PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 2 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT (berlaku 22 Maret 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan dalam Perizinan Terpadu di Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa guna mempermudah dan membantu mesyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan secara langsung dari setiap sektor kegiatan ekonomi yang berimplikasi terhadap Penanaman Modal Daerah, maka perlu dibentuk Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Perizinan Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Nagara Tahun 1958 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DAN
BUPATI HALMAHERA BARAT
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN
:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16) diubah sebagaiberikut :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
4. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Keluarga Sejahtera;
5. Badan Lingkungan Hidup;
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
7. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
8. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Kantor Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata;
10. Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Bagian Keenam
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Pelayanan Perijinan, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan;
- b. Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan.
4. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Potensi Daerah;
- b. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi.
5. Sub Bidang Data dan Sistem Informasi, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pengkajian Data dan Informasi;
- b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi.
6. Sub Bidang Pengaduan dan Pengawasan, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pengaduan dan Pengendalian;
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan.
- C. Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini.
- D. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 11.A sebagai berikut:

## Pasal 11.A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kewenangan-kewenangan pada Dinas dan Badan tetap ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo pada tanggal 22 Maret 2011

| PEJABAT | PARAF |
|----------------------------|---------|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra | |
| Sekretaris DPRD | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

Diundangkan di Jailolo Pada tanggal 22 Maret 2011

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT


Dr. Ir. ABJAN SOFYAN, M.T.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

## BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA