PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 27 Tahun 1991 tentang RAWA (berlaku 3 Desember 1991)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1991 TENTANG RAWA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
- Pengairan dinyatakan, rawa merupakan salah satu sumber air yang perlu dilindungi dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa rawa sebagai sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan perlu dijaga kelestariannya agar tercapai kemanfaatan seoptimal mungkin;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk menjaga ekosistem rawa sebagai sumber air perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
5. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG RAWA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara phisik, kimiawi, dan biologis.
2. Konservasi rawa adalah pengelolaan rawa sebagai sumber air yang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Lingkup pengaturan rawa dalam Peraturan Pemerintah ini adalah penyelenggaraan konservasi rawa yang meliputi perlindungan, pengawetan secara lestari dan pemanfaatan rawa sebagai ekosistem sumber air.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Penyelenggaraan konservasi rawa dilaksanakan
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4
Penyelenggaraan konservasi rawa bertujuan untuk :
- a. mempertahankan keseimbangan ekosistem rawa sebagai sumber air;
- b. mengatur perlindungan dan pengawetan rawa sebagai sumber air;
- c. mengatur pemanfaatan rawa sebagai sumber air;
- d. mengatur pengembangan rawa sebagai sumber daya lainnya.
BAB III - PENGUASAAN RAWA
Pasal 5
- (1) Rawa dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
FUNGSI RAWA
BAB IV - FUNGSI RAWA
Pasal 6
- (1) Rawa sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serba guna bagi kehidupan dan penghidupan manusia.
- (2) Rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilindungi dan dijaga kelestariannya serta ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya.
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN
BAB V - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN
Pasal 7
- (1) Wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa ada pada Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - INVENTARISASI RAWA
Pasal 8
- (1) Untuk mengetahui formasi rawa sebagai lahan dalam pelaksanaan pembinaan rawa dilaksanakan inventarisasi rawa.
- (2) Menteri menyelenggarakan inventari rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Bagian Pertama
Umum
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 9
Konservasi rawa ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi ekosistem rawa sebagai sumber air, serta meningkatkan fungsi dan manfaatnya, dengan
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 10
Konservasi rawa meliputi usaha perlindungan, pengawetan, peningkatan fungsi dan manfaat rawa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, eksploitasi dan pemeliharaan serta pengendalian.
Bagian Kedua
Perlindungan dan Pengawetan
Paragraf 1
Perlindungan
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 11
Perlindungan rawa dimaksudkan untuk melindungi sistem penyangga kehidupan pada wilayah konservasi rawa.
Paragraf 2
Pengawetan
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 12
Pengawetan rawa dimaksudkan untuk memelihara kelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada wilayah konservasi rawa.
Paragraf 3
Rencana Perlindungan dan Pengawetan
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 13
- (1) Perlindungan dan pengawetan rawa dilaksanakan
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 14
Paragraf 5
Pengendalian
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 15
- (1) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan di wilayah konservasi rawa setiap orang dilarang untuk :
- a. merusak ekosistem kehidupan dan sumber air yang berada di wilayah konservasi rawa;
- b. membuang benda dan/atau bahan padat maupun cair yang berupa limbah ke dalam wilayah konservasi rawa.
- (2) Setiap pemegang hak atas tanah di dalam wilayah konservasi rawa wajib menjaga kelangsungan fungsi wilayah tersebut.
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 16
- (1) Menteri melakukan pemeliharaan dan penertiban di wilayah konservasi rawa.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Paragraf 1
Pengambilan dan Penggunaan Air
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 17
- (1) Pengambilan dan penggunaan air dari wilayah konservasi rawa untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari dapat dilakukan tanpa ijin.
- (2) Pengambilan dan penggunaan air dari wilayah konservasi rawa selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan bersifat komersial hanya dapat dilakukan
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 18
Pemanfaatan tumbuhan dan satwa serta sumber daya alam lainnya dari wilayah konservasi rawa wajib memperoleh ijin terlebih dahulu dari Menteri lain yang terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Paragraf 2
Reklamasi
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 19
- (1) Untuk meningkatkan fungsi dan manfaat rawa dilakukan kegiatan reklamasi rawa.
- (2) Wewenang pelaksanaan reklamasi rawa berada pada Menteri.
- (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal tertentu reklamasi rawa dapat dilakukan oleh badan hukum, badan sosial dan/atau perorangan dengan ijin Menteri.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Paragraf 3
Penyusunan Rencana Reklamasi
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 20
- (1) Penyusunan rencana reklamasi rawa, baik yang berupa rencana jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas rencana pengembangan wilayah sungai.
Paragraf 4
Penyusunan Rencana Teknis Reklamasi
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 21
- (1) Penyusunan rencana teknis reklamasi rawa menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Menteri.
- (2) Dengan
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 22
- (1) Pembangunan jaringan reklamasi rawa menjadi tugas, wewenang, dan tanggungjawab Menteri.
- (2) Pembangunan jaringan reklamasi rawa didasarkan pada rencana dan rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kegiatan untuk mewujudkan, merehabilitasi dan meningkatkan jaringan reklamasi rawa.
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 23
- (1) Tugas dan tanggung jawab pembangunan saluran tersier beserta bangunan pelengkapnya, dapat diserahkan kepada masyarakat pemakai air yang bersangkutan.
- (2) Pembangunan saluran pada petak tersier beserta bangunan pelengkapnya. menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat pemakai air yang bersangkutan.
- (3) Dengan
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 24
Badan hukum, badan sosial dan/atau perorangan dapat melaksanakan pembangunan jaringan reklamasi rawa setelah mendapat ijin dari Menteri.
Paragraf 6
Eksploitasi dan Pemeliharaan
Jaringan Reklamasi
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 25
Eksploitasi dan pemeliharaan saluran primer dan saluran sekunder beserta bangunan pelengkapnya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah.
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 26
Eksploitasi dan pemeliharaan saluran tersier dan saluran lainnya dalam petak tersier beserta bangunan pelengkapnya menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat pemakai air yang bersangkutan.
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 27
Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa yang dikelola oleh badan hukum, badan sosial dan/atau perorangan dilakukan oleh yang bersangkutan dengan
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 28
- (1) Menteri menetapkan adanya iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa kepada masyarakat pemakai air atas dasar pengambilan dan penggunaan air, serta penggunaan jaringan reklamasi rawa tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan besarnya iuran dan tata cara pemungutannya, dengan
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 29
- (1) Pengambilan air dari jaringan reklamasi rawa untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari dapat dilakukan tanpa ijin.
- (2) Pengambilan air dari jaringan reklamasi rawa untuk keperluan selain yang ditentukan dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 30
Pelaksanaan penggunaan jaringan reklamasi rawa untuk keperluan lalu lintas dan angkutan air diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 31
- (1) Lahan yang terletak disepanjang jaringan reklamasi rawa yang dibatasi garis sempadan diperuntukkan bagi pengamanan jaringan reklamasi rawa.
- (2) Penggunaan lahan dan lebar lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
BAB VII - KONSERVASI RAWA
Pasal 32
Setiap orang dilarang membuang benda dan/atau bahan padat maupun cair, yang berupa limbah ke dalam maupun sekitar jaringan reklamasi rawa yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau penurunan fungsi pelayanan jaringan reklamasi rawa.
BAB VIII - TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 33
Urusan pembinaan rawa yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai urusan Daerah, pelaksanaannya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 34
- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan konservasi rawa dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh pejabat pengairan yang
- 18 - ditunjuk oleh Menteri atau Pemerintah Daerah dalam rangka tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang melakukan pengamatan dan penelitian yang diperlukan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyampaikan laporan kepada Menteri, mengenai hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan.
- (4) Apabila dari hasil pengamatan dan penelitian terdapat atau diduga terdapat unsur-unsur pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengusutannya diserahkan kepada pejabat penyidik yang berwenang.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35
Dipidana ## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan perundang-undangan mengenai rawa yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru ## BAB XII KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 37
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1991.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1991

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1991

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO ## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1991 TENTANG
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS RAWA
## UMUM
1. Wilayah negara kita memiliki beberapa daerah rawa yang sangat luas, terutama terdapat di pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang merupakan landasan pokok untuk menyelenggarakan pengaturan mengenai air dan sumber air, ditetapkan rawa merupakan salah satu sumber air. Karena rawa merupakan sumber daya alam yang potensial bagi kesejahteraan masyarakat, maka potensi rawa perlu dilestarikan dan dikembangkan agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil dan merata sesuai dengan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 33
2. Sehubungan dengan hal tersebut di