Unknown Unknown Nomor 30 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAif NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG BELUM MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN TUBAN DENGAN RAHMAT TOBAN YANG MAHA ESA BUPATI TOBAN, - a bahwa da1am rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan da1am penye1enggaraan Jaminan Kesehatan Nasional diperlukan dukungan dana operasional peJayanan kesehatan yang dilakukan fasilitas kesehatan tingkat pertarna milik pemerintah; - b. bahwa da1am rangka tertib administrasi pengeloJaan ~ daerah terlmit dengan pemooyaran dana kapitasi oJeh Badan Penyelengg;ml Jaminan Sosial Kesehatan kep:tda Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertmna milik Pemerintah Daerah perlu di atur pengeloJaan dan pemanfaamn dana kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan 1mgkat Fertarnarnilik Rmerintah Daenlh; - c. bahwa berdasarlmn pertimbangan seoogaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, agar pe1aksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dapat berjalan lancar, efektif dan efisien perlu mengatur PengeloJaan dan .Fbnan:faatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tmgkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang Belum Menerapkan R&gt;1a PengeloJaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PERATURANBUPATITUBAN
NOMOR 30
TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAif NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG BELUM MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN TUBAN
DENGAN RAHMAT TOBAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBAN,
- a bahwa da1am rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan da1am penye1enggaraan Jaminan Kesehatan Nasional diperlukan dukungan dana operasional peJayanan kesehatan yang dilakukan fasilitas kesehatan tingkat pertarna milik pemerintah;
- b. bahwa da1am rangka tertib administrasi pengeloJaan ~ daerah terlmit dengan pemooyaran dana kapitasi oJeh Badan Penyelengg;ml Jaminan Sosial Kesehatan kep:tda Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertmna milik Pemerintah Daerah perlu di atur pengeloJaan dan pemanfaamn dana kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan 1mgkat Fertarnarnilik Rmerintah Daenlh;
- c. bahwa berdasarlmn pertimbangan seoogaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, agar pe1aksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dapat berjalan lancar, efektif dan efisien perlu mengatur PengeloJaan dan .Fbnan:faatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tmgkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang Belum Menerapkan R&gt;1a PengeloJaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan menetapkannyadalatn suatu .R:!raturan Bupl1:i;
Mengingat
2
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
Menetapkan
3
- 10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- i 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran baerah Kabupaten Tu.ban Tahun 20i i Seri DNomor2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2011 sen C Nomor 12)
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah I{abupaten Tu.ban Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN K£SEHATA1'' PEMERINTAH NASIONAL TlNGIG\T DAERAH PADA FASILITAS PERT.AMA :MILIIC YANG BELUM MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN Tt:mAN
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toban.
2. Pemerintah Daerah adalah Penierintah Kabupaten Toban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jarninan beru.pa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kesehatan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
5. Puskesmas meru.pakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
8. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tu ban.
10. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban.
11. Kepala FKTP adalah Kepala Puskesmas atau Dokter Puskesmas yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas.
12. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
BABII
PEMANFAATAN DANA KAPITASI
Pasal2
- ( 1) Tarif Kapitasi diberlakukan bagi FKTP yang melaksanakan pelayanan kesehatan komprehensif kepada Peserta Program JKN beru.pa Rawat Jalan Tingkat Pertarna.
- (2) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (4) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui transfer oleh BPJS Kesehatan ke rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN padaFKTP.
Pasa13
- (1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
Pasal 4
- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimanfaatkan seluruhnya untuk :
- a. pembayaran jasa pelayanan Kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. dukungan biaya operasional pelayanan Kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
- b. Kegiatan operasional pelayanan Kesehatan lainnya
- (3) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan :
- a. kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
- b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan
- c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.
Pasal 3
- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimanfaatkan seluruhnya untuk :
Pasal 4
- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimanfaatkan seluruhnya untuk :
- a. pembayaran jasa pelayanan Kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. dukungan biaya operasional pelayanan Kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
- b. Kegiatan operasional pelayanan Kesehatan lainnya
- (3) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan :
- a. kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
- b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan
- c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.
JASA PELAYANAN KESEHATAN
PasalS
- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
- a. jenis ketenagaan dan/ atau jabatan; dan b. kehadiran.
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut :
- a. tenaga medis, diberi nilai 150;
- b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
- c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
- d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
- e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
- f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b dinilai sebagai berikut :
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
- b. terlambat hadir atau pulang sebelu~ waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (6) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar kota maupun dalam kota oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketidakhadiran karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan batasan maksimal 7 hari kerja dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- (8) Dalam melakukan pembagian jasa pelayanan, pemerintah daerah dapat menambah variabel antara lain kinerja, status kepegawaian, dan masa kerja sesuai dengan kondisi daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (9) Dalam menghitung jumlah/nilai setiap tenaga dilakukan secara proporsional dengan melakukan elaborasi variabel jenis ketenagaan dan/ atau jabatan dengan variabel kehadiran.
3. ( 10) Perhitungan pembagian jasa pelayanan diformulasikan sebagai berikut: Kesehatan dapat
'
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
BAB IV - BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 6
- ( 1) Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf b dimanfaatkan untuk:
- a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
- b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya. Untuk kegiatan ini dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti biaya makan-minum, jasa profesi narasumber, foto copy bahan, service ringan alat kesehatan, perjalanan;
- b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan. Dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti perjalanan, uang harian;
- c. operasional untuk puskesmas keliling. Dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian Oli, suku cadang kendaraan Puskesmas Keliling;
- d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/ atau
- e. administrasi keuangan dan sistem informasi. Dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti perjalanan, uang harian, foto copy bahan, belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN, biaya operasional sistem informasi.
- (4) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BABV
PENGANGGARAN
Pasa17
- ( 1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) ## BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN Pasal8
- ( 1) ## BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
BAB IV - BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 9
- (1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
- (2) Kepala FKTP bertanggungjawab atas realisasi pendapatan dan belanja yang besumber dari dana kapitasi JKN dan · menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan FKTP.
- (3) ## BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IV - BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 10
- ( 1) Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah melak.sanak.an pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu.ran Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Toban.

Penetapan: Diundangkan di Toban pada tanggal 26 Agustus 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, HERi SISWORO BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERIE NOMOR 31