PERATURAN BUPATI MA Nomor 16 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINA$ JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI APARATUR SJPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa petunjuk pelaksana perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Ra was Utara telah ditetapkandengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 61 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Pera tu ran Perundang-undangan dan kebutuhan nyata saat ini sehingga perlu ditinjau dan diubah;
- b. bahwa peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa untuk mengubah Peraturan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republikindonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4693);
12. 1 0. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
Menetapkan
12. Peraturan Menteri Dalam Neger· N tentang Pedoman Pengelolaan Keu omor 13 Tahun 2006 telah d i ubah t""r&lt;&gt;kh d angan Daerah seba�nimana ' '-.-.. ir engan Perat M . Negeri Nomor 21 Tahun 2011 t . Uran en ten Dnlam Peraturan Menteri Dalam N ent . an N g Perubahan Kedua Atas egen omor 13 Tahun 200b tentang Pedoman Pengeloiaan Keuan Negara Republik I d . gan Daerah (Benta n ones1a Nomor 537· '
13. : eraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ER/220/M.PAN/7 /20 \_ 08 . tentang Jabatan F'ungsiona\ Auditor dan Angka Kred1tnya sebagaimana telah ctiubah, terakh1r dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 51 Tahun 2012· '
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 13/PMK.05/2012 tentang . Perjala � an Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegaw 9: 1 Negen, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republlk Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455); 16.
17. Peraturan Daerah Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengeloiaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 3); 18.
8. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Ra was Utara Nomor 4 Tahun 2014 ten tang Sis tern dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 2). 19.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN MASYARAKAT.
BAB I - KETENTUAN mruM
Pasal 1
Dalam Peraruran Bupati \1usi Rawas Utara ini, yang dima.ksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
3. Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil �egara.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi rugas dalam suaru jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
BAB I - KETENTUAN mruM
Pasal 2
- ( l ) Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap/ Non PNS dan Masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan dinas hams terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya/SKPD yang memerintahkan;
- (2) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus rnernperhatikan hal - hal sebagai berikut :
- a. perjalanan dinas dapat dilaksanakan setelah diterbitkannya SPI' dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang kepada pelaksanaan SPPD;
- b. pejabat yang berwenang rnenandatangani SPT perjalanan dinas dalam daerah adalah pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD / Kepala Unit Kerja;
- c. Pejabat yang ber w enang menandatangani SPT Perjalanan dinas luar daerah adalah Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD.
- d. Pejabat yang berwenang rnenandatangani SPPD adalah :
- 1 ) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran ; a tau
- 2) Kuasa pengguna anggaran atas nama Kepala SKPD yang ditetapkan dengan SK Bupati.
- e. D alam hal Kepala SKPD tidak berada diternpat kedudukan,kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- f. Dalam penerbitan SPPD, Kepala SKPD/PA/KPA berwenang untuk menetapkan lama perjalanan dinas dengan
BAB I - KETENTUAN mruM
Pasal 3
- ( 1 ) Dalam penerbitan SPPD harus
2. Penugasan survei d ru:i / a tau pengumpulan data; 3. Penugasan mengikut1 pertandmgan/ lomba.
BAB I - KETENTUAN mruM
Pasal 5
5. yang berlaku; b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menu.rut hukum yang berumur paling tinggi 25 tahun pada waktu berangkat belum
6. penghasilan sendiri atau; d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Disamping keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bagi Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang termasuk tingkat A danB menurut penggolongan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Bupati ini diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang atas biaya negara.
8. diatas termasuk pula perjalanan dinas yang di!akukan dalam hal: a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi Pejabat Negara atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang
- (4) Dalam perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) ,
10. tunggu; b. pengembalian Pejabat Negara atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ke tempat yang
- (5) Pengajuan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, huruf c, berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.
12. ditentukan untuk dipekerjakan kembali; c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dari tugas terakhirnya ke tempat tujuan menetap.
- ( 1 ) Biaya perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula terdiri dari
?(
&gt;
- h · ~ n y n n o m�liputi uang saku . uang male.an dan an.gkutan a. uang ano ' ,., , r I
- dan dibayarkan secara lumpsum; c. biaya moda transportasi lai nnya merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dari tempat kedudukan keberangkatan yairu bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan sampai ke tempat tujuan pulang pergi yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan nyata dengan menyerahkan bukti tiket/ travel/ bus/ kereta api/kapal laut/ boardingpass tiket pesawat/b1ll BBM/bukti sewa kendaraan, sedangk a n untuk biaya t a ksi dari bandara/ pelabuhan/ terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) dan
- t , no di br.1 yarkan secarc:1 ump'ium, sctempa YcJ ,., b . b1 aya p e n gmapan denga n ta d · nf r a ta rata h 0 h t J kan el yan b g d1bayarkan sesuai den�an kebutuhan nyata . eng.an menyera ukti \_ bill da. lam hal pelaksa.naan p�rjalanan dmas t1dak mengunaJr ...an fa s1l1t .a s hotel atau tempat pengina.pan lam � ya, \_kepada yang bersan � tan .d1bt!rikan biaya penginapan sebesar \_30 1/ o ltiga puluh p'!rsenJ dan tanf \_hotel di kota tempat tujuan scsuai denga n tmgkatan pela.ksana a n peIJalanan d1nas
- sebaliknya dibayarkan secara lumpsum;dan d. uang representasi bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara Eselon II dan Pejabat Lainnya yang setara Eselon II, yang dibayarkan secara lumpsum.
BAB IV - BIAVA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 6
- (3) Untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana climaksud dal am Pasal 6
BAB I - KETENTUAN mruM
Pasal 7
2. Penugasan survei d ru:i / a tau pengumpulan data; 3. Penugasan mengikut1 pertandmgan/ lomba.
2. ( 1 ) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud da!arn pasal 5 huruf b merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru bab ia tidak dapat mempunyai
5. yang berlaku; b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menu.rut hukum yang berumur paling tinggi 25 tahun pada waktu berangkat belum
6. penghasilan sendiri atau; d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Disamping keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bagi Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang termasuk tingkat A danB menurut penggolongan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Bupati ini diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang atas biaya negara.
8. diatas termasuk pula perjalanan dinas yang di!akukan dalam hal: a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi Pejabat Negara atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang
- (4) Dalam perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) ,
10. tunggu; b. pengembalian Pejabat Negara atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ke tempat yang
- (5) Pengajuan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, huruf c, berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.
12. ditentukan untuk dipekerjakan kembali; c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dari tugas terakhirnya ke tempat tujuan menetap.
BAB IV - BIAVA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 8
- ( 1 ) Biaya perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula terdiri dari
?(
&gt;
- h · ~ n y n n o m�liputi uang saku . uang male.an dan an.gkutan a. uang ano ' ,., , r I
- dan dibayarkan secara lumpsum; c. biaya moda transportasi lai nnya merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dari tempat kedudukan keberangkatan yairu bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan sampai ke tempat tujuan pulang pergi yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan nyata dengan menyerahkan bukti tiket/ travel/ bus/ kereta api/kapal laut/ boardingpass tiket pesawat/b1ll BBM/bukti sewa kendaraan, sedangk a n untuk biaya t a ksi dari bandara/ pelabuhan/ terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) dan
- t , no di br.1 yarkan secarc:1 ump'ium, sctempa YcJ ,., b . b1 aya p e n gmapan denga n ta d · nf r a ta rata h 0 h t J kan el yan b g d1bayarkan sesuai den�an kebutuhan nyata . eng.an menyera ukti \_ bill da. lam hal pelaksa.naan p�rjalanan dmas t1dak mengunaJr ...an fa s1l1t .a s hotel atau tempat pengina.pan lam � ya, \_kepada yang bersan � tan .d1bt!rikan biaya penginapan sebesar \_30 1/ o ltiga puluh p'!rsenJ dan tanf \_hotel di kota tempat tujuan scsuai denga n tmgkatan pela.ksana a n peIJalanan d1nas
- sebaliknya dibayarkan secara lumpsum;dan d. uang representasi bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara Eselon II dan Pejabat Lainnya yang setara Eselon II, yang dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana climaksud dal am Pasal 6
- (2) K.husus untuk keperluan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke kota tempat pemakaman selain uang harian yang diberikan secara lumpsum juga diberikan biaya transport menjemput/ mengantar jenazah yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan nyata, yang terdiri dari : a. biaya pemetian; dan b. biaya angkutan jenazah.
- diberikan biaya-biaya sebagai berikut : a. biaya transport pegawai, transport keluarga, pengepakan, penggudangan dan angkutan barang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan nyata, uang harian dan biaya penginapan yang dibayarkan secara lumpsum untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dal am 6 ( l ) ;
- 6 ayat huruf a, huruf b, dan huruf c; atau c. biaya transport keluarga serta biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagai□ana dimaksud dal am Pasal 6 ayat (4J huruf a danhuruf c.
- Pasal ayat b. biaya transport pegawai, transport keluarga, pengepakan, penggudangan dan angkutan barang, uarig harian dan biava penginapan untuk perjalanan clinas sebagaimana dimaksud dal am Pa; al (4)
- (4) Perjalanan dinas pindah atas dasar perrnohonar.. sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (enam) tmgkat ya1tu: a. Pejabat Negara Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara· '
- (5) B . iay \_ a perjalanan ?inas jabatan dari tempat kedudukan ke tempat yang d1tUJU d � n kemb � h ketempat kedudukan semula yang digolongkan dalam 6
- b. Pimpinan DPRD da.n Wakil-wakil ketua· c. Golongan A untuk Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah· '
- d. Golongan B untuk Pejabat Essclon II/b;
�
- e . Golongan C untuk Pejabat Eselon III , dan dan ASN Golongan IV /b
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ayat (2) dan ayat (3) diberikan
BAB IV - BIAVA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 9
- ( 1 ) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan diberikan dalarn batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA / DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah;
BAB IV - BIAVA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 10
- (2) Pejabat yang Bern 1 enang memberi perintah perjalanan dinas agar
- a. Uang harian, dan uang representasi dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
- c. Uang transportasi moda lainnya dan biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sesuai dengan kebutuhan nyata.
- b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat ( 1 ) b dibayarkan sesuai dengan kebutuhan nyata dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
BAB IV - BIAVA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 12
- ( 1 ) Uang harian, biaya penginapan, uang transportasi moda lainnya dan uang
- jarak tempuh ± 5 (lima) Km; b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan
- representasi perjalanan dinas jabatan diberikan : a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya
- dinas; c. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta sejenisnya yang penginapan dan akomodasi selama kegiatan ditanggung panitia maka biaya penginapan tidak dapat dibayarkan sedangkan uang harian dibayarkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besaran uang harian sebagaimana tercantum dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
�
- d. per j alanan dinas dalam r a n � ka d m � n � \ kuti ra k pat , se minar dan sej e n is n ya yang pen gi n a pan da n a � omo as1 s e . ama e giatan dit ang g ung pan i tia maka biaya penginapan 0 t1 dak dapat d1ba}:'arkan sedangkan uang harian dibayarka n sebesar 75 1/ o (tUJUh puluh hma persen) dari besaran uang haria n sebagaima n a ter�a n tum dalam Standar Satuan Harga Pemeri n tah Kabupate n Musi Rawas Utara;
- f. sclama-lama n ya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar n egeri;
- e. selama 2 (dua) hari untuk tra n sit me n u n ggu pe n gangkut an lanjutan dalam ha! harus berpindah ke alat angkutan lai n ;
- g. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat ya n g bersangkutan jatuh sakit/ berobat dalam hal pegawai ya n g sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- h. selama-lamanya 90 (sembila n puluh) hari dalam hal melakukan tugas;
1. selama-lama n ya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubaha n detasering menjadi pe n ugasanpi n dahan;
7. J . selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pe n jemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman je n azah dalam hal je n azah terse but tidak dimakamka n di tern pat kedudukan almarhum/ a1marhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai Negeri yang me n i n ggal saat melaksanakan perjalanan dinas; da n
- k. selama-lama n ya 3 (tiga) hari di tempat pemakama n jenazah pejabat negara/ pegawai Negeri ya n g me n inggal dan dimakamkan tidak di tern pat keduduka n almarhum/ a1marhumah yang bersangkutan.
- (2) Perjalanan dinas jabata n bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanaka n tugas di n as dalam daerah Kabupaten Musi Rawas Utara pulang dan pergi yang memakan waktu 8 (delapan} jam atau Jebih atau, diberikan uang harian dan uang tra n sport;
10. (3} Perjalana n dinas jabatan dalam daerah Kabupate n Musi Rawas Utara diperuntukka n bagi Tim Audit yang telah diangkat dalam jabatan fungsio n al auditor atau sesuai de n ga n struktur pe n ugasan diatur tersendiri, Pe n gawas di Di n as Pe n didikan da n Kebudayaan, Penyuluh Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Petemakan da n Ketahanan Pangandan Sadan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Bere n cana dan Perlindu n gan A n ak serta Masyarakat yang memakan waktu 8 (delapan) jam atau lebih, mengacu sebagaima n a tercantum dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- (4) Perjala n an dinas dalam daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (3) dan (4) ha n ya diperkenankan u n tuk diberikan uang harian sedangkan u n tuk masyarakat hanya diberika n uang transport sebagaimana tercantum dalam Standar Satua n Harga Pemeri n tah Kabupate n Musi Rawas Utara;
BAB IV - BIAVA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 13
Pegawai Aparatur Sipil Negara Golo n gan I dapat melakuka n perjalanan di n as dalam hal me n desak/ khusus, seperti dalam hal te n aga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
BAB IV - BIAVA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 14
- ( 1 ) Biaya perjalanan dinas dibayarka n sebelum perjalanan di n as jabatan dilaksa n aka n ;
- ( 2 ) D .,lam h,,I p rrj c 1 l . rn.\n d 1 1 1u s Jrt b ato n h a n, s se ger a dilaksana ka n , se m e ntara b t,l YH 1 -·c- rj,,d t nHH\ ct 1 nns bel um du p a t d 1b ay� rk a n , maka biay a perjalanan ctu·; ... t s ddpnt diLi,,ynrk1,n sct e lah pe-rJalAnan dinas selesai.
BAB IV - BIAVA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 15
- ( 1 ) o, 1 larn hL11 jurnlah dari perjalanan dinas jab a tan t!rnyata meleb1hi jumlah hrln yttn� d1ternpk n dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mt'mpertimbctngkan tambahan uang harian dan biaya penginapan serta bi ·�·R trn.nsportnsi sc-panjang kcleb1han tersebut bukan disebabkan kesRl.,han/ kelalaian pejabat negara/ pegawai aparatur sipil negara bt'rs ngkurnn;
- (2) T mbahan uang harian dan biaya penginapan serta biaya transportasi sc&gt;b 'lgaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-h.al sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat ( 1 ) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f. huruf g dan huruf i;
- (3) Oalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 2 ayat ( 1 ) huruf c, rnaka Pejabat yang Berwenang dapat mernpertimbangkan pernberian tambahan uang harian dan biaya penginapan serta biaya transportasi sepanjang kelebihan terse but bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat n�gara/pegawai aparatur sipil negara bersangkutan;
- (4) Dalam hal jurnlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalarn SPPD, maka pejabat negara/pegawai aparatur sipil negara yang bersangkutan wa jib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan serta biaya transportasi yang telah d1terimanya;
- (S) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan serta biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 2 ayat ( 1 ) huruf g.
PROSEDUR PEMBAY ARAN BIA YA PERJALANAN DINAS JABATAN
BAB V - PROSEDUR PEMBAY ARAN BIA YA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 16
Pernbayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU/atau mekanisrne Pernbayaran Langsung (LS).
BAB V - PROSEDUR PEMBAY ARAN BIA YA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 17
Pernbayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisrne UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/TUP yang dikelolanya sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada DPA/OPPA kegiatan.
BAB V - PROSEDUR PEMBAY ARAN BIA YA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 18
Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 didasarkan pada perrnintaan dari PA/ Kuasa PA/ Pejabat Pembuat Komitmen kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilampirkan :
½
- S t P . 1 tah Per J ·atan a n Dinas (S PPD ) s e bagaimana
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di pada tangga1 d Februari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS AERAH � KABUPATE MUSI RAWAS UTARA, � H. ABDULLAH MAKCIK BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR ## BAB VII PENUTUP ## Paaal 26

