PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGC3AKAN ZUTJ DENGAN RAHIVIAT TUHAN YANG IVLAHA ESA Nomor 40 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGC3AKAN ZUTJ DENGAN RAHIVIAT TUHAN YANG iVlAHA ESA BUPATI SERAIVi BAGIAN BARAT - a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, h menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis beianja, keadaan yang men&gt; iebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan daiam tahun anggaran 2013; - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a. perubahan APBD tahun anggaran 2013 perlu ditet; peraturan daerah. - Undang-Undang Nonnor 20 Tahun 1S58 Tentang Pembentukan Daerah Svvatantra Tingkat I Maluku, Undang-U 46 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Teng Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bag Kabupaten Kepulsuan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lem Nomor 4350); 2. Undang-Undang Nomcr 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Ind 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Und; Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor62, Tambahan Lembarari Negara Nomor 3569); T" ' | 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repu Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Ur Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran 4048); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor3688); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Nepotisme (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 75 Tambahan Lembaran Negara 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Nomor47, lambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nuinui 4236}; 7. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik Nomor 05. Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundano-undangan (Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor53, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Ncmor4389); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Indonesia TDhiin 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana teSah diubah beberapa kali terakhir Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Repubiik Indonesia Nomor 4844); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGiAN BARAT NOMOR : 07 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGC3AKAN ZUTJ
DENGAN RAHIVIAT TUHAN YANG iVlAHA ESA
BUPATI SERAIVi BAGIAN BARAT
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, h menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis beianja, keadaan yang men&gt; iebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan daiam tahun anggaran 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a. perubahan APBD tahun anggaran 2013 perlu ditet; peraturan daerah.
1.
- Undang-Undang Nonnor 20 Tahun 1S58 Tentang Pembentukan Daerah Svvatantra Tingkat I Maluku, Undang-U 46 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Teng Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bag Kabupaten Kepulsuan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lem Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomcr 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Ind 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Und; Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor62, Tambahan Lembarari Negara Nomor 3569);
IT
-
T" '
I
| 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repu Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Ur Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran 4048); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor3688); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Nepotisme (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 75 Tambahan Lembaran Negara 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Nomor47, lambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nuinui 4236}; 7. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik Nomor 05. Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundano-undangan (Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor53, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Ncmor4389); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Indonesia TDhiin 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana teSah diubah beberapa kali terakhir Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Repubiik Indonesia Nomor 4844); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| He\ Korup Nomo Indonesic Indonesi Ne Keu; Ind Ne Indonesi de Lerr Daer |
- ,-rV--'
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerint Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4
27. Peraturan Menteri'Dalam Negeri" Nomisr 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuar Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Per Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangah Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerinta Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lem Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nom
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diubah beberapa kaii leraKhir dengan Peraturan ivieiueii Daiam Negeri Numor 21 ianun iciiisr Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantua Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Negeri Nomor 39Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapat Daerah Tahun 2013;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan/Struktur Tata Kerja Dinas/Badan/Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
34. Surat Keputu^M^n Bupati Seram Bagian Barat No. 440-36 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemberian Perizinan Pengendalian dibidang Kesehatan ;
- b. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pajak Hotel;
36. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pajak Restoran;
37. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan;
38. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame;
39. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pajak Penerangan Jalan;
40. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pajak Galian C;
41. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan;
42. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
43. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Kartu Keluarga dar Sipil;
44. Peraturan Daerah Nornor 35 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- "45. Peraturan Norhbr 36 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;. Daerah,
46. Peraturan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Retribusi Terminal; Daerah
- 47.-Peraturan Nomor-38-tahun 2007 tentang Retribusi Pengelolaan Air Tanah; Daerah-
.
.
48. Peraturan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Retribusi Pertafnbangan Umum; Daerah
49. Peraturan Nomoi'40Tahijn 2007 tentang Retribusi Kegiatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi; Daerah
50. Peraturan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; Daerah
51. Peraturan Nomor 42 Tahun 2007 tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan; Daerah
52. Peraturan Nomor 43 Tahun 2007 tentang Retribusi TempatPenjuaian Minuman Beralkohol; Daerah
53. Peraturan Nomor 44 Tahun 2007 tentang Retribusi Hasil Perikanan; Daerah
54. Peraturan Nomor 45 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Trayek; Daerah
55. Peraturan Nomor 46 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan; Daerah
9. 5S Peraturan Nomor 47 Tahun 2007 tenting Retribusi Tanda Daftar Gudang; Daerah
57. Peraturan Nomor 48 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan Pengusahaan Perikanan; Daerah
58. Peraturan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Retribusi Kesehatan; Daerah
59. Peraturan Nomor50 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Bar dan Restoran; Daerah
60. Peraturan Nomor 51 Tahun 2007 tentang Retribusi Ketatausahaan Perikanan; Daerah
61. Peraturan 62. Peraturan Parabola; Nomor 52 Tahun 2007 tentang Retribusi Ketatausahaan Perdagangan; . ... Nomor 53 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Perfiliman dan Penggunaan Sistem Dist Daerah Daerah
63. Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Retribusi Ketatausahaan Kpperasi;
64. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Bidang Ketenaga kerjaan
65. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
66. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Retribusi Tanda Daftar Industri
67. Peraturan Daerah iwomor 07 Tahun iCMlany ivdiii^USI wc4tii{JL4i
68. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
69. Peraturan Daerah Ncmor 09 Tahun 2009 tentang Retribusi Konstruksi
70. Peraturan Daerah r^iomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DAN
BUPATl SERAM BAGIAN BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAHKABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Seram Bagian BaratTahun Anggaran Tahun 2013 sebagai t
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp. 551.352.505.000,-
- b. Beitambah / {^£:rkurang)
Rp. 38.096.838.71Q.-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 589.449.343.719,-
2. Belanja Daerah
- a. Semuia
Rp. 581.130.343.269.-
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp. 2.553.477.359.-
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp.583.683.820.628.-
Surplus / (Defisit)
Rp. 5.765.523.090,-
vi
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
1. Semula
Rp-
10.996.416.352,-
2. Bertambah / (Berkurang)
Rp. (15.761.939.442).-
Jumlah Penerimaan Pembiayaansetelah Perubahan
Rp.- 4.765,523.090,-
- b. Pengeiuaran
1. Semula
Rp-
1.000.000.000,-
2. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
ii
- Jumlah Pengeiuaran Pembiayaan setelah Perubahan
Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan
Rp. (5.765.523.090),-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan
Rp. 0,-
Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dtmaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula
Rp. 19.245.400.000,-
2. Bertambah / (Berkurang)
Rp. 297.418.276,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
Rp. 19.542.818.276,-
;f
,' 1
- b. Dana Perimbangan
- I.Semula
- Rp. 528.107.105.000,-
2. Bertambah / (Berkurang)
.
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
Rp. 528.107.105.000,-
- c. Lain-!ain Pendapatan Daerah yang Sah
- I.Semula
Rp.
4.000.000.000,-
2. Bertambah / (Berkurang)
Rp. 37.799.420.443.-
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yanq sah setelah Perubahan
Rp
41.799.420.443,-
Rp
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan
- a. Pajak Daerah
2. I.Semula
3. Rp. 14.313.713.896,-
2. Bertambah / (Berkurang)
Ro
c
- Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
- k/. ? Cs.'ti tMUdi
- I.Semula
- Rp3.534.169.996,-
2. Bertambah / (Berkurang)
- Rq. c
Jumlah Retribusi Daerah yang sah setelah Perubahan
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
2. I.Semula Rp.
131.886.108,-
2. Bertambah / (Berkurang)
297.418.276.Rp
Jumlah Pengelolaan kekayaan Daerahyang Dipisahkan setelah Perubahan
- Rp 14.313.713.896,-
- Rp 3.534.169.996,-
Rp
- 429.304.384,-
I
la
- Lain-Iain Pendapatan As!i daerah yang sah
- ISemula
Rp.
1.265.630.000,-
2. Bertambah / (Berkurang)
Re,
Jumlah Lain-Iain Pendapatan Asli daerah yang sah setelah Perubahan
Rp
1.265.630.000,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdiri dari jenis pendapatan ;
- a. Dana bagi hasil
1. Semula
4. Rp30.000.000.000,-
2. Bertambah / (Berkurang)
c
Rp
Jumiah Dana bagi hasil yang sah setelah Perubahan
- b. Dana alokasi umum
1. Semula
3. Rp441.210.135.000,-
2. Bertambah / (Berkurang)
Ee, iz
- Jumlah Dana alokasi umum yang sah setelah Perubahan
- c. Dana alokasi khusus
1. Semula
- Rp56.896.970.000,-
2. Bertambah / (Berkurang)
- Rp
Jumlah Dana alokasi khusus yang sah setelah Perubahan
Rp
30.000.000.000,-
Rp- 441.210.135.000,-
Rp.56.896.970.000,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf cterdiri dari jenis pendapatan
- a. Pendapatan Hibah
1. Semula
4. Rp-
2. Bertambah / (Berkurang)
6. Ra
7. Jumlah Pendapatan Hibah yang sah setelah Perubahan
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
1. Semula
10. '2.. Bertarnljah / (Berkurang)
11. Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula
14. Rp-
2. Bertambah / (Berkurang)
- Rp 4.000.000.000,-
Rp. 36.342.406.500,-
- Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- setelah Perubahan
- d. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
1. Semula
Rp-
2. Bertambah / (Berkurang)
2. Rfi^ 1.027.500.000.-
Jumlah Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp 1.027.500.000,-
-
Rpr
Rp-
- 4.429.513.943,-
- Rp 36.342.4Q6.500.-
I
H
f
Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula
Rp. 279.426.542.518,-
2. Bertambah / (Berkurang)
Rp. 16.125.993.434.-
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan
'
- b. Belanja Langsung
1. Semula
Rp. 301.703.800.751,-
2. Bertambah / (Berkurang)
Rp. (13.572.516.075),-
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan
Rp 288.131.234.676,-
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja :
Belanja Pegawai
1. Semula
Rp. 2G0.025.292.518,-
2. Bertambah / (Berkurang)
Rp. 18.854.549.950.-
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp 274.879.842.468,-
- b. Belanja Subsidi
1. Semula
Rp.
1.300.000.000,-
2. Bertambah / (Berkurang)
Rp..-
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan
Rp. 1.300.000.000,-
Rp 295.552.535.952,-
Belanja Hibah
- I.Semula
2. Bertambah I (Berkurang) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
- d. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula
2. Bertambah I (Berkurang)
Rp.
5:o65;ooo:ooo,-
Rd. ri .299.004.650).-
Rp.
7.255.000.000,-
Ro. (1.465.000.000).-
Jumlah Beiania Bantuan Sosia! setelah Perubahan
Rp 3.765.995.350,-
Rp
- 5.790.000.000,-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
1. Semula
RP-
7.781.250.000,-
2. Bertambah / (Berkurang)
~
Ro (164.551.865)-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan
Rp
7.616.698.134,-
Belanja tidak terduga
1. Semula
2. Benambah / (Berkurang)
Rp. 2.000.000.000,-
Rp.
200.000.000.-
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan
Rp
:.200.000.000.-
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdiri dari jenis belanja ;
Belanja Pegawai
- I.Semula
2. Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp.
30.550.094.070,-
Rp . (1.131.824.800).-
Rp 29.418.269.270,-
'ji is
'
it
- b. Belanja barang dan jasa
1. Semula
Rp. 117.504.216.386,-
2. Bertambah / (Berkurang)
Rp. 6.793.529.447.-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa seteiah Perubahan
Rp 124.297.745.833,-
- c. Belanja modal
1. Semuia
Rp. 153.649.490.295,-
2. Bertambah / (Berkurang)
Rp. (19.234.220.722).-
Jumlah Belanja Modal seteiah Perubahan
Rp 134.415.269.573,-
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
1. Semula \_ Rp.10.996.416.352,-
2. Bertambah / (Berkurang)
Rp.(15.761 •939.442).-
- Jumlah Penerimaan PsmN^yaan seteiah Perubahan
- b. Pengeluaran
1. Semula Rp. 1.000.000.000,-
2. Bertambah / (Berkurang)
Rp. .
:
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan seteiah Perubahan
- Rp (4.765.523.090),-
- Rp. 1.000.000.000,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan
- a. Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
2. I.Semula
Rp-
10.996.416.352,-
2. Bertambah / (Berkurang)
Rp .(15.761.939.442).-
Jumiah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
setelah Perubahan
- b. Pencairan dana cadangan
1. Semuia
Kp.
2. Bertambah / (Berkurang)
Rp-
Jumlah Pencairan dana cadangansetelah Perubahan
- c. Hasil penjuaiah kekayaan daerah yang dipisahkan
2. I.Semula Rp-
2. Bertambah / (Berkurang)
Rp-
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
- d. Penerimaan pinjaman daerah
2. I.Semula
Rp.
2. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
Jumlah Penerimaan pinjaman daerahsetelah Perubahan
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
1. Semuia Rp-
2. Bertambah / (Berkurang)
RP-
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan
Rp (4.765.523.090),-
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
| | | • r-: ? ~ | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| | f. Penerimaan piutang daerah | f. Penerimaan piutang daerah | f. Penerimaan piutang daerah |
| 1. Semula Rp.- 2. Bertambah / (Berkurang) Rp. | | | |
| Jumlah Penerimaan piutang daeraiisetelah Perubahan | | | |
| g. Penerimaan Pencairan Investasi Berjangka Deposito | | | |
| ISemuia | | | |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | Rp. Rp. | Rp. Rp. | Rp. Rp. |
| Jumlah Penerimaan Pencairan Investasi | Berjangka Deposito Rp. | Berjangka Deposito Rp. | Berjangka Deposito Rp. |
| setelan rcru'uai'ian | | | |
| (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan ; | | | |
| a. Pembentukan dana cadangan 1. Semula Rp. 2. Bertambah / (Berkurang) | | | |
| Jumlah Pembentukan dana | Rp. cadangansetelah Perubahan Rp. daerah | Rp. cadangansetelah Perubahan Rp. daerah | Rp. cadangansetelah Perubahan Rp. daerah |
| b. Penyertaan modal (investasi) | | | |
| 1. Semula | pemerintah | pemerintah | pemerintah |
| 2. Bertambah / (Berkurang) Ro. | Rp 1.000.000.000,- | Rp 1.000.000.000,- | Rp 1.000.000.000,- |
| Jumlah Penyertaan modal (investasi) | | | |
| 1. Semula Rp. | | | |
| | Rp. | Rp. | Rp. |
| XV | | | |
| | Pembiayaan setelah Perubahan | Pembiayaan setelah Perubahan | Pembiayaan setelah Perubahan |
| | Rp. | Rp. | Rp. |
| Jumlah Pengeluaran | Bertambah / (Berkurang) | Bertambah / (Berkurang) | Bertambah / (Berkurang) |
| 2. | | | |
| c. Pembayaran pokok utang | | | |
| setelah Perubahan | setelah Perubahan | setelah Perubahan | setelah Perubahan |
| pemerintah daerah | pemerintah daerah | pemerintah daerah | pemerintah daerah |
| Rp. 1.000.000.000,- | Rp. 1.000.000.000,- | Rp. 1.000.000.000,- | Rp. 1.000.000.000,- |
- d. Pemberian pinjaman daerah
2. ISemula
3. Rp-
2. Beilambah / (Berkurang) Rp- ·-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan
Rp.
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:
Ringkasan Perubahan APBD ;
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerinta Organisasi. Pendapatan, Belanja'dan Pembiayaan ;
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerat dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ;
Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan diangga dalam tahun anggaran int;
Daftar Pinjaman Daerah dan obiigasi daerah.
1.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1

2. Lampiran 11

3. Lampiran 111

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

iy•' UA-'f

Diundangkan dl

Piru

.

Pada tanggai

17 Desember 2013


LEWiBARAt^ DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2013 NOIVIOR 128 TLD 0130

xvn

## Pasa! 7

Peraturan Bupati mi mufai berfaku pacfatanggaFdiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriritahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Daerah.

Ditetapkan di-:-P- i r u