Unknown Unknown Nomor 35 Tahun 2017 tentang PEl~UBArIAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PE:MBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KOTA PRABUMULIH TABUN ANGGARAN 2017 DENGAN Rl\.}Uv1AT TUHAN YANG rvIAHA ESA WALIKOTA PRABUMUUH, - a. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
\IJAUKOTA PRABUMUllH
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERr-,\TURAN 'W AUKOTA PRABUMULIH NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
PEl~UBArIAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PE:MBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KOTA PRABUMULIH TABUN ANGGARAN 2017
DENGAN Rl\.}Uv1AT TUHAN YANG rvIAHA ESA
WALIKOTA PRABUMUUH,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerirrtah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali rl -Peran r'&lt;&gt; , pp . h N·'· o .-" · .. 2 r,' rd.. u.ellgan ... raturan \_... merinta I ornor () IRtlUn U1.0 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah Nemer 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ten tang Dana Desa Yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa:
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikcta tentang Tata Cant Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 ten tang Pernbentukan Kota Prabumuiih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nemer 86, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126 j Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2014 Nornor 7, Tambahan Lembarari Negara Repubiik Iridoncsia Nornor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa Yang Bersumber dad Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 478); Penyaluran, Dana Desa 2016 Nomor
Menetapkan
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK07 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor SO/PMK07 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 48 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 1).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANGTATACARAPEMBAGIANDANPENETAPAN RINC1ANDANADESA SETIAP DESA 01 KOTAPRABUMULIH TAHUNANGGARAN2017
PasalI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 8), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan
Pasal 1
Pasall 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Prabumulih. Pemerintah Kota
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat BAB II Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasa14
Pasal 2
Besaran alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung dengan bobot sebagai beriku t :
Pasal 4
Pasa14
Besaran alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung dengan bobot sebagai beriku t :
- a. 25 % (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10 % (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30 % (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan Zatau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
Pasal 5
Pasa15
Penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
AF setiap desa == {(0,25 * Zl) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * (DDkota - ADkota)
Keterangan:
AF setiap desa = Alokasi Formula setiap Desa.
- Zl == rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kota Prabumulih
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kota Prabumulih
- Z3 == rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kota Prabumulih
- Z4 == rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kota Prabumulih
- DDkota = pagu Dana Desa Kota Prabumulih
- ADkota = besaran Alokasi Dasar Kota Prabumulih
Pasal 8
- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Walikota; dan
8. b.laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menunjukan rata-rata penyerapan paling kurang sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukan paling kurang sebesar 50 % (lima puluh persen);
- (7) capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dihitung
Pasal 11
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Walikota.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya: dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan capaian output tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 .Ianuari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
Pasal 12
Pasal12
- (1)Walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5);
- b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); danjatau
- c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2)Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3)Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4)Dihapus.
- (5)Dalam hal sampai bulan Agustus tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (6)Walikota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) kepada Kepala KPPN selaku KPAPenyaluran DAKFisik dan Dana Desa.
- (7)Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (8)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan Zatau penggunaan Dana Desa.
- (9)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (8) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahap penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 8.
PasalII
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Penetapan: Ditetapkan di Prabumulih pada tangga12 9 ~rrrk I 2017

Penetapan: 2017 Diundangkan di Prabumulih tanggal 28 pada --------- ------- LAMPlRAN:

Penandatangan: PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR : ~5 TAHUN 2017 TANGGAL : Z9~t1r,.,...~r 2017 ## PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2017 | NO. | KECAMATAN | DESA | ALOKASI DASAR' (AD)' | ALOKASI FORMULA .fAF) | PAGU DANA DESA ,per~DESA, ···fRp) | |-------|----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------| | 1 | PRABUMULlH BARAT | TANJUNGTELANG | 720,442,000 | 539,827,000 | 1,260,269,000 | | 2 | CAMBAI | PANGKUL | 720,442,000 | 408,120,000 | 1,128,562,000 | | 3 | CAMBAI | MUARA SUNGAI | 720,442,000 | 382,771,000 | 1,103,213,000 | | 4 | RAMBANG KAPAK TENGAH | KARYA MULYA | 720,442,000 | 354,635,000 | 1,075,077,000 | | 5 I-- | RAMBANG KAPAK TENGAH | RAMBANG SENULING | 720,442,000 | 239,181,000 | 959,623,000 | | u | RAMBANG KAPAK TENGAH | JUNGAI | 720,442,000 | 454,069,000 | 1,174,511,000 | | 7 | RAMBANG KAPAK TENGAH | TALANG BATU | 720,442,000 | 324,524,000 | 1,044,966,000 | | 8 | RAMBANG KAPAK TENGAH | KARANGAN | 720,442,000 | 371,963,000 | 1,092,405,000 | | 9 | RAMBANGI~PAKTENGAH | KARANG BINDU | 720,442,000 | 212,290,000 | 932,732,000 | | 10 | RAMBANG KAPAK TENGAH | SINAR RAMBANG | 720,442,000 | 232,209,000 | 952,651,000 | | 11 | RAMBANG KAPAK TENGAH | KEMANG TANDUK | 720,442,000 | 394,081,000 | 1,114,523,000 | | 12 | PRABUMULIH SELATAN | TAN,]UNG MENANG | 720,442,000 | 280,105,000 | 1,000,547,000 | | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 8,645,304,000 | 4,193,775,000 | 12,839,079,000 | -, I