Unknown BUPATI TABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN PERATURANBUPATITABALONG Nomor 13TAHUN2017 Tahun 2010 tentang PERUBAHANTARIFRETRIBUSITEMPATKHUSUS PARKIR DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, - bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tabalong perlu adanya perubahan besamya Tarif Retribusi Tempat Khusus - a. Parkir; - b. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN
PERATURANBUPATITABALONG NOMOR 13TAHUN2017
TENTANG
PERUBAHANTARIFRETRIBUSITEMPATKHUSUS PARKIR
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG,
- bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tabalong perlu adanya perubahan besamya Tarif Retribusi Tempat Khusus
- a. Parkir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati ten tang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 20i5 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATITENTANGPERUBAHANTARIFRETRIBUSI TEMPATKHUSUSPARKIR.
BAB1 KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
6. Tempat Khusus Parkir adalah tempat pemberhentian yang berada pada tempat-tempat khusus tertentu (baik permanen atau sementara) dan telah ditetapkan oleh Bupati.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Retribusi atas pe1ayanan tempat khusus parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,ada1ah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan I atau sanksi administrasi berupa bunga dan I atau denda.
BABII
PERUBAHAN TARIFRETRIBUSI
Pasa12
Merubah tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor07).
Pasal 3
Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut:
| Jenis Kendaraan | Tarif (Rp) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) |
| 1. Bus dan Truk/ Truck Box 2. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup I Pick Up Boxdan sejenisnya 3. Sepeda Motordan Sejenis-nya 4. Sepeda | Rp 8.000,00 / sekali parkir Rp 5.000,00 I sekali parkir Rp 3.000,00 I sekali parkir Rp 1.000,00 / sekali parkir |
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
## Pasal4
Pasal 8
Pasal3
Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut:
| Jenis Kendaraan | Tarif (Rp) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) |
| 1. Bus dan Truk/ Truck Box 2. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup I Pick Up Boxdan sejenisnya 3. Sepeda Motordan Sejenis-nya 4. Sepeda | Rp 8.000,00 / sekali parkir Rp 5.000,00 I sekali parkir Rp 3.000,00 I sekali parkir Rp 1.000,00 / sekali parkir |
KETENTUAN PENUTUP
Pasal4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong. H. ANANG SYAKHFIANI

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal '?I Mel sol~ ~

Penandatangan: BUPATI TABAWNG, ~ ~

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal '3&gt; I fltet' 9-0' 7

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH l\_&lt;ABUPATENTABALONG, H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR l?