PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG Nomor 28 Tahun 2017 tentang GAKA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG TAHUN 2017 NOMOR: JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAW AIAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 clan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan jadwal retensi arsip;
- b. bahwa sesuai surat Kepala Arsip Nasional Nomor BPK.02.09/64/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Persetujuan Jaclwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan clan Kepegawaian ASN clan Pejabat Negara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara maka Gubernur Sulawesi Tenggara diberi kewenangan untuk menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaclwal Retensi Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara clan Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Jaclwal Retensi Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara clan Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 1. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1964 tentang
'•
•
e·
Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingk:at I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687};
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor "152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
•
•
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN. Menetapkan
Pasal 1
Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara
4. Unit Kearsipan adalah unit kerja yang secara fungsional mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan menangani kearsipan instansi yaitu bagian/ sub bagian tata usaha, bagian/ sub bagian / utusan umum, sekretaris / kepala urusan administrasi pada instansi se bagai pencipta. dan pengguna arsip aktif.
5. Unit pengolah adalah unit kerja yang ada dilingkungan instansi di Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip keuangan.
8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenia acsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
9. Retensi Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip aktif di unit pengolah.
10. Retensi Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip inaktif di unit kearsipan.
"
i
I
11. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemerintahan Daerah adalah penye1enggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimak:sud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
Pasal 2
- (1) Jadwal Retensi Arsip Keuangan digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah daerah tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupak:an bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 3

- (I) Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Daerah memuat jenis arsip, retensi atau jangka wak:tu simpan, dan keterangan.
- {2) Retensi atau jangka waktu simpan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip keuangan.
- (3) Retensi arsip atau jangka waktu simpan untuk arsip keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {l} diteritukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
- b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan lembaga.
- (4) Keterangan sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dipermanenkan, dimusnahkan, atau dinilai kembali.

•

t&gt;

## Pasal 4

Penentuan retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur daluarsa penuntutan hukum; dan
- c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

## Pasal 5

- (1) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai.
- (2) Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak seiesainya hak dan kewajiban, kegiatan dinyatakan selesai dipertanggungjawabkan dan/ atau setiap tahun anggaran berakhir.

## Pasal 6

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dipermanenkan atau dinilai kembali ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditetapkan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi;
- b. keterangan permanen ditetapkan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder; dan
- c. keterangan dinilai kembali ditetapkan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

## Pasal 7

- (IJ JadwaI Retensi Arsip Keuangan digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk menyusun JRA Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menetapkan JRA keuangan, Pemerintah Daerah harus:
- a. menetapkan retensi tidak kurang dari batas jangka waktu penyimpanan sesuai dengan jadwal retensi; dan
- b. menetapkan rekomendasi sesuai dengan pedoman retensi.


## Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

..,...,..\_==\_...,,..\_.,"""""

--i



LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR ..


•


## LAMPI RAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR

TANGGAL:

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA

JADWAL RETENBI ARBIP FASILITATIF FUNGBI KEPEGAWAIAN APARATUR BIPIL NEGARA (ABN) DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

| NO | JENIBARSIP | AKTIF | INAKTIF | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | FormasiPegawai a. Usulan dari Unit Kerja/SKPD,disertai: 1) analisajabatan 2) beban kerja b. Usulan Permintaan Formasikepada Menpan dan RBdan KepalaBKN c. Persetujuan Menpan dan RB d. Penetapan Formasi ASN | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 2 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun | Musnah Musnah Musnah Musnah |
| 2 | Pengadaan Pegawai a. Proses Penerimaan 1) Pengumuman 2) SeleksiAdministrasi | | | |
| | e. Penetapan Formasi Khusus | | | |
| | Pegawaimeliputi: 3) PemanggilanPeserta Test 4) Pelaksanaan Ujian Tertulis | 2 tahun setelah realisasi | 3 tahun | Permanen |
| | 5) Keputusan Hasil Ujian 6) Wawancara | 2 tahun setelah semua diangkatASN | 2 tahun | Musnah |

Halaman 1 darl 7


•


| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | b. Penetapa.n Pengumuman Kelulusan | 2 tahun setelah semua diangkat ASN | 2 tahun | Musnah |
| | c. Berkas Lamaran yang tidak diterima | 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir | - | Musnah |
| | d. Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP 1) Surat Lamaran 2) Iiazah 3) SKCK 4-) Kartu Kuning | - | - | Masuk berkas perseorangan |
| | e. Nota U ul Pengangkatan CASNmenjadi ASNlebih dari 2 tahun | 1 tahun setelah SK ditetapkan | 2 tahun | Masuk berkas perseorangan |
| | f. SK CASN/ ASNKolektif | 2 tahun setelah petlkan SK ditetapkan | 3 tahun | Dinilai kembali |
| 3 | Pembinaan Karir Pegawai a. Diklat/Kursus/Magang/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Ijin Belajar Pegawai: 1) Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Ijin 2) Laporan Kegiatan Pengembangan Diri | 1 tahun setelah SK ditetapkan | 2 tahun | Musnah |
| | b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat | - | - | Masuk berkas perseorangan |
| | c. Daftar Penilaian Pelaksanaa.n Pekerjaan (DP 3)/ Standar Kinerja Pegawai (SKP) | 1 tahun setelah SK ditetapkan | 3 tahun | Musnah |
| | d. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit | 1 tahun anggaran berjalan | 2 tahun | Musnah, kecuali SK Penetapan Angka Kredit masuk berkas perseorangan |
| | e. Disiplin Pegawai 1) Daftar Hadir 2) Rekapitulasi Daftar Hadir | 1 tahun anggaran berjalan | 2 tahun | Musnah |
| | f. Berkas Hukuman Disinlin | 1 tahun anzzaran berialan | 2 tahun | Musnah kecuali BAPdan SK masuk berkas perseorangan |

Halaman 2 dari 7



•


| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | g. Penghargaan dan Tanda Jasa | 2 tahun setelah SK ditetapkan | 2 tahun | Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan |
| 4 | Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai | 1 tahun setelah memperoleh keputusan tetap | 5 tahun | Dinilai kembali, kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan |
| 5 | Mutasi Pegawai a. Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan,'Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar b. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN c. Mutasi Keluarga 1) Surat [zin Pernikahan/Perceraia.n 2) Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian 3) Surat Nikah /Cerai 4) Akte Kelahiran Anak 5) Surat Keterangan Adopsi Anak 6) Surat Keteranzan Meninggal Dunia d. Usul kenaikan pangkat/golongan/jabatan e. Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam J abatan Struktural/ Fungsional f. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai g. Peninjauan Masa Kerja | 1 tahun setelah SK ditetapkan - - 1 tahun setelah SK ditetapkan 1 tahun setelah SK ditetapkan 1 tahun setelah SK ditetapkan | 2 tahun - - 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun | Musnah, kecuali Nota clan SK Masuk berkas perseorangan Masuk berkas perseorangan Masuk berkas perseorangan Musnah, kecuali Nota clan SK Masuk berkas perseorangan Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan Musnah, kecuali Surat Persetujuan dan SK masuk berkas perseorangan |
| | | | | Musnah, kecuali Nota clan SK masuk berkas perseorangan |
| | | 2 tahun setelah SK | | |
| | | clitetapkan | | |



•


| NO | | JENISARSIP AKTIF | INAKTIF | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | h. Berkas Baperjakat | 1 tahun setelah SK ditetapkan | 5 tahun | Musnah kecuali Pejabat Eselon [ dan Il Permanen |
| 6 | Administrasi Pegawa.i | | | |
| | a Surat Perintah Dinas/Surat Tugas | 2 Tahun setelah pelaksanaan 1 tahun setelah SK | 2 tahun | Musnah kecuali SK ma uk berkas perseorangan |
| | b. Cuti Besar | ditetapkan | - | masuk berkas perseorangan |
| | c. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan | 1 tahun setelah pelaksanaan | 2 tahun | Musnah |
| | d. Cuti Alasan Penting | 1 tahun setelah pelaksanaan | 2 tahun | Musnah |
| | e. Cuti Dilua.r Tanggungan Negara (CLTN) | 3 tahun setelah pelaksanaan | - | Masuk berkas perseorangan |
| | f Dokumentasi ldentitas Pegawa.i | 1 tahun setelah identita.s diteta.pka.n | 2 tahun | Musnah |
| | 1) Usu! Penetapan Karpeg/KPE/Ka.ris/Karsu 2) Keanggotaan Organisa.si Profesi/Kedinasan 3) La.poran Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) 4) Keteranzan Penerimaan Pembavaran g. Berkas Kepegawa.ian dan Dafta.r Urut | - Pengha.silan Pezawai (KP4) Kepangka.tan (DUK) 2 Tahun setelah SK ditetapkan | - - | Musnah |
| 7 | Keseiahteraan Pezawai a. Berkas tentang La.yana.n Pemeliharaan | 2 Tahun Kesehatan Pegawa.i | - | Musnah |

Halaman 4 dari 7



•


| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | f. Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena clinas g. Berkas tentang Pemberia.n Tali Kasih h. Berkas ten tang Pemberian Piagam Penghargaan clan Tanda Jasa i. Berkas tentang Layanan Olahraga clan Rekreasi | - | - | Masuk berkas per eorangan |
| 8 | Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun | 1 tahun setelah SK ditetapkan | 2 tahun | Masuk berkas perseora.ngan |
| 9 | Perselisihan /Sengketa Kepegawaian | 1 tahun setelah memperoleh keputusan bersifat tetap | 2 tahun setelah hak clan kewajiban.nya ha.bis | Dinilai kembali |
| 10 | Usul Pemberhentian clan Penetapan Pensiu.n Pegawai/Janda/Duda clan ASN yang Meninggal | 1 tahun setelah SK ditetapkan | 2 tahun | Musnah kecuali SKMasuk berkas perseorangan |
| 11 | Berkas Perseorangan Aparatur Sipil Negara: a. Berkas Lamaran yang diterima b. Nota Penetapan NIPclan Kelengkapan.nya c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN cl. SK Pengangkatan CASN e. Hasil Pengujian Kesehatan f. SK Pengangkatan ASN g. SK Peninjauan Masa Kerja h. SK Kenaikkan Pangkat i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan clan Surat Pernyataan Pelantikan j. SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional k. SKPerpinclahan Wilayah Kerja I. SK Perpindahan Antar Instansi m. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) n. Serita Acara Pemeriksaan o. SK Hukurnan Jabatan/Hukuman Disiplin ASN p. SK Perbantuan/Dipekerjakan di lua.r I.nstansi lnduk q. SK Penarikan Kembali dari Perba.ntuan/Dipekerjakan r. SK Pemberian Uang Tunggu s. SK Pembebasan dari .Jabatan Organik karena diangkat sebagai Peiabat Negara | 1 tahu.n setelah berhen ti/ pensiun sam pai dengan hak clan kewajiban ha.bis | 2 tahu.n setelah hak clan kewajiban.nya habis | Musnah, kecuali jabatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Para Pi.mpinan OPD, Staf Ahli, clan pejabat lain yang secara individual dite.ntukan oleh Instansi serta ASN yang berjasa/ terlibat peristiwa berskala nasional permanen |


.

'


•


| NO JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2 t. SK Pengalihan ASN u. SK Pemberhentian sebagai ASN v. SK Pemberhentian Sementara w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang x. Surat Keterangan Kembalinya ASN yang dinyatakan hilang y. SK Penggantian Nama z, Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran aa. Akta Nikah/Cerai bb. Akta Kelahiran cc. Isian Formulir PUASN dd. Berita Acara Pengambilan Sumpahy.Janji ASNdan Jabatan ee. Sw-at Permohonan Menjadi Anggota Parpol IT. Surat Keterangan Mutasi Keluarga gg. Surat Ketera.ngan Meni.nggal Duni.a/hilang hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan ii. Penetapan Angka Kredit Jaba.ta.n Fungsional jj. Surat Keterangan Ha.sil Penelitian Khusus kk. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala. 11. Surat Tugas/ Izin Bela.jar Dalam/ Lua.r Negeri mm. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri nn. Ka.rtu Dafta.r Ulang (Kardaf) ASN 00. Ijazah/Sertifikat pp. SK Penempatan/Pena.rikan Pega.wai qq. SK Penga..ngkatan pa.da Jaba.tan di lua.r Instansi Induk IT. Surat Pertimbangan Status ASN SS. SK Pengaktifan Kemba.li Sebagai ASN tt. Surat Pernya.taan Pengunduran Diri da.ri Ja.ba.tan Orga.nik ka.rena. dicalonkan sebagai Kepala/Wa.kil Kepala. Da.era.h uu. SK Pensiun | | | |


.-

•


| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Berkas Perseorangan Pejabat Negara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi | 1 tahun setelah berhenti / pensiun | 2 tahun sampai dengan hak dan kewajiban habis | Perman en |
| 13 | Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya a. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD b. Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan Bawaslu c. Ketua, Wakil Ketua, Anazota Komisi Lainnva | 1 tahun setelah berhenti/ pensiun | 2 tahun sampai dengan hak dan kewajiban habis | Permanen ~ |


Halaman 7 darl 7