PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 12 Tahun 2015 tentang PUSAT DATA PEMBANGUNAN DAERAH (berlaku 23 Februari 2015)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
PUSAT DATA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TRENGGALEK,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang terpadu, cepat, tepat, akurat, dinamis, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk pusat data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Data Pembangunan Daerah;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAPPEDA
KEPALA BAGIAN
HUKUM
DJOKO WASONO, S.H., M.M.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA BAPPEDA
KEPALA BAGIAN
HUKUM
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
PARAF KOORDINASI
DJOKO WASONO, S.H., M.M.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA BAPPEDA
KEPALA BAGIAN
HUKUM
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4217);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 107 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT DATA PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
PARAF KOORDINASI
DJOKO WASONO, S.H., M.M.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA BAPPEDA
KEPALA BAGIAN
HUKUM
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun
PENJELASAN
Pembukaan
yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik.
10. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakter atau ciri khusus suatu populasi.
PARAF KOORDINASI
DJOKO WASONO, S.H., M.M.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA BAPPEDA
KEPALA BAGIAN
HUKUM
## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN
##
PENJELASAN
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pengelola pusat Data, SKPD dan instansi vertikal terkait dalam mengelola Data sebagai dasar penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. - (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam mengelola Data sebagai dasar penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. ## BAB III ## RUANG LINGKUP
PENJELASAN
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: - a. pembentukan; - b. kedudukan, tugas pokok dan fungsi; - c. tim koordinasi pengelola Data dan Informasi Pembangunan Daerah; - d. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi Data; - e. pembinaan dan pengawasan; dan - f. pendanaan. PARAF KOORDINASI DJOKO WASONO, S.H., M.M. ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KEPALA BAPPEDA KEPALA BAGIAN HUKUM ## BAB IV ## PEMBENTUKAN
PENJELASAN
Pasal 4
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk pusat Data Pembangunan Daerah yang merupakan pelaksanaan dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah. ## BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 5 - (1) Pusat Data Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Bappeda. - (2) Pusat Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bappeda, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
PENJELASAN
Pasal 6
Pusat Data Pembangunan Daerah mempunyai tugas: - a. menghimpun Data Pembangunan Daerah dari SKPD dan instansi vertikal terkait serta sumber Informasi lainnya dalam bentuk Data visual dan non visual sebagai bahan mengolah Informasi; - b. mengolah Data kualitatif dan kuantitatif menjadi Informasi dalam bentuk tabulasi, diagram, dan mengelompokkan berdasarkan program dan kegiatan sehingga mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat/lembaga PARAF KOORDINASI DJOKO WASONO, S.H., M.M. ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KEPALA BAPPEDA KEPALA BAGIAN HUKUM pemerintah/non pemerintah yang berkepentingan; - c. melakukan analisis data-data dasar statistik sehingga diperoleh Informasi yang tepat sebagai dasar perencanaan dan penyusunan pembangunan; dan - d. melayani publikasi Data bagi masyarakat, lembaga pemerintah/non pemerintah, stakeholder lainnya yang membutuhkan Informasi tentang pembangunan di Daerah. ## BAB VI ## TIM KOORDINASI PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
PENJELASAN
Pasal 7
- (1) Dalam rangka pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Bupati membentuk tim koordinasi pengelola Data dan Informasi Pembangunan Daerah. - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: - e. Anggota terdiri dari Kepala SKPD dan instansi vertikal terkait yang dikoordinatori oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidangnya. - a. - Pengarah : Bupati dan Wakil Bupati - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah - c. Ketua : Kepala Bappeda - d. - Sekretaris : Sekretaris Bappeda dan Kepala Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda
PENJELASAN
Pasal 8
- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas: PARAF KOORDINASI DJOKO WASONO, S.H., M.M. ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KEPALA BAPPEDA KEPALA BAGIAN HUKUM - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi Data; - b. menjamin kesinambungan ketersediaan Data; dan - c. menjaga dan meningkatkan kualitas Data. - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tim teknis yang ditetapkan oleh Kepala Bappeda. ## BAB VII ## PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN EVALUASI DATA ## Bagian Kesatu ## Tata Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data
PENJELASAN
Pasal 9
Ketua tim koordinasi pengelola Data dan Informasi Pembangunan Daerah mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan Data Pembangunan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 10
- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh tim teknis yang berada pada masing-masing SKPD yang selanjutnya disampaikan ke pusat Data. - (2) Data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diolah oleh tim teknis dan disetujui oleh Kepala SKPD dan instansi vertikal terkait.
PENJELASAN
Pasal 11
- (1) Ketua tim teknis mengkoordinasikan pengolahan Data pada pusat Data. - (2) Hasil pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat PARAF KOORDINASI DJOKO WASONO, S.H., M.M. ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KEPALA BAPPEDA KEPALA BAGIAN HUKUM - (1) dilaporkan kepada ketua tim koordinasi. - (3) Apabila terjadi permasalahan berkaitan dengan hasil pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilakukan pembahasan oleh tim koordinasi. - (1) Ketua tim koordinasi mengkoordinir pelaksanaan evaluasi Data Pembangunan Daerah. - (2) Evaluasi Data pada pusat Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis yang berada pada pusat Data. - (3) Evaluasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - a. evaluasi hasil pengumpulan Data; dan - b. evaluasi hasil pengolahan Data. - (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek: - a. sikronisasi Data antar SKPD; - b. kelengkapan, kebenaran dan validasi Data; dan - c. tumpang tindih dan duplikasi Data. Bagian Kedua Evaluasi Data
PENJELASAN
Pasal 13
- (1) Evaluasi pengumpulan Data dilakukan pada setiap semester. - (2) Evaluasi hasil pengolahan Data dilakukan setiap tahun. PARAF KOORDINASI DJOKO WASONO, S.H., M.M. ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KEPALA BAPPEDA KEPALA BAGIAN HUKUM ## BAB VIII ## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENJELASAN
Pasal 14
Pengarah melalui penanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan