PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Selayar; 3. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Jo Undang-undang No 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2910) 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 13. Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum 17. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Selayar; 18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga ( Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 1997 Nomor 16 ); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1 ); (berlaku 22 Agustus 2009)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 17 TAHUN 2009 T E N T A N G PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan pelayanannya, memerlukan pendanaan dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Jo Undang-undang No 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2910)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
13. Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
17. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Selayar;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga ( Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 1997 Nomor 16 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1 );
Menetapkan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar;
- d. Perusahaan Daerah Air minum yang Selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Mnum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- e. Modal Dasar adalah modal yang ditentukan pada saat Perusahaan Daerah didirikan
- f. Modal disetor adalah modal yang disetor penuh sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada saat Perusahaan akan mengembangkan usahanya:
- g. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan Modal Daerah dengan pihak ketiga dengan inbalan tertentu:
:
T U J U A N
BAB II - T U J U A N
Pasal 2
Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM adalah:
- a. Mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. Membantu menggerakkan perekonomiaan daerah;
- c. Memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah;
- d. Menyelenggarakan usaha secara profesional dan bertanggungjawab dengan prinsip - prinsip usaha bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
PENYERTAAN MODAL
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam saham PDAM Kabupaten Kepulauan Selayar
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
- (1) Modal PDAM berasal aktiva dan Passiva dari Badan Pengelola Air Minum Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- (2) Besarnya nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan sebagaimana ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Rp. 1.959.309.775,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) pada tahun 1997;
- b. Rp. 8.088.950,- (delapan juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) pada tahun 1999;
- c. Rp. 287.910.800,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) pada tahun 2000;
- d. Rp. 556. 200.000,- ( lima ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah ) pada tahun 2003;
- e. Rp. 4.021.409.300, (empat milyar dua puluh satu juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) pada tahun 2004;
- f. Rp. 68.125.000,- (enam puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tahun 2007;
- g. Rp. 3.405.543.000,- (tiga milyar empat ratus lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) pada tahun 2008.
- (3) Total penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM sampai dengan Agustus Tahun 2009 sebesar Rp. 10.316.586.825,- (sepuluh milyar tiga
ratus enam belas juta Lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
ratus enam belas juta Lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati baik secara berkala maupun insidentil.
BAB V - HASIL USAHA
Pasal 7
- (1) Pembagian laba bersih perusahaan adalah 55 % (lima puluh lima persen) untuk PDAM dan 45 % (empat puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah;
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah disetor ke kas daerah.
- (3) Penggunaan laba bersih bagian Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Penggunaan laba bersih bagian perusahaan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penetapan: Ditetapkan di Benteng pada tanggal 22 Agustus 2009 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, H. SYAHRIR WAHAB

Penetapan: Diundangkan di Benteng pada tanggal 22 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, H. ZUBAIR SUYUTHI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009 NOMOR 17
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 17 TAHUN 2009 T E N T A N G PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
A. UMUM
Dalam rangka melaksanakan
PENJELASAN
Pasal 41
Secara lebih spesifik dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri