PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA Nomor 4343 Tahun 2004 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN-BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR: r TAHUN2014
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN-BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA
:
- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan sebagaimana di maksud pada huruf a, diharapkan Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara mampu dan bertanggungjawab daiwn pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan untuk u laksanakan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Ber 'kan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri di Badan lelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupa linahasa Utara.
4. : 1. Undang-undang Nomor 3; ahun 2003 tentang Pembt-mtukan Minahasa Ut ii Propinsi Sulawesi Utar.;i ( Lembaran Negara I :&gt;lik Indonesia Tahun 200? Nomor 148, Tamb. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343 );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.
Menetapkan
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44388 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 TafTun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 31a Tahun 2010 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
MEMUTUSKAN:
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
Pasal 1
Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini;

## Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku'

Biaya yang timbul akibat Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Dalam DPA SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah;

## Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa utar2V

Ditetapkan

7

-di Airmadidi

Pada Tanggal

:

•? Januari 2014

Diundangkan

Pada Tanggal

:

di Airmadidi

:

3 Januari 2014