PERATURAN DAERAH KOT A JAMEI Nomor MOR Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Distribusi Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersu bsidi. - 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ten tang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 002/PUU-1/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5:), Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tanun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repuboik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pernerintah Nomor 36 Tahun 2004 rentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4996); 9. Peraturan Pernerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kcbijakan Energi Nasional;· 11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan · Penetcpan Harga Liquified Petroleum. Ga..s Tabung 3 Kilogram; 12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 00073Tahun . · 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan lzin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; 9. J 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesitikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri; 14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Ta bung 3 Kilogram; 15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Kon sum en pada Kegiatan U saha Hilir Minyak dan Gas Bumi; ,,, ... 16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nom~r 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistriibusian LPG ta.bing 3 (tiga) Kg Bersubsidi ; 2. I 17. Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 7 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ten tang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) 19. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 25297.K/ 10/DJM.S/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu; Dengan Per setujuan Bersama DEWAN PERWAK!LAN R;\KYAT DATI:RAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI
NOJYIOR 10 TAHUN 2013
I
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2013
TENT ANG
PENGENDALIAN DAN PENGAW ASAN DISTRIBUSI LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke Gas, perlu dilaksanakan sistem pendistribusian tertutup terhadap Liquified Petroleum Gas tabung 3 (tiga) kg di Daerah, agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan terjaiuin ketersediaan pasokan taburig Gas dirnaksud;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melibatkan peran serta pemerirrtah Daerah dalam rangka menetapkan Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) kg bersubsidi di Wilayah Kota Jambi dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Derah Kota Jambi tentang Pengendalian Dan Pengawasan Distribusi Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersu bsidi.
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ten tang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 002/PUU-1/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5:), Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tanun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repuboik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pernerintah Nomor 36 Tahun 2004 rentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4996);
9. Peraturan Pernerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kcbijakan Energi Nasional;·
11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan · Penetcpan Harga Liquified Petroleum. Ga..s Tabung 3 Kilogram;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 00073Tahun . · 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan lzin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
9. J 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesitikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Ta bung 3 Kilogram;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Kon sum en pada Kegiatan U saha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
,,,
...
,.
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nom~r 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistriibusian LPG ta.bing 3 (tiga) Kg Bersubsidi ;
2. I 17. Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 7 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ten tang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 25297.K/ 10/DJM.S/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu;
Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAK!LAN R;\KYAT DATI:RAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (T!GA) KILOGRAM BERSUBSIDI
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota .Jarnbi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotajambi.
5. Liquified Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. ·
c
6. LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi adalah LPG Tabung 3 kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyaf kekhususanj karena kondisi tertentu seP:e~ti pengguna/penggunaannya, kemfsannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi. I
7. Pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi adalah rumah tangga dan usaha mikro penerima paket LPG 3 kg sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
8. Kelompok Pengguna adalah suatu kelompok dari sejurnlah pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi dalam satu wilayah yang terdaftar dalam satu Sub Penyalur sebagai pelanggan dan bersifat mengikat dalam suatu hubungan keanggotaan.
9. Sistem Pendistribu sian Tertutup adalah sistem pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi untuk rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi yang terdaftar dengan menggunakan Kartu Kendali.
10. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi.
11. Wilayah Distribusi tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi adalah daerah/wilayah yang ditetapkan ## BAB II ASAS DAN TUJUAN c
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Daerah ini berasaskan: a. pemerataan;
- b. kesejahteraan masyarakat;
- c. keamanan dan keselamatan;
- d. keadilan clan kepastian hukum; dan
- e. berkesinambungan. ·
Pasa! 3
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian LPG tabung gas 3 (tiga) kg bersubsidi di Kota Jambi;
LEMBAGA Bagian Kesatu Penyalur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- ( 1) Penyalur dalam menyalurkan LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi adalah penyalur resmi yang sesuai dengan persyaratan Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi yang direkomendasikan oleh Direktur Jenderal dan wajib memiliki Surat Keterangan Penyalur dari Direktur Jenderal.
- (2) Badan usaha pemilik izin niaga LPG 3 (tiga) kg bersubeidi yang ditunjuk oleh Pemerintah menetapkan penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi dengan memiliki izin yang dipersyaratkan Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan wilayah penyaluran diatur oleh Pemerintah Daerah bersama badan usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penyalur wajib mendistribusikan LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi kepada Sub Penyalur pada wilayah penyaluran hasil penataan yang telah ditetapkan.
J
i
- (5) Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi wajib melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada Pedoman teknis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mi. I
- (6) Sadan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi dapat mengusulkan perubahan dan/ a tau penambahan Penyalur kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Walikota.
- (7) Penyalur menjual LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertentu (HET) yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Penyalur berhak mendapatkan kepastian kuota dari Sadan Usaha Pemegang lzin Usaha Niaga LPG sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun anggaran berjalan.
- (9) Penyalur dilarang melakukan penimbunan dan/ a tau penyimpanan serta penggunaan LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang bertentangan aengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (10) Penetapan sebagai Penyalur yang telah diterbitkan, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
7. C (11) Penyalur dilarang melakukan manipulasi terhadap pencatatan penerimaan dan penyaluran LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi pada Buku Catatan.
- (12) Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi melaporkan rencana dan realisasi volume Penyaluran LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi kepada Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi kepada Pemerintah Daerah setiap bulan.
Bagian Kedu a
Sub Penyalur
PasalS
- ( 1) Sub Penyalur dalam menyalurkan LPG tabung 3 (tiga) kg bersubeidi adalah sub penyalur resmi yang sesuai dengan persyaratan sub Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi yang direkomendasikan oleh Direktur Jenderal dan wajib memiliki Surat Keterangan Penvalur dari Direktur Jenderal.
- (2) Sub Penyalur wajib mendistribusikan LPG tabung 3 (tiga) Kg bersubsidi kepada Konsumen Pengguna di wilayah Sub Penyalur hasil penataan yang telah ditetapkan.
- (3) Penataan wilayah sub penyaluran diatur oleh Pemerintah Dearah bersama badan usaha yang ditetapkan derigan Keputusan Walikota
- (4) Penataan wilayah Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan . pada besamya volume sub penyaluran dan luas wilayah sub penyaluran.
- (5) Hasil penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa daftar keanggotaan Sub Penyalur pada Penyalur LPG tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi pada wilayah yang telah ditetapkan. ·
- (6} Penyalur dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan Sub Penyalur kepada Sadan Usaha dengan tembusan Direktur Jenderal dan Walikota.
- (7) Sub Penyalur .menjual LPG tabung 3. (tiga) kg bersubsidi · sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Walikota.
'
'
j
C
0
- (8) Sub Penyalur berhak mendapatkan kepastian kuota dari Penyalur sesuai dengan kuota yang diberikan kepada penyalur. i I
- (9) Sub Penyalur dilarang melakukan penimbunan dan/ atau penyimpanari serta penggunaan LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (10) Penetapan sebagai Sub Penyalur yang telah diterbitkan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (11) Sub Penyalur dilarang melakukan transaksi dengan konsumen pengguna yang tidak dapat menunjukkan Kartu Kendali.
- (12) Sub Penyalur dilarang melakukan manipulasi terhadap pencatatan penerimaan dan penyaluran LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi pada buku catatan.
- (13) Sub Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi melaporkan setiap bulan sekali kepada Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi dan Camat, Kelurah/RT setempat mengenai realisasi volume Penyaluran LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi kepada masyarakat dan disertai Tanda Bukti Penerimaan dan penyaluran.
IZIN USAHA
BAB Ill - IZIN USAHA
Pasal 6
- (1) Penyalur dan sub penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi yang ditunjuk oleh Pertarnina di wilayah Kota Jambi, wajib memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Walikota. V
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. HO/ Gangguan ;
4. b.IMB;
- c. SITU:
- e. TDP
- d. SIUP;
BAE!"!
PENGGUNA LPG TABUNG 3 (TIGA) KG BERSUBSIDI
BAB Ill - IZIN USAHA
Pasal 7
- . a . tabung 3 (tiga) kg bersubsidi~mah Tangga @-11.§aha ilcro erdasarkan data dari kementerian ESDM ditetapkan dengan ~'usan (1)
ikota.
·
- (2) Pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~ib menggunakao kartu kenqali.
- (3) Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
- a. tanda pengerial resmi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada rumah tangga dan usaha mikro yang berhak mendapatkan tabung gas 3 (tiga) kg bersubsidi;
- b. alat pengawasan dalam pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg
- (4) Walikota ~ verifikasi, validasi, dan registrasi terhadap 1 dan Usah~~~g berhak menerima Kartu Kendali
Rumah Tangga yang ~menerima Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi kriteria: L j
- b. tidak menggunakan bahan bakar LPG s~ LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi; ~
- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTr) dan Kartu' identitas yang disahkan oleh Lurah atas usulan dari RT etem at; ~ atau
3. V G) mempunyai penghasilan atau pengeluaran ~ ~ ri Rp. 1.500.000z.: (satu juta lima ratus ribu rupiah) ~ atau dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/RT setempat
BAB Ill - IZIN USAHA
Pasal 8
- ( 1) Untuk mendukung pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg . bersubsidi dibentuk Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Distribusi Tertutup LPG tabung 3 [tiga) kg bersubsidi di Daerah yang ditetapkan · dengan Keputusan Walikota. ·
- (2) Tim Koordinasi mempunyai tugas melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi .
- (3) Tim Koordinasi bersama Camat dan Lurah/RT di Daerah merancang program pembinaan dan pengawasan yang paling sesuai dengan karakteristik kemasyarakatan ditiap Kecamatan, Kelurahan/RT, serta unruk memelihara
--~~---------
~~~~~~-'-•
O
i
0
keberlanjutan program pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 (tiga} kg bersubsidi k' j I
Kepala BAPPEDA Kota Jambi
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Jambi;
1. Inspektorat Kota Jambi
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi;
3. Dinas Perhubungan Kota Jambi;
4. Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi;
- S. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jam bi
7. Kepala Badan Pernberdayaan Masyarakat Kota Jam bi
8. Komando Distrik Militer 0415 Batang Hari
9. Kepolisian Resort Kota Jambi
10. Pertamina Jambi
- 11 .Hiswana Migas Jambi
12. Camat se Kota Jambi.
- c. Wakil Ketua
- d. Sekretaris
- c. Anggota
- fl4-t--Susunan Tim oordinasi sebagrimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
~·
- Penanggung jawab
- Walikpta Jam bi
~
- b. Ketua
- Sekretaris Daerah
BAB Ill - IZIN USAHA
Pasal 9
Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) rnernpunyai tugas melakukan sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan mcmfasilitasi penyelesaian permasaiahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) Kg.
PEM:BINAAN
BAB VI - PEM:BINAAN
Pasal 10
- (1) Walikota melakukan pernbinaan pendistribusian tertutup !..PG tabung 3 !tiga) kg bersubsidi di Kota Jambi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi:
- a. rneiakukan ~sialisa\_§.i dan koordinasi bersama Camat, SKPD, dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi kepada aparatur pemerintah kelurahan/RT dan masyarakat;
- b. memfasilitasi pihak-pihak terkait untuk kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi pada tingkat penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi ke Pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi dan Kelompok Pengguna;
- c. bersama Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya melakukan fasilitasi, verifikasi dan registrasi rumah tangga serta usaha mikro, pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi dan lembaga penyalur.
'
{
c
O
Bagian kesatu Pengawasan
I
BAB VII - PENGAWiASAN DAN PELAPORAN
Pasal 11
Pengawasan di Daerah, dilaksanakan oleh Walikota bersama Tim Koordinasi bekerja sama dengan Direktur Jenderal kementerian ESDM dalam penyediaan dan Pendistribusian LPG tabung 3 {tiga) kg bersubsidi.
BAB VII - PENGAWiASAN DAN PELAPORAN
Pasal 12
- (1) Dalam rangka pengawasan di Daerah Walikota mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan bersama Pemerintah Provinsi dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas, Kepolisian, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu atas penerapan Kartu Kendali;
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian tertutup dan Harga Eceran Tertinggi {HET) LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi ; dan
- c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi .
- (2) Dalam rangka pengawasan di daerah Camat mernpunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan bersama Lurah/RT dengan melibatkan Perangkat RT atas penerapan Kartu Kendali;
- b. bersama Tim Koordinasi Kota Jambi mengawasi penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi ; dan
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi tertutup LPG tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi .
bagian kedua pelapor an
BAB VII - PENGAWiASAN DAN PELAPORAN
Pasal 13
- ( 1) Cama.{0 menyampaikan laporan pengawasan pendistribusian tertutup LPG 3 (tiga~ wilayah distribusi secara berkala setiap 1 [satu] bulan kepada Walikota.
- (2) · Walikota wajib menyampaikan laporan pengawasan pendistribusian tertutup LPG 3 (tiga) kg wilayah distribusi secara berkala setiap 2 (dua) bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD.
----~~~~~~~~~~~~~~~~-..&gt;-~~~~~~~~~'~~~~--~~~
c
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRAS I
Pasal 14
- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), ayat (5), ayat (8), ayat (10), ayat (12), ayat 13 dan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (8), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13) ayat (14) dan Pasal 7 Dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. Denda;
- b. Uang paksa; clan
- c. Pencabutan izin
- (2) Tata cara dan pelaxsanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan W alikota.
- (1) Setiap orang atau badan y.gpg tidak memenuhi keten Yftn-sa:i~~·-'aacdministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 d1Icenakan ~anksi pidanv dengan ancaman pidana paling singkat 3 (tiga) bulan atau raling sedikit Rp 30.000.0CO,{tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BABX KETENTUAN PERALIP..AN
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRAS I
Pasal 16
- (1) Seluruh perizman yang telah ditertibkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku Izin Usaha terse but.
- (2) Permohonan izin usaha yang masih dalam proses setelah Peraturan Daerah ini
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan diharuskan berdasarkan dan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Ini.

Penandatangan: - (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota paling lambat 6 (enam) bulan Peraturan Daerah ini ditetapkan. i Oiundangkan di Kota Jambi, pada tanggal 31 Desember 2013

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI Oto ## DARU PRATOMO LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 10 ED Salman Sesuai dengan aslinya Kabag H an Per-UU Se MM Nip. 197206141199803 1 005 ## BAB XI PENUTUP Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daera h ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi, pad a tanggal 3 1 Desem ber 2013

Penandatangan: WALIKOTA JAMBI , Oto SYARIF FASHA