PERATURAN WALIKOTA SURABAYA Nomor 21 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA (berlaku 22 Mei 2017)
Pembukaan
Mengingat :
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah kota Surabaya dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, serta agar penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Surabaya khususnya terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan Menara dapat diselenggarakan secara tertib, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor: 18 Tahun 2009
Nomor: 07/PRT/M/2009
Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009
Nomor : 3/P/2009
tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 55).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Semua Kalimat :
- a. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang diubah sehingga berbunyi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- b. Badan Lingkungan Hidup diubah sehingga Dinas Lingkungan Hidup.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Untuk memperoleh IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
Pasal 3
- (1) Untuk memperoleh IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Terhadap bangunan menara di atas bangunan gedung (roof top):
1. fotokopi IMB bangunan gedung;
[
[
2. fotokopi KTP Pemohon yang masih berlaku;
3. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
4. surat kuasa bermaterai dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa yang masih berlaku apabila permohonan dikuasakan;
5. surat pernyataan persetujuan pembangunan menara dari pemilik bangunan gedung atau surat bukti penguasaan area yang akan didirikan bangunan menara;
6. fotokopi asuransi yang berkaitan dengan bangunan menara, mencakup bangunan dan masyarakat sekitar yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
7. fotokopi surat rekomendasi mengenai zona pengaturan menara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari pejabat yang berwenang;
8. fotokopi surat rekomendasi ketinggian menara dari Dinas Perhubungan;
9. fotokopi surat rekomendasi dokumen lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup;
10. rencana teknis bangunan menara meliputi :
- a) gambar rancang bangun menara, berupa softcopy file CAD yang terdiri dari :
- (1) gambar situasi (skala 1 : 1000 / 1 : 500);
- (2) gambar lay out/denah dan tampak (skala 1:100 / 1:200); dan
- (3) gambar konstruksi menara (skala 1 : 100) dan detail (skala 1 : 50/ 1 : 20 / 1 : 10).
- b) perhitungan konstruksi menara dan konstruksi bangunan gedung akibat penambahan menara sebanyak 2 (dua) set.
11. Surat pernyataan pertanggungjawaban pemilik menara terkait konstruksi menara dan dampak terhadap masyarakat sekitar.
- b. Bangunan menara di atas permukaan tanah (Green field):
1. fotokopi SKRK;
2. fotokopi KTP Pemohon yang masih berlaku apabila nama pemohon berbeda dengan SKRK;
3. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon badan apabila nama pemohon berbeda dengan SKRK;
4. surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa yang masih berlaku apabila permohonan dikuasakan;
5. fotokopi tanda bukti status kepemilikan atau penguasaan atas tanah antara lain berupa sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, girik, petok, dan/atau bukti status penguasaan tanah lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan apabila bukti kepemilikan masih berupa Ikatan Jual Beli, maka harus dilengkapi dengan surat pernyataan pemilik tanah yang menyatakan tidak keberatan IMB Menara diatasnamakan pemilik lahan;
6. fotokopi asuransi yang berkaitan dengan bangunan menara, mencakup bangunan dan masyarakat sekitar yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
7. fotokopi surat rekomendasi mengenai zona pengaturan menara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari pejabat yang berwenang;
8. fotokopi surat rekomendasi ketinggian menara dari Dinas Perhubungan;
9. fotokopi surat rekomendasi dokumen lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup;
10. rencana teknis bangunan, meliputi :
- a) gambar rancang bangun menara, berupa softcopy file CAD yang terdiri dari :
- (1) gambar situasi (skala 1 : 1000 / 1 : 500);
- (2) gambar lay out / denah dan tampak (skala 1 : 100/ 1 : 200); dan
- (3) gambar konstruksi menara (skala 1 : 100) dan detail (skala 1 : 50/ 1 : 20 / 1 : 10).
- b) perhitungan konstruksi, baja/besi dan rencana pondasi, sebanyak 2 (dua) set; dan
11. surat pernyataan pertanggungjawaban pemilik menara terkait konstruksi menara dan dampak terhadap masyarakat sekitar.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 4 hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 22 Mei 2017

Penandatangan: WALIKOTA SURABAYA, ttd. TRI RISMAHARINI

Penetapan: Diundangkan di Surabaya pada tanggal 22 Mei 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ,

Verifikasi: ttd. ## HENDRO GUNAWAN BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 21