UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 58 Tahun 1958 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 21 TAHUN 1957 TENTANG PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA TENGAH" (LEMBARANNEGARA TAHUN 1957 NO. 77) SEBAGAI UNDANG-UNDANG (berlaku 29 Juli 1958)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
-
- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 77);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undangundang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undangundang;
- a. pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6), sebagaimana sejak itu telah diubah;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT No. 21 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA TENGAH" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No. 77), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
PASAL I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 77), ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahanperubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
- A. Ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah diubah menjadi ketentuan ayat 1 dari pasal 1 itu dan diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:
- a. angka "14" dalam kalimat pertama diubah menjadi angka "15";
- b. ketentuan angka No. 7 diubah hingga dibaca; "Pesisir Selatan dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 1O/G.M./S.T.G./49, dikurangi dengan wilayah Kecamatankecamatan:
- 1) Kerinci Hulu,
- 2) Kerinci Tengah dan
- 3) Kerinci Hilir;
- c. sesudah ketentuan angka No. 14 diadakan ketentuan angka No. 15 baru yang berbunyi sebagai berikut: "15 Kerinci, dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Kerinci, yang wilayahnya meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan:
- 1) Kerinci Hulu,
- 2) Kerinci Tengah dan
- 3) Kerinci Hilir".
- B. Pasal 1 tersebut B di atas ditambah dengan ayat 2 baru yang berbunyi sebagai berikut:
10. "(2)a. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No. 1 sampai dengan 8 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat sebagai daerah-daerah swatantra tingkat II";
- b. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No. 9 sampai dengan 12 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Riau sebagai daerah-daerah swatantra tingkat II.
- c. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No. 13 sampai dengan 15 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi sebagai daerah- daerah swatantra tingkat II";
Pasal 2
Dalam pasal 2 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut:
- a. pasal 2 ayat 1 No. 7 harus dibaca: "Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan berkedudukan di Painan";
- b. Pasal 2 ayat 1 tersebut ditambah dengan No. 15 yang berbunyi sebagai berikut:
3. "Daerah Swatantra Tingkat II Kerinci berkedudukan di Sungai Penuh".
Pasal 3
Dalam pasal 3 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut:
- a. Pasal 3 ayat 1 No. 7 harus dibaca; "Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan terdiri dari 20 orang";
- b. pasal 3 ayat 1 tersebut ditambah dengan No. 15 yang berbunyi sebagai berikut:
3. "Daerah Swatantra Tingkat II Kerinci terdiri dari 15 orang".
Pasal 4
Semua persoalan-persoalan yang timbul dalam pelaksanaan perubahan menurut Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri bersama Dewan-dewan Pemerintah Daerah swatantra tingkat I yang bersangkutan.
Pasal 5
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah".
Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd.
G.A. MAENGKOM.
MENTERI DALAM NEGERI, ttd.
SANOESI HARDJADINATA.
PASAL II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd. SUKARNO. ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
## UNDANG-UNDANG No. 58 TAHUN 1958
## TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 21 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA TENGAH (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No. 77), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Sebagai akibat pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, maka dengan sendirinya harus diadakan perubahan terhadap Undangundang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah lama.
Dengan Undang-undang No. 12 tahun 1956 itu dilakukan pembentukan 14 daerahdaerah otonom Kabupaten yang dimaksud dalam Undang-undang R.I. No. 22 tahun 1948, dalam wilayah Propinsi Sumatera Tengah lama. Pembentukan itu sesungguhnya merupakan suatu legalisasi pembentukan keempat belas daerah tadi, yang dilakukan dengan peraturan-peraturan Gubernur Militer Sumatera Tengah.
Dengan dibentuknya Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, haruslah diadakan penegasan, dimasukkan dalam masing-masing daerah swatantra tingkat I manakah keempat belas Kabupaten-kabupaten termaksud. Sementara itu Kabupaten tersebut, sejak berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 telah menjadi Daerah-daerah Swatantra Tingkat II.
Penegasan ini dilakukan dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Undang-undang penetapan ini, di mana dicantumkan bahwa: 1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: 1. Agam, 2. Padang/Pariaman, 3. Solok, 4. Pasaman, 5. Sawahlunto/Sijunjung, 6. Limapuluh Kota, 7. Pesisir Selatan, 8. Tanah Datar, 2. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, termasuk Daerah- daerah Tingkat II: 1. Merangin, 2. Batanghari, 3. Kerinci, 3. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Riau, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: 1. Kampar, 2. Inderagiri, 3. Bengkalis, 4. Kepulauan Riau. Dalam penegasan ini, telah dilaksanakan sekaligus, bahwa wilayah Kerinci berdasarkan alasan-alasan yang telah cukup dibentangkan dalam memori penjelasan