Unknown Unknown Nomor 93 Tahun 2016 tentang ANAL!SIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017 DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPAT! LAMONGAN, - a. bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sa tuan Kerj a Perangkat Daerah berdasarkan prestasi kerja, yang dilakukan berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATILAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 93 TAHUN 2016
TENTANG
ANAL!SIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017
DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! LAMONGAN,
- a. bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sa tuan Kerj a Perangkat Daerah berdasarkan prestasi kerja, yang dilakukan berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2017.
- l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun I 950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Serita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Menetapkan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemrintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG ANAL!SIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Satuan Kerja Perangkat adalah SKPD pada Anggaran / Barang. Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, Pemerintah Daerah selaku Pengguna
5. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumbcr daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang bcrisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
10. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran clan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program.
13. 13.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA› SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan maksud untuk :
- a. digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja digunakan dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh SKPD;dan
- b. penyetaraan penghitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.
BAB III - ANALISIS STANDAR BELANJA Pasal 4
Pasal 4
- (1) Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Penetapan: Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 19 O&lt;Scmber .;,o" 9:, -----

Penandatangan: • DiundangkaO di Lamongan pada tanggal I~ 0&lt;0c,,h,c '«&gt;I• SEKRETARIS DAE KABUl'AlEN NGAN, --.- ;~ ~; \_, \_\_ ,\_ ... -'• BERITA DA'£WUl.'KA8UPATEN LM,iONl:i1'~N TAHUN ,µ&gt;\I, NOIIIOR ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan maksud untuk : - a. digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja digunakan dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh SKPD; dan - b. penyetaraan penghitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis/ serum pun yang berlaku pada seluruh SKPD. ## Pasal 3 Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran. ## BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA Pasal 4

Penandatangan: - (1) Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. - (2) Apabila terjadi perubahan harga atau standar satuan harga, maka dapat dilakukan penyesuaian Analisis Standar Belanja. 3. {3) Penyesuaian Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) formula dan besarannya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lamongan.

Penetapan: Ditetapkan di Lamongan pad a tanggal 19 O escrnbcr

Penandatangan: Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 93 Tahun 2016 Tanggal : 19 Desember 2016 ## ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017 ## I. PENDAHULUAN Pengelolaan keuangan daerah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang semakin meningkat. Hal ini dapat diupayakan dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien dimulai dari awal perencanaan, pengganggaran sampai pada pelaporan keuangan daerah. Salah satu upaya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien adalah dengan melakukan penganggaran berbasis kinerja. Instrumen yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja salah satunya adalah dengan Analisa Standar Belanja (ASB).

Penandatangan: ASB sudah dikenal jauh di pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut ASB dikenal dengan nama Standar Analisa Belanja (SAB) dimana merupakan sebuah instrumen untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Kemudian SAB kembali diperkenalkan dengan nama ASB dalam Undang› Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan lebih teknisnya kemudiaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam peraturan tersebut pasal 157 diamanatkan bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, memuat dokumen analisa standar belanja sebagai salah satu lampiran pendukung. Hal ini dimaknai bahwa penyusunan RKA› SKPD berdasarkan prestasi kerja salah satunya didasarkan pada ASB, yang merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya se~ap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran.Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain : - a. Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya; - b. Meminimalisasi terjadinya pengeluaran yang kurang Jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; - c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah; - d. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan - e. Unit kerja mendapat keleluasan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri. Oleh karena itu, Studi Perhitungan Analisis Standar Belanja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 adalah hal yang harus dilaksanakan sehingga diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih transparan, akuntabel dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. ## II, TINJAUAN PUSTAKA Analisa Standar Belanja (ASB) berdasar pada teori salah satunya adalah teori Activity Based Costing (ABC). Teori ini lebih dahulu berkembang di sektor swasta sebelum akhimya juga dikembangkan di sektor publik. Activity Based Costing menurut Homgren dan Foster (2003:39) merupakan '!4n approach to costing that focuses on activities as the fundamental cost objects. It uses the costs these activities as the basis for assigning costs to other cost objects such as products, services or customer'. Sementara itu menurut Mulyadi (2003:40), Activity Based Costing systems (ABC systemS) adalah: "Sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. Sistem informasi ini menggunakan aktivitas sebagai basis serta pengurangan biaya dan penentuan secara akurat biaya produk atau jasa sebagai tujuan. Sistem informasi ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang".

Verifikasi: Garrison dan Noreen (2003:316) mendefinisikan Activity Based Costingsebagai berikut: '!4ctivity Based Costing is a costing method that is designed to provide managers cost information for strategic and other decision that potentially affect capacity and therefore 'fixed' costs'~ Hansen dan Mowen (2003:122) mendefinisikan '!4ctivity Based Costing systems first trace cost to activities then to product. ... ~ Hilton, Maher, dan Selto (2006: 14) memberikan pengertian Activity Based Costingsebagai berikut: '!4ctivity Based Costing or ABC is a costing method that first assigns costs to activies and then to goods services based on how much each good or service use the activities:. Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Activity Based Costingdi sektor swasta adalah suatu pendekatan terhadap sistem akuntansi yang memfokuskan pada aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi produk, dimana aktivitas tersebut merupakan titik akumulasi biaya yang mendasar. Perhitungan biaya di sektor swasta berdasarkan aktivitas ini didasarkan pada konsep produk yang mengkonsumsi aktivitas dan aktivitas mengkonsumsi sumber daya. Dengan metode ini diharapkan manajemen dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah (aktivitas yang dipertimbangkan tidak memberi kontribusi terhadap nilai pelanggan atau terhadap kebutuhan organisasi). ## Teori ABC di Sektor Publik Terkait dengan sektor publik, teori ABC ini digunakan di pemerintah daerah dalam proses penganggaran yaitu ketika menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.llapSKPD perlu menghitung setiap biaya pada masing-masing kegiatan dengan dasar alokasi yang berbeda untuk masing-masing kegiatan. Banyak pemerintah daerah yang belum mengadopsi metode ini dalam penghitungan anggaran belanjanya. Umumnya metode yang digunakan oleh pemerintah daerah adalah pemerataan biaya secara umum untuk masing-masing unit. Padahal masing-masing unit tersebut pada kenyataannya tidak menggunakan sumber daya dalam jumlah yang sama.

Penandatangan: DalamAclivity-&amp;sed costing ini menggunakan cost drive,sebagai faktor yang dapat menjelaskan konsumsi biaya-biaya overhead. Faktor ini menunjukkan suatu penyebab utama tingkat aktivitas yang akan menyebabkan biaya dalam aktiv~as-aktivitas selanjutnya. ## Cost Driver Landasan penting untuk menghitung biaya berdasarkan aktivitas adalah dengan mengidentifikasi pemicu biaya atau cost driveruntuk setiap aktivitas. Pemahaman yang tidak tepat atas pemicu akan mengakibatkan ketidaktepatan pada pengklasifikasian biaya, sehingga menimbulkan dampak bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

Penandatangan: Cost dtivermerupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya-biaya overhead. Faktor ini menunjukkan suatu penyebab utama tingkat aktivitas yang akan menyebabkan biaya dalam aktifitas. Di sektor swasta, terdapat dua jenis cost driver, yaitu: ## a. Cost Dtiverberdasarkan unit

Penandatangan: Cost Driverberdasarkan unit membebankan biaya overhead pada produk melalui penggunaan tarif overhead tunggal oleh seluruh departemen. ## b. Cost Driverberdasarkan non unit

Penandatangan: Cost Driverberdasarkan non unit merupakan faktor-faktor penyebab selain unit yang menjelaskan konsumsi overhead. Contoh cost driver berdasarkan unit pada perusahaan jasa adalah luas lantai, jumlah pasien, jumlah kamar yang tersedia. Dalam pemilihan cost driver yang tepat ada tiga faktor yang harus dipertimbangkan: - Kemudahan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pemilihan cost driver (cost of measuremenf). Cost driveryang membutuhkan biaya pengukuran lebih rendah akan dipilih. - Korelasi antara konsumsi aktivitas yang diterangkan oleh cost driverterpilih dengan konsumsi aktivitas sesungguhnya 20 ( degree of correlation). Cost driver yang memiliki korelasi tinggi akan dipilih. - Perilaku yang disebabkan oleh cost driverterpilih (behavior effecf). Cost driveryang menyebabkan perilaku yang diinginkan yang akan dipilih. ## Tahapan dalam Activity Based Costing Tahapan dalam penerapan Activity Based Costing adalah sebagai berikut: ## 1. Mengidentifikasikan aktivitas atau kegiatan Pengindentifikasian aktivitas atau kegiatan menghendaki adanya daftar Jenis-jenis program yang terdapat dalam tiap SKPD. ## 2. Membebankan biaya ke aktivitas atau kegatan Setlap kali suatu aktivitas atau kegiatan ditetapkan, maka biaya pelaksanaan aktivitas tersebut ditentukan. ## 3. Menentukan cost driver Langkah berikutnya adalah menentukan cost driver untuk masing-masing aktivitas yang merupakan faktor penyebab pengendali dari aktivitas-aktivitas tersebut. ## 4. Menentukan tarif Dalam menentukan tarif ini, total biaya dari setiap aktivitas dibagi dengan total cost driver;ang digunakan untuk aktivitas tersebut. 5 ## 5. Membebankan biaya ke produk Langkah selanjutnya adalah mengkalikan tarif yang diperoleh untuk setiap aktivitas tersebut dengan cost driver yang dikonsumsi oleh tiap jenis objek belanja kemudian membaginya dengan jumlah output kegiatan. ## III. TAHAP PENGERJAAN Tahapan dalam penyusunan Analisis Standar Belanja adalah sebagai berikut: 1. Kajian Pustaka Proses dalam tahap Kajian Pustaka ini adalah studi literatur mengenai proses penghitungan standar analisis biaya berdasarkan metode statistika deskriptif. Beberapa teori dan metode statistika deskriptif dalam menentukan standar biaya akan dikaji berdasarkan asumsi yang mendasari dan teknik perhitungannya. Berdasarkan hasil kajian tersebut akan terlihat beberapa keunggulan dan kelemahan dari masing› masing teknik statistika tersebut serta kemungkinannya untuk diaplikasikan. Proses kajian pustaka adalah salah satu bagian penting dalam penyusunan analisis ini. Satu metode yang diterapkan di suatu tempat belum tentu cocok untuk diterapkan di tempat yang lain. Hal ini tergantung dari berbagai kondisi yang ada di tempat tersebut, termasuk ketersediaan data dan kegiatan di setiap daerah. ## Berikut adalah langkah-langkah teknis dalam melakukan kajian pustaka - Menentukan metode analisis standar biaya yang ada - Melakukan analisis keunggulan dan kelemahan dari masing-masing metode analisis tersebut - Melakukan analisis kondisi lapangan di Kabupaten Lamongan - Menentukan metode yang akan diterapkan dalam melakukan analisis ASB Pemerintah Kabupaten Lamongan ## 2. Pengumpulan Data Proses dalam tahapan ini adalah menginventarisir data seluruh kegiatan pada tahun 2010 sampai 2015 pada seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Hal yang harus diperhatikan ialah memastikan bahwa data belanja dalam setiap kegiatan di tahun tersebut tersedia lengkap.Data belanja sebaiknya menggunakan data realisasi belanja, namun bila data tidak tersedia, maka digunakan data dalam APBD Perubahan. ## 3. Penggolongan Kelompok ASB Data kegiatan dan belanja per SKPD masih merupakan data mentah yang harus dike\ompokkan dan digolongkan berdasarkan kelompok belanja-be\anja tertentu. Pengelompokan ini untuk mempermudah proses analisis ASB. Setiap kelompok ASB minimal terdiri dari 3 (tiga) sampel kegiatan. Semakin banyak sampel kegiatan yang digunakan dalam sebuah ke\ompok ASB akan semakin baik. Penge\ompokkan data dari seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan kelompok sampe\ kegiatan lintas SKPD. Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki 64 SKPD dan pengelompokan dilakukan dengan menggabungkan data sampel kegiatan yang serupa yang berasa\ dari 2 SKPD atau \ebih. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan se\uruh atau nyaris seluruh SKPD dimana cenderung kegiatan rutin ataupun kegiatan yang tidak melekat hanya pada SKPD tertentu. Penge\ompokan ini sering disebut dengan ASB Umum. Dasar penge\ompokan be\anja yang dilakukan adalah: - Memiliki kesamaan sifat atau proses terjadinya belanja tersebut - Memiliki ouputyang sama - Memiliki unsur pemicu ( cost drive!) yang sama

Distribusi: Da\am penyusunan ASB kali ini, metode yang kami gunakan adalah menggunakan student-t distribution. Metode ini memungkinan dalam penentuan ni\ai rata-rata, batas atas, dan batas bawah belanja yang diinginkan dari setiap kelompok ASB. Berikut merupakan hasi\ inventarisasi data-data sampel kegiatan serupa dan sejenis yang sudah disusun berdasarkan ke\ompok ASB yang dike\ompokkan per kegiatan pada lintas SKPD (ASB Umum) dalam ha\ ini adalah: 1. ASB Pe\atihan dan Bimbingan Teknis 2. ASB Pe\atihan dan Bimbingan Non Teknis 3. ASB Pembangunan Gedung Kantor 4. ASB Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5. ASB Penyediaan Makan dan Minum 6. ASB Penyediaan ATK Kese\uruhan ASB umum ini kemudian dibuat inventarisasi kegiatan di 37 SKPD tahun 2010 sampai dengan 2015 dimana tidak memasukkan Kecamatan sebagai sampel dalam penentuan ASB ini. ## 1. ASB Pendidikan dan Pelatihan Teknis | | | Sosialisasi teknis pelaksanaan operasional Menara | | | | |--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------| | | | Telekomunikasi | | | | | Bimbingan Teknis dan Pelatihan | Bimbingan Teknis dan Pelatihan | Bimbingan Teknis dan Pelatihan | Bimbingan Teknis dan Pelatihan | Bimbingan Teknis dan Pelatihan | Bimbingan Teknis dan Pelatihan | | | | Bimbingan Teknis Persampahan | | | | | | Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat | Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat | | | | | Bimbingan Teknis | | | Bimbingan Teknis | Bimbingan Teknis Implementasi | Bimbingan Teknis Implementasi | | Jmplementasi Peraturan Perundang› Undangan | Bimbingan Teknis Jmplementasi Peraturan Perundang› | Bimbingan Teknis Jmplementasi Peraturan Perundang› | Implementasi Peraturan Perundang› Undangan | Peraturan Perundang› Undangan | Peraturan Perundang› Undangan | | | | Undangan | | | | | | Undanqan | | | | | | Bimbingan Teknis Jmplementasi Peraturan Perundang› Undangan | | | | | | | |---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------| | Teknis Hasil | Bimbingan Pengolahan Perikanan dan Pertanian/Crispi Ikan Lele dan Makanan Ringan Bagi Masyarakat di Wilayah Tembakau | Bimbingan Teknis Manajerial Keuangan Koperasi Wanita | | | | | | | | Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk Industri Kecil Menengah (!KM) Olahan Buah dan | | | | | | | operasional tenaga linmas | operasional tenaga | | | | | | | | Pengemasannya | | | | | | | | | operasional tenaga | operasional tenaga | operasional tenaga | operasional tenaga | | | | | linmas | linmas | linmas | linmas | | | | linmas | | | | | | | | | Pembekalan teknis bagi anggota Trenggana | Pembekalan teknis bagi anggota Trenggana | Pembekalan teknis bagi anggota Trenggana | |-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | | | | Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan Dan Kerugian Pasca Bencana | Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan Dan Kerugian Pasca Bencana | Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan Dan Kerugian Pasca Bencana | | Bimbingan Teknis ke PPAT an | Bimbingan Teknis ke PPAT an | Bimbingan Teknis Tatacara Kerjasama Bagi Perusahaan Daerah | Bimbingan Teknis dan Tatacara Kerjasama BUMD | Bimbingan Teknis Tatacara Kerjasama Bagi BUMD | Bimbingan Teknis Tatacara Kerjasama Bagi Perusahaan Daerah | | Bintek LAKIP | | Bimbingan Teknis ke PPAT an | Bimbingan Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP | Bimbingan Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntah (LAKIP) | Bimbingan Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntah (LAKIP) |

