PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO FM. ODAN DAN TELEVISI ODAN KABUPATEN BATU BARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a.
bahwa penyelenggara penyiaran merupakan sarana yang sangat penting dalam komunikasi masa, yang dapat berguna untuk pendidikan, informasi, hiburan dan pengawasan sosial bagi masyarakat luas;
- bahwa sesuai dengan letak geografis Kabupaten Batu Bara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, merupakan zona intemasional; b.
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal; c.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara; d.
*
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peiaturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
«
- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO FM. ODAN DAN TELEVISI ODAN KABUPATEN BATU BARA
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan umsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana awal Program Sarana dan Prasarana Pendirian Radio dan Televisi Odan.
6. Radio adalah saluran siaran yang menyampaikan program program melalui suara.
7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
8. Stasiun Penyiaran adalah tempat dimana program acara diproduksi / diolah untuk dipancarluaskan melalui sarana pemancar, saran tramisi di darat, di laut atau antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran.
9. Stasiun Penyiaran lokal adalah stasiun penyiaran yang didirikan di suatu daerah tertentu dengan wilayah jangkauan tertentu dan memiliki studio pemancar sendiri.
10. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan / atau sarana transmisi di darat, dilaut, atau diantariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat
- diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat peneriman siaran.
11. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dari informasi dalam bentuk suara secara umum, baik terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
12. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengan pandang, yang menyalurkan gagasan dari informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
13. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi bersifat independen, netral dan non komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya beijaring dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
14. Lembaga Penyiaran Publik Radio FM. Odan dan Televisi Odan adalah nama radio daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
15. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik, dewan pengawas adalah dewan yang melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap stasiun radio dan televisi.
16. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik, dewan direksi televisi adalah dewan yang mengelolah program penyiaran radio dan televisi.
17. Penyelenggara Siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal.
18. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat diwilayah jangkauan satu Kabupaten / Kota sesuai wilayah layanan siaran.
19. Izin Penyelenggara Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
20. Nama Radio FM. Odan dan Televisi Odan adalah televisi Saya atau Aku yang diambil dari Bahasa Melayu Batu Bara dan mencerminkan ciri khas daerah Kabupaten Batu Bara.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.
BAB II - PENDIRIAN DAN BENTUK KEGIATAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan televisi Odan.
- (3) Untuk menyelenggarakan kegiatan awal pendirian Radio FM. Odan dan Televisi Odan di Iaksanakan oleh Dinas yang membidangi komunikasi dan Informatika di Kabupaten Batu Bara.
TEMPAT DAN KEDUDUKAN
BAB III - TEMPAT DAN KEDUDUKAN
Pasal 3
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara berkedudukan di Wilayah Kabupaten Batu Bara.
BAB III - TEMPAT DAN KEDUDUKAN
Pasal 4
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan Kabupaten Batu Bara didirikan dengan tujuan :
dan Televisi Odan
- a. untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
«
b
- b. sebagai media komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat;
- c. sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat, serta pelestarian budaya daerah sebagai bagian dari kearifan lokal.
BAB IV - LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL Pasal 5
Pasal 5
- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (14), adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, bersifat independen, netral, non komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Keanggotaan
BAB V - DEWAN PENGAWAS
Pasal 6
- (1) Dewan Pengawas dibentuk sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintahan Daerah dan / atau Masyarakat
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas lembaga penyiaran publik lokal sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan unsur masyarakat.
- (4) Dewan Pengawas mempunyai masa keija 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa keija berikutnya.
'
t
»
Bagian Kedua
Tugas
BAB V - DEWAN PENGAWAS
Pasal 7
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara.
Bagian Kesatu
Keanggotaan
BAB VI - DEWAN DIREKSI
Pasal 8
- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Anggota Dev/an Direksi sebanyak 3 (tiga) orang untuk menyiarkan radio, 5 (lima) orang untuk penyiaran televisi terdiri dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Dewan Direksi mempunyai masa keija 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa keija berikutnya.
Bagian Kedua
Tugas
BAB VI - DEWAN DIREKSI
Pasal 9
- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dalam mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional Lembaga Penjdaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara dengan persetujuan dari Dewan Pengawas.
9
I
*
*
:
SYARAT MENJADI DEWAN PENGAWAS
DAN DEWAN DIREKSI
BAB VII - SYARAT MENJADI DEWAN PENGAWAS
Pasal 10
Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga Negara Republik Indonesia yang Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan / atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
- g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
- h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;
- i. bukan pejabat pemerintah; dan
10. tidak menjadi anggota partai politik. j -
BAB VII - SYARAT MENJADI DEWAN PENGAWAS
Pasal 11
Susunan Organisasi dan Tata Keija Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara diatur dengan Peraturan Bupati.
KETENTUAN PEMBIAYAAN
BAB VIII - KETENTUAN PEMBIAYAAN
Pasal 12
- (1) Pembiayaan awal penyelanggara Radio FM. Odan dan Televisi Odan bersumber dari APBD Kabupaten Batu Bara.
- (2) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara berasal dari:
- a. APBD Kabupaten Batu Bara;
4. b.
5. siaran iklan;
- c. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;
*
&gt;
t
i
r
&lt;
i
i
»
- d. sumbangan masyarakat.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Besarnya tarif siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Penggajian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13
Pasal 13
Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi paling lambat 1 (satu) tahun untuk penyiaran radio dan paling lambat 2 (dua) tahun untuk penyiaran televisi setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.
SANKSI
BAB X - SANKSI
Pasal 14
Sanksi yang diterapkan mengacu kepada sanksi yang ## BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15
BAB X - SANKSI
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya daiara Lembaran Daerah kabupaten Batu Bara.

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal 16 No( X£ &lt;nb&lt;bC 2.0\b

Penandatangan: BUPATI BATU BARA,

Penetapan: Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal 2- \ Po ^ rtnber

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR f? - NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA : (178 / 2016) Salinah sesuai dengan asliiiya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM RAHMAD SIRAIT, SH NIP. 19690707198602100IS » ft i . 6 t &lt; 8 i i
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
## PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO FM. ODAN DAN TELEVISI ODAN KABUPATEN BATU BARA
## I. UMUM
Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kehidupan masyarakat. hal ini tentunya kebutuhan akan informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan untuk memberikan informasi tersebut dibutuhkan media sebagai penyalur informasi. Radio siaran dan Televisi adalah salah satu media populer yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan.
Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara sebagai media informasi dan hiburan bagi masyarakat. Namun untuk membentuk media informasi dan hiburan bagi masyarakat sebagaimana tersebut diatas tentunya tidak terlepas dari koridor- koridor peraturan perundang-undangan sebagai landasan pijak pendiriannya.
## II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 1
Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Cukup jelas 1 t r -
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas