PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK Nomor 4 Tahun 2017 tentang ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (berlaku 10 Juli 2017)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Gresik yang aman, tertib, lancar, asri, dan sehat, maka setiap pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas merupakan tanggung jawab pengembang atau pembangun kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas (andalalin) yang diakibatkan oleh suatu pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan usaha tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 570);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 29 Tahun 2011 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 29);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan
BUPATI GRESIK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
6. Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis dampak lalu lintas.
7. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai dan mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
8. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas, adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap ## BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Andalalin dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur terhadap lalu lintas di sekitarnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk:
- a. memprediksi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, dan infrastruktur;
- b. menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
- c. menyelaraskan keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/ perbaikan;
- d. mengidentifikasi masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang atau pembangun dalam meneruskan rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang diusulkan;
- e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- f. menjadi alat pengendali bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi dampak lalu lintas dari rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
PELAKSANAAN ANDALALIN
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - PELAKSANAAN ANDALALIN
Pasal 5
- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dokumen Andalalin dan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas yang telah memperoleh persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Bupati
BAB III - PELAKSANAAN ANDALALIN
Pasal 6
Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
- a. Izin Mendirikan Bangunan; atau
- b. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan di bidang bangunan gedung.
Bagian Kedua
Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur
BAB III - PELAKSANAAN ANDALALIN
Pasal 7
- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa bangunan untuk:
- a. Kegiatan perdagangan;
- b. Kegiatan perkantoran;
- c. Kegiatan industri dan/atau pergudangan;
- d. Fasilitas pendidikan:
1. Sekolah atau universitas;
2. Lembaga kursus;
- e. Fasilitas pelayanan umum:
1. Rumah sakit;
2. Klinik; dan
3. Bank.
- f. Stasiun pengisian bahan bakar umum dan/atau Stasiun pengisian Bahan Bakar Gas (BBG);
- g. Hotel;
- h. Gedung pertemuan;
- i. Restoran, Cafe dan/atau Rumah Makan;
- j. Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor);
- k. Bengkel kendaraan bermotor;
- l. Pencucian mobil;
- m. Tempat Wisata;
- n. Tempat Hiburan; dan/atau
- o. Bangunan lainnya.
- (2) Pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa:
- a. Perumahan dan permukiman;
- b. Rumah susun dan apartemen;
- c. Asrama;
- d. Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan);
- e. Rumah Kos; dan/atau
- f. Permukiman lainnya.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa:
- a. Akses ke dan dari jalan tol;
- b. Pelabuhan;
- c. Bandar udara;
- d. Terminal;
- e. Stasiun kereta api;
- f. Pool kendaraan;
- g. Fasilitas parkir untuk umum;
- h. Jalan layang (flyover);
- i. Lintas bawah (under pass);
- j. Terowongan (turnel); dan/atau
- k. Infrastruktur lainnya.
Bagian Ketiga
Kriteria Ukuran Minimal Analisa Dampak Lalu Lintas
BAB III - PELAKSANAAN ANDALALIN
Pasal 8
- (1) Kriteria ukuran minimal untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib memiliki Andalalin meliputi:
- a. Pusat Kegiatan:
- 1) kegiatan perdagangan, pusat perbelanjaan/ ritail, minimal 500m² (lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan;
- 2) kegiatan perkantoran, minimal 1000m² (seribu meter persegi) luas lantai bangunan;
- 3) kegiatan industri dan pergudangan, minimal 2.500m² (dua ribu lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan;
- 4) fasilitas pendidikan:
- a) sekolah/universitas, minimal 1000 (seribu) siswa; dan
- b) lembaga kursus, minimal bangunan dengan 50 (lima puluh) siswa/waktu.
- 5) fasilitas pelayanan umum;
- a) rumah sakit, minimal 100 (seratus) tempat tidur;
- b) klinik, minimal 10 (sepuluh) ruang praktek dokter; dan
- c) bank, minimal 500m² (lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan.
- 6) stasiun pengisian bahan bakar umum dan pengisian bahan bakar gas, minimal 1 (satu) dispenser;
- 7) hotel, minimal 50 (lima puluh) kamar;
- 8) gedung pertemuan, minimal 500m² (lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan;
- 9) restoran, Café dab Rumah Makan, minimal 100 (seratus) tempat duduk;
- 10) fasilitas olah raga (indoor atau outdoor), minimal kapasitas penonton 100 (seratus) orang dan/atau luas 10.000m² (sepuluh ribu meter persegi);
- 11) bengkel kendaraan bermotor, minimal 2.000m² (dua ribu meter persegi) luas lantai bangunan;
- 12) pencucian mobil, minimal 2.000m² (dua ribu meter persegi) luas lantai bangunan;
- 13) tempat wisata, minimal 2.000m² (dua ribu meter persegi) luas lantai bangunan dan/atau kapasitas pengunjung sebanyaak 500 orang; dan
- 14) tempat hiburan, minimal 2.000m² (dua ribu meter persegi) luas lantai bangunan dan/atau kapasitas pengunjung 250 orang.
Permukiman:
- 1) perumahan dan permukiman:
- a) perumahan sederhana, minimal 150 (seratus lima puluh) unit; dan
- b) perumahan menengah-atas, minimal 50 (lima puluh) unit.
- 2) rumah susun dan apartemen:
- a) rumah susun sederhana, minimal 100 (seratus lima) unit; dan
- b) apartemen,minimal 50 (lima puluh) unit.
- 3) asrama, minimal 50 (lima puluh) kamar;
- 4) ruko dan rukan, minimal luas lantai keseluruhan 2000m² (dua ribu meter persegi); dan
- 5) rumah kos, minimal 25 (dua puluh lima) kamar.
- c. Infrastruktur:
- 1) akses ke dan dari jalan tol;
- 2) pelabuhan;
- 3) bandar udara;
- 4) stasiun kereta api;
- 5) pool kendaraan;
- 6) fasilitasparkir untuk umum;
- 7) jalan layang (flyover);
- 8) lintas bawah (underpass); dan
- 9) terowongan ( tunnel ).
- (2) Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya wajib dilakukan studi Andalalin apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 (tujuh puluh lima) perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 (lima ratus) perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.
BAB III - PELAKSANAAN ANDALALIN
Pasal 9
Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang ( flyover ), lintas bawah ( underpass ), terowongan ( tunnel ), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h, huruf i dan huruf j menghubungkan jalan yang belum pernah ada tidak wajib dilakukan Andalalin.
BAB III - PELAKSANAAN ANDALALIN
Pasal 10
- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) lebih besar 30 % (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.
PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN
Pasal 11
- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan Andalalin.
- (2) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.
Bagian Kedua
Isi Dokumen Andalalin
BAB IV - PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN
Pasal 12
- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi:
1.
PENJELASAN
Pembukaan
rencana pembangunan baru atau pengembangan;
2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
9. metodologi penyusunan dokumen hasil andalalin.
- b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
- c. analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan;
4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
2. penyediaan angkutan umum;
3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
12. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
13. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
1. pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
- b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
2. pemantauan oleh Pengembang atau pembangun, meliputi:
- a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
- b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
- c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.
## BAB V
## SERTIFIKASI TENAGA AHLI
##
PENJELASAN
Pasal 13
- (1) Tenaga ahli lembaga konsultan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin. - (2) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga ahli wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan. - (3) Sertifikat kompetensi penyusun Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. - (4) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. - (5) Ketentuan mengenai kualifikasi tenaga ahli dan prosedur verifikasinya diatur dengan Peraturan Bupati. ## BAB VI ## PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANDALALIN
PENJELASAN
Pasal 14
- (1) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disampaikan oleh Pengembang atau pembangun kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan pada jalan kabupaten dan/atau jalan desa sesuai kewenangannnya. - (2) Penyampaian dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan permukiman, dan infrastruktur berlokasi diantara 2 (dua) atau lebih status jalan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh:
- a. menteri, bagi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berlokasi diantara jalan nasional dan/atau jalan provinsi, setelah memperoleh pertimbangan gubernur dan Bupati; atau
- b. gubernur, bagi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berlokasi diantara jalan provinsi dan/atau jalan kota, setelah memperoleh pertimbangan dari Bupati.

## Pasal 15

- (1) Bupati memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enampuluh hari) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

- (2) Pemberian persetujuan hasil Andalalin sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan andalalin dan prosedur penilaian dokumen Andalalin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

## TIM EVALUASI

## Pasal 16

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh tim evaluasi.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur :
- a. Pembina sarana dan prasarana lalulintas angkutan jalan;
- b. Pembina jalan; dan
- c. Kepolisian Republik Indonesia.

## BAB VIII HASIL PENILAIAN

## Pasal 17

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil Andalalin kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.

- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

## BAB IX

## PENGAWASAN DAN EVALUASI

## Pasal 18

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 19

- (1) Evaluasi terhadap Andalalin dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi, Bupati dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh Pengembang atau Pembangun.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.

## BAB X

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 20

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan umum;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif;
- e. pembatalan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

## Pasal 21

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 22

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyusunan dokumen analisa dampak lalu lintas sebagai upaya membangun sistem perencanaaan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang adil, transparan, dan akuntabel.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam memberian informasi rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok masyarakat, perwakilan kelompok pemerhati transportasi, maupun perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap penataan transportasi.

## Pasal 23

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada Bupati dan/ atau kepada Dinas serta Pihak Terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan atau melalui media massa.
- (2) Bupati dan/atau kepala Dinas serta Pihak Terkait wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
- a. terkait langsung dengan masyarakat yang terkena perencanaaan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
- b. memiliki kompetensi sesuai dengan bidang Andalalin; dan
- c. mengedepankan musyawarah, mufakat, dan keberagaman masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

## BAB XII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 24

Untuk kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI GRESIK, ttd

## Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik pada tanggal 10 Juli 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,


## Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580924 198003 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA

TIMUR NOMOR 143-4/2017

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2017

## TENTANG

## ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

## I. UMUM

Lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Pengaturan lalu lintas dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait, seperti departemen perhubungan, kepolisian, dan pemerintah daerah.Hal tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap instansi lebih jelas sehingga penyelenggaraan lalu lintas dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional masing-masing instansi terkait mempunyai kewenangan untuk mengatur sesuai dengan bidangnya dengan maksud agar peraturan tersebut dapat berjalan lebih efektif, sehingga akan tercipta kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu, yang akhirnya dapat mendorong perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan Pemerintah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, penyelenggaraan lalu lintas yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh instansi terkait.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, dimana untuk mengatasi permasalahan yang sangat kompleks dalam lalu lintas, maka setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib memiliki analisis dampak lalu lintas (Andalalin). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 2011 tersebut juga telah disebutkan secara lebih detail pusat kegiatan, permukiman dan kegiatan infrastruktur yang memerlukan kajian analisis dampak lalu lintas. Hasil analisis dampak lalu lintas tersebut merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh: (1) izin lokasi; (2) izin mendirikan bangunan; atau (3) izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang analisis dampak lalu lintas agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan efektif karena sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai Analisa Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Gresik, antara lain meliputi: (a) Pelaksanaan Andalalin; (b) Jenis Pusat Kegiatan Yang memerlukan Andalalin; (c) Kriteria ukuran minimal Andalalin; (d) Penyusunan Dokumen Andalalin; (e) Sertifikat Tenaga Ahli; (f) Penilaian dokumen Andalalin; (g) Tim Evaluasi; (h) Hasil Penilaian; (i) Tindaklanjut dan Evaluasi; Sanksi Administrasi; (j) Ketentuan Penyidikan; (k) Ketentuan Pidana; dan (l) Ketentuan Peralihan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan 'asas transparan' adalah keterbukaan dalam proses penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas kepada masyarakat luas, terutama dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi dalam proses penyusunan Dokumen Andalalin, Evaluasi dan Pengawasannya.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan 'asas akuntabel' adalah adalah Proses penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, Evaluasi dan Pengawasannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan 'asas berkelanjutan' adalah penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas, Evaluasi, Tindaklanjut Evaluasi dan Pengawasannya dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan 'asas partisipatif' adalah proses penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas perlu melibatkan peran serta masyarakat secara luas sehingga menghasilkan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang berkualitas.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan 'asas bermanfaat' adalah semua kegiatan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan 'asas efisien dan efektif' adalah semua kegiatan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintasdilakukan oleh setiap pemangku kepentingan secara berdaya guna dan berhasil guna.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan 'asas seimbang' adalah kegiatan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintasharus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana pendukung serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa, masyarakat dan pemerintah daerah.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan 'asas terpadu' penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintasharus dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling bergantungan antara masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga menghasilkan dokumen Andalalin yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan 'asas mandiri' adalah penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas dilakukan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya lokal yang dimiliki daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain Terminal, Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, GAS dan fasilitas umum lainnya.

Gangguan keamanan meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan keselamatan apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas baik di ruas jalan maupun persimpangan.

Gangguan ketertiban meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan kelancaran meliputi menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Ayat (1)

## Huruf a,

Yang dimaksud dengan kegiatan perdagangan disini termasuk didalamnya adalah pusat perbelanjaan yaitu suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yangdidirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha ataudikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, antara lain pusat perbelanjaan (mall) dan pusat pertokoan.

## Huruf b,

## Cukup jelas

## Huruf c,

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

## Huruf d,

Yang dimaksud dengan 'fasilitas pendidikan' adalah satuan pendidikan yang merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, dimana jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

## Huruf e,

Yang dimaksud dengan 'fasilitas pelayanan umum' antara lain pusat kesehatan dan pusat perbankan.

## Huruf f,

Cukup jelas

## Huruf g,

Yang dimaksud dengan 'Hotel' adalah fasilitas penyedia jasapenginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnyadengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

## Huruf h,

Cukup jelas

Huruf i,

Yang dimaksud dengan 'Restoran' adalah fasilitas penyedia makanan dan/atauminuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup jugarumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dansejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Huruf j,

Cukup jelas

Huruf k,

Cukup jelas

Huruf l,

Cukup jelas

Huruf m,

Yang dimaksud dengan 'Tempat wisata' adalah tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, beribadah, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu yang sementara.

Huruf n,

Yang dimaksud dengan 'Tempat hiburan' adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran, seperti: Gedung Bioskop, gedung pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyar, golf, dan boling, pacuan kuda, dan permainanketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa , dan pusat kebugaran ( fitness center ).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat adalah lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli dibidang teknik perencanaan transportasi, dan teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan faktor triprate yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya. Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan termasuk pula simulasi dan penanganan dampak lalu lintas yang diperkirakan akan timbul.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Rencana pemantauan dan evaluasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak.

Huruf k

Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan paling sedikit memuat tentang kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, kondisi lalu lintas, dan pelayanan angkutan yang ada di lokasi yang akan dikembangkan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

## FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

## KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor

: ________________

....., ...20

Klasifikasi

:

Lampiran

:

Perihal

: Permohonan Persetujuan Yth, BUPATI GRESIK ANDALALIN

Kepada Cq. Dinas Perhubungan, Kab. Gresik di- Gresik

1. Dalam peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor: ________________tahun 20.., tentang Analisis Dampak lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan.
2. Merujuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu: ________________ (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun) yang terletak di jalan.... (diisi nama jalan/RT/RW/ Kelurahan/Kecamatan).
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonanpersetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan.... (diisi nama objek yang akan dikembangkan /dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembang/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV... (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN)
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tandatangan dan Stempel

Nama Pemohon

LAMPIRAN II. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

## FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

## KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat

:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(Nama pengembang atau pembangun: Pemerintah/lembaga/swasta/perorangan)....,

bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis

Dampak

Lalu

Lintas

(ANDALALIN),

Nomor: ________________tanggal....bulan.....tahun

20.....

tentang

Kegiatan: ________________,

dengan

ini

menyatakan

kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.

...

2.

...

3.

...

4. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Gresik, tanggal...20 Pengembang/Pembangun Tandatangan Stempel Perusahaan/Instansi Materai Rp. 6000,(Nama lengkap)