Distribusi: | | | | Bimbingan Teknis analisa kebutuhan, pengadaan, distribusi dan inventaris aset | Bimbingan Teknis Penyusunan SPJ | Bimbingan Teknis Pelaporan Akuntansi Berbasis Akrual Bagi Pengguna Anggaran | | | | | Bimbingan Teknis Mekanisme Pemotongan / pemungutan dan Penyetoran Pajak- | Bimbingan Teknis Penyusunan RKA APBD 2015 | Bimbingan Teknis Penyusunan SPJ | | Pajak Negara | | | |-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | Bimbingan Teknis Penyusunan RKA APBD | Bimbingan Teknis ke Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPATI an | Bimbingan Penyusunan APBD 2016 Teknis RKA | | Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang› Undangan | Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis ke Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPATI an | | Bimbingan Teknis ke PPAT an | Pelatihan Teknis Dan pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik | Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang› | | | | Undangan Bimbingan Teknis Administrasi Kecamatan | | | | Bimbingan Teknis dan Pembinaan Penyidik Pegawai Neqeri Sipil | | | | Bimbingan Teknis Petausahaan Pengelolaan Keuangan Desa | | Pendidikan dan pelatihan teknis | Pendidikan dan Pelatihan Teknis | Pendidikan dan Pelatihan Teknis | Pendidikan dan Pelatihan Teknis | Sosialisasi Peraturan dan Petunjuk Teknis Bimbingan Kepegawaian | Sosialisasi Peraturan dan Petunjuk Teknis Bimbingan Kepegawaian | |------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Teknis | Pendidikan dan Pelatihan Teknis | | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan tenaga | | | | | | | teknis dan masyarakat (Sistem Informasi pendayagunaan profil desa dan kelurahan | | Penyediaan Tenaga Administrasi{Teknis Kegiatan | | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat | | | | | Penyediaan Tenaga Administrasi{Teknis Kegiatan | | | | | Pelatihan Akuntansi untuk SKPD Baru dan monitoring Pertanggungjawaban Belanja SKPD | | | | | | | | Pembinaan dan Bimbingan Teknis | | | Temu Teknis Penyuluh Pertanian di | Temu Teknis Penyuluh Pertanian di | | Budidaya Tembakau | Tingkat Kabupaten | Tingkat Kabupaten | |-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------| | Pembinaan Teknis Pembudidayaan Itik | Pelatihan Teknis Peternakan | Pelatihan Teknis Peternakan | | Pembinaan Teknis Pembudidayaan Kambing | | | | Pendidikan dan pelatihan informasi | | | | Sosialisasi dan penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta | | | | | Bimbingan TeknisPeningkatan Mutu Dan Pemasaran Olahan UKM Perikanan | | 13 ## 2. ASB Pendidikan dan Pelatihan Non Teknis | Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional (KF) | Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional (KF) | Pelatihan kompetensi tenaga kependidikan | Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini | |----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------| | | Pelatihan tutor program Kejar Paket B setara SMP | Pelatihan Tutor Keaksaraan | Pelatihan Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar | | | Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan | Pelatihan tutor program Kejar Paket B setara SMP | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | Penyelenggaraan Pendataan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun. | Seminar Sejarah Lamongan Purbakala | Pelatihan Tutor Program Keaksaraan Usaha Mandiri | | | Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (Liga Pendidikan Indonesia/LP!) | Pelatihan Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar | Pelatihan tutor program Kejar Paket B setara SMP | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | | | Pelatihan Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar | | | | | | | Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini | | ,,.,, | ,,.,, | ,,.,, | ,,.,, | ,,.,, | ,,.,, | | Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Penyuluh pada Penanganan Penderita Akibat Rokok | Pelatihan Peningkatan Kemampuan tenaga jabatan fungsional (Jabfung) Puskesmas pada | Pendidikan dan Pelatihan Formal Manajemen Puskesmas | 1,'j:t§"' ••~ -~., Pendidikan dan Pelatihan Formal | •'- •ff Pendidikan dan Pelatihan Formal | Pelatihan Kesehatan Petugas Jiwa thd Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie (Bebas Pasung) | | Pelatihan Penanganan terhadap Penyakit Pneumonia | rokok Sosia\isasi tentang Pencegahan penggunaan zat adektif termasuk rokok | Pelatihan Kelas !bu Hamil | Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa thd Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie (Bebas | Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa thd Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie (Bebas | Pelatihan Kelas !bu Hamil | | Pelatihan Petugas Kesehatan Gigi dan Mulut dalam Pengaruh Rokok | Workshop, seminar tentang Bahaya Rokok bagi !bu dan Janin serta pemeriksaan Papsmear dan kanker payu dara IVA | | Pasun Pelatihan Kelas !bu Hamil | Pasun Pelatihan Kelas !bu Hamil | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 15 | Sosialisasi bahaya merokok kepada masyarakat | Sosialisasi, Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Kesehatan | Sosialisasi, Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Kesehatan | Sosialisasi, Pembinaan Penyuluhan Kesehatan | dan Bidang | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------| | Sosialisasi tentang Pencegahan penggunaan zat adektif termasuk rokok | | Sosialisasi Pendampingan Taman Posyandu | Sosialisasi Pendampingan Posyandu | Taman | | Workshop, seminar, lokakarya, simposium tentang bahaya rokok | | Sosialisasi Peningkatan Kesehatan Pekerja di Lin | Sosialisasi Peningkatan Kesehatan Pekerja Linakunaan keria | di | | Sosialisasi pemahanan pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya merokok kepada masyarakat khususnya pada pra usia lanjut dan usia lanjut | | | | | | Pelatihan Kesehatan Reproduksi Perempuan Baqi Kader Posyandu | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Mahasiswa di | | | | | | Rumah Sakit | | | | | | Pelatihan Pengendalian 'a, ___ , _____ , | | | | | | | | Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa | Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan | Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan rawa | Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan rawa | |------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| | | | | Kegiatan Pendidikan dan Pe\atihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran | | | | | Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan | | | | |

Penandatangan: | Sosialisasi Pemilihan Bupati/Wakil Bupati 2010 | Lingkunqan | Sosialisasi dan Jaringan Komunikasi HAM | | | | Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Sosialisasi dan Jaringan Komunikasi HAM 2010 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Sosialisasi dan Jaringan Komunikasi HAM 2011 Pelatihan tenaga Pengelola SIAK 2012 Sosialisasi /penyuluh an ketertiban lalu lintas dan angkutan 2012 Pelatihan tenaga Pengelola SIAK Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 2013 Sosialisasi /penyulu han ketertiban lalu lintas dan angkutan Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan tenaga Pengelola SIAK Sosialisasi Kebijakan 2015 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Kependudukan 2014 2054 | Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif | Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif | Pelatihan Bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingam Korban KDRT | Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | Pelatihan Bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingam Korban KDRT | |------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan | Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender | Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat | Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender | | | Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan =rlindunaan anak | Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan | Pelatihan Bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingam Korban KDRT | Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan | | | Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat | | Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif | Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan oerlindunaan anak | | | | Sosialisasi dan advokasi kebijakan pertindungan lenaga kerja perempuan | | Kegialan Pendidikan Dan Pelalihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender | Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkail Dengan Kola Layak Anak Pemberdayaan Perempuan Dan Anak | |----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Pelalihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan | | | Bimbingan Sosial dan Lalihan Kelerampilan bagi Anak Bermasalah | Bimbingan Sosial dan Lalihan Keterampilan bagi Anak Bermasalah | Pendidikan dan Kelrampilan Kerja Bagi Kelompok Kerja Masyarakal di Wilayah Tembakau | Pelalihan Produktifilas Tenaga Kerja | Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tenlang Ketenagakerjaan | Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana bagi Taruna Siaga Bencana TAGANA | | Pelatihan Transmigrasi Regional | Bimibingan Sosial bagi Eks Kusta | Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja | Sosialisasi Berbagai Perab.lran Pelaksanaan Tentang Ketenaaakeriaan | Bimbingan dan Pelatihan Sosial bagi anak bermasalah | Bimbingan dan Pelatihan Sosial bagi anak bermasalah | | | Pendidikan dan Ketrampilan Kerja Bagi Kelompok Kerja Masyarakal di Wilayah Tembakau | Pelatihan Kewirausahaan Bagi Mahasiswa | Pendidikan dan Ketrampilan Kerja Bagi Kelompok Kerja Masyarakat di Wilayah Tembakau (Cukai | Bimbingan Sosial dan Pelalihan Kelerampilan Bagi Penyandang Cacal dan Tuna Rungu | Bimbingan Sosial dan Pelalihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacal dan Tuna Rungu | | Pelatihan Ketrampilan Las Bagi Pencari Kerja | Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan bagi TKI Puma | Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja | |-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau | Pelatihan Transmigrasi Regional | Pengembangan Kelembagaan dan Pelatihan Usaha Mandiri Sektor Informal di Wilayah Penghasil Tembakau ( Cukail | Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja | | Pelatihan Transmigrasi Regional | Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | Pelatihan Transmigrasi Regional | Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja | Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelatihan Kerja | | | Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat dan Tuna Rungu | Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANAl | Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja | Pelatihan Transmigrasi Regional | | | Bimbingan Sosial dan Latihan Keterampilan bagi Anak Bermasalah | Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Sablan bagi Masyarakat di Wilayah Tembakau (Cukai) | Pelatihan Transmigrasi Regional | | | | | Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacal dan Tuna Rungu | Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat dan Tuna Rungu | | | |--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Sosialisasi Perundang› Undangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Sosialisasi Perundang› Undangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Sosi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga atau standar satuan harga, maka dapat dilakukan penyesuaian Analisis Standar Belanja.
- (3) Penyesuaian Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) formula dan besarannya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

## BAB III

KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 19 O&lt;Scmber .;,o"


9:, -----

• DiundangkaO di Lamongan pada tanggal I~ 0&lt;0c,,h,c '«&gt;I• SEKRETARIS DAE KABUl'AlEN NGAN,

--.-

;~ ~;

\_, \_\_ ,\_

...

-'•

BERITA DA'£WUl.'KA8UPATEN LM,iONl:i1'~N

TAHUN

,µ&gt;\I,

NOIIIOR


## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan maksud untuk :

- a. digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja digunakan dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh SKPD; dan
- b. penyetaraan penghitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis/ serum pun yang berlaku pada seluruh SKPD.

## Pasal 3

Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

## BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga atau standar satuan harga, maka dapat dilakukan penyesuaian Analisis Standar Belanja.
3. {3) Penyesuaian Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) formula dan besarannya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lamongan.


Ditetapkan di Lamongan pad a tanggal 19 O escrnbcr


Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 93 Tahun 2016 Tanggal : 19 Desember 2016

## ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

## I. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang semakin meningkat. Hal ini dapat diupayakan dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien dimulai dari awal perencanaan, pengganggaran sampai pada pelaporan keuangan daerah. Salah satu upaya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien adalah dengan melakukan penganggaran berbasis kinerja. Instrumen yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja salah satunya adalah dengan Analisa Standar Belanja (ASB).

ASB sudah dikenal jauh di pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut ASB dikenal dengan nama Standar Analisa Belanja (SAB) dimana merupakan sebuah instrumen untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Kemudian SAB kembali diperkenalkan dengan nama ASB dalam Undang› Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan lebih teknisnya kemudiaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam peraturan tersebut pasal 157 diamanatkan bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, memuat dokumen analisa standar belanja sebagai salah satu lampiran pendukung. Hal ini dimaknai bahwa penyusunan RKA› SKPD berdasarkan prestasi kerja salah satunya didasarkan pada ASB, yang merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja.

ASB merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya se~ap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran.Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain :

- a. Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya;
- b. Meminimalisasi terjadinya pengeluaran yang kurang Jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- e. Unit kerja mendapat keleluasan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

Oleh karena itu, Studi Perhitungan Analisis Standar Belanja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 adalah hal yang harus dilaksanakan sehingga diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih transparan, akuntabel dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## II, TINJAUAN PUSTAKA

Analisa Standar Belanja (ASB) berdasar pada teori salah satunya adalah teori Activity Based Costing (ABC). Teori ini lebih dahulu berkembang di sektor swasta sebelum akhimya juga dikembangkan di sektor publik. Activity Based Costing menurut Homgren dan Foster (2003:39) merupakan '!4n approach to costing that focuses on activities as the fundamental cost objects. It uses the costs these activities as the basis for assigning costs to other cost objects such as products, services or customer'.

Sementara itu menurut Mulyadi (2003:40), Activity Based Costing systems (ABC systemS) adalah:

"Sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. Sistem informasi ini menggunakan aktivitas sebagai basis serta pengurangan biaya dan penentuan secara akurat biaya produk atau jasa sebagai tujuan. Sistem informasi ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang".

Garrison dan Noreen (2003:316) mendefinisikan Activity Based Costingsebagai berikut: '!4ctivity Based Costing is a costing method that is designed to provide managers cost information for strategic and other decision that potentially affect capacity and therefore 'fixed' costs'~

Hansen dan Mowen (2003:122) mendefinisikan '!4ctivity Based Costing systems first trace cost to activities then to product. ... ~

Hilton, Maher, dan Selto (2006: 14) memberikan pengertian Activity Based Costingsebagai berikut: '!4ctivity Based Costing or ABC is a costing method that first assigns costs to activies and then to goods services based on how much each good or service use the activities:.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Activity Based Costingdi sektor swasta adalah suatu pendekatan terhadap sistem akuntansi yang memfokuskan pada aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi produk, dimana aktivitas tersebut merupakan titik akumulasi biaya yang mendasar.

Perhitungan biaya di sektor swasta berdasarkan aktivitas ini didasarkan pada konsep produk yang mengkonsumsi aktivitas dan aktivitas mengkonsumsi sumber daya. Dengan metode ini diharapkan manajemen dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan aktivitas-aktivitas

yang tidak bernilai tambah (aktivitas yang dipertimbangkan tidak memberi kontribusi terhadap nilai pelanggan atau terhadap kebutuhan organisasi).

## Teori ABC di Sektor Publik

Terkait dengan sektor publik, teori ABC ini digunakan di pemerintah daerah dalam proses penganggaran yaitu ketika menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.llapSKPD perlu menghitung setiap biaya pada masing-masing kegiatan dengan dasar alokasi yang berbeda untuk masing-masing kegiatan. Banyak pemerintah daerah yang belum mengadopsi metode ini dalam penghitungan anggaran belanjanya. Umumnya metode yang digunakan oleh pemerintah daerah adalah pemerataan biaya secara umum untuk masing-masing unit. Padahal masing-masing unit tersebut pada kenyataannya tidak menggunakan sumber daya dalam jumlah yang sama.

DalamAclivity-&amp;sed costing ini menggunakan cost drive,sebagai faktor yang dapat menjelaskan konsumsi biaya-biaya overhead. Faktor ini menunjukkan suatu penyebab utama tingkat aktivitas yang akan menyebabkan biaya dalam aktiv~as-aktivitas selanjutnya.

## Cost Driver

Landasan penting untuk menghitung biaya berdasarkan aktivitas adalah dengan mengidentifikasi pemicu biaya atau cost driveruntuk setiap aktivitas. Pemahaman yang tidak tepat atas pemicu akan mengakibatkan ketidaktepatan pada pengklasifikasian biaya, sehingga menimbulkan dampak bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

Cost dtivermerupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya-biaya overhead. Faktor ini menunjukkan suatu penyebab utama tingkat aktivitas yang akan menyebabkan biaya dalam aktifitas.

Di sektor swasta, terdapat dua jenis cost driver, yaitu:

## a. Cost Dtiverberdasarkan unit

Cost Driverberdasarkan unit membebankan biaya overhead pada produk melalui penggunaan tarif overhead tunggal oleh seluruh departemen.

## b. Cost Driverberdasarkan non unit

Cost Driverberdasarkan non unit merupakan faktor-faktor penyebab selain unit yang menjelaskan konsumsi overhead. Contoh cost driver berdasarkan unit pada perusahaan jasa adalah luas lantai, jumlah pasien, jumlah kamar yang tersedia.

Dalam pemilihan cost driver yang tepat ada tiga faktor yang harus dipertimbangkan:

- Kemudahan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pemilihan cost driver (cost of measuremenf). Cost driveryang membutuhkan biaya pengukuran lebih rendah akan dipilih.
- Korelasi antara konsumsi aktivitas yang diterangkan oleh cost driverterpilih dengan konsumsi aktivitas sesungguhnya 20 ( degree of correlation). Cost driver yang memiliki korelasi tinggi akan dipilih.
- Perilaku yang disebabkan oleh cost driverterpilih (behavior effecf). Cost driveryang menyebabkan perilaku yang diinginkan yang akan dipilih.

## Tahapan dalam Activity Based Costing

Tahapan dalam penerapan Activity Based Costing adalah sebagai berikut:

## 1. Mengidentifikasikan aktivitas atau kegiatan

Pengindentifikasian aktivitas atau kegiatan menghendaki adanya daftar Jenis-jenis program yang terdapat dalam tiap SKPD.

## 2. Membebankan biaya ke aktivitas atau kegatan

Setlap kali suatu aktivitas atau kegiatan ditetapkan, maka biaya pelaksanaan aktivitas tersebut ditentukan.

## 3. Menentukan cost driver

Langkah berikutnya adalah menentukan cost driver untuk masing-masing aktivitas yang merupakan faktor penyebab pengendali dari aktivitas-aktivitas tersebut.

## 4. Menentukan tarif

Dalam menentukan tarif ini, total biaya dari setiap aktivitas dibagi dengan total cost driver;ang digunakan untuk aktivitas tersebut.

5

## 5. Membebankan biaya ke produk

Langkah selanjutnya adalah mengkalikan tarif yang diperoleh untuk setiap aktivitas tersebut dengan cost driver yang dikonsumsi oleh tiap jenis objek belanja kemudian membaginya dengan jumlah output kegiatan.

## III. TAHAP PENGERJAAN

Tahapan dalam penyusunan Analisis Standar Belanja adalah sebagai berikut:

1. Kajian Pustaka

Proses dalam tahap Kajian Pustaka ini adalah studi literatur mengenai proses penghitungan standar analisis biaya berdasarkan metode statistika deskriptif. Beberapa teori dan metode statistika deskriptif dalam menentukan standar biaya akan dikaji berdasarkan asumsi yang mendasari dan teknik perhitungannya. Berdasarkan hasil kajian tersebut akan terlihat beberapa keunggulan dan kelemahan dari masing› masing teknik statistika tersebut serta kemungkinannya untuk diaplikasikan.

Proses kajian pustaka adalah salah satu bagian penting dalam penyusunan analisis ini. Satu metode yang diterapkan di suatu tempat belum tentu cocok untuk diterapkan di tempat yang lain. Hal ini tergantung dari berbagai kondisi yang ada di tempat tersebut, termasuk ketersediaan data dan kegiatan di setiap daerah.

## Berikut adalah langkah-langkah teknis dalam melakukan kajian pustaka

- Menentukan metode analisis standar biaya yang ada
- Melakukan analisis keunggulan dan kelemahan dari masing-masing metode analisis tersebut
- Melakukan analisis kondisi lapangan di Kabupaten Lamongan
- Menentukan metode yang akan diterapkan dalam melakukan analisis ASB Pemerintah Kabupaten Lamongan

## 2. Pengumpulan Data

Proses dalam tahapan ini adalah menginventarisir data seluruh kegiatan pada tahun 2010 sampai 2015 pada seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Hal yang harus diperhatikan ialah memastikan bahwa data belanja dalam setiap kegiatan di tahun tersebut tersedia lengkap.Data belanja sebaiknya menggunakan data realisasi belanja, namun bila data tidak tersedia, maka digunakan data dalam APBD Perubahan.

## 3. Penggolongan Kelompok ASB

Data kegiatan dan belanja per SKPD masih merupakan data mentah yang harus dike\ompokkan dan digolongkan berdasarkan kelompok belanja-be\anja tertentu. Pengelompokan ini untuk mempermudah proses analisis ASB. Setiap kelompok ASB minimal terdiri dari 3 (tiga) sampel kegiatan. Semakin banyak sampel kegiatan yang digunakan dalam sebuah ke\ompok ASB akan semakin baik.

Penge\ompokkan data dari seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan kelompok sampe\ kegiatan lintas SKPD. Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki 64 SKPD dan pengelompokan dilakukan dengan menggabungkan data sampel kegiatan yang serupa yang berasa\ dari 2 SKPD atau \ebih. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan se\uruh atau nyaris seluruh SKPD dimana cenderung kegiatan rutin ataupun kegiatan yang tidak melekat hanya pada SKPD tertentu. Penge\ompokan ini sering disebut dengan ASB Umum.

Dasar penge\ompokan be\anja yang dilakukan adalah:

- Memiliki kesamaan sifat atau proses terjadinya belanja tersebut
- Memiliki ouputyang sama
- Memiliki unsur pemicu ( cost drive!) yang sama

Da\am penyusunan ASB kali ini, metode yang kami gunakan adalah menggunakan student-t distribution. Metode ini memungkinan dalam penentuan ni\ai rata-rata, batas atas, dan batas bawah belanja yang diinginkan dari setiap kelompok ASB.

Berikut merupakan hasi\ inventarisasi data-data sampel kegiatan serupa dan sejenis yang sudah disusun berdasarkan ke\ompok ASB yang dike\ompokkan per kegiatan pada lintas SKPD (ASB Umum) dalam ha\ ini adalah:

1. ASB Pe\atihan dan Bimbingan Teknis
2. ASB Pe\atihan dan Bimbingan Non Teknis
3. ASB Pembangunan Gedung Kantor
4. ASB Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5. ASB Penyediaan Makan dan Minum
6. ASB Penyediaan ATK

Kese\uruhan ASB umum ini kemudian dibuat inventarisasi kegiatan di 37 SKPD tahun 2010 sampai dengan 2015 dimana tidak memasukkan Kecamatan sebagai sampel dalam penentuan ASB ini.

## 1. ASB Pendidikan dan Pelatihan Teknis

| | | Sosialisasi teknis pelaksanaan operasional Menara | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Telekomunikasi | | | |
| Bimbingan Teknis dan Pelatihan | Bimbingan Teknis dan Pelatihan | Bimbingan Teknis dan Pelatihan | Bimbingan Teknis dan Pelatihan | Bimbingan Teknis dan Pelatihan | Bimbingan Teknis dan Pelatihan |
| | | Bimbingan Teknis Persampahan | | | |
| | Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat | Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat | | | |
| Bimbingan Teknis | | | Bimbingan Teknis | Bimbingan Teknis Implementasi | Bimbingan Teknis Implementasi |
| Jmplementasi Peraturan Perundang› Undangan | Bimbingan Teknis Jmplementasi Peraturan Perundang› | Bimbingan Teknis Jmplementasi Peraturan Perundang› | Implementasi Peraturan Perundang› Undangan | Peraturan Perundang› Undangan | Peraturan Perundang› Undangan |
| | | Undangan | | | |
| | Undanqan | | | | |

| Bimbingan Teknis Jmplementasi Peraturan Perundang› Undangan | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teknis Hasil | Bimbingan Pengolahan Perikanan dan Pertanian/Crispi Ikan Lele dan Makanan Ringan Bagi Masyarakat di Wilayah Tembakau | Bimbingan Teknis Manajerial Keuangan Koperasi Wanita | | | | |
| | | Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk Industri Kecil Menengah (!KM) Olahan Buah dan | | | | |
| | operasional tenaga linmas | operasional tenaga | | | | |
| | | Pengemasannya | | | | |
| | | | operasional tenaga | operasional tenaga | operasional tenaga | operasional tenaga |
| | | | linmas | linmas | linmas | linmas |
| | | linmas | | | | |

| | | | Pembekalan teknis bagi anggota Trenggana | Pembekalan teknis bagi anggota Trenggana | Pembekalan teknis bagi anggota Trenggana |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan Dan Kerugian Pasca Bencana | Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan Dan Kerugian Pasca Bencana | Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan Dan Kerugian Pasca Bencana |
| Bimbingan Teknis ke PPAT an | Bimbingan Teknis ke PPAT an | Bimbingan Teknis Tatacara Kerjasama Bagi Perusahaan Daerah | Bimbingan Teknis dan Tatacara Kerjasama BUMD | Bimbingan Teknis Tatacara Kerjasama Bagi BUMD | Bimbingan Teknis Tatacara Kerjasama Bagi Perusahaan Daerah |
| Bintek LAKIP | | Bimbingan Teknis ke PPAT an | Bimbingan Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP | Bimbingan Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntah (LAKIP) | Bimbingan Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntah (LAKIP) |
| | | | Bimbingan Teknis analisa kebutuhan, pengadaan, distribusi dan inventaris aset | Bimbingan Teknis Penyusunan SPJ | Bimbingan Teknis Pelaporan Akuntansi Berbasis Akrual Bagi Pengguna Anggaran |
| | | | Bimbingan Teknis Mekanisme Pemotongan / pemungutan dan Penyetoran Pajak- | Bimbingan Teknis Penyusunan RKA APBD 2015 | Bimbingan Teknis Penyusunan SPJ |

| Pajak Negara | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Bimbingan Teknis Penyusunan RKA APBD | Bimbingan Teknis ke Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPATI an | Bimbingan Penyusunan APBD 2016 Teknis RKA |
| Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang› Undangan | Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis ke Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPATI an |
| Bimbingan Teknis ke PPAT an | Pelatihan Teknis Dan pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik | Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang› |
| | | Undangan Bimbingan Teknis Administrasi Kecamatan |
| | | Bimbingan Teknis dan Pembinaan Penyidik Pegawai Neqeri Sipil |
| | | Bimbingan Teknis Petausahaan Pengelolaan Keuangan Desa |

| Pendidikan dan pelatihan teknis | Pendidikan dan Pelatihan Teknis | Pendidikan dan Pelatihan Teknis | Pendidikan dan Pelatihan Teknis | Sosialisasi Peraturan dan Petunjuk Teknis Bimbingan Kepegawaian | Sosialisasi Peraturan dan Petunjuk Teknis Bimbingan Kepegawaian |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | | | | Pendidikan dan Pelatihan Teknis | Pendidikan dan Pelatihan Teknis |
| Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan tenaga | | | | | |
| teknis dan masyarakat (Sistem Informasi pendayagunaan profil desa dan kelurahan | | Penyediaan Tenaga Administrasi{Teknis Kegiatan | | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat | |
| | | Penyediaan Tenaga Administrasi{Teknis Kegiatan | | | |
| Pelatihan Akuntansi untuk SKPD Baru dan monitoring Pertanggungjawaban Belanja SKPD | | | | | |
| | Pembinaan dan Bimbingan Teknis | | | Temu Teknis Penyuluh Pertanian di | Temu Teknis Penyuluh Pertanian di |

| Budidaya Tembakau | Tingkat Kabupaten | Tingkat Kabupaten |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pembinaan Teknis Pembudidayaan Itik | Pelatihan Teknis Peternakan | Pelatihan Teknis Peternakan |
| Pembinaan Teknis Pembudidayaan Kambing | | |
| Pendidikan dan pelatihan informasi | | |
| Sosialisasi dan penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta | | |
| | Bimbingan TeknisPeningkatan Mutu Dan Pemasaran Olahan UKM Perikanan | |

13

## 2. ASB Pendidikan dan Pelatihan Non Teknis

| Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional (KF) | Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional (KF) | Pelatihan kompetensi tenaga kependidikan | Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | Pelatihan tutor program Kejar Paket B setara SMP | Pelatihan Tutor Keaksaraan | Pelatihan Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar |
| | Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan | Pelatihan tutor program Kejar Paket B setara SMP | Pendidikan dan Pelatihan Formal |
| | Penyelenggaraan Pendataan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun. | Seminar Sejarah Lamongan Purbakala | Pelatihan Tutor Program Keaksaraan Usaha Mandiri |
| | Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (Liga Pendidikan Indonesia/LP!) | Pelatihan Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar | Pelatihan tutor program Kejar Paket B setara SMP |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal |
| | | | Pelatihan Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar |

| | | | | | Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini |
| ,,.,, | ,,.,, | ,,.,, | ,,.,, | ,,.,, | ,,.,, |
| Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Penyuluh pada Penanganan Penderita Akibat Rokok | Pelatihan Peningkatan Kemampuan tenaga jabatan fungsional (Jabfung) Puskesmas pada | Pendidikan dan Pelatihan Formal Manajemen Puskesmas | 1,'j:t§"' ••~ -~., Pendidikan dan Pelatihan Formal | •'- •ff Pendidikan dan Pelatihan Formal | Pelatihan Kesehatan Petugas Jiwa thd Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie (Bebas Pasung) |
| Pelatihan Penanganan terhadap Penyakit Pneumonia | rokok Sosia\isasi tentang Pencegahan penggunaan zat adektif termasuk rokok | Pelatihan Kelas !bu Hamil | Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa thd Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie (Bebas | Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa thd Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie (Bebas | Pelatihan Kelas !bu Hamil |
| Pelatihan Petugas Kesehatan Gigi dan Mulut dalam Pengaruh Rokok | Workshop, seminar tentang Bahaya Rokok bagi !bu dan Janin serta pemeriksaan Papsmear dan kanker payu dara IVA | | Pasun Pelatihan Kelas !bu Hamil | Pasun Pelatihan Kelas !bu Hamil | Pendidikan dan Pelatihan Formal |

15

| Sosialisasi bahaya merokok kepada masyarakat | Sosialisasi, Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Kesehatan | Sosialisasi, Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Kesehatan | Sosialisasi, Pembinaan Penyuluhan Kesehatan | dan Bidang |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Sosialisasi tentang Pencegahan penggunaan zat adektif termasuk rokok | | Sosialisasi Pendampingan Taman Posyandu | Sosialisasi Pendampingan Posyandu | Taman |
| Workshop, seminar, lokakarya, simposium tentang bahaya rokok | | Sosialisasi Peningkatan Kesehatan Pekerja di Lin | Sosialisasi Peningkatan Kesehatan Pekerja Linakunaan keria | di |
| Sosialisasi pemahanan pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya merokok kepada masyarakat khususnya pada pra usia lanjut dan usia lanjut | | | | |
| Pelatihan Kesehatan Reproduksi Perempuan Baqi Kader Posyandu | | | | |
| Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | | |
| Pendidikan dan Pelatihan Mahasiswa di | | | | |
| Rumah Sakit | | | | |
| Pelatihan Pengendalian 'a, ___ , _____ , | | | | |

| | | Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa | Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan | Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan rawa | Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan rawa |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | Kegiatan Pendidikan dan Pe\atihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran | | |
| | Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan | | | | |
| Sosialisasi Pemilihan Bupati/Wakil Bupati 2010 | Lingkunqan | Sosialisasi dan Jaringan Komunikasi HAM | | | |

Pelatihan Pengendalian

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Sosialisasi dan

Jaringan Komunikasi

HAM

2010

Sosialisasi Kebijakan

Kependudukan

Sosialisasi dan

Jaringan Komunikasi

HAM

2011

Pelatihan tenaga

Pengelola SIAK

2012

Sosialisasi /penyuluh an ketertiban lalu

lintas dan angkutan

2012

Pelatihan tenaga

Pengelola SIAK

Sosialisasi Kebijakan

Kependudukan

2013

Sosialisasi /penyulu han ketertiban lalu

lintas dan angkutan

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Pelatihan tenaga

Pengelola SIAK

Sosialisasi

Kebijakan

2015

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Pelatihan Tenaga

Pengelola SIAK

Sosialisasi Kebijakan

Kependudukan

Kependudukan

2014

2054

| Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif | Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif | Pelatihan Bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingam Korban KDRT | Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | Pelatihan Bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingam Korban KDRT |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan | Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif |
| | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender | Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat | Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender |
| | Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan =rlindunaan anak | Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan | Pelatihan Bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingam Korban KDRT | Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan |
| | Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat | | Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif | Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan oerlindunaan anak |

| | | Sosialisasi dan advokasi kebijakan pertindungan lenaga kerja perempuan | | Kegialan Pendidikan Dan Pelalihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender | Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkail Dengan Kola Layak Anak Pemberdayaan Perempuan Dan Anak |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Pelalihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan | |
| Bimbingan Sosial dan Lalihan Kelerampilan bagi Anak Bermasalah | Bimbingan Sosial dan Lalihan Keterampilan bagi Anak Bermasalah | Pendidikan dan Kelrampilan Kerja Bagi Kelompok Kerja Masyarakal di Wilayah Tembakau | Pelalihan Produktifilas Tenaga Kerja | Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tenlang Ketenagakerjaan | Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana bagi Taruna Siaga Bencana TAGANA |
| Pelatihan Transmigrasi Regional | Bimibingan Sosial bagi Eks Kusta | Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja | Sosialisasi Berbagai Perab.lran Pelaksanaan Tentang Ketenaaakeriaan | Bimbingan dan Pelatihan Sosial bagi anak bermasalah | Bimbingan dan Pelatihan Sosial bagi anak bermasalah |
| | Pendidikan dan Ketrampilan Kerja Bagi Kelompok Kerja Masyarakal di Wilayah Tembakau | Pelatihan Kewirausahaan Bagi Mahasiswa | Pendidikan dan Ketrampilan Kerja Bagi Kelompok Kerja Masyarakat di Wilayah Tembakau (Cukai | Bimbingan Sosial dan Pelalihan Kelerampilan Bagi Penyandang Cacal dan Tuna Rungu | Bimbingan Sosial dan Pelalihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacal dan Tuna Rungu |

| Pelatihan Ketrampilan Las Bagi Pencari Kerja | Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan bagi TKI Puma | Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau | Pelatihan Transmigrasi Regional | Pengembangan Kelembagaan dan Pelatihan Usaha Mandiri Sektor Informal di Wilayah Penghasil Tembakau ( Cukail | Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja |
| Pelatihan Transmigrasi Regional | Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | Pelatihan Transmigrasi Regional | Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja | Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelatihan Kerja |
| | Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat dan Tuna Rungu | Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANAl | Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja | Pelatihan Transmigrasi Regional |
| | Bimbingan Sosial dan Latihan Keterampilan bagi Anak Bermasalah | Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Sablan bagi Masyarakat di Wilayah Tembakau (Cukai) | Pelatihan Transmigrasi Regional | |

| | | Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacal dan Tuna Rungu | Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat dan Tuna Rungu | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------