PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Nomor 12 Tahun 2013 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2013 - 2033 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2013 - 2033
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sumenep dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep 2013-2033;
Mengingat : Undang Dasar Negara
1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan
BUPATI SUMENEP
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2013 -2033
Menetapkan :
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
11. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur atau Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan pan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
20. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 tahun.
21. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Sumenep adalah kebijaksanaan pemerintah daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana, dan wilayah-wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
23. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.
24. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.
25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
Pasal 2
- (1) Lingkup ruang mencakup wilayah Kabupaten dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional yang meliputi seluruh wilayah daratan dengan luas kurang lebih 1.147 (seribu seratus empat puluh tujuh) kilometer persegi dan wilayah kepulauan dengan luas kurang lebih 947 (sembilan ratus empat puluh tujuh) kilometer persegi.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa/Laut Flores; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan.
- (3) Wilayah dan batas wilayah Kabupaten tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## BAB II

## AZAZ, VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

## WILAYAH KABUPATEN

## Bagian Pertama Azaz Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

## Pasal 3

Azaz penataan ruang terdiri dari beberapa aspek meliputi :

- a. Keterpaduan
- b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan kemitraan;
- g. Perlindungan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan keadilan, dan
- i. Akuntabilitas.

## Bagian Kedua Visi dan Misi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

## Pasal 4

Visi penataan ruang wilayah kabupaten Sumenep meliputi : Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata dan industri untuk mendukung perwujudan Kabupaten Sumenep sebagai Kawasan Gerbang Timur Pulau Madura.

Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Sumenep meliputi :

- a. Memajukan ekonomi masyarakat melalui pembangunan minapolitan, agropolitan, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai
- b. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan baik di wilayah kepulauan maupun daratan;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- d. Memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan; dan
- e. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan

## Bagian Ketiga Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

## Pasal 5

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata, dan industri.

## Bagian Keempat Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

## Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a. pengembangan kawasan minapolitan;
- b. pengembangan kawasan agropolitan;
- c. pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata;
- d. pengembangan kegiatan industri;
- e. peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
- f. pengendalian dan pengelolaan fungsi kawasan lindung;
- g. peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana melalui pengelolaan fungsi kawasan lindung;
- h. pengembangan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan;
- i. pengembangan potensi pertambangan mineral dan non mineral;
- j. pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

## Pasal 7

- (1) Pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan pusat-pusat minapolitan;
- b. meningkatkan hasil tangkapan ikan;
- c. mengembangan budidaya perikanan; dan
- d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan pusat-pusat agropolitan;
- b. meningkatkan kualitas kelembagaan;
- c. mengembangkan produk usaha pertanian, kehutanan, industri, perdagangan dan pariwisata;
- d. mengembangan budidaya pertanian;
- e. mengembangkan sarana dan prasarana; dan
- f. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan pariwisata alam, budaya, dan buatan manusia;
- b. mengembangkan jaringan antar potensi wisata;
- c. meningkatkan prasarana dan sarana wisata;
- d. mengembangkan diversifikasi produk wisata; dan
- e. mengembangkan promosi dan kerjasama wisata.
- (4) Pengembangan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan pusat-pusat industri kecil;
- b. mengembangkan kawasan peruntukan industri;
- c. mengendalikan proses pengolahan limbah industri menengah;
- d. mengembangkan sistem pengelolaan limbah industri kecil; dan
- e. mengendalikan secara ketat kegiatan industri kecil dan mikro.
- (5) Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan sistem transportasi antar wilayah di daratan dengan kepulauan;
- b. meningkatkan sistem transportasi antar pusat kegiatan;
- c. mengembangkan sistem prasarana jaringan jalan antar wilayah pendukung kawasan minapolitan, kawasan agropolitan, pariwisata, dan industri;
- d. mengembangkan sumberdaya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung;
- e. meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi;
- f. mengembangkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumberdaya air; dan
- g. mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan.
- (6) Pengendalian dan pengelolaan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dengan strategi meliputi:
- a. meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;
- b. memulihkan kawasan lindung yang telah menurun fungsinya;
- c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung;
- d. mengoptimalkan penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;
- e. meningkatkan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung; dan
- f. meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.

