PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PAJAK LILBURAN Nomor 9 Tahun 2013 tentang PAJAK lilBURAN (berlaku 11 November 2013)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- . Undang nomor 12 Tahun 2008, yang berbunyi pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak hiburan yang berdasarkan Pasal 2 ayat(2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah; b
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan. c
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 1981 Republik
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rl Tahun Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor320);. 8
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor3851); 2
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); 3
4. Undang - Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia .Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahu\'! 2004 Tentang Pemerintah Daerah : (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norr-or 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
6. Undang-undang Nomor56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor4940
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);
8. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 ',altang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Hukum Acara Pidana ; 1
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Teta Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tambrauw.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW Dan .
BUPATI TAt\1BRAUW
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN
BABI
KETENTUAt"{ UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tambrauw .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyeIenggara Pemerintahan Daerah,
3. Bupati adalah Bupati Tambrauw.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambruw.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,DinasDaerah, LembagaTeknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Pejabat yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
7. Pajak hiburan, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan h.iburan.
8. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipunggut bayaran.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meJiputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara(BUMN), atau Sadan Usaha MilikDaerah (B\JMD) dengan nama dan delam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek, dan/atau 1&gt;8... dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Setoran Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,adalahSurat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang seIanjutnya disingkat SKPDKBT,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang seIanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Sutat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang seIanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang seIanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau saksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
17. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan bitung,dan/ atau kekeliruan dalam penerapan kctentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
18. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar atau surat tagihan pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak.
19. Putusan banding adalah putusan badan peradiIan pajak atas bandiagterhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
20. Pembukuan adalah suatu proses peneatatan yang dilakukan seeara teratur untuk roengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun Iaporan keuangan berupa neraca dan Iaporan laba rugi untuk periode tahun pajak terse but.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian menghimpun data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan seeara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - NAMA,OBJEK, SUBJEK, DANWAJIB PAJAK
Pasal 2
Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
BAB II - NAMA,OBJEK, SUBJEK, DANWAJIB PAJAK
Pasal 3
- (1) Objek pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik dan tari modem;
- c. Kesenian rakyat/tradisional
- d. Pagelaran busana, konteks kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
- e. Pameran;
- f. Dlskotik, karaoke, klab malam, dan pant! pijat;
- g. Sirkus, akrobat dan sulap;
- h. Permainan bilyar dan boling;
11. L Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- j. Refleksi,mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness centre); dan
- k. Pertandingan olahraga.
Pa3al4
- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menilanati hiburan.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan,
DASAR PENGENAAN, TARlF DAN CARA PENGHlTUNGAN PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARlF DAN CARA PENGHlTUNGAN PAJAK
Pasal 5
- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang sehaIusnya diterima oleh penyelenggara hiburaD.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARlF DAN CARA PENGHlTUNGAN PAJAK
Pasal 6
Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tontonan film sebesar 10%(sepuluh persen);
- b. Pagelaran kesenian, musik, dan tari modem sebesar 15% (lima belas persen);
- c. Kesenian rakyat/tradisional sebesar 10%(sepuluh persen);
- d. Pagelaran busana, konteks kecantikan, binaraga dan sejehisnya sebesar 10 %( sepuluh persen);
- e. Pameran sebesar 10%(sepUluhpersen);
- f. Diskotik, karoke, dan klab malam sebesar 45%(empat puluh lima persen);
- g. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% [sepuluh persen);
- h. Permainan bilyar dan boling sebesar 10%(sepuluh persen);
9. i Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 10%(sepuluh persen);
- j. Refleksi,pant! pijat, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fltnescentre) sebesar 10%(sepuluh persen);dan
- k. Pertandingan olahraga sebesar 10%(sepuluh persen].
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARlF DAN CARA PENGHlTUNGAN PAJAK
Pasal 7
Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana diroaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BABry
WILAYAH PEMUNGUTAN
PasalS
Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah Hiburan diselenggarakan r:
BABV MASAPAJAKDANSMT PAJAK TERUTANG
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARlF DAN CARA PENGHlTUNGAN PAJAK
Pasal 9
Pajak dikenakan untuk Masa Pajak 1 (satu) bulan Kelender kecuali ditetapkan lain oleh Bupati
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARlF DAN CARA PENGHlTUNGAN PAJAK
Pasal 10
pada saat pembayaran atas jasa Saat Pajak terutang adalah penyelenggaraan.
BABVl
PEMUNGUTAN DANPENETAPAN PAJAK Bagian Kesatu
SPTPD
Pasall1
- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD
- (2) SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib . pajak.
- (3) SPTPDwajib disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 ( dua pulub) hart setelah berakhimya masa pajak.
Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARlF DAN CARA PENGHlTUNGAN PAJAK
Pasal 12
Wajib pajak membayar pajak yang terutang dan memba:yar sendiri dengan
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARlF DAN CARA PENGHlTUNGAN PAJAK
Pasal 15
- (1) Bupati atau pejabat dapat menerbitkan STPDjika:
- a. Pajak dalam tahun betjalan tidak atau kurang dJ.bayar;
- b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib pajak dikenakan sanies! administratifberupa bunga dan/atau denda
- (2) .Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrtif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 16
- (1) Bupati. atau pejabat menentukan tanggaljatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 20 ( dua puluh) han setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT,STPD, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama l(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atau pejabat atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajek untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak atas pajak yang terutang diberikan SSPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (1) Pajak yang terutang ## BAB VIII
KEBERATAN DANBANDING
PasaJ 18
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu:
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB;
- d. SKPDN;dan
- e. STPD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis daJam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yangjelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggaJ surat sebagaimana dimaksud pada ayat (I), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apablia wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat atau tanda pengiriman surat keberatan melelui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
PasaJ19
- (1) Bupati atau pejabat daJam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak: tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau pejabat atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat tidak menerima suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
PasaJ 20
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) &lt;ii&lt;tjukan secara tertulis daiam bahasa Indonesia, dengan aiasan yang jelas daJam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut,
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggaJ penerbitan putusan banding.
- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (duo.persen) sebulan untuk paling lama 24 (duo.puluh empat )bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak ## BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 25
- (I) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah,
- (2) Keluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ter+ingguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran dan I atau surat paksa ; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/ atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan I atau surat paksa,
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran, pengurangan, atau penundaan pembayaran dan permohonan ~eberatan oleh wajib pajak.
Pasa126
- (1) Piutang yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat di bapuskan
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
PasaI27
- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,OO-(tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan diatur dengan peraturan Bupati.
PasaI28
- (1) Bupati atau pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah deJsm rangka peraturan perundang - undangan perpajakan daerah. .
- (2) Wajibpajak diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan I atau meminjsmkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan latau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXIV
KETENTUAN KHUSUS
BAB XlII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 29
- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditUnjuk Bupati untuk mernbantu dalsm pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. pejabat dan/ atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2). agar memberikan keterangan, memperlibatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan bakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya,
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hams menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BABXV
PENYlDlKAN
BAB XlII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 30
- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Jingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang -undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau Iaporan tersebut menjadi lengkap danjelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah terse but;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pnbadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pemhukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan -terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahJi dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakari daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan I atau dokumen yang di bawah eebagaimana yang dimaksud pada hurufe;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpBjakan daerah;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. mela.kukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang - undang hukum acara pidana.
BABXVI
KETENTUANPIDANA
BAB XlII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 31
- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPl'PD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kalijumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XlII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 32
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
BAB XlII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 33
- (i) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00(empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00- [sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar;
- (4) Tutuntan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XlII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 34
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Sausapor pada tanggal 11-11-2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,

Verifikasi: CAP/TTD M. AMRI MASRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2013 NOMOR 9 ## BABXV!I KETENTUAN PENUruP Pasa135 Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pemungutan pajak. Pasal36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan. mengundangl&lt;:an Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw .

Penetapan: Ditetapkan di Sausapor pada tanggalI1-11-2013.

Penandatangan: BUPATI TAMBRAUW,

Verifikasi: CAP/TTD GABRIEL ASEM. .--., ## II. ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS NOMOR TAHUN2013.
## TENTANG
## PAJAK HIBURAN
## 1. UMUM
Pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraanpemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk maksud tersebut dan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah perlu dilakukan upaya yamg nyata dan bertanggungjawab melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber pembiayaannya.
Salah satu usaha menambah pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara rnemungut pajak daerah sebagaimana diatur dalam undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah, pajak hiburan merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Objek pajak hiburan tersebut adalah setiap jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
Pajak hiburan mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Oaerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam mernenuhi kewajibanperpajakan.
Atas dasar pertimbangan dimaksud petlu membentuk Peraturan Oaerah Kabupaten Tambrauwtentang Pajak Hiburan.
PASAL OEM!PASAL
Pasall
Cukupjelas
Pasal2
Cukupjelas
Pasal3
Ayat(1)
Cukupjelas
Ayat(2)
Cukupjelas
Pasal4
PasalS
Pasal6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Hurufa
Cukupjelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukupjelas
Huruf d
Cukupjelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pameran" adalah termasuk kegiatan pasar malam
Huruff
Cukupjelas
Hurufg
Cukupjelas
Huruf h
Cukupjelas
Hurufi
Cukupjelas
Huruf j
Cukupjelas
Hurufk
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukupjelas Pasal8 Cukupjelas Pasal9 Cukupjelas PasallO Cukupjelas .. ## Pasal11 Ayat (1) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukupjelas . Ayat (3) Cukupjelas Pasa112 Wajib pajak melaporkan pajak: yang terutang menggunakan SPTPD, dan jika wajib pajak yang kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat darr/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan. Pasa113 dengan diberi dan memenuhi diterbitkan SKPDKB } Ayat (1) Ketentuan rni memberi kewenangan kepada Bupati atau pejabat untuk dapat menerbitkan SKPDKB,SKPDKBT atau SKPDNhanya