PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KAPUAS INDAH Nomor 8 Tahun 2014 tentang PERUSAHAAN DAERAH KAPUAS INDAH (berlaku 8 Oktober 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH KAPUAS INDAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PONTIANAK,
:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk lebih meningkatkan potensi Perusahaan Daerah Kota Pontianak, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah maka Perusahaan Daerah Kapuas Indah perlu dikelola secara profesional;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah serta memperhatikan perkembangan dunia usaha, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Kapuas Indah Pontianak perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Kapuas Indah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ;
Menetapkan :
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER12/MBU/2012 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KAPUAS INDAH
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. D aerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
5. Perusahaan Daerah Kapuas Indah selanjutnya disingkat PD. Kapuas Indah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam lapangan usaha perdagangan umum dan jasa.
6. Direksi adalah Direksi PD. Kapuas Indah Kota Pontianak.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Kapuas Indah.
8. Pegawai adalah pegawai PD. Kapuas Indah yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
9. Perdagangan adalah Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan tujuan memperoleh imbalan atau kompensasi.
10. Barang adalah setiap benda,baik berwujud maupun tidak berwujud,baik bergerak maupun tidak bergerak,baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
11. 11 Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen maupun pelaku usaha.
12. Kerjasama adalah Hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
13. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah Sebagian kekayaan daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada Badan Usaha Milik Daerah.
14. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
15. Pembubaran adalah Pengakhiran perusahaan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
16. Tata Kelola Perusahaan adalah Suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara professional ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan PD. Kapuas Indah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arah dan ruang lingkup bidang usaha perusahaan.
- (3) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. pembentukan ; dan
- b. pengurus perusahaan.
PEMBENTUKAN
BAB III - PEMBENTUKAN
Pasal 3
- (1) PD. Kapuas Indah Kota Pontianak didirikan
BAB III - PEMBENTUKAN
Pasal 4
- (1) PD. Kapuas Indah berkedudukan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan didirikannya PD. Kapuas Indah adalah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan Perekonomian dan Pembangunan Daerah.
- (3) Sifat usaha PD. Kapuas Indah adalah dukungan pelayanan jasa bagi kemanfaatan umum dengan memperoleh keuntungan
BAB III - PEMBENTUKAN
Pasal 7
- (1) PD. Kapuas Indah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipungut menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua likuiditas PD. Kapuas Indah disimpan pada Bank yang ditentukan oleh Walikota menurut peraturan perundang-undangan.
PENGURUS PERUSAHAAN
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 8
Organ PD. Kapuas Indah terdiri dari :
- a. Walikota;
- b. Badan Pengawas; dan
- c. Direksi.
Bagian Kesatu Kewenangan Walikota
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 9
Walikota memiliki kewenangan :
- a. mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengawas;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas yang melakukan tindakan yang dapat merugikan PD. Kapuas Indah;
- c. menetapkan besarnya honor anggota Badan Pengawas, gaji Direksi dan Jasa Produksi;
- d. memberikan persetujuan atas kebijakan strategis yang diambil oleh Direksi;
- e. mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi;
- f. menunjuk pejabat sementara, pelaksana tugas untuk menduduki jabatan Direksi;
- g. memberikan izin kepada Badan Pengawas dan Direksi untuk melakukan perjalanan dinas;
- h. mengesahkan dan/atau menolak rencana anggaran PD. Kapuas Indah; dan
- i. mengesahkan laporan tahunan PD. Kapuas Indah.
Bagian Kedua Badan Pengawas
Paragraf 1 Pengangkatan
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 10
- (1) Anggota Badan Pengawas berasal dari profesional.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menyediakan waktu yang cukup;
- b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
- c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (3) Pengangkatan anggota Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 11
Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang di antaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 12
- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan anggota Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan anggota Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
- a. mampu mengawasi PD. Kapuas Indah sesuai dengan Program Kerja.
- b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar PD. Kapuas Indah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya; dan
- c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.
Paragraf 2 Tugas dan Wewenang
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 13
Anggota Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengawasi kegiatan operasional PD. Kapuas Indah;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja PD. Kapuas Indah.
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 14
Anggota Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Program Kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Kapuas Indah yang dibuat Direksi oleh Badan Pengawas kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- d. menerima atau menolak pertanggung jawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan; dan
- e. mengangkat Sekretariat Badan Pengawas.
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 15
- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada PD. Kapuas Indah.
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 16
Anggota Badan Pengawas karena tugasnya diberikan honorarium.
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 17
- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 18
Selain honorarium, kepada anggota Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.
Paragraf 4 Pemberhentian
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 19
Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Kapuas Indah; dan
- f. di hukum pidana
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 20
- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c, huruf d dan huruf e Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 21
- (1) Direksi diangkat oleh Walikota dari tenaga profesional atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari profesional maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1) atau setara;
- b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. membuat dan menyajikan proposal tentang Bisnis Plan dan Strategi pengembangan usaha; dan
- d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 22
Jumlah Anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 23
- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di PD. Kapuas Indah.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD. Kapuas Indah setiap tahun yang dinilai dari hasil audit yang dinilai oleh badan pengawas.
Paragraf 2 Tugas dan Wewenang
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 24
Direksi dalam mengelola PD. Kapuas Indah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Kapuas Indah;
- b. menyampaikan bisnis plan 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran PD. Kapuas Indah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PD. Kapuas Indah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili PD. Kapuas Indah baik didalam dan diluar Pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba kepada Badan Pengawas; dan
- i. menyampaikan laporan tahunan kepada DPRD melalui Laporan pertanggungjawaban Walikota.
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 25
Direksi dalam mengelola PD. Kapuas Indah mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- e. melakukan investasi.
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 26
Direksi memerlukan pendapat dari Badan Pengawas dalam hal:
- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran PD. Kapuas Indah;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik PD. Kapuas Indah; dan
- c. penyertaan modal dalam Perusahaan lain.
Paragraf 3
Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 27
- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Kapuas Indah kepada Badan Pengawas.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran PD. Kapuas Indah yang diajukan, maka PD. Kapuas Indah menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran tahun sebelumnya.
Paragraf 4 Penghasilan dan Hak-hak Direksi
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 28
- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
gaji; dan
- b. tunjangan.
- (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. tunjangan kesehatan; dan b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PD. Kapuas Indah memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 29
- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. cuti besar/ cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
- c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
- d. cuti alasan penting; dan
- e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD. Kapuas Indah.
Paragraf 6 Pemberhentian
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 30
Direksi diberhentikan dengan alasan :
- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Kapuas Indah; dan
- f. dihukum pidana
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 31
- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, huruf d dan huruf e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 32
Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :
- a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 30 huruf e.
- b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 30 huruf c, huruf d dan huruf f;
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 33
- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, huruf b dan huruf c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, huruf e dan huruf f, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan PD. Kapuas Indah.
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 34
- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan uang pesangon dan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan oleh Walikota
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 35
Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota.
Paragraf 7
Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 36
- (1) Walikota mengangkat Pejabat Pelaksana Tugas, apabila Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Walikota dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah mengangkat Pejabat Pelaksana Tugas wajib mengangkat Direksi Definitif.
- (4) Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pejabat pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
BAB IV - PENGURUS PERUSAHAAN
Pasal 37
Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PD. Kapuas Indah.
PEMBUBARAN
BAB V - PEMBUBARAN
Pasal 38
- (1) Pembubaran PD. Kapuas Indah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk Walikota.
- (3) Semua hutang dan kewajiban lainnya yang tidak terbayar dari kekayaan PD. Kapuas Indah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
BAB VI - KETENTUAN LAIN
Pasal 39
- (1) Struktur Pengurus PD. Kapuas Indah sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 8 Oktober 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK LAMPIRAN PERATURAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (5/2014) ## Pasal 42 - (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kapuas Indah Pontianak yang tidak mengatur mengenai pendirian dinyatakan tidak berlaku. - (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 1997 tentang PD. Kapuas Indah Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 2 Seri D Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - (3) Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini paling lama ditetapkan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. ## Pasal 43 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 8 Oktober 2014

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengembangan organisasi dapat diusulkan oleh Direksi dan Badan Pengawas sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan pengaturan Pokok-pokok Kepegawaian PD. Kapuas Indah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 40

- (1) Penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilan PD. Kapuas Indah ditetapkan sebagai berikut :
- a. kas daerah sebesar 55% (Lima puluh lima per seratus);
- b. cadangan umum sebesar 10% (Sepuluh per seratus);
- c. dana sosial sebesar 5% (Lima per seratus);
- d. penerimaan jasa produksi sebesar 15% (Lima belas per seratus); dan
- e. cadangan tujuan sebesar 15% (Lima belas per seratus);
- (2) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

## Pasal 41

- (1) Semua pegawai PD. Kapuas Indah termasuk Badan Pengawas dan Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum atau sengaja melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian terhadap PD. Kapuas Indah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 8 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd

MOCHAMAD AKIP

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN PERATURAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (5/2014)

## Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kapuas Indah Pontianak yang tidak mengatur mengenai pendirian dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 1997 tentang PD. Kapuas Indah Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 2 Seri D Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini paling lama ditetapkan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 8 Oktober 2014

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2014

## TENTANG

## PERUSAHAAN DAERAH KAPUAS INDAH

## I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah yang pada pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai implementasi dari pembentukan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan ( medebewind ), pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat

Perusahaan Daerah Kapuas Indah berkedudukan di Pontianak, semula didirikan dengan nama Perusahaan Daerah Pasar Kapuas Indah Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 05 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kapuas Indah Pontianak. Kemudian berubah menjadi Perusahaan Daerah Kapuas Indah Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 23 Tahun 1997 tanggal 11 Oktober 1997, tentang Perusahaan Daerah Kapuas Indah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah dimaksud di atas, diharapkan mampu mengakomodir tujuan PD. Kapuas Indah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dan pembangunan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PD.Kapuas Indah Kota Pontianak dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 1975 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) berupa modal dasar berdasarkan Perda Pendirian Perusahaan Nomor 5 Tahun 1975;
2. Tahun 2002 sebesar Rp. 342.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) berupa bantuan pelunasan pinjaman Pasar Tengah ;
3. Tahun 2003 sebesar Rp. 999.989.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) berupa bangunan Kios Jl. Citandui Kawasan Pasar Tengah;
4. Tahun 2006 sebesar Rp. 716.235.000,(Tujuh Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) berupa bangunan kios Jl. Patimura dan AR. Hakim ;
5. Tahun 2006 sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) berupa bantuan untuk restrukturisasi dan rasionalisasi.
6. Sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp. 3.859.720.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) berupa Komplek Gedung Pasar Kapuas Indah Pontianak ;

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

| Pasal | 13 | Cukup jelas. |
|---------|-----------------|----------------|
| Pasal | 14 Cukup | jelas. |
| Pasal | 15 Cukup | |
| Pasal | 16 | jelas. |
| Pasal | Cukup 17 Cukup | jelas. |
| Pasal | 18 Cukup | jelas. |
| Pasal | 19 Cukup | jelas. |
| Pasal | 20 Cukup | jelas. |
| Pasal | 21 Cukup | jelas. |
| Pasal | 22 Cukup | jelas. |
| Pasal | 23 Cukup jelas. | jelas. |
| Pasal | 24 Cukup jelas. | |
| Pasal | 25 Cukup jelas. | |
| Pasal | 26 Cukup jelas. | |
| Pasal | 27 Cukup | jelas. |
| Pasal | 28 Cukup | |
| Pasal | 29 Cukup jelas. | jelas. |
| Pasal | 30 | |
| Pasal | Cukup 31 | jelas. |
| Pasal | 32 Cukup jelas. | Cukup jelas. |
| Pasal | 33 Cukup | |
| Pasal | 34 | jelas. |
| Pasal | Cukup 35 | jelas. |
| Pasal | Cukup 36 | jelas. |
| | Cukup | jelas. |

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1) Struktur Pengurus PD. Kapuas Indah terdiri dari :

- a. Kepala Daerah.
- b. Badan Pengawas.
- c. Direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 131

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KAPUAS INDAH

## STRUKTUR PENGURUS PD. KAPUAS INDAH


WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI