Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 8 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017,
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 18);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.694.157.700.967,00,- bertambah sejumlah Rp.11.289.711.459,37,sehingga menjadi Rp.705.447.412.426,37,- dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
- a. Semula
Rp. 694.157.700.967,00,-
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.289.711.459,37,-
2. Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 705.447.412.426,37,-
2. Belanja Daerah
- a. Semula
Rp. 715.157.700.967,00,-
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 44.122.687.425,72,-
2. Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp. 759.280.388.392,72,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
Rp. 53.832.975.966,35,-
3. Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp. 26.000.000.000.00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 32.832.975.966.35,-
Jumlah pembiayaan setelah perubahan
Rp. 53.832.975.966,35,-
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp. 5.000.000.000,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 0,00,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan
Rp. 5.000.000.000,00,-
Jumlah pembiayaan Neto
setelah perubahan
Rp. 53.832.975.966.35,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan
Rp. 0,00,-
- 4.
- Pembiayaan Netto 1) Semula
Rp. 21.000.000.000,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 32.832.975.966,35,-
Jumlah pengeluaran
setelah perubahan Rp. 53.832.975.966,35,-
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
- 1) Semula Rp, 42.626.159.749,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp,
0,00,-
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan
Rp. 42.626.159.749,00,-
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
Rp. 560.711.543.000.00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 3.192.959.627,00,-
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 563.904.502.627,00,-
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah
- 1) Semula Rp. 90.819.998.218,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 8.096.751.832,37,-
Lain-lain pendapatan perubahan daerah yang sah setelah Rp. 98.916.750.050,37,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.
4. 1)
5. Semula Rp. 51.096.283.000,00,-
- 2) Bertambah/
- 1)
- Semula Rp. 12.659.107.629,73,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 0,00,-
Jumlah Pendapatan Pajak
Daerah setelah
Perubahan
Rp. 12.659.107.629,73,-
Retribusi Daerah
- 1) Semula
Rp. 7.170.337.320,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp
0,00,-
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan
Rp. 7.170.337.320,00,-
- c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 1) Semula
Rp. 8.358.970.521,27,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp.
0,00,-
Jumlah Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan
Rp. 8.358.970.521,27,-
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- 1) Semula
Rp. 14.437.744.278,00,-
- 2) Bertambah
Rp.
0,00,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 14.437.744.278,00,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
- 1) Semula
Rp. 37.849.584.000,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 9.363.647.627,00,-
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 47.213.231.627,00,-
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
Rp. 425.686.742.000,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp (6.170.688.000.00,-)
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan
Rp.419.516.054.000,00.-
- c. Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula Rp. 97.175.217.000,00,-
- 2) Bertambah/
- (berkurang)
Rp
0,00,-
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 97.175.217.000,00,-
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- 1)
- Semula
Rp.
0,00,-
- 2) Bertambah
Rp.
0,00,-
- Jumlah pendapatan hibah
sebelum perubahan
Rp.
0,00,-
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.
- 1) Semula Rp. 31.083.715.218,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah perubahan
Rp. 7.436.751.832,37,-
Rp. 38.520.467.050.37,-
(berkurang)
Rp.
Jumlah Pendapatan Dana
Penyesuaian setelah
Perubahan Rp. 51.096.283.000,00,-
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya
- 1) Semula Rp. 0,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 7.140.000.000,00,-
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Lainnya setelah
Perubahan
Rp. 7.140.000.000,00,-
- e. Pendapatan Lainnya
- 1) Semula
Rp. 8.640.000.000,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. (6.480.000.000,00,-)
Jumlah pendapatan lainnya setelah perubahan Rp. 2.160.000.000,00,-
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula Rp. 330.394.663.825,85,-
- 2) Bertambah
Rp. 17.147.736.853,42,-
0,00,-
Jumlah belanja tidak langsung
setelah perubahan
Rp. 347.542.400.679,30,-
Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp. 384.763.037.141,15,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 26.974.950.572,27,-
Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 411.737.987.713,42,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula Rp. 247.303.599.205,85,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 4.980.871.591,63,-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp. 252.284.470.797,42,-
Belanja Subsidi
- 1) Semula
Rp. 352.620.000,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 0,00,-
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan
Rp. 352.620.000,00,-
- c. Belanja Hibah
- 1) Semula
Rp. 6.318.800.000,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 145.000.000,00,-
Jumlah belanja hibah setelah perubahan
Rp. 6.463.800.000,00,-
- d. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula
Rp. 1.695.940.000,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp.
0,00,-
- 3) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 1.695.940.000,00,-
2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp. 72.723.704.620,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 11.196.148.417,62,-
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah
perubahan
- f. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 83.919.853.037,62,-
Rp. 2.000.000.000,00,-
Rp. 825.716.844,20,-
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp. 2.825.716.844,20,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
4. 2)
Rp (908.993.400,00,-)
Rp. 64.523.616.507,00,-
- Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp. 63.598.423.107,00,-
- e.
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula Rp.151.389.798.451,15,-
- 2)
- Bertambah/ (berkurang)
Rp (3.055.952.681,27,-)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.154.445.751.132,42,-
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
Rp.168.865.822.183,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp 24.827.991.291,00,-
Jumlah belanja modal setelah perubahan
Rp. 193.693.813.474,00,-
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan
- 1) Semula
4. Rp. 26.000.000.000,00,-
5. 2)
6. Bertambah/ (berkurang) Rp . 32.832.975.966,35,-
Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 58.832.975.966,35,-
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- 1) Semula
Rp. 5.000.000.000,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp 0,00,-
Jumlah pengeluaran setelah
Perubahan
Rp. 5.000.000.000,00,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. siLPA tahun anggaran sebelumnya
- 1) Semula Rp. 26.000.000.000,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 32.832.975.966.35,-
Jumlah siLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 58.832.975.966.35,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah
3. 1)
4. Semula Rp. 5.000.000.000,00,-
- 2) Bertambah/
(berkurang)
Rp. 0,00,-
Jumlah penyertaan modal
(Investasi) daerah setelah perubahan sejumlah
Rp. 5.000.000.000,00,-
Pasal 5
Program kegiatan yang dibiayai dari dana Transfer dan sudah jelas peruntukannya dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan / atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan / atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara :
- a. Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Daerah telah menetapkan Perubahan APBD, atau tidak melakukan Perubahan APBD.
Pasal 6
Pemerintah Daerah dapat menggunakan Dana Tanggap Darurat sesuai dengan keriteria keadaan darurat dan mendesak sebagai berikut :
- a. Timbul seketika akibat perbuatan seseorang atau sekelompok manusia sehingga menyebabkan korban jiwa dan/atau harta benda;
- b. Terganggunya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Berdampak terjadinya konflik berkelanjutan; dan
- d. Tragedi yang tidak diharap terulang kembali.
Pasal 7
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II

Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi;

3. Lampiran III

Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV

Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;

5. Lampiran V

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII

Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;

9. Lampiran IX

Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

10.Lampiran X

Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainnya;

11.Lampiran XI

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarakan kembali dalam tahun anggaran ini;

12.Lampiran XII

Daftar Dana cadangan daerah; dan

- 13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 18 Oktober 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 18 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

## PUSRI AMSYI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 8;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR 8, 8/2017;