PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 12 Tahun 1950 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPAT AN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMA T TOBAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD. keadaao yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belSlja,. keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untulc pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukao perubahan APBD Tahtm Anggaran 2010~
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huru.f ~ perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
- t. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah› daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 63, Tamhaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tatum 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Uodang Nornor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peroleban Hak Atas Tanah dan Ban8ffll8D (Lemhanm Negara Repuhlik lndonesia Tahwt 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 ten1ang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 21 Talnm 1997 tentaog Bea Peroleban Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang K.euangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tamm 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NODlOf 4355);
8. Undang-Undaog Nomor 10 Tahun 2004 teotang Pembentukan Peraturan Perundang--undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tamm 2004 tentang Pemeriksaan PengeJolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Talnm 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan N~ional (Lembaran Nepa Republik Indonesia Tamm 2004 Nomor HM~ Tamhabao Lemlam Ntpa Rqu,lik 1oonnrsia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahm1 2004 tentaog Pemerintahan Damb (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentaog Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabtm 2009 Nomor I 30~ Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Paoarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lC/72 Nomor 38);
15. Peraturan Pemerintab Nomor 109 Tamm 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tamhahan Lembaran Negara Nomor 4028);
,,...,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Talnm 2007 tentang Pcrababan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahwi 2004 ten.tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daetah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahw 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahwi 2005 tentang Penge)olaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerimah Nomor 24 Talnm 2005 tentang Standar A1ruotansi l\:maintahan (Lembata11 Negara Republik Indonesia Tahon 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 temang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara R.epublik · Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Pemturan Pemerintah Nomor 55 Taboo 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Pemturan Pc:merintah Nomor 56 Tabon 2005 tentang Sistan lnfonnmi. J{euangan Daaah. (Lembaran Negara Rqd,lik 1ndnnesia Talmo 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tabon 2005 Nomor 139, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peratu.ran Pemerintah Nomor 58 Tahon 2005 tentang Pengefolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peratman Pemerintah Nomor 65 Tah1m 2005 tentang Pedoman ~ Xeuaogan Daerah (lanbanm Negara Repuhlik Jndooesia Talnm 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor TI TahlDI 2005 tentang Oesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahw 2005 Nomor 158, Tambaban Lembaran Negara NODlOf 4587);
26. Peraturan Pem.erintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Talum 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan K.ioerja Instansi PemCiintalt (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
...
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2007 NOOIOr 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
31. Peraturan Pemeriniab Nomor 61 Tahon 2007 tenting J&gt;edoman Tems Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
32. Peraturan Pemerintah. Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan K~wmgan Kepada Partai Politik. {Lembaran Negara R.epublil. Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
33. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuaogan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturao Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tah1m 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T&amp;hun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dacrah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Opermional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
36. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 2S Tamm 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapat,m clan Belanja Daerah Tabun Anggaran 20 IO;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalabgunaan AJokasi Dana Bagi Hasil Cukai T embakau;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor- 138/PMK.07/2009 tentang Batas Maksimal Komulatif Defisit APBD~ 8am M.aksimal Defisit APBD masing masing Daerab clan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010;
39. Peraturan Daerah K.abupaten Situbondo Nomor 3 Talmn 2003 tentang Dana Cadangao Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 7);
5
