PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 8 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat a.
bahwa memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unif organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumny harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggara 2016, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan d Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahu Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016; Daerah
1.
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentuk Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muar Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 199 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Teb , Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Tim r (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
·
2. ' Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaa 1 Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaraf Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambah8f Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Negara Tambahan
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanga Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daera dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 10.' Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diub beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturah Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Keduduka Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negarr Republik Indonesia Nomor 4712); 1 tentang Anggota
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahab Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Norn r 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerint! Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Bad Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahul 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Darlja Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoos Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones a Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Siste Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Nega a Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tent Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Nega a Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); telah diubah Tambahan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nega a Republik Indonesia Nomor 4578); tentang Republik
14. 15.' Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoma Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Minimal
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapora Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Tambahan
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stand Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hib Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tela diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dal Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua At Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Sersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negar Republik Indonesia Tahun 20 I 1 Nomor 450) sebagaimana telat diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Ata Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumb r dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); I
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanj Daerah Tahun Anggaran 2016 (Serita Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor p Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tim r Tahun 2013 Nomor 4); 4
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 201 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahu 2015 Nomor 15);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
SUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMU TENTANG PERUSAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN SELANJ DAERAH KABUPATEN TANJUNG JASUNG TIMUR ANGGARAN 2016. Menetapkan TAHUN
Pasal 1
| b. | Dana Perimbangan | Dana Perimbangan | Dana Perimbangan | Dana Perimbangan | Dana Perimbangan | Dana Perimbangan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 1) Semula | Rp. | 825.083.64 | | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 121.488.344.450,00 | | | |
| | Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Rp. | 946.571.991. 750,60 | 946.571.991. 750,60 |
| c. | Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 165.434.512.241,00 | | | |
| | 2) Bertambah/{berkurang) | Rp. | (80.070.167.417,75) | | | |
| Sah setelah | Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Perubahan | Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Perubahan | Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Perubahan | Rp. | 85.364.344.823, 5 | 85.364.344.823, 5 |
| Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada | Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada | Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada | Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada | ayat | huruf a terdiri d ri | huruf a terdiri d ri |
| jenis pedapatan : | jenis pedapatan : | jenis pedapatan : | jenis pedapatan : | (1) | | |
| a. | Pajak Daerah | | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 12.486.520.000,00 | | | |
| | 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | 272.684.791,61 | | | |
| | Jumlah Pajak Daerah | setelah | Perubahan | Rp. | 12.759.204.791, 1 | 12.759.204.791, 1 |
| b. | Retribusi Daerah | Retribusi Daerah | Retribusi Daerah | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 7.882.805.798,00 | | | |
| | Jumlah Retribusi Daerah 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | ( 1.483.884.040,00) | | Perubahan | Perubahan |
| | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | setelah | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. | 6.398.921.758, 0 | 6.398.921.758, 0 |
| | 1) Semula | Rp. | 3.800.000.000,00 | | | |
| c. | | | | | 4.800.000.000, 0 | 4.800.000.000, 0 |
| | Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | | | |
| d. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp. | | |
| | 1) Semula | Rp. | | | | |
| | | | | | 11.793.812.000,00 | 11.793.812.000,00 |
| 2) Jumlah Lain-lain | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 3.415.922.672,65 | | | |
| Dana Perimbangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan | Dana Perimbangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan | Dana Perimbangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan | Dana Perimbangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp. | 15.209.734.672 65 | 15.209.734.672 65 |
| | | | | huruf | b terdiri dari je is | b terdiri dari je is |
| pendapatan: | | | | | | |
| 2) Bertambah/(berkurang) Rp. | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp. 147.778.181.300,00 (29.857.289.550,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi HasilBukan Pajak setelah Perubahan | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp. 147.778.181.300,00 (29.857.289.550,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi HasilBukan Pajak setelah Perubahan | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp. 147.778.181.300,00 (29.857.289.550,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi HasilBukan Pajak setelah Perubahan | | 117.920.891.750 00 | 117.920.891.750 00 |
| b. Dana Alokasi Umum | Alokasi Umum setelah Perubahan 533.829.506.000,00 0.00 Rp. Rp. | Alokasi Umum setelah Perubahan 533.829.506.000,00 0.00 Rp. Rp. | Alokasi Umum setelah Perubahan 533.829.506.000,00 0.00 Rp. Rp. | Rp. | | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | | | | | |
| | Dana | Dana | Dana | | | |
| | Jumlah | Jumlah | Jumlah | | | |
| | | | | Rp. | | |
| | | | | | 533.829.506.000 | 533.829.506.000 |
| | 1) Semula | 1) Semula | 1) Semula | | | |
| | | | | | 00 | 00 |
c. Dana Alokasi Khusus
| | | 1) Semula | Rp. | 143.4 75. | 960.000,00 | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 151.345.634.000,00 | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dana AlokasiKhusus setelah Perubahan Rp. | Jumlah Dana AlokasiKhusus setelah Perubahan Rp. | Jumlah Dana AlokasiKhusus setelah Perubahan Rp. | Jumlah Dana AlokasiKhusus setelah Perubahan Rp. | 294.821.594.000, | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (4) | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan: | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan: | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan: | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan: | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan: | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan: | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan: | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan: | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan: | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan: | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan: | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan: |
| | Hibah | Hibah | Hibah | Hibah | Hibah | Hibah | Hibah | Hibah | Hibah | Hibah | Hibah | Hibah |
| | 0, 0 Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana Darurat 0.00 0,00 Rp. 1) Semula | 0, 0 Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana Darurat 0.00 0,00 Rp. 1) Semula | 0, 0 Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana Darurat 0.00 0,00 Rp. 1) Semula | 0, 0 Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana Darurat 0.00 0,00 Rp. 1) Semula | 0, 0 Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana Darurat 0.00 0,00 Rp. 1) Semula | 0, 0 Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana Darurat 0.00 0,00 Rp. 1) Semula | 0, 0 Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana Darurat 0.00 0,00 Rp. 1) Semula | 0, 0 Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana Darurat 0.00 0,00 Rp. 1) Semula | 0, 0 Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana Darurat 0.00 0,00 Rp. 1) Semula | 0, 0 Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana Darurat 0.00 0,00 Rp. 1) Semula | 0, 0 Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana Darurat 0.00 0,00 Rp. 1) Semula | 0, 0 Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana Darurat 0.00 0,00 Rp. 1) Semula |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rp. 1) Semula | Rp. 1) Semula | Rp. 1) Semula | Rp. 1) Semula | Rp. 1) Semula | Rp. 1) Semula | Rp. 1) Semula | Rp. 1) Semula | Rp. 1) Semula | Rp. 1) Semula | Rp. 1) Semula | Rp. 1) Semula |
