PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 12 Tahun 2014 tentang PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 GUBERNUR MALUKU UTARA, (berlaku 30 September 2014)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Undang-Undang 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3651);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang
- Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43550);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3748 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013;
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013;
29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013;
30. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.
Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 terdiri dari :
1. Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 165,886,907,831.52
- b. Dana Perimbangan
Rp. 940,667,168,467.00
- c. Lain - Lain Pendapatan yang Asli Jumlah Pendapatan
Rp. 209,345,038,782.32
Rp.1,315,899,115,080.84
2. Belanja
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
Rp. 215,957,878,022.00 Rp. -
- 2) Belanja Bunga
- 3) Belanja Subsidi
Rp.
-
- 4) Belanja Hibah
Rp.
315,975,829,500.00
- 5) Belanja Bantuan Sosial
Rp.
25,763,210,000.00
- 6) Belanja Bagi Hasil
Rp.
33,534,852,442.00
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
Rp.
643,049,437.00
- 8) Belanja Tidak Terduga
Rp.
26,100,000.00
- 9) Belanja Non Anggaran
Rp.
-
Rp. 591,900,919,401.00
- b. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
Rp.
69,715,759,723.00
- 2) Belanja Barang dan Jasa
Rp.
336,245,301,229.00
- 3) Belanja Modal
Rp.
389,731,154,953.00
Rp. 795,692,215,905.00
Jumlah Pendapatan Jumlah Pendapatan
Rp.1,387,593,135,306.00
Rp. (71,694,020,225.16)
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
Rp.
125,225,151,219,93
- b. Pengeluaran
Rp. -
Jumlah Pembiayaan Neto
Rp. 125,225,151,219,93
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA)
Rp. 53,531,130,994.77
1. Bank Mandiri I
Rp. 1,000,000.00
2. Bank Mandiri II
Rp. 18,425,714,834.00
3. Bank BNI 46
Rp. 4,692,728,974.00
4. Bank Pembangunan Daerah Maluku
Rp. 400,130,529.77
5. Pengeluaran
- Sisa Kas di Bendahara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenan
Rp. 30,011,556,657.00
Rp. 55,531,130,994.77
Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Gubernur ini;

## Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Angaran;

Diundangkan di Sofifi Pada tanggal 30 September 2014

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

Ttd.

A. MADJID HUSEN

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 17)

## Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini;

## Pasal 5

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Maluku Utara ini;

## Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 30 September 2014

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Ttd.

ABDUL GANI KASUBA