KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 161 Tahun 1999 tentang DEWAN MARITIM INDONESIA (berlaku 13 Desember 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 sejak tanggal 16 November 1994, diperlukan langkah-langkah penanganan yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka lebih meningkatkan pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan laut dan pengelolaan wilayah laut nasional secara terpadu, serasi, efektif, dan efisien;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana dimaksud telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tentang Perubahan sebutan Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan, maka Dewan Kelautan Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1996 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa kebijakan publik di bidang kelautan merupakan kebijakan yang meliputi berbagai bidang pemerintahan, sehingga memerlukan pembaharuan dan keterpaduan dalam perumusan kebijakan kelautan tersebut sejak awal;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu membentuk Dewan Maritim Indonesia dengan Keputusan Presiden.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2994);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1982 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konvensi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
Menetapkan
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN MARITIM
: INDONESIA.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 1
Membentuk Dewan Maritim Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat DMI, yang merupakan forum konsultasi bagi penetapan kebijakan umum di bidang kelautan.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 2
DMI bertugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam menetapkan kebijakan umum di bidang kelautan.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 3
- 4 -
menyelenggarakan fungsi :
- a. merumuskan kebijakan kewilayahan nasional, eksplorasi, pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan di bidang kelautan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan;
- b. memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai hal-hal tersebut di atas, dan hal lain atas permintaan Presiden;
- c. melakukan konsultasi dengan lembaga terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka keterpaduan kebijakan di bidang kelautan;
- d. mencari pemecahan masalah dan mengevaluasi kebijakan di bidang kelautan.
BAB II - SUSUNAN ANGGOTA
Pasal 4
Susunan Keanggotaan DMI adalah sebagai berikut :
- a. Ketua : Presiden
- b. Ketua Harian
3. merangkap
4. anggota :
- c. Anggota :
Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan;
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Pertambangan dan Energi;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pendidikan Nasional;
8. Menteri Negara Otonomi Daerah;
9. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
10. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
11. Kepala Staf Angkatan Laut;
12. Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja, S.H.;
13. Prof. Dr. Budi Prayitno;
14. Prof. Dr. Hasyim Djalal;
15. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.Sc, M.Eng;
16. Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto;
17. M. Nawir Messi, MA;
18. Dr. Mohammad Ichsan;
19. Drs. Agustomo, MPM;
20. Wakil Forum Masyarakat Maritim Indonesia;
21. Wakil Masyarakat Perikanan Nusantara;
22. Wakil Asosiasi Dunia Usaha;
23. Wakil Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
24. Wakil Perguruan Tinggi.
- d. Sekretaris
Umum : Staf Ahli Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan.
BAB II - SUSUNAN ANGGOTA
Pasal 5
Nama-nama anggota dari Wakil Asosiasi, Forum, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c di atas ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan selaku Ketua Harian DMI.
BAB III - PELAKSANA HARIAN DAN SEKRETARIAT
Pasal 6
- (1) Ketua Harian adalah Pelaksana Harian DMI.
- (2) Ketua Harian dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Umum DMI.
- (3) Sekretaris Umum DMI dibantu oleh Sekretaris-sekretaris Bidang.
- (4) Sekretaris Umum dan Sekretaris Bidang DMI adalah bukan anggota DMI.
- (5) Organisasi, tata kerja, dan Personalia Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Ketua Harian DMI.
BAB IV - TIM TEKNIS
Pasal 7
- (1) Untuk mendukung tugas DMI, dapat dibentuk satu atau lebih TimTeknis yang anggotanya terdiri dari para ahli dan wakil-wakil masyarakat kelautan.
- (2) Tim Teknis dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua Harian DMI.
- (3) Pembentukan dan Personalia Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Ketua Harian DMI.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 8
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan DMI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan Republik Indonesia.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1996 tentang Dewan Kelautan Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID