KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 28 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1994 TENTANG TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND (berlaku 18 April 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengelompokan baru Kabinet Pembangunan VI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995 dan berdasarkan perkembangan kebutuhan yang terjadi, perlu diadakan penyempurnaan dalam susunan keanggotaan Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1994;
- b. berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1994;
2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand;
4. Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1994 TENTANG TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND.
PERTAMA : 1. Mengubah diktum PERTAMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Membentuk Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Menteri Perhubungan, sebagai Anggota;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Anggota;
5. Menteri Pekerjaan Umum, sebagai Anggota;
6. Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;
7. Menteri Pertanian, sebagai Anggota;
8. Menteri Tenaga Kerja, sebagai Anggota;
9. Menteri Keuangan, sebagai Anggota;
10. Menteri Kehakiman, sebagai Anggota;
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS, sebagai Anggota;
12. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, sebagai Anggota;
13. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagai Anggota;
14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Aceh, sebagai Anggota;
15. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara, sebagai Anggota;
16. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat, sebagai Anggota;"
2. Mengubah diktum KEEMPAT butir ke 2, sehingga berbunyi sebagai berikut:
7. "2. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang Administrasi, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dengan menggunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."
3. Mengubah diktum KELIMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 april 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO