PERATURAN BUPATI RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN KERINCI DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KERINCI, : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Pelayanan Dasar bagi masyarakat terkait dengan urusan wajib dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal; - b. bahwa Standar Pelayanan Minimal disusun sebagai sarana untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata; - c. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI KERINCI PRO INSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI NOMO arTAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN KERINCI
DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
: a.
bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Pelayanan Dasar bagi masyarakat terkait dengan urusan wajib dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa Standar Pelayanan Minimal disusun sebagai sarana untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 200 I' ten tang Standar Pelayanan Minimal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteru Dalam egeri Nornor 69 Tahun 2012, Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Kerinci.
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perub~an Atas ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repub' Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Uridarig-Uridang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman/ Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
15. . 12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Pcmerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
Menetapkan
- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tekni Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparat Pemadam Kebakaran di Daerah;
I
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ ota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
23. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor I 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2).
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN KERIN CI.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik .Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Dinas Kependudukan dan Cata.tan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Cata.tan Sipil Kabupaten Kerinci.
6. Satuan Palisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kerinci.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM/ adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap masyarakat daerah secara minimal.
9. Urusan Wajib adalah urusan pernerintah yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, ke ejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah dibidang Pemerintahan Dalam Negeri yang sekaligus menjadi tolak ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintah Dalam Negeri dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah.
11. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mernenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
12. Jenis pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Bagi.an Kesatu
Maksud
Pasal 2
Maksud ditetapkan SPM Bidang Pemerintah Dalam Negeri adalah sebagai pedoman bagi SKPD penyelenggara kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib Pemerintah Daerah dibidang pemerintah dalam negeri dalam skala minimal.
Bagi.an Kedua
Tujuan
Pasal 3
Tujuan ditetapkan SPM Bidang Pemerintah Dalam Negeri adalah:
1. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pemerintahan dalam negeri kepada masyarakat;
2. meningkatkan efisiensi dan efektifitas di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
3. memberikan standar yang jelas sebagai tolak ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggara urusan wajib pemerintahan dalam negeri.
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4
Fungsi ditetapkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah:
- a. sebagai alat Pemerintah Kabupaten dalarn menjamin terwujudnya hak-hak
- individu berupa akses dan mutu pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri secara merata;
- c. sebagai tolak ukur (benchmark) Pemerintah Kabupaten dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri yang disediakan oleh Pemerintah untuk diterimanya;
- e. menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan pemerintahan dalam negeri di Kabupaten yang lebih adil dan transparan; dan
- f. alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang pemerintahan dalam negeri di daerah.
STANDAR PELAYANAN MJNIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BAB III - STANDAR PELAYANAN MJNIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Pasal 5
- (1). Peme~tah Daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan bidang pemenntahan dalam negeri sesuai SPM Bidang Pemerintahan Dal.am Negeri.
- SPM Bidang Pemerintahan Dalain Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri yang wajib di laksanakan daerah, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja, dan target tahun 2013-2015, yang terdiri dari: (2).
- a. pelayanan dasar pelayanan dokumen kependudukan, meliputi:
1. cakupan penerbitan kartu keluarga 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2015;
2. cakupan penerbitan kartu tanda penduduk 100 o/o (seratus perseratus) pada tahun 2015;
3. cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 100 °/o (sembilan puluh perseratus) pada tahun 2020;
4. cakupan penerbitan kutipan akta kematian 70 % (tujuh puluh perseratus) pada tahun 2020;
5. cakupan penerbitan akta perkawinan 100% (seratus perseratus) pada tahun 2015;
6. cakupan penerbitan akta perceraian 50 °/o (lima puluh perseratus) pada tahun 2015;
7. cakupan pencatatan pengesahan anak, pengakuan anak, pengangkatan anak 100% (seratus perseratus) pada tahun 2015;
8. cakupan pencatatan perubahan nama 100% (seratus perseratus) pada tahun 2015; dan
9. cakupan penerbitan surat keterangan pindah 100% (seratus perseratus) pada tahun 2015.
- b. pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, meliputi:
1. cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di/ Kabupaten 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2015;
2. cakupan patrol siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3 x (tiga kali) patrol dalam sehari pada tahun 2015; dan
3. cakupan ratio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 1 (satu) orang setiap Rukun Tetangga (RT) atau sebutan lainnya pada tahun 2015.
- c. pelayanan dasar penanggulangan bencana kebakaran, meliputi:
1. cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten 80 o/o (delapan puluh perseratus) pada tahun 2015;
2. tingkat waktu tanggap (respon time rate) 75 o/o (tujuh puluh lima perseratus) pada tahun 2015;
3. persentase aparatur pedaman kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 85 % (delapan puluh Iima perseratus) pada tahun 2015; dan
4. jumlah mobil kebakaran diatas 3000-5000 (tiga ribu sampai dengan lima ribu) liter pada Wilayah Manajemen (WMK} 90 % (Sembilan puluh perseratus) pada tahun 2015.
- (3) Dikecualikan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pernerintah Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan.
- (4} Target pencapaian indikator kinerja tahunan setiap jenis pelayanan seb~gaimana d~aksud ada a,yat (2), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang tidak terpiaahkan dan Peraturan Bupati ini.

I

## BAB IV

## PENGORGANISASIAN

## Pasal 6

- (1) SKPD yang ?1embidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang pemerintah dalam negen. menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang Pemerintah Dalam Negeri.
2. (21 SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang Pemerintah Dalam Negeri.

## BABV

## PELAKSANAAN

I

## Pasal 7

- (1) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja SKPD yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri.
2. (2} Penyelenggaraan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dilakukan oleh aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan di bidang pemerintahan dalam negeri.
3. {3} Diluar jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKPD yang membidangi urusan wajib bidang pemerintab.an dalam negeri dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan wajib.

## Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah sebagai berikut: ·

- a. Penyelertggaraan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang pemerintahan dalam negeri pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. SKPD penyelenggara SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/ dicapai serta mengembangkan standar-standar teknis pelayanan;
- d. Bupati membentuk tim evaluasi SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri untuk melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan hasil SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja SKPD SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PEN GAW ASAN

## Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pem inaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan arahan dan supervisi, meliputi:
- a. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri sesuai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM bidang pemerintahan dalam negeri; dan
- c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

## Pasal 10

- (1) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Bupati sebagaimana dimaksud da1am Pasal 8 huruf d.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaporkan kepada Bupati an tembusannya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 11

Hasil Pengawasan dan Evaluasi Penerapan Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipergunakan sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM Bidang Pemerintaban Dalam Negeri; dan
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, termasuk pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi sangat baik.

BAB VII

## PELAPORAN

Pasal 12

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan pelaporan pencapaian kinerja pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri sesuai SPM setiap 6 bulan sekali kepada. Bupati.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

Pasal 13

I

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal ~ ~ 1"1C I 2016, SEKRETARIS DAERAH KERINCI,


BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2016 NO MOR ·l-

## BAB IX

## KETENTUANPENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal .2'J rne.i 2016


J