KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 21 Tahun 2004 tentang PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE MAHKAMAH AGUNG (berlaku 23 Maret 2004)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, perlu menetapkan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE MAHKAMAH AGUNG.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :
1. Organisasi adalah kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan struktur organisasi pada :
- a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
- b. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama;
- c. Pengadilan Tinggi;
- d. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- e. Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi;
- f. Pengadilan Negeri;
- g. Pengadilan Tata Usaha Negara;
- h. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
2. Administrasi meliputi kepegawaian, kekayaan negara, keuangan, arsip, dan dokumen pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
3. Finansial adalah anggaran yang sedang berjalan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
Pasal 2
- (1) Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung.
- (2) Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.
Pasal 3
Dengan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung.
Pasal 4
- (1) Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), di lingkungan Mahkamah Agung terdapat satuan organisasi Panitera/ Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), di lingkungan Mahkamah Agung terdapat satuan organisasi Direktorat Pembinaan Peradilan Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung.
Pasal 5
- (1) Sebelum terbentuknya organisasi dan tata kerja yang baru di lingkungan Mahkamah Agung, tugas, fungsi, dan kewenangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara sampai terbentuknya organisasi Mahkamah Agung yang baru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara menyesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung.
Pasal 6
Sebelum terbentuknya organisasi dan tata kerja yang baru di lingkungan Mahkamah Agung, tugas, fungsi, dan kewenangan Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tetap dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syariah Propinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah sampai terbentuknya organisasi Mahkamah Agung yang baru.
Pasal 7
- (1) Kepaniteraan/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, dan finansial seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan di semua lingkungan peradilan serta mengkoordinasikan secara administratif Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Mahkamah Agung di bidang pembinaan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.
Pasal 8
Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan, organisasi, administrasi, dan finansial Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tahun Anggaran 2004, tetap dibebankan pada anggaran instansi masing-masing.
Pasal 9
- (1) Untuk kelancaran pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Tim Pengalihan dan Penataan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, ke Mahkamah Agung.
- (2) Tim Pengalihan dan Penataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengalihkan kelembagaan, pegawai, kekayaan negara dan peralatan, keuangan, arsip dan dokumentasi dari masing-masing instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke Mahkamah Agung;
- b. menata kelembagaan, pegawai, kekayaan negara dan peralatan, keuangan, arsip dan dokumentasi disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas Mahkamah Agung.
Pasal 10
- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
- a. Bidang Kelembagaan, dipimpin oleh Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Kelembagaan;
- b. Bidang Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- c. Bidang Kekayaan Negara dan Peralatan, dipimpin oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- d. Bidang Keuangan, dipimpin oleh Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- e. Bidang Dokumentasi dan Arsip, dipimpin oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berkoordinasi dengan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung.
Pasal 11
Tim Pengalihan dan Penataan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
Pasal 12
Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengalihan dan penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Mahkamah Agung.
Pasal 13
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI