UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 53 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Riau pada umumnya dan Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kotamadya Batam pada khususnya, adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kotamadya Batam, dipandang perlu membentuk Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu sebagai pemekaran dari Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak sebagai pemekaran Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna sebagai pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu dan membentuk Kota Batam;
- c. bahwa pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
- d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam harus ditetapkan dengan undang-undang;
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
4. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
- 3 -
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
- a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Kotamadya Batam adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau;
- c. Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, dan Kabupaten Indragiri Hulu adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
- d. Propinsi Riau adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57) sebagai undang-undang;
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA Pasal 2
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam dalam wilayah Propinsi Riau.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA Pasal 2
Pasal 3
Kabupaten Pelalawan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar, yang terdiri atas wilayah:
- a. Kecamatan Langgam;
- b. Kecamatan Bunut;
- c. Kecamatan Kuala Kampar; dan
- d. Kecamatan Pangkalan Kuras.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA Pasal 2
Pasal 4
Kabupaten Rokan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar, yang terdiri atas wilayah:
- a. Kecamatan Tambusai;
- b. Kecamatan Kepenuhan;
- c. Kecamatan Kunto Darussalam;
- d. Kecamatan Tandun, kecuali Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun;
- e. Kecamatan Rokan IV Koto;
- f. Kecamatan Rambah; dan
- g. Kecamatan Rambah Samo.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA Pasal 2
Pasal 5
Kabupaten Rokan Hilir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yang terdiri atas wilayah :
- a. Kecamatan Kubu;
- b. Kecamatan Bangko;
- c. Kecamatan Rimba Melintang;
- d. Kecamatan Tanah Putih; dan
- e. Kecamatan Bagan Sinembah.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA Pasal 2
Pasal 6
Kabupaten Siak berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yang terdiri atas wilayah:
- a. Kecamatan Siak;
- b. Kecamatan Minas; dan
- c. Kecamatan Sungai Apit.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA Pasal 2
Pasal 7
Kabupaten Karimun berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, yang terdiri atas wilayah:
- a. Kecamatan Karimun;
- b. Kecamatan Moro; dan
- c. Kecamatan Kundur.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA Pasal 2
Pasal 8
Kabupaten Natuna berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, yang terdiri atas wilayah:
- a. Kecamatan Jemaja;
- b. Kecamatan Siantan;
- c. Kecamatan Bunguran Barat;
- d. Kecamatan Bunguran Timur;
- e. Kecamatan Serasan; dan
- f. Kecamatan Midai.
Kabupaten Kuantan Singingi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Indragiri Hulu, yang terdiri atas wilayah:
- a. Kecamatan Singingi;
- b. Kecamatan Kuantan Hilir;
- c. Kecamatan Cerenti;
- d. Kecamatan Benai;
- e. Kecamatan Kuantan Tengah; dan
- f. Kecamatan Mudik.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA Pasal 2
Pasal 10
- (1) Kota Batam berasal dari:
- a. Kotamadya Batam yang meliputi wilayah:
- 1) Kecamatan Belakang Padang;
- 2) Kecamatan Batam Barat; dan
- 3) Kecamatan Batam Timur;
- b. Sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri atas:
- 1) sebagian wilayah Kecamatan Galang, yang meliputi:
- a) Desa Rampang Cate;
- b) Desa Sembulang;
- c) Desa Sijantung;
- d) Desa Karas; dan
- e) Desa Pulau Abang;
- 2) sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, yang meliputi :
- a) sebagian wilayah Galang Baru, yaitu Pulau Air Raja dan Pulau Mencaras; dan
- b) Desa Subang Mas.
- (2) Kota Batam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata dan ditetapkan menjadi wilayah yang meliputi:
- a. Kecamatan Batu Ampar;
- b. Kecamatan Nongsa;
- c. Kecamatan Galang;
- d. Kecamatan Sungai Beduk;
- e. Kecamatan Bulang;
- f. Kecamatan Belakang Padang;
- g. Kecamatan Sekupang; dan
Kecamatan Lubuk Baja.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA Pasal 2
Pasal 11
- (1) Sisa wilayah Kecamatan Galang setelah dikurangi dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1) tetap merupakan wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dengan nama Kecamatan Teluk Bintan dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Desa Pengujan.
- (2) Kecamatan Bintan Utara setelah dikurangi dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2) tetap merupakan Kecamatan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Keluarahan Tanjung Uban Kota.
- (3) Dengan ditatanya wilayah Kecamatan di Kota Batam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kecamatan Batam Barat dan Kecamatan Batam Timur dihapus.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA Pasal 2
Pasal 12
