PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 12 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN PENYELAMATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR DI KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. di wilayah Kabupaten Tuban yang pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensip, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta dan Puskesmas dengan Pelayanan
bahwa untuk mencegah kematian ibu dan bayi baru lahir mengalami kegawatdaruratan adalah melalui peningkatan kualitas di di Obstetri Neonatal Emergensi Dasar serta guna peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan rujukan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir, mulai dari tingkat masyarakat, Puskesmas hingga Rumah Sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pad.a huruf a, maka perlu membentuk Pedoman Pelaksanaan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Tuban dan menetapkanya dalam Peraturan Bupati;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4 700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor Keperawatan (Lembaran Tahun 2014 Nomor 307, 38 Tahun 2014 tentang Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
3
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
17. Peratu.ran Menteri Kesehatan Nomor 741 /MENKES / PER/IIl/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
18. Peratu.ran Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/ Per/1/2011 tentang Klinik;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171 /MENKES / Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
20. Peratu.ran Menteri Kesehatan Nomor 001/MENKES/ PER/II/2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/ SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
4
29. Keputusan Bersama Menteri Dalam Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun Negeri dan 2010 dan Pelaporan Nomor 162/MENKES/PB/1/2010 tentang Kematian dan Penyebab Kematian;
30. Keputusan Gubernur Jawa Timur 188/786/KPTS/013/2013 tentang Pelaksanaan Sistem Rujukan Provinsi Jawa Timur; Nomor Regional
31. Peraturan Bupati Toban Nomor 22 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Toban;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR DI KABUPATEN TUBAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Toban.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toban.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Toban.
4. Penyelamatan adalah kegiatan mencegah Ibu dan Bayi Baru Lahir dari resiko terjadinya kecacatan dan kematian melalui tindakan kegawatdaruratan medis dan menyelamatkan jiwa Ibu dan Bayi Baru Lahir yang dikhawatirkan mengalami kegawatdaruratan.
5. Ibu adalah lbu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas.
6. Ibu Hamil adalah wanita yang mengandung janin dalam rahim karena telah dibuahi oleh spermatozoa.
7. Ibu Bersalin adalah wanita yang mengalami proses melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta dan selaputnya antara 12 (dua belas) sampai 14 (empat belas) jam.
8. Ibu Nifas adalah ibu yang telah melahirkan atau keguguran setelah 6 jam sampai 42 (empat puluh dua) hari dan keadaan yang masih terkait dengan proses persalinan atau keguguran.
9. Bayi Baru Lahir yang selanjutnya disebut BBL adalah Bayi berusia O (nol) sampai 28 (dua puluh delapan) hari.
10. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan.
5
11. Pelayanan Kesehatan Masa Melahirkan atau Persalinan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan pada ibu sejak terjadinya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
12. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal.
13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi perlindungan dasar kepada setiap orang yang telah membayar iumn atau iurannya dibayar pemerintah.
14. Jaminan Kesehatan Daerah adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Kabupaten Tu.ban berupa perlindungan dan pemeliharaan kesehatan yang memberikan jaminan bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi kriteria (pemegang kartu) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15.
- Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau kebutuhan dasar hidupnya tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya dimana kriteria dan penetapannya oleh Dina&amp; So&amp;ial.
16. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya dimana kriteria dan penetapannya oleh Dinas Sosial.
17. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan tingkat dasar maupun tingkat lanjutan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.
18.
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang hanya mampu memberikan pelayanan kesehatan dasa.r, meliputi dokter praktek pribadi, Klinik Pratama, Laboratorium Klinik Pratama, Bidan Praktek Mandiri (BPM) serta Puskesmas dan jaringannya, termasuk Puskesmas mampu PONED.
19. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, yang selanjutnya disingkat FKTL adalah fasilitas pelayanan yang mempunyai kemampuan memberikan pelayanan kesehatan spesialis terbatas dan/atau sub spesialis luas, meliputi Klinik Utama, Rumah Sakit, Rumah sakit Khusus berbagai kelas (D,C,B dan A).
20. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
21. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetfi Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mampu menyelenggarakan kegawatdaruratan persalinan dan BBL dasar.
22. Rumah Sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disebut Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang mampu menyelenggarakan kegawatdaruratan persalinan dan BBL 24 jam seeara paripum.a.
23. Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu dan paripurna melalui sistem rujukan.
24. Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara timbal balik, baik horizontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
25. Rujukan vertikal adalah merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan.
26. Rujukan Horizontal adalah merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam. satu tingkatan.
27. Rujukan upaya kesehatan perorangan adalah merupakan rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan ten.tang penyakit.
28.
- Rujukan upaya kesehatan perseorangan adalah rujukan kasus/spesimen yang diselenggarakan dengan pendekatan kewilayahan diutamakan ditujukan untuk kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan/ atau spesialistik serta subspesialistik yang bermutu.
29. Rujukan upaya kesehatari masyatakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat.
30. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien sesuai dengan kewenangan medis di setiap tingkatan.
31. Penyenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis.
32. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
33. Wilayah Rujukan Regional adalah Wilayah cakupan rujukan yang pengaturan wilayahnya ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Penyelamatan Ibu dan BBL di Kabupaten Tuban adalah untuk terwujudnya upaya pelayanan pencegahan kematian ibu dan BBL khusus pada yang mengalami kegawat daruratan seeara optimal dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan BBL di Daerah.
Pasal 3
'fujuan di tetapkannya Pedoman Pelaksanaan Penyelamatan Ibu dan BBL di Kabupaten Tuban yaitu:
- a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir di wilayah Daerah;
8
- b. terwujudnya sistem rujukan sesuai standar dan penanganan kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas dan BBL di tingkat masyarakat dan fasilitas kesehatan di Daerah;
- c. terciptanya akuntabilitas pelayanan kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas dan BBL oleh fasilitas kesehatan di Daerah; dan
- d. tercapainya penurunan jumlah kematian ibu hamil, bersalin, nifas dan BBL.
RUANG LINGKUP
BAB Ill - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup Pengaturan dalam Pedoman Pelaksanaan Penyelamatan Ibu dan BBL di Kabupaten Tuban meliputi:
- a. peningkatan kualitas pelayanan dan Sistem Rujukan kegawatdaruratan ibu dan BBL;
- b. kewajiban Pemerintah Daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. ketenagaan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pembiayaan;
- g. pencatatan dan pelaporanan; dan
- h. monitoring dan evaluasi.
BABIV
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN SISTEM RUJUKAN
Bagian Kesatu
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegawatdaruratan
BAB Ill - RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Peningkatan kualitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan BBL meliputi proses sebagai berikut:
- a. respon kegawatdaruratan atau emergensi;
- b. pemantauan teratur kinerja klinis di fasilitas kesehatan;
- c. peningkatan kapasitas dan intervensi perilaku tenaga kesehatan;
- d. dashboard klinis; dan
- e. lembar rujukan maternal -neonatal.
- (2) Proses peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengacu pada Standar Kinerja Klinis Puskesmas dan Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

..

•

I•

## Bagian Kedua

## Peningkatan Sistem Rujukan Pelayanan Kegawatdaruratan

## Pasal 6

- ( 1) Penguatan Sistem Rujukan pelayanan kegawatdaruratan ibu dan BBL dilaksanakan dengan cara:
- a. operasionalisasi tim koordinasi atau kelompok kerja program penyelamatan ibu dan BBL;
- b. pe1aksanaan perjanjian kerjasama antar fasilitas kesehatan;
- c. penggunaan alat pantau kinerja rujukan;
- d. pelaksanaan AMP atau Audit Maternal Perinatal/Neonatal; dan
- e. penggunaan Sistem Informasi Jejaring Rujukan Maternal dan Neonatal (SijariEMAS).
- (2) Proses penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Kinerja Rujukan Puskesmas dan Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABV

## PELAYANAN KESEHATAN MASA HAMIL, BERSALIN DAN NIFAS

## Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Masa Hamil

## Pasal 7

- ( 1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan m@lalui p@layanan antenatal t@rpadu.
- (3) Pelayanan antenatal terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2} merupakan pelayanan kesehatan komprehensif dan berkualitas yang dilakukan melalui pemeriksaan 10 T yang terdiri dari:
- a. timbang badan dan ukur tinggi badan;
- b. ukur tekanan darah;
- c. nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas);
- d. ukur tinggi fundus uteri;
- e. tentukan presentasijanin dan denyutjantungjanin (DJJ);
- f. skrining status imunisasi Tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toxoid bila diper1ukan;
- g. pemberian tablet besi minimal 90 tablet selama kehamilan;
- h. tes laboratorlum (rutin dan khusus);
- i. tata laksana kasus; dan

- .J. temu wicara (konseling) termasuk perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) serta KB pasca persalinan.
- (4) Pelayanan antenatal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j untuk menyiapkan Ibu dan keluarga mengenal tanda-tanda bahaya dan komplikasi kehamilan.
- (5) Hasil pemeriksaan 10 T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk menganalisa kondisi ibu hamil dalam upaya mendeteksi dini resiko tinggi kehamilan.
- (6) Tanda-tanda bahaya komplikasi kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinformasikan kepada Ibu hamil dan keluarga agar dapat dilakukan upaya menghindarkan dari kematian.

## Pasal 8

- ( 1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali se1ama masa kehamilan yang dilakukan:
- a. 1 (satu) kali pada trimester pertama;
- b. 1 (satu) kali pada trimester kedua; dan
- c. 2 (dua) kali pada trimester ketiga.
- (2) Pe1ayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (3) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai standar dan dicatat dalam buku KIA.
- (4) Ketentuan mengenai buku KIA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

## Pelayanan Kesehatan Masa Persalinan

## Pasal 9

- ( 1) Persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan dilakukan oleh minimal 2 (dua) tenaga kesehatan yang kompeten.
- (2) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ibu bersalin dalam bentuk 5 (lima) aspek dasar meliputi:
- a. membuat keputusan klinis;
- b. asuhan sayang ibu dan sayang bayi;
- c. pencegahan infeksi;
- d. pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan; dan
- e. rujukan pada kasus komplikasi ibu dan BBL.
- (3) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar Asuhan Persalinan Normal (APN).

..

l

••

## Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Masa Nifas

## Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan masa nifas meliputi:
- a. pelayanan kesehatan bagi Ibu; dan
- b. pelayanan kesehatan bagi BBL.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilakukan pemeriksaan 3 (tiga) kali selama masa nifas yang dilakukan dengan ketentuan waktu pemeriksaan meliputi:
- a. 1 (satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 3 (tiga) hari pasca persalinan;
- b. 1 (satu) kali pada periode 4 (empat) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari pasca persalinan; dan
- c. 1 (satu) kali pada periode 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan.
- (3) Pemeriksaan kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
- a. pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu;
- b. pemeriksaan tinggi fundus uteri;
- c. pemeriksaan lokhia dan perdarahan;
- d. pemeriksaan jalan lahir;
- e. pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI Eksklusif;
- f. pemberian kapsul vitamin A;
- g. penanganan resiko tinggi dan komplikasi pada nifas;
- h. konseling;dan
1. pelayanan kontrasepsi pasca persalinan.
- (4) Pelayanan kesehatan bagi BBL sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf b paling sedikit 3 (tiga) kali yang dilakukan dengan ketentuan waktu pemeriksaan meliputi;
- a. 1 (satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam setelah lahir;
- b. 1 (satu) kali pada periode 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah lahir; dan
- c. 1 (satu) kali pada periode 8 (delapan) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari setelah lahir.
- (5) Pemeriksaan kesehatan bagi BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. perawatan tali pusat
- b. melaksanakan ASI Eksklusif
- c. memastikan bayi telah diberi injeksi Vitamin Kl
- d. memastikan bayi telah diberi salep mata Antibiotik
- e. pemberian imunisasi Hepatitis B-0

## Pasa.111

- (1) Pelayanan kontrasepsi pasca persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf i bertujuan untuk menjaga jarak kehamilan berikutnya atau membatasi jumlah anak yang dilaksanakan dalam masa nifas.
- (2) Pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui pemilihan metode kontrasepsi sesuai pilihan pasangan suami istri, sesuai indikasi, dan tidak mempengaruhi produksi Air Susu lbu.
- (3) Semua Ibu Hamil harus sudah mendapatkan konseling Keluarga Berencana pada saat pemeriksaan kehamilan pada usia kehamilan 28 (dua puluh delapan) sampai 42 (empat puluh dua) minggu dan menandatangani surat persetujuan KB pasca persalinan.
- (4) Pada saat merujuk pasien harus disertakan inform consent (surat persetujuan KB pasca salin) sesuai alat kontrasepsi yang dipilih, disarankan menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

## BAB VI

## SISTEM RUJUKAN

## Baglan Kesatu Jejaring Rujukan Medis

## Pasal 12

- (1) Jejaring sistem rujukan Ibu dan BBL menggunakan sistem rujukan berjenjang.
- (2) Sistem rujukan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dimulai dari pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, FKTP dan FKTL.
- (3) Upaya kesehatan berbasis masyarakat terdiri dari:
- a. kader kesehatan; dan
- b. posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).

## Bagian Kedua

Pembagian Wilayah Rujukan

## Pasal 13

Berdasarkan perwilayahan rujukan skala provinsi, Kabupaten Toban berada di Wilayah Rujukan Regional 111 (tiga) dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah RS Ibnu Sina Gresik sebagai Rumah Sakit Rujukan Provinsi.

,•

I

•

## Pa.sa.114

Wilayah cakupan rujukan Kabupaten Tu.ban ditentukan berdasarkan:

- a. jumlah dan sebaran penduduk, serta distribusi fasilitas kesehatan;
- b. jarak dan waktu tempuh rata-rata warga Kabupaten Tu.ban terhadap fasilitas kesehatan setempat;
- c. fasilitas Kesehatan meliputi Puskesmas, Bidan Praktek Mandiri, Rumah Sakit Swasta dan RSUD dr. R. Koesma Tu.ban; dan
- d. perjanjian Kerjasama tentang Gerakan Penyelamatan lbu dan BBL dalam Jejaring Sistem Rujukan Kabupaten Tuban.

## Pasal 15

Wilayah cakupan dan jenis rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan wilayah dan jenis kegawatdaruratan lbu dan BBL oleh Bupati.

## Pasal 16

Pemerintah Kabupaten Tu.ban mengembangkan Puskesmas sebagai FKTP yang sesuai standar dan melayani persalinan serta mempunyai Unit Gawat Darurat yang berfungsi 24 (dua puluh empat) jam.

## Bagian Ketiga

## Alur Rujukan Pasal 17

- (1) Alur 1 (pertama) pasien pada FKTP yang berada pada wilayah cakupan rujukan di Kecamatan.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horisontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dan rujukan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dimulai dari FKTP ke FKTL dan seterusnya.
- (4) Dikecualikan dari alur rujukan sebagaimana dimaksud Pasal 15 dalam keadaan sebagai berikut:
- a. dalam keadaan kegawatdaruratan; dan
- b. fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana/tenaga yang sesuai dengan kebutuhan.

## Bagian Keempat Syarat Rujukan

## Pasal 18

- ( 1) Rujukan harus dibuat oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk.
- (2) Rujukan dan rujukan batik berpedoman pada standar rujukan pelayanan medis masing-masing fasilitas kesehatan.
- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat› syarat sebagai berikut:
- a. adanya unit yang mempunyai tanggung jawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
- b. adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa:
1. Formulir Rujukan dan rujukan balik;
2. pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang.
- c. adanya transportasi yang tersedia untuk rujukan setiap saat selama 24 (dua puluh empat) jam, termasuk obat dan peralatan penunjang;
- d. rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim ke arah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.
- (4) Dal.am menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ke tempat rujukan, maka:
- a. sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi dengan alat resusitasi, cairan infus, oksigen dan surat rujukan serta jaminan pembiayaan, dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
- b. diperlukan pendamping pasien oleh tenaga kesehatan; dan
- c. sarana transportasi dan petugas kesehatan yang mendampingi memiliki sistem komunikasi.
- (5) Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan/ atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila:
- a. dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
- b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan/ atau sub spesialis yang tidak tersedia di fasi1itas pelayanan semula;
- c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
- d. pasien atau keluarganya menyadari bahwa rujukan dilaksanakan karena a1asan medis;
- e. rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan;

I

•

•

- f. rujukan tanpa alasan med.is dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien (jumlah tempat tidur tidak mencukupi};
- g. rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanannya; dan
- h. khusus untuk pasien Jamkesmas dan pemegang Asuransi Kesehatan lainnya, harus ada kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tujuan Rujukan.
- (6) Fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan tidak boleh untuk merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi dan/ atau imbalan dari fasilitas pelayanan kesehatan.
- (7) Standar Kinerja Klinis dan Kinerja Rujukan pada Puskesmas dan rumah Sakit.

## BAB VII

## KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

## Pasal 19

Kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pelayanan kegawatdaruratan lbu dan BBLadalah:

- a. memberikan arah kebijakan pembangunan kesehatan;
- b. bertanggung jawab terhadap sistem rujukan pelayanan kesehatan; dan
- c. melakukan koordinasi pelayanan sistem rujukan tingkat Kabupaten.

