PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 9 Tahun 2016 tentang GARA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR :8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap indeks harga dan perkembangan perekonomian di daerah Kota Bima dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa U saha;
- Mengingat : 1. Nomor 100, Tambahan
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4488);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
v
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 tambahan lembaran negara RI nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 tambahan lembaran negara RI nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049 ) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 330:3);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana clan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 ten tang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewengan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3980);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 3980);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis clan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4973);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemlberian clan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
dan
WALIKOTA BIMA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
Pasal 2
- ( 1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar yang tercantum pada
Pasal 6
- ( 1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar yang tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- {2} 'I'arif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kernbali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba-Bima pada tanggal 1. Agt?~tu~ 2016

f. WALIKOTA BIMA,;

-

\_

-

~M. QURAIS H. ABIDIN

Diundangkan di Raba-Birna pada tanggal 1 Ag ur+u~ 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUHAMADRUM

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NO MOR .. '.?.1 ..

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT ( t?0 / 2016)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

## TARIF RETRIBUSI PEMAICAIAN KEKAYAAN DAERAH

| URAIAN | | | | TARIF | TARIF | TARIF | TARIF | TARIF | TARIF |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Olahraga | LAMA | LAMA | LAMA | BARU | BARU | BARU | BARU | BARU | BARU |
| Lapangan | | | | | | | | | |
| a. L.apangan | | | | | | | | | |
| - L.apangan Sepak Bola | Rp | | I Hari | Rp | 500,000 | | | | |
| , 1. Untuk Pertunjukan | | 500,000 | I Han | Rp | 500,000 | | | | |
| 2. Untuk Kegiatan Hajatan/sejenis | Rp | 250,000 | I | Rp | 50,000 | | | | |
| - L.apangan Tenis | Rp | 50,000 | Hari | | | | | | |
| - Pacuan Kuda | Rp | 2,500,000 | I Kegiatan | Rp | 2,500,000 | | | | |
| Bangunan I Geclung I Aula 1. Rumah Dinas | | | | | | | | | |
| | Rp | 200,000 | I Bin | Rp | 200,000 | | | | |
| - Rumah Dinas Tipe 45 Keatas | | | I Bin | Rp | 100,000 | I Bin I Bin | I Bin I Bin | I Bin I Bin | I Bin I Bin |
| - Rumah Dinas Tipe 36 - Rumah Dinas Tipe 21 | Rp Rp | 100,000 50,000 | I Bin | Rp | 50,000 | I Bin | I Bin | I Bin | I Bin |
| 2. Aula Pertemuan | Rp | 250,000 | I Hari | Rp | 250,000 | I Kali | I Kali | I Kali | I Kali |
| 3. Paruga Na'e | Rp | 1,700,000 | I Han | Rp | 3,000,000 | I Kali | I Kali | I Kali | I Kali |
| 4. GOR/KONI | Rp | 1,000,000 | I Han | Rp | | | | | |
| - Umum | | | | | 3,000,000 | | | | |
| - Oub 5. ConventionHaU | | | | Rp | 250,000 | | | | |
| Standar | Rp | 5,000,000 | I Kali | Rp Rp | 5,000,000 | I Kali I Kali I | I Kali I Kali I | I Kali I Kali I | I Kali I Kali I |
| VIP | | | I Kali | Rp | 10,000,000 | | | | |
| 6 GedungAlM | Rp | - | | | 5,000,000 | | | | |
| 7 Rt.mah Susun Sederhana Sewa | Rp | - | | Rp | 200,000 | I unit/bin I unit/bin | I unit/bin I unit/bin | I unit/bin I unit/bin | I unit/bin I unit/bin |
| - Lantai 1 dan Lanlai 2 - Lantai 3 | Rp | - - | | Rp Rp | 175,000 | | | | |
| Lantai 4 | Rp | | | Rp | 150,000 125,000 | | | | |
| - | Rp | | | | | | | | |
| - Lantai 5 | | - | | | | | | | |
| Alat-alat berat 1 Excavablr" 2 | Rp Rp Rp | 225,000 175,000 175,000 | I Jam I Jam I Jam | Rp Rp Rp | 200,000 175,000 175,000 175,000 | | | | |
| Whell L.oadhel" Motor Grader | Rp | | I Jam | Rp Rp | 400,000 | I Jam I Jam | I Jam I Jam | I Jam I Jam | I Jam I Jam |
| Dump Truck | Rp | 400,000 | | | | | | | |
| | | | | Rp | | I | I | I | I |
| | Rp | 400,000 | I Mobil | | 400,000 | Mobil I Jam | Mobil I Jam | Mobil I Jam | Mobil I Jam |
| | | | | Rp | | | | | |
| | | 225,000 | I Jam | | 175,000 | | | | |
| L.aboratorium Pengujian | | | I Lokasi | Rp | 150,000 | | | | |
| Pemeriksaan Mutu; | Rp | 500,000 50,000 | I kubus I titik | Rp | 35,000 150,000 | | | | |
| 1 Tes L.apangan: | Rp Rp Rp | 150,000 35,000 | I titik | Rp | | | | | |
| a Soil Test (Sondir) dan Hand Bord; b Tes Kekuatan Kubus Beton (Sln!ngh) c Tes Kekuafan Belon (Hammer Test) d Tes Kepadalan (Sand C.one) | Rp | 150,000 | I titik | | | | | | |
| e Tes Pemakaian Aspal (Extraksi) f Core Drill Aspal | Rp | | | | | | | | |
| | | 100,000 | I titik | Rp | 100,000 | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| Pengujian L.aboratorium: | | | | | 300,000 300,000 | | | | |
| a Pengujian Beton b PenguJ1an Tanah Tmbunan | Rp Rp Rp | 300,000 300,000 300,000 | | Rp Rp Rp | 300,000 250,000 250,000 | | | | |
| c Pengujian Lapis Pondasi Aggregate d PengujianAspal Lapen e Pengujian Aspal Burda | Rp Rp Rp | 250,000 250,000 | | Rp Rp | | | | | |
| f Pengujian Aspal 8urtu Kendaraan 8ennoto" | | | | | | | | | |
| | | 250,000 | | | 250,000 | | | | |
| Kendaran Roda 4 (Empat) | | | | | | | | | |
| | | | | Rp | 100,000 | | | | |
| Kendaraan Roda 2 (Dua) | Rp | | | | | | | | |
| | | | Bin | | | | | | |
| | | | I | Rp | | | | | |
| | Rp | 100,000 | | | 20,000 | | | | |
| 1 2 | | | | | | | | | |
| DAN KB..AUTAN | | 20,000 | I Bin | | 7,000,000 | | | | |
| PERIKANAN 1 Pemanfaatan SPDN | Rp Rp | 4,000,000 4,000,000 | I Thn | Rp | 3,000,000 10,000,000 | | | | |
| 2 Pemanfaatan Kapal Penangkap Ikan Boat 3 Pemanfaatan Bagan Perahu | Gilnet | | I Unit/ thn I Unit I thn | Rp | 2,000,000 | | | | |
| 4 Pemanfaatan Kios Pemasaran Dean 5 Pemanfaatan Resloom Terapung | | 15,000,000 | I Unit I thn | Rp | | I Unit/ thn I Unit/ thn I Unit/ thn | I Unit/ thn I Unit/ thn I Unit/ thn | I Unit/ thn I Unit/ thn I Unit/ thn | I Unit/ thn I Unit/ thn I Unit/ thn |
| 6 Pemanfaatan Kerarnba Jaring Apung | Rp | | I Unit I thn | Rp | 5,000,000 | | | | |
| | Rp | 1,000,000 | I Unit I thn | Rp | 1,000,000 | I Unit I thn | I Unit I thn | I Unit I thn | I Unit I thn |
| 7 Pemanfaatan Cool S1Drage | | 56,000,000 | | Rp | | I Unit/ thn | I Unit/ thn | I Unit/ thn | I Unit/ thn |
| 9 Pemanfaatan gudang penyimpanan ikan | Rp | - | I Unit I thn | | 45,000,000 | I Unit I thn | I Unit I thn | I Unit I thn | I Unit I thn |
| 10 Pemanfaatan tl!mpat penjemuran | Rp Rp | - - | I Unit I thn | Rp | 1,000,000 | I Unit I thn | I Unit I thn | I Unit I thn | I Unit I thn |
| | | | I Unit I thn | Rp | 1,000,000 | I Unit I thn | I Unit I thn | I Unit I thn | I Unit I thn |
| ikan | | | | | | | | | |
| | Rp | | | | 75,000,000 | | 8 | | |
| Pemanfaatan pabrik Es | | | I Unit I thn | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp |
| | | | | Rp | | | | | |
| | Rp | 7,000,000 Rp Rp15,000,000 | | Rp Rp Rp | 500,000 50,000 | | | | |
| 3 4 Compressor Vibro 5 6 Mobil Tangki 7 Buldosser | 175,000 I | | Jam | Jam | Jam | Jam | Jam | Jam | Jam |


•

l

| | | TARIF | TARIF | TARIF | TARIF | TARIF |
|----------------------------|--------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| NO | URAIAN | LAMA | LAMA | BARU | BARU | BARU |
| VII FasilitasL.ainnya : | | | | | | |
| WCUmum | | | | | | |
| a Buangair kecil | Rp | 1,000 | I Kl | Rp | 1,000 | I Kl |
| b Buangair besar | Rp | 2,000 | I Kl | Rp | 2,000 | I Kl |
| c Mandi | Rp | 3,000 | I Kl | Rp | 3,000 | I Kl |
| IVIl Tanah | | | | | | |
| a Pemasangan papan reldame | Rp | 25,000 | I M/bln | Rp | 40,000 | I M/bln |
| b Usaha komersial | Rp | 20,000 | I M/bln | Rp | 30,000 | I M/bln |
| c Jualan (insidenl:i) | Rp | 10,000 | I M/bln | Rp | 15,000 | I M/bln |
| d Tanah sawah klas A | Rp | 60,000 | I are/thn | Rp | 60,000 | I are/thn |
| e Tanah sawah ldas 8 | Rp | 30,000 | I are/thn | Rp | 30,000 | I are/thn |
| f Tanah sawahldasC | Rp | 20,000 | I are/thn | Ro | 20,000 | I are/thn |

~- QURAIS H. ABIDIN

-c:::''-----

..

f ·

WAUKOTA BIMA,


.h ./'