PERATURAN DAERAH RI Nomor O Tahun 2014 tentang Fajak Daenah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian; - b. batrwa tarif retribusi perayanan pasar sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2oLL tentang Retribusi pelayanan pasar, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau ulang; - i. bahwa berdasarkan ketentuan pasal g peraturan Pemerintah Nomor 2T Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Miuk Negara f Daerat,, Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna Barang Milik Daerah diberi wewenang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan keqia perangkat daerah yang dipimpinnya; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2oLL tentang Retribusi Pelayanan pasar; Menglngat 1. (berlaku 1 Aug 2016)
Pembukaan
berdasarkan ketentuan pasal 1s5 undangUndang Nomor 28 Tahun 2oog tentang Fajak Daenah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. batrwa tarif retribusi perayanan pasar sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2oLL tentang Retribusi pelayanan pasar, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau ulang;
- i. bahwa berdasarkan ketentuan pasal g peraturan Pemerintah Nomor 2T Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Miuk Negara f Daerat,, Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna Barang Milik Daerah diberi wewenang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan keqia perangkat daerah yang dipimpinnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2oLL tentang Retribusi Pelayanan pasar;
Menglngat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. undang-undang Nomor L2 Tahun 19so tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1g5o Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4Ll sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3Ol;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L99g Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
4. undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 130, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); 4.
5. undang-undang Nomor L2 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5.
6. undang-undang Nomor T Tahun 2aL4 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 4s, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 L2l; 6.
7. undang-undang Nomor 23 Tatrun 2oL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor ssgz) sebagaimana telah beberapa kali diubah teraktrir dengan undangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor s8, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56T9l; 7.
8. Peraturan Pemerintatr Nomor 28 Tatrun tgrz tentang Perubahan Nama dan Pemindatran Tempat Kedudukan Pemerintatr Daeratr Ifubupaten panarukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 3g); 8.
9. Peraturan Pemerintatr Republik Indonesia Nomor sg Tatrun 2005 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daeratr (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2oo5 Nomor L4o, Tambahan kmbaran Negara Nomor asrgl; 9.
3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daeratr (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
2. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT tentang Pengelolaan uang Negara /Daerat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aor Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47381;
12. Perahran Pemerintah Nomor 69 tahun 2OL0 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Femungutan Pqiak Daeratr dan Retribusi Daeratr (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o1o Nomor 119, Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor s161);
13. Peraturan Presiden Nomor LL2 Tahun 2AOT tentang Penataan dan Pembinaan pasar Rakyat, Rrsat Perbelarrjaarr, dan Toko Modern;
5. L4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tatrun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telatr behrapa kali diubatr terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1;
15. Peraturan Menteri perdagangan Nomor TolMDAG/PER/8/2013 tentang pembinaan pasar Rakyat, Rrsat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56IM-DAG/PER/e /2OLa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun tgg7 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. L7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 201s tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2oL5 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Ifubupaten situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah l(abupaten situbondo Nomor 24 Tahun 2aLL tentang Retribusi pelayanan pasar (Lembaran Daerah kabupaten situbondo Tatrun 2oLL Nomor 241.
Dengan PersetuJuan Bersama
DEWAN PTRWAI(ILAIT RAITYAT DATRATI KABI'PATEN SITUBOITDO dan
BIIPATI SITTIBONDO
MEMUTUSKAN:
PERATT'RAN DAERATI TTITTAITG PERI'BAHAIT ATAS m DAERAII IYOMOR 24 TAHIIII ?OII TFTIYTANG
Menetapkan : RETRIBIJSI PELAYAilAIT PASAR"
PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2oLL tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2a) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 1 1, angk a L2 diubah, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan angka baru yaitu angka 11.a dan angka 1l.b dan diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan angka baru yaitu angka L2.a dan angka 12.b, sehingga Pasal 1 berbunyi :
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintatr Daerah adalatr Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Daerah adalatr Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 3.
4. saflran Kerja Perangkat Daeratr yang membidangi urusan pasar adatrah Satuan Kerja perangfuat Daeratr di lingkungan Pemerintah Kabupaten sittrbondo yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang perdagangan. 4.
5. Badan adalah sekumpulan orang darrr/ ata.u modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan rainnya, Badan usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, organisasi Massa, organisasi Sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 5.
6. Pejabat adalatr Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 6.
7. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.
2. Pasar Ratryat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, meneng&amp;, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil/modal kecil dan dengan proses jual beri barang melalui tawar menawar. 8.
3. Pasar Hewan adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli hewan ternak. 9.
10. Kios adalatr bangunan di pasar yang beratap dan dipisatrkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langrt yang dipergunakan untuk usaha bedualan yang terdiri dari kios perrnanen dan kios semi perrnanen.
5. 1 1.a Kios perrnanen adalah kios yang beratap dan berdinding tembok.
6. 1 l.b Kios semi perma.nen adalah kios yang beratap dan berdinding kayu.
7. 1 1. los adalatr bangunan di pasar yang beratap tidak dipisahl&lt;an dengan dinding pemisatr satu dengan yang lainnya mulai dari lantai sampai dengan langittangt yang dipergunakan untuk usatra beq'ualan yang terdiri dari los tertuhrp dan los terbuka.
8. 12.a Los tertutup adalah los yang beratap dan berdinding kayu.
9. l2.b los terbuka adatah los yang tidak beratap dan tidak berdinding.
12. Halaman/pelataran adalah bagian dad pasar yang berfungsi sebagi salah sahr fasititas pe}ayanan pasar.
11. L4. Kas umum Daerah adalah Kas umum Daerah Kabupaten Situbondo.
13. Tambatan ternak adalah tempat menempatkan hewan ternak yang beratap ataupun tidak beratap dipisahkan dengan pagar besi.
15. Retribusi Pelayanan pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintatr Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. L7. Pemungptan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengfrimpunan data objek dan subjek retribusi, penenhran besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penaghan retribusi kepada Wqiib Retribusi serta penga\Masan penyetorannya.
3. Wqiib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwqiibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 18.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pnzrnan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang temtang.
20. Surat setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat ssRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi daerah, yeng selanjutnya disingkat srRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga/denda.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalatr serangkaian tindakarl yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpurkan bukti yang dengan bulcti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpqiakan daeratr dan retribusi yang tet{adi serta menemukan tersangkanya.
25. Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
Pasal 6
- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur
Pasal 8
- (1) struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam L,ampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daeratr ini.
- (2) Tarif retribusi untuk balik narna ditetapkan sebesar 50o/o (lima puluh persen) dari tarif.
4. Ketentuan Pasal L2 ayat (41 diubah sehingga pasal Lz berbunyi :
Pasal 12
- {U Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dilakukan oleh Petugas pemungut.
- (21 Hasil pemungutan oleh petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap harinya disetor ke Bendahara penerimaan yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 3 1 AUG 2016 SEI{R TARIS DAERATI I(ABUPATEIT SITT'BOIIDO, LEMBARAII DATRAH I(ABTTPATEIT SITI'BONDO TAIIUil 2OL6 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DATRAII KABI'PATEN SITI'BOITDO PROVINSI .IAWA TI}IT R z 99-612016 9 - (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2l', disetor ke kas umum daerah sebagai penerimaan daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setiap harinya. - (4) Dalam hal hari pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur (hari sabtu, minggu dan hari besar lainnya), maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.

Penandatangan: - (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi : ## Pasal 15 Instansi yang berwenang memungut Retribusi Pelayanan Pasar di daerah adalah satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangr urusan pasar. 6. l"ampiran disempurnakan sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisatrkan dari Peraturan Daerah ini.

## PASAL II

Peraturan Daeratr ini mulai berlaku pada tanggal d.iundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 3 1 AUG 2016

BT'PATI SITTIBOIIDO,


## LAUPIRAIT Peraturan Daerah Ihbupaten Situbondo

Iffil',3b1 4'H#L[,u

## STRIIKTUR DAIT BESARITTA TARIF RTIRIBUSI PTLAYANAN PASAR

## RTIRIBUSI PILAYAITAN PASAR RAI(YAT

1. Pasar Rakyat Tipe A

- Pelataran a.

- los terbuka b.

- Los tertutup c.

- Kios perrnanen d.

- e. Kios semi perrnanen

2. Pasar Rakyat Tipe B

- a. Pelataran

- b. los terbuka

- c. Los tertutup

- d. Kios perrnanen

- e. Kios semi perrnanen

## 3. Pasar Ratcyat Tipe C

- Pelataran a.

- los terbuka b.

- Los tertutup c.

- Kios perrnanen d.

- e. Kios semi pennanen

## 4. Pasar Ralryat Tipe D

- a. Pelataran

- b. Los terbuka

- c. Los tertutup

- d. Kios perrnanen

- e. Kios semi perrnanen

Rp. 350,OA/M2lhari

Rp. 450 ,AO lY11z /han

Rp. 600 ,OO /M2 /han

Rp. 700 ,OO lMz /hrari

Rp. 650 ,AO /M2lhari

Rp. 250 ,OO/M2 /hari

Rp. 35A,OO lY11z l}:an

Rp. 500,00/M2lhrara

Rp. 600 ,AO /tr112 /har::

Rp. 550 ,OO lM2lhari

Rp. 200,00/M2 /hari

Rp. 250 ,OO 11112 lhari

Rp. 500,oo/1112/han

Rp. 500 ,OO lYlz /}:ar,i

Rp. aSO ,OA lY11z /hari

Rp. 150,00 lM2 /hari

Rp. 125,00 lM2lhrari

Rp. 500 ,OO 1tr112 /hart

Rp. 4OO,AAIYP/han

Rp. 35O ,OO /M2lhrari

## II. RBTRIBUSI PEMAI(AIAIITTEMPATBER.'UALAIT

## Rumus :

Retribusi Pemakaian T alan usl empat Berjual€u:I. = Tarif Dasar x Luas Tempat (Mzt

| lllo | Kontnrkst | Tartf Dasar | Tartf Dasar | Tartf Dasar | Tartf Dasar |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | TIPT A | TIPE B | TIPI C | TIPE D |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Darurat: Tempat pelataran/ halaman Tanpa atap dan dinding bersifat insidental (tidak tetap) | 50.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 |
| 2. | Semi Permanen I : los beratap tanpa dinding | 200.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | I o | 6 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 3 | Semi Permanen II : Bedak/[.apak, kios, beratap dan berdinding tembok dan papan kayu | 200.000,00 | 150.O00,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| 4 | Permanen I : Kios Beratap dan berdinding tembok | 200.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| 5 | Permanen II : Kios Beratap dan berdinding tembok lebih dari 1 ( satu ) lantai | 200.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |

## III. REIRTBUSI PEIIGGITNAAN MCK (ITNTUK SEKALI pEltccrrltAAlyl

- 1) Mandi

: Rp. 1.000,00

- 2) Buang air kecil dan air besar : Rp. 500,00

## IV. REIRIBUSI BOIYGI(AR MUAT BARANG/TERNAII (UITTT'K SEKALI BOIYGKAR MUATI

- 1) Truck

- 2l Pick Up

- 3) Mini Bus

Rp. 2.500,00/ekor

Rp. 2.000,00/ekor

Rp. 1.SOO,OOlekor

## V. RTIRIBUSI TA}IBATAN HTIf,AIIT TERNAK

- 1) Sapi

Rp. 4.000,00/ekor

2l Kerbau Rp. 4.000,00/ekor

- 3) Kuda

Rp. 4.000,00/ekor

- b. Ternak Kecil

1) Kambing Rp. 1.000,00/ekor

- 2l Domba Rp. 1.000,00/ekor

- a. Ternak Besar

BUPATI SITTIBOITTDO,


-DADAITG WIGIARTO

## PENJELASAIT ATAS

## PERATI'RAN DATRAII I(ABI'PATTIT SITIIBOITDO

## IYOMOR b TAIIT'il 20T6

TEIYTAIYG

## PIRI'BAHAN ATAS PERATT'RAIT DATRATI KABI'PATTIY SITUBOITDO ITOMOR 24 TAHUIT 2OT1 TTITTANG R TRIBUSI PTLAYAITAIT PASAR

## I'MUM I.

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, yang tery'adi melalui proses penyerahan sejumlah kewenangan Pemerintah ke Pemerintah Daerah, memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai/melaksanakan kewenanga-n yang dimilikinya.

Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signilikan bagr pembiayaan pembangunan pada daerah otonom. Dan salah satu komponen pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan fungsi kepemerintahan di daerah, salah satu aspek penting adatah pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan oleh SKPD dalam bentuk jasa umum yang dapat dinikmati kemanfaatannya oleh setiap orang warga masyarakat Kabupaten Situbondo perlu senantisa ditingkatkan. Upaya Peningkatan akses pelayanan publik yang bermutu kepada masyarakat membutuhkan kelangsungan (sustainabilitas) pembiayaan. Salah satu surnber pembiayaan penyediaan jasa umum adalah retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dal Retribusi Daerah memberikan ruang bagr Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi. Keinginan daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya guna peningkatan PAD telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 2AO9. Guna mencegah pemungutan Retribusi Daerah yang berlebihan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AOg telah menjelaskan prinsip pelaksanaan Retribusi Daerah tersebut yaitu prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 48/M-DAG/PER|8l2OL3 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana DisEibusi Perdagangan, maka sarana distribusi perdagangan perlu disesuaikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 3 Cukup jelas.
```

**ff"l,u Cukup jelas. **f*1,,, Cukup jelas. **.1,,, Instansi yang berwenang memungut Retribusi Pelayanan Pasar di daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Angka 6 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. Pasal 6 Pasal 12

TAMBAHAIT LEMBARAIY DAERAH ITABT'PATEIT SITIIBONDO NOMOR 1