Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 174 Tahun 1998 tentang PEMANFAATAN KAPAL IKAN ASIN YANG DINYATAKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA (berlaku 28 September 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa kapal ikan asing beserta kelengkapannya yang melakukan tindak pidana dan sudah dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, perlu dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan pembangunan armada kapal ikan nelayan pada umumnya dan nelayan transmigran pada khususnya;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penghibahan eks kapal ikan asing tersebut dari pemerintah kepada nelayan perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682);
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMANFAATAN KAPAL IKAN ASING YANG DINYATAKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
PERTAMA: ________________
PERTAMA : Kapal ikan asing beserta perlengkapannya yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampan armada kapal ikan nelayan dalam usaha perikanan.
- KEDUA : Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan bertindak atas nama pemerintah menghibahkan eks kapal ikan asing beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, kepada kelompok-kelompok nelayan dan nelayan transmigran.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan proses hibah eks kapal ikan asing sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan:
- a. berkoordinasi dengan Menteri keuangan dan Jaksa Agung serta instansi-instansi terkait lainnya;
- b. mengambil langkah-langkah agar eks kapal ikan asing tetap dalam kondisi baik sampai saat dihibahkan.
KEEMPAT : Tata cara penghibahan eks kapal ikan asing sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diatur lebih lanjut oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.
- KELIMA :
Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan melaporkan pelaksanaan penghibahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA kepada Presiden.
KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 26 Tahun 2004 tentang PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 2 April 2004)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 100 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Nomor 638 Tahun 2003 telah menetapkan
Pasal 4
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai hari yang diliburkan dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : ________________
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 -
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2004 SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN.
PERTAMA
- Hari Senin tanggal 5 April 2004 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai hari dan tanggal pemungutan suara bagi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ataupun hari dan tanggal lain yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum bagi pemilihan lanjutan dan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, dinyatakan sebagai hari yang diliburkan.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 36.

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lambock V. Nahattands

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3 -

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 34 Tahun 2011 tentang PENGAKHIRAN MASA TUGAS TENAGA YANG DITEMPATKAN PADA MENTERI KEUANGAN UNTUK TIM PRAKARSA DAN PENGARAHAN REFORMASI PENINGKATAN KINERJA BIDANG PAJAK DAN BEA CUKAI (berlaku 2 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG
PENGAKHIRAN MASA TUGAS TENAGA YANG DITEMPATKAN PADA MENTERI KEUANGAN UNTUK TIM PRAKARSA DAN PENGARAHAN REFORMASI PENINGKATAN KINERJA BIDANG PAJAK DAN BEA CUKAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa reformasi kebijakan dan pelayanan pajak dan bea cukai pada Kementerian Keuangan dinilai telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sehingga perlu mengakhiri tugas Sdr. Marsillam Simandjuntak dan Sdr. Mar'ie Muhammad sebagai Tenaga yang ditempatkan pada Menteri Keuangan untuk Tim Prakarsa dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak dan Bea Cukai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Pasal 4
Tahun 1945;
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGAKHIRAN MASA TUGAS TENAGA YANG DITEMPATKAN PADA MENTERI KEUANGAN UNTUK TIM PRAKARSA DAN PENGARAHAN REFORMASI PENINGKATAN KINERJA BIDANG PAJAK DAN BEA CUKAI.
PERTAMA :
Mengakhiri tugas Sdr. Marsillam Simandjuntak dan Sdr. Mar'ie Muhammad sebagai Tenaga yang ditempatkan pada Menteri Keuangan untuk Tim Prakarsa dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak dan Bea Cukai.
KEDUA :
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penempatan Tenaga pada Menteri Keuangan untuk Tim Prakarsa dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak dan Bea Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETIGA : ________________
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd.
Retno Pudji Budi Astuti
KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 September 2011.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2011

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 94 Tahun 2003 tentang PENGESAHAN SECOND ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE ASIAN-PACIFIC POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KEDUA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS ASIA-PASIFIK) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa di Teheran, Iran, pada tanggal 18 September 2000 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Second Additional Protocol to the Constitution of the Asian-Pacific Postal Union (Protokol Tambahan Kedua Konstitusi Perhimpunan Pos Asia-Pasifik), sebagai hasil perundingan antar negaranegara anggota Perhimpunan Pos Asia Pasifik;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengesahan Constitution of the Asian-Pacific Postal Union;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN SECOND ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE ASIAN-PACIFIC POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KEDUA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS ASIA-PASIFIK).
Pasal 1
Mengesahkan Second Additional Protocol to the Constitution of the Asian-Pacific Postal Union (Protokol Tambahan Kedua Konstitusi Perhimpunan Pos Asia-Pasifik), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Teheran, Iran, pada tanggal 18 September 2000, sebagai hasil perundingan antar negara-negara anggota Perhimpunan Pos Asia Pasifik yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protocol dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 24 Tahun 2011 tentang PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA EGMONT GROUP (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lintas batas yang penanganannya perlu peran serta aktif negara-negara di dunia;
- b. bahwa pembentukan Egmont Group merupakan salah satu upaya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dengan melakukan kerja sama dengan financial intelligence unit seluruh negara anggota;
- c. bahwa untuk meningkatkan peran serta Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di forum internasional, pada tahun 2004 Indonesia telah menjadi anggota Egmont Group ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Pasal 4
5. Mengingat : Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasiorganisasi Internasional;
MEMUTUSKAN: ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA EGMONT GROUP .
PERTAMA : Menetapkan keanggotaan Indonesia pada Egmont Group .
KEDUA :
Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Egmont Group .
KETIGA
:
Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
KEEMPAT: ________________
KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 127 Tahun 1998 tentang AMNESTI KEPADA TERPIDANA DRS. HAJI ANDI MAPPETAHANG FATWA (berlaku 15 Agustus 1998)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan khususnya untuk kepentingan rekonsiliasi nasional, diperlukan adanya upaya hukum yang berupa pemberian amnesti dan rehabilitasi;
- b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, dipandang perlu memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada terpidana DRS. HAJI ANDI MAPPETAHANG FATWA;
Mengingat:
Pasal 4
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
PERTAMA:
Memberikan amnesti kepada terpidana DRS. HAJI ANDI MAPPETAHANG FATWA.
KEDUA:
Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.
KETIGA:
Memberikan rehabilitasi terhadap terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini.
KEEMPAT:
Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA tersebut, dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia, dipulihkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: ## Pada tanggal 15 Agustus 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Agustus 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. AKBAR TANDJUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2000 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL (berlaku 3 Januari 2000)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 16 Maret 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjianperjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETU-JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 16 Maret 1999 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Khmer dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2000

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ABDURRAHMAN WAHID pada tanggal 3 Januari 2000

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ALIRAHMAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 2011 tentang PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ASIA PACIFIC GROUP ON MONEY LAUNDERING (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lintas batas yang penanganannya perlu peran serta aktif negara-negara di dunia;
- b. bahwa pembentukan Asia Pacific Group on Money Laundering yang merupakan Financial Action Task Force Style Regional Bodies adalah salah satu upaya penanganan tindak pidana pencucian uang dengan melakukan kerja sama seluruh negara anggota Asia Pacific Group on Money Laundering ;
- c. bahwa untuk meningkatkan peran serta Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di forum internasional, pada tahun 1999 Indonesia telah menjadi anggota Asia Pacific Group on Money Laundering ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasiorganisasi Internasional;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ASIA PACIFIC GROUP ON MONEY LAUNDERING .
PERTAMA : Menetapkan keanggotaan Indonesia pada Asia Pacific Group on Money
Laundering .
- KEDUA : Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Asia Pacific Group
- PERTAMA tunduk pada ketentuan yang berlaku pada on Money Laundering .
- KETIGA : sebagaimana Anggaran
Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Negara.
KEEMPAT: ________________
KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 71 Tahun 2003 tentang PENGHAPUSAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI MALUKU (berlaku 14 September 2003)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan serta aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Provinsi Maluku telah berjalan normal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penghapusan keadaan darurat sipil di Provinsi Maluku sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2002;
- c. bahwa penghapusan keadaaan darurat sipil di Provinsi Maluku, perlu dilakukan dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113);
3. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2002;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGHAPUSAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI MALUKU.
Pasal 1
Terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini, keadaan darurat sipil yang diberlakukan di seluruh wilayah Provinsi Maluku
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2002, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku jam 00.00 WIT tanggal 15 September 2003.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 58 Tahun 1999 tentang PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA PARA HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAHAGUNGREPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN (berlaku 15 Juni 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari para Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dipandang perlu memberikan kemudahan kepada para Hakim Agung yang bermaksud untuk memiliki kendaraan perorangan dalam bentuk pemberian fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan perorangan;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut, dengan memperhatikan keadaan perekonomian dewasa ini, maka dipandang perlu meninjau kembali dan mengadakan perubahan terhadap pemberian fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan perorangan kepada para Hakim Agung Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1993;
Mengingat
Menetapkan
: 1 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA PARA HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN.
Pasal 1
Kepada para Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bermaksud membeli sebuah kendaraan perorangan untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka selaku Hakim Agung diberikan kemudahan berupa fasilitas kredit pembelian kendaraan bermotor.
Pasal 2
Fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa:
- a. Pemberian kredit sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap Hakim Agung dengan masa pengembalian selama-lamanya 15 (lima belas) bulan yang pelaksanaannya diangsur setiap bulan;
- b. Bunga yang dikenakan atas kredit tersebut di atas, ditanggung oleh Pemerintah.
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.
Pasal 4
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit kepada para Hakim Agung Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUDLIK INDONESIA Nomor 60 Tahun 1996 tentang UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (berlaku 31 Juli 2003)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) U ndang-undang Nomor 12 Tahun·1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negaru, dipandang perlu meninjau kernbali dan menetapkan besarnya uang paket bagi Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana ditetapkau dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1996;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 ientang Hak Keuanganl Administratif Pimpinan dan Anggota Lernbaga Teninggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lernbaga Tcninggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lernbaga Tinggi Negara (Lernbaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);
MEMUTUSKAN : ________________
-
'-'1ESIDEN ·.rrll!.: 11\ INDONC"'.II\
2
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan BAGl
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG UANG.PAKET PIlVIPINAN DAN ANGGOTA DE~~AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
Pasal 3
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, keteruuan yang mengatur rncngenai Liang paket bagi Pimpinan dan Auggou. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaunana dimaksud dalarn Keputusan Presiden Nornor 16 Tahun 1996 tentang Uang Pake: Bagi Pimpinan dan Anggoia Dewan Perwakilan Rakyat clan Dewan Pertimbangan Agung, dinyatakan tidak bcrlaku.
PasaI4 ...
,,-
.'
PF{( !;In("N 1;1 1'1IULII, IN()\.)Nt: SI;\
3 3
Pasal 4
Keputusan PI esiden ini mulai berlaku pacta tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003. \
ttd.
MEGA WATI SOEKARNOPUTRI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2003
Unknown Unknown Nomor 127 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) NEGERI MANADO MENJADI UNIVERSITAS NEGERI MANADO (berlaku 13 September 2000)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi, pemerataan, dan akuntabilitas pendidikan tinggi secara nasional perlu ditingkatkan kinerja perguruan tinggi khususnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP);
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Manado menjadi Universitas Negeri Manado;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) NEGERI MANADO MENJADI UNIVERSITAS NEGERI MANADO.
Pasal 1
- (1) Mengubah status Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Manado menjadi Universitas Negeri Manado, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Universitas.
- (2) Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
Pasal 2
Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu;
- b. mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, serta mendidik tenaga akademik dan profesional dalam bidang pendidikan.
Pasal 3
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan mengenai IKIP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2000 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 53 Tahun 1992 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1985 (berlaku 17 September 1992)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa tunjangan kehormatan kepada bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1985, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diperbaiki;
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 17), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 19).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1985.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1985 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 1
Kepada bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat diberikan tunjangan kehormatan sebesar Rp. 225.000,-- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebulan.
Pasal 3
- (1) Apabila bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat meninggal dunia kepada janda/dudanya yang sah diberikan tunjangan kehormatan sebesar Rp. 135.000,-- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebulan.
- (2) Dalam hal tersebut dalam ayat (1) mempunyai lebih dari seorang isteri yang sah, maka yang mendapat tunjangan kehormatan adalah isteri yang pertama.
- (3) Yang dimaksud dengan isteri pertama, adalah isteri yang paling lama dinikahinya tanpa tcrputus oleh perceraian.
- (4) Pembayaran tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),diberhentikan apabila janda/duda bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang bersangkutan
- a. meninggal dunia; atau
- b. kawin lagi."
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1992.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 1992

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September 1992

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 160 Tahun 1999 tentang MEMBERIKAN AMNESTI KEPADA PETRUS HARI HARIYANTO (berlaku 10 Desember 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, mempekokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;
- b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan, sarana dan desakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan dengan surat Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, dipandang perlu untuk memberikan amnesti kepada terpidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
Mengingat
:
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Memberikan amnesti kepada PETRUS HARI HARIYANTO
KEDUA
:
Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.
KETIGA
:
Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung.
KEEMPAT
:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 1999 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. ALIRAHMAN

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 82 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bagi pegawai lingkungan Sekretariat Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden nomor 104 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Negara.
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Negara;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT NEGARA.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fuingsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Negara.
1. Mengubah ketentuan Pasal 21, sehingga bebunyi sebagai berikut:
Pasal 21
- (1) Wakil Sekretaris Negara, Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Wakil Presiden, Sekretaris Sekretariat Negara para Asisten, Staf Ahli, Kepala Biro, Pembantu Asisten, Pembantu Sekretaris Sekretariat Negara, dan Kepala Unit Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Kepala Bagian, Staf Pembantu Asisten, Staf Pembantu Sekretaris Sekretariat Negara, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Negara.
Pasal 22
- (1) Wakil Sekretaris Negara, Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Wakil Presiden, Sekretaris Sekretariat Negara dan para Asisten, adalah jabatan eselon Ia.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan eselon Ib.
- (3) Kepala Biro adalah jabatan eselon Iia.
- (4) Pembantu Asisten, Pembantu Sekretaris Sekretariat Negara, dan kepala Unit Kesehatan adalah jabatan eselon Iia atau Iib.
- (5) Kepala Bagian adalah jabatan eselon IIIa.
- (6) Staf Pembantu Asisten dan Staf Pembantu Sekretaris Sekretariat Negara adalah jabatan eselon IIIa dan Iva.
- (7) Kepala Sebbagian adalah jabatan eselon Iva."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 1999 PRSIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 124 Tahun 2000 tentang PENUGASAN (berlaku 2 September 2000)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
Menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penandatangan: bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden ke luar negeri mulai tanggal 4 September 2000, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut ; 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

Penandatangan: 2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Indonesia Berhalangan ;

Penandatangan: 3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasaan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri. ## MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang AMNESTI PRESIDEN REPUBLIK-INDONESIA, (berlaku 11 Juli 2002)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelengaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak asasi manusia, rekonsialiasi nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan adanya upaya hukum yang berupa pemberian amnesti dan rehabilitasi ;
b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Ketua Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suratnya Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/12I7/XII/1999 tanggal 31 Desember 1999, dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-219 tanggal 24 Agustus 2001, dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada mereka yang tersebut dalam surat dimaksud ;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;
Menetapkan
Pasal 4
Menetapkan :
PERTAMA
:
MEMUTUSKAN:
Memberikan amnesti kepada Sdr. Drs. JAUHAR bin SALEH dan Sdr.
Drs. M. AMIN AMSAR.
- KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap mereka yang namanya tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.
- KETIGA : tercantum
Memberikan rehabilitasi terhadap mereka yang namanya dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini.
KEEMPAT
:
Dengan pemberian rehabilitasi in, maka hak mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA tersebut, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, sebagau warga negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dipulihkan.
KELIMA
:
Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan OIeh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Jaksa Agung.
KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 11 Juli 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 30 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 1994 TENTANG TIM KOORDINASI KERJASAMA PARIWISATA INDONESIA-SINGAPURA (berlaku 18 April 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengelompokan baru Kabinet Pembangunan VI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995, perlu diadakan perubahan nama jabatan pada susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia-Sngapura yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1994;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1994;
2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
3. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia-Singapura;
4. Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 1994 TENTANG TIM KOORDINASI KERJASAMA PARIWISATA INDONESIA-SINGAPURA.
PERTAMA : 1. Mengubah diktum PERTAMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia-Singapura yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Menteri Perhubungan, sebagai Anggota;
4. Menteri Pekerjaan Umum, sebagai Anggota;
2. Mengubah diktum KEEMPAT butir ke 2, sehingga berbunyi sebagai berikut:
6. "2. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang administrasi, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dengan mengunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Mentri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."
3. Mengubah diktum KELIMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 79 Tahun 2004 tentang PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MENGENAI PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI (berlaku 27 September 2004)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 20 Pebruari 2004 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protokol Perubahan atas Persetujuan Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat mengenai Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-maksud Damai, sebagai hasil perundingan antara delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Protokol Perubahan tersebut dengan Keputusan Presiden;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1981 tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tentang Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-maksud Damai;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN...
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MENGENAI PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI.
Pasal 1
Mengesahkan Protokol Perubahan atas Persetujuan Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat mengenai Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-maksud Damai, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 20 Pebruari 2004 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat yang salinan naskah aslinya dalam Indonesia dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Instruments Amending dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2004

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 68 Tahun 0000 tentang MEMBERIKAN AMNESTI KEPADA DITA INDAH SARI (berlaku 2 Juli 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;
- b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-483 tanggal 30 Oktober 1998. Jaksa Agung dalam suratnya Nomor K.268/A/E/12/1998, tanggal 7 Desember 1998, dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/391/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998, dipandang perlu untuk memberikan amnesti kepada Dita Indah Sari.
Mengingat
: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA
:
Memberikan amnesti kepada DITA INDAH SARI
KEDUA
:
Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.
KETIGA
:
Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.
KEEMPAT
:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1999

Penandatangan: ## MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MULADI

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dnegna penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 97 Tahun 1998 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1988 TENTANG PENGUMPULAN DANA CADANGAN UMUM (berlaku 7 Juli 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum guna menunjang reformasi dan restrukturisasi perekonomian nasional serta meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1988 tentang Pengumpulan Dana Cadangan Umum;
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1988 TENTANG PENGUMPULAN DANA CADANGAN UMUM.
Pasal 1
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1988 tentang Pengumpulan Dana Cadangan Umum.
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1988 TENTANG PENGUMPULAN DANA CADANGAN UMUM.
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1988 tentang Pengumpulan Dana Cadangan Umum.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1998

Penandatangan: ## MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. AKBAR TANJUNG

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 79 Tahun 2000 tentang PENUGASAN (berlaku 7 Juni 2000)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden ke luar negeri mulai tanggal 7 Juni 2000, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan ke luar negeri yang akan berlangsung mulai tanggal 7 Juni 2000 sampai dengan tanggal 21 Juni 2000 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID