PERATURAN WALIKOTA MA Nomor TAHUN Tahun 2011 tentang PERUBAHAN PERTAMA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASINTAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, (berlaku 8 Maret 2011)
Pembukaan
Menimbang Pendapatan Anggaran
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011, perlu diatur lebih lanjut mengenai Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Mendahului Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat r&gt;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang DaruratNomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12Tahun 1985tentangPajakBumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 3569);
r*)
f^&gt;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
n
n
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah l&lt;iomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
· '
f^
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah/Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;
'' Menetapkan
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
28. Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5789/C.C3/KU/2010 Perihal Surat Edaran;
29. Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5792/C/KU/2010 Perihal Alokasi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Per Sekolah Negeri, dan Alokasi Dana BOS Sekolah Swasta per Kabupaten/Kota
30. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 900/5106/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD Tahun Anggaran 2011
31. Peraturan Daerah Kota BanjarmasinNomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 25);
32. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
33. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran DaerahKota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 25 );
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 1
Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan rincian sebagai berikut:
1. PENDAPATAN
- a) Pendapatan Asli Daerah
Rp. 105.460.400.000,00
- b) Dana Perimbangan
Rp. 629.218.280.000,00
- c) Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Rp.
99.498.710.000,00
~5~
Jumlah Pendapatan
2. BELANJA :
Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
Rp.
464.727.643.000,00
- 2) Belanja Bunga
Rp.
1.500.000.000,00
- 3) Belanja Hibah
Rp.
12.582.500.000,00
- 4) Belanja Bantuan Sosial
Rp.
19.148.677.000,00
- 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
Rp.
13.534.000.000,00
- 6) Belanja Tidak Terduga
Rp.
1.500.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Rp.
512.992.820.000,00
Karena terjadi Pergeseran anggaran, maka Belanja Tidak Langsung berubah menjadi:
^
- 1) Belanja Pegawai
Rp.
464.727.643.000,00
- 2) Belanja Bunga
Rp.
1.500.000.000,00
- 3) Belanja Hibah
Rp.
18.834.575.000,00
- 4) Belanja Bantuan Sosial
Rp.
19.148.677.000,00
- 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
Rp.
13.534.000.000,00
- 6) Belanja Tidak Terduga
Rp.
1.500.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Rp.
519.244.895.000,00
Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
Rp.
41.736.597.600,00
- 2) Belanja Barang dan Jasa
Rp.
188.881.663.450,00
- 3) Belanja Modal
Rp.
190.127.675.950,00
O
Jumlah Belanja Langsung
Rp.
420.745.937.000,00
Karena terjadi Pergeseran anggaran, maka Belanja Langsung berubah menjadi:
Belanja Langsung:
- 1) Belanja Pegawai
Rp.
41.736.597.600,00
- 2) Belanja Barang dan Jasa
Rp.
182.629.588.450,00
- 3) Belanja Modal
Rp.
190.127.675.950,00
Jumlah Belanja Langsung
Rp. 414.493.862.000,00
(Defisit)
Rp. (99.561.367.000,00)
-6~
3. PEMBIAYAAN
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Rp.
133.061.367.000,00
Rp.
33.500.000.000,00
Rp.
99.561.367.000,00
Pasal 2
Perubahan Pertama Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku padatanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin padatanggal 18 Maret 2011

/KWALIKOTA BANJARMASIN,^


i*

Diundangkan di Banjarmasin padatanggal 19 Maret 2011



BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMORS8.-.9