PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 24 Tahun 2009 tentang IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C (berlaku 18 Mei 2009)
Pembukaan
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 24
TAHUN 2009
TLD NO : 23
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
Menimbang : a.
bahwa sumber daya alam berupa Bahan Galian merupakan potensi sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan, untuk itu perlu dimanfaatkan dan dikendalikan penggunaanya;
- b. bahwa untuk memanfaatkan dan pengendalian perlu diatur dalam peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
2
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan -ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 141);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan - Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4
15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-P .03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1165.K/844/M.PE/1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Tetap Untuk Usaha Pertambangan Umum Dalam Rangka Kuasa Pertambangan;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 135.K/201/M.PE/1996 tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Permohonan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Kontrak Karya Batubara;
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bahan galian adalah unsur - unsur kimia mineral - mineral, bijih - bijih dan segala macam batuan termasuk batu - batu mulia yang merupakan endapan - endapan alam;
4. Hak tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia;
5. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda - tanda adanya bahan galian pada umumnya;
6. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakkan bahan galian;
7. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
8. Pengelolaan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur - unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
9. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dari pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
10. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
11. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
12. Wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah seluruh kepulauan Indonesia, tanah dibawah perairan Indonesia dan paparan benua (continental shelf) kepulauan Indonesia;
13. Pertambangan Rakyat adalah yang dimaksud dengan Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan - bahan galian dari semua golongan a, b, dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 4 yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil - kecilan atau secara gotong royong dengan alat - alat sederhana untuk pencaharian sendiri;
14. Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan;
15. Iuran Eksplorasi adalah iuran Produksi yang dibayarkan kepada Negara dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan Eksplorasi yang diberikan kepadanya;
16. Iuran Eksploitasi adalah iuran Produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan Eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian;
17. Retribusi adalah pungutan atas jasa penyediaan pelayanan terhadap perizinan atau suatu kegiatan usaha yang memanfaatkan oleh badan hukum atau perorangan;
18. Wajib Retribusi adalah badan hukum atau perorangan menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku diwajibkan untuk membayar retribusi;
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa penyedia pelayanan terhadap perizinan atau suatu kegiatan usaha;
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mengurus objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban Retribusi ## BAB II
USAHA PERTAMBANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Usaha pertambangan bahan - bahan galian Golongan C dapat meliputi :
- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. eksploitasi;
- d. pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan;
- f. penjualan;
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
14. Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan;
15. Iuran Eksplorasi adalah iuran Produksi yang dibayarkan kepada Negara dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan Eksplorasi yang diberikan kepadanya;
16. Iuran Eksploitasi adalah iuran Produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan Eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian;
17. Retribusi adalah pungutan atas jasa penyediaan pelayanan terhadap perizinan atau suatu kegiatan usaha yang memanfaatkan oleh badan hukum atau perorangan;
18. Wajib Retribusi adalah badan hukum atau perorangan menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku diwajibkan untuk membayar retribusi;
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa penyedia pelayanan terhadap perizinan atau suatu kegiatan usaha;
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mengurus objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban Retribusi ## BAB II
USAHA PERTAMBANGAN
Usaha pertambangan bahan - bahan galian Golongan C dapat meliputi :
- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. eksploitasi;
- d. pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan;
- f. penjualan;
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
- (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki Izin Usaha Pertambangan;
- (2) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (1) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk :
- a. Penugasan Pertambangan;
- b. Izin Pertambangan Rakyat;
- c. Pemberian Kuasa Pertambangan;
- d. Izin Pertambangan Daerah.
- (2) Penugasan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati kepada Instansi Pemerintah yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi.
- (3) Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil - kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan Bupati kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau Perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (5) Izin Pertambangan Daerah adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan Bupati kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau Perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan untuk bahan galian golongan C.
PENUGASAN PERTAMBANGAN
BAB IV - PENUGASAN PERTAMBANGAN
Pasal 5
- (1) Penugasan Pertambangan yang merupakan penugasan kepada suatu instansi pemerintahan untuk melaksanakan usaha Pertambangan, memuat ketentuan - ketentuan pelaksanaan dari penugasan tersebut.
- (2) Apabila dianggap perlu dalam penugasan termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan keringanan - keringanan terhadap kewajiban kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Pertambangan dan Peraturan - Peraturan Pelaksanaannya.
- (3) Apabila dalam penugasan termaksud pada ayat (2) tidak dicantumkan ketentuan - ketentuan mengenai kuasa pertambangan dalam Peraturan Daerah ini berlaku sepenuhnya.
BAB IV - PENUGASAN PERTAMBANGAN
Pasal 6
Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dibatalkan apabila :
- (1) usaha tersebut berubah menjadi suatu perusahaan pertambangan dan untuk ini perlu dimintakan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan;
- (2) usaha tersebut tidak diteruskan;
- (3) Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
PERTAMBANGAN RAKYAT
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 7
- (1) Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Daerah dibidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah Daerah.
- (2) Pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan oleh Rakyat setempat yang memegang Izin Pertambangan Rakyat di dalam wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 8
- (1) Permohonan Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diajukan kepada Bupati dengan menyampaikan keterangan mengenai :
- a. wilayah yang akan diusahakan;
- b. jenis bahan galian yang akan diusahakan.
- (2) Izin pertambangan rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dalam hal diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 9
- (1) Dalam melakukan pekerjaan usaha pertambangan ## BAB VI
KUASA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Isi Dan Sifat Kuasa Pertambangan
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 10
- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Kuasa Pertambangan dapat berupa :
- a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
- b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
- c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
- d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
- e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 11
- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan penyelidikan umum disebut Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.
- (2) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 12
- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi disebut Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
- (2) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka Bupati dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 13
- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksploitasi disebut Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
- (2) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (3) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 14
- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian disebut Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian.
- (2) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (3) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak (2) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 15
- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengangkutan dan penjualan disebut Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan.
- (2) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali,setiap kalinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Kuasa Pertambangan
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 16
- (1) Permintaan Kuasa Pertambangan diajukan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan harus diajukan satu permintaan tersendiri;
- b. lapangan - lapangan yang terpisahkan tidak dapat diminta sebagai satu wilayah Kuasa Pertambangan.
- (2) Dalam permohonan kuasa pertambangan penyelidikan umum, eksplorasi atau ekploitasi harus melampirkan peta wilayah kuasa pertambangan yang dilengkapi dengan koordinat batas yang jelas, dan untuk kuasa pertambangan eksplorasi atau eksploitasi harus menyebutkan bahan galian yang diusahakan.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk :
- a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum adalah peta bagan dengan skala sekecil - kecilnya 1 : 200.000 (satu berbanding dua ratus ribu);
- b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah peta bagan dengan skala sekecil - kecilnya 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu);
- c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah peta bagan dengan skala sekecil - kecilnya 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu).
- (4) Peta Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus menjelaskan dan menunjukan :
- a. ukuran arah astronomis dan jarak dari titik batas wilayah Kuasa Pertambangan yang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) meter;
- b. bahwa salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu titik triangulasi atau titik induk tetap lainnya yang tergambar dalam peta dasar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang topografi;
- c. tempat terdapatnya bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilayah Kuasa Pertambangan ; dan
- d. gambar letak wilayah Pertambangan Rakyat jika ada.
- (5) Apabila peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilampirkan pada saat mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi maka wajib diusulkan kemudian selambat - lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 17
Dalam permohonan Kuasa Pertambangan, pemohon dengan sendirinya menyatakan telah memilih domisili pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 18
- (1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan tersebut, Bupati berwenang untuk meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari pemohon Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan semata - mata sebagai unsur permodalan dalam menarik kerja sama dengan pihak ketiga.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 19
Apabila Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi diajukan atas wilayah yang sama oleh beberapa perusahaan swasta, maka yang pertama - tama akan mendapat penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permintaannya dengan ketentuan pengutamaan diberikan kepada Badan Koperasi.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 20
- (1) Sebelum Bupati menyetujui permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi, terlebih dahulu meminta pendapat dari Instansi Teknis terkait;
- (2) Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian Kuasa Pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya surat permintaan pendapat mengenai Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Ketiga
Luas Wilayah Kuasa Pertambangan
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 21
Suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah yang luasnya ditentukan pada pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 22
- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, tidak boleh melebihi 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak boleh melebihi 2.000 (dua ribu) hektare.
- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksploitasi tidak boleh melebihi 1.000 (seribu) hektare.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 23
Untuk mendapat satu Kuasa Pertambangan yang luas wilayahnya melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pemohon Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat izin khusus dari Bupati.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 24
- (1) Jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang dapat diberikan kepada satu badan atau seorang Pemegang Kuasa Pertambangan tidak boleh melebihi berturut - turut 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare, 10.000 (sepuluh ribu) hektare, dan 5.000 (lima ribu) hektare dari wilayah hukum pertambangan Indonesia.
- (2) Untuk mendapat jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan yang melebihi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 25
- (1) Pekerjaan usaha pertambangan
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 26
- (1) Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan kepada badan/orang lain dengan izin Bupati.
- (2) Izin Bupati sesuai kewenangannya hanya dapat diberikan jika pihak yang akan menerima Kuasa Pertambangan tersebut memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Apabila perorangan yang memegang Kuasa Pertambangan meninggal dan para ahli warisnya tidak memenuhi syarat - syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dengan izin Bupati masing - masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Kuasa Pertambangan tersebut dapat dipindahkan kepada badan atau orang lain yang telah memenuhi syarat syarat.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 27
Dalam pemindahan Kuasa Pertambangan dapat diperhitungkan harga dan nilai dari modal, alat perusahaan, jasa usaha yang telah ditanamkan atau yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan Kuasa Pertambangan tersebut.
Bagian Kelima
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 28
- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah Kuasa Pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian tersebut.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangan, mendapat hak tunggal untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian tersebut.
- (3) Apabila pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya, maka kepadanya diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian tersebut.
- (4) Untuk memperoleh Kuasa Pertambangan dengan prioritas pertama atau hak tunggal sebagaimana termaksud pada ayat (1), (2) dan (3), maka :
- a. pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum harus sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumnya;
- b. pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasinya;
- c. pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Eksploitasi atas bahan galian lain tersebut, sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 29
- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian, dengan mempergunakan peralatan teknik pertambangan sebaik - baiknya.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak memiliki bahan galian yang telah tergali sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasinya, apabila telah memenuhi ketentuan pembayaran Iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi.
- (3) Pengangkutan dan penjualan hasil - hasil eksplorasi baru dapat dilakukan apabila telah diperoleh Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan atau izin khusus dari Bupati.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 30
- (1) Sebelum memulai usahanya, pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi terlebih dahulu harus melaporkan rencana usaha penggalian serta target produksinya kepada Bupati;
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak dalam batas - batas ketentuan usaha pertambangan yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan segala usaha untuk menghasilkan bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya;
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang telah ditambangnya sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksploitasinya bila telah memenuhi ketentuan - ketentuan pembayaran Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi;
- (4) Apabila Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sekaligus meliputi Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, maka untuk usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, dan usaha pengangkutan dan penjualan masing - masing harus dimintakan suatu Kuasa Pertambangan.
16
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 31
Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan yang dalam melakukan usaha pertambangannya mendapat bahan galian lain yang terdapat bersamaan dalam endapan yang bersangkutan, diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan atas bahan galian lain tersebut, dengan
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 32
- (1) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan - peraturan lain yang berlaku, maka kepada pemegang Kuasa Pertambangan yang telah memiliki bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (3) oleh Bupati dapat diberikan prioritas untuk memperoleh Kuasa Pertambangan yang meliputi usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, serta usaha pertambangan pengangkutan dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.
- (2) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan - peraturan lain yang berlaku, maka badan/orang lain yang memperoleh bahan galian dari pemegang Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati dapat diberikan Kuasa Pertambangan yang meliputi usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, serta usaha pertambangan pengangkutan dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 33
- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan penyelidikan umum dalam wilayah seluas wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimintanya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu dimana Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangannya bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan kegiatan eksplorasi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut.
- (4) Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksploitasi dalam wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.
- (5) Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian yang belum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian tetapi belum mendapat keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian yang telah diperolehnya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.
- (6) Para Pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan pengangkutan dan usaha pertambangan penjualan yang telah diperolehnya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 34
- (1) Apabila terdapat suatu keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi, dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian, maka Bupati dapat menentukan tenggang waktu/moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu Kuasa Pertambangan atas permintaan pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak dan kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan tidak berlaku.
- (3) Bupati dapat mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waktu/moratorium tersebut dengan
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 35
- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikannya kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan pula menyampaikan laporan mengenai hasil seluruh penyelidikannya kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumnya.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 36
- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai hasil penyelidikannya kepada Bupati.
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan pula menyampaikan laporan seluruh hasil Eksplorasinya kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasinya.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 37
- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah diperolehnya Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan diwajibkan memberikan batas pada wilayah termaksud dalam Kuasa Pertambangannya dengan membuat tanda - tanda batas yang jelas.
- (2) Pembuatan tanda - tanda termaksud pada ayat (1) pasal ini harus selesai sebelum dimulai usaha pertambangan eksploitasi tersebut.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 38
Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 39
Para Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan, dan Penjualan, diwajibkan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 40
- (1) Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangannya.
- (2) Pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal berbagai macam pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai kepentingan yang bersamaan atas pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pelaksanaannya dilakukan atas dasar musyawaratan.
- (4) Bilamana tidak tercapai kata sepakat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka keputusan terakhir ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Setiap pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan lain di dalam wilayah Kuasa Pertambangannya guna mendirikan/membangun saluran - saluran air dan penjernihan udara dan hal - hal lain yang bersangkutan, yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha pertambangannya, tanpa merugikan satu sama lain.
Bagian Keenam Berakhirnya Kuasa Pertambangan
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 41
Kuasa Pertambangan berakhir :
- a. karena dikembalikan ;
- b. karena dibatalkan ;
- c. karena habis waktu.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 42
Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan tidak diajukan permintaan Kuasa Pertambangan lain atau permintaan perpanjangan, maka berakhirlah Kuasa Pertambangan tersebut dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
20
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 43
- (1) Dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Bupati mengadakan pengawasan khusus.
- (2) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan mengikuti petunjuk - petunjuk khusus yang diberikan oleh Bupati.
- (3) 2 (dua) tahun sebelum kegiatan usaha pertambangan eksploitasi berakhir, pemegang kuasa pertambangan eksploitasi harus menyampaikan dokumen rencana penutupan tambang kepada Bupati.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 44
Kuasa Pertambangan Eksplorasi dapat dibatalkan oleh Bupati :
- a. Jika ternyata pekerjaannya belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut.
- b. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 45
- (1) Dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya, Bupati dapat membatalkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dalam hal - hal tersebut di bawah ini :
- a. Jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
- b. Jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
- c. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaannya dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Pertambangan;
- d. Jika ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tanpa pemberitahuan kepada Bupati telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. Jika pemegang Kuasa Pertambangan tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya.
- (2) Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan untuk membela kepentingannya.
- (3) Pembelaan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikemukakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan Bupati mengenai maksud akan dibatalkannya Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 46
Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, serta Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, dibatalkan oleh Bupati dalam hal - hal tersebut di bawah ini :
- a. Jika ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan;
- b. Jika pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi petunjuk yang diberikan oleh Bupati kepadanya atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap Negara.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 47
Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengembalikan bagian - bagian dari wilayah Kuasa Pertambangannya apabila tidak diperlukan lagi dan cara pengembalian tersebut ditentukan dalam masing -masing Kuasa Pertambangannya.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 48
- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat menyerahkan kembali Kuasa Pertambangannya kepada Bupati, dengan mengajukan pernyataan tertulis yang disertai alasan mengenai pengembalian tersebut.
- (2) Pengembalian Kuasa Pertambangan baru sah setelah disetujui oleh Bupati dan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan, Bupati belum mengeluarkan keputusannya, maka pengembalian tersebut dianggap sah.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 49
- (1) Pengembalian Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus disertai laporan untuk melengkapkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pengembalian Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus disertai laporan untuk melengkapkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (3) Pengembalian Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan harus disertai laporan untuk melengkapkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 50
- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat menyerahkan kembali kuasa pertambangannya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati.
- (2) Pernyataan tertulis yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan -alasan yang cukup apa sebabnya pernyataan ini disampaikan.
- (3) Pengembalian Kuasa Pertambangan dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 51
Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan dengan Keputusan Bupati untuk kepentingan Negara.
Hak Milik Pada Bekas Kuasa Pertambangan
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 52
- (1) Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berakhir, atau 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir atau 1 (satu) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir, Bupati menetapkan jangka waktu dimana kepada Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam berkas wilayah Kuasa Pertambangannya, kecuali benda - benda dan bangunan - bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu Kuasa Pertambangan yang bersangkutan masih berlaku. Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah lampaunya jangka waktu tersebut, menjadi milik daerah.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berakhir, atau 1 (satu) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir, atau 2 (dua) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir, segala sesuatu yang belum diangkat keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan menjadi milik daerah karena hukum.
- (3) Dalam hal hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak dapat diangkat keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan, maka oleh Bupati dapat diberikan izin khusus untuk memindahkan hak milik tersebut kepada pihak lain.
- (4) Sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu melakukan usaha -usaha pengamanan terhadap benda - benda maupun bangunan - bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.
- (5) Bupati dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang Kuasa Pertambangan sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya.
IZIN PERTAMBANGAN DAERAH
BAB VII - IZIN PERTAMBANGAN DAERAH
Pasal 53
- (1) Pelaksanaan pengaturan usaha Pertambangan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan bahan galian vital dan golongan bahan galian strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus berpedoman pada ketentuan - ketentuan mengenai tata cara pemberian Kuasa Pertambangan oleh Bupati.
- (2) Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan usaha pertambangan termaksud pada ayat (1), disebut Surat Izin Pertambangan Daerah.
- (3) Dalam hal suatu wilayah yang akan diberikan izin pertambangan daerah sebagian atau seluruhnya terletak dalam wilayah Kuasa Pertambangan yang telah diberikan oleh Bupati maka sebelum mengeluarkan surat Izin Pertambangan Daerah, Pemerintah Daerah terlebih dahulu harus mendengar pertimbangan dari Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan, pertimbangan mana yang akan merupakan ketentuan khusus dalam Izin Pertambangan Daerah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang Izin Pertambangan Daerah yang bersangkutan.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 54
- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha - usaha dari dua pemegang kuasa pertambangan atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 55
Apabila telah didapat izin kuasa pertambangan atas sesuatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya :
- a. Sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan - pekerjaan itu akan dilakukan ;
- b. Diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 56
- (1) Apabila telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.
- (3) Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian -bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Bupati.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 57
- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan membayar Iuran Tetap tiap tahun untuk tiap hektare, wilayah Kuasa Pertambangannya.
- (2) Pembayaran Iuran Tetap termaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada awal tiap tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 58
- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar Iuran Tetap tiap tahun untuk tiap hektare wilayah Kuasa Pertambangannya.
- (2) Pembayaran Iuran Tetap termaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada awal tiap tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 59
- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar Iuran Tetap tiap tahun untuk tiap hektare, wilayah Kuasa Pertambangannya.
- (2) Pembayaran Iuran Tetap termaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada awal tiap tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 60
- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar Iuran Eksplorasi dari hasil penjualan hasil produksi yang tergali sewaktu mengadakan eksplorasi.
- (2) Iuran Eksplorasi termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan atas dasar tarif tertentu menurut hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 61
Selama masa penilaian dan pembangunan proyek yang berlangsung antara masa eksplorasi dan masa eksploitasi, kepada pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan dikenakan wajib bayar iuran - iuran yang berlaku untuk masa eksplorasinya.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 62
- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar Iuran Eksploitasi atas hasil produksi yang diperolehnya dari wilayah Kuasa Pertambangannya.
- (2) Iuran Eksploitasi termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan atas dasar tarif tertentu menurut hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 63
Tarif dan tata cara pemungutan Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi, dan Iuran Eksploitasi/Royalti ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 64
Perincian penggunaan penerimaan Negara dari Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi, dan Iuran Eksploitasi/Royalti termasuk tata cara penyimpanan, pengambilan dan pengamanannya, diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
BAB IX - PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 65
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian persetujuan :
- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk yang tidak wajib AMDAL, yang disusun oleh masing masing pemegang Izin Usaha Pertambangan selaku pemrakarsa dengan mengacu pedoman teknis penyusunan AMDAL, UKL-UPL sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB IX - PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 66
Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya.
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
BAB X - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 67
Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pertambangan dipungut retribusi atas setiap Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian C kepada perorangan atau badan.
BAB X - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 68
- (1) Objek Retribusi adalah jasa penyediaan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian C.
- (2) Subjek Retribusi adalah perorangan atau badan yang mendapat jasa pelayanan Pemerintah Daerah terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian C.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB XI - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 69
Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian C digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
CARA PENGUKURAN TINGKAT TARIF RETRIBUSI
BAB XII - CARA PENGUKURAN TINGKAT TARIF RETRIBUSI
Pasal 70
Tarif retribusi diukur ## BAB XIII
PRINSIP DAN SASARAN
BAB XII - CARA PENGUKURAN TINGKAT TARIF RETRIBUSI
Pasal 71
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan menutupi seluruh atau sebagian biaya pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya survey, laporan, pengukuran, pematokan, pemetaan lokasi, penentuan koordinat, biaya transportasi, serta biaya administrasi perizinan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB XIV - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 72
- (1) Struktur tarif retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian C digolongkan menurut jenis pelayanan perizinan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kuasa Pertambangan :
- 1) Penyelidikan Umum ... Rp. 2.500.000,
- 2) Eksplorasi ... Rp. 5.000.000,
- 3) Peningkatan KP Eksplorasi ... Rp. 7.500.000,
- 4) Eksploitasi ... Rp. 2.500.000,-
- 5) Peningkatan KP Eksploitasi ...
Rp.10.000.000,-
- 6) Pengolahan dan Pemurnian ...
Rp. 5.000.000,-
- 7) Pengangkutan dan Penjualan ... Rp.12.000.000,-
- b. Pertambangan Daerah :
- 1) Penyelidikan Umum ... Rp. 1.000.000,-
Eksplorasi ... Rp. 2.500.000,-
Eksploitasi ... Rp. 5.000.000,-
- 4) Pengolahan dan Pemurnian ... Rp. 5.000.000,-
- 5) Pengangkutan dan Penjualan ... Rp. 5.000.000,-
- c. Pertambangan Rakyat ...
Rp. 2.500.000,-
Terhadap Izin Usaha Pertambangan berupa Penugasan Pertambangan dalam Peraturan Daerah ini tidak dikenakan retribusi.
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB XV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 73
Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
MASA RETRIBUSI
BAB XVI - MASA RETRIBUSI
Pasal 74
- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 12 (dua belas) bulan takwin atau ditentukan lain.
- (2) Retribusi terutang ditetapkan pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB XVII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 75
- (1) Setiap Wajib Retribusi diharuskan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan Bupati.
BAB XVII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 77
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
BAB XVII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 78
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya (lima belas) hari setelah diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan SKRDKBT;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan oleh Bupati.
BAB XVII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 79
- (1) Retribusi terutang ## BAB XVIII
KEBERATAN
BAB XVII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 80
- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
BAB XVII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 81
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XIX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 82
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi atau retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).
31
BAB XIX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 83
- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang - kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan retribusi;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XIX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 84
- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XX - PENGURANGAN DAN KERINGANAN SERTA PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 85
Pasal 85
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ## BAB XXI
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XX - PENGURANGAN DAN KERINGANAN SERTA PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 85
Pasal 86
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa biaya 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.
KADALUARSA PENAGIHAN
BAB XXII - KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 87
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Penrestribusian Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
- b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XXII - KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 88
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XXII - KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 89
Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi dan retribusi yang kadaluarsa diatur oleh Bupati.
PENYIDIKAN
BAB XXIII - PENYIDIKAN
Pasal 90
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi izin usaha pertambangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. Menghentikan penyidikan;
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XXIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 91
Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 3 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB XXIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 92
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
34
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 93
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.
BAB XXV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 94
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009 BUPATI MUARO JAMBI, dto H.BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto H. SYAIFUDDIN ANANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 24.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG
## IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
## I. PENJELASAN UMUM.
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah menempatkan Retribusi Daerah sebagai salah satu perwujudan kewajiban warga negara terhadap Pemerintah Kabupaten, dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 4
Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2001 ditegaskan bahwa Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Daerah, yang aturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, antara lain Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah menetapkan ketentuan ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemungutan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. Walaupun pada hakekatnya Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. ## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup Jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup Jelas. Pasal 34 Cukup Jelas. Pasal 35 Cukup Jelas. Pasal 36 Cukup Jelas. Pasal 37 Cukup Jelas. Pasal 38 Cukup Jelas. Pasal 39 Cukup Jelas. Pasal 40 Cukup Jelas. Pasal 41 Cukup Jelas. Pasal 42 Cukup Jelas. Pasal 43 Cukup Jelas. Pasal 44 Cukup Jelas. Pasal 45 Cukup Jelas. Pasal 46 Cukup Jelas. Pasal 47 Cukup Jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 48
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 49
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 50
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 51
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 52
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 53
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 54
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 55
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 56
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 57
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 58
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 59
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 60
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 61
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 62
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 63
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 64
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 65
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 66
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 67
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 68
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 69
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 70
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 71
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 72
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 73
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 74
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 75
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 76
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 77
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 78
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 79
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 80
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 81
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 82
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 83
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 84
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 85
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 86
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 87
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 88
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 89
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 90
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 91
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 92
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 93
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 94
Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 23.