Unknown Unknown Nomor L Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
I
?
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2016 NOMOR If SERI 1) NOMOR Lj
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR L \ TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,
: a.
bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan bahwa pembentukan ' dan. susunan Perangkat Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu untuk melakukan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun.
3. : 1.
4. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)-;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaranr Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lemibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-Undang Nomor
t
.
^ 2
:
5. Undang-Undang ' Ngmor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); tentang
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); tentang
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil · Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. 23 Tahun 2014 9. Undang - Undang Nomor tentang Pemefintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 . Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemejjintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan , Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan . Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
'
•
- r ' ' 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara ' Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
' I De&amp;gan Persetujusm Bersama 1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
%
BUPATI SIMALUNGUN
,
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan . Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Kabupaten adalali Pemerintah Kabupaten Simalungun;
3. Bupati adalah Bupati Simalungun;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simalungun;
5. Dewan Perv/akilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
6. Secretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun;
k
,
;
•
4
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Simalungun;
11. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Simalungun;
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Simalungun;
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Simalungun;
14. Rumah . Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun;
15. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei adalah Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Daerah Kabupaten Simalungun;
16. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Daerah Kabupaten Simalungun
17. Kecamatan adalah Kecamatan Daerah Kabupaten Simalungun;
18. Unit . Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
19. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
BAB II - PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten, adalah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten, adalah Tipe A;
- e. inspektorat Daerah Kabupaten, adalah Tipe A.
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan l pemerintahah bidang Pendidikan dan . ^pemerintahan, bidang Kepemudaan dan Olahraga; urusan
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan peinerintahan bidang Kesehatan;
3. , Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekeijaan Umum, Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman;
5
4. Di inas SOvSial . Tipe A menyelenggarakan pemerintahan b ' i ' dang Sosial; urusan
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C ' menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
7. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan hidup dan Urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
8. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. 9 . Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika, adalah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dan Urusan pemerintahan bidang Persandian;
13. Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Tipe A irncnyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi IJsaha Kecil dan Menengah, dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, adalah Tipe A menyelenggarakan lurusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
12. Perpustakaan dan Kearsipan - Tipe B pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang 15. Dinas menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan kearsipan;
16. D | inas Pariwisata dan Kebudayaan, adalah Tipe A menyelenggarakan urusan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
17. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
15. 18.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
i
I
- 19.Satuan rPolisi Pamong Praja, adalah Tipe C mehyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Polisi Papiong Praja. . , ·
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, adalah ripe , B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- ·3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
4. Badan Pendapatan Daerah, adalah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, adalah Tipe -;
8. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Kecamatan terdiri atas :
- (1) Kecamatan Siantar Tipe A;
- (2) Kecamatan Gunung Malela Tipe A;
- (3) ; Kecamatan Gunung Maligas Tipe A;
- (4) Kecamatan Panei Tipe A;
- (5) Kecamatan Panombeian Panei Tipe A;
- (6) Kecamatan Jorlarig Hataran Tipe A;
- (7) kecamatan Raya ' Kahean Tipe A;
- (8) Kecamatan Bosar Maligas Tipe A;
9. ! (9) Kecamatan Sidamanik Tipe A;
- (10) Kecamatan Pamatang Sidamanik Tipe A;
- (11) Kecamatan Tanah Jawa Tipe A;
- (12) Kecamatan Hatonduhan Tipe A;
- (13) Kecamatan Dolok Panribuan Tipe A;
- (14) Kecamatan Purba Tipe A;
- (15) Kecamatan Haranggaol Horison Tipe A;
- (16) Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Tipe A;
- (17) Kecamatan Dolok Batu Nanggar Tipe A;
- (18) kecamatan Huta Bayu Raja Tipe A;
- (19) Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Tipe A;
I
-
rm
7
-
- (20) Kecarnatan Dolok Pardamean Tipe A;
- (21) Kecarnatan Pamatang Bandar Tipe A;
- (22) Kecarnatan Bandar Huluan Tipe A;
- (23) Kecarnatan Bandar Tipe A;
- (24) Kecarnatan Bandar Masilam Tipe A;
- (25) Kecarnatan Silirnakuta Tipe A;
- (26) Kecarnatan Dolok Silau Tipe A;
- (27) Kecarnatan Silou Kahean Tipe A;
9. . (28) Kecarnatan Tapian Dolok Tipe A;
- (29) Kecarnatan Raya Tipe A;
- (30) Kecarnatan Ujung Padang Tipe A;
- (31) Kecarnatan Pamatang Silirnakuta Tipe A.
BAB II - PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 3
- (1) Dinas daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum disebut satuan polisi pamong praja
- (2) Pada kecarnatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdapat kelurahan sebagai perangkat Kecarnatan
.
.
%
BAB II - PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta Tata Keija Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 5
Dalam penetapan pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah dilakukan ## BAB III
PEMBENTUKAN UPT
Pasai 6
- (1) Pada Dinas Daerah dalni Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- (2) UPT dibentuk untuk rnelaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
Pasai 7
- (1) Selain , ' omit , pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan pehdidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ' berbentuk satuan pendidikan formal.
Pasai 8
- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
STAF AHLI
Pasai 9
- (1) Bupad dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staff ahli
- (2) Staf ahli - :berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara adniinistratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beijumlah paling banyak 3 (tiga) Bidang Staf Ahli yang nomenklatur dan tugas fungsinya akan ditetapkan berdasarkah Peraturan Kepala Daerah.
a
9
KEPEGAWAIAN
BAB VII - KEPEGAWAIAN
Pasal 10
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan bleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan. h
* 4 KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII - * 4 KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya ## BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - * 4 KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam lhal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di ! bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. &lt;
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang - undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
;
%
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasriya sampai dengan ditetapkaiinya pejabat yang baru
BAB VIII - * 4 KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan tata keija organisasi perangkat daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENUTUP
i
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perathran Daerah r Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang Hal- hal yang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
1
.
!&lt;
/
, V
'
V
11
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundafigkaii.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Penetapan: Ditetapkan di Pamatang Raya pada tanggal 7 0KTOB££ . 20lG

Penandatangan: BUPATI SIMALUNGUN, dtp . ## J. R. SARAGIH

Penetapan: Diundangkan di Pamatang Raya pada tanggal 2016 SEKRETARL ^ AERXHSRABUPATEN SIMALUNGUN, * afepURBA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2016 NOMOR M SERI D NOMOR 4 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (114 / 2016). if I