PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 17 Tahun 2017 tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2017 - 2025 (berlaku 4 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2017 - 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARA ENIM,
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2017 - 2025;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
salinan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Di BidangBidang Usaha Tertentu/atau Daerah-Daerah Tertentu (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 5688), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanamam Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 - 2032. (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 13);
Menetapkan
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
19. Peraturan`Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2017 - 2025.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP Provinsi adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.
7. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPM Kabupaten (RUPMK) adalah Rencana Umum Penanaman Modal di kabupaten yang dirumuskan dalam suatu dokumen rencana umum penanaman modal.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud disusunnya RUPMK adalah guna terciptanya persebaran penanaman modal antara pusat dan daerah terhadap pengembangan pusat ekonomi, industri sektor-sektor strategis dan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten.
- (2) Tujuan RUPMK untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak menjadi tumpang tindih dalam menetapkan prioritas sektor yang akan dipromosikan.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi dalam upaya memajukan daya saing perekonomian dibidang penanaman modal secara berkelanjutan.
BAB III - SISTEMATIKA RUPMK
Pasal 3
- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Dokumen Penanaman Modal Jangka Panjang sampai dengan Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah dan Kebijakan Penanaman modal, yang terdiri dari:
1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan ( Green Investment );
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal; dan
- e. Peta Panduan Roadmap Implementasi RUMPK, terdiri dari:
1. Fase I, Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan untuk percepatan realisasi penanaman modal;
2. Fase II, Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan memfasilitasi kawasan prioritas dan fasilitas pendukung sektor energi serta sektor-sektor lain yang di prioritaskan ;
3. Fase III, Pengembangan Industri Skala Besar; dan
4. Fase IV, Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan ( Knowledge based economy ).
Pelaksanaan.
Dokumen RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 4

- (1)..DPM-PTSP melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta mempromosikan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2)..DPM-PTSP dalam merealisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dengan mengkoordinasikan lintas sektoral dalam merealisasikan pelaksanaan penanaman modal.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Umum Penanaman Modal yang mengacu RUPM Provinsi dengan menetapkan prioritas pengembangan sesuai potensi dan daya saing daerah.

- (2) Dalam menyusun RUPM Pemerintah Kabupaten berkonsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.

## Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, perlu memberikan kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. (2).Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf D angka 6.
3. (3).Pemberian Fasilitas dan kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh DPM-PTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala DPM-PTSP kepada Bupati untuk dibahas oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) . Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditindaklanjuti oleh Bupati dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kesepakatan pembahasan.
6. (6)..Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati.

Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 14 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

(Cap/ttd)

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 17

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 14 Maret 2017

BUPATI MUARA ENIM,

(Cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

## LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR

: 17

TAHUN 2017

TANGGAL : 14 MARET 2017

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

TAHUN 2017 - 2025

## RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik dan guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Pelaksanaan pembangunan memerlukan perencanaan untuk memudahkan pengambilan keputusan sesuai arah yang benar, efisien dan efektif. Hal inilah yang melatar belakangi disusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Muara Enim. RUPM sendiri merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan lintas sektoral (SKPD) dan wilayah di Kabupaten Muara Enim sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan pembangunan terkait di bidang penanaman modal. Diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih dengan penetapan prioritas dari investasi yang akan dipromosikan. RUPM Kabupaten Muara Enim berlaku sampai dengan tahun 2025.

Momentum pertumbuhan ekonomi saat ini seyogyanya tetap positif, sehingga berimplikasi kepada kebutuhan dana investasi, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta. Guna mendukung pelaksanaan investasi tersebut, maka pembentukan modal selayaknya didorong, antara lain melalui regulasi yang mengatur tentang Penanaman Modal. Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal di daerah dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah dan Daerah, penciptaan birokrasi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi Penanaman Modal akan meningkat secara signifikan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk dua tujuan, yakni (i) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian, dan (ii) mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada penanam modal, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kebijakan dasar penanaman modal diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

Dokumen RUPM Kabupaten Muara Enim juga selaras dengan RUPM Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan dan visi jangka panjang Kabupaten Muara Enim (Visi 2025). Untuk itu perlu menyusun suatu rumusan, strategi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Selain itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Muara Enim berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Dalam menyusun RUPM sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012, memperhatikan tujuh arah kebijakan penanaman modal yaitu:

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Persebaran penanaman modal;
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur;

4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan ( Green Investment );
5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi;
6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal;
7. Promosi penanaman modal.

Penyusunan RUPM ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal.

## B. ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asas penanaman modal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Maka asas atau prinsip dasar dari kegiatan penanaman modal di Kabupaten Muara Enim bertujuan yaitu :

1. Menumbuhkan perekonomian daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan ...lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan tekhnologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi rill dengan ...menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupuan dari ...luar negeri;
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## C. VISI DAN MISI

Visi Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim sampai Tahun 2025 :

- ' ' Pelayanan Publik yang Berkualitas dan

Terintergrasi Berbasis Teknologi '

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu :

1. Mendorong terciptanya iklim investasi yang berkelanjutan, kondusif dan terencana.
2. Meningkatkan promosi, usaha yang berdaya saing dan mewujudkan ....kerjasama Penanaman Modal.
3. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka arah dan kebijakan penanaman modal di Kabupaten muara Enim dibagi dalam 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan Infrastruktur;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan ( Green Investment );
5. Pemberdayaan Usaha mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
6. Pemberian Fasilitas dan/ atau Insentif Penanaman Modal;
7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

## D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

## 1. PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Arah kebijakan untuk mendorong perbaikan iklim penanaman modal yang kondusif di Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Muara Enim.

Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal di Kabupaten Muara Enim akan memperkuat kelembagaan penanaman modal melalui koordinasi penanaman modal antar instansi dan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta dengan pemerintah kabupaten/kota.

Adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dengan melimpahkan dan mendelegasikan kewenangan dibidang penanaman modal kepada instansi dan lembaga yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Muara Enim sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- 1) Menguatkan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal melaksanakan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Kabupaten mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang ini meningkatkan kinerja PTSP dalam melakukan koordinasi antar dinas terutama dalam penyusunan SOP teknis.
- 2) Penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang dibidang penanaman modal di Kabupaten mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di Kabupaten dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solving) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Muara Enim.
- b. Bidang Usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka dengan Persyaratan ...Pengaturan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka dengan persyaratan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka dengan Persyaratan.

## c. Persaingan Usaha

Untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat untuk menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan antara usaha besar, kecil menengah dan koperasi. Persaingan usaha diatur sedemikian rupa agar terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.

- 2) Mengawasi dan menindaklanjuti pelaku usaha yang kegiatanya menghambat atau merugikan pelaku usaha lain secara tidak sehat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penguatan kelembagaan dan kapasitas Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal (PDKPM) adalah DPM-PTSP Kabupaten Muara Enim terkait aspek pemantauan, pengawasan, dan pembinaan penanaman modal sangat diperlukan. DPM-PTSP Kabupaten Muara Enim sebagai PDKPM berperan sebagai pemberi bantuan teknis untuk memfasilitasi dan membimbing para penanam modal yang akan melaksanakan kegiatan penanaman modal di daerah sehingga dapat direalisasikan.

## d. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksud untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia di Kabupaten Muara Enim, oleh karena itu diperlukan :

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim melalui DPM-PTSP melakukan program yang dapat mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi pekerjanya.
- 2) Kemudian DPM-PTSP Kabupaten juga memfasilitasi terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis sesuai aturan hukum dengan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, antara pekerja dengan pengusaha yang dilandasi prinsip iktikad baik.

## e. Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu dan prioritas pengembangan bidang usaha.

## 2. PERSEBARAN PENANAMAN MODAL

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Muara Enim adalah :

- a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki kabupaten Muara Enim dan daya dukung wilayah.
- b. Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif bagi penanam modal yang bersedia menanamkan modalnya di wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan pengembangan wilayah jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Muara Enim.
- c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis melalui pendekatan kluster dan kawasan industri, wilayah industri, kawasan peruntukkan industri dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendukung lainnya.
- d. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

## 3. PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR

## a. Pengembangan Pangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan antara lain :

1. Menyiapkan SOP-SOP perizinan usaha mikro, skala kecil dan menengah dan koperasi yang terintegrasi satu pintu melalui DPM-PTSP Kabupaten Muara Enim khususnya investasi pangan pokok, holtikultura dan pengolahanya.
2. Menyusun basis data dan rencana pengembangan sektor agribisnis terpadu yang meliputi Agribisnis Hulu (upstream agribusiness) berupa saprodi bagi pertanian, dan usaha Tani (on-farm agribusiness) berupa kegiatan ekonomi menggunakan saprodi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan produk pertanian primer.
3. Identifikasi kekayaan plasma nutfah spesies ikan dan rencana aksi pemanfaatan dan pelestariannya.
4. Meningkatkan kinerja PTSP dalam melakukan koordinasi antar dinas terutama dalam penyusunan SOP teknis.

5. Mengembangkan promosi investasi agribisnis hilir (down-stream agribusiness) berupa pengolahan produk pertanian primer menjadi produk olahan.
6. Mengoptimalkan penyediaan jasa bagi agribisnis, seperti lembaga keuangan, penyuluhan, transportasi, penelitian dan sebagainya.
7. Pengembangan industri hilir yang berbasis pertanian yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi.
8. Pengembangan sentra ekonomi berbasis agrolitan yang didukung dengan upaya peningkatan infrastruktur jalan kabupaten dan provinsi serta jalan produksi, jembatan penghubung dan pelabuhan di pedesaan atau sentra produksi pangan.
9. Membangun sistem informasi mengenai data potensi sektor penanaman modal serta regulasi yang terkait.
10. Pemanfaatan pasar lokal yang belum tergarap melalui produk-produk yang dapat dimanfaatkan langsung oleh konsumen pengguna langsung atau konsumen akhir dengan mengembangkan investasi yang menghasilkan produk industri hilir. Hal demikian akan meningkatkan daya saing daerah.
7. b..Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur
8. adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan SOP-SOP perizinan dan investasi bidang infrastruktur untuk menunjang investasi di sektor unggulan ( perkebunan ).
2. DPM-PTSP Kabupaten Muara Enim melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait seperti perkebunan. Upaya koordinasi yang dilakukan penting agar dapat memberikan kepastian hukum atas peraturan-peraturan daerah dan produk hukum yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal sehingga tidak memberatkan beban tambahan pada biaya produksi usaha.
3. Memperkuat citra daerah dan mengkreasikan promosi investasi
4. Memberikan fleksibelitas dalam upaya secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal, menginisiasi fasilitasi penanam modal dalam rangka peningkatan realisasi penanaman modal.
5. Percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah sentra ekonomi baru yang memiliki potensi unggulan.

6. Membangun sistem informasi mengenai data potensi sektor penanaman modal serta regulasi yang terkait.
7. Pembangunan infrastruktur yang mencakup pemeliharaan dan penambahan infrastruktur baru.
8. Percepatan pembangunan infrastruktur berdasarkan regulasi yang dapat memberikan kepastian dalam pengembangan infrastruktur oleh swasta.
9. Persebaran investasi infrastruktur pada pusat-pusat pertumbuhan strategis.

## 4. PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Arah kebijakan untuk mendorong penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment) antara lain :

1. Penanaman modal yang dilakukan harus bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan.
3. Pengembangan ekonomi hijau (green economy).
4. Pemberian kemudahan dan/atau insentif kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan serta mendorong perdagangan karbon.
5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari hulu hingga hilir
6. Pengembangan daerah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

## 5. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI

Arah Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan Penguatan Kapasitas Organisasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dapat melakukan upayaupaya:

- 1) Memfasilitasi kegiatan pengembangan organisasi dan manajemen UMKMK.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap program pengembangan organisasi dan manajemen UMKMK.
- 3) Mengembangkan kapasitas teknis unit UPTD yang berkaitan dengan layanan UMKMK.
- 4) Memberikan penghargaan bagi UMKMK yang sukses.
- 5) Memberikan kemudahan layanan terhadap pengurusan izin UMKMK.
- 6) Memetakan dan mensosialisasikan usaha-usaha potensial yang dapat dikembangkan secara berbasis potensi sumber daya lokal.
- 7) Membangun kerjasama kemitraan antara perguruan tinggi, pemerintah dan pelaku usaha secara terprogram dalam jangka panjang.
- 8) Memetakan kluster UMKMK atas dasar potensi untuk berkembang dan memfasilitas untuk akselerasi pertumbuhannya melalui pendampingan dan strategi kemitraan.
- 9) Membangun sistem informasi UMKMK berbasis ICT.
- 10) Membatasi toko, warung atau mini market modern.

## b. Kebijakan Pengembangan UMKMK

Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan jiwa entrepreneur para pengurus koperasi dan pemilik UMKM dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut ;
- a) Memberikan Pelatihan Entrepreneurship
- b) Memberi Tantangan Aplikasi Rencana Bisnis ( Business Plan Application )
- c) Menyelidiki Sebab Keberhasilan/Kegagalan
- d) Melakukan Evaluasi dan Pembelajaran
- e) Membuat Program dan Anggaran Pemberdayaan Secara Berkala
2. Penguatan Daya Saing dalam menghadapi perdagangan global
- a) Melakukan pengembangan kemitraan
- b) Meningkatkan pengembangan kapasitas internal kelembagaan
- c) Pengembangan layanan infrastruktur, manajerial dan kapasitas organisasi

## 3. Kebijakan Penguatan UMKMK

- a) Melakukan pendampingan dan inkubasi bagi UMKMK berpotensi untuk tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dan terprogram.
- b) Memberikan pelatihan kewirausahaan, manajemen organisasi, manajemen keuangan, produksi dan pemasaran.
- c) Melakukan program kemitraan untuk penguatan daya saing sinergi antara pengusaha inti dan plasma, akademisi, BUMN dan antar lembaga.
- d) Memfasilitasi layanan standarisasi dan standar operasional bagi proses produksi UMKM.
- e) Memberikan layanan terhadap peningkatan akses pasar produk potensial melalui layanan kemudahan untuk mendapatkan paten, merek, kemasan dan izin halal dari usaha UMKMK

## 6. PEMBERIAN FASILITAS DAN/ATAU INSENTIF PENANAMAN.MODAL

Pemberian fasilitas kemudahan dan insentif dalam penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal berupa persaingan dalam merebut penanaman modal yang merupakan best practice . Sedangkan pertimbangan internal terutama berkaitan dengan kepentingan pengembangan wilayah, pengaruh /keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, penggunaan sumberdaya lokal, penyerapan tenaga kerja, berkontribusi dalam peningkatan PDRB, serta tujuan pembangunan sesuai Visi dan Misi Daerah. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal disajikan pada gambar berikut :

Gambar Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal


Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dapat memberikan beberapa fasilitas kemudahan dan insentif ini khususnya dalam rangka pengembangan pengusaha menengah lokal.

## Pemberian insentif dapat berbentuk :

1. Pengurangan, atau keringanan, retribusi daerah.
2. Pemberian dana stimulan; dan/atau
3. Pemberian bantuan modal.

## Pemberian kemudahan dapat berbentuk :

1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.
2. Penyediaan sarana dan prasarana.
3. Penyediaan lahan atau lokasi.
4. Pemberian bantuan teknis; dan/atau
5. Percepatan pemberian perizinan.

## 7. PROMOSI PENANAMAN MODAL

Arah kebijakan promosi dan kerja sama penanaman modal Kabupaten Muara Enim :

- a. Penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak image building lokasi penanaman modal.
- b. Penguatan kelembagaan promosi dan kerjasama dalam rangka pengembangan strategi promosi dan kerjasama yang lebih fokus (targetted promotion), terarah dan inovatif.
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi dan kerjasama penanaman modal dengan BKPM, Provinsi, seluruh Perangkat Daerah terkait, Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim Penanaman Modal (PDKM), Propinsi lain dan Perangkat Daerah Penanaman Modal (PDKPM) Kabupaten/Kota.
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi dan kerjasama secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal
- f. Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing

melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

## E. Peta Panduan (RoadMap) Implementasi RUPM

Peta panduan (road map) implentasi RUPM Kabupaten Muara Enim disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara parallel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, sebagaimana berikut:

1. Fase I - Jangka Pendek : Pengembangan Penanaman ...yang relative mudah dan ...menghasilkan.

Modal cepat

Pelaksanaan pada Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanaman modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/setengah jadi bagi industri lainya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan didalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Langkah-langkah kebijakan antara lain :

- a. Membukakan hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek.
- b. Promosi investasi yang intensif.
- c. Memperbaiki citra Kabupaten Muara Enim.
- d. Mengidentifikasi proyek investasi yang siap dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan.
- e. Membangun kerjasama dan kemitraan untuk meningkatkan nilai tambah daerah.
2. Fase II Jangka Menengah :..Percepatan.pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan pada Fase II dimaksud untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi dan konversi energy berwawasan lingkungan. Pada

fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar antara lain :

- a. Skema Kerjasama Pemerintah Swasta dalam pembangunan jalan, pelabuhan, pembangkit listrik, infrastruktur gas alam untuk industri dan RT termasuk infrastruktur bidang pendidikan dan kesehatan.
- b. Penyempurnaan regulasi daerah yang berkaitan dengan penanaman modal.
- c. Pemberian insentif penanaman modal.
- d. Penyiapan kebijakan daerah termasuk Perda dalam.rangka pengembangan energi dimasa yang akan.datang.
3. Fase III -Jangka Panjang : Pengembangan industri skala besar...

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industry, untuk mendukung implementasi tahap III ini dan mendukung tahap-tahap lainya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan klaster industri
- b. Rantai Nilai ( value chain ) distribusi untuk mendukung ..klaster.industri
- c. Koordinasi penyusunan program
- d. Pengembangan SDM handal.
4. Fase IV -Jangka Panjang : Pengembangan ekonomi berbasis ...pengetahuan

Pada tahap IV ini dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal pada saat perekonomian Kabupaten Muara Enim sudah tergolong maju. Pada tahap ini, fokus penanangan adalah pengembangan kemampuan ekonomi kearah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan kebijakan daerah untuk mendorong investasi.yang inovatif dan berbasis teknologi melalui penelitian dan.pengembangan.

- b. Menjadi daerah industri yang ramah lingkungan.
- c. Membangun kawasan industri berbasis teknologi tinggi.

## F. PELAKSANAAN

Langkah strategis yang akan ditempuh dalam rangka implementasi RUPM Kabupaten Muara Enim dituangkan dalam rencana tindak lanjut. Rencana Tindak Lanjut sebagai implementasi dari RUPM Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

## 1. Internal

- a. Mengembangkan Koordinasi yang intensif sebagai suatu proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan kerja yang terpisah. Tanpa koordinasi, Perangkat Daerah terkait akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam upaya peningkatan penanaman modal. Perangkat Daerah tersebut justru mulai mengejar kepentingan sendiri yang sering tidak sinkron dengan pencapaian tujuan penanaman modal secara keseluruhan. Koordinasi sangat dibutuhkan bagi organisasi yang menetapkan tujuan tinggi.
2. b.. Sosialisasi RUPM Kabupaten Muara Enim yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para pihak bagaimana kegiatan penanaman modal yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
3. c....Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Muara Enim.
4. d.,,.Menginisiasi pembuatan Perda tentang Insentif Kemudahan Penanaman Modal.
- e. Mengembangkan SOP Perizinan yang efektif dan efisien.
- f. Peningkatan kualitas pelayanan prima dalam bidang perizinan dan penanaman modal.

## 2. Eksternal

- a. Melakukan temu investor lokal, nasional dan asing secara berkala untuk mempromosikan investasi di Kabupaten Muara Enim dengan membentuk forum multipihak yang membahas tentang isu penanaman modal di Kabupaten Muara Enim dengan maksud untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang terdiri dari pengusaha, kalangan perguruan tinggi, Perangkat Daerah terkait, perbankan, organisasi profesi, Kadin, pihak asosiasi dan lain-lain.
- b. Menjalin peluang kerjasama dengan institusi swasta nasional dan lembaga donor internasional yang memiliki program investasi ramah lingkungan.

BUPATI MUARA ENIM,

(Cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

## PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 - 2025

| No | FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL | JANGKA PENDEK 2017-2019 | JANGKA MENENGAH 2019-2022 | JANGKA PANJANG 2020-2025 |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Bidang Pangan | 1. Menyiapkan SOP-SOP perizinan terintegrasi satu pintu di sektor unggulan Kab. Muara Enim yaitu perkebunan. 2. Menyusun basis data dan rencana pengembangan sektor agribisnis terpadu yang meliputi Agribisnis Hulu (upstream agribusiness) berupa saprodi bagi pertanian, dan usaha Tani (on-farm agribusiness) 3. kegiatan ekonomi menggunakan saprodi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan produk pertanian primer. 4. Identifikasi kekayaan plasma nutfah spesies ikan dan rencana aksi pemanfaatan dan pelestariannya. | 1. Meningkatkan kinerja PTSP dalam melakukan koordinasi antar dinas terutama dalam penyusunan SOP teknis. 2. Mengembangkan promosi investasi agribisnis hilir (down-stream agribusiness ) berupa pengolahan produk pertanian primer menjadi produk olahan 3. Mengoptimalkan penyediaan jasa bagi agribisnis, seperti lembaga keuangan, penyuluhan, transportasi, penelitian dan sebagainya. 4. Pengembangan industri hilir yang berbasis pertanian yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. 5. Pengembangan sentra ekonomi berbasis agropolitan yang didukung dengan upaya peningkatan infrastruktur jalan kabupaten dan provinsi serta jalan produksi, jembatan p