PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 07 Tahun 2011 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,
- a. bahwa Perusahaan Daerah sebagai unit penggerak ekonomi yang tidak dapat dilepas-pisahkan dari sistim perekonomian Nasional Indonesia, merupakan sarana penunjang kehidupan perekonomian daerah serta pelayanan dan kemanfaatan umum;
- b. bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat yang memiliki sumber daya alam yang potensial perlu dikelola pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan dan kemasyarakatan dengan usaha-usaha ekonomi produktif secara mandiri, profesional, transparan dan akuntabel melalui Perusahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas Pendirian Perusahaan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indionesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT dan BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Seram Bagian Barat;
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawasan Perusahan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
9. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi perusahaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik ;
10. 10.Pegawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar Perusahaan Daerah tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
11. 11.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan sebenarnya dengan keadaan yang
seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/ atau dalam bidang teknis operasional.
- 12.Kerjasama adalah kerja sama antar Perusahaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan pihak ketiga;
- 13.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- 14.Manager adalah Maneger Perusahaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
BAB II - PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk/didirikan Perusahan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Badan usaha yang memperoleh kedudukan sebagai Badan Hukum.
BAB II - PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3
Perusahaan Daerah dibentuk/didirikan dengan Nama Perusahaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat disingkat PERSADA Kabupaten Seram Bagian Barat.
BAB II - PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 4
- (1) Perusahan Daerah bertempat dikabupaten Seram Bagian Barat dan berkedudukan /berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten.
- (2) Selain kedudukan Perusahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga didirikan kantor perwakilan/kantor cabang ditempat lain yang dianggap perlu.
SIFAT, TUJUAN SERTA LAPANGAN USAHA
BAB III - SIFAT, TUJUAN SERTA LAPANGAN USAHA
Pasal 5
Sifat usaha dari Perusahan Daerah ialah mengutamakan penyelenggaraan Usaha dibidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum disamping untuk mendapatkan keuntungan, serta berusaha dibidang-bidang lain yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan atau Koperasi
BAB III - SIFAT, TUJUAN SERTA LAPANGAN USAHA
Pasal 6
Tujuan dari Perusahaan Daerah adalah sebagai salah satu sarana yang diarahkan untuk peningkatan sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.
BAB III - SIFAT, TUJUAN SERTA LAPANGAN USAHA
Pasal 7
- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha sesuai urusan rumah tangga daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bidang-bidang usaha yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah diusahakan oleh Perusahaan Daerah.
- (3) Jenis usaha antara lain :
- a. pertanian/peternakan
- b. kehutanan/perkebunan
- c. pertambangan
- d. pariwisata
- e. transportasi.
- f. industri
- g. jasa, perdagangan .
- h. ekspor dan inpor
- i. perikanan.
Bagian pertama
Modal
BAB IV - MODAL DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 8
Modal pangkal perusahan daerah seluruhnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah(APBD) sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan, dan tidak terdiri dari saham - saham.
BAB IV - MODAL DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 9
- (1) Neraca awal pemakaian modal yang seluruhnya terdiri dari pelimpahan sebagian kekayaan daerah, dapat diberikan baik dalam bentuk uang maupun barang.
- (2) Modal dasar perusahan daerah seluruhnya berasal dari penyisihan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Nilai nominal modal dasar perusahan daerah sebesar Rp. 20 Milyar yang bersumber dari dana APBD dan di berikan secara bertahap.sesuai kemampuan keuangan daerah dengan tetap
BAB IV - MODAL DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 10
Selain modal sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 8 dan Pasal 9, Perusahan Daerah dapat memperoleh dana melaui kredit dari Dalam Negeri dan Luar Negeri atau dari obligasi dan sumber - sumber dana lain yang sah setelah mendapatkan persetujuan DPRD
Bagian Kedua Struktur Organisasi
BAB IV - MODAL DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 11
- (1) Struktur Organisasi Perusahan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri atas :
1. direktur utama, membawahi :
- a. direksi bidang umum dan keuangan, membawahi :
- 1) bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) bagian Keuangan.
- b. direksi bidang teknik, membawahi :
- 1) bagian Produksi;
- 2) bagian Program Teknik dan Perencanaan;
- 3) unit Pelayanan terpadu.
- c. Direksi bidang pemasaran, membawahi :
- 1) Bagian Promosi;
- 2) Bagian Pemasaran.
2. Badan Pengawas.
- (2) Bagan struktur Perusahan Daerah sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama Pengangkatan
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 12
- (1) Bupati mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Badan Pengawas.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 13
- (1) Direksi diangkat
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 14
- (1) Anggota Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
- (3) Salah seorang dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Direktur, dan Badan Pengawas ditetapkan terdiri atas seorang Ketua dan lainnya sebagai anggota.
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 15
- (1) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangaku jabatan rangkap sebagai berikut :
- a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta ,atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan.
- b. Jabatan Struktural dan jabatan Fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah
- c. Jabatan lain sesuai ketentuan Perarturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Daerah.
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 16
- 1) Antara sesama Anggota Direksi, sesama Anggota Badan Pengawas tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk Menantu dan Ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan, mereka masuk kedalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk melanjutkan jabatan/tugas diperlukan izin tertulis dari Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Anggota Direksi/Badan Pengawas tidak diperkenankan memiliki kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung dengan organisasi perusahaan lain yang bertujuan mencari Keuntungan Laba
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 17
Kecuali jabatan-jabatan Direktur Utama dan Direktur serta Ketua dan Anggota Badan Pengawas, tidak dibenarkan adanya jabatan lain seperti Direktur Muda, Diputi Direktur, Asisten Direktur, Penasihat Direktur Utama, Penasihat Badan Pengawas, Staf Ahli atau Asisten dan sejenisnya.
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 18
Bupati melakukan Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan terhadap Direksi/ Badan Pengawas sebelum menjalankan tugas sesuai dengan Perarturan Perundang-undangan yang berlaku
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 19
- (1) Anggota Direksi/Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati, meskipun masa jabatan/tugas belum berakhir apabila :
- a. meninggal dunia
3. b permintaan sendiri
- c. melakukan suatu tindakan/bersikap merugikan perusahaan daerah atau bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara
- d. melakukan sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan jabatan/tugas secara wajar.
- e. yang bersangkutan tersangkut perbuataan pidana dan statusnya ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan maka akan diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas Persetujuan DPRD
- (3) Dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana pada ayat (1) huruf c, Anggota Direksi/Badan Pengawas diberhentikan untuk sementara dari jabatan/tugasnya oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Bupati, kepada :
- a. anggota Direksi yang bersangkutan, Anggota Badan Pengawas lainnya.
- b. anggota Badan Pengawas yang bersangkutan yang bersangkutan, anggota Badan Pengawas lainnya dan Direksi.
- c. DPRD
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 20
Dalam hal terjadi pemberhentian untuk sementara sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (3) , maka hal - hal yang berhubungan dengan pembelaan diri, pelaksanaan Sidang Badan Pengawas, pengambilan keputusan, permohonan banding kepada Pejabat yang berwenang dan sebagainya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 21
Hal-hal yang menyangkut Kepegawaian Perusahaan Daerah diatur oleh Badan Pengawas dengan
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 22
- (1) Untuk para pelaksana tugas pengelolaan/Pengurusan dan Pengawasan Perusahan Daerah, Bupati menetapkan :
- a. honorarium badan pengawas;
- b. gaji, penghasilan-penghasilan dan penyediaan fasilitas bagi direksi;
- c. pokok-pokok penggajian dan penghasilan bagi pegawai perusahaan dengan
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 23
Segala yang berhubungan dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap Direksi/Pegawai Perusahaan Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
BAB VI - PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 24
Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah sesuai dengan hak, wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah sebagai pemilik.
BAB VI - PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 25
- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai satuan Usaha dilakukan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggugjawaban Administrasi Fungsional Perusahaan Daerah kepada Bupati, dilakukan oleh Direktur Utama .
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI/BADAN PENGAWAS
BAB VII - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI/BADAN PENGAWAS
Pasal 26
Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan di luar Pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasanan mewakili tersebut kepada seseorang anggota Direksi, kepada seseorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah ataupun kepada orang/Badan Hukum lain diluar Perusahaan Daerah.
BAB VII - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI/BADAN PENGAWAS
Pasal 27
- (1) Direksi mewakili Perusahaan daerah selaku Pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari
BAB VII - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI/BADAN PENGAWAS
Pasal 28
- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dan DPRD didalam menjalankan tugas-tugas yang berhubungan dengan :
- a. pengadaan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. pengadaan pinjaman dan pembelian obligasi;
- c. perolehan, penandatanganan atau pembenaan atas barang yang tidak bergerak;
- d. pengadaan investasi baru
- e. pengambilan tindakan-tindakan lain yang memerlukan persetujuan/pengesahan dari Bupati
- f. persetujuan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendengan pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Persetujuan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan pada ayat (1) maka tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan oleh karena itu menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.
BAB VII - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI/BADAN PENGAWAS
Pasal 29
Direksi dalam menjalankan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas
BAB VII - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI/BADAN PENGAWAS
Pasal 30
- (1) Badan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah, termasuk terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (2) Badan Pengawas melaksanakan tugas, dan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan Daerah serta menjalankan keputusan-keputusan atau petunjuk-petunjuk dari Bupati.
BAB VII - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI/BADAN PENGAWAS
Pasal 31
Tugas dan kewajiban Badan Pengawas adalah memberi pendapat/saran serta laporan kepada Bupati atau lain-lain tugas pengawas, dan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dalam hal pengawasan Perusahaan Daerah.
BAB VII - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI/BADAN PENGAWAS
Pasal 32
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 31, Badan Pengawas wajib
BAB VII - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI/BADAN PENGAWAS
Pasal 33
Dalam menjalankan tugas-tugasnya, penggunaan wewenang Badan Pengawas untuk memeriksa keadaan keuangan /kekayaan Perusahaan daerah, meminta
PENJELASAN
Pembukaan
atau meminta Direksi/Pejabat lain untuk menghadiri rapat, penyelenggaraan dan penentuan materi yang akan dibicarakan dalam rapat serta hal-hal lain yang dianggap perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku.
##
PENJELASAN
Pasal 34
Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pada pasal 33, bertanggung jawab kepada Bupati. ## BAB VIII ## KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
PENJELASAN
Pasal 35
Kerjasama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi Perusahaan Daerah didalam melanjutkan serta mengembangkan kelangsungan hidup perusahaan dan mempercepat mobilisasi usaha dengan cara : - a. mengembangkan usaha yang sudah ada atau sedang berjalan. - b. membentuk usaha-usaha baru
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini adalah struktur dengan pola

## Pasal 12

## Pasal 13

minimal, dalam arti, struktur tersebut dapat berubah/bertambah dengan kondisi dan kebutuhan.

Ayat (1) Pengangkatan Direksi/Badan Pengawas dapat bersifat seluruhnya atau sebagian.

## Ayat (2)

Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan oleh Bupati selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum bertugasnya anggota Direksi/Badan Pengawas terdahulu. Permohonan Persetujuan Prinsip dilampiri identitas calon Direksi/Badan Pengawas berupa :

- a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat Pendidikan dan pengalaman Kerja
- b. Surat Pernyataan dari Kepala Daerah tentang tidak adanya pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) peraturan daerah ini
- c. lain-lain yang dianggap perlu.

Ayat (1)

Syarat-syarat lain yang dimaksud pada ayat ini adalah syarat administrasi dan moral seperti :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Berakhal dan bermoral baik
- c. Bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah
- d. Tidak merangkap pekerjaan/jabatan eksekutif bagi Direksi
- e. Tidak pernah melakukan tindakan tercelah yang merugikan kepentingan negara atau tidakan merugikan dibidang pengelolaan Perusahan.

Ayat (2) s/d Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 14 s/d Pasal 19

Cukup Jelas

## Pasal 20

Anggota Direksi/Badan Pengawas diberikan kesempatan melakukan pembelaan diri dalam suatu sidang khusus yang dilakukan oleh

Badan Pengawas. Sidang khusus Badan Pengawas akan memutuskan apakah usul pemberhentian akan dibatalkan atau diberlakukan dan hasil keputusan disampaikan kepada kepala daerah. Kepala Daerah selanjutnya akan mengeluarkan keputusan dengan batas waktu tertentu dan selanjutnya disampaikan kepada anggota Direksi/Badan Pengawas jika penyampaian tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu tidak ditetapkan , maka pemberhentian sementara menjadi batal demi hukum. Jika sidang Badan Pengawas tidak diadakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan, maka usul dan keputusan pemberhentian menjadi batal demi hukum. Apabila Keputusan kepala Daeerah tidak disetujui/diterima oleh anggota Direksi/Badan Pengawas yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dengan disertai alasan-alasan penolakan dan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah permohonan banding diterima. jika pejabat yang berwenang tidak mengambil keputusan dalam jangka waktu tersebut maka, keputusan kepala daerah batal demi hukum/permohonan banding anggota Direksi Badan Pengawas yang bersangkutan dianggap diterima.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilaksanakan dengan sepenuhnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 21

Pegawai perusahaan daerah diatur tersendiri diluar ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Swasta, yang ditetapkan dengan peraturan daerah yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadaan pegawai, pengisian formasi, nama dan susunan kepangkatan, gaji pokok, tunjangan, masa kerja dan kenaikan pangkat, DP3, cuti, hukuman disiplin, pemberhentian, pensiun janda/duda pegawai dan sebagainya.

Pasal 21 s/d Pasal 32 Cukup Jelas

## Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas mengadakan rapat sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktuwaktu bila dianggap perlu. Dalam rapat ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya. Keputusan Rapat Badan Pengawas di ambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, dan setiap rapat dibuatkan Risalah.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Usaha kerja sama dipertimbangkan untuk senantiasa dapat menjamin :

- a. peningkatan evisiensi dan produktivitas Perusahaan Daerah atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- b. peningkatan pengamanan modal/aset perusahaan daerah
- c. kerja sama saling menguntunkan bagi kedua belah pihak.
- d. peranan dan tanggungjawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin akan terjadi, baik dalam masa kerja sama berakhir.

Pasal 36 s/d 38 Cukup Jelas

## Pasal 39

Bentuk-bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh perusahaan daerah antara lain :

- a. kerja sama manajemen, kerja sama operasional, kerja sama pembagian keuntungan, kerja sama patungan (jaoin venture), kerja sama pembiayaan dan kerja sama bagi hasil produksi.
- b. kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- c. pembelian Saham/ Obligasi dari Perseroan Terbatas (PT) yang berbadan hukum.
- d. keagenan, pemakaian dan penyaluran.
- e. kerjasama bantuan teknik dalam dan luar negeri.
- f. gabungan dari dua atau lebih bentuk-bentuk tersebut diatas kecuali huruf d dan e. setiap pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud di atas dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Khusus untuk kerja sama patungan (join inventure), selain diperlukan Akte Notaris juga diperlukan persyaratan Neraca dan perhitungan laba/rugi selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, kecuali bagi pihak ketiga yang perusahaannya baru didirikan.

Ayat (3)

## Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41 s/d Pasal 43

Cukup Jelas

## Pasal 44

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Sistim akuntasi disusun dilaksanakan oleh Direksi, agar pengelolaan uang dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip pengendalian interen, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan penyimpanan dan pengawasan.

Pasal 45 s/d Pasal 60

Pasal 61

Cukup Jelas

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Direksi menggunakan pendapat dan saran Satuan Pengawas Interen sebagai bahan untuk pelaksanaan penyempurnaan pengelolaan Perusahaan Daerah secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Pengawasan Interen wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya perusahaan Daerah sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 62 s/d Pasal 67

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KEBUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2011 NOMOR 113