PERATURAN BUPATI MA Nomor 10 Tahun 2013 tentang TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BERIT A DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 18tT AHUN 2013
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR .;t\ TAHUN 2013
TENTANG
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, khususnya sehat secara jasmani:
- b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, Pemerintah Kabupaten Simalungun menganggap perlu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masayarakat; ·
- c. bahwa peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dapat ditempuh dengan pemberian pengobatan gratis kepada masyarakat dan memaksimalkan tenaga pemberi pelayanan kesehatan pada puskesmas-puskesmas yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Oaerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan
5. ·. 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
I
(.
•.
"~
(
:.
'
\.,
~--·
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
9. Peraturan Dae rah Kabupaten Simalungun Nomor 7 T ahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 Seri D Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 10 Seri B Nomor 1 O);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/SK/111/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/11/2011 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero)
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER /Xll/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER Nl/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persatinan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
Menetapkan:
18. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas. fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor181);
19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/Menkes/SKB/IX/2001 dan Nomor 43 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATl SIMALUNGUN TENTANG PETUNJ~K TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah Kabupaten Simalungun yang bertanggungjawab kepada Bupati Simalungun dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan l.errjbaqa Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Simalungun
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.
9. Puskesmas adalah Kepala Puskesmas-Kabupaten Simalungun
10. Puskesmas dan Jaringannya adalah Tempat pe\ayanan kesehatan tingkat primer yang meliputi puskesmas rawat inap, puskesmas ,rawat jalan, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, polindes dan puskesmas keliling.
11. PPK adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
12. Pelayanan kesehatan adalah suatu upaya kesehatan baik secara promotif. preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat maupun golongan.
13. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Puskesmas, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
14. Pendapatan adalah seluruh imbalan yang diterima dari hasil layanan yang diberikan oleh Puskesmas.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan suatu kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMO) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsilaita, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Sadan Lainnya termasuk kontrak infestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disedikan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Kas Oaerah adalah Kas Oaerah Simalungun.
18. Retribusi adalah Retribusi Daerah yang berupa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemeberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk kepentingan orang pribadi maupun badan.
19. Jasa Sarana adalah Jasa yang digunakan untuk Bahan Habis Pakai, obat dan Retribusi di Kabupaten Simalungun.
20. Jasa Pelayanan adalah lmbalan yang diterima oleh pelayanan kesehatan puskesmas serta jaringannya atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
21. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
22. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antar lain : dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker, bidan, perawat, visioterapis, nutrisionis, asisten apoteker.
23. Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, gokter spesialis, dokter gigi spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
24. Biaya Obat Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Obat yang digunakan untuk Pelayanan Kesehatan untuk Rawat Jalan Tingkat Pertama di Puskesmas dan Jaringannya.
25. Pembagian adalah Pembagian jasa Sarana dan Jasa Pelayanan di Puskesmas dan Jaringannya.
26. Pelayanan Ookter Keluarga Askes adalah Dokter Keluarga Askes Kabupaten Simalungun.
27. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Puskesmas meliputi Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan dan Pelayanan Kesehatan Umum.
28. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dibiayai dari Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara.
29. Jaminan Persalinan disingkat JAMPERSAL Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
30. Pembayaran secara kapitasi adalah pembayaran kepada UPTQ Puskesmas yang didasarkan atas sejumlah jiwa tertanggung dalam periode waktu tertentu.
4. 3,. Pelayanan Medik adalah pelayanan dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksankan oleh petugas medik.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Simalungun
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
- a. Memberikan kepastian bagi Dinas kesehatan dalam pengelolaanl dana akibat dari pelayanan kesehatan yang diberikan.
- b. Agar pengelolaan penggunaan dana yang muncul dari tindakan pelayanan kesehatan dapat dipergunakan tepat sasaran serta tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB 111 - RUANG LINGKUP
Pasal 4
- (1) Pelayanan Kesehatan yang tidak dikenakan retribusi jasa pelayanan kesehatan;
- (2) Pelayanan kesehatan yang dikenakan retribusi jasa pelayanan kesehatan.
BAB 111 - RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Pelayanan Kesehatan yang tidak dikenakan retribusi Jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat umum secara gratis bagi yang tidak memiliki jaminan kesehatan;
- (2) Pelayanan kesehatan yang dikenakan retribusi jasa pelayanan kesehatan adalah masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan Jaminan Kesehatan lainnya yang bekerjasarna dengan Pemerintah Daerah.
RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
BAB IV - RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
Pasal 6
- (1) Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dilaksanakan di Puskesmas dan Jaringannya:
- (2) Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan dasar serta mengendalikan mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya.
Pasal?
- ( 1) Dana Jamkesmas merupakan dana bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (2) Besaran jasa pelayanan JAMKESMAS disesuaikan dengan tarif retribusi Jasa pelayanan kesehatan yang tertera Pada Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011;
- sebagai penanggung jawab dan digunakan dengan cara klaim pelayanan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2012; pengelolan Kesehatan Kesehatan (3) Dana Jamkesmas disalurkan ke Rekening Dinas Kesehatan melalui keuangan Jamkesmas oleh Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Kepala Dinas
- (4) Setelah Puskesmas dan Jaringannya melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas Dinas Kesehatan maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan;
- (5) Tim Pengelola Jamkesmas Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Kepu~usan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.
- (1) Keseluruhan pendapatan fasilitas Kesehatan disetorkan ke Kas Daerah oleh Oinas Kesehatan sebagai pendapatan daerah dan dana tersebut dikembalikan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan;
BAB IV - RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
Pasal 7
- (2) Pengaturan Pendapatan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) dana pada Jamkesmas dan Jampersal dengan rincian sebagai berikut :
BAB IV - RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
Pasal 8
- (1) Keseluruhan pendapatan fasilitas Kesehatan disetorkan ke Kas Daerah oleh Oinas Kesehatan sebagai pendapatan daerah dan dana tersebut dikembalikan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan;
- (2) Pengaturan Pendapatan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) dana pada Jamkesmas dan Jampersal dengan rincian sebagai berikut :
- a. sebesar 80% (80 perseratus) dikembalikan untuk jasa pelayanan puskesmas dan jaringannya;
- b. sebesar 5 % (5 perseratus) untuk biaya bahan habis pakai dan kebutuhan operasional lainnya; dan
- c. 15 % (15 perseratus) tinggal di kas daerah.
- (3) Pengelolaan Pendapatan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN PERSAUNAN (JAMPERSAL)
BAB V - RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN PERSAUNAN (JAMPERSAL)
Pasal 9
- ( 1) Dana Jampersal merupakan dana bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (1) Besaran jasa pelayanan JAMPERSAL disesuaikan dengan tarif yang tertera Pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/ 2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
- (3) Dana Jampersal disalurkan ke Rekening Dinas Kesehatan melalui pengelolan keuangan Jampersal oleh Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab dan digunakan dengan cara klaim pelayanan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jampersal Tahun 2011;
- (4) Setelah Puskesmas dan Jaringannya melakukan pelayanan ke 1 ehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jampersal Dinas Kesehatan maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan;
- (5) Tim Pengelola Jampersal Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.
BAB V - RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN PERSAUNAN (JAMPERSAL)
Pasal 10
- (1) Keseluruhan pendapatan fasilitas Kesehatan disetorkan ke Kas Daerah oleh Dinas Kesehatan sebagai pendapatan daerah dan dana tersebut dikembalikan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan;
- (2) Pengaturan Pendapatan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) dana pada Jamkesmas dan Jampersal dengan rincian sebagai berikut :
- a. sebesar 80% (80 perseratus) dikemba\ikan untuk jasa pelayanan puskesmas dan jaringannya;
4. bahan habis pakai dan kebutuhan I b. sebesar 5 % (5 perseratus) untuk biaya operasional lainnya; dan
- c. 15 % (15 perseratus) tinggal di kas daerah.
- (3) Pengelolaan Pendapatan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
RETRIBUSI JASA PELAYANAN ASURANSI KESEHATAN (ASKES)
BAB VI
Pasal 11
- ( l) Peserta Askes berhak mendapat pelayanan kesehatan Tingkat Pertama berupa Rawat Jalan tingkat Pertama di Puskesmas dan Jaringannya.
- (2) Besaran Tarif pelayanan kesehatan bagi peserta ASKES disesuaikan dengan tarif yang tertera Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/XII/ 2011 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (P~rsero);
- (J) PT. Askes (Persero) Wajib membayar biaya pelayanan Kesehatan peserta kepada PPK (Pemberi Pelayan Kesehatan) tingkat pertama di puskesmas dengan sistem Kapitasi sebesar Rp. 2.000,/jiwa/bulan.
- (4) Besaran retribusi jasa sarana, jasa pelayanan di puskesmas adalah sebagai berikut :
1. jasa sarana sebesar 70% dari Rp. 2.000,yaitu Rp. 1400.,/jiwa/bulan
2. jasa pelayanan sebesar 30% dari Rp. 2.000,yaitu Rp. 600,/jiwa/bulan.
- (5) Pengelo!aan atas penerimaan jasa sarana dan jasa pe!ayanan di!akukan o!eh PPK sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB VI
Pasal 12
- (1) Khusus biaya pelayanan dokter keluarga askes oleh PT. Askes (Persero) menyetor biaya pengawasan dan pembinaan sebesar 1 % (1 perseratus) ke Kas Daerah Kabupaten Simalungun.
- (2) Sistem pelaporan pertanggung-jawaban keuangan dana PT. Askes dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaporan pertanggung-jawaban keuangan di Daerah Kabupaten Sima!ungun.
RETRIBUSI JASA PELAYANAN ASURANSI JAMINAN SOSIAL TENAc;A KERJA (JAMSOSTEK)
BAB VII - RETRIBUSI JASA PELAYANAN ASURANSI JAMINAN SOSIAL TENAc;A KERJA (JAMSOSTEK)
Pasal 13
- ( 1) Peserta Jamsostek dapat menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas dan janngannya sesuai dengan perjanjian kerjasama PT. Jamsostek dengan Pemerintah Kabupaten Sima!ungun.
- (2) Besar tarif pelayanan tercantum dalam perjanjian kerjasama disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (3) Besaran retribusi jasa sarana dan jasa pelayanan di puskesmas ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PENGENOAUAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII - RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PENGENOAUAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14
- (1) Semua jenis jasa pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun yang termasuk kategori pengendalian dan pengawasan tetap dikervakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalunqun Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kategori pengendalian dan pengawasan adalah sebagai berikut :
- a. Jasa Pelayanan Kesehatan Pernertksaan Calon Mempelai.
- b. Jasa Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Berka\a.
- c. Jasa Pelayanan Kesehatan ljin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Parnatang Raya pada tanggal , Mti 2013 BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR ## BABIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15

Penandatangan: Oengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku BAB X KETENTUANPENUTUP Pasal 16

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat rnengetahuinya. mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan rnenernpatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sirnalungun

Penetapan: Ditetapkan di Parnatang Raya pada tanggal { Mei 2013

Penandatangan: BUPATI SIMALUNGUN, Oto. J. R. SARAGIH