PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 47 Tahun 2017 tentang KRITERIA, PERSYARATAN, MEKANISME DAN TATA CARA PEMBERIAN TAM BAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (berlaku 1 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG
KRITERIA, PERSYARATAN, MEKANISME DAN TATA CARA PEMBERIAN TAM BAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,
- a. bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipilberdasarkan pertimbangan objekif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugastugas yang dinilai melampaui beban kerja normal dalam rangka memacu produktivitas, meningkatkan disiplin dan meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin ten tang Kriteria, Persyaratan, Mekanisme Dan Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
I
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 ten tang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
I
I
Menetapkan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA, PERSYARATAN, MEKANISME DAN TATA CARA PEMBERIAN TAM BAHAN PENGHASILANBERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAHKABUPATENMUSIBANYUASIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dihitung dari jumlah besaran tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
- b. PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen):
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
## Pasal13
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
- a. PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
- b. PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen):
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen).
Pasal13
- (1) SPP-LS Tambahan Penghasilan untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Pegawai Negeri Sipil harus dilengkapi dengan :
- a. Daftar Tanda Terima Tambahan Penghasilan;
- b. Daftar Hadir Kerja pegawai;
- c. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan pegawai;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- e. SSP PPh Pasal21;
- f. Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- g. Penilaian Capaian Sasaran Kerja PNS.
- (2) Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
- a. Lembar kesatu sebagai pertinggal pada SKPDbersangkutan;
- b. Lembar kedua disampaikan kepada BPKAD;
- c. Lembaran ketiga disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- (3) Surat Pernyatakann Tanggung jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
- a. Lembar kesatu sebagai pertinggal pada SKPDbersangkutan;
- b. Lembar kedua disampaikan kepada BPKAD;
- c. Lembaran ketiga disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- (4) SPM-LS pemberian tambahan penghasilan dibuat rangkap 3 dengan ketentuan :
- a. Lembar kesatu dan kedua sebagai disampaikan kepada BPKAD;
- b. Lemhar ketiga pertinggal pada SKPDhersangkutan
- (5) Format daftar perhitungan tambahan penghasilan dan Surat Penyataan Tangung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (6) Bagi PNS yang mendapat hukuman disiplin harus melampirkan Keputusan Hukuman Dispilin.

## Pasa114

SPM-LS Tambahan Penghasilan diajukan ke BPKAD untuk penerbitan SP2D dilampiri dengan:

- a. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan pegawai ;
- b. Rekapitulalsi Daftar Hadir Kerja pegawai;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawah Mutlak;
- d. SSP PPh Pasal 21;
- e. Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- f. Penilaian Capaian Sasaran Kerja PNS;
- g. Bagi PNS yang mendapat hukuman disiplin harus me1ampirkan Keputusan Hukum Disiplin.

## Pasa115

Dengan telah dikeluarkannya peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kriteria, Persyaratan, Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Behan Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kriteria, Persyaratan, Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada SKPD Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kriteria, Persyaratan, Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Kriteria, Persyaratan, Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Behan Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

## BABVI PENUTUP

## Pasal16

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai yang diberikan kepada pegawai negeri sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terhitung mulai bulan Februari 2017.

## Pasal17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal I:L s qWVI6a- 2017

BUPATI MUSI BANYUASIN,


Diundangkan di Sekayu pada tanggal I:L C ryTtMI!)~fL 2017

,~.,g",ARIS DAERAH USI BANYUASIN


BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR ~S

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MUSI lIANYUASIN

NOMOR

'it;

TAHUN 2017

TANGGAL

: tz, s ~e:,8l-

2017

KOPSKPD

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD

NIP

Pangkat/ Gol.

Jabatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan tambahan penghasilan pegawai bulan (bulan yang bersangkutan) untuk ... pegawai (jumlah Pegawai) pada {nama SKPD/Unit Kerja). Telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomoor Tahun 2015 tentang Kriteria, Persyaratan, Mekanisme Dan Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada SKPD Dinas Pendapatan.Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Dernikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Sekayu

,

.

Pengguna Anggaran /

Kuasa Pengguna Anggaran

(

)

NIP

.

BUPATIMUSIBANYUASm,


LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR

tt

&gt;"

TAHUN 2017

TANGGAL

: I:;L ~ ~ /beL

## DAFTAR PERIJITUNGAN

## TAM BAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

SKPD / UNIT KERJA

BULAN

| No | Nama/Nip | Gol | TP Maksimal | Tingkat kehadiran % | Jumlah kotor | Hukuman disiplin % | TP sebelum paiak | PPh pasal 21 | Jumlah bersih | Tanda tangan |
|------|------------|-------|---------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (4x5) | 7 | 8 =6 -(6x7) | 9 | 10=8-9 | 11 |
| | Jumlah | | | | | | | | | |

Sekayu,

.

Pengguna Anggaran /

Kuasa Pengguna Anggaran

{

}

NIP

.

Bendahara

Pengeluaran,

(

NIP

2017

.

}

Pembuat daftar gaji

(

NIP

.

BUPATI MUSI BANYUASIN,


)

I

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI MUSI $ANYUASIN

KOMOR

tts;

TABUN 2017

TANGGAL

:

l~

~ qWMlbE12--

2017

## CONTOR SKP PER BULAN

I

## FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

| No | I.Pejabat Penilai | No | II.Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai | II.Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai | II.Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai | II.Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai |
|------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | Nama | 1 | Nama | | | |
| 2 | NIP | 2 | NIP | | | |
| 3 | Pangkat/Gol.Ruang | 3 | Pangkat/ Gol.Ruang | | | |
| 4 | Jabatan | 4 | Jabatan | | | |
| 5 | Unit Kerja | 5 | Unit KeIja | | | |
| NO | | Angka Kredit | Target | Target | Target | Target |
| | III.KegiatanTugas Jabatan | | Kuant/ output | Kual/ mutu | waktu | Biaya |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| l. | Merencanakan kebutuhan anggaran | | 1 Dokumen | 100 | 1 Bulan | |
| 2 | Merencanakan analisis kebutuhan penetapan formasi | | 18 Surat | 100 | 1 Bulan | |
| 3 | Merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan | | 2 Surat | 100 | 1 Bulan | |
| 4 | Menetapkan pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS | | 100sk | 100 | 1 Bulan | |
| 5 | Mengelola dokumen kepagawaian | | 100 sk | 100 | 1 Bulan | |
| 6 | Menyelesaikan permasalahan kepegawaian | | 42 surat | 100 | 1 Bulan | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |

Sekayu,

Januari 20

.

Pejabat Penilai

Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai

(

)

NIP

.

(

)

NIP

.

BUPATIMUSIBANYUASm,

\

H. DODI REZA ALEX NOERDIN