PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 46 Tahun 2016 tentang MEKANISME DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN, PEMBERIAN SANKSI DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang:bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Pasal 105 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, Pemberian Sanksi dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN, PEMBERIAN SANKSI DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek..
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Camat, Pemerintah Desa dan pihak terkait dalam melaksanakan pengangkatan, Pelantikan, pemberian sanksi dan pemberhentian Perangkat Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengangkatan, Pelantikan, pemberian sanksi dan pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. pengangkatan;
- b. Pelantikan;
- c. pemberian sanksi;
4. d.
5. pemberhentian; dan
- e. pembinaan dan pengawasan
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 4
- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat;
- b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
- d. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 5
- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong tidak karena habis masa jabatannya, pengangkatan Perangkat Desa dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa.
- (3) Sebelum melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa memberitahukan secara tertulis perihal rencana pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati dan Camat.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 6
Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pembentukan Panitia Pengangkatan;
- b. Penjaringan;
- c. Penyaringan;
- d. penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi;
- e. persiapan pelaksanaan seleksi;
- f. pelaksanaan ujian;
- g. penetapan;
- h. penyelesaian perselisihan; dan
- i. pembiayaan.
Paragraf 2 Pembentukan Panitia Pengangkatan
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 7
- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong tidak karena habis masa jabatannya, pembentukan Panitia Pengangkatan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui rapat/musyawarah yang dihadiri:
- a. unsur Perangkat Desa;
- b. unsur lembaga kemasyarakatan Desa; dan
- c. unsur Tokoh Masyarakat Desa.
- (4) Rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Desa untuk memilih Panitia Pengangkatan dari peserta yang hadir.
- (5) Hasil rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pembentukan Panitia Pengangkatan dan menjadi dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 8
- (1) Panitia Pengangkatan berjumlah ganjil yang ditetapkan secara proporsional sesuai kondisi dan kemampuan keuangan Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota; dan
- c. seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin seorang ketua seksi merangkap anggota yang
memiliki anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan antara lain:
- a. seksi Penjaringan dan Penyaringan;
- b. seksi seleksi/ujian;
- c. seksi keamanan; dan
- d. seksi lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Syarat untuk menjadi Panitia Pengangkatan adalah:
- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. berumur paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun pada saat rapat pembentukan Panitia Pengangkatan;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. bukan anggota BPD;
- f. tidak mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa; dan
- g. tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan salah satu Calon.
- (4) Apabila terdapat anggota Panitia Pengangkatan yang pada saat pencalonan Perangkat Desa ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan salah satu Calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.
- (5) Apabila diantara anggota Panitia Pengangkatan ada yang ditetapkan sebagai Calon atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dan digantikan dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (6) Kepala Desa menetapkan pengganti Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 9
- (1) Panitia Pengangkatan bertugas:
- a. merencanakan dan mengajukan biaya pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- b. menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
- c. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengangkatan Perangkat Desa;
- d. melakukan Penjaringan/pendaftaran Bakal Calon;
- e. melakukan Penyaringan/seleksi administrasi Bakal Calon;
- f. menetapkan Calon yang berhak mengikuti seleksi;
- g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pelaksanaan ujian;
- h. melaksanakan ujian dan mengoreksi hasil ujian;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil ujian;
- j. mengajukan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa; dan
- k. melaporkan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Penyusunan tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 10
- (1) Panitia Pengangkatan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah/janji dengan mengucapkan
2. sumpah/janji sebagai berikut: 'Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pengangkatan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
- (2) Panitia Pengangkatan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) sebelum melaksanakan tugasnya terlebih diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 11
- (1) Panitia Pengangkatan dalam melaksanakan seleksi dibantu oleh pihak ketiga sebagai tim penyusun naskah ujian.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- b. perguruan tinggi;
- c. organisasi kemasyarakatan; atau
- d. perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Desa.
- (3) Penunjukan pihak ketiga sebagai tim penyusun naskah ujian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (4) Tim penyusun naskah ujian mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan naskah kunci jawaban sesuai jenis materi ujian yang tercantum dalam surat perjanjian;
- b. menyampaikan naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan naskah kunci jawaban kepada Panitia Pengangkatan sesuai ketentuan dalam surat perjanjian; dan
- c. menjaga kerahasiaan naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan naskah kunci jawaban.
- (5) Dalam hal kemampuan keuangan Desa tidak mencukupi untuk membiayai penyusunan naskah ujian oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dapat disusun oleh Camat dengan berkonsultasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Desa.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 12
- (1) Panitia Pengangkatan mengumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di kantor/balai Desa dan di tempat strategis lainnya.
- (3) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditutup ternyata:
- a. Bakal Calon yang mendaftar lebih dari 1 (satu) orang, maka Panitia Pengangkatan melanjutkan ke tahap Penyaringan; atau
- b. Bakal Calon yang mendaftar hanya 1 (satu) orang, maka dilakukan pengumuman ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila setelah diadakan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tetap terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon, maka Penjaringan ditutup dan dilanjutkan dengan tahap Penyaringan.
- (5) Hasil Penjaringan Bakal Calon dituangkan dalam berita acara Penjaringan.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 13
- (1) Pendaftaran Calon diajukan sendiri oleh Bakal Calon yang bersangkutan dengan cara mengajukan surat permohonan tertulis yang dibuat dengan tulisan tangan di atas kertas bermaterai cukup kepada Panitia Pengangkatan, dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;
4. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
5. akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti seleksi, bagi anggota BPD;
- b. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 14
- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin dari Bupati dan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari luar lingkup Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin dari pejabat atasannya yang berwenang.
- (3) Permohonan izin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Perangkat Desa diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan dilampiri:
- a. copy ijazah terakhir;
- b. copy surat keputusan pangkat terakhir;
- c. copy surat keputusan jabatan terakhir; dan
- d. copy DP3 tahun terakhir.
- (4) Pemrosesan izin Bupati untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Perangkat Desa dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 15
- (1) Panitia Pengangkatan melakukan Penyaringan dengan meneliti dan mengklarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pengangkatan ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, Bakal Calon diberi kesempatan untuk melengkapi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.
- (3) Apabila Panitia Pengangkatan akan melakukan upaya pembuktian terhadap keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka Panitia Pengangkatan dapat mengirim surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia Pengangkatan dalam melakukan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (5) Hasil Penyaringan dituangkan dalam berita acara hasil Penyaringan.
- (6) Terhadap persyaratan Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka Panitia Pengangkatan mengembalikan surat permohonan beserta lampirannya secara tertulis dengan disertai alasan pengembalian surat permohonan dan tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon yang bersangkutan atau keluarganya.
- (7) Panitia Pengangkatan melaporkan hasil Penyaringan kepada Kepala Desa dilampiri dengan berita acara hasil Penyaringan paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya jangka waktu Penyaringan.
Paragraf 5
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 16
- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai usulan penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan Panitia Pengangkatan.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan usulan penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan penelitian terhadap keabsahan persyaratan Bakal Calon sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) formasi jabatan tidak terdapat Bakal Calon yang mendapat rekomendasi dari Camat, maka Kepala Desa memerintahkan Panitia Pengangkatan melakukan Penjaringan ulang selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diikuti oleh Bakal Calon yang tidak mendapat rekomendasi dari Camat.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 17
- (1) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon yang berhak mengikuti seleksi paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pengangkatan untuk selanjutnya diumumkan di kantor/balai Desa dan di tempat strategis lainnya.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 18
- (1) Anggota BPD wajib mengajukan permohonan ijin cuti kepada ketua BPD setelah ditetapkan menjadi Calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (2) Ijin cuti diberikan oleh ketua BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (3) Masa berlaku ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari yang digunakan sebelum dan sesudah pelaksanaan ujian.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 19
- (1) Camat memfasilitasi persiapan pelaksanaan seleksi.
- (2) Fasilitasi persiapan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Camat mengundang Kepala Desa dan Panitia Pengangkatan dalam rangka pembahasan rencana penyusunan naskah ujian oleh pihak ketiga; dan
- b. Kepala Desa melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebagai tim penyusun naskah ujian
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 20
- (1) Beberapa Desa dalam satu wilayah Kecamatan dapat bergabung melaksanakan ujian secara serentak.
- (2) Dalam hal pelaksanaan ujian secara serentak, penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan oleh semua Kepala Desa dengan pihak ketiga sebagai tim penyusun naskah ujian.
- (3) Camat mengkoordinasikan pelaksanaan ujian secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan Panitia Pengangkatan masing-masing Desa.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 21
- (1) Naskah ujian disusun oleh tim penyusun naskah ujian dengan ketentuan:
- a. naskah ujian terdiri atas:
1. soal ujian tertulis, meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Desa dan kepemimpinan;
2. soal ujian praktek teknologi informasi komputer;
3. naskah wawancara kepribadian disusun oleh Panitia Pemilihan;
- b. naskah soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dibuat dalam bentuk pilihan ganda berjumlah 100 (seratus) soal dan penilaian dilakukan dengan menggunakan angka satuan maksimal nilai 100 (seratus), dengan ketentuan setiap 1 (satu) jawaban atas soal yang benar bernilai 1 (satu) dan jawaban salah tidak mendapatkan nilai;
- c. naskah soal ujian praktek sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dibuat dalam bentuk praktek pengoperasian komputer dengan penilaian kemampuan:
1. mampu dengan nilai 10 (sepuluh);
2. kurang mampu dengan nilai 5 (lima);
3. tidak mampu dengan nilai 0 (nol);
- d. pemberian nilai dilakukan dengan menjumlahkan perolehan nilai ujian tertulis dengan nilai ujian praktek dan hasil wawancara kepribadian;
- e. naskah soal ujian tertulis untuk cadangan dan naskah kunci jawabannya dibuat paling sedikit 5% (lima perseratus) dari jumlah peserta ujian; dan
- f. masing-masing jenis naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan naskah kunci
jawaban dimasukkan dalam 1 (satu) amplop tertutup dan bersegel.
- (2) Tim penyusun naskah ujian menyerahkan naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian ulang dan naskah kunci jawaban kepada Panitia Pengangkatan pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian.
- (3) Penyerahan naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian ulang dan naskah kunci jawaban dituangkan dalam berita acara penyerahan.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 22
- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian, Panitia Pengangkatan sudah menyampaikan surat undangan untuk mengikuti ujian kepada Calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (2) Dalam surat undangan dicantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, judul materi ujian, kelengkapan yang dapat dibawa dan ketentuan pakaian pada saat ujian.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 23
- (1) Panitia Pengangkatan mempersiapkan tempat pelaksanaan ujian paling lama 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan ujian.
- (2) Ruangan ujian harus menunjang kenyamanan, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 24
- (1) Panitia Pengangkatan dan Calon hadir di lokasi ujian paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Pelaksanaan ujian dilakukan tepat waktu dimulai dan diakhiri sesuai jadwal yang tercantum dalam surat undangan.
- (3) Calon harus hadir mengikuti ujian dengan mengisi daftar hadir.
- (4) Calon yang hadir di lokasi ujian setelah pelaksanaan ujian dimulai tidak berhak mengikuti ujian dan dinyatakan gugur atau tidak lulus.
- (5) Calon yang tidak hadir atau tidak mengikuti ujian, dinyatakan gugur atau tidak lulus.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 25
- (1) Sebelum pelaksanaan ujian, Panitia Pengangkatan menjelaskan mekanisme pelaksanaan ujian, antara lain:
- a.
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai hal-hal yang dilarang dibawa masuk ke dalam ruangan ujian dan dilarang dilakukan selama pelaksanaan ujian;
- b. penjelasan mengenai waktu mulai ujian, tata cara mengerjakan dan waktu berakhirnya ujian; dan
- c. penjelasan mengenai pelaksanaan koreksi hasil ujian akan dilakukan segera setelah ujian selesai dan hasilnya diumumkan pada hari itu juga.
- (2) Hasil pelaksanaan ujian dituangkan dalam berita acara pelaksanaan ujian yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan.
- (3) Panitia Pengangkatan menandatangani berita acara pelaksanaan ujian sebagaimanab dimaksud pada ayat (2) setelah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
##
PENJELASAN
Pasal 26
- (1) Koreksi hasil ujian dilakukan oleh Panitia Pengangkatan segera setelah ujian selesai dihadapan Calon. - (2) Hasil ujian dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon. - (3) Calon yang memperoleh nilai tertinggi dinyatakan lulus. - (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama pada 1 (satu) formasi jabatan, maka pada hari itu juga diadakan ujian ulang dengan menggunakan naskah ujian ulang yang diikuti Calon yang memperoleh nilai yang sama sampai diperoleh 1 (satu) orang Calon dengan nilai tertinggi. - (5) Dalam hal Calon hanya 1 (satu) orang dinyatakan lulus apabila memperoleh paling sedikit nilai 50 % (lima puluh perseratus) dari penjumlahan nilai ujian tertulis dan nilai ujian praktek. - (6) Pelaksanaan koreksi hasil ujian dituangkan dalam berita acara koreksi hasil ujian yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan. - (7) Panitia Pengangkatan mengumumkan hasil ujian menurut urutan perolehan nilai segera setelah selesainya pelaksanaan koreksi. - (8) Panitia Pengangkatan menandatangani berita acara koreksi hasil ujian dan mengumumkan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) setelah dikonsultasikan dengan Kepala Desa. - (9) Panitia Pengangkatan melaporkan seluruh proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dilampiri berita acara pelaksanaan ujian paling cepat 24 (dua puluh empat) jam dan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian. Paragraf 8 Penetapan Pasal 27 Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan Panitia Pengangkatan. ## Paragraf 9 Penyelesaian Perselisihan Pasal 28 - (1) Pengaduan yang dapat diterima oleh Panitia Pengangkatan adalah: - a. pengaduan mengenai pelanggaran
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Unsur Staf Perangkat Desa Pasal 33

