PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR Nomor 2 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HILIR,
- a bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja daerah secara khusus perlu pembatasan perjalanan dinas, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, kunjungan kerja, studi banding, penyelenggaraan rapat yang dilakukan di luar kantor dan mengurangi kegiatan workshop, seminar, maupun lokakarya:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan serta Anggota Dewari Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir:
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880),
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 2
G5 @85 B
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 3
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 4.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 6
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310), 9.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 60):
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 1t),
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesix sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. ADON Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
6. ND Pemerintah Daerah adalah pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir.
7. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. 8.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hilir. 9.
11. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
13. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
12. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang menduduki jabatan struktural esselon I, esselon II, esselon III dan esselon IV serta jabatan fungsional.
14. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disebut PTT, adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
16. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disebut DPASKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya
18. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
19. 10 (sepuluh) kilo meter dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
21. Surat Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan dinas bagi pejabat/pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Daerah serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri.
22. Biaya riil adalah, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
24. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada.
23. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
25. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
27. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disebut SPT, adalah surat perintah untuk penugasan Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan perjalanan kedinasan.
26. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
28. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada pejabat/pegawai negeri sipil/pegawai sesuai denganidentitas Pejabat/ PNS / PTT serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditugaskan dengan
PENJELASAN
Pembukaan
waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut. udak tetap serta rimpinan aan Anggo
29. Memorandum of Understanding, yang selanjutnya disingkat MoU, adalah dokumen yang menjabarkan kesepakatan bersama atas masalah antara dua pihak atau lebih.
## BAB II
## PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Perjalanan Dinas
##
PENJELASAN
Pasal 2
- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir, dalam rangka menghadiri Undangan dan Kunjungan Kerja. - (2) Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju di Luar Kabupaten Rokan Hilir dan kembali ke tempat kedudukan semula. - (3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pujud, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Tanjung Medan, Kecamatan Bagansinembah Raya dan Kecamatan Balai Jaya Lamanya Perjalanan Dinas dib
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- @ Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a. di Hotel: Cc
- b. di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel.
- 6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Biaya taksi/transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya dari bandara ke hotel ataupun dari hotel ke bandara.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua/ Wakil Ketua secara at cost maksimum Rp.500.000,00/hari.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- 9 Biaya Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diberikan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, Bahan Bakar Minyak dan Pajak.
- (10) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkatan dan golongan kepangkatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (11) Pegawai tidak tetap golongan kepangkatannya disamakan dengan PNS Golongan II.

## Pasal 6

- (1) Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas luar daerah Propinsi dibayarkan secara lumpsum sesuai lamanya perjalanan dinas.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas luar daerah.

## Pasal 7

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk penugasan peserta dimana akomodasi dan komsumsi ditanggung penyelenggara, maka diberikan uang perjalanan dinas berupa :
- 1) Untuk harian perjalanan dinas 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan dilaksanakan.
- 2) Biaya transportasi berupa tiket angkutan darat dan/atau pesawat satu kali pulang dan pergi.
- b. Untuk penugasan peserta dimana akomodasi dan komsumsi tidak ditanggung penyelenggara, maka diberikan uang perjalanan dinas berupa :
- 1) Uang harian perjalanan dinas selama hari kegiatan.
- 2) Biaya transportasi berupa tiket angkutan darat dan/atau pesawat satu kali pulang dan pergi.

## Pasal 8

Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PIT yang mengikuti pameran/promosi diberikan :

- b. Uang harian perjalanan dinas diberikan selama hari kegiatan mengikuti acara pameran/promosi, dan |
- a. Perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameran/praomosi maksimal untuk 5 (lima) orang atau sesuai kebutuhan,
3. Cc. Biaya transportasi berupa tiket angkutan darat dan/atau pesawat satu kali pulang dan pergi.

## Pasal 9

Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menerima biaya perjalanan jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

## Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam DPA-SKPD bersangkutan.

## Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

## Pasal 12

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali biaya tiket yang diterimanya.
- (3) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan dengan memberikan bukti pembatalan kegiatan.

## Bagian kedua

## Pertanggung jawaban atas komponen perjalanan Dinas Pasal 13

- (1) Uang harian dibayarkan secara lumpsum.
2. 2 Biaya transportasi pegawai dan biaya taksi/biaya transportasi lainnya dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang disertai dengan bukti pembayaran.
- 8) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
4. W Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang serta bukti pembayaran alat transportasi lainnya tidak diperoleh, Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap,Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi, kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya transportasi sebesar 5096 (lima puluh persen) dari tarif transportasi darat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kwitansi atau bukti Pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya.
7. Dalam hal Pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30Y4 (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. mn
- (8) Dalam hal di tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b tidak dapat mengeluarkan kwitansi, Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya penginapan tersebut yang disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- 9) Bukti pengeluaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota adalah kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan,
- (10) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil.
- (11) Bentuk Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## DOKUMEN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH Pasal 14

- (1) Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- b. SPT, dan
- a. Dasar untuk melakukan perjalanan dinas,
- c. SPPD.
- (3) Penandatangan SPT dan SPPD sebagai berikut :
- a. Untuk SPT.
1. Bupati dan Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati.
3. Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/Direktur/Staf Ahli, ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati tidak ditempat dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila Wakil Bupati tidak ada ditempat dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati tidak ada ditempat dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati.
4. Pejabat Eselon III, Eselon IV, PNS non eselon dan PTT, ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
5. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD tidak ada ditempat dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD yang ditetapkan /ditunjuk oleh Ketua DPRD.

b. Untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

- . Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. 2.
- . Bupati dan Wakil Bupati, ditandatangani oleh yang bersangkutan. 1
- . Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Sekretaris Dewan. 3
- . Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/Direktur, ditandatangani oleh yang bersangkutan. 4.
- .Pejabat Eselon Ii, Eseion III, Eselon IV, PNS non eselon dan PTT, dilingkungan Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. 5
6. Pejabat Eselon III, Eselon IV, PNS non eselon dan PTT SKPD lainnya, ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
7. Penandatanganan Lembaran Pemeriksaan, Pengesahan dan Keterangan Perjalanan dinas Sekretaris Daerah pada lembaran belakang SPPD ditandatangani oleh yang bersangkutan
8. Penandatanganan Lembaran Pemeriksaan, Pengesahan dan Keterangan Perjalanan dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada lembaran belakang SPPD ditandatangani oleh Pejabat atasan langsung.
- (4) Pedoman Penandatanganan SPT dan SPPD khusus program/kegiatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan dan SKPD mengacu sebagaimana tersebut pada ayat (3).

## BAB V PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

## Pasal 15

- (1) Perjalanan luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan mempergunakan dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri yang dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:
- b. Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya:
- a. Pendidikan dan pelatihan (training),
- c. Promosi potensi daerah,
- d. Kerjasama daerah dengan pihak luar negeri,
- e. Kunjungan persahabatan/kebudayaan,
- (3) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan internasional dan penandatanganan perjanjian internasignal perlu pertimbangan Menteri terkait.
9. (4 Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. Pasport Dinas (Service Passport dan atau Pasport yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang,
- a. Surat izin Pemerintah:
- c. Exit permit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:,
- d. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan Seminar, Simposium, Konfrensi, peninjauan serta studi banding keluar negeri harus dibatasi dan diseleksi dengan ketat sesuai ketersediaan dana dalam DPA-SKPD dan atas dasar manfaat yang ditimbulkan untuk kemajuan pembangunan daerah.

## BAB VI

## TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 16

- (1) Bupati dan Wakil Bupati melakukan perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan PNS non eselon yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Surat Permohonan Izin perjalanan dinas luar negeri pejabat/PNS non eselon ditandatangani oleh Bupati atau yang diberi wewenang oleh Bupati ditujukan kepada:
- a. Presiden Melalui Menteri Dalam Negeri, untuk permohonan izin keberangkatan Bupati dan Wakil Bupati,
- b. Menteri Dalam Negeri untuk Ketua, Wakil Ketua serta Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan PNS non eselon.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
- b. NIP bagi pegawai negeri sipil
- a. Nama dan jabatan,
- c. Kota/negara yang dituju,
- e. Sumber pembiayaan,
- d. Waktu pelaksanaan:
- f. Urgensi kunjungan, rincian program, jumlah dan nama rombongan.

## Pasal 17

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan Latihan/ Training. 111
- a) Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/ MoU.
1. Dokumen Program Pendidikan Strata 1, Strata 2 dan Strata 3, meliputi :
- b) Surat komfirmasi dari negara yang dituju antara lain dariperguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut:
- c) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di Luar izin yang diberikan,
- d) MoU kerjasama Daerah dengan puhak luar negeri.
2. Dokumen Program Pelatihan (Training), meliputi :
- a) Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU:
- c) Proposal/kerangka acuan kerja.
- b) Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dan atau lembagadi negara yang dituju yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti studi banding:
- b. Studi Banding,

Dokumen studi banding meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/ MoU.
3. Proposal/kerangka-acuan kerja.
2. Surat komfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dan atau lembaga di negara yang dituju yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti studi banding.
4. Cc. Konfrensi/Lokakarya/seminar atau sejenisnya,
1. Surat Undangan dari penyelenggara konfrensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya di luar negeri kepada yang bersangkutan.

Dokumen konfrensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya meliputi:

- 2.Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama Konfrensi/Lokakarya/seminar atau sejenisnya, antara lain DPASKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak /Perjanjian/ MoU.
- d. Promosi dan Potensi Daerah:
1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama Promosi Potensi Daerah, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian//MoU.
- Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi:
2. Surat undangan dari penyelenggara promosi di luar negeri kepada Pemeintah Daerah.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak penyelenggara promosi di luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi.
5. Rekomendasi instansi terkait di pusat tentang keikutsertaan Daerah.
4. Proposal/kerangka acuan kerja.
- e. Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri:
1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian / MoU.

Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi:

2. Surat undangan dari mitra kerjasama di luar negeri bila ada.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan dalam rangkakerjasama.
4. Rencana kerjasama/kerangka acuan program kerja.
- f. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan,

Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor,atau kontrak/perjanjian/MoU.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan.
3. 2, Surat undangan dari pihak/lembaga/badan diluar negeri.

## Pasal 18

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus diterima selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, kecuali untuk hal yang sangat mendesak guna untuk mendapatkan rekomendasi perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah.

## Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT yang mengikuti pameran/promosi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e diberikan :
- b. Uang harian perjalanan dinas luar negeri diberikan maksimal 5 (lima) hari atau sesuai kebutuhan.
- a. Perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameran/promosi maksimal untuk 5 (lima) orang atau sesuai kebutuhan. 5
- c. Biaya transportasi berupa tiket angkutan darat dan/atau pesawat pulang dan pergi.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dibatasi jumlah anggotanya paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan, hanya yang bidang tugasnya sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas atau sesuai dengan dokumen pendukung.
- (3) Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.
7. (4 Uang Harian dan tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati Rokan Hilir ini.
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digolongkan dalam 4 tingkatan yaitu :

- a. Golongan A : Wakil DPRD Daerah.

Bupati, Bupati, Pimpinan dan Sekretaris

- b. Golongan B

- 

- c. Golongan C PNS Gol. Cc sampai dengan Gol. IV/b

Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD

1I1/ PNS sampai dengan Gol.III/b.

- d. Golongan D

- 

## Pasal 20

Menteri Dalam Negeri merieruskan rencana perjalanan dinas luar negeri kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan pasport, exit permit dan rekomendasi visa setelah mendapat izin Pemerintah.

## Pasal 21

- (1) Perjalapan dinas luar negeri tidak boleh dibiayai oleh pihak swasta, kecuali apabila biaya tersebut sudah ditetapkan dalam perjanjian/dokumen antara pihak swasta dengan pihak Pemerintah.
- (2) Biaya dapat dibebankan melalui APBD dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan mata anggaran pada APBD dan atau sumber lain yang sah.

## Pasal 22

Setelah mendapatkan izin pemerintah, pasport, exit permit dan rekomendasi visa, Pejabat Negara/Pejabat/Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri segera mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Depertemen Luar Negeri melalui Direktorat Konsuler di Jakarta guna diteruskan kepada Kedutaan Besar/Perwakilan RI di Luar Negeri untuk melakukan perlindungan atas hak-haknya dari kemungkinan hal-hal yang tidak dikehendaki.

## BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 23

- (1) Pejabat Negara/Pejabat/PNS/Pegawai Tidak Tetap, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah selambatlambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberikan SPT dan/atau SPPD. Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pimpinan yang memberikan SPT.
- (2) Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas luar negeri selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Bupati. Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Presiden Republik Indonesia dengan tembusan kepada Wakil Presiden. Pimpinan dan Anggeta DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri selambat-lambatnya dalam

waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis, hasil perjalanan dinas pada Ketua DPRD dengan tembusan kepada Bupati.

- (3) Pejabat negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- b. Perhitungan SPPD rampung sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini,
- a. SPPD yang sudah ditandatangani (divisum) oleh pejabat di tempat tujuan dan diketahui oleh atasan langsung pejabat yang melakukan perjalanan dinas,
4. . Tiket pesawat,
5. .Laporan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas. d.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 24

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal Ic Sanur 2017 ps

BUPATIROKAN HILIR, ttd

## SUYATNG


Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal IL Sarvatt '' 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HIIIR, ttd

SURYA ARFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 LaNOMOR 2

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

## JENIS FASILITAS TRANSFORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

| No | | Transportasi | Transportasi | Transportasi |
|------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | Uraian | Udara | Darat | Laut |
| 1 | | Bupati/Wakil Bupati | Bisnis | Super Eksekutif | Super Eksekutif |
| | | | | | |
| 2 | | Ketua/Wakil Ketua DPRD | Bisnis | Super Eksekutif | Super | Eksekutif |
| 3 | | Pejabat Eselon Il/a (Sekretaris Daerah) | Bisnis | Super Eksekutif | Super Eksekutif |
| | | | | | |
| 4 | Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD | Ekonomi | Eksekutif | Eksekutif |
| | | | | | | |
| 5 | | Pejabat Eselon III | Ekonomi | Eksekutif | Eksekutif |
| | | | | | |
| 6 | Pejabat Eselon IV | Ekonomi | Eksekutif | Eksekutif |
| | | | | | | |
| 7 | Staf Golongan IV/III | Ekonomi | Eksekutif | Eksekutif |
| | | | | | | |
| 8 | Staf Golongan II/I | Ekonomi | Ekonomi | Ekonomi |
| | | | | | |

## BUPATI ROKAN HILIR


SUYATNG

LAMPIRAN II

## PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

## STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2017

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

A.

| Gol1 | 10 500.006 | 350.000 | 130.000 100.000 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Golil | 9 550.000 | (400.000 | | 180.000| Ic0o.000| |
| Goal | 8 580.000 | 430.000 | 240.000 io0.000 |
| Goliv | | 7 65a.000 | | 450.000 | | 100.000| |
| Beelon | 6 700.000 | | 450.000 | 270.000|250.000| 100.000 | |
| | Eselon III | 5 850.000 | | 550.000 | | 310.000| | 100.000| |
| Eselon II | 4 1.350.000| | 650.000| | 400.000| 200.0001 |
| Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD 3 | 2.100.000 | 750.000| | 500.000| 200.000| |
| URAIAN | 2 1 | PERJALANAN DINAS KE IBUKOTA NEGARA/IBUKOTA PROVINSI LAIN | | PERJALANAN DINAS KE IBUKOTA PROVINSI RIAU IBUKOTA KABUPATEN DALAM PROVINSI RIAU 1) | | PERJALANAN DINAS IBUKOTA KECAMATAN | UANG TRANSPORTASI DALAM KOTA KECAMATAN Uu |
| No. | 1 | 2 | 3 4 |

## B. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

| | | | TARIF | TARIF |
|----|--------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|
| NO | URAIAN | SATUAN | LUAR DAERAH | | DALAM DAERAH |
| 1 | TBUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD | OH | 450.000 | 400.000 |
| 2 | | PEJABAT ESELON II | OH | 150.000 | 50.000 |

## C. SATUAN BIAYA PENGINAPAN LUAR DAERAH ( PROVINSI )

| | | | TARIF | TARIF | TARIF | TARIF | TARIF | TARIF |
|----|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| NO | | URAIAN | | SATUAN | BUPATI/WAKIL | BUPAI/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD Al | PEJABAT | ESELON | 11 | PEJABAT ESELON Ii | ( PEJABAT | ESELON V | | | ''Non | Eselon Gl | | PNSNON | STRUKTURAL |
| 1 | | IBUKOTA NEGARA/ IBUKOTA PROVINSI LAIN | OH | 2000000 | | 1200000 | | 700000 | | 600000 | | so0000 | |' 400000 |
| 2 | | IBUKOTA PROVINSI RIAU/ IBUKOTA KABUPATEN DALAM PROVINSI RIAU | OH | 1500000 | 700000 | | 500000 | | 400000 | ! 300000 | | 300.000 |
| 3 | JIBUkoTA KECAMATAN | OH | 500.000 | 400.000 | | 300.000 | | 250000 | | 250000 | | 230.000 |

## D. TARIF UANG TRANPORTASI DARAT (PP)

| No | Kabupaten/Kota/Kecamatan | Uang Transportasi (Rp) |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 1. | 2 | 3 |
| 1. | | Padang | 500.000,00 |
| 2. | | Aceh | 700.000,00 |
| 3. | | Medan | 400.000,00 |
| 4. | Pekanbaru | 330.000,00 |
| 5. | 1 | Kampar | 450.060,00 |
| 6. | Rokan Hulu | 550.000,00 |
| 7. | | | Dumai | 200.000,00 |
| 8. | | Bengkalis | 370.000,00 |
| 9. | | Siak | 370.000,00 |
| 10. | | Duri | 150.000,00 |
| 11. | Kuantan Singingi | 550.000,00 |
| 12. | | Pelalawan | 500.000,00 |
| 13. | | Indragiri Hulu | 630.000,00 |
| | 14. | | Indragiri Hilir | 700.000,00 |
| 15. | | Meranti | 830.000,00 |
| 16. | | Simpang Kanan | 220.000,00 |
| 17. | | Pasir Limau Kapas | 280.000,00 |

| 18. | Kubu | 200.000,00 |
|-------|----------------------------|--------------------|
| 19. | | | Sinaboi | 140.000,00 |
| 20. | | Rantau Kopar | 260.000,00 |
| 21. | | Bagan Sinembah | 200.000,00 |
| 22. | | Rimba Melintang | 140.000,00 |
| 23. | | Bangko Pusako | 140.000,00 |
| 24, | | Batu Hampar | 140.000,00 |
| 25. | | Pujud | 200.000,00 |
| 26. | | Tanah Putih Tjg. Melawan | 140.000,00 |
| 27. | | Tanah Putih | 140.000,00 |
| 28. | | Pekaitan | 140.000,00 |
| 29. | | Kubu Babussalam | 200.000,00 |
| 30. | Bagan Sinembah Raya | 200.000,00 |
| 31. | | Balai Jaya | 200.000,00 |
| 32. | | | Tanjung Medan | 200.000,00 |
| 33, | |dSit aranarrna aa | Biaya Menyesuaikan |

## E. TARIF UANG TRANSPORTASI UDARA (PP)

| No | Tujuan | Transport (dari Pku -- ke.. ) | Transport (dari Pku -- ke.. ) |
|------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | Bisnis | Ekonomi |
| 1 | | AMBON | 18.868.000,00 | 10.097.000,00 |
| 2 | | BANDUNG | 6.525.000,00 | 3.701.000,00 |
| 3 | | BALIKPAPAN | 10.996.000,00 | 5.423.000,00 |
| 4 | | BANDA ACEH | 13.102.000,00 | 7.508.000,00 |
| 5 | | BANDAR LAMPUNG | 6.482.000,00 | 3.433.000,00 |
| 6 | | BANJAR MASIN | 8.400.000,00 | 4.390.000,00 |
| 7 | | BATAM | 4.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 8 | | BENGKULU | 6.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| 9 | | BIAK | 15.880.000,00 | 8.210.000,00 |
| 10 | | DENPASAR | 8.500.000,00 | 4.620.000,00 |
| 11 | | GORONTALO | 8.750.000,00 | 5.400.000,00 |
| 12 | | JAKARTA | 5.583.000,00 | 3.500.000,00 |
| 13 | | JAMBI | 7.009.000,00 | 4.210.000,00 |
| 14 | | JAYAPURA | 15.800.000,00 | 8.620.000,00 |
| 15 | | JOGJAKARTA | 7.500.000,00 | 4.400.000,00 |
| 16 | | KENDARI | 10.490.000,00 | 5.900.000,00 |
| 17 | | KUPANG | 10.800.000,00 | 6.100.000,00 |
| 18 | | MAKASSAR | 8.850.000,00 | 5.800.000,00 |
| 19 | | MALANG | 7.300.000,00 | 3.790.000,00 |
| 20 | | MAMUJU | 8.850.000,00 | 5.400.000,00 |
| 21 | | MANADO | 13.140.000,00 | 6.170.000,00 |
| 22 | | MANOKWARI | 16.500.000,00 | 11.500.000,00 |
| 23 | | MATARAM | 8.150.000,00 | 4.590.000,00 |
| 24 | | MEDAN | 4.000.000,00 | 2.500.000,00 |
| 25 | | PALANGKARAYA | 8.320.000,00 | 4.390.000,00 |
| 26 | | PALEMBANG | 7.000.000,00 | 4.200.000,00 |
| 27 | | PALU | 9.500.000,00 | 5.800.000,00 |
| 28 | | PANGKAL PINANG | 6.910.000,00 | 3.680.000,00 |
| 29 | | PONTIANAK | 7.710.000,00 | 4.220.000,00 |
| 30 | | SEMARANG | 6.290.000,00 | 3.720.000,00 |
| 31 | SOLO | 7.290.000,00 | 3.850.000,00 |

| 32 | | SURABAYA | 8.640.000,00 | 4.120.000,00 |
|------|--------------|--------------------|--------------------|
| 33 | TERNATE | 11.350.000,00 | 7.500.000,00 |
| 34 | | | TIMIKA | 15.560.000,00 | 8.160.000,00 |
| 35 | dst | Biaya Menyesuaikan | Biaya Menyesuaikan |

|

## F. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (SATU KALI JALAN) N P

| NO. | URAIAN | SATUAN | TARIF |
|-------|-------------------------------------------|----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eselon II | OH | 450 |
| 2 | Eselon III, Eselon IV, Non Eselon dan PTT | OH | 400 |

## BUPATI ROKAN HILIR:


## SUYATNG

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

- A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORTASI LOKAL, UANG MAKAN DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (DALAM US$)

| NO | NEGARA | GOLONGAN | GOLONGAN | GOLONGAN | GOLONGAN |
|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Gol. A | Gol. B | Gol. C | | Gol. D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | & |
| | AMERIKA UTARA | | | | |
| 1 | 1 Amerika Serikat | 523 | 470 | 415 | 342 |
| 2 | Kanada | 443 | 401 | 366 | 306 |
| | | | | | | |
| | AMERIKA SELATAN | | | , | |
| 3 | Argentina | 391 | 274 | 240 | 240 |
| 4 | | | Venezuela | 460 | 320 | 285 | 285 |
| 5 | | Brazil | 432 | 338 | 289 | 240 |
| 6 | | Brazil | 411 | 313 | 268 | 221 |
| 7 | | Cotumbia | 382 | 278 | 238 | 220 |
| 8 | Peru | 379 | 274 | 235 | 220 |
| 9 | | | Suriname | 349 | 292 | 250 | 206 |
| 10 | | Ekuador | 364 | 270 | 240 | 240 |
| | AMERIKA TENGAH | | | | |
| 11 | | Mexico | 425 | 315 | 280 | 280 |
| 12 | Kuba | 402 | 302 | 259 | 220 |
| 13 | | | Panama | 410 | 304 | 270 | 270 |
| | EROPA BARAT | | | | |
| 14 | | Austria | 500 | 450 | 316 | 316 |
| 15 | | Belgia | 462 | 416 | 280 | 280 |
| 16 | | Perancis | 508 | 461 | 380 | 380 |
| 17 | Rep,Federasi Jerman | 439 | 408 | 280 | 280 |
| 18 | | | Belanda | 459 | 413 | 270 | 270 |
| 19 | | Swiss | 505 | 453 | 320 | 320 |
| | EROPA UTARA | | | | |
| 20 | | Denmark | | 468 | 424 | 273 | 240 |
| 21 | | Finlandia | | 449 | 406 | 352 | 312 |
| 22 | | Norwegia | 513 | 462 | 286 | 285 |
| 23 | | Swedia | 462 | 433 | 340 | 340 |
| 24 | Kerajaan Inggris | 583 | 531 | 430 | 430 |
| | | EROPA SELATAN | | | | |
| 25 | | Bosnia Herzegovina | 452 | 417 | 332 | 332 |
| 26 | | Kroasia | 419 | 441 | 351 | 351 |
| 27 | | Spanyol | 453 | 410 | 285 | 285 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| 28 | | Yunani | 418 | 376 | 240 | 240 |
| 29 | Italia | 516 | 469 | 370 | 370 |
| 30 | | Portugal | 421 | 379 | 240 | 240 |
| 31 | Serbia | 397 | 358 | 311 | 276 |
| | ! | | | | |
| | EROPA TIMUR | | | | |
| 32 | | Bulgaria | 402 | 364 | 318 | 283 |
| 33 | | Czech | 422 | 387 | 329 | 292 |
| 34 | | Cekoslowakia | 417 | 378 | 337 | 299 |
| 35 | | Polandia | 397 | 358 | 311 | 276 |
| 36 | | Rumania | 412 | 378 | 311 | 276 |
| 37 | | Rusia | 552 | 509 | 405 | 405 |
| 38 | Slovakia | 425 | 384 | 333 | 296 |
| 39 | | | Ukraina | 421 | 379 | 326 | 289 |
| | AFRIKA BARAT | | | | |
| 40 | | Nigeria | 357 | 310 | 290 | 290 |
| 41 | | Senegai | 330 | 273 | 204 | 200 |
| | AFRIKA TIMUR | | | | |
| 42 | | Ethiopia | 308 | 254 | 190 | 166 |
| 43 | | Kenya | 330 | 276 | 204 | 195 |
| 44 | Madagaskar | 292 | 241 | 180 | 180 |
| 45 | | | Tanzania | 326 | 269 | 201 | 181 |
| 46 | | Zimbabwe | 281 | 241 | 214 | 214 |
| 47 | |Mozambigue | 315 | 260 | 210 | 210 |
| | AFRIKA SELATAN | | | | |
| 48 | Namibia | 296 | 244 | 183 | 160 |
| 49 | | | Afrika Selatan | 300 | 248 |