KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 2003 tentang MAHKAMAH SYAR'IYAH DAN MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (berlaku 3 Maret 2003)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, peradilan Syariat Islam yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi perlu segera diwujudkan;
- b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syah'iyah Provinsi sebagaimana diamanatkan Undangundang tersebut diperlukan persiapan yang cermat dan seksama yang meliputi peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia, dan prasarana pendukungnya;
- c. bahwa saat ini sedang dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa undangundang yang berkaitan dengan peradilan termasuk didalamnya pengaturan mengenai kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional;
- d. bahwa sambil menunggu terpenuhinya semua kebutuhan sebagaimana tersebut dalam huruf b dan huruf c, maka pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi dilakukan secara bertahap;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan Keputusan Presiden;
Menetapkan :
Mengingat : 1. Pasal 4 Ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang
- Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG MAHKAMAH SYAR'IYAH DAN MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.
Pasal 1
- (1) Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Mahkamah Syar'iyah Sabang, Mahkamah Syar'iyah Sigli, Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Mahkamah Syar'iyah Bireun, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Mahkamah Syar'iyah Takengon, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Mahkamah Syar'iyah Idi, Mahkamah Syar'iyah Langsa, Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Mahkamah Syar'iyah Blang Kejeren, Mahkamah Syar'iyah Kutacane, Meulaboh, Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Mahkamah Syar'iyah Calang, Mahkamah Syar'iyah Singkil, Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan, Mahkamah Syar'iyah Jantho.
- (3) Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Mahkamah Syar'iyah Provinsi.
Pasal 2
- (1) Daerah hukum Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah daerah hukum eks Pengadilan Agama yang bersangkutan.
- (2) Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) adalah daerah hukum eks Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh.
Pasal 3
- (1) Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.
- (2) Kekuasaan dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumberdaya manusia dalam kerangka sistem peradilan nasional.
Pasal 4
- (1) Kepaniteraan, kesekretariatan, juru sita, dan pegawai masing-masing Pengadilan Agama menjadi kepaniteraan, kesekretariatan, juru sita, dan pegawai masing-masing Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Kepaniteraan, kesekretariatan, dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh menjadi kepaniteraan, kesekretariatan, dan pegawai Mahkamah Syar'iyah Provinsi.
Pasal 5
Sarana dan prasarana masing-masing Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh menjadi sarana dan prasarana masing-masing Mahkamah Syar'Iyah dan Mahkamah Syar'iah Provinsi.
Pasal 6
Pembiayaan yang diperlukan bagi Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Departemen Agama.
Pasal 7
Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini dan sambil menunggu pengangkatan Hakim Makamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, maka :
- a. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim masing-masing Pengadilan Agama menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim masing-masing Mahkamah Syar'iyah.
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi.
Pasal 8
Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini pembiayaan yang diperuntukkan bagi masing-masing Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Tahun Anggaran 2003 menjadi pembiayaan yang diperuntukkan bagi masing-masing Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Tahun Anggaran 2003.
Pasal 9
- (1) Semua perkara yang ditangani oleh masing-masing Pengadilan Agama pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan tetapi belum diputus, penaganannya diteruskan oleh masing-masing Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Semua perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan tetapi belum diputus, penanganannya diteruskan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi.
Pasal 10
Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Peradilan Agama tetap berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang baru
Pasal 11
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI