PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
»
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah: a.
- bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah: b.
- bahwa kebijakan tentang Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas dan transparansi dengan memperhatikan potensi daerah:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. d.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962), 1
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984): 2
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): 3.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 4
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 5.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389): 6.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400): 7.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844): 8.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 9.
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 4578):
Menetapkan
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan
WALIKOTA PADANG PANJANG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota Padang Panjang. 3.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang. 5.
5. Walikota adalah Walikota Padang Panjang. 4.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah. 6.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 8.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan -daerah sesuai sdengan peraturan perundang-undangan. 7.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 9.
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 11.Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Padang Panjang.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- 13.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan Sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- 15.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 17.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
18. Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah merupakan' keseluruhan ' pembayaran atau pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, bembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
- 19.Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan rekiame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
- 20.Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
21.Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan. tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
-23.Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 24. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 25.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 26.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 27.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak samadengan tahun kalender. 29.Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah. 30.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 31.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 32.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 33. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. -. 34.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumiah T
-
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak.yang masih harus dibayar. |
36.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
35.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
37.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
38.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
41. Putusan Banding. adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. P
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti' yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. |
44. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 2
Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- Pajak Hotel: a.
- . Pajak Restoran, b.
- . Pajak Reklame, d.
- Pajak Hiburan: C
- Pajak Penerangan Jalan: e.
- Pajak Parkir, dan f
- Pajak Air Tanah. g.
-
Bagian Kedua Pajak Hotel
Paragraf 1 Nama dan Objek Pajak Hotel
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 3
Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 4
- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah: |
2. Cc. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
- b. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan:
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotei yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
Paragraf 2 Subjek dan Wajib Pajak Hotel
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 5
Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 6
- Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. -
Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan dan Wilayah Pemungutan Pajak Hotel
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 7
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 8
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 Yo (sepuluh perseratus).
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 9
Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 10
Pajak Hotel yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipungut di Daerah.
Paragraf 4 Masa Pajak
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 11
|
Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
Bagian Ketiga Pajak Restoran
Paragraf 1 Nama dan Objek Pajak Restoran
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 12
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 13
- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Cc
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.
Paragraf 2 Subjek dan Wajib Pajak Restoran
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 14
- Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 15
Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
Paragraf 3 | Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan, dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 16
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 17
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 104 (sepuluh perseratus). |
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 18
Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
Pasai 19
Pajak Restoran yang terutang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 dipungut terhadap restoran yang berlokasi di Daerah.
Paragraf 4 Masa Pajak
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 20
Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
Bagian Keempat Pajak Hiburan
Paragraf 1 Nama dan Objek Pajak Hiburan
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 21
- Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 22
- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. tontonan film:
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana:
5. Cc. Pameran:
- d. sirkus, akrobat, dan sulap:
- f. refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center): dan Ta
- e. pacuan kuda, hiburan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan: |
9. pertandingan olahraga.
an
Paragraf 2 Subjek dan Wajib Pajak Hiburan
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 23
Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. pm
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 24
Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hiburan
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 25
- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 26
- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 1046 (sepuluh perseratus) untuk objek pajak sebagai berikut :
2. . tontonan film, a.
3. . pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana: b.
4. . pameran:
-
- . Sirkus, akrobat, dan sulap: d.
- f. refleksi mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center): dan -
- . pacuan kuda, hiburan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan: e.
9. pertandingan olahraga.
- (2) Tarif Pajak Hiburan untuk pagelaran kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b yang khusus merupakan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan sebesar 1,5 Yo (tujuh koma lima perseratus).
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 27
- Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 28
Pajak Hiburan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipungut di Daerah. |
Paragraf 4 Masa Pajak
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 29
Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
Bagian Kelima Pajak Reklame
Paragraf 1 Nama dan Objek Pajak Reklame
Pasai 30
Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
Pasai 31
- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. reklame kain: b
- a. reklame papan/billboard/Videotron/megatron dan sejenisnya:
5. reklame melekat, stiker: . C
6. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan:
7. reklame selebaran: d
8. reklame udara: reklame apung: TO rp
9. reklame film/slide: dan
10. reklame suara:
11. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya,
- b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya:
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
- C. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi tersebut: dan
-
Paragraf 2 an Subjek dan Wajib Pajak Reklame.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 32
Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
'
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 33
- (1) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. V
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan dan Wilayah Pemungutan Pajak Reklame
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 34
- (1 Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. | C
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 35
- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 36
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung Jengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 37
Pajak Reklame yang terutang sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 36 dipungut terhadap Reklame yang diselenggarakan di Daerah. |
Paragraf 4 Masa Pajak
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 38
Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu 1 (satu) 'bulan kalender atau selama masa penyelenggaraan Reklame.
Bagian Keenam Pajak Penerangan Jalan
Paragraf 1 Nama dan Objek Pajak Penerangan Jalan
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 39
- Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 40
- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah:
- C. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. NN
6. b.penggunaan tenaga listrik oleh lembaga sosial masyarakat dan sarana peribadatan: dan
» Paragraf 2 Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 41
Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 42
- (1) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
Paragraf 3 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan dan Wilayah Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 43
- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian Rupiah/kwh yang ditagihkan dalam rekening listrik: dan
- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 44
Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1046 (sepuluh perseratus).
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 45
Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 46
Pajak Penerangan Jalan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipungut di Daerah.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 47
- (1) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- (2) Pengalokasian untuk penyediaan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 4 Masa Pajak
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 48
Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan
kalender.
Bagian Ketujuh Pajak Parkir
Paragraf 1 Nama dan Objek Pajak Parkir
:
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 49
Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 50
- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah,
- b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
.
Paragraf 2 Subjek dan Wajib Pajak Parkir
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 51
Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 52
- (1) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. V
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- b. pelataran parkir:
- a. gedung parkir,
- C. penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor,
- e. bangunan umum yang digunakan untuk tempat parkir.
- d. garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran: dan
|
Paragraf 3 Ka Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan dan Wilayah Pemungutan Pajak Parkir
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 53
Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 54
Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 55
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10 Y6 (sepuluh perseratus).
Pasai 56
Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
-
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 56
Pajak Parkir yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dipungut di Daerah.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 57
Pajak Parkir yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dipungut di Daerah.
Paragraf 4 Masa Pajak
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 58
Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
Bagian Kedelapan Pajak Air Tanah
Paragraf 1 Nama dan Objek Pajak Air Tanah
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 59
Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 60
- (1 Objek Pajak Air Tanah adalah :
- b. pemanfaatan air tanah, dan
- a. pengambilanair tanah,
- Cc. pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Diecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah: -a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air: Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan. pertanian, perikanan rakyat serta peribadatan: dan Ta
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk instansi pemerintah. Nan
Paragraf 2 Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 61
Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah.
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 62
- (1) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Air Tanah adalah :
- b. untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.
- a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya: dan :
Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan dan Wilayah Pemungutan Pajak Air Tanah
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 63
- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
TA MpAn0p
- jenis sumber air:
- lokasi sumber air:
- tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air,
- kualitas air,
- volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan:
|
- luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air:
- tingkat kerusakan lingkungan yang -diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air, dan
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
-
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 64
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20x (dua puluh perseratus). Na
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 65
Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
Pasai 66
Pajak Air Tanah yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dipungut di Daerah.
Paragraf 4 Masa Pajak
BAB II - RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH
Pasal 67
Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
BAB III - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 68
- Ld (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang
BAB III - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 69
- (1) Jenis pajak yang dipungut
BAB III - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 71
- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (2) dibayar
BAB III - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 72
- (1 Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal :
- 1) jika
BAB III - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 74
Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
BAB III - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 75
- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SSPD.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.
3. (3 SSPD wajib disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB III - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 76
- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
2. kurang dibayar: b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau
- pembayaran sebagai akibat salah tulis: darvatau salah hitung: dan
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang' 'dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf-a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupabunga sebesar 2' (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2Y5 (dua perseratus) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah untuk semua jenis Pajak Daerah kecuali Pajak Penerangan Jalan.
