PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 18 Tahun 1945 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKII.,AN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL7 tentang Hak Keuangan dan Administrasif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat :
- 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprqfa di Sumatera Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OL4 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o^14 Nomor 244,Tarrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor LO6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60571;
Menetapkan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 31O);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 2036l.;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS dan
BUPATI MUSI RAWAS
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.
BAB I - KE:TENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
3. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Musi Rawa sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Ra[yat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah, selanjutnya disebut Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Musi Rawas.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Musi Rawas.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
7. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapatrapat dinas. 11.
8. ftrnjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD. 12.
9. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna; 13.
10. Tunjangan Alat Kelengkapan La.in adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hat bersifat tertentudan khusus; 14.
11. Ttrnjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TI(I adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan 15.
dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
16. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
2. t7. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jeminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rrmah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD;
18. Uang Jasa PengaMian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakahiri masa tugasnys setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
19. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksana€rn tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
5. Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas. 20.
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Umum
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 2
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Kelutrga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
- g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
- h. T\.rnjangan Komunikasi Intensif ; dan
- i. Tunjangan Reses.
- (1) Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufa, hurufb, hurufc, hurufd, hurufe, huruff, dan huruf g dibebankan kepada APBD.
2. (21 Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yurg bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.
Bagian Kedua
Uang Representasi
- (1) Uang representasi sebagaim€rna dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) UanS representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 8O% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD; dan
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75o/o (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
- Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; (1)
- Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagl pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (21
Bagian Keempat
Uang Paket
Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 1O% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar L45o/o (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Bagian Keenam
Tlrnjangan Alat Kelengkapan
- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lain.
- (2) T\,rnjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
- a. ketua, sebesar 7,l%o (tduh koma lima persen);
- b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
- c. sekretaris, sebesar 4o/o (empat persen); dan
- d. anggota, sebesar 3o/o (trga persen).
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
Bagian Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif
Unhrk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.
- (1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
2. (21 Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
Kemampuan keu€rngan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.
Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 a3a* (1) huruf a, paling banyak 7 (tqiuh) kali dari uang representasi Kehra DPRD;
- b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 a#lhuruf b, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
- c. untuk kelomno( kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal W ffit hunf c, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (l) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t2 ayat (1) adalah data APBD induk tahun anggaran berjalan/ berkenan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai penghitungan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (1) Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pembayaran Tunjangan Reses dibayarkan pada saat melaksanakan reses.
Bagtan Kedelapan
Tunjangan Reses
Ketentuan mengenai pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian tunjangan reses.
TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Umum
- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdki atas:
Bagran Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif
Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.
- (1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t2 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.
Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk ketompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 ayat (1) huruf a, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
- c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 ayat (1) huruf c, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (l) Data yang digunakan sebagai dasar penghihrngan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 ayat (1) adalah data APBD induk tahun anggaran berjalan/ berkenan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai penghitungan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat {21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedelapan
Tunjangan Reses
- (1) Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pembayaran Ttrnjangan Reses dibayarkan pada saat melaksanakan t€ses.
Ketentuan mengenai pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaln: secara mutatis mutandis terhadap pemberian tunjangan reses.
TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagran Kesatu
Umum
- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga;
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunj angan ke sejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.
Bagain Kedua
Jaminan Kesehatan
- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hunrf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, dengan ketentuan:
- a. 3o/o (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
4. b.2o/o (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.
5. Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/ istri dan anak sesuai dengan peraturan perundangundangan. (3)
- Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksanaa,n kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (1)
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/ istri dan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diahrr dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- (U Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hurr-f b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar O,24o/o (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (3) Iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebesar O,3O% (nol koma tiga puluh persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) dibayar oleh Pemerintah Daerah.
Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d.
- (2) Pakaian dinas atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pas€rng dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakain dinas dan atribut sebagaiamana dimaksud pada ayat (21 disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dalrr/ atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakain dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat l2l diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagran Kelima
Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya Serta
Tlrnjangan Kendaraan Dinas Jabatan
- (1) Pimpinan DPRD disediakan rrmah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
2. (21 huruf a dan hunrf b sesuai standar peraturan perundangundangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagr Anggota DPRD sesuai standar
- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, darrrl atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan nrmah negara dan kendaraan dinas jabatan bagr Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1, kepada yang bersangkutan diberikan tunj angan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
3. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucap€ur sump ah / janji. (3)
4. Tr-rnjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji. (4)
- Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
- (l) Bagi suami dartl atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD pada DPRD Kabupaten Musi Rawas hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/ Wakil Bupati Musi Rawas tidak diberikan tunjangan perumahan.
Bagi Pimpinan daarr/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sement-tidak diberikan tunjangan perrrmahan dan tunjangan transper'
Bagian Keenam
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD
- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaErn fungsi, tugas dan wewena.ng, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) hunf c dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (U digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal nrmah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c.
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 4
- (1) Uang representasi sebagaim€rna dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) UanS representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 8O% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD; dan
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75o/o (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 5
- Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; (1)
- Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagl pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (21
Bagian Keempat
Uang Paket
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 6
Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 1O% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 7
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar L45o/o (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Bagian Keenam
Tlrnjangan Alat Kelengkapan
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 8
- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lain.
- (2) T\,rnjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
- a. ketua, sebesar 7,l%o (tduh koma lima persen);
- b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
- c. sekretaris, sebesar 4o/o (empat persen); dan
- d. anggota, sebesar 3o/o (trga persen).
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
Bagian Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 9
Unhrk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 11
2. (21 Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 12
- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.
Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 a3a* (1) huruf a, paling banyak 7 (tqiuh) kali dari uang representasi Kehra DPRD;
- b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 a#lhuruf b, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
- c. untuk kelomno( kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal W ffit hunf c, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 13
- (l) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t2 ayat (1) adalah data APBD induk tahun anggaran berjalan/ berkenan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai penghitungan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (1) Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pembayaran Tunjangan Reses dibayarkan pada saat melaksanakan reses.
Bagtan Kedelapan
Tunjangan Reses
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 14
Tunjangan Reses
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 15
Ketentuan mengenai pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian tunjangan reses.
TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 16
- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdki atas:
Bagran Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif
Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.
- (1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t2 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.
Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk ketompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 ayat (1) huruf a, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
- c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 ayat (1) huruf c, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (l) Data yang digunakan sebagai dasar penghihrngan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 ayat (1) adalah data APBD induk tahun anggaran berjalan/ berkenan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai penghitungan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat {21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedelapan
Tunjangan Reses
- (1) Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pembayaran Ttrnjangan Reses dibayarkan pada saat melaksanakan t€ses.
Ketentuan mengenai pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaln: secara mutatis mutandis terhadap pemberian tunjangan reses.
TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagran Kesatu
Umum
- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga;
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunj angan ke sejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.
Bagain Kedua
Jaminan Kesehatan
BAB III - TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 17
- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hunrf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, dengan ketentuan:
- a. 3o/o (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
4. b.2o/o (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.
5. Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/ istri dan anak sesuai dengan peraturan perundangundangan. (3)
BAB III - TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 18
- Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksanaa,n kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (1)
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/ istri dan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diahrr dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
BAB III - TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 19
- (U Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hurr-f b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar O,24o/o (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (3) Iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebesar O,3O% (nol koma tiga puluh persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) dibayar oleh Pemerintah Daerah.
Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d.
- (2) Pakaian dinas atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pas€rng dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakain dinas dan atribut sebagaiamana dimaksud pada ayat (21 disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dalrr/ atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakain dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat l2l diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagran Kelima
Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya Serta
Tlrnjangan Kendaraan Dinas Jabatan
BAB III - TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 21
- (1) Pimpinan DPRD disediakan rrmah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
2. (21 huruf a dan hunrf b sesuai standar peraturan perundangundangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagr Anggota DPRD sesuai standar
BAB III - TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 23
- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, darrrl atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.
BAB III - TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 24
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan nrmah negara dan kendaraan dinas jabatan bagr Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1, kepada yang bersangkutan diberikan tunj angan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
3. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucap€ur sump ah / janji. (3)
4. Tr-rnjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji. (4)
BAB III - TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 25
- Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus
BAB III - TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 26
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
BAB III - TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 27
- (l) Bagi suami dartl atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD pada DPRD Kabupaten Musi Rawas hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/ Wakil Bupati Musi Rawas tidak diberikan tunjangan perumahan.
BAB III - TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 28
Bagi Pimpinan daarr/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sement-tidak diberikan tunjangan perrrmahan dan tunjangan transper'
Bagian Keenam
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD
BAB III - TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 29
- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaErn fungsi, tugas dan wewena.ng, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) hunf c dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (U digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal nrmah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c.
Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
DAN ANGGOTA DPRD
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN
Pasal 31
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengaMian.
- (2) Besaran u€rng jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 {satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat {21 diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN
Pasal 32
- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan pemndan g-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
BEI,ANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu
Umum
BAB V - BEI,ANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 33
- (1) Untuk mendulmng kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. program;
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat {21 disusun
BAB V - BEI,ANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 34
- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal g3 ayat l2l hurtrf a terdiri atas:
2. a- penyelenggaraan rapat;
- b. kunjungan kerja;
- c. pengkqiian, penelaahan, dan penyiapan perda;
- d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkurngan DPRD;
- e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
- f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai peraturan perundangundangan.
Bagran Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRD
BAB V - BEI,ANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 35
- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, Pimpinan DPRD diberikan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat {21huruf b.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O dan Pasal 11.
BAB V - BEI,ANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 36
- (1) Penganggaran dana operasional sebagaim€rna dimaksud dalam Pasal 33 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 6 {enam) kali;
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
dari uang representasi Ketua DpRD;
- b. wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 8Oo/o (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum;dan
- b. 2oo/o (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (21dipergunakan untuk:
- a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
- b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
- c. kebuhrhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi jurt. bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (4) Penggunaa.n dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (21 wajib
BAB V - BEI,ANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 37
Pimpinan DPRD dilarang menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi, kelompok, da:rr/ atau golongan.
Bagian Keempat
Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD
BAB V - BEI,ANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 38
- (1) Untuk menunjang pelaksaan fungsi, tugas dan kewenang€rn DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, pimpinan fraksi, darrl atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c.
2. {21 Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) ora.ng untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
3. Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)
BAB V - BEI,ANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 39
- Pembayaran kompensasi bagr kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan. (1)
- Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompokpakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan
- Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) hurtrf d. (1)
- Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. t2t
- (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - BEI,ANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 41
- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4O diberikan kompensasi dengan
BAB V - BEI,ANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 42
- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam 33 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggar€rn sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. (21 Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat {zl meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
4. Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan ## BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
BAB V - BEI,ANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 43
- (l) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD mempakan a.nggaran belanja DPRD yang dilormulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran satuan Kerja perangkat Daerah
Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- {2t sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/ pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelol.raan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
BAB V - BEI,ANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 44
Dalam rangka pertanggungiawaban TKI dan tunjangan reses, pimpinan dan Anggota DPRD wqjib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
BAB V - BEI,ANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 45
- (1) Dalam rangka pertanggungiawaban dana operasional Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungiawaban penggunaan dana operasional pimpinan DpRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana operasional pimpinan DpRD.
3. Rincian penggunaa.n dana operasional Pimpinan DpRD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/ Kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD. (3)
4. Bukti pertanggungiawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. (41
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 46
- Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan adminitratif (1)
berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tqnjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara I€bih dari 3O (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pelaksana tugas pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OO5 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2oo5 seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OOS tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas (kmbaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2oo8 Nomor l8), sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dalam menetapkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkonsultasi dengan Pimpinan DpRD.
- (3) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dengan pimpinan DpRD.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perahrran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah I(abupaten Musi Rawas.

Penetapan: Ditetapkan di Lubuklinggau -pada tanggal 6 5e PI ' 2qG BUPATI MUS} RAWAS,

Penetapan: Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal O le Pf . 2el7 SEKRETARIS DAERAH KABUPADEN MUSI RAWAS, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ...1.. MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR MUSI RAWAS PROVINSI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMATERA SET..ATAN ( 2 lMVR /20t7l