PERATURAN BUPATI RI Nomor 75 Tahun 2015 tentang Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR
8
TAHUN 2015
TENT ANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
a.
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, : perlu mengatur pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Mengingat 1. Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
-.
I
1
'
'
I
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2014 Nomor 7);
8. 1 1 . Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2014 Nomor);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2014 Nomor 32).
'
.
.
.
Memperhatikan :
Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 203 Tahun 2014 ten tang Penetapan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Ta.gulandang Biaro Tahun Anggaran 2015.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAD TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2015.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjunya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Negara. adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
7. Pejabat Daerah adalah Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Eselon II Lainnya di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
9. Pejabat Eselon adalah PNS yang memegang jabatan struktural eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya dan digaji ## BAB II PERJALANAN DINAS
Pasal 2
Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:
- a. Melaksanakan tugas di dalam daerah, luar daerah dan luar negeri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- b. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran dan eksebisi serta kegiatan lain yang bersifat spesifik;
- c. Pendampingan atau pengawalan Pejabat Negara atau Pejabat Daerah;
- d. Melaksanakan kegiatan bersama Lembaga/Institusi lain;
- e. Melaksanakan perjalanan dinas jabatan seperti penugasan sementara waktu, mengantar / menjemput jenazah, ujian dinas/ujian jabatan, pendidikan dinas,
,
I
I
I
menguji kesehatan dan mendapatkan/memperoleh pengobatan serta melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk pejabat yang berwenang;
- f. Melaksanakan pemeriksaan (Audit) baik yang sifatnya reguler maupun pemeriksaan khusus;
- g. Membawa pasien rujukan ke luar daerah;
- h. Perjalanan Dinas dalam kejadian luar biasa (Force Major).
Pasal 3
Kegiatan yang bersifat Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b di atas, merupakan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan baik yang dilaksanakan di dalam daerah maupun di luar daerah.
Pasal 4
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, adalah :
- a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam;.
- b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan sarana transportasi dalam rute yang ditempuh.
Pasal 5
Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
Pasal 6
Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang memberikan persetujuan/ perintah perjalanan dinas adalah:
- 1 . Bupati dan Wakil Bupati, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati, atau dalam hal Bupati berhalangan, ditandatangani oleh W akil Bupati;
2. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Surat Perintah Tugas {SPT) ditandatangani oleh Ketua Dewan atau dalam hal Ketua Dewan berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau pejabat lainnya yang ditugaskan;
3. Sekretaris Daerah dan Pejabat eselon II lainnya Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD;
4. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Auditor pada inspektorat dan Pengawas Fungsional pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Lingkungan
•\
•
" '
I
'
\
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang ditugaskan, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD, dalam hal Kepala SKPD berhalangan dapat ditandatangani oleh Pejabat yang ditugaskan;
5. Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD Staf dan Pegawai Tidak Tetap, ditandatangani oleh Kepala SKPD, a tau dalam hal Kepala SKPD berhalangan dapat ditandatangani oleh Pejabat yang ditugaskan;
6. Pejabat Eselon III, Eselon IV serta Staf dan Pegawai Tidak Tetap yang bertempat Tugas di luar wilayah Siau, diberikan kewenangan kepada Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Dalam Daerah dan Luar Daerah, dalam hal Kepala SKPD berhalangan maka ditandatangani oleh Pejabat yang ditugaskan, khusus Surat Perintah Tugas (SPT} luar daerah ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah;
7. Perjalanan Dinas dalam hal-hal khusus seperti mendampingi pasien rujukan ke luar daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD} dapat ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit dan atau Kepala Puskesmas baik di wilayah Siau, Tagulandang dan Biaro dan menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas dimaksud kepada Sekretaris Daerah.
Pasal 7
Pejabat Eselon II yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib melaporkan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas.
BAB III - TUJUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 8
Pengaturan untuk perjalanan dinas tertentu dan/ atau kejadian luar biasa sebagai berikut:
- a. Perjalanan Dinas untuk mengikuti lebih dari 1 (satu) kegiatan/penugasan lanjut/acara dalam waktu yang berurutan/bersambung. Dalam hal tersebut, seluruh biaya perjalanan dinas diperhitungkan ## BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS
BAB III - TUJUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 9
- ( 1) Komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- a. Biaya Transport;
- b. Uang Harian;
- c. Biaya Representasi;
- d. Biaya Penginapan;
- e. Biaya Taksi;
- (2) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut:
- a. Bupati/Wakil Bupati;
- b. Pimpinan DPRD / Anggota DPRD / Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II lainnya;
- c. Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV;
- d. Pejabat Eselon IV /Staf Golongan III;
- e. Staf Golongan II/I dan Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a adalah tiket kapal laut dan/ atau angkutan udara yang untuk penggunaanya harus dilampirkan bukti tiket dan atau boarding pass;
- (4) Klasifikasi biaya transport Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, sebagai berikut: a. Bupati, Wakil Bupati menggunakan kelas bisnis untuk pesawat terbang
- dan VIP untuk angkutan laut.;
)
- b. Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan VIP untuk angkutan laut;
- c. Pejabat Eselon II dan Eselon III (Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Sekretaris Badan/Dinas, Inspektur Pembantu pada Inspektorat dan Camat) menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas VIP untuk angkutan laut;
- d. Pejabat Eselon III lainnya/ Staf Golongan IV dan Eselon IV/ Staf Golongan III menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas eksekutif untuk angkutan laut;
- e. Staf Golongan II/I dan Pegawai Tidak Tetap menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas ekonomi untuk kapal laut.
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari berdasarkan tanggal berangkat dan tanggal tiba dalam tiket perjalanan, dengan tidak melebihi jumlah hari dalam Surat Perintah Tugas (SPT), serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), kecuali perjalanan dinas tertentu dan/atau kejadian luar biasa (force major);
- (6) Uang harian yang dibayarkan secara lumpsum adalah merupakan batas tertinggi, sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (7) Biaya Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Eselon II lainnya;
- (8) Biaya Penginapan dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-SKPD sesuai dengan peruntukannya, dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah;
- (9) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan, kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dibayarkan biaya penginapan sebesar 30 (tiga puluh) persen dari tarif hotel/ penginapan sebagaimana ditetapkan dan dibayarkan secara lumpsum;
10. (lO)Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif 1 (satu) kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/ terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/ terminal/stasiun kedatangan menuju di kota bandara/pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya;
11. ( 1 1 ) Uang taksi sebagaimana di maksud pada ayat (10) dihitung satu kali pergi dan satu kali kembali setiap pelabuhan/bandara/terminal/stasiun dan dibayarkan secara lumpsum;

Bagi istri/suami Pejabat Negara yang mendampingi suami/istri dalam rangka menunjang kegiatan tugas suami/istri selaku pejabat negara, dapat diberikan perjalanan dinas dengan ketentuan hanya diberikan biaya transport dan uang harian yang besarnya tidak melebihi uang harian pejabat negara yang didampingi.

## Pasal 1 1

- ( 1 ) Perjalanan dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten tidak melebihi biaya perjalanan dinas pejabat negara;
- (2) Perjalanan dinas Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten tidak melebihi biaya perjalanan dinas Eselon lib;
- (3) Perjalanan dinas Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten tidak melebihi biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan III.
- (4) Perjalanan dinas anggota atau pengurus lainnya Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten tidak melebihi biaya perjalanan dinas Golongan II.

## Pasal 12

Besaran biaya perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 13

- {l) Bukti pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dilakukan dengan membuat laporan perjalanan dinas dan melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, tiket, boarding pass dan Kwitansi biaya hotel.
- (2) Perhitungan perjalanan dinas Pembayaran lumpsum dihitung berlaku sejak hari/tanggal keberangkatan pergi maupun hari/tanggal kembali sebagaimana tercantum dalam tiket dan boarding pass.

## Pasal 14

- ( 1 ) Biaya transport perjalanan dinas dihitung hanya berlaku dari tempat asal ke tempat tujuan dan sebaliknya, kecuali ada penugasan lanjut dari pejabat berwenang;
- (2) Biaya transport perjalanan dinas dalam wilayah pergi pulang yang memakan waktu kurang dari 8 {delapan) jam pergi pulang dibayarkan sesuai dengan tarif resmi yang berlaku.

## Pasal 15

PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang diperintahkan oleh Pejabat berwenang berangkat secara mendadak untuk mengikuti kegiatan dan/atau urusan yang sifatnya penting dan tidak dapat ditunda, dapat menggunakan fasilitas tiket kapal laut dan pesawat terbang dengan klasifikasi biaya transport setingkat diatas sesuai dengan kondisi saat itu dan dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Togas melebihi lamanya hari yang tercantum pada Surat Perintah Tugas (SPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, dapat diakui untuk pembayaran tambahan lumpsum dengan ketentuan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

## Pasal 17

Perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2011 Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedangkan besaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku.

## BABV KETENTUANPENUTUP

## Pasal 18

Surat Perintah Togas (SPT) yang telah ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah dan/ atau Asisten Sekretaris Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

## Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau

pada tanggal 2 7 Fe bruari 2015

SIAU TAGULANDANG BIARO,


Diundangkan di Ondong Siau

2015

�'-""'-''''---RAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, pad 2 fveret -g.. 'f.. . \_\_ t&gt;. \_-.c

NIP. 19620814 198612 1 002 PEMBINA UTAMA MUDA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2015 NOMOR 8



LAMPI RAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN

SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR

8 TAHUN 2015

TANGGAL : 27.:!!ebiuari

2015

## BESARAN BIAYA PERJALANAN DXNAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

TAHUN ANGGARAN 2015

## 1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

## A. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

| NO | PROVINSI | SATUAN | LUARKOTA | DIKLAT |
|----------|---------------------|----------|------------|----------|
| (1) | (2) | (3) | 14) | (5) |
| 1 | ACEH | OH | 360,000 | 110,000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | OH | 370,000 | 110,000 |
| 3 | RIAU | OH | 370,000 | 110,000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | OH | 370,000 | 110,000 |
| 5 | JAMBI | OH | 370,000 | 110,000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | OH | 380,000 | 110,000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | OH | 380,000 | 110,000 |
| 8 >----- | LAMPUNG | OH | 380,000 | 110,000 |
| 9 | BENGKULU | OH | 380,000 | 110,000 |
| 10 | BANGKA BEUTUNG | OH | 410,000 | 120,000 |
| 1 1 | BANTEN | OH | 370,000 | 110,000 |
| 12 | JAWABARAT | OH | 430,000 | 130,000 |
| 13 | DKI JAKARTA | OH | 530,000 | 160,000 |
| 14 | JAWATENGAH | OH | 370,000 | 110,000 |
| 15 | D.I. YOGYAKARfA | OH | 420,000 | 130,000 |
| 16 | JAWATIMUR | OH | 410,000 | 120,000 |
| 17 | BALI | OH | 480,000 | 140,000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 440,000 | 130,000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | 430,000 | 130,000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | OH | 380,000 | 110,000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | OH | 360,000 | 110,000 |



.

.

| 21 | KALIMANTAN TENGAH | OH | 360,000 | 110,000 |
|------|---------------------|------|-----------|-----------|
| 22 | KALIMANTAN SELA.TAN | OH | 380,000 | 110,000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | OH | 430,000 | 130,000 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | OH | 430,000 | 130,000 |
| 25 | SULAWESI UTARA | OH | 370,000 | 110,000 |
| 26 | GORONTALO | OH | 370,000 | 110,000 |
| 27 | SULAWESI BARAT | OH | 410,000 | 120,000 |
| 28 | SULAWESI SELA.TAN | OH | 430,000 | 130,000 |
| 29 - | SULAWES! TENGAH | OH | 370,000 | 110,000 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | OH | 380,000 | 110,000 |
| 31 | MALUKU | OH | 380,000 | 110,000 |
| 32 | MALUKU UTARA | OH | 430,000 | 130,000 |
| 33 | PAPUA | OH | 580,000 | 170,000 |
| 34 | PAPUABARAT | OH | 480,000 | 140,000 |

* Uang Harian dibayarkan sesuai dengan Lokasi/Tujuan dalam pelaksanaan tuqas luar daerah:

## B. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

| NO | LOKASI | SATUAN | BUPATI/ WAKIL BUPATI/ � | PIMPINAN DPRD/ ANGGOTA DPRD/ SEKRETARIS DAERAH/ ESEWN II LAINNYA | PEJABAT ESEWN III/ GOLIV | PEJABAT ESEWN IV/ GOL.ill | GOL. I/II |
|------|--------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | SIAU- TAGULANDANG | OH | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
| 2 | SIAU-J;31ARO | OH | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
| 3 | SIAU-MAKALEHI | OH | 370,000 | 370,090 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
| 4 | TAGULANDANG- BIARO | OH | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
| 5 | DALAM WILAYAH | OH | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |

## 2. BIAYA REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

| NO | URAIAN | SATUAN | LUAR KOTA | DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM |
|------|----------------|----------|-------------|-----------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | PEJABAT NEGARA | OH | 250,000 | 125,000 |
| 2 | ESELON I | OH | 200,000 | 100,000 |
| 3 | ESELON II | OH | 150,000 | 75,000 |



## 3. BIAVA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

## A. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

| | | | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL |
|-----|---------------------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| NO | PROVlNSI | SATUAN | BUPATI/ WAKIL BUPATI | PIMPINAN DPRD/ ANGGOTA DPRD/ SEKRETARIS DAERAH/ ESELON II LAINNYA | PEJABAT ESELON UI/ GOLIV | PEJABAT ESELON IV/ GOL.!Il | GOL. I/II |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | ACEH | OH | 4,420,000 | 1,308,000 | 1,080,000 | 410,000 | 370,000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | OH | 4,960,000 | 1,214,000 | 703,000 | 505,000 | 310,000 |
| 3 | RIAU | OH | 3,817,000 | 1,168,000 | 868,000 | 450,000 | 380,000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | OH | 4,275,000 | 1,285,000 | 650,000 | 502,000 | 280,000 |
| 5 | JAMB! | OH | 4,000,000 | 1,176,000 | 697,000 | 382,000 | 290,000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | OH | 4,240,000 | 1,155,000 | 884,000 | 477,000 | 370,000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | OH | 4,680,000 | 1,228,000 | 605,000 | 514,000 | 310,000 |
| 8 | LAMPUNG | OH | 3,960,000 | 1,299,000 | 790,000 | 374,000 | 356,000 |
| 9 | BENGKULU | OH | 1,300,000 | 790,000 | 712,000 | 599,000 | 510,000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | OH | 3,335,000 | 1,310,000 | 850,000 | 533,000 | 304,000 |
| 1 1 | BANTEN | OH | 3,808,000 | 1,430,000 | 1,024,000 | 797,000 | 400,000 |
| 12 | JAWA BARAT | OH | 3,644,000 | 1,753,000 | 949,000 | 515,000 | 463,000 |
| 13 | DKIJAKARTA | OH | 8,720,000 | 1,086,000 | 800,000 | 610,000 | 400,000 |
| 14 | JAWATENGAH | OH | 4,146,000 | 1,478,000 | 1,024,000 | 497,000 | 350,000 |
| 15 | D.l. YOGYAKARTA | OH | 4,620,000 | 1,334,000 | 747,000 | 629,000 | 461,000 |
| 16 | JAWATIMUR | OH | 4,400,000 | 1,359,000 | 841,000 | 499,000 | 329,000 |
| 17 | BALI | OH | 4,881,000 | 1,810,000 | 1,304,000 | 904,000 | 658,000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 3,429,000 | 2,738,000 | 737,000 | 540,000 | 360,000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | 3,000,000 | 1,000,000 | 700,000 | 662,000 | 400,000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | OH | 2,400,000 | 1,130,000 | 866,000 | 430,000 | 361,000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | OH | 3,000,000 | 1,596,000 | 923,000 | 558,000 | 436,000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | OH | 4,250,000 | 1,679,000 | 816,000 | 500,000 | 379,000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | OH | 4,000,000 | 3,021,000 | 1,596,000 | 550,000 | 450,000 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | OH | 4,000,000 | 3,021,000 | 1,596,000 | 550,000 | 450,000 |
| 25 | SULAWESI UTARA | OH | 3,200,000 | 1,553,000 | 640,000 | 549,000 | 342,000 |
| 26 | GORONTALO | OH | 1,320,000 | 1,134,000 | 910,000 | 423,000 | 240,000 |
| 27 | SULAWESI BARAT | OH | 1,260,000 | 1,030,000 | 910,000 | 425,000 | 360,000 |
| 28 | SULAWESI SELATAN ' | OH | 4,820,000 | 1,912,000 | 968,000 | 539,000 | 378,000 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | OH | 2,030,000 | 1,298,000 | 894,000 | 493,000 | 389,000 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | OH | 1,850,000 | 1,070,000 | 802,000 | 488,000 | 420,000 |
| 31 | MALUKU | OH | 3,000,000 | 1,030,000 | 680,000 | 545,000 | 414,000 |



'

.

.

.

| 32 | MALUKU UTARA | OH | 3,110,000 | 1,512,000 | 600,000 | 478,000 | 380,000 |
|------|----------------|------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 33 | PAPUA | OH | 2,850,000 | 1,668,000 | 754,000 | 460,000 | 414,000 |
| 34 | PAPUABARAT | OH | 2,750,000 | 1,482,000 | 976,000 | 798,000 | 370,000 |

* Bzaya Penqinapari dzbayarkan sesuaz dengan Lokasi/Tujuari dalampelaksanaan tugas luar daerah.

## B. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

| NO | LOKASI | SATUAN | BUPATI/ WAKIL BUPATI | PIMPINAN DPRD/ ANGGOTA DPRD/SEKRETARJS DAERAH ESELON JI LAINNYA | PEJABAT ESELON III/ GOLIV | PEJABAT ESELON IV/ GOL. III | GOL. I/II |
|------|--------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | SlAU- TAGULANDANG | OH | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 250,000 | 200,000 |
| 2 | SlAU-BlARO | OH | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 250,000 | 200,000 |
| 3 | SlAU-MAKALEHI | OH | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 250,000 | 200,000 |
| 4 | TAGULANDANG- BlARO | OH | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 250,000 | 200,000 |
| 5 | DALAM WILAYAH | OH | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 250,000 | 200,000 |

## 4. BIAYATAKSI PERJALANAN DINAS

| NO | PROPINSI | SATUAN | BlAYA TA 2015 |
|------|---------------------|------------|-----------------|
| 1 | ACEH | ORANG/KALI | 123,000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | ORANG/KALI | 232,000 |
| 3 | RlAU | ORANG/KALI | 70,000 |
| 4 | KEPULAUAN RlAU | ORANG/KALI | 105,000 |
| 5 | JAMB! | ORANG/KALI | 128,000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | ORANG/KALI | 192,000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | ORANG/KALI | 124,000 |
| 8 | LAMPUNG | ORANG/KALI | 148,000 |
| 9 | BENGKULU | ORANG/KALI | 92,000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | ORANG/KALI | 86,000 |
| 1 1 | BANTEN | ORANG/KALI | 320,000 |
| 12 | JAWABARAT | ORANG/KALI | 118,000 |
| 13 | DKI JAKARTA | ORANG/KALI | 170,000 |
| 14 | JAWATENGAH | ORANG/KALI | 50,000 |
| 15 | D.I YOGYAKARfA | ORANG/KALI | 141,000 |
| 16 | JAWA TIMUR | ORANG/KALI | 148,000 |
| 17 | BALI | ORANG/KALI | 160,000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | ORANG/KALI | 218,000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | ORANG/KALI | 81,000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | ORANG/KALI | 145,000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | ORANG/KALI | 94,000 |



'

I

| 22 | KALIMANTAN SELATAN | ORANG/KALI | 141,000 |
|------|----------------------|--------------|-----------|
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | ORANG/KALI | 401,000 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | ORANG/KALI | 353,000 |
| 25 | SULAWESI UTARA | ORANG/KALI | 200,000 |
| 26 | GORONTALO | ORANG/KALI | 134,000 |
| 27 | SULAWESI BARAT | ORANG/KALI | 217,000 |
| 28 | SULAWESI SELATAN | ORANG/KALI | 128,000 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | ORANG/KALI | 151,000 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | ORANG/KALI | 332,000 |
| 31 | MALUKU | ORANG/KALI | 340,000 |
| 32 | MALUKU UTARA | ORANG/KALI | 403,000 |
| 33 | PAPUA | ORANG/KALI | 354,000 |
| 34 | PAPUABARAT | ORANG/KALI | 130,000 |

* · Biaya Taksi dibayarkan sesuai dengan Lokasi/Tujuari dalam pelaksanaan tugas Iuar daerah.

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,