PERATURAN DAERAH PROVINSI MA Nomor 46 Tahun 2015 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 GUBERNUR MALUKU UTARA, (berlaku 31 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43550);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
- Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 32);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3748 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
dan
GUBERNUR MALUKU UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahan Daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
- a. Pendapatan
Rp. 1,508,577,672,596.92
- b. Belanja
Rp. 1,481,565,344,617.42
Surplus / Desfisif
Rp. 27,012,327,979.50
- c. Pembiayaan
-  Penerimaan
Rp. 24,141,586,100.77
-  Pengeluaran
Rp.
-
Surplus / Desfisif Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA
Rp. 24,141,586,100.77
Rp. 51,153,914,080.27
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- (1)
- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (229,181,103,403.80) dengan rincian sebagai berikut :
Anggaran Pendapatan
setelah Perubahan
Rp. 1,737,758,776,000.00
- b. Realisasi
Rp. 1,508,577,672,596.92
- Selisih Lebih/(kurang)
Rp.(229,181,103.403.08)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp. 277,742,655,382.58 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Belanja setelah Perubahan
Rp.1,759,308,000,000.00
- b. Realisasi
Rp.1,481,565,344,617.00
Selisih Lebih/(kurang)
Rp. 277,742,655,382.58
- (3)
- Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 48,561,551,979.50 dengan rincian sebagai berikut :
- a. surplus/defisit
Rp. (21,549,224,000.00)
- b. Realisasi
Rp. 27,012,327,979.50
Selisih Lebih/(kurang)
Rp. (48,561,551,979.50)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan sejumlah Rp. 92,362,100.77 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan
Rp. 24,049,224,000.00
- b. Realisasi
Rp. 24,141,586,100.77
Selisih Lebih/(kurang)
Rp. 92,362,100.77
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran sejumlah Rp. (2,500,000,000) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
setelah Perubahan
Rp. 2,500,000,000.00
- b. Realisasi
Rp. -
Selisih Lebih/(kurang)
Rp. (2,500,000,000)
- (6)
- Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp. (2,592,362,100.77) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pembiayaan Neto
setelah Perubahan
Rp. 21,549,224,000.00
- b. Realisasi
Rp. 24,141,586,100.77
Selisih Lebih/(kurang)
Rp. 2,592,362,100.77
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :
- a. Jumlah Aset
- b. Jumlah Kewajiban
- c. Jumlah Ekuitas Dana
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :
- a. Saldo Kas Awal per 31 Januari 2014
- b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
- c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
- d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
- e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
- f. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
- g. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
- h. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2013
- i. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2013 terdiri dari :
1. Saldo Akhir Kas di BUD
2. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
3. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
Saldo Akhir Kas
Pasal 6
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksana APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a.

- Lampiran I :

- Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I.1 :

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah;

Lampiran I.2

- Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran I.3 :

- Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut

urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran I.4

- Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keperpaduan urusan Pemerintahan Daerahdan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;

Lampiran I.5 :

Daftar Piutang Daerah;

Lampiran I.6 :

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran I.7 :

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Lampiran I.8 :

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran I.9

- Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Lampiran I.10 :

Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.11 :

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Lampiran I.12 :

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

- b. Lampiran II :

Neraca;

- c. Lampiran III :

Laporan Arus Kas;

- d.

- Lampiran IV :

Catatan Atas Laporan Keuangan.

## Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahan Daerah tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

Gubernur menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal 31 Agustus 2015

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Ttd.

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi Pada tanggal 30 September 2014

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

Ttd.

A. MADJID HUSEN

(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 Nomor 13)