40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah K.abupaten Situbondo Nomor 5 Tahtm 2007 tentang Perubahan atas Pemturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (P1) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) K.abupaten Situbondo (Lemheran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tatum 2005 tentang Perubahao atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tabun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembanguoan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006--2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri A NOOKJr 1) sebagaimaoa telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor l Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jaogka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tah1D1 2006-2010 (Lembaran Daerah K.abupaten Situbondo Tahon 2009 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo~ Seri E Nomor 1 );
44. Peratwan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Talnm 2006 tentang Bantuan Keuan?J kepada J&gt;armi PoJitik (Lembanm Damm Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 03);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun2006 Nomor 13);
46. Peratumn Dsemh Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tamm 2007 tentang Pendirian PT. Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahon 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tabun 2008 Nomor 2);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor O I Tahtm 2010 tentang lnvestasi Daemh Kabupeten Situbondo Tabun Angganm 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 01).
Dengan .Fersetujuan Bersama
DEW AN PERW A]{ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Du
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN:
Menetapba : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2811
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 setelah perubaban dcngan rincian sebagai bcrikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp.
617.806.426.456,.22
- b. Bertambah f (berkurang)
=Rp=.----=5=6=.5=82=.00=-=-I...\_. 73..,.,\_4..:..a.,.:;..:..I 5
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 674.388.428.190,3 7
2. Belanja
- a Semula
Rp.
690.650.247.991.14
- b. Bertambah / (berturang)
=Rp""".\_----::;64 ... .23==3-...:.o71=9-=.5...: ________________:75c..i:,lo..:.O
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp. 754.883.967.566,24
Surplus/(Defisit) Setelah Peruhahan
Rp. (80.495.539.375,87)
3. Pembiayaan
- a Penerimaan
- 1) Semula
Rp.
120.347.177.699,92
- 2) Bertambah /
- (berkurang) Rp. 7.651. 717 .840,95
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.
127.998.895.540,87
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp.
3.875.000.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang)
=RP&amp;&lt;:.•-----...aO:.a.,,00=›
Jumlah Pengcluanm setdah
Perubalum=Rp=•----=3=.B7.: ________________: ________________5=•=000=.ooo=,oo=
Jwnlah Pembiayaan neto setelah Perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah Perubahan
Rp. 124.123.895.540,87
Rp.
43.628.356.165,00
Pasa12
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan (SILPA) sebesar Rp 43.628.356.165,00 sebagaimana dimaksud Pa.'181 1 angka 3, masili dalam proses hukum sehing,ga tidak dapat dipergunakan.
Pasal 3
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
Rp.
36.440.317.434, 76
- 2) Bertambab/(berlrurang)
=R~P•:..-\_\_...::6=.5=92= • c:..77e...:4=.3'-'-'78=,6=1
Jumltlh pcndapmtm 8Sli daemb setelah Perubahan
Rp.
43.033.091.813,37
..
7
- b. Dana perimbangan
- 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan
Rp.
532.252.548.109,00
Rp.
2.830.435.339,00
Rp. 535.082.983.448,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan ;
- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- 1) SemuJa
- 2) Bertambab/(berlrurang)
- 1) Semula
Rp.
49.113.560.912,46
- 2) Bertambah/(berlrurang)
Rp.
47.158.792.016,54
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
setelah Perubahan
Rp. 96272.352.929,00
- I) Semula
- Rp.
8232.865.060,00
- 2) Bertambab/(berlrurang)
Rp.
19.922.000,00
Jumlah pendapatan ~ daerab setelah Perubahan
Rp. 8.252.787.060,00
Rp.
Rp.
7.636.1139.039,00
70.619.316.50
- Jumlah rettibusi daerah setelah Perubahan
Rp.
7.707.458.355,50
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak. / Bagi basil bukan pajak
- 1) Semula
- Rp.
2.553.034.143,05
- 2) Bertambab/(berlrurang)
Rp.
0,00
Jumlah basil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah Perubahan
Rp.
2.553.034.143,05
- 1) SemuJa
- Rp.
18.017.579.192,71
- 2) Bertambab/(berlrunmg)
- Rp.
6.502233.062,1 l
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
setelah Perubahan
Rp.
24.519 .812.254,82
- I) Semula
- Rp.
44.675.730.109,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah daoa ba.gi hasil setelah Perubahan
Rp.
2.830.435.339,00
Rp. 47.506.165.448,00
I&gt;tmatdokasiumwn
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah dana alokasi ummn setelah Perubahan
- c. Dana alokasi khusus
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubaban
- Rp.
44.675.730.109,00
Rp.
2.830.435.339,00
Rp. 47.506.165.448,00
Rp.
447.609.618.000,00
...,.Rp"'"'-•-------=0,"""--00
Rp. 447 .609 .618.000,00
Rp.
39.967.200.000,00
... R\_p. \_ \_\_\_\_\_
o=,oo=
Rp. 39.967.200.000,00
8
- ( 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- 1) Semula
Rp.
0~00
- 2) Bertambah/(berlrurang) Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan
Rp.
0,00
Rp.
0,00
- b. Dana Darurat
- 1) Semula 2) Bertambah/(berlrurang) Jumlah Dana Darumt setelah Perubahan
Rp.
0,00
=RPao.:.•--------'0\_...00...\_.
Rp.
0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jwnlah dana bagi basil pajak setelah Perubahan
Rp.
25.676.350.912,46
=Rp~•--...:..:4.'-'-"75: ________________&lt;..7 •=64..: ________________:;7..:..::.8::: ________________:56~,54~
Rp. 30.433.998.769,00
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambab/(bedrurang)
Rp.
39.561.894.160,00
Jumlah dana
penyesuaian
dan otonomi khusus
setelah Perubahan
Rp. 39.561.894.160,00
- e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- I) Semula
- Rp.
22.987.210.000,00
- 2) Bertambah/(bedrurang) Rp. Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya sctelah Peru.bahan
2.739.250.000,00
Rp. 25.726.460.000,00
- f. Pendapatan Lainnya
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Jumlah Pendapatan lainnya setelah perubahan
Rp.
450.000.000,00
Rp.
l 00.000.000,00
Rp.
550.000.000,00
Pasa14
- ( 1) Belanja Daer-ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp.
505.272.047.219,34
- 2) Benambah/(berlrurang)
- =Rps::-o.•----=-l..:;..::9 • ..: ________________:109=-•=52=-=-7-=-=.8=52=.:, l~O
- Jumlah belanja tidak langmm.g setelah Pembabao
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berlrurang)
- J wnlah belanja langsung setelah Perubahan
524.381 .575.071 .44
Rp.
185.378100.771,80
Rp.
45.124.191.723.00
Rp. 230.502.392.494,80
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana d.imaksud pada ayat ( 1) huruf a tenliri dari jenis belanja :
Rp
,,...
- a. Belanja pegawai l) Semula 2) Bertambab/(berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
- b. Belanja bunga
- 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)
4. Jwnlah belanja bunga setelah Perubahan
- C. Belanja subsidi
- 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan
- d. Belanja hibah
- 1) Semula 2) Bertarnbah/(berkurang) Jumlah belanja hibah setelah Perubahan
- e. Belanja bantuan sosial
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan
- f. Belanja bagi hasil
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
15. Jumlah belanja bagi basil setelah Perubahan
- g. Belanja bantuan keuangan
- I) Semula
Rp.
401.112.300.627,34
RR.
38.570.467.4J9,l 1
Rp. 439 .682. 768.066A5
Rp.
15.000.000,00
RR.
oo
Rp. 15.000.000,00
Rp.
RR-
Rp.
RR.
0,00
0,00
Rp.
0,00
65.362.313.915,00
(20.992.342.400,00)
Rp. 44.369.971.515,00
Rp.
14.016.392.677,00
R~.
570.000.000,00
Rp.
14.586.392.677,00
Rp.
RQ.
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
RR.
- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan
0,00
0,00
Rp.
oo
19. 766.040.000,00
0,00
Rp. 19. 766.040.000,00
- h. Belanja tidak terduga
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
3. a Belanja pegawai
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
6. Jumlah belaoja pegawai setelah Perubahan
- 1) Semula
Rp.
5.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berlrurang) Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan
RQ.
961.402.812,99
Rp.
5.961.402.812,99
Rp.
30.878.146.717,00
Rp.
2. 921. 133.843,00
Rp. 33.799.280.560,00
- b. Belanja belanja barang dan jasa
- 1) Semula
- Rp.
82.466.106.859,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja barang dan jasa setelah Peruhahan
Rp.
14.852.277.080,00
Rp.
97.318.383.939,00
- c. Belanja modal
- I) Semula
Rp.
72.033.947.195,80
- 2) Bertambah/(berk:urang)
Jumlah belanja modal setelah Perubaban
Rp.
27.350.780.800,00
Rp.
9'J.384.n7.995.so
Pasa.15
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp.
120.347.ln.699,92
- 2) Bertambab/(berlrurang)
=Rpae=•-~...:7-=-=.6=5=1. 7.: ________________:1: ________________:..7=.840..:..::..z::J:..:.5
- Jumlah penerimaan
setelah Perubahan
Rp.
127.998.895.540,87
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp.
3.875.000.000,00
- 2) Bertamhah/(betkmang)
Rp.
0.00
Jumlah pengeluaran
setelah Perubahan
Rp. 3.875.000.000,00
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I} huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Angganm sebelmnnya (SILPA)
- 1) Sernula
- Rp.
104.308.677.699,92
- 2) Bertambah/(berlrurang)
- Rp.
7 .651. 717 .840,95
Jumlah
SiLP A tahun anggaran sebelumnya
setelah Perubahan
Rp. l 11.960.395.540,87
- b. Pencairan dana cadangan
- I) Semula
- Rp.
12.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Rp.
0,00
- Jum1ah pencairan dana cadangan
setelah Perubahan
Rp. 12.000.000.000,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- I ) Semula
- Rp.
0,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
=Rp...,.. \_ \_ \_ \_ \_
\_\_,o=,o::.!&lt;.o
- Jumlah basil penjualan kekayaan daerah yang
- dipisabkan .setelah Perubahan
Rp.
0,00
Penerimaan pinjaman daerah
- 1) Semula
- Rp.
0,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
=Rp...,\_. \_ \_ \_ \_ \_
\_,0...,,00=
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan
Rp.
0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- 1) Semula
Rp.
3.400.000.000,00
- 2) Bertambah/(berlmrang)
=--RP=•------~0
... 00 ...
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman
setelah Perubahan
Rp.
3.400.000.000,00
- f. Penerimaan piutang daerah
- 1) Semula
Rp.
638.500.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
=R-p. \_\_\_\_\_\_\_\_\_
o=,o~o
Jwnlah Penerimaan piutang daerab
setelah Perubaban
Rp.
638.500.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan
- I) Semula
Rp.
3.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berlrurang)
=Rps:.:.•-------'o=-:,oo=-
- Jumlah pembentulam dana cadangan
setelah Perubahan
Rp. 3.000.000.000,00
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerimah daerah
- I) Semula
Rp.
840.000.000~00
- 2) Bertambah/(berlruraog)
Rp.
0,00
Jumfah penyertaan modal (investasiJ daerah
setelah Perubahan
Rp.
840.000.000,00
- c. Pembayaran pokok utang
- 1) Semula
Rp.
35.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
-Rp,.\_\_. \_ \_ \_ \_\_
o~,oo~
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang
Yangjatuh tempo setelah Perubahan
Rp.
35.000.000,00
Pasa.16
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam PIISBl 1, tercantum dalam Lampinm daft merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pe.raturan Daerah ini, terdiri dari:
- I. Lampi.ran I
- 2 Lampmmll
3. Lampiranlll
4.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IV

5. Lampiran V

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Ringkasan Perubaban Anggaran Pendapwm dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian Perubehan Anggarao Pe,1dapatan dan Belanja Daerah meowut Urusan Pemerintaban Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan. Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan D~ Organisasi SK.PD~ Program dan Kegiatao;

Rekapitulasi Peruhahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan d.an perJabatan;

- 7 ~ Lampiran Vil

Daftar k.egiat.an-kegiatan tahim anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahwi anggaran ini;

8. Lampiran VIII

Daftar Pinjaman Daerah dan Obfigasi Daerah.

## Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 sebagai tandasao operasional pe:laksaa,aa.. Pembahan APBD.

## Pasal.8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ctinodangkan

Agar setiap omng dapat mengetahuinya. memerintah1am pengrmdangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

-

Ditetapkan di Situbondo Pada tanggalt•o 4 NOV 2n1n BVPATI~

&gt;~ ,.,,, •~

H. DADANG WIGIARTO,S.H


Diundangkan di Situbondo Pada tanggal O 4 NOV 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAII KABUP SITUBONDO,

Ir. H.

embina Utama Muda

NIP. 19570104 198303 1010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR Ol/

Keputusan Gubernur Jawa Timur NOIIIOI' 188/14855/013/2010 Tmggal 01 Nopember 2010 teotaog Basil Evaluasi RAPERDA Kab. Situbondo tentang Perubahan APBD TA 20 lO dan RAPERBUP tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2010.