Unknown Unknown Nomor 07 Tahun 2011 tentang PERATURAN 3UPATI MALUKU TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG PERHITUNGAN NILAI PAJAK REKLAME BUPATI MALUKU TENGAH - Lag bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Ulu
BUPATI MALUKU TENGAH
aa
PERATURAN 3UPATI MALUKU TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG
PERHITUNGAN NILAI PAJAK REKLAME
BUPATI MALUKU TENGAH
- Lag bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Norior 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur perhitungan penyelenggaraan Nilai Pajak Reklame,
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurut a dan sambil menunggu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, perlu imenetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Pajak Reklame, b.
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Dasrah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat | Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890): 1
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286): 2
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353), 3
- Undang-Undang Nomor 10 Takun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44389): | 4
- Usang Sadang Saba Talun MO tentang Pemeriksaan Punge'oidan uan Tangasung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 661, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400), 5. 1
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarar. Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437): 6
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Artara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2904 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Noniur 4438), 7.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049): &amp;
ta
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tantang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teniang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemer Yan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Nx Tahun 2007 Nomar 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737):
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN ! AJAK RKEKLAME M
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1, Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur elenggai. -merintahan Daerah. :
- Bupati adalah Bupati Kabupaten Maluku Tengah. 3.
- Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keu--: ' saerah Kabupaten Maluku Tengah. 4
- Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. 5.
- Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
- Badan adalah sekumpulan orang.dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dergan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosia! politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 7.
- Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang ferutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
Pasal 2
- (1) Jenis Reklame yang dikenakan Pajak meliputi :
- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron/LED/Sign Net dan sejenisnya,
- b. Reklame Kain:
- c. Rekiame Melekat, Stiker,
- d. Reklame Selebaran:
6. . Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan, v
- f. Reklame Udara,
- 9g. Reklame Apung:
- h. Reklame suara:
- i. Reklame film / Slide:
- j. Reklame peragaan.
- (2) Dikecualikan pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio warta hariari, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya,
- b. Label/merek produk yang melekat pada barany yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya,
- Co MEA apaan penahan Atasi rafnai Yang dinnannn mMalhbat Nada hanNnAN tamnat Usaha Atau profesi diselenggarakan dengan ketentuan yar.g mengatur nara pengenal usaha atau profesi tersebut,
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Pasal 3
Pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
Pasai 4
- (1) Besarnya Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 159 (limabelas per seratus).
- (2) Besarnya tarif pajak dihltung melalui perkalian tarif pajak dengan nilai jual objek pajak reklame (NJOPR), sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.
- (3) Nilaijual objek pajak reklame ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan biaya pembuatan reklarne.

## Pasal 5

## Penyelenggara Reklame berkewajiban :

- Mendapatkan izin tertulis dari pemilik lahan / tanah yang dimanfaatkan untuk pemasangan Rek'ame. a.
- Setiap penyelenggaraan Reklame didaerah wajib terlehin dahulu memperoleh izin tertulis dari Bupati. b.
- Memelihara benda-benda atau alat-alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu dalam keadaan baik. C.
- Membongker Rekiame beserta bangunan kunoiha segera selulah berakhirnya izin atai Izin dicabut. d.
- Menanggung biaya jaminan bongkar kepada Pemerintah Daerah. e.
- Menanggung segala akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. f

## Pasal 6

Setelah berakhinnya izin atau izin dicabut, penyelenggara reklame tidak membongkar dan atau menyingkirkan reklame dan bangunan konstruksinya, maka pejabat yang berwenang dapat membongkar dan atau menyingkirkan

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setizp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengari panempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.



BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 46

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR

:

07 TAHUN 2011

TANGGAL

:

11 MEI 2011

TENTANG

: PERHITUNGAN NILAI PAJAK REKLAME

| No JENIS REKLAME | MASA PAJAK | NILAI JUAL OBJEK PAJAK | TARIF | TARIF PAJAK | KET |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------|
| 1.IMegatron/Videotron | Tahun | | 0-0,50 M2- Rp. 700.000 0,50 - 1 M2 - Rp.1.000.000 | 1556 154 | Rp.105.000 Pp.150.000 | |
| 2,|Papan/Bill Board dan sejenisnya a. PT, CV. Fa. UD b. Toko Kios | Tahun Tahun Tahun | 0-0,50 M2 5 Rp, 200.000 0,50-1M2 -Rp. 410.000 0-0,50M2 -Rp. 200.000 0,50-1M2-Rp. 200.009 | 154 1595 154 154 | Rn, 45.190 Rp. 60.000 Rp. 30.500 Rp. 45.000 | |
| 3.|Kain/Spanduk dan sejenisnya | Meter/Bulan | zRp. 100.000 | 154 | Rp. 15.000 | |
| 4.lApung | Meter/Bulan | zRp. 100.000 | 154 | Rp. 15.900 | |
| 5.IFilm/Slide/Sinar | Tahun | 0-0,50 M2 -Rp. 400.090 0,50-1M2-Rp. 500.000 | 15X 154 | Rp. 60.009 Rp. 75.000 | |
| 6./Melekat/Stiker | Leiribar | -Rp. | 1596 | Rp. 600 | |
| 7.|Selebaran | 1X / Folia | 4.000 zRp. 4.000 | | 600 | |
| 8. Berjalan Termasuk Kendaraan | | | 1544 | Rp. | |
| pada | Bulan | zRp. 300.000 | 15K | Rp. 45.000 | |
| 9.|Udara 10.ISuara | Bulan Hari | Dihitung menurut bukti auteritik ikatan kontrak, kwitansi yang ada - Rp. 200.000 | 1596 | R». 30.000 | |
| | Hari | 100.000 | 154 | 15.000 | |
| 11./Peragaan | | zRp. | | Rp. | |
| 12. Biaya Jaminan Bongkar Reklame | Buah | 0O-0,50 M2-Rp. 200.000 | 15K | Rp. 30.000 | |

60.000