PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 59 Tahun 2012 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHM AT TU HAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk menganggarkan belanja hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran
.
.
- b. bahwa berdasarkan surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 054/panwaslu-prov/b/Vif/2012 tanggal 9 Juli 2012 perihal Mohon Dukungan Dana Dan Fasilitas Bagi Panwaslukada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat dan Jajarannya, maka dipandang perlu untuk menganggarkan belanja hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2012;
'r .
f-
- c. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sintang Nomor 217.a/Ses.Kab 019.435730/IX/2012 tanggal 8 September 2012 perihal Permohonan Dana Penarikan Logistik dari PPK ke KPU Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu untuk menganggarkan belanja hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepal � Daerah kepada KPU daJam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;
- d. bahvva berdasarJ,carJ surat Komanda..n Kodim 1205/Sinta..ng Nomor : B/62'5/V\\\/'20\"2 \..an � al. � "\.. 1'\!,.U. � \.:u.'t\ '2.\..')"\.'".2. ·;-n � Permohonan Bantuan Dana Operasional Pilkada. maka dipandang per\u untuk rnenganggarkan 'be.\an)a. \"\\bah ?c. �� 'n.'.i?\n. Umum KepaJa Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU dalaxn Anggaran Pendapatan dan Be\an'.)a Dae � an � .:a.bu.\)a\.en S,ntang Tahun Anggaran 2012;
- e. bahw � berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resort Sintang Nomor : B/ 1299/lX/2012 tanggal 4 SeptembeT 2012 peTi.hal Pen �� Juan Dukungan Anggaran Serpas Pengamanan TPS-TPS, maka dipandang perlu untuk menganggarkan belanja hi.bah Permlihan Urnurn Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;
- f. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e di atas, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang belum dianggarkan, sehingga diperlukan pergeseran dana yang bersumber dari belanja tidak terduga ke belanja hibah kepada Panitia Pengawas Pemilu, belanja hibah kepada Komisi Pemilihan Umum, belanja hibah kepada Polres Sintang untuk pengamanan pemilu, belanja hibah kepada Kodim 1205/Sintang dan belanja Jangsung pada SKPD yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 201\_2; .
- g. bahwa untuk melaksanakan maksud \_tersebut pada huruf f di atas, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012; · · · -· --· ··
5. vlerigingat d U d N mor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 1. Un angn ang O · · · ah 1953 N 9 T bahan tukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia T un \_omor , � Pemben N R blik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun Lembaran egara epu . 72 T bahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 1959 Nomor , am
- 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun Ne ara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UndangNomor 55, Tambahan Lem 1 9b9a;an ( Lemb � an Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negarao Undang Nomor 43 Tahun Republik Indonesia Nomor 3890);
- -----.3. Undang-Unda..ng Nomor 12 Tahu 1985 &gt; · · 198 n Len tang I aJa.k Bumi Dan 13a\_nguna.n \'-crnba.ran Nc\!,.asa Rc � u\-&gt;\\'K. \n\.\Onc.s\.:a. ·'\a'n:un 5 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), scbagaimana � e\ah d\ubah denl!,a.n \Jnda.n'i!,Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan \...embaran N Republik Indonesia Nomor 3569); ' Cl!,ara.
- 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi., Ko\usi. Dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repub\ik \ndonesi.a
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahu n 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- lO. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan \_Pembang � nan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4421);
- U d -U dang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N n ang12; T bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir d::: Und=Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambah � Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); � 1 I.
- d N -3.3 T: I 2004 rcntang Perimba.nga.n Kcua..nga.n Ant.a\_ra , � cmcrln\.ah , � us.a\. Dan Pcmcr\.n\_a'n.a.n. \"&gt; � ,--To:..,n 12. Ur1r/F111g-VnNr:1J1g ol � "Jot J,1·k''1..,':." -· Tah -n 2004 N � mor 126 Tambahan Lembaran Negara Repub\\K. \ndone.sl:a N(.YIT\.OT (l ... crnbaran cgara ... c:puv I o crc rre sae u . 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk lndones'la Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberitu kan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)· '
- 21 Pc rn t u reiri Pe,11erinlah Nomor 65 Ta\_hun 2005 tentang Penyusunan Dan Penerapan Sta � dar Pc\a � a.nan M.\n\ma\ � \...e.mbaran · Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 46 \4),
22. Peratura.n Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelengga.raan Pemeri.ntah � Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndones 1 a Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun � 007 Nomor 89, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pernberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
29. Keputusan Presiden Republik Indon � sia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Negara (Lembaran Negara R � publik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 2 l2) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahursa 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418)· '
30. P\_eraluran Men Leri D\_alam N':geri Non"lor J 3 Tahu n 2006 ten tang Pedoman Pcng,c\o\aa.n Kcua.nga.n Dacra..n � se.\')ag\_a\m'dna \.t.".\.a'n d iu trari beberapa kal, tersucrur clengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 l·,
31. Peraruran Menteri DaJam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapa\an Dan Be\an:ia Daerah Tahun Anggaran 2012;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 /PMK.07 /2011 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Be\anja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler DanKeuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan \_Keuangan Daerah (Lembaran\_ Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 25);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
7. \_ 36. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang
8. 3 7 \_ Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 6);
9. 38 . Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Sadan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Menetapkan
39. Peraturan Daerah Ka bu paten Sin tang Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Bad.an Pena.nggu\angan. Benc.ana \JaeTah Kabupalen Sirit erig (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Dae,ah Kabu.\)a\.en Sint erig Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja, Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 25);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 59 TAHUN 2011 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012
PASAL I
Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Serita Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1224); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 26 Tahun 2012 (Serita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 244), mengalami beberapa perubahan sebagai berikut: ·
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 938.139.142.027,60 bertambah sejumlah Rp. 49.534.603.000,00 sehingga menjadi Rp. 987.673.745.027,60 dengan rincian sebagai berikut :
A. PENDAPATAN DAERAH
Semula
Bertambah / (Berkurang)
Rp.
857.833.741.796,00
Rp.
0,00
Jun7/ah pendapata.n daera.J � setela.h peru ba.ha.n
i. Peadapataa daerah terdiri dari :
a} Peadapataa AsU Daerah
Semula
Bertambah / (Berkurang)
Rp.
36.127 .138.296,00
Rp. 0,00
R:p. 857 .833 .7 "\ \. .79b .&lt;:&gt;&lt;:&gt;
Jumlah pendapatan asJi daerah setelah perubahan
Pendapatan asli daerah terdiri dari:
1) Hasil Pajak Daerah
Semula
Bertambah / (Berkurang)
Rp. 4.435.080.397 ,00
Rp. 0,00
Rp. 36.127 .138.296,00
Jumlah hasil pajak daerah setelah perubahan
2) Retribusi Daerah
Semula
Bertambah / (Berkurang)
Rp. 15.659.847.712,00
Rp. 0,00
Rp. 4.435.080.397,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Semula
Rp. 3.400.000.000,00
Bertambah / (Berkurang)
Rp.
0,00
Rp. 15.659.847.712,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan
Rp. 3.400.000.000,00
4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Semula
Bertambah / (Berkurang)
Rp.
Rp. 0,00
12.632.210.187 ,00
0 0 I\) w w
| Jumlah Jain-Jain pendapatan asJj daerah yang sah setelah perubaha.n | Jumlah Jain-Jain pendapatan asJj daerah yang sah setelah perubaha.n | Jumlah Jain-Jain pendapatan asJj daerah yang sah setelah perubaha.n | Jumlah Jain-Jain pendapatan asJj daerah yang sah setelah perubaha.n | Rp. .'2 vo . ,-&, ,<:)<:) |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| b/ Dana Peru:nbangan | | | | |
| Semula | Rp. Rp. | 759.128.287 .500,00 0,00 | | |
| Bertambah / (Berkurang) | | | | |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | | | Rp. 759.128.287 | .500,00 |
| Dana periinbangan terdiri dari : | | | | |
| 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Semula | Rp. Rp. | 35.106.059.500,00 0,00 | | 35.106.059.500,00 |
| Bertambah / (Berkurang) .nimlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak | setelah | perubahan | Rp. | |
| 2) Dana Alokasi Umum | Rp. | 646.998.388.000,00 | | |
| Bertambah / (Berkurang] | | | | |
| Semula | Rp. | 0,00 | | |
| Jumlah dana alokasi urnum setelah perubahan | | | Rp. | |
| 3) Dana Alokasi Khusus | | | | 646.998.388.000,00 |
| Semula Bertambah / (Berkurang) | Rp. Rp. | 77.023.840.000,00 0,00 | | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | | | Rp. | 77.023.840.000,00 |
| c] Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | | | | |
| Semula Bertambah / (Berkurang) | Rp. Rp. | 62.578.316.000,00 0,00 | | 0 0 N w Jumlah .. � |
Lal.n-Jal.n pendapatan daerah yang sah terdiri dari :
a} Da.ua Bagi Hasil Pajak Dari Provi.usi Da.u Pemeri.utahan Daerah Lainnya
SemuJa
Rp. 14.000.000.000,00
Bertambah / (Berkurang)
Rp. 0,00
JumJah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya setelah peru bahan
b) Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
Semula
Bertambah / (Berkurang)
Rp. 40.382.966.000,00
Rp.
0,00
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan
c] Bantuan Keuangan Dari J&gt;rovinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
Semula
Rp. 8.195.350.000,00
Bertambah / (Berkurang) �
Rp.
0,0 �
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan
Rp. 8.195.350.000,00
B. BELANJA DAERAH
Semula
Bertambah / (Berkurang)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan
1. Belanja daerah terdiri dari :
a) Belanja Tidak Langsung
Semula
Rp. 981.622.925.477,60
Rp. 0,00
Rp. 489.331.522.648,40
Rp. 14.000.000.000,00
Rp. 40.382.966.000,00
Rp. 981.622.925.477,60
Bertambah ...
| Bcruunbah / (Berkurang) | Rp. | (96.690.000,00) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Jumlah tidak langsung setelah perubahan Belanja tidak Iangsung terdiri dari : 1) Belanja Pegawai Semula Bertambah / (Berkurang} Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. Rp. | 398.385.251.448,40 0,00 | 489.234.832.648,40 398.385.251.448,40 |
| Bertambah / (Berkurang} Jumlah belanja bunga setelah perubahan Belanja Subsidi Semula - Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 0,00 | 4.957.637.700,00 |
| 3) | Rp. Rp. | 9.800.000.000,00 0,00 | |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan 4) Belanja Hibah Semula | | | 9.800.000.000,00 |
| Bertambah / (Berkurang} | Rp. Rp. | 24.016.244.000,00 282.080.000,00 | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan 5) Belanja Bantuan Sosial Semula | | | 24.298.324.000,00 |
| | Rp. | 730.000.000,00 | 0 |
| | | | 0 I\) c., er, |
Bertambah ...
| | Bertarnbah / (Berkurang) | Rp. | | 0,00 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | | | Rp. | 7 30 .000 .000 ,00 |
| 6J Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 6J Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 6J Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 6J Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 6J Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 6J Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 6J Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa |
| SemuJa | SemuJa | Rp. | 47.182.567.000,00 | | | |
| Bertambah / (Berkurang) | Bertambah / (Berkurang) | Rp. | | 0,00 | | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa setelah perubahan | Jumlah belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa setelah perubahan | | provinsi/kabupaten/kota dan | | Rp. | 47.182.567.000,00 |
| 7) Belanja Tidak Terduga | 7) Belanja Tidak Terduga | | | | | |
| Semula | Semula | Rp. | 4.259.822.500,00 | | | |
| Bertambah / (Berkurang) | Bertambah / (Berkurang) | Rp. | (378.770.000,00) | | | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | | | Rp. | 3.881.052.500,00 |
| Belanja Langsung | Belanja Langsung | | | | | |
| Semula | Semula | Rp. | 492.291.402.829,20 | | | |
| Bertambah / (Berkurang) | Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 96.690.000,00 | | | |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | Jumlah belanja langsung setelah perubahan | | | Rp. | | 492.388.092.829,20 |
| Belanja langsung terdiri dari : | Belanja langsung terdiri dari : | | | | | |
| a) Belanja Pegawai | a) Belanja Pegawai | | | | | |
| Semula | Semula | Rp. | 28.541.281.850,00 | | | |
| Bertambah / (Berkurang) | Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 0,00 | | | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | | | Rp. | 28.541.281.850,00 |
| b} Belanja Barang Dan Jasa | b} Belanja Barang Dan Jasa | | | | | |
| Semula | Semula | Rp. | 269.659.032.679,20 | | | |
| | | | | | | Bertambah |
| Bertan,bah I (Berkurang) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan e] Belanja Modal Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. 96.690.000,0() Rp. 194.091.088.300,00 Rp. | 0,00 Rp. 269.7'5'5.722.679,21) Rp. 194.091.088.300,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PEMBIAYAAN | | |
| Semula Bertambah / (Berkurang) | Rp. Rp. | 135.890.822.781,60 0,00 |
| Jumlah pembiayaan setelah perubahan 1. Pembiayaan terdiri dari : | | Rp. 135.890.822.781,60 |
| a) Peneriinaan Pembiayaan Daerah Semula Bertambah / (Berkurang) | Rp. 129.840.003.231,60 Rp. | 0,00 |
| Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan | | |
| Peneriuiaan pembiayaan daerah terdiri dari : 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Semula Bertambah / (Berkurang) | Sebelumnya Rp. 90.081.345.531,60 Rp. | Rp. 129.840.003.231,60 0,00 |
| Jumlah sisa Iebih perhitungan anggaran tahun | anggaran sebelumnya | setelah Rp. 90.081.345.531,60 0 0 I\) |
| perubahan | | � 2) Penerimaan .. � |
21 Penerbuaaa Pin.jamau. Daerah
SemuJa
Bertambah / (Berkurang)
Rp.
39.458.657 .700,00
Rp.
0,00
Rp. 39.458.657 .700,GG
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan
3) Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
Semula
Bertambah / (Berkurang)
Rp. 300.000.000,00
Rp.
0,00
Jumlah penerimaan kembali penerimaan pinjaman setelah perubahan
Rp. 300.000.000,00
b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Semula
Bertambah / (Berkurang)
Rp. 6.050.819.550,00
Rp.
0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan
Rp. 6.050.819.550,00
Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari :
1) Penyertaan Modal (lnvesta:si) Pemerintah Daerah
Semula
Bertambah / (Berkurang)
Rp. 4.000.000.000,00
Rp.
0,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan
Rp. 4.000.000.000,00
2) Pembayaran Pokok Utang
Semula Bertambah I (Berkurang)
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan
Rp.
Rp.
1.750.819.550,00
0,00
Rp.
1.750.819.550,00g
I\)
Co)
co
3) Pemberian ...
3J Peinbe.r.fan PiDja.ma.o Dae.rah
Semula
Bertambah / (Berkurang)
Rp. Rp.
300 .000 .000 ,00
0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan
Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I.a Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan PasaJ 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

- Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam lampiran II.a Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Iampiran III.a Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2, PasaJ terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 3 dan Pasal 4 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidal€ !\) � 0

PASAL ll ...

'

Rp.

300.000.000,00

## PASAL \1

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Bupati in\ dengan penempatann)'a dalam Benta

Agar Daerah Kabupaten Sintang.


Ditetapkan di Sintang pada tanggal to J\70: .. ft,,-. 2012

BUPATI

SINTANG,

�

&lt;:»

,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang

pada tanggal /O

ffft"..., �

2012

AERAH KABU � ATEN SINTANG,


ZU IFLI HAJI AHMAD

SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 8'-0

/