PERATURAN BUPATI JEMBER Nomor 64 Tahun 2016 tentang TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 2 Desember 2016)
Pembukaan
Mengingat
:
BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, agar tugas dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Jember berjalan dengan baik, profesional, efektif dan efisien, perlu pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Jember;
- b. bahwa besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan ekonomi yang terus mengalami peningkatan, perlu menetapkan perubahan besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhr dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 Nomor 6), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 10) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER.
Pasal 1
Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang tidak menempati rumah jabatan dan rumah dinas diberikan tunjangan perumahan sesuai peraturan perundangundangan.
Pasal 2
Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2017.
Pasal 3
- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- (2) Pembayaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
Pelaksanaan pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember selaku pengguna anggaran.
Pasal 5
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 41), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Penetapan: Ditetapkan di Jember pada tanggal 2 Desember 2016

Penandatangan: ## BUPATI JEMBER, ## F A I D A

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd

Penetapan: Diundangkan di Jember pada tanggal 2 Desember 2016

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS KABUPATEN, ttd Drs. BAMBANG HARIONO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19620131 198201 1 005 ISNAINI DWI SUSANTI, SH.MSi. Pembina NIP. 19670529 199203 2 006 BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2016 NOMOR 64EMBER