PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 13 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH SECARA TERPADU KABUPATEN KOLAKA UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
BUPATI KOLAKAUTARA PROVINSISULAWESITENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH SECARA TERPADU KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA I;~A BUPAn KOLAKAUTARA,
- a. bahwa dalam rangka mendorong akselarasi pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Kolaka Utara yang merupakan unggulan daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif daya tarik pariwisata daerah di pasar wisata Nasionaldan Internasional;
- b. bahwa untuk mengembangkan suatu destinasi Pariwisata menjadi destinasi unggulan daerah, diperlukan langkah terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah;
- c. bahwa Kabupaten Kolaka Utara memiliki beberapa destinasi Pariwisata unggulan yang memiliki karakteristik masing-masing dan layak untuk di kembangkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perJumembentuk peraturan Bupati tentang penetapan Destinasi Pariwisata·Unggulan Daerah ( DPUD) secara terpadu Kabupaten Kolaka Utara;
1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Keeil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058 )
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234 );
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Reneana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5262 );
12. .Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM-67/ UM.001/MKP/204 tentang Pedoman Pengembangan Pariwisata di pulaupulau keeil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Oaerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2006-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012 Tentang ReneanaTata RuangWilayah ( RTRW) Kabupaten Kolaka Utara.
MEMlfTUSKAN
- Peraturan Bupati Tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah secaraterpadu Kabupaten Kolaka Utara.
BABI
Pasal 2
PengembanganDPUPsecaraterpadu diselenggarakanberdasarkan prinsip :
- a. Pemanfaatan daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan secara optimal dan berkelanjloltanbagi peningkatan pendapatan Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Keberlanjutan pengembangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya setempat;
- c. Koservasl, dan
- d. Partisipasi masyarakat
Pasal 3
PengembanganDPUDsecaraterpadu bertujuan :
- a. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk wisata daerah;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor kepariwisataan;
- c. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya pariwisata daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. Menciptakan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian Pertumbuhan antar wilayah kecamatan yang ada di daerah.
BABIII
KRITERIA DAN PENETAPAN DPUD SECARA TERPADU
Pasal 4
Suatu destinasi pariwisata yang memiliki sumber daya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan dan daya saing daerah dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi DPUDsecaraterpadu.
Pasal 5
Suatu destinasi pariwisata dapat ditetapkan menjadi DPUDsecara terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 apabila memenuhi kriteria adanya :
- a. Ketersediaansumber daya dan daya tarik wisata,
- b. Legalitas kawasan yang jelas,
- c. Fasilitas pariwisata dan fasilitas umum,
- d. Aksebilitas
- e. Kesiapandan keterlibatan masyarakat,
- f. Kesiapandan dukungan pihak investor,
- g. Posisistrategis pariwisata dalam pembangunan daerah,
r"
- h. Komitmen Politik kepala Daerah DPRDKabupaten Kolaka Utara untuk melaksanakan pengembangan DPUDsecara terpadu dan berkelanjutan.
- i. Potensi pasar wisata yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan daya tarik sumber daya alam, budaya dan hasil buatan manusia sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan; dan
- j. kesesuaian tata ruang wilayah daerah
Pasal 6
- (1). Penetapan DPUDsecara terpadu berdasarkan pada :
- a. Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
- b. Hasil studi kelayakan; dan
- c. Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah
- (2). Penetapan DPUD secara terpadu sebagaima di maksud dalam ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi dan konsultasi serta sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan melibatkan pemangku kepentingan di Oaerah.
Pasal 7
DPUDsecara terpadu adalah :
1. Kawasan wisata danau biru
2. Kawasan wisata kuburan jepang
3. Kawasan wisata goa walasiho
4. Kawasanwisata Goa Tapparong Pasombi
5. Kawasanwisata air terjun Raoda
6. Kawasan wisata panorama alam waise
7. Kawasan wisata ex tambang totallang
8. Kawasan wisata air terjun lapasi pasi
9. Kawasanwisata dariau kirambu
10. Kawasan wisata permandian waebotoe
11. Kawasan wisata pantai tambuha
12. Kawasan wisata air terjun salu more
13. Kawasan wisata air terjun batu pooh
14. Kawasan wisata tangga ruru
15. Kawasan wlsata air terjun tlnuna
16. Kawasan wisata air terjun muh seriri
17. Kawasan wisata air terjun tangga
18. Kawasan wisata pantai putih tolala
19. Kawasan wisata pantai pasir putih tantol
20. Kawasan wisata rumah karang pastod
21. Kawasan wisata religi mesjid agung kolaka utara
22. Kawasan wisata perkantoran pemda kolaka utara
23. Kawasan wisata Alun-alun kota lasusua
24. Kawasan wisata edukasi Perpustakaan kota Lasusua
25. Kawasan wisata Pesisiar Pantai Lasusua-Tobaku
26. Kawasan Bundaran Simpan Delapan kota Lasusua
27. Kawasan wisata Kampoeng Kuliner
28. Kawasan wisata Tanjung Tobaku
29. Kawasan wisata Anjungan Pantai Tobaku
30. Kawasan wisata Goa Kapara
(""
31. Kawasan wisata Goa lawalatu
32. Kawasan wisata Pasir Putih Pakue Utara
33. Kawasan wisata Bangkai Helikopter
34. Kawasanwisata goa Maja Pahit
35. Kawasanwisata Pulau Sapiri
36. Kawasan wisata Goa Datu Luwu
37. Kawasan wisata Air Terjun Sarambu
38. Kawasan wisata Goa tanggaruru
39. Kawasanwisata Pulau Bintang
BABIV
PENGENBANGAN DPUP DAN KERJASANA W1SATA SECARA TERPADU
Bagian Kesatu
Umum
PasalS
- Pemgembangan DPUPsecara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 Ayat (1) merupakan bagian dan pengembangan DPUPsecaraterpadu
Pasal 9
- (1) Pengembangan DPUPsecara terpadu oleh pemerintah daerah di selenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan yang meliputi :
- a. Rencanainduk
- b. Rencanadetail
- c. Rencanatindak
- (2) RencanaFasilitas pengembangan DPUPsecara terpadu di kawasan wisata unggulan, sebagai berikut :
- a. Fasilitas aksebilitas wisata/ pengaspalanjalan dan/ atau transportasi
- b. Fasilitas menara pantau
- c. Fasilitas Restaurant
- d. Fasilitas kantor pengelola
- e. Fasllitas Bundaran,maskot letter, dan taman bundaran
- f. Fasilitas parkir
- g. Fasilitas gasebo, pendopo, dan panggung
- h. Fasilitas taman terbuka/ open stage
- i. Fasilitas promenade! tempat berjalan kaki di tepian air! pesisir pantai
- j. Fasilitas permainan sepeda air dan lainnya
- k. Fasilitas pembangunan siring pantai
- I. Fasilitas pengamanan permainan sky! banana boat
- m. Fasilitas akomodasi
- n. Fasilitas pusat informasi wisata
- o. Shelter/ peristirahatan
- p. Fasilitastelekomunikasi dan internet
- q. Fasilitas sentra cindramata/ makanan! kelengkapan perjalanan wisata
- r. Fasilitas Pengatur perjalanan wisata
- s. Fasilitas kesehatan
- t. Fasilitas gedung kesenian
- u. Fasilitas museum
- (3) Penyusunankebijakan pengembangan DPUPsecaraterpadu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan daerah.
Bagian kedua
Kerja sama wisata secara terpadu
Pasal 10
Bentuk kerja sarna pariwisata dengan menjalin kerja sarna antar peJakuwisata seperti : Biro perjalanan hotel restaurant dan lain sebagainyadengan cara:
- a. Pembuatan kerja sarnayang saling menguntungkan
- b. Pembuatan linkage system yang sisnifikan antar pelaku wisata dan
- c. Kesamaandalam program pengembangandengan biro perjaJanan
Pasal 11
- (1) Bentuk kerjasama Dinas Kebudayaan,Pariwisata,Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Dinas Perhubungan meliputi :
- a. Mendorong perusahaan penerbangan nasional untuk menyediakan pelayanan penerbangan.
- b. Menyederhanakanperizinan
- c. Meningkatkan kerja sarna penerbangan secara bilateral dengan Kabupaten atau Provinsi lain sumber pasar wisatawan
- d. Mempercepat realisasi peningkatan kapasitas Bandar udara di daerah tujuan wisata
- e. Menlngkatkan angkutan wlsata yang memenuhl standar keamanan dan kenyamanan
- (2) Bentukkerja sarna Dinas Kebudayaan, Pariwisata dengan Dinas Pertambangan dan Energi meliputi :
- a. Mengembangkan program Inventarisasi, Penelitian dan dukungan dalam pemanfaatan kawasanbekaspenambangansebagai daya tarik wisata, dan
- b. Mendukung pelestarian situs purbakala dan komunitas budaya pada daerah penambangan berikut daerah lingkungannya
- (3) Bentuk kerja sarna Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Tenaga kerja dan Transmigrasi dengan Dinas Pekerjaan Umum meliputi :
- a. Mendukung Pengembangandestinasi pariwisata di semua daerah tujuan wisata yang potensial melalui peningkatan prasaranajalan nasional provinsi dan kabupaten
- b. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan jaringan jalan nasional Provinsi dan kabupaten serta sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata yang memiliki daya saing tinggi dan,
- c. Mendorong percepatan realisasi penetapan daerah wisata yang sangat potensial sebagai kawasantertentu.
- (4) Bentuk kerja sarna Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan DinasInformasi dan komunikasi meliputi :
- a. Penyediaaninformasi dan publikasi dengan berbagai bentuk media komunikasi
- b. Meningkatkan pembangunan sarana komunikasi di setiap objek wisata dan
- c. Turut mensosialisasikan penanaman nilai-nilai budaya bangsa melalui media cetak dan eJektronik
- (5) Bentuk kerja sarna Dinas Kebudayaan, Pariwisata tenaga kerja dan transmigrasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdaganganmeliputi :
- a. Mengembangkan indusri mikro, kedl dan menengah untuk mendukung sektor kebudayaan dan pariwisata, dan
- b. Meningkatkan kerja sarna di bidang promosi daJamwadah tourism trade investment.
- (6) Bentuk kerja sama Dinas Kebudayaan, Pariwisata,Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan BadanPenanamanModaldan kantor Perizinanmeliputi :
- a. Melakukan program promosi investasi di dalam maupun diluar negeri secara terpadu dengan bidang kebudayaan dan pariwisata
- b. Menyusun database serta informasi peluang investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata
- c. Mempermudah pelayanan perizinan usaha pariwisata
- (7) Bentuk kerjasama Dinas kebudayaan, Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Dinas Kehutanan meliputi :
- a. Memfasilitasi pemanfaatan kawasan konservasi di zona pemanfaatan taman nasionai, taman wisata alam Hutan Raya, untuk mengembangkan ekosistem dan eko wisata, dan
- b. Mengembangkandan menyiapkan basisdata dan sistem informasi yang mendukung upaya pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan konservasi bagi pemanfaatan kegiatan kepariwisataan
- (8) Bentuk kerjasama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi :
- a. Mendukung pengembangan pariwisata bahari dengan menyediakan informasi kebaharian yang ada di destinasi wisata, dan
- b. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasanterhadap kelestarian biota bawah laut.
- (9) Bentuk kerja sama Dinas Kebudayaan, Pariwisata,Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Dinas Kesehatanmeliputi :
- a. Meningkatkan pelayanan informasi terhadap isu wabah penyakit yang dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan
- b. Mendorong tersedianya pelayanan medis yang berstandar internasional khususnyanpada destinasi pariwisata yang memiliki daya saing tinggi
- (10) Bentuk kerja sarna Dinas Kebudayaan, Parlwlsata, Tenaga Kerja dan Transmlgrasl dengan aparat Kepolisianmeliputi :
- a. Meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban bagi wisatawan dengan memperluas mobilitas polisi pariwisata
- b. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran karya cipta budaya yang bersifat individual dan komunal
- c. Melaksanakanpenegakan hokum terhadap para wisatawan secara tegas khususnya dalam kejahatan narkotika dan
- d. Meningkatkan peran aktif Polri dalam menjaga keamanan wilayah wisata khususnya dari ancaman terorisme.
- (11) Bentuk kerja sama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pihak usaha Pariwisata (pihak ketiga) meliputi :
- a. Mendukung pengembangan destinasi pariwisata di semua daerah tujuan wisata yang potensial meJalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di kawasan wisata unggulan
- b. Membuat kesepakatan dan! atau perjanjian sistem bagi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dengan pihak ketiga
- c. Mondorong percepatan realisasi penetapan daerah wisata yang sangat potensial sebagai kawasan tertentu.
Bagian Ketiga
Rencana Detail dan Rencana Tindak
Pasal 12
Rencana detail disusun dengan mengacu pada rencana induk dengan memperhatikan ketertiban masyarakat setempat dan dunia usaha pariwisata.
r
Pasal 13
- (1) Rencana tindak DPUPsecara terpadu disusun dengan mengacu pada :
- a. Rencana induk
- b. Rencana detail
- (2) Penyusunan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kebijakan terpadu melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (MUSREMBANG) di daerah
BABY
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 14
- (1) Bupati melakukan pemantuan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengembangan DPUD secara terpadu di wilayahnya
- (2) Bupati melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang di berikan oleh pihak perusahaan di sekitar objek wisata terhadap sosial lingkungan
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan DPUD sebagaiman di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di laporkan oleh Bupati kepada Gubemur Paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.
BABVI
PEMBINAAN
Pasal 15
Dalam pengembangan DPUD secara terpadu, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap :
- a. Pembangunan daya tarik wisata
- b. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata
- c. Pembangunan aksibilitas dan/ atau transportasi
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Pengembangan investasi dengan pihak ketiga
- f. Memantau penggunaan dana Corporate Social Responsibiliti (CSR) yang diberikan oleh pihak perusahaan
Pasal 16
- (1) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana di maksud dalam pasal 15, Bupati melakukan pembinaan pengembangan DPUD secara terpadu yang meliputi :
- a. Penetapan pedoman dan panduan teknis pelaksanaan skala daerah, dan
- b. Fasilitas kegiatan, koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, serta sinergitas kebijakan dan program/ kegiatan antar sektor antar pelaku usaha
- (2) Fasilitas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu diselenggarakan melalui forum rapat koordinasi dan rapat kerja teknis
-
·
BABVII PENDANAAN
Pasal 17
Pendanaan pembrnaan pengembangan DPUD secara terpadu di tingkat Kabupaten Kolaka utara bersumber dart Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 18
Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor rill pada DPUP secara terpadu, pendanaan pemblnan sebagalmana di maksud dalam pa~1 15 dapat berasaJdar; :
- a. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusal:
.
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dan
- c. Investasr pelaku usaha pariwisata dan masyarakat
- d. Perusahaan swasta ( pihak ketfga )
BABVIJI
KmNTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam berita daerah Kabupaten Kolaka Utara. Dltetapkan dJ 1.asUSUa Pada TanggaI O'l3'ORUQri to Ik Bupatl kotaka / ~X 'RUSDA MAHMUD Dlundangkan dl LaSUSUI PadaTanggat 0 '{ ~o.n\iOti ~ \1:&gt; Sekretarls 0 lCabupatan l&lt;n\a~ Utata -