Unknown Unknown Nomor YANGMAHA Tahun 2000 tentang DEWANKAWASAN PERDAGANGAN BEBASDANPElABUHANBEBASBATAM DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHA ESA PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
KEPUTUSANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA
NOMOR18TAHUN2013
TENTANG
DEWANKAWASAN PERDAGANGAN BEBASDANPElABUHANBEBASBATAM
DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHA ESA
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (.]) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhars Bebas.menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di:ulbah ~ TUiI1l'dangUndang Nomor 44 Tahun 2007, perlu menetapkan Ikwcmm~ pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan :Belbras Batam yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah NmJootr 46 Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaanaea ~d dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden teJm1tamg DbVcm Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bmai!f!lD;;
2. Tahun 1945; 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepuJbiIiilk ~
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentmng ~ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.mmr1 1r'ahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pe!abuh:m. Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peramran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 "lI.'ah:nn 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Hornor 36 ~ 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas
PRESIDEN REPUBLIK. INDONESIA.
.. 2 ..
dan Pelabuhan Bebas menj~di Undang-Undang MeDjadii l'JndaJl'l!gUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007· Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdag;a.ngan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara RepUlblik Indonesia Tahun 20)]] N0moiJr 6, Tambahan Lembaran N~ Republik Indonesia Nommr 5)],95);
MEMUTUSKAN :
PERDAGANGAN BEBASDANPElABUHANBEBAS BATMfL PRESIDEN DEWAN KEPUTUSAN Menetapkan TENTANG KAWASAN
Pasal 1
Susunan keanggotaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pel~l!:n:lrum Bebas Batam sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1, terdiri dasi:
Pasal 2
Susunan keanggotaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pel~l!:n:lrum Bebas Batam sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1, terdiri dasi:
6. Kepala Kejaksaan Tinggi.Pnwiin'Si Kepulauan Riau;
- Riau; 5. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan
3. Kepala Kantor Wilayah Kemen1tJeri.aJm Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kepala KantorWilayah Harlan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kepalla K3!IltorWilayah Direkrolrnl Jendi.emI Pajak Riau dan Kepl!.l!EauamJI Riau,. Direktorat Jenderal ~ Kementerian Keuangan;
1. Kepala Kantor Pelayanan UtamaBea dan C'ukai Tipe B Batam, Ime:lidtma!t Jeml!elT.al Bea dan Cukai, Kemesrterian Keuangan;
- Walikotra Batam;
- Gubemur Kepulauan Riau;
Ketua merangkap
Anggoaa
Waki1Ketua
merangkap Anggota
Anggota
7 Komandan
- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut IV; Utama Pangkalan 7. Komandan
8. Komandan Gugus Keamanan Laut WilayahBarat;
- 033/WIRAPRA l'AMA. 9. Komandan Komando Resort Militer
Pasal 3
## Pasal3
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentmng ~ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.mmr1 1r'ahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pe!abuh:m. Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peramran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 "lI.'ah:nn 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Hornor 36 ~ 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas
PRESIDEN REPUBLIK. INDONESIA.
.. 2 ..
dan Pelabuhan Bebas menj~di Undang-Undang MeDjadii l'JndaJl'l!gUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007· Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdag;a.ngan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara RepUlblik Indonesia Tahun 20)]] N0moiJr 6, Tambahan Lembaran N~ Republik Indonesia Nommr 5)],95);
MEMUTUSKAN :
PERDAGANGAN BEBASDANPElABUHANBEBAS BATMfL PRESIDEN DEWAN KEPUTUSAN Menetapkan TENTANG KAWASAN
Pasall
- Kawasan. (1) Membentuk Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Dewan
- (2) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ay.at (13, mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Irebijja1k:s::annaan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan ikegla1tan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan ~ danm Pelabuhan Bebas Batam.
:
~.
- (3) Dewan Kawasan dalam pelaksanaan tugasnya se~a dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kebijakan umum Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Pasal2
Susunan keanggotaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pel~l!:n:lrum Bebas Batam sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1, terdiri dasi:
6. Kepala Kejaksaan Tinggi.Pnwiin'Si Kepulauan Riau;
- Riau; 5. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan
3. Kepala Kantor Wilayah Kemen1tJeri.aJm Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kepala KantorWilayah Harlan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kepalla K3!IltorWilayah Direkrolrnl Jendi.emI Pajak Riau dan Kepl!.l!EauamJI Riau,. Direktorat Jenderal ~ Kementerian Keuangan;
1. Kepala Kantor Pelayanan UtamaBea dan C'ukai Tipe B Batam, Ime:lidtma!t Jeml!elT.al Bea dan Cukai, Kemesrterian Keuangan;
- Walikotra Batam;
- Gubemur Kepulauan Riau;
Ketua merangkap
Anggoaa
Waki1Ketua
merangkap Anggota
Anggota
7 Komandan
- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut IV; Utama Pangkalan 7. Komandan
8. Komandan Gugus Keamanan Laut WilayahBarat;
- 033/WIRAPRA l'AMA. 9. Komandan Komando Resort Militer
Pasal3
- (I} Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kawasan sebagaenarra dimaksud dalam Pasa] 1, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Konsultasi.
- (2) Tugas dan susunan keanggotaan Sekretariat Dewan Kawasan dan Too Kcnsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubemur Kepulauan Riau selaku Ketua Dewan Kawasan,
Pasal4
Dewan Kawasan melaporkan hasil peJ.aksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali da1am 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 1
Pasal 5
## Pasal5
Pasal 6
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaanaea ~d dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden teJm1tamg DbVcm Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bmai!f!lD;;
2. Tahun 1945; 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepuJbiIiilk ~
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentmng ~ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.mmr1 1r'ahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pe!abuh:m. Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peramran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 "lI.'ah:nn 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Hornor 36 ~ 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas
PRESIDEN REPUBLIK. INDONESIA.
.. 2 ..
dan Pelabuhan Bebas menj~di Undang-Undang MeDjadii l'JndaJl'l!gUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007· Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdag;a.ngan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara RepUlblik Indonesia Tahun 20)]] N0moiJr 6, Tambahan Lembaran N~ Republik Indonesia Nommr 5)],95);
MEMUTUSKAN :
PERDAGANGAN BEBASDANPElABUHANBEBAS BATMfL PRESIDEN DEWAN KEPUTUSAN Menetapkan TENTANG KAWASAN
Pasall
- Kawasan. (1) Membentuk Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Dewan
- (2) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ay.at (13, mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Irebijja1k:s::annaan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan ikegla1tan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan ~ danm Pelabuhan Bebas Batam.
:
~.
- (3) Dewan Kawasan dalam pelaksanaan tugasnya se~a dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kebijakan umum Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Pasal2
Susunan keanggotaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pel~l!:n:lrum Bebas Batam sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1, terdiri dasi:
6. Kepala Kejaksaan Tinggi.Pnwiin'Si Kepulauan Riau;
- Riau; 5. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan
3. Kepala Kantor Wilayah Kemen1tJeri.aJm Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kepala KantorWilayah Harlan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kepalla K3!IltorWilayah Direkrolrnl Jendi.emI Pajak Riau dan Kepl!.l!EauamJI Riau,. Direktorat Jenderal ~ Kementerian Keuangan;
1. Kepala Kantor Pelayanan UtamaBea dan C'ukai Tipe B Batam, Ime:lidtma!t Jeml!elT.al Bea dan Cukai, Kemesrterian Keuangan;
- Walikotra Batam;
- Gubemur Kepulauan Riau;
Ketua merangkap
Anggoaa
Waki1Ketua
merangkap Anggota
Anggota
7 Komandan
- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut IV; Utama Pangkalan 7. Komandan
8. Komandan Gugus Keamanan Laut WilayahBarat;
- 033/WIRAPRA l'AMA. 9. Komandan Komando Resort Militer
Pasal3
- (I} Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kawasan sebagaenarra dimaksud dalam Pasa] 1, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Konsultasi.
- (2) Tugas dan susunan keanggotaan Sekretariat Dewan Kawasan dan Too Kcnsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubemur Kepulauan Riau selaku Ketua Dewan Kawasan,
Pasal4
Dewan Kawasan melaporkan hasil peJ.aksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali da1am 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 1
Pasal5
Dewan Kawasan bertugas se1ama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini
Pasal6
Segala biaJ'3. yang diperlukan bagi peJaksanaan tugas Dewan Kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
,:
·
\_.
.'
- 5
-
Pasa.l7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 7 Mei2013.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11Juli 2013

Distribusi: Salinan sesuai dengan 8!slmya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian,