PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT Nomor 41 Tahun 2016 tentang PENGUTAMAAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK (berlaku 9 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Kebangsaan, perlu di
- a Bahasa, dan Lambang Negara, serta mengatur Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia Ruang Publik; Lagu
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentangPengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik;
Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 58,
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
SALINAN
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Pengutamaan adalah perbuatan mengutamakan atau menganggap lebih penting.
5. Penggunaan Bahasa Indonesia adalah perbuatan menggunakan Bahasa Indonesia.
6. Ruang Publik adalah wilayah umum.
7. Bahasa Indonesia adalah bahasa negara yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan Pengaturan Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik adalah agar pengguna bahasa lebih mengutamakan penggunaan Bahasa Indonesia dalam penamaan geografi, penamaan papan nama instansi pemerintah dan swasta serta penulisan infomasi pelayanan publik.
BAB III - PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK
Pasal 4
- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Sulawesi Barat.
- (2) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk penamaan papan nama instansi pemerintah dan swasta, meliputi:
- a. nama bangunan atau gedung;
- b. nama jalan;
- c. nama permukiman;
- d. nama perkantoran;
- e. nama kompleks perdagangan;
- f. nama lembaga usaha, hotel, dan rumah makan; serta
- g. organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- (3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk informasi pelayanan umum, meliputi:
- a. rambu umum;
- b. penunjuk jalan;
- c. fasilitas umum;
- d. spanduk;
- e. pamflet;
- f. brosur; dan
- g. alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.
- (4) Penamaan papan nama instansi pemerintah dan swasta serta informasi pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing dengan mengutamakan/mendahulukan penggunaan bahasa Indonesia.
- (5) Penamaan papan nama instansi pemerintah dan swasta serta informasi pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5
- (1) Gubernur dan Instansi terkait melakukan pembinaan Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6
- (1) Gubernur melakukan pengawasan Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerahdan/atau instansi teknis terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk peringatan dan penertiban.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan\_
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 9 Desember 2016

Penandatangan: GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. ANWAR ADNAN SALEH

Penetapan: Diundangkan diMamuju tanggal 9 Desember 2016 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT , ttd ## H. ISMAIL ZAINUDDIN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 41

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Drs YAKUBF SOLON SH MPd Pangkat Pembina Utama Muda Nip 19651005 198812 1 002