KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 43 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH TUJUH KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1996 (berlaku 11 Juni 1996)
Pembukaan
Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu mengubah susunan organisasi Departemen Perhubungan dan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 120
Departemen Perhubungan sebagai bagian dari Pemerintah Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Pasal 121
Tugas pokok Departemen Perhubungan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan.
Pasal 122
Departemen Perhubungan terdiri dari:
1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
8. Badan Pendidikan dan latihan Perhubungan;
9. Badan Search and Rescue Nasional disingkat Badan SAR Nasional;
10. Badan Meteorologi dan Geofisika;
11. Pusat;
12. Instansi Vertikal di wilayah.
Pasal 123
Sekretariat Jenderal terdiri dari:
1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Perlengkapan;
5. Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri;
6. Biro Umum;
7. Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara.
Pasal 124
Inspektorat Jenderal terdiri dari:
1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Bidang I;
3. Inspektur Bidang II;
4. Inspektur Bidang III;
5. Inspektur Bidang IV;
6. Inspektur Bidang Khusus.
Pasal 125
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
4. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Rel;
5. Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota;
Pasal 126
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut;
3. Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan;
4. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
5. Direktorat Kenavigasian;
6. Direktorat Penjagaan dan Penyelamatan.
Pasal 127
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terdiri dari:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Angkutan Udara;
3. Direktorat Keselamatan Penerbangan;
4. Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara;
5. Direktorat Teknik Bandar Udara;
6. Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik.
Pasal 128
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan terdiri dari:
1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut;
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara;
5. Pusat Data dan Informasi.
Pasal 129
Badan Pendidikan dan Latihan Perhubungan terdiri dari:
1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Darat;
3. Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Laut;
4. Pusat Pendidikan dan latihan Perhubungan Udara.
Pasal 130
Badan SAR Nasional terdiri dari:
1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Bina Fasilitas SAR;
3. Pusat Operasi SAR.
Pasal 131
Badan Meteorologi dan Geofisika terdiri dari:
1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Analisis dan Pengolahan;
3. Pusat Bina Operasi.
Pasal 132
Pusat ialah Pusat Administrasi Peradilan Pelayaran.
Pasal 133
Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Perhubungan di wilayah.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PARIWISATA POS, DAN TELEKOMUNIKASI
BAB XIX - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PARIWISATA POS, DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 213
Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
BAB XIX - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PARIWISATA POS, DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 214
Tugas pokok Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata, pos, dan telekomunikasi.
BAB XIX - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PARIWISATA POS, DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 215
Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi terdiri dari:
1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Pariwisata;
5. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
6. Badan Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
7. Instansi vertikal di wilayah.
BAB XIX - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PARIWISATA POS, DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 216
Sekretariat Jenderal terdiri dari:
1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri;
5. Biro Hubungan Masyarakat;
6. Biro Organisasi dan Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara;
7. Biro Umum.
BAB XIX - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PARIWISATA POS, DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 217
Inspektorat Jenderal terdiri dari:
1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Wilayah I;
3. Inspektur Wilayah II;
4. Inspektur Wilayah III.
BAB XIX - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PARIWISATA POS, DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 218
Direktorat Jenderal Pariwisata terdiri dari:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Pemasaran Pariwisata Internasional;
3. Direktorat Bina Pariwisata Nusantara;
4. Direktorat Bina Usaha Jasa Pariwisata;
5. Direktorat Bina Objek dan Daya Tarik Wisata;
6. Direktorat Bina Usaha Sarana Pariwisata
BAB XIX - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PARIWISATA POS, DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 219
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi terdiri dari:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Pos;
3. Direktorat Bina Telekomunikasi;
4. Direktorat Bina Frekuensi Radio;
5. Direktorat Bina Standar Pos dan Telekomunikasi.
BAB XIX - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PARIWISATA POS, DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 220
Badan Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari:
1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
3. Pusat Penelitian dan Teknologi Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
4. Pusat Sistem informasi.
BAB XIX - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PARIWISATA POS, DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 221
Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi di wilayah."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO