PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 05 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 05 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 'tAHUN ANGGARAN 2017 I (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATILAMANDAU
PROVINSl KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 05 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 'tAHUN ANGGARAN 2017
I DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMANDAU,
a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umurn APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 2016 harus digunakan untuk tahun 2017 maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan hal t~rsebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang P~sau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan ~mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negari;t (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Si stern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 1'ahun 2004 Nomor 104, Tambahan Ler.1baran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne8ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
I
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepubEk Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentarig Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembarau Negera Republik Indonesia Nomor 5650);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di...ibah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan W akil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara R.epublik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan P~ngawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah N0mor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2004 Norn.or 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Penghasilan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (I..embaran Neganl Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemelintah Nomor 74 Tahun 2012 tenta.ng Perubahan Atas Peraturan Pemerinta.h Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pertgelolaan Badan Layanan Umum Pemerinta.h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuang&amp;n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perat.uran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110):
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Dae.rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonwr 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone~ia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 · Nomor 114, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikindonesiaNornor 5165);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah bebera?a kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam .Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pt:raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomO'r 32 Tahun 20 11 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
L
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tcntang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2011 ten tang Pen~bahan Penyertaan Modal Femerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 65 Seri A);
29. Peraturan Daerah Kahupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah. Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 69 Seri A);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Da~rah Air Minum {PDAM) Kabupaten Lamandau (L.embaran Daerah Kabupaten Lamandau T6.hun 2011 Nomor 71 Seri A);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomorl27, Tambahan Lembaran Daerah Nomorl 76);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nornor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Peranv 1 · Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran r› Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 14~ ,.. Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nr ·
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lam" 2016 tentang Anggaran PendP· Tahun Anggaran 2017 ,. Lamandau Tahun '.20 l 7
0 ,00 .000
I
/9.575.602
\/
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU
MEMU'l'USKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
A..'1.ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 802.624.865.000 bertambah aejumlah Rp. 152.144.569.457 sehingga mP-njadi Rp. 954.769.343.457 sebagai berikut:
- Pendapatan (1)
- a. Semula
Rp.
759.311.422.647
- b. Bertambah
Rp.
136.729.361.064
,Jumlah Pendapatan setelah perubahan
Rp. 896.040.733.701
- Belanja (2)
- a. Semula
Rp. 802.624.865.000
- b. Bertambah
Rp.
152.144.569.457
Jumlah belanja set~lah perubahan
Rp. 954.769.343.457
- Pembiayaan {3)
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp. 135.830.49!:5.416
- 2) Bertambah
Rp. 15.882.596.854
Jumlah penerimaan setelah perubahan
Rp.
151.713.092.270
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp. 14.656.219.000
- 2) Bertambah
Rp.
5.990.613.008
Jumlah pen 6 eluaran setelah perubahan
Rp.
20.646.832.008
72 .33 7 .609 .506,
Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan
Rp.
Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah
pendapatan
asli
daerah
setelah
perubahan
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
- 2) Berkurang
- Jumlah dana perimbangan setelah pcruhahan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Rp.
32.585.108.035
Rp.
141.863.340.696
Rp.
174.448.448.73 l
Rp.
623.440.670.000
Rp.
4.833.979.632
Rp.
618.606.690.368
- 1) Semula
- 2) Berkurang
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan
Rp.
103.285.644.602
Rp.
300.000.000
Rp. 102.985.644.602 (1) huruf a,
- ndapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat rdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
•
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah pajak daerah setelah perubahan
Rp.
7.017.000.000
Rp.
125.690.676.689
Rp. 132.707.676.689
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula
- 2) Berkurang
- Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 1) Semula
- 2) Bertam bah
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
- d. La.in-lain PAD yang sah
Rp.
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambah
Rp.
Jumlah
lain-lain
PAD
yang
sah
setelah
Rp.
perubahan
2.573.412.035
466.732.705
2.106.679.330
5.585.545.000
919.883.815
6.505.428.815
1 7. 409. 151. 000
15.719.512.897
33.128.663.897
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri jenis pendapatan : (3}
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan
Pajak
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Rp.
Rp.
Jumlah dana bagi hasil pajak/ b&amp;.gi hasil bukan pajak setelah perubahan
Rp.
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
- 2) Berkurang
Jumlah
dana
alokasi
umum
perubahan
c,
Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula
- 2) Berkurang
Rp. 466.344.693.00(J
Rp.
setelah
Rp.
Rp.
Rp.
setelah Rp. Jumlah dana alokasi khusus
54.663.654 .000
238.123.518
54.901.777.518
4.096.088.000
462.248.605.000
102.432.323.000
976.015.150
101.456.307 .850
perubahan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan : (4)
- a. Pendapatan Hibah
- 1) Semula
- 2) Berkurang
Jumlah dana alokasi khusus perubahan setelah
- b. Dana Darurat
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
- 1) Semula
- 2) Bertambah
- Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi
Rp.
Rp.
2.105.000.000
.300.000.000
1.805.000.000
26.079.575.602
dan pemerintah daerah lainnya setelah Rp. perubahan 26.079 .575.602
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambah
Rp.
JumJah dana penyesuaian dan ot0nomi khusus setelah perubahan
Rp.
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- 1) Semula
Rp.
- 2) Berkurang
Rp.
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan
Rp.
75.101.069.000
75.101.069.000
Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri &lt;lari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah belanja
perubahan
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
- 2} Bertambah
Rp.
Rp.
tidak langsung setelah
Rp.
Jumlah
belanja
langsung
Rp.
Rp.
setelah
Rp.
perubahan
410. 706.025.634
37.096.128.812
447.802.154.446
391.918.839.366
115.048.440.645
506.967.280.011
- Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah
belanja
pegawa1
Rp.
Rp.
setelah
Rp.
perubahan
- b. Belanja Bunga
- b. Belanja Subsidi
- c. Belanja Hibah
- 1) Semula
- 2) Bertambah
- Jumlah belanja hibah setelah perubahan
- Belanja Bantuan Sosial
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah belanja perubahan bantuan sosial setelah
Rp.
Rp.
Rp.
Bclanja
Bagi
Hasil
Kepada Pemerintah
Desa
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Belanja Bagi Hasil Kepada Pernerintah Desa setelah perubahan
- Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/ Kotc,/ Pemerintah
en dan Parpol
- 1) Semula
- ) Bertambah
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
246.944.113.839
17.057.322.621
264.001.436.460
38.083.533.000
7.210.624.000
45.294. J\_ 57.000
1.930.000.000
1.930.000.000
959.041.204
11.073.573 .241
12.032.614.445
120.942.472.892
2 .460. 000. 000
,,a
t1
d
e
Jumlah Bel&amp;nja kepada Provinsi / Pemerintah Desa perubahan Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota / dan Parpol setelah
Rp.
123.402.4 72.894,00
Belanja tidak terduga
- 1) Semula
- 2) Berkurang
Jumlah belanja tidak terduga setelah Rp.
perubahan
Rp.
Rp.
1.846.864.699,00
705.391.052,00
1.141.473.647,00
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah
belanja
pegawai
Rp.
Rp.
setelah
Rp.
perubahan
Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah belanja barang
perubahan
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Rp.
Rp.
dan jasa sete1ab
Rp.
Jumlah belanja modal setelah perubahan
Rp.
Rp.
Rp.
60.234. 907.545,00
3.207.432.178,00
63.442 .339. 723,00
170.394.031.115,00
32.633.581.636,00
203.027.612.751,00
161.289.900.706,00
79.207.426.831,00
240.497.327 .537,00
Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), terdiii dari : a. Penerirnaan Pembiayaan Daerah
- 1) Semula
Rp. 135.830.495.416
- 2) Berta!Ilbah
Jumlah penerimaan
pembiayaan • daerah setelah perubahan
Pengeluaran Pe:mbiayaan Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah
3. Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah
Rp.
15.882.596.854
Rp.
Rp.
Rp.
151.713.092.270
14.656.219.000
5.990.613.008
Rp.
20.646.832.008
- (2) Penerimaan pembiayaan seb6.gaimana dimaksud terdiri dari jenis pembiayaan :
pada ayat (1) huruf a,
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah SiLPA setelah pembahan anggaran
Pencairan Dana Cadangan
Rp.
125.830.495.416
Rp.
15.882.596.854
Rp.
141.713.092.270
- 1) Semula
Rp.
10.000.000.000
- 2) Bertambah
Rp.
Jumlah Pencairan
Dana Cadangan setelah
Rp.
10.000.000.000
perubahan anggaran
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah dipisahkan
- yang
Rp.
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- f. Penerimaan Piutang Daerah
Rp.
Rp.
Rp.
- Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pembiayaan : huru.f b, (3)
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah pem bentukan dana cadangan setelah Rp.
perubahru:1
Rp.
Rp.
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan
- c. Pembayaran Pokok Utang
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
Rp. 11.230.000.000
Rp. 1.916.832.008
Rp.
Rp.
Rp.
3.426.219.000
4.073.781.000
7 .500.000.000
13.146.832.008
Pasal 5
lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang pakan bagian yang tidak terpisahk&amp;n dari Peraturan Daerah ini terdiri Uraian dari

- Lampiran I 1.

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Lampiran II 2.

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pernerintah Daerah dai1 Organisasi SKPD.

- Lampiran • III 3

Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pernerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan.

- Lampiran IV 4.

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan.

5. Lampiran V

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

6. Lampiran VI

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan

- . Lampiran VU

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah

- Lampiran VIII

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini.

- Lampiran lX 9

Daftar Pinjaman Daerah &lt;lan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

- (l) Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan. keperluan mendesak, dianggarkan pendanaannya melalui APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2017.
- (2) Keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana ayat ( 1 ), adalah akibat bencana alam, bencana sosial dan bencana karena ulah manusia

## Paaal 7

upati Lamandau menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan aran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai dasan Operasional Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 201 7.


## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam T.,embaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik tanggal 13 September '2017 pada


Diundangkan di N anga Bulik pad a tan gal 13 Sep tern her 201 7

H KABUPATEN LAMANDAU,

"9'...A

,

L----:--i\'1'

-

•IU'IALJ

## BING ARIFIN LP

BUPATEN LAMANDAU ~ ---- ~ OR 159

IOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TE. NOAH: 14r90/2017