PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH Nomor 4 Tahun 2016 tentang AH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH (berlaku 28 September 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI SUMBA TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TENGAH,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH dan
BUPATI SUMBA TENGAH
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Sumba Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumba Tengah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Sumba Tengah;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah;
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus ## BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
6. Dinas Sosial Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
11. Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kelautan dan Perikanan;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
17. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan peternakan;
19. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi, urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan sub urusan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; ;
Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Keuangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan, pendapatan dan asset daerah;
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Katiku Tana dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Katiku TanaSelatan dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Umbu Ratu Nggay dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Mamboro dengan Tipe A;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMBENTUKAN UPT
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 6
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 7
- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 8
- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 9
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 10
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 11
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumba Tengah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya peraturan perundang-undangan baru yang mengatur tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten/Kota.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah nomor 6);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah nomor 7);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah nomor 8);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba TengahNomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah nomor 9); Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Penetapan: Ditetapkan di Waibakul Pada tanggal 28 September 2016

Penandatangan: BUPATI SUMBA TENGAH, UMBU S. PATEDUK

Penetapan: Diundangkan di Waibakul Pada tanggal 28 September 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH, ## UMBU SAWOLA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 03/2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2016
## TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.
Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).
Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tatakerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.
Dengan dasar pemikiran tersebut, dipandang perlu untuk menyusun peraturan daerah yang akan menjadi kerangka hukum bagi pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sumba Tengah guna menjamin terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang proaktif serta mampu berperan aktif dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan masyarakat desa yang sejahtera.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan asas ″Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah″ adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan. ## Huruf b Yang dimaksud dengan asas ″intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah″ adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas ″efisiensi″ adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas ″efektivitas″ adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. ## Huruf e Yang dimaksud dengan asas ″pembagian habis tugas″ adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. ## Huruf f Yang dimaksud dengan asas ″rentang kendali″ adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. ## Huruf g Yang dimaksud dengan asas ″tata kerja yang jelas″ adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. ## Huruf h Yang dimaksud dengan asas ″fleksibilitas″ adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas ```
PENJELASAN
Pasal 4
``` ## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 86