PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 36 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG (berlaku 22 Juni 2007)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 31, Pasal 34 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :
1. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
2. Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah.
3. Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis.
4. Derivatif Resi Gudang adalah turunan Resi Gudang yang dapat berupa kontrak berjangka Resi Gudang, opsi atas Resi Gudang, indeks atas Resi Gudang, surat berharga diskonto Resi Gudang, unit Resi Gudang, atau derivatif lainnya dari Resi Gudang sebagai instrumen keuangan.
5. Pusat Registrasi Resi Gudang yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.
6. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah Menteri, yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.
7. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang.
9. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang diangkat oleh Kepala Badan Pengawas Sistem Resi Gudang sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
10. Lelang Umum adalah penjualan barang dimuka umum yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu yang harus didahului dengan pengumuman lelang melalui cara penawaran terbuka atau secara lisan dengan harga makin naik atau makin menurun atau dengan cara penawaran tertulis dalam amplop tertutup.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
12. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
BAB II PENERBITAN RESI GUDANG Bagian Kesatu Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
- (3) Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat terdiri dari Resi Gudang atas nama dan Resi Gudang atas perintah.
- (4) Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya dan Pengelola Gudang mendaftarkannya ke Pusat Registrasi untuk memperoleh kode pengaman.
- (5) Setiap Resi Gudang yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditatausahakan oleh Pusat Registrasi.
- (6) Terhadap Resi Gudang yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan Derivatif Resi Gudang.
- (7) Setiap Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib didaftarkan oleh Penerbit Derivatif Resi Gudang untuk ditatausahakan pada Pusat Registrasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
- b. memenuhi standar mutu tertentu; dan
- c. jumlah minimum barang yang disimpan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai barang yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan persyaratan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Penerbitan Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat dan Tanpa Warkat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Dokumen Resi Gudang sah apabila memuat:
- a. judul Resi Gudang;
- b. jenis Resi Gudang;
- c. nama dan alamat pihak pemilik barang;
- d. lokasi Gudang tempat penyimpanan barang;
- e. tanggal penerbitan;
- f. nomor penerbitan;
- g. waktu jatuh tempo;
- h. deskripsi barang;
- i. biaya penyimpanan;
- j. nilai barang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Resi Gudang harus diterbitkan dengan penulisan keterangan yang benar oleh Pengelola Gudang.
- (2) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan, Pengelola Gudang wajib segera memperbaiki kesalahan penulisan tersebut dengan menerbitkan Resi Gudang yang baru, setelah berkoordinasi dengan Pusat Registrasi untuk mendapatkan kode pengaman.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian akibat kesalahan penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Gudang wajib membayar ganti kerugian.
- (4) Pengelola Gudang wajib memberitahukan penerbitan Resi Gudang yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pengawas.
- (5) Resi Gudang yang mengandung kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku, dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang.
- (6) Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang kepada Pusat Registrasi dan Badan Pengawas.
- (7) Dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan, Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang kepada Pusat Registrasi, Badan Pengawas, dan penerima Hak Jaminan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat diterbitkan oleh Pengelola Gudang dan ditatausahakan oleh Pusat Registrasi.
- (2) Pemegang Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat memperoleh tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Resi Gudang dari Pusat Registrasi.
- (3) Tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Pemegang Resi Gudang pada hari dan tanggal yang sama dengan pencatatan yang dilakukan pada Pusat Registrasi.
Bagian Ketiga
Penerbitan Resi Gudang Pengganti
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Dalam hal Resi Gudang hilang atau rusak, diterbitkan Resi Gudang Pengganti atas permintaan pemegang Resi Gudang.
- (2) Resi Gudang Pengganti dibuat dalam bentuk dan muatan yang sama sebagaimana aslinya dengan ditambahkan kata 'PENGGANTI' di belakang judul Resi Gudang.
- (3) Resi Gudang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat nomor penerbitan Resi Gudang yang hilang atau rusak.
- (4) Resi Gudang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi kode pengaman yang baru.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Permohonan penerbitan Resi Gudang Pengganti disampaikan oleh Pemegang Resi Gudang kepada Pengelola Gudang dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal Resi Gudang hilang, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan bukti keterangan kehilangan dari kepolisian setempat dan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Dalam hal Resi Gudang rusak, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan Resi Gudang yang rusak.
- (4) Pengelola Gudang wajib melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan permohonan Resi Gudang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah Pemegang Resi Gudang yang sah.
- (5) Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang hilang dan/atau rusak ke Badan Pengawas dan Pusat Registrasi.
- (6) Pengelola Gudang wajib menerbitkan Resi Gudang Pengganti paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian Resi Gudang telah lengkap dan benar.
- (7) Resi Gudang yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak berlaku, dibatalkan oleh Pengelola Gudang dan wajib dimusnahkan.
Bagian Keempat
Penerbitan Derivatif Resi Gudang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Derivatif Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan Pedagang Berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas .
- (2) Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan oleh penerbit Derivatif Resi Gudang wajib ditatausahakan oleh Pusat Registrasi.
- (2) Pemegang Derivatif Resi Gudang memperoleh tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Derivatif Resi Gudang dari Pusat Registrasi.
- (3) Tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada pemegang Derivatif Resi Gudang pada hari dan tanggal yang sama dengan pencatatan yang dilakukan pada Pusat Registrasi.
BAB III - PENGALIHAN RESI GUDANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 11
- (1) Resi Gudang dapat dialihkan dengan cara:
- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. jual beli; dan/atau
- d. sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang, termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula merupakan Pemegang Resi Gudang.
- (2) Pengalihan Resi Gudang hanya dapat dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum Resi Gudang jatuh tempo.
- (3) Resi Gudang yang telah jatuh tempo tidak dapat dialihkan.
- (4) Penerima pengalihan Resi Gudang memperoleh hak atas dokumen dan barang.
- (5) Pihak yang mengalihkan Resi Gudang memberikan jaminan kepada penerima pengalihan bahwa:
- a. Resi Gudang tersebut asli;
- b. penerima pengalihan dianggap tidak mempunyai pengetahuan atas setiap fakta yang dapat mengganggu keabsahan Resi Gudang;
- c. pihak yang mengalihkan mempunyai hak untuk mengalihkan Resi Gudang;
- d. penerima pengalihan selanjutnya dibebaskan dari segala tanggung jawab atas kesalahan pengalihan pemegang Resi Gudang terdahulu; dan
- e. proses pengalihan telah terjadi secara sah sesuai dengan undang-undang.
- (6) Pihak yang mengalihkan Resi Gudang wajib melaporkan pengalihan ke Pusat Registrasi secara tertulis atau elektronis dan menyampaikan tembusannya kepada Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.
- (7) Pusat Registrasi harus memberikan konfirmasi telah terjadinya pengalihan kepada pihak yang mengalihkan dan kepada penerima pengalihan dengan tembusan kepada Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.
Bagian Kedua
Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat
BAB III - PENGALIHAN RESI GUDANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 12
Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat Atas Nama dilakukan dengan akta autentik disertai dengan penyerahan Resi Gudang.
BAB III - PENGALIHAN RESI GUDANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 13
Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat Atas Perintah dilakukan dengan endosemen disertai dengan penyerahan Resi Gudang.
Bagian Ketiga
Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat
BAB III - PENGALIHAN RESI GUDANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 14
- (1) Pihak yang mengalihkan Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat wajib melaporkan secara tertulis atau elektronis pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat ke Pusat Registrasi.
- (2) Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat dilakukan dengan pemindahbukuan kepemilikan oleh Pusat Registrasi.
- (3) Pusat Registrasi harus memberikan konfirmasi secara tertulis atau elektronis pengalihan kepada pihak yang mengalihkan, penerima pengalihan, dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.
Bagian Keempat
Pengalihan Derivatif Resi Gudang
BAB III - PENGALIHAN RESI GUDANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 15
- (1) Derivatif Resi Gudang dapat diperdagangkan di bursa atau di luar bursa.
- (2) Dalam hal Derivatif Resi Gudang diperdagangkan di bursa, tatacara transaksi dan penyelesaian tunduk pada ketentuan bursa dan/atau lembaga kliring tempat Derivatif Resi Gudang tersebut diperdagangkan.
- (3) Dalam hal Derivatif Resi Gudang diperdagangkan di luar bursa, tata cara transaksi dan penyelesaian tunduk pada peraturan penerbit Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau lembaga kliring.
- (4) Pihak yang mengalihkan Derivatif Resi Gudang wajib melaporkan secara tertulis atau elektronis ke Pusat Registrasi.
- (5) Pengalihan Derivatif Resi Gudang dilakukan dengan pemindahbukuan kepemilikan oleh Pusat Registrasi.
- (6) Pusat Registrasi harus memberikan konfirmasi secara tertulis atau elektronis pengalihan kepada pihak yang mengalihkan, penerima pengalihan, dan penerbit Derivatif Resi Gudang paling lambat pada hari berikutnya.
PEMBEBANAN HAK JAMINAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PEMBEBANAN HAK JAMINAN
Pasal 16
- (1) Resi Gudang dapat dibebani Hak Jaminan untuk pelunasan utang.
- (2) Hak Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima Hak Jaminan terhadap kreditor yang lain.
- (3) Setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang.
BAB IV - PEMBEBANAN HAK JAMINAN
Pasal 17
- (1) Penerima Hak Jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fotokopi Perjanjian Hak Jaminan dan fotokopi Resi Gudang.
BAB IV - PEMBEBANAN HAK JAMINAN
Pasal 18
- (1) Dalam hal berkas pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan telah diterima dengan lengkap, Pusat Registrasi wajib mencatat dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan dan menerbitkan konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan.
- (2) Konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pusat Registrasi secara tertulis atau elektronis kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.
BAB IV - PEMBEBANAN HAK JAMINAN
Pasal 19
- (1) Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan Perjanjian Hak Jaminan .
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Hak Jaminan, maka penerima Hak Jaminan memberitahukan kepada Pusat Registrasi dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotokopi perubahan Perjanjian Hak Jaminan dan fotokopi Resi Gudang.
- (4) Dalam hal berkas pemberitahuan perubahan pembebanan Hak Jaminan telah diterima secara lengkap, Pusat Registrasi harus mencatat dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan dan menerbitkan konfirmasi perubahan pembebanan Hak Jaminan.
- (5) Konfirmasi perubahan pembebanan Hak Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan secara tertulis atau elektronis kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.
Bagian Kedua
Penghapusan Hak Jaminan
BAB IV - PEMBEBANAN HAK JAMINAN
Pasal 20
- (1) Hak Jaminan yang dimiliki oleh penerima Hak Jaminan hapus karena hal-hal sebagai berikut:
- a. hapusnya utang pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan; dan
- b. pelepasan Hak Jaminan oleh penerima Hak Jaminan.
- (2) Dalam hal pembebanan Hak Jaminan hapus dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penerima Hak Jaminan memberitahukan secara tertulis atau elektronis kepada Pusat Registrasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah hapusnya pembebanan Hak Jaminan.
- (3) Pusat Registrasi mencoret catatan pembebanan Hak Jaminan yang hapus dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pusat Registrasi menerbitkan konfirmasi pencoretan pembebanan Hak Jaminan secara tertulis atau elektronis kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.
Bagian Ketiga
Penjualan Objek Hak Jaminan
BAB IV - PEMBEBANAN HAK JAMINAN
Pasal 21
- (1) Dalam hal pemberi Hak Jaminan cedera janji terhadap kewajibannya kepada Penerima Hak Jaminan, maka penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk melakukan penjualan objek Hak Jaminan atas kekuasaan sendiri tanpa memerlukan penetapan pengadilan setelah memberitahukan secara tertulis mengenai hal itu kepada pemberi Hak Jaminan.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. lelang umum; atau
- b. penjualan langsung.
- (3) Lelang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengupayakan harga terbaik yang menguntungkan para pihak.
BAB IV - PEMBEBANAN HAK JAMINAN
Pasal 22
Sebelum melakukan penjualan melalui lelang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, penerima Hak Jaminan harus memberitahukan kepada pemberi Hak Jaminan, Pusat Registrasi, dan Pengelola Gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan melalui lelang umum.
BAB IV - PEMBEBANAN HAK JAMINAN
Pasal 23
- (1) Sebelum melakukan penjualan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b penerima Hak Jaminan harus memberitahukan kepada pemberi Hak Jaminan, Pengelola Gudang dan Pusat Registrasi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan langsung.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
- a. deskripsi barang meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah, dan jika ada kelas barang;
- b. harga yang ditawarkan; dan
- c. waktu dan tempat penjualan langsung.
BAB IV - PEMBEBANAN HAK JAMINAN
Pasal 24
- (1) Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat (2) setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan.
- (2) Dalam hal hasil lelang umum atau penjualan langsung setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan melebihi nilai penjaminan, penerima Hak Jaminan wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi Hak Jaminan.
- (3) Dalam hal hasil lelang umum atau penjualan langsung setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi Hak Jaminan tetap bertanggung jawab atas sisa utang yang belum dibayar.
PENYELESAIAN TRANSAKSI Bagian Kesatu Penyerahan Barang
BAB V
Pasal 25
- (1) Pengelola Gudang wajib menyerahkan barang sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Resi Gudang pada saat Resi Gudang jatuh tempo dan/atau atas permintaan pemegang Resi Gudang.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika pemegang Resi Gudang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menyampaikan permintaan tertulis kepada Pengelola Gudang untuk menyerahkan barang;
- b. memenuhi kewajibannya kepada Pengelola Gudang; dan
- c. menyerahkan Resi Gudang.
