Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2017 tentang GARA PERATUAAN DAERAH KABUPATEN 8UTON NOMOR 1 TAHUN 2017 Tl!:NTJ\NC PERUDAHAN 1\1'1\S PERATURA.N VAERAH KABUPATEN BCTON NOMOH 4 TAHUN 2010 TRNTANG PAJAK HgKLAME DENG:\N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPAt[ BUTON, bahwa tarif Pajak Reklamc sebagaimana diatur dalam Pcraturan Daerah Kabupaten Euton Nomor 4 Tahun 2010 ten tang Pajak Rcklarne, sudah litlH k sesuai lagi dengan indeks liarg-&lt;1 clan perkembangan perekonomian, sehingga perlu ditinjau kembali dan disexuaikan; - b. ba hwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupaten But.on Nomor 4 Tali un 2010 ten tang Pajak Reklame; - L. Pasal l 8 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945; 2. Urulang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Tmgkar 1T di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undaug Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrm 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undaug-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11138); 5. Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lcmbaran Negara Republik Inrlouesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornur !')()4g); 6. Undang Unda.ng Nomor :.!3 Tahun 20 l 4 tcntang Pernerin l.ah:.ln Daerah [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republ.ik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tclah diubah bcbcrapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 teruang Pemerintahan Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomtw 58, Tarnhahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcuangan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pcmberian dan Pemanfaatan Insentif Penruugutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2008 Nnrnor 119, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5161); 9. Peraruran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pcraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembenrukan Peraturan Perundangundangan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembenrukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor ,1- Tahun 2010 tentang Pajak Reklame [Lernbaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor '1); MEMUTUSI&lt;AN: PERI\TURAN DAERA[I TENTANG PERUBAilAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME. (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa tarif Pajak Reklamc sebagaimana diatur dalam Pcraturan Daerah Kabupaten Euton Nomor 4 Tahun 2010 ten tang Pajak Rcklarne, sudah litlH k sesuai lagi dengan indeks liarg-&lt;1 clan perkembangan perekonomian, sehingga perlu ditinjau kembali dan disexuaikan;
- b. ba hwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupaten But.on Nomor 4 Tali un 2010 ten tang Pajak Reklame;
- L. Pasal l 8 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945;
2. Urulang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Tmgkar 1T di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undaug Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrm 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undaug-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11138);
5. Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lcmbaran Negara Republik Inrlouesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornur !')()4g);
6. Undang Unda.ng Nomor :.!3 Tahun 20 l 4 tcntang Pernerin l.ah:.ln Daerah [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republ.ik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tclah diubah bcbcrapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 teruang Pemerintahan Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomtw 58, Tarnhahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcuangan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pcmberian dan Pemanfaatan Insentif Penruugutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2008 Nnrnor 119, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5161);
9. Peraruran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pcraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembenrukan Peraturan Perundangundangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembenrukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor ,1- Tahun 2010 tentang Pajak Reklame [Lernbaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor '1);
MEMUTUSI&lt;AN:
PERI\TURAN DAERA[I TENTANG PERUBAilAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME. Menetapkan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2010 tcntang Pajak Reklarne, diubah sehingga berbunyi sebagairnana tercaruum &lt;IHhnn Larupiran Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 38 dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38 dihapue

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar· setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Le-mbaran Daerah Kabupaten Duton.


PEJABAT

Pt\$l

,f

--

,it. !~&amp;,\

A-£tm;lv f)

·-,·

-

"". i&gt;p,,tll

•

,r

l

l!-4~. l/(1/:U(&gt;I

I

k

•

Ditetupkan di Pasarwajo

pada tanggal

23 Mi&lt;n~I 2017

Plt. BUPATI BLITON,

BAKRK


## LAMPIRAN PRRA'l'URf\N DAERAH K1\BUPATEN BUTON

NOMOR

1 TAHUN 2017

TANGGAL

23 MARET 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PRRATIJRAN OARRAH KABUPATEN DUTON NOMOR 4 TAT-ll;N 2010 TENTANG PAJAK REKLAME

## CARA PERHITUNGAN NJLAI SE\VA REKLAME YANG UJSELENGGARAKAN SENDIR!

| No | .Jenis RP.khtmt'! | til<1,;irlka~i | Nilai stratcgis | N.J.O.P.R |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Rel<lamP. Ailhoarc:I f megarron f dan sejeni~ nya | Kelas Jalan A 8 | Rp. 60.000/ Tim Rp. 40.000/ Tim | Rv. 350.000/M2/Tlrn Rp. 3Co0.000/M2/Thn |
| '2. | !-leklame Papan dan sejenisnya | K~lRS. lalAn A B | Rp. 30.000/ Tiu, Rp, 25. 000 I Tim | Rp. 122.~00/M2/1'hn Rµ. 96.200/M2/Thn |
| 3. | Reklame Kain - Spandttk I umbut- umbut, Rann<>.t rtan sejenisnya · Balihn | Kelas Jalan A B c Kelas Jalan A 8 c | Rp. 10.000/ Thu Rp. 7.SOOi Tlrn Rp, 5.000/ Th11 Rp. 50.000j Thri Rp. Jc,.UUOj 'fhn l:<p. '2U.UU0j 'l'hn | Rµ. 26.000/M2/Tlm Rp. 26.000/M2/Thn Rp. 26.000/M2/Thn Rp. R7.000j M2/Thn Rp. R7.000/ M2/1'1111 Rp. 87.000/ M2/Tlm |
| 4 | RP-klamP selebaran, rnetekat (stiker) dan !':P.jP.nlsnyR | - | 0/ Thn | Rp. 400 J Jcmbar (l'hn |
| s. | Reklame Berjalan - Mnhil - Sepeda Motu, ilan sejenisnya - Gerobak dau sejenisnya | - - - | 0/ Thn OJ Thn 0/ Tho | Rp. 900.000 f iklan/Thn Rp. ·100.000( ildanjThn Rp. 180.000/ iklari/Tbn |
| 6. | Reklame Udara f Apuug | - | 500.000/ Thn | Rp. 100.000/ BhiThn |
| 7. | Rel<lamr.Suara | - | 0/Thn | Rp. J 80.000 fi.k.lanjThr. |
| 8. | R~klRmP.Film / Slide Reklarne Peragaan | · Bandara · Pelabuhau - Jalan umum - Hotel - S,valayan - Pasar I Terminal | 250.0000/ Thn 200.000/Thn 175.000/Thn 150.000/Thn 125.000j'T'hn :OO.OOOjThn | Rp. 10.000/ lklnni'l'hn Rp. 10.000/ lklnn/Thn Rp. 10.000/ lklan/Thn Rp. 10.000/ lkhn/Tbn Rp. 10.000/ lklan/Thn Rp. 10.000/ lklan/Thn Rn. 600.000. lxPrgn/Thn |
| <?. | | | 0/Thn | |


..