PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 2TAHUN Tahun 2005 tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PI MPINAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengtngat
:
BUPATI MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PEN JAB AT BUPATI MELAWI,
! a.
- bahwa DPRD sebagai lcmbaga legislasi yang ada di Daerah, berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Daerah dan sebagai wahana pengambii keputusan yang ada di Daerah;
- bahwa untuk membangun hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Daerah maka dipandang perlu untuk penycsuaian terhadap kedudukan protokoler dan keuartgan Pimpinan dan Anggota DPRD; b.
- bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang NtSmor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 maka dipandang perlu untuk penyesuaian terhadap kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; c.
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b, c tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah;
- Undang - undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363); 1.
2. Undang-undang Nomor 7Tahun1991 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
2. 3, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peyelengara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. 4, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majeiis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakye: , Dmvon Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambalian Lembaran Negara Nomor 4310); Perwakilan Daerah, Dewan
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 149, Tambahan Lembaran negara Nomor 4344);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. 8 , Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 ,Tambahan Lembaran Negara Nomior 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Paraturan ...
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negari Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah- Gtonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pcngawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416).
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAH
KABUPATENMELAWI dan PENJAB AT BUPATI MELAWI
MEMimJSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN ' PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWJ
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- 11 Daerah adalah Kabupaten Meiawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain, sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Meiawi, sebagai Badan Legislatif Daerah;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Meiawi dan Wakil wakil Ketua DPRD Kabupaten Meiawi;
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Meiawi dan telah mengucapkan sumpah atau janji , ## BAB II
KEDUDUKANPROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertajna
Acara-Resmi
Pa*al 2
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD, memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi,
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, meliputi:
- a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan dt Daerah;
- b. Acara Resmi Pemerintah Daerah, yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
- c. Acara Resmi Pemerintah Daerah, yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah ,
Bagian Kedua
Tata Tempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Kabupaten sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil - wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah, setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya, yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas / Badan dan atau Satuan Keija Daerah lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Tata tempat dalam Tapat-rapat DPRD sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil - wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil KepaJa Daerah, ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- c. Wakil- wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- e. Sekretaris DPRD, Pcninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Tata tempat dalam Acara Rengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD di sebctah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/ Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil - wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/ Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil - wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Penijau, dan Undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Mantan Wakil Kepala Daerah, setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil - wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah / Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota DPRD meliputi :
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kapala Daerah;
Anggota , * S
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah / janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/ janji, Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
3. d Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Ketua DPRD;
5. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan f.
6. Pers / Kru TV / Radio disediakan tempat tersendiri. g-
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/ janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :
- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebeiah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPKD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri; --i
- c. SeteLah Pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakihwakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.
Bagian Ketiga Tata Upacara
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- ( 1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk Keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan .
Bagian Keempat
Tata Penghormatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- ( 1) Pimpinan dan Anggota DPRD, mendapat penghormatan sesuai dangan penghormatan, yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah ,
Penghormatan
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Penghasilan
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 10
% Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
' 1
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 11
- ( 1 ) Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan uang Representasi ,
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Bupati, yang di tetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD, sebesar 80 % ( Delapan puluh perseratus ) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD, sebesar 75 % ( Tujuh puluh Lima perseratus ) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- {5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana di maksud pada Ayat ( 1 ) Pasal ini, juga di berikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras, yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil ,
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 12
- ( 1) Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan Uang Paket,
- (2) Uang Paket, sebagaimana di maksud pada Ayat (1) Pasal ini, sebesar yang 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi bersangkutan.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 13
Pasall3
- ( 1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan .
- (2) Tunjangan Jabatan , sebagaimana di maksud pada Ayat ( 1) Pasal ini, sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masingmasing Uang Representasi ,
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 14
Pimpinan atau Anggota DPRD, yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperiukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus), dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; -*
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus), dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus), dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; -
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus), dari Tunjagan Jabatan Ketua DPRD;
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 15
Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, dikenakan ketentuan peraturan perundang -undangan. sesuai
Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahtcraan
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 16
- ( 1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga pimpinan dan Anggota DPRD, yang mendapat pemeliharaan kesehatan, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua ) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini, diberikan dalam bcntuk pembayaran Premi Asuransi kesehatan, kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Selain Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dapat diberikan bantuan biaya General Chek Up, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, ditetapkan kemudian oieh Bupati Melawi, setelah mcndapat pertimbangan Pimpinan DPRD ,
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 17
- ( 1) Pimpinan DPRD, disediakan masing-masing1 (satu) Rumah Jabatan beserta Perlengkapan dan1(satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan ,
- (2) Belanja pemeliharaan Rumah Jabatan beserta Perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas dalam " keadaan baik, kepada Pemerintah Daerah paling lambat1(satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 18
- ( 1) Anggota DPRD dapat di sediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Dinas beserta Perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan Rumah Dinas dan Perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Dinas beserta Perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 19
- ( 1) Dalam rangka menunjang kelancaran tugas Komisi, Badan Legislasi, PariHa Anggaran dan Badan Kehormatan, dapat disediakan fasilitas Kendaraan Operasional Dinas DPRD ,
- (2) Penyediaan kendaraan Operasional Dinas sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini harus memperrtimbangkan faktor fotensi, kelayakan atau kepatutan dan kondisi beban kerja.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 20
Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD, beserta Perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, tidak dapat disewa-belikan atau diguna - usahakan atau dipindah-tangankan atau diubah struktur bangunan atau status hukumnya.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 21
- ( 1) Dalam hal Pemerintah Daerah, belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan perlengkapannya. diberikan tunjangan perumahan beserta
- (2) Tunjangan Ferumahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini, berupa uang sewa rumah dan perlengkapannya, yang besamya sesuai dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan Peraturan Rupati Melawi.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 22
- ( 1) Pimpinan dan Anggota DPRD, disediakan Pakaian Dirtas dan Atributnya
- (2) Dalam hal kemampuan Keuangan Daerah memungkinkan, guna mendukung kegiatan terteniu, disediakan pakaian adat, pakaian khas keagamaan dan pakaian olah raga.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian, sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) dan (2) pasal ini, ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati Melawi.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 23
Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang Representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.
Bagian Ketiga
Uang Jasa Pcngabdian
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 24
- ( 1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pcngabdian.
- (2) Besamya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
- a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian1 (satu) bulan uang representasi;
- c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
- d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
- e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
- f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian 5 (lima) bulan uang representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan aiau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan, setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 25
- ( 1) Belanja Penunjang Kegiatan, disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, yang discsuaikan dengan kondisi geografis, ekonomi, kompleksitas permasa!ahan serta kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini, disusun BAB V »««V
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasal 26
- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja DPRD, yang terdiri atas Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tersebut dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD, yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut --a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Perjalanan Dinas;
- d. Belanja Pemeliharaan;
- e. Belanja Modal.
- (4) Pengeiolaan Belanja DPRD, dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasal 27
Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD, untuk tujuan Iain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasal 28
- ( 1) Anggaran Belanja DPRD, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha dan Pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini, disamakan dengan belanja satuan kerja Perangkat Daerah lainnya.
BAB VI ft ft « ft
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
Semua Peraturan Pelaksana, yang berkaitan dengan Kedudukan Protokoler dan ICeuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang telah ditetapkan, disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN FENUTUP
BAB VII - KETENTUAN FENUTUP
Pasal 30
- ( 1) Dalam hal tcijadi permasalahan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, penyelesaiannva difasiiiiasi oleh Gubernur seiaku wakil Pemerintah bagi Kabupaten Melawi. -i w.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Teknis Felaksanaanya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Melawi.
BAB VII - KETENTUAN FENUTUP
Pasal 31
Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi,

Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal A p ki L 2005 2]

Penandatangan: PENJABAT BUPATI MELAWI, TOTOT WAHYU DARWANTO ' lundangkart Di Nanga Pinoh o2 V pada tanggal 2005 -HCRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, MARTIN LUTHER. D EMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 7
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2005
## TENTANG
## KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN NGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
## I . UMUM
Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Sebagai Lembaga Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sarna dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing. Berdasarkan hal tersebut antara kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain hams saling mendukung, bukan sebagai lawan atau saingan .
Untuk terjalirtnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan hak - hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal tersebut agar masing-masing memperoleh hak dan kewajiban, jneningkatkan peran dan tanggung-jawab, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, mengembangkan hubungan dan mekanisme checks and balances antara lembaga legislate dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Pengaturan tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksana Acara Kenegaraan atau Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah, schubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD, pengaturan dimaksud meliputi pengaturan Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan.
Pengaturan mengenai Hak- hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian Penghasilan tetap dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui AFBD, berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya, sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
Kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kompieksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan faktor - faktor yang mempongaruhi perbedaan besamya beban tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah antara suatu Daerah dengan Daerah lainnya. Di sxsi lain, untuk penyediaan belanja dalam rangka mengemban tugas fungsi dan tanggungjawab DPRD dibatasi oleh kemampuan Keuangan Daerah.
Berdasarkan kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan Daerah tersebut di atas, dan guna menghindori perbedaan yang mencolok, dalam penyediaan belanja DPRD, demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menganut prinsip - prinsip sebagai berikut:
Pertama, prinsip kesetaraan yaitu antara Ketua DPRD dengan Kepala Daerah memperoleh penghasilan tetap yang sama. Prinsip ini antara lain tercermin dari Formulasi penentuan besarnya Uang Representasi Ketua DPRD yang disetarakan dengan gaji Kepala Daerah sebagai wujud kesetaraan dan kemitraan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, besarnya uang representasi yang diterima, sama besarnya dengan gaji Bupati selaku pimpinan lembaga eksekutif di Daerah.
Kedua, prinsip berjenjang yaitu pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD, harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan, dihubungkan dengan beban tugas dan kewenangan, antara Pimpinan dan Anggota DPRD, dikaitkan dengan beban tugas dan kewenangan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Anggota DPRD, lebih tinggi dari Wakil Ketua DPRD dan penghasilan tetap Wakil Ketua DPRD, lebih tinggi dari Ketua DPRD.
Ketiga, prinsip proporsional yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD harus mempertimbangkan asas kepatutan , kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerjanya dibandingkan dengan kompieksitas permasalahan yang dihadapi dan harus disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
Atas dasar prinsip -prinsip tersebut diatas maka pengaturan tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD selain memberikan arahan yang sama terhadap hak - hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRDr juga memberi keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sehubungan dengan adanya keanekaragaman kondisi dan permasalahan di Daerah .
Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakhiri masa bakti tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya Pejabat Pemerintah. Sehubungan dengan ha ] tersebut, sebagai imbalan atas jasa selama mengabdi sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian.
Dalam kaitan itu diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menyelesaikan tugasnya dengan balk.
Namun bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/ janji, kode etik DFRE~ darr- sr ^ u tkiak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD, atau dinyatakan bersaJah berdasarkan putusan pengadilan, yang telah memperoleh kckuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnva lima tahun, tidak diberikan uang jasa Pengabdian ,
Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sckretariat DPRD, serta melaksanakan penggelolaan keuangan DPRD, Dengan demikian, Penyusunan, Pembahasan Usulan, Pelaksanaan, Penata - usahaan dan Pertanggungjawabannya, diperlakukan sama dengan Belanja Perangkat Daerah lainnya.
Penganggaran dan tindakan pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan Iain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dinyatakan melanggar hukum.
Sebagai pedoman yang mengatur mengenai hak Protoko ] er dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka DPRD memandang perlu segera melakukan penyusunan terhadap semua kebijakan sesuai dengan ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, kedalam Peraturan Daerah. Perumusan Peraturan Daerah dimaksud tetap mengindahkan prinsip dasar yang diatur dalam ketentuan perundang undangan yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah Iainnya dan atau perundang - undangan yang lebih tinggi.
II. PASAL ...
## n , PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
| | | Cukup Jeias . | |---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Pasal 2 | Ayat ( !) | Cukup Jeias . | | | Ayat (2) | Hunif. A Acara Resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Ibukota Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan / Desa | | Pasal 3 | | Huiu ^ - C - Cukup Jeias Cukup Jeias . | | Pasal 4 | | Cukup Jeias . | | Pasal 5 | | Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung di Gedung DPRD. | | Pasal 6 | | Cukup Jeias , | | Pasal 7 | | Cukup Jeias . | | Pasal 8 | | Cukup Jeias . | | Pasal 9 | | Cukup Jeias , |
PENJELASAN
Pasal 10
. . . .
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas ,
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas .
PENJELASAN
Pasal 14
Ayat (1 ) Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas .
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas .
PENJELASAN
Pasal 16
Ayat ( 1) Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas . Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Biaya General Check Up dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun berdasarkan usulan dari pimpinan DPRD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Dacrah.
PENJELASAN
Pasal 17
* » *
PENJELASAN
Pasal 17
Ayat ( 1) Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat ( 1) Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat ( 1) Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Penyediaan Rumah jabatan, perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pada saat penyerahan pemakaian Rumah Jabatan beserta perlengkapannya, serta l (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan , dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD. Cukup Jelas . Cukup Jelas . Penyediaan rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya, berpedoman pada standar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara pemerintah Daerah, dengan yang bersangkutan. Cukup Jelas . Cukup Jelas . Cukup Jelas . Cukup Jelas . Cukup Jelas . Berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 22
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat ( 1 )
PENJELASAN
Pasal 23
Huruf a Huruf b
PENJELASAN
Pasal 24
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Berdasarkan usulan Pimpinan DPRD dan memperhatikan kcmampuan Keuangan Daerah, maka dapat diberikan biaya listrik, telpon, air dan gas yang dapat dibayarkan setiap bulan. Cukup Jelas . Pakaian dinas beserta atributnya terdiri