KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 27 Tahun 2005 tentang PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KASONGAN, KEJAKSAAN NEGERI KUALA PEMBUANG, KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA, KEJAKSAAN NEGERI NANGA BULIK, KEJAKSAAN NEGERI KUALA KURUN, KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU, KEJAKSAAN NEGERI AIRMADIDI DAN KEJAKSAAN NEGERI TUBEI (berlaku 12 Oktober 2005)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kasongan, Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang, Kejaksaan Negeri Sukamara, Kejaksaan Negeri Nanga Bulik, Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Kejaksaan Negeri Airmadidi dan Kejaksaan Negeri Tubei;
2. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
Menetapkan
:
- 3 -
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KASONGAN, KEJAKSAAN NEGERI KUALA PEMBUANG, KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA, KEJAKSAAN NEGERI NANGA BULIK, KEJAKSAAN NEGERI KUALA KURUN, KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU, KEJAKSAAN NEGERI AIRMADIDI DAN KEJAKSAAN NEGERI TUBEI.
Pasal 1
- (1) Membentuk Kejaksaan Negeri Kasongan berkedudukan di Kasongan.
- (2) Membentuk Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang berkedudukan di Kuala Pembuang.
- (3) Membentuk Kejaksaan Negeri Sukamara berkedudukan di Sukamara.
Membentuk . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 -
- (4) Membentuk Kejaksaan Negeri Nanga Bulik berkedudukan di Nanga Bulik.
- (5) Membentuk Kejaksaan Negeri Kuala Kurun berkedudukan di Kuala Kurun.
- (6) Membentuk Kejaksaan Negeri Pulang Pisau berkedudukan di Pulang Pisau.
- (7) Membentuk Kejaksaan Negeri Airmadidi berkedudukan di Airmadidi.
- (8) Membentuk Kejaksaan Negeri Tubei berkedudukan di Tubei.
Pasal 2
- (1) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Kasongan meliputi wilayah Kabupaten Katingan.
- (2) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang meliputi wilayah Kabupaten Seruyan.
- (3) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Sukamara meliputi wilayah Kabupaten Sukamara.
- (4) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Nanga Bulik meliputi wilayah Kabupaten Lamandau.
- (5) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Kuala Kurun meliputi wilayah Kabupaten Gunung Mas.
- (6) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Pulang Pisau meliputi wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
Daerah . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 -
- (7) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Airmadidi meliputi wilayah Kabupaten Minahasa Utara.
- (8) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Tubei meliputi wilayah Kabupaten Lebong.
Pasal 3
- (1) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Kasongan, maka Kabupaten Katingan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Sampit.
- (2) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang, maka Kabupaten Seruyan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Sampit.
- (3) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sukamara, maka Kabupaten Sukamara dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Pangkalanbun.
- (4) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Nanga Bulik, maka Kabupaten Lamandau dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Pangkalanbun.
- (5) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, maka Kabupaten Gunung Mas dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Palangkaraya.
- (6) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, maka Kabupaten Pulang Pisau dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas.
- (7) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Airmadidi, maka Kabupaten Minahasa Utara dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tondano.
- (8) Dengan terbentuknya kejaksaan Negeri Tubei, maka kabupaten Lebong dikeluarkan dari daerah hukum kejaksaan Negeri Curup
Pasal 4
- (1) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Kasongan pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Sampit tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kasongan.
- (2) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Sampit tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang.
- (3) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Sukamara pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Pangkalanbun tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sukamara.
Perkara . . .
REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN - 7 -
- (4) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Pangkalanbun tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Nanga Bulik.
- (5) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Kuala Kurun pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Palangkaraya tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kuala Kurun.
- (6) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Pulang Pisau.
- (7) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Airmadidi pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Tondano tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Airmadidi.
Perkara . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 -
Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Tubei pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Curup tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Tubei.
Pasal 5
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Kasongan, Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang, Kejaksaan Negeri Sukamara, Kejaksaan Negeri Nanga Bulik, Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Kejaksaan Negeri Airmadidi dan Kejaksaan Negeri Tubei dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.
Pasal 6
Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Negeri Kasongan, Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang, Kejaksaan Negeri Sukamara, Kejaksaan Negeri Nanga Bulik, Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Kejaksaan Negeri Airmadidi dan Kejaksaan Negeri Tubei ditetapkan oleh Jaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd.
Lambock V. Nahattands
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 9 -
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2005

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO