PERATURAN BUPATI RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewerrangan untuk rnengeloia Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, untuk itu perlu mengembangkan potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan rnetode komprehensif yang menyerituh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pernbudayaan, pemberdayaan keteladanan, dan pernberdayaan semua kornponen rnasyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional; - b. bahwa untuk melaksanakan maksud daJam huruf a di atas dan guna upaya pernerataan pembangunan di bidang pendidikan terutarna di daerah Kecarnatan yang rnarnpu meriingkatkan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Tingkat Pertama serta meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah Atas dipandang perlu untuk mengatur Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sintang; 3. c, bahwa berdasarkan pertimbangan dalarn huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang; 1. � n � ang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan p n � g-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang N em entukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran r,;g � a Republik lndonesiR Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan U � aran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai T � ang-Undang (Lembaraan � 1 egara Republik Indonesia un. 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyele\_nggaraan Negara. Yang Bersih Dan Bebas Dari Korups1, Kolusi Dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 ); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran 7. Undang-Undang No � or 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggungn Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tcntang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 l O ten tang Pengelolaan Dan Penyeleriggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26 Tambahan Lcmbaran Dacrah Kabupaten Sintang Nornor 25). sebagaimana tela.h diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3); 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Pendidikan; 18. Peraturan ... � r:ri!4 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 200 8 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Smtang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 200 8 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nornor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Nomor 2); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 31
TAHUN 2013 TENT ANG
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERl DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewerrangan untuk rnengeloia Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, untuk itu perlu mengembangkan potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan rnetode komprehensif yang menyerituh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pernbudayaan, pemberdayaan keteladanan, dan pernberdayaan semua kornponen rnasyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud daJam huruf a di atas dan guna upaya pernerataan pembangunan di bidang pendidikan terutarna di daerah Kecarnatan yang rnarnpu meriingkatkan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Tingkat Pertama serta meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah Atas dipandang perlu untuk mengatur Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sintang;
3. c, bahwa berdasarkan pertimbangan dalarn huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. � n � ang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan p n � g-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang N em entukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran r,;g � a Republik lndonesiR Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan U � aran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai T � ang-Undang (Lembaraan � 1 egara Republik Indonesia un. 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyele\_nggaraan Negara. Yang Bersih Dan Bebas Dari Korups1, Kolusi Dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
·'
7. Undang-Undang No � or 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggungn Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tcntang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 l O ten tang Pengelolaan Dan Penyeleriggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26 Tambahan Lcmbaran Dacrah Kabupaten Sintang Nornor 25). sebagaimana tela.h diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Pendidikan;
18. Peraturan ...
� r:ri!4
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 200 8 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Smtang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 200 8 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nornor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI
Menetapkan KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidika,n Kabupaten Sintang.
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia.
8. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional.
9. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kunkulum, kesiswaan, dan konseling.
10. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi dalam Jabatan Struktural Eselon v.
11. S � kolah Meriengah Atas adalah .Jeniung Pendidikan Menengah yang dilaksanakan setelah lulus pada SekolahMenerigah Tingkat Pertama.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pengelola pelaksana jalannya pendidikan sekolah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran Kabupaten Sintang.
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sussana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinva untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara,. tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pcndidikan adalah kcgiatan pcngcndalian, pcnjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai componen pendidikan pada setiap jalar, jenjang dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan ## BAB II
PENDIRIAN SEKOLAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Latar belakang didirikannya Sekolah Menengah Atas Negeri adalah guna mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bennartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (2) Pendirian Sekolah Menengah Atas Negcri bertujuan :
- a. meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Menengah Pertama guna memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan di daerah;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, semesta serta dapat melanjutkan pendidikan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana penyelenggaraan pendidikan pada Sekulah kepada Tujuan Pendidikan Nasional. dimaksud pada ayat ( 1) Menerigah Atas berpedornan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri dengan namanama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## PasaJ 4

Peserta didik berasal dari lulusan Sekolah Menengah Tingkat p t er ama, Madrasah Tsanawiyah/ sederajat.

## Pasal 5

- (1) P � ngelolaan Pendirian s\_ekol � Menengah Atas Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 3 sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.

� n n. � 7

- (2) Pimpinan Sekolah Menengah Atas Negeri terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kcbutuhan.
- (3) Kepala Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Susunan organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Struktur Organisasi dari Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum, buku acuan, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaannya pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri menjadi tanggurig jawab Pemerintah Daerah.

## Pasal 7

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan pra.sararia.

## BAB III

## RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH

## Pasal 8

- (I) Isi Rencana Induk Pengembangan Sekolah Menengah Atas merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Atas wajib memuat bahan kajian dari mata pelajaran tentang :
- a. Pendidikan Agama;
- b. Pendidikan Kewarganegaraan;
- c. Pendidikan Bahasa;
- d. Pendidikan Matematika;
- e. Pendidikan Pengetahuan Alam;
- f. Pendidikan Pengetahun Sosial;
- g. Pendidikan Seni Budaya;
- h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
1. Pendidikan Teknologi lnformasi dan Komunikasi;
- J. Muatan Lokal.

- . drt tapkan Menteri. (3) Kurikulum yang berlaku secara Nasional yang 1 e
- . k dan menambah mata ( 4) Sekolah Menengah Atas Negeri dapat menJabar an k lah . . dan ciri khas Se O pelajaran sesuai dengan keadaan Iingkungan . Icurikulum Menengah Atas yang bersangkutan dengan tidak mengurangi yang berlaku secara nasional;
- . . b k dan menambah bahan (5) Sekolah Menengah Atas Negen dapat menja ar an kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

## Pasal 9

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Atas seseorang harus: ·
- a. Tamatan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/sederaJat;
- b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) diatur oleh Menteri melalui Dinas.

## .Pasal lU

- (I) Siswa mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan;
- b. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- c. mengikuti program pendidikan yang ber sangkutan atas pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan terteritu yang dibukukan;
- d. mendapat bantuan fasilitas belajar iiea siswa atau bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- e. pindah ke Sekolah Menengah Kejuruan yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan yang hendak dimasuki.
- (2) Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. ikut me � anggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. mematuhi semua peraturan yang be � laku;
- c. menghormati tenaga pendidik;
- d. rnenghormau knaga kependidikan·
- e. � :t kmemelihara sarana dan pras:U.ana serta keberhasilan, ketertiban eamanan Sekolah Menengah Kejuruan yang bersangkutan. '
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana di lebih lanjut oleh Kepala Dinas. rmaksu.j pada ayat ( 1) dan (2) diatur

## BAB IV PENILAIAN

## Pasal 11

Penilaian Sekolah Menengah Atas dilaksanakan secara bertahap, bekesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan pelajar siswa pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan Iainnya dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai satu kesatuan dalarn rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi Sekolah ' Menengah Atas Negeri.

## Pasal 12

- (I) Penilaian Pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional dengan kemarnpuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kcpend1dikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimarra dimak::sud ayal (2) digunakan unluk :
- b. penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- a. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik lainnya;
- (4) Pelaksanaan penilaian sebagaimaria dimaksud ayat ( l). ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

## BAB V PEMBIAYA.AN

## Pasal 13

- (I) Dengan telah dilakukan pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Bupati ini terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban APBD Kabupaten Sintang dan sumber lam yang sah
- (2) Pembinaan sebagairnan dimaksud ayat (I) meliput.i :
- a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
- b. biaya pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. biaya perluaaan Lian pt:Hl!,t:llll,ai11!,a.11;
- d. biaya Pendidikan dan Pengajaran

## BAB VI PENGAWASAN

2

Pasal 14

- (I) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah M � nengah Atas yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah;
- (3\_) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dan (2) dilakukan oleh pengawas Sekolah Menengah Atas.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana di.maksud ayat [L], ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Dinas.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 15

Segala Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.


Ditetapkan di Sintang pada tanggal .;!4 jUOI 2013

1'BUPATI SINTANG,

t

�

I'

{YMILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang pada tanggal

2013


ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2011 NOMOR 1.;:g

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR '?-

� 0 fl � 1

TAHUN 2013

TANGGAL

()..Li ,lU.l..l

2013

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

## STRUKTUR ORGANISASI UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN SINTA:&gt;IG


I

&lt;

4

·


DI

2013

2013

PENDIRIAN UNIT

SEKOLAH BARU JENJANG

SEKOLAH

MENENGAH ATAS NEGERI

KABUPATEN mNTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NO MOR

TAHUN

TANGGAL

TENT ANG

LAMPIRAN II

,52

## DAFTAR PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

| NO | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN | ALAMAT | KETERANGAN |
|------|---------------------|-------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SMA NEGERJ 2 SEPAUK | SEPAUK | DESA TE!'vtANANG | TAHUN OPERASIONAL 2013/2014 |