PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Nomor 5 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR: ~\ TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN DAN PENETAPAN BESARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNURSULAWESITENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR: ~\ TAHUN 2016
TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN DAN PENETAPAN BESARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, a.
- bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 7 ayat (9) dan Ketentuan pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan dan Penetapan Besaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan dan Penetapan Besaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 .
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi SelatanTenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
•
•
r
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 9.
tl ~- l1;f
eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
l)tf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2016;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2011); 14.
•
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN DAN PENETAPAN BESARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHON 2016.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasmya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum kendaraan yang memiliki izin angkutan dan/ atau orang dengan dipungut bayaran. adalah setiap umum barang 2.
3. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
5. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/ atau serta penggunaannya.
6. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alatalat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
•
•
8. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disingkat NJKBUB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/ atau serta penggunaannya.
9. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
10. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/ atau tahun yang ditetapkan ## BAB II
Bagian Kesatu PENGHI TUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB
Kendaraan Bermotor selain Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air, Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar
Pasal 2
Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Gubernur mi, dikelompokkan dalam:
- a. Mobil Penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus;
- b. Mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;
- c. Mobil barang yang terdiri dari pick up, light truck dan truck;
- d. Alat-alat berat dan alat-alat besar;
- e. Sepeda motor roda dua dan roda tiga .
Pasal 3
- ( 1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
- a. NJKB; dan
- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (4) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 ( satu);
Jt
•
•
- b. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
- c. Jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
- d. Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
- e. Blind van nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
- f. pick up nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
- g. Mikrobus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
- h. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
1. light truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
- J. truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (5) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.
- (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 7
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

## Pasal 5

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 13 lampiran I dan lampiran II Peraturan Gubemur ini.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 10 Lampiran I dan lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan 50 % (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 14 lampiran I dan lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 11 lampiran I dan lampiran II Peraturan Gubemur ini.



•


•

## Pasal 6

- (1) Pengenaan PKB dan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) dan ayat (2) adalah kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pengenaan PKB dan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) adalah kendaraan angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum barang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (3) Pengenaan PKB dan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan PKB dan pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 12 dan kolom 9 lampiran I dan lampiran II Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 7

- (1) NJKB dan NJKBUB sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan NJKBUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kendaraan bermotor pembuatan tahun 2016 dan pembuatan sebelum tahun 2016.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Dalam hal diperoleh harga isi (on the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBN-KB.;

## Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

## Pasal 8

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/ body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- (2) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan desember tahun 2015.


•

•

- (3) Nilai jual rangka/ body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/ gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi dan umur rangka/ body
- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/ horse power dan umur motor.

## Pasal 9

- (1) Nilai Jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibedakan berdasarkan jerus bahan konstruksi rangka/ body, yaitu:
- a. kayu;
- c. besi, baja, f errocement, dan sejenisnya.
- b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan
- (2) Penggunaan kendaraan bermotor · yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
- a. angkutan penumpang dan/ atau barang;
- b. penangkap ikan;
- c. pengerukan;
- d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

## Pasal 10

NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

## Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

## Pasal 11

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alatalat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember tahun 2015.

## Pasal 12

NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.


•

•

## BAB III

## TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

## Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor ·selain Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air dan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

## Pasal 13

- ( 1) Penghitungan PKB adalah se bagai perkalian dari Dasar Pengenaan PKB dan Tarif PKB.
- (2). Tarif pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor bukan umum/ pribadi ditetapkan :
- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5 % (satu koma lima persen);
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);
- c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen);
- d. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 4,5 % (empat koma lima persen);
- e. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima sebesar 5,5 % (lima koma lima persen);
- (3). Tarif Pajak Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan bagi kendaraan pribadi milik badan kecuali kendaraan bermotor atas nama pribadi
- (4). Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama
- (5). Tarif Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Umum berbadan hukum ditetapkan sebesar 1 % (satu persen);
- (6). Tarif Pengenaan PKB kendaraan bermotor milik Lembaga Sosial Keagamaan, Pemerintah/Tentara nasional Indonesia/POLRI, Pemerintah Daerah, Ambulance, Pemadam Kebakaran masing-masing sebesar 0,5 % (nol koma lima persen);
- (7). Tarif Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

## Pasal 14

- (1). BBN-KB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur yaitu Dasar Pengenaan BBN-KB dan Tarif BBN-KB;
- (2). Tarif pengenaan BBN-KB ditetapkan sebagai berikut : a. untuk penyerahan pertama, sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen); b. untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 %
- (satu persen);
- (3). Tarif pengenaan BBN-KB khusus Kendaraan Bermotor Alatalat Berat dan Alat-alat Besar yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan sebagai berikut :


I

L\_

'

.

.

•

- a. untuk penyerahan pertama, sebesar 0, 75 % (nol koma tujuh lima persen);
- b. untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh lima persen);

## Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

## Pasal 15

- ( 1). Penghitungan PKB yang Dioperasikan di Air merupakan perkalian dua unsur yaitu Dasar Pengenaan PKB yang Dioperasikan di Air dengan tarif PKB yang Dioperasikan di Air.
- (2). Besarnya PKB yang Dioperasikan di Air adalah merupakan Penjumlahan besarnya Pajak Body/Rangka Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air dengan besarnya Pajak Motor Penggerak Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air .
- (3) Tarif PKB yang Dioperasikan di Air adalah tarif pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

## Pasal 16

- ( 1) Penghitungan Pokok BBNKB yang dioperasikan di Air merupakan perkalian dua unsur yaitu NJKB yang dioperasikan di Air dengan Tarif BBNKB yang Dioperasikan di Air.
- (2) Besarnya BBNKB yang dioperasikan di Air adalah merupakan Penjumlahan besarnya BBN Body /Rangka Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air.
- {3) Tarif BBNKB yang Dioperasikan di Air adalah tarif pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2).

## BAB IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 17

- (1) Pemberlakuan Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pemungutan Pajak Kendaraan diatas Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, 9, 10, 15 dan Pasal 16 dinyatakan ditunda sampai dengan ditetapkannya Penghitungan Dasar Pengenaan dan Penetapan Besaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2017.
- (2) Penghitungan Dasar Pengenaan dan Penetapan besaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2016 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penghitungan Dasar Pengenaan dan Penetapan besaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan dibawah Tahun 2016 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.


~-

'

!

•

(4) Lampiran Peraturan Gubemur ini Wajib diintegrasikan pada aplikasi Pelayanan samsat Online.

## BABV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan dan Penetapan Besaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik N ama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubemur rm mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.


| ' I\ I ' . | | ra: ' |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| t:\:. Ji.!1.EMU ALWI .re.M..ri i i r ·- -·- | Ass· ffi | af. |
| 1 2 H-l~wAf/ l.Jil-lhSA,SB,~i( | !. _K.i-_Q_lf_Pe_N_P._IA Pllov. sulrtiLl --"1"-·-----·~---~ | __-+-__ __. \- |
| | i ! | |


Diundangkan di Kendari

Pada tanggal,, - q - 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINS!

SULAWESI TENGGARA,


LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR : 3(