PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 4 Tahun 2014 tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku 6 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
:
BUPATI KAPUAS HULU
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
bahwa berdasarkan pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 mengamanatkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 711 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M DAG/PER/6/2008 tentang dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peratusan Menteri Perdagangan Nomor 12/MDAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPR/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa beredar di Pasar;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
Menetapkan
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.210/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014;
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu
6. Direktur Jenderal adalah Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan Perundangan-ungangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Dinas adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Ketahahan Pangan adalah upaya mempertahankan stabilitas ketahahan pangan melalui pemanfaatan sumberdaya nabati dan hewani secara optimal.
11. Agribisnis adalah sistem dan usaha agribisnis melalui perberdayaan potensi agribisnis dengan menggali dan memanfaatkan berbagai sumberdaya lokal.
12. Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organik yang berperan dalam penyediaan unsur harga bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
13. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
14. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
15. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
16. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di penyalur resmi di lini IV.

Penandatangan: 17. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani atau kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Penandatangan: 18. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disingkat HPP adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwijaya (persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 19. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume penyaluran pupuk. 20. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan hijauan pakan ternak. 21. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura. 22. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat. 23. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha. 24. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, miliki sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha. 25. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT. Sriwijaya (Persero) beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik di dalam negeri.

Penandatangan: 26. Penyalur di lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.

Penandatangan: 27. Penyalur di lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.

Penandatangan: 28. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada suatu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 29. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani yang selanjutnya disingnkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan budidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang, spesifik lokasi.

Penandatangan: 30. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten. 31. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. ## BAB II ## PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 2 - (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga. - (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. ## BAB III ## ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 3

Penandatangan: - (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh Kepala Dinas kepada Direktur Jenderal. - (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut, sub sektor, Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulan, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Dinas serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.
- (4) Dinas yang membidangi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang Kabupaten Kapuas Hulu wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.

## Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah Kecamatan, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan, pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

## BAB IV

## PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.

## Pasal 6

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus diberi label tambahan warna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang dan/atau terhapus, yang bertuliskan : 'Pupuk Bersubsidi Pemerintah'

Barang Dalam Pengawas

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
- a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
- b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
- c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Kapuas Hulu.

## Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penyalur di lini III dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya seaui alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen berkoordinasi dengan dinas yang membidangi pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi.

## Pasal 9

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidayaan ikan dan/atau udang di penyalur lini IV secara tunai dalam kemasan pupuk Urea 50 kg, pupuk SP-36 50 kg, pupuk ZA 50 kg, pupuk NPK 50 kg atau 20 kg dan pupuk Organik 40 kg atau 20 kg.

- a. Pupuk Urea

= Rp. 1.800,00 per kg

- b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,00 per kg

- c. Pupuk ZA

= Rp .1.400,00 per kg

- d.

- Pupuk NPK

= Rp. 2.300,00 per kg

- e.

- Pupuk Organik = Rp. 500,00 per kg

## BAB V

## PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 10

Produsen wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

## Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

## Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerja kepada Bupati Kapuas Hulu.
- (2) Bupati Kapuas Hulu menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Kalimantan Barat;

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 6 Januari 2014

BUPATI KAPUAS HULU, ttd

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 7 Januari 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


YOHANA ENDANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 4