PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor I Tahun 1974 tentang TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BALANGAN (uNtT PENGELOLA PASAR) BUPATI BALANGAN, - a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas unit Pelayanan Teknis Dinas perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan (unit pengelola pasar), perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi dalam bentuk uraian tugas; - b. bahwa guna mewujudkan petaksanaan tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab, dipandang perlu untuk (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI BALANGAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR {3 TAHUN 2O1O
TENTANG
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BALANGAN
(uNtT PENGELOLA PASAR)
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas unit Pelayanan Teknis Dinas perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan (unit pengelola pasar), perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi dalam bentuk uraian tugas;
- b. bahwa guna mewujudkan petaksanaan tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsurunsur organisasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Balangan tentang Tugas pokok dan uraian Tugas unsur-unsur organisasi unit Pelayanan Teknis Dinas perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan (unit Pengelola Pasar);
1. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3841) sebagaimana terah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun lggg tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 1gZ4 tentang pokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);
2. undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di provinsi Kalimantan selatan (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun zoo4 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);
7. 4- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang\_ undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 32 Tahun zoo4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2o0g Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 48M);
5. undang-undang Nomor 33 Tahun zao4 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun zo04 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ]ndonesia Nomor 4439);
9. 6- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun zoor tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor afiZ);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2ool tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2ao7 Nomor 8g, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubtik rndonesia Nomor s7 Tahun 2oo7 tentang Petunjuk reknis penataan organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
13. l0.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 200g tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44).
MEilIUTUSKAN :
MENCTAPKAN : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PEISKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BATANGAN (UNIT PENGELOLA PASAR).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerdh.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Dinas Perindu.strian, Perd?-gangan dqn Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi K-aOupaten Balanghn.
6. Kepala Dinas. adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan.
7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan.
8. Unit Pengelola Pasar adalah UPT pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan.
9. Kelompok JabaFn fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UpT Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperaii Kabupaten Balaigan.
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Unit Pengelola Pasar
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 2
- (1) Unit Pengelola Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Kopdrasi di bidang pelayanan- teknii kepada masyarakat pengguna jasa/kawas.an pasar di Kabupateh Bihngan yang meiiputi penataan dan pengaturan, penertiban dan pengamahan, pemeliliaradn k6bersihan pasar, pemungutan dan pemasukan retribusi- pasar, s6wa toko dan pungutan lainnya pada pasar.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan program !.erja meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanalqn, .mempersiapkan, mengolah dan menelaah penyusunan rumusan kebijakana teknis serta program kerjanya;
- b. melaksanafan koordinasi guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang. berhubungan dengan tugastugas pokok kedinasan terutama dalam biilang pendapatan daerah bgryRa retribusi-pasar, penataan dan pengaturan, ketertibat dan keamanan serta kebersihan pasar;
- c. melakukan fogrdipasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam menjaga dan memelihara ketertiban dan kebersihan kawasan pasar;
- d. menata dan mengatur. ped.ag?ng, tempat penampungan sampah untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar;
- e. mengatur pembuangan sampah sesuai dengan ketentuan agar sampah dapat diangkut sesuai jadwal;
8. f . melakukan sosialisasi tentang kebersihan dan ketertiban untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan kebercihan pasar;
- melakukan pemungutan retribusidan mengelola hasil pungutan untuk disetorkan ke kas daerah; 9.
- mengintensifkan pemungutan retribusi guna meningkatkan pAD; h.
- melakukan.penyetoran. hasil pungutan retribusi kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan..Aset Daerah secara rutin agar dapat dihkukad perhitungan pendapatan asli daerah; i.
- melaksanakan pendataan terhadap obyek pungutan retribusi agar terhimpun data yang akurat; j.
- melakukan evaluasi terhadap hasil pungutan retribusi sebagai bahan peningkatan keda dan pelaporan; k.
- t. melakukan pengawasan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan kepala Dinas;
- membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban tugas; dan m.
- n. melaksanakan tugas .lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 3
Unsur-unsur organisasi Unit Pengelolaan Pasar terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 4
- (1) Bagian Tata Usaha..mempunyailggag memberikan pelayanan administratif kepada seluruh organisasidi lingkungan Unlt pengelola pasar.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan urusal perencanaan
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 5
- (1) Kelompok.Jabatan Fung.sional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan biding keahliannya.
- (2) Setiap. kelompok dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan ## BAB III
KETENTUAN PENUTUP
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kembali dengan Keputusan Bupafi.
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
4gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabufaten eaUngan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 2 Pebruari 2010 /

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPA M. RIDUAN DARLAN BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2010 NOMOR 13