KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 27 Tahun 2010 tentang TIM PERUNDINGAN PROYEK ASAHAN (berlaku 1 Desember 2010)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Proyek Asahan yang didasarkan atas Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Penanam Modal Proyek Asahan (Master Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Investors for Asahan Hydroelectric and Aluminium Project) akan berakhir pada tahun 2013;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan perundingan dengan Penanam Modal Proyek Asahan tersebut, guna merundingkan hal-hal yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak;
- c. bahwa agar dalam perundingan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional Indonesia, perlu dibentuk Tim Perundingan Proyek Asahan;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Pasal 4
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PERUNDINGAN PROYEK ASAHAN.
PERTAMA
:
Menetapkan Tim Perundingan Proyek Asahan yang selanjutnya disebut Tim Perundingan, yang terdiri atas:
Pengarah
- Ketua
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota :
1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
7. Menteri Lingkungan Hidup;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Tim Perunding : Ketua
:
Menteri Perindustrian;
Wakil Ketua :
Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian;
Sekretaris
- Sekretaris
Jenderal
Kementerian
Perindustrian;
Anggota
: 1. ...
Anggota
- 1. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
4. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
8. Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup;
9. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum;
10. Deputi ...
- KEDUA :
10. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Ekonomi;
12. Ketua Otorita Pengembangan Proyek Asahan.
4. Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
- a. menetapkan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia mengenai hal-hal yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, dalam rangka perundingan Proyek Asahan; dan
- b. memberikan arahan kepada Tim Perunding mengenai langkahlangkah strategis terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
7. KETIGA : Tim Perunding sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
- a. melaksanakan perundingan dengan Penanam Modal sesuai kebijakan dan arahan yang ditetapkan oleh Pengarah;
- b. menindaklanjuti hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- Tim Perundingan melaporkan perkembangan dan hasil perundingan, serta langkah-langkah tindak lanjutnya kepada Presiden secara berkala
KEEMPAT : atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Perundingan dapat melibatkan pemangku
- Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang dipandang perlu.
- KEENAM : ditetapkan Keputusan Presiden ini sampai dengan selesainya perundingan Proyek
- Tim Perundingan bertugas terhitung sejak tanggal Asahan atau paling lambat 31 Desember 2013.
KETUJUH
- Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Perundingan dibebankan pada Anggaran Belanja pada Kementerian Perindustrian dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.
KEDELAPAN : ________________
KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2010

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya,

Penandatangan: SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Perekonomian dan Industri, ttd. Ratih Nurdiati