PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (berlaku 7 Januari 2016)
Pembukaan
Mengingat :
:
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
- a. bahwa penyelenggaraan kewenangan Desa selain didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa agar peruntukan Pembangunan Desa dapat berjalan secara optimal dan terarah, maka perlu adanya pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Halmahera Selaan ;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara R.I. Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor );
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halamahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 20112015 (lembaran daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (lembaran daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009 nomor 5);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan .
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Otonomi Desa yang selanjutnya disingkat BPM dan Otdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Otonomi Desa Kabupaten Halmahera Selatan.
9. Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tertentu.
8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiscal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
15. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang Lingkup
- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten
- 2) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
2. dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi: a. penyusunan RPJM Desa; dan b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (5) Kepala Desa Definitif dapat mengikuti RPJM Desa yang telah disusun Penjabat Kepala Desa sebelumnya dan/atau dapat menyusun kembali atau merubah sebagian dengan atas masukan masyarkat melalui musyawarah melalui tim penyusun.
- (4) RPJM Desa dapat disusun dengan/oleh Penjabat Kepala Desa dengan ## BAB II
Penyusunan RPJM Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pendataan Desa;
- c. penyusunan tata ruang Desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- e. pengelolaan informasi Desa;
- f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;dan
- i. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
1. tambatan perahu;
3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
2. jalan pemukiman/setapak/jalan tani;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
6. drainase desa
5. lingkungan permukiman masyarakat Desa;
7. talud sungai, talud pantai
8. Penerangan umum desa
9. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
2. sanitasi lingkungan;
1. air bersih berskala Desa;
3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
2. pendidikan anak usia dini;
1. taman bacaan masyarakat;
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
1. pasar Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
5. pembukaan lahan pertanian;
4. pembibitan tanaman pangan;
6. pengelolaan usaha hutan Desa;
8. kapal penangkap ikan;
7. kolam ikan dan pembenihan ikan;
9. cold storage (gudang pendingin);
13. 11.tambak garam;
14. 10.tempat pelelangan ikan;
15. 12.kandang ternak;
16. 14.mesin pakan ternak;
17. 13.instalasi biogas;
18. 15.sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
2. pembuatan terasering;
1. penghijauan;
3. pemeliharaan hutan bakau;
5. pembersihan daerah aliran sungai;
4. perlindungan mata air;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatanlainnya sesuai kondisi Desa
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan
35. h.pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
- i. pembinaan dan penyelenggaraan Keagamaan di Desa
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
3. kelompok perempuan,
5. kelompok masyarakat miskin,
4. kelompok tani,
6. kelompok nelayan,
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
7. kelompok pengrajin,
9. kelompok pemuda;dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Penyususnan RPJM Desa Harus Berdasar pada :
1. Ruang lingkup kewenangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
- c. pengkajian keadaan Desa;
- d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
- g. penetapan RPJM Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten dengan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Desa. dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten sekurang-kurangnya meliputi:
- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
- b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
- c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
- d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
- e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.
BAB III - Penyusunan RKP Desa
Pasal 9
- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
BAB III - Penyusunan RKP Desa
Pasal 10
- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.
- h. perubahan RKP Desa; dan
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
BAB IV - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 11
- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.
- a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
- (3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.
BAB IV - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 12
- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui camat.
BAB IV - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 13
- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
BAB V - SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA
Pasal 14
Sumber Keuangan Desa :
1. Dana Desa
2. Alokasi Dana Desa terdiri dari :
- a. Dana Alokasi Umum
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
3. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Lain - lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
BAB V - SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA
Pasal 15
- (1) Pemerintah pusat menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.ana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari belanja Pemerintah pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
2. (2). Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Desa.
3. (3). Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung
BAB V - SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA
Pasal 16
- (1). Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung
BAB V - SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA
Pasal 17
- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- c. tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus)
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.
- (3) Desa menyampaikan laporan bukti transfer dana desa yang disalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
BAB V - SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA
Pasal 18
- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
BAB V - SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA
Pasal 19
- (1) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan Rencana kerja Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bila terjadi perubahan/pengalihan penggunaan Dana Desa maka dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun dengan melampirkan Berita acara musyawarah perubahan/pengalihan yang dilengkapi dengan daftar hadir rapat.
BAB V - SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA
Pasal 20
Dana Desa digunakan untuk Penghasilan Pemerintah Desa dan Komponen pembangunan.
BAB V - SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA
Pasal 21
- (1) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa 75% dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan
- c. Perangkat Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Tunjangan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bendahara, BPD dan Anggota BPD, serta insentif RT/RW/Kepala Dusun dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD
- (4) Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjang Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bendahara, BPD dan Anggota BPD, serta insentif RT/RW/Kepala Dusunsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA
Pasal 22
- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum akan disalurkan setiap bulan pada tahun anggaran berjalan dan /atau setiap 3 bulan (triwuan).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat sepuluh hari kerja setelah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
BAB V - SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA
Pasal 23
- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa yang telah direncanakan oleh Kepala Desa, BPD dan disetujui oleh Camat.
- (2) Bila terjadi perubahan/pengalihan penggunaan alokasi dana desa maka dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun dengan melampirkan Berita acara musyawarah perubahan/pengalihan yang dilengkapi dengan datar hadir rapat.
BAB V - SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA
Pasal 24
- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari anggaran pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari anggaran pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB V - SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA
Pasal 25
Penggunaan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk pengadaan sarana, prasarana desa dan biaya operasional pemungutan Pajak Bumi Bangunan.
BAB V - SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA
Pasal 26
Pelaporan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah diatur dalam Perturan Bupati.
BAB VI - PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 27
- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
BAB VI - PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 28
- (1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Labuha pada tanggal 7 Januari 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001 BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 2 ## Pasal 29

Penandatangan: - (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara: - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa; - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa; - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

Penandatangan: - (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, Bupati melakukan:

Penandatangan: - a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa; - b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan - c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan. ## BAB VII PENUTUP Pasal 30

Penandatangan: Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Labuha pada tanggal 7 Januari 2016

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA SELATAN, MUHAMMAD KASUBA

Distribusi: Salinan Sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM

Verifikasi: TTD ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008