Unknown Unknown Nomor 29 Tahun 1965 tentang PELIMPAHANSEBAGIANKEWENANGANPERIZINANDANNON PERIZ SERTA PENYELENGGARAANPELAYANANADMINISTRASI TE KECAMATAN KEPADA CAMAT DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, - a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURANBUPATITABALONG NOMOR 29 TABUN 2014 29
TENTANG
PELIMPAHANSEBAGIANKEWENANGANPERIZINANDANNON PERIZ SERTA PENYELENGGARAANPELAYANANADMINISTRASI TE KECAMATAN KEPADA CAMAT
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Menimbang
yang
- Juas, nyata dan bertanggung jawab, maka kedudukan tugas dan wewenang kecamatan ill daerah harus diperkuat dengan pemberian kewenangan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , 'perlii menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat b
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965' tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2756); 1
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebegapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pcrnberrrukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Ts.rnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor r;~1.34}; 3
!
,
'----"
Menetapkan
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Pcraturan Mentcri Dalarn Negeri Nomor 1 'I'ah'un 2014tcntang Pcmbcntukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong, (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA PENYELENGGARAANPELAYANANADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KEPADACAMAT
BABI KETENTUANUMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan
:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia dalam UndangUndang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyclcnggara pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong
3. Bupati adalah Bupati Tabalong
.,
,
3
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pad a Pemerintah Kabupaten Tabalong yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka pcnyelenggaraan pemcrintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat Daerah, Kantor) Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekrctaris Dacrah Kabupaten Tabalong
6. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai pcrangkat daerah Kabupaten.
7. Camat atau sebutan lain adalah pernimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggaralm tugas umum pemerintahan.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian tertulis yanh dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dirnana dan oleh siapa dilakukan
9. Pelayanan adrninistraai terpadu kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah proses pelayanan adrninistrasi yang diselenggarakan di kecamatan untuk mempercepat akses pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 2
Selain kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah untuk menangani sebagian urusan perizinan dan non perizinan serta penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) meliputi:
Pasal 3
Selain kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah untuk menangani sebagian urusan perizinan dan non perizinan serta penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) meliputi:
\:.
4
- a. Izin Mendirikan Bangunan (1MB)luas bangunan &lt;250m2milik perorangan, usaha keeil diluar wilayah kawasan perdagangan
- b. Izin pcmbukaan usaha skala kecil
- c. Izin usaha penangkaran bibit tanaman dan unit pengolahan hasil perkebunan skala mikro
- d. Izin pendirian j perpanjangan huller gabah ( pabrik penggilinganpadi )
- e. Rekornendasi-rekornendasi yang bersifat lokalj skala Keeamatan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku
- f. AdministrasiKependudukan dan Catatan Sipil
- g. PBBP2dan BPHTB
- h. Surat KeteranganTempat Usaha (SKTU)
BABIII
MEKANISME PELIMPAHAN KEWENANGAN
- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan perizman kepada Camat dilaksanakan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (2) Mekanisme pelimpahan kewenangan dibidang perizman dan dan non perizinan serta penyelenggaraan PATEN diberikan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati dan atau Sekretaris Keeamatan setelah memenuhi segala persyaratan sesuai standar pelayanan.
- (3) Proses pengajuan permohonan perizinan harus mengaeu pada Standar Operasional Prosedur (SOP)setelah melalui proses verifikasi dan pemeriksaan berkas serta kelengkapan sesuai SOP.
BABIV KEWAJIBAN PENYELENGGARA
Pasal 4
- (1) Setiap penyelenggara pelayanan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan.
2. kewajiban (2) Setiap penyelenggara mempunyai mempublikasikan maklumat pelayanan.
5
5
- (3) Penyelenggara layanan berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh masyarakat seperti ;
- a. Sistem Mekanisme dan Prosedur (Bagan Alur dan Standar Operasional Prosedur ISOP)
- b. SOP meliputi; jangka waktu pelayanan, Biaya / tarif, jenis produk layanan, serta sarana ruang tunggu, tempat duduk, toilet, ruang informasi, televisi, tata tertib, kode etik dan slogan.
- (4) Sarana pengelolaan pengaduan seperti
:
- a. Kotak saran dan pengaduan beserta alat tulis
- b. Pejabat pengelola pengaduan
.
- c. Loket pengaduan / ruangan pengaduan. c
- d. Informasi media pengaduan (SMSjTeiepon/Faxjemail dU).
- e. Informasi prosedur pengaduan. e
- f. Informasi pengelolaan pengaduan yang dipajang di ruang pengelola pengaduan dan atau di ruang pelayanan. f.
- (5) Perilaku pelaksana pelayanan publik dalam menjalankan fungsi layanan sekurang-kurangnya harus bersikap :
- a. Adil dan tidak diskriminatif
- b. Cermat, san tun dan ramah
- c. Profesional, tegas, andal dan tidak mernberikan keputusan yang berlarut-larut serta tidak mempersulit
- d. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.
- e. Tidak menyalahgunakan informasi jabatan dan"· wewenang yang dimiliki. e
- f. Tidak menyimpang dari prosedur (tidak meminta imbalan) f
- (6) PenyeIenggara layanan publik wajib mengenakan atribut (seragam atau ID Card)
.
;\_,
KETENTUANPENUTUP
BABV Pasa15
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kcwenangan urusan Pemerintahan dad Bupati Kepada Carnat, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dinyatakan masih tetap berlaku.
Pasal 6
Peraturan Bupati ini rnulaiberlaku pada tanggaldiundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung padatanggal 17 Septe::locr ':?014

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal .' BERITÄ DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR 29 B ^ : I; \_' I