PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 6 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKALAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan serta ketunggalan dokumen kependudukan di Kabupaten Bangkalan, perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2011 dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
I
I
I
I
I
I
I
I
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
20. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan. Peraturan Perundang-Undangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu KK, KTP, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 ten tang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006, Nomor 4/E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 4/D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 9/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Ka bu paten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 3/E).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMTNT8TRAS1
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 9/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 3/E), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 17, angka 18, dan angka 37 diubah, sehingga, Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
- a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasian dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan . .,
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatatan pada KUA Kee.
- (3) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
Pasal 2
- ( 1} Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/ atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
1. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/ atau mental;
1. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/ surat cerai;
10. aa. tanggal perceraian;
11. bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan;
14. ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan public;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
Pasal 5
Pasal5
- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
- ( 1) Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 ( satu) KTP-el.
7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP› el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Elemen data kependudukan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
Pasal 31
- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2)
Pasal 40
- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2)
Pasal 50
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
13. Diantara BAB VI dan BAB VU disisipkan 2 (dua) BAB, yakni BAB VI Adan BAB VI B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
BAB VI - A Pasal 56 A
Pasal 56
- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan ten tang cacat fisik dan/ a tau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (3) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses data pribadi kepada petugas Instansi Pelaksana.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
- (1) Pejabat struktural pada unit kerja yang rnenangani Adrninistrasi Kependudukan di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati rnelalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai rnekanisrne dan prosedur pengangkatan dan pernberhentian pejabat struktural se bagairnana dirnaksud pada ayat ( 1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - B PEJABATSTRUKTURAL Pasal 56 C
Pasal 69
- ( 1) Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Adrninistrasi Kependudukan yang rneliputi kegiatan fisik dan non fisik di daerah dianggarkan dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Disarnping dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), Pernerintah Daerah rnenyediakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kebutuhan dan kernarnpuan keuangan daerah.
BAB VI - B PEJABATSTRUKTURAL Pasal 56 C
Pasal 80
15. Ketentuan Pasal 80 dihapus.
BAB VI - B PEJABATSTRUKTURAL Pasal 56 C
Pasal 84
•
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2014 NOMOR 4/E.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
## PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
## I. UMUM
Mengantisipasi perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di era globalisasi tentu sangatlah dibutuhkan landasan hukum untuk penerapan pelayanan publik yang transparan, cepat, tepat tanpa biaya untuk menjamin kepastian hukum baik masyarakat/ penduduk maupun petugas yang membidangi pelayanan publik penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Untuk optimalisasi kinerja dalam melayani masyarakat di bidang kependudukan diperlukan singkronisasi antara Peraturan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang› Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang intinya menyederhanakan pelayanan, meningkatkan kepastian hukum, menghapus beban biaya semua penerbitan dokumen kependudukan dan pencegahan pelanggaran hukum di bidang kependudukan.
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah yang diatur dengan Peraturan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL.
Pasal I Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 26.