- (7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana melalui pengelolaan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dengan strategi meliputi:
- a. mengendalikan lingkungan pada daerah rawan bencana;
- b. melestarikan lingkungan hidup; dan
- c. mengembangkan sistem penanganan bencana.
- (8) Pengembangan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan;
- b. mengembangkan dan meningkatan kegiatan pariwisata alam, buatan, dan sejarah secara terintegrasi; dan
- c. mengembangkan permukiman yang aman, nyaman, dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
- (9) Pengembangan potensi pertambangan mineral dan non mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kawasan pertambangan mineral dan nonmineral; dan
- b. meningkatkan kerja sama eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan.
- (10) Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j dengan strategi meliputi:
- a. meningkatkan konservasi ekosistem kawasan pesisir dan pulaupulau kecil; dan
- b. mengembangkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

## BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Pertama Umum

## Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. sistem pusat kegiatan; dan
- b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan

## Pasal 9

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

## Pasal 10

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
- a. PKL terletak di Perkotaan Sumenep;
- b. PKLp meliputi:
1. Perkotaan Arjasa;
2. Perkotaan Rubaru;
3. Perkotaan Pasongsongan;
4. Perkotaan Batang-Batang;
5. Perkotaan Kalianget;
6. Perkotaan Bluto;
7. Perkotaan Gayam; dan
8. Perkotaan Masalembu.
- (2) PKL mempunyai fungsi utama meliputi:
- a. pusat pemerintahan;
- b. pusat perdagangan dan jasa;
- c. pusat pendidikan;
- d. pusat kesehatan;
- e. pusat pariwisata;
- f. pusat permukiman perkotaan; dan
- g. pusat transportasi.
- (3) PKLp Perkotaan Arjasa mempunyai fungsi utama meliputi:
- a. pemerintahan kecamatan;
- b. perdagangan dan jasa;
- c. pendidikan;
- d. pariwisata;
- e. pengembangan permukiman perkotaan;
- f. pusat minapolitan;
- g. pertanian;
- h. kesehatan; dan
- i. peruntukan industri.
- (4) PKLp Perkotaan Rubaru mempunyai fungsi utama meliputi:
- a. pemerintahan kecamatan;
- b. perdagangan dan jasa;
- c. pendidikan;
- d. kesehatan;
- e. pengembangan permukiman perkotaan;
- f. pusat agropolitan; dan
- g. peruntukan industri.
- (5) PKLp Perkotaan Pasongsongan mempunyai fungsi utama meliputi:
- a. pemerintahan kecamatan;
- b. perdagangan dan jasa;
- c. pendidikan;
- d. pariwisata;
- e. kesehatan;
- f. pusat minapolitan;
- g. pertanian;
- h. peruntukan industri; dan
- i. pengembangan permukiman perkotaan.
- (6) PKLp Perkotaan Batang-batang mempunyai fungsi utama meliputi:
- a. pemerintahan kecamatan;
- b. perdagangan dan jasa;
- c. pendidikan;

- d. kesehatan;
- e. pariwisata;
- f. perikanan;
- g. pertanian; dan
- h. pengembangan permukiman perkotaan.
- (7) PKLp Perkotaan Kalianget mempunyai fungsi utama meliputi:
- a. pemerintahan kecamatan;
- b. perdagangan dan jasa;
- c. pendidikan;
- d. kesehatan;
- e. pariwisata;
- f. peruntukan industri garam; dan
- g. pengembangan permukiman perkotaan.
- (8) PKLp Perkotaan Bluto mempunyai fungsi utama meliputi:
- a. pemerintahan kecamatan;
- b. perdagangan dan jasa;
- c. pendidikan;
- d. kesehatan;
- e. pusat minapolitan;
- f. pertanian;
- g. peruntukan industri; dan
- h. pengembangan permukiman perkotaan.
- (9) PKLp Perkotaan Gayam mempunyai fungsi utama meliputi:
- a. pemerintahan kecamatan;
- b. perdagangan dan jasa;
- c. pendidikan;
- d. pariwisata;
- e. perikanan;
- f. pertanian;
- g. peternakan sapi; dan
- h. pengembangan permukiman perkotaan.
- (10) PKLp Perkotaan Masalembu mempunyai fungsi utama meliputi:
- a. pemerintahan kecamatan;
- b. perdagangan dan jasa;
- c. pendidikan;
- d. kesehatan;
- e. pariwisata bahari;
- f. perikanan; dan
- g. pengembangan permukiman perkotaan.
- (11) PPK meliputi:
- a. Kecamatan Gapura;
- b. Kecamatan Saronggi;
- c. Kecamatan Talango;
- d. Kecamatan Batuan;
- e. Kecamatan Lenteng;
- f. Kecamatan Ganding;
- g. Kecamatan Guluk-Guluk;
- h. Kecamatan Ambunten;
- i. Kecamatan Dasuk;
- j. Kecamatan Dungkek;
- k. Kecamatan Batuputih;
- l. Kecamatan Manding;
- m. Kecamatan Giligenting;
- n. Kecamatan Pragaan;
- o. Kecamatan Sapeken;

- p. Kecamatan Kangayan;
- q. Kecamatan Nonggunong; dan
- r. Kecamatan Ra'as .

## Pasal 11

Penetapan kawasan yang akan dibuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) meliputi semua kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten

## Pasal 12

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa PPL.
- (2) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Desa Grujugan dan Desa Braji terletak di Kecamatan Gapura;
- b. Desa Kebundadap terletak di Kecamatan Saronggi;
- c. Desa Essang terletak di Kecamatan Talango;
- d. Desa Torbang terletak di Kecamatan Batuan;
- e. Desa Lenteng Timur terletak di Kecamatan Lenteng;
- f. Desa Bilapora Barat terletak di Kecamatan Ganding;
- g. Desa Payudan Karangsokon terletak di Kecamatan Guluk-guluk;
- h. Desa Tambak Agung Ares terletak di Kecamatan Ambunten;
- i. Desa Slopeng terletak di Kecamatan Dasuk;
- j. Desa Romben Barat terletak di Kecamatan Dungkek;
- k. Desa Batuputih Laok terletak di Kecamatan Batuputih;
- l. Desa Kasengan terletak di Kecamatan Manding;
- m. Desa Jate terletak di Kecamatan Giligenting;
- n. Desa Kanduluk terletak di Kecamatan Pragaan;
- o. Desa Pagerungan Kecil dan Desa Pagerungan Besar terletak di Kecamatan Sapeken;
- p. Desa Jukong-jukong terletak di Kecamatan Kangayan;
- q. Desa Sokaramme Paseser terletak di Kecamatan Nonggunong; dan
- r. Desa Brakas terletak di Kecamatan Ra'as.

## Bagian Ketiga

## Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

## Pasal 13

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

## Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi

## Pasal 14

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

## Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
- a. jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- b. jaringan perkeretaapian; dan
- c. jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan jalan dan jembatan;
- b. jaringan prasarana LLAJ; dan
- c. jaringan pelayanan LLAJ.
- (3) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan berdasarkan:
- a. status jalan;
- b. fungsi jalan; dan
- c. sistem jaringan jalan.
- (4) Status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. jalan nasional;
- b. jalan provinsi; dan
- c. jalan kabupaten.
- (5) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. jalan kolektor;
- b. jalan lokal; dan
- c. jalan lingkungan.
- (6) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. primer; dan
- b. sekunder.
- (7) Fungsi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. kolektor primer;
- b. lokal primer;
- c. lingkungan primer;
- d. kolektor sekunder;
- e. lokal sekunder; dan
- f. lingkungan sekunder.
- (8) Pengembangan jaringan jalan meliputi:
- a. jaringan jalan yang ada;
- b. jaringan jalan yang direncanakan; dan
- c. rencana pengembangan jalan strategis nasional.

## Pasal 16

- (1) Jalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a berupa jalan arteri primer meliputi ruas Batas Kabupaten Pamekasan Batas Kota Sumenep, Jalan raya Pamekasan, Jalan Trunojoyo, Batas Kota Sumenep - Kalianget, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan A. Yani, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Yos Sudarso.
- (2) Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b berupa jalan kolektor primer meliputi Ruas Batas Kabupaten Pamekasan - Batas Kota Sumenep, Jalan Raya Manding, Jalan Halim Perdana Kusuma, Jalan Imam Bonjol, Jalan Raya Gapura dan Batas Kota Sumenep - Pantai Lombang:
- (3) Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c yang ada di Kabupaten meliputi:
- a. ruas jalan antar kecamatan;
- b. ruas jalan poros desa;
- c. ruas jalan penghubung antar kabupaten;
- d. ruas jalan lingkar; dan
- e. ruas jalan lingkungan.
- (4) Ruas jalan lingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. jalan lingkar Timur Perkotaan Sumenep; dan
- b. jalan lingkar Barat Perkotaan Sumenep;
- (5) Ruas jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berupa rencana peningkatan dan pengembangan sistem jalan lingkungan di Kabupaten yang diatur dalam rencana rinci tata ruang.
- (6) Rencana pengembangan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) huruf c meliputi ruas Tanjung Bumi -Ketapang -Bangkalan.
- (7) Rencana pengembangan jaringan jalan diusulkan ke Gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

## Pasal 17

- (1) Jaringan prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. terminal; dan
- b. unit pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan terminal penumpang Tipe A terletak di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep;
- b. peningkatan terminal penumpang Tipe C meliputi:
1. Terminal Pragaan terletak di Kecamatan Pragaan;
2. Terminal Guluk-Guluk terletak di Kecamatan Ganding;
3. Terminal Kalianget terletak di Kecamatan Kalianget;
4. Terminal Ambunten terletak di Kecamatan Ambunten;
5. Terminal Dungkek terletak di Kecamatan Dungkek;
6. Terminal Pasongsongan terletak di Kecamatan Pasongsongan;
7. Terminal Saronggi terletak di Kecamatan Saronggi;
8. Terminal Batuan terletak di Kecamatan Batuan;
9. Terminal Talango terletak di Kecamatan Talango;
10. Terminal Bangkal terletak di Kecamatan Kota Sumenep; dan
11. Terminal Pamolokan terletak di Kecamatan Kota Sumenep.

- c. pengembangan terminal barang terletak di Kecamatan Kota Sumenep.
- (3) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. PKL Sumenep; dan
- b. PKLp Arjasa.

## Pasal 18

- (1) Jaringan pelayanan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c berupa pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum masal wilayah meliputi:
- a. peningkatan trayek angkutan umum meliputi:
1. Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang melayani PKL Sumenep dengan kota-kota luar Provinsi Jawa Timur;
2. Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang melayani PKL Sumenep dengan kota/perkotaan dalam Provinsi Jawa Timur; dan
3. rencana pengembangan rute angkutan umum lokal.
- b. pengembangan fasilitas penunjang transportasi meliputi traffic light dan flashing , lampu jalan, marka, perambuan, halte/shelter , parkir, dan lajur kendaraan roda dua.
- (2) Rencana pengembangan rute angkutan umum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 3 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 19

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pembangunan jalur kereta api ditujukan pada pengaktifan kembali lintas non operasional di Pulau Madura menghubungkan Bangkalan -Kamal -Sampang -Pamekasan -Sumenep;
- b. pengaktifan kembali jalur kereta api lintas non operasional SumenepKalianget; dan
- c. pengembangan stasiun kereta api di Perkotaan Sumenep.

## Pasal 20

- (1) Jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c berupa pengembangan transportasi penyeberangan.
- (2) Pengembangan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. optimalisasi pelabuhan penyeberangan terletak di Kecamatan Kalianget, Kecamatan Kangean, dan pelabuhan penyeberangan di Pulau Sapudi; dan
- b. pengembangan pelabuhan penyeberangan terletak di Kecamatan Kalianget, Pulau Ra'as , dan Pulau Sapeken.

## Pasal 21

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan pengembangan pelabuhan laut, meliputi: a. pelabuhan pengumpul; dan
- b. pelabuhan pengumpan.
- (2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pelabuhan Kangean;
- b. Pelabuhan Sapudi; dan
- c. Pelabuhan Sapeken
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelabuhan pengumpan regional yaitu Pelabuhan Kalianget
- b. pelabuhan pengumpan lokal meliputi :
1. Pelabuhan Gayam;
2. Pelabuhan Ra'as;
3. Pelabuhan Giliraja;
4. Pelabuhan Karamian; dan
5. Pelabuhan Masalembu;
- (4) Rencana pengembangan pelabuhan laut pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Pelabuhan Dungkek;
- b. Pelabuhan Giligenting;
- c. Pelabuhan Pasongsongan;
- d. Pelabuhan Gapura; dan
- e. Pelabuhan Saronggi.
- (5) Pengembangan pelabuhan selain yang telah disebutkan pada ayat (4) juga dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat umum dan khusus dengan memperhatikan persyaratan teknis, ekonomis, dan lingkungan.

## Pasal 22

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri dari:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
- b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bandar udara Trunojoyo terletak di Kecamatan Sumenep dengan hierarki pengumpan; dan
- b. bandar udara khusus non militer terletak di Kecamatan Sapeken yang digunakan untuk kegiatan Industri Perminyakan.
- (3) Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) Bandar Udara Trunojoyo dan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) bandar udara khusus; dan
- b. jalur penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- (4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Bandar Udara Khusus Non Militer terletak di Pagerungan Kecamatan Sapeken.

## Paragraf 2 Sistem Jaringan Prasarana Energi

## Pasal 23

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:
- a. jaringan prasarana energi bahan bakar minyak dan gas;
- b. jaringan prasarana transmisi tenaga listrik;
- c. jaringan prasarana tenaga listrik; dan
- d. pengembangan energi alternatif.
- (2) Jaringan prasarana energi bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan pipa minyak dan gas transmisi bawah laut dari Pagerungan- Gresik.
- (3) Jaringan prasarana transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) kVA melalui Kecamatan Guluk-Guluk -Kecamatan Ganding -Kecamatan Lenteng -Kecamatan Batuan -Kecamatan Kota Sumenep -Kecamatan Rubaru -Kecamatan Pasongsongan; dan
- b. meningkatkan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 70 (tujuh puluh) kVA terletak di Perkotaan Sumenep dan Perkotaan Arjasa.
- (4) Jaringan prasarana tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. gardu induk meliputi:
1. Kecamatan Ganding;
2. Kecamatan Batuan;
3. Kecamatan Dungkek;
4. Kecamatan Talango;
5. Kecamatan Kota Sumenep;
6. Kecamatan Bluto;
7. Kecamatan Pragaan; dan
8. Kecamatan Ambunten.
- b. pengembangan sistem jaringan listrik pada wilayah yang belum terlayani.
- (5) Pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan energi panas bumi Aeng Panas Tirtosari terletak di Kecamatan Pragaan;
- b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) terletak di Kecamatan Ra'as ;
- c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terletak di Kecamatan Ra'as ;
- d. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) tersebar di seluruh Wilayah kepulauan;
- e. energi biomasa; dan
- f. pengembangan sumber dan prasarana minyak dan gas bumi.

## Paragraf 3 Sistem Jaringan Telekomunikasi

## Pasal 24

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas:
- a. sistem jaringan terestrial; dan
- b. sistem jaringan satelit.
- (2) Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten.
- (3) Sistem jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik.
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada kawasan yang tidak terjangkau sistem kabel.
- (5) Pengembangan infrastruktur telekomunikasi berupa satu tower Base Transceiver Station (BTS) bersama.

## Paragraf 4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

## Pasal 25

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri atas:
- a. Wilayah sungai;
- b. Sistem irigasi;
- c. Sistem pengendalian banjir; dan
- d. Sistem pengaman pantai.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi:
- a. Pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan yang terdiri dari :
- 1) Pembangunan bendung/check dam dan embung/ long storage
- 2) Pengendalian kawasan lindung sempadan sungai
- 3) Reboisasi kawasan resapan air
- 4) Pengendalian kawasan resapan air
- b. Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Sistem irigasi terbagi menjadi sistem irigasi permukaan dan irigasi air tanah
- b. Pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi permukaan dan irigasi air tanah yang terdiri dari :
- 1) Peningkatan, Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya
- 2) Konservasi sumber mata air irigasi
- 3) Pemantapan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)
- c. Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi adalah Daerah Irigasi Jepun

- d. Daerah Irigasi yang menjadi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebanyak 68 Daerah Irigasi
- e. Daerah irigasi sebagaimana dimaksud huruf d dan e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Pembangunan dan perbaikan tanggul/talud dan bangunan pengendali banjir di daerah rawan bencana banjir
- b. Normalisasi sungai dan saluran pembuang/avour
- c. Pembangunan embung di wilayah :
- 1) Kecamatan Pragaan
- 2) Kecamatan Ganding
- 3) Kecamatan Batang-Batang
- 4) Kecamatan Ambunten
- 5) Kecamatan Manding
- 6) Kecamatan Rubaru
- 7) Kecamatan Guluk-Guluk
- 8) Kecamatan Gapura
- 9) Kecamatan Pasongsongan
- 10) Kecamatan Dasuk
- 11) Kecamatan Batuputih
- 12) Kecamatan Arjasa
- 13) Kecamatan Gayam
- 14) Kecamatan Nonggunong
- (5) Sistem pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pembangunan dan rehabilitasi tanggul/talud penahan gelombang pasang di daerah rawan abrasi pantai dan rawan bencana gelombang pasang
- b. Pembangunan, rehabilitasi dan perbaikan bangunan pengendali gelombang di daerah rawan abrasi pantai dan rawan bencana gelombang pasang

## Paragraf 5 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

## Pasal 26

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e berupa jaringan prasarana lingkungan meliputi:
- a. sistem jaringan persampahan
- b. sistem jaringan air baku untuk air minum;
- c. sistem pengelolaan limbah;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill terletak di Desa Torbang Kecamatan Batuan;
- b. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sesuai standar pelayanan tersebar di setiap kecamatan;
- c. pengembangan tong sampah terletak di setiap rumah dan bangunan lainnya;

- d. pengembangan teknologi pengelolaan sampah dengan sistem 3R ( Reuse, Reduce, Recycle ); dan
- e. peningkatan jaringan pelayanan sampah terletak di seluruh kawasan perkotaan.
- (3) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan air minum perpipaan kawasan perkotaan;
- b. pengembangan sistem air minum pada pengelolaan sumber air yang ada, pemanfaatan sumber air baru, dan peningkatan jaringan distribusi;
- c. pengembangan jaringan air minum pada wilayah rawan kekurangan air bersih meliputi:
1. Kecamatan Talango;
2. Kecamatan Ra'as;
3. Kecamatan Arjasa;
4. Kecamatan Lenteng;
5. Kecamatan Pragaan;
6. Kecamatan Pasongsongan;
7. Kecamatan Rubaru;
8. Kecamatan Batuputih;
- d. pembangunan jaringan perpipaan mandiri perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah; dan
- e. pengelolaan air baku dari sumber mata air.
- (4) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan sumber energi alternatif pada industri kecil dan rumah tangga berupa pengelolaan hasil limbah biogas;
- b. pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu;
- c. pengembangan instalasi pengelolaan limbah B3 di kawasan peruntukan industri;
- d. pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing Kepala Keluarga (KK) pada wilayah perkotaan dan perdesaan;
- e. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum;
- f. pengoperasian kembali Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) terletak di Desa Lalangon Kecamatan Manding; dan
- g. pengembangan instalasi pengolah limbah domestik dan limbah tinja dengan sistem perpipaan pada kawasan perkotaan.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pembangunan sistem drainase secara terpadu dengan sungai;
- b. normalisasi jaringan drainase yang ada;
- c. mengembangkan sumur resapan pada tiap bangunan;
- d. peningkatan sarana dan prasarana penunjang drainase;
- e. pembangunan saluran drainase memperhatikan kontur dan daerah tangkapan air;
- f. pembuatan saluran drainase tersendiri pada setiap kawasan fungsional; dan
- g. mengoptimalkan daya serap air ke dalam tanah.
- (6) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. penetapan jalur evakuasi bencana dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada;
- b. jalur evakuasi bencana longsor melalui jalan meliputi:
1. Kepulauan Kangean; dan
2. Kecamatan Talango.
- c. jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami berupa zona mitigasi meliputi:
1. Kecamatan Batuan;
2. Kecamatan Manding; dan
3. Kecamatan Rubaru.
- d. ruang evakuasi bencana alam meliputi lapangan olahraga, sekolahan setempat, kantor desa dan kantor kecamatan; dan
- (7) Penyediaan lahan cadangan terletak di :
1. Kecamatan Ganding;
2. Kecamatan Lenteng; dan
3. Kecamatan Guluk-guluk.
- (8) Untuk mendukung perwujudan RTRW dan kinerja pembangunan daerah dilakukan optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset-aset pemerintah dan daerah, serta pencadangan lahan pada lokasi strategis.

## BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Pertama Umum

## Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi:
- a. kawasan lindung;
- b. kawasan budidaya; dan
- c. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Kawasan Lindung

## Pasal 28

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

## Paragraf 1

## Kawasan Hutan Lindung

## Pasal 29

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dengan luas kurang lebih 11.925 (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh lima) hektar.

## Paragraf 2

## Kawasan Perlindungan Setempat

## Pasal 30

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:
- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar Dam/Embung; dan
- d. ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Pasongsongan;
- b. Kecamatan Ambunten;
- c. Kecamatan Dasuk;
- d. Kecamatan Batuputih;
- e. Kecamatan Batang-Batang;
- f. Kecamatan Dungkek;
- g. Kecamatan Gapura;
- h. Kecamatan Kalianget;
- i. Kecamatan Saronggi;
- j. Kecamatan Bluto;
- k. Kecamatan Pragaan; dan
- l. pulau-pulau kecil lainnya bagian dari wilayah Kabupaten Sumenep.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf b meliputi kecamatan yang wilayahnya dialiri sungai
- (4) Kawasan sekitar dam sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Kota Sumenep; dan
- b. Kecamatan Lenteng.
- (5) Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 10.790 (sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh) hektar meliputi:
- a. taman Perkotaan Sumenep;
- b. alun-alun Perkotaan Sumenep;
- c. makam raja-raja Asta Tinggi dan Pemakaman Asta Katandur terletak di Perkotaan Sumenep;
- d. lapangan Perkotaan Sumenep;
- e. Perkotaan Arjasa;
- f. Perkotaan Lenteng;
- g. Perkotaan Pasongsongan;
- h. Perkotaan Dungkek;

- i. Perkotaan Dasuk;
- j. Perkotaan Bluto;
- k. Perkotaan Gayam;
- l. Perkotaan Masalembu;
- m. Perkotaan Gapura;
- n. Perkotaan Saronggi;
- o. Perkotaan Talango;
- p. Perkotaan Batuan;
- q. Perkotaan Kalianget;
- r. Perkotaan Ganding;
- s. Perkotaan Guluk-guluk;
- t. Perkotaan Ambunten;
- u. Perkotaan Rubaru;
- v. Perkotaan Batang-batang;
- w. Perkotaan Batuputih;
- x. Perkotaan Manding;
- y. Kecamatan Giligenting;
- z. Perkotaan Pragaan;
19. aa. Perkotaan Sapeken;
20. bb. Perkotaan Kangayan;
- cc. Perkotaan Nonggunong; dan
- dd. Perkotaan Ra'as .

##