PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang HAKDANKEWAJIBAN KAPAL ASING DALAM MELAKSANAKAN LINTAS DAMAI MELALUI PERAIRAN INDONESIA (berlaku 28 Juni 2002)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang ditetapkan sebagai tindak lanjut ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 menentukan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan Lintas Damai diatur lebih lanjut dalam Peraturan
- Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia;
Mengingat
-
Menetapkan :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL ASING DALAM MELAKSANAKAN LINTAS DAMAI MELALUI PERAIRAN INDONESIA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
2. Lintas adalah lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang.
3. Lintas Damai adalah Lintas Damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang.
4. Perairan Indonesia adalah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang.
5. Laut Teritorial adalah jalur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang.
6. Perairan Kepulauan Indonesia adalah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang.
7. Perairan Pedalaman Indonesia adalah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-undang.
8. Alur Laut adalah alur pelayaran yang lazim digunakan untuk pelayaran yang ditetapkan sebagai alur untuk pelayaran yang aman, terus-menerus, dan cepat.
9. Skema Pemisah Lalu Lintas adalah pengaturan pemisahan lintas untuk keselamatan pelayaran melalui Alur Laut.
10. Peta Navigasi adalah peta laut yang disusun dan dipergunakan untuk kepentingan navigasi di laut dengan ## BAB II
PELAKSANAAN LINTAS DAMAI DI LAUT TERITORIAL DAN PERAIRAN KEPULAUAN INDONESIA
Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Kapal Asing
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
6. Perairan Kepulauan Indonesia adalah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang.
7. Perairan Pedalaman Indonesia adalah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-undang.
8. Alur Laut adalah alur pelayaran yang lazim digunakan untuk pelayaran yang ditetapkan sebagai alur untuk pelayaran yang aman, terus-menerus, dan cepat.
9. Skema Pemisah Lalu Lintas adalah pengaturan pemisahan lintas untuk keselamatan pelayaran melalui Alur Laut.
10. Peta Navigasi adalah peta laut yang disusun dan dipergunakan untuk kepentingan navigasi di laut dengan ## BAB II
PELAKSANAAN LINTAS DAMAI DI LAUT TERITORIAL DAN PERAIRAN KEPULAUAN INDONESIA
Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Kapal Asing
- (1) Semua kapal asing dapat melaksanakan hak Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan untuk keperluan melintas dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lain laut bebas atau zona ekonomi eksklusif tanpa memasuki Perairan Pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, atau fasilitas pelabuhan di luar Perairan Pedalaman untuk keperluan melintas dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif untuk berlalu ke atau dari Perairan Pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, atau fasilitas pelabuhan di luar Perairan Pedalaman.
- (2) Pelaksanaan Hak Lintas Damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Alur Laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional dan dengan mengindahkan Pasal 11 serta
- (1) Setiap kapal asing yang dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif melaksanakan Lintas Damai melintasi Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, ke bagian lain laut bebas atau zona ekonomi eksklusif wajib menggunakan Alur Laut yang sesuai dengan asal tujuan pelayarannya.
- (2) Setiap kapal asing yang dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif hendak menuju ke Perairan Pedalaman atau salah satu pelabuhan atau sebaliknya, melaksanakan Lintas Damai melintasi Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, wajib menggunakan Alur Laut yang merupakan Alur Laut yang sesuai dengan asal dan tujuannya.
- (3) Setiap kapal asing yang melaksanakan Lintas Damai wajib berada dalam batas-batas alur pelayaran yang wajar dengan kecepatan dan arah yang sesuai dengan navigasi yang normal dalam rangka menuju tempat tujuan pelayaran.
- (4) Dalam melaksanakan Lintas Damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kapal asing tidak boleh membuang jangkar, berhenti, mondar-mandir, kecuali hal itu perlu dilakukan karena force majeure, atau musibah atau karena menolong orang, kapal atau pesawat yang dalam keadaan musibah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, kapal asing tidak boleh melakukan salah satu kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. melakukan perbuatan yang merupakan ancaman atau peng-gunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- b. melakukan latihan atau praktek dengan senjata macam apapun;
- c. melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan dan keamanan negara;
- d. melakukan perbuatan yang merupakan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara;
- e. meluncurkan, mendaratkan, atau menaikkan suatu pesawat udara dari atau ke atas kapal;
- f. meluncurkan, mendaratkan, atau menaikkan suatu peralatan dan perlengkapan militer dari atau ke atas kapal; atau
- g. hilir mudik di Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan atau kegaiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, kapal asing tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. membongkar atau memuat setiap komoditi, mata uang, atau orang, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan, fiskal, keimigrasian, atau saniter;
- b. kegiatan perikanan;
- c. kegiatan riset atau survey ;
- d. perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi, setiap fasilitas, atau instalasi komunikasi lainnya;
- e. perbuatan pencemaran yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan pencemaran yang parah.
- (2) Dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, kapal asing juga tidak boleh:
- a. merusak atau mengganggu alat dan fasilitas navigasi, serta fasilitas atau instalasi navigasi lainnya;
- b. melakukan perusakan terhadap sumber daya alam hayati; atau
- c. merusak atau mengganggu kabel dan pipa laut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Dalam melaksanakan hak Lintas Damai melalui laut teritorial dan Perairan Kepulauan, di selat-selat sempit, kapal-kapal asing dalam melaksanakan pelayaran di Alur Laut yang ditentukan, tidak boleh berlayar mendekati pantai kurang dari 10% (sepuluh per seratus) dari lebar selat yang sempit tersebut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Kapal asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia wajib berlayar dalam Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam melaksanakan Lintas Damai, kapal asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyimpan peralatan penangkap ikannya di dalam palka.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Kapal asing yang digunakan untuk riset kelautan atau survey dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan wajib berlayar dalam Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam melaksanakan Lintas Damai, kapal asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyimpan peralatan riset atau survey dan menempatkan semua peralatan riset atau peralatan survey yang tidak merupakan bagian dari peralatan navigasi dalam keadaan tidak bekerja.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Kapal asing dalam melaksanakan pelayarannya dalam Alur Laut wajib:
- a. senantiasa memonitor Radio Berita Pelaut Indonesia;
- b. senantiasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
2. Lintas adalah lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
4. Perairan Indonesia adalah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang.
5. Laut Teritorial adalah jalur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang.
6. Perairan Kepulauan Indonesia adalah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang.
7. Perairan Pedalaman Indonesia adalah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-undang.
8. Alur Laut adalah alur pelayaran yang lazim digunakan untuk pelayaran yang ditetapkan sebagai alur untuk pelayaran yang aman, terus-menerus, dan cepat.
9. Skema Pemisah Lalu Lintas adalah pengaturan pemisahan lintas untuk keselamatan pelayaran melalui Alur Laut.
10. Peta Navigasi adalah peta laut yang disusun dan dipergunakan untuk kepentingan navigasi di laut dengan ## BAB II
PELAKSANAAN LINTAS DAMAI DI LAUT TERITORIAL DAN PERAIRAN KEPULAUAN INDONESIA
Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Kapal Asing
- (1) Semua kapal asing dapat melaksanakan hak Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan untuk keperluan melintas dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lain laut bebas atau zona ekonomi eksklusif tanpa memasuki Perairan Pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, atau fasilitas pelabuhan di luar Perairan Pedalaman untuk keperluan melintas dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif untuk berlalu ke atau dari Perairan Pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, atau fasilitas pelabuhan di luar Perairan Pedalaman.
- (2) Pelaksanaan Hak Lintas Damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Alur Laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional dan dengan mengindahkan Pasal 11 serta
- (1) Setiap kapal asing yang dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif melaksanakan Lintas Damai melintasi Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, ke bagian lain laut bebas atau zona ekonomi eksklusif wajib menggunakan Alur Laut yang sesuai dengan asal tujuan pelayarannya.
- (2) Setiap kapal asing yang dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif hendak menuju ke Perairan Pedalaman atau salah satu pelabuhan atau sebaliknya, melaksanakan Lintas Damai melintasi Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, wajib menggunakan Alur Laut yang merupakan Alur Laut yang sesuai dengan asal dan tujuannya.
- (3) Setiap kapal asing yang melaksanakan Lintas Damai wajib berada dalam batas-batas alur pelayaran yang wajar dengan kecepatan dan arah yang sesuai dengan navigasi yang normal dalam rangka menuju tempat tujuan pelayaran.
- (4) Dalam melaksanakan Lintas Damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kapal asing tidak boleh membuang jangkar, berhenti, mondar-mandir, kecuali hal itu perlu dilakukan karena force majeure, atau musibah atau karena menolong orang, kapal atau pesawat yang dalam keadaan musibah.
- (1) Dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, kapal asing tidak boleh melakukan salah satu kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. melakukan perbuatan yang merupakan ancaman atau peng-gunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- b. melakukan latihan atau praktek dengan senjata macam apapun;
- c. melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan dan keamanan negara;
- d. melakukan perbuatan yang merupakan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara;
- e. meluncurkan, mendaratkan, atau menaikkan suatu pesawat udara dari atau ke atas kapal;
- f. meluncurkan, mendaratkan, atau menaikkan suatu peralatan dan perlengkapan militer dari atau ke atas kapal; atau
- g. hilir mudik di Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan atau kegaiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas.
- (1) Dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, kapal asing tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. membongkar atau memuat setiap komoditi, mata uang, atau orang, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan, fiskal, keimigrasian, atau saniter;
- b. kegiatan perikanan;
- c. kegiatan riset atau survey ;
- d. perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi, setiap fasilitas, atau instalasi komunikasi lainnya;
- e. perbuatan pencemaran yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan pencemaran yang parah.
- (2) Dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, kapal asing juga tidak boleh:
- a. merusak atau mengganggu alat dan fasilitas navigasi, serta fasilitas atau instalasi navigasi lainnya;
- b. melakukan perusakan terhadap sumber daya alam hayati; atau
- c. merusak atau mengganggu kabel dan pipa laut.
Dalam melaksanakan hak Lintas Damai melalui laut teritorial dan Perairan Kepulauan, di selat-selat sempit, kapal-kapal asing dalam melaksanakan pelayaran di Alur Laut yang ditentukan, tidak boleh berlayar mendekati pantai kurang dari 10% (sepuluh per seratus) dari lebar selat yang sempit tersebut.
- (1) Kapal asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia wajib berlayar dalam Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam melaksanakan Lintas Damai, kapal asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyimpan peralatan penangkap ikannya di dalam palka.
- (1) Kapal asing yang digunakan untuk riset kelautan atau survey dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan wajib berlayar dalam Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam melaksanakan Lintas Damai, kapal asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyimpan peralatan riset atau survey dan menempatkan semua peralatan riset atau peralatan survey yang tidak merupakan bagian dari peralatan navigasi dalam keadaan tidak bekerja.
Kapal asing dalam melaksanakan pelayarannya dalam Alur Laut wajib:
- a. senantiasa memonitor Radio Berita Pelaut Indonesia;
- b. senantiasa
- (1) Kapal asing wajib melunasi setiap pungutan yang dibebankan kepadanya bertalian dengan layanan khusus yang diberikan kepadanya sewaktu melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan.
- (2) Terhadap kapal asing yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.
Bagian Kedua
Alur Laut dan Skema Pemisah
- (1) Kapal tanker asing, kapal ikan asing, kapal riset kelautan atau kapal survey hidrografi asing, dan kapal asing bertenaga nuklir atau kapal asing yang memuat bahan nuklir atau bahan lainnya yang karena sifatnya berbahaya atau beracun, dalam melaksanakan Lintas Damai hanya untuk melintas dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lainnya dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif melalui Perairan Indonesia wajib menggunakan alur laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (2) a. Untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Samudera Hindia dan sebaliknya, yang dapat digunakan adalah Alur Laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional yang melalui Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda.
- b. Untuk pelayaran dari Laut Sulawesi ke Samudera Hindia dan sebaliknya, yang dapat digunakan adalah Alur Laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional yang melalui Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok.
- c. Untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia dan sebaliknya, yang dapat digunakan adalah Alur Laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional yang melalui Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu.
- d. Untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Laut Timor atau ke Laut Arafura dan sebaliknya, yang dapat digunakan adalah Alur Laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional melalui Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda.
- (3) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam peta navigasi atau buku-buku kepanduan bahari yang diterbitkan secara khusus untuk keselamatan pelayaran.
- (1) Untuk keselamatan pelayaran dalam Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah dapat menetapkan skema pemisah lalu lintas.
- (2) Kapal asing yang melaksanakan pelayaran dalam Alur Laut di mana ditetapkan skema pemisah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , wajib mematuhi penggunaan skema pemisah lalu lintas tersebut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Untuk keselamatan pelayaran di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, Menteri yang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi bidang perhubungan dapat menetapkan Alur Laut di Perairan Kepulauan untuk digunakan sebagai bagian dari skema pemisah lalu lintas dalam rangka pelaksanaan lintas transit melalui selat tersebut.
- (2) Pelayaran oleh kapal asing dengan menggunakan Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Lintas Damai di Perairan Kepulauan.
Bagian Ketiga Penangguhan Lintas Damai
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Penangguhan sementara Lintas Damai kapal asing dalam daerah tertentu di Laut Teritorial atau Perairan Kepulauan karena sangat diperlukan untuk perlindungan keamanan atau untuk keperluan latihan senjata dilakukan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Penangguhan sementara Lintas Damai kapal asing dalam wilayah daerah tertentu di Laut Teritorial atau Perairan Kepulauan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan oleh Departemen Luar Negeri kepada negara-negara asing melalui saluran diplomatik dan diumumkan melalui Berita Pelaut Indonesia setelah memperoleh penetapan mengenai daerah dan jangka waktu berlakunya penangguhan sementara tersebut dari Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Penangguhan sementara Lintas Damai kapal asing dalam daerah tertentu di Laut Teritorial atau Perairan Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai berlaku paling cepat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2466), dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2002

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR36 TAHUN 2002 TENTANG
## HAKDANKEWAJIBAN KAPAL ASING DALAM MELAKSANAKAN LINTAS DAMAI MELALUI PERAIRAN INDONESIA
## UMUM
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang ditetapkan sebagai tindak lanjut ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, sesuai dengan ketentuan Konvensi tersebut mengandung ketentuan bahwa kedaulatan Republik Indonesia mencakup selain wilayah daratan dan pedalaman juga Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia. Sekalipun Indonesia mempunyai kedaulatan atas laut teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia tersebut, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, juga mengandung ketentuan bahwa kapal asing menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia tersebut, untuk keperluan melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman atau untuk keperluan berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.
Walaupun kapal asing menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia, sesuai dengan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, Indonesia dapat menetapkan alur laut yang dapat digunakan oleh kapal asing tersebut untuk melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia tersebut dengan aman, terus-menerus, dan cepat.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang ditetapkan sebagai tindak lanjut ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, mengandung ketentuan pokok mengenai hak lintas damai sebagaimana terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dengan menetapkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan hak lintas damai tersebut dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
Berhubung dengan itu dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur hak dan kewajiban kapal asing melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia.
Peraturan Pemerintah ini mengandung ketentuan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lintas damai yang termuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan ketentuan-ketentuan mengenai lintas damai yang terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang belum termuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
Pengawasan yang perlu dilakukan agar kapal asing yang melaksanakan lintas alur laut kepulauan melintasi Perairan Indonesia menaati ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Ketentuan dalam ayat ini merupakan penerapan Pasal 11 Undang-undang. Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "alur laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional" adalah alur-alur laut yang tercantum dalam buku-buku kepanduan bahari dan peta-peta navigasi. Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang di bidang keselamatan pelayaran" adalah instansiinstansi yang berwenang di bidang navigasi, perambuan, dan di bidang hidrografi.
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "alur laut yang sesuai dengan asal dan tujuan pelayarannya" adalah alur laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional yang sesuai dengan asal dan tujuan pelayaran kapal asing yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "alur laut yang merupakan alur laut yang sesuai dengan asal dan tujuannya" adalah alur laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional yang sesuai dengan asal dan tujuan pelayarannya untuk menuju pelabuhan atau sebaliknya. ## Ayat (3) Yang dimaksud dengan "b
PENJELASAN
Pasal 24
## PASAL DEMI PASAL