PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 11 Tahun 2002 tentang PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku 6 September 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan tentang Desa mengenai pengaturan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat istiadat dan lembaga adat, dipandang perlu adanya pengaturan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat Kabupaten Muaro Jambi.
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Kabupaten Muaro Jambi.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT KABUPATEN MUARO JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten dalam Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Pemerintah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai bahan eksekutif daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muaro Jambi.
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
- e. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Muaro Jambi di bawah Kecamatan;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah dilakukan bersama-sama dengan organisasi atau lembaga adat oleh:
- a. Bupati Muaro Jambi;
- b. Camat dalam Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Kepala Desa/Kepala Kelurahan pada desa/kelurahan dalam Kabupaten Muaro Jambi;
- d. Ketua adat/pemangku adat/pemuka-pemuka adat diwilayah adat Kabupaten Muaro Jambi.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1). Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud Pasal (2) Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan berbagai kebijakan dan atau langkah-langkah yang berdayaguna dan berhasil guna dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan pemimpin atau pemuka adat didaerah;
- (2). Kebijakan dan atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam bentuk keputusan Bupati Muaro Jambi dan Peraturan Perundang-undangan lain untuk pradikan pedoman bagi aparat pemerintah dengan pemimpin atau pemuka lembaga adat di Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Guna menetapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud Pasal (3) Bupati Muaro Jambi berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi lembaga adat dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan terhadap adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (3) diarahkan kepada hal-hal berikut :
- a. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
- c. Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif.
- d. Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam upaya:
1. Meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
2. Meningkatkan sikap kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri serta kreatif, untuk memajukan diri pribadi secara sosial dan memajukan masyarakat;
3. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintah di daerah, terutama di desa/Kelurahan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
- (1). Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terutama ditujukan kepada adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang masih hidup, yang telah ada tetapi mengalami kemerosotan;
- (2). Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mendorong terciptanya:
- a. Sikap demokratis, adil dan objektif dikalangan aparat pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
- b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif, sepanjang tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- c. Integritas nasional yang makin kukuh dengan kebhinekaan bangsa.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT Pasal 7
Pasal 7
- (1). Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan ketua adat, pemangku adat/pemuka-pemuka adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi Pemerintahan di Kabupaten, Kecamatan, dan atau Desa/Kelurahan;
- (2). Lembaga adat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaankebiasaan masyarakat;
- b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaankebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah di daerah.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT Pasal 7
Pasal 8
- (1). Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
- a. Mewakili masyarakat adat keluar yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat;
- b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik;
- c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadan dan kebiasaankebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT Pasal 7
Pasal 9
Susunan Lembaga Adat terdiri dari :
- a. Pembina;
- b. Penasehat;
- c. Pengurus;
- d. Ketua Umum :
1. Ketua I;
2. Ketua II;
3. Ketua III.
- e. Sekretaris Umum
1. Wakil Sekretaris
- f. Bendahara Umum
1. Wakil Bendahara
- g. Seksi-seksi :
1. Seksi Organisasi dan Kaderisasi :
14. a). Ketua
15. b). Anggota
2. Seksi sejarah dan Kepurbakalaan :
17. a). Ketua
18. b). Anggota
3. Seksi Hukum Adat :
20. a). Ketua
21. b). Anggota
4. Seksi Pembangunan :
23. a). Ketua
24. b). Anggota
5. Seksi Lingkungan Hidup Pelestarian Sumberdaya Alam dan Keluarga Berencana
26. a). Ketua
27. b). Anggota
6. Seksi Kesenian dan Kebudayaan
29. a). Ketua
30. b). Anggota
7. Seksi Pemberdayaan Wanita
32. a). Ketua
33. b). Anggota
8. Seksi Kesra dan Pembina Agama
35. a). Ketua
36. b). Anggota
37. (1). Ketua Lembaga adat Kabupaten dipilih setiap lima tahun sekali;
- (2). Ketua Lembaga Adat dapat dipilih kembali dalam masa jabatan lima tahun berikutnya.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT Pasal 7
Pasal 11
- (1). Ketua Lembaga Adat Kabupaten dipilih dari hasil musyawarah adat Kabupaten yang pesertanya terdiri dari anggota Lembaga Adat Kabupaten dan Lembaga adat kecamatan;
- (2). Ketua Lembaga Adat Kecamatan dipilih dari hasil musyawarah adat kecamatan yang pesertanya terdiri dari anggota lembaga adat kecamatan dan lembaga adat desa/kelurahan;
- (3). Ketua lembaga adat desa/kelurahan dipilih dari hasil musyawarah adat desa/kelurahan yang pesertanya terdiri dari anggota lembaga adat desa/kelurahan
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT Pasal 7
Pasal 12
Bila dalam pelaksanaan kerja ketua lembaga adat tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik maka atas usulan para anggota adat dengan persetujuan Bupati Muaro Jambi, dapat memberhentikan ketua lembaga adat. Hal itu dapat dikarenakan oleh :
- a. Meninggal dunia;
- b. Sakit keras berkepanjangan;
- c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.
BAB VI - HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN Pasal 13
Pasal 13
Pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat bertujuan agar adat istiadat mampu mendorong dan menunjang kelangsungan pembangunan dalam ketahanan nasional dalam wawasan Nusantara.
BAB VI - HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN Pasal 13
Pasal 14
Pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat harus diarahkan kepada terbinanya stabilitas nasional yang mantap, baik dibidang idiologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, maupun dibidang pertahanan keamanan dalam usaha menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
BAB VI - HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN Pasal 13
Pasal 15
Dalam usaha melestarikan kebudayaan daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, aparatur-aparatur pemerintahan pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadatnya yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan.
BAB VI - HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN Pasal 13
Pasal 16
- (1). Dalam usaha melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan berbagai kebijakan pelaksanaannya sebagai pedoman bagi aparatur pelaksana dilapangan
- (2). Kebijakan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disusun dalam bentuk Keputusan Bupati Muaro Jambi dan kebijaksanaan pelaksanaan lainnya sesuai dengan kondisi adat istiadat didaerah masing-masing.
BAB VII - PEMBIAYAAN Pasal 17
Pasal 17
Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dengan Pasal 5 Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan mengganggarkan dana yang memadai dalam setiap tahun anggaran melalui APBD Kabupaten Muaro Jambi.
BAB VII - PEMBIAYAAN Pasal 17
Pasal 18
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi.
BAB VII - PEMBIAYAAN Pasal 17
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 6-9-2002

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, DTO, H. AS'AD SYAM

Penetapan: DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 -9-2002

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DTO, Drs. MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 43 SERI E NOMOR 10 TANGGAL 12-9-2002