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

- (3) Tata cara pengangkatan staf Perangkat Desa adalah sama dengan pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Staf Perangkat Desa dapat diberikan hak-hak keuangan yang sama dengan Perangkat Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi staf Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa

## Pasal 34

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan sumber lain yang sah.

## BAB V

## PELANTIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 35

- (1) Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Pelantikan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

- (4) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau dalam hal tertentu dapat dilaksanakan diluar Desa yang bersangkutan.
- (5) Pelantikan Perangkat Desa dapat dihadiri anggota BPD, unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan unsur masyarakat lainnya.

## Pasal 36

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Perangkat Desa dilakukan sesuai dengan agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut:
- a. bagi penganut agama Islam 'Demi Allah, saya bersumpah';
- b. bagi penganut agama Kristen/Katholik 'Saya berjanji' dan diakhiri 'Semoga Tuhan Menolong Saya';
- c. bagi penganut agama Hindu 'Om Atah Paramawisesa';
- d. bagi penganut agama Budha 'Demi Sang Hyang Adi Budha Saya Berjanji'.
- (2) Sumpah/janji jabatan Perangkat Desa adalah sebagai berikut: 'Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.

## Bagian Kedua Tata Cara Pelantikan Pasal 37

- (1) Susunan acara Pelantikan Perangkat Desa meliputi:
- a. menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;

- b. pembacaan Keputusan Kepala Desa;
- c. pengucapan sumpah/janji jabatan yang dipandu oleh Kepala Desa;
- d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan;
- e. penyerahan keputusan Kepala Desa kepada Perangkat Desa yang dilantik;
- f. kata-kata Pelantikan oleh Kepala Desa;
- g. penandatanganan pakta integritas;
- h. sambutan Kepala Desa;
- i. pembacaan doa; dan
- j. penutupan.
- (2) Susunan acara Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan pembacaan ayat suci AlQur'an atau kegiatan lain sesuai dengan nilai kearifan lokal dan sosial budaya Desa setempat.

## Pasal 38

- (1) Tata tempat Pelantikan adalah tata tempat berdiri.
- (2) Tata tempat berdiri pada saat pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Desa yang melantik berdiri menghadap Perangkat Desa yang akan dilantik; dan
- b. rohaniwan berdiri di belakang atau sebelah kanan atau sebelah kiri Perangkat Desa yang akan dilantik.

## Pasal 39

- (1) Kepala Desa yang melantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar atau Pakaian Sipil Lengkap berwarna gelap dengan peci nasional.
- (2) Perangkat Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Harian atau pakaian hitam putih dengan peci nasional.

- (3) Undangan Pelantikan Perangkat Desa menggunakan pakaian batik dan/atau bebas rapi.

## Pasal 40

- (1) Perlengkapan acara Pelantikan Perangkat Desa sekurangkurangnya terdiri dari:
- a. Lambang Negara;
- b. Bendera Merah Putih;
- c. gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden; dan
- d. spanduk Pelantikan dengan ukuran dan bentuk menyesuaikan tempat Pelantikan.
- (2) Sebelum pelaksanaan acara Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan gladi bersih yang dipandu oleh kecamatan.

## Pasal 41

Format naskah Pelantikan, kata pengantar pengucapan sumpah/janji jabatan, sumpah/janji, berita acara pengucapan sumpah/janji jabatan Perangkat Desa dan pakta integritas tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Serah Terima Jabatan Pasal 42

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah Pelantikan Perangkat Desa.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Perangkat Desa setelah penyerahan keputusan Kepala Desa kepada

Perangkat Desa yang dilantik bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.

- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang terdiri atas:
- a. pendahuluan;
- b. jenis program dan kegiatan;
- c. program dan kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan belum dilaksanakan; dan
- d. hambatan yang dihadapi.
- (5) Kepala Desa melalui Sekretaris Desa memfasilitasi penyusunan memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila pejabat yang digantikan meninggal dunia atau berhalangan tetap.
- (6) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diserahkan oleh Kepala Desa melalui Perangkat Desa setelah Pelantikan Perangkat Desa sebagai bahan pelaksanaan tugas oleh Perangkat Desa yang baru dilantik.

## Bagian Keempat Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil Pasal 43

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat menjadi Perangkat Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dibayarkan oleh instansi induknya.
- (3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi Perangkat Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi Perangkat Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- (5) Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diberikan:
- a. penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD); dan
- b. tunjangan serupa yang sudah diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (6) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai kemampuan Keuangan Desa.

## Pasal 44

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa dikembalikan ke instansi induknya berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

## BAB VI PEMBERIAN SANKSI Pasal 45

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian.
- (3) Tenggang waktu antara teguran pertama dengan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

## Pasal 46

- (1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. penundaan hak-hak jabatan.
- (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) berupa:
- a. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
- b. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
- (3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) berupa:
- a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan;
- b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan;
- c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan serta dipublikasikan di media massa; atau
- d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan serta dipublikasikan di media massa.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa dapat memberikan sanksi sesuai dengan adat yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dengan Peraturan Desa.

## Pasal 47

- (1) Sanksi administratif ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.
- (2) Sanksi administratif ringan dapat dijatuhkan secara langsung, sedangkan sanksi administratif sedang atau berat

hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal.

- (3) Pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa yang anggotannya berjumlah ganjil, paling sedikit terdiri dari unsur:
- a. Kepala Desa;
- b. Perwakilan Perangkat Desa; dan
- c. BPD.
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.

## BAB VII PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara Pasal 48

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; atau
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dijatuhkan langsung oleh Kepala Desa sebagai bentuk sanksi administratif sedang tanpa melalui pemberian sanksi administratif ringan setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (4) Apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara, Perangkat Desa yang lain ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang

diberhentikan sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (5) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula oleh Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan Pengadilan diterima oleh Perangkat Desa.
- (6) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, Kepala Desa hanya merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (7) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa memberikan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian sebagai Perangkat Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.

## Bagian Kedua Pemberhentian Pasal 49

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
- e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- g. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Desa berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
- h. mendapatkan sanksi administratif berat.

## Pasal 50

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan surat keterangan kematian dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat

## Pasal 51

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Perangkat Desa yang bersangkutan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan surat keterangan dan/atau hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Pemerintah.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. pemberhentian diusulkan oleh masyarakat kepada Kepala Desa dengan dilampiri bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
- b. berdasarkan usul dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa melakukan pemeriksaan terhadap Perangkat Desa untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
- c. apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b terbukti adanya pelanggaran, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan;
- d. apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terbukti adanya pelanggaran, Kepala Desa memberikan sanksi administratif secara bertahap kepada Perangkat Desa yang bersangkutan; dan
- e. dalam hal Perangkat Desa dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Perangkat Desa menghadapi krisis kepercayaan publik karena dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, Kepala Desa dapat menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Bupati setelah berlakunya Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa.
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dalam hal Perangkat Desa diduga menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Perangkat Desa, masyarakat melalui BPD mengusulkan kepada Kepala Desa untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan keabsahan dokumen dan/atau keterangan dimaksud;
- b. Kepala Desa berdasarkan usul masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen dan/atau keterangan untuk menemukan bukti-bukti pemalsuan yang dilakukan oleh Perangkat Desa; dan
- c. dalam hal hasil penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b Perangkat Desa terbukti menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Perangkat Desa berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (7) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagai sanksi administratif berat setelah sanksi administratif ringan dan sanksi administratif sedang dijatuhkan dan tetap tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

## Pasal 52

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dengan dilampiri bukti pendukung;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan penelitian terhadap keabsahan hal-hal yang dikonsultasikan sesuai peraturan perundangundangan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak memberikan rekomendasi, maka Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa setelah mendapatkan pertimbangan BPD.
- (6) Kepala Desa menerbitkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat atau pertimbangan BPD.

## Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh

Perangkat Desa yang lain sebagai pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## BAB VIII Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengangkatan, Pelantikan, pemberian sanksi dan pemberhentian Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memberikan pedoman pengangkatan Perangkat Desa;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan Pelantikan Desa;
- c. memberikan pedoman pemberian sanksi bagi Perangkat Desa;
- d. memberikan pedoman pelaksanaan pemberhentian sementara dan pemberhentian Perangkat Desa;
- e. memberikan pedoman penyusunan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa;
- f. mengawasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa; dan
- g. Melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
- b. fasilitasi pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa;

- c. fasilitasi pelaksanaan pemberian sanksi Perangkat Desa;
- d. fasilitasi pelaksanaan pemberhentian sementara dan pemberhentian Perangkat Desa;
- e. fasilitasi penyusunan naskah ujian Perangkat Desa;
- f. fasilitasi pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; dan
- g. fasilitasi penyelesaian perselisihan pengangkatan Perangkat Desa.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 46


Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001