- (1) Dengan dibentuknya Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Kampar dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pelalawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dengan dibentuknya Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bengkalis dikurangi dengan wilayah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dengan dibentuknya Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Kepulauan Riau dikurangi dengan wilayah Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan sebagian Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (4) Dengan dibentuknya Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dikurangi dengan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA Pasal 2
Pasal 13
Dengan dibentuknya Kota Batam, Kotamadya Batam dalam wilayah Propinsi Riau dihapus.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA Pasal 2
Pasal 14
- (1) Kabupaten Pelalawan mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara dengan Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis;
- b. sebelah timur dengan Selat Gading dan Selat Air Hitam;
- c. sebelah selatan dengan Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah dan Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyu, dan Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Kuantan Hilir dan Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi; dan
- d. sebelah barat dengan Kecamatan Kampar Kiri dan Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.
- (2) Kabupaten Rokan Hulu mempunyai batas wilayah :
- a. sebelah utara dengan Propinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- b. sebelah timur dengan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Minas Kabupaten Siak, dan Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar;
- c. sebelah selatan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan Propinsi Sumatera Barat; dan
- d. sebelah barat dengan Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Sumatera Barat.
- (3) Kabupaten Rokan Hilir mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara dengan Selat Malaka;
- b. sebelah timur dengan Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;
- c. sebelah selatan dengan Kecamatan Tambusai, Kecamatan
- 8 -
Kepenuhan, dan Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis; dan
- d. sebelah barat dengan Propinsi Sumatera Utara.
- (4) Kabupaten Siak mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis;
- b. sebelah timur dengan Kecamatan Merbau dan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis;
- c. sebelah selatan dengan Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Bunut, dan Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan; dan
- d. sebelah barat dengan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.
- (5) Kabupaten Karimun mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara dengan Selat Singapura dan Semenanjung Malaysia, dan Selat Malaka;
- b. sebelah timur dengan Kota Batam;
- c. sebelah selatan dengan Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir; dan
- d. sebelah barat dengan Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Tebging Tinggi, Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan.
- (6) Kabupaten Natuna mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara dengan Laut Cina Selatan;
- b. sebelah timur dengan Laut Cina Selatan;
- c. sebelah selatan dengan Kecamatan Tambelan Kabupaten Kepulauan Riau; dan
- d. sebelah barat dengan Semenanjung Malaysia dan Pulau Bintan Kabupaten Kepulauan Riau.
- (7) Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara dengan Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- b. sebelah timur dengan Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri
Hulu;
- c. sebelah selatan dengan Propinsi Jambi; dan
- d. sebelah barat dengan Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dan Propinsi Sumatera Barat;
- (8) Kabupaten Batam mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara dengan Selat Singapura;
- b. sebelah timur dengan Kecamatan Bintan utara dan Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau;
- c. sebelah selatan dengan Kecamatan Senayang, Kabupaten Kepulauan Riau; dan
- d. sebelah barat dengan Kecamatan Moro dan Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun.
- (9) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (10) Penentuan batas wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA Pasal 2
Pasal 15
- (1) Dengan dibentuknya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam,
2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, maka Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dan Pemerintah Kota Batam wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA Pasal 2
Pasal 16
- (1) Ibukota Kabupaten Pelalawan berkedudukan di Pangkalan Kerinci.
- (2) Ibukota Kabupaten Rokan Hulu berkedudukan di Pasir Pengaraian.
- (3) Ibukota Kabupaten Rokan Hilir berkedudukan di Ujung Tanjung.
- (4) Ibukota Kabupaten Siak berkedudukan di Siak Sri Indrapura.
- (5) Ibukota Kabupaten Karimun berkedudukan di Tanjung Balai Karimun.
- (6) Ibukota Kabupaten Natuna berkedudukan di Ranai.
- (7) Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi berkedudukan di Teluk Kuantan.
BAB III - KEWENANGAN DAERAH Pasal 17
Pasal 17
- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik, luar negeri pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.
BAB IV - PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 18
Pasal 18
Dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten/Kota
- 11 - masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 18
Pasal 19
Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, dipilih dan disahkan seorang Bupati/Walikota dan seorang Wakil Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 18
Pasal 20
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan, di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, di Kabupaten/Kota masing-masing dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat Kabupaten/Kota, dinas-dinas Kabupaten/Kota, dan lembaga teknis Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21
Pasal 21
- (1) Dengan terbentuknya Kota Batam sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya mengikutsertakan Badan Otorita Batam.
- (2) Status dan kedudukan Badan Otorita Batam yang mendukung kemajuan Pembangunan Nasional dan Daerah sehubungan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan.
- (3) Hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diterbitkan selambat-lambatnya dua belas bulan sejak tanggal diresmikannya Kota Batam.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21
Pasal 22
- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, diselenggarakan melalui pemilihan umum lokal selambat-lambatnya satu tahun sejak peresmiannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam terdiri dari:
- a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dari partai politik peserta pemilihan umum lokal yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota masing-masing; dan
- b. anggota ABRI yang diangkat.
- (3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dengan terbentuknya Kabupaten Palalawan dan Kabupaten Rokan Hulu, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Kampar setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu.
- (5) Dengan terbentuknya Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis disesuaikan dengan juklah penduduk Kabupaten Bengkalis setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak.
- (6) Dengan terbentuknya Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten
- 13 -
Kepulauan Riau setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna.
- (7) Dengan terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21
Pasal 23
Pada saat terbentuknya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, Penjabat Bupati Pelalawan, Penjabat Bupati Rokan Hulu, Penjabat Bupati Rokan Hilir, Penjabat Bupati Siak, Penjabat Bupati Karimun, Penjabat Bupati Natuna, Penjabat Bupati Kuantan Singingi, dan Penjabat Walikota Batam untuk pertama kali diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21
Pasal 24
- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka Gubernur Riau, Bupati Kampar, Bupati Bengkalis, Bupati Kepulauan Riau, dan Bupati Indragiri Hulu, sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan:
- a. pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
- b. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, yang berada dalam wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
- 14 -
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
- c. Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, dan Kabupaten Indragiri Hulu, yang kedudukan dan sifatnya diperlukan serta kegiatannya berada di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
- d. utang piutang Kabupaten Kampar yang kegunaannya untuk Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu, utang piutang Kabupaten Bengkalis yang kegunaannya untuk Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak, utang piutang Kabupaten Kepulauan Riau yang kegunaannya untuk Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna, utang piutang Kabupaten Indragiri Hulu, yang kegunaannya untuk Kabupaten Kuantan Singingi, dan utang piutang Propinsi Riau yang kegunaannya untuk Kota Batam;
- e. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21
Pasal 25
- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
- 15 -
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya pembantukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan, masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, dan Kabupaten Indragiri Hulu
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21
Pasal 26
- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Kampar tetap berlaku bagi Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu sebelum diubah, diganti, atau dicabut
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21
Pasal 27
- (1) Sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana yang memadai bagi ibukota Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), ibukota sementara
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di Bagan Siapiapi. - (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun ibukota Kabupaten Rokan Hilir yang definitif telah difungsikan. ## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 29 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: - 17 - ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ## MULADI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 1999
## TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
## I. UMUM
Propinsi Riau pada umumnya serta Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kotamadya Batam pada khususnya meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, namun dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi Daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.
Propinsi Riau mempunyai luas wilayah 94.561 km2 dengan sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya di Kabupaten Kampar bagian timur dan barat, Kabupaten Bengkalis bagian selatan dan barat, Kabupaten Kepulauan Riau bagian utara dan barat, serta Kabupaten Indragiri Hulu bagian barat.
Kabupaten Kampar mempunyai luas wilayah 30.563,72 km2. Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, di kawasan timur bentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah II yang meliputi empat kecamatan yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Langgam, Kecamatan Kuala Kampar, dan Kecamatan Pangkalan Kuras dengan luas wilayah keseluruhan 12.490,42 km2. Sementara itu, disebelah barat dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I yang meliputi tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Tandun, Kecamatan Rokan IV Koto, dan Kecamatan Kunto Darussalam dengan luas wilayah keseluruhan 7.449,85 k2. Kabupaten Bengkalis mempunyai luas wilayah 28.919,45 km2. Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, dikawasan selatan dibentuk tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Siak, dan Kecamatan Minas dengan luas wilayah keseluruhan 8.556,03 km2. Sementara itu disebelah barat dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Bengkalis Wilayah I yang meliputi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Kubu, Kecamatan Bangko, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Rimba Melintang, dan Kecamatan Bagan Sinembah dengan luas wilayah keseluruhan 8.881,59 km2.
Kabupaten Kepulauan Riau mempunyai luas wilayah 9.982,88 km2 Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, di kawasan barat dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah II yang meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Karimun, Kecamatan Kundur, dan Kecamatan Moro dengan luas wilayah keseluruhan 1.524 km2. Sementara itu di sebelah utara dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah I yang meliputi enam kecamatan, yaitu Kecamatan Jemaja, Kecamatan Siantan, Kecamatan Midai, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Timur, dan Kecamatan Serasan dengan luas wilayah keseluruhan 3.404,40 km2.
Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai luas wilayah 15.854,29 km2. Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, di kawasan Barat dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Indragiri Hulu Wilayah I yang meliputi enam kecamatan, yaitu Kecamatan Cerenti, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Benai, dan Kecamatan Singingi dengan luas wilayah keseluruhan 7.656,03 km2.
Kotamadya Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 dengan luas wilayah keseluruhan 61.253 km2, yang terdiri atas tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batam Barat dan Kecamatan Batam Timur. Dalam perkembangannya Kotamadya Batam tumbuh sebagai kota perdagangan dan industri serta menunjukkan kemajuan yang pesat dalam penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Perkembangan Kotamadya Batam tidak terlepas dari keberadaan Badan Otorita Batam sebagai pengelola industri di Kotamadya Batam. Dalam rangka pengembangan Kotamadya Batam pada masa mendatang sesuai dengan potensinya khususnya untuk sarana dan prasarana fisik kota, Kotamadya Batam perlu diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, dan menata Kecamatan menjadi delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Bulang, Kecamatan Sungai Beduk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Nongsa, dan Kecamatan Galang yang luas seluruhnya 1.570,35 km2.
Wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I dan Wilayah II, wilayah kerja Pembantu Bupati Bengkalis Wilayah I, dan tiga kecamatan yang terdiri atas Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Siak, dan Kecamatan Minas, wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah I dan II, dan wilayah kerja Pembantu Bupati Indragiri Hulu Wilayah I serta Kotamadya Batam telah menunjukkan perkembangan dan pembangunan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sehingga perlu penyesuaian struktur pemerintahannya. Secara geografis wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I dan Wilayah II, wilayah kerja Pembantu Bupati Bengkalis Wilayah I dan wilayah Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Siak, dan Kecamatan Minas, wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah I dan Wilayah II, dan wilayah kerja Pembantu Bupati
Indragiri Hulu Wilayah I serta Kotamadya Batam mempunyai kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi politis, ekonomis, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati tersebut dan kecamatan-kecamatan serta Kotamadya Batam di atas diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1997 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah II berjumlah 202.723 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi 213.393 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 5,26 % per tahuna. Pada tahun 1997 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I berjumlah 254.876 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi 268.291 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 5,94 % per tahun.
Pada Tahun 1997 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Bengkalis Wilayah II berjumlah 361.946 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 berjumlah 364.880 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 8,04 % per tahun. Pada tahun 1997 penduduk wilayah Kecamatan Siak, Kecamatan Sungai Apit, dan Kecamatan Minas berjumlah 225.686 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 berjumlah 231.616 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,56 % per tahun. Pada tahun 1997 penduduk wilayah kerja pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah II berjumlah 152.081 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 berjumlah 155.186 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,04 % per tahun.
Pada tahun 1997 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah I berjumlah 76.372 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 berjumlah 78.273 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,49 % per tahun. Pada tahun 1997 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Indragiri Hulu Wilayah I berjumlah 200.477 jiwa, sedangkan pada akhir tahun 1998 meningkat menjadi 206.744 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 3,13 % per tahun.
Pada tahun 1997 penduduk Kotamadya Batam berjumlah 252.480 jiwa, sedangkan pada akhir tahun 1998 meningkat menjadi 281.904 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 11,65 % per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I dan Wilayah II, wilayah kerja Pembantu Bupati Bengkalis Wilayah I dan Wilayah Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Siak, dan Kecamatan Minas, wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah I dan Wilayah II, dan wilayah kerja Pembantu Bupati Indragiri Hulu Wilayah I serta Kotamadya Batam. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sejak tahun 1953 yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tanggal 28 Juni 1999 No. 05/KPTS/DPRD/1999 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten dalam Wilayah Daerah Tingkat II Kampar, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkalis tanggal 22 Juni 1999 No. 12/KPTS/P/DPRD/1999/2000, Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau Tanggal 24 Juni 1999 No. 14/KPTS/DPRD/1999 tentang Persetujuan Pemekaran Kepulauan Riau, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu tanggal 24 Juni 1999 No. 02/KPTS/DPRD/VI/1999 tentang Persetujuan Melepaskan sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu untuk dijadikan Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau tanggal 24 Juni 1999 No. 19/KPTS/Pimp/DPRD/1999 tentang Rekomendasi Dukungan terhadap Usul Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II di Propinsi Riau serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu Wilayah Kabupaten Kampar ditata menjadi tiga Kabupaten, yaitu membentuk Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hulu, menata Kabupaten Bengkalis menjadi tiga Kabupaten, yaitu membentuk Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Siak, menata Kabupaten Kepulauan Riau menjadi tiga Kabupaten, yaitu membentuk Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna, dan menata Kabupaten Indragiri Hulu menjadi dua Kabupaten, yaitu membentuk Kabupaten Kuantan Singingi serta membentuk Kota Batam sebagai peningkatan struktur pemerintahan Kotamadya Batam.
Mengingat di Kota Batam pada saat berlakunya undang-undang ini penyelenggaraan sebagian tugas dan kewenangan dilaksanakan oleh Badan Otarita Batam, dalam rangka mendudukkan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, diperlukan pengaturan hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam untuk menghindari tumpang tindih penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka wilayah Kabupaten Kampar berkurang seluas wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu, wilayah Kabupaten Bengkalis berkurang seluas Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak, wilayah Kabupaten Kepulauan Riau berkurang seluas wilayah Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan sebagian wilayah Kecamatan Galang serta sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, dan wilayah Kabupaten Indragiri Hulu berkurang seluas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
Dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I dan Wilayah II, wilayah kerja Pembantu Bupati Bengkalis Wilayah I, wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah I dan Wilayah II, dan wilayah kerja Pembantu Bupati Indragiri Hulu Wilayah I serta Kotamadya Batam yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 dihapus.
Penghapusan wilayah-wilayah kerja Pembantu Bupati dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu, yang sebelum dibentuk Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I dan Wilayah II, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26.525 tanggal 26 Mei 1987. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan wilayah Kabupaten Siak, yang sebelum dibentuk menjadi Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Bengkalis Wilayah I yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26.525 tanggal 26 Mei 1987 dan merupakan tiga Kecamatan yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis. Wilayah Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna, yang sebelum dibentuk menjadi Kabupaten Karimun dan Natuna merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah I dan Wilayah II yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26-195 tanggal 18 Februari 1984. Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, sebelum dibentuk menjadi Kabupaten Kuantan Singingi merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Indragiri Hulu Wilayah I yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26.525 tanggal 26 Mei 1987. Wilayah Kota Batam berasal dari wilayah Kotamadya Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 dan sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, yaitu sebagian Kecamatan Galang dan sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Keberadaan Kelurahan/Desa pada masing-masing Kecamatan di Kota Batam setelah ditata menjadi delapan Kecamatan menjadi sebagai berikut: - a. Kecamatan Batu Ampar terdiri
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Undang-undang ini.

Ayat (10)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Riau dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna, Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Propinsi Riau berdasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

## Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sesuai dengan potensi Daerah dan guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada masa mendatang khususnya, dan untuk pengembangan



- 14 - sarana serta prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana Tata Ruang Wilayah dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

## Pasal 16

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pangkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Langgam.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pasir Pengaraian sebagai ibukota Kabupaten Rokan Hulu pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Rambah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Ujung Pandang sebagai ibukota Kabupaten Rokan Hilir pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Tanah Putih.

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Siak Sri Indrapura sebagai ibukota Kabupaten Siak pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Siak.

## Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Tanjung Balai Karimun sebagai ibukota Kabupaten Karimun pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Karimun.

## Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Ranai sebagai ibukota Kabupaten Natuna pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Bunguran Timur.

## Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Teluk Kuantan sebagai ibukota Kabupaten Singingi pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas


## Pasal 20

Pembentukan dinas-dinas, dan lembaga teknis harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

## Pasal 21

Ayat (1)

Keikutsertaan Badan Otorita Batam dimaksudkan untuk kesinambungan berbagai kemajuan pembangunan di kawasan Batam sebagai kawasan industri, alih kapal, pariwisata, dan perdagangan yang selama ini dilakukan oleh Badan Otorita Batam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengaturan hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam.

Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan partai politik peserta pemilihan umum lokal adalah partai politik peserta pemilihan umum tahun 1999.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan anggota ABRI adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

## Pasal 23

Penjabat Bupati Pelalawan, Penjabat Bupati Rokan Hulu, Penjabat Bupati Rokan Hilir, Penjabat Bupati Siak, Penjabat Bupati Karimun, Penjabat Bupati Natuna, Penjabat Bupati Kuantan Singingi, dan Penjabat Walikota Batam melaksanakan tugas sampai dengan disahkannya Bupati Pelalawan, Bupati Rokan Hulu, Bupati Rokan Hilir, Bupati Siak, Bupati Karimun, Bupati Natuna, Bupati Kuantan


Singingi, dan Walikota Batam hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 24

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pelaksanaan tugas Pembantu Bupati Kampar Wilayah I dan Wilayah II, Pembantu Bupati Bengkalis Wilayah I, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Siak, Kecamatan Minas, Pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah I dan Wilayah II, Pembantu Bupati Indragiri Hulu Wilayah I, dan Kotamadya Batam.

Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, dan Kabupaten Indragriri Hulu kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Demikian pula halnya Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Riau dan Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Riau dan Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, dan Kabupaten Indragriri Hulu yang kedudukan dan kegiatan berada di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Pemerintah Kota Batam. Begitu juga utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, masing-masing diserahkan pula kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dan Pemerintah Kota Batam.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut di atas, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud sejak diresmikannya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan


Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati Pelalawan, Penjabat Bupati Rokan Hulu, Penjabat Bupati Rokan Hilir, Penjabat Bupati Siak, Penjabat Bupati Karimun, Penjabat Bupati Natuna, Penjabat Bupati Kuantan Singingi, dan Penjabat Walikota Batam.

Pelantina Penjabat Bupati Pelalawan, Penjabat Bupati Rokan Hulu, Penjabat Bupati Rokan Hilir, Penjabat Bupati Siak, Penjabat Bupati Karimun, Penjabat Bupati Natuna, Penjabat Bupati Kuantan Singingi, dan Penjabat Walikota Batam didahului dengan peresmian pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Setelah satu tahun peresmian Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, Gubernur Riau wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

## Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana mebel, dan sarana mobilitas serta biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3902