KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 35 Tahun 1996 tentang BADAN PENGELOLA DANA ONGKOS NAIK HAJI INDONESIA (berlaku 15 Mei 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. Garis-garis Besar Haluan Negara mengamanatkan bahwa pelayanan ibadah haji perlu selalu ditingkatkan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
- b. bahwa sejalan dengan keberhasilan pembangunan dan semakin meningkatnya taraf hidup bangsa Indonesia, jumlah calon jemaah dan dana ongkos Naik Haji Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup besar, dan karenanya diperlukan pengelolaan dana tersebut secara lebih berdayaguna dan berhasilguna;
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu dibentuk Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia dengan Keputusan Presiden.
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1995.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PENGELOLA DANA ONGKOS NAIK HAJI INDONESIA.
Pasal 1
Dalam rangka pengelolaan dana Ongkos Naik Haji (ONH) secara lebih berdayaguna dan berhasilguna, dibentuk Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Pengelola.
Pasal 2
Badan Pengelola berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal 3
Badan Pengelola bertugas melakukan pengelolaan dana OHN yang berasal dari calon haji Indonesia yang dihimpun melalui Bank-bank Penyelenggara Penerima Setoran ONH.
Pasal 4
Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji bagi para calon haji yang bersangkutan, dan hasil lebih lanjut yang diperoleh dari pengelolaan dan tersebut dapat pula dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersangkutan, dan hasil lebih lanjut yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut dapat pula dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, dakwah Islam, pengentasan kemiskinan, dan kemaslahatan umat Islam lainnya.
Pasal 5
- (1) Badan Pengelola mempunyai tugas pokok:
- a. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan ONH;
- b. melaksanakan pengawasan kegiatan pengelolaan ONH;
- c. merencanakan dan melaksanakan pemanfaatan hasil pengelolaan ONH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- d. menyampaikan laporan, saran dan pertimbangan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebgaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang terkait.
Pasal 6
Susunan Badan Pengelola adalah sebagai berikut:
- Pembina
- Presiden Republik Indonesia;
- Ketua
- Menteri
Agama
Republik
Indonesia
- Pengawas
-
Menteri Keuangan dan Gubernur
Indonesia
- Pembina Bidang Daerah:
Menteri Dalam Negeri;
- Sekretaris :
Direktur Jenderal Bimbingan
masyarakat Islam dan Urusan Haji;
- Bendahara :
Bendaharawan ONH;
- Anggota
-
1. Sekretaris
Jenderal
Departemen
Agama Republik Indonesia;
2. Inspektur
Jenderal
Departemen
Agama Republik Indonesia;
3. Ketua Umum Majelis Ulama
Indonesia;
4. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah
5. Rois'Am Syuriah Nahdlatul Ulama;
6.
Ketua...
6. Ketua Umum Dewan Dakwah IslamiyahIndonesia
7. Ketua Umum Majelis Dakwah Islamiyah;
8. Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.
Pasal 7
Ketua Badan Pengelola dapat membentuk Pelaksana Harian Badan Pengelola.
Pasal 8
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola dibebankan pada hasil pengelolaan dana ONH.
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama selaku Ketua Badan Pengelola.
Pasal 10
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO