UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 1962 tentang BANK PEMBANGUNAN SWASTA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1962 TENTANG
BANK PEMBANGUNAN SWASTA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan. Rakyat Sementara dengan Ketetapan No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960;
- b. bahwa pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama itu telah dimulai pada tanggal 1 Januari 1961;
- c. bahwa dalam melaksanakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama itu perlu diadakan usahausaha yang dapat menggiatkan Penyertaan pihak swasta sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 pasal 7;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu bank yang tidak menjalankan usaha-usaha bank umum, dan bertugas mengerahkan dan mengikut-sertakan semua modal dan potensi (funds and forces) pihak swasta nasional yang progresip serta menjadi sumber pembiayaan bagi usaha-usaha pembangunan khususnya dibidang produksi yang dilakukan oleh pihak swasta;
Mengingat :
Pasal 5 ajat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang- undang Dasar;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;
Memutuskan : ________________
Memutuskan :
Menetapkan
:
Undang-undang tentang Bank Pembangunan Swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 1
- (1) Dengan nama Bank Pembangunan Swasta didirikan sebuah bank untuk membiayai usaha-usaha pembangunan khususnya dibidang produksi yang dilakukan oleh pihak swasta.
- (2) Bank Pembangunan Swasta adalah badan hukum yang berhak melakukan tugas-tugas
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 2
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini terhadap Bank berlaku segala macam hukum Indonesia.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 3
- (1) Bank berkedudukan dan berkantor-pusat di Ibu-Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Bank dapat mempunyai kantor-kantor cabang atau kantor-kantor perwakilan didaerah-daerah.
TUGAS DAN USAHA.
Pasal 5
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;
Memutuskan : ________________
Memutuskan :
Menetapkan
:
Undang-undang tentang Bank Pembangunan Swasta.
KETENTUAN UMUM.
- (1) Dengan nama Bank Pembangunan Swasta didirikan sebuah bank untuk membiayai usaha-usaha pembangunan khususnya dibidang produksi yang dilakukan oleh pihak swasta.
- (2) Bank Pembangunan Swasta adalah badan hukum yang berhak melakukan tugas-tugas
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini terhadap Bank berlaku segala macam hukum Indonesia.
- (1) Bank berkedudukan dan berkantor-pusat di Ibu-Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Bank dapat mempunyai kantor-kantor cabang atau kantor-kantor perwakilan didaerah-daerah.
TUGAS DAN USAHA.
Bank didirikan dengan maksud untuk membantu Pemerintah dalam pembiayaan usaha-usaha produksi yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan swasta, dengan djalan :
- a. memberikan bantuan dalam mendirikan, memperluas dan mempermodern perusahaan-perusahaan swasta disektor industri, pertambangan, pengangkutan, pemborongan bangunan dan perkebunan;
- b. mendorong dan memajukan penyertaan modal swasta dalam perusahaan-perusahaan termaksud pada sub a.
- (1) Untuk melaksanakan maksud tersebut dalam pasal 4, Bank berusaha:
- a. memberikan pinjaman-pinjaman jangka panjang dan menengah;
- b. menyediakan dana-dana untuk re-investasi dengan djalan penjualan atau pemindahan hak surat-surat berharga milik Bank dan dengan djalan investasi-berputar secepat mungkin dianggap layak, sehingga partisipasi Bank tidak bersifat menetap;
- c. dengan persetujuan Pemerintah mengadakan pinjaman-pinjaman dari luar negeri baik berupa valuta asing maupun berupa rupiah untuk pembangunan didalam lapangan ekonomi seperti tersebut dalam pasal 4 sub a dengan ketentuan bahwa penggunaan pinjaman-pinjaman itu dilakukan dengan pengawasan Pemerintah;
- d. menyediakan memberikan dan membantu mendapatkan bantuanbantuan teknis, organisatoris dan administratif;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang lazim bagi sebuah bank yang tidak menjalankan tugas-tugas bank umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan usahanya, umumnya dalam menyalurkan kredit-kredit jangka, panjang dan menengah, Bank bekerja sama dengan Bank-bank Negara dan Bank-bank Swasta lainnya
- (3) Usaha-usaha termaksud pada ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan Program Pemerintah tentang Pembangunan Nasional Semesta Berencana Peraturan dan Perundang-undangan Negara berkenaan dengan pembangunan serta pinjaman-pinjaman luar negeri.
BAB III - MODAL DASAR DAN SUMBER KEUANGAN LAIN DARI BANK.
Pasal 6
- (1) a. Modal dasar Bank adalah Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) terbagi atas 100.000 helai surat peserta atas nama a Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- b. Bank memulai usahanya dengan modal permulaan sebesar Rp. 1.00.000.000,- (seratus djuta rupiah);
- c. Surat peserta hanya dapat dimiliki oleh warga-negara Indonesia dan/atau Badan-badan Hukum Indonesia yang pada dasarnya pimpinannya ada ditangan pihak swasta warga-negara Indonesia dan yang tidak mempunyai hak untuk memindahkan modal dan labanya keluar negeri.
- d. Modal disebut pada sub a sudah ditempatkan dan disetor penuh dalam waktu 5 tahun terhitung semenjak saat mulai bekerjanya Bank dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2); masa waktu tersebut dapat diperpandjang oleh Pemerintah untuk selama-lamanya 3 tahun.
- (2) Bank dapat memperkuat keuangannya dengan hasil usaha-usaha yang sah.
- (3) Pemerintah dapat memberi pinjaman kepada Bank dengan syaratsyarat yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Bank tidak boleh membeli kembali surat-surat peserta Bank.
- (5) Surat-surat peserta dapat dialihkan dengan Cara-cara yang akan ditetapkan oleh Badan Pengawas dan Direksi.
BAB III - MODAL DASAR DAN SUMBER KEUANGAN LAIN DARI BANK.
Pasal 7
- (1) Pemilikan satu surat peserta Bank yang telah disetor penuh memberikan hak untuk mengeluarkan 1 suara dalam rapat umum para peserta.
- (2) Jumlah suara yang dapat diberikan oleh seorang peserta untuk diri sendiri tidak boleh melebihi 6 suara, sedang untuk diri sendiri dan sebagai wakil dari para peserta lain tidak boleh melebihi 12 suara.
- (3) Nama-nama dan alamat-alamat serta jumlah pemilikan surat-surat peserta, pula perobahan-perobahannya dicatat dalam suatu bukudaftar peserta yang disimpan pada Bank.
BAB III - MODAL DASAR DAN SUMBER KEUANGAN LAIN DARI BANK.
Pasal 8
Penyertaan dalam Bank tidak akan dijadikan alasan oleh Instansi-instansi Pemerintah yang bertugas dibidang fiskal atau pidana untuk mengadakan sesuatu pertanyaan, penyelidikan dan pemeriksaan tentang asal-usul dan lain-lainnya dan uang yang disertakan.
BAB III - MODAL DASAR DAN SUMBER KEUANGAN LAIN DARI BANK.
Pasal 9
- (1) Bank mempunyai dana cadangan yang dibentuk dan dipupuk menurut pasal 22 ayat (1) sub a.
- (2) Dana cadangan dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.
RAPAT UMUM PARA PESERTA DAN PIMPINAN BANK.
BAB IV - RAPAT UMUM PARA PESERTA DAN PIMPINAN BANK.
Pasal 10
Untuk dan atas nama rapat umum para peserta, Bank dipimpin oleh suatu Badan Pengawas dan Direksi menurut ketentuan-ketentuan dalam pasalpasal yang berikut.
Rapat umum para peserta.
BAB IV - RAPAT UMUM PARA PESERTA DAN PIMPINAN BANK.
Pasal 11
- (1) Rapat umum para peserta diadakan sekali setahun setelah berakhirnya tahun buku, selambat-lambatnya dalam bulan Juni dan dalam hal-hal yang dianggap perlu dapat diadakan rapat istimewa para peserta.
BAB IV - RAPAT UMUM PARA PESERTA DAN PIMPINAN BANK.
Pasal 12
- (3) Rapat umum para peserta membicarakan laporan Badan Pengawas tentang hal keadaan Bank, tindakan-tindakan yang telah dilakukannya, hasil-hasil yang tercapai dalam tahun yang lalu dan pemandangan Badan Pengawas tentang perkembangan atau kemungkinan Bank pada waktu yang akan datang mengesahkan neraca dan perhitungan laba-rugi tahun yang lalu, mengesahkan hasil usaha dengan
- (1) Badan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 5 dan sebanyakbanyaknya 9 orang, dipilih dan diangkat oleh rapat umum para peserta.
- (2) Anggota Badan Pengawas adalah warga-negara Indonesia dan bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia.
- (3) Masa jabatan anggota Badan Pengawas ialah 4 tahun.
- (4) Anggota Badan Pengawas dapat berhenti atas permintaan sendiri.
- (5) Setiap kekosongan dalam keanggotaan Badan Pengawas diisi dengan jalan pemilihan dan pengangkatan oleh rapat umum para peserta; untuk sisa masa jabatan yang sama dengan masa jabatan anggota yang digantikan.
- (6) Honorarium dan penghasilan lain para anggota, Badan Pengawas ditetapkan oleh rapat umum para peserta.
- (7) Tata-tertib dan cara kerja Badan Pengawas serta ketentuan-ketentuan selanjutnya mengenai perhubungan ke dalam antara Badan Pengawas dan Direksi ditetapkan dalam peraturan- peraturan yang disusun oleh Badan Pengawas dengan berpedoman Bab VI.
BAB IV - RAPAT UMUM PARA PESERTA DAN PIMPINAN BANK.
Pasal 13
- (1) Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Selama Bank masih mempunyai hutang kepada Pemerintah, Pemerintah menundjuk seorang wakil dalam Badan Pengawas yang menjabat Ketua.
BAB IV - RAPAT UMUM PARA PESERTA DAN PIMPINAN BANK.
Pasal 14
- (1) Badan Pengawas bertugas:
- a. menentukan kebijaksanaan umum Bank dengan
BAB IV - RAPAT UMUM PARA PESERTA DAN PIMPINAN BANK.
Pasal 15
- (1) Direksi terdiri dari seorang Presiden-Direktur dan sekurangkurangnya 2 dan sebanjak-banjaknya 4 orang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia dan bertempat tinggal ditempat kedudukan Bank.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh memangku pekerjaan atau jabatan lain tanpa persetujuan tertulis dari Badan Pengawas.
- (4) Apabila salah seorang anggota Direksi mempunyai kepentingan langsung didalam sebuah perusahaan yang meminta bantuan pinjaman atau lainnya pada Bank, maka anggota Direksi Yang bersangkutan diwajibkan menyatakan secara tertulis kepada Badan Pengawas dan Direksi tentang bentuk dan jumlah kepentingannya dalam perusahaan tersebut.
BAB IV - RAPAT UMUM PARA PESERTA DAN PIMPINAN BANK.
Pasal 16
- (1) Masa jabatan anggota Direksi ialah 4 tahun. Sehabis masa jabatan itu, mereka dapat diangkat kembali.
- (2) Anggota Direksi dapat berhenti atas permintaan sendiri.
- (3) Setiap kekosongan dalam masa jabatan anggota Direksi harus segera diisi untuk sisa masa jabatan yang sama dengan masa jabatan anggota yang digantikan.
- (4) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Badan Pengawas.
BAB IV - RAPAT UMUM PARA PESERTA DAN PIMPINAN BANK.
Pasal 17
- (1) Direksi bertugas;
- a. memutuskan pelaksanaan usaha-uhsaha Bank termaksud dalam pasal 5, dengan ## BAB V OLEH PEMERINTAH.
BAB III - MODAL DASAR DAN SUMBER KEUANGAN LAIN DARI BANK.
Pasal 22
- (2) Dana cadangan dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.
RAPAT UMUM PARA PESERTA DAN PIMPINAN BANK.
Untuk dan atas nama rapat umum para peserta, Bank dipimpin oleh suatu Badan Pengawas dan Direksi menurut ketentuan-ketentuan dalam pasalpasal yang berikut.
Rapat umum para peserta.
- (1) Rapat umum para peserta diadakan sekali setahun setelah berakhirnya tahun buku, selambat-lambatnya dalam bulan Juni dan dalam hal-hal yang dianggap perlu dapat diadakan rapat istimewa para peserta.
- (2) Rapat umum para peserta mengangkat dan memberhentikan anggotaanggota Badan Pengawas dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan dalam pasal 12.
- (3) Rapat umum para peserta membicarakan laporan Badan Pengawas tentang hal keadaan Bank, tindakan-tindakan yang telah dilakukannya, hasil-hasil yang tercapai dalam tahun yang lalu dan pemandangan Badan Pengawas tentang perkembangan atau kemungkinan Bank pada waktu yang akan datang mengesahkan neraca dan perhitungan laba-rugi tahun yang lalu, mengesahkan hasil usaha dengan
- (1) Badan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 5 dan sebanyakbanyaknya 9 orang, dipilih dan diangkat oleh rapat umum para peserta.
- (2) Anggota Badan Pengawas adalah warga-negara Indonesia dan bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia.
- (3) Masa jabatan anggota Badan Pengawas ialah 4 tahun.
- (4) Anggota Badan Pengawas dapat berhenti atas permintaan sendiri.
- (5) Setiap kekosongan dalam keanggotaan Badan Pengawas diisi dengan jalan pemilihan dan pengangkatan oleh rapat umum para peserta; untuk sisa masa jabatan yang sama dengan masa jabatan anggota yang digantikan.
- (6) Honorarium dan penghasilan lain para anggota, Badan Pengawas ditetapkan oleh rapat umum para peserta.
- (7) Tata-tertib dan cara kerja Badan Pengawas serta ketentuan-ketentuan selanjutnya mengenai perhubungan ke dalam antara Badan Pengawas dan Direksi ditetapkan dalam peraturan- peraturan yang disusun oleh Badan Pengawas dengan berpedoman Bab VI.
