PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 57 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN (berlaku 1 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota.
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238);
r&gt;
^
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28);
14. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 84 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 61 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 84).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
DAN PENDATAAN OBYEK DAN SUBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
3. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin;
^
r&gt;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Pajak Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin;
5. Pendaftaran Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu kegiatan Subyek Pajak untuk mendaftarakan Obyek Pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP);
6. Pendataan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah semua kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Penyusunan awal adalah semua kegiatan pendataan seluruh Obyek Pajak Bumi dan Bangunan dalam suatu wilayah tertentu yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin;
8. Pemutakhiran data adalah suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan data yang ada ## BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN SUBYEK DAN OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pelaksanaan pendaftaran obyek pajak dilakukan dengan cara subyek pajak mendaftarkan sendiri obyek pajaknya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin atau Unit Pelaksana Teknis PBB Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi lokasi obyek pajak.
- (2) Dalam hal Subyek Pajak belum mendaftarkan Obyek Pajaknya dan Dinas Pendapatan Daerah belum melakukan pendataan Obyek Pajak, maka Subyek Pajak wajib mendaftarkan Obyek Pajaknya kepada petugas pendataan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pendataan Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP).
- (2) SPOP hams diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan dikembalikan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin atau Unit Pelaksana Teknis PBB Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi letak Obyek Pajak selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subyek Pajak.
- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari SPOP tidak disampaikan maka Subyek Pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
f*)
r^
- (4) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Teguran disampaikan kepada Subyek Pajak temyata SPOP belum dikembalikan maka Walikota dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- (5) Surat Ketetapan Pajak Daerah juga dapat dikeluarkan oleh Walikota apabila
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Dalam hal yang menjadi subyek pajak adalah badan maka yang menandatangani SPOP adalah pengurus atau direksi.
- (2) Dalam hal SPOP ditandatangani oleh bukan oleh Subyek Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus dari Subyek Pajak.
- (3) Tanda penerimaan SPOP yang diberikan oleh pejabat Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk untuk itu menjadi tanda bukti pengembalian SPOP.
- (4) Dalam hal SPOP dikembalikan melalui pos tercatat, maka tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman dianggap sebagai tanggal pengembalian SPOP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Pelaksanaan pendataan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6, terdiri dari 2 (dua) jenis kegiatan yaitu :
- a. Penyusunan Data Awal, dan
- b. Pemutakhiran Data.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Bentuk format dan tata cara pengisian SPOP adalah sebagaimana ditetapkan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

n

r^

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin padatanggal 7 Agustus 2012

lAWALIKOTA BANJARMASIN,.


Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 8 Agustus 2012

^SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN^


Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor .5.7.

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR

TAHUN 2012

## TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN SUBJEK DAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NO.:


## PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDAPATAN DAERAH

## SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Fonnulir

Selain yangdiisiolehpetugas (bagian yangdiarsir) diisi oleh wajib pajak.

Beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai.

DINAS PENDAPATAN DAERAH

1. JENIS TRANSAKS1

j 1. Perekaman Data

- ] 2. Pemutakhiran Data

[\_ 3. Penghapusan Data

No. Unit

Kode

2. NOP

3. NOP BERSAMA

4. NOP ASAL

5. NO. SPPT LAMA

PR

Kota

Kec.

Kel.

Blok

## A INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BAKU

•••

J-^A

•••••IHiilH

1 'r^V

iimiHHHPMHi-^---'

M

## B. DATA LETAK OBJLK

- 6 NAMAJALAN

7. BLOK / KAV / NOMOR

8. KELURAHAN

9.KW

10.RT

i-i-r 'i

i

i

i

!

n

1

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-

## C, DATA SUBJEK PAJAK

11. STATUS

] 1 • Pemilik

GLYPH&lt;143&gt; 2. Penyewa

] 3. Pengelola

] 4. Pemakai

Q 5. Sengketa

12. PEKERJAAN

1. PNS *)

J 2. ABRI *)

] 3. Pensiunan *) [j

4. Badan

[J 5. Lainnya

13. NAMA SUBJEK PAJAK

3

14. NPWP

^

- 15.NAMAJALAN

16. BLOK/KAV/NOMOR

17. KELURAHAN / DESA

20. KOTA / KABUPATEN

22. NOMOR KTP

23. NO. TELPON

24. LUAS TANAH

(M2)

1. Rumah

## D. DATA TANAll

26. JENIS TANAH

] 1. Tanah +

] 2. Kavling Siap Bangun

Bangunan

Culatan :

*) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

18.RW

19.RT

- 21.KODEPOS

?. IIP

3. Kantor

25. ZONA NILAI TANAH

3. Tanah Kosong

| 4. Fasilitas Umum

BANJARMASIN


## Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak

No. Formulir

PR

Kota

2. NOP

6. LUAS BANGUNAN (m2)

8. TAHUN D1BANGUN

9. TAHUN D1RENOVASI

- 11 KOND1S1 PADA

UMUMNYA

12. KONTRUKSI

13. ATAP

14. DINDING

15. LANTAI

16. LANGIT-LANGIT

17. JUMLAH AC

Kec.

Kel.

J 1. Perekaman Data

| 2. Pemutakhiran Data

|

- j 3. Penghapusan Data

- J 4. Penilaian Individu

Blok

No. Urut

Kode

GLYPH&lt;143&gt;

3. Jumah Bangunan

4. Bangunan ke

## A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN

- ; 1. Pcrumahan

2. Perkantoran Swasta

j 3. Pabrik

- ] 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko

- ]5. Rumah Sakit /Klinik

- ]6. Olah Raga /Rekrcasi

] 7. Hotel/Wisma

8. Bcngkel/Gudang/Pertanian

- J 9. Gedung Pemerintahan

- I 10. Lain-lain

j

11. Bangunan lidak kcna Pajak

I

- J 12. Bangunan Parkir

] B.Apartemen

- ] 14. PompaBensin

- i 15. Tangki Minyak

- ] 16. Gedung Sekolah

7. JUMLAH LANTAI

10. DAYA L1STRIK TERPASANG (Watt)

11. Sangat BaikQ ] 2. Baik

] 3. Sedang

j 4. Jelek

l.Baja

j 2. Belon

] 3. BatuBata

j 4. Kayu

4. Asbes

J 5. Seng

| l.Dccrabon Bcton/

\ 2. Gtg Bcton

J 3. Gtg Biasa

Aluminium

Sirap

- Gtg Glazur

1. Kaca

2. Beton

J 3. Batu Bala Conblok

J 4. Kayu

j 5. Seng |\_

Aluminium

1. Marnier

] 2. Keramik

j 3. Teraso

] 4. Ubin PC/ [\_

] 5. Semen

Papan

1. Akustik

| 2. Triplek/

3. Tidak Ada

Jati

Asbes Bambu

## 1$. I ASILITAS

6. Tidak Ada

Dinding

Split

Window-

- lS. AC SENTRAL

1 •Ada

] 2. Tidak Ada

20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (m2)

Ringan

Sedang

19. LUASKOLAM RENANG (m2)

1. Dipleslcr

] 2. Dgn Pclapi

1

Berat

Dgn Penutup

Lantai

21. JUMLAH LAPANGAN

Dgn Lampu

TENTS

24. PANJANG PAGAR (m)

Belon

Aspal

Tanali/Liat Rumput

Tanpa Lampu

BAHANPAGAR

j 1. Baja/Besi

2. Bata/Batako

26. JUMLAH SALURAN

PES. PABX

22. JUMLAH LIFT

Penumpang

Kapsul

Tanah Laut

23. JUMLAH TANGGA

BERJALAN

Lcbar &lt; 0,80 m

Lebar &gt; 0,80 m

25. PEMADAM KEBAKARAN

11. Hydrant

]] 2. Sprinkler

l.Ada

] 2. Tidak Ada

l.Ada

~] 2. Tidak Ada

J 3. Fire A1

] 1. Ada

] 2. Tidak Ada

27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (m)

- 1 . JENIS TRANSAKSI

n

n

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

## PERHATIAN:

- -Isilah formulir ini dengan benar, lengkap dan gunakan huruf balok
- Pengisian 'hurufdimulai dari kotakawal
- -Pengisian 'angka'dimulai dari kotak akhir secara berurutan dengan terakhir dari kanan ke kiri

No. Formulir

UPTD PELAYANAN PAJAK

JENISTRANSAKSI

NOP

NOP BERSAMA

Diisioleh petugas

Diisioleh petugas

Diisioleh petugas

Diisi oleh petugas

Diisi oleh petugas

## A. INFORMASITAMBAHAN UNTUK DATA BARU

NOPASAL

:

Diisi oleh petugas

NO SPPT LAMA

:

Diisi olen Petuaas

## B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

NAMAJALAN :

Isilah dengan nama alamat objek pajak

Gunakan singkatansebagai berikut:

JL Untuk jalan

KAV

BJ

Untuk Banjar

KO

DS

Untuk Dusun

SB

BLK Untuk Belakang

DLM

BLOK/KAV/NOMOR

Untuk Kaveling

Untuk Komplek

Untuk Subak

Untuk Dalam

GG

Untuk Gang

KP

Untuk Kampung

LK

Untuk Lingkungan

UJ

Untuk Ujung

:

Isilah dengan nomor, blok, kaveling

## Contoh Pengisian NAMA JALAN-BLOK/KAV/NOMOR

## C. DATA SUBJEK PAJAK

NAMAJALAN

JLHR Muhammad

Jl Blauran IV

JIJambuGglll

Gg Langgar

Kp. Malang

Jl. Dukuh Kupang Blk

KELURAHAN/DESA

RW/RT

STATUS

PEKERJAAN

NAMASUBJEK PAJAK

BLOK/KAV/NOMOR

Kav. B7

10

15

28

Blok CI-12

Blok DI-08

Isilah dengan nama Kelurahan/Desa dimana objek pajak berada.

Isilah dengan namaKelurahan/Desa dimana objekpajakberada.

Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.

- Berilah tanda silang (X) pada butir1 (PNS), 2 (ABRI), 3(Pensiunan) jikapenghasilan subjek pajak semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun, 4(Badan) diberi tanda silang (X) jika objek pajak tersebut milik Badan atau Pemerintah. Butir 5(lainnya) beri tanda silang (X)jikasubjek pajak adalah PNS, ABRI, Pensiunan yang mempunyai penghasilan lain diluar gaji atau uang pensiunan, dan pekerjaan lainnya selain PNS, ABRI, dan Pensiunan

- Isilah dengan lengkap, Gelar, Titel, Pangkat dan yang sejenis, penulisnya disingkat dibelakang nama subjek pajak setelah koma diberi jarak satu spasi dan diakhiri dengan titik.

Contoh:

All, H

SUWARNOJEND

JOHANES, PROF.DR.IR.SH

n

r*s

NPWP

NAMAJALAN

KELURAHAN/DESA

RW/RT

KOTA/KABUPATEN- KODEPOS

NOMOR KTP

## D. DATATANAH

LUASTANAH

ZONA NILAI TANAH

JENIS TANAH

## E. DATA BANGUNAN

JUMLAH BANGUNAN

- Isilah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jika objek pajak milik perorangan maka NPWP yang dicantumkan adalah NPWP perorangan

Isilah dengan namajalan/alamat subjek pajak sesuai petunjuk hurufB

Isilah dengan nama Kelurahan/Desa dimana subjek pajak tinggal.

Isilah dengan nomor RW/RTdimana subjek pajak bertempat tinggal.

Isilah dengan nama Kota/Kabupaten dan nomor Kode Pos dimana subjek pajak tinggal.

Isilah dengan nama KTP darisubjekpajak tinggal

Isilah dengan luas tanah objek pajak yang dimiliki atau dimanfaatkan (dalam meter persegi) sesuai dengan petunjukpengisianangka

Diisi Oleh Petugas

Berilah tanda silang (X) sesuai dengan pemanfaatan tanah pada kolom yang tersedia

Isilah dengan jumlah bangunan yang ada pada objek pajak (bidang tanah) yang bersangkutan. Setiap bangunan, adanya harus dirinci ke dalam satu lampiran SPOP

## F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

NAMASUBJEK PAJAK/KUASANYA, TANGGAL,

TANDA TANGAN

: Isilah diatas masing-masing garis yang disediakan

## G. IDENTITAS PENDATA / PEJABATYANG BERWENANG

Diisi Oleh Petugas

## SKET/ DENAHLOKASI OBJEK PAJAK

- Diisi/digambar oleh Subjek Pajakjika Subjek Pajakmendaftarkan objek pajaknya.
- Apabilakegiatan pendataan dilakukan, Sket/Denahlokasiobjek pajak tidak perludiisi/ digambar.



## PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM

Nomor

: 188.45/ ^

/KUM

Banjarmasin, 30Juli 2012

Yth.

Bapak Walikota Banjarmasin

di-

Banjarmasin

## NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat

:

:

Bapak Walikota Banjarmasin

:

Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin

Kepada

Dari

Tentang

Catatan

Lampiran

Untuk mohon tanda tangan atas

•.

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK DAN SUBJEK PBB PERKOTAAN.

:

Konsep berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.

:

1 (satu) berkas

: PERATURAN WALIKOTA


KEPALA BAGIAN HUKUM,

IWAN FITRIADY. SH.MH. Pembina NIP. 19681225 199803 1 004

Disposisi Pimpinan :

AS1STEN ADM1NISTRASI


Tindak lanjut staf

SEKRETARIS DAERAH


WAKIL WALIKOTA




Jl. RE. MARTADINATA NO. I BANJARMASIN 70111 TELP. 52546,54934,68142-68145 - FACS (0511) 533933 KOTAK POS 79

24