- (3) Pengelola Gudang wajib melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan permintaan untuk menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pemegang Resi Gudang yang sah.
- (4) Dalam hal Pengelola Gudang menolak untuk melakukan penyerahan barang maka beban pembuktian berada pada Pengelola Gudang untuk membuktikan adanya alasan yang sah terhadap penolakan tersebut.
- (5) Penyerahan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengelola Gudang setelah melakukan verifikasi status Resi Gudang dan status pemegang Resi Gudang kepada Pusat Registrasi.
BAB V
Pasal 26
- (1) Dalam hal sebelum jatuh tempo pemegang Resi Gudang meminta Pengelola Gudang untuk menyerahkan barang sebagian, maka Pengelola Gudang wajib memenuhi permintaan tersebut dengan mencatat tanggal, jumlah penyerahan barang, dan barang yang tersisa, setelah menerima konfirmasi mengenai status Resi Gudang dan kepemilikannya dari Pusat Registrasi.
- (2) Dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan, penyerahan barang sebagian hanya dapat dilakukan
BAB V
Pasal 27
- (1) Pengelola Gudang dan pemegang Resi Gudang wajib melakukan endosemen terhadap Resi Gudang yang telah dilakukan penyerahan sebagian barang.
- (2) Penyerahan barang sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pengelola Gudang kepada Pusat Registrasi.
- (3) Pusat Registrasi melakukan pemutakhiran data perubahan saldo rekening Resi Gudang dan menyampaikannya kepada pemegang Resi Gudang dan Pengelola Gudang.
- (4) Pengelola Gudang menyerahkan kembali Resi Gudang yang telah dilakukan endosemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemegang Resi Gudang atau penerima Hak Jaminan apabila Resi Gudang dibebani Hak Jaminan.
BAB V
Pasal 28
Pengelola Gudang bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerugian barang yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.
Bagian Kedua
Penjualan Barang
Paragraf 1
Penjualan Barang Karena Cedera Janji Pemegang Resi Gudang
BAB V
Pasal 29
- (1) Dalam hal pemegang Resi Gudang cedera janji kepada Pengelola Gudang, maka Pengelola Gudang mempunyai hak untuk melakukan penjualan barang yang disimpan di Gudang atas kekuasaan sendiri tanpa memerlukan penetapan pengadilan, dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. lelang umum; atau
- b. penjualan langsung.
BAB V
Pasal 30
- (1) Lelang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan lelang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a Pengelola Gudang wajib memberitahukan kepada pemegang Resi Gudang dan Pusat Registrasi serta mengajukan permohonan persetujuan kepada Badan Pengawas paling lambat 5 (lima) hari sebelum dilakukan lelang umum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan kemungkinan yang terjadi atas barang tersebut, serta tanggal dan tempat pelaksanaan lelang umum.
- (4) Badan Pengawas wajib memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilakukan lelang umum.
- (5) Dalam hal Badan Pengawas tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum dilakukan lelang umum, maka Badan Pengawas dianggap menyetujui lelang umum tersebut dengan harga serta tanggal dan tempat pelaksanaan lelang umum adalah sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengelola Gudang.
BAB V
Pasal 31
- (1) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengupayakan harga terbaik yang menguntungkan para pihak.
- (2) Sebelum melakukan penjualan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b Pengelola Gudang wajib memberitahukan kepada pemegang Resi Gudang dan Pusat Registrasi serta mengajukan permohonan persetujuan kepada Badan Pengawas paling lambat 5 (lima) hari sebelum dilakukan penjualan langsung.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan kemungkinan yang terjadi atas barang tersebut, harga serta tanggal dan tempat pelaksanaan penjualan langsung.
- (4) Badan Pengawas wajib memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penjualan langsung.
- (5) Dalam hal Badan Pengawas tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penjualan langsung, maka badan pengawas dianggap menyetujui penjualan langsung tersebut dengan harga serta tanggal dan tempat pelaksanaan penjualan langsung adalah sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengelola Gudang.
Paragraf 2
Penjualan Barang Karena Rusak
BAB V
Pasal 32
- (1) Dalam hal barang yang disimpan di Gudang mengalami kerusakan karena kelalaian Pengelola Gudang, Pengelola Gudang wajib mengganti barang dengan kualitas dan jumlah yang sama atau uang sejumlah harga beli barang sesuai dengan harga pasar.
- (2) Dalam hal barang yang disimpan di Gudang mengalami kerusakan karena kelalaian Lembaga Penilaian Kesesuaian, maka Lembaga Penilaian Kesesuaian wajib mengganti barang dengan kualitas dan jumlah yang sama atau uang sejumlah harga beli barang sesuai dengan harga pasar.
- (3) Terhadap barang yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pengelola Gudang berhak melakukan penjualan langsung atas barang yang disimpan di Gudang.
- (4) Sebelum melakukan penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengelola Gudang wajib memberitahukan kepada pemegang Resi Gudang dan Pusat Registrasi serta mengajukan permohonan persetujuan kepada Badan Pengawas paling lambat 5 (lima) hari sebelum dilakukan penjualan langsung.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memuat alasan dan kemungkinan yang terjadi atas barang tersebut, harga serta tanggal dan tempat pelaksanaan penjualan langsung.
- (6) Badan Pengawas wajib memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penjualan langsung.
- (7) Dalam hal Badan Pengawas tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penjualan langsung, maka Badan Pengawas dianggap menyetujui penjualan langsung tersebut dengan harga serta tanggal dan tempat pelaksanaan penjualan langsung adalah sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengelola Gudang.
Bagian Ketiga Berakhirnya Resi Gudang
BAB V
Pasal 33
- (1) Resi Gudang dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. telah jatuh tempo;
- b. dilakukan penyerahan barang; atau
- c. dilakukan penjualan melalui lelang umum atau penjualan langsung.
- (2) Pusat Registrasi wajib memberitahukan secara tertulis atau elektronis mengenai Resi Gudang yang akan jatuh tempo, paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal jatuh tempo Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
- a. Pengelola Gudang dan pemegang Resi Gudang dalam hal Resi Gudang tidak dibebani Hak Jaminan; atau
- b. Pengelola Gudang, pemberi Hak Jaminan dan penerima Hak Jaminan dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan.
- (3) Pengelola Gudang wajib memberitahukan secara tertulis atau elektronis kepada pemegang Resi Gudang mengenai Resi Gudang yang akan jatuh tempo, paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal jatuh tempo Resi Gudang .
Bagian Kesatu Umum
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 34
- (1) Kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang terdiri atas:
- a. Badan Pengawas;
- b. Pengelola Gudang;
- c. Lembaga Penilaian Kesesuaian; dan
- d. Pusat Registrasi.
Bagian Kedua Badan Pengawas
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 35
- (1) Badan Pengawas bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang.
- (2) Badan Pengawas memberikan persetujuan kepada:
- a. Pengelola Gudang;
- b. Lembaga Penilaian Kesesuaian; dan
- c. Pusat Registrasi.
- (3) Dalam hal bank, lembaga keuangan non bank atau pedagang berjangka bermaksud menerbitkan Derivatif Resi Gudang, maka Badan Pengawas dapat mengeluarkan persetujuan sebagai penerbit Derivatif Resi Gudang atas permohonan bank, lembaga keuangan non bank atau pedagang berjangka.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Badan Pengawas wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 36
Pusat Registrasi, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan penerbit Derivatif Resi Gudang dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
- a. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- b. pernah dihukum
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 37
- (1) Pusat Registrasi, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Penerbit Derivatif Resi Gudang yang bermaksud menghentikan kegiatannya, wajib melaporkan kepada Badan Pengawas secara tertulis dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum penghentian kegiatan efektif berlaku.
- (2) Pemberitahuan penghentian kegiatan harus memuat alasan dan disertai bukti yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Pusat Registrasi, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Penerbit Derivatif Resi Gudang tidak menghilangkan tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan Resi Gudang yang belum jatuh tempo.
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 38
Perubahan nama, alamat, pemegang saham, pengurus Pusat Registrasi, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan penerbit Derivatif Resi Gudang dan/atau penandatangan Resi Gudang, wajib dilaporkan ke Badan Pengawas.
Bagian Ketiga Pengelola Gudang
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 39
- (1) Pengelola Gudang harus berbentuk badan usaha berbadan hukum yang bergerak khusus di bidang jasa pengelolaan gudang dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Setiap badan usaha yang berbentuk badan hukum yang ingin melakukan kegiatan usaha sebagai Pengelola Gudang wajib mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas.
- (3) Calon Pengelola Gudang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik.
- b. memiliki dan menerapkan Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang;
- c. memiliki dan/atau menguasai paling sedikit 1 (satu) Gudang yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas;
- d. memenuhi kondisi keuangan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas; dan
- e. memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan Gudang dan barang yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- (4) Permohonan untuk memperoleh persetujuan Pengelola Gudang diajukan ke Badan Pengawas disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai syarat administratif sebagai berikut:
- a. akta badan usaha berbadan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. neraca pembukuan atau laporan keuangan yang telah diaudit;
- d. lokasi dan denah Gudang;
- e. Sertifikat Manajemen Mutu;
- f. daftar nama dan kualifikasi pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pengelola Gudang untuk menandatangani Resi Gudang; dan
- g. persetujuan Gudang dari Badan Pengawas.
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 40
Pengelola Gudang wajib:
- a. menyelenggarakan administrasi pengelolaan barang;
- b. membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya;
- c. mendaftarkan penerbitan Resi Gudang kepada Pusat Registrasi;
- d. menyelenggarakan administrasi terkait dengan Resi Gudang yang diterbitkan, Resi Gudang Pengganti, Resi Gudang yang dimusnahkan, dan Resi Gudang yang dibebani Hak Jaminan;
- e. membuat, memelihara dan menyimpan catatan secara berurutan, terpisah dan berbeda dari catatan dan laporan usaha lain yang dijalankannya;
- f. menyampaikan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan tentang barang yang dikelola kepada Badan Pengawas;
- g. memberikan data dan informasi mengenai sediaan dan mutasi barang yang dikelolanya, apabila diminta oleh Badan Pengawas dan/atau instansi yang berwenang;
- h. menyampaikan kepada Pusat Registrasi identitas dan spesimen tandatangan dari pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pengelola Gudang dalam menandatangani Resi Gudang dan segera memberitahukan setiap terjadi perubahan atas identitas dan spesimen tandatangan tersebut;
- i. memberitahukan kepada pemegang Resi Gudang untuk segera mengambil dan/atau mengganti barang yang rusak atau dapat merusak barang lain sebelum jatuh tempo;
- j. memiliki dan menerapkan Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang;
- k. mengasuransikan semua barang yang dikelola di Gudangnya dan menyampaikan informasi mengenai jenis dan nilai asuransi ke Pusat Registrasi; dan
- l. menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 41
- (1) Pengelola Gudang wajib mempertahankan kekayaan bersih minimal sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal Gudang yang dikelola milik Pengelola Gudang, kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tanah, bangunan dan peralatan.
- (3) Dalam hal Gudang yang dikelola bukan milik Pengelola Gudang, kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mencakup kekayaan perusahaan.
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 42
Pengelola Gudang berhak mengenakan biaya pengelolaan.
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 43
- (1) Gudang yang dipergunakan oleh Pengelola Gudang wajib mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau Pengelola Gudang wajib mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas dengan melampirkan sekurang-kurangnya dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang Usaha Jasa Pergudangan;
- b. Tanda Daftar Gudang (TDG); dan
- c. sertifikat untuk Gudang dari Lembaga Penilaian Kesesuaian.
- (3) Badan Pengawas memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 44
- (1) Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. lembaga inspeksi yang menerbitkan Sertifikat untuk Gudang;
- b. laboratorium penguji yang menerbitkan hasil uji berupa Sertifikat untuk Barang; dan
- c. Lembaga Sertifikasi Sistim Mutu yang menerbitkan Sertifikat Manajemen Mutu.
- (3) Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
- (4) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penilaian Kesesuaian wajib mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas dengan melampirkan fotokopi dokumen akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional.
Bagian Kelima
Pusat Registrasi
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 45
- (1) Kegiatan sebagai Pusat Registrasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Pusat Registrasi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan untuk mendapat persetujuan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam kegiatan pencatatan transaksi kontrak berjangka komoditas dan kliring;
- b. memiliki sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang bersifat akurat, aktual ( online dan real time ), aman, terpercaya dan dapat diandalkan ( reliable ); dan
- c. memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (4) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Pusat Registrasi wajib mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas.
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 46
Pusat Registrasi wajib:
- a. menyelenggarakan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi;
- b. memiliki sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang terintegrasi dengan sistem pengawasan Badan Pengawas;
- c. memberikan data dan informasi mengenai penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang, apabila diminta oleh Badan Pengawas dan/atau instansi atau pihak yang berwenang;
- d. menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. menyampaikan konfirmasi secara tertulis atau elektronis kepada pemegang Resi Gudang dan/atau penerima Hak Jaminan dalam hal:
3. (i) penerbitan Resi Gudang;
4. (ii) penerbitan Resi Gudang Pengganti;
5. (iii) pengalihan Resi Gudang; atau
6. (iv) pembebanan, perubahan, atau pencoretan Hak Jaminan;
paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya bulan kalender, baik terjadi maupun tidak terjadi perubahan catatan kepemilikan.
