PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 8 Tahun 2016 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 1 Januari 2017)
Pasal 311
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai
PENJELASAN
Pembukaan
dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016;
SALINAN
## Mengingat
- 1.
PENJELASAN
Pasal 1
| Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : | |------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Pendapatan Daerah | | | Rp. | 937.111.300.327,00 | | 2. Belanja Daerah | | | Rp. | 933.395.300.327,00 | | Surplus | | | Rp. | 3.716.000.000,00 | | 3. Pembiayaan | | | | | | a. Penerimaan | Rp. | 0,00 | | | | b. Pengeluaran | Rp. | 3.716.000.000,00 | | | | Pembiayaan Netto | | | Rp. | (3.716.000.000,00) | | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : | | Rp. | 0,00 | Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015
PENJELASAN
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 79.913.861.327,00 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 716.909.034.000,00 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 140.288.405.000,00 - (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 19.259.577.916,00 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 6.645.000.000,00 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 5.144.283.411,00 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 48.865.000.000,00 - (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp. 17.629.294.000,00 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 507.913.222.000,00 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 191.366.518.000,00 - (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: - a. Hibah sejumlah Rp. 2.200.000.000,00 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp. 41.244.384.000,00 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 96.844.021.000,00
PENJELASAN
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 396.022.164.959,00 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 537.373.135.368,00 - (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 287.084.792.078,00 - b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 5.007.000.000,00 Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 - c. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Partai Politik sejumlah Rp. 102.430.372.881,00 - d. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 - (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 639.171.000,00 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 219.497.304.002,00 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 317.236.660.366,00
PENJELASAN
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 3.716.000.000,00 - (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 3.716.000.000,00
PENJELASAN
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
PENJELASAN
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 874); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014, (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 54); Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 5); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 6); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Reribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 44); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 45); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 46); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 47); Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 48); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 55); ## Dengan Persetujuan Bersama ## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan ## BUPATI DHARMASRAYA ## MEMUTUSKAN: ## Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I :

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV

:

5. Lampiran V

:

6. Lampiran VI :
7. Lampiran VII :
8. Lampiran VIII :
9. Lampiran IX

:

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai per-Golongan dan per-Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X :

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015

11. Lampiran XI

:

Daftar Kegiatan-Kegiatan Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;

12. Lampiran XII

:

Daftar Dana Cadangan; dan

13. Lampiran XIII :

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 29 Desember 2016 BUPATI DHARMASRAYA,

## ttd

## SUTAN RISKA


Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, ttd

## LELIARNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR 8

Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015