KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 40 Tahun 1999 tentang DEWAN PEMBINA INDUSTRI STRATEGIS (berlaku 17 Mei 1999)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun infrastruktur industri nasional dalam rangka peningkatan ketahanan nasional, perlu mengembangkan industri unggulan berbasis teknologi yang bersifat strategis;
- b. bahwa untuk mengembangkan industri yang bersifat strategis diperlukan pembinaan yang berorientasi jangka panjang;
- c. bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri-industri yang bersifat strategis tersebut, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN PEMBINA INDUSTRI STRATEGIS.
Pasal 1
Dalam rangka penetapan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan jangka panjang industri-industri yang bersifat strategis, diperlukan penyempurnaan fungsi dan susunan Dewan Pembina Industri Strategis, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan.
Pasal 2
Dewan bertugas membantu Presiden dalam rangka penetapan kebijakan pembinaan dan pengembangan jangka panjang industri-industri yang bersifat strategis, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif serta penyelarasan kebijakan antar departemen teknis dan lembaga pemerintah lainnya, dalam rangka mendukung per-kembangan industri strategis.
Pasal 3
Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan menetapkan bidang dan jenis industri yang digolongkan sebagai industri strategis serta memantau perkembangan peran industri strategis tersebut dalam pembangunan nasional.
Pasal 4
- (1) Susunan keanggotaan Dewan terdiri dari :
Ketua :
1. Presiden;
Wakil Ketua/Ketua Pelaksana Harian :
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
Anggota :
3. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN;
4. Menteri Perindustrian dan Per-dagangan;
5. Menteri Pertahanan Keamanan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
9. Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pakarya Industri;
10. Direktur Utama Perusahaan Per- seroan (PERSERO) PT Pakarya Industri;
11. Ketua Kamar Dagang Indonesia;
Sekretaris Dewan (merangkap anggota)
Sekretaris I : 12. Asisten Menteri Negara Riset dan Teknologi;
Sekretaris II : 13. Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- (2) Dewan dapat membentuk kelompok kerja dan mengundang pihak lain sesuai kebutuhan.
Pasal 5
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Pelaksana Harian dapat membentuk Sekretariat Dewan di lingkungan Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi/Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Pasal 6
Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Dewan dibebankan kepada anggaran belanja Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi/Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Pasal 7
Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE