Unknown Unknown Nomor TAHUN Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BOMBANA '-f J NOMOR TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAI r FU'~&lt; .st, SERTA TATA KERJA SATUAN POLIS! PAMO Cr PR.AJA KABUPATEN BOMBANA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
,.
,,
BUPATI BOMBANA
PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
'-f J
NOMOR TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAI r FU'~&lt; .st, SERTA TATA KERJA SATUAN POLIS! PAMO Cr PR.AJA KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA l~SA
BUPATI BOMBANA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Pers tura Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahur : 10 I 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeral L Ka upaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Lu »r;i te tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dun Fun] si, se.rta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab paten Bom\ ana ..
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun :!CO~: tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, IC3t. rupa en Waka.tobi dan Kabupaten Kolaka Utara .1 Pr pin 3i Sul wesi Tenggara (Lembaran Negara Re ubl, .: ln:lc nes a Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Ler baran Neg.ms Icepublik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tah m. :!C 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga 1 (Lem aran Negara Republik Indonesia Tahui 2 l. Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara Republi : Ir.do aesia omor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 I~tei: t .ng Ap· rat r Sipil Negara (Lembaran egara Republik lndr ncsia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lem baran N&lt;:gi rs. 1' epublik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun :!C 14 te tang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara ReJ ·...1.1 .lilr Ir donesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahari Lernt ar an Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaga maria telao diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang I omor ~ Tuh in 201S tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undai lg Norn r 2] Tahun 2014 tentang Pemerintahan aerah (Lerr baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No.r,o !)~, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia orr.o !ib'i 9)
5. Peraturan Pemerintah Republik In onesia Nc n.or H! lab n 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar.an I · 1.ara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lemi aran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bornbana Ne: 01 ;3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sus nan Pua igkat D er t
•
Kabupaten Bombana (Lembaran I aerah Kab paten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUI&lt;AN, S SUNA ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA 't'AJ'A KERJA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA KABUPATEN BO'vtBANA.
.Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud denga
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Ka bu pate 2. Pemerintah Daerah adalah Pernerinta. Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang uelanjutnya disingkat, DPRD adalah Dewan Perwakilan R ikjat aera Kabupaten Bombana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana adal.ih ieratura perundang-undangan yang dibentuk oleh [1PHD d nga persetujuan bersama Bupati Bombana;
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut erbup adalah Peraturan Bupati Bombana;
8. Keputusan Bupati Bombana adalah penetapa n yang b rsif .t konkrit, individual, dan final;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daer a 1 Ka upate. Bombana;
11. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpo PP sebagai Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanazan tugas Bupati dalam memelihara dan men) elenggaraka ketentraman masyarakat dan ketertiban umun i, :~nen.egaka Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Kepu usan Bupati;
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanj.rtnys. isingk .t Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong F .a a Ka upaten Bombana yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang melaksanakan tugas Bupati dalam mernelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Pe ra.uran da Keputusan Bupati, perlindungan mas. arakat serta bidang pencegah pemadam kebakaran berda arkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
12. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah s ia:u keadaa dinamis yang memungkinkan Pernermtah Daerah da masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan entram, tertib dan teratur;
13. Perlindungan masyarakat adalah s atu keauaan di amis dimana warga masyarakat disiapkan clan ibekali pengetahuan serta keterampilan ikut me elihara keamanan, ketenteraman dan ketert:iba.n masvarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selan; it iy.~. dismgkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Ka bupai en Bombana yang diberi wewenang khusus oleh undang-i nclang ntuk melakukan penyidikan terhadap pelangga ran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya;
15. Jabatan Fungsional adalah Jabatan mgsional di lingkungan Satuan Polisi Pamo g Praja Ka.b paten Bombana;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelcmpok Jabatan Fungsional di lingkungan Satuan Polisi P among Praja Kabupaten Bombana;
17. 1 7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan »e.merintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang peiaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara clan penye enggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungr, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masy a 'akat;
18. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan ..&gt;e111erintaha yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
19. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan 'emerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah srsuai dengan potensi yang dimiliki Dae rah.
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan · iemerintahan bidang penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah., Perutura dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat sert. t pencegahan dan penangulangan kebakaran diwadahi dalam be: 1t11k Satuan.
Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dirnaksu l dalam Pasal 2 adalah Satuan Polisi Parnong Prsja Kabupaten Bombana.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dime ksud alam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Satuan Polisi Pamong Praj 1 Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1: ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN OROANIS,\.SJ
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana u usan pemerintahan yang menjadi kewenangan daera h.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh kepala Satuan yang berkedu uka di bawah dan bertanggung jawab kepada B upati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati r ielaksanaka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangar claerah da tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan ke tentr ama masyarakat dan ketertiban umum, penega can Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penangulangan kebakaran.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim. dcsud dalam Pasal 6, Satpol PP menyelenggarakan f ngsi :
- a. penyusunan rencana program dan kegia ta pe 1' sanaa ketentraman masyarakat dan keterti an um LU a, pe negakan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan :la n Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat, erta I en ce gahan clan penangulangan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan per yelengg raan ketentraman masyarakat clan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peratu -a.11 D· erah, Peraturan dan Keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyaruk at;
- e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan per yelenggaraan ketentraman dan ketertiban umurn, penegak-m Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati d- .ngan aparat Kepolisin Republik Indonesia, PPNS dan lnstan si te rut;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur alau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati;
- g. perumusan kebijakan teknis di bi lang penceg han, pemadam kebakaran, penyelamatan dan saran t teknis;
- h. penyelenggaraan urusan pemerintahan da 1 pela anan umum bidang pencegahan, pemadan: kebakaran,
9. penyelamatan dan sarana teknis; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olel: -3upati terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagairr.an 1 dim ks d dalam Pasal 7, Satpol PP memiliki kewenangan sehagai berikut:
- a. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- b. melakukan tindakan penertiban no yu ti. ial ter. adap warga masyarakat, aparatur, atau badan nr.kum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Dc:1e1 ah dan / atau Peraturan Kepala Daerah;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhudap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukurn yang iduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Dc:1e1 all dan / ata Peraturan Kepala Daerah; dan
- d. melakukan tindakan administratif terh.idap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/ at u Peraturan Kepala Daerah.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Pra a :{a upate Bombana, terdiri atas :
- b. sekretariat;
- a. kepala satuan;
- c. bidang ketentraman masyarakat dan ketert ban urn m;
- d. bidang penegakan Perundang-Undangan ·)~1erah·,
- e. bidang perlindungan masyarakat;
- f. bidang pemadam kebakaran;
- g. unit pelaksana teknis Satpol PP; dan
- h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana tercantum dalam la.np.ran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Pera turan Bupati ini.
BABIV TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Kepala Satuan
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 10
Kepala Satuan mempunyai tugas merurrruskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi · eientraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran, juga melaksanakan urusan ketatai isahaan.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 11
- (1) Sekretariat mempunyai tugas mere car.akan kegiatan, rnelaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan program dan perencanaan, keuanga n, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaa 1 .rset.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sek.re ark yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada epala , 'a:uan.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim.iksud alam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program kegiatan urusan I rogram dan perencanaan, keuangan, urn um, «tatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset;
- b. pelaksanaan program kegiatan u man program dan perencanaan, keuangan, umum, :K&lt; tatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset;
- c. pembagian pelaksanaan tugas urusan program dan perencanaan, keuangan, umum, :r(&lt; tatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset;
- d. pembuatan laporan dan evaluasi program keE,ia:an urusan program dan perencanaan, keuan za.i, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan . set; clan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala S tuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 13
- (1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub bagian program;
- c. sub bagian umum dan kepegawaian.
- b. sub bagian keuangan; dan
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian y.311g berada di bawah dan bertanggung jawab kepad a Se. re taxi - .
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 14
- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordi asian penyu .unan rencana dan program Satuan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian me rn un ai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevnluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayarian admini trasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan,
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas -nerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungja aban pengelolaan keuangan Satuan.
Bagian Ketiga
Bidang Ketentrarnan Masyarakat dan Ketertiban Umum
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 15
- (1) Bidang Ketentrarnan Masyarakat dan erer tihan Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, me bina, memelihara dan mengawasi ketentraman rnasyarakat dan ketertiban umum.
- (2) Bidang Ketentrarnan Masyarakat dan Keter tiban Umurn dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada a i »awah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 16
Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dirn.tk.sud alarn Pasal 15, Bidang Ketentraman Masyarakat fan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. penetapan penyusunan rencana dan pr ig.arn kerja ketentrarnan masyarakat dan ketertiban .imum serta operasi pengendalian dan pengawalan;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan ke iijaka: t tek is da fasilitasi ketentrarnan masyarakat dan ketei tihan umum serta operasi pengendalian dan pengawalan;
- c. penyelenggaraan pelaksanaan ketentraman nu syaraks t. dan ketertiban umum serta operasi pengei idalian dan pengawalan;
- d. penetapan rumusan pengkajian baha 1 fa ilitasi penyusunan pedoman dan supervisi kete traman masyarakat dan ketertiban umum se rta o erasi pengendalian dan pengawalan;
- e. penetapan rumusan pengkajian · iahan koor ma ·1 penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan kete iba umum serta operasi pengendalian dan penga valan;
- f. penetapan rumusan pembinaan teknis. pengen alian operasional Polisi Parnong Praja;
- g. penetapan rumusan pemeliharaan ketentrama 1 masys rakat dan ketertiban umum;
- h. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Pimpinan Daerah dan pejabat laim .ya;
1. penetapan rumusan pelaksanan perigam. ian ge unggedung milik Pemerintah Daerah;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- J. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
1. pelaksanaan koordinasi/kerjasarna dan ke ti· raan d ngan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ket.ga di bidang ketentrarnan masyarakat dan ketertiban umurr.; clan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ~PE a S tuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 17
- (1) Bidang Ketentrarnan Masyarakat dan Ketertiban Umum terdiri atas :
- b. seksi ketentrarnan dan ketertiban um um; d. m
- a. seksi operasi dan pengendalian;
- c. seksi pengawalan.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di ata dipimpii t olel Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung ia vab kepa a Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dr.n .ete tiban Um um.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 18
- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian rnernp unyai tug s merencanakan, melaksanakan, mengk oordina ika , mengevaluasi dan melaporkan pelaksa aaan tug .s operasional operasi dan pengendalian ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Um n memp.mj ai tugas merencanakan, melaksanakan, rnengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelak sa aaan tugas penyelenggaraan ketentraman mas\_ arakat d m etertiban urn.um.
- (3) Seksi Pengawalan mempunyai tuga rr er encanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi da; t melaporkan pelaksanaan tugas urusan pengamanan dar pengawalan Kepala Daerah dan tamu penting daerah.
Bagian Keempat
Bidang Penegakan Perundang- undangan De erah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 19
- (1) Bidang Penegakan Perundang-uudangan · aerah mempunyai tugas memimpin, rnengkoordina ikan, mengendalikan dan mempertanggungjawabka 1 rugas-tugas di bidang penegakan Peraturan Perundang-und ngan Daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan clan penyidikan.
- (2) Bidang Penegakan Perundang-unda gan Dru rah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim iksud alam Pasal 19, Bidang Penegakan Perundang-unda.igai aerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penetapan penyusunan rencana an program kerja penegakan Peraturan Perundang-undangan Da erah;
- b. penetapan rumusan kebijakan teknis penegakari P .r' turan Perundang-undangan Daerah;
- c. penetapan pengkajian bahan fasilitasi p .neg, · an Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- d. penyelenggaraan fasilitasi penegakan Peratura n Peruridangundangan Daerah;
- e. penetapan rumusan peyusunan ped man &lt; .an supervisi penegakan Peraturan Perundang-undangan Daer.ah;
- f. penetapan rumusan pembinaan, pengs wasan dan penyuluhan penegakan Peraturan Perundang-und ngan Daerah;
7. fa silitasi bahs n g. penetapan rumusan pengkajian penyelidikan Peraturan Daerah;
- h. penetapan rumusan bahan koordinasi pei iyelenggaraan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
1. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggar a 1 ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah:
- J. penetapan rumusan teknis operasiona) pe.iy.dikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Perundangundangan Daerah;
- k. penetapan rumusan penyusunan bahar.. asilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPt\ S;
- I. penetapan rumusan kebijakan teknis ber: 1:1 ik dan jenis pelanggaran Peraturan Perundangundai gai Dae.rah;
- m. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- n. pelaporan pelaksanaan tugas enegakai 1 Per- turan Perundang-undangan Daerah;
- o. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kernitraan d nga.n unit kerja /instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daer.ah; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleJ Kepala Satua.n sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 21
- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri atas:
- b. seksi kerjasama; dan
- a. seksi pembinaan, pengawasan dan penyulu han;
- c. seksi penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas ipirnpir oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung awab k pada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undanga 1 Daerah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 22
- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pe y lul: a11 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, men ~k·lotdina ikan, mengevaluasi dan melaporkan pelak .anaan tugas pembinaan, pengawasan dan penvuluhar pene akan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas merericanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, menge valuasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasarna penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (3) Seksi Penyelidikan dan penyidikan mernj unyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menge-valuasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyel dikan dan penyidikan penegakan Peraturan Pcrunde.ngd ngan Daerah.
Bagian Kelima Bidang Perlindungan Masyaraka
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 23
- tu gas tugasatuan potensi (1) Bidang Perlindungan Masyarakat memp .ir yai memimpin, mengkoordinasikan dan mcngc nc.al.kan tugas di perlindungan masyarakat yang rm liputi perlindungan masyarakat dan pembin. Lan masyarakat.
- epala jawab (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpi oleh Bidang yang berada di bawah dan bertangg .mg kepada Kepala Satuan.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu dalam Pasal 23, Bidang Perlindungan Masyarakat me : 'elcnggarakan fungsi:
- a. penetapan penyusunan rencana dan rrogram kerja pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fa ilitasi perlindungan masyarakat;
- b. penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatih an anggota perlindungan masyarakat;
- c. penetapan rumusan kebijakan penyus inan dan pengolahan data kegiatan pelatihan anggota perlindungan masyarakat;
- d. penetapan rumusan kebijakan opera: ronai anggota perlindungan masyarakat;
- e. penetapan rumusan kebijakan penge olaan data anggota perlindungan masyarakat;
- f. penyelenggaraan mediasi, komuni.kasi d an fasilitasi pengerahan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- g. penetapan rumusan penyelenggara: rnediasi, komunikasi dan fasilitasi program J erlind ngan masyarakat;
- h. pelaksanaan pelaporan dan evalua i pelakss naan tugas;
1. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kerrutraa dengan unit kerja / instansi /lembaga atau pihak ke.iga i bidang perlindungan masyarakat; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 25
- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri ata
- b. seksi operasional perlindungan masyarakat , dan
- a. seksi data dan pengembangan;
- c. seksi bina potensi masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di ata dipimpi . oleh epa1a Seksi yang berada di bawah dan bertanggung rawal kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyaraka L
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 26
- (1) Seksi Data dan Pengembangan memp .inyai tugas merencanakan, melaksanakan, rnengk oordina ikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksa aaan tugas pendataan, pengelolaan, peningkatan dan p engernb ngan sumber daya aparatur satuan perlindungan masyarak t.
- (2) Seksi Operasional Perlindungan Masyaraka rnempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, rnengk oordina ika , mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas m dia.si, fasilitasi dan komunikasi pengerahan satua perlind ngan masyarakat dalam penanggulanga lie· tcuna serta penanganan gangguan ketentraman dai \_ ketertiban masyarakat.
- (3) Seksi Bina Potensi Masyarakat mem punyai tugas merencanakan, melaksanakan, nerigkoordina ikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaar ·:ugas bina potensi masyarakat meliputi karakteristik . oaial budaya masyarakat, potensi kerawanan, poten si pencegahan penanggulangan dan potensi rnasyarakat alam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Bagian Keenam Bidang Pemadam Kebakaran
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 27
- (1) Bidang Pemadam Kebakaran mernpu 1yE tugas merencanakan, melaksanakan, mer.g oordina sikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksauaan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala idang yang berada di bawah dan bertanggung j: wab pada Kepala Satuan.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 28
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pemadam Kebakaran menj eleriggarakan fungsi:
- b. pelaksanaan kegiatan operasional pence garian dan penanggulangan kebakaran, bencana alar Ian bencana lain;
- a. perencanaan perumusan kebijakan teknis ch bidang pencegahan dan penanggulangan keoal .aran serta pertolongan dan penyelamatan terhadap be cana kebakaran, bencana alam dan bencana lain;
- c. pertolongan pertama akibat kebakaran dar: oen .aru lain termasuk evakuasi;
- e. pembinaan peran serta masyarakat di b de ng usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran, bencana alam dan bencana lain;
- d. pengusahaan pengadaan sumber-sumber .air duri b hanbahan lain dalam rangka menanggulangi kebakaran, bencana alam dan bencana lain, pengadaan saran' dan prasarana pencegahan, penanggulangan, J noarian da penyelamatan bencana;
- f. pemberian pengawasan dan pertimbangan texnis .er adap jenis alat pemadam kebakaran yang beredar;
- g. pelaksanaan kegiatan penelitian bahan-bah. m lain yang berhubungan dengan masalah penanggulangan kebakaran di laboratorium;
- h. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan tek ni-s ter adap instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
1. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tuga
- j. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan d ngan unit kerja / instansi /lembaga atau pihak kei iga di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakarar .. dar..
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 29
- (1) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas:
- a. seksi pencegahan dan penyuluhan kebakar m;
- b. seksi pengendalian operasional kebakaran; dan
- c. seksi sarana dan prasarana kebakaran.
5. Kepala pad a (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpir o.eh Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 30
- (1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan ebakarai L me punyai tugas merencanakan, melaksanakan perr binaan da koordinasi serta pengawasan dan pe genda.ian program usaha-usaha yang berhubungan dengan per.cegahan dan penyuluhan kebakaran.
- (2) Seksi Pengendalian Operasional Kebakaran mempuny · tugas merencanakan, melaksanakan perr biriaan dan koordinasi serta pengawasan dan perigendalian p - gram operasional pengendalian bahaya kebakaran.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran mern punyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan da n koordinasi serta pengawasan dan pengendalian progran \_ pengadaan, pemeliharaan peralatan operasional oer anggulangan kebakaran dan alat penyelamatan.
Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Satpol PP Kecarnatan
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 31
- (1) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan ac Ialah unsur pelaksana teknis satuan secara operasioi al di : apang
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada a a: (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ke tee traman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP Kecarnatan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Unit Pelaksana Satpol PP.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada a a: (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Cam at dan secara teknis operasional bertanggung jawab pada Kepala Satpol PP Kabupaten.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan o ganisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Tele tis Satpol PP Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Pera tu ran Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis ke iac.a enteri Dalam Negeri.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 32
Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UP · &gt;/UPTB yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang su:.111 an organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diund angkan. tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Pera uran Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi se Ut Tug· s dan Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 33
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai t gas. 1 aelaksa akan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang k -ahliai mja.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 34
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaim, .a dim ksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil egara dalam jenjang jabatan fungsional : ang t .rbagi alam berbagai kelompok sesuai bidang keahlianny.a.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana d.rnaks pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga f ngsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam rnelaksan a Kan t:ugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Sat an.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana di naksud pada ayat (1) ditentukan
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 35
- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinai L nit organisasi dan kelompok tenaga fungsiona1 wajib rnener ipkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi bai · dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan irganisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengai 1 instan i lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan t .iga masmgmasing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sat,u ri, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsij koor inasi, integrasi dan sinkronisas baik internal mau un antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tu gas c .kok m singmasing.
- (3) Setiap pemimpm satuan orgarusa1 di lingk ngan
Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 36
Kepala Satuan wajib mengawasi pelaksa ne;:1J1 tug s bawahannya masing-masing dan bila terjadi 1)enyir pangan agar mengambil langkah-langkah yang Iiper ukan esuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 37
Kepala Satuan, memimpin dan mengkoordinasi bu ahannya masing-masing dan memberikan birnbingan se rt.a pet unjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 38
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian 'Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk an ber .ar.ggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyamps ikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 39
Setiap laporan yang diterima ole Kepala Satuan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan ntuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk n .e iberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 40
Dalam menyampaikan laporan, temb san wajib disarnpaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secar 3. ::U1 g ional mempunyai hubungan kerja.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 41
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan dibant u oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rang·a pemberian bimbingan kepada bawahannya waji mengadakr rapat berkala.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 42
- (1) Dalam hal Kepala Satuan berh: angan . Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Sat an se suai d nga Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pels ksana Kepala Satuan dapat menunjuk Kepala Bidang yan] rnembidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Sat an
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 43
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil m;a m singmasing pejabat dalam lingkungan Pemermtah J raerah dap t mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertr ntu pada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yan.; berlaku.
..
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELOJ\JI~ABI DA PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VI - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELOJ\JI~ABI DA PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 44
- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pember.u ntian alam jabatan struktural dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana, berpedoman pad. . Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan ole 1 B L ati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupa en Bo bana merupakan jabatan eselon II b.
- (4) Sekretaris merupakan jabatan esel n III a.
- (5) Kepala Bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana merupakan jabatan es,::,1011 llI b.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingku Saruan Poli ·i Pamong Praja Kabupaten Bombana rneru «kan jabatan eselon IV a.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV di lingk · ngan }4at .ian Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana diang .at dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala .:::- · .tuan melal · Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada f,atum:1 Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana ditetapkan d ngan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan ole Pemerintah.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 45
Dengan berlakunya peraturan ini, maka Pe1·a1 uran Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabarar r gas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi : Hmong Praja Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
..
'
,
BAB VII - PENUTUP
Pasal 46
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pe nempat nnya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Penetapan: Ditetapkan di Rurnb a tanggal 2 2 Desen Ber 2016 pada

Penetapan: Diundangkan di Rumbia pada tanggal '1- '1 o u e M ~f;,Z.. 2016 -

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMC&gt;R ltt H.BURHANUDDIN A.HS NOY '·. I ' ...
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

: PERATUHl N BLP.'TIBOMBANA

NOMOR

:

4f

~A~!UN

r

016

TANGGAL .:

t.1..\_

{,Sc'"11G,H-

i.ei\.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATENBOMBANA


'

-·

:

• .»


i, b.