PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 52 Tahun 2013 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 31 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Diktum Ketiga Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.Kep/ 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Fungsi Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2012.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturaan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.
6. Instansi Pemerintah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung-jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
9. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
4
10. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dimaksudkan untuk:
- a. memberi panduan bagi Tim Evaluasi yang berkaitan dengan:
- 1) pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- 2) pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
- 3) penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
- 4) penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
- b. menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD bagi pejabat dan staf pelaksana.
- (2) Tujuan dilaksanakannya evaluasi adalah sebagai berikut :
- a. memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. menilai akuntabilitas kinerja SKPD;
- c. memberi saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja SKPD.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
- (1) Dalam penerapannya, lingkup evaluasi AKIP mencakup:
- a. penilaian terhadap perencanaan strategis dan sistem pengukuran kinerja, termasuk didalamnya perencanaan kinerja:
- b. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- d. evaluasi terhadap kebijakan SKPD yang bersangkutan.
6
- (2) Fokus evaluasi diarahkan sesuai tujuan evaluasi yaitu:
- a. evaluasi atas proses/penerapan sistem AKIP;
- b. evaluasi atas keluaran (output);
- c. evaluasi atas hasil dan manfaat keluaran (outcome).
- (3) Entitas akuntabilitas yang dievaluasi adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan secara sampling setiap tahun anggaran.
PELAKSANAAN DAN PENUGASAN
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PENUGASAN
Pasal 4
- (1) Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, dan penerbitan laporan hasil evaluasi.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.
TAHAPAN DAN DATA EVALUASI
BAB V - TAHAPAN DAN DATA EVALUASI
Pasal 5
- (1) Tahapan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD terdiri dari:
- a. Perencanan Evaluasi;
- b. Pelaksanaan Evaluasi;
- c. Pelaporan Hasil Evaluasi;
- d. Pengendalian Evaluasi.
- (2) Tahapan Perencanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Desain Evaluasi;
- b. Pengorganisasian Evaluasi.
- (3) Tahapan Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Survei Pendahuluan;
- b. Evaluasi atas penerapan Sistem AKIP; dan
- c. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi/unit kerja.
- (4) Tahapan Pelaporan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Finalisasi Laporan Hasil Evaluasi;
- b. Penyebaran dan pengkomunikasian Laporan Hasil Evaluasi.
7
- (5) Tahapan Pengendalian Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Melakukan pertemuan berkala antara sesama tim pelaksana evaluasi;
- b. Melakukan pertemuan dengan pihak lain yang terlibat dalam evaluasi.
BAB V - TAHAPAN DAN DATA EVALUASI
Pasal 6
Jenis data dan informasi yang dibutuhkan:
1. Tugas, fungsi dan kewenangan SKPD;
2. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan SKPD;
3. Kegiatan utama SKPD;
4. Sumber pembiayaan SKPD;
5. Sistem informasi yang digunakan;
6. Keterkaitan SKPD dengan instansi lainnya;
7. Perencanaan strategis, rencana kinerja serta rencana kerja dan anggaran yang dimiliki SKPD;
8. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Sistem pengukuran kinerja dan manajemen kinerja;
10. Laporan keuangan dan pengendalian;
11. Hasil evaluasi dan review periode sebelumnya
BAB V - TAHAPAN DAN DATA EVALUASI
Pasal 7
- (1) Teknik pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan melalui:
- a. Kuesioner;
- b. Wawancara;
- c. Observasi;
- d. Studi Dokumentasi.
- (2) Teknik Kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pengumpulan data/informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar pertanyaan yang akan diisi oleh SKPD secara mandiri.
- (3) Teknik Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan dicatat secara langsung.
- (4) Teknik Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan suatu organisasi.
- (5) Teknik Studi Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk pengumpulan data dan informasi secara tidak langsung terhadap SKPD yang dievaluasi.
8
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD
BAB VI - EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD
Pasal 8
- (1) Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD difokuskan pada kriteriakriteria dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap ## BAB VII
PENILAIAN DAN PENYIMPULAN
BAB VI - EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD
Pasal 9
Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
1. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variabel yaitu komponen, sub komponen dan kriteria.
2. Setiap komponen dan sub komponen diberikan jawaban 'Ya' atau 'Tidak' dengan alokasi nilai atau bobot sesuai Lembar Kriteria Evaluasi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut dan selanjutnya diberikan nilai pembobotan.
4. Dalam memberikan kategori 'Ya' atau 'Tidak', evaluator harus benar-benar menggunakan profesional judgement dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, yang didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.

## Pasal 10

- (1) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka dilakukan penyimpulan sebagai berikut :
- a. Tahap pertama dijumlahkan nilai setiap kriteria/pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditentukan suatu angka tertentu.
- b. Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai 0% sampai dengan 100%.
- (2) Penyimpulan atas hasil review terhadap akuntabilitas kinerja dilakukan/diperoleh dari hasil penjumlahan seluruh sub komponen yang ada yaitu dengan total nilai antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen).
- (3) Evaluasi atas akuntabilitas kinerja SKPD harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif SKPD dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE).

10

## BAB VIII

## EVALUASI ATAS PENYAJIAN LAKIP

## Pasal 11

- (1) Evaluasi atas penyajian informasi dalam LAKIP dilakukan dengan menelaah dokumen LAKIP dan menggali informasi mengenai penggunaan informasi dalam LAKIP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada format penyajian laporan dan isi informasi yang dilaporkan dalam LAKIP.

## Pasal 12

Penyajian informasi dalam LAKIP sebagaimana dimaksud pada pasal 11 berisi pertanggungjawaban pimpinan SKPD yang dapat menggambarkan kinerja yang sebenarnya secara jelas dan transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan, relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar.

## BAB IX

## KERTAS KERJA EVALUASI Pasal 13

- (1) Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja dilakukan dengan mengumpulan data dan analisis fakta-fakta yang dapat ditelusuri kembali sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap langkah dan teknik evaluasi yang digunakan dan dituangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
- (3) Kertas Kerja Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi fakta dan data yang relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan.

## BAB X

## METODOLOGI EVALUASI

## Pasal 14

- (1) Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas SKPD menggunakan teknik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 terhadap implementasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pencapaian kinerja yang dilakukan secara mendalam.
- (2) Metodologi evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melaksanakan:
- a. evaluasi atas penerapan SAKIP; dan
- b. evaluasi atas AKIP, melalui evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan instansi

11

## BAB XI

## PELAPORAN DAN REKOMENDASI

## Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Evaluasi menyampaikan laporan hasil evaluasi.
- (2) Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang dituangkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE).
- (3) Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Banyuwangi paling lambat tiga bulan setelah pelaksanaan evaluasi.
- (4) Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja SKPD yang dievaluasi.
- (5) Penulisan Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik atau mengikuti tata naskah dinas yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- (6) Permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak SKPD yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan.

## Pasal 16

Terhadap SKPD yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga dapat membandingkan dan mengetahui perbaikan yang telah dilakukan.

## Pasal 17

- (1) Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilampiri dengan usulan penerbitan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan yang harus ditindaklanjuti oleh SKPD.

## BAB XII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 18

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam melaksanakan Evaluasi AKIP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

12

## BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkam dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 52

13

## KONSEP PERATURAN BUPATI TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Y

T

## TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI

## AKUNTABILITAS KINERJA SKPD kota

## TAHUN 2010

a

b

| NO | KOMPONEN/SUB KOMPONEN | HITUNGAN | HITUNGAN | REF |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| | | Y/T | NILAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| A. PERENCANAAN KINERJA(35%) | A. PERENCANAAN KINERJA(35%) | 55.71% | 19.50 | |
| I. DOKUMEN RENSTRA(12.5%) | I. DOKUMEN RENSTRA(12.5%) | 60.00% | 7.50 | |
| PEMENUHAN RENSTRA(2.5%) | PEMENUHAN RENSTRA(2.5%) | 0.50 | 1.25 | |
| 1b Dokumen Renstra SKPD telah tersedia | 1b Dokumen Renstra SKPD telah tersedia | y | 1 | |
| 2 Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target jangka menengah | 2 Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target jangka menengah | e | 0 | |
| b. KUALITAS RENSTRA(6.25%) | b. KUALITAS RENSTRA(6.25%) | 1.00 | 6.25 | |
| 3 Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil | 3 Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil | a | 1 | KKE2 |
| 4 Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan | 4 Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan | a | 1 | |
| 5 Renstra SKPD telah menyajikan IKU | 5 Renstra SKPD telah menyajikan IKU | a | 1 | |
| 6 Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | 6 Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | a | 1 | KKE3 |
| Target kinerja ditetapkan dengan baik | Target kinerja ditetapkan dengan baik | a | 1 | |
| 8 Dokumen Renstra SKPD telah selaras dengan Dokumen RPJMD | 8 Dokumen Renstra SKPD telah selaras dengan Dokumen RPJMD | a | 1 | |
| 9 Dokumen Renstra SKPD telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) | 9 Dokumen Renstra SKPD telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) | a | 1 | |
| IMPLEMENTASI RENSTRA(3.75%) | IMPLEMENTASI RENSTRA(3.75%) | 0.00 | 0.00 | |
| 10 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan | 10 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan | e | 0 | |
| 12 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran | 12 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran | e | 0 | |
| 13 Dokumen Renstra telah direviu secara berkala | 13 Dokumen Renstra telah direviu secara berkala | e | 0 | |
| DOKUMEN PERENCANAAN KINERJATAHUNAN (7.5%) | DOKUMEN PERENCANAAN KINERJATAHUNAN (7.5%) | 0.00% | 0.00 | |

c

d

e

## Capaian Individu KOMPONEN/SUB KOMPONEN

Nilai atau %

Capaian

Kategori

Interprestasi

55.71

60.00

50.00

100.00

0.00

0.00

CC

CC

C

AA

D

D

Cukup Baik

Cukup Baik

Agak Kurang

Memuaskan

Kurang

Kurang

| NO | KOMPONEN/SUB KOMPONEN | HITUNGAN | HITUNGAN | REF |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| | | Y/T | NILAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| a. | PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJATAHUNAN (1.5%) | 0.00 | 0.00 | |
| 1b | Dokumen RKT SKPD telah ada | t | 0 | |
| 2 | Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan RKA | t | 0 | |
| 3 | Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan | e | 0 | |
| b. | KUALITAS PERENCANAAN KINERJATAHUNAN (3.75%) | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Sasaran telah berorientasi hasil | e | 0 | KKE2 |
| 5 | Kegiatan dalam dokumen Renja merupakan cara untuk mencapai sasaran | e | 0 | |
| 6 | RKT telah menyajikan IKU | e | 0 | |
| 7 | Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | e | 0 | KKE3 |
| 8 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | e | 0 | |
| 9 | Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD dan dengan Dokumen RKPD/RKT atasannya | e | 0 | |
| c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJATAHUNAN (2.25%) | c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJATAHUNAN (2.25%) | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK) | e | 0 | |
| 12 | Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) (a.l. Target kinerja RKT vs Target kinerja RKA) | e | 0 | |
| III. | DOKUMEN PENETAPAN KINERJA(15%) | 80.00% | 12.00 | |
| a. | PEMENUHAN PK (3%) | 0.00 | 0.00 | |
| 1b | Dokumen PK SKPD telah ada | t | 0 | |
| 2 | Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui | t | 0 | |
| 3 | Dokumen PK telah memuat sasaran, program, indikator kinerja, dan target jangka pendek | e | 0 | |

## Capaian Individu KOMPONEN/SUB KOMPONEN

Nilai atau %

Capaian

Kategori

Interprestasi

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

D

D

D

A

D

Kurang

Kurang

Kurang

Sangat Baik

Kurang

| NO | KOMPONEN/SUB KOMPONEN | HITUNGAN | HITUNGAN | REF |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| | | Y/T | NILAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| b. | KUALITAS PK (7.5%) | 1.00 | 7.50 | |
| 4 | Sasaran telah berorientasi hasil | a | 1 | KKE2 |
| 5 | PK telah menyajikan IKU | a | 1 | |
| 6 | Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | a | 1 | KKE3 |
| 7 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | a | 1 | |
| 8 | Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RKT | a | 1 | |
| c. | IMPLEMENTASI PK (4.5%) | 1.00 | 4.50 | |
| 9 | Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala | a | 1 | |
| 10 | Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan | a | 1 | |
| 11 | Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan | a | 1 | |
| B. PENGUKURAN KINERJA(20%) | B. PENGUKURAN KINERJA(20%) | 100.00% | 20.00 | |
| I. PEMENUHAN PENGUKURAN (4%) | I. PEMENUHAN PENGUKURAN (4%) | 1.00 | 4.00 | |
| 1 | Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal | y | 1 | |
| 2 | Terdapat pedoman pengumpulan data kinerja | y | 1 | |
| II. KUALITAS PENGUKURAN (10%) | II. KUALITAS PENGUKURAN (10%) | 1.00 | 10.00 | |
| 3 | IKU telah dapat diukur secara obyektif | a | 1 | KKE3 |
| 4 | IKU telah menggambarkan hasil | a | 1 | KKE3 |
| 5 | IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur | a | 1 | KKE3 |
| 6 | IKU telah cukup untuk mengukur kinerja | a | 1 | KKE4 |
| 7 | IKU telah diukur realisasinya | a | 1 | KKE3 |
| 8 | Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif | a | 1 | KKE3 |
| 9 | Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil | a | 1 | KKE3 |
| 10 | Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur | a | 1 | KKE3 |

| Capaian Individu KOMPONEN/SUB KOMPONEN | Capaian Individu KOMPONEN/SUB KOMPONEN | Capaian Individu KOMPONEN/SUB KOMPONEN |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nilai atau% Capaian | Kategori | Interprestasi |
| 100.00 | AA | Memuaskan |

Nilai atau %

Capaian

Kategori

Interprestasi

## Capaian Individu KOMPONEN/SUB KOMPONEN

100.00

AA

Memuaskan

100.00

AA

Memuaskan

100.00

AA

Memuaskan

100.00

AA

Memuaskan

100.00

AA

Memuaskan

| NO | KOMPONEN/SUB KOMPONEN | HITUNGAN | HITUNGAN | REF |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| | | Y/T | NILAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 11 | Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarannya | a | 1 | KKE4 |
| 12 | Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya | a | 1 | KKE3 |
| 13 | Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan | a | 1 | |
| 14 | Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) | a | 1 | |
| III. IMPLEMENTASIPENGUKURAN (6%) | III. IMPLEMENTASIPENGUKURAN (6%) | 1.00 | 6.00 | |
| 15 | IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran | a | 1 | |
| 16 | IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja | a | 1 | |
| 17 | IKU telah direviu secara berkala | a | 1 | |
| 18 | Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja | a | 1 | |
| 19 | Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala | a | 1 | |
| C. PELAPORAN KINERJA(15%) | C. PELAPORAN KINERJA(15%) | 100.00% | 15.00 | |
| I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%) | I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%) | 1.00 | 3.00 | |
| 1 | LAKIP telah disusun | Y | 1 | |
| 2 | LAKIP telah disampaikan tepat waktu | Y | 1 | |
| II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA(8%) | II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA(8%) | 1.00 | 8.00 | |
| 3 LAKIP bukan | merupakan kompilasi dari SKPD di bawahnya | a | 1 | |
| 4 | LAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome | a | 1 | |
| 5 | LAKIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU | a | 1 | |
| 6 | LAKIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan | a | 1 | |
| 7 | LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja | a | 1 | |
| 8 | LAKIP menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan | a | 1 | |
| 9 | LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja | a | 1 | |

## Capaian Individu KOMPONEN/SUB KOMPONEN

Nilai atau % Capaian

Kategori

Interprestasi

100.00

100.00

100.00

AA

AA

AA

100.00

AA

lihat LAKIP Bab III

lihat di PK

Memuaskan

Memuaskan

Memuaskan

Memuaskan

| NO | KOMPONEN/SUB KOMPONEN | HITUNGAN | HITUNGAN | REF |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| | | Y/T | NILAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 10 Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan | 10 Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan | a | 1 | |
| III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA(4%) | III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA(4%) | 1.00 | 4.00 | |
| 11 | Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan | a | 1 | |
| 12 | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi | a | 1 | |
| 13 | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja | a | 1 | |
| 14 | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja | a | 1 | |
| E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJAORGANISASI (30%) | E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJAORGANISASI (30%) | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | KINERJAYANG DILAPORKAN (OUTPUT/OUTCOME) (30%) | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 1 | Target dapat dicapai | | #DIV/0! | KKE1-1 |
| 2 | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | | #DIV/0! | KKE1-1 |
| 3 | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan | | #DIV/0! | KKE1-1 |
| HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA(100%) | HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA(100%) | | #DIV/0! | |

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk NILAI ABSOLUT dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan PERINGKAT, dengan INTERPRESTASI dan KARAKTERISTIK instansi sebagai berikut:

Capaian Individu KOMPONEN/SUB KOMPONEN

Nilai atau % Capaian

Kategori

Interprestasi

100.00

#DIV/0! #DIV/0!

AA

#DIV/0!

#DIV/0!

Memuaskan

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Nilai, Peringkat dan Interprestasi SKPD

| NO | KOMPONEN/SUB KOMPONEN | HITUNGAN | HITUNGAN | REF |
|------|-------------------------|------------|------------|-------|
| | | Y/T | NILAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |

| Capaian Individu KOMPONEN/SUB KOMPONEN | Capaian Individu KOMPONEN/SUB KOMPONEN | Capaian Individu KOMPONEN/SUB KOMPONEN |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nilai atau% Capaian | Kategori | Interprestasi |

## AKUNTABILITAS KINERJA SKPD kota KERTAS KERJA EVALUASI CAPAIAN SASARAN/KINERJA

| | | OUTPUT/OUTCOME SKPD | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|----------|-------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| NO | | TERCAPAI | IK TEPAT | | TARGET | | KINERJA LEBIH BAIK | | DATA ANDAL | | |
| | | E.1 | | | | | E.2 | | E.3 | | |
| | OUTPUT/OUTCOME | | | | | | | | | | |
| | | Error | | | | | | | | | |
| | | Error | y/t y/t | Error Error | a/b/c/d/e a/b/c/d/e | | Error Error | a/b/c/d/e a/b/c/d/e | | a/b/c/d/e a/b/c/d/e | Error Error |
| | | | y/t | Error | a/b/c/d/e | Error | Error | a/b/c/d/e | | a/b/c/d/e | Error |
| | | | | | | | | | #DIV/0! | | |
| | | Error | y/t | Error | a/b/c/d/e | Error | Error | a/b/c/d/e | | a/b/c/d/e | Error |
| | | | y/t | Error | a/b/c/d/e | | Error | a/b/c/d/e | | a/b/c/d/e | Error |
| | | Error | y/t | Error | a/b/c/d/e | | Error | a/b/c/d/e | | a/b/c/d/e | Error |
| | | | | | | | | | #DIV/0! | | |
| | | | y/t | Error | a/b/c/d/e | Error | Error | a/b/c/d/e | | a/b/c/d/e | Error Error |
| | | Error | y/t | Error | a/b/c/d/e | | Error | a/b/c/d/e | | a/b/c/d/e | |
| | | Error | y/t | Error | a/b/c/d/e | | Error | a/b/c/d/e | | a/b/c/d/e | Error |
| | | | | | | #DIV/0! | | | | | |

## KETERANGAN:

TULIS NAMA UNIT KERJA PADA KOLOM YANG BERWARNA MERAH

TULIS SASARAN/PROGRAM SERTA INDIKATOR PADA KOLOM YANG BERWARNA BIRU

KETIK 'Y' ATAU 'T' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU

JANGAN MELAKUKAN PERUBAHAN PADA KOLOM YANG BERWARNA KUNING ATAU ABU-ABU

NOMOR : 52 TAHUN 2013

TANGGAL : 31 DESEMBER

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

2013

## LEMBAR KRITERIA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTASI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

| NO | KOMPONEN/SUB KOMPONEN | URAIAN PEMERIKSAAN UNTUK SKPD | JAWABAN | JAWABAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | TIDAK |
| YA 1 2 3 A. PERENCANAAN KINERJA (35%) 4 | YA 1 2 3 A. PERENCANAAN KINERJA (35%) 4 | YA 1 2 3 A. PERENCANAAN KINERJA (35%) 4 | YA 1 2 3 A. PERENCANAAN KINERJA (35%) 4 | YA 1 2 3 A. PERENCANAAN KINERJA (35%) 4 |
| I. a. 1 Dokumen | DOKUMEN RENSTRA (12.5%) PEMENUHAN RENSTRA (2.5%) Renstra SKPD telah ada | a. apabila lebih dari 80% Renstra telah tersusun b. apabila 60%< Renstra tersusun < 80% c. apabila 40%< Renstra tersusun < 60% d. apabila 20%< Renstra tersusun < 40% e. apabila Renstra telah tersusun < 20% | | |
| tersebut b. apabila Renstra telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut, kecuali target tahunan c. apabila Renstra tidak dilengkapi target jangka menengah yang terukur d. Renstra tidak dilengkapi indikator kinerja e. Renstra tidak memuat tujuan, sasaran, indikator dan target b. KUALITAS RENSTRA (6.25%) visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah | tersebut b. apabila Renstra telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut, kecuali target tahunan c. apabila Renstra tidak dilengkapi target jangka menengah yang terukur d. Renstra tidak dilengkapi indikator kinerja e. Renstra tidak memuat tujuan, sasaran, indikator dan target b. KUALITAS RENSTRA (6.25%) visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah | tersebut b. apabila Renstra telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut, kecuali target tahunan c. apabila Renstra tidak dilengkapi target jangka menengah yang terukur d. Renstra tidak dilengkapi indikator kinerja e. Renstra tidak memuat tujuan, sasaran, indikator dan target b. KUALITAS RENSTRA (6.25%) visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah | | |
| 3 | Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil | a. apabila lebih dari 80% tujuan dan sasaran dalam Renstra telah berorientasi hasil; b. apabila 60%< berorientasi hasil < 80% c. apabila 40%< berorientasi hasil < 60% d. apabila 20%< berorientasi hasil < 40% e. apabila tujuan dan sasaran yanberorientasi < 20% Berorientasi hasil: | | |
| Program/kegiatan merupakan mencapai (selaras tujuan/sasaran/hasil kegiatan 4 5 | cara untuk dengan) program/hasil Renstra SKPD telah menyajikan IKU | a. apabila lebih dari 80% program/kegiatan dalam Renstra telah selaras dengan tujuan/sasaran b. apabila 60%< keselarasan < 80% c. apabila 40%< keselarasan < 60% d. apabila 20%< keselarasan < 40% e. apabila keselarasannya < 20% a. apabila lebih dari 80% IKU yang telah diformalkan dimanfaatkan untuk mengukur tujuan/sasaran dalam Renstra b. apabila 60%< pemanfaatan IKU < 80% c. apabila 40%< pemanfaatan IKU < 60% d. apabila 20%< pemanfaatan IKU < 40% e. apabila pemanfaatan IKU dalam Renstra < 20% Merupakan cara untuk mencapai, artinya: - Selaras; - Memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) - Cukup untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra | | |
| | Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang | a. apabila lebih dari 80% indikator tujuan dan sasaran dalam Renstra telah memenuhi kriteria SMART b. apabila 60%< indikator SMART < 80% | | |
| Target kinerja 7 | baik 6 dengan baik | c. apabila 40%< indikator SMART < 60% d. apabila 20%< indikator SMART < 40% e. apabila indikator yang SMART < 20% a. apabila lebih dari 80% target yang ditetapkan berkriteria baik b. apabila 60%< target yang baik ≤ 80% | | |
| 8 ditetapkan Dokumen dengan Dokumen Renstra | Renstra SKPD telah selaras RPJMN/Dokumen | c. apabila 40%< target yang baik ≤ 60% d. apabila 20%< target yang baik ≤ 40% e. apabila target yang baik ≤ 20% a. apabila > 80% sasaran yang ditetapkan telah selaras b. apabila 60%< sasaran yang selaras ≤ 80% c. apabila 40%< sasaran yang selaras ≤ 60% d. apabila 20%< sasaran yang selaras ≤ 40% e. apabila sasaran yang selaras ≤ 20% Target yg baik: - Selaras dengan RPJMN/RPJMD; - Berdasarkan indikator yg SMART; - Berdasarkan basis data yang memadai Selaras artinya tujuan, sasaran, indikator dan target-target kinerja | | |
| 9 | Dokumen Renstra SKPD telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) | a. apabila Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya lebih dari 80% b. apabila 60%< hal-hal yang seharusnya < 80% c. apabila 40%< hal-hal yang seharusnya < 60% d. apabila 20%< hal-hal yang seharusnya < 40% e. apabila hal-hal yang seharusnya < 20% dalam dengan RPJMN/RPJMD | | target-target kinerja telah relevan |

| NO | KOMPONEN/SUB KOMPONEN | URAIAN PEMERIKSAAN UNTUK SKPD | JAWABAN | JAWABAN |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | TIDAK |
| c. | IMPLEMENTASI RENSTRA (3.75%) Jawaban tentang Implemetasi Renstra harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) | IMPLEMENTASI RENSTRA (3.75%) Jawaban tentang Implemetasi Renstra harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) | IMPLEMENTASI RENSTRA (3.75%) Jawaban tentang Implemetasi Renstra harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) | IMPLEMENTASI RENSTRA (3.75%) Jawaban tentang Implemetasi Renstra harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) |
| 10 | Dokumen Renstra SKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan | a. apabila lebih dari 80% sasaran dan rencana kinerja tahunan telah selaras dengan Renstra b. apabila 60%< keselarasan antara sasaran RKT dengan Renstra < 80% c. apabila 40%< keselarasan antara sasaran RKT dengan Renstra < 60% d. apabila 20%< keselarasan antara sasaran RKT dengan Renstra < 60% e. apabila keselarasan sasaran RKT dengan Renstra < 20% tentang Pemenuhan dan Kualitas Renstra/Renstra | | |
| | | dijadikan acuan atau selaras: - Target2 kinerja jangka menengah dalam Renstra telah di-breakdown dalam (selaras dengan) target2 kinerja tahunan dalam Rencana Kinerja Tahunan - Sasaran2 yang ada di Renstra dijadikan sasaran2 yang akan diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan - Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam RKT menjadi penyebab (memiliki hubungan | dijadikan acuan atau selaras: - Target2 kinerja jangka menengah dalam Renstra telah di-breakdown dalam (selaras dengan) target2 kinerja tahunan dalam Rencana Kinerja Tahunan - Sasaran2 yang ada di Renstra dijadikan sasaran2 yang akan diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan - Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam RKT menjadi penyebab (memiliki hubungan | dijadikan acuan atau selaras: - Target2 kinerja jangka menengah dalam Renstra telah di-breakdown dalam (selaras dengan) target2 kinerja tahunan dalam Rencana Kinerja Tahunan - Sasaran2 yang ada di Renstra dijadikan sasaran2 yang akan diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan - Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam RKT menjadi penyebab (memiliki hubungan |
| 11 | Dokumen Renstra SKPD digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran | a. apabila lebih dari 80% indikator hasil dalam RKA telah selaras dengan Renstra b. apabila 60%< keselarasan indikator hasil dalam RKA dengan Renstra < 80% c. apabila 40%< keselarasan indikator hasil dalam RKA dengan Renstra < 60% d. apabila 20%< keselarasan indikator hasil dalam RKA dengan Renstra < 40% e. apabila keselarasan indikator hasil dalam RKA dengan Renstra < 20% kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di Renstra Selaras atau (dapat) dijadikan acuan: | | |
| | | - Target2 kinerja jangka menengah dalam Renstra telah di-breakdown dalam (selaras dengan) target2 kinerja tahunan dalam RKA - Sasaran2 yang ada di Renstra dijadikan outcome atau hasil2 program yang akan diwujudkan dalam RKA - Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam Renstra SKPD menjadi penyebab (memiliki ada di RKA | - Target2 kinerja jangka menengah dalam Renstra telah di-breakdown dalam (selaras dengan) target2 kinerja tahunan dalam RKA - Sasaran2 yang ada di Renstra dijadikan outcome atau hasil2 program yang akan diwujudkan dalam RKA - Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam Renstra SKPD menjadi penyebab (memiliki ada di RKA | - Target2 kinerja jangka menengah dalam Renstra telah di-breakdown dalam (selaras dengan) target2 kinerja tahunan dalam RKA - Sasaran2 yang ada di Renstra dijadikan outcome atau hasil2 program yang akan diwujudkan dalam RKA - Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam Renstra SKPD menjadi penyebab (memiliki ada di RKA |
| 12 | Dokumen Renstra SKPD telah direviu secara berkala | a. apabila Renstra telah direvisi dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (terhadap inovasi) b. apabila Renstra telah direviu secara berkala dan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini c. apabila Renstra telah reviu, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan d. apabila Renstra telah direviu hubungan kausalitas) terwujudnya outcome atau hasil2 program yang | | |
| II. | DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (7.5%) | | | |
| a. | PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (1.5%) | | | |
| 1 Dokumen | Dokumen RKT disusun sebelum RKT SKPD telah ada | a. apabila lebih dari 80% telah menyusun RKT b. apabila 60%< menyusun RKT < 80% c. apabila 40%< menyusun RKT < 60% d. apabila 20%< menyusun RKT < 40% e. apabila telah menyusun RKT < 20% Ya, apabila RKT disusun sebelum anggaran (RKA) tahunan | | |
| 2 3 | mengajukan RKA Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan | diajukan a. apabila RKT telah memeuat keseluruhan subtansi komponen tersebut b. apabila RKT telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut, dan dilengkapi dengan > 60% indikator dan target y