PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG Nomor 12 Tahun 2016 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Noomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Angka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:
- a. Pendapatan
Rp.2.492.473.527.000,00
- b. Belanja
Rp.2.77.212.813.254,00 (-)
Defisit Rp. (280.739.286.254,00)
Pembiayaan daerah ...
- c. Pembiayaan Daerah
(-)
| | 1. Penerimaan | Rp. 290.239.286.254,00 | Rp. 290.239.286.254,00 | Rp. 290.239.286.254,00 | Rp. 290.239.286.254,00 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2. Pengeluaran | Rp. 9.500.000.000,00 (-) | Rp. 9.500.000.000,00 (-) | Rp. 9.500.000.000,00 (-) | Rp. 9.500.000.000,00 (-) |
| | Pembiayaan netto | Pembiayaan netto | Pembiayaan netto | Rp. 280.739.286.254,00 | Rp. 280.739.286.254,00 |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 |
Pasal 2
| (1) | Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari : | Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari : | Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari : | Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari : | Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari : |
| | a. Pendapatan Asli Daerah | a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. | 597.794.381.000,00 | 597.794.381.000,00 |
| | b. Dana perimbangan | b. Dana perimbangan | Rp. | 1.479.944.400.000,00 | 1.479.944.400.000,00 |
| | c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | Rp. | 414.734.746.000,00 | 414.734.746.000,00 |
| (2) | Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: | Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: | Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: | Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: | Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: |
| | a. Pajak daerah sejumlah | a. Pajak daerah sejumlah | Rp. | 284.102.000.000,00 | 284.102.000.000,00 |
| | b. Retribusi daerah sejumlah | b. Retribusi daerah sejumlah | Rp. | 36.760.495.000,00 | 36.760.495.000,00 |
| | c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Sejumlah | c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Sejumlah | Rp. | | 16.796.734.000,00 |
| | d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Sejumlah | d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Sejumlah | Rp. | 252.135.152.000,00 | 252.135.152.000,00 |
| (3) | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan: | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan: | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan: | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan: | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan: |
| | a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Sejumlah | a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Sejumlah | Rp. | 56.963.737.000,00 | 56.963.737.000,00 |
| | b. Dana alokasi umum sejumlah | b. Dana alokasi umum sejumlah | Rp. | 1.090.140.139.000,00 | 1.090.140.139.000,00 |
| | c. Dana alokasi khusus sejumlah | c. Dana alokasi khusus sejumlah | Rp. | 332.840.524.000,00 | 332.840.524.000,00 |
| 4. | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: |
| | d. Hibah sejumlah | d. Hibah sejumlah | Rp. | 6.000.000.000,00 | 6.000.000.000,00 |
| | e. Dana darurat sejumlah | e. Dana darurat sejumlah | Rp. | 0,00 | 0,00 |
| | f. Dana bagi hasil pajak sejumlah | f. Dana bagi hasil pajak sejumlah | Rp. | 144.068.652.000,00 | 144.068.652.000,00 |
| | g. Dana penyesuaian dan otonomi khusus Sejumlah | g. Dana penyesuaian dan otonomi khusus Sejumlah | Rp. | 264.666.094.000,00 | 264.666.094.000,00 |
| | e.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Sejumlah | e.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Sejumlah | Rp. | 0,00 | 0,00 |
| (1) | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari : | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari : | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari : | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari : | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari : |
| | a. Belanja Tidak Langsung | a. Belanja Tidak Langsung | | Rp. 1.533.386.138.000,00 | |
| | b. Belanja Langsung | b. Belanja Langsung | | Rp. | 1..239.826.674.654,00 (2) Belanja Tidak... |
| (2) | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. | 1.081.957.925.000,00 |
| | b. Belanja bunga sejumlah | Rp. | 0,00 |
| | c. Belanja subsidi sejumlah | Rp. | 0,00 |
| | d. Belanja hibah sejumlah | Rp. | 25.198.693.000,00 |
| | e. Belanja bantuan sosial sejumlah | Rp. | 0,00 |
| | f. Belanja bagi hasil sejumlah | Rp. | 32.338.048.800,00 |
| | g. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. | 377.639.231.000,00 |
| | h. Belanja tidak terduga sejumlah | Rp. | 16.252.240.000,00 |
| (3) | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: |
| | a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. | 80..880.792.286,00 |
| | b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. | 665.313.289.063,00 |
| | c. Belanja modal sejumlah | Rp. | 493.632.593.305,00 |
Pasal 4
| (1) | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari : | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari : | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari : |
| | a. Penerimaan sejumlah | Rp. | 290.239.286.254,00 |
| | b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 9.500.000.000,00 |
| (2) | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerimaan : | huruf | a, terdiri dari jenis |
| | a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Sejumlah | Rp. | 137.405.153.000,00 |
| | b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| | c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang Dipisahkan Sejumlah | Rp. | 0,00 |
| | d. Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah Sejumlah | Rp. | 0,00 |
| | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Sejumlah | Rp. | 0,00 |
| | f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| | g. Penerimaan pembiayaan bagi hasil laba BUMD Sejumlah | Rp. | 0,00 |
| (3) | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pengeluaran : | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pengeluaran : | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pengeluaran : |
| | a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| | b. Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah Sejumlah | Rp. | 9.500.000.000,00 |
Pasal 5
- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai Pasal 4 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran, sebagai berikut:
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- a. Lampiran I

Ringkasan APBD;

- b.

- Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi;

- c. Lampiran II.a

Ringkasan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan;

- d.

- Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- e. Lampiran IV

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

- f. Lampiran V

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- g. Lampiran VI

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

- h.

- Lampiran VII

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Methode Pembiayaan;

- i.

- Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggara ini.

- j. Lampiran IX

Daftar dana cadangan daerah; dan

- k.

- Lampiran X Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Pendanaan Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Diundangkan di Serang pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

## LALU ATHARUSSALAM RAIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 12

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI SERANG,

## RATU TATU CHASANAH