Unknown PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN Nomor 65 Tahun 2015 tentang PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 dalam suatu Peraturan Bupati;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
••."
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Toban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 13 Tahun 2014
(Lembaran Daerah Ka bu paten Tu.ban Tahun 2014 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tu.ban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2011 Seri D Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2014 Seri D Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tu.ban (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2008 Seri D Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tu.ban (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2008 Seri D Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Ka bu paten Tu.ban Tahun 2015 Seri A Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan batas jumlah maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016.
Pasal 2
- (1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan diajukan hanya pada awal tahun anggaran.
- (2) Uang Persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran› pengeluaran belanja pegawai non gaji, belanja barang dan jasa dan belanja modal selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja.
- (3) Penetapan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan diberikan dengan ketentuan setinggi› tingginya sebagai berikut:
- a. 1/ 12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD yang menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan uang persediaan maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- b. 1/ 18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD yang menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan uang persediaan maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu
"
diatas Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
- c. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DPA-SKPD yang menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan uang persediaan maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- d. 1/30 (satu per tiga puluh) dari pagu DPA-SKPD yang menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan uang persediaan maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (4) Uang Persediaan tidak dapat dipergunakan membiayai ' belanja yang sesuai ketentuan perundangan harus diajukan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (5) Besarnya Batas Jumlah Maksimal Uang Persediaan untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Keputusan Bupati ini.

## Pasal 3

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan diajukan setelah penggunaan uang persediaan yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah mencapai sekurang› kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah uang persediaan.

## Pasal 4

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat

\


Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

- (2) Batas jumlah pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) Syarat untuk mengajukan tambahan uang persediaan adalah se bagai beriku t :
- a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
- b. digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
- c. apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada Bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Daerah;
- d. apabila ketentuan pada huruf c tidak dipenuhi, maka SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan; dan
- e. ketentuan yang dimaksudkan dalam huruf c dikecualikan un tuk :
- kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
- kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

## Pasal 5

Batas maksimal jumlah uang tunai yang boleh disimpan dalam brankas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.


Diundangkan di Tuban pada tanggal 30 Desembe:r 2015

1


BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI A NOMOR 9

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR

,g5

TAHUN 2015

TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016

## DAFTAR BATAS JUMLAH MAKSIMAL SPP-UP DAN SPP-GU UNTUK MASING-MASING SKPD

| NO | KODE ORGANISASI | NAMASKPD | JUMLAH (Rp) |
|------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.01.01 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 500.000.000,00 |
| 2 | 1.02.01 | DINAS KESEHATAN | 500.000.000,00 |
| 3 | 1.02.02 | RSUD Dr. R. KOESMA | 25.000.000,00 |
| 4 | 1.03.01 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 500.000.000,00 |
| 5 | 1.06.01 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 200.000.000,00 |
| 6 | 1.07.01. | DINAS PERHUBUNGAN | 150.000.000,00 |
| 7 | 1.08.01 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | 80.000.000,00 |
| 8 | 1.10.01 | DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL | 100.000.000,00 |
| 9 | 1.13.01 | DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA | 100.000.000,00 |
| 10 | 1.15.01 | DINAS PEREKONOMIAN DAN PARIWISATA | 300.000.000,00 |
| 11 | 1.16.01 | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU | 50.000.000,00 |
| 12 | 1.19.01 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 50.000.000,00 |
| 13 | 1.19.02. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 110.000.000,00 |
| 14 | 1.19.03 | BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH | 40.000.000,00 |
| 15 | 1.20.01 | DPRD | - |
| 16 | 1.20.02 | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | - |
| 17 | 1.20.03 | SEKRETARIAT DAERAH | 400.000.000,00 |
| 18 | 1.20.04 | SEKRETARIAT DPRD | 500.000.000,00 |
| 19 | 1.20.05 | DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET | 200.000.000,00 |
| 20 | 1.20.06 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 80.000.000,00 |
| 21 | 1.20.07 | INSPEKTORAT | 70.000.000,00 |
| 22 | 1.20.08 | KECAMATAN TUBAN | 67.000.000,00 |
| 23 | 1.20.09 | KECAMATAN MERAKURAK | 15.000.000,00 |
| 24 | 1.20.10 | KECAMATAN SEMANDING | 17.000.000,00 |
| 25 | 1.20.11 | KECAMATAN PALANG | 17.000.000,00 |
| 26 | 1.20.12 | KECAMATAN JENU | 15.000.000,00 |
| 27 | 1.20.13 | KECAMATAN BANCAR | 16.000.000,00 |
| 28 | 1.20.14 | KECAMATAN JATIROGO | 15.000.000,00 |
| 29 | 1.20.15 | KECAMATAN BANGILAN | 16.000.000,00 |
| 30 | 1.20.16 | KECAMATAN GRABAGAN | 16.000.000,00 |
| 31 | 1.20.17 | KECAMATAN SENORI | 15.000.000,00 |


| NO | KODE ORGANISASI | NAMASKPD | JUMLAH (Rp) |
|------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 1.20.18 | KECAMATAN KENDURUAN | 15.000.000,00 |
| 33 | 1.20.19 | KECAMATAN MONTONG | 15.000.000,00 |
| 34 | 1.20.20 | KECAMATAN KEREK | 17.000.000,00 |
| 35 | 1.20.21 | KECAMATAN TAMBAKBOYO | 15.000.000,00 |
| 36 | 1.20.22 | KECAMATAN SINGGAHAN | 15.000.000,00 |
| 37 | 1.20.23 | KECAMATAN PARENGAN | 15.000.000,00 |
| 38 | 1.20.24 | KECAMATAN SOKO | 15.000.000,00 |
| 39 | 1.20.25 | KECAMATAN RENGEL | 15.000.000,00 |
| 40 | 1.20.26 | KECAMATAN PLUMPANG | 15.000.000,00 |
| 41 | 1.20.27 | KECAMATAN WIDANG | 17.500.000,00 |
| 42 | 1.22.01 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMDESA & KB | 150.000.000,00 |
| 43 | 1.25.01 | KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI | 75.000.000,00 |
| 44 | 2.01.01 | DINAS PERTANIAN | 200.000.000,00 |
| 45 | 2.01.05 | BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN | 150.000.000,00 |
| 46 | 2.03.01 | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI | 60.000.000,00 |
| 47 | 2.05.01 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN | 80.000.000,00 |