Penandatangan: n. d . t P -- rn t u r n n B u p1 1 t 1 mulni be rlok u , maka Peraturan Bupati Musi I ·1, 0 :- ll l t 1 . " · "l l ) I (: t t p t . k .\_. L J N 1mor &lt;&gt; l Tnhun �" ) � n a ng e U n J u . Pelaksana PerJ 'alanan r.nwns rnrn c . . Dinos ,J t 1 hi H n I J 1 '\ lnm Nq1,cri na�1 PCJcibat Negar � , �e�awai Aparatur Sipil N t ·�:tru , [ ' ( 'grtwni Tidnk Tctup dtrn Masyar � kat dt Ln :i gkungan Pemerintah Knbup,1tcn Musi Rnw 1 s Utoru, d1cabut dan dmyatakan tidak berlaku. ## Pasal 27

Penandatangan: Peroturan Bupati Musi Rawas Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundanRkan.

Penandatangan: A�11.r se-tisp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Rawas Utaru ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utaro.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Rupit ..A �da tangga..Z. / Februari 20 1 7 �BUPATJ MUSI RAWAS UTARA, A H. M. SYA IF HIDAYAT ## BAB VII PENUTUP ## Pasal 26 Pa d a saa t Pera turan Bupa ti ini mulai be r laku, mak \_a Peraturan Bupat i Mus i Ra , \\ as U tara Nomor 6 1 T ahun 20 1 6 tentang Pe tun Juk Pelaksana Per J ' a l a na n . B . . b N Dinas Jabatan Dalam Negen agi PcJ a at egara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, P e g a wai Tidak Tetap ? an Masyar�at di Lit:gkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, d1cabut dan dmyatakan tidak berlaku . ## Pasal 27

Penandatangan: Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, rr.emerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Rupit pada tanggai.f/ Februari 20 17

Penandatangan: BUPATI MUSI RAWAS UTARA, H. M. SYARIF HIDAYAT

Penetapan: Diundangkan di Muar upit pada tanggal F ruari 20 1 7

Penandatangan: SEKRETARIS D RAH KABUPATE SI RAWAS UTARA, H. DULLAH MAKCIK BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR Diundangkari di Muar upit pada tanggal )-l ruari 20 I 7

Penandatangan: SEKRETARIS '.AERAH KABUPATE USI RAWAS UTARA, H. ABDULLAH MAKCIK BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR ## BAB VII PENUTUP ## Pasal 26

Penandatangan: Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku , ma � a Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 6 1 Tahun 20 1 6 t � ntang Petun J uk Pelaksana Pe rj a l anan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pe J abat Negar �, � egawai Aparatur S ipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Masyar � kat dt Lu:igkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, dicabut dan dmyatakan t1dak berlaku. ## Pasal 27

Penandatangan: Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Rupit pada tanggal.L( Februari 20 17 B U � ATl MUS �3t:\_,, H. M. SYARIF HIDAYAT • L.AMPIRAN I:

Penandatangan: PERATURAN BUPATI Mus, RA NOMO R · tl W AS IJT AR A . TAHUN 2017 TANGGAL &lt;I EEBRUAR1201z ## PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2017 ## A PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA ## 1. Satuan Uang Harian Pejabat Negara

Penandatangan: | No | Daerah Tujuan | Uang Harian Bupati | Uang Harian Wakil Bupati | |------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------| | 1 | Dalam daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau | 750.000,- | 600.000,- | | 2 | Dalam Provinsi Sumatera Selatan termasuk Jambi dan Bengkulu | 2.250.000,- | 2.000.000,- | | 3 | Luar Provinsi Sumatera Selatan | 3.500.000,- | 3.250.000,- |

Penandatangan: ## 2. Satuan Uang Harian Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah (Golongan A)

Penandatangan: | No | Daerah Tujuan | Uang Harian Pimpinan DPRD | Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah | |------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------| | 1 | Dalam Provinsi Sumatera Selatan | 2.000.000 | 1.750.000 | | 2 | Luar Provinsi Sumatera SeIatan | 3.250.000 | 3.000.000 | ## 3. Satuan Uang Penginapan Pejabat Negara

Penandatangan: | No. | Uraian | Bupati/ Wakil Bupati | |-------|------------------|------------------------| | 1 | ACEH | 4.420.000,- | | 2 | SUMATERA UTARA | 4.960.000,- | | 3 | I R I A U | 3.820.000,- | | 4 | KEPULAUAN RIAU | 4.275.000,- | | 5 | JAMBJ | 4.000.000,- | | 6 | SUMATERA BARAT | 5.236.000,- | | 7 | SUMATERA SELATAN | 4.680.000,- | | 8 | LAMPUNG | 3.960.000,- | | 9 | BENGKULU | 1.300.000,- | | 10 | BANGKA BELITUNG | 3.335.000,- | | 1 1 | BANTEN | 4.763.000,- | | 12 | I JAWA BARAT | 3.700.000,- | I ''t'':I'- .. , , • !!'• ➔• 'fl&lt;; ✓ 1 : &gt; z;aq; 144W W .. ------�------· | | �,uKJ<A�,A | ---, 0.72G.OOO.- ---- ··- | |-------------|----------------------|-----------------------------| | ,__ 4 | ]AWA T[N���I | 4.1 �0.000,- ----- | | 1- | " o. i� YOGYAKARTA | 4.700.000,- ---·-- | | .__ �:! | i;AWA TIMUR | 4.400.000,- ·----·-- | | | , ·a A(, | 4.3 r J0.QQQ,. ---- | | 1 1 18-==t, | �.USA TENGGARA BARAT | 3.S00.000,- -- | | 19 1 | NUSA TENGGARA TIMUR | 3.000.000,- | | 20 | ! KALIMANTAN 8ARAT | 2.400.000,- | | 2 1 I | KALIMANTAN TENGAII | 3.000.000,- | | 22 | KALIMANTAN SELATAN | 4.2SO.OOO,- | | 23 | KALIMANTAN TIMUR | 4.000.000,- | | 24 | KALIMANTAN UTARA | 4.000.000,- | | 25 | SULAWESI UTARA | 3.827.000,- | | 26 | GORONTALO | 1 .6SO.OOO,- | | 27 | SULAWESI BARAT | 1 .575.000,- | | 28 | SULAWESI SELATAN | 4.820.000,- | | 29 | SULAWESI TENGAH | 2.030.000,- | | 30 | SULAWESI TENGGARA | 1.850.000,- | | 31 | MALUKU | 3.000.000,- | | 32 | MALUKU UTARA | 3.1 10.000,- | | 33 | PAPUA | 2.850.000,- | | 34 | PAPUA BARAT | 2.7S0.000,- | =

Distribusi: ## 4. Uang Representasi Per Hari untuk Pejabat Negara

Penandatangan: | NO | Daerah Tujuan | Besar Uang Representasi Bupati (Rp) | Besar Uang Representasi Wakil Bupati (Rp) | |------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------| | 1 | Dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara | 500.000,- / Hari | 400.000,- / Hari | | 2 | Keluar Daerah di dalam Propinsi Sumatera Selatan | 750.000,- / Hari | 600.000,- / Hari | | 3 | Keluar Daerah Provinsi Sumatera Selatan | 1.250.000,- / Hari | 1.000.000,- / Hari | ## B. PEJALANAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA 1. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas keluar Wilayah Kabupaten di dalarn Provinsi Sumatera Selatan dan di Luar Provinsi Sumatera Selatan untuk Aparatur Sipil Negara | No. | Daerah Tujuan | Golongan B (Rp) | Golongan C (Rp) | Golongan D (Rp) | Golongan E (Rp) | Golongan F (Rp) | |-------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| | 1 | Uang harian dalam provinsi Sumatera Selatan ---- | 1.250.000 | 1.100.000,- | 1.000.000,- | 750.000,- | 400.000,- | | 2 | Uang harian Luar provinsi Sumatera Selatan | 1.500.000,- | 1.350.000,- | 1.200.000,- | 1.000.000,- | 600.000,- | , � - ,�� l/1¥ ti f;�•- -- 1 t -- -- ►- - .- · \_\_ ..., ,.. . \_ .,.. \_\_ .. . ..., ... - - ## 2. S atua n U a n g Haria n Perja l a n a n D l n as D P RD d an Aparatur Sipll N�gara dalam W l l ayah Ka bu paten | No. | Urai,in | Te111pat Kt•duclukan Kantor ke Kecamatan Wilayah I | Ternpat Kedudukan Kant-:>r ke Kecamatan Wilayah I I | Tempat Kedudukan Kantor ke Kecamatan Wilayah I l l | Keterangan | |-------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------| | 1 | Golongan A & B Uang Hari, rn | 200.000.- | 225.000,- | 275.000,- | Wilayah I meliputi:Muara | | 2 | Golongan C Uang Harian | 150.000,- | 175.000,- | 225.000,- | Rupit dan KarangDapo | | 3 | Golongan D Uang Harian | 125.000,- | 150.000,- | 175.000,- | Wilayahll meliputi:Karang Jaya dan Rawas | | | Golongan E Uang Harian | 100.000,- | 125.000,- | 150.000,- | Ulu Wilayah Ill meliputi:Ulu | | 5 | Golongan F Uang Harian | 75.000,- | 100.000,- | 125.000,- | Rawas, Nibung dan Rawas llir | -- ## 3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas | No. | Uraian | Golongan A & B | Golongan C | Golongan D | Golongan E | Golongan F | |-------|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------| | 1 | ACEH | 1.625.000 | 1 .063.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | | 2 | SUMATERA UTARA | 1.518.000 | 879 .000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | | 3 | R I A U | 1.500.000 | 1.085.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | | 4 | KEPULAUAN RIAU | 1 .6 25.000 | 813.000 | 63 8.000 | 63 8.000 | 63 8.000 | | 5 | JAMB! | 1.500.000 | 925.000 | S00 .000 | 500 .000 | 500 .000 | | 6 | SUMATERA BARAT | 1.330.000 | 1.113.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | | 7 | SUMATERA SELATAN | 1.563.000 | 788.000 | 700 .000 | 700 .000 I | 700 .000 | | 8 | LAMPUNG | 1.625.000 | 875.000 | 400.000 | 400.000 i | 400.000 | | 9 | BENGKULU | 988.000 | 900.000 | 560.000 | 560.000 i | 560.000 I | | 10 | BANGKA BELITUNG | 1.688.000 | 1.063.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | 1 1 | BANTEN | 1.788.000 | 1.000.000 | 718.000 | 718.ooo I | 718.000 | | 12 | )AWA BARAT | 1.760.000 | 800.000 | 560.000 | 560.000 I | 560.000 | | 13 | D.K.I. JAKARTA | 1.490.000 | 992.000 | 610.000 | 610.000 l | 610.000 | | 14 | )AWATENGAH | 1.480.000 | 919 .000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | | 1 5 | D.l. YOGYAKARTA | 1.688.000 | 1 .0 13.000 | 788.000 | I 788.000 ! | 788.000 | | 16 | ]AWATIMUR | 1.3 70.000 | 1.063. 000 | 563.000 | 563.000 | 563.ooo l | | 17 | BALI | 1.810.000 | 990.000 | 910.000 | 910.000 l | 910.000 | | 18 | NUSATENGGARA BARAT | 1.991.000 | 1.000.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | | 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 1.313.000 | 938 .000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | | 20 | KALIMANTAN BARAT | 1.538.000 | 1. 125.000 | 538.000 | 538.000 | 53S.000 | | 21 | KALIMANTAN TENGAH | 1.950.000 | 938.000 | 659.000 | 659.000 | --4 659.ouo I | I | 22 | KALIMANTAN SELATAN | 2. 100.000 | 904.000 | 5 40.ooo | 540.000 | 540.000 | |------|----------------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------| | 23 | KACiMANTAN TIMUR | 2. 1 88.000 | 1.1 88.000 | 688.ooo | 688.000 | 688.000 ·- | | 24 | KALIMANTAN UTARA | 2. 188.000 | 775.000 | 500.000 | soo.ooo | soo.ooo | | 25 | SULAWESI UTARA | 1.950.000 | 863.000 | 550.000 | 550.000 | sso.ooo | | 26 | G -ORONTALO | 1.438. 000 | 688.000 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | | 27 | -SULAWESI BARAT | 1.288.000 | 1.075.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | 28 | SULAWESI SELJ\TAN | 1.550.000 | 847.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | | 29 | SULAWESI TENGAH | 1.625.000 | 1 .12 5.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | | 30 | SULAWESI TENGGARA | 1.375.000 | 750.000 | 563. 000 | 563. 000 | 563. 000 | | 31 | MALUKU | 1.288.000 | 740 .000 | 667.000 | 667.000 | 667.000 | | 32 | MALUKU UTARA | 1.520.000 | 750.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | | 33 | PAPUA | 2.088.000 | 950 .000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | | 34 | PAPUA BARAT | 1.863.000 | 950.000 | 600 .000 | 600 .000 | 600 .000 |

Penandatangan: ## 4. Uang Representasi DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat ASN Eselon II

Distribusi: | No. | Daerah Tujuan | Besar Uang Representasi Per Hari (Rp) | |-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------| | 1 | Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara | 250.000,- | | 2 | Keluar Daerah di dalam Provinsi Sum-Sel (termasuk Bengkulu danJambi) | 500.000,- | | 3 | Ke\uar daerah Provinsi Sum-Sel | 750.000,- | ## C. BlAYA SEWA/ CARTERAN ANGKUTAN DARAT KHUSUS PEJABAT NEGARA DAN PJMPJNAN DPRD PER HARi | No. | Uraian | Satuan | Biaya (Rp) | |-------|--------------------------------------------------------|----------|--------------| | 1 | Sewa/ Carteran angkutan darat kendaraan dalam Provinsi | OH | 750.000,- | | 2 | Sewa/ Carteran angkutan darat kendaraan luar Provinsi | OH | 1.000.000,- |
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan II· f. ura er11 . · '
- b · La g . Rin c ian Biaya Per j a l anan Dmas se ag aima na mp1ran I dan Lampiran
- h . �� kti Pengeluaran tike t / travel M / b / u B s/ k �� reta api/ K kapal laut/boarding p a ss tiket pes a wat/ biil BB u 1 sewa endaraan/ dan biil hotel/ penginapan.

## Pasal 22

Pej a bat Negara/ Dewan Perwakilan R a kyat Da e r ah/ Pegawai �paratur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tet a p/Masyarakat yang me�akukan p e rJalanan dinas wajib menyerahk a n bukti tik e t travel/ bus/kere t a ap1/kap\_�l laut/bo a rdingpass t ike t pes a wat/bill BBM/bukti sewa kendaraan/dan bnl hotel/penginapan deng a n disertai Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditanda t angani oleh Pejaba t yang berwen a ng di t empat tujuan selambat-la m b a tnya 10 (sepuluh) hari setelah perjal a nan dinas berakhi r , untuk selanjutnya digun a kan seb a gai bukti pertanggungjawaban bendahara p e ng e luaran.

## Pasal 23

- ( 1 ) Pejabat yang ber.ivenang bertanggungjaw a b atas k e tertiban pelaksanaan Peraturan ini dalam lingkungan s a tu a n kerja masing-masing;
- (2) Pejaba t yang b e rwenang dan Pej a ba t / Pegawai yang melakukan perjalanan dinas ber t anggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita ol e h negara sebagai akibat dari kesalahan, k e lalaian a t au kealpaan yang bersangku t an dalam hubungannya dengan p e rjalanan dinas dimaksud;
- (3) Terhadap kesalahan, kel a l a i a n d a n kealpaan sebagai m ana di m aksud pada ayat (3) dapat dikenak a n tindakan berupa :
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan keten t uan peraturan perundang­ undangan; dan
- b. hukuman ad m inistr a si dan tindakan lainnya m enurut ketentuan peratur a n perundang-undangan.

## BAB VI

## LAIN - LAIN

## Pasal 24

- ( 1 ) Ketentuan-ketentuan lainnya bagi Pejabat Negara danPeg a wai Aparatur Sipil Neg a ra, yang melaksanakan perj a lanan dinas ke luar negeri,diatur dengan Peraturan tersendiri;
- (2 ) Ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negarayang k a rena j a batannya harus m elakuk a n perjalanan dinas t e tap dalam Wilayah Jabat a nny a diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap, yang di a tur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 25

K�tentuan-ketentuan dal am Peraturan Bup a ti ini b e rlaku untuk perjalanan dmas dalam negeri yang dibi a yai dari Anggaran Pend a patan d a n Belan ja Daer � ya�g belum di a tur dengan ketentuan lebih tinggi d a ri Peraturan Bupat1 Musi R awas Utara ini.

t)


Diundangkan di pada tangga1

d

Februari 2017

SEKRETARIS AERAH

� KABUPATE MUSI RAWAS UTARA, �


H. ABDULLAH MAKCIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR

## BAB VII PENUTUP

## Paaal 26

n. d . t P -- rn t u r n n B u p1 1 t 1 mulni be rlok u , maka Peraturan Bupati Musi I ·1, 0 :- ll l t 1 . " · "l l ) I (: t t p t . k .\_. L J N 1mor &lt;&gt; l Tnhun �" ) � n a ng e U n J u . Pelaksana PerJ 'alanan r.nwns rnrn c . . Dinos ,J t 1 hi H n I J 1 '\ lnm Nq1,cri na�1 PCJcibat Negar � , �e�awai Aparatur Sipil N t ·�:tru , [ ' ( 'grtwni Tidnk Tctup dtrn Masyar � kat dt Ln :i gkungan Pemerintah Knbup,1tcn Musi Rnw 1 s Utoru, d1cabut dan dmyatakan tidak berlaku.

## Pasal 27

Peroturan Bupati Musi Rawas Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundanRkan.

A�11.r se-tisp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Rawas Utaru ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utaro.

Ditetapkan di Muara Rupit

..A

�da tangga..Z. / Februari 20 1 7

�BUPATJ MUSI RAWAS UTARA,


A H. M. SYA IF HIDAYAT

## BAB VII PENUTUP

## Pasal 26

Pa d a saa t Pera turan Bupa ti ini mulai be r laku, mak \_a Peraturan Bupat i Mus i Ra , \\ as U tara Nomor 6 1 T ahun 20 1 6 tentang Pe tun Juk Pelaksana Per J ' a l a na n . B . . b N Dinas Jabatan Dalam Negen agi PcJ a at egara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, P e g a wai Tidak Tetap ? an Masyar�at di Lit:gkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, d1cabut dan dmyatakan tidak berlaku .

## Pasal 27

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rr.emerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.


Ditetapkan di Muara Rupit pada tanggai.f/ Februari 20 17

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

H. M. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muar upit

pada tanggal

F ruari 20 1 7

SEKRETARIS D

RAH

KABUPATE

SI RAWAS UTARA,

H. DULLAH MAKCIK


BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR

Diundangkari di Muar upit pada tanggal )-l ruari 20 I 7

SEKRETARIS '.AERAH

KABUPATE USI RAWAS UTARA,


H. ABDULLAH MAKCIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR

## BAB VII PENUTUP

## Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku , ma � a Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 6 1 Tahun 20 1 6 t � ntang Petun J uk Pelaksana Pe rj a l anan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pe J abat Negar �, � egawai Aparatur S ipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Masyar � kat dt Lu:igkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, dicabut dan dmyatakan t1dak berlaku.

## Pasal 27

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit pada tanggal.L( Februari 20 17

B U � ATl MUS �3t:\_,,


H. M. SYARIF HIDAYAT

•


L.AMPIRAN I:

PERATURAN BUPATI Mus, RA NOMO R · tl W AS IJT AR A . TAHUN 2017 TANGGAL &lt;I EEBRUAR1201z

## PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

## A PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA

## 1. Satuan Uang Harian Pejabat Negara

| No | Daerah Tujuan | Uang Harian Bupati | Uang Harian Wakil Bupati |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Dalam daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau | 750.000,- | 600.000,- |
| 2 | Dalam Provinsi Sumatera Selatan termasuk Jambi dan Bengkulu | 2.250.000,- | 2.000.000,- |
| 3 | Luar Provinsi Sumatera Selatan | 3.500.000,- | 3.250.000,- |

## 2. Satuan Uang Harian Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah (Golongan A)

| No | Daerah Tujuan | Uang Harian Pimpinan DPRD | Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah |
|------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | Dalam Provinsi Sumatera Selatan | 2.000.000 | 1.750.000 |
| 2 | Luar Provinsi Sumatera SeIatan | 3.250.000 | 3.000.000 |

## 3. Satuan Uang Penginapan Pejabat Negara

| No. | Uraian | Bupati/ Wakil Bupati |
|-------|------------------|------------------------|
| 1 | ACEH | 4.420.000,- |
| 2 | SUMATERA UTARA | 4.960.000,- |
| 3 | I R I A U | 3.820.000,- |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | 4.275.000,- |
| 5 | JAMBJ | 4.000.000,- |
| 6 | SUMATERA BARAT | 5.236.000,- |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 4.680.000,- |
| 8 | LAMPUNG | 3.960.000,- |
| 9 | BENGKULU | 1.300.000,- |
| 10 | BANGKA BELITUNG | 3.335.000,- |
| 1 1 | BANTEN | 4.763.000,- |
| 12 | I JAWA BARAT | 3.700.000,- |

I

''t'':I'- ..

,

,

• !!'•

➔•

'fl&lt;;

✓

1 : &gt; z;aq; 144W W ..

------�------·

| | �,uKJ<A�,A | ---, 0.72G.OOO.- ---- ··- |
|-------------|----------------------|-----------------------------|
| ,__ 4 | ]AWA T[N���I | 4.1 �0.000,- ----- |
| 1- | " o. i� YOGYAKARTA | 4.700.000,- ---·-- |
| .__ �:! | i;AWA TIMUR | 4.400.000,- ·----·-- |
| | , ·a A(, | 4.3 r J0.QQQ,. ---- |
| 1 1 18-==t, | �.USA TENGGARA BARAT | 3.S00.000,- -- |
| 19 1 | NUSA TENGGARA TIMUR | 3.000.000,- |
| 20 | ! KALIMANTAN 8ARAT | 2.400.000,- |
| 2 1 I | KALIMANTAN TENGAII | 3.000.000,- |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 4.2SO.OOO,- |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 4.000.000,- |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 4.000.000,- |
| 25 | SULAWESI UTARA | 3.827.000,- |
| 26 | GORONTALO | 1 .6SO.OOO,- |
| 27 | SULAWESI BARAT | 1 .575.000,- |
| 28 | SULAWESI SELATAN | 4.820.000,- |
| 29 | SULAWESI TENGAH | 2.030.000,- |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 1.850.000,- |
| 31 | MALUKU | 3.000.000,- |
| 32 | MALUKU UTARA | 3.1 10.000,- |
| 33 | PAPUA | 2.850.000,- |
| 34 | PAPUA BARAT | 2.7S0.000,- |

=

## 4. Uang Representasi Per Hari untuk Pejabat Negara

| NO | Daerah Tujuan | Besar Uang Representasi Bupati (Rp) | Besar Uang Representasi Wakil Bupati (Rp) |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara | 500.000,- / Hari | 400.000,- / Hari |
| 2 | Keluar Daerah di dalam Propinsi Sumatera Selatan | 750.000,- / Hari | 600.000,- / Hari |
| 3 | Keluar Daerah Provinsi Sumatera Selatan | 1.250.000,- / Hari | 1.000.000,- / Hari |

## B. PEJALANAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

1. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas keluar Wilayah Kabupaten di dalarn Provinsi Sumatera Selatan dan di Luar Provinsi Sumatera Selatan untuk Aparatur Sipil Negara

| No. | Daerah Tujuan | Golongan B (Rp) | Golongan C (Rp) | Golongan D (Rp) | Golongan E (Rp) | Golongan F (Rp) |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Uang harian dalam provinsi Sumatera Selatan ---- | 1.250.000 | 1.100.000,- | 1.000.000,- | 750.000,- | 400.000,- |
| 2 | Uang harian Luar provinsi Sumatera Selatan | 1.500.000,- | 1.350.000,- | 1.200.000,- | 1.000.000,- | 600.000,- |

, � - ,��

l/1¥ ti f;�•- --

1 t

--

--

►-

- .-

· \_\_ ...,

,.. .

\_ .,.. \_\_ .. .

..., ...

- -

## 2. S atua n U a n g Haria n Perja l a n a n D l n as D P RD d an Aparatur Sipll N�gara dalam W l l ayah

Ka bu paten

| No. | Urai,in | Te111pat Kt•duclukan Kantor ke Kecamatan Wilayah I | Ternpat Kedudukan Kant-:>r ke Kecamatan Wilayah I I | Tempat Kedudukan Kantor ke Kecamatan Wilayah I l l | Keterangan |
|-------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | Golongan A & B Uang Hari, rn | 200.000.- | 225.000,- | 275.000,- | Wilayah I meliputi:Muara |
| 2 | Golongan C Uang Harian | 150.000,- | 175.000,- | 225.000,- | Rupit dan KarangDapo |
| 3 | Golongan D Uang Harian | 125.000,- | 150.000,- | 175.000,- | Wilayahll meliputi:Karang Jaya dan Rawas |
| | Golongan E Uang Harian | 100.000,- | 125.000,- | 150.000,- | Ulu Wilayah Ill meliputi:Ulu |
| 5 | Golongan F Uang Harian | 75.000,- | 100.000,- | 125.000,- | Rawas, Nibung dan Rawas llir |

--

## 3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

| No. | Uraian | Golongan A & B | Golongan C | Golongan D | Golongan E | Golongan F |
|-------|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | ACEH | 1.625.000 | 1 .063.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 1.518.000 | 879 .000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 3 | R I A U | 1.500.000 | 1.085.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | 1 .6 25.000 | 813.000 | 63 8.000 | 63 8.000 | 63 8.000 |
| 5 | JAMB! | 1.500.000 | 925.000 | S00 .000 | 500 .000 | 500 .000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | 1.330.000 | 1.113.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 1.563.000 | 788.000 | 700 .000 | 700 .000 I | 700 .000 |
| 8 | LAMPUNG | 1.625.000 | 875.000 | 400.000 | 400.000 i | 400.000 |
| 9 | BENGKULU | 988.000 | 900.000 | 560.000 | 560.000 i | 560.000 I |
| 10 | BANGKA BELITUNG | 1.688.000 | 1.063.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1 1 | BANTEN | 1.788.000 | 1.000.000 | 718.000 | 718.ooo I | 718.000 |
| 12 | )AWA BARAT | 1.760.000 | 800.000 | 560.000 | 560.000 I | 560.000 |
| 13 | D.K.I. JAKARTA | 1.490.000 | 992.000 | 610.000 | 610.000 l | 610.000 |
| 14 | )AWATENGAH | 1.480.000 | 919 .000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 1 5 | D.l. YOGYAKARTA | 1.688.000 | 1 .0 13.000 | 788.000 | I 788.000 ! | 788.000 |
| 16 | ]AWATIMUR | 1.3 70.000 | 1.063. 000 | 563.000 | 563.000 | 563.ooo l |
| 17 | BALI | 1.810.000 | 990.000 | 910.000 | 910.000 l | 910.000 |
| 18 | NUSATENGGARA BARAT | 1.991.000 | 1.000.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 1.313.000 | 938 .000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 1.538.000 | 1. 125.000 | 538.000 | 538.000 | 53S.000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 1.950.000 | 938.000 | 659.000 | 659.000 | --4 659.ouo I |

I

| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 2. 100.000 | 904.000 | 5 40.ooo | 540.000 | 540.000 |
|------|----------------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 23 | KACiMANTAN TIMUR | 2. 1 88.000 | 1.1 88.000 | 688.ooo | 688.000 | 688.000 ·- |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 2. 188.000 | 775.000 | 500.000 | soo.ooo | soo.ooo |
| 25 | SULAWESI UTARA | 1.950.000 | 863.000 | 550.000 | 550.000 | sso.ooo |
| 26 | G -ORONTALO | 1.438. 000 | 688.000 | 479.000 | 479.000 | 479.000 |
| 27 | -SULAWESI BARAT | 1.288.000 | 1.075.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 28 | SULAWESI SELJ\TAN | 1.550.000 | 847.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | 1.625.000 | 1 .12 5.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 1.375.000 | 750.000 | 563. 000 | 563. 000 | 563. 000 |
| 31 | MALUKU | 1.288.000 | 740 .000 | 667.000 | 667.000 | 667.000 |
| 32 | MALUKU UTARA | 1.520.000 | 750.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 33 | PAPUA | 2.088.000 | 950 .000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 34 | PAPUA BARAT | 1.863.000 | 950.000 | 600 .000 | 600 .000 | 600 .000 |

