PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku 15 Desember 2003)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk memaksimalkan jangkauan pelayanan aparatur kepada masyarakat maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan agar mempunyai peran dan fungsi yang jelas sebagai perangkat daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI.
Pasal 2
- (1). Susunan organisasi Pemerintah Kecamatan adalah :
- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum;
- d. Seksi Pelayanan umum;
- e. Seksi Pemberdayaan masyarakat desa;
- f. Seksi kesejahteraan sosial;
- g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2). Bagan Struktur organisasi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 3
Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Bupati dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan pada tingkat Kecamatan.
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum;
- b. Koordinasi dalam rangka menyelenggarakan pemerintah desa/kelurahan;
- c. Koordinasi, pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat desa;
- d. Pembinaan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
- e. Penyelenggaraan dibidang pelayanan umum;
- f. Pemeliharaan ketertiban umum;
- g. Pendataan dan pelaporan.
Bagian Pertama SEKRETARIAT
Pasal 5
Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan.
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Perencanaan, pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga kantor;
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan naskah dinas;
- f. Pengelolaan kearsipan, pendataan dan pelaporan.
SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 7
Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan dan ketertiban umum.
Pasal 8
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 di atas, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban umum mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan pemerintah umum;
- b. Bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
- c. Koordinasi tugas pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Pendataan lembaga dan perangkat desa/kelurahan;
- e. Penyusunan monografi kecamatan;
- f. Koordinasi dengan instansi/pejabat terkait dalam rangka penyelesaian konflik di masyarakat;
- g. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Inventarisasi sumber dan peningkatan pendapatan daerah;
- i. Pembinaan ketahanan masyarakat;
- j. Pendataan dan pelaporan.
Pasal 9
Seksi Pelayanan umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pelayanan umum.
Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan rekomendasi tempat usaha;
- c. Penyelenggaraan pelayanan rekomendasi jual beli tanah;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rekomnedasi izin lokasi;
- e. Penyelenggaraan pelayanan izin keramaian;
- f. Penyelenggaraan pelayanan mutasi/pindah penduduk;
- g. Pendataan dan Pelaporan.
Pasal 11
Seksi Pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kecamatan dibidang pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Pasal 12
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 di atas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:
- a. Pendataan potensi desa;
- b. Koordinasi Perumusan program pembangunan desa;
- c. Fasilitasi Penyaluran bantuan pembangunan desa;
- d. Pemantauan dan pengawasan kegiatan pembangunan pedesaan;
- e. Fasilitasi kegiatan dalam rangka pengembangan produksi/perekonomian desa;
- f. Pendataan dan pelaporan.
Pasal 13
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan kesejahteraan sosial.
Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas Seksi Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :
- a. Inventarisasi data dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Inventarisasi data dibidang kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Inventarisasi data masalah-masalah sosial;
- d. Koordinasi dan pengendalian, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
- e. Koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- f. Pengelolaan administrasi pelaporan dibidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;
- g. Pengelolaan administrasi pelaporan dibidang pelayanan kesehatan;
- h. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan penanggulangan masalah sosial dan bencana;
- i. Penyusunan data dan statistik dibidang pembinaan kesejahteraan.
Pasal 15
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu melaksanakan kegiatan tugas pemerintah kecamatan
Pasal 16
Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 di atas, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi camat dan secara teknis bertanggung jawab kepada lembaga teknis/Dinas dan Badan.
BAB III - TATA KERJA Pasal 17
Pasal 17
Setiap pejabat dilingkungan Pemerintahan Kecamatan wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan tertulis sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada Pimpinan.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 18
Pasal 18
Tingkatan Eselonering jabatan struktural dilingkungan Pemerintahan Kecamatan adalah :
- a. Lurah eselon III.a;
- b. Sekretaris Camat/Kepala Seksi Eselon IV a;
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 18
Pasal 19
Pejabat dilingkungan Pemerintah Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 18
Pasal 20
Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 di atas, harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 21
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.
Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 15 Desember 2003

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. AS'AD SYAM

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Februari 2004

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 03 SERI D NOMOR 03 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN KABUPATEN MUARO JAMBI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI Pemerintah dan Ketertiban Umum SEKSI Pelayana Umum LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 13 TAHUN 2003 TANGGAL : 15 DESEMBER 2003 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C A M A T SEKRETARIAT SEKSI SEKSI Pemberdayaan Masyarakat Desa Kesejahteraan Sosial

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, DTO H. AS'AD SYAM
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR

: 13 TAHUN 2003

TANGGAL : 15 DESEMBER 2003

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C A M A T

SEKRETARIAT

SEKSI

SEKSI

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kesejahteraan Sosial

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO

H. AS'AD SYAM

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

## ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN KABUPATEN MUARO JAMBI

## I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan ditingkat kecamatan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas