PERATURAN BUPATI MA Nomor 84 Tahun 2016 tentang PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH KOMODITAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PRODUK UNGGULAN KABUPATEN BANJAR (berlaku 28 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dalam mengkoordinasikan program kerja kegiatan bidang Perekonomian agar lebih meningkatkan efisiensi dan efektifas dalam meningkatkan pembangunan daerah maka perlu disusun perencanaan terarah terpadu antar lintas sektor lingkup perekonomian, maka perlu dirumuskan kegiatan-kegiatan prioritas bidang Perekonomian sebagai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH KOMODITAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PRODUK UNGGULAN KABUPATEN BANJAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Pengembangan Ekonomi Lokal adalah bagian dari pembangunan daerah, fokus pada pembangunan daerah yang ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud dari Peraturan Bupati adalah agar terjadi proses kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan stakeholders termasuk sektor swasta dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun kelembagaan secara lebih baik melalui pola kemitraan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah dan menciptakan pekerjaan baru.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
- a. meningkatkan kandungan Lokal;
- b. melibatkan stakeholders secara substansial dalam suatu kemitraan strategis;
- c. meningkatkan Ketahanan dan kemandirian ekonomi;
- d. pembangunan berkelanjutan;
- e. pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal;
- f. pengembangan usaha kecil dan menengah;
- g. pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif;
- h. penguatan Kapasitas dan Peningkatan Kualitas sumber daya manusia;
- i. pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah; dan
- j. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.
Bagian Kedua Sasaran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal adalah
- a. terlaksananya upaya percepatan pengembangan Ekonomi Lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif;
- b. terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal di antara stakeholder secara sinergis;
- c. terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal;
- d. terwujudnya pengembangan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan;
- e. terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- f. terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya penganguran, menurunnya tingkat kemiskinan;
- g. terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah; dan
- h. terciptanya ketahanan dan kamandirian ekonomi masyarakat lokal.
PEMBENTUKAN KLUSTER
BAB III - PEMBENTUKAN KLUSTER
Pasal 4
Pembentukan Kluster sebagai pedoman bagi petani dan pelaku industri komoditas pertanian, perkebunan, dan produk unggulan dalam pelaksanaan dan pengendalian agar adanya perubahan gaya hidup,perubahan harga,dan permintaan pasar yang tidak stabil.
BAB III - PEMBENTUKAN KLUSTER
Pasal 5
Klaster berfungsi sebagai :
- a. model kerjasama antar UKM dalam mendukung sebuah kerja Industri;
- b. sinergi dan efisiensi yang tinggi dibandingkan jika sendiri;
- c. dapat membentuk kesadaran bersama dalam merespon perubahan industri yang mereka bidangi;
- d. mampu memberikan efisiensi dalam memperlancar pelaksanaan sebuah proses berusaha; dan
- e. menjadi forum untuk merancang dan memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
BAB III - PEMBENTUKAN KLUSTER
Pasal 6
Dalam hal pembentukan klaster ,klaster mempunyai standar operasional prosedur , dan mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
BAB III - PEMBENTUKAN KLUSTER
Pasal 7
Pembentukan Klaster produk unggulan komoditas pertanian perkebunan dan produk unggulan terutama pada kecamatan-kecamatan yang dinilai berpotensi untuk menghasilkan komoditas pertanian dan perkebunan unggulan di Daerah.
BAB IV - PEMBENTUKAN FORUM STAKEHOLDER
Pasal 8
Pembentukan Forum Stakeholder kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah.
BAB IV - PEMBENTUKAN FORUM STAKEHOLDER
Pasal 9
Tugas Forum Stakeholder adalah :
- a. memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan kaitannya dengan pengembangan kebijakan pembangunan daerah;
- b. fasilitasi, moderasi dan koordinasi proses pembangunan;
- c. membentuk usaha-usaha bersama antar stakeholder;
- d. menyuarakan kebutuhan sektor swasta;
- e. mengembangkan visi dan misi daerah;
- f. melaksanakan rapat bulanan, monitoring dan evaluasi; dan
- g. turut serta dalam memberikan masukan kaitannya dengan proses pengambilan kebijakan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
PERANGKAT DAERAH MENDUKUNG PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KLUSTER DAN FORUM STAKEHOLDER
BAB V - PERANGKAT DAERAH MENDUKUNG PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KLUSTER DAN FORUM STAKEHOLDER
Pasal 10
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bappelitbang, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Perguruan Tinggi, mendukung dan membantu pada pelaksanaan dan pengendalian terbentuknya klaster dan forum Stakeholder dalam hal pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Komoditas Pertanian, Perkebunan dan Produk Unggulan Kabupaten Banjar.
BAB VI - PENYELENGGARAAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH
Pasal 11
Sistem penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELD) adalah :
- a. pembentukan forum klaster beserta kelembagaannya;
- b. pembentukan forum stakeholder;
- c. monitoring dan evaluasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELD); dan
- d. penyiapan sumber daya manusia.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
- (1) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dapat merekrut tenaga kontrak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan besaran Upah sesuai dengan upah minimum Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Hak dan Kewajiban tenaga kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 28 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. KHALILURRAHMAN

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 28 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 84