## Pasal 20

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengirim rujukan:

- a. memberikan tindakan pra rujukan sesuai standar yang berlaku;
- b. memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis atau non medis pasien harus dirujuk;
- c. melakukan konfirmasi dan memastikan kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dituju sebelum merujuk;
- d. membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
- e. surat rujukan pertama harus dari FKTP kecuali dalam keadaan gawatdarurat;
- f. apabila terjadi kematian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus dilaporkan dalam waktu ix 24 (dua puluh empat) jam ke Dinas melalui telepon atau pesan singkat (SMS); dan
- g. formulir Rekam Medik Maternal (Ibu) dan Neonatal (BBL) harus dibuat dan diserahkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada Dinas selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

"

•

## Pasal21

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan :

- a. menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
- b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
- c. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan;
- d. melaksanakan catatan medik sesuai dengan ketentuan;
- e. memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan;
- f. membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi, dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama;
- g. membuat rujukan balik ke FKTP untuk menindaklanjuti selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis atau sub spesialistik setelah kondisi pasien stabil. perawatan spesialistik

## BAB VIII INFORMASI DAN KOMUNIKASI

## Pasal 22

- ( 1) Penyelenggara rujukan harus menjamin ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis yang memuat informasi tentang:
- a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat merujuk;
- c. keberadaan tempat tidur yang kosong di semua kelas.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib mengakses sistem informasi rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dirujuk.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.
- (5) lnstitusi Pendidikan Tenaga Kesehatan pemerintah dan swasta wajib untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tu.ban ini kepada seluruh peserta didiknya dan menyebarluaskan pada masyarakat pada kegiatan pengabdian masyarakat
- (5) Pemerintah Daerah mengembangkan jejaring pelayanan medis dimana tenaga kesehatan bisa sating berkomunikasi dalam menangani dan merujuk kasus.
- (6) Setiap rujukan dari FKTP dan RS non RSUD wajib menggunakan Sistem Informasi Jejaring Rujukan Penyelamatan Ibu Melahirkan dan BBL (SIJARIEMAS).

"

## BAB IX KETENAGAAN

## Pasal 23

Pemerintah Daerah mengupayakan ketersedian tenaga medis dan tenaga dokter di Puskesmas dan Rumah Sakit di daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan dokter internsip / dokter magang/ dokter P'IT yang ditempatkan di wilayah Kabupaten Tuban.

## BAB X

## PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 24

- ( 1) Partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh FMM adalah melakukan monitoring dan memberi masukan pada Maklumat Pelayanan.
- (2) Partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh MKIA adalah melakukan pendampingan ibu dan BBL.

## Pasal 25

- ( 1) MKIA dan kader kesehatan mempunyai tugas secara aktif mencegah keterlambatan mengenali tanda-tanda resiko tinggi pada ibu hamil dan BBL serta keterlambatan melakukan rujukan.
- (2) Masyarakat wajib terlibat memberikan dukungan dalam penyelamatan ibu danBBL.
- (3) Bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. memberikan informasi untuk memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan;
- b. bekerja sama dengan petugas kesehatan secara aktif dalam hal rujukan terencana dan kegawatdaruratan ibu melahirkan dan BBL;
- c. program Desa Siaga di lingkungan tempat tinggalnya;
- d. membantu pemerintah Desa dalam penyediaan Ambulan Desa;
- e. program Tabungan lbu Bersalin (Tabulin);
- f. keluarga ibu hamil mendukung persalinan pada fasilitas kesehatan; dan
- g. memantau pelayanan kesehatan untuk memastikan pelaksanaan Maklumat Pelayanan pada fasilitas kesehatan.

## BAB XI PENCATATAN DAN PELAPORAN

## Pasal 26

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu harus melakukan pencatatan, pelaporan dan respon tindak lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (2) Pencatatan dan Pelaporan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
- a. pencatatan dan pelaporan basil pelayanan kesehatan ibu;
- b. pencatatan dan pelaporan kesakitan ibu; dan
- c. pencatatan dan pelaporan kematian ibu dan BBL ( surveilans kematian ibu/ Audit Maternal Perinatal/Neonatal).
- (3) Pencatatan dan Pelaporan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang.
- (4) Respon tindak 1anjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di1akukan berdasarkan hasil analisis dan interpretasi pemantauan wilayah setempat dan Audit Maternal Perinatal/Neonatal.

## Pasal 27

- (1) Audit Maternal Perinatal/Neonatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap setiap kasus kematian Ibu dan BBL.
- (2) Audit Maternal Perinatal/Neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilakukan melalui investigasi kualitatif mendalam mengenai penyebab dan situasi kematian maternal dan perinatal.
- (3) Audit Maternal Perinatal/Neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Audit Maternal Perinatal/Neonatal tingkat Kabupaten.
- (4) Audit Maternal Perinatal/Neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga mutu pelayanan kesehatan lbu dan BBL.
- (5) Hasil Audit Maternal Perinatal/Neonatal merupakan dasar bagi pelaksanaan intervensi yang terdiri atas:
- a. peningkatan pelayanan antenatal yang mampu mendeteksi dan menangani kasus risiko tinggi secara memadai;
- b. pertolongan persalinan yang bersih dan am.an oleh tenaga kesehatan terampil, pelayanan pascapersalinan dan kelahiran;
- c. peningkatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pelayanan Obsteri Neonatal Emergensi Komprehensip (PONEK) yang dapatdijangkau;dan/atau
- d. rujukan yang efektif untuk kasus risiko tinggi dan komplikasi yang terjadi.

.,

..

f

## BABXII SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 28

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (6) dikenakan sanksi administratif secara berjenjang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai peringatan awal.
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 7 (tujuh) hari apabila tidak diindahkan, maka dikenakan teguran tertulis.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Apabila sampai dengan teguran tertulis ketiga tetap tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan izin.

## BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 29

- ( 1) Dinas melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kegawatdaruratan Ibu dan BBL, mulai dari FKTP hingga FKTL.
- (2) Dinas melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan dan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporannya.

## BAB XIV

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 30

- ( 1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Dinas bekerjasama dengan Asosiasi Rumah Sakit dan Organisasi Profesi di Daerah terhadap seluruh sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta dan unsur masyarakat yang mendukung Gerakan Penyelamatan Ibu dan BBL termasuk MKIA, Kader Kesehatan dan Posyandu.
- (2) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada saran.a pelayanan kesehatan pada tingkat di bawahnya dan unsur masyarakat peduli kesehatan Ibu dan BBL di wilayah kerjanya.

•



BAB XV PBIIUTUP

PuaJ.31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga.J diundangkan.

Agar setiap orang menget.ahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Betita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal J Sepeakr 816

Diundangkan di Tuban pada tanggal 3 Sep•1ter 816

SBKRBTAJUS DABRUI

BERITA DAERAH KABUPATEN TIJBAN TAHUN 2016 SERIE NOMOR ... 4! ... .

l•

i.-

.,.J.

.&lt;!l

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR

13

TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANMN PENYELAMATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR DI KABUPATEN TUBAN

## PEDOMAN DAN TATA CARA PEKINGKATAN KUALITAS PltLAYANAN KEGAWATDARURATAN 1B11 DAN BBL

## A. ST.AllDAR KINERJA KLINIS RUMAH SAKIT

| NO | KEGIATAN KLIN'IS | PELAKSANAAN' | TUJUAN | PENANGGUNG JAWAB | SUPERVISI | UFEQNSI | P&LAPORAN |
|------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Simulasi Kegawatdaruratan | 1 Bulan | Memberikan informasi dan mengingatkan tentang penatalaksanaan terhad!ap kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal | Kepala Ruangan Kepala Instalasi/ sebutan lain | Dokter jaga umumdan Spesialiis | Petunguk teknis penyelenggaraan simulasi emergensi obstetri dan neonatus, Alat pantau sistem kineIJ)l klinis Rumah Sakit, daftar tilik ketrampilan klinik | Direktur dan Dokter Spesialis |
| 2 | OperanJaga | setiap pergantian jaga | Memberikan informasi kepada rekan jaga selanjutnya mengenai jumlah pasien, kondisi pasien, penatalaksanaan lanjutan terhadap masing-masing pasien | | Dokterjaga umumdan Spesialiis | SOP internal Rumah Sakit | Direktur dan Dokter Spesialis |

