Unknown Unknown Nomor 14 Tahun 2008 tentang prosedur layanan informasi publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi sebagaimana diatur da1ain (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan ketentuan dawn Pasal 12 ayat (3) Peratw:an Menwri Dakun Negeri Nomor 35 TahWl 2010 tent.ang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi clan Dokwnentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa ta.ta kerja Pejabat Pcngelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pe.da huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan lnformasi dan Dokwnentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebegaimana teJah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lnd.onesia Nomor 4437) rhagaimana telah diubeh terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
.,,,...,
2
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan ~mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor · 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerint.ah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6149):
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Komisi Infonnasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi clan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4);
,-...
Menetaplran
3
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Ka.bupaten Situbondo {Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupa.ten Situbondo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tat.a Kerja Ru.mah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 10)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo {Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 17).
IIEMUTUSKAN :
PERATURAJf BUPATI TENTAlfO PEDOIIAII PEJIGELOLAAN llll'ORIUSI DAIi DOKUIIBKTASI DI LDfGKUIIGAII PBIIERDITAB KABUPATD SITUBOIIDO.
Pasal 7
- b. bahwa ## BAB I nn-1 11111 E·n\_,TU\_..All' U11U11
Paaal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dae rah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infonnatika a:dalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infonnatika Kabupaten Situbondo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daera.h, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
4
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesa.n, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar clan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi infonnasi clan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
8. Dokumen adalah data, catatan dan/ atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
9. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.
10. Informasi Publik adalah infonnasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang› undangan serta inform.asi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
11. Pendokumentasian lnformasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau k-eteranganyang dibuat dan/ atau diterima yang dilaksanakan
PPID mempunyai tugas antara lain:
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi clan dokumentasi dari PPID Pembantu yang meliputi:
2. 1} informasi yang wajib disediakan dan diwnumkan secara berkala;
- 2) informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- 3) informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, mengamankan informasi dan memberi pelayanan infonnasi kepada publik yang diperoleh dari PPID Pembantu;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi at.as informasi yang dikecnaHkan;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; den
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
Paragraf3 TaDg1lllgJawabPPID
Pual 7
PPJD mempunyai tanggungjawab:
- a. mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik;
- b. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan rnasing-masing yang dapat diakses oleh publik;
- c. menjaga kerahasiaan informasi yang .dikecualikan kepada masyarakat dan/ atau Pemohon Informasi Publik;
7
- d. menjamin keakuratan informasi yang diberikan kepada masyarakat dan/at.au Pemohon Infonnasi Publik.
Parapaf4 Wewenang PPID
Pual 8
Dalam melaksanakan tu.gas dan tanggungjawabnya, PPID berwenang:
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang~undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari PPID Pembantu yang menjadi wilayah kerjanya;
- c. mcngkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu yang menjadi wilayah kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu untuk mcmbuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
BagianKedua ppm Pem.bantu
Parapaf 1 Kedudukan PPID Pembanta
Pual 9
- (1) PPID Pembantu berkedudukan pada SKPD masing-masing.
- (2) PPID Pembantu adalah pejabat struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi PPID pada SKPD yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
Parapaf2 Taps PPID Pembanta
Pual 10
PPID Pembantu mempunyai tugas membantu PPID dalam mengelola infonnasi dan doku.mentasi di lingkungan SKPD masm.g-masing, meliputi:
- a. pengidentifikasian dan pengumpulan data dan infonnasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan SKPD masing-masing;
- b. pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di liflgkungan SKPD masing-masing;
- c. penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk da1a?n kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabe.t yang berwenang;
- d. pengujian aksesbilitas atas suatu informasi publik;
- e. penyelesaian sengketa pelayanan infonnasi;
- f. inelakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa. informasi;
8
- g. melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan inform.asi serta dokumentasi.
Raglan Kuata Umum.
Pual 11
Dalam rangka pelayanan informasi yang akurat, lengkap dan tidak menyesatkan, maka seluruh SKPD perlu melakukan pengelolaan infonnasi secara baik, konsisten dan bertanggungjawab melalui kegiatan yang meliputi:
- a. pengumpulan infonnasi;
- b. pengklasiflkasian informasi;
- c. pendokumentasian infonnasi; dan
- d. pelayanan infonnasi.
PelllUDlpulaa
Bagian Keaatu lllformaai
Pual 12
Kegiatan pengumpulan informasi merupakan tahap yang sangat penting da..lam pengelola.an informasi clan dokumentasi, ada.pun hal yang harus diperhatikan oleh setiap SKPD, adalah:
- a. pengumpulan inform.asi merupakan aktivitas penghimpunan kegiata.n yang telah, sedang dan yang akan dila.ksanakan oleh setiap SKPD;
- b. informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD yang bersangkutan;
- c. informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip sta.tis maupun dinamis;
- d. pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan pejabat yang bertanggung jawab da1arn pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di satuan kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
- e. penyediaan infonnasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:
- 1) mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya;
- 2) mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja;
- 3) mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
- 4) membuat daftar jenis-jenis infonnasi dan dokumen.
9
llagian Kedua
PeDgklaaifUmataa Iaformaai
Paaal 13
Dalam proses pengklasifikasian, informasi di bagi menjadi dua kelompok yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.
Pual 14
BAB IV - MEKANISME PElfGVMPULAN, PBNGKLASll'IKASIAlf, PENDOKUMENTASIAlf DAlf PBLAYAIIA!f DU'ORIIASI
Pasal 13
- a. informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yaitu setiap 1 (satu) tahun sekali, meliputi :
- 1) profil, seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, dan sebagainya yang berkaita.n dengan SKPD;
- 2) informasi mengenai program, kegiatan dan kinerja SKPD;
- 3) informasi mengenai ringkasan laporan keuangan;
- 4) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) informasi yang lebih detail atas permintaan pemohon. b. infonnasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banya.k dan ketertiban umum, meliputi :
- 1) informasi mengenai bencana alam, seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemic, wabah dan kejadian luar biasa;
- 2) infomasi mengenai limbah berbahaya, seperti kegagalan industri dan telmologi, dampak industriJ dan pencemaran lingk:u.ngan;
- 3) infomasi mengenai bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
- 4) infomasi ten tang bahan makanan berbahaya bagi manusia;
- 5) infonnasi lain yang mengancam hajad hidup orang banyak.
- c. informasi yang wajib disediakan setiap saat, meliputi:
- 1) daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Daerah, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- 2) basil keputusan Pemerintah Daerah dan latar belakang pertimbangannya;
- 3) seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya;
- 4) rencana kerja program dan kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahuanan Pemerintah Daerah;
- 5) perjanjian Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 6) infonnasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Pemerintah Daerah dalam pertemuan yang terbuka unutk umum;
- 7) prosedur kerja pegawai Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
- 8) laporan mcngenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Inforrnasi yang dikecualikan yaitu inforrnasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagi berikut:
- a. Ketat, artinya untuk mengkategorikan infonnasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang valid clan mengedepankan obyektivitas;
- b. Terbatas, artinya infonnasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan;
- c. Tidak mutlak, artinya tidak ada infonnasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.
Pual 1S
- { 1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus melalui metode uji konsekuensi bahaya yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila infonnasi tersebut dibuka.
- (2) Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilengkapi dengan uji kepentingan publik yang mendasari penentuan informasi harus ditutup s-esuai dengan kepentingan publik.
- (3) Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik. ekonomi, sosial budaya. dan pertahanan keamanan.
- (4) Usulan klasifikasi akses inforrnasi yang bersifat ketat dan terbatas diajukan oleh SKPD yang memiliki kamandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.
- (5) Penetapan informasi yang bersifat tidak mutlak dilakukan melalui rapat pimpinan.
Baglan Ketlp
Penclolr.umentulaa lnformul
Pual 16
Dalam rangka pendokumentasian informasi hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Deskripsi infonnasi, yaitu bahwa setiap SKPD membuat ringkasan untuk masing-masingjenis infomasi.
- b. Verifikasi informasi, yaitu bahwa setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatan.
- c. Otentiflka.si lnfonnasi, yaitu dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh s-etiap SKPD.
- d. Kodefi.kasi, yaitu untuk mempermudah pencarian inforrnasi yang dibutuhkan oleh SKPD.
- e. Penataan dan penyimpanan informasi, dila.kukan agar dokurnent.asi dan informasi lebih sistematis.
Bagfan Keempat Pelayanan Informasi
Pual 17
- (1) Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan Pemohon/Pengguna Informasi Publik, PPID melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Layanan informasi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berilrut:
- a. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi formulir permintaan infonnasi dengan melampirka.n pelayanan fotocopy KTP Pemohon dan Pengguna Informasi.
- b. Petugas memberikan tanda bukti penerima permintaan infonnasi publik kepada Pemohon Informasi Publik.
- c. Petugas memproses permintaan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah clitandatangani oleh Pemohon Informasi Publik.
- d. Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh Pemohon/Pengguna Informasi.
- e. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, maka PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Petugas memberikan Tanda Sukti Penyerahan Informasi publik kepada Pengguna Infonnasi Publik.
- (3) Layanan informasi melalui media cetak maupun elektronik sebagaimana dimaksud ayat ( 1) yaitu infonnasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website Dinas Komunikasi dan lnfonnatika dan media cetak yang tersedia.
Pual 18
- (1) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan Pemohon Informasi Publik dilakukan setelah Pemohon Informasi Publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) W aktu penyelesaian dilaksanakan paling lam bat 10 (sepuluh} hari kerja sejak diterima; males PPID wajib menanggapi pennintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis yang meliputi, permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan pennohonan diterima atau ditolak.
3. (3} Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.
- (4) Jika pennohonan infonnasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi infonnasi yang diberikan, format infonnasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman.
- (5) Apabila pennintaan inform.asi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan per~turan perundang-undangan di bidang Keterbukaart Informasi Publik.
BABV
IIBKAIIIBID PBNYBLl"BAL\ll BBIIGKBTA lhiOMl4SI
Pual 19
- ( l) PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tida.k sesuai dengan ketentuan peraturan pe~› undangan, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. PPID mempersiapkan daftar Pemohon dan/ atau Pengguna Informasi yang akan ditolak;
- b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan $\_ !q?p yang terkait paling lambat 3 (tiga) hari ketja ~~l$.. surat keberatan diterima PPID;
- c. Hasil keputusan rapat koordinasi ditu.angkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
- d. Hasil keputusan rapat wajib didolrumentasikan secara baik.
- (2) PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan Pemohon Infonnasi Publik secara tertulis, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
- a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dan/ a tau Pengguna fnformasi;
- b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD terkait palillg lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat keberatan diterima PPID;
- c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
- d. Jjasil keputusan rapat didokumentasilcan secara baik.
- (3) Penyelesaian Sengketa Informasi, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
- a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
- b. PPID menyusun k:ajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
- c. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, Pengachlan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung, maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa lnformasi. ·
- d. Hasil keputusan sengketa infonnasi wajib di dokumentasikan secara baik;
Diundangkan. di Situbondo pacia tanggal 1 6 JAN 2013
Plt.
BBRITA DAERAII KABUPATER SITUBOIIDO TAIIUII 2013 IIOMOR ~
B.ABVI PBLAPORAII
Pua.120
Setiap tahun PPID wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekret.aris Daerah, yang meliputi:
- a. jumlah permintaan infonnasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap pennintaan in!ormasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi, dan/ atau alasan penolakan permintaan informasi.
Pau.121
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal '"1 6 JAN 2013

Penandatangan: BUPATI SITUBOIIDO, DADAlfG WIGIARTO