PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 3..8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal; - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas serta sebagai salah satu komponen dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan anggaran, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Analisa Standar. Belanja. Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013; - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang; 4. 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Ta�bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang­ Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang ... 00102 - ' 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ Undangan · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324); - 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor · 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 45778); - 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4585); - 1 3 . 0 Pc:raturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 54,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); - 1 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) .sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 78,: Tambahan Lembaran Negara Republik Ind onesia Nomor 4855); - 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pernerintah 1 (Lembaran Negara Rep:ublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 ' Tambahan . . Lembaran Negara Republik Indonesia Nom01' 4614); 16. Peraturan Peme�intah Nomor 38 Tahun�e, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara , Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 20. Keputusan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas serta sebagai salah satu komponen dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan anggaran, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Analisa Standar. Belanja. Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
4. 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Ta�bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang­ Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang ...
00102
- ' 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ Undangan · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
- 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor · 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 45778);
- 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4585);
- 1 3 . 0 Pc:raturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 54,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 1 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) .sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 78,: Tambahan Lembaran Negara Republik Ind onesia Nomor 4855);
1
- 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pernerintah 1 (Lembaran Negara Rep:ublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 ' Tambahan . . Lembaran Negara Republik Indonesia Nom01' 4614);
J
16. Peraturan Peme�intah Nomor 38 Tahun�e, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara , Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
6. 21 . Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tah1;1n 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun . 2006 No 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25); Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten I Sin tang Tahun 2008 No 1 , Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor l ]; . I
Menetapkan
,
00105
I
'
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2d08 tentang Susunan Organisasi Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 No 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
- ANALISA STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH . KABUPATEN SINTANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
I
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sintang.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ·dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
8. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara um urn. I I
I
9. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
l
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah .tersebut.
- 1 1 . Pengelolaan Keuangan Daerah adaiah k�seluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. ·
- 1 3 . Belanja Daerah adalah sernua kewajiban. daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalarn periode, tahun anggaran yang bersangkutan.
- 1 4 . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 'disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pernerintah · daerah selaku pengguna anggaran / barang. ·
- 1 5 . Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
17. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar maksimal yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya maksimal setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu SKPD dalam satu tahun anggaran. . . . . . . '
18. Penyetaraan Kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
19. Keluaran adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mcndukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Sasaran (Target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- 2 1 . Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
22. Kode d\_an Nama Jenis ASB adalah kode urutan &lt;lkn nama jenis per ASB yang digunakan agar mernudahkan dalam mencari jenis ASB yang sesuai dengan kegiatan yang akan disusun anggarannya.
I
'
I
23. Deskripsi adalah merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi serta gambaran singkat dan jelas mengenai jenis ASB.
24. Pengendali Belanja (Cost Driver) adaiah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan, dapat berupa : jumlah peserta, jumlah hari, jumlah lembaga, tingkat pelatihan/tingkat kegiatan, tern pat pelaksanaan kegiatan, jenis kegiatan/ even, tingkat tes/ujian, tingkat obyek seleksi, model/jenis pengerjaan.
25. Belanja Tetap (Fixed Cost) merupakan suatu belanja yang tidak dipengaruhi oleh penambahan atau pengurangan volume kegiatan.
26. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cos� merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan, dan merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan (boleh dikurangi).
27. Belanja Variabel ( Variable Cost) adalah belanja yang meningkat atau menurun apabila volume kegiatan bertambah atau berkurang.
28. Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variable Cost) merupakan satuan yang menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing­ masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.
29. Belanja Total (Total Cost) adalah jumlah keseluruhan dari belanja tetap ditambah dengan belanja variabel.
31. Alokasi Obyek Belanja berisi macam-rnacam obyek belanja, proporsi batas bawah, proporsi rata-rata dan proporsi batas atas dari total belanja.
32. Batas Bawah (Minimum) adalah proporsi terendah dari obyek belanja yang bersangkutan.
33. Rata-rata (Mean) adalah proporsi rata-rata dari obyek belanja untuk seluruh SKPD di suatu Pemerintah Daerah.
33. Batas Atas (Maksimum) adalah proporsi tertinggi yang dapat dipergunakan dalam obyek belanja.
12. kegiatan Anggaran 34. Indeks Kegiatan merupakan perbandingan total anggaran setelah dilakukan penyetaraan kegiatan terhadap total Pendapatan Dan Belanja Daerah.
35. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat daerah, PPKD dan pejabat Jainnya sesuai kebutuhan.
I
I
ANALISA STANDAR BELANJA
I
BAB II - ANALISA STANDAR BELANJA
Pasal 2
1
AS� digunakan sebagai alat ukur belanja .kegiatan dan penyetaraan nama k�g1atan yang berlaku sama untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lmgkungan Pemerintah Kabupaten Sinlang dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
Pas�l 3
ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta pengendalian anggaran.
TATA CARA PENERAPAN ANALISA STANDAR BELANJA
BAB Ill - TATA CARA PENERAPAN ANALISA STANDAR BELANJA
Pasal 4
Analisa Standar Belanja digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 dan merupakan standar maksimal yang dapat diguriakari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB Ill - TATA CARA PENERAPAN ANALISA STANDAR BELANJA
Pasal 5
- ( 1) SKPD dalam rangka menyusun RKA-SKPD menentukan jenis kegiatan sesuai dengan penyetaraan kegiatan pada Analisa Standar Belanja.
- (2) Penentuan jenis kegiatan dilakukan sesuai dengan deskripsi kegiatan yang terdapat dalam perhitungan Analisa Standar Selanja.
- (3) Penggunaan unsur belanja dan/atau persentase unsur belanja pada prinsipnya mengacu pada unsur belanja dan/ atau persentase sebaran pada ASS, sedangkan penggunaan unsur belanja dan/ a tau persentase sebaran ASS sesuai dengan kebutuhan riil, dapat dilakukan dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.
BAB Ill - TATA CARA PENERAPAN ANALISA STANDAR BELANJA
Pasal 6
- ( I ) Penyetaraan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( l ) Peraturan i ni, sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan ini. . .
- (2) Perhitungan ASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Lampi\_ran-Lampiran seba\_gaimana dimaksud pada ayat ( I ) dan ayat (2) Pasal irn, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BABIV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 7

- ( I ) R\_encana Kegiatan Anggaran SKPD yang belum diatur atau belum cukup d1atu� dala\_m Peraturan i ni, sebaran obyek belanja dan besaran total belanja kegiatan dttetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Apabda terjadi perubahan harga barang dan jasa yang diseb bk l h inflas k bii k . . a an o e . 1 maupun e · J a. an lainnya yang berakibat kepada perubahan Analisa Standar Belanja , maka penyesuaian standar belanja kegiatan akan diatur dengan Keputusan Bupati,

## BABV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan supati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.


BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR IJ �

:

I