PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 5 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 26 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2016;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri KeuanganNomor 247/PMK.07/2015 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
Menetapkan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 19);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II

## TATA CARA PEMBAGIAN

## Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten

.

## Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

- W = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (DDKab - ADKab)

## keterangan:

- W = dana Desa setiap Desa.
- rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
- Z1 = kabupaten.
- rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk
- Z2 = miskin Desa kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten.
- Z4 =
- rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten.
- DDKab =
- pagu Dana Desa Kabupaten
- ADKab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

## Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## BAB III

## TATA CARA PENYALURAN

## Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati;
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
- c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi pengunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disalurkan apabila realisasi penggunaan Dana Desa telah digunakan paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati, paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati.
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disalurkan apabila realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

## Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan danpemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
- (2) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

## Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, tahap II dan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan;
- c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB IV PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 26 Januari 2016

BUPATI KAYONG UTARA,


HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 26 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,


HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 5


## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR

: 5 TAHUN 2016

TANGGAL

: 26 JANUARI 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Dasar | Alokasi Formula | Alokasi Formula | Pagu Dana Desa per-Desa | Pagu Dana Desa per-Desa |
|-------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (4) | (18) | (18) | (19)= (4) + (18) | (19)= (4) + (18) |
| 1. | SUKADANA | SUTERA | Rp | 565,640.00 | Rp | 99,578.239 | Rp | 665,218.239 |
| 1. | | PANGKALAN BUTON | Rp | 565,640.00 | Rp | 117,281.670 | Rp | 682,921.670 |
| 1. | | SEJAHTERA | Rp | 565,640.00 | Rp | 80,434.226 | Rp | 646,074.226 |
| 1. | | SIMPANG TIGA | Rp | 565,640.00 | Rp | 80,457.423 | Rp | 646,097.423 |
| 1. | | BENAWAI AGUNG | Rp | 565,640.00 | Rp | 96,692.881 | Rp | 662,332.881 |
| 1. | | HARAPAN MULIA | Rp | 565,640.00 | Rp | 115,115.475 | Rp | 680,755.475 |
| 1. | | PAMPANG HARAPAN | Rp | 565,640.00 | Rp | 83,706.066 | Rp | 649,346.066 |
| 1. | | SEDAHAN JAYA | Rp | 565,640.00 | Rp | 97,203.558 | Rp | 662,843.558 |
| 1. | | GUNUNGSEMBILAN | Rp | 565,640.00 | Rp | 68,269.269 | Rp | 633,909.269 |
| 1. | | RIAM BERASAP JAYA | Rp | 565,640.00 | Rp | 103,060.514 | Rp | 668,700.514 |
| 2. | SIMPANG HILIR | TELUKMELANO | Rp | 565,640.00 | Rp | 97,149.564 | Rp | 662,789.564 |
| 2. | | NIPAH KUNING | Rp | 565,640.00 | Rp | 162,928.872 | Rp | 728,568.872 |
| 2. | | PEMANGKAT | Rp | 565,640.00 | Rp | 93,212.737 | Rp | 658,852.737 |
| 2. | | PADU BANJAR | Rp | 565,640.00 | Rp | 189,216.041 | Rp | 754,856.041 |
| 2. | | PENJALAAN HILIR | Rp | 565,640.00 | Rp | 225,384.348 | Rp | 791,024.348 |
| 2. | | SUNGAIMATA-MATA | Rp | 565,640.00 | Rp | 406,658.796 | Rp | 972,298.796 |
| 2. | | BATU BARAT | Rp | 565,640.00 | Rp | 337,550.305 | Rp | 903,190.305 |
| 2. | | PULAUKUMBANG | Rp | 565,640.00 | Rp | 89,545.795 | Rp | 655,185.795 |
| 2. | | RANTAU PANJANG | Rp | 565,640.00 | Rp | 192,228.980 | Rp | 757,868.980 |
| 2. | | MATAN JAYA | Rp | 565,640.00 | Rp | 123,511.806 | Rp | 689,151.806 |
| 2. | | MEDAN JAYA | Rp | 565,640.00 | Rp | 115,397.814 | Rp | 681,037.814 |
| 2. | | LUBUK BATU | Rp | 565,640.00 | Rp | 96,993.322 | Rp | 662,633.322 |
| 3. | TELUK BATANG | MAS BANGUN | Rp | 565,640.00 | Rp | 179,473.768 | Rp | 745,113.768 |
| 3. | | ALUR BANDUNG | Rp | 565,640.00 | Rp | 204,025.732 | Rp | 769,665.732 |
| 3. | | TELUKBATANG | Rp | 565,640.00 | Rp | 140,449.350 | Rp | 706,089.350 |
| 3. | | SUNGAIPADUAN | Rp | 565,640.00 | Rp | 199,846.052 | Rp | 765,486.052 |
| 3. | | BANYU ABANG | Rp | 565,640.00 | Rp | 159,141.305 | Rp | 724,781.305 |
| 3. | | TELUKBATANG SELATAN | Rp | 565,640.00 | Rp | 142,578.605 | Rp | 708,218.605 |
| 3. | | TELUKBATANG UTARA | Rp | 565,640.00 | Rp | 189,728.354 | Rp | 755,368.354 |
| 4. | PULAU MAYA | TANJUNGSATAI | Rp | 565,640.00 | Rp | 92,257.817 | Rp | 657,897.817 |
| 4. | | KEMBOJA | Rp | 565,640.00 | Rp | 190,834.892 | Rp | 756,474.892 |
| 4. | | DUSUN KECIL | Rp | 565,640.00 | Rp | 121,983.219 | Rp | 687,623.219 |
| 4. | | DUSUN BESAR | Rp | 565,640.00 | Rp | 178,837.627 | Rp | 744,477.627 |
| 4. | | SATAI LESTARI | Rp | 565,640.00 | Rp | 160,388.577 | Rp | 726,028.577 |

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Dasar | Alokasi Formula | Alokasi Formula | Pagu Dana Desa per-Desa | Pagu Dana Desa per-Desa |
|-------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (4) | (18) | (18) | (19)= (4) + (18) | (19)= (4) + (18) |
| 5. | SEPONTI | SEPONTI JAYA | Rp | 565,640.00 | Rp | 70,149.251 | Rp | 635,789.251 |
| 5. | SEPONTI | TELAGA ARUM | Rp | 565,640.00 | Rp | 93,185.695 | Rp | 658,825.695 |
| 5. | SEPONTI | WONOREJO | Rp | 565,640.00 | Rp | 84,644.851 | Rp | 650,284.851 |
| 5. | SEPONTI | PODORUKUN | Rp | 565,640.00 | Rp | 95,935.967 | Rp | 661,575.967 |
| 5. | SEPONTI | SUNGAI SEPETI | Rp | 565,640.00 | Rp | 99,399.790 | Rp | 665,039.790 |
| 5. | SEPONTI | DURIAN SEBATANG | Rp | 565,640.00 | Rp | 118,294.652 | Rp | 683,934.652 |
| 6. | KEPULAUAN KARIMATA | PELAPIS | Rp | 565,640.00 | Rp | 121,097.774 | Rp | 686,737.774 |
| 6. | KEPULAUAN KARIMATA | BETOK JAYA | Rp | 565,640.00 | Rp | 106,229.943 | Rp | 671,869.943 |
| 6. | KEPULAUAN KARIMATA | PADANG | Rp | 565,640.00 | Rp | 126,339.078 | Rp | 691,979.078 |
| Total | Total | Total | Rp | 24,322,520.00 | Rp | 5,946,400.000 | Rp | 30,268,920.000 |

Pagu Bagian Formula

Rp 5,946,400.00

Total Pagu Bagian Formula

Jumlah Desa

Rp 5,946,400.00

43

BUPATI KAYONG UTARA,


HILDI HAMID