Unknown Unknown Nomor 73 Tahun 1959 tentang TRANSAKSINONTUNAlDANKONFIRMASISTATUSWAJIB PAJAK PADAPEMERINTAH DAERAHKABUPATENOGANKOMERING ILIR (berlaku 17 April 2017)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI OGAN KOMERING IllR ,
PERATURANBUPATIKABUPATENOGANKOMERINGILIR NOMOR 73 TAHUN2017 TENTANG
TRANSAKSINONTUNAlDANKONFIRMASISTATUSWAJIB PAJAK PADAPEMERINTAH DAERAHKABUPATENOGANKOMERING ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGANKOMERING ILIR,
- a.
bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 910/1867 /SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan KabupatenjKota dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : 33jPJj2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik tertentu pada Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentarig Transaksi Non Tunai dan Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
1. Tabun 1959 Mengingat
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
4. Nomor 5~89); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3.Peraturan Pemerintah ...
Menetapkan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahn 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ/2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Daerah Kabupaten / Kota;
6. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : 33/PJ/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu pad a Instansi Pcmerintah;
MEMUTUSKAN:
PERATURANBUPATITENTANGTRANSAKSINONTUNAlDAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PEMERINTAH DAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal 1
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Bupati Ogan Komering Ilir dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemeritahan kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Transaksi adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, potongan pajak, dan pungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pen genal diri atau identitas Wajib Pajak dalammelaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
8.Surat ...
..
-'~----~-----~
- -\_.\_-\_.\_,--------\_.
3
8. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
BABII
TUJUAN
Pasa12
- (1) Melaksanaan transaksi non tunai pad a Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Memberikan prosedur standar kepada wajib pajak untuk mendapatkan layanan publik tertentu.
BABIII
TRANSAKSINONTUNAl
Pasal 3
Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu ( APMK), cek, bilyetgiro, uang elektronik atau sejenisnya.
Pasa14
Menunjuk selain lembaga bukan bank dan / atau lembaga keuangan bukari bank oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir:
- a. Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai tempat transaksi non tur:ai pembayaran pajak dan sejenisnya;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai ternpat transaksi non tunai pembayaran perizinan dan sejenisnya.
PasalS
Pelaksanaan transaksi non tunai pada Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) dan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi seluruh transaksi :
- bendahara oleh a. Penerimaan daerah yang dilakukan penerimaanjbendahara penerimaan pembantu dan;
- bendahara oleh b. Pengeluaran daerah yang dilakukan pengeluaran Zbendahara pengeluaran pembantu.
BABIII
KONFIRMASISTATUSWAJIB PAJAK
Pasa16
- (1) Konfirmasi status wajib pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah Kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
Keterangan ... ,
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak adalah Informasi yang diberikan oleh Direktur Jendral Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada instansi pemerintah.
- (3) Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid atau tidak valid.
Pasa17
- (1) Keterangan Status valid dapat diberikan dalam hal wajib pajak memenuhi ketentuan : '
- a. nama wajib pajak dan NPWP sesuai dengar: data dalam sistem informasi Direktorat Jendral Pajak; dan
- b. telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan ( SPT) pajak pengahsilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban wajic pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keterangan Status tidak valid, wajib pajak mengajukan permohonan keterangan status wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
Pasa18
Konfirmasi Stasus Wajib Pajak oleh instansi pemerintah dalam rangka memberikan layanan publik tertentu dilakukan dengan menggunakan :
- a. sistem informasi pada instansi pemerintah yang terhubung dengan sistem informasi pad a Direktorat Jendral Pajak ;atau
- b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak.
Pasal 9
Menunjuk Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) dan Instansi Pemerintah Daerah di bawah ini sebagai tempat Konfirmasi Status Wajib Pajak:
- a. Badan Pengelola Pajak Daerah;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Dinas Pendidikan;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;dan
- e. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Pasal 10
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Transaksi Non Tunai dan Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir pelakasaannya bertahap paling lambat tanggal 1 Januari 2018.
Pasal 11
BABIV
PENUTUP
, Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Transaksi Non Tunai dan Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penetapan: Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 5 Se.ph~oc(' 2017

Penetapan: Ditetapkan di Kayuagung p~cl#ia,ftggaJ. :5 5ep{~Y'nlw(' 2017 .. l~·/i~;:::::·::; · " . BERITA DAERAH KABUPATENOGANKOMERINGILIR TAHUN 2017 NOMOR.?.3