Unknown PEMERINTAH KABUPATEN TOBAN Nomor 13 Tahun 2016 tentang PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBAN TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7, perlu menetapkan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 201 7 dalam suatu Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
,.
,I
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-U ndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-U ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2014 Seri D Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2016 Seri A Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
J
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANT! UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PERANGKAT UANG PERSEDIAAN BAGI DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017. ORGANISASI PEMERINTAH
Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan batas jumlah ' maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017.
Pasal 2
- (1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan diajukan hanya pada awal tahun anggaran.
I
- (2) Uang Persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran› pengeluaran belanja pegawai non gaji, belanja barang dan jasa dan belanja modal selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja.
- (3) Penetapan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan diberikan dengan ketentuan setinggi› tingginya se bagai beriku t :
- a. 1/ 12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-OPD yang menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan uang persediaan maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- b. 1/ 18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-OPD yang menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan uang persediaan maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
- c. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DPA-OPD yang menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan uang persediaan maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- d. 1/30 (satu per tiga puluh) dari pagu DPA-OPD yang menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan uang persediaan maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
/
f ,f
- (4) Uang Persediaan dapat diberikan melampaui besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
- a. Frekuensi penggantian Uang Persediaan tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan
- b. Perhitungan kebutuhan penggunaan Uang Persediaan dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran Uang Persediaan.
- (5) Uang Persediaan tidak dapat dipergunakan membiayai belanja yang sesuai ketentuan perundangan harus diajukan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (6) Besarnya Batas Jumlah Maksimal Uang Persediaan untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal3

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan diajukan setelah penggunaan uang persediaan yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah mencapai sekurang› kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah uang persediaan.

## Pasal 4

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.


,I

- (2) Batas jumlah pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) Syarat untuk mengajukan tambahan uang persediaan adalah sebagai berikut:
- a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/ tidak dapat ditunda;
- b. digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
- c. apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada Bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Daerah;
- d. apabila ketentuan pada huruf c tidak dipenuhi, maka OPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan; dan
- e. ketentuan yang dimaksudkan dalam huruf c dikecualikan un tuk :
- kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
- kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

## Pasal 5

Batas maksimal jumlah uang tunai yang boleh disimpan dalam brankas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Diundangkan di Tuban pada tanggal 28 Desember 2916

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,


..

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI ll NOMOR 67

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal 28 Deumber 211G


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR

85 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTMN PEMBAYARAN UANG PERSEDIMN, SURAT PERMINTMN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIMN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017

## DAFTAR BATAS JUMLAH MAKSIMAL SPP-UP DAN SPP-GU UNTUK MASING-MASING OPD

| NO | KODE ORGANISASI | NAMASKPD | JUMLAH (Rp) |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.01.01 | DINAS PENDIDIKAN | 300.000.000,00 |
| 2 | 1.02.01 | DINAS KESEHATAN | 700.000.000,00 |
| 3 | 1.02.02 | RSUD Dr. R. KOESMA | 25.000.000,00 |
| 4 | 1.03.01 | DINAS PEKERJMN UMUM DAN PENATMN RUANG | 350.000.000,00 |
| 5 | 1.04.01 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 200.000.000,00 |
| 6 | 1.05.01 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 50.000.000,00 |
| 7 | 1.05.02 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 120.000.000,00 |
| 8 | 1.05.03 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 70.000.000,00 |
| 9 | 1.06.01 | DINAS SOSIAL PEMBERDAYMN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 100.000.000,00 |
| 10 | 2.05.01 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 80.000.000,00 |
| 11 | 2.06.01 | DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL | 100.000.000,00 |
| 12 | 2.07.01 | DINAS PEMBERDAYMN MASYARAKAT DAN DESA DAN KELUARGA BERENCANA | 150.000.000,00 |
| 13 | 2.09.01 | DINAS PERHUBUNGAN | 150.000.000,00 |
| 14 | 2.10.01 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 75.000.000,00 |
| 15 | 2.11.01 | DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 250.000.000,00 |
| 16 | 2.12.01 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA | 50.000.000,00 |
| 17 | 2.17.01 | DINAS PERPUSTAKMN DAN KEARSIPAN | 100.000.000,00 |
| 18 | 3.01.01 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 125.000.000,00 |
| 19 | 3.02.01 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYMN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 150.000.000,00 |
| 20 | 3.03.01 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 200.000.000,00 |
| 21 | 4.01.01 | BADAN PERENCANMN PEMBANGUNAN DAERAH | 200.000.000,00 |
| 22 | 4.02.01 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLMN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 200.000.000,00 |
| 23 | 4.03.01 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 80.000.000,00 |
| 24 | 4.05.01 | SEKRETARIAT DPRD | 900.000.000,00 |
| 25 | 4.06.01 | SEKRETARIAT DAERAH | 600.000.000,00 |
| 26 | 4.07.01 | INSPEKTORAT | 70.000.000,00 |
| 27 | 4.09.03 | KECAMATAN TUBAN | 67.000.000,00 |
| 28 | 4.09.04 | KECAMATAN MERAKURAK | 15.000.000,00 |


,I