PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 58 Tahun 2013 tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG (berlaku 11 Oktober 2013)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 58 TAHUN 2013
TENT.ANG
usAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 54 TAHUN 2012 p&amp;Jt TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi berdasarkan standar Akutansi Pemerintah Daerah, serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan guna penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan dasar hukurn dalam pelaksanaannya, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 54 Tahun 2012 ' tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sin tang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 3 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang ...
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran N R blik I d · Tahun 200 4 Norn egara epu 1 n onesia . or 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);.
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturai:i Pemerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informas1 Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457,6);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45/8);
16. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan DAerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
(
23. PeraturanU Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang rusan Pern · tah · erm Kabupaten Smtang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 t � ntang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Smtang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tamb'."-han Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebaga1mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5); '
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Menetapkan : KABUPATEN SINTANG
Pasal 1
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 54 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 1299), mengalami perubahan dan penambahan sebagai berikut:
Pasal 2
Ketentuan pada Bab II tentang PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAF:RAH dalam pasal 2 Ayat (2) huruf b dan huruf c pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran II dan Lampiran IX huruf R Romawi I angka 85, mengalami perubahan dan penambahan sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran II pada contoh format Neraca mengalami perubahan dan penambahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran IX huruf R Romawi I Angka 85 disisipkan 6 ( enam ) angka baru, yakni angka 85.a, 85.b, 85.c, 85.d, dan 85.e yang berbunyi sebagai berikut:
3. 85.a Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen (INP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun investas\_i n.on permanen, sehingga menggambarkan s � besar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).

--.

- 85.b Besarnya persentase cadangan kerugian INP adalah sebagai berikut:

| | | PERSENTASE CADANGAN KERUGIAN INP BERDASARKAN UMUR ( TAHUN ) | PERSENTASE CADANGAN KERUGIAN INP BERDASARKAN UMUR ( TAHUN ) | PERSENTASE CADANGAN KERUGIAN INP BERDASARKAN UMUR ( TAHUN ) | PERSENTASE CADANGAN KERUGIAN INP BERDASARKAN UMUR ( TAHUN ) |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| NO | URAIAN | I S/0 2 | >2 S/0 3 | >3 S/D 4 | >4 |
| 1. | INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA DANA BERGULIR | 25% | 50% | 75% | 100% |

85.c

Perhitungan persentase cadangan kerugian investasi non permanen lainnya dana bergulir dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih.

- 85.d Nilai cadangan kerugian investasi non permanen lainnya dana bergulir tidak bersifat akumulatif tetapi ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan kualitas investasi non permanen lainnya dana bergulir yang tidak tertagih.
- 85.e Cadangan kerugian investasi non permanen lainnya dana bergulir di neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen lainnya yang bersangku tan.

## PASAL ll

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.


Ditetapkan di Sintang pada tanggal 11 Oktober 2013

UPATI SINTANG,

�

/

MILTON CROSBY

di Sintang pada tanggal 11 Oktober 2013 Diundangkan

'I

DAERAH KABUPATEN SINTANG, SEKRETARIS


ZlJtlOFLJ HAJJ AHMAD

A. DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 903

13E:Rrr