PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 6 Tahun 2016 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 30 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2572);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Menetapkan :
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan Operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
- a. pendapatan sebesar Rp1,814,062,083,457.24
- b. belanja sebesar Rp1,849,286,998,873.23 surplus/(Defisist) sebesar (Rp35,224,915,415.99)
- c. pembiayaan :
1. penerimaan sebesar Rp147,254,748,808.93
2. pengeluaran sebesar Rp907,101,640.00 pembiayaan Netto sebesar Rp146,347,647,168.93
Pasal 3
Uraian Laporan RealisasiAnggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp2,459,213,459.16 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp.1,811,602,869,990,08
2. realisasi sebesar Rp1,814,062,083,457.24 selisih lebih/(kurang) sebesar Rp2,459,213,459.16
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp98,739,240,507.58) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1,948,026,239,380.81
2. realisasi sebesar Rp1,849,286,998,873.23 selisih lebih/(kurang) sebesar (Rp98,739,240,507.58)
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp101,198,453,966.74, dengan rincian sebagai berikut :
1. surplus/(defisit) setelah perubahan sebesar (Rp136,423,369,382.73)
9. 2.
10. realisasi sebesar (Rp35,224,915,415.99) selisih lebih/(kurang) sebesar Rp101,198,453,966.74.
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp147,254,748,808.93
2. realisasi sebesar Rp147,254,748,808.93 selisih lebih/(kurang) sebesar Rp0,00.
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp907,101,640.00
2. realisasi sebesar Rp907,101,640.00 selisih lebih/(kurang) sebesar Rp0,00.
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0.00, dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp146,347,647,168.93
2. realisasi sebesar Rp146,347,647,168.93 selisih lebih/(kurang) sebesar Rp0,00.
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Per 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :
- a. jumlah Aset sebesar Rp3,268,243,429,956.14
- b. jumlah Kewajiban sebesar Rp5,624,190,150.00
- c. jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp3,262,619,239,806.14
Pasal 5
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :
- a. saldo awal kas daerah per 1 januari 2015 sebesar Rp129,445,259,484.99
- b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp340,200,955,865.56
- c. arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp372,101,862,826.75)
- d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar
- e. (Rp907,101,640.00)
6. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar (Rp3,096,354,012.00)
- e. saldo kas akhir per 31 desember 2015 sebesar Rp111,768,321,898.94
Pasal 6
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah :
1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. daftar piutang daerah;
3. daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
4. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
5. daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
6. daftar dana cadangan daerah;
7. daftar pinjaman dan obligasi daerah;
8. daftar jumlah pegawai berdasarkan golongan dan jabatan;
9. ringkasan Pembiayaan;
10. daftar pinjaman;
11. daftar belanja pegawai tidak langsung;
12. rincian perhitungan fihak ketiga;
13. ringkasan Pendapatan Berdasarkan Rincian Objek;
- b. rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- c. ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 30 Agustus 2016

BUPATI KETAPANG, TTD. MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang pada tanggal 30 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, TTD. M. MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOM0R 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 7 /2016 )