KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 105 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1989 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN (berlaku 26 Juli 2000)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
Menetapkan :
bahwa tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh di bidang penyuluhan pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diatur kembali dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian.
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1989 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN.
Pasal 1
Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian.
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1989 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 1
- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Penyuluh Pertanian diberikan Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Terhitung mulai Januari 1993 sampai dengan Maret 2000 adalah
- sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden ini; Terhitung mulai April 2000 adalah sebagaimana tercantum pada
- b. Lampiran II Keputusan Presiden ini.

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

ABDURRAHMAN WAHID


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 105 TAHUN 2000 TANGGAL : 26 JULI 2000

## TUNJANGAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN TERHITUNG MULAI JANUARI 1993 SAMPAI DENGAN MARET 2000

| NO. | JABATAN | BESAR TUNJANGAN |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | PENYULUH PERTANIANUTAMAMUDA PENYULUH PERTANIAN UTAMA PENYULUH PERTANIAN MADYA PENYULUH PERTANIANMUDA | Rp. 200.000,00 Rp. 175.000,00 Rp. 150.000,00 |
| | PRATAMA | |
| | | Rp. 125.000,00 |
| | PENYULUH PERTANIAN PRATAMA | Rp. 110.000,00 |
| | AJUN PENYULUH PERTANIAN | Rp. 100.000,00 |
| | AJUN PENYULUH PERTANIAN MADYA | Rp. 85.000,00 |
| | AJUN PENYULUH PERTANIANMUDA | Rp. 70.000,00 |
| | ASISTEN PENYULUH PERTANIAN | Rp. 65.000,00 |
| 10. | ASISTEN PENYULUH PERTANIAN MADYA | Rp. 60.000,00 |
| 11. | ASISTEN PENYULUH PERTANIANMUDA | Rp. 40.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

ABDURRAHMAN WAHID



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

:

105 TAHUN 2000

TANGGAL : 26 JULI 2000

## TUNJANGAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN TERHITUNG MULAI APRIL 2000

| NO. | JABATAN | BESAR TUNJANGAN |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | PENYULUH PERTANIANUTAMAMUDA | Rp. 250.000,00 |
| | PENYULUH PERTANIAN UTAMA PRATAMA | Rp. 225.000,00 |
| | PENYULUH PERTANIAN MADYA | Rp. 200.000,00 |
| | PENYULUH PERTANIANMUDA | Rp. 175.000,00 |
| | PENYULUH PERTANIAN PRATAMA | Rp. 160.000,00 |
| | AJUN PENYULUH PERTANIAN | Rp. 150.000,00 |
| | AJUN PENYULUH PERTANIAN MADYA | Rp. 135.000,00 |
| | AJUN PENYULUH PERTANIANMUDA | Rp. 120.000,00 |
| | ASISTEN PENYULUH PERTANIAN | Rp. 115.000,00 |
| 10. | ASISTEN PENYULUH PERTANIAN MADYA | Rp. 110.000,00 |
| 11. | ASISTEN PENYULUH PERTANIANMUDA | Rp. 90.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

ABDURRAHMAN WAHID