| 3 | Bongkar Bersih | 1 Bulan | Melakukan pengecekan dari sarana dan prasarana, serta obat- obatan (tanggal kadaluarsa) termasuk membersihkan ruangan | Kepala Ruangan | Dokter jaga umumdan Spesialis | SOP internal Rumah Sakit | Direktur dan Dokter Spesialis |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 4 | Audit Near miss/ Kematian | Tiap ada kasus kurang dari 24jam | Pembelajaran terhadap kasus near miss maupun kasus kematian agar tidak terjadi lagi pada kasus yangsama | Kepala Ruangan | Dokter jaga umum, Spesialis dan Manajemen Rumah Sakit | Alat pantau sistem kinerja klinis Rumah Sakit, petunjuk teknis auditnear miss/ kematian maternal dan neonatal | Direktur dan Dokter Spesialis |
| 5 | Dashboard | per pergantian jaga/setiap hari | Melihat kualitas pelayanan dari fasilitas tersebut terutama dalam kasus emergencl | Kepala Ruangan | Kepala Ruangan, Dokter jaga umum, Spesialis dan Manajemen Rumah Sakit | Petunjuk teknis penggu.naan dashboard, alat pantau sistem kinerja klinis Rumah Sakit | Direktur dan Dokter Spesialis |
| 6 | Pemanfaatan Alat Pantau Kinerja Klinis | 3 Bulan | Memantau dan mempertahankan sistem kinerja klinis di Rumah Sakit | Kepala Ruangan | | Defmisi operasional sistern kinerja klinik Rumah Sakit, alat pantau sistem kinerja klinik Rumah Sakit | Direktur dan Dokter Spesialis |

| 8 | Rapat ko01rdinasi rutin setiap pagii | Setiap Harl (pagi) | Melaporkan pasien dengan kasus- kasus khusus yang membutuhkan pengawasan ketat | Kepala Ruangan | Dokter jaiga umum dan Spesialis | SOP internal Rumah Sakit | Oirektur dan Ookter Spesialis |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 9 | Pengisian Buku Register | Setiap kasus kelahiran | Mempermudah pihak fasilitas untuk mengetahuijumlah persalinan dan komplikasi ibu yang ada di fasilitas tiap harinya | Kepala Ruangan | Kspala Ruangan dan Manajemen Rumah Sakit | Buku Register Maternal Neonatal | Oirektur dan Ookter Spesialis |
| 10 | Penmgkatan pengetahuan dan ketrampilan Klinis | 1 Bulan | Memberikan informasi terbaru dan ketrampilan klinis | Kepala Ruangan | Dokter jaiga umum, Spesialis dan Manajemen Rumah Sakit | Assesment ketrampilan klinis | Oirektur dan Ookter Spesialis |
| 11 | Penggunaan Lembar Kerja Rujukan Maternal dan Neonatal | Tiap kasus rujukan | Mempermudah pihak fasilitas dalam melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi dan menuliskan penatalaksanaan yang telah dilakukan | Kepala Ruangan | Kepala Ruangan, Dokter jaiga umum, Spesialis dan Manajemen Rumah Sakit | Alat penunjang keputusan klinik Rujukan Maternal Neonatal | Oirektur dan Dokter Spesialis |

## B. STANDAR KINERJA KLINIS PUSKESMAS,

| N 0 | KEGIATAN STANDAR KLINIS | PELAKSANAAN | TUJUAN | TANGGUNG JAWAB | SUPERVISI | REFERENSI | PELAPORAN |
|-------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Simulasi KegJ:t.watda ruratan | 1 Bulan | Memberikan informasi dan mengingatkan tentang penatalaksanaanterfuadap kasus kegawatdaruratan materna] dan neonatal | Bidan Koordinator | Kepala Puskesmas dan Dokter Jaga Umum | Petunjuk teknis penyelenggaraan simulasi kegawatdaruratan obstetri dan neonatus, Alat pantau sistem kinerja klinis Puskesmas, daftar tilik ketrampilan klinis | Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskemas |
| 2 | Operan Jaga | Setiap Pergantian jaga | Memberikan informasi kepada rekan jaga sela,njutnya mengenad jumlah pasien, kondisi pasien,. penatalaksanaan lanjutan terhadap masing-masing pasien | Bidan Koordinator | Kepala Puskesmas dan Dokter Jaga Umum | SOP internal Puskesmas | Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskemas |
| 3 | Bongkar Bersih | 1 Bulan | Melakukan pengecekan dari sarana dan prasarana, serta obat-obatan (tanggal kadaluarsa) te:rmasuk membersihkan ruangan | Bidan Koordinator | Kepala Puskesmas dan Dokter Jaga Umum | SOP internal Puskesmas | Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskemas |

•~

| 4 | Audit near miss/ Kematian | Setiap ada kasus kurang dari 24 jam | Pembelajaran terhadap kasus nearmiss maupun kasus kematian agar tidak terJadi lagi pada kasus yang sama | Bidan Koordina tor | Kepala Puskesmas dan Dokter Jaga Umum | Alat pantau sistem kinerja klinis Puskesmas, petunjuk teknis audit near miss/ kematian maternal dan neonatal | Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskemas |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 5 | Dashboard | Setiap hari | Melihat kualitas pelayanan dari fasilitas tersebut terutama dalam kasus kegawatdaruratan | Bidan Koordina tor | Kepala Puskesmas dan Dokter Jaga Umum | petunjuk teknis penggunaan dashboard, alat pantau sistem kinerja klinis Puskesmas | Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskemas |
| 6 | Standar Kinerja Klinis | 3 Bulan | Memantau dan mempertahankan sistem kinerja klinik di Puskesmas | Bidan Koordina tor | Kepala Puskesmas dan Dokter Jaga Umum | definis:ii operasiona11 sistem kinerja klinik Puskesmas, alat pantau sistem kinerja klinik | Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskemas Puskemas |
| 7 | Penanganan tindakan kegawatda.ruratan maternal neonatal, sesuai dengan SOP dan Protap yang berlaku, meliputi: 1. pemberian MgSo4 | Sesuai kasus | Stabilisasi lanjutan dari penanganan ditingkat Puskesmas agar Ibu dan Bayi selamat dengan kondisi sehat, sebelum dirujuk. | Bidan Koordina tor dan Dokter Umum | Kepala Puskesmas | SOP internal Puskesmas, Alat pantau sistem kinerja klinik Puskesmas, Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasiliitas Kesehatan Dasar dan Rujukan | Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskemas |

...

,.

,

..

~

| 8 | Rapat kool'dinasi rutin setiap pagi | Setiap Harl {pagi) | Melaporkan pasien dengan kasus- kasus khusus yang membutuhkan pengawasan ketat | Kepa]a Ruangan | Dokt.er jaga umum dan Spesialis | SOP internal Rumah Sa.kit | Direktur dan Dokter Spesialis |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 9 | Pengisian Buku Register | Setiap kasus kelahiran | Mempermudah pihak fasilitas untuk mengetahuijumlah persalinan dan komplikasi ibu yang ada di fasilitas tiap harinya | Kepala Ruangan | Kspa)a Ruangan dan Manajemen RumahSakit | Bw.cu Register Maternal Neonatal | Direktur dan Dokter Spesialis |
| 10 | Peningkatllll pengetahuan dan ketrampilan KJinis | 1 Bulan | Memberikan informasi terbaru dan ketrampilan klinis | Kepala Ruangan | Dokt.erjaga umum, Spesialis dan Manajemen Rum.ah Sakit | Assesment ketrampila.n klinis | Direktur dan Dokter Spesialis |
| 11 | Penggunaan Lem.bar Kerja Rujukan Matemaldan Neonatal | Tiap kasus rujukan | Mempermudah pihak fasilitas dalam melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi dan menuliskan penatalaksanaan yang telah dilakukan | Kepala Ruangan | Kepala Ruangan, Dokter jaga umum, Spesialis dan Manajemen Rum.ah Sakit | Ala.t penunjang keputusan klinik Rujukan Maternal Neonatal | Direktur dan Dokter Spesialis |


..

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR

73

TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN IBU DAN BAYI . BARU LAHIR DI KABUPATEN TUBAN

## PEDOMAN DAN TATA CARA PENINGKATAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KBGAWATDARURATAN IBU DAN BBL

## A. STAllDAR .KINER;JA RUJUKAll RUMAH SAKIT

| N 0 | KEGIATAN SISTEM RUJUKAN | PELAKSANAAN | TUJUAN | PENANGGUNG JAWAB | SUPERVISI | REFERENSI | PELAPORAN |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Pemanfaatan Alat Pantau Kinerja Rujukan RumahSakit | 3 Bulan | Melakukan penyeliaan fasilitatifjejaring sistem rujukan di Rumah Sakit secara berkala dan