KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 111 Tahun 2000 tentang SEKRETARIAT KABINET (berlaku 1 Agustus 2000)
Pembukaan
Menimbang:
bahwa dalam rangka memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi secara lebih efisien dan efektif kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, dipandang perlu menyempurnakan organisasi Sekretariat Kabinet dengan menetapkannya dalam Keputusan Presiden;
Mengingat:
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT KABINET.
Pasal 1
- (1) Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
- (2) Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretariat Kabinet.
Pasal 2
Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberi dukungan staf, pelayanan administrasi dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan dalam rangka pengambilan dan pengendalian kebijakan pemerintah.
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT KABINET.
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
- (1) Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
- (2) Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretariat Kabinet.
Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberi dukungan staf, pelayanan administrasi dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan dalam rangka pengambilan dan pengendalian kebijakan pemerintah.
Dalam melaksanaakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- 2, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan persetujuan prakarsa dan penyiapan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. pelaksanaan dan penyiapan sidang-sidang kabinet, maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden;
- d. pengkoordinasian tindak lanjut hasil sidang kabinet, maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden;
- e. pemantauan dan penyampaian pemikiran atas pelaksanaan kebijakan pemerintah;
- f. penyelenggaraan urusan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dan atau pangkat yang menjadi wewenang Presiden, Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Presiden dan Sekretaris Militer Presiden serta penyelenggaraan administrasi kepegawaian lainnya;
- g. pelayanan dan dukungan administrasi, keuangan dan penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet.
ORGANISASI
Sekretariat Kabinet terdiri dari:
- a. Wakil Sekretariat Kabinet;
- b. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- c. Deputi Bidang Pemerintahan;
- d. Deputi Bidang Administrasi;
- e. Asisten Sekretaris Kabinet;
- f. Staf Ahli.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kabinet dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Kabinet.
- (2) Tugas Wakil Sekretaris Kabinet diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Kabinet.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 6
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf, administrasi dan pemikiran dalam rangka penyiapan penyelesaian prakarsa penyusunan dan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan penyusunan pendapat hukum.
Deputi Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf, administrasi dan pemikiran dalam memantau dan penyampaian pemikiran atas pelaksanaan kebijakan pemerintah.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 8
Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf dan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan sidang kabinet, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan dan atau pangkat yang menjadi wewenang Presiden, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Presiden dan Sekretaris Militer Presiden serta pelayanan administrasi umum dan keuangan, penyediaan sarana dan prasarana bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 9
- (1) Asisten Sekretaris Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam membina hubungan dan koordinasi dengan instansi pemerintah/lembaga lain dalam rangka mendukung pengambilan dan pengendalian kebijakan pemerintah.
- (2) Asisten Sekretaris Kabinet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 10
- (1) Staf ahli mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengkajian dan penyampaian hasil pemikiran serta saran dalam bidang tertentu
BAB II - ORGANISASI
Pasal 11
- (1) Masing-masing Deputi terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Biro.
- (2) Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian.
- (3) Masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian.
- (4) Di lingkungan Sekretariat Kabinet dapat diangkat pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 12
Jika dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretaris Kabinet dapat membentuk Kelompok-kelompok kerja.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 13
Wakil Sekretaris Kabinet, Deputi, Asisten Sekretariat Kabinet dan Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Kabinet, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Kabinet.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas, Wakil Sekretaris Kabinet, Deputi, Asisten Sekretaris Kabinet, Staf Ahli dan Kepala Biro, serta pejabat lainnya, saling menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 15
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Kabinet bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 16
Setiap pimpinan satuan organisasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 17
Dalam rangka melaksanakan tugas, Staf Sekretariat Kabinet mengadakan hubungan dengan lembaga/instansi kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
BAB IV
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
BAB III - TATA KERJA
Pasal 18
- (1) Wakil Sekretaris Kabinet dan Deputi adalah jabatan eselon Ia.
- (2) Asisten Sekretaris Kabinet adalah jabatan setinggi-tingginya
eselon Ia dan serendah-rendahnya eselon IIb sesuai dengan golongan kepangkatannya.
- (3) Staf Ahli adalah jabatan eselon Ia.
- (4) Kepala Biro adalah jabatan eselon IIa.
- (5) Kepala Bagian adalah jabatan eselon IIIa.
- (6) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IVa.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 19
- (1) Sekretaris Kabinet diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Wakil Sekretaris Kabinet, Deputi, Asisten Sekretaris Kabinet eselon I, dan Staf Ahli, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Sekretaris Kabinet.
- (3) Asisten Sekretaris Kabinet eselon II, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kabinet.
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
BAB V - ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
Pasal 20
Hak keuangan, administrasi dan fasilitas-faslitas lain bagi Sekretaris Kabinet diberikan setingkat dengan jabatan Menteri Negara.
BAB V - ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
Pasal 21
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Pada saat mulai diberlakukannya Keputusan Presiden ini seluruh ketentuan yang telah dikeluarkan dan jabatan yang telah ada beserta pejabat yang memangku jabatan tersebut, tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya masing-masing sampai dengan dikeluarkannya ketetapan yang baru
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Penyelenggaraan urusan bangunan, kendaraan, kesehatan, dan keamanan dalam di lingkungan Sekretariat Kabinet dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet ditetapkan oleh Sekretariat Kabinet setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Dengan diberlakukannya Keputusan Presiden ini maka:
- a. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2000 tentang Sekretariat Kabinet, dinyatakan tidak berlaku.
- b. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2000 tentang Sekretariat Pengendalian Pemerintahan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID Dikutip dari Warta Perundang-undangan No. 1983/TH.XXI Kamis, 31 Agustus 2000