PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 1 Tahun 2015 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN (berlaku 26 Februari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tidak memerintahkan pengaturan lebih lanjut bantuan keuangan kepada partai politik di daerah dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa pengaturan Bantuan Keuangan kepada partai politik di Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Pesisir Selatan dan tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan bantuan keuangan kepada Partai Politik sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan dalam melakukan penyesuaian kedalam peraturan daerah dan menghambat pemberian bantuan, untuk itu perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Pasal 18
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang -Undang Drt Nomor 21 Tahun1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang -Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
7. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349) ;
8. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) ;
9. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Pearaturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195);
Menetapkan
:
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
3. 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pesisir Selatan.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dan BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Painan pada tanggal 26 Februari 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto ## E R I Z O N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR : 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/2015) ## Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ## Pasal 2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. ## PESISIR SELATAN

Penetapan: Ditetapkan di Painan pada tanggal 26 Februari 2015

Penandatangan: BUPATI PESISIR SELATAN, dto NASRUL ABIT
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH
## KABUPATEN PESISIR SELATAN
## NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
## PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
## I. UMUM
Bahwa pengaturan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pesisir Selatan.
Berdasarkan hasil Bimbingan Teknis tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik hasil pemilihan umum legislative tahun 2010 yang diadakan di Padang dengan salah satunya Narasumber dari Direktur Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik, disampaikan tentang pengaturan dalam memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, cukup diatur dengan Peraturan Guberunur/Bupati/Walikota karena peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sering mengalami perubahan.
Peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sering mengalami perubahan dan saat ini sedang dilakukan pembahasan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2013.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
## II.PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR: 208