BAB III - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 77
- (1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atas menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2' (dua perseratus) sebulan. -
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk semua jenis Pajak Daerah kecuali Pajak Penerangan Jalan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB III - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 78
- (1) Pajak yang terutang
BAB III - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 79
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: V
2. SKPDKB:, b
3. SKPD:
4. SKPDKBT,
5. SKPDLB SKPDN, dan Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB III - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 80
- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB III - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 81
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
2. (2 Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalan jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan n sejak tanggal penerbitan" Putusan Banding. P
-
- (N Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga. sebesar 296 (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 2
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam haj keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50X (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak
BAB III - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 83
- (1) Atas permohonan Wajib Rajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penetapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. A
Walikota dapat :
'
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan: perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya,
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar: :
3. mengurangkan atau membatalkan STPD: NN . membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan: dan ap
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang '## BAB IV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB III - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 84
- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu. paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
7. .(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
KADALUWARSA PENAGIHAN
BAB V - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 85
:
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat tertangguh apabila :
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
4. 3 . diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa: dan
5. (3 Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. «
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB V - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 86
- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan: piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
PEMBUKUAN
BAB VI - PEMBUKUAN
Pasal 87
- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. '
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih tanjut dengan Peraturan Walikota. -
BAB VII - . 55 PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN.
Pasal 88
- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib melakukan kegiatan penelitian atas SSPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian yang dilakukan harus
BAB VII - . 55 PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN.
Pasal 89
- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak atau pihak-pihak yang terkait yang diperiksa wajib :
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap -perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau: dan
- a. memperlihatkan dan/atau buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak:
- C. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan sederhana dilakukan dengan membandingkan laporan wajib pajak dengan basis data yang dimiliki Daerah sehingga nantinya dapat diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (4) Jika ada perbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang dilaporkan dengan data basis pajak yang dimiliki Daerah, maka dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan.
BAB VII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 90
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud : pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. d
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB IX - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 91
- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
4. . b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikotauntuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan: dan
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta..
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 92
- (1 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu .di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang -khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak'pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan,. dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas:
- meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah:
- .meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan b. mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah:
- . memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah,
- meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah: f
- . melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan e. bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,
- .menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 4g meninggalkan-ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa,
- . memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi: i
- . memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana n. perpajakan Daerah:
- menghentikan penyidikan: dan/atau J.
- Xx . melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4 Penyidik sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan -menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
-
pejabat Polisi Negara Republik Indonesid,. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ha
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 93
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak mengisi dengan jelas, benar, lengkap, ditandatangani dan menyampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kepada Walikota SPTPDnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengisi dengan jelas, benar, lengkap, ditandatangani dan menyampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kepada Walikota SPTPDnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan-pidana kurungan 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat! kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 94
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa..Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 95
- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 177 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasat 91 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 177 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan
orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah . menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan -selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 96
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 merupakan penerimaan Negara.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 97
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak yang masih terutang ## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 98
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:
- a. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 51 Seri B.1): dan
- b. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2007 Nomor 20 Seri B 1).
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 99
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2001 Nomor 30 Seri A 30):
2. Cc. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota
- b. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2001 Nomor 31 Seri A 31): |
- Panjang Tahun 2001 Nomor 31 Seri A 31), '-Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2002 Nomor 13 Seri B.1): C
- . Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Ndinior 5 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2007 Nomor 20 Seri B 1): dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. e.
- . Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota (Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 51 Seri B.1):
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 100
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini di berlakukan.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 177
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan
orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah . menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan -selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 merupakan penerimaan Negara.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak yang masih terutang ## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:
- a. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 51 Seri B.1): dan
- b. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2007 Nomor 20 Seri B 1).
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2001 Nomor 30 Seri A 30):
2. Cc. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota
- b. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2001 Nomor 31 Seri A 31): |
- Panjang Tahun 2001 Nomor 31 Seri A 31), '-Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2002 Nomor 13 Seri B.1): C
- . Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Ndinior 5 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2007 Nomor 20 Seri B 1): dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. e.
- . Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota (Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 51 Seri B.1):
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini di berlakukan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Penetapan: Diundangkan di pada tanggal a Padang Panjang 8 dun " 2011

Penandatangan: Pit.SEKRETARIS-DAE H KOTA PADANG PANJANG, (3 Hamas TO PES yua SL LEMBARANYAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2011 NOMOR 1 SERIB.1 -
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
## ATAS
-
## UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan. memungut Pajak Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, penetapan jenis Pajak Daerah bersifat close list (daftar tertutup), artinya di luar jenis Pajak Daerah yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak dimungkinkan dilakukan pemungutan jenis pajak lainnya. Pembatasan terhadap kewenangan Pemerintah Daerah untuk menetapkan jenis pajak daerah baru bertujuan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan,. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberi kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam bidang perpajakan, yaitu dengan memperluas basis Pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.
Perluasan basis pajak tersebut meliputi perluasan cakupan dalam Pajak Daerah dan penambahan jenis pajak baru. Perluasan cakupan dalam Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel yang diperluas hingga mencakup seluruh persewaan ci hotel dan Pajak Restoran yang diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Sedangkan dalam penambahan jenis pajak daerah, ada 4 (empat) jenis pajak baru untuk Daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Air Tanah yang semula merupakan pajak provinsi.
Seiring dengan adanya perluasan basis pajak, Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah ini menetapkan tarif masing-masing jenis Pajak yang disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat agar tidak memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan iklim investasidi Daerah. -
Perluasan basis Pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip Pajak yang baik, sehingga diharapkan Pajak Daerah tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high
.
|
aa cost economy) dan atau menghambat mobilitas penduduk, lalu.lintas barang dan jasa antarDaerah dan kegiatan ekspor impor. 2
..
Dalam rangka rneningkatkan akuntabilitas pengenaan Pajak,sebagian hasil penerimaan Pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang.,berkaitan dengan Pajak tersebut, misainya Pajak Penerangan Jalan sebagian ' dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan.
Semula pengaturan mengenai Pajak Daerah masih tersebar dalam beberapa Peraturan Daerah (satu jenis Pajak Daerah dalam satu Peraturan Daerah). Saat ini, pengaturan mengenai Pajak daerah diintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah saja yaitu Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sejalan dengan adanya peningkatan basis Pajak Daerah dan diskresi dalam penetapan tarif, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga Daerah semakin mampu membiayai sendiri kebutuhan pengeluarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dapat mengurangi ketergantungan Daerah terhadap dana alokasi dari Pemerintah Pusat.
## PASAL DEMI PASAL II
Pasal1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Rumah kontrakan yang menjadi objek pajak adalah rumah kontrakan yang diperuntukan untuk usaha. Cukup jelas. Huruf a Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan kegiatan keagamaan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan seperti pelaksanaan ibadah, pendidikan agama, dan syiar agama. Huruf c Yang dimaksud dengan Panti sosial! lainnya yang sejenis adalah selain panti jompo dan panti asuhan seperti panti rehabilitasi untuk pecandu narkotika dan panti rehabilitasi untuk pekerja seks komersial (PSK). u ## Huruf d Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
## Ayat(1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional" adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan.dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. |
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Ayat (1) t Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Yang dimaksud dengan kesenian rakyat/tradisional 'adalah kesenian yang berasal dari nenek moyang yang turun temurun. nyang merupakan hasil rasa dan pikiran masyarakat tersebut. : Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas. «
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Cuku p jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan lembaga sosial masyarakat adalah suatu bentuk perkumpulan anggota masyarakat yang berbentuk badan hukum yang didirikan untuk kepentingan sosial dari anggota masyarakat dan tidak bersifat nirlaba. Huruf c
PENJELASAN
Pasal 41
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 42
Cukup jelas. Yang dimaksud dengan kapasitas tertentu adalah penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik milik sendiri (pelanggan pribadi) bukan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Misalnya genset yang dipergunakan oleh pelanggan