- (1) Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Selama Bank masih mempunyai hutang kepada Pemerintah, Pemerintah menundjuk seorang wakil dalam Badan Pengawas yang menjabat Ketua.
- (1) Badan Pengawas bertugas:
- a. menentukan kebijaksanaan umum Bank dengan
- (1) Direksi terdiri dari seorang Presiden-Direktur dan sekurangkurangnya 2 dan sebanjak-banjaknya 4 orang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia dan bertempat tinggal ditempat kedudukan Bank.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh memangku pekerjaan atau jabatan lain tanpa persetujuan tertulis dari Badan Pengawas.
- (4) Apabila salah seorang anggota Direksi mempunyai kepentingan langsung didalam sebuah perusahaan yang meminta bantuan pinjaman atau lainnya pada Bank, maka anggota Direksi Yang bersangkutan diwajibkan menyatakan secara tertulis kepada Badan Pengawas dan Direksi tentang bentuk dan jumlah kepentingannya dalam perusahaan tersebut.
- (1) Masa jabatan anggota Direksi ialah 4 tahun. Sehabis masa jabatan itu, mereka dapat diangkat kembali.
- (2) Anggota Direksi dapat berhenti atas permintaan sendiri.
- (3) Setiap kekosongan dalam masa jabatan anggota Direksi harus segera diisi untuk sisa masa jabatan yang sama dengan masa jabatan anggota yang digantikan.
- (4) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (1) Direksi bertugas;
- a. memutuskan pelaksanaan usaha-uhsaha Bank termaksud dalam pasal 5, dengan ## BAB V OLEH PEMERINTAH.
- (1) Selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tahun buku baru mulai berjalan Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Badan Pengawas untuk disetujui.
- (2) Rencana kerja tahunan memuat secara terperinci proyek-proyek yang akan dilaksanakan dan untuk tiap proyek disebut anggaran pembiayaannya disertai
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai sumber dan asalnya, baik dari dalam maupun luar negeri.
- (3) a. Segala perubahan atas rencana dimaksudkan pada ayat (1) dapat diadakan oleh Badan Pengawas setelah dirundingkan dengan Direksi.
- b. Badan Pengawas selekas mungkin memberikan persetujuannya atas rencana kerja tahunan dengan ketentuan, bahwa paling lambat sebulan sebelum tahun buku baru mulai berjalan rencana yang disetujuinya itu sudah sampai kepada Pemerintah untuk disahkan.
- c. Kecuali apabila sebelum menginjak tahun buku baru Pemerintah mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam rencana kerja tahunan, rencana tersebut berlaku sepenuhnya.
- d. Pengesahan rencana kerja tahunan yang mengenai proyek-proyek yang akan dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan kredit luar negeri dilaksanakan dengan mengingat ketentuan tersebut dalam
PENJELASAN
Pasal 5
- (4) Rencana kerja tahunan tambahan atau perubahan- perubahannya yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas dan baru dapat dijalankan setelah disahkan oleh Pemerintah. - (5) Khusus mengenai proyek-proyek yang pembiayaannya direncanakan akan bersumber baik sebagian maupun seluruhnya pada kredit luar negeri dan telah disahkan Pemerintah, Pemerintah memberikan keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
PENJELASAN
Pasal 19
. - (1) Untuk menjamin agar supaya tugas Bank dilaksanakan dalam rangka pembangunan semesta, maka Badan Pengawas dalam menentukan dan Melaksanakan kebijaksanaan Bank diawasi oleh Menteri Urusan Bank Sentral. - (2) Pengawasan teknis perbankan dan perusahaan dijalankan oleh Bank Indonesia. ## BAB VI PENGAWASAN.
PENJELASAN
Pasal 20
. - (1) Dalam hal-hal tersebut dibawah ini Badan Pengawas dapat memberhentikan anggota Direksi dari tugasnya: - a. karena melakukan tindakan yang merugikan Bank; - b. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Bank. - (2) Badan Pengawas dalam hal-hal dimana terdapat tuduhan termasuk pada ayat (1) dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi yang bersangkutan dari tugasnya. - (3) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan oleh Badan Pengawas kepada yang, bersangkutan disertai alasan alasan yang menyebabkan tindakan itu. - (4) Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang harus diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota yang bersangkutan diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya; pada waktu itu Badan Pengawas akan menentukan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan sedang anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri dalam sidang itu. - (5) Jikalau sedang tersebut pada ayat (4) tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu sebulan setelah pemberhentian sementara diberitahukan menurut ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum. - (6) a. Dalam hal sidang dimaksudkan pada ayat (4) mengambil suatu keputusan yang mengakibatkan pemberhentian, anggota Direksi yang bersangkutan dapat meminta bandingan secara tertulis disertai alasan-alasan