PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 7 Tahun 2016 tentang KAWASAN TANPA ASAP ROKOK (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
Menetapkan
:
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kawasan Tanpa Asap Rokok yang selanjutnya disingkat KTAR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Asap Rokok.
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksud untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tobacum, Nocotiana Rustica, dan species lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Pelajar adalah peserta didik yang sedang mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan dirinya melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan di sekolah formal maupun nonformal.
11. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Asap Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTAR adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat agar terhindar dari penyakit akibat asap Rokok.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat asap Rokok;
- c. mewujudkan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman bagi masyarakat;
- d. menurunkan angka Perokok;
- e. mencegah perokok pemula;
- f. melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA); dan
- g. melindungi masyarakat dari pengaruh media yang bisa merangsang keinginan untuk merokok.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:
- a. KTAR dan Tempat Khusus Merokok;
- b. larangan dan kewajiban;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. Satgas Penegak KTAR;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. sanksi.
BAB IV - KTAR DAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK Pasal 4
Pasal 4
- (1) KTAR meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
tempat lainnya yang ditetapkan.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab KTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTAR.
BAB IV - KTAR DAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK Pasal 4
Pasal 5
- (1) KTAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus Merokok.
- (2) KTAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan Tempat Khusus Merokok.
- (3) KTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas/tempat yang bebas dari asap Rokok hingga batas terluar area.
BAB IV - KTAR DAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK Pasal 4
Pasal 6
Setiap orang yang berada di KTAR dilarang melakukan kegiatan:
- a. merokok;
- b. memproduksi atau membuat Rokok;
- c. menjual Rokok;
- d. menyelenggarakan iklan Rokok; dan/atau
- e. mempromosikan Rokok.
BAB IV - KTAR DAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK Pasal 4
Pasal 7
Kegiatan yang diselenggarakan untuk kepentingan Anak dan Pelajar dilarang menggunakan sponsor produsen Rokok.
BAB IV - KTAR DAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK Pasal 4
Pasal 8
- (1) Tempat Khusus Merokok diselenggarakan dengan persyaratan paling sedikit, sebagai berikut:
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (2) Tempat Khusus Merokok terlarang bagi:
- a. ibu hamil;
7. b.
8. Anak; dan
- c. Pelajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V - KEWAJIBAN Pasal 9
Pasal 9
Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTAR wajib:
- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang orang merokok pada KTAR yang menjadi tanggung jawabnya; dan/atau
- c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan /atau audio visual.
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10
Pasal 10
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTAR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - SATGAS PENEGAK KTAR Pasal 11
Pasal 11
- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Perangkat Daerah membentuk Satgas Penegak KTAR.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas Penegak KTAR dapat dibantu oleh Kelompok Kerja KTAR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan tugas Satgas Penegak KTAR dan Kelompok Kerja KTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 12
Pasal 12
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KTAR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum/
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
badan usaha dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 12
Pasal 13
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. memberikan saran, pendapat, pemikiran, usulan dan/atau pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan KTAR;
- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTAR;
- c. memberikan bimbingan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang KTAR;
- d. saling ## BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 12
Pasal 16
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa:
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
- a. teguran; dan/atau
- b. peringatan tertulis.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTAR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP Pasal 17
Pasal 17
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP Pasal 17
Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 8 Januari 2016 Pj. BUPATI TRENGGALEK, TTD JARIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 24 Mei 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 7

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 20-7/2016 PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI KETUA PANSUS TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. III DPRD KABAG HUKUM
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
## NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
## KAWASAN TANPA ASAP ROKOK
## I. UMUM
Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Paparan asap Rokok merupakan salah satu sebab tidak terpenuhinya hak asasi tersebut karena Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusai akan menimbulkan adiksi atau ketagihan dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.
Asap Rokok tidak hanya membahayakan Perokok, tetapi juga orang lain di sekitar Perokok (Perokok Pasif). Asap Rokok terdiri dari asap Rokok utama ( main stream ) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap Rokok sampingan ( side stream ) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap Rokok mengandung lebih dari 4000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik). Asap Rokok pasif merupakan zat yang sangat kompleks berisi campuran gas, partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran Rokok. Asap Rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap Rokok yang dihisap orang lain. Penghirup asap Rokok pasif mengandung resiko yang sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap Rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan Perokok aktif yang kehidupannya bersentuhan dengan Perokok aktif.
Tidak ada batas aman untuk paparan asap Rokok orang lain. Bahaya asap Rokok orang lain dihadapi oleh bayi yang ada dalam kandungan ibu yang
PARAF KOORDINASI
Dr. MOH. HUSNI
KETUA PANSUS
TAHER HAMID, S.H.,
S.E., M.H.
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
III DPRD
KABAG HUKUM
merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap Rokok yang telah ditinggalkan Perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap Rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak nafas dan pusing. Efek jangka panjang dari paparan asap Rokok orang lain adalah timbulnya masalah kesehatan yang serius seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai jenis penyakit saluran pernafasan.
Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai resiko tinggi terkena kanker payudara. Asap Rokok orang lain akan memicu serangan asma. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran premature dan kematian.
Bayi dan anak-anak Perokok yang terpapar asap Rokok orang lain akan menderita sudden infant death syndrome , infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronchitis , dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut hilangnya pendengaran.
Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah diamanatkan bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok, dan di dalam ketentuan
PENJELASAN
Pasal 52
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah. Hal ini mengandung maksud untuk mencegah dan meng