PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 33 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG (berlaku 8 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat ser � memperhatikan kondisi geografis daerah, P"" mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daer terdepan dalam memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dlam pelayanan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 226 ayat (l), menyatakan Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan berdasarkan pada kewenangan, tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka terhadap pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan telah diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang di Bidang Perijinan Jasa Usaha dan Perijinan Jasa Tertentu kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, untuk itu perlu merubah atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Sintang;
- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
r
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5404);
12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Menetapkan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 ten tang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor l Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SINTANG.
PASAL I
Ketentuan dalam Pasal 4 huruf b
Pasal 3
Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah ljin Usaha Mikro yaitu usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) atau memiliki hasil penjualan tahuna Paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk a dan bangunan.
Pasal 4
Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah ljin Usaha Mikro yaitu usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) atau memiliki hasil penjualan tahuna Paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk a dan bangunan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal 8 Juni 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH # YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 33 000319 ## PASAL II

Penetapan: peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan gupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal, 8 Juni 2015