PERATURAN BUPATI BANYUASIN Nomor 101 Tahun 2017 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 101 TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN, a.
bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Ka bu paten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja\_ Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016, maka perlu diatur rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
2. Mengingat 1. tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Uridang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.bun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 :N"omor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan ...
,.,
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan ...
4
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua a1tas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akmal pada Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 052);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 032);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Ka bu paten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 20);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Ka bu paten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 16);
28. Peraturan ...
5
28. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 88 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 23);
2. 29 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 406 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 48);
30. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 141 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 (Serita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 141).
31. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 161 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Serita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 161);
32. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 207);
33. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 55).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENT ANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENJABARAN ANGGARAN KABUPATEN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:
Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 104.218.245.467,43
2. Dana Perimbangan
Rp.
3. yang Sah
- Lain-lain Pendapatan
Rp.
Jumlah Pendapatan
Rp. l.951.227.051.530,84
1.515.017.782.501,00
331.991.023.562,41
Belanja ...
\_
Belanja
1. Belanja Tidak Langsung
- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Bunga
- c) Belanja Subsidi
- d) Belanja Hibah
- e) Belanja Bantuan Sosial
- f) Belanja Bagi Hasil
- g) Belanja Bantuan Keuangan
- h) Belanja Tidak Terduga
2. Belanja Langsung
- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Barang dan Jasa
- c) Belanja Modal
Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)
Pembiayaan
1. Penerimaan
2. Pengeluaran
- Rp. 687 .314.463.222,00
Rp.
Rp.
- Rp. 19.901.679.280,00
- Rp. 285.000.000,00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. 947.229.405.311,00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. l.841.970.607.802,97
Rp.
Rp.
Jumlah Pembiayaan Netto Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
Rp.
Rp.
0,00
0,00
0,00
239.728.262.809,00
0,00
45.568.189.436,00
480.684.907.174,95
368.488.105.881,02
894.741.202.491,97
109.256.443.727,87
61.303.417.038,93
88.647.520.428,00
(27.344.103.389,07)
81.912.340.338,80
Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.


## Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.


Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal 30 AGUSWS 2017

Pit. BUPATI BANYUASIN,

~

S. A. SUPRIONO

Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal ?0 A~~t Mk 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 101