PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAW! Nomor 1 Tahun 2004 tentang LAMBANG DAERAH KABUPATEN MELAW1 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAilA ESA PENJABAT BUPATI MFXAWI, - bahwa dengan telah ditetapkannya Undang -undang Nomor 34 fahun 2003 tentang Pembentukan Kaliupaten Melawi dan Kabupaten Sckadau di Provinsi Kalimatan Barat, trtaka untuk melcngkapi atribut suatu Pemerintahan dipandang perlu adanya Lambang Daerab ; a - bahwa Lambang Daerah yang mengandung arti dan makna merupakan simbol resmi Daerab, maka untuk Penggunaan, Kedudukan dan Penempatamyya perlu dialur dengan Peraturan Daerah : b. - bahwa untuk melaksanakan maksud pada hurui ' a dan b lersebut diaias, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah c. - Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan alas Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; 1 . - Undang -undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220) ; 2 . - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 3. - Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susqnan dan Kedudukan Majelis Permpsyawaratan Rakyat, Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPAT1 MEIAVVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAW! NOMOR i TAHUN 2004 TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN MELAW1
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAilA ESA
PENJABAT BUPATI MFXAWI,
- bahwa dengan telah ditetapkannya Undang -undang Nomor 34 fahun 2003 tentang Pembentukan Kaliupaten Melawi dan Kabupaten Sckadau di Provinsi Kalimatan Barat, trtaka untuk melcngkapi atribut suatu Pemerintahan dipandang perlu adanya Lambang Daerab ; a
- bahwa Lambang Daerah yang mengandung arti dan makna merupakan simbol resmi Daerab, maka untuk Penggunaan, Kedudukan dan Penempatamyya perlu dialur dengan Peraturan Daerah : b.
- bahwa untuk melaksanakan maksud pada hurui ' a dan b lersebut diaias, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah c.
- Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan alas Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; 1 .
- Undang -undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220) ; 2 .
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 3.
- Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susqnan dan Kedudukan Majelis Permpsyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Llcwan Perwakilaq Daerah dan Dewaq Perwakilan Rakyat Daerah ( Rembaraq Negqpt ' j ' abun 2003 Npmor 92, Tambahan Lembaran Nygara Nomor 4310 ); 4 .
Memperhatikan
- Undang - undang Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provins * Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344) ; 5 .
- Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 . Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) : 6.
- Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ; 7,
- Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852) ; 9,
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan alas Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ; 10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 3003 tentang Pedoman Organisnsi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ; M.
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tcknik Pcnyusunan Perundang - undangan dan bentuk Rancangan Undang ur.dang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan % Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70). 12 .
Keputusan Penjabat Bupati Melawi Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dun Tata Kerja Perangkat Daerali dan Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kahupaten Melawi.
Menetapkan
Dengan Perseiujuan Bersama
DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERA I I KABUPATEN MELAWI
DAN PENJABAT BUPATl MELAWI
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN MELAWI
BAB. I
KETENTUAN UMUM v
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Melawi ;
- b. Daerah adalah Kabupaten Melawi ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupatt Melawi ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerinlah Kabupaten Melawi yang terdiri dari KcpaJa Daerah besena Perangkat Daerah Otonom tain sebagai Badan Eksekutil ' Daerah ;
- e. Dewan PervtakiJan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mclaw' ;
- f. Gedung Pemermtah adalah godung - gedung yang dibangun oleh Pemerinlah yang digunokan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan mehputi Kantor, Rumah Dinas. Mess, Asratna, dan lain - lain sesuai dengan ketcntuan yang beriaku :
- g. Bararg - barang Daerah adalah harang - barang yang dihuat alau diadakan dan digunakan untuk kepeniingan Pemerinlah Daerah .
BAB. II
BENTUK, WARNA, MAKNA DAN UKIJRAN
Pasal 2
Lambang Daerah terdiri dari S ( delapan ) bagian melipuli :
- a. Binlang;
- b. Padi dan kapas
- c. Pe isai
- d. Kcnala hurting enggang gading
- e. Bt ah tengkawang,
- f. Jalur siingai melawi dan pitioh;
7. g Pita.
- h. Geris Horizontal
Pasal 3
Bentuk keseluruhan Lambang Daerah, bcrsudul 5 (lima) yang mengandung arti dan makna berasaskan Falsaf ' ah Pancasila, dengan warna dasar kuning keemasan .
Pasal 4
Lambang Daerah menggunakan 6 ( ertam } waraa : merah, putih, hijau, biru laul, kunjng dan hitarn yang mempunyai arti :
- a . Warna merah melambangkan berani dalam kehenaran:
- b. Warna pytib melambangkan kesucian;
- c. Warna hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran;
- d. Warna biru Iaut meiainbangkan kc ( entrainan, ketcrti ban dan kedamaian;
- e. Warna kuning melambangkan kcluhuran, keagungan dan fcedaulalan;
- £ Wama Hitam melambangkan keknl ubadi.
Makna dan Lamhang :
- a . Bintang melamhangkan Keluhanun Yang Maha Esa;
- b. Padi dan kapas meiamb andean kesejahieraan dan kemakmuran yang merupakan cita - cita seluruh masyarakat Kabupaten Melawi;
- c. Bunmgetiggang melambangkan Khasanah Satwa;
- d. Perisai melambangkan Seni Budaya Kabupaten MeIawi ;
- e. Buah tengkawang melambangkan ciri khas flora yang terdapatrdi Kabupaten Malawi,
- f. Dua jalur sungai mclawi dan sungai ptrtoh melambangkan prasarana transportasi bagi masyarakat Kabupaten Melawi,
- g Garis horizontal melambangkan bentangan khatulisliwa dimana Kabupaten Melawi merupakan bagian Kalimantan Barat yang lermasuk Daerah Equator,
- h. Pita bertuliskan Kabupaten Melawi merupakan identitas Kabupaten Melawi.
Pasal 6
Ukuran Lambang Daerah sebagaimana tercantum dalam
PENJELASAN
Pembukaan
Peraturan Daerah ini .
## BAB. lit
## PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH
##
PENJELASAN
Pasal 7
- ( I ) lambang Daerah digunakan didaiam dan diluar gedung Pemerintah Daerah, Kendaraan Dinas, pada upacara resm: dalam bentuk Bcndcra Lambang dengan ukuran yang memenuhi Persyaratan sesuai dengan keientuan yang beriaku. - ( 2 ) Penggunaan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
PENJELASAN
Pasal 8
Pemasangan atau Penempatan Lambang Daerah harus lebih rendah dari Lambang Negara, Gambar Presiden dan Wakil Presiden.
PENJELASAN
Pasal 9
## Lambang Daerah dapat digunakan pada : - 1 Barang - barang yang ada di gedung - gedung Pemerintah Daerah ; 2. Pakaian resmi Pemerintah Daerah dan Pakaian lainnya yang digunakan uniuk Pemerintah Daerah , kepentingan 3. Gapura - gapura dan bangunan lain yang pantas, menurut ketenluan yang berlaku - 4 . Lencana oleh Pejabat Daerah uniuk kcpcrluan Dinas di dalam maupun di luar Daerah , 5. Warga masyarakat apab la berada diluar Daerah yang diiunjuk sebaga r ulusan Daerah atau Duia Daeralv
PENJELASAN
Pasal 10
- ( 1 ) Pada Lambang Daerah tidak diperbolehkan menambah atau merubah huruf, kalimat, angka, gambar, wama dan makna serta landa - tartda lainnya selain yang telah dilcntukan dalam Peraturan Daerah ini. - ( 2 ) Dilarang menggunakan Lambang Daerah di iuar ketentuan yang berlaku. ## BAB, IV ## KETENTUAN PENYIDIKAN ## Pasal If Selain oleh Pejabat Penyidik Poltsi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak Pidana, Penyidikan