Unknown Unknown Nomor 1-3 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, agar dalam pelaksanaannya dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan dan Penanganan Daging. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844}; 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Na.ma dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3258); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang PenoJakan, Pemberant.asan dan Pencegahan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerinta.h Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan clan Pengawasan PenyeJenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Pera.tu.ran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant); 17. Keputusan Menteri Perta.nian Nomor 413/Kpts/TN.310/7 /1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03) ; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 13). MEIIOTUSKAB (berlaku Unknown)
Pembukaan
Berdasarkan basil pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) petu.gas pemeriksa berwenang untuk memutuskan bahwa hewan:
- a. diizinkan untuk disembelih tanpa syarat;
- b. diizinkan untuk disembelih dengan syarat;
- c. ditunda untuk disembelih;
- d. ditolak untuk disembelih.
BABIV
TATA CARA PBMOTONGAN RE\YAN
Pual5
- ( 1} Hewan yang akan dipotong wajib diistirahatkan minimal 12 (dua belas} jam di Rumah Potong Hewan atau tempat lain yang telah ditet.apkan dengan cara dipuasakan clan hanya diberi minum.
- (2) Penyembelihan hewan dilakukan oleh seorang juru sembelih yang telah ditunjuk dan menurut aturan Agama Islam.
- (3) Di da1am menyediakan daging yang akan diedarkan, seorangjagal wajib merniliki SIUP.
- (4) Pemotongan hewan dapat dilaksanakan dengan pemingsanan atau tanpa pemingsanan terlebih dahulu.
- (5) Apabila hewan sebelum disembelih di pingsankan terlebih dahulu, maka proses pemingsanannya dilakukan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- (6) Sebelum hewan yang dipotong mati dan kehabisan darah dilarang untuk melanjutkan penyelesaian penyembelihan hewan.
Pual8
- { 1) Ketentuan pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalaJn Pasa.l 5 ayat (2) tidak berlaku bagi pemotongan hewan untuk keperluan ibadah atau keagamaan dan/atau upacara adat.
- (2) Juru sembelih untuk pemotongan hewan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) ditunjuk oleh pihak penyelenggara.
PauJ.9
Setiap orang yang melaksanakan pekerjaan pemotongan hewan baik di dalam Rumah Potong Hewan atau ditempat lain yang telah ditentukan wajib mematuhi peraturan yang berlaku.
Paul 10
- ( 1) Dalanl keadaan memaksa seperti tulang patah, Iuka berat karena kecelakaan atau diperkirakan berpenyakit tidak menular, penyembelihan hewan dapat dilakukan di luar Ru.mah Potong Hewan dan pemilik wajib segera melaporkan kepada Kepala Dinas Peternakan atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Penyelesaian penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan di Rurnah Potong Hewan.
BABV
PBIIBRIKSAAB DAGING DAIi KULIT RBWAB BA8AII Pasal 11
- ( 1) Pemeriksaan daging dilakukan setelah penyelesaian pemotongan hewan.
- (2) Petugas pemeriksa berhak mengiris dan mengambil daging untuk pemeriksaan lebih lanjut pada bagian daging c1an organ tubuh yang diperlukan.
- {3) Daging yang dinyatakan baik, setelah pemeriksaan diberi tanda cap oleh Petugas pemeriksa.
- (4) Daging yang dinyatakan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum dimanfaatkan atau diperdagangkan wajib dilayukan di kamar daging yang telah disediakan atau pada tempat lain yang telah ditetapkan.
- (5) Daging yang dipandang baik setelah melalui perlakuan khusus ditentukan oleh petu.gas pemeriksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8
- (6) Daging yang dinyatakan baik oleh petugas pemeriksa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi tanda cap.
- (7) Daging yang tidak diberi tanda cap dilarang untuk diperjualbelikan.
3. {8) Pemeriksa.an dan pemberian tanda cap daging dilaksanakan di Rum.ah Potong Hewan atau tempat lain yang telah ditetapkan.
- (9) Bentuk, ukuran, warn.a dan bahan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Paaal 13
- ( 1) Kulit hewan basah dari hewan yang disembelih wajib diperiksa oleh petugas pemeriksa.
- (2) Berdasarkan pemeriksa.an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kulit hewan basah yang tidak haik wajib dimusnahkan oleh petugas pemeriksa.
- (3) Pemerik~ dan pemberian tanda cap kulit hewan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Rumah Pemotongan Hewan.
- (4) Bentuk, ukuran, warn.a dan bahan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB I - KETElfTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Petemakan adalah Dinas Petemakan Kabupaten Situbondo.
5. Badan adalah selrumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang tneliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nmmt dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Perselrutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk bad.an lainnya tennasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Petaturan Perundan.g› undangan yang berlajru.
4
7. Ru.mah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan sarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seh.uuh at.au sebagian dari sildus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara ba.ik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan k:uda.
10. Hewan kecil meliputi kambing, domba dan babi.
11. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging dan basil ikut.annya yang terdiri dari pemeriksaan antemortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan postemortem.
12. Pemotongan Darurat adalah pemotongan temak dalam kondisi tertentu sehingga harus segera dilakukan tindakan pemotongan di luar RPH.
13. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang dipotong dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan eara lain selain pendinginan.
14. Kulit Hewan Basah adalah kulit yang dihasilkan dari pemotongan hewan sebelum diawetkan.
15. Jagal adalah orang at.au badan hulrum yang pekerjaannya memotong hewan at.au menyuruh memotongkan hewan dengan maksud untuk dijual dagingnya ditempat yang telah ditetapkan.
16. Pemeriksaan Antemortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum clisembelih/ dipotong yang dilakukan oleh petugas.
17. Pemeriksaan Postmortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan organ dalam dan karkas setelah clipotong yang dilakukan oleh petugas.
18. Dokter Hewan adalah tenaga medis yang mempunyai kompetensi tertentu di bidang kesehatan hewan pada SKPD.
19. Petugas Pemeriksa adalah dokter hewan yang bertugas dibidang kesehatan hewan pada SKPD, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelwn dipotong dan pemeriksaan daging setelah dipotong, dan atau petugas lain yang melakukan tugas tersebut, di bawah pengawasan serta tanggung jawab dokter hewan yang berwenang.
20. Keadaan Darurat adalah kondisi hewan karena kecelakaan yang membahayakan jiwanya, membahayakan keselamatan manusia atau benda, secara perhitungan ekonomis hewan tersebut tidak menguntungkan.
21. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
22. Kas Umwn Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
5
23. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Bad.an.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau bad.an yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
BABD
KETBifTUAR PBIIOTONGAII
PuaJ.2
- (1) Setiap orang yang akan melakukan pemotongan hewan yang dagingnya untuk diedarkan atau diperjualbelikan, dikonsumsi secara masal wajib dilakukan di Rumah Potong Hewan.
- (2) Orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan penyediaan Tempat Potong Hewan wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Syarat dan ta.ta cara pendirian Tempat Potong Hewan se~ana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Lamprran Peraturan ini.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dim.aksud pada ayat (1), pemotongan hewan untuk: keperluan hari-hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat dengan ketentuan pemotongan hewan tersebut wajib dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk guna dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa sebelum dilakukan pemotongan.
Pual3
BAB I - KETElfTUAN UMUM
Pasal 2
- a. paling lambat 1 {satu) hari sebelum pemotongant pemilik temak wajib melaporkan rencana pemotongan kepada Kepala UPr Dinas Petemakan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Petemakan;
- b. pelaporan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis;
- c. berdasar laporan sebagaimana tersebut pada huruf at petugas pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik;
- d. h;;tsil pemeriksaan dilaporkan oleh petugas pemeriksa kepada Kepala UPr dengan tembusan Kepa1a Dinas Petemakan.
BABW
PBIIBRIKSAAJI REWAR
Pual3
- (1) Sebelum dilakukan pemotongan temak wajib memeriksakan kesehatan tertemaknya kepada petugas pemeriksa, kecuali dalam keadaan memaksa.
- (2) Pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesudah pemilik hewan membayar lunas Retribusi Rumah Potong Hewan, dan untuk pemotongan sapi atau kerbau betina wajib ada surat keterangan dari Dokter Hewan atau petugas yang ditunjuk yang menerangkan bahwa temak terse but tidak produkif lagi.
- (3) Keterangan basil pemeriksaan kesehatan hewan yang diperbolehkan untuk disembelih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam setelah pemeriksaan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dim.aksud pada ayat (3) penyembelihan tidak dilaksanakan, maka hewan tersebut baru. boleh disembelih setelah diadakan pemeriksaan kembali.
Pual4
BAB I - KETElfTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Orang yang bertugas pada proses penanganan daging atau penjualan daging wajib berpakaian bersih.
- (2) Orang yang menderita penyakit menular, penyakit kulit, bisul-bisul atau luka yang terbuka dilarang ~kerja ~da Rumah Pemotongan Hewan, tempat penanganan daging atau tempat penjualan daging.
BABVI
CARA IIE1'GAKGKUT DAIi IIEll'JUL DAGllfG
Jlagiau Kesam Cara .llengaugkut J&gt;aging
BAB I - KETElfTUAN UMUM
Pasal 15
- ( 1) Pengangkutan daging dilakukan dengan kendaraan khusus daging atau alat angkut lainnya yang diberi alas kedap air serta, penutup untuk menahan pencem.aran dan si,iar matahari secara langsung selama pengangkutan.
- (2) Pengangkutan daging dilarang mempergunakan alat pengangkut penumpang umllttl atau alat pengangkut barang.
- (3) Daging yang diedarkan tidak boleh diberi bahan atau zat yang dapat mengubah sifat dan wa.ina aslinya.
Raglan Kedua Cara Meltjaal Daglng
Pual 16
Daging yang dijual wajib dilindungi dari pengaruh sinar matahari, air hujan, debu, serangga at.au pengaruh lain yang mengakibatkan berkurangnya nilai kualitas untuk dikonsumsi.
Pua.I 17
- (1} Tempat atau los penjualan daging wajib dilengkapi dengan:
- a. tempat khusus penyimpanan yang baik dan bebas Jalat at.au serangga lainnya;
- b. meja untuk menaruh atau memajang cl.aging dilapisi alumunium, porselin atau bahan yang tidak mudah berkarat, tidak tembus air dan mudah untuk dibersihkan;
- c. meja untuk rnenaruh at.au memajang daging dilapisi alumunium, porselin atau bahan yang tidak mudah berkarat, tidak tembus air dan mudah untuk dibersihkan;
- d. alas untuk memotong daging terbuat dari jenis kayu yang baik, atau alas lain permukaannya yang rata dan wajib dalain kondisi kering clan bersih;
- e. dincling ruangan terbuat dari porselin, tidak tembus air, berwarna muda serta mudah dibersihkan;
- f. tempat daging dan alat lain yang diperlukan wajib dibuat dari bahan yang baik, yang mudah clibersihkan dan selalu dalam keadaan bersih;
- g. papan informasi perihal ciri-ciri daging bersih dan higienis yang mudah dilihat oleh umum.
- (2) Tempat atau los penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dipisahkan dcngan tempat daging unggas dan tempat ikan.
Pasall8
- (1) Daging dingin atau beku yang dijual ditempat penjualan daging yang berupa kios daging dan pasar swalayan wajib ditempatkan di dalam:
- a. alat pendingin;
- b. tempat parner atau etalase berpendingin dengan suhu yang sesuai, dilengkapi penerangan cahaya yang tidak mengubah warna asli daging.
4. (2} Proses pengolahan, penyimpanan, perdagangan daging dingin dan daging beku wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paul 19
Penjual daging diwajibkan memberi kesempatan kepada Petugas Pemeriksa untulc memeriksa daging di tempat pelayuan, pendasaran, penyimpanan atau pada waktu daging diangkut.
•
Pasa.120
- (1) Orang atau badan dilarang membawa masu.k daging ke dalam Daerah, kecuali:
- a. telah diperiksa oleh SKPD yang berwenang dari daerah asal;
- b. berasal dari RPH dengan kelas yang di persyaratkan;
- c. telah memenuhi prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Daging yang berasal dari luar Daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan daging dari daerah asal. dan sebelum d.iperdagangkan wajib diperiksa ulang oleh Dinas Petemakan .
6. {3) Daging yang dinyatakan baik setelah pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda cap.
- (4) Pemeriksaan dan pemberian tanda cap daging dilaksanakan di Ru.mah Potong Hewan dan tempat-tempat yang telah ditet.apkan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Daging yang dinyatakan tidak baik setelah pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk diperdagangkan.
- (6) Pemasok daging sebelum melaksanakan kegiat.annya wajib mendaftarkan diri pada Dinas Petemakan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasokan daging ke daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bentuk, ukuran, warna dan bahan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pll8al 21
Setiap orang atau badan dilarang :
- a. menjual dan atau mengedarkan daging glonggongan;
- b. menjual, mencampur clan atau mengedarkan daging yang tidak sejenis dan tidak sehat.
BABVD
PBittlTAAII DAIi PEIIUSJIAIL\II DAGUIO
Pua.122
- (1) Daging yang tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi manusia, disita oleh petugas penyidik.
- (2)
BAB I - KETElfTUAN UMUM
Pasal 23
Apabila petugas yang berwenang dalam pelaksanaan pemotongan hewan dan penanganan daging melakukan kelalaian dan/atau pelanggaran dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BABJX
KBTEllflJAII PB1nJTUP
Pual24
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang petunjuk pelaksaan pemotongan hewan dan penanganan daging dinyatakan masih tctap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini.
Pual26
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu.ran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. &lt; 25 R. DADAIIG WIGIARTO, 8.H.

Penetapan: Diundangkan di Situbon pada tanggal O 2 M ~ 01 BEKRETARIS DABRAH IIDO, Dra. WIJORO, S,T., II.II. Pembina Utama Mada Nip. 19541010 197603 1 010 ## BERITA DABRAII KABUPATBII SITUBOIIDO TAIIUJI :201~ IIOMOR 1,5