Unknown Unknown Nomor TAHUN2017 Tahun 2016 tentang DAFTARKEWENANGANDESA BERDASARKANHAKASALUSUL DANKEWENANGANLOKALBERSKALADESA Dr KOTAPRABUMULIH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTAPRABUMULIH, - a. bahwa berdasarkan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
VVAU p
PROVINSISUMATERASELATAN
PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH
NOMOR~3 TAHUN2017
TENTANG
DAFTARKEWENANGANDESA BERDASARKANHAKASALUSUL DANKEWENANGANLOKALBERSKALADESA Dr KOTAPRABUMULIH
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTAPRABUMULIH,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Daftar Kewenarigan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usui dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Prabumulih;
3. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan
4. Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penibahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Us'ul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 8 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURANWALIKOTA TENTANGDAFTARKEWENANGANDESA BERDASARKANHAK ASAL USUL DAN KEWENANGANLOKAL BERSKALADESA DI KOTAPRABUMULIH
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul,dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
6. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muneul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa;
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah;
9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan seeara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
10. Barang MilikDesa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak;
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Perrnusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 8
Kewenangan lokal berskala desa di bidang pernbangunan Desa sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 8 huruf b, rneliputi:
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 10
Kewenangan lokal berskala desa di bidang pernbangunan Desa sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 8 huruf b, rneliputi:
- a. pelayanan dasar desa;
- b. sarana dan prasarana desa;
- c. pengembangan ekonorni lokal desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 11
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
- a. pengembangan pos kesehatan desa dan polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan desa;
- c. pengelolaan dan pernbinaan posyandu rnelalui:
1. layanan gizi untuk balita;
2. pemeriksaan ibu hamil;
3. pemberian makanan tambahan;
4. penyuluhan kesehatan;
5. gerakan hidup bersih dan sehat(PHBS);
6. penimbangan bayi; dan
7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional (pijat urut,dukun beranak,dll);
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD);
- g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar sern budaya, dan perpustakaan desa; dan
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelornpok belajar di Desa.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 12
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. pengelo1aan pemakaman desa dan petilasan;
- h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
1. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- J. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
1. pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 13
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pengembangan ekonomi lokal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
- a. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis deea;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
1. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- J. pengembangan benih lokal;
- k. pengembangan ternak secara kolektif;
1. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
- n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. pengelolaan padang gembala;
- p. pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kota;
- q. pengelolaan balai benih ikan;
- r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan (POSYANTEKDES); dan
- s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 14
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 15
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:
- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelornpok-kelompok masyarakat melalui:
- l. kelompok tani;
2. kelompok nelayan;
3. kelompok seni budaya; dan
4. kelompok masyarakat lainnya (UP2K,UED-SP,dll).
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelornpok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untukmemberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat (PHBS);
1. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- J. peningkatan kapasitas me1aluipe1atihan usaha ekonomi desa;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
1. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
1. kader pemberdayaan masyarakat desa;
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan;
4. kelompok tani;
5. kelompok masyarakat miskin;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok pengrajin;
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi desa.
BABIV
PENETAPAN KEWENANGAN DESA
- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih dari daftar kewenangan desa masing-rnasing sesuai Peraturan Walikota ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan loka1.
- (3) Memilih dari daftar kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Walikota irn dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Hasil memilih dari daftar kewenangan desa oleh masingm~sing desa disusun dalam Rancangan tentang Kewenangan berdasarkan Hak Kewenangan Lokal Berskala Desa. Peraturan Desa Asal Usul dan
- (6) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) dilakukan penetapan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

Diundangkan di

Prabumulih pada tanggal

16

Jo '"

I

2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA P BUMULIH,


BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR

## BABV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasa! 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota mi, maka Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usui dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Praburnulih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal l5 ;:) IJt--Il 2017