UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 77 Tahun 1958 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 18 TAHUN 1957 TENTANG BANK TANI DAN NELAYAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 70)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG (berlaku 8 Oktober 1958)
Pembukaan
Menimbang : Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang- dan
- a. undang Darurat No.18 tahun 1957 tentang Bank Tani Nelayan (Lembaran Negara tahun 1957 No. 70);
- b. Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang- undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang- undang.
Mengingat
- Indonesia.
- Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT NO.18 TAHUN 1957 TENTANG BANK TANI DAN NELAYAN" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO.70), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 18 tahun 1957 tentang Bank Tani dan Nelayan (Lembaran Negara tahun 1957 No.70) ditetapkan sebagai undang-undang dengan perubahanperubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
- (1) Untuk pembangunan Negara dan kemajuan bangsa Indonesia dilapangan pertanian dalam arti yang luas Pemerintah Republik Indonesia mendirikan suatu Bank Dagang, dan Nelayan yang berbentuk suatu perseroan terbatas termaksud dalam pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- (2) Dengan menyimpang dari ketentuan dalam pasal 38 Kitab Undangundang Hukum Dagang, maka akte pembentukan perseroan terbatas Bank Tani dan Nelayan ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Pertanian.
- (3) Terhadap perseroan terbatas Bank Tani dan Nelayan selanjutnya berlaku semua hukum dan peraturan yang berlaku bagi suatu perseroan terbatas termaksud dalam pasal 36 Kitab Undang- undang Hukum Dagang.
Pasal 2
- (1) Maksud dan tujuan Bank Tani dan Nelayan dalam pasal 1 ialah membantu para petani, buruh tani dan nelayan.
- a. Untuk meninggikan produksi usaha pertanian, perikanan dan peternakan serta untuk menyempurnakan pengolahan dan penjualan hasil-hasilnya guna mencapai taraf penghidupan yang lebih tinggi.
- b. Dalam usaha tambahan dari tani dan nelayan yang terletak diluar lapangan pertanian, perikanan dan peternakan.
- c. Melepaskan dan menghindarkan diri dari ikatan woeker dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha-usahanya;
- d. Membiayai pembelian alat-alat, bahan-bahan yang penting bagi usaha pertanian dalam arti yang luas.
- (2) Bank Tani dan Nelayan akan menerima uang simpanan giro atau deposito dan menyimpang serta mengerjakan administrasi dari effecten, saham dan lain-lain surat berharga dan pada umumnya mengerjakan pekerjaan Bank biasa lainnya.
Pasal 3
Perkreditan kepada tani dan nelayan diberikan dengan langsung dan diselenggarakan dengan melalui badan-badan perkreditan lokal yang bersifat otonom yang dianjurkan oleh Kepala Daerah Swatantra tingkat I dan/atau tingkat II.
Pasal 4
- (1). Bank Tani dan Nelayan pada waktu didirikan mempunyai modal yang ditempatkan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Saham-saham Bank Tani dan Nelayan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Swatantra yang selanjutnya akan memindahkannya kepada koperasi-koperasi dan badan-badan hukum lain yang bersifat koperatif dan yang bertujuan sama, terkecuali serosero prioriteit yang tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Swatantra.
Pasal 5
Dengan berdirinya Bank Tani dan Nelayan ini, maka semua pemberian kredit untuk tani dan nelayan yang hingga sekarang dijalankan oleh Yayasan-yayasan Perkreditan Pemerintah, selanjutnya akan diserahkan kepada Bank Tani dan Nelayan.
Pasal 6
Bank Tani dan Nelayan termaksud dalam pasal 1 diberikan hak istimewa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum
Pasal 7
Pelaksanaan undang-undang ini diserahkan kepada Menteri Pertanian dengan mengindahkan struktur masyarakat tani dan nelayan di Indonesia serta
Pasal 36
- (1) Untuk pembangunan Negara dan kemajuan bangsa Indonesia dilapangan pertanian dalam arti yang luas Pemerintah Republik Indonesia mendirikan suatu Bank Dagang, dan Nelayan yang berbentuk suatu perseroan terbatas termaksud dalam pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
Pasal 38
- (3) Terhadap perseroan terbatas Bank Tani dan Nelayan selanjutnya berlaku semua hukum dan peraturan yang berlaku bagi suatu perseroan terbatas termaksud dalam pasal 36 Kitab Undang- undang Hukum Dagang.
- (1) Maksud dan tujuan Bank Tani dan Nelayan dalam pasal 1 ialah membantu para petani, buruh tani dan nelayan.
- a. Untuk meninggikan produksi usaha pertanian, perikanan dan peternakan serta untuk menyempurnakan pengolahan dan penjualan hasil-hasilnya guna mencapai taraf penghidupan yang lebih tinggi.
- b. Dalam usaha tambahan dari tani dan nelayan yang terletak diluar lapangan pertanian, perikanan dan peternakan.
- c. Melepaskan dan menghindarkan diri dari ikatan woeker dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha-usahanya;
- d. Membiayai pembelian alat-alat, bahan-bahan yang penting bagi usaha pertanian dalam arti yang luas.
- (2) Bank Tani dan Nelayan akan menerima uang simpanan giro atau deposito dan menyimpang serta mengerjakan administrasi dari effecten, saham dan lain-lain surat berharga dan pada umumnya mengerjakan pekerjaan Bank biasa lainnya.
Perkreditan kepada tani dan nelayan diberikan dengan langsung dan diselenggarakan dengan melalui badan-badan perkreditan lokal yang bersifat otonom yang dianjurkan oleh Kepala Daerah Swatantra tingkat I dan/atau tingkat II.
- (1). Bank Tani dan Nelayan pada waktu didirikan mempunyai modal yang ditempatkan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Saham-saham Bank Tani dan Nelayan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Swatantra yang selanjutnya akan memindahkannya kepada koperasi-koperasi dan badan-badan hukum lain yang bersifat koperatif dan yang bertujuan sama, terkecuali serosero prioriteit yang tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Swatantra.
Dengan berdirinya Bank Tani dan Nelayan ini, maka semua pemberian kredit untuk tani dan nelayan yang hingga sekarang dijalankan oleh Yayasan-yayasan Perkreditan Pemerintah, selanjutnya akan diserahkan kepada Bank Tani dan Nelayan.
Bank Tani dan Nelayan termaksud dalam pasal 1 diberikan hak istimewa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum
Pelaksanaan undang-undang ini diserahkan kepada Menteri Pertanian dengan mengindahkan struktur masyarakat tani dan nelayan di Indonesia serta
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Bank Tani dan Nelayan.
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 8 Oktober 1958 Menteri Kehakiman, ttd.
G.A. MAENGKOM
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 September 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Pertanian, ttd. SADJARWO. ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO.18 TAHUN 1957 TENTANG - BANK TANI DAN NELAYAN" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO.70) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Kebutuhan akan sesuatu Bank yang khusus melayani masyarakat tani dan masyarakat nelayan sangat terasa. Masyarakat Tani yang merupakan sebagian besar dari seluruh rakyat Indonesia keadaannya ekonomis masih sangat rendah. Mereka ini terdiri atas tani yang mempunyai hak atas tanah dan yang tidak.
Dari mereka yang mempunyai tanah itu, kira-kira 70% hanya mempunyai tanah ratarata tiap orang kurang dari setengah h.a.
Begitupun pula keadaan masyarakat nelayan. Diantara nelayan Indonesia sebahagian besar tidak mempunyai perahu dan alat-alat perikanan lainnya.
Struktur masyarakat tani dan nelayan yang demikian ini menyebabkan bahwa tidak suatu bank-pun tertarik untuk melayani kebutuhan mereka karena tidak ada syarat-syarat bank tekhnis yang cukup. Sedangkan kebutuhan akan modal dari masyarakat tani dan nelayan untuk memperkembangkan usaha-usahanya pada waktu ini masih begitu besar, hingga dapat dikatakan tidak terbatas.
Kebutuhan akan modal tersebut di atas sebagian terbesar pada waktu ini dicukupi oleh pelepas-pelepas uang dengan woekerrente yang sangat tinggi, yang telah mengikat tani dan nelayan bertahun-tahun dan menimbulkan keadaan sosial seperti dialami sekarang ini, sehingga para petani dan nelayan yang bersangkutan berada dalam keadaan yang sangat sukar dan tidak berdaya lagi untuk menguasai produksi yang dihasilkannya.
Mereka ini jika tidak ditolong dengan kredit akan selamanya berada dalam genggaman woeker.
Dengan gambaran ini, maka nyata disamping kebutuhan kredit untuk memajukan produksi juga dibutuhkan kredit untuk memungkinkan petani dan nelayan melepaskan diri dari genggaman woeker, dan selanjutnya untuk memungkinkan mereka menguasai serta mengatur sendiri penjualan produksinya dengan sebaik-baiknya dan dengan demikian memperbaiki penghidupannya.
Dalam pada itu Pemerintah berusaha adanya keseimbangan pembangunan dibidang agraria dalam artikata yang luas disatu fihak dan dilain fihak dibidang sumber perekonomian di lautan dan perairan Negara (land resources disamping aquatic resources).
Mengingat besarnya dan acuutnya kebutuhan kredit untuk memajukan pertanian dalam arti yang luas untuk meninggikan taraf penghidupan tani dan nelayan, maka BANK TANI &amp; NELAYAN, yang sudah lama dinanti-nantikan, perlu lekas didirikan.
Keperluan akan bank ini lebih-lebih sangat terasa, sejak diubahnya Bank Rakyat Indonesia menjadi Bank Golongan Menengah (Middenstans Bank) mulai tahun 1952, Dengan demikian maka Bank Rakyat makin mengurangi kreditnya untuk tani dan mengalihkannya kepada golongan menengah.
Bank Tani dan Nelayan berbentuk N.V. di mana saham-sahamnya ditangan Pemerintah semua. Jadi suatu N.V. dari Pemerintah.
Untuk menghindarkan pengeluaran bea pembentukan perseroan terbatas yang lazimnya harus dibayar kepada Notaris, maka dengan undang-undang ini diadakan penyimpangan dari ketentuan dalam
PENJELASAN
Pasal 38
Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan ditetapkan bahwa pembentukan Bank Tani dan Nelayan dapat dilakukan dengan surat keputusan Menteri Pertanian (Pasal 1 ayat 2). Mengapa bentuk N.V. dan bukan bentuk lain (misalnya Koperasi) maka dapat diterangkan bahwa pada phase pertumbuhan ini, di mana keuangan sebagian besar asal dari Pemerintah, bentuk N.V. ini akan dapat lebih menjamin suatu hasil yang diharapkan. Dengan bentuk N.V. ini dimaksudkan untuk memungkinkan penjualan saham kepada koperasi dan badan-badan hukum lain yang bersifat koperatif dan yang mempunyai tujuan yang sama sehingga akhirnya Bank tersebut menjadi kepunyaan Koperasi. Pengoperan saham-saham Bank Tani dan Nelayan seperti di= tetapkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang ini berarti juga Pemerintah membuka kesempatan bagi koperasikoperasi dan badan-badan hukum lain yang bersifat koperatif dan yang bertujuan sama untuk membeli saham-saham Bank Tani dan Nelayan dari Pemerintah. Bank tersebut sebagai N.V. tunduk pada hukum B.W., tetapi seperti halnya dengan Bank Industri Negara (Undang-undang Darurat No.5 tahun 1952 tentang Bank Industri Negara) diberi hak istimewa untuk dapat menjalankan perbuatan-perbuatan dalam lapangan hukum adat, seperti mempunyai/jual beli hak milik