PERATURAN GUBERNUR BI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Pendek Tahun 2015, perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi Tahun 2015; - b. bahwa Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi Tahun 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi; 1. Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620) ; 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 7. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015; M E M U T U S K A N (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Pendek Tahun 2015, perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi Tahun 2015;
- b. bahwa Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi Tahun 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi;
:
1. Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620) ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
Memperhatikan
:
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015;
M E M U T U S K A N
Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PROVINSI JAMBI TAHUN 2015.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jambi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Jambi;
3. Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi Tahun 2015, selanjutnya disebut AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2015 adalah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi Tahun 2015;
4. Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi, selanjutnya disebut TKPPK Provinsi Jambi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Provinsi Jambi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi;
5. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pasal 2
AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2015 dilaksanakan selama 1 (satu) tahun secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
Pasal 3
AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2015 berisikan program atau kegiatan pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Provinsi Jambi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2015 dijalankan melalui strategi Pencegahan dengan sistem pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi mengacu pada:

- a. pembentukan SKPD pada Pemerintah Provinsi Jambi dengan memperhitungkan integrasi internal kelembagaan yang memiliki target jelas sampai akhir tahun 2015, dengan fokus pada pemberian perizinan;
- b. integrasi mekanisme penanganan keluhan/pengaduan terhadap upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, termasuk proses penegakan hukum;
- c. membuka akses antar SKPD untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat;
- d. keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan penganggaran pemerintah;
- e. keterbukaan prosedur pengoperasian standar (Standar Operasional Prosedur) penanganan perkara dan pemrosesan pihak yang menyalahgunakan wewenang;
- f. penyempurnaan kode etik pegawai dengan sanksi yang jelas (diperkuat dengan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai);
- g. pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik, penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), serta publikasi pelaku penyalahgunaan jabatan;

- h. pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan internal dan eksternal (termasuk masyarakat) atas penyalahgunaan kewenangan;
- i. pemantapan administrasi keuangan daerah, dan mempublikasikan penerimaan hibah/bantuan/ donor di badan publik dan partai politik yang ada di daerah;
- j. penyusunan dan publikasi laporan keuangan yang tepat waktu, dengan opini Baik, Cukup, dan Tidak Baik bagi SKPD Pemerintah Provinsi Jambi;
- k. pembatasan nilai transaksi tunai;
- l. penertiban dan publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat daerah;
- m. transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa;
- n. transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja tahunan SKPD Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaporkan dan dipublikasikan secara tepat waktu;
- o. penerapan pakta integritas;

## Pasal 5

AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jambi.

## Pasal 6

- (1) Pelaporan Pelaksanaan AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2015 disampaikan kepada:
- a. Menteri Dalam Negeri;
- b. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- (2) Strategi pelaporan disusun oleh TKPPK Provinsi Jambi

## Pasal 7

- (1) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 terdiri dari 6 (enam) aksi, yaitu:
- a. pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- b. melakukan penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu maupun prosedur dengan tersedianya SOP Perizinan;
- c. peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
- d. publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu;
- (2) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 8

TKPPK Provinsi Jambi melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun sebagaimana tercantum pada kolom 6 lampiran peraturan ini, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah dan atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan bertugas :
- 1) mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015;

- 2) mengkoordinasikan penyusunan pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 setiap triwulan, mulai dari bulan ke-tiga (B03), bulan ke-enam (B06), bulan ke-sembilan (B09) sampai dengan bulan ke-dua belas (B12);
- 3) memastikan seluruh pelaporan RAD-PPK dari masing-masing SKPD penanggungjawab aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sudah dilaporkan ke dalam sistem monitoring UKP-PPP dengan alamat https://serambi.ukp.go.id;
- 4) mengkoordinasikan verifikasi pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota oleh unit SKPD terkait;

## b. Inspektorat bertugas :

- 1) memantau dan memastikan SKPD Pemerintah Provinsi Jambi terkait, telah melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masingmasing;
- 2) membuat laporan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 setiap triwulan (bulan ke-tiga /B03, bulan keenam/B06, bulan ke-sembilan/B09, dan bulan ke-dua belas/B12) kepada Gubernur Jambi;
- 3) melakukan pemantauan lapangan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, dan menyampaikan laporannya kepada Kemendagri dan Bappenas;
- 4) mengontrol pelaporan seluruh Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 sudah dilakukan oleh setiap SKPD terkait, termasuk AD-PPK Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan transparansi proses pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi bertugas menghimpun dan mengumpulkan bahan dan data dukung AD-PPK Tahun 2015 setiap triwulan;
- d. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu bertugas :

- 1) melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada lembaga PTSP dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan;
- 2) melaksanakan evaluasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 3) melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu;
- 4) melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan;
- e. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi bertugas melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non perizinan kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertugas melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan;

## g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas :

- 1) melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan;
- 2) memegang dan menjaga kerahasiaan akun (username dan password) sistem monitoring Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP);
- 3) menginput seluruh laporan capaian keberhasilan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dari setiap unit kerja pelaksana aksi setiap triwulan untuk dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui website Unit

Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) dengan alamat https://serambi.ukp.go.id;

- h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama serta Dinas Komunikasi dan Informatika bertuga melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa serta pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.

## Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi AD-PPK Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 menyusun pelaporan Pemerintah Daerah dengan menghitung persentase ukuran kerberhasilan capaian aksi daerah guna mendukung pencapaian sasaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian laporan capaian keberhasilan pelaksanaan AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2015 dilakukan melalui website https://serambi.ukp.go.id, dengan jadwal sebagai berikut:
- a. penyampaian klaim laporan dari SKPD Pemerintah Provinsi Jambi kepada Bappeda, dengan jadwal sebagai berikut:
- 1) pelaporan bulan ke-tiga (B03), paling lambat tanggal 27 Maret 2015;
- 2) pelaporan bulan ke-enam (B06), paling lambat tanggal 27 Juni 2015;
- 3) pelaporan bulan ke-sembilan (B09), paling lambat tanggal 27 September 2015;
- 4) pelaporan bulan ke-dua belas (B12), paling lambat tanggal tanggal 27 Desember 2015;
- b. penyampaian laporan oleh Bappeda Provinsi Jambi kedalam sistem monitoring UKP-PPP dengan jadwal sebagai berikut:
- 1) pelaporan bulan ke-tiga (B03), dibuka tanggal 28 Maret 2015 dan ditutup tanggal 5 April 2015 pada pukul 23.59 WIB;
- 2) pelaporan bulan ke-enam (B06), dibuka tanggal 28 Juni 2015 dan ditutup tanggal 5 Juli 2015 pada pukul 23.59 WIB;

- 3) pelaporan bulan ke-sembilan (B09), dibuka tanggal 28 September 2015 dan ditutup tanggal 5 Oktober 2015 pada pukul 23.59 WIB;
- 4) pelaporan bulan ke-dua belas (B12), dibuka tanggal 28 Desember 2015 ditutup tanggal 5 Januari 2016 pada pukul 23.59 WIB.

## Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 3 Mareti 2015

GUBERNUR JAMBI, ttd

## H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 3 Mareti 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd

## H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 12