PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 32 Tahun 2011 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Banjarbant Nomor Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, diperlukan pengaturan lebib lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam bumf a, perlu menetapkan Perahuan Walikota;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatum 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat B Banjarbara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Babes dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negate (Lembaran Negate Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pereneanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatum 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tatum 2004 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negate Republik Indonesia Tall= 2009 Norgor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undangdang Nomor 12 Tatum 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor Y4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan Rakyal Daerah (Lembaran Negate Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Alas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun 2004 tenting Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negate Republic Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tatum 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Nomor 4570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tatum 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
Menetapkan
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahoe 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 *taking Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyeharluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Merited Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali teraldair dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berra Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tatum 2010 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbam Tahoe Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tatum 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbant Nomor Tahoe 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor );
MEMUTUSKAN
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.
3
Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2010 terdiri alas :
1. Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
Rp.
Rp.
28.461.028.114,25
393.312.770.513,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Rp.
730.277.300,00
Jumlah Pendapatan
Rp. 422.504.075.927,25
2. Belanja
- a. Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai
Rp.
203.367.633.330,00
2. Belanja Subsidi
Rp.
3. Belanja Hibah
RP.
15.094.604.916,00
4. Belanja Bantuan Sosial
RP.
9.005.991.577,00
- 5 Belanja Bagi Basil Kepada ProvKab/Kota dan Pemdes
Rp.
0,00
6. Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvKab/Kota dan Rp. Pemdes
75.000.000,00
7. Belanja Tidak Terduga
Rp.
202.550.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai
Rp.
30.882.751.157,00
RP.
227.745.779.823,00
2. Belanja Barang dan Jasa
Rp.
75.735.608.677,00
3. Belanja Modal
Rp.
81.987.536.145,00
- Jumlah Belanja Langsung
Rp.
188.605.895.979,00
Jumlah Belanja
Rp.
416.351.675.802,00
Surplus/deficit
Rp.
6.152.400.125,25
4
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
Pengeluaran
- Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp.
0,00
Rp.
4.500.000.000,00
Rp.
4.500.000.000,00
Rp.
1.652.400.125,25
Pasal 2
Ringkasan Laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tereantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Rcalisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud clamant Pasal 3 tercanturn datum Lampinm B Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud Main Pasal 2 dan Pasal 4 mempakan hagian yang tidak terpisabkan dui Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai bedaku pada tanggal diundangken.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya datum Berita Daerah Kota Banjarbam.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal Z0O.kat0ter2011

WALIKOTA BANJARBARU,


f M.RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Baniarbam pada ta.nggal 21 1 :edg.P 2011

SF,KRETARIS DAERAH,

YAHRIANI

BERM k DABRAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 32

6