PERATURAN BUPATI MA Nomor 23 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (berlaku 21 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
Menetapkan:
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 523), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan angka (5) dan angka (6) pada Pasal 1 diubah dan ditambah 1 angka, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
Pasal 13
- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa.
Pasal 15
- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa.
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan untuk pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat/rumah ibadah.
- (3) Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat/rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pemberian barang kepada rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap rumah ibadah yang bukan merupakan aset desa.
- (5) Pemberian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. selektif;
- b. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- c. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah desa dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima pemberian barang.
- (6) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diartikan bahwa pemberian barang hanya diberikan kepada calon penerima yang secara nyata memang membutuhkan.
- (7) Kriteria peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diartikan bahwa maksud dan tujuan permintaan pemberian barang jelas dimuat dalam permohonan, seperti pembelian/permintaan peralatan/bahan/bibit/dan seterusnya, sebagai penunjang operasional kegiatan, contoh : handtractor , bibit pertanian/ikan/ternak, alat peraga dan seterusnya.
- (8) Kriteria tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diartikan bahwa pemberian barang dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (9) Dapat dikategorikan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c apabila di tahun yang sama calon penerima pemberian barang menyampaikan 2 (dua) atau lebih permohonan.
- (10) Memberikan nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah memberikan manfaat langsung bagi pemohon pemberian barang seperti meningkatkan kesejahteraan dan/atau tingkat perekonomian anggota, meningkatkan kualitas hidup anggota kelompok masyarakat/rumah ibadah dan/atau masyarakat dan/atau turut serta dalam pembangunan kesehatan, sosial, ekonomi, hukum, politik, seni budaya, kehidupan spiritual/keagamaan dan/atau mencerdaskan kehidupan masyarakat.
- (11) Pemberian barang kepada kelompok masyarakat/rumah ibadah diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di desa yang bersangkutan;
- b. memiliki surat keterangan domisili dari Kepala Dusun setempat; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.
- (12) Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat/rumah ibadah dengan mempertimbangkan kinerja pengelolaan barang sebelumnya, akumulasi barang yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, Pasal 15D dan Pasal 15E, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Kelompok masyarakat dan rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan organisasi perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kelompok masyarakat dan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat yang membentuk perkumpulan yang bersifat sosial kemasyarakatan dan dibentuk secara mandiri atas swadaya masyarakat seperti : kelompok pengajian, kelompok Maulid Al Habsyi, kelompok keagamaan lainnya, rukun kematian, kelompok pemadam kebakaran (damkar swadaya masyarakat), kelompok SAR swadaya masyarakat, kelompok pengelola ambulance swadaya masyarakat, kelompok seni dan budaya, kelompok olahraga non professional , dan lainlain dan rumah ibadah yang memiliki kepengurusan seperti langgar, mesjid, gereja, pura/wihara dan lain-lain.
- (3) Pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penetapan berbentuk Keputusan Kepala SOPD atau pengesahan berbentuk lain untuk pimpinan instansi vertikal.
- (1) Masyarakat/kelompok masyarakat/rumah ibadah dapat menyampaikan permohonan pemberian barang secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi kelompok masyarakat/rumah ibadah dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain serta diketahui oleh Kepala Dusun setempat.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi anggota
masyarakat ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Dusun setempat.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar desain.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk permohonan tertulis dari kelompok masyarakat/rumah ibadah meliputi :
- a. penetapan atau pengesahan kelompok masyarakat/rumah ibadah dari Kepala SOPD/Kepala Instansi Vertikal;
- b. surat pernyataan tanggung jawab;
- c. naskah perjanjian pemberian barang desa;
- d. pakta integritas;
- e. surat keterangan domisili kelompok masyarakat/rumah ibadah dari Kepala Dusun setempat; dan
- f. salinan/ fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain;
- (6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk permohonan tertulis dari masyarakat meliputi :
- a. surat pernyataan tanggung jawab;
- b. naskah perjanjian pemberian barang desa;
- c. salinan/ fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama pemohon; dan
- (7) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c dan huruf d serta ayat (6) huruf a dan huruf b dipenuhi paling lambat pada saat proses penyerahan barang.
- (8) Format surat pernyataan tanggungjawab dan pakta integritas sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 15C

- (1) Naskah perjanjian pemberian barang desa ditandatangani bersama oleh Kepala Desa dan penerima pemberian barang.
- (2) Penandatanganan oleh penerima pemberian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh anggota masyarakat/ketua kelompok masyarakat/ketua pengurus rumah ibadah yang bersangkutan.
- (3) Naskah perjanjian pemberian barang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
- a. pemberi dan penerima pemberian barang;
- b. tujuan pemberian barang;
- c. rincian penggunaan pemberian barang yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyerahan pemberian barang; dan
- f. tata cara pelaporan pemberian barang.

## Pasal 15D

- (1) Kepala Desa menetapkan daftar penerima pemberian barang beserta jenis barang yang akan diberikan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Daftar penerima pemberian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyerahan pemberian barang.

## Pasal 15E

- (1) Penerima pemberian barang menyampaikan laporan penggunaan pemberian barang kepada Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah desa atas pemberian barang kepada kelompok masyarakat/rumah ibadah meliputi :
- a. permohonan dari calon penerima pemberian barang kepada Kepala Desa;
- b. keputusan Kepala Desa tentang penetapan daftar penerima pemberian barang;
- c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa pemberian barang yang diterima akan digunakan sesuai naskah perjanjian pemberian barang desa;
- d. naskah perjanjian pemberian barang desa;
- e. pakta integritas; dan
- f. bukti serah terima barang.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikecualikan atas pemberian barang kepada masyarakat.
- (4) Penerima pemberian barang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan pemberian barang yang diterimanya.
- (5) Pertanggungjawaban penerima pemberian barang meliputi:
- a. laporan penggunaan pemberian barang;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa pemberian barang yang diterima telah digunakan sesuai naskah perjanjian pemberian barang desa; dan
- c. salinan bukti serah terima barang.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima pemberian barang selaku obyek pemeriksaan.
- (8) Format laporan penggunaan pemberian barang sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (9) Pasal 24 diubah dan ditambah 1 ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 24

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa mulai tahun anggaran 2018 didelegasikan kepada Camat.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan agar Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menitikberatkan pada :
- a. aspek koneksitas antara RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa;
- b. aspek pendapatan;
- c. aspek belanja;
- d. aspek pembiayaan; dan
- e. aspek legal/yuridis formal.

- (4) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (5) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (7) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (8) Dalam rangka melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (9) Dalam hal keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari unsur kecamatan dan lintas sektoral ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Biaya pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibebankan pada APBD melalui DPA SOPD kecamatan bersangkutan.
5. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 26

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk giro pada bank pemerintah daerah atau bank pemerintah yang berada dalam wilayah kabupaten ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Pencairan dana pada rekening kas desa menggunakan cek giro ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta wajib melampirkan asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- (5) Jumlah pencairan dana yang tercantum pada cek giro sama dengan jumlah dana yang tercantum pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (6) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara transfer ke rekening penyedia barang/jasa, kecuali terhadap lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) panjar dilakukan secara tunai.
6. Ketentuan Pasal 34 ditambah 1 ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 34

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

- c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara Desa melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara desa melakukan pencatatan pengeluaran.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara transfer ke rekening penyedia barang/jasa, kecuali terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Panjar dilakukan secara tunai kepada penyedia barang/jasa melalui PK dan TPK secara berjenjang.
7. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 43

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD melalui Kepala DPMD dan camat secara berjenjang.

8. Ketentuan ayat 1 pada Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 48

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD melalui Kepala DPMD dan camat secara berjenjang.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
9. Ketentuan ayat (2) pada Pasal 49 diubah dan ayat 3 huruf b Pasal 49 dihapus, serta yang semula huruf c dijadikan huruf b, yang semula huruf d dijadikan huruf c, dan yang semula huruf e dijadikan huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 49

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPMD.
- (3) Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, melalui :
- a. penyusunan regulasi pengelolaan keuangan desa;
- b. pelayanan konsultasi pengelolaan keuangan desa bagi pemerintah desa;
- c. pertemuan secara periodik pengelolaan keuangan desa dengan pihak pemerintah desa dan BPD; dan
- d. pencarian solusi terhadap permasalahan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang disampaikan oleh pemerintah desa;
10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) pada Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 50

- (1) Untuk melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dapat dibentuk tim pembina pengelolaan keuangan desa kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur DPMD dan lintas sektoral.
- (3) Susunan keanggotaan tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari :
- a. pembina;
- b. pengarah;
- c. ketua;
- d. wakil ketua:
- e. sekretaris; dan
- f. anggota.
- (4) Biaya pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dibebankan pada APBD melalui DPA SOPD DPMD.
11. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) pada Pasal 51 diubah dan ayat (5) pada Pasal 51 dihapus, dan yang semula ayat (6) pada Pasal 51 diubah dan dijadikan ayat (5) pada Pasal 51, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 51

- (1) Camat melakukan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam kecamatan bersangkutan.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Fasilitasi perencanaan :
1. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
2. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- b. Fasilitasi pelaksanaan :
1. fasilitasi penyusunan RAB kegiatan;
2. fasilitasi pengadaan Barang/Jasa di Desa;
3. fasilitasi penyusunan SPP;
4. fasilitasi penyusunan Pernyataan Tanggungjawab Belanja; dan
5. fasilitasi pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan;
- c. Fasilitasi penatausahaan :
1. fasilitasi pengerjaan Buku Kas Umum;
2. fasilitasi pengerjaan Buku Kas Pembantu Pajak; dan
3. fasilitasi pengerjaan Buku Bank Desa.
- d. Fasilitasi pelaporan :
1. fasilitasi penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I (pertama); dan
2. fasilitasi penyusunan laporan realisiasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun;
- e. Fasilitasi pertanggungjawaban :
20. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dengan lampiran berupa :
1. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa;
2. laporan kekayaan milik desa ; dan

3. laporan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa.
- (3) Untuk melakukan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Camat dapat membentuk tim fasilitiasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Dalam hal keanggotaan tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur kecamatan dan lintas sektoral ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dibebankan pada APBD melalui DPA SOPD kecamatan bersangkutan.
12. Ketentuan ayat (1) pada Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 52

- (1) Tim fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kecamatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulan kepada Camat dengan tembusan kepada Kepala DPMD dan Inspektur kabupaten.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
13. Ketentuan ayat (4) pada Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 53

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Inspektorat selaku APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) kabupaten.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari audit, evaluasi, reviw dan pemantauan/monitoring.
- (4) Biaya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dibebankan pada APBD melalui DPA SOPD Inspektorat.

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 21 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ttd

## H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 23

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 21 Maret 2017

BUPATI TANAH LAUT, ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Lampiran I Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 23 Tahun 2017

Tanggal : 21 Maret 2017

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama

:

Umur

: Tahun

Jabatan

:

Alamat

- a. Rumah

: -

- b. Organisasi

:

Telepon :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

- a.

bertanggungjawab penuh atas barang yang diberikan Pemerintah Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tanah Laut berupa .....

- b. barang yang telah diterima oleh ... akan kami pergunakan seluruhnya sesuai dengan Naskah Perjanjian Pemberian Barang Desa.

- c. seluruh dokumen terkait dengan serah terima barang yang diserahkan merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya selaku penerima barang.

- d. apabila nanti kami tidak mempergunakan barang yang kami terima sesuai dengan Naskah Perjanjian Pemberian Barang Desa, maka kami bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang serta siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani di atas Materai Rp. 6000.- dengan penuh tanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ...

Yang membuat pernyataan,

Ketua ...

Cap dan tanda tangan

...

BUPATI TANAH LAUT,


Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 23 Tahun 2017 Tanggal : 21 Maret 2017

## FAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pemberian barang yang bersumber dari APBDesa ...Kecamatan ...Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran ..., dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN ;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pemberian barang.
3. Dalam proses pemberian barang, berjanji akan melaksanakan sesuai Naskah Perjanjian Pemberian Barang Desa dan akan menyampaikan Laporan Penggunaan pemberian barang yang kami terima sesuai batas waktu yang ditentukan.
4. Laporan Penggunaan pemberian barang yang akan kami sampaikan sesuai dengan dokumen serah terima barang yang akan kami simpan pada kami sebagai obyek pemeriksaan.
5. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..., ......

Cap dan tanda tangan

Ketua

: ________________

Sekretaris

: ________________ materai Rp. 6000,-

Bendahara

: ________________

## BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

## Lampiran III Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 23

Tahun 2017

Tanggal : 21 Maret 2017

## KOP KELOMPOK MASYARAKAT/PENGURUS RUMAH IBADAH

....., ...

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Laporan Penggunaan

Pemberian Barang

Kepada Yth :

KEPALA DESA ...

di -

Tempat

Sehubungan dengan pemberian barang yang telah kami terima dari Pemerintah Desa ... Kecamatan ...Kabupaten Tanah Laut barang berupa...... telah kami pergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Pemberian Barang Desa dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

Telah digunakan untuk

......

Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Laporan,

Ketua ...

Cap dan tanda tangan

...

Catatan : laporan penggunaan barang oleh masyarakat tidak memakai kop dan tidak dibubuhi cap serta ditandatangani oleh yang bersangkutan.

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH