PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN Nomor 1 Tahun 2012 tentang PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (berlaku 15 Maret 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,
- a. bahwa pada saat ini semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Tabanan, hal mana telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sebagai menara pendukungnya. Sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa keberadaan Kabupaten Tabanan sebagai daerah tujuan wisata membutuhkan suatu infrastruktur yang berfungsi oftimal sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat ;
- c. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi .
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 );
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur ;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pekerjaan Umum,Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009,Nomor 07/PRT/M/2009,Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009,Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
Menetapkan
13. Peraturan Derah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15 ) ;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan ;
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan ;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Tabanan sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku ;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik radio atau sistim elektromagnetik lainnya ;
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, Instansi Keamanan Negara yang mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus ;
9. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negaraatau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
10. Pengelola adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain;
11. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Telekomunikasi ;
12. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesaian dan bentuk kontruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi ;
13. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
14. Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada ;
15. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam peraturan ini ;
16. Pembangunan adalah Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi diatas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Tabanan atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
17. Zona area Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kawasan yang diijinkan untuk membangun menara telekomunikasi ## BAB II
MAKSUD,TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2
Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi bermaksud:
- a. menjaga keindahan, kebersihan, estétika, kelestarian dan tetap terpeliharanya Kabupaten Tabanan sebagai daerah tujuan wisata utama di Bali;
- b. mendukung kehidupan sosial, budaya dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
- c. menghindari terjadinya hutan menara;
- d. memastikan lokasi-lokasi menara yang tertata, adanya kepastian peruntukan dan efisiensi lahan dan menghindari pelanggaran peruntukan lahan serta meminimalisir gejolak social;
- e. standarisasi bentuk, koalitas dan keamanan menara;
- f. meningkatkan citra wilayah dan sebagai sumber alternative bagi peningkatan pendapatan daerah;
- g. memudahkan pengawasan dan pengendalian dan mengantisifasi adanya menara ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara (berizin);
- h. memenuhi kebutuhan trafiktelekomunikasi selluler secara optimal, menghindari blank spot (coerce area optimal dan merata) dan dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (Global System for Mobilecomunications) maupun CDMA (Code Division Multiple Access) serta dapat digunakan untuk layanan wireless LAN dan lainlain;dan
- i. mendorong biaya telekomunikasi dan biaya investasi yang lebih murah akibat adanya sharing antar operator serta mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator.
Pasal 3
Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi bertujuan :
- a. mengatur dan /atau mengendalikan pembangunan menara;
- b. mewujudkan menara yang fungsional,efektif,efisien,dan selaras dengan lingkungannya;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan,kesehatan,dan kenyamanann;dan
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.
Pasal 4
Pembangunan Menara Telekomunikasi yang telah ditetapkan berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Tabanan dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak
BAB III - KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA Bagian Kesatu Lokasi Pembangunan Menara/Penetapan Lokasi Pasal 5
Pasal 5
- (1) Penetapan Lokasi pembangunan dan pengoperasian menara disesuaikan dengan kaidah penataan ruang keamanan, ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang
BAB III - KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA Bagian Kesatu Lokasi Pembangunan Menara/Penetapan Lokasi Pasal 5
Pasal 6
- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha ,koperasi atau pemerintah.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi yang diizinkan adalah pembangunan Menara Telekomunikasi yang didasarkan pada zona area pembangunan menara.
- (3) Pembangunan Menara Telekomunikasi dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan serta ketentuan yang berlaku.
- (4) Persyaratan administratif dan teknis serta tata cara pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi
BAB III - KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA Bagian Kesatu Lokasi Pembangunan Menara/Penetapan Lokasi Pasal 5
Pasal 9
Pembangunan Menara Telekomunikasi yang berada dikawasan situs cagar budaya dan kawasan pariwisata, bentuk dan desain menara wajib berwujud menara kamuflase selaras dengan estétika lingkungan kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari menara telekomunikasi .
BAB III - KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA Bagian Kesatu Lokasi Pembangunan Menara/Penetapan Lokasi Pasal 5
Pasal 10
- (1) Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang kontruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- (2) Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- (3) Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah penyesuaian bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
BAB III - KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA Bagian Kesatu Lokasi Pembangunan Menara/Penetapan Lokasi Pasal 5
Pasal 11
Pemerintah Kabupaten Tabanan berperan serta dalam pembangunan menara telekomunikasi melalui pembinaan, pengawasan, pemberian izin dan atau dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN Pasal 12
Pasal 12
- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi .
- (2) Pemberian izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN Pasal 12
Pasal 13
- (1) Setiap permohonan ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi wajib memiliki persetujuan prinsip.
- (2) Permohonan persetujuan prinsip pembangunan menara telekomunikasi disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. rekomendasi Ketinggian;
- b. bukti kepemilikan atau perjanjian penggunaan/pemanfaatan lahan;
- c. surat Persetujuan dari warga sekitar dalam radius 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara yang diketahui oleh kelihan dinas, perbekel dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang rencana pembangunan menara telekomunikasi kepada masyarakat sekitar rencana pembangunan;
- d. surat kesanggupan mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan ;
- e. surat kesanggupan memperbaiki dan/atau membongkar menara telekomunikasi apabila sudah keberadaannya bertentangan dengan ketentuan rencana induk menara telekomunikasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. gambaran teknis meliputi desain menara;dan
- g. dokumen lingkungan
- (4) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari Sejak diterimanya surat permohonan persetujuan prinsip pembangunan menara telekomunikasi secara lengkap dan benar, Bupati menerbitkan persetujuan prinsip pembangunan menara telekomunikasi .
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN Pasal 12
Pasal 14
- (1) Permohonan izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi diajukan oleh penyedia menara /pemohon kepada Bupati
- (2) Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dikeluarkan oleh Bupati c/qBadan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah Kabupaten Tabanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN Pasal 12
Pasal 15
- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi berhak menggunakan menara sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi wajib :
- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;dan
- d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah .
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 16
Pasal 16
- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran,peringatan,pengenaan denda atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi diberikan peringatan secara tertulis apabila :.
- a. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;dan
- b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2)
- (3) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu minggu.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 16
Pasal 17
- (1) Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomonikasi dibekukan apabila seseorang atau badan usaha yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi tidak melakukan upaya sebagaimana dimaksud dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyegelan menara.
- (3) Selama Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang bersangkutan dibekukan, seseorang atau badan usaha yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dilarang untuk memanfaatkan menara.
- (4) Jangka waktu pembekuan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 16
Pasal 18
- (1) Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dicabut apabila:
- a. ada permohonan dari pemilik Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi ;
- b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;dan
- c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pelaksanaan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi disertai dengan pembongkaran menara.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 16
Pasal 19
- (1) Setiap orang atau badan usaha yang membangun Menara Telekomunikasi namun tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi diberikan peringatan secara tertulis untuk menghentikan kegiatan dan/atau mengoperasionalkan menara Telekomunikasi .
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 16
Pasal 20
- (1) Terhadap pemilik bangunan menara yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) maka pemilik bangunan menara diperintahkan harus membongkar bangunan menara tersebut.
- (2) Apabila pemilik bangunan menara tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah akan membongkar bangunan menara tersebut dengan biaya dari pemilik bangunan menara.
BAB V - KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 21
Pasal 21
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah
3. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya
- a. tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. melakukan penyidikan benda atau surat;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;dan
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
KETENTUAN PIDANA
BAB VI - Pasal 22
Pasal 22
- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelangaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara
BAB VII - PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23
Pasal 23
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24
Pasal 24
Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24
Pasal 25
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 16,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24
Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Penetapan: Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 15 Maret 2012

Penandatangan: BUPATI TABANAN, NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Penetapan: Diundangkan di Tabanan pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, I NENGAH JUDIANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 NOMOR
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1 AHUN 2012
## TENTANG
## PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
## I. UMUM
Sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi yang sangat pesat untuk menunjang kepariwisataan dan berbagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kiranya salah satu factor yang sangat gencar pembangunannya adalah penggunaan sarana dan prasarana telekomunikasi seluler.
Perubahan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong perubahan mendasar dan telah melahirkan pandangan tentang pertelekomunikasian hingga saat ini. Guna menjangkau maksud serta tujuan tersebut. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan penyelenggaraan telekomunikasi .
Saat ini masih banyak adanya operator seluler masing-masing membangun menaranya secara terpisah, apabila hal ini tidak diatur akan menimbulkan pertumbuhan menara telekomunikasi yang tidak terkendali yang pada akhirnya akan mengurangi nilai estetika Kabupaten Tabanan sebagai daerah tujuan pariwisata. Untuk mencegah timbulnya hutan tower di Kabupaten Tabanan maka menara Telekomunikasi adalah solusi mengatasi permasalahan ini.
Dengan demikian maka terhadap pendirian menara Telekomunikasi ini perlu dipayungi dalam bentuk Peraturan Daerah, guna mendukung peran pemerintah dalam menentukan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan memperdayakan keikutsertaan masyarakat didalamnya. Oleh karena itu pemerintah perlu menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi .
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Huruf a s/d huruf f Cukup jelas. Huruf g yang dimaksud 'dokumen lingkungan' adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri