PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 10 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN (berlaku 31 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
- bahwa untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 657), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 108);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 656), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG.
BAB I
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2
- (1) Pembentukan dana cadangan bertujuan untuk mendanai kebutuhan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
BESARAN DAN RINCIAN
BAB III - BESARAN DAN RINCIAN
Pasal 3
- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Untuk memenuhi pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
BAB III - BESARAN DAN RINCIAN
Pasal 4
- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan dalam APBD, selama 3 (tiga) tahun yang disisihkan dalam setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (2) Rincian penyisihan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah); dan
- c. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
SUMBER DANA
BAB IV - SUMBER DANA
Pasal 5
- (1) Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu
BAB IV - SUMBER DANA
Pasal 6
- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan.
BAB IV - SUMBER DANA
Pasal 7
- (1) Pengeluaran yang disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dicantumkan dalam APBD pada sisi Anggaran Pembiayaan.
- (2) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (3) Untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
BAB V - PENGELOLAAN DANA CADANGAN
Pasal 8
- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (2) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Deposito di Bank Pemerintah.
- (3) Penerimaan hasil bunga dari penempatan dalam deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah Dana Cadangan.
- (4) Posisi Dana Cadangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
BAB V - PENGELOLAAN DANA CADANGAN
Pasal 9
- (1) Pendapatan bunga Dana Cadangan dianggarkan pada akun Pendapatan Daerah, Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.
BAB V - PENGELOLAAN DANA CADANGAN
Pasal 10
- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagai penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Jumlah penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB V - PENGELOLAAN DANA CADANGAN
Pasal 11
Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGELOLAAN DANA CADANGAN
Pasal 12
- (1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan ## BAB VI KETENTUAN PENUTUP
BAB V - PENGELOLAAN DANA CADANGAN
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Penetapan: Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 31 Agustus 2017

Penandatangan: BUPATI MALANG,

Verifikasi: Ttd. H. RENDRA KRESNA

Penetapan: Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 5 September 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

Verifikasi: ttd. ## DIDIK BUDI MULJONO Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri A 10
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
## PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG
## I. UMUM.
Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.
Bahwa pendanaan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran maka diperlukan pembentukan dana cadangan. Sebagaimana disebutkan dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
Tahun pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Yang dimaksud dengan 'dana alokasi khusus' adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Yang dimaksud dengan 'pinjaman daerah' adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
Contoh penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundangundangan antara lain adalah Hibah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Bantuan Keuangan Khusus.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah adalah deposito pada bank pemerintah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Pendapatan bunga Dana Cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada saat tahun penggunaan dana cadangan.
Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 76
II. PASAL DEMI PASAL.
Cukup jelas.
Tahun pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'dana alokasi khusus' adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Yang dimaksud dengan 'pinjaman daerah' adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
Contoh penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundangundangan antara lain adalah Hibah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Bantuan Keuangan Khusus.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah adalah deposito pada bank pemerintah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
3
Cukup jelas.
Pendapatan bunga Dana Cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada saat tahun penggunaan dana cadangan.
Ayat (2) Cukup jelas.