PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor TAHUN Tahun 2012 tentang DAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON ·",qIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dan sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang ditegaskan bahwa Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelengarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian dan ditegaskan dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 64 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang Di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta guna meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Penzman pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;
- I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimanta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Non, 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repub[;e
Indonesia ...
00878
Indonesia Tahun 1959 Negara Republik Ina Nomor 72, Tambahan Lembaran onesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang No Kepegawaian (Le,,,""r 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 1974 Nomor ss\_"" Negara Republik Indonesia Tahun I d . ' amiahan Le b . ndonesia Nomor 3041) mbaran Negara Republik Undang-Undang No,, SCbagaimana telah diubah dengan . mor 43 Tahu 1999 ( Republik Indonesia Tan In (Lembaran Negara Lembaran Negara Re,'[",""? 1999 Noror 169, Tambahan put Il Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nom Penyelenggaraan y, Or 28 Tahun 1999 tentang Korupsi, Kolusi pa," a Yang Bersih Dan Bebas Dari Indonesia Tahur j['PUsme (Lembaran Negara Republik Negara Repubi j~ Nomor 75, Tambahan Lembaran n Indonesia Nomor 3851);
3. .'gang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang em erantasan Ti,d.k ' . la Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor . 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755)
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \_Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 1998 Nomor 11 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi ljin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 1999 Nomor 7 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
19. Peraturan Oaerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi ljin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi ljin Bengkel (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
21. Peraturan .•
Pkan
21. Peraturan Daerah Kab 2002 tentang Reus,[["P3ten Sintang Nomor 14 Tahun Kabupaten Sintang Ta"" Oangguan (Lembaran Daerah Lembaran Daerah Ka, 'n 2002 Nomor 27, Tambahan . upaten Sintang Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kab ~ 2006 tentang Ret, "paten Sintang Nomor 30 Tahun (Lembaran Daera'''?'layanan zin Usaha Perdagangan 31, Tambahan Len "Pupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 31); baran Daerah Kabupaten Sintang Nomor
3. 2°"""",Daerah Kabupaen sintae Nomor 32 Tahun entang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan Dan Informasi Tanda Daftar Dafta Pe h: (Ler 1b ar 'erusa aan m aran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Sintang Nomor l);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daearah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 );
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Surat lzin Tempat Usaha (Lembaran Daearah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 );
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daearah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2010 tentang lzin Gangguan (Lembaran Daearah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG.
Pasal 1
1
turan Bupati ini yang dimaksud de pera' ngan :
"
~alah Kabupaten Sintang.
~%era"
·
- \_intah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur ,f"" nggara Pemerintah Daerah. nyel"" ·Si : adalah Bupati intang.
gupa"
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah ant9 ·:. ac Kantor Pelayanan Terpadu pintu Kabupaten Sintang. sat
- ala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Ke gabupaten Sintang. 5
- perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam pnyelenggaraan Pemerintah Daerah. 0.
- Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
'Waksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Non Periainan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untul ""bean acuan dalam memperoleh rentang kendali pelayanan terhadap 'inan dan non perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pint.
Tujuan
00882
ditetapkannya Peraturan ini ~jiu" ~an perizinan dan non pc.\_. agar para Pelaku Usaha dapat 1 1· ero enzman dai . d ?'~e"~ng diberikan oleh Kantor Pela am waktu yang efektif 1an psie " Yanan Terpadu Satu Pintu.
AR OPERASIONAL PROSEDUR PELAY gs1"NAN PADA KANTOR PELAYA 'ANAN PERIZINAN DAN NON PE KABUI NAN TERPADU SATU PINTU PATEN SINTANG
BAB III - AR OPERASIONAL PROSEDUR PELAY gs1"NAN PADA KANTOR PELAYA 'ANAN PERIZINAN DAN NON PE KABUI NAN TERPADU SATU PINTU PATEN SINTANG
Pasal 3
lenis Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu "uupaten Sintang meliputi 10 (sepuluh) jenis Pelayanan Perizinan terdiri atas'
- Jin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal; " a.
- lzin Usaha Industri; c.
- lzin Usaha Jasa Kontruksi; b.
- lzin Perluasan Industri; d.
- f. lzin Reklame;
- lzin Gangguan (HO); e.
- g. Izin Bengkel;
1. Izin Tempat Usaha;
- h. lzin Kursus;,
- j. lzin Usaha Perdagangan.
- 2 Jenis Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang terdiri atas 5 (lima) jenis Pelayanan Non Perizinan yaitu :
- a. Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
- c. Tanda Daftar Gudang;
- b. Tanda Daftar Industri;
- d. Tanda Daftar Perusahaan;
- c. Tanda Daftar Ulang / Perpanjangan.
BAB III - AR OPERASIONAL PROSEDUR PELAY gs1"NAN PADA KANTOR PELAYA 'ANAN PERIZINAN DAN NON PE KABUI NAN TERPADU SATU PINTU PATEN SINTANG
Pasal 4
- San. ..:. de N Pe-. ar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan lan Ion 'eriznan pada antor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang terdiri dari Prsyaratan, mekanisme, pelayanan, biaya dan waktu penyelesaian Playanan.
- s%. ... dar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pda Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang ba L:: ·b: : &amp;aimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal mn1, sebagammana tercantum 'a1%, .. "
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sampai dengan XX Peraturan mm, yang merupakan satu "satu% an dan bagian tidak terpisahkan.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 5

berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 37 pel" tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan f 1 il 10 ' � erizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten ""~ dan segala ketentuan yang mengatur materi muatan yang sama S·otaO . d I P . . yang diatur lalam 'eraturan ini, sepanjang bertentangan dengan «en!"\_~ti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. aeratt

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 3 &lt;0±

2012


'IE


andangkan di Sintang

atanggal

4

2012

� DAERAH Kl\BUPATEN SINTANG, ¢

l

�

HAJI AHMAD

A DAERAI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR

:7

00884

## PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 3/ .

:

TAHUN 2012

TANGGAL

'

Joi

2012

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU ·PIN'TU KABUPATEN SINTANG

## AR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN 4A!" BANGUNAN RUMAH TEMPAT TINGGAL

## aratan &gt; ... per! \_,,,honan izin mendirikan Bangunan

- ) "", copy serutikat tanah Fol ·
- ;"""eop Pu Tahun tcrashir
- " to copy KTP
- pekomendasi Lurah/Kades setempat
- n Prinsip dari Pemerintah Dacrah jika merupakan kegiatan usaha
- ? ~jomendasi Camat
- " gsurat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPLJ/UKL - UPL/ AMDAL " 4ari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang jika merupakan kegiatan Usaha
- Surat pernyataan · kesanggupan menyediakan fasilitas umum " ermaterai jika merupakan kegiatan usaha
- 0, Sket Lokasi beserta Rencana bangunan lengkap yang terdiri dari:
- a. Gambar site plan/situasi
- b. Gambar denah.
- c. Gambar Tampak
- d. Gambar potongan, dan
- e. Spesifikasi umum finishing bangunan gedung
11. Pas Photo Ukuran 3 x 4 = 2 Lembar
12. Materai Rp. 6000,- 3 lembar
- 'i3. Stop Folio 2 lembar

## Mekanisme

- I. Pengajuan Berkas permohonan diloket pelayanan
2. Pemeriksaan Berkas
3. Pemeriksaan Lokasi/cek Lapangan
4. Penetapan Biaya/Retribusi
5. Proses SK/zin
6. Pembayaran di Kasir
7. ? Penyerahan SK/Izin

## Biaa

- , aya yang diperlukan scbesar Rp. 155.000,-
- Retribusi dihitung dengan umus : KLB X Rp.155.000,Galan c. KTB X KGB X KJB X 1

- "" Pasir ...

M' X Rp. 1.000,00

·

Kerikil

...

M X Rp. 2.000,00

Keterangan .•

00885

'

l

angan'

,",etsien Luas Bangunan ate'

qLh'

Luas angunan ,

"n'lo,0O

| - | | Koefisien |
|-----|--------------------------------------------|-------------|
| | ""kangunan dengan luas s/d 100 M | 1 ,00 |
| | pangunan dengan luas s/d 250 M» | 1,50 |
| | pangunan dengan luas s/d 500 M dengan luas | 2,50 |
| 4. | pangunan s/d 1000 M? d I | 3,50 |
| 5. | Bangunan Iengan tuas s/d 2000 M2 d h | 4,00 |
| 6 | Bangunan tengan uas s/d 3000 M | 50 4,5 |
| | d I Bangunan tengan tuas > 3000 M2 | |

1.

Lib"tr==TT

## B . i-,:oefisicn Tingkat Bangunan

T­

| l | ";Pg | |
|-----|---------------------------|------|
| | Bangunan 1 (satu) lantai | 1,00 |
| | Bangunan 2 (dua) lantai | 1,50 |
| 3. | Bangunan 3 (tiga) lantai | 2,50 |
| 4. | Bangunan 4 (empat) lantai | 3,00 |
| 5. | Bangunan 5(lima) lantai | 4,00 |

ore»

## GB : Koefisien Guna Bangunan

| No | Guna Bangunan | Koefisien |
|------|-------------------------------|-------------|
| 1. | Bangunan Sosial | 0,50 |
| 2. | Bangunan Perumahan | 1,00 |
| 3. | Bangunan Fasilitas Umum | 1,00 |
| 4. | Bangunan Pendidikan | 1,00 |
| s. | Bangunan Kelembagaan/Kantor | 1,50 |
| 6. | Bangunan Perdagangan dan Jasa | 2,00 |
| 7. | Bangunan lndustri | 2,00 |
| 8. | Bangunan Khusus | 2,50 |
| 9. | Bangunan Campuran | 2,75 |
| 10. | Bangunan Lain-lain | 3,00 |

## KJB : Koefisien Jenis Bangunan

| No | Jenis Bangunan | Koefisien |
|------|------------------------|-------------|
| I. | Bangunan Darurat | 0,50 |
| 2. | Bangunan Sementara | 0,70 |
| 3. | Bangunan Semi Permanen | 1,50 |
| 4. | Bangunan Permanen | 2,00 |

" Waltu Penyelesaian :14 (empat belas) hari kerja Pengan catatan :

ersyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di 'empat.

&lt;+


00886

'

/

Il

PERATURAN BUPATI SINTAN

NOMOR

:

/

IG TAHUN 2012

TANGGAIL

4

2012

TENTANG

STANDAR

PELAYANA,

OPERASIONAL PERIZINAN

PERIZINAN

PADA

KANTOR

TERRPADU

SATU

PINTU

SINTANG

PROSEDUR

DAN

NON

PELAY ANAN

KABUPATEN

u,

## sTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKS1

## aratan Permohonan Baru : ,"gist Formutir Permohonan 1an

- Menyerahkan 'ekaman Surat lzin Tempat Usaha
- Menyerahkan Rekaman Akte Pendirian Peru: h 2. '' Rel saaan 1
- " Menyerahkan Rekaman Tanda Daftar Perusahaan
- Menyerahkan dan menunjukkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga serta foto copy nya 6.
- " yenyerahkan Rekaman NPWP / Bukti Pendaftaran Wajib pajak
+ Meryeabl; "";"j" Sertinkat cahtitan (sj tan / atau serunkat Ketcrampilan l ari Penanggung Jawab Tchnik Badan Usaha ( pT- BU ) yang telah diregistrasi oleh Lembaga
8. Menyerahkan Rekaman Kartu enanggung Jawab Tehnik Badan Usaha (PT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli / Terampil dengan Penanggung jawab Utama Badan Usaha ( PJU-BU)
9. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum
10. Pas Phot0 3 x 4 sebanyak 2 lembar
- I. Materai Rp. 6000,3 lembar
12. Stopmap Folio 2 Lembar

## 3 Persyaratan Perpanjangan Izin :

- I. Mengisi F'ormulir Permqhonan lzin
2. Menyerahkan Rekaman Akte Pendirian Perusahaan
3. Menyerahkan Rekaman Surat lzin Tempat Usaha
4. Menyerahkan Rekaman Tanda Daftar Perusahaan
5. Menyerahkan Rekaman NPWP / Bukti Pendaftaran Wajib pajak
6. Menyerahkan Rekaman Sertifikat Sadan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
7. Menyerahkan Rekaman Sertifikat Keahlian [SKA) dan / atau Sertifikat eterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Tehnik Badan Usaha ( PT- BU ) yang telah diregistrasi oleh Lembaga \_.
8. , . Menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan ( PPH atas
8. Menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Tehnik Badan saha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli / Terampil dengan Penanggung jawab Utama Badan Usaha(PJU-U)
10. % "rak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
11. ?erai Rp. 6000,- 3 lemar
12. , as Photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar
13. Hopmap Folio 2 Lcmbar 12.

C. Persyaratan...

00887

t'

[

1

- 3 (tiga) tahun

## tan Perubahan Izin : . ya",,

pormulir Permohonan lzin f er•

11

g1s1

- M"" ~~Ahkan Rekaman Akte Perubahan nama direksi /pengurus !
- Me"h~%rubahan data nama dan direksi/pengurus
- ' Al"",{ Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifkasi ' sertl
- aun"" eterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK s""\_ ,,ahan untuk perubahan nama BUJK dan atau
- ~saha

atan Perubahan Izin : . · oersy \_,: formulir Permohonan r' qsll Me',hkan SIUJK yang asli; dan Men\_~an Surat Pajak NihiI Menyere

## me'

- pemeriksaan berkas
- Mela""\_,,, berkas permohonan diloket pelayanan $ PengaJu
- .meriksaan Lapangan
- " penyerahan SK/izin
- ["es s.ta
- 5.

Masa berlaku izin

tu

- 5 (lima) hari kerja

Penyelesaian

¢. " saiatan: ai berada di Dengan" ~ zkap dan Pejabat yang menandatangani er Persyaratan Ieng Tempat

4.

Biaya

0 Rupiah

4


00888

LAMPIRAN

- PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR : 34

TANG9AL

A d 04/ STANDAR

'

TAHUN 2012

2012

TENTANG

OPERASIONAL

PELAYANAN

PERIZINAN

PERIZINAN

PADA

KANTOR

TERPADU

SATU

PINTU

SINTANG

PROSEDUR

DAN

NON

PELAYANAN

KABUPATEN

III

## ,ANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA S INDUSTRI MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

## qaratan : ""engisi Formulir Pm IL

- " Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi «erusahaan yang berbentuk PT Akte disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham
- poto Copy surat Persetujuan Prinsip (Model Pi-1J 3. 4.
- Fot0 Copy KTP
- rto Copy Formulir Model Pm II Tentang lnformasi Kemajuan pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek) 5.
- Foto Copy Sertifikat Tanah/Surat Penumpangan/Sewa menyewa 6.
8. Foto Copy PBB
- Foto Copy IMB n7.
- Materai Rp 6.000,sebanyak 2 Lembar 9.
- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (mdal)
10. Foto Copy dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi :
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
- c. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
11. Foto Copy lzin Lokasi
12. lzin Gangguan/HO
13. Stopmap Folio 2 Lembar

## }. Mekanisme:

- I. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan
2. Pemeriksaan berkas
3. Proses SK / win 4.
4. Pemeriksaan Lapangan 3.
5. Penyerahan SK/izin 5.
6. G Masa berlaku Izin

8

Waktu Penyelesaian

5 ( satu) Tahun

14 (empat belas) hari Kerja

Dengan catatan :

- Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di
- tempat. ' Biaya

0 Rupiah


00889

!

·'·

C

d

IV

AAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR : 3/ TANGGAL 4 4'

TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR ·

2012

OPERASIONAL

PELAYANAN

PERIZINAN

PERIZINAN

PADA KANTOR SATU PINTU

ERPADU

SINTANG

PROSEDUR

DAN

NON

PELAY ANAN

KABUPATEN

## qrANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI TANPA PERSETUJUAN PRINSIP

## aratan IZIN USAHA INDUSTRI Tanpa Persetujuan Prinsip

- ""engisi Formulir Model s --I dan Formulir SP II
- ta Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi " aerusahaan yang berbentuk PT Akte disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham. 1
- Foto Copy lzin Undang-Undang Gangguan bagi Jenis Industri yang ' tercantum pasa SK Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 yang berlokasi di luar kawasan Industri/Kawasan berikat.
4. bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat
- Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/ Kawasan berikat
- Foto Copy KTD 5
- 7 Foto Copy Sertifikat Tanah/Surat Penumpangan/Sewa menyewa
- Fot0 Copy IM1 6.
8. Foto Copy PBB
9. Materai Rp 6.000,sebanyak 3 Lembar
10. Foto Copy dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungari yang meliputi :
- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
- c. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Sadan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang
12. Foto Copy lzin Lokasi
13. lzin Gangguan/HO
4. Stopmap Folio 2 Lembar

## 3. Mekanisme

- I. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemeriksaan Lapangan
4. Proses SK / Izin
5. Penyerahan SK/izin

Masa berlalau izin

5 (lima) tahun

Waktu Penyelesaian

14 (empat belas) hari kerja engan catatan :

:ersyaratan � en � kap dan Pejabat yang menandatangani berada di "mpat.

- 'iaya

: O Rupiah


00890

PROSEDUR

DAN NON

PELAYANAN

KABUPATEN

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

:

31 fi () • 0Ni

TANGGA°L

TAHUN 2012

2012

TENTANG

SANDAR

OPERASIONAL

PELAYANAN

PERIZINAN

PERIZINAN

PADA

KANTOR

TERPADU

SATU

PINTU

SINTANG

## sTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN PERLUASAN INDUSTRY

## aratan:

.

- ~girsi Formulir Model Pm-IV Bagi Perusahaan Industri yang telah 1 ~ii[iki IUI Melalui Persctujuan Prinsip mc. . .
- Mengisi Formulir Model Sp-II dan melampirkan dokumen rencana h erluasan Industri bagi Perusahaan Industri yang telah memikili IUI [npa Persetujuan Prinsip.
- pokumen Amdal/UKL/UPL/SPPL dari Badan Lingkungan Hidup Kab 3 Sintang
- joto Copy KTP
- (zin Gangguan /HO) 4
- ' po Copy Sertifikat Tanah/Surat Penumpangan/Sewa menyewa
- " poto Copy IM
- " roto Copy PBB
- Materai Rp 6.000,- scbanyak 2 Lembar
- I I. Sket Lokasi
- « Akta Pendirian ( Bila Berbadan lukum/ Badan Usaha ) I .

.

12. Stopmap Folio 2 Lembar

## Mekanisme:

1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemeriksaan Lapangan
4. Proses SK / lzin
5. Penyerahan SK/izin

'

## ¢ Masa berlaku Izin

5 ( lima) Tahun

- '

Waktu Penyelesaian

14 (cmpat belas) hari Kerja

Dengan catatan:

- Fersyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di

- tempat.

Bay%

0

Rupiah


00891

VI

PERATURAN BUPATI SINT

NOMOR

:

3/

'ANG

TANGGAL

3¢

:

THUN 2012

Usu/ SANDAR

2 2012

TENTANG

PELAYAN,, OPERASIONAL

PERIZIN, 'AN

PERIZINAN

TE; RPADU

PADA

KANTOR

SATU

PINTU

SINTANG

PROSEDUR

DAN

NON

PELAYANAN

KABUPATEN

## sTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN GANGGUAN (HO)

## syaratan:

- ""engisi Formulir yang disediakan
- " roto Copy KTP
5. Foto Copy PBB
- 5, poto Copy Sertifikat Tanah/Surat Penumpangan/Sewa menyewa 4 Foto Copy IMB
6. Foto Copy NPWP
7. Materai Rp 6.000,sebanyak 2 Lembar
8. Akta Pendirian ( Bila Berbadan Hukum/ Badan Usaha )
9. Sketsa Lokasi yang diketahui kepala Desa
10. Surat Keterangan tidak Keberatan dari tetangga yang diketahui Kepala Desa/ Lurah
- JI. Stopmap Folio 2 Lem bar

## Mekanisme:

- I. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan
2. Pemeriksaan Derkas
3. Pemeriksaan Lapangan
4. Penetapan Biaya/Retribusi
5. Proses SK / Izin
6. Pembayaran di Kasir
7. Penyerahan SK/izin

## C. Biaya : TL X TUX L X G

I.

- TL

2. TU

3.

L

4.G

Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010

Tarif Lingkungan berdasarkan Golongan Usaha

Tarif Luas Usaha

Indeks Lokasi

Indeks Gangguan

Masa berlaku Izin

"

5 ( lima) Tahun

Waktu Penyelesaian

5 (lima) hari Kerja

Pengan catatan :

- empat.

� ersyaratan len � kap dan Pejabat yang menandatangani berada di


00892

VII

ZAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SIN:

NOMOR

:

3]

TANG

TANGGAL

:

\_ dOAy/

'

TAHUN 2012

•

TENTANG

:. STANDAR

2012

PELAY,'PERAS1ONAL

PERIZINAN

PERIZINAN

TERPAp ADA KANTOR

SINTANG

SATU PINTU

PROSEDUR

DAN NON

PELA YANAN

KABUPATEN

## sTANDAR OPERASIONAL PROSEDU IZIN GANGGUAN (HO p R PELAYANAN ERPANJANGAN

## ,yaratan:

- "engisi Formulir yang disediakan

- ' poto Copy KTP

- " Melampirkan lzin Asli+ Foto copy

- ' poto Copy PBB

- " Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar

- stopmap Folio 2 Lembar 6.

## Mekanisme:

- ,Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan

- , Pemeriksaan berkas

3. Pemeriksaan Lapangan

4. Penetapan Biaya/ Retribusi

5. Proses SK / lzin

6. Pembayaran di Kasir

7. Penyerahan SK/ izin

- ; Biaya

- Masa berlaku Izin

25% ( TL X TU X L X G)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010

5 ( lima) Tahun

- ! Waktu Penyelesaian

5 ( lima) hari Kerja

Dengan catatan :

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di Tempat.

BUPATI SINTANG, w


/

MILTON CROSBY

00893

t'

VIII

ZAMPIRAN

PERATURAN BUp NOMOR ·

PROSEDUR

DAN NON

KABUPATEN

}"SIN1ANG

TANGGAL

6/ g¢ ' ska"[,{

TAHUN 2012

TENTANo

2o12

PELAYAN,ERASIONAL

PERIZINA

PERIZINAN

TERPAD, PADA KANTOR PELAYANAN

SINTANe

SATU

PINTU

## STANDAR OPERASIONAL PRO ZIN RE;;PR PEL.Av»A

## persyaratan:

,Mengisi Formulir yang disediakan

- Fot0 Copy NPWP / NPWPD ; roto Copy SIUP, SITU, TDP 1

- , Foto Copy Akta Pendirian Jika berbad: hf Sketsa lokasi aaan ukum 4

- 5.

6. Sketsa Konstruksi 5.

7. Gambar produk Reklame 8. Materai Rp 6.000,- 6 7 .

- sebanyak 2 Lembar 9. 8

- Tanda Pelunasan Pajak dari Dinas Pendapatan 10. Stopmap Folio 2 Lembar 9

2. 3.

- 10.

Mekanisme :

- Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan 2. Pemeriksaan Derkas

## 3 1.

3. Pemeriksaan Lapangan 2
4. Proses SK / lzin
5. Penyerahan SK/ izin 4
4. 5.
5. ¢. Masa Berlaku izin

.

I (satu) tahun 1

- ). Waktu Penyelesaian Dengan catatan :
- 14 (empat belas) hari kerja

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di Tempat

Biaya

Daerah Nornor 29 : Mcnurut Peraturan Tahun 2010

BUPATI

SINTANG,

K

MILTON CROSBY

•


00894

IX

'ANG

PROSEDUR

NON

PELA YANAN

KABUPATEN

TANGGAL

:

J0,,' TAHUN 2012

TENTANG·

sh,'

2012

PELAYN,,9PERASIONAL

PERIZINAN

PERIZINAN

TERPAD

'ADA

KANTOR

SINTANe

SATU

PINTU

DAN

## sTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN BENGKEL PELAYANAN

## 7

qaratan:

- poto Copy SIUP,TDP 1

- ' poto Copy lzin Gangguan 2.

- poto Copy NPWP /NPWPD 3.

- roto Copy KTP 4.

- " 5.

- Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar 7. k Pas Photo u uran 3 x 4 = 2 lembar 6

8. 2 g, Stopmap Folio Lembar

8. 9

## engisi Formulir yang disediakan poto Copy Surat lzin Tempat Usaha

## Persyaratan Izin Modifikasi Kendaraan Bermotor ,Foto copy STNK 2 lembar

2. Foto Copy BPKP 2 Lembar 1
2. 2

•

Mekanisme:

## 1. C

- Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan 2 Pemeriksaan berkas
3. Pemeriksaan Lapangan 2
4. Proses SK / lzin 3
- 5 4
- Pen ye rah an

SK/ izin

- 5

D.

Masa berlaku lzin

3 (tiga) Tahun i.

Waktu Penyelesaian

5 (lima) hari Kerja

- Dengan catatan :

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di Tempat.

I.

Biaya

: O Rupiah


PERATURAN BUPATI SINT NOMOR : 3/

;AMPIRAN

PERATURAN BUPATI SN

NOMOR

:

3&amp;/

'TANG

TANGGAL

QA, 9

TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR

2012

PELAYAN,, 'ERASIONAL

PERIZINAN

PERIZINAN

TERPAD

ADA KANTOR

SINTANe

SATU

PINTU

PROSEDUR

DAN NON

PELAYANAN

KABUPATEN

## sTANDAR OPERASIONAL PROSEDU IZIN BENGKEL PERE JR PELAYANAN PANJANGAN

## persyaratan:

- Mengisi Formulir yang disediakan

- ,' Foto Copy Surat lzin Tempat Usaha

- i Foto Copy SIUP

- Foto Copy Izin Gangguan

- 2 Materai Rp 6.000,- sebanyak

- 2 Lembar

6. Melampirkan lzin Bengkel Asli

- n Pas Photo ukuran 3 x 4 = 2 lembar

- g. Stopmap Folio 2 Lembar

## Persyaratan Izin Modifikasi Kendaraan Bermotor

J.

2. Foto Copy BPKP 2 Lembar
1. Foto Copy STNK 2 lembar
3. t Mekanisme:
1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan
5. 2 Pemeriksaan berkas
3. Pemeriksaan Lapangan
4. Proses SK / lzin
5. Penyerahan SK/ izin
- Masa berlaku lzin
10. I Waktu Penyelesaian

3 (tiga) Tahun

5 (lima) hari Kerja

Dengan catatan :

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di Tempat.

## Biaya P

0 Rupiah

( BUP sINTANG4

!

(

MILTON CROSBY


X

00896

- C

• Waktu Penyelesaian

- Dengan catatan : d

PERATURAN BUPATI 9

:

NOMOR

:

NTANG

TANGGAL

4/ d,

TAHUN 2012

TENTANG

SfANDA

2012

PELAYANA, OPERASIONAL

PERIZINAN

PERIZINAN

TERPAD

PADA

KANTOR

SINTANe

SATU

PINTU

PROSEDUR DAN NON

PELA YANAN

KABUPATEN

## sTANDAR OPERASIONAL PROSE IZIN KURs«UR PELAYANAN

syaratan:

r.

•

- Akta Pendirian ( Akte Notaris) " eto Copy KTP (Pemilik - Pemimpin 1

## " "

Mengisi Formulir yang disediakan

- ,' poto Copy ljazah (Pemilik - Pemimpin) 2.
- 4 = 2 lembar (Pemilik - Pemimpin) 6 surat Keterangan Kelakuan Baik (Pemilik - P · . ) 5.
- , Pas Photo ukuran 3 x 3.
- . Pe didik em1mpin 7 Kurikulum endidikan (Pemilik - Pemimpin) 6.
- g Peta Lokasi Sederhana 8.
- g. Daftar Riwayat Hidup (Pemilik - Pemimpin) 7
- I0. Peraturan Tata Tertib 9.
12. lzin Domisili Lembaga
- J J. Rekornendasi HIPKI
13. Materai Rp 6.000,­ 12.
14. Stopmap Folio 2 13.

Lembar

• Mekanisme:

- I. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan 2 Pemeriksaan berkas
2. 3 Pemeriksaan Lapangan 2
3. 4 Proses SK / zin 3
4. 5 Penyerahan SK/izin 4
5. 5

C.

Masa berlaku Izin

- 1 ( satu) Tahun 1
- 14 (empat belas) hari Kerja

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di Tempat.

- ' Biaya

: O Rupiah 0

4(

BUPAT SINTANG.4


XI

3/

00897

'

'

XII

- PERATURAN BUp NoMoR • "SIN1Avo TANGGAL '0'

4 s'N6{

TAHUN 2012

TENTANG

2012

PELAYAN,,OPERAS1ONAL

PERIZINAN

PERIZINAN

TERPAD

PADA KANTOR

SINTAN

SATU

PINTU

PROSEDUR

DAN NON

PELAYANAN

KABUPATEN

## STANDAR OPERASIONAL P SURAT 1ZIN s,"SEDUR PELAYANAN PAT USAHA

## Yaratan Baru : Per?' ..:

- " pekomendasi Usaha dari Lurah /) , " pto Copy KTP 'Desa diketahui oleh Camat

## F, ti Mengisi ormulir Permohonan

- ? pato Copy IMB / Surat Keterangan Ban¢ an pesa gun Dari Lurah / Kepala

5.

- Foto Copy Lunas PBB
- 4 Pas Photo Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
- Sketsa Lokasi 8.
- 7 Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar
9. Foto Copy NPWP/ NPWPD
1. Foto Copy Sertifikat Tanah / Perjanjian Sewa / Kontrak
10. Surat Kuasa ( bila di urus oleh pihak ketiga )
12. Rekomendasi dari tetangga / Persetujuan dari Tetangga
14. Foto Copy surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) / UKLUPL [AMDAL dari Badan Lingkungan Hidup
13. Akta Pendirian ( Bila Berbadan Hukum/Badan Usaha)
- JS. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan jika diperlukan
- J7. Rekomendasi dari Dinas Pertanian jika diperlukan
16. Rekomendasi dari Dinas Peternakan jika diperlukan
18. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata jika diperlukan
19. Stopmap Folio 2 Lembar

## Persyaratan Daftar Ulang/ Perpanjangan B

2. Surat ljin Tempat Usaha ( SITU ) yang lama (asli)
1. Mengisi Formulir Permohonan
3. Foto Copy KTP
4. Foto Copy Lunas PBB
5. Pas Photo Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
6. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar
7. Foto Copy NPWP/ NPWPD
8. Sertifikat Tanah / Perjanjian Sewa / Kontrak (Jika
8. Surat Kuasa ( bila di urus oleh pihak ketiga )
10. Akta Pendirian ( Bila Berbadan Hukum/Badan Usaha)
9. Foto Copy diperlukan)
12. I I. Foto Copy surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) / UKL-
13. UPL / AMDAL dari Badan Lingkungan Hidup
12. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan jika diperlukan
13. Rekomendasi dari Dinas Peternakan jika diperlukan
16. l4. Rekomendasi dari Dinas Pertanian jika diperlukan
17. l5, Rekomendasi dari Dinas Pariwisata jika diperlukan
18. l6. Stopmap Folio 2 Lembar

## ersyaratan Perubahan

- k. Mengisi Formulir Permohonan
2. ? Surat ljin Tempat Usaha (SITU ) yang lama (asli)
- Foto Copy KTP

00898

4. Pas ...

'\

\

$

'

4. s[,, uasa ( bila di urus oleh pihak ketga)

pas Photo Ukuran 33x4 sebanyak 2 lembar terai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar

- b· goto Copy Sertifikat Tanah / Perjanjian Sewa / Kontrak (Jika
- tperlukan)
- 8 Copy surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) / UKL-
- (PL/ AMDAL dari Badan Lingkungan Hidup
- ta Pendirian ( Bila Berbadan Hukum/Badan Usaha ) 'to
- grat Keterangan Perubahan diketahui Lurah /Kades dan Camat
- $bpmap Folio 2 Lembar 1l 10.

## anisme:

- ," oengajuan berkas permohonan diloket pelayanan
- ' pemeriksaan berkas
- ? papat Koordinasi dengan Tim Tehnis
- pemeriksaan Lapangan
- proses SK / lzin
- penyerahan SK/izin 6. 5

Masa berlaku Izin

Waltu Penyelesaian

- 3 ( tiga) Tahun
- 5 ( lima) hari Kerja

pgan catatan: . d di en6 Persyarar tan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada tempat

- £ Biaya

: 0 Rupiah

4


00899

XIII

PERATURAN BUPATI SINT

NOMOR

:

3/

ANG TAHUN 2012

TANGGAL

2 • • T out

TENTANG

STANDAR

2012

PELA OPERASIONAL PROSEDUR YANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PA TERPADU DA KANTOR PELAYANAN SINTANe SATU PINTU KABUPATEN

## sTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

## Yaratan Bana : per? be:b tuk I perusahaan erbentu) Perseroan Terbatas ( PT )

- , Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan
- ,Mengisi Formulir Permohonan
3. Foto Copy Akte Perubahan Perusahaan ( Jika Ada )
- 4, Foto Copy SK Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM
5. Foto Copy KTP Pemilik / Dirut/ Penanggungjawab Perusahaan
6. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha
7. Surat Penyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi perusahaan
9. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar
8. Pas Photo Penanggung jawab/ Direktur Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
10. Neraca Awal Perusahaan bila Berbadan Hukum (PT)
11. Stopmap Folio 2 Lembar

## B. Perusahaan Comanditer ( CV/Firma )

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Foto Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan yang didaftarkan
3. Pada Pengadilan Tinggi
4. Foto Copy Akte Perubahan Perusahaan ( Jika Ada)
5. Foto Copy KTP Penanggungjawab / pemilik Perusahaan
6. Foto Copy Surat lzin Tempat Usaha
7. Surat Penyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan
9. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar
8. Pas Photo Penanggungjawab/ Direktur Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
10. IO. Stopmap Folio 2 Lembar

## C. Perusahaan Berbentuk Koperasi

- I. Mengisi Formulir Permohonan
3. Foto Copy Akte Perubahan Koperasi ( Jika Ada)
2. Foto Copy Akte Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan Pengesahan dari instansi yang berwenang
4. Foto Copy KTP Pengurus/ Penanggungjawab Koperasi
5. Foto Copy Surat lzin Tempat Usaha
7. Pas Photo Penanggungjawab/ Direktur Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
6. Surat Penyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi
8. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar
9. Stopmap Folio 2 Lembar

## Perusahaan Perorangan d

- Mengisi Formulir Permohonan

s.

%,

"0

- pot Copy KTP Pemilik / Penan¢ %:
- Surat Penyataan dari Pemohon SIUp
- { roe copy surat tan Tempa lii;""swat
- " pus Photo Penanggung jawab/ p,, .,'tang lokasi usaha
- " embar 2rektur Ukuran 3x4 sebanyak 2
- 4 Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar
- Stopmap Folio 2 Lembar 7.

## qaratan Pendaftaran Ulang :

- ' Melampirkan SIUP asli
- , ""agisi Formulir Permohonan
- ;: Neraca Perusahaan Tahun Terakhir (Khusus untuk Perseroan Terbatas )
- ~ surat Penyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi perusahaan
- Foto Copy Surat lzin Tempat Usaha
- g Pas Photo enanggung jawab/ Direktur Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
- g. Stopmap Folio 2 Lembar
7. Materai Rp 6.000,-'sebanyak 2 Lembar

## Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan 3

1.

Mengisi Formulir Permohonan

2. Foto Copy SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah di legalisir oleh Pejabat Yang mengeluarkan SIUP Pusat
3. Foto Copy dokumen pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan
4. Foto Copy KTP dan Surat Penunjukan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan
6. Pas Photo Penanggung jawab/ Direktur Cabang Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
5. Surat Penyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan
7. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar
8. Stopmap Folio 2 Lembar

## s. Persyaratan Perubahan

2. Melampirkan SIUP asli
- I. Mengisi Formulir Permohonan
3. Neraca Perubahan ( tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas )
4. Data Pendukung Perubahan
5. 6 · Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar
5. Pas Photo Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan Ukuran 3x4 sebanyak 2 lcmbar
7. Stopmap Folio 2 Lembar

## p """Yaratan Penggantian

- l. Mengisi Formulir Permohonan

## · SIUP yang hilang

2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
- Foto Copy SIUP yang lama (apabila ada )
6. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar ,
- Pas Photo Pemilik atau Penanggungiawab Perusahaan Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
6. s b ' itopmap Folio 2 Lemar

1

$

- p yang Rusak 4." engisi Formulir Permohonan
- ' guUP Asli
- Materai Rp 6.000,scbanyak 2 Lembar
- pas Photo Pemilik atau Penanggungjawab Per sah ~ebanyak 2 lembar ruse aan Ukuran 3x4 3.
- gopmap Folio 2 Lembar 5. 4 ,

anisme ,"gajuan berkas permohonan diloket pelayanan

- ' meriksaan berkas
- proses SK / lzin 3.
- ?peerisaan Lapangan
- " penyerahan SK/izin 5.

Masa berlaku Izin

Waltu Penyelesaian

- 5 ( lima) Tahun
- 5 ( lima) hari Kerja

pengan catatan : persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di tempat

Biaya

0 Rupiah

9

4


00902

'

XIV

PROSEDUR

DAN NON

PELA YANAN

KABUPATEN

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR :

3/

TAHUN 2012

4 u

2012

STANDAR

OPERASIONAL

PELAYANAN

PERIZINAN

PERIZINAN

PADA

KANTOR

TERPADU

SATU

PINTU

SINTANG

TANGGAL

TENTANG

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

## persyaratan :

- ,Mengisi Formulir Permohonan

- Foto Copy lzin Gangguan /HO

3. Foto Copy KTP

4. Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan

5. Fot0 Copy PB

6. Foto Copy Surat lzin Tempat Usaha

7. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan

8. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan

9. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar

10. Akta Pendirian ( Bila Berbadan Hukum/Badan usaha)

11. Stopmap Folio 2 Lembar

## · Mekanisme:

- I. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemeriksaan Lapangan
4. Proses SK / Izin
5. Penyerahan SK/ izin

## C. Masa berlaku Izin

D.

5 ( lima) Tahun

Waktu Peoyelesaiao

- 5 (lima) hari Kerja

Dengan catatan : · · Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di

Tempat

- Biaya

:. 0 Rupiah

1

t


00903

»

XV

PROSEDUR

DAN NON

PELAYANAN

KABUPATEN

TANGGAL,

3/ . 37 0Uu,

TAHUN 2012

TENTANG

2012

STANDAR

Op 'ERASIONAL

PELAYAN

PERIZINA, N

PERIZINAN

·,, 'I FERPADU

PADA KANTOR

SATU PINTU

SIN'TANG

{{\27 aver sm«ware

N

~

## STANDAR OPERASIONAL PROSED TANDA DAFTAR UR PELAYANAN PERUSAHAAN

k

## persyaratan &gt;

- ~. Mengisi Formulir Pendaftaran

- $ roto copy KTP

- g Foto Copy Surat lzin Tempat Usaha

- 4 Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan

5. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar

6. Akta Pendirian ( Bila Berbadan Hukum/ Badan usaha )

7. Stopmap Folio 2 Lembar

## Mekanisme: 3

2. Pemeriksaan berkas
- I. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan
3. Pemeriksaan Lapangan
4. Proses SK / Izin
5. Penyerahan SK/izin

## c. Masa berlaku Izin

- D, Waktu Penyelesaian

5 ( Iima ) Tahun

- 5 ( lima ) hari Kerja

Dengan catatan :

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di tempat

- Biaya

: 0 Rupiah


00904

)'

XVI

xVI

PERATURAN

BU

PROSEDUR

NON

PELA YANAN

KABUPATEN

TANGGAL '3/

, TAHUN 2012

TENTANG

,1,3.

2012

/AIDAR PELAYANA,

Op 'ERASIONAL

PERIZINAN

PERIZINAN

TERP»

PADA

KANTOR

ADU SINTANG

SATU

PINTU

DAN

## sTANDAR OPERASIONAL p TANDA DAFTAR PERUSAH � SNEPDUR PELAYANAN · 'ERPANJANGAN

csyaratan:

.

"Mengisi Formulir Pendaftaran

- oto Copy KTP Melampirkan TDP asli 1
- ' sebanyak 2 Lembar Akta Pendirian ( Bila Berbadan Hukum 3

J

- 5 6
- Materai Rp 6.000,2
- 5 «. Stopmap Folio 2 Lembar 4

Mekanisme:

3. Pemeriksaan Lapangan 1
2. ,Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 8,
4. Proses SK / lzin 2.
- s. Penyerahan SK/izin 3 4
5. 5.
6. ¢. Masa berlaku Izin C
7. 5 ( lima) Tahun 5

Waktu Penyelesaian

- D, Dengan catatan :
- 5 (lima) hari Kerja

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di tempat

E.

Biaya

- Biaya

: O Rupiah

4{

(BUPT SINTAN6,

I

a'

¢

?N MILTON CROSBY


NOMOR

,

'ATI SINTANO

00905

XVII

PERATURAN 1Up,

NOMOR

.

'PATI

SINTANO

Ti\NGGAL

.

�

/J

·

TAHUN 2012

TETANG

sh6,''

2o12

PELAYA Pre,,,"""

OPERASIONAL

PERIzINN

Teri,,""""" Pp» wroR

SINTANe

SATU

PINTU

PROSEDUR

DAN

NON

PELAYANAN

KABUPATEN

## STANDAR OPERASIONAL p TANDA DAFTAi['EDUR rELAYANAN ANG (TDG)

## Y aratan : pers .:

- [.r, [ Mengisi Formunr permohonan gudan

- ' oto Copy IM ( Gudang)

- goto Copy Akta Notaris Pendirian Perusaha. . a aan (bagi yang 3

- gerbadan hokum)

- oto Copy Surat lzin Tempat Usaha (Gudang roto Copy SIUP &amp; 4

- ? poto Copy lzin Gangguan /HO

- oto Copy KTP

- " oto Copy PI

- � - Matcrai 1,.'.p 6.000,- sclJanyak 2 LcmlJar

- Sket Lokasi 10.

- t. Stopmap Folio 2 Lembar

## ; Mekanisme:

2. Pemeriksaan berkas
- Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan
3. Pemeriksaan Lapangan
4. Proses SK / Izin
5. Penyerahan SK / Izin

## ¢. Masa berlaku Izin

- Waktu Penyelesaian

5(lima) Tahun

- 7 (Tujuh) hari Kerja

Dengan catatan :

- Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di
- Tempat
- L Biaya

: O Rupiah

-4


00906