PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG Nomor 8 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (berlaku 28 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPNG ,
- a. bahwa hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan pemotongan hewan yang memberikan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang akan melakukan pemotongan hewan agar memenuhi persyaratan kesehatan dan layak untuk dikonsumsi, Pemerintah Daerah telah menyediakan Rumah Potong Hewan dan atas penggunaan fasilitas tersebut dapat dipungut retribusi;
- d. bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
- e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 1978 tentang Pemakaian Tempat Penitipan, Pemeriksaan Hewan, dan Daging dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1988, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.140/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging, Serta Hasil Ikutannya;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 84 Seri D Nomor 68);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah Ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang.
6. Ahli adalah Dokter Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang.
7. Juru Uji Daging adalah orang yang mempunyai pendidikan khusus untuk memeriksa kesehatan daging, baik sebelum maupun sesudah dipotong yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada ahli.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Hewan ternak potong adalah sapi, kerbau, babi, kambing atau domba, dan unggas.
11. Karkas adalah bagian dari hewan yang dipotong dan dikuliti setelah kepala dan kaki dipisahkan, kecuali pada babi dan unggas, maka kulit termasuk karkas.
12. Pemotongan darurat adalah pemotongan terhadap:
- a. Hewan ternak yang mendapat kecelakaan oleh berbagai sebab dan tidak mungkin lagi dapat disembuhkan yang dinyatakan oleh seorang ahli;
- b. Hewan ternak sakit yang tidak berpenyakit menular, tidak mungkin lagi disembuhkan dan dianggap perlu harus dipotong yang dinyatakan oleh seorang ahli;
- c. Hewan ternak cacat sejak dilahirkan atau cacat yang timbul selama perkembangannya dan karena cacatnya hewan tersebut menurut keputusan seorang ahli harus dipotong.
13. Usaha Pemotongan Hewan adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang melakukan usaha pemotongan hewan ternak di Rumah Potong Hewan sebagai mata pencaharian.
14. Jagal adalah petugas pemotong hewan yang terlatih.
15. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan atau / modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
19. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
20. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
21. Rumah Potong Hewan adalah bangunan atau komplek bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ternak yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari Penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Tarif Retribusi adalah ketentuan besar kecilnya biaya yang ditetapkan dan dibebankan kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas pelayanan rumah potong hewan.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
26. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pengaturan penyelenggaraan dan pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan, dimaksudkan sebagai dasar/landasan hukum untuk :
- a. pelaksanaan pelayanan jasa usaha rumah potong hewan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. melakukan pemungutan retribusi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan Penyelenggaraan dan pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan adalah untuk :
- a. memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi pangan asal hewan yang aman, sehat, dan halal;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- c. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang pemotongan hewan.
PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN
Bagian Kesatu
Penggunaan Rumah Potong Hewan
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN
Pasal 4
- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di Rumah Potong Hewan.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan sarana berupa tempat untuk pemotongan hewan dan pekerjaan setelah pemotongan hewan.
- (3) Ketentuan mengenai pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pemotongan untuk :
- a. kepentingan hari besar keagamaan;
- b. upacara adat; dan
- c. pemotongan darurat.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN
Pasal 5
- (1) Semua hewan yang akan dipotong di Rumah Potong Hewan harus diistirahatkan terlebih dahulu di kandang peristirahatan paling singkat 12 jam sebelum dipotong.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana berupa kandang peristirahatan.
3. (3)
4. Hewan yang akan dipotong diperiksa terlebih dahulu oleh juru uji dengan dinyatakan: a. sehat, hewan diijinkan dipotong dengan dibubuhi cap; atau b. tidak sehat, hewan harus segera dikeluarkan dari Rumah Potong Hewan.
- (4) Setiap hewan potong kecuali babi penyembelihannya dilakukan menurut tata cara agama Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN
Pasal 6
- (1) Setelah semua pekerjaan pemotongan hewan ternak dan pekerjaan setelah pemotongan hewan ternak selesai, maka karkas, bagian tubuh yang lain dan kulit diperiksa oleh juru uji dan dinyatakan:
- a. sehat, dengan dibubuhi cap, diijinkan keluar untuk dikonsumsi; atau
- b. tidak sehat, disita dan dimusnahkan, sedang kepada pemiliknya tidak diberikan ganti rugi.
- (2) Karkas yang dinyatakan sehat, dapat ditiriskan di ruang pelayuan.
- (3) Pemerintah daerah menyediakan sarana berupa ruang pelayuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib di Rumah Potong Hewan, tata cara pemeriksaan hewan, tata cara pemeriksaan karkas, bagian tubuh lain dan kulit, penggunaan cap daging, serta pengangkutan dan penjualan daging diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Perizinan
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN
Pasal 7
- (1) Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari Bupati.
- (2) Izin usaha pemotongan hewan tidak dapat dipindahkan.
- (3) Untuk mendapatkan ijin, pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Usaha Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan di bawah pengawasan ahli yang berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perijinan, kewajiban dan larangan usaha pemotongan hewan ternak diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Larangan
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN
Pasal 8
- (1) Dilarang melakukan pemotongan hewan betina produktif.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap hewan betina yang:
- a. majir/ mandul;
- b. sakit;
- c. kecelakaan; dan
- d. tidak produktif.
- (3) Keadaan hewan betina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a huruf b, dan huruf d, setelah dilakukan pemeriksaan oleh seorang Ahli.
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 9
Dengan Nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB IV - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 10
- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Penggunaan kandang peristirahatan;
- b. Pemeriksaan kesehatan hewan;
- c. Penggunaan tempat pemotongan hewan;
- d. Pemeriksaan karkas, bagian tubuh lain dan kulit;
- e. Penggunaan ruang pelayuan daging; dan
- f. Pemeriksaan jeroan, penampungan kulit dan pemecahan daging.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.
BAB IV - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 11
- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Rumah Potong Hewan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
Bagian Kedua
Golongan Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 12
Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Bagian Ketiga
Cara Mengukur Penggunaan Jasa
BAB IV - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 13
Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur
BAB IV - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 14
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya investasi, operasional, kebersihan dan pemeliharaan.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 15
Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Retribusi untuk ternak Sapi atau Kerbau sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ekor;
- b. Retribusi untuk ternak Babi atau Kambing/Domba sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor.
- c. Retribusi untuk ternak Unggas sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per ekor.
Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 16
Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Ketapang tempat pelayanan rumah potong hewan diberikan.
Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran
BAB IV - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 17
- (1) Retribusi dipungut oleh Dinas.
- (2) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 18
- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 1 x 24 jam sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima.
- (4) Bendahara Penerima yang menerima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam setelah penerimaan.
- (5) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 19
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- 2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
BAB IV - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 20
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD
Bagian Kesepuluh Penagihan
BAB IV - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 21
- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai pada saat jatuh tempo pembayaran, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan mengunakan STRD atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesebelas Kedaluwarsa Penagihan
BAB IV - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 22
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB IV - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 23
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keduabelas
Keberatan
BAB IV - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 24
- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi tersebut.
BAB IV - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 25
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap terkabul.
Bagian Ketigabelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
BAB IV - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 26
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkaan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 27
- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
- b. Masa retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB IV - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 28
- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan berlaku sebagai bukti pembayaran
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
BAB V - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 29
- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
BAB V - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 30
- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB VII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 31
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
PENYIDIKAN
BAB VIII - PENYIDIKAN
Pasal 32
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana .
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA Pasal 33
Pasal 33
- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4),
dan Pasal 8, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1978 tentang Pemakaian Tempat Penitipan, Pemeriksaan Hewan, dan Daging dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Penetapan: Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 28 Januari 2013

Penetapan: Diundangkan di Ketapang pada tanggal 28 Januari 2013

Penandatangan: BUPATI KETAPANG, ttd. HENRIKUS

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ttd. ## ANDI DJAMIRUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 8.

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG, EDI RADIANSYAH, SH.,MH Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19700617 200003 1 001