Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA SUNGAI PENUH (berlaku 6 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA SUNGAI PENUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE harus dipisahkan dengan Unit Kerja yang melaksanakan fungsi ULP untuk menghindari pertentangan kepentingan, maka Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Sungai Penuh perlu diubah dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Sungai Penuh;
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN TENTANG WALIKOTA TENTANG SECARA
WALIKOTA SUNGAI PENUH PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SUNGAI PENUH NOMOR 9 TAHUN 2012 PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN ELEKTRONIKA (LPSE) KOTA SUNGAI PENUH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2014), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
- (1) LPSE sebagai Unit Pelaksana Layanan Sistem dan Operasaional Pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan pemerintah daerah yang merupakan lembaga non struktural, tugas pokok dan fungsinya melekat pada Organisasi Perangkat Daerah Teknis yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh.
- (2) Sekretariat LPSE berada pada Bidang Teknologi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh yang dipimpin oleh Kepala Bidang Teknologi Informatika dan bertanggung jawab kepada Walikota Sungai Penuh melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh selaku penanggung jawab teknis.
Pasal 9
- (1) Pegawai LPSE adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Kota Sungai Penuh berdasarkan penugasan dari Walikota Sungai Penuh atas usulan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (2) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi unsur ULP/Pejabat Pembuat Komitmen/Panitia/Pejabat Pengadaan.
- (3) Untuk mendukung kinerja LPSE, Pejabat atau Pelaksana Teknis Operasional/Administrasi LPSE diberikan tunjangan/insentif khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Pasal II
Peraturan Walikota Sungai Penuh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 6 Februari 2017

Penandatangan: WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd H. ASAFRI JAYA BAKRI

Penetapan: Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 6 Februari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PUSRI AMSYI BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 5