PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 108 Tahun 2002 tentang RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, bahwa Pertanggungjawaban Kepala Daerah diukur berdasarkan Rencana Strategis.
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas dianggap perlu disusun Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto tahun 2001 - 2003 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848):
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 tahun 2000 Tentang Dana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2000 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor I Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor I);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor 3);
12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
JENEPONTO
TENTANG
RENCANA
STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN
JENEPONTO.
BAB II - PERENCANAAN STRATEGIS
Pasal 2
Perencanaan Strategis merupakan serangkaian Perencanaan, Tindakan, dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Bupati untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.
BAB III - SISTIMATIKA PERENCANAAN STRATEGIS
Pasal 3
Untuk dapat memperoleh pengertian dan hubungan yang menyeluruh dari Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto, disusun dengan sistimatika sebagai berikut :
- A. Latar Belakang.
- B. Pengertian dan manfaat
Rencana Strategis.
- C. Kerangka Pikir.
- A. Geografis.
- B. SDM.
- C. SDA.
- D. Ekonomi.
- E. Sosial Budaya.
- F. Perkembangan
- Pengembangan Pembangunan
- Wilayah.
- A. Pernyataan Visi.
- B. Pernyataan Misi.
- C. Faktor - Faktor Kunci
Keberhasilan.
- D. Penetapan Tujuan.
- E. Penetapan Sasaran.
- BAB IV :
CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
- A. Kebijaksanaan.
- B. Program.
- C. Kegiatan.
- BAB V :
PENUTUP.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Analisis SWOT.

2. Rangkuman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.

3. Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

4. Matriks Target Pencapaian Program dan Kegiatan.

## Pasal 4

Isi serta Uraian Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdapat dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Perencanaan Strategis dapat diadakan Peninjauan atau direvisi kembali yang disesuaikan dengan situasi dan perkembangan Daerah Kabupaten Jeneponto.

## Pasal 6

Hal - hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan di tetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di

: JENEPONTO

Pada Tanggal

: 11 Februari 2002

## BUPATI JENEPONTO

## Dr. Ir. H. BAHARUDDIN BASO TIKA, MS

Diundangkan di : Jeneponto

Pada tanggal

: 19 Februari 2002

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

## Drs.H. SYAHRIR WAHAB

Pangkat

: Pembina Utama Muda

Nip

: 580 007 694

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2002 NOMOR ...31....