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 47
- (1) Pusat Registrasi berhak:
- a. mengenakan biaya terkait dengan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang;
- b. menunjuk dan/atau bekerjasama dengan pihak lain untuk mendukung penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang; dan
- c. memperoleh informasi dan data tentang:
1. lembaga dan Gudang yang memperoleh persetujuan Badan Pengawas dari Badan Pengawas,
2. penerbitan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dari penerbit Resi Gudang dan penerbit Derivatif Resi Gudang,
3. pengalihan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dari pihak yang mengalihkan,
4. pembebanan Hak Jaminan dari penerima Hak Jaminan, serta
5. penyelesaian transaksi dari pemegang Resi Gudang, Pengelola Gudang, penerima Hak Jaminan dan pihak terkait lainnya.
- (2) Pengenaan biaya dan penunjukan dan/atau kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas.
Bagian Keenam
Penerbit Derivatif Resi Gudang
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 48
- (1) Kegiatan sebagai Penerbit Derivatif Resi Gudang hanya dapat dilakukan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagai Penerbit Derivatif Resi Gudang, bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memahami ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Sistem Resi Gudang;
- b. memiliki perangkat yang memadai untuk melaksanakan kegiatan perdagangan derivatif;
- c. memiliki laporan keuangan terakhir yang telah diaudit;
- d. memiliki rekomendasi dari otoritas yang membawahinya;
- e. memiliki Surat Izin Usaha;
- f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- g. memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka wajib mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas.
Bagian Ketujuh
Pemberian Persetujuan atau Penolakan atas Permohonan
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 49
- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagai Pengelola Gudang, Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi dan Penerbit Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 48 ayat (3) disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar Badan Pengawas tidak memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan, maka Badan Pengawas dianggap menolak permohonan persetujuan.
- (3) Dalam hal permohonan persetujuan ditolak, Badan Pengawas harus menyampaikan alasan penolakan secara tertulis.
- (4) Badan Pengawas mengenakan biaya pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedelapan
Kemudahan Bagi Sektor Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Kelompok Tani
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 50
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat memberikan kemudahan di bidang Sistem Resi Gudang bagi sektor usaha kecil dan usaha menengah serta kelompok tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
BAB VII - PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 51
- (1) Pengelola Gudang wajib membuat, menyimpan pembukuan, dan catatan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nama dan alamat pemilik barang;
- b. tanggal penyimpanan dan jatuh tempo;
- c. deskripsi barang yang disimpan meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah, dan jika ada kelas barang;
- d. nomor penerbitan Resi Gudang yang diterbitkan, termasuk Resi Gudang Pengganti, Resi Gudang yang diperbaiki dan Resi Gudang yang dimusnahkan, serta Resi Gudang yang dibebani Hak Jaminan;
- e. penyerahan barang meliputi tanggal, jenis, mutu, dan jumlah;
- f. nilai barang pada saat dimasukkan, dialihkan, dan jatuh tempo;
- g. nilai dan jenis asuransi; dan
- h. spesimen tandatangan pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pengelola Gudang dalam menandatangani Resi Gudang.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disimpan di kantor Pengelola Gudang tempat Resi Gudang diterbitkan.
- (4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan ke Badan Pengawas setiap bulan, triwulan dan tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB VII - PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 52
- (1) Lembaga Penilaian Kesesuaian wajib membuat, menyimpan pembukuan, dan catatan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nama dan alamat pemilik barang;
- b. tanggal pengambilan contoh; dan
- c. barang yang dijadikan contoh uji untuk mendapatkan sertifikat untuk barang.
- (3) Lembaga Penilaian Kesesuaian wajib menyimpan barang yang dijadikan contoh uji.
- (4) Jangka waktu penyimpanan catatan dan barang yang dijadikan contoh uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Catatan dan barang yang dijadikan contoh uji wajib disimpan di kantor Lembaga Penilaian Kesesuaian.
- (6) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan ke Badan Pengawas setiap bulan, triwulan dan tahun.
BAB VII - PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 53
- (1) Pusat Registrasi wajib membuat, menyimpan pembukuan, dan catatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kode pengaman;
- b. nama dan alamat penerbit Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang ;
- c. nomor penerbitan Resi Gudang yang diterbitkan, termasuk Resi Gudang Pengganti, Resi Gudang yang dimusnahkan, dan Resi Gudang yang dibebani Hak Jaminan;
- d. deskripsi barang yang disimpan, meliputi: jenis, tingkat mutu, jumlah, dan kelas barang jika ada;
- e. penyerahan barang, meliputi tanggal, mutu, jumlah, nama, dan alamat penerima barang;
- f. nama dan alamat Pemegang Resi Gudang, termasuk catatan pengalihan;
- g. jenis dan spesifikasi Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan;
- h. Resi Gudang yang dibebani Hak Jaminan;
- i. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melakukan sertifikasi untuk barang;
- j. nilai dan jenis asuransi;
- k. data mengenai sertifikat gudang dan sertifikat untuk barang; dan
- l. daftar Gudang, Pengelola Gudang, usaha kecil, usaha menengah, kelompok tani dan koperasi.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disimpan di kantor Pusat Registrasi.
- (4) Penyimpanan catatan elektronis oleh Pusat Registrasi selain dilakukan di gedung kantor Pusat Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga wajib dilakukan di gedung yang berbeda dari gedung kantor Pusat Registrasi.
- (5) Dalam membuat, menyimpan pembukuan dan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf i, huruf k dan huruf l, Pusat Registrasi wajib berkoordinasi dengan Badan Pengawas.
- (6) Jangka waktu penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan ke Badan Pengawas setiap bulan, triwulan dan tahun.
BAB VII - PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 54
- (1) Penerbit Derivatif Resi Gudang wajib membuat, menyimpan pembukuan, dan catatan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan Derivatif Resi Gudang.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keterangan isi Resi Gudang yang terhadapnya diterbitkan Derivatif Resi Gudang;
- b. nomor penerbitan Derivatif Resi Gudang; dan
- c. jenis dan spesifikasi Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disimpan di kantor Penerbit Derivatif Resi Gudang.
- (4) Jangka waktu penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan ke Badan Pengawas setiap bulan, triwulan dan tahun.
BAB VII - PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 55
- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Pasal 52 ayat (6), Pasal 53 ayat (7), dan Pasal 54 ayat (5) wajib disampaikan kepada Badan Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Pasal 52 ayat (6), Pasal 53 ayat (7), dan Pasal 54 ayat (5) wajib disampaikan kepada Badan Pengawas paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Pasal 52 ayat (6), Pasal 53 ayat (7), dan Pasal 54 ayat (5) disampaikan kepada Badan Pengawas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan.
TATA CARA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Bagian Kesatu
Dasar Pemeriksaan
BAB VIII
Pasal 56
Pemeriksaan dilakukan
BAB VIII
Pasal 57
Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa
BAB VIII
Pasal 58
Syarat-syarat menjadi Pemeriksa adalah :
- a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas, yang paling rendah mempunyai pangkat/golongan Penata Muda/III/a; dan
- b. lulus pendidikan pemeriksa di bidang Sistem Resi Gudang.
BAB VIII
Pasal 59
Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa wajib :
- a. memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada pihak yang akan diperiksa;
- b. memiliki Surat Perintah Pemeriksaan dari Kepala Badan Pengawas dan memperlihatkannya kepada pihak yang akan diperiksa pada waktu akan melakukan pemeriksaan;
- c. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada pihak yang akan diperiksa;
- d. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui dalam rangka pemeriksaan; dan
- e. membuat laporan hasil pemeriksaan.
BAB VIII
Pasal 60
- (1) Pihak yang diperiksa berhak meminta kepada Pemeriksa:
- a. tembusan Surat Perintah Pemeriksaan dan memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa;
- b. untuk memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- (2) Pihak yang diperiksa wajib menandatangani hasil pemeriksaan yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan.
## Bagian Ketiga
## Pelaksanaan Pemeriksaan
##
PENJELASAN
Pasal 61
- (1) Pemeriksaan wajib dilakukan oleh lebih dari satu orang pemeriksa. - (2) Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Pemeriksa, di kantor atau di tempat usaha atau di Gudang, atau di tempat tinggal pihak yang diperiksa atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang terjadi. - (3) Pemeriksaan dilaksanakan pada hari dan jam kerja atau jika dianggap perlu dilakukan diluar jam kerja dan di luar hari kerja. - (4) Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk berita acara pemeriksaan. - (5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani oleh Pemeriksa dan yang diperiksa.
PENJELASAN
Pasal 62
- (1) Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa dapat : - a. meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti yang diperlukan kepada pihak yang diperiksa dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan; - b. memerintahkan pihak yang diperiksa untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu; - c. memeriksa catatan, pembukuan, dan/atau dokumen pendukung lainnya; - d. meminjam atau membuat salinan