PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 35/2016 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (berlaku 14 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kominfo.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 2
- (1) Dinas Kominfo merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Dinas Kominfo dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
Pasal 3
- (1) Dinas Kominfo mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kominfo menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
- d. penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- e. pelayanan informasi publik;
- f. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- g. layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
- h. layanan keamanan informasi e-government , layanan sistem komunikasi intra pemerintah, layanan manajemen data dan informasi e-government ;
- i. layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- j. integrasi layanan publik dan kepemerintahan;
- k. penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City ;
- l. penyelenggaraan Government Chief Information Office r;
- m. pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup kota;
- n. persandian;
- o. statistik sektoral;
- p. pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- q. pelaksanaan pemungutan retribusi Daerah;
- r. koordinasi dan pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- s. pengendalian pelaksanaan program di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- t. pengelolaan administrasi umum;
- u. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan
- v. penyelenggaraan UPT.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Kominfo mempunyai tugas:
- a. menyusun dan merencanakan perencanaan strategis Dinas Kominfo ## BAB III SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Dinas Kominfo, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Informasi Publik, terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
2. Seksi Layanan Informasi Publik; dan
3. Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Publik;
- d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan e-government ;
2. Seksi Sarana Prasarana Informatika; dan
3. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Bidang Statistik, terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan Data Statistik;
2. Seksi Layanan Data dan Informasi Statistik; dan
3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dan Persandian, terdiri dari:
1. Seksi Sarana Prasarana Komunikasi Publik;
2. Seksi Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi Publik; dan
3. Seksi Persandian;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

## SEKRETARIAT

## Bagian Kesatu Kedudukan

## Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

## Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kominfo dalam pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Kominfo;
- b. koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kominfo;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kominfo;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat; dan
- e. penyelenggaraan pengelolaan BMD yang menjadi kewenangan Dinas Kominfo.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Sekretariat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
- c. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Kominfo untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas Kominfo sesuai bidang tugas Sekretariat;
- f. menyiapkan rumusan program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- g. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kegiatan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna kelancaran tugas;
- h. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik;
- i. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan sekretariat sebagai bahan evaluasi;
- k. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

## Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Atasan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan Dinas Kominfo untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan konsep naskah dinas urusan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Atasan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. mengelola survei Kominfo daerah sebagai bahan pembuatan kebijakan di bidang Kominfo;
- h. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dan laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Bidang, Seksi dan Subbagian sesuai dengan ketentuan guna menghindari kesalahan;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar diketahui tingkat realisasinya;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik;
- k. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi;

- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai kinerja Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

## Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Kominfo.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Atasan;
- c. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan Dinas Kominfo untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan bahan konsep rencana pendapatan dengan cara menggali sumber pendapatan yang dikelola untuk pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah;
- f. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
- g. menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan;

- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Atasan;
- i. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Dinas Kominfo dalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan;
- j. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Subbagian Keuangan sebagai bahan evaluasi;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai kinerja Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

## Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Kominfo.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan Dinas Kominfo untuk mendapatkan masukan, informasi

- serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan Atasan;
- f. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Kominfo;
- g. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas Kominfo sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar pengadaan barang;
- h. melaksanakan inventarisasi BMD yang menjadi kewenangan Dinas Kominfo untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan BMD agar dapat digunakan dengan optimal;
- i. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- j. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pendidikan dan pelatihan pegawai, serta urusan kepegawaian lainnya;
- k. melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan peningkatan kualitas pelayanan;
- l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Subbagian Umum sebagai bahan evaluasi;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

## BAB V

## BIDANG INFORMASI PUBLIK

## Bagian Kesatu Kedudukan

## Pasal 10

- (1) Bidang Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

## Pasal 11

- (1) Bidang Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kominfo dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pelayanan informasi publik, serta penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kota, pemberdayaan dan kemitraan informasi publik, pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi publik;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyebaran informasi publik melalui kemitraan dan kerjasama;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang informasi publik;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi publik;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi publik;
- f. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelayanan, pengelolaan dan pemberdayaan serta kemitraan informasi publik;

- g. pengolahan bahan materi pelaksanaan fungsi Kepala Dinas Kominfo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- h. pelaksanaan system dan indentifikasi informasi Daerah;
- i. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana informasi publik;
- j. pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi pengaduan publik melalui website Pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan program dokumentasi dan publikasi;
- l. pelaksanaan program pengembangan informasi melalui kerjasama dengan instansi terkait;
- m. pelaksanaan penyuluhan informasi publik;
- n. pengelolaan website ;
- o. penyediaan sarana informasi kepada masyarakat secara langsung atau melalui media cetak, media elektronik, Kelompok Informasi Masyarakat, pertunjukan rakyat dan media lainnya;
- p. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
- q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Informasi Publik mempunyai tugas:
- a. merencanakan program dan kegiatan pelayanan informasi publik, serta penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kota, pemberdayaan dan kemitraan informasi publik, pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
- b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
- c. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Kominfo untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- e. melaksanakan pengolahan bahan materi pelaksanaan fungsi Kepala Dinas Kominfo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- f. merumuskan petunjuk teknis kegiatan pelayanan informasi publik, serta penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kota, pemberdayaan dan kemitraan informasi publik, pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi nasional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan sebagai dasar pelaksanaan pelayanan;
- g. merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas sektor dalam kegiatan pelayanan informasi publik, serta penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kota, pemberdayaan dan kemitraan informasi publik, pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
- h. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan pelayanan informasi publik, serta penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kota, pemberdayaan dan kemitraan informasi publik, pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi nasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
- i. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan pelayanan informasi publik, serta penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kota, pemberdayaan dan kemitraan informasi publik, pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi nasional sebagai bahan evaluasi;
- j. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

## Pasal 12

- (1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan pengelolaan informasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Publik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- c. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
- d. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Kominfo untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan data di bidang Pengelolaan Informasi Publik sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan melalui pengelolaan opini dan aspirasi publik dalam rangka mendukung kebijakan nasional dan Daerah;
- i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi

sesuai ketentuan untuk mendukung kebijakan nasional dan Daerah;

- j. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik;
- k. menyiapkan bahan pembinaan di bidang Pengelolaan Informasi Publik melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop , sosialisasi, guna meningkatkan kinerja pengelolaan informasi kepada masyarakat;
- l. melaksanakan inventarisasi bahan atau materi informasi publik sesuai dengan ketentuan dalam rangka menjamin kualitas informasi publik;
- m. melaksanakan pengelolaan informasi publik sesuai dengan ketentuan dalam rangka pelayanan pengelolaan informasi publik;
- n. menyiapkan dan pengolahan bahan informasi publik sebagai bahan publikasi potensi daerah;
- o. menyiapkan bahan materi pelaksanaan fungsi Kepala Dinas Kominfo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui pengelolaan permohonan informasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik;
- p. melaksanakan inventarisasi dan analisis data potensi Daerah sebagai bahan dokumentasi dan publikasi;
- q. melaksanakan penerimaan dan penghimpunan pengaduan dari masyarakat untuk diteruskan kepada Perangkat Daerah terkait dalam rangka tindak lanjut pengaduan;
- r. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis sistem informasi Publik melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop , sosialisasi, guna meningkatkan kinerja pengelolaan informasi publik;
- s. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengelolaan Informasi publik;
- t. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna penanggulangan upaya peningkatan fasilitas pengelolaan informasi publik;
- u. mengelola sistem informasi publik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan;
- v. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Publik sebagai bahan evaluasi;

- v. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- w. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan sistem informasi;
- x. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
5. aa. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

## Pasal 13

- (1) Seksi Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan pelayanan informasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Layanan Informasi Publik mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Layanan Informasi Publik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik;
- c. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
- d. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Kominfo untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- f. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan layanan Informasi Publik guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan data di bidang layanan Informasi Publik sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan akses informasi;
- i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan informasi publik sesuai ketentuan untuk mendukung kebijakan nasional dan Daerah;
- j. menyiapkan bahan penyusunan dan publikasi profil Daerah sesuai kebutuhan publikasi dalam rangka penyebaran informasi;
- k. menyediakan sarana informasi kepada masyarakat secara langsung atau melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya guna penyebaran informasi;
- l. menyiapkan bahan fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan informasi publik sesuai kebutuhan dalam rangka pelayanan penyediaan informasi;
- m. menyiapkan bahan dan penyusunan materi website melalui identifikasi dan inovasi materi guna meningkatkan kualitas website ;
- n. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik;
- o. menyiapkan bahan pembinaan di bidang layanan Informasi Publik melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi, guna meningkatkan kinerja penyediaan informasi kepada masyarakat;
- p. melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan dalam rangka pelayanan penyediaan informasi publik;
- q. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna penanggulangan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik;
- r. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi layanan Informasi Publik sebagai bahan evaluasi;

- s. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- t. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

## Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Publik mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Publik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyebaran Informasi Publik;
- c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Kemitraan dengan media Informasi Publik dalam rangka penyebaran Informasi Publik;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi nasional dalam rangka penyebaran Informasi Publik;

- e. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan pemerintah, kemitraan media dan dunia usaha, dan kemitraan organisasi kemasyarakatan melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan Pertunjukan Rakyat dalam rangka penyebaran Informasi Publik;
- f. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
- g. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Kominfo untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pemberdayaan dan kemitraan informasi publik guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kemitraan pemerintah, kemitraan media dan dunia usaha, dan kemitraan organisasi kemasyarakatan melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan Pertunjukan Rakyat dalam rangka peningkatan kualitas penyebaran Informasi Publik;
- k. menyiapkan data di bidang pemberdayaan dan kemitraan informasi publik sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;
- l. menyiapkan bahan sarana informasi kepada masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan pertunjukan rakyat dalam rangka penyebaran Informasi publik;
- m. menyiapkan bahan pemberdayaan lembaga penyiaran melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop , sosialisasi, guna peningkatan kualitas penyebaran informasi;
- n. menyiapkan bahan kerjasama dengan media cetak dan media elektronik secara terus menerus dalam rangka peningkatan kualitas penyebaran informasi publik;
- o. menyiapkan bahan dalam rangka kerja sama dengan instansi/ lembaga periklanan/media promosi/lembaga swasta, terkait dalam penyebaran informasi publik;

- p. menyiapkan bahan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sesuai kebutuhan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam penyebaran informasi;
- q. menyiapkan bahan kemitraan dengan media radio, televisi dan media cetak dalam rangka penyebaran informasi;
- r. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media melalui kerjasama guna peningkatan penyebaran informasi;
- s. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan komunikasi sosial melalui pemberdayaan masyarakat guna peningkatan penyebaran informasi;
- t. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan dan kemitraan informasi publik sesuai ketentuan untuk mendukung kebijakan nasional dan kota;
- u. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan kemitraan informasi publik;
- v. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pemberdayaan dan kemitraan informasi publik melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi, guna meningkatkan kinerja penyebaran informasi kepada masyarakat;
- w. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna penanggulangan upaya peningkatan pemberdayaan dan kemitraan informasi publik;
- x. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Publik sebagai bahan evaluasi;
- y. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- z. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
12. aa. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan bb. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

## BAB VI

## BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

## Bagian Kesatu Kedudukan

## Pasal 15

- (1) Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

## Pasal 16

- (1) Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kominfo dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi, pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government , serta tata kelola e-government .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan infrastruktur dan teknologi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi, pengembangan aplikasi, e-service , perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika, pengembangan ekosistem e-government , serta tata kelola e-government;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelayanan infrastruktur dan teknologi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi, pengembangan aplikasi, e-service , perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika, pengembangan ekosistem e-government , serta tata kelola e-government;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pelayanan infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi, pengembangan aplikasi, e-service , perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika, pengembangan ekosistem e-government , serta tata kelola e-government; ;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Aplikasi Informatika;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Aplikasi Informatika;
- f. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas:
- a. merencanakan program dan kegiatan pelayanan