PERATURAN BUPATI MA Nomor 25 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA/NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (berlaku 29 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA/NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dimana pedoman teknis prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa/Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa Yang Bersumber Dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa/Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK 0.7/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17).
Menetapkan
M E M U T U S K A N :
: PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA/NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Nagari adalah satu kesatuan teritorial masyarakat hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan genealogis menurut garis keibuan (matrilineal) yang memiliki batas-batas fungsional adat.
6. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari ## BAB II AZAZ, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Azaz Pembangunan di Nagari
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Pembangunan di Nagari
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Tujuan Pembangunan di Nagari adalah :
- a. Tujuan Umum yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
Tujuan khusus yaitu :
1. Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan di Nagari;
2. Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan;
3. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pembangunan untuk mengoptimalkan hasil pembangunan;
4. Meningkatnya keterpaduan peran antar pelaku dalam penyelenggaraan pembangunan;
5. Mendorong keterlibatan antar pelaku pembangunan dan mekanisme perencanaan dan sistem penganggaran;
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat menuju kemandirian Nagari;
7. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
8. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Bagian Ketiga
Ruang lingkup Pengelolaan Dana Desa/Nagari
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Ruang Lingkup Pengelolaan Dana Desa/Nagari meliputi :
- a. Penggunaan;
- b. Pengelolaan;
- c. Penyaluran;
- d. Pemantauan dan evaluasi;
- e. Pelaporan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA/NAGARI
Bagian Kesatu
Tujuan dan Prinsip, Prioritas Dana Desa/Nagari
BAB III - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA/NAGARI
Pasal 5
Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa/Nagari bertujuan untuk:
- a. Memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa/Nagari yang dibiayai oleh Dana Desa/Nagari;
- b. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dalam penggunaan Dana Desa/Nagari.
BAB III - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA/NAGARI
Pasal 6
- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa/Nagari didasarkan pada prinsip-prinsip:
- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga nagari tanpa membedabedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Nagari yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Nagari;
- c. Kewenangan Desa/Nagari, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa/Nagari;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa/Nagari mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Nagari, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Nagari yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Nagari.
- (2) Tipologi Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun
BAB III - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA/NAGARI
Pasal 7
- (1) Dana Desa/Nagari diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan nagari dan pemberdayaan nagari.
- (2) Prioritas Pengunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksnaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Perogram dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatn BUMDes atau BUMDes Bersama, embung, Prodak unggulan Nagari atau Kawasan Perdesaaan dan Sarana Olahraga Nagari.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Nagari di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Nagari.
BAB III - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA/NAGARI
Pasal 8
- (1) Penggunaan Dana Desa/Nagari untuk prioritas bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Nagari yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Nagari.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan APB Nagari.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Nagari.
Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Nagari
BAB III - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA/NAGARI
Pasal 9
- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa/Nagari diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Nagari, yang meliputi:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan atau sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
1. lingkungan Pemukiman, antara lain :
- a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) selokan;
- c) tempat pembuangan sampah;
- d) gerobak sampah;
- e) kendaraan pengangkut sampah;
- f) mesin pengolah sampah; dan
- g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
2. Transportasi, antara lain :
- a) tambatan perahu;
- b) jalan pemukiman;
- c) jalan poros Nagari;
- d) jalan Nagari antara permukiman ke wilayah pertanian;
- e) jalan Nagari antara permukiman ke lokasi wisata;
- f) jembatan Nagari;
- g) gorong-gorong;
- h) terminal Nagari; dan
- i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
3. Energi, antara lain :
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- b) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
4. informasi dan komunikasi, antara lain :
- a) jaringan internet untuk masyarakat Nagari;
- b) website Nagari;
- c) peralatan pengeras suara ( loudspeaker );
- d) radio Single Side Band (SSB); dan
- e) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
1. Kesehatan masyarakat, antara lain :
- a) air bersih berskala Nagari;
- b) sanitasi lingkungan;
- c) jambanisasi;
- d) mandi, cuci, kakus (MCK);
- e) mobil untuk ambulance Nagari;
- f. alat bantu penyandang disabilitas;
- g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
- h. balai pengobatan;
- i. posyandu; dan
- j. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
2. Pendidikan dan kebudayaaan, antara lain :
- a. taman bacaan masyarakat;
- b. bangunan PAUD;
- c. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
- d. wahana permainan anak di PAUD;
- e. taman belajar keagamaan;
- f. bangunan perpustakaan Nagari;
- g. buku/bahan bacaan;
- h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- i. sanggar seni;
- j. film dokumenter;
- k. peralatan kesenian; dan
- l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi, yang meliputi :
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a. bendungan berskala kecil;
- b. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
- c. irigasi Nagari;
- d. percetakan lahan pertanian;
- e. kolam ikan;
- f. kandang ternak;
- g. mesin pakan ternak;
- h. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
- i. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
- b. lumbung Nagari;
- c. gudang pendingin (cold storage); dan
- d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a. mesin jahit;
- b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- c. mesin bubut untuk mebeler; dan
- d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) pasar Nagari;
- b) pasar hewan;
- c) tempat pelelangan ikan;
- d) toko online ;
- e) gudang barang; dan
- f) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Nagari Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
- b) panggung hiburan;
- c) kios cenderamata;
- d) kios warung makan;
- e) wahana permainan anak;
- f) wahana permainan outbound ;
- g) taman rekreasi;
- h) tempat penjualan tiket;
- i) rumah penginapan;
- j) angkutan wisata; dan
- k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
- b) peraut kelapa;
- c) penepung biji-bijian;
- d) pencacah pakan ternak;
- e) sangrai kopi;
- f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- g) pompa air;
- h) traktor mini; dan
- i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
2. pembangunan gedung pengungsian;
3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
BAB III - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA/NAGARI
Pasal 10
Nagari dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan nagari, dapat mempertimbangkan tipologi Nagari
BAB III - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA/NAGARI
Pasal 11
Dana Desa/Nagari digunakan untuk untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari, yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat nagari dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Nagari dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari yang diprioritaskan meliputi antara lain:
- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
- a. penyediaan air bersih;
- b. pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- d. pengelolaan balai pengobatan Nagari;
- e. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
- f. pengobatan untuk lansia;
- g. fasilitasi keluarga berencana;
- h. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
- i. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Nagari lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a. bantuan insentif guru PAUD;
- b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d. penyelengaraan kursus seni budaya;
- e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan ## BAB IV
BAB III - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA/NAGARI
Pasal 12
Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa.
BAB III - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA/NAGARI
Pasal 13
- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Nagari yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Nagari.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan APB Nagari.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Nagari.
BAB III - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA/NAGARI
Pasal 14
- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Nagari berdasarkan tingkat kemajuan nagari untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa/Nagari, Pemerintah Nagari harus menggunakan data data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa/Nagari, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh nagari, bersamaan dengan
PENJELASAN
Pembukaan
tentang indikatif atau pagu Dana Desa/Nagari, Alokasi Dana Desa/Nagari dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah Nagari perencanaan.
## URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN
## BAB V
PENJELASAN
Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa/Nagari untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 diuraikan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa/Nagari ini dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## PENGELOLAAN PEMBANGUNAN NAGARI DARI DANA DESA/NAGARI Bagian Kesatu

Umum

## Pasal 16

- (1) Wali Nagari mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dilaksanakan oleh TPK dan atau Pihak Ketiga/Penyedia barang dan Jasa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang menjadi kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul dan berskala lokal Nagari.
- (3) Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari berdasarkan hal asal usul dan berskala lokal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola melalui swakelola Nagari, kerjasama antar Nagari dan/atau kerja sama Nagari dengan pihak ketiga/penyedia barang dan jasa.
- (4) Wali Nagari mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan dan pembedayaan masyarakat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak diterbitkannya APBNagari.

## Bagian Kedua

## Tahapan

## Paragraf 1

## Tahapan Persiapan

Pasal 17

## Tahapan persiapan meliputi:

- a. Penetapan pelaksana kegiatan;
- b. Penyusunan rencana kerja;
- c. Sosialisasi rencana pelaksanaan kegiatan;
- d. Penyiapan dokumen administrasi; dan
- e. Tenaga kerja serta Bahan Material.

## Paragraf 2

## Penetapan Pelaksana Kegiatan

## Pasal 18

- (1) Wali Nagari menetapkan pelaksana kegiatan pembangunan dan pemberayaan masyarakat nagari yang bersumber dari Dana Desa/Nagari.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPK.

## Paragraf 4

## Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

## Pasal 19

- (1) Tim Pelaksana kegiatan terdiri dari unsur Pemerintah Nagari dan Masyarakat Nagari.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan perempuan dalam kepengurusan.
- (4) Dalam hal TPK mengundurkan diri, dan/atau dikenai sanksi pidana, Wali Nagari dapat mengubah TPK.
- (5) Syarat-syarat menjadi TPK yaitu:
- a. Cakap dan mampu serta mempunyai integritas tinggi;
- b. Bersedia menjadi TPK;
- c. Mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan;
- d. Tidak sedang menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- e. Diutamakan bagi yang telah berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 20

- (1) TPK dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Nagari.
- (2) TPK berhak menerima honorarium kegiatan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya operasional.
- (4) Besaran honorarium dan biaya operasional kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 4

## Swakelola

## Pasal 21

- (1) Pembangunan Nagari melalui swakelola dilaksanakan oleh TPK
- (2) Wali Nagari menetapkan TPK untuk masing-masing kegiatan dengan Keputusan Wali Nagari.

## Paragraf 5

## Penyedia barang dan jasa/Pihak Ketiga

## Pasal 22

- (1) Sub kegiatan pembangunan yang tidak dilaksanakan melalui swakelola dapat dilakukan melalui pihak ketiga/penyedia barang dan jasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa di Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 6

## Penyusunan Rencana Kerja

## Pasal 23

- (1) TPK menyusun rencana kerja bersama Wali Nagari.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
- a. uraian kegiatan;
- b. biaya;
- c. waktu pelaksanaan;
- d. lokasi;
- e. kelompok sasaran;
- f. tenaga kerja; dan
- g. daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

## Pasal 24

- (1) Rencana Kerja yang didanai dari Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 22 harus merupakan 1 (satu) usulan kegiatan yang terdiri dari kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Setiap usulan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan.

## Pasal 25

Dana Desa/Nagari dilarang digunakan untuk :

- a. membiayai 1 (satu) kegiatan yang didanai dari 2 (dua) atau lebih sumber dana seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten, dan lain-lain sumber yang sah tidak mengikat;
- b. pembangunan/pemeliharaan fisik dan lingkungan di lokasi perumahan yang dibangun oleh swasta/developer, kecuali sudah diserahkan kepada Nagari;
- c. kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi perorangan atau kelompok/golongan dan kegiatan politik;
- d. kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup;
- e. pembayaran premi asuransi atas nama individu; dan
- f. konstruksi yang bersifat rumit.

## Paragraf 7

## Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

## Pasal 26

- (1) TPK melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Wali Nagari.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya meliputi:
- a. dokumen RKP Nagari beserta lampiran;
- b. dokumen APB Nagari;
- c. dokumen administrasi keuangan;
- d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
- e. daftar masyarakat penerima manfaat;
- f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan oleh TPK;
- g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Nagari atas lahan/tanah yang menjadi aset Nagari sebagai dampak kegiatan pembangunan Nagari;
- h. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari;

## Paragraf 8

## Tenaga Kerja dan Bahan/Material

## Pasal 27

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Nagari serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

## Pasal 28

- (1) TPK mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Nagari sekurangkurangnya melakukan:
- a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
- b. pendaftaran calon tenaga kerja;
- c. pembagian jadwal kerja; dan
- d. pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang ditetapkan dalam APBNagari.

## Pasal 29

- (1) TPK mendayagunakan sumber daya alam yang ada di Nagari, sekurangkurangnya melakukan:
- a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
- b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Nagari; dan
- c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang ditetapkan dalam APBNagari.

## Pasal 30

- (1) TPK mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Nagari, sekurang-kurangnya melakukan:
- a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
- b. pendataan sumbangan masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
- c. pendataan hibah dari masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga;
- d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
- e. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari.

## Pasal 31

- (1) Wali Nagari menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
- a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga kepada Nagari atas lahan/tanah yang menjadi aset Nagari sebagai dampak kegiatan pembangunan Nagari dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Wali Nagari;
- b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari.
- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APBNagari.

## Pasal 32

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari.

## Bagian Ketiga

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1

Umum

## Pasal 33

Wali Nagari mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurangkurangnya meliputi:

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Nagari;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Nagari dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pemanfaatan hasil kegiatan.

## Paragraf 2

## Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan Pasal 34

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurangkurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa/Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

## Pasal 35

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud Pasal 33, membahas antara lain:
- a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- b. pengaduan masyarakat;
- c. masalah, kendala dan hambatan;
- d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
- e. perubahan kegiatan.
- (2) Wali Nagari dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Nagari.

## Paragraf 3

## Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Nagari

## Pasal 36

- (1) Wali Nagari mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Nagari.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Nagari.
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli, Wali Nagari meminta kepada Bupati melalui OPD terkait yang diketahui oleh Camat.
- (4) Pembiayaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada OPD terkait.

## Pasal 37

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Nagari.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
- a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
- b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
- c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada Wali Nagari perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Wali Nagari.

## Paragraf 4

## Perubahan Pelaksanaan Kegiatan dan Ruang Lingkup Pekerjaan

## Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan keputusan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Nagari dalam pembangunan Nagari dalam hal terjadi:
- a. kenaikan harga yang tidak wajar;
- b. kelangkaan bahan material; dan/atau
- c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila diperlukan secara teknis, Wali Nagari dapat memerintahkan secara tertulis kepada TPK untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi:
- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
- b. Mengurangi jenis pekerjaan;
- c. Mengubah spesifikasi tekhnis; dan/atau;
- d. Pelaksanaan pekerjaaan tambah;
- e. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
- (4) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) TPK menyampaikan pengajuan secara tertulis kepada Walinagari.

- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Wali Nagari.

## Pasal 39

- (1) Wali Nagari mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Perubahan kegiatan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- a. Penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari dilakukan melalui:
1. swadaya masyarakat,
2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- b. Tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari; dan
- c. Tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruanglingkup pekerjaan disetujui oleh Wali Nagari.
- (3) Wali Nagari menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 40

- (1) Wali Nagari memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruanglingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar Nagari dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruanglingkup pekerjaan di bidang pembangunan infrastruktur Nagari.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi Wali Nagari menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruanglingkup pekerjaan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruanglingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

## Paragraf 5

## Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

## Pasal 41

- (1) Wali Nagari mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari.
- (2) Penanganan pengaduan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa/Nagari dilakukan oleh Unit Pengaduan dan Penanganan Masalah,
- (3) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (4) Penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:

- a. Penerimaan pengaduan melalui Laporan secara Lisan/Tertulis, SMS, Email, mass media, Laporan Audit, Laporan Supervisi dll;
- b. Semua Pengaduan Tercatat dalam buku Register yang berisi informasi ;
- (1) Nomor
- (2) Tanggal penerimaan pengaduan
- (3) Nama Pelapor
- (4) Nama Orang/Instansi yang dilaporkan
- (5) Isi Pengaduan
- (6) Lokasi kejadian
- (7) Waktu Kejadian
- (8) Sumber laporan (Laporan langsung dari masyarakat, SMS, Telepon, Surat Kabar, Laporan Supervisi, Laporan Audit, dsb)
- (9) Hal yang dilaporkan/diadukan
- c. Penelaahan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat
- d. penetapan status masalah; Laporan telaah masalah, pengarsipan
- e. Penyampaian laporan telaah masalah kepada BAMUS untuk diselesaikan ditingkat masyarakat melalui Musyawarah Nagari;
- f. Bamus melakukan uji silang atau melakukan klarifikasi ke lapangan dengan cara mengumpulkan data pendukung berupa keterangan saksi, surat dan bukti-bukti awal lainnya untuk memastikan ada indikasi masalah atau telah terjadi masalah;
- g. Jika hasil klarifikasi lapangan menyimpulkan tidak ada indikasi atau terjadi masalah maka BAMUS melalui Unit Pengaduan dan Penanganan Masalah segera mensosialisasikan pengaduan dan hasil klarifikasi kepada masyarakat dalam sebuah Musyawarah Nagari. Apabila hasil klarifikasi menyimpulkan telah terjadi masalah, maka BAMUS melalui Unit Pengaduan dan Penanganan Masalah segera melakukan tindak lanjut.
- h. penetapan status masalah; dan
- i. penetapan status penyelesaian masalah dan penyelesaian masalah.
- (5) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
- b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
- c. menginformasikan kepada masyarakat Nagari perkembangan penyelesaian masalah;
- d. penanganan masalah dilakukan secara berjenjang
- e. penanganan masalah harus proposional yaitu sesuai dengan cakupan masalah;
- f. penanganan pengaduan masalah ditangani secara objektif dan tidak berpihak dengan melakukan uji silang guna mencari kebenaran faktual;
- g. melibatkan masyarakat Nagari dalam menyelesaikan masalah; dan
- h. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (6) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Nagari berdasarkan kearifan lokal dan pangurusutamaan perdamaian melalui musyawarah Nagari.
- (7) Dalam hal musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah nagari.

## Paragraf 6

## Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

## Pasal 42

- (1) TPK menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

## Paragraf 7

## Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Nagari

## Pasal 43

Pemanfaatan hasil pembangunan Nagari dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Nagari yang mengacu kepada Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB V

## PENYALURAN

## Bagian Kesatu

## Mekanisme Penyaluran

## Pasal 44

- 1) Penyaluran Dana Nagari dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- 2) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- 3) Penyaluran dari RKUD ke RKN dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Nagari diterima RKUD.

## Bagian Kedua

## Persyaratan Penyaluran

## Pasal 45

- (1) Wali Nagari mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa/Nagari Tahap I kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri :
- a. Peraturan Nagari tentang APBNagari dan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APBNagari tahun berjalan yang telah diundangkan;
- b. Peraturan Nagari tentang RKP Nagari tahun berjalan; dan
- c. Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan.
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati melalui BUD melakukan penyaluran Dana Desa/Nagari ke Nagari yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VI

## PELAPORAN

## Pasal 46

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan sebelum pencairan Dana Desa Tahap I tahun anggaran.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa/Nagari tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (5) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah laporan penggunaan Dana Desa semester I.
- (7) Penyaluran Dana Desa/Nagari tahap II dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari Tahap I kepada Bupati yang telah diverifikasi oleh Camat.

## Pasal 47

- (1) Penyaluran Dana Desa/Nagari tahap II dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari tahap I kepada Bupati yang telah diverifikasi camat.
- (2) Bupati melalui BUD melakukan penyaluran Dana Desa ke Nagari yang telah memenuhi persyaratan pencairan dana dengan dilampiri dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKN dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Nagari tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (5) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari tahap I dan tahap II se bagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.

## Pasal 48

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 49

- (1) Bupati melalui BUD melakukan penyaluran Dana Desa/Nagari ke Nagari yang telah memenuhi persyaratan pencairan dana dengan dilampiri dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa/Nagari dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 50

- (1) Pengelolaan dana desa untuk kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat wajib di informasikan secara transparan dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan perundangan, khusus dalam lingkup lokal nagari.
- (2) Penggunaan dana desa dimaksud wajib di publikasikan kepada seluruh masyarakat nagari melalui sarana informasi publik di nagari seperti:
- a. wab site;
- b. papan informasi; dan
- c. baliho.
- (3) Sarana informasi publik dimaksud ayat (2) adalah tempat - tempat yang menjadi pusat perkumpulan masyarakat nagari seperti kantor nagari, Balai desa/nagari serta tempat - tempat strategis lainnya.
- (4) Informasi tentang penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari pelayanan Pemerintah Nagari dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat Nagari atas akses informasi terhadap pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

## BAB VII PENDAMPINGAN

## Pasal 51

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab terhadap penggunaan Dana Desa/Nagari.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa/Nagari.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 03 Tahun 2015.

## BAB VIII

## PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SERTIFIKASI

## Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari dan Masyarakat melakukan pemantauan, evaluasi dan sertifikasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Nagari.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan sertifikasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa/Nagari dilakukan oleh Tim.

- (3) Tim pemantau dan evaluasi pada Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tingkat Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (5) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris dan maksimal tiga orang anggota yang salah satunya UPT Dinas PU.
- (6) Hasil Pemantau, evaluasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesatu

## Pemantauan

## Pasal 53

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Pelaksanaan kegiatan Dana Desa/Nagari;
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari; dan
- c. Sisa Dana Desa/Nagari pada RKNagari.

## Bagian Kedua

## Evaluasi

## Pasal 54

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Perencanaaan dan pelaksanaan Dana Desa/Nagari
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari.

## Pasal 55

- (1) Bupati melalui Tim Pemantauan dan Evaluasi melakukan evaluasi Dana Desa atas SiLPA Dana Desa/Nagari;
- (2) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan Perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Nagari.

## Pasal 56

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ditemukan SiLPA Dana Desa/Nagari lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) :
- a. meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai SiLPA Dana Desa/Nagari tersebut; dan/ atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa/Nagari di RKN lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa/Nagari yang

diterima Nagari pada tahun anggaran berjalan ditambah dengan sisa Dana Desa/Nagari tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Sisa Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal rancangan APBNagari tahun anggran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa/Nagari tersebut dapat digunakan mendahului penetapatan peraturan Wali Nagari tentang perubahan penjabaran APBNagari dan memberitahukan kepada Bamus Nagari untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Nagari tentang perubahan ABNagari atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Nagari yang tidak melakukan Perubahan APBNagari.

## Bagian Ketiga

## Sertifikasi

## Pasal 57

Sertifikasi sebagaimana dimaksud pasal 52 dilakukan terhadap:

- a. Pelaksanaan Kegiatan infarastruktur;
- b. Tatacara pelaksanaan sertifikasi merujuk pada pasal 37

## BAB VI

## SANKSI

## Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Pasal 58

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa/Nagari tahap I, dalam hal:
- a. Wali Nagari tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
- b. terdapat Sisa Dana Desa/Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus);dan/atau
- c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa/Nagari tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa/Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa/Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa/Nagari yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa/Nagari tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa/Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah Sisa Dana Desa/Nagari menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa/Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa/Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa/Nagari yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa/Nagari tahap II.

## Pasal 59

Bupati menunda penyaluran tahap II Dana Desa/Nagari, dalam hal Wali Nagari tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

## Pasal 60

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan Pasal 59, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 46 dan Pasal 47 oleh Bupati.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Wali Nagari yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa/Nagari yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Nagari tahun anggaran berikutnya.

## Bagian Kedua

## Pemotongan Penyaluran Dana Desa

## Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa/Nagari dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Nagari masih memiliki SiLPA Dana Desa/Nagari lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa/Nagari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa/Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak Pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

LAMPIRAN I

:

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR :

25 TAHUN 2017

TANGGAL :

TENTANG :

29 Mei 2017

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA/NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

## Contoh Model : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Provinsi

:

Sumatera Barat

Kabupaten

:

Lima Puluh Kota

Kecamatan

:

...

Nagari

:

...

Tipologi :

Desa/Nagari Pegunungan/Dataran Tinggi, Pertanian pangan,

tertinggal dan sangat tertinggal

Nagari :

Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel, dll)

| BIDANG | BIDANG | KEGIATAN | TUJUAN |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.Pembangunan Desa | A.Pembangunan Desa | A.Pembangunan Desa | A.Pembangunan Desa |
| 1. | Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman | a. Pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air | - memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk masyarakat nagari; - membangun/penga daan baru untuk bak penampungan air hujan |
| 1. | Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman | b. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk | - Mencegah kerusakan saluran air bersih Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk |
| 2. | Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi | a. Pembangunan jalan poros Desa | - meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian. |
| 2. | Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi | b. Pembangunan jalan Lingkungan Desa | - meningkatkan kua litas jalan lingkungan Desa; - memudahkan trans portasi hasil pertanian |

| BIDANG | BIDANG | KEGIATAN | TUJUAN |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------