a ['' 2004 tentang Pemerintahan Nomor 125, Tambaha'[.,,"Publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), s e b a , baran Republik Indonesia Negara » gamana telah di b ka l i terakhir dengan U d lU ah beberapa a. 1 bc N 'nang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Le mb a r an legara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik I d · N Nomor 4844); Ina o n e s 1 a legara
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tcntang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kcpala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah N Informasi Keuangan ,'or 56 Tahun 2005 tentang Sistem Indonesia Tahun 2 o " ah (Lembaran Negara Republik Negara Republik Ind Nomor 138, Tambahan Lembaran ones1a Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan DAerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten tentang Urusan Pemerita tang Nomor 1 Tahun 2008 Daerah Kabupaten S i n ta, a b u p a t e n Sintang (Lembaran Lembaran Daerah Kabus[, 'n 2008 Nomor i, Tambahan en 5intang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sint " tentang Susunan Orga · . tang Nomor 2 Tahun 2008 nrsasi Perangkat D h b Sintang (Lembaran D ah a acra Ka upaten Nomor 2, Tamba. """",abupaten sitang Tahun ' 2 0 0 8 Nomor 2); 1an zmb ar a n Daerah Kabupaten Sintang
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 N 8. T. ba h omor » am a an Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
MEMUTUSKAN:
enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang.
1. Pemerintah adalah pemerintah pusat
3. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
4. Standar Akuntansi Pemerintah, selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.
6. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dan penyusunan serta penyajian laporan keuangan. .
7. Entitas Akuntansi merupakan umt pada pemenntahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.
8. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Sintang dan/atau satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang menurut Peraturan Perundang­ undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
Pasal 96
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang.
1. Pemerintah adalah pemerintah pusat
3. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
4. Standar Akuntansi Pemerintah, selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.
6. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dan penyusunan serta penyajian laporan keuangan. .
7. Entitas Akuntansi merupakan umt pada pemenntahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.
8. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Sintang dan/atau satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang menurut Peraturan Perundang­ undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari:
- a. Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan
- b. Penyajian Laporan Keuangan
- c. Laporan Realisasi Anggaran
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan
- g. Akuntansi Belanja
- f. Akuntansi Pendapatan
- h. Akuntansi Pembiayaan
- j. Akuntansi Kewajiban
- i. Akuntansi Aset
- k. Akuntansi Ekuitas Dana
- I. Laporan Keuangan Konsolidasi
- m. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa
- (3) Format Kebijakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Akuntansi yang mengacu pada SAP.

## BABIV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal4

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- l . Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 32 Tahun 2007 1entang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 632) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Denyelenggaraan kebijakan akuntansi pemerintah daerah lainnya sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

i

)

I

peraturan Bupati ini berlaku ·j al .. sey; tan gga l di Agar setrap orang mengetahuinva. 3a1 1undangkannya. Peraturan Bupati ini, den,'," "merintahkan pengundangan paerah Kabupaten Sintang. Penempatannya dalam Berita


Diundangkan di Sintang pada tanggal 17 Desember 2012

'sEKRETARIS )AERAH KABUPATEN SINTANG,(

ZULKIFLI HAJI AHMAD


SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 1299