PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor PENDAPATAN Tahun 2017 tentang PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAK BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR (Z TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAK BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,
- Menimbang Nomor 5
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik:
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &amp; Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, b
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 1
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah 2. -dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Pobtik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189):
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316): 3.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429), 4.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568): 5.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 6. Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik: 7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 8. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036):
Memperhatikan
Menetapkan
:
9. Peraturan Bupeti Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016, tentang Hantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kebupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3).
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Namor 200/4143/8J tanggal 18 agustus 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghitungan waktu Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2014.
MEMUTUBKAN :
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.
BAB. I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
- (4) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara selanjutnya di sebut DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (4) Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara Proposional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara hasil pemilu Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Induk Musi Rawas yang perhitungannya
Pasal 2
- (1) Bantuan Keuangan Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik Tingkat Kabupaten yang mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang penghitungannya
Pasal 3
Tata cara penghitungan bantuan kepada partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut: 0
- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai pik yang mendapat kursi di DPK yang berwumter dari APBD Kabupeten adalah juuleh bentuan AKU Kabupaten Tahun Anygaran sebelumnya ditagg denyan jumlah perolehan suara hem Pemibhan Umum Legislatif periode sebelumnya (Merujuk pada Kabupaten Induk yautu Musi Kawasj
Pasal 4
- (1) APBD Kabupaten Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2013 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai poluk tahun 2014-2019 yang merujuk pada Kabupaten Musi Rawas sebagai Kabupaten Induk. a
2. 2 Perolehan hasil suara pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Tahun 2009 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2014-2019 yang merujuk pada Kabupaten Musi Rawas sebagai Kabupaten Induk.
Pasal 8
Daftar penghitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Daftar penghitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk empat bulan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 200/4143/8J tanggal 18 agustus 2014 perihal pedoman penetapan penghitungan Waktu pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## mM

## PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## Pasal 7

- (1) Pengurus partai politik Kabupaten Musi Rawas Utara mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati Musi Rawas Utara.
- (2) Surat permohonan sebangaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan Kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
- a. surat keputusan Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) partai politik Kabupaten Musi Rawas Utara atau sebutan lainnya yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Pusat (DPP) partai Politik atau sebutan lainnya:
- b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik:
- C. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara:
- d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan,
- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60Yo (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang akan diterima untuk pendidikan politik,
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuanagn (BPK): dan
- g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Perwakilan Cabang (DPC) tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada, Ketua Komisi Pernilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara atau sebutan lainnya.

## BAB. IV

## VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

## Pasal8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai politik.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dan unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- B) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keanggotaan Tim Venfikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (tetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas tara

## Pasal9

- (1) Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati Musi Rawas Utara dengan melampirkan kelengkapan persyaratan admuiristrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuanyang tak terpisahkan.
- (2) Format berita acara verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan peraturan Bupati ini.

## BAB. V

## PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## Pasal 10

- &amp;) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai pohtik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati Musi Rawas Utara
- 2 Ketua atau sebutan lainnya partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Musi Rawas Utara melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

## BAB. VI

## PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## Pasal 11

Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang meliputi :

- ae. bentuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik,
- b Pe tag naat untuk pendulikan palitik sehagaimana dimahmud jrnja huruf a paling Srtlut GUN tenam puluh persen) den besaran bentuan yang ditenma: dan
- kematan pendatihkan poltik setagaumana dimaksud pada huruf b dilaknanakan sreua dengan peraturan Cc perundang um flanyan yeng mengatur MENngenai peradadikaan pa ditik.

## Punal 12

- (3) Kematan pendujihan palitih bertujuan untuk
2. meningkatkan kreslaran hak dan kewarhan mamarakat dalam kehnlupen bermasyarakat, teri tentine dan bernegara,
3. meningkatkan partimpay polik dan inimatif manarahat dalam kehudupan bermasyurakat b bertangaa dan berncgara. dan
4. meriirhatkan kemandirian, kedewasaan, dan mermntenman karakter bargua dalam rangka mere iihare persatuan dan kesatuan buangaa.
5. (29 Pendatikan peslitik artaraortiana dimaksus pada ayat (li berkaitan dengan kerelaan
6. pendalaman mengenai 4 (empat) pelar bertangaa dan terreyara vatu Pancasila, Undang Undang Danar 1049, Krineka Tunggal Ika dan Negara Kraatuan Kepubiik Indonecwum,
7. pemahaman mengenai hak hak dan kewajiban warya negara ndoncaa dalam membangun cuka b dan budaya pohuk, dan
8. pengkaderan angaita partm paluk secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kematan pendiiikan paltik sehagumana dimaksud pada avat (I) dilakserakan denyan memperharnkan keadilan den kesetaraan gender untuk membungun ctika budaya pobtik sesum dengan puncusila.

## Pasal 13

Bentuk krmiatan pendulikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, antara laun berupa:

- SenINAar,
- b. lokakarya,
- Cc. dialog interaktif:
- d. sarasehan: dan
- e. workshop.

## Pasal 14

Bentuk kegiatan operasional sekretariat Dewan Pimpinan Cabang partai politik sebagaimana dinaksud dalam pasal 11 berkaitan dengan:

- admurustrasi umum: a
- langganan daya dan jasa: »
- pemeliharaan data dan arsip: dan aa»
- pemelharaan peralatan kantor.

## BAB. VII

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## Pasal 185

Partai politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan mengeluarkan dana bantuan keuangan.

## Pasal 16

- (1) Partai poliuk wajib membuat laporan pertanggungawaban penenmaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dan dana bantuan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan:
- a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai poltik dan rincian belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan, dan .
- b. barang inventaris/modal (fisik), barang persedian pakai habis dan pengadaan penggunaan jasa.
- (3) Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 17

Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD

Kabupaten Musi Rawas Utara secara berkala (satu) tahun sekali kepada Bupati Musi Rawas Utara paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.

## Pasal18

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dikenai sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam tahun anggaran, berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Musi Rawas Utara.

## BAB. VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit pada tanggal, 2c Januar 2017

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

77

SA

IE. M. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit


pada tanggal

Cc

January,

2017


SEKRETARIS DAE

X KABUPATEN MUSI WAS UTARA,

H. ABDULLAH MAKCIK


JUMLAH


## DAFTAR : PENGHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

## PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

TENTANG

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR (IT TAHUN 2017



|

## DAFTAR : PENGHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 TERHITUNG MULAI JANUARI S.D MARET 2017

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORA PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

TENTANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR IL TAHUN 2017

|

LAMPIRAN m

PERATUKAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NUMOR

1 Ama

TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, Ps 'ANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN AN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI PULITIK

## FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tangkal tahun Tim Verifikasi Kelengkapan admuristrasi Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor tahun tanggal , telah melaksanakan verifikasi persyarataan adnuristrasi bantuan keuangan.

Berdasarkan hasil Venfikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Poltuk. Tim menyatakan bawa Partai telah memenuhi persyaratan Untuk mendapatkan bantuan kcuangan dari Pemenntah Kabuaten Musi Rawas Utara yang didasarkan pada hasil perolehan suara Partai oU Poluk yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara haul Perulhan Umum Legislatif Tahun 2014 sebanyak suara sah x Rp ' Rp

Demiluanlah Benita Acara Hasil venfikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partas Im dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestunya.

## TIM VERIFIKASI

## KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

| - | Ketua | , ( |
|-----|------------|-------|
| yu» | Sekretaris | ) ( |
| | Anggota | ) ( |
| Oa | Anggota | ) ( |
| ND | Anggota | ) ( |
| | Anggota | ( |


aa ar

Pa

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR (2 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## FORMAT LAMPIRAN PERTANGUNG JAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp » yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan tahun sebagai berikut :

| NO | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | REALISASI (RP) | KET |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | |
| | PENDIDIKAN POLITIK | | | | |
| | a. Seminar, b. Lokakarya, C. dialog interaktif, d. sarasehan, dan ec. workshop. | | | | |
| | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | | |
| | 1. Administrasi Umum: a. keperluan atk, b. rapat internal secretariat: dan c. ongkos perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat. | | | | |
| | 2. Langganan Daya dan Jasa: a. telepon dan listrik, b. air minum, c. jasa pos dan giro, dan d. surat menyurat. | | | | |
| | 3, Pemeliharaan Data dan Arsip. | | | | |
| | 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor. | | | | |

SALDO

C

t an£/ KETUA Mengetah

BENDAHARA UMUM/ BENDAHARA

(ae

»)