UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 1955 tentang PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI (berlaku 13 Mei 1955)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa perlu diadakan peraturan yang efektif tentang pengusutan, penuntutan dan pengadilan perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian;
- b. bahwa berhubung dengan itu, untuk mempermudah penyelenggaraannya dianggap perlu diadakan kesatuan dalam perundang-undangan ekonomi;
Menimbang :
- bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
- pasal-pasal 96, 101 dan 102-Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI.
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN
BAB. I.
Tentang tindak-pidana ekonomi.
Pasal 1
Yang disebut tindak-pidana ekonomi ialah :
1e. pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau
Pasal 2
- (1) Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 1 c adalah kejahatan atau pelanggaran, sekadar tindak itu menurut ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran. Tindak-pidana ekonomi yang lainnya, yang tersebut dalam pasal 1 sub 1 e adalah kejahatan, apabila tindak itu dilakukan dengan sengaja. Jika tindak itu tidak dilakukan dengan sengaja, maka tindak itu adalah pelanggaran.
- (2) Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 2e adalah kejahatan.
- (3) Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 3e adalah kejahatan, apabila tindak itu mengandung anasir sengaja; jika tindak itu tidak mengandung anasir sengaja, tindak-pidana itu adalah pelanggaran; satu dengan lainnya, jika dengan undang-undang itu tidak ditentukan lain.
Pasal 3
Barang-siapa turut melakukan suatu tindak-pidana ekonomi, yang dilakukan di dalam daerah-hukum Republik Indonesia, dapat dihukum pidana; begitu pula jika ia turutmelakukan tindak-pidana ekonomi itu di luar Negeri.
Pasal 4
Jika dalam undang-undang darurat ini disebut tindak-pidana ekonomi pada umumnya atau suatu tindak-pidana ekonomi pada khususnya, maka di dalamnya termasuk pemberian bantuan pada atau untuk melakukan tindak-pidana itu dan percobaan untuk melakukan tindak-pidana itu, sekadar suatu ketentuan tidak menetapkan sebaliknya.
BAB. II.
Tentang hukuman-pidana dan tindakan tata-tertib.
Pasal 5
Jika dengan undang-undang tidak ditentukan lain, maka tidak boleh diadakan lain ketentuan dalam arti hukum-pidana atau tindakan tata-tertib daripada hukumanpidana atau tindakan tata-tertib yang dapat diadakan sesuai dengan undang-undang darurat ini.
Pasal 6
- (1) Barang-siapa melakukan suatu tindak-pidana ekonomi:
- a. dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 1 e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu;
- b. dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu;
- c. dalam hal pelanggaran sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 1e dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu;
- d. dalam hal pelanggaran yang
Pasal 7
Hukuman tambahan adalah :
- a. pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk waktu sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun lebih lama dari hukuman kawalan atau dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun;
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si-terhukum, di mana tindak-pidana ekonomi dilakukan, untuk waktu selama-lamanya satu tahun;
- c. perampasan barang-barang-tak-tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak-pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnva dengan tindak-pidana ekonomi itu, begitu pula harga-lawan barang-barang itu yang menggantikan barangbarang itu, tak perduli apakah barang-barang atau harga-lawan itu kepunyaan si-terhukum atau bukan;
- d. perampasan barang-barang-tak-tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, yang termasuk perusahaan si-terhukum, di mana tindak-pidan ekonomi itu dilakukan, begitu pula harga-lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak perduli apakah barang atau harga-lawan itu kepunyaan si-terhukum atau bukan, akan tetapi hanya sekadar barang-barang itu sejenis dan, mengenai tindak-pidananya, bersangkutan dengan barangbarang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub c di atas;
- e. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada si-terhukum oleh Pemerintah berhubung dengan perusahaannya, untuk waktu selama-lamanya dua tahun;
- f. pengumuman putusan hakim.
- (2) Perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan si-terhukum tidak dijatuhkan, sekadar hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.
- (3) Dalam hal perampasan barang-barang, maka hakim dapat memerintahkan, bahwa hasilnya seluruhnya atau sebagian akan diberikan kepada si-terhukum.
Pasal 8
Tindakan tata-tertib ialah :
- a. penempatan perusahaan si-terhukum, di mana dilakukan suatu tindak-pidana ekonomi di bawah pengampunan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun, dalam hal tindak-pidana ekonomi itu adalah kejahatan dan dalam hal tindakpidana ekonomi itu adalah pelanggaran untuk waktu selama-lamanya dua tahun;
- b. mewajibkan pembayaran uang-jaminan sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah dan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak-pidana ekonomi adalah kejahatan;
- c. dalam hal tindak-pidana ekonomi adalah pelanggaran maka uang-jaminan itu adalah sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah untuk waktu selamalamanya oleh si-terhukum;
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si-terhukum, sekadar hakim tidak menentukan lain.
Pasal 9
- (1) Tindakan tata-tertib yang disebut dalam pasal 8 dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pidana, kecuali dalam hal diberlakukan pasal 44 Kitab Undangundang Hukum Pidana, dengan pengertian, bahwa dalam hal itu tidak dapat dijatuhkan tindakan tata-tertib tersebut dalam pasal 8 sub b.
- (2) Dalam hal diberlakukan pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka waktu yang ditentukan untuk penempatan di bawah pengampunan dapat diperpanjang tiap-tiap kali dengan setahun dengan putusan hakim.
Pasal 10
- (1) Dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman tambahan atau tindakan tatatertib tersebut dalam pasal 8, segala hal yang istimewa dan segala akibat, sekadar perlu, diatur menurut keperluan, termasuk pengangkatan seorang atau lebih pengampun dalam hal penempatan di bawah pengampunan. Dalam hal dijatuhkan hukuman tambahan sebagai disebut dalam pasal 7 ayat 1 sub b, dapat juga diperintahkan supaya si-terhukum menyerahkan segala suratsurat yang diberikan kepadanya oleh Pemerintah untuk keperluan perusahaannya; menjual barang-barang persediaan yang ada di dalam perusahaannya di bawah pengawasan;
2. dan memberikan bantuannya dalam pencatatan barang-barang persediaan itu.
- (2) Hakim yang menjatuhkan hukuman tambahan atau tindakan tata-tertib masih dapat mengadakan peraturan sebagai termaksud di atas dalam putusan kemudian setelah menerima tuntutan dari penuntut umum atau atas permintaan si tersangka, ataupun mengadakan perubahan atau tambahan dalam peraturan yang telah diadakan itu. Pemeriksaan perkara itu dilakukan dalam sidang tertutup; putusan diucapkan di muka umum. Putusan itu harus memuat alasan-alasan; terhadap putusan itu tidak dapat dimintakan bandingan atau kasasi.
- (3) Menteri Kehakiman dapat mengadakan aturan-aturan selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini.
Pasal 11
- (1) Sekedar hakim tidak menentukan lain, maka pengampu yang diangkat
Pasal 12
Dalam putusannya hakim menentukan, bahwa uang-jaminan seluruhnya atau sebagian akan menjadi milik Pemerintah, apabila tidak dipenuhi syarat umum bahwa sitersangka tidak akan melakukan suatu tindak-pidana ekonomi, atau apabila tidak dipenuhi syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh hakim. Dalam hal itu pasal-pasal 14b, ayat 2 dan 3, 14c ayat 3, 14d, 14c dan 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal 3, 4 dan 5 "Staatsblad" 1926 No. 251 juncto 486 berlaku sepadan.
Pasal 13
Dalam putusannya hakim menentukan, bahwa uang-jaminan seluruhnya atau sebagian akan menjadi milik Pemerintah, apabila tidak dipenuhi syarat umum bahwa sitersangka tidak akan melakukan suatu tindak-pidana ekonomi, atau apabila tidak dipenuhi syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh hakim. Dalam hal itu pasal-pasal 14b, ayat 2 dan 3, 14c ayat 3, 14d, 14c dan 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal 3, 4 dan 5 "Staatsblad" 1926 No. 251 juncto 486 berlaku sepadan.
Pasal 14
- (1) Hak melaksanakan perampasan tidak lenyap karena meninggalnya si-terhukum.
- (2) Tindakan tata-tertib tersebut dalam pasal 8 sub a dan b lenyap karena meninggalnya si-terhukum.
- (1) Pembayaran jumlah uang yang dalam hal perampasan ditaksir atas barang-barang yang tidak disita, dilakukan menurut aturan-aturan mengenai pelunasan hukuman denda dengan sukarela. Jika pelunasan itu tidak dilakukan, maka aturan-aturan mengenai pelaksanaan hukuman denda berlaku sepadan.
- (2) Ketentuan dalam ayat 1 berlaku juga bagi uang-jaminan, jumlah uang tersebut dalam pasal 8 sub c dan biaya lain daripada biaya pengumuman putusan hakim, dengan pengertian bahwa tidak dijatuhkan hukuman badan pengganti.
Pasal 15
- (1) Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindakpidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.
- (2) Suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan-kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak perduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak-pidana tersebut.
- (3) Jika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau, jika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu di bawa ke muka hakim.
- (4) Jika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penyerahan surat-surat panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau di tempat tinggal kepala pengurus itu atau di tempat pengurus bersidang atau berkantor.
Pasal 16
- (1) Jika ada cukup alasan untuk menduga, bahwa seseorang yang meninggal dunia, sebelum atas perkaranya ada putusan yang tak dapat diubah lagi, telah melakukan tindak-pidana ekonomi, maka hakim -- atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat :
- a. memutus perampasan barang-barang yang telah disita. Dalam hal itu pasal 10 undang-undang darurat ini berlaku sepadan;
- b. memutus bahwa tindakan tata-tertib yang disebut pada pasal 8 sub c dan d dilakukan dengan memberatkannya pada harta orang yang meninggal dunia itu.
- (2) Putusan itu diumumkan oleh panitera dalam Berita Negara dan di dalam satu atau lebih surat kabar yang akan ditunjuk oleh hakim. Turunan dari putusan itu disampaikan kepada rumah di mana orang itu meninggal dunia.
- (3) Setiap orang yang berkepentingan dapat memajukan surat keberatan kepada panitera pengadilan atas putusan itu dalam masa tiga bulan setelah pengumuman termaksud ayat 2.
- (4) Dalam hal itu jaksa didengar; pihak yang berkepentingan itu didengar juga, setidak-tidaknya dipanggil semestinya untuk menghadap.
- (5) Putusan hakim harus memuat alasan-alasan. Terhadap putusan itu tidak dapat dimintakan bandingan atau kasasi.
- (6) Ketentuan tersebut dalam ayat 1 pada permulaan kalimat dan di bawah a berlaku juga, jika
Pasal 17
- (1) Selain daripada mereka yang pada umumnya dibebani pengusutan tindak-pidana, maka yang berhak mengusut tindak-pidana ekonomi ialah pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Perdana Menteri setelah mendengar Menteri yang bersangkutan.
- (2) Semua pegawai, yang dibebani pengusutan tindak-pidana ekonomi, dibebani juga pengusutan tindak-pidana yang disebut dalam pasal 26, 32 dan 33 undang-undang darurat ini.
- (3) Jika untuk mereka yang disebut pada ayat 1 belum ditentukan sumpah-jabatan, maka sumpah itu akan ditentukan oleh Perdana Menteri.
Pasal 18
- (1) Pegawai-pegawai pengusut setiap waktu berwenang mensita atau menuntut penyerahan untuk disita semua barang yang dapat dipergunakan untuk mendapat keterangan atau yang dapat dirampas atau dimusnahkan menurut ketentuanketentuan undang-undang.
- (2) Barang-barang yang disebut dalam pasal 7 ayat 1 sub d hanya dapat disita, jika disetujui oleh jaksa.
- (3) Pensitaan dilakukan :
- a. sekadar mengenai barang-barang-tak-tetap yang tak-berwujud yang didaftarkan dalam suatu daftar, dengan penyerahan atau pengiriman dengan surat tercatat sepucuk surat keterangan pensitaan kepada orang yang berhak dan penyalinan ataupun pencatatan dari salinan surat keterangan itu dalam daftar-daftar tersebut;
- b. sekadar mengenai tagihan-tagihan atau barang-barang-tak-tetap yang takberwujud yang tidak termasuk sub a, dengan penyerahan atau pengiriman dengan surat tercatat sepucuk surat keterangan pensitaan kepada orang yang berhak dan, jika hak-hak itu dapat dilakukan terhadap orang-orang tertentu, juga kepada mereka itu.
- (4) Jika pensitaan dihapuskan, maka jaksa berusaha supaya dibuat surat keterangan selekas-lekasnya mengenai penghapusan itu dan supaya dengan surat itu dilakukan sepadan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ayat 3 mengenai surat-surat keterangan pensitaan.
- (5) Menteri Kehakiman -- dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan -- berhak menetapkan aturan-aturan lebih lanjut mengenai cara dan akibat-akibat pensitaan itu.
Pasal 19
- (1) Pegawai pengusut setiap waktu dapat menuntut diperlihatkannya segala surat yang dipandang perlu untuk diketahuinya, supaya mereka dapat melakukan tugasnya sebaik-baiknya.
- (2) Orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya diwajibkan merahasiakan sesuatu hal dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat itu atau bagianbagian surat-surat itu yang termasuk kewajiban merahasiakan itu.
Pasal 20
- (1) Pegawai-pegawai pengusut pada setiap waktu berhak memasuki setiap tempat yang menurut pendapatnya perlu dimasuki untuk menjalankan tugasnya. Jika perlu pegawai-pegawai itu masuk ke dalam tempat itu dengan bantuan kekuasaan umum.
- (2) Bertentangan dengan kemauan penghuni mereka tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah selain untuk mengusut suatu tindak-pidana ekonomi dan disertai oleh seorang komisaris polisi atau oleh walikota, atau atas perintah tertulis dari jaksa.
- (3) Dalam waktu dua kali 24 jam tentang pemasukan rumah itu harus dibuat beritaacara, yang selanjutnya disampaikan kepada jaksa. Dalam berita-acara itu dimuat keterangan mengenai waktu dan maksud pemasukan itu. Pegawaipegawai termaksud di atas berwenang meminta disertai oleh orang-orang yang akan ditunjuk olehnya; dalam hal itu, maka hal itu disebut dalam berita-acara tersebut.
Pasal 21
- (1) Untuk kepentingan pengusutan maka pegawai-pegawai pengusut berwenang mengambil contoh ("monster") dari barang:
- a. yang berada di tempat umum, atau yang berada di suatu tempat yang boleh dikunjungi oleh khalayak ramai;
- b. yang berada di tempat yang boleh dimasuki oleh pegawai pengusut menurut undang-undang darurat ini;
- c. yang ditawarkan, diangkut atau yang ditawarkan untuk diangkut, diimpor atau diekspor;
- d. yang diserahkan ("afgeleverd").
- (2) Pemegang barang-barang itu wajib memberi bantuan menurut petunjuk-petunjuk pegawai pengusut dan di bawah pengawasan pegawai itu dan , jika diminta, memberi alat-alat bantuan dan pertolongan dengan cuma-cuma.
- (3) Jika kewajiban yang tersebut dalam ayat 2 tidak dipenuhi maka pegawai pengusut dapat mengadakan apa yang diperlukan itu atas biaya dan risiko pemegang barang itu.
Pasal 22
- (1) Untuk kepentingan pengusutan pegawai-pegawai pengusut berwenang menuntut, supaya bungkusan barang-barang dibuka, jika hal itu dipandang perlu untuk memeriksa barang-barang itu.
- (2) Pasal 21 ayat 2 dan 3 berlaku sepadan.
Pasal 23
- (1) Pegawai-pegawai pengusut dapat menuntut, supaya pengemudi-pengemudi kendaraan memberhentikan kendaraannya dan menyetujui pemeriksaan tentang diturutinya peraturan-peraturan yang dimaksud dalam pasal 1 undang-undang darurat ini. Jika dipandangnya perlu pegawai pengusut dapat menuntut supaya kendaraan itu dibawa ke suatu tempat tertentu dan membongkar atau menyuruh membongkar atau mengosongkan atau menyuruh mengosongkan kendaraan itu. Jika dianggap perlu pegawai pengusut dapat menuntut, supaya pengemudi kendaraan itu memberi pertolongan menurut petunjuk-petunjuk pegawai pengusut itu.
- (2) Tuntutan supaya berhenti, mengizinkan pemeriksaan atau memberi bantuan dapat diminta juga kepada orang yang mengangkut barang-barang itu.
- (3) Pegawai pengusut mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk menjamin dipenuhinya tuntutan yang disebut dalam pasal ini.
Pasal 24
- (1) Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan --berhak menentukan aturan-aturan tentang cara melaksanakan tuntutan-tuntutan untuk berhenti yang dimaksud dalam pasal 23.
- (2) Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan berwenang menentukan, bahwa untuk kepentingan pengusutan tindak-pidana ekonomi diadakan rintangan-rintangan di jalan-jalan di darat atau di perairan.
Pasal 26
- (3) Jika untuk mereka yang disebut pada ayat 1 belum ditentukan sumpah-jabatan, maka sumpah itu akan ditentukan oleh Perdana Menteri.
- (1) Pegawai-pegawai pengusut setiap waktu berwenang mensita atau menuntut penyerahan untuk disita semua barang yang dapat dipergunakan untuk mendapat keterangan atau yang dapat dirampas atau dimusnahkan menurut ketentuanketentuan undang-undang.
- (2) Barang-barang yang disebut dalam pasal 7 ayat 1 sub d hanya dapat disita, jika disetujui oleh jaksa.
- (3) Pensitaan dilakukan :
- a. sekadar mengenai barang-barang-tak-tetap yang tak-berwujud yang didaftarkan dalam suatu daftar, dengan penyerahan atau pengiriman dengan surat tercatat sepucuk surat keterangan pensitaan kepada orang yang berhak dan penyalinan ataupun pencatatan dari salinan surat keterangan itu dalam daftar-daftar tersebut;
- b. sekadar mengenai tagihan-tagihan atau barang-barang-tak-tetap yang takberwujud yang tidak termasuk sub a, dengan penyerahan atau pengiriman dengan surat tercatat sepucuk surat keterangan pensitaan kepada orang yang berhak dan, jika hak-hak itu dapat dilakukan terhadap orang-orang tertentu, juga kepada mereka itu.
- (4) Jika pensitaan dihapuskan, maka jaksa berusaha supaya dibuat surat keterangan selekas-lekasnya mengenai penghapusan itu dan supaya dengan surat itu dilakukan sepadan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ayat 3 mengenai surat-surat keterangan pensitaan.
- (5) Menteri Kehakiman -- dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan -- berhak menetapkan aturan-aturan lebih lanjut mengenai cara dan akibat-akibat pensitaan itu.
- (1) Pegawai pengusut setiap waktu dapat menuntut diperlihatkannya segala surat yang dipandang perlu untuk diketahuinya, supaya mereka dapat melakukan tugasnya sebaik-baiknya.
- (2) Orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya diwajibkan merahasiakan sesuatu hal dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat itu atau bagianbagian surat-surat itu yang termasuk kewajiban merahasiakan itu.
- (1) Pegawai-pegawai pengusut pada setiap waktu berhak memasuki setiap tempat yang menurut pendapatnya perlu dimasuki untuk menjalankan tugasnya. Jika perlu pegawai-pegawai itu masuk ke dalam tempat itu dengan bantuan kekuasaan umum.
- (2) Bertentangan dengan kemauan penghuni mereka tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah selain untuk mengusut suatu tindak-pidana ekonomi dan disertai oleh seorang komisaris polisi atau oleh walikota, atau atas perintah tertulis dari jaksa.
- (3) Dalam waktu dua kali 24 jam tentang pemasukan rumah itu harus dibuat beritaacara, yang selanjutnya disampaikan kepada jaksa. Dalam berita-acara itu dimuat keterangan mengenai waktu dan maksud pemasukan itu. Pegawaipegawai termaksud di atas berwenang meminta disertai oleh orang-orang yang akan ditunjuk olehnya; dalam hal itu, maka hal itu disebut dalam berita-acara tersebut.
- (1) Untuk kepentingan pengusutan maka pegawai-pegawai pengusut berwenang mengambil contoh ("monster") dari barang:
- a. yang berada di tempat umum, atau yang berada di suatu tempat yang boleh dikunjungi oleh khalayak ramai;
- b. yang berada di tempat yang boleh dimasuki oleh pegawai pengusut menurut undang-undang darurat ini;
- c. yang ditawarkan, diangkut atau yang ditawarkan untuk diangkut, diimpor atau diekspor;
- d. yang diserahkan ("afgeleverd").
- (2) Pemegang barang-barang itu wajib memberi bantuan menurut petunjuk-petunjuk pegawai pengusut dan di bawah pengawasan pegawai itu dan , jika diminta, memberi alat-alat bantuan dan pertolongan dengan cuma-cuma.
- (3) Jika kewajiban yang tersebut dalam ayat 2 tidak dipenuhi maka pegawai pengusut dapat mengadakan apa yang diperlukan itu atas biaya dan risiko pemegang barang itu.
- (1) Untuk kepentingan pengusutan pegawai-pegawai pengusut berwenang menuntut, supaya bungkusan barang-barang dibuka, jika hal itu dipandang perlu untuk memeriksa barang-barang itu.
- (2) Pasal 21 ayat 2 dan 3 berlaku sepadan.
- (1) Pegawai-pegawai pengusut dapat menuntut, supaya pengemudi-pengemudi kendaraan memberhentikan kendaraannya dan menyetujui pemeriksaan tentang diturutinya peraturan-peraturan yang dimaksud dalam pasal 1 undang-undang darurat ini. Jika dipandangnya perlu pegawai pengusut dapat menuntut supaya kendaraan itu dibawa ke suatu tempat tertentu dan membongkar atau menyuruh membongkar atau mengosongkan atau menyuruh mengosongkan kendaraan itu. Jika dianggap perlu pegawai pengusut dapat menuntut, supaya pengemudi kendaraan itu memberi pertolongan menurut petunjuk-petunjuk pegawai pengusut itu.
- (2) Tuntutan supaya berhenti, mengizinkan pemeriksaan atau memberi bantuan dapat diminta juga kepada orang yang mengangkut barang-barang itu.
- (3) Pegawai pengusut mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk menjamin dipenuhinya tuntutan yang disebut dalam pasal ini.
- (1) Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan --berhak menentukan aturan-aturan tentang cara melaksanakan tuntutan-tuntutan untuk berhenti yang dimaksud dalam pasal 23.
- (2) Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan berwenang menentukan, bahwa untuk kepentingan pengusutan tindak-pidana ekonomi diadakan rintangan-rintangan di jalan-jalan di darat atau di perairan.
Terhadap pengusutan tindak-pidana ekonomi untuk selanjutnya berlaku ketentuanketentuan tersebut dalam "Het Herziene Indonesische Reglement" kecuali jika undangundang darurat ini menentukan lain.
Dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut,
Pasal 27
- (1) Jika ada hal-hal yang dirasa sangat memberatkan si-tersangka dan kepentingankepentingan, yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang disangka telah dilanggar, memerlukan tindakan-tindakan dengan segera, maka jaksa berwenang dalam segala perkara mengenai tindak-pidana ekonomi, kecuali yang tersebut dalam pasal 6 ayat 3, selama pemeriksaan di muka pengadilan belum dimulai, untuk memerintahkan kepada si-tersangka sebagai tindakan sementara, supaya ia:
- a. tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu;
- b. berusaha supaya barang-barang tersebut dalam perintah itu yang dapat disita dikumpulkan dan disimpan di tempat yang ditunjuk dalma perintah itu.
- (2) Terhadap perintah-perintah itu pasal 10 ayat 1 berlaku sepadan.
- (3) Perintah-perintah itu hilang kekuatannya setelah lewat masa enam bulan dan tetap mempunyai kekuatan hanya sampai saat mulai tidak dapat diubah lagi putusan hakim yang penghabisan dalam perkara itu. Perintah-perintah itu dapat diubah atau dicabut oleh jaksa atau oleh pengadilan yang memeriksa perkara itu, sebelum perkara itu diputus oleh hakim. Pengadilan itu dapat bertindak demikian karena jabatannya atau atas permohonan si-tersangka; si-tersangka ini senantiasa didengar, setidak-tidaknya dipanggil semestinya untuk menghadap kecuali :
- a. jika pengadilan telah dengan segera memutus untuk mengubah perintah itu sesuai dengan permohonan si-tersangka atau mencabutnya;
- b. jika belum lampau masa dua bulan sejak permohonannya yang, dahulu dan yang sama maksudnya diputus.
Pengadilan mengambil putusan tentang suatu permohonan si-tersangka dalam waktu lima hari setelah permohonan itu diterima di kepaniteraan pengadilan.
Pasal 28
- (1) Jika ada hal-hal yang dirasa sangat memberatkan si-tersangka dan kepentingankepentingan, yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang disangka telah dilanggar, memerlukan tindakan-tindakan dengan segera, maka pengadilan berwenang dalam segala perkara mengenai tindak-pidana ekonomi, kecuali yang tersebut dalam pasal 6 ayat 3, sebelum pemeriksaan di muka pengadilan, atas tuntutan jaksa dan setelah si-tersangka didengar, setidak-tidaknya dipanggil semestinya untuk menghadap, untuk memerintahkan sebagai tindakan sementara:
- a. penutupan sebagian atau seluruh perusahaan si-tersangka, di mana tindakpidana ekonomi itu.disangka telah dilakukan;
- b. penempatan perusahaan si-tersangka, di mana tindak-pidana ekonomi itu disangka telah dilakukan, di bawah pengampuan;
- c. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada si-tersangka berhubung dengan perusahaan itu;
- d. supaya si-tersangka tidak melakukan perbuatan yang tertentu;
- e. supaya si-tersangka berusaha supaya barang-barang tersebut dalam perintah itu yang dapat disita, dikumpulkan dan disimpan di tempat yang ditunjuk dalam perintah itu.
- (2) Terhadap perintah-perintah itu pasal 10 ayat 1 berlaku sepadan.
- (3) Perintah-perintah itu hilang kekuatannya setelah lewat masa enam bulan dan tetap mempunyai kekuatan hanya sampai saat tidak dapat diubah lagi putusan hakim yang penghabisan dalam perkara itu. Perintah-perintah itu oleh pengadilan yang memeriksa perkara itu, dapat diperpanjang satu kali dengan waktu selamalamanya enam bulan dan dapat diubah atau dicabutnya. Pengadilan itu dapat bertindak demikian karena jabatannya, atas tuntutan jaksa dan, mengenai perubahan atau pencabutan perintah itu, juga atas permohonan si-tersangka; sitersangka ini senantiasa didengar, setidak-tidaknya dipanggil semestinya untuk menghadap, kecuali :
- a. jika pengadilan telah dengan segera memutus untuk mengubah perintah itu sesuai dengan permohonan si-tersangka atau mencabutnya;
- b. jika belum lampau masa dua bulan sejak permohonannya yang dahulu yang sama maksudnya diputus.
Pengadilan mengambil putusan tentang suatu permohonan si-tersangka dalam waktu lima hari setelah permohonan itu diterima dikepaniteraan pengadilan.
Pasal 29
- (1) Selambat-lambatnya tiga hari setelah putusan-putusan termaksud dalam pasal 27 dan 28 dilaksanakan, si-tersangka dapat mohon bandingan pada Pengadilan Tinggi.
- (2) Pengadilan Tinggi mutus selekas-lekasnya tentang hal itu. Si-tersangka didengar, setidak-tidaknya dipanggil dengan semestinya untuk menghadap.
Pasal 30
Putusan-putusan termaksud dalam pasal 27 dan 28 dapat segera dilaksanakan.
Pasal 31
Jika suatu perkara berakhir dengan tidak dijatuhkan hukuman pidana atau tindakan tata-tertib, ataupun dengan dijatuhkan hukuman pidana atau tindakan tata-tertib yang demikian rupa, sehingga tindakan tata-tertib sementara yang dijatuhkan dipandang terlampau berat, maka atas permohonan bekas-si-tersangka atau ahliwarisnya pengadilan dapat memutus, bahwa kepada bekas-si-tersangka atau ahliwarisnya diberikan sejumlah uang sebagai penggantian-kerugian. Jumlah uang itu dibebankan pada Kas Negara. Yang berhak mengambil putusan itu ialah pengadilan yang mengadili perkara itu dalam tingkat penghabisan.
BAB. V.
Tentang perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukuman pidana atau tindakan tata-tertib.
Pasal 32
Barangsiapa sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan suatu hukuman-tambahan sebagai tercantum dalam pasal 7 ayat 1 sub a, b atau e, dengan suatu tindakan tata-tertib seperti tercantum dalam pasal 8, dengan suatu peraturan seperti termaksud dalam pasal 10, atau dengan suatu tindakan tata-tertib sementara, atau menghindari hukuman tambahan, tindakan tata-tertib, peraturan, tindakan tata-tertib sementara seperti tersebut di atas, maka ia melakukan suatu tindak-pidana ekonomi.
Pasal 33
Barangsiapa sengaja, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang lain, menarik bagian-bagian kekayaan untuk dihindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu hukuman, tindakan tata-tertib atau tindakan tata-tertib sementara, yang dijatuhkan berdasar undang-undang darurat itu, maka ia melakukan suatu tindakpidana ekonomi.
Pasal 35
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si-terhukum, di mana tindak-pidana ekonomi dilakukan, untuk waktu selama-lamanya satu tahun;
- c. perampasan barang-barang-tak-tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak-pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnva dengan tindak-pidana ekonomi itu, begitu pula harga-lawan barang-barang itu yang menggantikan barangbarang itu, tak perduli apakah barang-barang atau harga-lawan itu kepunyaan si-terhukum atau bukan;
- d. perampasan barang-barang-tak-tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, yang termasuk perusahaan si-terhukum, di mana tindak-pidan ekonomi itu dilakukan, begitu pula harga-lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak perduli apakah barang atau harga-lawan itu kepunyaan si-terhukum atau bukan, akan tetapi hanya sekadar barang-barang itu sejenis dan, mengenai tindak-pidananya, bersangkutan dengan barangbarang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub c di atas;
- e. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada si-terhukum oleh Pemerintah berhubung dengan perusahaannya, untuk waktu selama-lamanya dua tahun;
- f. pengumuman putusan hakim.
- (2) Perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan si-terhukum tidak dijatuhkan, sekadar hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.
- (3) Dalam hal perampasan barang-barang, maka hakim dapat memerintahkan, bahwa hasilnya seluruhnya atau sebagian akan diberikan kepada si-terhukum.
Tindakan tata-tertib ialah :
- a. penempatan perusahaan si-terhukum, di mana dilakukan suatu tindak-pidana ekonomi di bawah pengampunan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun, dalam hal tindak-pidana ekonomi itu adalah kejahatan dan dalam hal tindakpidana ekonomi itu adalah pelanggaran untuk waktu selama-lamanya dua tahun;
- b. mewajibkan pembayaran uang-jaminan sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah dan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak-pidana ekonomi adalah kejahatan;
- c. dalam hal tindak-pidana ekonomi adalah pelanggaran maka uang-jaminan itu adalah sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah untuk waktu selamalamanya oleh si-terhukum;
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si-terhukum, sekadar hakim tidak menentukan lain.
- (1) Tindakan tata-tertib yang disebut dalam pasal 8 dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pidana, kecuali dalam hal diberlakukan pasal 44 Kitab Undangundang Hukum Pidana, dengan pengertian, bahwa dalam hal itu tidak dapat dijatuhkan tindakan tata-tertib tersebut dalam pasal 8 sub b.
- (2) Dalam hal diberlakukan pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka waktu yang ditentukan untuk penempatan di bawah pengampunan dapat diperpanjang tiap-tiap kali dengan setahun dengan putusan hakim.
- (1) Dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman tambahan atau tindakan tatatertib tersebut dalam pasal 8, segala hal yang istimewa dan segala akibat, sekadar perlu, diatur menurut keperluan, termasuk pengangkatan seorang atau lebih pengampun dalam hal penempatan di bawah pengampunan. Dalam hal dijatuhkan hukuman tambahan sebagai disebut dalam pasal 7 ayat 1 sub b, dapat juga diperintahkan supaya si-terhukum menyerahkan segala suratsurat yang diberikan kepadanya oleh Pemerintah untuk keperluan perusahaannya; menjual barang-barang persediaan yang ada di dalam perusahaannya di bawah pengawasan;
2. dan memberikan bantuannya dalam pencatatan barang-barang persediaan itu.
- (2) Hakim yang menjatuhkan hukuman tambahan atau tindakan tata-tertib masih dapat mengadakan peraturan sebagai termaksud di atas dalam putusan kemudian setelah menerima tuntutan dari penuntut umum atau atas permintaan si tersangka, ataupun mengadakan perubahan atau tambahan dalam peraturan yang telah diadakan itu. Pemeriksaan perkara itu dilakukan dalam sidang tertutup; putusan diucapkan di muka umum. Putusan itu harus memuat alasan-alasan; terhadap putusan itu tidak dapat dimintakan bandingan atau kasasi.
- (3) Menteri Kehakiman dapat mengadakan aturan-aturan selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini.
- (1) Sekedar hakim tidak menentukan lain, maka pengampu yang diangkat
Dalam putusannya hakim menentukan, bahwa uang-jaminan seluruhnya atau sebagian akan menjadi milik Pemerintah, apabila tidak dipenuhi syarat umum bahwa sitersangka tidak akan melakukan suatu tindak-pidana ekonomi, atau apabila tidak dipenuhi syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh hakim. Dalam hal itu pasal-pasal 14b, ayat 2 dan 3, 14c ayat 3, 14d, 14c dan 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal 3, 4 dan 5 "Staatsblad" 1926 No. 251 juncto 486 berlaku sepadan.
- (1) Hak melaksanakan perampasan tidak lenyap karena meninggalnya si-terhukum.
- (2) Tindakan tata-tertib tersebut dalam pasal 8 sub a dan b lenyap karena meninggalnya si-terhukum.
- (1) Pembayaran jumlah uang yang dalam hal perampasan ditaksir atas barang-barang yang tidak disita, dilakukan menurut aturan-aturan mengenai pelunasan hukuman denda dengan sukarela. Jika pelunasan itu tidak dilakukan, maka aturan-aturan mengenai pelaksanaan hukuman denda berlaku sepadan.
- (2) Ketentuan dalam ayat 1 berlaku juga bagi uang-jaminan, jumlah uang tersebut dalam pasal 8 sub c dan biaya lain daripada biaya pengumuman putusan hakim, dengan pengertian bahwa tidak dijatuhkan hukuman badan pengganti.
- (1) Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindakpidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.
- (2) Suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan-kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak perduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak-pidana tersebut.
- (3) Jika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau, jika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu di bawa ke muka hakim.
- (4) Jika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penyerahan surat-surat panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau di tempat tinggal kepala pengurus itu atau di tempat pengurus bersidang atau berkantor.
- (1) Jika ada cukup alasan untuk menduga, bahwa seseorang yang meninggal dunia, sebelum atas perkaranya ada putusan yang tak dapat diubah lagi, telah melakukan tindak-pidana ekonomi, maka hakim -- atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat :
- a. memutus perampasan barang-barang yang telah disita. Dalam hal itu pasal 10 undang-undang darurat ini berlaku sepadan;
- b. memutus bahwa tindakan tata-tertib yang disebut pada pasal 8 sub c dan d dilakukan dengan memberatkannya pada harta orang yang meninggal dunia itu.
- (2) Putusan itu diumumkan oleh panitera dalam Berita Negara dan di dalam satu atau lebih surat kabar yang akan ditunjuk oleh hakim. Turunan dari putusan itu disampaikan kepada rumah di mana orang itu meninggal dunia.
- (3) Setiap orang yang berkepentingan dapat memajukan surat keberatan kepada panitera pengadilan atas putusan itu dalam masa tiga bulan setelah pengumuman termaksud ayat 2.
- (4) Dalam hal itu jaksa didengar; pihak yang berkepentingan itu didengar juga, setidak-tidaknya dipanggil semestinya untuk menghadap.
- (5) Putusan hakim harus memuat alasan-alasan. Terhadap putusan itu tidak dapat dimintakan bandingan atau kasasi.
- (6) Ketentuan tersebut dalam ayat 1 pada permulaan kalimat dan di bawah a berlaku juga, jika
- (1) Selain daripada mereka yang pada umumnya dibebani pengusutan tindak-pidana, maka yang berhak mengusut tindak-pidana ekonomi ialah pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Perdana Menteri setelah mendengar Menteri yang bersangkutan.
- (2) Semua pegawai, yang dibebani pengusutan tindak-pidana ekonomi, dibebani juga pengusutan tindak-pidana yang disebut dalam pasal 26, 32 dan 33 undang-undang darurat ini.
- (3) Jika untuk mereka yang disebut pada ayat 1 belum ditentukan sumpah-jabatan, maka sumpah itu akan ditentukan oleh Perdana Menteri.
- (1) Pegawai-pegawai pengusut setiap waktu berwenang mensita atau menuntut penyerahan untuk disita semua barang yang dapat dipergunakan untuk mendapat keterangan atau yang dapat dirampas atau dimusnahkan menurut ketentuanketentuan undang-undang.
- (2) Barang-barang yang disebut dalam pasal 7 ayat 1 sub d hanya dapat disita, jika disetujui oleh jaksa.
- (3) Pensitaan dilakukan :
- a. sekadar mengenai barang-barang-tak-tetap yang tak-berwujud yang didaftarkan dalam suatu daftar, dengan penyerahan atau pengiriman dengan surat tercatat sepucuk surat keterangan pensitaan kepada orang yang berhak dan penyalinan ataupun pencatatan dari salinan surat keterangan itu dalam daftar-daftar tersebut;
- b. sekadar mengenai tagihan-tagihan atau barang-barang-tak-tetap yang takberwujud yang tidak termasuk sub a, dengan penyerahan atau pengiriman dengan surat tercatat sepucuk surat keterangan pensitaan kepada orang yang berhak dan, jika hak-hak itu dapat dilakukan terhadap orang-orang tertentu, juga kepada mereka itu.
- (4) Jika pensitaan dihapuskan, maka jaksa berusaha supaya dibuat surat keterangan selekas-lekasnya mengenai penghapusan itu dan supaya dengan surat itu dilakukan sepadan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ayat 3 mengenai surat-surat keterangan pensitaan.
- (5) Menteri Kehakiman -- dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan -- berhak menetapkan aturan-aturan lebih lanjut mengenai cara dan akibat-akibat pensitaan itu.
- (1) Pegawai pengusut setiap waktu dapat menuntut diperlihatkannya segala surat yang dipandang perlu untuk diketahuinya, supaya mereka dapat melakukan tugasnya sebaik-baiknya.
- (2) Orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya diwajibkan merahasiakan sesuatu hal dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat itu atau bagianbagian surat-surat itu yang termasuk kewajiban merahasiakan itu.
- (1) Pegawai-pegawai pengusut pada setiap waktu berhak memasuki setiap tempat yang menurut pendapatnya perlu dimasuki untuk menjalankan tugasnya. Jika perlu pegawai-pegawai itu masuk ke dalam tempat itu dengan bantuan kekuasaan umum.
- (2) Bertentangan dengan kemauan penghuni mereka tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah selain untuk mengusut suatu tindak-pidana ekonomi dan disertai oleh seorang komisaris polisi atau oleh walikota, atau atas perintah tertulis dari jaksa.
- (3) Dalam waktu dua kali 24 jam tentang pemasukan rumah itu harus dibuat beritaacara, yang selanjutnya disampaikan kepada jaksa. Dalam berita-acara itu dimuat keterangan mengenai waktu dan maksud pemasukan itu. Pegawaipegawai termaksud di atas berwenang meminta disertai oleh orang-orang yang akan ditunjuk olehnya; dalam hal itu, maka hal itu disebut dalam berita-acara tersebut.
- (1) Untuk kepentingan pengusutan maka pegawai-pegawai pengusut berwenang mengambil contoh ("monster") dari barang:
- a. yang berada di tempat umum, atau yang berada di suatu tempat yang boleh dikunjungi oleh khalayak ramai;
- b. yang berada di tempat yang boleh dimasuki oleh pegawai pengusut menurut undang-undang darurat ini;
- c. yang ditawarkan, diangkut atau yang ditawarkan untuk diangkut, diimpor atau diekspor;
- d. yang diserahkan ("afgeleverd").
- (2) Pemegang barang-barang itu wajib memberi bantuan menurut petunjuk-petunjuk pegawai pengusut dan di bawah pengawasan pegawai itu dan , jika diminta, memberi alat-alat bantuan dan pertolongan dengan cuma-cuma.
- (3) Jika kewajiban yang tersebut dalam ayat 2 tidak dipenuhi maka pegawai pengusut dapat mengadakan apa yang diperlukan itu atas biaya dan risiko pemegang barang itu.
- (1) Untuk kepentingan pengusutan pegawai-pegawai pengusut berwenang menuntut, supaya bungkusan barang-barang dibuka, jika hal itu dipandang perlu untuk memeriksa barang-barang itu.
- (2) Pasal 21 ayat 2 dan 3 berlaku sepadan.
- (1) Pegawai-pegawai pengusut dapat menuntut, supaya pengemudi-pengemudi kendaraan memberhentikan kendaraannya dan menyetujui pemeriksaan tentang diturutinya peraturan-peraturan yang dimaksud dalam pasal 1 undang-undang darurat ini. Jika dipandangnya perlu pegawai pengusut dapat menuntut supaya kendaraan itu dibawa ke suatu tempat tertentu dan membongkar atau menyuruh membongkar atau mengosongkan atau menyuruh mengosongkan kendaraan itu. Jika dianggap perlu pegawai pengusut dapat menuntut, supaya pengemudi kendaraan itu memberi pertolongan menurut petunjuk-petunjuk pegawai pengusut itu.
- (2) Tuntutan supaya berhenti, mengizinkan pemeriksaan atau memberi bantuan dapat diminta juga kepada orang yang mengangkut barang-barang itu.
- (3) Pegawai pengusut mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk menjamin dipenuhinya tuntutan yang disebut dalam pasal ini.
- (1) Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan --berhak menentukan aturan-aturan tentang cara melaksanakan tuntutan-tuntutan untuk berhenti yang dimaksud dalam pasal 23.
- (2) Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan berwenang menentukan, bahwa untuk kepentingan pengusutan tindak-pidana ekonomi diadakan rintangan-rintangan di jalan-jalan di darat atau di perairan.
Terhadap pengusutan tindak-pidana ekonomi untuk selanjutnya berlaku ketentuanketentuan tersebut dalam "Het Herziene Indonesische Reglement" kecuali jika undangundang darurat ini menentukan lain.
Dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut,
- (1) Jika ada hal-hal yang dirasa sangat memberatkan si-tersangka dan kepentingankepentingan, yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang disangka telah dilanggar, memerlukan tindakan-tindakan dengan segera, maka jaksa berwenang dalam segala perkara mengenai tindak-pidana ekonomi, kecuali yang tersebut dalam pasal 6 ayat 3, selama pemeriksaan di muka pengadilan belum dimulai, untuk memerintahkan kepada si-tersangka sebagai tindakan sementara, supaya ia:
- a. tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu;
- b. berusaha supaya barang-barang tersebut dalam perintah itu yang dapat disita dikumpulkan dan disimpan di tempat yang ditunjuk dalma perintah itu.
- (2) Terhadap perintah-perintah itu pasal 10 ayat 1 berlaku sepadan.
- (3) Perintah-perintah itu hilang kekuatannya setelah lewat masa enam bulan dan tetap mempunyai kekuatan hanya sampai saat mulai tidak dapat diubah lagi putusan hakim yang penghabisan dalam perkara itu. Perintah-perintah itu dapat diubah atau dicabut oleh jaksa atau oleh pengadilan yang memeriksa perkara itu, sebelum perkara itu diputus oleh hakim. Pengadilan itu dapat bertindak demikian karena jabatannya atau atas permohonan si-tersangka; si-tersangka ini senantiasa didengar, setidak-tidaknya dipanggil semestinya untuk menghadap kecuali :
- a. jika pengadilan telah dengan segera memutus untuk mengubah perintah itu sesuai dengan permohonan si-tersangka atau mencabutnya;
- b. jika belum lampau masa dua bulan sejak permohonannya yang, dahulu dan yang sama maksudnya diputus.
Pengadilan mengambil putusan tentang suatu permohonan si-tersangka dalam waktu lima hari setelah permohonan itu diterima di kepaniteraan pengadilan.
- (1) Jika ada hal-hal yang dirasa sangat memberatkan si-tersangka dan kepentingankepentingan, yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang disangka telah dilanggar, memerlukan tindakan-tindakan dengan segera, maka pengadilan berwenang dalam segala perkara mengenai tindak-pidana ekonomi, kecuali yang tersebut dalam pasal 6 ayat 3, sebelum pemeriksaan di muka pengadilan, atas tuntutan jaksa dan setelah si-tersangka didengar, setidak-tidaknya dipanggil semestinya untuk menghadap, untuk memerintahkan sebagai tindakan sementara:
- a. penutupan sebagian atau seluruh perusahaan si-tersangka, di mana tindakpidana ekonomi itu.disangka telah dilakukan;
- b. penempatan perusahaan si-tersangka, di mana tindak-pidana ekonomi itu disangka telah dilakukan, di bawah pengampuan;
- c. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada si-tersangka berhubung dengan perusahaan itu;
- d. supaya si-tersangka tidak melakukan perbuatan yang tertentu;
- e. supaya si-tersangka berusaha supaya barang-barang tersebut dalam perintah itu yang dapat disita, dikumpulkan dan disimpan di tempat yang ditunjuk dalam perintah itu.
- (2) Terhadap perintah-perintah itu pasal 10 ayat 1 berlaku sepadan.
- (3) Perintah-perintah itu hilang kekuatannya setelah lewat masa enam bulan dan tetap mempunyai kekuatan hanya sampai saat tidak dapat diubah lagi putusan hakim yang penghabisan dalam perkara itu. Perintah-perintah itu oleh pengadilan yang memeriksa perkara itu, dapat diperpanjang satu kali dengan waktu selamalamanya enam bulan dan dapat diubah atau dicabutnya. Pengadilan itu dapat bertindak demikian karena jabatannya, atas tuntutan jaksa dan, mengenai perubahan atau pencabutan perintah itu, juga atas permohonan si-tersangka; sitersangka ini senantiasa didengar, setidak-tidaknya dipanggil semestinya untuk menghadap, kecuali :
- a. jika pengadilan telah dengan segera memutus untuk mengubah perintah itu sesuai dengan permohonan si-tersangka atau mencabutnya;
- b. jika belum lampau masa dua bulan sejak permohonannya yang dahulu yang sama maksudnya diputus.
Pengadilan mengambil putusan tentang suatu permohonan si-tersangka dalam waktu lima hari setelah permohonan itu diterima dikepaniteraan pengadilan.
- (1) Selambat-lambatnya tiga hari setelah putusan-putusan termaksud dalam pasal 27 dan 28 dilaksanakan, si-tersangka dapat mohon bandingan pada Pengadilan Tinggi.
- (2) Pengadilan Tinggi mutus selekas-lekasnya tentang hal itu. Si-tersangka didengar, setidak-tidaknya dipanggil dengan semestinya untuk menghadap.
Putusan-putusan termaksud dalam pasal 27 dan 28 dapat segera dilaksanakan.
Jika suatu perkara berakhir dengan tidak dijatuhkan hukuman pidana atau tindakan tata-tertib, ataupun dengan dijatuhkan hukuman pidana atau tindakan tata-tertib yang demikian rupa, sehingga tindakan tata-tertib sementara yang dijatuhkan dipandang terlampau berat, maka atas permohonan bekas-si-tersangka atau ahliwarisnya pengadilan dapat memutus, bahwa kepada bekas-si-tersangka atau ahliwarisnya diberikan sejumlah uang sebagai penggantian-kerugian. Jumlah uang itu dibebankan pada Kas Negara. Yang berhak mengambil putusan itu ialah pengadilan yang mengadili perkara itu dalam tingkat penghabisan.
BAB. V.
Tentang perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukuman pidana atau tindakan tata-tertib.
Barangsiapa sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan suatu hukuman-tambahan sebagai tercantum dalam pasal 7 ayat 1 sub a, b atau e, dengan suatu tindakan tata-tertib seperti tercantum dalam pasal 8, dengan suatu peraturan seperti termaksud dalam pasal 10, atau dengan suatu tindakan tata-tertib sementara, atau menghindari hukuman tambahan, tindakan tata-tertib, peraturan, tindakan tata-tertib sementara seperti tersebut di atas, maka ia melakukan suatu tindak-pidana ekonomi.
Barangsiapa sengaja, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang lain, menarik bagian-bagian kekayaan untuk dihindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu hukuman, tindakan tata-tertib atau tindakan tata-tertib sementara, yang dijatuhkan berdasar undang-undang darurat itu, maka ia melakukan suatu tindakpidana ekonomi.
- (1) Perbuatan-perbuatan-hukum yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 32 dan 33 adalah batal.
- (2) Kebatalan itu tidak dapat dipergunakan sebagai lawanan yang merugikan seorang, yang tidak mengetahui tentang adanya hukuman, tindakan tata-tertib atau tindakan tata-tertib sementara, yang dijatuhkan, kecuali jika padanya ada alasan untuk dapat menduga adanya hukuman, tindakan tata-tertib atau tindakan tata-tertib sementara itu.
- (3) Isteri (suami), keluarga sedarah atau keluarga semenda sampai dengan pupu ketiga dari dan mereka yang bekerja pada orang, atas siapa hukuman, tindakan tata-tertib atau tindakan tata-tertib sementara itu dijatuhkan, dianggap bahwa pada mereka ada alasan untuk dapat menduga adanya hhukuman, tindakan tatatertib atau tindakan tata-tertib sementara, kecuali jika mereka dapat membuktikan sebaliknya.
BAB. VI.
Tentang kekuasaan dan susunan pengadilan.
- (1) Pada tiap-tiap Pengadilan Negeri ditempatkan seorang Hakim atau lebih dibantu oleh seorang panitera atau lebih, dan seorang jaksa atau lebih yang semata-mata diberi tugas masing-masing mengadili dan menuntut perkara pidana ekonomi.
- (2) Pengadilan tersebut pada ayat 1 disebut "Pengadilan Ekonomi."
Pasal 36
Seorang hakim pada Pengadilan Ekonomi dapat dipekerjakan pada lebih dari satu Pengadilan Ekonomi.
Pasal 37
Pengadilan Ekonomi dapat bersidang juga di luar tempat kedudukan Pengadilan Negeri.
Pasal 38
Ketentuan dalam pasal 36 berlaku sepadan bagi jaksa dan panitera Pengadilan Ekonomi.
Pasal 39
- (1) Jika beberapa tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri, dan tindak-tindak-pidana itu satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, sehingga dianggap perlu, bahwa tindak-tindak-pidana itu diadili oleh satu Pengadilan Ekonomi, maka kekuasaan Pengadilan itu terhadap seorang orang yang disebut tersangka atau pengikutserta, akan mengakibatkan, bahwa Pengadilan itu juga berkuasa mengadili orangorang lain yang menjadi tersangka atau pengikut-serta dalam perkara itu.
- (2) Jika si-tersangka adalah suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka yang berkuasa ialah Pengadilan di tempat, di mana badan hukum, perseroan, perserikatan orang atau yayasan itu berkedudukan atau mempunyai kantornya.
BAB. VII.
Tentang pemeriksaan di muka pengadilan dalam tingkat pertama
Pasal 40
Sekadar undang-undang darurat ini tidak menentukan lain, maka Pengadilan Ekonomi dalam mengadili perkara pidana ekonomi berpedoman kepada hukum acara pidana yang berlaku bagi Pengadilan Negeri.
BAB. VIII.
Tentang bandingan.
Pasal 41
- (1) Pada Pengadilan Tinggi di Jakarta diadakan Pengadilan Tinggi dengan nama Pengadilan Tinggi Ekonomi yang semata-mata diberi tugas mengadili perkara pidana ekonomi dalam tingkatan bandingan.
- (2) Pengadilan Tinggi Ekonomi terdiri dari seorang ketua, seorang anggota Hakim Tinggi merangkap wakil-ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota Hakim Tinggi lainnya, dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang paniterapengganti.
Pasal 42
Pengadilan Tinggi Ekonomi memutus perkara dengan tiga orang hakim, termasuk dan wakil ketua.
Pasal 44
- (1) Dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman tambahan atau tindakan tatatertib tersebut dalam pasal 8, segala hal yang istimewa dan segala akibat, sekadar perlu, diatur menurut keperluan, termasuk pengangkatan seorang atau lebih pengampun dalam hal penempatan di bawah pengampunan. Dalam hal dijatuhkan hukuman tambahan sebagai disebut dalam pasal 7 ayat 1 sub b, dapat juga diperintahkan supaya si-terhukum menyerahkan segala suratsurat yang diberikan kepadanya oleh Pemerintah untuk keperluan perusahaannya; menjual barang-barang persediaan yang ada di dalam perusahaannya di bawah pengawasan;
2. dan memberikan bantuannya dalam pencatatan barang-barang persediaan itu.
- (2) Hakim yang menjatuhkan hukuman tambahan atau tindakan tata-tertib masih dapat mengadakan peraturan sebagai termaksud di atas dalam putusan kemudian setelah menerima tuntutan dari penuntut umum atau atas permintaan si tersangka, ataupun mengadakan perubahan atau tambahan dalam peraturan yang telah diadakan itu. Pemeriksaan perkara itu dilakukan dalam sidang tertutup; putusan diucapkan di muka umum. Putusan itu harus memuat alasan-alasan; terhadap putusan itu tidak dapat dimintakan bandingan atau kasasi.
- (3) Menteri Kehakiman dapat mengadakan aturan-aturan selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini.
- (1) Sekedar hakim tidak menentukan lain, maka pengampu yang diangkat
Dalam putusannya hakim menentukan, bahwa uang-jaminan seluruhnya atau sebagian akan menjadi milik Pemerintah, apabila tidak dipenuhi syarat umum bahwa sitersangka tidak akan melakukan suatu tindak-pidana ekonomi, atau apabila tidak dipenuhi syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh hakim. Dalam hal itu pasal-pasal 14b, ayat 2 dan 3, 14c ayat 3, 14d, 14c dan 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal 3, 4 dan 5 "Staatsblad" 1926 No. 251 juncto 486 berlaku sepadan.
- (1) Hak melaksanakan perampasan tidak lenyap karena meninggalnya si-terhukum.
- (2) Tindakan tata-tertib tersebut dalam pasal 8 sub a dan b lenyap karena meninggalnya si-terhukum.
- (1) Pembayaran jumlah uang yang dalam hal perampasan ditaksir atas barang-barang yang tidak disita, dilakukan menurut aturan-aturan mengenai pelunasan hukuman denda dengan sukarela. Jika pelunasan itu tidak dilakukan, maka aturan-aturan mengenai pelaksanaan hukuman denda berlaku sepadan.
- (2) Ketentuan dalam ayat 1 berlaku juga bagi uang-jaminan, jumlah uang tersebut dalam pasal 8 sub c dan biaya lain daripada biaya pengumuman putusan hakim, dengan pengertian bahwa tidak dijatuhkan hukuman badan pengganti.
- (1) Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindakpidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.
- (2) Suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan-kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak perduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak-pidana tersebut.
- (3) Jika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau, jika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu di bawa ke muka hakim.
- (4) Jika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penyerahan surat-surat panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau di tempat tinggal kepala pengurus itu atau di tempat pengurus bersidang atau berkantor.
- (1) Jika ada cukup alasan untuk menduga, bahwa seseorang yang meninggal dunia, sebelum atas perkaranya ada putusan yang tak dapat diubah lagi, telah melakukan tindak-pidana ekonomi, maka hakim -- atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat :
- a. memutus perampasan barang-barang yang telah disita. Dalam hal itu pasal 10 undang-undang darurat ini berlaku sepadan;
- b. memutus bahwa tindakan tata-tertib yang disebut pada pasal 8 sub c dan d dilakukan dengan memberatkannya pada harta orang yang meninggal dunia itu.
- (2) Putusan itu diumumkan oleh panitera dalam Berita Negara dan di dalam satu atau lebih surat kabar yang akan ditunjuk oleh hakim. Turunan dari putusan itu disampaikan kepada rumah di mana orang itu meninggal dunia.
- (3) Setiap orang yang berkepentingan dapat memajukan surat keberatan kepada panitera pengadilan atas putusan itu dalam masa tiga bulan setelah pengumuman termaksud ayat 2.
- (4) Dalam hal itu jaksa didengar; pihak yang berkepentingan itu didengar juga, setidak-tidaknya dipanggil semestinya untuk menghadap.
- (5) Putusan hakim harus memuat alasan-alasan. Terhadap putusan itu tidak dapat dimintakan bandingan atau kasasi.
- (6) Ketentuan tersebut dalam ayat 1 pada permulaan kalimat dan di bawah a berlaku juga, jika
- (1) Selain daripada mereka yang pada umumnya dibebani pengusutan tindak-pidana, maka yang berhak mengusut tindak-pidana ekonomi ialah pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Perdana Menteri setelah mendengar Menteri yang bersangkutan.
- (2) Semua pegawai, yang dibebani pengusutan tindak-pidana ekonomi, dibebani juga pengusutan tindak-pidana yang disebut dalam pasal 26, 32 dan 33 undang-undang darurat ini.
- (3) Jika untuk mereka yang disebut pada ayat 1 belum ditentukan sumpah-jabatan, maka sumpah itu akan ditentukan oleh Perdana Menteri.
- (1) Pegawai-pegawai pengusut setiap waktu berwenang mensita atau menuntut penyerahan untuk disita semua barang yang dapat dipergunakan untuk mendapat keterangan atau yang dapat dirampas atau dimusnahkan menurut ketentuanketentuan undang-undang.
- (2) Barang-barang yang disebut dalam pasal 7 ayat 1 sub d hanya dapat disita, jika disetujui oleh jaksa.
- (3) Pensitaan dilakukan :
- a. sekadar mengenai barang-barang-tak-tetap yang tak-berwujud yang didaftarkan dalam suatu daftar, dengan penyerahan atau pengiriman dengan surat tercatat sepucuk surat keterangan pensitaan kepada orang yang berhak dan penyalinan ataupun pencatatan dari salinan surat keterangan itu dalam daftar-daftar tersebut;
- b. sekadar mengenai tagihan-tagihan atau barang-barang-tak-tetap yang takberwujud yang tidak termasuk sub a, dengan penyerahan atau pengiriman dengan surat tercatat sepucuk surat keterangan pensitaan kepada orang yang berhak dan, jika hak-hak itu dapat dilakukan terhadap orang-orang tertentu, juga kepada mereka itu.
- (4) Jika pensitaan dihapuskan, maka jaksa berusaha supaya dibuat surat keterangan selekas-lekasnya mengenai penghapusan itu dan supaya dengan surat itu dilakukan sepadan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ayat 3 mengenai surat-surat keterangan pensitaan.
- (5) Menteri Kehakiman -- dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan -- berhak menetapkan aturan-aturan lebih lanjut mengenai cara dan akibat-akibat pensitaan itu.
- (1) Pegawai pengusut setiap waktu dapat menuntut diperlihatkannya segala surat yang dipandang perlu untuk diketahuinya, supaya mereka dapat melakukan tugasnya sebaik-baiknya.
- (2) Orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya diwajibkan merahasiakan sesuatu hal dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat itu atau bagianbagian surat-surat itu yang termasuk kewajiban merahasiakan itu.
- (1) Pegawai-pegawai pengusut pada setiap waktu berhak memasuki setiap tempat yang menurut pendapatnya perlu dimasuki untuk menjalankan tugasnya. Jika perlu pegawai-pegawai itu masuk ke dalam tempat itu dengan bantuan kekuasaan umum.
- (2) Bertentangan dengan kemauan penghuni mereka tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah selain untuk mengusut suatu tindak-pidana ekonomi dan disertai oleh seorang komisaris polisi atau oleh walikota, atau atas perintah tertulis dari jaksa.
- (3) Dalam waktu dua kali 24 jam tentang pemasukan rumah itu harus dibuat beritaacara, yang selanjutnya disampaikan kepada jaksa. Dalam berita-acara itu dimuat keterangan mengenai waktu dan maksud pemasukan itu. Pegawaipegawai termaksud di atas berwenang meminta disertai oleh orang-orang yang akan ditunjuk olehnya; dalam hal itu, maka hal itu disebut dalam berita-acara tersebut.
- (1) Untuk kepentingan pengusutan maka pegawai-pegawai pengusut berwenang mengambil contoh ("monster") dari barang:
- a. yang berada di tempat umum, atau yang berada di suatu tempat yang boleh dikunjungi oleh khalayak ramai;
- b. yang berada di tempat yang boleh dimasuki oleh pegawai pengusut menurut undang-undang darurat ini;
- c. yang ditawarkan, diangkut atau yang ditawarkan untuk diangkut, diimpor atau diekspor;
- d. yang diserahkan ("afgeleverd").
- (2) Pemegang barang-barang itu wajib memberi bantuan menurut petunjuk-petunjuk pegawai pengusut dan di bawah pengawasan pegawai itu dan , jika diminta, memberi alat-alat bantuan dan pertolongan dengan cuma-cuma.
- (3) Jika kewajiban yang tersebut dalam ayat 2 tidak dipenuhi maka pegawai pengusut dapat mengadakan apa yang diperlukan itu atas biaya dan risiko pemegang barang itu.
- (1) Untuk kepentingan pengusutan pegawai-pegawai pengusut berwenang menuntut, supaya bungkusan barang-barang dibuka, jika hal itu dipandang perlu untuk memeriksa barang-barang itu.
- (2) Pasal 21 ayat 2 dan 3 berlaku sepadan.
- (1) Pegawai-pegawai pengusut dapat menuntut, supaya pengemudi-pengemudi kendaraan memberhentikan kendaraannya dan menyetujui pemeriksaan tentang diturutinya peraturan-peraturan yang dimaksud dalam pasal 1 undang-undang darurat ini. Jika dipandangnya perlu pegawai pengusut dapat menuntut supaya kendaraan itu dibawa ke suatu tempat tertentu dan membongkar atau menyuruh membongkar atau mengosongkan atau menyuruh mengosongkan kendaraan itu. Jika dianggap perlu pegawai pengusut dapat menuntut, supaya pengemudi kendaraan itu memberi pertolongan menurut petunjuk-petunjuk pegawai pengusut itu.
- (2) Tuntutan supaya berhenti, mengizinkan pemeriksaan atau memberi bantuan dapat diminta juga kepada orang yang mengangkut barang-barang itu.
- (3) Pegawai pengusut mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk menjamin dipenuhinya tuntutan yang disebut dalam pasal ini.
- (1) Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan --berhak menentukan aturan-aturan tentang cara melaksanakan tuntutan-tuntutan untuk berhenti yang dimaksud dalam pasal 23.
- (2) Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan berwenang menentukan, bahwa untuk kepentingan pengusutan tindak-pidana ekonomi diadakan rintangan-rintangan di jalan-jalan di darat atau di perairan.
Terhadap pengusutan tindak-pidana ekonomi untuk selanjutnya berlaku ketentuanketentuan tersebut dalam "Het Herziene Indonesische Reglement" kecuali jika undangundang darurat ini menentukan lain.
Dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut,
- (1) Jika ada hal-hal yang dirasa sangat memberatkan si-tersangka dan kepentingankepentingan, yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang disangka telah dilanggar, memerlukan tindakan-tindakan dengan segera, maka jaksa berwenang dalam segala perkara mengenai tindak-pidana ekonomi, kecuali yang tersebut dalam pasal 6 ayat 3, selama pemeriksaan di muka pengadilan belum dimulai, untuk memerintahkan kepada si-tersangka sebagai tindakan sementara, supaya ia:
- a. tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu;
- b. berusaha supaya barang-barang tersebut dalam perintah itu yang dapat disita dikumpulkan dan disimpan di tempat yang ditunjuk dalma perintah itu.
- (2) Terhadap perintah-perintah itu pasal 10 ayat 1 berlaku sepadan.
- (3) Perintah-perintah itu hilang kekuatannya setelah lewat masa enam bulan dan tetap mempunyai kekuatan hanya sampai saat mulai tidak dapat diubah lagi putusan hakim yang penghabisan dalam perkara itu. Perintah-perintah itu dapat diubah atau dicabut oleh jaksa atau oleh pengadilan yang memeriksa perkara itu, sebelum perkara itu diputus oleh hakim. Pengadilan itu dapat bertindak demikian karena jabatannya atau atas permohonan si-tersangka; si-tersangka ini senantiasa didengar, setidak-tidaknya dipanggil semestinya untuk menghadap kecuali :
- a. jika pengadilan telah dengan segera memutus untuk mengubah perintah itu sesuai dengan permohonan si-tersangka atau mencabutnya;
- b. jika belum lampau masa dua bulan sejak permohonannya yang, dahulu dan yang sama maksudnya diputus.
Pengadilan mengambil putusan tentang suatu permohonan si-tersangka dalam waktu lima hari setelah permohonan itu diterima di kepaniteraan pengadilan.
- (1) Jika ada hal-hal yang dirasa sangat memberatkan si-tersangka dan kepentingankepentingan, yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang disangka telah dilanggar, memerlukan tindakan-tindakan dengan segera, maka pengadilan berwenang dalam segala perkara mengenai tindak-pidana ekonomi, kecuali yang tersebut dalam pasal 6 ayat 3, sebelum pemeriksaan di muka pengadilan, atas tuntutan jaksa dan setelah si-tersangka didengar, setidak-tidaknya dipanggil semestinya untuk menghadap, untuk memerintahkan sebagai tindakan sementara:
- a. penutupan sebagian atau seluruh perusahaan si-tersangka, di mana tindakpidana ekonomi itu.disangka telah dilakukan;
- b. penempatan perusahaan si-tersangka, di mana tindak-pidana ekonomi itu disangka telah dilakukan, di bawah pengampuan;
- c. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada si-tersangka berhubung dengan perusahaan itu;
- d. supaya si-tersangka tidak melakukan perbuatan yang tertentu;
- e. supaya si-tersangka berusaha supaya barang-barang tersebut dalam perintah itu yang dapat disita, dikumpulkan dan disimpan di tempat yang ditunjuk dalam perintah itu.
- (2) Terhadap perintah-perintah itu pasal 10 ayat 1 berlaku sepadan.
- (3) Perintah-perintah itu hilang kekuatannya setelah lewat masa enam bulan dan tetap mempunyai kekuatan hanya sampai saat tidak dapat diubah lagi putusan hakim yang penghabisan dalam perkara itu. Perintah-perintah itu oleh pengadilan yang memeriksa perkara itu, dapat diperpanjang satu kali dengan waktu selamalamanya enam bulan dan dapat diubah atau dicabutnya. Pengadilan itu dapat bertindak demikian karena jabatannya, atas tuntutan jaksa dan, mengenai perubahan atau pencabutan perintah itu, juga atas permohonan si-tersangka; sitersangka ini senantiasa didengar, setidak-tidaknya dipanggil semestinya untuk menghadap, kecuali :
- a. jika pengadilan telah dengan segera memutus untuk mengubah perintah itu sesuai dengan permohonan si-tersangka atau mencabutnya;
- b. jika belum lampau masa dua bulan sejak permohonannya yang dahulu yang sama maksudnya diputus.
Pengadilan mengambil putusan tentang suatu permohonan si-tersangka dalam waktu lima hari setelah permohonan itu diterima dikepaniteraan pengadilan.
- (1) Selambat-lambatnya tiga hari setelah putusan-putusan termaksud dalam pasal 27 dan 28 dilaksanakan, si-tersangka dapat mohon bandingan pada Pengadilan Tinggi.
- (2) Pengadilan Tinggi mutus selekas-lekasnya tentang hal itu. Si-tersangka didengar, setidak-tidaknya dipanggil dengan semestinya untuk menghadap.
Putusan-putusan termaksud dalam pasal 27 dan 28 dapat segera dilaksanakan.
Jika suatu perkara berakhir dengan tidak dijatuhkan hukuman pidana atau tindakan tata-tertib, ataupun dengan dijatuhkan hukuman pidana atau tindakan tata-tertib yang demikian rupa, sehingga tindakan tata-tertib sementara yang dijatuhkan dipandang terlampau berat, maka atas permohonan bekas-si-tersangka atau ahliwarisnya pengadilan dapat memutus, bahwa kepada bekas-si-tersangka atau ahliwarisnya diberikan sejumlah uang sebagai penggantian-kerugian. Jumlah uang itu dibebankan pada Kas Negara. Yang berhak mengambil putusan itu ialah pengadilan yang mengadili perkara itu dalam tingkat penghabisan.
BAB. V.
Tentang perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukuman pidana atau tindakan tata-tertib.
Barangsiapa sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan suatu hukuman-tambahan sebagai tercantum dalam pasal 7 ayat 1 sub a, b atau e, dengan suatu tindakan tata-tertib seperti tercantum dalam pasal 8, dengan suatu peraturan seperti termaksud dalam pasal 10, atau dengan suatu tindakan tata-tertib sementara, atau menghindari hukuman tambahan, tindakan tata-tertib, peraturan, tindakan tata-tertib sementara seperti tersebut di atas, maka ia melakukan suatu tindak-pidana ekonomi.
Barangsiapa sengaja, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang lain, menarik bagian-bagian kekayaan untuk dihindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu hukuman, tindakan tata-tertib atau tindakan tata-tertib sementara, yang dijatuhkan berdasar undang-undang darurat itu, maka ia melakukan suatu tindakpidana ekonomi.
- (1) Perbuatan-perbuatan-hukum yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 32 dan 33 adalah batal.
- (2) Kebatalan itu tidak dapat dipergunakan sebagai lawanan yang merugikan seorang, yang tidak mengetahui tentang adanya hukuman, tindakan tata-tertib atau tindakan tata-tertib sementara, yang dijatuhkan, kecuali jika padanya ada alasan untuk dapat menduga adanya hukuman, tindakan tata-tertib atau tindakan tata-tertib sementara itu.
- (3) Isteri (suami), keluarga sedarah atau keluarga semenda sampai dengan pupu ketiga dari dan mereka yang bekerja pada orang, atas siapa hukuman, tindakan tata-tertib atau tindakan tata-tertib sementara itu dijatuhkan, dianggap bahwa pada mereka ada alasan untuk dapat menduga adanya hhukuman, tindakan tatatertib atau tindakan tata-tertib sementara, kecuali jika mereka dapat membuktikan sebaliknya.
BAB. VI.
Tentang kekuasaan dan susunan pengadilan.
- (1) Pada tiap-tiap Pengadilan Negeri ditempatkan seorang Hakim atau lebih dibantu oleh seorang panitera atau lebih, dan seorang jaksa atau lebih yang semata-mata diberi tugas masing-masing mengadili dan menuntut perkara pidana ekonomi.
- (2) Pengadilan tersebut pada ayat 1 disebut "Pengadilan Ekonomi."
Seorang hakim pada Pengadilan Ekonomi dapat dipekerjakan pada lebih dari satu Pengadilan Ekonomi.
Pengadilan Ekonomi dapat bersidang juga di luar tempat kedudukan Pengadilan Negeri.
Ketentuan dalam pasal 36 berlaku sepadan bagi jaksa dan panitera Pengadilan Ekonomi.
- (1) Jika beberapa tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri, dan tindak-tindak-pidana itu satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, sehingga dianggap perlu, bahwa tindak-tindak-pidana itu diadili oleh satu Pengadilan Ekonomi, maka kekuasaan Pengadilan itu terhadap seorang orang yang disebut tersangka atau pengikutserta, akan mengakibatkan, bahwa Pengadilan itu juga berkuasa mengadili orangorang lain yang menjadi tersangka atau pengikut-serta dalam perkara itu.
- (2) Jika si-tersangka adalah suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka yang berkuasa ialah Pengadilan di tempat, di mana badan hukum, perseroan, perserikatan orang atau yayasan itu berkedudukan atau mempunyai kantornya.
BAB. VII.
Tentang pemeriksaan di muka pengadilan dalam tingkat pertama
Sekadar undang-undang darurat ini tidak menentukan lain, maka Pengadilan Ekonomi dalam mengadili perkara pidana ekonomi berpedoman kepada hukum acara pidana yang berlaku bagi Pengadilan Negeri.
BAB. VIII.
Tentang bandingan.
- (1) Pada Pengadilan Tinggi di Jakarta diadakan Pengadilan Tinggi dengan nama Pengadilan Tinggi Ekonomi yang semata-mata diberi tugas mengadili perkara pidana ekonomi dalam tingkatan bandingan.
- (2) Pengadilan Tinggi Ekonomi terdiri dari seorang ketua, seorang anggota Hakim Tinggi merangkap wakil-ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota Hakim Tinggi lainnya, dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang paniterapengganti.
Pengadilan Tinggi Ekonomi memutus perkara dengan tiga orang hakim, termasuk dan wakil ketua.
- (1) Terhadap putusan Pengadilan Ekonomi dapat dimohonkan bandingan, kecuali jika putusan terakhir diberikan mengenai suatu pelanggaran ekonomi dan jika dalam putusan penghabisan:
- a. tidak dijatuhkan hukuman pidana atau tindakan tata-tertib;
- b. tidak dijatuhkan hukuman pidana lain atau tindakan tata-tertib lain daripada:
4. le. hukuman denda;
5. 2e. perampasan, pada mana ditaksir harga barang-barang yang dirampas;
6. 3e. pembayaran uang-jaminan;
7. 4e. pembayaran uang sebagai termaksud dalam pasal 8 sub c., yang tidak lebih banyak daripada seribu rupiah;
8. 5e. mengembalikan si-terhukum kepada ibu/bapaknya dengan tidak menjatuhkan hukuman pidana.
- (2) Jaksa dapat memohon bandingan, kecuali jika putusan terakhir dijatuhkan mengenai pelanggaran dan :
- a. tidak dijatuhkan hukuman atau tindakan tata-tertib;
- b. tidak dituntut hukuman pidana atau tindakan tata-tertib lain daripada hukuman pidana atau tindakan tata-tertib yang disebut dalam ayat 1 sub b.
Apabila pada peradilan tingkat pertama dilalaikan cara-cara yang harus diindahkan pada peradilan itu, maka kelalaian itu tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Ekonomi, jika kelalaian itu tidak merugikan pihak kejaksaan dalam tuntutannya atau pihak si-tersangka dalam pembelaannya.
Pasal 45
Sekadar undang-undang darurat ini tidak menentukan lain, maka Pengadilan Tinggi Ekonomi dalam mengadili perkara pidana ekonomi dalam tingkat bandingan berpedoman kepada hukum acara pidana dalam tingkat bandingan yang berlaku bagi Pengadilan Tinggi.
Pasal 46
Bagi Pengadilan Tinggi Ekonomi ketentuan dalam pasal 37 berlaku sepadan.
BAB. IX.
Tentang permohonan kasasi.
Pasal 47
Tentang permohonan kasasi.
Pasal 48
- (1) Apabila pada peradilan dalam tingkat pertama atau dalam tingkat bandingan dilalaikan cara-cara yang harus diindahkan pada peradilan itu, maka kelalaian itu tidak dapat dipergunakan sebagai dasar yang membatalkan putusan itu, jika kelalaian itu tidak merugikan pihak kejaksaan dalam tuntutannya, atau pihak sitersangka dalam pembelaannya.
- (2) Hal yang tersebut pada ayat 1 itu dianggap ada, apabila kelalaian itu dilakukan dalam tingkat pertama dan atas kelalaian itu tidak dimajukan keberatan, baik dari pihak kejaksaan maupun dari pihak tersangka.
BAB. X.
Tentang badan-badan atau pegawai-pegawai penghubung.
Pasal 49
Untuk kepentingan pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak-pidana ekonomi, maka dengan persetujuan Menteri Kehakiman oleh Menteri yang bersangkutan dapat diangkat badan-badan atau pegawai-pegawai yang dianggap ahli dalam perekonomian sebagai badan-atau pegawai-penghubung yang diwajibkan memberikan bantuannya kepada hakim, pegawai penuntut an pengusut baik di luar maupun di dalam persidangan.
BAB. XI.
Ketentuan peralihan.
Pasal 50
- (1) Segala perkara yang pada saat undang-undang darurat ini mulai berlaku telah diadili dan diputus oleh sesuatu Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, dianggap diadili atau diputus oleh Pengadilan Ekonomi dan Pengadilan Tinggi Ekonomi menurut ketentuan-ketentuan undang-undang darurat ini.
- (2) Perkara-perkara yang belum diadili akan diadili oleh Pengadilan Ekonomi menurut undang-undang darurat ini.
- (3) Apabila ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan undang-undang lain bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, maka akan berlaku ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.
Ketentuan penutup.
- (1) Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
- (2) Undang-undang Darurat ini disebut: "Undang-undang Tindak-pidana Ekonomi."
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.

Penandatangan: Perdana Menteri, ttd. ALI SASTROAMIDJOJO.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.

Penandatangan: Menteri Perekonomian, ttd. ROOSSENO.

Penandatangan: Menteri Kesejahteraan Negara, ttd. SIRADJUDDIN ABBAS.

Penandatangan: Menteri Keuangan, ttd. ONG ENG DIE

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 13 Mei 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
PENJELASAN
Pembukaan
Penjelasan Umum
1. Agar dengan efektif dapat memberantas pelanggaran-pelanggaran ekonomi, maka perlu lebih dahulu diketahui apa yang dimaksudkan dengan pelanggaranpelanggaran itu dan apakah sifat dari pelanggaran-pelanggaran itu.
2. Dalam Undang-undang Darurat ini yang dimaksud dengan tindak-pidana ekonomi ialah pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan,
- a. Ordonnantie gecontroleerde goederen 1948" ("Staatsblad" 1948 No. 144),
- b. "Prijsbeheersing-ordonnantie 1948" ("Staatsblad" 1948 No. 295),
- c. Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 4),
- d. "Rijstordonnantie 1948" ("Staatsblad" 1948 No. 253),
- e. Undang-undang Darurat kewajiban penggilingan padi (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 33),
- f. "Deviezen Ordonnantie 1940 ("Staatsblad" 1940 No. 205), (
PENJELASAN
Pasal 1
sub 1  ). Untuk sementara penunjukan pelanggaran-pelanggaran itu sebagai tindakpidana ekonomi dianggap cukup luas untuk mencapai maksud Pemerintah yang tersebut di