PERATURAN BUPATI MA Nomor 30 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat bahwa untuk penyesuaian pelaksanakan tugas urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peralihan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima, perlu mengubah Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
Menetapkan :
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 ten tang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 -2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 35);
3. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangka t Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76).
13. Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 358)
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA.
PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 huruf e ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 4, sehirigga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Perangkat Daerah Kabupaten Bima terdiri dari:
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan Tipe A;
- a. Sekretariat Daerah, dengan Tipe A;
- c. Inspektorat, dengan Tipe A;
- 1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- d. Dinas - dinas Daerah, terdiri dari:
- 2) Dinas Kesehatan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 4) Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 3) Dinas Sosial, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 5) Dinas Komunikasi, lnformatika dan Statistik, dengan Dinas Daerah Tipe A;
•
- 6) Dinas Perhubungan, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
- 8) Dinas Pariwisata, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 10) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 11) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 13) Dinas Pertanian dan Perkebunan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 15) Dinas Lingkungan Hidup, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 14) Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan Dinas Daerah Tipe A
- 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 17) Dinas Pemberdayaan Perernpuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 18) Dinas Ketahanan Pangan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 20) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 19) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan Dinas Daerah Tipe C;
- 21) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 23) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan Badan Daerah Tipe A
- 22) Satuan Palisi Pamong Praja, dengan Tipe B;
- e. Badan badan Daerah terdiri dari:
- 1) Badan Perencanaan Pernbangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan Badan Daerah Tipe A;
- 2) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan, dengan Badan Daerah Tipe A;
- 3) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, dengan Badan Daerah Tipe A.
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
f. Kecamatan;
- 1) Kecamatan Sape dengan tipe A;
- 3) Kecamatan Woha dengan tipe A;
- 2) Kecamatan Bolo dengan tipe A;
- 4) Kecamatan Lambu dengan tipe A;
- 6) Kecamatan Wera tipe A;
- 5) Kecamatan Monta tipe A;
- 7) Kecamatan Madapangga tipe A;
- 9) Kecamatan Palibelo tipe A;
- 8) Kecamatan Langgudu tipe A;
- 10) Kecamatan Belo tipe A;
- 12) Kecamatan Donggo tipe A;
- 11) Kecamatan Kecamatan Ambalawi tipe A
- 13) Kecamatan Wawo tipe A;
- 15) Kecamatan Sanggar tipe A;
- 14) Kecamatan Sorornandi tipe A;
- 16) Kecamatan Parado tipe A;
- 18) Kecamatan Lambitu tipe A;
18. 1 7) Kecamatan Tambora tipe A;
2. Diantara Bagian Keduapuluh Sembilan dan Bagian Ketigapuluh,
Pasal 2
Perangkat Daerah Kabupaten Bima terdiri dari:
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan Tipe A;
- a. Sekretariat Daerah, dengan Tipe A;
- c. Inspektorat, dengan Tipe A;
- 1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- d. Dinas - dinas Daerah, terdiri dari:
- 2) Dinas Kesehatan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 4) Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 3) Dinas Sosial, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 5) Dinas Komunikasi, lnformatika dan Statistik, dengan Dinas Daerah Tipe A;
•
- 6) Dinas Perhubungan, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
- 8) Dinas Pariwisata, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 10) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 11) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 13) Dinas Pertanian dan Perkebunan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 15) Dinas Lingkungan Hidup, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 14) Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan Dinas Daerah Tipe A
- 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 17) Dinas Pemberdayaan Perernpuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 18) Dinas Ketahanan Pangan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 20) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 19) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan Dinas Daerah Tipe C;
- 21) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 23) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan Badan Daerah Tipe A
- 22) Satuan Palisi Pamong Praja, dengan Tipe B;
- e. Badan badan Daerah terdiri dari:
- 1) Badan Perencanaan Pernbangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan Badan Daerah Tipe A;
- 2) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan, dengan Badan Daerah Tipe A;
- 3) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, dengan Badan Daerah Tipe A.
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Kecamatan;
- 1) Kecamatan Sape dengan tipe A;
- 3) Kecamatan Woha dengan tipe A;
- 2) Kecamatan Bolo dengan tipe A;
- 4) Kecamatan Lambu dengan tipe A;
- 6) Kecamatan Wera tipe A;
- 5) Kecamatan Monta tipe A;
- 7) Kecamatan Madapangga tipe A;
- 9) Kecamatan Palibelo tipe A;
- 8) Kecamatan Langgudu tipe A;
- 10) Kecamatan Belo tipe A;
- 12) Kecamatan Donggo tipe A;
- 11) Kecamatan Kecamatan Ambalawi tipe A
- 13) Kecamatan Wawo tipe A;
- 15) Kecamatan Sanggar tipe A;
- 14) Kecamatan Sorornandi tipe A;
- 16) Kecamatan Parado tipe A;
- 18) Kecamatan Lambitu tipe A;
18. 1 7) Kecamatan Tambora tipe A;
Pasal 31
- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perangat daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang idiologi dan politik, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub bagian program dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, terdiri atas:
1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa
2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara
- d. Bidang Pengembangan Politik, Fasilitasi Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Pemilu, terdiri atas :
1. Sub Bidang Pengembangan Politik;
2. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Pemilu.
- e. Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik,terdiri atas:
1. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis;
2. Sub Bi dang Penanganan Konflik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (4) Bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- (5) Subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (6) Subbidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris;
- (8) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Paragraf 26 dan Paragraf 27 ditambahkan 1 (satu) paragraf baru yaitu paragraf 26 Adan disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 63 A, yang berbunyi sebagai berikut:

## Paragraf 26 A Pasal 63 A

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dan pelak.sanaan kebijakan urusan pemerintah daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang kesatuan banzsa dan nolitik dalam nezeri:

- c. Pelaksanaan kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- e. Pengawasan kegiatan masyarakat, organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat;
- d. Pembinaan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- f. Pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bu~ati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.


Diundangkan di

:

Bima

pada tanggal

:

..30 -

/l

-

2016

Ditetapkan di:

Bima

pada tanggal

:

.30

-

/J.. -

2016

J11

BUPA~

,\_

TIPUTRI/

BIMA,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA


Dra. H.M.TAUFIK HAK, M.Si Pembina Utama Madya (IV Id) NIP. 19631231198702 1 049

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 NOMOR .. ~].~.

•