PERATURAN BUPATI MA Nomor 21 Tahun 2017 tentang MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL ·SANGGAR JQOO-IATAN BELAJAR KABUPATEN SIMALUNGUN ( ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR . 't- .r- DENGAN RAHMAT TOBAN YANG MAHA~ BUPATI SIMALUNGUN, - Sirnalungun; . ,. . ri . . ':{ a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan . (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
..
·.··.:
KABUPATEN SIMALUNGUN N.OMOR 312. TAHUN 2017 BERITA DAERAH
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL ·SANGGAR JQOO-IATAN BELAJAR KABUPATEN SIMALUNGUN ( ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR . 't-
.r-
I
DENGAN RAHMAT TOBAN YANG MAHA~
BUPATI SIMALUNGUN,
~
- Sirnalungun; . ,. . ri . . ':{ a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan .Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Penclidikan dan Kebup.t;i:y:~an Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar: Kegiatan Belajar '·it menjadi Satuan Pendidikan Nonformal S¢jenis, perlu dilaksanakan alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar . I Kegiatan Belajar Kabupaten Simalungun Ill~i-ijadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan B~laj~ Kabupaten ,· , .' .~
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaµnara dimaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Pera~ran Bupati Simalungun tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan' Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar : i Kabupaten Slmalungun.
...
v
.
!
•
1. Undang-Undang Nomor 7 Ort. Tahun 1956 tentang : \ Pembentukan Daerah Otonorn Kabupaten-Kabupaten ·. · I i dalam Lingkungan Daerah Propinsi $~atera Utara ! . ·r (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun' 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rep~b~ Indonesia Nomor 1092);
;
'
.
·i
'!
:'
;?
;
.
i
l.
1
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem ·}' Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik ... '.\! Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran ··N.egara Republik Indonesia Nomor 4301);.
2. . ·\ 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang . . Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201l; Nomor · 82, ·I;' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor · ~ ·, .. 5234;
3. Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik . ' : \~
4. . ' . . Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ·. :,.. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik .Tndcnesia Nomor 55$7)'.{sebagairriana telah diubah beberapa kali terakhir ¢ien,~an UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun ~014 tentang . . . Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara ., Pemerintahan Daerah " tentang Republik :· .. . 23 Tahun 2(l) 14 5. Undang-Undang Nomor
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahuh 2005 tentang . : : ' .. 1: .. . Standar -Nasional Pendiclikan (Lembaran (Negara Republik f · ·· ·: . Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lemb~an . \ ~ Negara Republik Indonesia Nomor 45~3) . .sebagaimana . : . telah diubah beberapa kalf terakhir dengan Peraturan · I i: Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 1 . . Kedua ·~tas Peraturan Pemerintah Nomor 19 ·Tahun 2·005 ten tang, Standar Nasional Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan ; I ,., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun ~005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
\_,.·,·
..
-.
-,
,-.1:.
j
;
·:.
- Negara Republik IndonesiaNomor 4593);' . ,, Indonesia. Tahurt .,2005 Nomor 165,- Tambahan Lembaran
8. Peraturart Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2008 ten tang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia . . Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara . Republik Indonesia Nomor 4863);
- '\l l Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); (Lembaran Republik Negara Pendidikan Pendanaan 9. Peraturan Pei:rterintah Nomor 48 Tahun . 1 008 tentang :-"
•
!
- \_,1. Republik Indonesia Nomor 5887); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoriesia ! ·, Tahun 2016. Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 ten tang Pendirian · Satuan · Pendidikan Nonformal;
- . ·. · .. Tahun 2015 tentang Organisasi dan ·,.iiTata Kerja . ' Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;' · · ri 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
- menjadi Satuan Pendidikan Nonformal; 14. Peraturari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Alih Fungsi Sanggar '.Ke@atan Belajar
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun; Nomor 4 Tahun I . . .. f1 (., .. 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 20!16 Nomor 4 Serl . !:. :t.D Nomor 4). . ...
Menetapkan :
,
PERATURAN BUPATI TENTANG ALm . JrWNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEG~TAN . BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFO~ SANGGAR . . '. i KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN SlMALtJtiG'QN.
·,
·.P
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. ~ ' 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati · sebagai unsur penyelenggara Pemerintahaan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang . menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Simalungun;
4. .. 4. Dinas -Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten simalungun;
5. . . -~--6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten SJmalungun;
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas . adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
7. Satuan Pendidikan Nonformal yang selailjurnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang -i.t-' menyelenggarakan program pendidikan nonformal;
8. Program Pendidikan Nonformal selar~Ju~ya disebut P:ogram . PNF adalah layanan pendi.qjkan yang · diselenggarakan untuk: memberdayakan, .. ; . rnasyarakat ' I.,.&lt; melalui pendidikan ' kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, ·.:, pendidikan I pemberdayaan perempuan, pendidikan , .. keaksaraan, ... -:, I ~r. '· pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,, pendidikan . . . I~ kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditu}ukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik; )
...
":/.·
.:
.
- 9. Pendidik di Satuan PNF adalah Pamong Belajar, Tutor,· Fasilitator atau sebutan lain yang relevan yang meniiliki tugas utama melakukan kegiatan l. pernbelajaran, pembimbingan 'clan peiatihan; · 1 ,
- teknik informasi. 10. Tenaga kependidikan di Satuan PNF; adalah tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi serta penata
BABU
ALIH FUNGSI
Pasal 2
Deng:an Peraturan Bupati ini Unit Pelaksana . Teknis SKB
' dialihfungsikan menjadi Satuan PNF SKB.
Pasal 3
Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis SKB menjadi: satuan PNF M · SKB· diatur dengan ketentuan sebagai berikut : ________________ , '
- simalungun; a. · SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur · satuan PNF yang diselenggarakan oleh pemerintah i Kabupaten
.
•
I
,
- b. tugas pokok dan fungsi SKB sebagai UPT diubah menjadi ' .. ~ ~ tugas pokok dan fungsi Satuan PNF; "' t. ...
- c. Kepala SKB sebagai jabatan · struktural .µPT · diubah menjadi jabatan fungsional Pamong Belajar;
:,
- ;·.I'· Usaha;dan d. Kepala Subbagian Tata Usaha SKB sebagai jabatan : · r: struktural UPT diubah menjadi jabatan . pe~~sana atau jabatan fungsional umum yang mengurusi . Urusan Tata
!
•
,·.
- e. Sarana dart prasarana yang dimiliki SI¢ ~ebagai Unit Pelaksana Teknis 1iubah menjadi Sarana d~ Prasarana Satuan PNF.
Pasal 4
' berhak: Satuan PNF SKB sebagaimana' dimaksud dalarn Pasal 2, a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidntan Nasional;
i
.•
!:•
•. '11
'
- ·dan i b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi · Nasional;
- c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah · Daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.
Pasal 5
Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, .dapat:
- a. menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan dan/ atau uji kompetensi "Program PNF . sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; .dan
- b. menerbitkan ijazah dan/ atau sertifikat komptensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
I
.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, \_FUNGSI DAN P~O,~ . : Pasal 6 . : ..
Pasal 6
i-
- pada linglrup Dinas Pendidikan. ( 1) Satuan PNF SKB berkedudukan sebagai Sahian PNF SKB ·
- (2) Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ,&lt;lipi~pfu oleh seorang tenaga fungsional yang diberi tugas 1,i; . ... . tambahan sebagai Kepala Satuan PNF SKB.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, \_FUNGSI DAN P~O,~ . : Pasal 6 . : ..
Pasal 7
., pendidikan- nonformal. Satuan PNF SKB memiliki tugas menyelenggarakan program , ":.:;-. ,
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, \_FUNGSI DAN P~O,~ . : Pasal 6 . : ..
Pasal 8
Dalam menyelenggarakan tugas · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Satuan PNF SKB menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan Program PNF;
- b. penyelenggaraan Program Percontohan [ Pendidikan Nonformal;
- c. pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat . di bidang · pendidikan nonformal;
.
.
- d. pelaksanaan dan pembimbingan huburigan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan administrai pada Satuan PNF SKB.
l
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, \_FUNGSI DAN P~O,~ . : Pasal 6 . : ..
Pasal 9
Satu~, "PN~ SKB sebagaimana dimaksud · dalam Pasal 7 melaksanakan Program sebagai berikut:
- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini
- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
,
i
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan; dan
- h. . pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
SUSUNAN ORGANiSASI .1:,:1·'"
\_Bagian Kesatu
Struktur Organisasi
BAB IV - SUSUNAN ORGANiSASI .1:,:1·'"
Pasal 10
- (1) Susunan organisasi Satuan PNF alih fungsi dari SKB terdiri atas :
- a. Kepala;
3. b.i·k· Urusan Tata Usaha; dan ~: I .
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
.
!
.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perdturan Bupati ini.

.·l

·:.

/j

## Bagian Kedua

## Kepala

## Pasal 11

~i~

, .:

- ( 1) Kepala Satuan PNF SKB diangkat dari jabatan fungsioi,:1-al pamong belajar pada Satuan PNF SKB.
- (2) Kepala Satuan PNF SKB dalam melaksanakan tugas clan fungsinya ·dibantu oleh pelaksana atau jabatan fungsional umum yang mengurusi Urusan Tata: Usaha, Pamong Belajar dan .Jabatan Fungsional lainnya.
- 'H(!rlanggung jawab kepada Kepala Dinas. ; I . , (3) Kepala Satuan PNF SKB berkedudukan di bawah dan ·\ !

## Bagian Ketiga

## Urusan Tata Usaha ,

## Pasal 12

- (1) Urusan Tata Usaha dilaksanakan oleh pelaksana atau jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional lainnya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan PNF SKB.
2. administrasi persuratan.i. rumah tangga dan perlengkapan/tugas administrasi pada satuan PNF SKB . kesiswaan, keuangaan, · evaluasi dan pe~~stakaan, kearsipan, .kehumasan, kepegawaian, pealaporan, (2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas · melaksanakan tugas kepala Satuan PNF SKB di bidang perencanaan,

. f

## Bagian Keempat

## Kelompok Jabatan Fungsiona}

## Pasal 13

""·•

- ... ,,:. . '· (1) Kelompok' ·Jabatan Fungsional pada Satuan PNF SKB r terdiri dari pamong belajar, dan jabatan fungsional yang menunjang penyelenggaraari program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. ·

.I.\_:

.

,.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok jabatan . ·. fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF SKB.

## Pasal 14

- ( 1) Kelompok J abatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus dengan bidang keahliannya yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewen,,ang dan hak. secara penuh oleh pejabat yang berwenang" untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan pengembangan kurikulum, pengembangan model, pengembangan profesi, pengkajian program dan penilaian Pendidikan Nonformal serta pengabdian masyarakat.
- (2) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjarig jabatan fungsional dari Pamong Belajar dan . ~ .; \ ·, ·-c· . . : Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya sesuai bidang keahlian.

## Bagian Kelima

## Pengangkatan dan Pembethentian dala'1;1 J.~batan Pasal 15

Pengangkatan dan . pemberhentian Kepala Satuan PNF SKB dan Jabatan Fungsional pada Satuan PNF SJP3 diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABV

## SARANA DAN PRASARANA

/;

·

## Pasal 16

'.

;\_

~

...

Penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana di Satuan PNF SKB disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## BABVI

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT SKB dan . . pejabat yang ada rri.asih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkant?-ya Kepala Satuan PNF definitif,

## BAB VII

r•,

## ·PENUTUP

## Pasal 18

Pada saat Peratu.ran Bupati ini mulai berlaku, Pasal dan/atau bagian Pasal yang mengatur mengenai UPT SKB ·dan bertentangan deng~,. .. Peraturan Bupati ini pada Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2014 · tentang Pembentukan 'Unit Pelaksana Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 1,

## Pasal 19

Peraturan Bupati rm mulai berlaku · 'pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan .penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya Pada tanggal 21 . AuUS1\J~ 2.0t1 BUPATI SIMALVNQ:UN, . -;

dto

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Parnatang Raya pada tanggal 2.1 AQJ.cTU.S 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

...


·


BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR '3\ '2. TAHUN 2017

:,

LAMPIRANI

NO MOR

TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

:

2.{ ~~ 9cl7

.

..

:

2..1. M\l~w; ~t1

.

',

: ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN SIMAI.,,UNGUN. ,, ~

## STRUKTUR ORGANISASI

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)

KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPALA

URUSAN TATA USAHA

BUPATI SIILUUNGUN~

dto

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya pada tanggal 21 McJ~.WS 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN


BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR ?12. TAHUN 2017

..

..

·

·;.

.(.·

.