UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 15 Tahun 1964 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DAIRI DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NO. 9) MENJADI UNDANG-UNDANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1964 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DAIRI DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NO. 9) MENJADI UNDANG-UNDANG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pembentukan Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berdasarkan Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, Lembaran- Negara tahun 1956 No. 58, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan serta persiapan-persiapan yang telah jauh, sebagian dari wilayah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara perlu dipisahkan untuk dijadikan Daerah Tingkat II yang baru yaitu Daerah Tingakt II Dairi yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangga sendiri;
- c. bahwa karena keadaan mendesak Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar telah mengatur hal tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu perlu ditetapkan-menjadi Undang-undang;
1. Pasal 5 ayat 1. pasal 18, pasal 20 dan pasal 22 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) seperti telah diubah dan ditambah;
3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) (LembaranNegara tahun 1957 No. 129) dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6);
4. Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58);
5. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31) jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang.
Pasal 1
- (1) Membentuk Daerah Tingkat II Dairi yang meliputi wilayah dimaksudkan dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 September 1958 No. Pem 20/5/7, yaitu wilayah yang meliputi kecamatan Sidikalang, Silima Pungga-pungga Siemput-nempu, Tigalingga, Sumbul, Kerajaan, Salak dan Tanah Pinem, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58 .
- (2) Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah menjadi Daerah Tingkat II Tapanuli Utara-baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud ayat (1), sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan:
1. Tarutung,
2. Sipoholon,
3. Sipahutar,
4. Pangaribuan,
5. Pahae Djae,
6. Pahae Djulu,
7. Andian Koting,
8. Siborong-borong,
9. Litongnihuta,
10. Dolok Sanggul.
11. Onangandjeng,
12. Parlilitan,
13. Parmonangah,
14. Pakkat.
15. Balige,
16. Laguboti,
17. Porsea,
18. Silaen,
19. Lumban Djulu,
20. Habinsaran,
21. Muara,
22. Pangururan,
23. Palipi,
24. Onanrunggu,
25. Harian dan
26. Simanindo.
Pasal 2
- (1) Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berkedudukan di Tarutung.
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat II Dairi berkedudukan di Sidikalang.
Pasal 3
Dengan
Pasal 4
Bagi masing-masing Daerah Tingakt II dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undangundang ini.
BAB II. KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 5
Ketentuan-ketentuan
Pasal 6
Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama, pada saat Undang-undang ini berlaku tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara.
Pasal 7
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama, tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dengan ketentuanketentuan, bahwa:
- a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama yang bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Daerah Tingkat II Dairi, berhenti sebagai anggota.
- b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6, atas usul Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi
Pasal 8
Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat II Dairi oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk Penguasa yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957.
Pasal 9
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dengan ketentuan, bahwa:
- a. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena
Pasal 10
- (1) Dengan
Pasal 11
- (1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat II Dairi, dalam jangka waktu tiga tahun dalam anggaran belanja dan pendapatan Negara disediakan biaya yang diperlukan.
- (2) Penyediaan biaya seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah Tingkat II Dairi.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 12
Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 75
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dengan ketentuan, bahwa:
- a. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena
- (1) Dengan
- (1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat II Dairi, dalam jangka waktu tiga tahun dalam anggaran belanja dan pendapatan Negara disediakan biaya yang diperlukan.
- (2) Penyediaan biaya seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah Tingkat II Dairi.
Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1964. Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. SUBANDRIO.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1964. SEKRETARIS NEGARA, ttd MOCH. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 96
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
UNDANG-UNDANG No. 15 TAHUN 1964
## TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 4 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DAIRI DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG No. 7 DRT TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONONI KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA.
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1964 No. 9), MENJADI UNDANG-UNDANG.
## UMUM,
1. Undang-undang ini mengubah Daerah tingkat II tapanuli Utara dengan memisahkan sebagian wilayahnya, yang meliputi 8 (delapan) kecamatan. Wilayah yang dipisahkan itu dibentuk menjadi Daerah tingkat II Dairi sebagai badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dengan keuangan sendiri.
2. Untuk Daerah tingkat II Tapanuli Utara yang sebagian wilayahnya telah dipisahkan itu terus dipakai nama Daerah tingkat II Tapanuli Utara. Dimana perlu dalam Undang-undang ini pergunakan sebutan Tapanuli Utara lama.
3. Pada penetapan wilayah itu diikuti batas-batas wilayah administrasi Wedana Koordinator Dairi. Dengan pembentukan ini organisasi koordinasi yang ada di Daerah tingkat II Tapanuli Utara dihapuskan.
4. Sebagai ibukota Daerah tingkat II Dairi ditetapkan ibukota Kawedanaan Dairi dahulu.
5. Jalan pikiran yang diuraikan di atas menjadi dasar pula, dalam menetapkan kedudukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, Kepala Daerah dan para anggota Badan Pemerintah Harian i.c. Tapanuli Utara.
2. Dalam pada itu dengan sendirinya untuk mengadakan penyegaran, maka pejabatpejabat Pemerintah Daerah yang tidak sesuai atau tidak dapat lagi mengikuti jalannya Revolusi, seperti bekas anggota partai/organisasi terlarang, bekas pemberontak kontra- revolusi, yang tidak dapat membuktikan kesetiaannya terhadap Panca Sila sebagai falsafah Negara, tidak turut serta aktif melaksanakan ManipolUsdek, perlu diberhentikan untuk diganti dengan tenaga-tenaga baru yang progresif revolusioner, serta mewakili golongan/aliran yang hidup dalam daerah.
6. Untuk Daerah tingkat II Dairi dengan sendirinya perlu dibentuk alat-perlengkapan Daerah yang baru. Sebelum pengangkatan Kepala Daerah menurut prosedure yang biasa, Menteri Dalam Negeri menunjuk seorang Penguasa, seperti dimaksud pada
PENJELASAN
Pasal 1
dan 2 Lihat penjelasan umum.
PENJELASAN
Pasal 3
. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah tingkat II Tapanuli Utara dan Dairi ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil sensus penduduk yang baru lalu.
PENJELASAN
Pasal 4
, 5 dan 6. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
. Persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong termaktub pada pasal 3 dan 4 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan). Makna pasal 7 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menetapi ketentuan tersebut. Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapat Kepala Daerah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan seperti dimaksud pada angka 5 penjelasan umum, harus diberhentikan. Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta fihak yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 8
, yang menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku. 7. Penyusunan Peraturan ini dilakukan dengan berpegang pada Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, seraya mengubah itu seperlunya, agar perujudan dua Daerah tingkat II dimaksud pada dasarnya tidak berbeda dalam bentuk dan isinya. Penyeragaman isi rumah-tangga Daerah dengan Daerah-daerah lain memerlukan ketentuan tersendiri. 8. Hal yang memerlukan perhatian pula ialah penyediaan biaya untuk perlengkapan pertama organisasi Daerah yang baru dibentuk. 6. Diharapkan bahwa dalam tempo tiga tahun keperluan itu dapat dicukupi. 9. Keperluan perlengkapan pertama itu tidak saja meliputi organisasi Daerah tingkat II Dairi, melainkan juga tiap organisasi dinas/jawatan vertikal yang sebagai akibat pembentukan ini, dipecah menjadi dua organisasi yang harus dibangun secara memadai. 10. Untuk membedakan Daerah tingkat II Tapanuli Utara di-maksud dalam Undangundang No. 7 Drt tahun 1956, dengan Daerah tingkat II Tapanuli Utara berdasarkan Undang-undang ini, dimana perlu dipergunakan sebutan Tapanuli Utara Lama. ## PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 8
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
. Pada dasarnya ketentuan mengenai penyegaran yang berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, berlaku pula bagi BPH. Selain persyaratan keanggotaan BPH berdasarkan pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) juncto pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 1960, dalam Undang-undang ini diperlukan pula persyaratan perjuangan sebagaimana berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
PENJELASAN
Pasal 10
, 11, 12 dan 13. Cukup jelas. Mengetahui : Wakil Sekretaris Negara. SANTOSO S.H. Brig. Jend. T.N.I. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2689