## 4. Uang Representasi DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat ASN Eselon II

| No. | Daerah Tujuan | Besar Uang Representasi Per Hari (Rp) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara | 250.000,- |
| 2 | Keluar Daerah di dalam Provinsi Sum-Sel (termasuk Bengkulu danJambi) | 500.000,- |
| 3 | Ke\uar daerah Provinsi Sum-Sel | 750.000,- |

## C. BlAYA SEWA/ CARTERAN ANGKUTAN DARAT KHUSUS PEJABAT NEGARA DAN PJMPJNAN DPRD PER HARi

| No. | Uraian | Satuan | Biaya (Rp) |
|-------|--------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1 | Sewa/ Carteran angkutan darat kendaraan dalam Provinsi | OH | 750.000,- |
| 2 | Sewa/ Carteran angkutan darat kendaraan luar Provinsi | OH | 1.000.000,- |

## PENJELASAN LAMPIRAN I

## A. PERJALANA N DINAS KELUAR DAERAH KABUPATEN

- d r uang harian untuk perjalanan dinas ke luar daerah ke Kota 1 Khusus stan a . . . · 1 . Lubuk inggau dan Musi Rawas disertakan per1alanan dmas dalam daerah W1layah 111.
- Aparatur Sipil Negara mengikuti Diklat/ Asistensi/ Bimtek dan Kegiatan se ! enisnya yang 2 · dilaksanakan Pemerintah atau Lembaga Resmi yang terdaftar / direkomendasi pemerintah, maka diberikan uang Saku Diktat/ Asistensi/ Bimtek berpedoman di atas. Catatan:
- a. Membayar uang kontribusi (akomodasi ditanggung oleh Penyelenggara)
- b. Uang harian dalam perjalanan dinas (PP) sebelum dan sesudah dapat diberikan 75% dari besaran uang harian standar perjalanan dinas jabatan.
3. Sewa kendaraan yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas jabatan di tempat tujuan yang sifat insidentil

## Catatan:

- a. Pe\aksanaan yang membutuhkan mobilitas tinggi, tidak tersedia kendaraan dinas dan di\akukan secara selektif dan efisien.
- b. Sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
4. Pimpinan DPRD da\am melaksanakan pejalanan dinas dapat menggunakan sewa/ carteran kendaraan dalam kota di daerah tujuan dengan bukti pengeluaran riil (bersifat insidenti\).
- S. Standar uang penginapan perjalanan dinas untuk anggota DPRD disetarakan dengan standar uang penginapan Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati).
6. Khusus Pegawai sekretaris DPRD dalam rangka pendampingan perjalanan dinas Alat Kelengkapan DPRD dengan ketentuan segagai berikut:
- a. 5 -10 orang DPRD maksimal 3 orang pendamping dari Pegawai Sekretariat DPRD.
- b. 1 1 -20 orang DPRD maksimal 4 orang pendamping dari Pegawai Sekretariat DPRD.
- c. 21 -25 orang DPRD maksimal 5 orang pendamping dari Pegawai Sekretariat DPRD.
7. Uang harian perjalanan dinas jabatan keluar daerah Kabupaten dapat diberikan tidak hanya pada hari kerja ke daerah tujuan dan kembali ke tempat kedudukan. Catatan:
- a. Dalam perja\anan dinas jabatan (PP)
- b. Kegiatan yang diikuti sesuai dengan jadwal sudah ditentukan oleh penyelenggara.
8. ASN yang mengikuti bimtek/ sosialisasi/ workshop/ lokakarya/ FGD dan sejenisnya dengan memberikan uang kontribusi kepada penyelenggara, maka diberikan uang saku harian.
9. Hasil perjalanan dinas jabatan, kunjungan kerja dan studi banding agar dilaporkan secara tertulis kepada yang memberikan perintah tugas, atau diinformasikan kepada Apa \_ ratur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada program dan keg,atan.

...

.

10. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraanya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## B. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN

1. Perjalanan dinas dari lbukota Kabupaten Musi Rawas Utara ke Kota Lubuklinggau dan Musi Raw as menggunakan tarif perjalanan din as dalam daerah wilayah l l I.
2. Khusus standar uang harian untuk perjalanan dinas ke daerah tetangga dalam Provinsi, yaitu Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau disetarakan wilayah Ill
3. Satuan uang harian dan/atau biaya transpor kegiatan dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan atau SKPO pegawai yang berkenaan sepanjang tidak duplikasi anggaran.
4. Perjalanan dinas dalam kecamatan, yaitu dari lbu Kota Kecamatan ke Desa-Desa diberikan uang harian maksimum sebagai berikut:
- a. Pejabat Sturktural Eselon I l l/ Jabatan Fungsional yang disetarakan diberikan uang harian sebesar Rp. 100.000,-
- b. Pejabat Sturktural Eselon IV/ Jabatan Fungsional yang disetarakan diberikan uang harian sebesar Rp. 75.000,-
- c. Staf/Jabatan Fungsional yang disetarakan diberikan uang harian maksimum sebesar Rp. 60.000,-
5. Perjalanan dinas khusus dalam rangka pengawasan lnspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:
9. 5.1. Uang harian
10. 5.2. Transportasi mengikuti ketentuan berlaku. Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang

- a. Penanggung jawab

- b. Wakil Penanggung Jawab

- c. Pengendali Teknis/ Pengawas

: Rp. 350.000,-/ Orang/ Hari

: Rp. 300.000,-/ Orang/ Hari

: Rp. 275.000,-/ Orang/ Hari

: Rp. 250.000,-/ Orang/ Hari

- d. Ketua Tim

- e. Anggota

: Rp. 200.000,-/ Orang/ Hari


- 1 0. Pengangg,11 an untuk urientJSI dan pt·nd.1l c 1m,in luji!, 1i hl·rupa 1w11c11dlk�in d,1n p(·l.1tihan, bimblngan teknic;, sosialls L 1sl, workshop, lok,1kc1rya, 'cn,lnar atav 5t/rnri,nya yonij tt-rk..flf dengan pen�emhangan kapac;it,H sumbrr daya rn.:u1u�la bL·JCI P&lt;'/,1b,1t IJacrah dJn St.if Pcmerintah D..1erah, Plmp111an dan An�got,1 IJPIW sertct unr,,ur lalnnya scp&lt;·rtl tent1f(c'.l al,11 diprioritaskan penyelcnr,1pra, 1nya bc·rp&lt;'doman p,,da kc·l·mtuan yang bcrlaku.

## 8. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAII K/\13UPATEN

1. Perjalanan dlnas dari lbukota K,1bupatt·n Mu�I Rawa:. Utara kc Kota Lubukllnggau dan Musi Rawas menggunakan tarir pcrjal,inan dlnas dalarn daerah wilayah 1 1 1.
2. Khusus standar uang hari,m untuk p&lt;'rjnlan:rn &lt;Jinns ke daerah tetangga dalam Provins!, yaitu Kabupaten Musi Rawas dan Kola Lubukllnggau dlc;etarakan wllayah I l l
3. Satuan uang harian dan/atau blaya trnnspor kcglatan dapat dibcbankan pad;i angr&lt;aran unit penyclenggara keglatan atau SKPD pcgawal yang bcrkenaan scpanJang tldak duplikas1 anggaran.
4. Perjalanan dlnas dalam kecamatan, yaitu darl lbu Kota Kecamatan ke Oesa-Desa diberikan uang harian maksimum sebagai berlkut:
- a. Pejabat Sturktural Eselon 111/ Jabatan Fungsional yang disetarakan diberlkan uang harian sebesar Rp. 1 00.000,·
- b. Pejabat Sturktural Eselon IV/ Jabatan Fungslonal yang dlsetarakan diberlkan uang harian sebesar Rp. 75.000,-
- c. Staf/Jabatan Fungsional yang disetarakan diberlkan uang harlan makslmum sebesar Rp. 60.000,-
5. Perjalanan dinas khusus dalam rangka pengawasan lnspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:
9. 5.1. Uang harian
10. 5.2. Transportasi mengikuti ketentuan berlaku. Standar Blaya Perjalanan Dinas Jabatan yang

- a. Penanggung jawab

- b. Wakil Penanggung Jawab

- c. Pengendali Teknis/ Pengawas

: Rp. 350.000,-/ Orang/ Hari

: Rp. 300.000,-/ Orang/ Harl

: Rp. 275.000,-/ Orang/ Hari

: Rp. 250.000,·/ Orang/ Hari

- d. Ketua Tim

- e. Anggota

: Rp. 200.000,-/ Orang/ Hari

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


z:t:2

10. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pim pi nan dan Anggota DPRD serta unsur Jainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraanya berpedoman pada ketentuan yang berJaku.

## 8. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN

1. Perjalanan dinas dari Jbukota Kabupaten Musi Rawas Utara ke Kota Lubuklinggau dan Musi Rawas menggunakan tarif perjalanan dinas dalam daerah wilayah I l l .
2. Khusus standar uang harian untuk perjalanan dinas ke daerah tetangga dalam Provinsi, yaitu Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau disetarakan wilayah III
3. Satuan uang harian dan/atau biaya transpor kegiatan dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan atau SKPD pegawai yang berkenaan sepanjang tidak duplikasi anggaran.
4. Perjalanan dinas dalam kecamatan, yaitu dari Ibu Kota Kecamatan ke Oesa-Desa diberikan uang harian maksimum sebagai berikut:
- a. Pejabat Sturktural Eselon I I I/ Jabatan Fungsional yang disetarakan diberikan uang harian sebesar Rp. 100.000,-
- b. Pejabat Sturktural Eselon IV/ Jabatan Fungsional yang disetarakan diberikan uang harian sebesar Rp. 75.000,-
- c. Staf !Jabatan Fungsional yang disetarakan diberikan uang harian maksimum sebesar Rp. 60.000,-
5. Perjalanan dinas khusus dalam rangka pengawasan lnspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:
9. 5.1. Uang harian
10. 5.2. Transportasi mengikuti ketentuan Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang berlaku.

- a. Penanggung jawab

: Rp. 350.000,-/ Orang/ Hari

- b. Wakil Penanggung Jawab

: Rp. 300.000,-/ Orang/ Hari

- c. Pengendali Teknis/ Pengawas

: Rp. 275.000,-/ Orang/ Hari

- d. Ketua Tim

: Rp. 250.000,-/ Orang/ Hari

- e. Anggota

: Rp. 200.000,-/ Orang/ Hari

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


## l.A U'IRA II , l'fl{,\Tll lv\N OllPATI MllSI RA\\'AS UTARJ\ N(\ML)1' : I' l'AHUN ,W 1 7 I,\Nt..�L : ll ·t.U.l{UAIU ..!O lZ

## rrRI .\I i\l A ()l� .· \S I llAR Nfl;FRI l" FMFRl:'IIT.'\11 MSl r,\1 'l'.:N MUSI RJ\\\';\S UTARA l', \Ht' A 'CGARA :!O l i

-----

| ! � | llr.\1.rn | I G1._\ll'll�.)I\ A I - | GOl\'l\j,?,,I\ B | Gol\Ht�an C | Golon�.111 |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| -- .UffRlK.\ llTAR.A | -� __ | I I | | | --- |
| .__ l - .-\\!.\.': . \ -- | ��-1':."\T --- s . s | 5 l J | 114 0 | JU� | |
| - - \' <\['.-\ . | H7 | 41.M | 3M: I | | 307 |
| . - .\�l[RIK.\ �EL-\T..\� --- -- | - - | i | | | |
| ---- 3 .\.'t:r�r:�., --- - --- | SJ-l . | I 40.! I | 3 5 1 | -- | |
| ... \'�:'-. �:· ·�:_\ | . SS: ' | I J�� | | 3 44 | J4J |
| s S,' \..::!. | .ljt, . | I J,1 1 | | 29 1 | .!4 1 |
| ...u.. r: "' ' · · ... ... | I 4 ! 5 | I I | 6 | 270 | i�2 |
| � L '\. 'L"��S!.\ | 436 | I | 3 1 3.!3 | 276 | 25 4 |
| . s ! | '�Rt.! I | 459 | 347 | | 276 |
| | 5:.'R!�..\ME I I | 3 ° 8 | 295 I | 252 | 207 |
| �o | EKL'.-\NR - ---- ! | 3S5 | 273 | 242 | 24 1 |
| .-\;\tERlK.\ TE. '\:G.-\H - -- | I | | | | |
| 1.1 | �\EXICO : | 493 | 366 | 324 | 323 |
| • " ·- | Kt'S..-\ I ' | 406 | 305 | 261 | 221 |
| . � ..i. ..) | �.-\."\.\�!.-\ · - - ' I | 4 1 4 | 3U | 3()6 | 27 l |
| FROP.-\ | B.\R.\T | | | | |
| !-4 | .-\�$":R!A ' ' | I 50-l I I | 453 I | 3 1 8 | 3 1 7 |
| :.s | SELG!A ' I | 466 I | 4 1 9 : | 282 | 281 |
| . . | PR.-\�CIS . I | 5 ' ., I . � I | 464 ! | 382 | 3 8 1 |
| 17 | �EP. PEDERASI ·E-M.\N ! | 447 | 4 1 5 | 285 | 285 |
| 13 | J "�.-:- I | 463 I | 4 1 6 | 272 | 271 |
| 19 | SWISS I | 636 | 570 | 403 | 401 |
| EROPA | lITAM | | | | |
| 20 | l I � - | , :)C, , | 49 1 | 343 | 3 0 1 |
| 21 | ['���\ARK F!�!...A:--:O:A ' . | 453 | 409 I | 354 | 3 1 3 |
| 22 | • ORWEG!A I I | 62 1 | 559 | 389 | 386 |
| 23 ' | S\\"EDIA I • | 466 | 436 | 342 | 34 1 |
| 24• | KERAIAA� l�GGRIS | 792 | 774 | 583 | 582 |
| EROPA | SELATAN | | | | |
| 25 ; SOS!\/!. .\ | I | 456 | 420 | 334 | 333 |
| 26 | l HfRZEG0\1NA ; KROASIA : | 555 | 506 | 406 | 405 |
| 26 | 1 SPA�YOI t I | 457 | 413 | 287 | 286 |
| -:.1 | ! YU�ANI I I | 4"') ') ... | 379 | I 242 I • | 241 |
| 28 | , !TALIA ! | 702 | I 637 | 14 I | ., |

| 29 | PORTUGAL | 425 | 382 | 242 | 24 1 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| 30 | SERBIA | 4 1 7 | 375 | 326 | 288 |
| | >----<-----------+-----+-------i.------+---------! EROPA TIMUR | | | | |
| 31 | 1-------1----------+-------+---------+--------1-------i 13ULGARIA | 406 | 367 | 320 | 2a4 |
| 32 | CEKO | 6 1 8 | 526 | 44 7 | 367 |
| 1--- 3_ 3 | --�------------+-------il--------+-- --i- l- O __ N _ G_ '." _ R _ I _ A____-+-__ | 4 _ 8 _ | 5__�__4 _ 3 _ 8 | __-+-__ 3_ 9 0 ___, | ---+-------i ,--_3 _ 4 _ 5_� |
| 34 | ➔ POLANDIA | 46 1 | 415 | 360 | 3 1 9 |
| 35 | �-�----------+------+-------+----+----=-=-=-----1 RUMANIA | 4· 1 6 | 381 | 313 | 277 |
| 36 | RUSI/\ | 556 | 51 2 | 407 | 406 |
| 37 | SLOVAKIA | 437 | 394 | 34 1 | 303 |
| 38 | UKRAINA | 485 | 436 | 37 5 | 33 1 ---, |
| | _ _____-4-_____.j...________.______ AFRIKA BARAT | | | | --+---- |
| 39 | NIGERIA | 3 6 1 | 3 1 3 | 292 | 291 |
| 40 | SENEGAL | 384 | 3 1 7 | 237 | 23 1 |
| | AFRIKA TIMUR | | | | |
| 1----1---- 41 | ETHIOPIA | 358 | 295 | 22 1 | 193 |
| 42 | KENYA | 384 | 317 | 237 | 225 |
| 43 | MADAGASKJ\R | 296 | 244 | 182 | 181 |
| 44 | TANZANIA | 350 | 290 | 244 | 2 1 8 |
| 45 | ZIMBA□WE | 328 | 28 1 | 248 | 24 7 |
| 46 | MOZAMBIK | 399 | 329 | 265 | 264 |
| | l---+-----------+------4-------+------+----� AFRIKA SELATAN | | | | |
| 47 | NAMIBIA | 405 | 334 | 268 | 233 |
| 48 | AFRIKA SELATAN | 380 | 3 1 3 | 253 | 2 5 1 |
| | AFRIKA UTARA | | | | |
| 49 | ALJAZAIR | 342 | 308 | 287 | 286 |
| 50 | ME SJR | 409 | 303 | 235 | 2 1 1 |
| 5 1 | MAROKO | 304 | 251 | 192 | 191 |
| 52 | TUNISIA | 293 | 241 | 187 | 186 |
| 53 | SUDAN | 342 | 282 | 210 | 184 |
| 54 | LIBYA | 308 | 254 | 189 | 165 |
| | ASIA BARAT | | | | |
| 55 | AZERBAIJAN | 498 | 459 | 365 | 364 |
| 56 | B AHRAIN | 416 | 294 | 228 | 214 |
| 57 | IRAK | 447 | 325 | 253 | 23 1 |
| 58 | YORDANIA | 406 | 292 | 236 | 225 |
| 60 | KUWAIT | 456 | 325 | 296 | 294 |
| 61 | LI BANON | 357 | 267 | 207 | 186 |
| 62 | QATAR | 386 | 276 | 215 | 196 |
| 63 | ARAB SURIAH | 358 | 257 | 200 | 196 |
| 64 | TURKI | 456 | 364 | 283 | 253 |
| 65 | -------+------1--------+-------+----___J PST. ARAB EMIRAT | 459 | 323 | 302 | 301 |
| 66 | YAMAN | 353 | 24 1 | 197 | 196 |
| 67 | SAUDI ARABIA | 450 | 33 1 | 269 | 25 1 |
| 68 | KE SULTANAN OMAN | 413 | 292 | 247 | 249 |
| | ASIATIMUR | | | | |
| 69 | REPUBL IK RAKYAT ._____._ T _ IONGKOK | 378 | 238 | 207 | 206 |

| 70 | HONGKONG | | 320 | 287 | 286 |
|-------|-------------------|---------|-------|-------|-------|
| 71 | JEPANG | 472 519 | 303 | 262 | 261 |
| | KOREA SELATAN | 421 | 326 | 297 | 296 |
| 72 73 | KOREA UTARA | 494 | 32 1 | 300 | 278 |
| | ASIASELATAN | | | | |
| 74 | AFGANISTAN | 385 | 226 | 173 | 172 |
| 75 | BANGLADESH | 339 | 196 | 167 | 166 |
| 76 | I INDIA | 422 | 329 | 327 | 325 |
| 77 | PAKISTAN | 343 | 203 | 182 | 181 |
| 78 | SRILANKA | 380 | 242 | 209 | 199 |
| 79 | JRJ\N | 42 1 | 312 | 243 | 217 |
| | ASIA TENGAH | | | | |
| 80 | UZBEKISTAN | 392 | 352 | 287 | 254 |
| 81 | KAZAKHSTAN | 456 | 420 | 334 | 333 |
| | ASIA TENGGARA | | | | |
| 82 | FILIPINA | 412 | 278 | 222 | 22 1 |
| 83 | S INGAPU RA | 530 | 363 | 279 | 276 |
| 84 | MALAYSIA | 394 | 262 | 219 | 218 |
| 85 | TH Al LAND | 392 | 275 | 211 | 20 1 |
| 86 | MYANMAR | 368 | 250 | 197 | 196 |
| 87 | LAOS | 380 | 262 | 202 | 196 |
| 88 | VIETNAM | 383 | 265 | 204 | 196 |
| 89 | BRUNEI DARUSSALAM | 374 | 256 | 197 | 196 |
| 90 | KAMBOJA | 296 | 223 | 197 | 196 |
| 91 | TIMOR LE STE | 392 | 354 | 229 | 196 |
| | ASIA PASIFIK | | | | |
| 91 | AUSTRALIA | 636 | 585 | 394 | 393 |
| 92 | SEL/\NDI/\ B/\RU | 451 | 308 | 278 | 276 |
| 93 | KALEDONIA B/\RU | 425 | 387 | 276 | 224 |
| 94 | PA PUA NUGINI | 520 | 476 | 319 | 259 |
| 95 | FIJI | 363 | 329 | 22 1 | 179 |

## B. SATUAN BIAVA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)

(dalam US$)

| | | Besaran | Besaran | Besaran |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|
| No. | Kota | Eksekutif | Bisnls | Ekonomi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | AMERIKA UTARA | | | 5 |
| 1 | Chicago | 12,733 | 6,891 | 3,662 |
| 2 | Houston | 12,635 | 6,487 | 3,59 1 |
| 3 | Los Angeles | 11,411 | 5,925 | 3,242 |
| 4 | New York | 15, 101 | 6, 179 | 3,839 |
| 5 | Ottawa | 12,266 | 6,924 | 4,083 |
| 6 | San Fransisco | 13,438 | 7, 138 | 2,987 |

•

•

I

I

'

.

j

.

| 7 | Toronto | 1 1,750 | 8,564 | | 3,211 |
|-----|-------------------|-----------|----------|--------|-------------------------------|
| 8 | Vancouver | 10,902 | 7,458 | • i | 3,277 |
| 9 | Washington | 15, 150 | 8,652 | I | 3.9�0 |
| | AMERIKA SELATAN | | | | |
| 10 | Bogota | 18,399 | 9,426 | . . | -, -1 ., I , I j ., |
| 1 1 | Brazilia | 16,393 | 11, S18 | I ! | s:no |
| 12 | Bocnos Aires | 23,000 | 1 5,300 | I | ! C, 4C"'} |
| 13 | Caracas | 23,128 | 13.837 | | t e�� |
| 14 | Paramaribo | 15,018 | 9.494 | i I | .. -, c ., ' .-> ..J J |
| 1 5 | Santiago de Chile | 21,874 | 1 5,539 | | e <p n �..,v |
| 16 | Quito | 1 7,325 | lt,2l9 | | , .., 1 ..,., . ... ... "' , |
| 1 7 | Lima | 8,263 | 8,263 | I I | C r,-,o .J,vJ" |
| | AMEIUKA TENGAH | | | ' | |
| 18 | Mexico City | 1 1,822 | 7,83 1 | ..,, | .., 'l "- "- , ...,.._, |
| 19 | Havana | 14,702 | 1 1, 223 | ; I | .. -,-,c I �JJ |
| 20 | Panama City | 15,532 | 9,306 | t | 6, !95 |
| | EROPA BARAT | | | | |
| 21 | Vienna | 10,520 | 4,177 | I I | 3 ') C' "7 ,..:>.J • |
| 22 | Brussels | 10,71 3 | 5,994 | i I | 3,3:C |
| 23 | Marseilles | 10,850 | 5,074 | j ' | 3,541 |
| 24 | Paris | 1 0,724 | 6,085 | I I | 3,331 |
| 25 | Berlin | 10,277 | 6, 126 | I ' | 3,9$9 |
| 26 | Bern | 1 1,478 | 6,778 | I I | �.355 |
| 27 | Bonn | 10,945 | 5,023 | : | 3,753 |
| 28 | Hamburg | 9,938 | 7,639 | I I | 4,!08 |
| 29 | Geneva | 8, 166 | 5,370 | I 4 ! | ., ., ., .,...,.J.J |
| 30 | Amsterdam | 8,216 | S,S98 | I ., I | ., .., .. Jr,J..>.A. |
| 31 | Den Haag | 8,216 | 5,898 | I I | .., .,., .. .J�.J A- |
| 32 | Frankfurt | 7,660 | 4,037 | . | !,C65 |
| | EROPA UTARA | | | I I | |
| 33 | Copenhagen | 9,696 | 4,920 | i t | 3,730 |
| 34 | Helsinki | 10,023 | 5,931 | l I | 3.6.31 |
| 35 | Stockholm | 9.917 | 5.506 | I | 3.433 |
| 36 | London | 11.410 | 7,293 | ' I | 4.!.53 |
| 37 | Oslo | 9,856 | 4.773 | I | 4, 049 |
| | EROPA SELATAN | | | I ' | |
| 38 | Sarajevo | 11,778 | 7.129 | I | 6.033 |
| 39 | Zagreb | 16,974 | 10.177 | I | s.!.e2 |
| 40 | Athens | 14,911 | 9,256 | t t | S.C4 l |
| 41 | Lisbon | 9,309 | 4,746 | I I | 3,333 |
| 42 | Madrid | 10,393 | 4,767 | I I | 3.631 |
| 43 | Rome | 10,000 | 6,000 | ' ' | �.500 |
| 44 | Beograd | 10,318 | 6.404 | ' I | 5.564 |
| 45 | Vatican | 10,000 | 6,000 | I I | 4.5CC |
| | EROPA TIMUR | | | l | |
| 46 | Bratisl;wa | 1 .725 | 4.423 | | 3.342 |
| 47 | Bucharest | 8,839 | 4.982 | l 1 | 4. 1 ! 3 |
| 48 | Kiev | 10,860 | 6,029 | . I | S !93 |

| 49 | Moscow | | 7,206 | s. 1 43 |
|-------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|
| so | Prague | 9,537 | 11,848 | 6,748 |
| | Sofia | 19,318 | | 3,612 |
| 51 | Warsawa | 7.473 | 6,346 | 3,44 7 |
| 52 | Budapest | 10.777 | 5,052 5,979 | 2. 187 |
| 53 | AFRIKA BARAT | 8,839 | | |
| | Dakkar | | | |
| 54 ss | Abuja | 12,900 | 9,848 | 8,555 6,818 |
| | | 10,281 | 7,848 | |
| | AFRIKATIMUR Addis Ababa | | | |
| 56 | Nairobi | 7,700 | 5,808 | 5,552 6,081 |
| 57 58 | Antananariye | 8,732 | 7,966 9,000 | 8. 282 |
| 59 | Dar Es Salaam | 11.779 | | |
| 60 | Harare | 8,947