| | 0.00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana BagiHasil Pajak 0.00 | 0.00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana BagiHasil Pajak 0.00 | 0.00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana BagiHasil Pajak 0.00 | 0.00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana BagiHasil Pajak 0.00 | 0.00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana BagiHasil Pajak 0.00 | 0.00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana BagiHasil Pajak 0.00 | 0.00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana BagiHasil Pajak 0.00 | 0.00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana BagiHasil Pajak 0.00 | 0.00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana BagiHasil Pajak 0.00 | 0.00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana BagiHasil Pajak 0.00 | 0.00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana BagiHasil Pajak 0.00 | 0.00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan Dana BagiHasil Pajak 0.00 |
| | 1) Semula Rp. | 1) Semula Rp. | 1) Semula Rp. | 1) Semula Rp. | 1) Semula Rp. | 1) Semula Rp. | 1) Semula Rp. | 1) Semula Rp. | 1) Semula Rp. | 1) Semula Rp. | 1) Semula Rp. | 1) Semula Rp. |
| | 35.390.270.241,00 | 35.390.270.241,00 | 35.390.270.241,00 | 35.390.270.241,00 | 35.390.270.241,00 | 35.390.270.241,00 | 35.390.270.241,00 | 35.390.270.241,00 | 35.390.270.241,00 | 35.390.270.241,00 | 35.390.270.241,00 | 35.390.270.241,00 |
| | Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah 896.238.465,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. | Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah 896.238.465,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. | Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah 896.238.465,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. | Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah 896.238.465,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. | Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah 896.238.465,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. | Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah 896.238.465,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. | Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah 896.238.465,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. | Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah 896.238.465,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. | Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah 896.238.465,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. | Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah 896.238.465,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. | Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah 896.238.465,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. | Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah 896.238.465,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. |
| | 36.286.508. 706, 0 Perubahan Rp. | 36.286.508. 706, 0 Perubahan Rp. | 36.286.508. 706, 0 Perubahan Rp. | 36.286.508. 706, 0 Perubahan Rp. | 36.286.508. 706, 0 Perubahan Rp. | 36.286.508. 706, 0 Perubahan Rp. | 36.286.508. 706, 0 Perubahan Rp. | 36.286.508. 706, 0 Perubahan Rp. | 36.286.508. 706, 0 Perubahan Rp. | 36.286.508. 706, 0 Perubahan Rp. | 36.286.508. 706, 0 Perubahan Rp. | 36.286.508. 706, 0 Perubahan Rp. |
| | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus |
| | 1) Semula Rp. 130.044.242.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (80.966.405.882,75) | 1) Semula Rp. 130.044.242.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (80.966.405.882,75) | 1) Semula Rp. 130.044.242.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (80.966.405.882,75) | 1) Semula Rp. 130.044.242.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (80.966.405.882,75) | 1) Semula Rp. 130.044.242.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (80.966.405.882,75) | 1) Semula Rp. 130.044.242.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (80.966.405.882,75) | 1) Semula Rp. 130.044.242.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (80.966.405.882,75) | 1) Semula Rp. 130.044.242.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (80.966.405.882,75) | 1) Semula Rp. 130.044.242.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (80.966.405.882,75) | 1) Semula Rp. 130.044.242.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (80.966.405.882,75) | 1) Semula Rp. 130.044.242.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (80.966.405.882,75) | 1) Semula Rp. 130.044.242.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (80.966.405.882,75) |
| | Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus |
| | 49.077.836.117, 5 setelah Perubahan Rp. | 49.077.836.117, 5 setelah Perubahan Rp. | 49.077.836.117, 5 setelah Perubahan Rp. | 49.077.836.117, 5 setelah Perubahan Rp. | 49.077.836.117, 5 setelah Perubahan Rp. | 49.077.836.117, 5 setelah Perubahan Rp. | 49.077.836.117, 5 setelah Perubahan Rp. | 49.077.836.117, 5 setelah Perubahan Rp. | 49.077.836.117, 5 setelah Perubahan Rp. | 49.077.836.117, 5 setelah Perubahan Rp. | 49.077.836.117, 5 setelah Perubahan Rp. | 49.077.836.117, 5 setelah Perubahan Rp. |
| | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya |
| | 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1) Semula Rp. 0,00 | 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1) Semula Rp. 0,00 | 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1) Semula Rp. 0,00 | 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1) Semula Rp. 0,00 | 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1) Semula Rp. 0,00 | 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1) Semula Rp. 0,00 | 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1) Semula Rp. 0,00 | 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1) Semula Rp. 0,00 | 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1) Semula Rp. 0,00 | 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1) Semula Rp. 0,00 | 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1) Semula Rp. 0,00 | 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1) Semula Rp. 0,00 |
| | Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau | Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau | Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau | Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau | Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau | Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau | Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau | Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau | Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau | Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau | Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau | Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau |
| | Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. | Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. | Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. | Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. | Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. | Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. | Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. | Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. | Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. | Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. | Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. | Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. |
| | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 |
| | Pasal3 | Pasal3 | Pasal3 | Pasal3 | Pasal3 | Pasal3 | Pasal3 | Pasal3 | Pasal3 | Pasal3 | Pasal3 | Pasal3 |
| | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: |
| | Belanja Tidak Langsung | Belanja Tidak Langsung | Belanja Tidak Langsung | Belanja Tidak Langsung | Belanja Tidak Langsung | Belanja Tidak Langsung | Belanja Tidak Langsung | Belanja Tidak Langsung | Belanja Tidak Langsung | Belanja Tidak Langsung | Belanja Tidak Langsung | Belanja Tidak Langsung |
| | 537.155.661.005,66 1) Semula Rp. | 537.155.661.005,66 1) Semula Rp. | 537.155.661.005,66 1) Semula Rp. | 537.155.661.005,66 1) Semula Rp. | 537.155.661.005,66 1) Semula Rp. | 537.155.661.005,66 1) Semula Rp. | 537.155.661.005,66 1) Semula Rp. | 537.155.661.005,66 1) Semula Rp. | 537.155.661.005,66 1) Semula Rp. | 537.155.661.005,66 1) Semula Rp. | 537.155.661.005,66 1) Semula Rp. | 537.155.661.005,66 1) Semula Rp. |
| | (44.783.357.444,99) Bertambah/ (berkurang) Rp. | (44.783.357.444,99) Bertambah/ (berkurang) Rp. | (44.783.357.444,99) Bertambah/ (berkurang) Rp. | (44.783.357.444,99) Bertambah/ (berkurang) Rp. | (44.783.357.444,99) Bertambah/ (berkurang) Rp. | (44.783.357.444,99) Bertambah/ (berkurang) Rp. | (44.783.357.444,99) Bertambah/ (berkurang) Rp. | (44.783.357.444,99) Bertambah/ (berkurang) Rp. | (44.783.357.444,99) Bertambah/ (berkurang) Rp. | (44.783.357.444,99) Bertambah/ (berkurang) Rp. | (44.783.357.444,99) Bertambah/ (berkurang) Rp. | (44.783.357.444,99) Bertambah/ (berkurang) Rp. |
| | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 2} | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 2} | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 2} | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 2} | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 2} | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 2} | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 2} | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 2} | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 2} | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 2} | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 2} | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 2} |
| | Perubahan Rp. 492.372.303.560, 7 | Perubahan Rp. 492.372.303.560, 7 | Perubahan Rp. 492.372.303.560, 7 | Perubahan Rp. 492.372.303.560, 7 | Perubahan Rp. 492.372.303.560, 7 | Perubahan Rp. 492.372.303.560, 7 | Perubahan Rp. 492.372.303.560, 7 | Perubahan Rp. 492.372.303.560, 7 | Perubahan Rp. 492.372.303.560, 7 | Perubahan Rp. 492.372.303.560, 7 | Perubahan Rp. 492.372.303.560, 7 | Perubahan Rp. 492.372.303.560, 7 |
| 00 | 000"081 "17l8"08 | ·d"M | lIBl[Bqn.Idd | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | l{BJdldS UB~Ul?nd){ UBnlUBg BfUBpg ll'Blwnr | l{BJdldS UB~Ul?nd){ UBnlUBg BfUBpg ll'Blwnr | l{BJdldS UB~Ul?nd){ UBnlUBg BfUBpg ll'Blwnr | l{BJdldS UB~Ul?nd){ UBnlUBg BfUBpg ll'Blwnr | l{BJdldS UB~Ul?nd){ UBnlUBg BfUBpg ll'Blwnr |
| | | | oo'o | ·d"M | (~tre.Imp;xi) /l[8qtm?µ;)S: (0 | |
| | | | 00'000"081 "17l8"08 | "d"M | BlnWdS (I | |
| | | | | | trarutraq BfUBpg | ·8 |
| £00"096"S9S" | | | lffi~lffin;)){ lfBldldS HSBH!8Bg | lffi~lffin;)){ lfBldldS HSBH!8Bg | lffi~lffin;)){ lfBldldS HSBH!8Bg | |
| 0 1 | I | uaqeqnraj | | | BfUBl;)H l{Blwnr | |
| | | 00'£00"0Sl. I 17 | | ·d"M | (Sm:!.In){.Idq) /treqWl:ll.I;)S: (0 | |
| | | 00'000·010·-v0s· 1 | | ·d"M | BlnW;)S (1 nsBH !8Bg Bfue1da | "] |
| 0 '000·000·000·0 | ·d"M | | | | UBl[Bqn.I;)d | |
| | | l{BPl;)S | IB!SOS | trsrueq | Bfuepg l{l:?lwnr | |
| | | too'oooooosr 0) | | ·d"M | (8Ul:l.In:>[.ldlt)/l[8qUIBl.I;)S: (0 | |
| | | oo'oooooost | | ·d"M | Bynw;)s (I | |
| | | 0·0 | | | | ';) |
| 0 'OOS"l99"£0S"£T | ·d"M | lffil[Bqn.I;)d l{Bl;)l;)S l[Bq!H BflIBpg l{Blwnr | lffil[Bqn.I;)d l{Bl;)l;)S l[Bq!H BflIBpg l{Blwnr | lffil[Bqn.I;)d l{Bl;)l;)S l[Bq!H BflIBpg l{Blwnr | lffil[Bqn.I;)d l{Bl;)l;)S l[Bq!H BflIBpg l{Blwnr | |
| | | oo'ooossocst ·8 | | ·d"M | (~Ul:l.In}{.I;)q) /tfeqllll:l'.l.I;)S: (0 | |
| | | oo'ooszrs'oses | | ·d"M | BJnW;)S (I | |
| | | | | | l[Bq!H BfUl:?pg | ·p |
| 0 ·o | ·d"M | | lIBl[Bqn.I;)d lfBPl;)S tprsqng BfUBpg lfBIWnr | lIBl[Bqn.I;)d lfBPl;)S tprsqng BfUBpg lfBIWnr | lIBl[Bqn.I;)d lfBPl;)S tprsqng BfUBpg lfBIWnr | |
| | | ooo | | ·d"M | (Sul:l.In}{.I;)q) /l[8qwl:lµ;)s: ( 0 | |
| | | ooo | | ·d"M | BJnW;)S (I | |
| | | | tptsqng BfUl:?pg | | | ':) |
| 0 ·o | "d"M | traqaqruaj lfBPl;)S B8ung | BfUBpg lfBJUinr | BfUBpg lfBJUinr | BfUBpg lfBJUinr | |
| | | ooo | | ·d"M | (Stre.IlU{J~) /l{'Bqllil:lµds: (0 | |
| | | ooo | | ·d"M | BynW;)S (I | |
| 0~'60S"LS8"t0£"06£ | ·d"M | (91 '9l6"£0L·1£17·917) | lIBl[Bqn.I;)d l[BJ;)l;)S!l:?MB~;)d BfUBpg l{l:?Jwnr ·d"M | | (Stre.IlU{.I~) /l[8qtm?µ;)S: (0 (I | |
| | | gg'sos· tssssz | "9£t | ·d"M | B{nW;)S | "B |
| | | | | | !l:?MB8;)d BflIBP8 | |
| !·IBP urproi B jrunq (I) lBAB | | aped | pnsxaurrp BlIBW1l38Bq;)s 8uns8UB 1 }feP!J, BfUBpg | pnsxaurrp BlIBW1l38Bq;)s 8uns8UB 1 }feP!J, BfUBpg | pnsxaurrp BlIBW1l38Bq;)s 8uns8UB 1 }feP!J, BfUBpg | |
| 00' l t 0" is: 'l68' l£9 | ·d"M | uaqaqruaj | lfBidldS 8uns~ul:? 1 BfUBpg | | l{BJwnr | |
| | | Ol'008"£6S"1717S"601 | | ·d"M | (8tre.1n}{.1~) /l[8qUll:l'.l.I;)S: ( 0 | |
| | | | | | 8uns8uB 1 BfUBpg | ·q |
(0)
| | h. Belanja Tidak terduga | h. Belanja Tidak terduga | h. Belanja Tidak terduga | h. Belanja Tidak terduga | h. Belanja Tidak terduga |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 1) Semula | Rp. | 8.395.075.000,00 | | |
| | 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | (6.311.438.471,83) | | |
| | Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp. | 2.083.636.528, f 7 |
| (3) | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belanja: | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belanja: | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belanja: | huruf | b terdiri dari jenis |
| | Belanja Pegawai | Belanja Pegawai | Belanja Pegawai | | |
| | 1) Semula | Rp. | 52.388.164. 750,00 | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 908.889.000,00 | | |
| | Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. | 53.297.053.750, 0 |
| | b. Belanja Barang dan Jasa | b. Belanja Barang dan Jasa | b. Belanja Barang dan Jasa | | |
| | 1) Semula | Rp. | 189.100.582.509,00 | | |
| | 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | 8.887.165.642,40 | | |
| | Jumlah Belanja | Barang | dan Jasa setelah | | |
| | Perubahan | Perubahan | Perubahan | Rp. | 197.987.748.151,fl-O |
| | Belanja Modal | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 286.864.396.155,30 | | |
| | 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | 99.748.539.160,30 | | |
| | Jumlah Belanja Modalsetelah Perubahan | Jumlah Belanja Modalsetelah Perubahan | Jumlah Belanja Modalsetelah Perubahan | Rp. | 388.612.935.315 ,60 |
Pasal 4
| (1) | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | 1 terdiri | dari: |
| | a. Penerimaan Pembiayaan | a. Penerimaan Pembiayaan | a. Penerimaan Pembiayaan | | |
| | 1) Semula | Rp. | 44.527.507.080,96 | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 17.138.335.901,20 | | |
| | Perubahan Penerimaan Jumlah | Perubahan Penerimaan Jumlah | setelah Pembiayaan | Rp. | 61.665.842.982 16 |
| | b. Pengeluaran Pembiayaan | b. Pengeluaran Pembiayaan | b. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | 1) Semula | Rp. | 5. 500.000.000. 00 | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (3. 000.000.000. 00) | | |
| | Pembiayaan setelah Jumlah Pengeluaran Perubahan | Pembiayaan setelah Jumlah Pengeluaran Perubahan | Pembiayaan setelah Jumlah Pengeluaran Perubahan | Rp. | 2.500.000.000 00 |
| (2) | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerimaan pembiayaan: | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerimaan pembiayaan: | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerimaan pembiayaan: | huruf | a terdiri dari j nis |
| | a. SILPATahun Anggaran sebelumnya sejumlah : | a. SILPATahun Anggaran sebelumnya sejumlah : | a. SILPATahun Anggaran sebelumnya sejumlah : | | |
| | 1) Semula | Rp. | 44.527.507.080,96 | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 17.138.335.901,20 | | |
| | Jumlah SILPA Tahun Angaran sebelumnya setelah Perubahan | Jumlah SILPA Tahun Angaran sebelumnya setelah Perubahan | Jumlah SILPA Tahun Angaran sebelumnya setelah Perubahan | Rp. | 61.665.842.98 ,16 |
| b. | Pencairan Dana Cadangan sejumlah |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Semula Rp. 0.00 |
| | 1) |
| | 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00 |
| | I o. ,o Rp. Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan HasilPenjualan Kekayaan Daerah sejumlah |
| c. | |
| | 0.00 1) Semula Rp. |
| | 0. 0 Rp. Daerah Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan setelah Perubahan Penerimaan Pinjaman Daerah |
| d. | |
| | 0.00 1) Semula Rp. |
| | Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah 0.00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. |
| | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah |
| e. | |
| | 1) Semula Rp. 0.00 |
| | Pemberian 0.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Penerimaan Kembali |
| | 0 00 Rp. Pinjaman setelah Perubahan |
| f. | Penerimaan Piutang Daerah |
| | Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah |
| | sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari J is 0 00 Perubahan Rp. |
| | Pengeluaran pembiayaan |
| a. | Pembentukan Dana Cadangan |
| | .00 Rp. Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan 0.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1) |
| b. | Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah 0.00 Semula Rp. |
| | Bertambah/(berkurang) Rp. (2.000.000.000.00) |
| | 2) |
| | 1) Semula Rp. 4.000.000.000.00 |
| | Jumlah Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah |
0. 0
Rp.
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
- 1) Semula Rp. 0.00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan
- d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah
- 1) Semula Rp. 1.500.000.000.00
- 2) Bertambah/(berkurang
- Rp.
(l.000.000.000,00)
Jumlah
Pemberian
Pinjaman
Daerah
setelah
Perubahan
Rp.
500.000.000,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagai bagi yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Dae rah dan Organisasi SKPD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah n I

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daer

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dal Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabat

7. Lampiran VII Laporan Keuangan dengan Peraturan Daerah;

Pemerintah Daerah yang telah ditetapk

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang bel

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran · dan

9. Lampiran IX

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggar Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daera ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabu Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal ~Ol!,efl-2016 BUPATI TANJ NG J BUNG TIMUR,

H

ROMI HARIYANTO


Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal ;zy O"t.'t'O\%J2-2Ql

SEKRETARIS DAERAH KABUPA

TANJUNG JABUNG TIMUR,

H SUDIRMAN

ANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMO .f.3 reg Peraturan Daerah Kabupaten anjung Jabung Timur Provinsi Jambi Nomor

..

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerar ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung .Jabung Timur.

----------··----


. ----,--··.

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 14 D ~ou,-i. 2016

SEKRETARIS DAERAH KAB ATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H SUDIRMAN


Noreg Peraturan Daerah Kabu aten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Nomor L . EN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016 NOM R 8


--

-------~

~----"