PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 29 Tahun 2015 tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 - 2019 (berlaku 13 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 - 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor 37 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa perlu diambil langkah-langkah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi aspek manajemen pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 - 2019;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rod Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 - 2019.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor, Unit Kerja Pemerintah Daerah.
7. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistik, sungguhsungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa.
8. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah dan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun 2010 - 2025.
9. Road Map adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
10. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kabupaten Kapuas Hulu adalah Tim yang dibentuk untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mensosialisasikan, memfasilitasi, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dimaksukan sebagai dokumen rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan memberi arah pada pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun 2015-2019.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
BAB II - SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
Pasal 4
- (1) Sistematika Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Ringkasan Eksekutif;
- b. Pendahuluan;
- c. Gamabaran Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- e. Monitoring dan Evaluasi;
- f. Penutup;
- g.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran.
- (2) Rincian lebih lanjut Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

## Pasal 5

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi delapan area perubahan yaitu Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Perubahan Pola Pikir ( mind set) dan Budaya Kerja (culture set) .

## BAB IV PENGORGANISASIAN

## Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun dan menetapkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan reformasi.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 7

- (1) Kepala SKPD wajib menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi, setiap kepala SKPD harus menyampaikan laporan kepada Bupati.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 13 Juli 2015

BUPATI KAPUAS HULU, ttd

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 14 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd

## MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 29

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015-2019