PERATURAN BUPATI RI Nomor .2- Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan, Non Perijinan dan Penanaman Modal dari Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun. 1. Undang-Undang Nomor 7 Ort. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197 4 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repub/ik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Oaerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2D07 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang bidang Usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian lnsentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861 ); 16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal; 17. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Sadan Koordinasi Penanaman Modal; 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 seri D Nomor 15); - Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Oaerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 Seri D Nomor 8); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 21. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 8 Seri B Nomor 8); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Simafungun Tahun 2011 Nomor 9 Seri B Nomor 9); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 10 Seri B Nomor 1 O); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 7 Seri A Nomor 7); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Palayanan Perijinan Terpadu di Daerah. 27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
SERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 19'\ TAHUN 2013
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR .2-, TAHUN 2013
TENT ANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIJINAN, NON PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DARI BUPATI KEPADA KEPALA SADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIMALUNGUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien dan transparan khususnya pelayanan di bidang perijinan, non perijinan dan penanaman modal, dipandang perlu untuk mendelegasikan wewenang pemberian perijinan, non perijinan dan penanaman modal dari Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan, Non Perijinan dan Penanaman Modal dari Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun.
1. Undang-Undang Nomor 7 Ort. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197 4 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
I
-
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repub/ik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Oaerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2D07 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang bidang Usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian lnsentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861 );
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Sadan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 seri D Nomor 15);
- Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Oaerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 Seri D Nomor 8); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008
21. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 8 Seri B Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Simafungun Tahun 2011 Nomor 9 Seri B Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 10 Seri B Nomor 1 O);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 7 Seri A Nomor 7);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Palayanan Perijinan Terpadu di Daerah.
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIJINAN, NON PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DARI BUPATI KEPADA KEPALA SADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIMALUNGUN.
SABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- Penanaman Modal adalah dan Penanaman Modal disebut dengan BPPT-PM 6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Simalungun yang sefanjutnya Kabupaten Simalungun;
- Penanaman Modal Kabupaten Simalungun; 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayan Perijinan Terpadu dan
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non Perijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu temp at;
9. Pendelegasian Wewenang adalah peyerahan tugas hak dan kewajiban, dan pertanggung jawaban perijinan, non perijinan dan penanaman modal termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang;
10. Perijinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang memiliki kewenangan sesuai dengan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- Non Perijinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang; 11 . ... , j J ;
2.
- Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
13. Tim Teknis adalah tim yang beranggotakan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan yang sama sesuai dengan uraian tugas masing-masing di dalam memproses perijinan, non perijinan dan penanaman modal dimulai dari meneliti, membahas, meninjau dan mempersiapkan surat keputusan Perijinan;
14. ljin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ## BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 2
- (1) BPPT-PM Kabupaten Simalungun diberi wewenang dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen dan menerbitkan dokumen perijinan;
- (2) Wewenang penandatanganan dokumen bidang jenis perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi bidang dan jenis sebagai berikut:
1. lzin Gangguan /HO;
2. lzin Trayek dan Tidak Dalam Trayek;
3. lzin Usaha Pariwisata;
4. lzin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
5. lzin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
6. lzin Mendirikan Bangunan;
7. lzin Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
8. lzin Pengelolaan Sarang Burung Walet;
9. lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
10. lzin Pertambangan Daerah;
11. lzin Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Pemanfaatan Mobil Pemadan Kebakaran;
12. lzin Usaha angkutan Orang atau Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Roda Tiga;
15. Kawasan Hutan Negara Kabupaten Simalungun; 13. lzin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari
14. lzin Usaha Jasa Konstruksi;
15. lzin Pembinaan Usaha lndustri di Kabupaten Simalungun;
16. lzin Penyelenggaraan Penataan Pemasangan dan Penetapan serta Perhitungan Tarif Reklame di Kabupaten Simalungun;
17. lzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Usaha Sendiri dan Kepentingan Umum;
18. lzin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanah Milik Masyarakat di Kabupaten;
19. lzin Usaha Perikanan;
20. Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP);
21. Tanda Daftar Perusahaan (TOP);
22. lzin Prinsip;
23. lzin Lokasi;
24. lzin Usaha lndustri;
25. lzin Usaha Perkebunan.
- -i\_::~r7, ],
.
Pasal 3
- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala BPPT-PM Kabupaten Simalungun berkewajiban untuk :
- a. Menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, tepat, cepat dan transparan.
- b. Melakukan kerjasama dengan Tim Teknis sesuai bidang perijinan yang pembinaannya adalah merupakan urusan Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu.
- c. Menyampaikan tembusan perijinan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang termasuk dalam Tim Teknis.
- d. Tim Teknis merupakan gabungan dari beberapa SKPD yang terkait terhadap sesuatu perijinan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
- e. Membuat laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan mengenai perkembangan perijinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melakukan pelayanan di bidang perijinan, non perijinan dan penanaman modal, BPPT-PM Kabupaten Simalungun mengacu kepada Standar Operasional Prosedur sehingga pelayanan kepada masyarakat akan lebih sederhana dan transparan;
(
------~--=-·~--...\_(3)
i
- Standard Operasional Prosedur (SOP) diatur dalam Peraturan Bupati i tersendiri yang memuat tata cara pengurusan Perijinan, Non Perijinan 1 ~ ~ d p M d I an enanaman o a;
i
Pasal 4
~-Kepala BPPT-PM Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus tetap BAB Ill KETENTUAN PERALIHAN
- penolakan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang semula merupakan wewenang dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dicabut dan dialihkan menjadi wewenang Kepala BPPT-PM Kabupaten Simalungun; dokumen pemberian Perijinan atau wewenang penandatanganan (1) Deng an diundangkannya dan berlakunya Peraturan Bupati ini maka,
- (2) Dengan diundangkannya dan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Simalungun Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan dan Non Perijinan dari Bupati Kepada Kepala Sadan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Simalungun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
i
L(;iz-.-\_--\_
BABIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
dengan Keputusan Bupati Simalungun sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut
Peraturan Bupati ini mulai ber!aku pada tangga! diundangkan.
pengundangan Serita Daerah setiap orang dapat mengetahuinya; memerintahkan Petaturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Kapupaten Simalungun.
Pamatang Raya
10 .JUL. I 2013
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, SERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR

Penetapan: Ditetapkan di Pamatang Raya pada tanggal J.1- :1 v tJl 2013

Penandatangan: BUPATI SIMALUNGUN, Oto J.R. SARAGIH