Unknown Unknown Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tatrun 2008 tentang Tahapan, Tata cara pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) dapat diubatr dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sebagai pelaksanaan (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan Pasal 285 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tatrun 2008 tentang Tahapan, Tata cara pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) dapat diubatr dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sebagai pelaksanaan pasal 286 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Keda Pembangunan Daerah rahun 2oL6.
Menglngat
- L. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 19s0 Nomor 4U sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
2. Undang-Undang Nomor LT Tatrun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OA4 Nomor 05, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2oA4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor lo4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
4. undang-undang Nomor 15 Tahun 2ao4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. undangundang Nomor 33 Tahun zoo4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah F\rsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2004 Nomor L26, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OAT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao7 Nomor 68, Tambahan I-embaran Negara Nomor ar2sl;
7. Undang-Undang Nomor 1z rahun 2ooz tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2oos2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. undang-undang Nomor L2 Tahun 2all ,"rrt rrg Pembentukan Peraturan perundang*undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor g2, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\
10. Undang-undang Nomor 23 tahun zol4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ssgz) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2OL5 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2g rahun tgrz tentang Perubahan Nama dan pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten panarukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun lgr2 Nomor is),
13. Peraturan Pemerintah Nomor zg Tahun 2oos 'tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16s, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200s tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o0s Nomor L4o, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor asrg);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tatrun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (kmbaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2L, Tarnbahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8l7l;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kati diubah, teraktrir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tatrun 2OIL (Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2oLL Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daeratr (Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2O1O Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2ots tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2a]4 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor aT\;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201s tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ol5 Nomor 2o361;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2o0g Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor 6 Tahun 2oL2 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tatrun 2Ott-iOZS (Lembaran Daerah Ifubupaten Situbondo Tatrun 2Ot2 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayatr Kabupaten situbondo Tahun 2ot1-2031 (Lembaran Dierah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 9l;
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 201s Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2Ot6 (Berita Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol5 Nomor 221.
MtMIffUSIIAIt 3
Menetapkan : PERATURAIY BITPATI TEIITAIIG PERITBAIIAII RtttCAItA
IITR.'A PT}IBANGUNAN DATRAII NABIIPATEIT SITI'BOITDO TAIII'il 2016.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- L. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo;
2. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2oL6-2o2L, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2oL6 sampai dengan tahun 2a2L.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerl'a Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode selama s (tima) tahun terhitung sejak tahun 2oL6 sampai dengan tahun zozl.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKpD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Perubahan RKPD Tahun 2AL6 adalah Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Tatrun 20t6.
Pasal 2
Perubahan RKPD Tahun 2016 merupakan perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten situbondo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimuiai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember zoto sebagaimana telah drl"t pkan dengan peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tatrun 2015 fentang Rencana rlrja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2OL6.
Pasal 3
- (1) Perubahan RKPD Tahun 2016 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2016.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD.
BAB VI
PENUTUP
- (21 Uraian secara rinci perubahan RKPD Tatrun 2oL6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam La.mpiran yang merupakan bagran yang tidak terpisatrkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
Pembahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai :
- a. Pedoman bagt Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daeratr dalam menJrusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeratr (Renja SKPD);
- b. Pedoman basl Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2OLG.
Pasal 5
Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah (RpApBDl rabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksua daUm Pasal 4 ayat (2) :
- a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2016 sebag+i bahan Pembahasan Kebiiakan umum pApBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan DPRD;
2. b- Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2016 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran-satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
Pasal 6
Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo tahun 20t6.
Paral 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tangsat 2 I JUL 2010 BI'PATI SITT'BONDO,

Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2 g JUL 1ot"

Penandatangan: SEKRETARIS DAIBRAH KABTTPiTET srTrrBorYDO, BERITA DATRAII KABI'PATEIT SITI'BOIVIX) TAHT'IU 2c/T6 TO}IOR ](l