PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 7 Tahun 2015 tentang PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK (berlaku 9 Februari 2015)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
PARAF KOORDINASI
KEPALA KESBANGPOL
Drs. WIDARSONO,
M.M.
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN HUKUM
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
PARAF KOORDINASI
KEPALA KESBANGPOL
Drs. WIDARSONO,
M.M.
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
KEPALA BAGIAN HUKUM
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
PARAF KOORDINASI
KEPALA KESBANGPOL
Drs. WIDARSONO,
M.M.
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
KEPALA BAGIAN HUKUM
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trengggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
PARAF KOORDINASI
KEPALA KESBANGPOL
Drs. WIDARSONO,
M.M.
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
KEPALA BAGIAN HUKUM
Trenggalek Nomor 23 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 23);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 64);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Pewakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.
PARAF KOORDINASI
KEPALA KESBANGPOL
Drs. WIDARSONO,
M.M.
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
KEPALA BAGIAN HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD periode Tahun 2014 s/d 2019 dalam mengelola Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. adanya Kepastian Hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan
- b. agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik serta
PARAF KOORDINASI
KEPALA KESBANGPOL
Drs. WIDARSONO,
M.M.
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
KEPALA BAGIAN HUKUM
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. penghitungan dan penganggaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- b. tata cara permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan permintaan pembayaran;
- c. verifikasi kelengkapan administrasi;
- d. penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- e. penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan
- f. laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
PENGHITUNGAN DAN PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
BAB IV - PARTAI POLITIK Pasal 4
Pasal 4
- (1) Bupati memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tingkat Daerah yang mendapat kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya
BAB IV - PARTAI POLITIK Pasal 4
Pasal 5
- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 penghitungannya
BAB IV - PARTAI POLITIK Pasal 4
Pasal 6
- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapat kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4)
BAB IV - PARTAI POLITIK Pasal 4
Pasal 7
- (1) Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan persuara hasil pemilu legislatif DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode 2014 s/d 2019.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a; dan
- b. untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu periode berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
BAB IV - PARTAI POLITIK Pasal 4
Pasal 8
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
BAB V - TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Pasal 9
- (1) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tembusan Ketua KPU Kab.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
PARAF KOORDINASI
KEPALA KESBANGPOL
Drs. WIDARSONO,
M.M.
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
KEPALA BAGIAN HUKUM
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
- a. foto copy surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir
BAB V - TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Pasal 10
Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

## BAB VI VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

## Pasal 12

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tingkat kabupaten.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum Setda, BPKAD, Inspektorat dan KPU Kab.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

PARAF KOORDINASI

KEPALA KESBANGPOL

Drs. WIDARSONO,

M.M.

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

KEPALA BAGIAN HUKUM

## Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tingkat kabupaten dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 14

Tim verifikasi tingkat Kabupaten menyampaikan berita acara hasil verifikasi Partai Politik tingkat kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

## BAB VII

## PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Pasal 15

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat kabupaten dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

## Pasal 16

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat kabupaten menyampaikan foto copy surat perintah pencairan dana dan berita acara serah terima bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selaku pengelola belanja hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, atas nama Bupati menanda tangani berita acara

PARAF KOORDINASI

KEPALA KESBANGPOL

Drs. WIDARSONO,

M.M.

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

KEPALA BAGIAN HUKUM

serah terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

## PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Pasal 17

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Pendidikan Politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan untuk Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pendidikan Politik.

## Pasal 18

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:

PARAF KOORDINASI

KEPALA KESBANGPOL

Drs. WIDARSONO,

M.M.

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

KEPALA BAGIAN HUKUM

- a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

## Pasal 19

Bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. workshop.

## Pasal 20

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

PARAF KOORDINASI

KEPALA KESBANGPOL

Drs. WIDARSONO,

M.M.

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

KEPALA BAGIAN HUKUM

## BAB IX

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

## Pasal 21

Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

## Pasal 22

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rekapitulasi realiasi penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik perkegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 23

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD dalam rangkap 2 (dua), paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) rangkap diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI; dan
- b. 1 (satu) rangkap untuk arsip Kepala Kantor Kesatuan

PARAF KOORDINASI

KEPALA KESBANGPOL

Drs. WIDARSONO,

M.M.

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

KEPALA BAGIAN HUKUM

Bangsa dan Politik.

## Pasal 24

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setelah diperiksa BPK-RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 .

## Pasal 25

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat kabupaten kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK-RI.

## Pasal 26

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terbuka untuk diketahui masyarakat.

## Pasal 27

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

PARAF KOORDINASI

KEPALA KESBANGPOL

Drs. WIDARSONO,

M.M.

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan, Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan, Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 9 Februari 2015

BUPATI TRENGGALEK, t TTD MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 9 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ttd TTD ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

PARAF KOORDINASI

Drs. WIDARSONO,

M.M.

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.


ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|--------------------------|--------------------------|
| KEPALA KANTOR KESBANGPOL | Drs. WIDARSONO, M.M |
| KEPALA BAGIAN HUKUM | ANIK SUWARNI, S.H..M.Si. |