PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 51 Tahun 2009 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP) PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU (berlaku 15 November 2009)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA BANJARBARU
Alamat Kantor : JL. Panglima Batur No.1 Telp.(0511) 4774269 Fax. (0511) 4774269 Banjarbaru Kalsel
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP) PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indoensia
Tahun 2006 Nomor 92);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubahn dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluh Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru (Lembaran Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor seri D Seri 1).
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP) PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
5. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP) adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
6. Sub Bagian adalah Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan
untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
Bagian Pertama
Kedudukan
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
Pasal 2
Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP) merupakan unsur pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
Pasal 3
Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP) mempunyai tugas membantu Kebijakan Teknis Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP) mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan dalam bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
Pasal 5
- (1) Unsur - unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP) a. Sub Bagian Tata Usaha :
2. terdiri dari :
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur organisasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
Pasal 6
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, urusan umum dan administrasi kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program, pengolahan data administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyusunan kebijaksanaan pengelolaan surat-menyurat/kearsipan,perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, penatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian program perencanaan dan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
Pasal 8
Masing masing Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
Pasal 9
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian;
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan ## BAB IV TATA KERJA
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
Pasal 10
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP);
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP) serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
Pasal 12
Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP), wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
Pasal 13
Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP), bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
Pasal 14
Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP), wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
Pasal 15
Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP).
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
Pasal 16
Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan selanjutnya diolah dan disusun untuk menjadi program Balai Penyuluh Pertanian (BPP).
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
Pasal 17
- (1) dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP), wajib mengadakan rapat berkala;
- (2) dalam hal Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) berhalangan maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- (3) dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
- (1) dalam mempersiapkan rencana, program Balai Penyuluh Pertanian (BPP), senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- (2) dalam melaksanakan rencana serta program kerja, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah serta antar daerah;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP) bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 15 November 2009

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 15 November 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BUDI YAMIN Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor : 51