PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF Nomor 6 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 29 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN,
bahwa untuk melaksanakan ket.entuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Lentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggola Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah, perlu mcnctapkan Pcrat uran Dacrah tenLang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
1.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dcngan
:
1. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang se la njut.nya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyal daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerin tahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -u ndangan.
6. AnggoLa DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Tarakan sesuai dengan ketenLuan per aruran perundangundangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Tarakan.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Tarakan.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Tarakan.
10. Anggaran Pendapatan dan Bela nja Daerah, yang sclanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
PENGHASILAN,TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG,JASAPENGABDIAN PIMPINANDANANGGOTADPRD
Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal2
- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
- a. APBD, meliputi
:
1. Uang Representasi;
2. tunjangan keluarga;
3. Tunjangan Beras;
4. Uang Paket;
5. Tunjangan Jabatan;
6. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
7. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
1. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
2. Tunjangan Reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasa! 3
BAB II - PENGHASILAN,TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG,JASAPENGABDIAN PIMPINANDANANGGOTADPRD
Pasal 2
- (2) Uang representasi ket ua DPRD scta ra dengan gaji pokok Walikota.
- (3) Uang representasi wak il ket.ua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.
BAB II - PENGHASILAN,TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG,JASAPENGABDIAN PIMPINANDANANGGOTADPRD
Pasal 4
- (1) Tunjangan keluarga dan lunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
2. (2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sam a dengan tunjangan ke!uarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara ses uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasa! 5
Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10%
(sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
BAB II - PENGHASILAN,TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG,JASAPENGABDIAN PIMPINANDANANGGOTADPRD
Pasal 6
Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayaL (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersan gku tan.
BAB II - PENGHASILAN,TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG,JASAPENGABDIAN PIMPINANDANANGGOTADPRD
Pasal 7
- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pemberitukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
- a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
- c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
- d. anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
7. (3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selarna alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
BAB II - PENGHASILAN,TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG,JASAPENGABDIAN PIMPINANDANANGGOTADPRD
Pasal 8
- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan AnggoLaDPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpirian dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemam puan keuangan daerah.
- (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berda sarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daer ah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
- (5) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
- a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
- b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
- c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
dari uang
representasi ketua
DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
BAB II - PENGHASILAN,TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG,JASAPENGABDIAN PIMPINANDANANGGOTADPRD
Pasal 9
- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.
BAB II - PENGHASILAN,TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG,JASAPENGABDIAN PIMPINANDANANGGOTADPRD
Pasal 10
- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bcntuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Juga termasuk suami atau istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) 8elain jamirian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD discdiakan pcrncriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kcscha ta n di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
:
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suami atau istri dan anak.
Pasa! 1 1
Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PENGHASILAN,TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG,JASAPENGABDIAN PIMPINANDANANGGOTADPRD
Pasal 12
- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota OPRO sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 9 ayat (1) huruf d terdiri alas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang da lam 1 (sa t u) Lahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalarn 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipillengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1(satu) pasang daJam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimak sud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisie nsi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur daJam Peraturan Walikota.
Pasa! 13
- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan OPRO sesuai standar
BAB II - PENGHASILAN,TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG,JASAPENGABDIAN PIMPINANDANANGGOTADPRD
Pasal 13
- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/ atau diu bah status hukumnya.
BAB II - PENGHASILAN,TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG,JASAPENGABDIAN PIMPINANDANANGGOTADPRD
Pasal 14
- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/ atau diu bah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.
BAB II - PENGHASILAN,TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG,JASAPENGABDIAN PIMPINANDANANGGOTADPRD
Pasal 15
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Perneriritah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan peru mahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah Zjanji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah Zjanji.
- (5) Bagi suami dan/ atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan Zatau Anggota DPRD pada DPRD yang sarna hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Walikota/Wakil Walikota pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pirnpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan lunjangan transportasi.
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sccara bersamaan.
BAB II - PENGHASILAN,TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG,JASAPENGABDIAN PIMPINANDANANGGOTADPRD
Pasal 17
## Pasal17
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 t.cntang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkal II Ta rak a n (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerinLahan Daerah (Lcmburan Ncga ra RcpubJik Indonesia Ta h u n 2014 Nomor 244, Ta mba ha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Ta mba han Lcrnbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tah u n 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALlKOTA TARAKAN MEMUTUSKAN:
DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH. DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA TENTANG PELAKSANAAN HAK DAERAH PERATURAN KEUANGAN
Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dcngan
:
1. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang se la njut.nya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyal daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerin tahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -u ndangan.
6. AnggoLa DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Tarakan sesuai dengan ketenLuan per aruran perundangundangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Tarakan.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Tarakan.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Tarakan.
10. Anggaran Pendapatan dan Bela nja Daerah, yang sclanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
PENGHASILAN,TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG,JASAPENGABDIAN PIMPINANDANANGGOTADPRD
Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal2
- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
- a. APBD, meliputi
:
1. Uang Representasi;
2. tunjangan keluarga;
3. Tunjangan Beras;
4. Uang Paket;
5. Tunjangan Jabatan;
6. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
7. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
1. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
2. Tunjangan Reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasa! 3
- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi ket ua DPRD scta ra dengan gaji pokok Walikota.
- (3) Uang representasi wak il ket.ua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.
Pasal4
- (1) Tunjangan keluarga dan lunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
2. (2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sam a dengan tunjangan ke!uarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara ses uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasa! 5
Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10%
(sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Pasal6
Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayaL (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersan gku tan.
- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pemberitukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
- a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
- c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
- d. anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
7. (3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selarna alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan AnggoLaDPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpirian dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemam puan keuangan daerah.
- (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berda sarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daer ah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
- (5) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
- a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
- b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
- c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
dari uang
representasi ketua
DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal9
- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.
- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bcntuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Juga termasuk suami atau istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) 8elain jamirian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD discdiakan pcrncriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kcscha ta n di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
:
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suami atau istri dan anak.
Pasa! 1 1
Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota OPRO sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 9 ayat (1) huruf d terdiri alas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang da lam 1 (sa t u) Lahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalarn 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipillengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1(satu) pasang daJam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimak sud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisie nsi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur daJam Peraturan Walikota.
Pasa! 13
- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan OPRO sesuai standar
- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/ atau diu bah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Perneriritah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan peru mahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah Zjanji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah Zjanji.
- (5) Bagi suami dan/ atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan Zatau Anggota DPRD pada DPRD yang sarna hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Walikota/Wakil Walikota pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pirnpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan lunjangan transportasi.
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sccara bersamaan.
Pasal17
- (1)Besaran tunjangan perumahan sebagairnaria dimaksud dalam Pasal 15 harus
- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rurnah langga dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Pcraturan Walikota.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.
Bagian Ketiga
Uang .Jasa Pengabdian Pimpinan
dan Anggota DPRD
BAB II - PENGHASILAN,TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG,JASAPENGABDIAN PIMPINANDANANGGOTADPRD
Pasal 19
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan AnggoLa DPRD, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uangjasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang represen ta si;
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang represen Lasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli wansnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan AnggoLa DPRD dibe rhern ikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
BELANJA PENUNJANG KEGIATANDPRD
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATANDPRD
Pasal 20
- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
- a. program, yang terdiri atas:
1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan kerja;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
6. program lain sesuai dengan furigsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan Lenaga ahli Irak si; dan
- e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun BAB VI PENUTUP
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATANDPRD
Pasal 28
Pada saat Peraturan Daerah iru mulai berlaku , Peraturan Daerah Nomor 03
Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 Nomor 03 Seri A-03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATANDPRD
Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Penetapan: Diundangkan di Tarakan padatanggal 7 September 2017 padatanggal 7 September 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN FIRMANANUR LEMBARANDAERAH KOTATARAKANTAHUN2017 NOMOR 29 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA (29/5/2017) '-- | No | Nama | Jabatan | A araf | |------|------------------------|--------------------------|----------|

Penandatangan: | l. | Drs. Firmananur, M.Si. | Pit. Sekretaris Daerah./ | 4,.' |

Penandatangan: | 2. | Arbain, SE.,M.AP. | KepalaBPKAD ~ | ~ |

Penandatangan: | 3. | AgusWahyono, SE.,M.AP. | Sekretaris BPKAD | Fu | | 4. | Dison,SH. | KabagHukum | 'P |
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
## PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
## 1. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcnlang Pcrnerin tahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerinlahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.
Tolok ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat .rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perIu dilakukan koordinasi an tara DPRD dan Pemerintah Dacrah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sarna lain. Peningkatan kerja sarna secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan telap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.
Untuk dapat berjalannyapola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, merijarrun keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kua lita s, prod ukt.ivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Materi muatan Peraturan Daerah ini juga menata sekretariat fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran, dan lenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRD. Begitu pula dalam hal meningkatkan kualiLas kinerja alat kelengkapan DPRD diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
## II. PASALDEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup Jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka Angka 5 Cukup jelas 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka Angka ## Pasa12 Ayat(l)