PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor I Tahun 1974 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPO DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEiIERINTAH KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas dan Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Keria Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan; b
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890); 1.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a265); 2.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2AA4 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun Republik lndonesia 2A04 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389); 3
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4r',37)' sebagaimana telah diubah beberapa kali dan 4.
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20AT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737\;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A07 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
6. l0.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4,4);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BA1SNGAN TENTANG PEMBENTUKAN, . ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BAI.ANGAN
BAB I - KETENTUAN UttilUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupatiadalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Dinas dan Badan.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati inidibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 3
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut :
- a. Dinas Pendidikan :
1. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
2. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Paringin;
3. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Paringin Selatan;
4. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lampihong;
5. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Batumandi;
6. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Awayan;
7. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tebing Tinggi;
8. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Juai;
9. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Halong.
- b. Dinas Kesehatan :
1. lnstalasi Gudang Farmasi;
2. Puskesmas Paringin;
3. Puskesmas Paringin Selatan;
4. Puskesmas Lampihong;
5. Puskesmas Batumandi;
6. Puskesmas Lok Batu;
7. Puskesmas Awayan;
8. Puskesmas Tebing Tinggi;
9. Puskesmas Juai;
10. Puskesmas Pirsus;
11. Puskesmas Halong;
- c. Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transimigrasi :
1. Balai Latihan Kerja (BLK).
- d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi :
1. Unit Pengelola Pasar.
- e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan :
1. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya;
2. Balai Benih lkan LokalGunung Manau;
3. Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan lB Lampihong;
4. Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri (SPPN) Paringin.
- t. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana :
1. UPT Program Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Paringin;
2. UPT Program Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Paringin Selatan;
3. UPT Program Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Lampihong;
4. UPT Program Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Batumandi;
5. UPT Program Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Awayan;
6. UPT Program Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Tebing Tinggi;
7. UPT Program Keluarga Berenmna (KB) Kecamatan Juai;
8. UPT Program Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Halong.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
Pasal 4
- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas/Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
Bagian Pertama
Sanggar Kegiatan Belajar
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
Pasal 5
- (1) Sanggar Kegiatan Belajar adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok melakukan pembentukan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah berdasarkan kebijakan teknis Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (2\ Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :
- a. pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belaiar;
- b. pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat untuk menjadi tenaga pendidik dengan azaz saling membelajarkan;
- c. pemberian pelayanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah;
- d. pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah;
- e. penyediaan sarana dan fasilitas belajar;
- f. pengintegrasian dan penyinkronisasian kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan luar sekolah;
- g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah;
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## UPT Dinas Pendidikan Kecamatan

## Pasal 6

- (1) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. (Z\ UPT Dinas Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan salah satu fungsi Dinas Pendidikan meliputi merumuskan kebijakan teknis, membina dan mengkoordinasikan serta mengendalikan kegiatan pendidikan pada tingkat kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (2) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan mempunYai fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPT Dinas Pendidikan Kecamatan dan perumusan keb'rjakan yang disesuaikan dengan keb'liakan dinas;
- b. mengkoordinasikan kegiatan dan pengumpulan pengolahan data PAUD, Tamin Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Wajib Belajar dan Pendidikan Luar Sekolah;
- c. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan PAUD, pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Wajib Belajar dan Pendidikan Luar Sekolah;
- d. pengawasan kurikulum terhadap pelaksanaan PAUD, pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Wajib Belajar dan Pendidikan Luar Sekolah;
- e. pemantauan kegiatan belajar dan mengajar serta evaluasi kemajuan belajar dan kegiatan pelaksanaan PAUD, pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Wajib Belajar dan Pendidikan Luar Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. pengkoordinasian kegiatan dilingkungan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan;
- g. pemberian pelayanan teknis dibidang pendidikan;
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan terdiridari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

## lnstalasi Gudang Farmasi

## Pasal 7

- (1) lnstalasi Gudang Farmasi adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan dipimpin oteh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggu ngjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
2. (2\ lnstalasi Gudang Farmasi mempunyai tugas pokok menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya serta melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan dan pendistribusian perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pembinaan kesehatan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (2) lnstalasi Gudang Farmasi mempunyai fungsi :
- a. perencanaan, pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas di lingkungan unit;
- b. penyimpanan dan pendistribusian obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya pada unit-unit pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan pencatatan dan evaluasi mengenai ketersediaan dan penggunaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan;
- d. pelaksanaan pembinaan pemeliharaan mutu obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan;
- e. pengamatan secara umum terhadap khasiat obat yang ada dalam persediaan;

- f. pemberian informasi mengenai pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan;
- g. pengelolan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Orgnisasi lnstalasi Gudang Farmasiterdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi lnstalasi Gudang Farmasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat

## Puskesmas

## Pasal I

- (1) Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Puskesmas mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan kesehatan tingkat pertama/dasar secara menyeluruh dan terpadu meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (2) Puskesmas mempunyaifungsi :
- a. sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, puskesmas menggerakan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya sehingga berwawasan dan mendukung pembangunan kesehatan;
- b. sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, puskesmas melakukan upaya agar masyarakat atau perorangan terutama pemuka masyarakat memiliki kesadaran dan kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat dan berperan aktif dalam peduangan kepentingan kesehatan;
- c. sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama, puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang dikelompokan menjadi upaya kesehatan wajib dan pengembangan meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Orgnisasi Puskesmas terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima

## Balai Latihan Keria

## Pasal 9

- (1) Batai Latihan Keria adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Balai Latihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari keria.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (2) Balai Latihan Keria mempunyaifungsi :
- a. penyusunan program pengembangan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
- b. pelaksanaan kerjasama &amp; pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja dan pencari kerja;
- c. pelaksanaan kerja sama pelatihan dan pemagangan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
- d. pengkajian, pelatihan, penerapan dan bimbingan kerja;
- e. lnventarisasi dan indentifikasi pelatihan kerja;
- f. pemasaran, sosialisasi dan penyuluhan;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Orgnisasi Balai Latihan Kerja terdiridari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Balai Latihan Keria sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keenam

## Unit Pengelola Pasar

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Pasar adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Perindustrian, Pedagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Pedagangan dan Koperasi.
- (2) Unit Pengelola Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar yang meliputi penataan dan pengaturan, penertiban dan pengamanan, pemeliharaan kebersihan pasar, pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, sewa toko dan pungutan lainnya pada pasar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayal (2) Unit Pengelola Pasar mempunyaifungsi :
- a. perumusan program kerja meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah dan menelaah penyusunan rumusan kebiiaksanaan teknis serta program kerjanya;

- b. pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, sewa dan pungutan lainnya pada pasar;
- c. koordinasi meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan tugas-tugas pokok kedinasan terutama dalam bidang pendapatan daerah berupa retribusi pasar, ketertiban dan keamanan serta kebersihan pasar;
- d. pengawasan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Bupati;
- e. ketatausahaan yang meliputi segala bidang usaha dan kegiatan dibidang ketatausahaan.
- (4) Susunan Orgnisasi Unit Pengelola Pasar terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Unit Pengelola Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedelapan

## Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

## Pasal 11

- (1) Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan.
- (2) Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan produksi benih, pengembangan teknologi serta informasi perbenihan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (2) Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyaifungsi :
- a. penyusunan program penyediaan dan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penelitian dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pusat informasi teknologi tanaman pangan dan hortikultura;
- d. tempat pelatihan tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Orgnisasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
12. (S) Bagan Struktur Organisasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian KesePuluh

## Balai Benih lkan Lokal

## Pasal 12

- (1) Balai Benih lkan Lokal adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan.
- (2) Balai Benih lkan Lokal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembenihan ikan dengan cara merencanakan pembenihan yang efisien dan ekonomis serta melaksanakan pengkajian dan penerapan pembenihan, produksi dan distribusi induk, calon induk dan benih ikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (2) Balai Benih lkan Lokal mempunyaifungsi :
- a. penyusunan program produksi benih ikan;
- b. penerapan teknik perbenihan dan distribusibenih;
- c. pengkajian dan penerapan teknik perbenihan, pemberantasan hama dan penyakit serta pelestarian sumber daya ikan;
- d. pemantauan dan evaluasi mutu benih;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Orgnisasi Balai Benih lkan Lokalterdiridari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Unit Balai Benih lkan Lokal sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kesebelas

## Pusat Kesehatan Hewan dan lnseminasi Buatan

Pasal 13

- (1) Pusat Kesehatan Hewan dan lnseminasi Buatan adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan.
- (2) Pusat Kesehatan Hewan dan lnseminasi Buatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesehatan hewan dan inseminasi buatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (2) Pusat Kesehatan Hewan dan lnseminasi Buatan mempunyaifungsi :
- a. perumusan program kerja meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan pusat kesehatan hewan dan inseminasi buatan;
- b. pembinaan, pemeliharaan pemanfaatan fasilitas pusat kesehatan hewan dan inseminasi buatan;

- c. pengawasan terhadap kebersihan lingkungan pusat kesehatan hewan dan inseminasi buatan;
- d. tempat pelayanan di bidang kesehatan hewan dan inseminasi buatan;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Orgnisasi Pusat Kesehatan Hewan dan lnseminasi Buatan terdiridari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Hewan dan lnseminasi Buatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keduabelas

## Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri

Pasal 14

- (1) Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan.
2. (2\ Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyelenggaraan pendidikan pertanian formal bagi lulusan SLTP atau sederajat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (2) Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi di lingkungan unit;
- b. pemberian pelajaran, pendidikan dan pelatihan siswa di bidang keterampilan pertanian dan perkebunan, kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler;
- c. pembimbingan dan konseling;
- d. pelaksanaan pembinaan siswa dalam hat fisik, mental, disiplin di dalam dan di luar lingkungan sekolah;
- e. pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- f. pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha, orang tua siswa dan masyarakat;
- g. penanaman jiwa wirausaha pada siswa dan pengembangan potensi agribisnis di sekolah;
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Orgnisasi Sekolah Pertanian Pembangunan Negeriterdiridari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketigabelas

## UPT Program KB Kecamatan

Pasal 15

- (1) UPT Program KB Kecamatan adalah unit pelaksana teknis (UPT) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
2. (21 UPT Program KB Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dan meneruskan kebijaksanaan Badan untuk mendukung program KB dari tingkat kabupaten ke tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan dan desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (2) UPT Program KB Kecamatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Keluarga Berencana pada tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian operasional Keluarga Berencana Nasional;
- c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan Keluarga Berencana;
- d. pelayanan program integrasi;
- e. pembinaan instisusi masyarakat;
- f. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
10. (41 Susunan Orgnisasi UPT Program KB Kecamatan terdiridari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPT Program KB Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuaidengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenis keterampilan, keahlian dan jenjang fungsiona! sesuai bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang dituniuk oleh Kepala UPT.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada ayat (1) diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

## BAB V TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kasubag. Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi daribawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan masing-masing Unit Pelaksana Teknis, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. {2\ Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), kepada Unit Pelaksana Teknis dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## BAB VII

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT, pejabat struktural dan peiabat fungiional di bawahnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dipat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai bidangnya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Uraian Tugas masing-masing unsur organisasi UPT, serta haLhal lain sepanjang mengenai pelaksanaannya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang mengatur halyang sama diyatakan tidak berlaku lagi.
2. (Z) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.


Ditetapkan di Paringin pada I Juni 2009

BUPA

H. SEFE

Diundangkan di Paringin

pada tanggal i0 ;,.:ni 230(

SEKRETARIS DAERAH


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2OO9 NOMOR 0.1}