PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 18 Tahun 2012 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (berlaku 5 Juli 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
Menetapka :
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 4830);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 74).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Kantor Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Kayong Utara.
7. Instansi Pemerintah adalah Instansi Vertikal Kabupaten Kayong Utara.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kayong Utara.
9. Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kayong Utara yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kayong Utara.
10. Kepala Pelaksana BPBD yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Pelaksana pada BPBD Kabupaten Kayong Utara.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan factor alam dan atau factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
- (1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana:
1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat unsur pelaksana;
3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## TUGAS POKOK, FUNGSI DAN UARAIAN TUGAS

## Bagian Kesatu BPBD

## Pasal 3

BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

## Pasal 5

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua Kepala BPBD

## Pasal 6

- (1) Kepala BPBD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan mengkoordinasikan Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;dan
- d. pembinaan administrasi dan aparatur lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## Pasal 7

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala BPBD mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun kebijakan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana;
- b. melaksanakan koordinasi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD;
- c. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- d. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan;
- e. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan peta rawan bencana dan persyaratan analisis resiko bencana;
- f. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan prosedur tetap penanganan bencana;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
- h. melakukan pembinaan administrasi dan aparatur lingkup BPBD;
- i. menginventarisir seluruh permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan petunjuk pemecahannya;
- j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- k. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Bagian Ketiga Unsur Pengarah

## Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## Bagian Keempat Kepala Pelaksana

## Pasal 9

Kepala Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

## Pasal 10

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas Kepala Badan sehari-hari serta melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah;
- c. pengkoordinasian, pengkomandoan, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 11

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala BPBD mempunyai uraian tugas:

- a. menelaah peraturan perundang-undangan di bidang kebencanaan;
- b. menyusun rencana kerja di bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. merumuskan kebijakan teknis pembinaan umum, pembangunan, dan pengelolaan di bidang tugasnya;
- d. menyusun pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- e. menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan;
- f. menetapkan lokasi evakuasi;
- g. menyusun persyaratan analisis resiko bencana;
- h. menyusun dan menginformasikan peta rawan bencana;
- i. menyusun prosedur tetap penanganan bencana;
- j. mengadakan bimbingan teknis, motivasi, sosialisasi serta pembinaan sektoral sesuai bidang tugasnya;
- k. menyelenggarakan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana;
- l. melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana;

- m. menginventarisir seluruh permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan petunjuk pemecahannya;
- n. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- o. membina penyelenggaraan ketatausahaan di bidang tugasnya;
- p. melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang tugasnya;
- q. mengelola anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- r. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- t. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Badan setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- u. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber anggaran lain yang sah; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

## Bagian Kelima Sekretariat

## Pasal 13

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

## Pasal 14

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;

- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

## Pasal 15

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. menghimpun dan menyusun rencana kerja Badan;
- b. melaksanakan urusan kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. memadukan rencana kegiatan badan dengan rencana pembangunan ;
- d. menyiapkan pembukuan dan laporan keuangan;
- e. melakukan pengendalian serta penyusunan laporan kerja;
- f. meneliti bahan administrasi umum lainnya;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
- h. memberikan saran dan pertimbangan teknis di bidang ketatausahaan kepada Kepala Pelaksana;
- i. menyiapkan bahan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Pelaksana;
- j. mendistribusikan tugas kepada bawahan, agar pelaksanaan tugas terbagi habis;
- k. memberikan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas;dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Bagian Keenam

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

## Pasal 16

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

## Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 18

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. mengurangi resiko dan mencegah terjadinya bencana;
- d. menyusun persyaratan analisis resiko bencana dan standar teknis penanggulangan bencana;
- e. mengorganisasikan pembinaan, pendidikan dan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. menyusun rencana uji coba penanggulangan kedaruratan bencana;
- g. mengorganisasikan pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- h. mengorganisasikan penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- i. menetapkan lokasi evakuasi;
- j. menyusun data akurat dan informasi dalam rangka pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- k. memastikan ketersediaan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- l. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan koordinasi teknis dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana;
- m. menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
- n. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- o. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
- p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Pelaksana;
- q. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Kepala Pelaksana; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Bagian Ketujuh Seksi Kedaruratan dan Logistik

## Pasal 19

Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

## Pasal 20

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

## Pasal 21

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana kerja tahunan bidang tugasnya;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang tugasnya;
- c. menentukan status keadaan darurat bencana;
- d. mengkaji secara cepat dan tepat terhadap lokasi evakuasi, kerusakan akibat bencana dan sumber daya yang diperlukan dalam penanggulangan bencana;
- e. menyiapkan strategi cepat dalam upaya penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
- f. mengorganisasikan upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- g. mengorganisasikan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
- h. mengorganisasikan persiapan terhadap keadaan darurat dan ketersediaan logistik;
- i. mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi teknis di bidang tugasnya;
- k. menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
- l. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Pelaksana;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Kepala Pelaksana; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

## Bagian Kedelapan

## Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

## Pasal 22

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

## Pasal 23

- (1) Seksi Rehabiliasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan anlisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

## Pasal 24

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana kerja tahunan bidang tugasnya;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang tugasnya;
- c. mengorganisasikan perbaikan lingkungan daerah bencana dan melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana umum;
- d. mengorganisasikan pemulihan sosial psikolgois, ekonomi dan budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- e. mengorganisasikan pelayanan kesehatan dan melakukan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- f. mengorganisasikan upaya membangun kembali prasarana dan sarana;
- g. memastikan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- h. menumbuhkan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- i. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan koordinasi teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- j. menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- k. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Kepala Pelaksana; dan

## n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

## Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TATA KERJA

## Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan- petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 5 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2012 NOMOR 18

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 5 Juli 2012

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR : 18 TAHUN 2012 TANGGAL : 5 JULI 2012

STRUKTUR ORGANISASI

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID