PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NO!'t!OR .l.f8 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHAN PANGAN TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NO!'t!OR .l.f8 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHAN PANGAN TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe 8 Kabupaten Minahasa Tenggara.
- l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
•
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat OQ.et'ah (Le1nbQ.ran Nogttra Rt,pUBHlt Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98}.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036};
MElVIU'll.'USKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHAN PANGAN TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
lalil JI
KETEl\TTUAN U:MUM
Pasal 1
- 1 . Daerah adalah Kabupateri Minahasa Tenggara..
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
Pasal 2
- (2) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
2. ( 1) Dinas Ketahanan pelaksana urusan kewenangan daerah; Pangan Tipe B merupakan unsur pemerintahan yang yang menjadi
Bagian Kedua Tu gas
Pasal 3
Dinas Ketahanan Pangan Tipe B mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan.
Bagian Ketiga Fungsi
Pasal 4
Dinas Ketahanan Pangan Tipe B dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- b. pelaksanaan kebijakan teknis;
- a. perumusan kebijakan teknis;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 5
Dinas Ketahanan Pangan Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dengan beban kerja yang sedang.
JB ABID SUBUl(AN OROANISASt
Pasal 6
Kepala Dinas Ketahanan Pangan membawahkan :
- 2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- 1) Sekretaris Dinas membawahkan : a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; b. Subbagian Umum.
3. membawahkan :
- a. Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. Seksi Sumber Daya Pangan;
- 3) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawahkan :
- c. Seksi Kerawanan Pangan.
- a. Seksi Distribusi Pangan;
- c. Seksi Cadangan Pangan.
- b. Seksi Harga Pangan;
- 4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahkan : a. SeksiKonsumsiPangan;
12. b.SeksiPenganekaragamanKonsumsiPangan;
- a. Seksi Keamanan Pangan.
Pasal 7
Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## URRAAN TUGaS

Kepala Dinas

## Pasa18

- a. Perumusan kebijakan teknis;

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
- c. Pemberian duk:ungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
- f. Penyelenggaraan urusan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- e. Penyelenggaraan urusan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- g. Penyelenggaraan urusan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;
- J. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 9

- 1) Sekretsriat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai

5

tugas penyelengaraan pelayanan administrasi umum, perencanaan dan evaluasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang­ undangan;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan
- 3) Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. melakukan penyusunan anggaran;
- e. melakukan pelaksanaan urusan keuangan, verifikasi keuangan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- f. melakukan penyusuna.n laporan keua.ngan;
- h. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
- g. melakukan penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksaan;
1. melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan; dan
- J. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.
- 4) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
- b. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
- a. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- d. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. melakukan urusan kepegawaian;
- e. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- g. melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
1. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- h. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- J. melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

## Bagian Ketiga Bidang Ketersedla.art dari Kerawru'lart P&amp;rtgan

## Pasal 10

- ( 1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan.
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud auat ( 1 ) , Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
- b.penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- g. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- h. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan {PPH) ketersediaan pangan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan

- dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- k. melakukan tugas lain yang ciiberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- j. melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan; clan
- (4) Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas:
- b. melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (5) Kepala Kerawanan Pangan mempunyai tugas:
- b. melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis system kewaspadaan pangan dan gizi
- g. melakukan penyiapan bahan pendampigan di bidang kerawanan pangan
- f. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
1. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## Bagian Keempat Bidang Distribusi. dan Cadangan Pangan

## Pasal 1 1

- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) , Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:
2. ( 1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;

- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bldta.ng distribileai, l'iarg&amp; dat1 eaetangan pttngtt.n;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program dan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan; dan
- (3) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas:
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pernantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan ;
- f. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan; dan

## (4) Seksi Harga Pangan mempunyai tugas:

- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- g. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- f. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- h. melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan; dan
- (5) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas:
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;

- d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- f. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- g. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/ kota;
1. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- h. melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan; dan

## Bagian kelima

## Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

## Pasal 12

- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) , Bidang Konsumsi dan Kemanan mempunyai fungsi:
2. ( 1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragarnan konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- g. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- (3) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas:
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidi:lhg konerurnet pangandan pengembangan pangan lokal;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- f. melakukan penyiapan penghitungan konsumsi pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- g. melakukan penyiapan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
1. melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan; dan
- J. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- (4) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas:
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosr penganekaragaman konsumsipangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragarn, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- h. melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pernerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
1. melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan; dan
- (5) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas:
- J. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

- d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidGl.rls 1.:�lcmba.stiii.n. ktstu�ltUttil'i pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- i. melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan; dan
- h. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- J. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya..

## Pasal 13

Bidang, Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala.

## BABV JABATAN PERANGKAT DAERAH

## Pasal 14

- 2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator;
- 1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
3. 3} Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator;
- 4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;

## Pasal 15

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

## BABV! TATA KERJA

## Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-rnasing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-rnasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin tl"n mengkoordina.1;dkc:u't bt1.Wliih�nr1yia. h'l�i;aittij&gt;&lt;ffi��ing t:lt:i.t'i memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mernatuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB vn KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIU KJETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

•

## BABIX KETENTUANPEMUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal !l f �olllwbt.r 2016 /


Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal .2 f AA'.&gt;Vt.1\1\ be,r

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MmAHASA�ARA


FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR b.2.4

• •

..

1

## 1 1 : 1