PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Nomor 14 Tahun 2014 tentang TATA KEI,OLA HOTEL, PENGINAPAN, DAN RUMAH KOS (berlaku 6 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG
TATA KEI,OLA HOTEL, PENGINAPAN, DAN RUMAH KOS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,
- a. bahwa perkembangan daerah yang semakin meningkat seiring dengan tersedianya berbagai macam fasilitas di bidang pendidikan, jasa dan perdagangan serta fasilitas pemerintahan, menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal baik untuk sementara maupun untuk menetap dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan jasa hotel, penginapan, dan rumah kos;
- c. bahwa sejalan dengan perkembangan usaha hotel, penginapan, dan rumah kos, maka perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya usaha hotel, penginapan, dan rumah kos, diperlukan upaya terpadu antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban baik bagr pengelola, pengguna jasa maupun lingkungan sekitar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan, dan Rumah Kos;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32091;
2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8441;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9661; 7.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8.
5. Undang-Undang Nomor L Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 9.
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtO Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51a5); 11.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AAT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 12.
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK.5OL IMKP l2OlO tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
74. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM 53/HM.OO1/MPEKI2OLS tentang Standarisasi Usaha Hotel, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2Ol4;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO2 Nomor 5 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2OOl tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2Ol2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2072-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OL2 Nomor 6 Seri E);
7. L9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2OL3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2073 Nomor 17);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan
BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOL,A HOTEL, PENGINAPAN, DAN RUMAH KOS.
BAB II - RUANG LINGKUP, DASAR,
Pasal 2
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan hotel, penginapan, dan rumah kos.
BAB II - RUANG LINGKUP, DASAR,
Pasal 4
- tujuan :
- a. mewujudkan daerah yang religius/agamis; b. mencitrakan daerah sebagai kota pendidikan, budaya, jasa, niaga, berorientasi global yang menjunjung tinggi nilai budaya dan norrna
- kesusilaan serta kearifan lokal; c. melindungi kepentingan semua pihak serta menciptakan keamanan,
- ketentraman dan ketertiban;
mendorong berkembangnya industri pariwisata di daerah.
Hotel
BAB III - PENG(X)II)NGAN USATIA Bagian Kesatu
Pasal 5
bintang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- bintang berbentuk Badan Usaha lndonesia berbadan hukum. (Zl Kriteria dan persyaratan golongan kelas usaha hotel bintang dan non
,;#"H:1"
BAB III - PENG(X)II)NGAN USATIA Bagian Kesatu
Pasal 6
- (1) Usaha penginapan dapat berbentuk badan usaha atau perorangan.
2. (21 Kriteria dan persyaratan usaha penginapan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Rumah Kos
BAB III - PENG(X)II)NGAN USATIA Bagian Kesatu
Pasal 7
- (1) Usaha rumah kos dapat berbentuk badan usaha atau peror€rngan.
2. (21 Kriteria dan persyaratan usaha rumah kos ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB tV
HAK, KEIIIA.IIBN{, DAN LARAITGAN
BAB III - PENG(X)II)NGAN USATIA Bagian Kesatu
Pasal 8
- (1) Pengelola usaha hotel, penginapan, dan/atau rumah kos dalam menjalankan usahanya wajib :
- b. menghormati kearifan dan budaya lokal;
- a. memberikan perlindungan kepada pengguna jasa;
- c. tidak menggunakan hotel, penginapan, dan rumah kos untuk perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum;
- e. menyediakan tempat penyimpanan barang berharga secara khusus untuk usaha hotel dan memberitahukan kepada pengguna jasa untuk menyimpan barang berharga ditempat penyimpanan yang telah disediakan;
- d. menyediakan tempat peribadatan;
- f. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan tingkat hunian kamar secara berkala kepada Bupati.
- g. menyelenggarakanpembukuanperusahaan; dan
10. (21 Untuk penyelenggaraan usaha penginapan dan rumah kos tidak diwajibkan menyediakan tempat penyimpanan barang berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
11. {41 Pada bulan Ramadhan dan hari besar keagamaan lainnya serta waktu yang telah ditentukan, Pengelola usaha hotel yang memiliki fasilitas karaoke wajib menaati ketentuan operasional yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengelola usaha berhak untuk mengambil tindakan terhadap pengguna jasa yang melanggar ketentuan dalam rangka pencegahan terjadinya tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelola usaha penginapan dan rumah kos dilarang menyediakan fasilitas karaoke.
- (6) Pengelola usaha hotel dan penginapan disamping memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diwajibkan untuk memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
15. {71 Persyaratan dan tata cara pengurusan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENG(X)II)NGAN USATIA Bagian Kesatu
Pasal 9
- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan kepada pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, pengelola usaha bertanggung jawab terhadap beberapa hal sebagai berikut :
- b. kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum.
- a. pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan; dan
- (2) Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan serta kelaikan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (1) Laporan tingkat hunian kamar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf i meliputi :
- b. laporan tahunan, yang disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak akhir tahun.
- a. laporan bulanan, yang disampaikan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya; dan
4. (21 Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pengelola usaha hotel, penginapan, dan rumah kos dapat menetapkan peraturan tersendiri lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
PERUBAHAN USAIIA
BAB V - PERUBAHAN USAIIA
Pasal 12
- (1) Terhadap pemindahtanganan kepemilikan usaha hotel, penginapan, dan rumah kos wqiib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan akta peralihan hak.
- (3) Dalam hal terjadi pemindahtanganan kepemilikan, perubahan nama dan/atau lokasi usaha hotel, penginapan, dan rtrmah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau izin usaha wajib diperbaharui.
3. (21 Terhadap perubahan nama dan/atau lokasi usaha hotel, penginapan, dan rumah kos wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.
BAB V - PERUBAHAN USAIIA
Pasal 13
Pengelola usaha hotel, penginapan, dan rumah kos yang akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usaha, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
PEMBINAAN, PEIITGAtrIASAN, DAIT PEITGENDALIAN
BAB VI - PEMBINAAN, PEIITGAtrIASAN, DAIT PEITGENDALIAN
Pasal 14
- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha hotel, penginapan, dan rumah kos.
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PEITNDII(AN
Pasal 15
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
2. (21 Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- a. menerima, mencafi, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang€ul atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
11. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i.
12. menghentikan penyidikan; dan J.
13. melakukan tindakan lain yang perlu menurut hukum yang dapat dipertan ggungj awabkan. k.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 16
- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 diancam dengan pidana kumngan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.OOO.OOO,00 (lima puluh juta rupiah). (1)
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (2)
8
BAB TX KBTENTUAN LAIN.L/UN
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 17
Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha, pengelola usaha mengupayakan peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawan secara terus menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal L8
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB X - KETENTUAN PETTUTUP
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 6 Agustus 2014

Penandatangan: BUPATI PAMEKASAN, ACHMAD SYAFII

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal L3 November 2OL4

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPf,SN PAMEKASAN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OI4 NOMOR 16 7