PERATURAN BUPATI RI Nomor 38 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT 10 TAHUN 2017
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,
a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pemberian hibah, dan bantuan sosial, agar dapat dilaksanakan secara tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi berdasarkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur pengelolaan pemberian hibah, dan bantuan sosial di Kabupaten Pasaman Barat:
- Menimbang : 1.
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348),
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): R
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430):
Menetapkan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541):
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman. Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310): |
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah,
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. rah alah Pasaman Barat. 2
:
- adalah Bupati Pasaman Barat.
- Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. 5
- Bupati Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasaman Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. 4.
- Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 6.
- Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 8.
- la Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
- Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial. 9
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
- 10, Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, bencana alam/bencana dan musibah lainnya yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
12. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah yang selanjutnya disingkat DNC-PBH adalah daftar yang berisi nama-nama calon penerima belanja hibah yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 14, Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ## BAB II
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Bupati karena jabatannya sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Hibah, dan Bantuan Sosial di Daerah.
Bagian Kesatu Umum
BAB III - HIBAH B
Pasal 3
- W» Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan Keuangan Daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan, yang ditetapkan
BAB III - HIBAH B
Pasal 4
- Hibah dapat diberikan kepada: G
- a. Pemerintah Pusat:
- b. pemerintah daszrah lain:
- badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah: dan/atau
- h badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
Hibah dimaksud
pada ayat (1), dapat berupa uang, barang
- (4) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-
3. 3 undangan. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Badan dan Lembaga:
5. 9 Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
BAB III - HIBAH B
Pasal 6
- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan layanan dasar umum.
4. (4 Hibah kepada badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia bertujuan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Bagian Ketiga
Kriteria dan Persyaratan Hibah
Paragraf 1
Kriteria
BAB III - HIBAH B
Pasal 7
Pemberian Hibah paling sedikit harus memenuhi kriteria:
8. peruntukannya telah ditetapkan dan untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum dan pemberdayaan aparatur,
2. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain
BAB III - HIBAH B
Pasal 8
- (4) Hibah kepada Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah lainnya diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lainnya,
- b. penerima Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah: dan
- c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah diterima dan/atau telah yang
BAB III - HIBAH B
Pasal 9
- a. proposal, paling sedikit memuat:
3. (2), paling sedikit dilengkapi dokumen:
4. |. latar belakang,
2. maksud dan tujuan,
6. 3, rTincian rencana kegiatan, dan
- b. surat keterangan tanggung jawab, dan
8. 4, jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah.
|
- c. surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping (apabila diperlukan).
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan administrasi, dan khusus untuk mendirikan/rehabilitasi bangunan harus dilengkapi dengan dokumen teknis.
- a. Hibah kepada badan dan lembaga bagi yang dibentuk
BAB III - HIBAH B
Pasal 10
- (1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), disampaikan kepada Bupati dan diadministrasikan/dicatat oleh Bagian yang menangani urusan administrasi hibah dan Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah.
BAB III - HIBAH B
Pasal 11
- (1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), disampaikan kepada Bupati dan diadministrasikan/dicatat oleh Bagian yang menangani urusan administrasi hibah dan Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah.
- 2) Bagian yang menangani urusan administrasi bantuan hibah dan Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen proposal Hibah dan selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara surat permohonan dengan dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepada pemohon Hibah yang bersangkutan.
3. (4 Proposal yang telah diterima oleh Bupati selanjutnya didisposisikan kepada SOPD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, yang meliputi:
- (3) Dalam hal surat permohonan dan dokumen proposal Hibah sesuai persyaratan administratif, maka Bagian yang menangani urusan administrasi bantuan Hibah dan Bantuan Sosial! pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Bupati.
- a. perencanaan pembangunan, oleh SOPD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah,
- b. lingkungan hidup, oleh SOPD yang membidangi lingkungan hidup:
- c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, oleh SOPD yang membidangi pernberdayaan perempuan,
- d. keluarga berencana, oleh SOPD yang membidangi keluarga berencana,
- e. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, oleh SOPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik, .
10. penanggulangan bencana oleh SOPD yang membidangi penanggulangan bencana, la
11. penanaman modal, oleh SOPD yang mernbidangi Penanaman Modal, g
12. pendidikan, SOPD yang membidangi Pendidikan, h.
13. kesehatan, oleh SOPD yang membidangi Kesehatan, 1
14. pekerjaan umum, oleh SOPD yang membidangi Pekerjaan Umum,
15. kependudukan dan pencatatan sipil, oleh SOPD yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil: L
16. perhubungan, oleh SOPD yang membidangi Perhubungan, k.
17. m, keagamaan/peribadatan, pendidikan keagamaan, organisasi profesi dan organisasi semi pemerintahan oleh Bagian yang menangani urusan administrasi bantuan hibah dan Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Rakyat Sekretariat Daerah;
18. ketenagakerjaan, oleh SOPD yang membidangi tenaga kerja, 0.
19. perindustrian g. koperasi dan usaha kecil menengah, oleh SOPD yang membidangi koperasi, usaha kecil menengah,
- p. perindustrian dan perdagangan, oleh SOPD yang membidangi dan perdagangan,
21. yr. kepemudaan dan olah raga non profesional, oleh SOPD yang membidangi pemuda dan olah raga,
- t. komunikasi dan informatika, oleh SOPD Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika,
- s. kebudayaan, adat istiadat, pariwisata dan kesenian, oleh SOPD yang membidangi kebudayaan dan pariwisata,
- u. pertanian dan peternakan, oleh SOPD yang membidangi pertanian dan peternakan,
25. w, ketahanan pangan, oleh SOPD yang membidangi ketahanan pangan,
- v. kehutanan dan perkebunan, oleh SOPD yang membidangi kehutanan dan perkebunan,
- x. kelautan dan perikanan oleh SOPD yang membidangi kelautan dan perikanan,
28. z, pemerintahan umum, oleh SOPD yang membidangi Bagian yang menangani urusan administrasi bantuan hibah dan Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Daerah,
- y. pertambangan dan energi, oleh SOPD yang membidangi pertambangan dan energi,
30. aa. pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, oleh SOPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa,
- cc. perusahaan daerah dan perekonomian, oleh SOPD yang membidangi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah, dan
32. bb. perlindungan masyarakat, oleh SOPD yang membidangi perlindungan masyarakat,
- dd. kearsipan dan perpustakaan, oleh SOPD yang membidangi perpustakaan dan kearsipan.
Bagian Kelima
Evaluasi Permohonan
BAB III - HIBAH B
Pasal 12
- 4) SOPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Hibah serta melakukan peninjauan ke lapangan sesuai pedoman yang berlaku.
- (2) Kepala SOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil evaluasi permohonan Hibah berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Ketua TAPD.
- 8) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah, yang dituangkan dalam DNC-PBH.
- (5) Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBH
BAB III - HIBAH B
Pasal 13
- Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) (3) RKA-PPKD-dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar penganggaran belanja Hibah dalam rancangan APBD.
- (1) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA- SOPD.
- 9 PPKD menganggarkan Belanja Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah dan rincian objek belanja Hibah.
- 5) Objek belanja hibah dan rician objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. Pemerintah Pusat,
- b. pemerintah daerah lain,
- d. badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah,
- (6) SOPD menganggarkan belanja Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kelompok belanja langsung, yang diformulasikan dalam program dan kegiatan serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja Hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak |
- (7) ketiga/masyarakat. Rincian objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), memuat nama dan alamat penerima serta besaran Hibah.
- (8) Nama dan alamat penerima serta besaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicantumkan dituangkan dalam Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - HIBAH B
Pasal 14
- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD.
- 2) Format lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD. .
- (3) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pengeluaran/penyerahan Hibah.

## Pasal 15

- (1) Berdasarkan Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8), dibuat DPA/DPPA.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan belanja Hibah dengan DPA/DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SOPD Pengguna Anggaran Belanja Hibah memberitahukan kepada Penerima Hibah untuk membuat dan/atau nyesuaikan osal/permohonan sesuai
- (2) DPA/DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari DPA/DPPAPPKD untuk belanja Hibah dalam bentuk uang dan DPA/DPPA-SKPD untuk belanja Hibah dalam bentuk barang/jasa.

## Paragraf |

Umum

## Pasal 16

- (1) Pelaksanaan anggaran Belanja Hibah berupa uang berdasarkan pada DPA/DPPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Belanja Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan pada DPA/DPPA-SKPD.

## Paragraf 2 Naskah Perjanjian Hibah Daerah

## Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD, yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan penerima Hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada Penjabaran APRD/Penjabaran Perubahan APBD dan DPA/DPPA.
- a. pemberi dan penerima Hibah,
- b. tujuan pemberian Hibah,
- c. besaran/rincian penggunaan belanja Hibah yang akan diterima,
- d. hak dan kewajiban,
- e. tata cara pencairan/penyerahan Hibah, dan
9. £. tata cara pelaporan Hibah.
10. Pembuatan NPHD dilakukan oleh: (4
- b. kepala SOPD selaku Pengguna Anggaran belanja Hibah untuk Hibah berupa barang atau jasa.
- a. kepala perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD untuk Hibah berupa uang, atau
- (5) Kepala perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atau kepala SOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggung jawab atas substansi NPHD.
14. (M9 Format NPHD sekurang-kurangnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup.

## Pasal 18

Pencairan/penyaluran Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Paragraf 3 Pencairan Belanja Hibah Berupa Uang

## Pasal 19

- (1) Pencairan belanja Hibah berupa uang didasarkan pada DPA/DPPA-PPKD dan NPHD,
- (2) Pencairan belanja Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerirna Hibah.

- (1) Penerima Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Hibah kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
1. surat permohonan pencairan belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA/DPPA:
- a. belanja Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, yang terdiri dari:
4. NPHD:
4. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif instansi/satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau kepala daerah bagi pemerintah daerah lainnya, dan/atau Rekening Kas Umum Daerah lainnya,
6. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain bagi instansi/satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau kepala daerah bagi pemerintah daerah lainnya, Lp
7. 5, kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pirmpinan/ketua/kepala atau sebutan lain bagi instansi/satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau kepala daerah bagi pemerintah daerah lainnya: dan
6. surat pernyataan tanggung jawab.
9. Belanja Hibah untuk badan usaha milik negara atau Badan Usaha Milik Daerah, terdiri dari: b.
10. 1, surat permohonan pencairan belanja Hibah yang dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA/DPPA:
11. 2, NPHD,

:

- salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur utama atau sebutan lain: 3
4. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif,
- kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah serta dicantumkan nama lengkap direktur utama atau sebutan lain penerima, dan 5
6. surat pernyataan tanggung jawab.
1. surat permohonan pencairan Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA/DPPA,
- belanja Hibah untuk badan dan lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari: c.
2. NPHD,
- salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua dan sekretaris penerima Hibah, 3,
- 4, salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan penerima untuk penyaluran melalui transfer,
5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris penerima dan dibubuhi cap badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan serta dicantumkan nama lengkap ketua dan sekretaris Penerima,
6. surat pernyataan tanggung jawab.
- (2) Kepala perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya

.

- (3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (Ll), dinyatakan lengkap, maka PPK-PPKD menerbitkan SPM untuk ditandatangani Kepala perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD.
- (4) Setelah SFM diterbitkan selanjutnya BUD menerbitkan SP2D.
- (5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 21

Penerima Hibah berupa uang bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

## Paragraf 4 Penyaluran Belanja Hibah Berupa Barang atau Jasa

## Pasal 22

- (1) SOPD terkait melakukan proses pengadaan barang atau jasa sesuai DPASOPD/DPPA-SOPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- (2) SOPD terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja Hibah barang atau jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Hibah.
- (3) Penyerahan Hibah Barang atau Jasa dilakukan oleh Kepala SOPD terkait kepada penerima Hibah, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. bagi hibah untuk Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, terdiri atas:
- l. berita acara serah terima dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi/satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau kepala daerah bagi pemerintahan daerah lainnya:
2. NPHD,
3. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan/ketua/ kepala atau sebutan lain bagi instansi/satuan kerja dari kernenterian/lembaga pemerintah non kementerian atau kepala daerah bagi pemerintahan daerah lainnya, dan
4. surat pernyataan tanggung jawab.
- b. belanja Hibah untuk badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah, terdiri atas:
1. berita acara serah terima rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah dicantumkan nama lengkap direktur utama atau sebutan lain:
11. NPHD, 2.
12. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur utama: 3
13. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, 5.
14. surat pernyataan tanggung jawab: dan 4.
- c. belanja Hibah untuk badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
1. berita acara serah terima dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan:
2. NPHD:
3. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua/pimpinan mms V

## Bagian Kedelapan

## Penggunaan Belanja Hibah

## Pasal 23

- W) Penerima Hibah wajib menggunakan Hibah sesuai NPHD darvatau Perubahan NPHD. |
- (2) Penerima Hibah dilarang mengalihkan Hibah yang diterima kepada pihak lain,

## Bagian Kesembilan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Hibah

## Pasal 24

- (3) Penerima Hibah bertanggung jawab, baik formal maupun material atas penggunaan belanja Hibah yang diterimanya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
3. a, untuk penggunaan belanja Hibah berupa uang, meliputi:
1. laporan penggunaan,
3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD, dan b
- b. untuk penggunaan Hibah berupa barang atau jasa, meliputi :
1. laporan penggunaan,
9. 2, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja Hibah berupa barang atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD, dan
10. 3, salinan bukti serah terima barang atau jasa.
- (3) Penerima Hibah bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1.
- 5) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. 2G) Penerima Hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3.
- (6) Pertanggungjawaban pemberi Hibah atas belanja Hibah meliputi:
1. permohonan dari calon penerima belanja Hibah kepada Bupati,
2. NPHD,
3. surat pernyataan tanggung jawab dari penerima belanja hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD: dan
18. 4, SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta kuitansi/berita acara atas pemberian Belanja Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian belanja Hibah berupa barang atau jasa.

## Pasal 25

- (1) Laporan penggunaan Hibah berupa uang dan barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka | dan huruf b angka 1, disampaikan oleh penerima belanja Hibah kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya atau 1 (satu) bulan setelah selesai melalui:
- a. kepala perangkat Daerah vang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD untuk Hibah berupa uang: dan
- b. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran Hibah untuk Hibah berupa barang dan/atau jasa.
- 2) Terhadap penerima Hibah yang masih terdapat sisa anggaran yang belum terselesaikan sesuai dengan naskah NPHD, maka wajib membuat laporan pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta membuat laporan paling lambat | (satu) bulan setelah kegiatan dimaksud selesai.

## Pasal 26

- (D Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, dibuat dengan sistematika paling sedikit memuat:
- b. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati,
- c, laporan kegiatan, terdiri atas:
- latar belakang:
- maksud dan tujuan, 2.
- ruang lingkup kegiatan, 3.
- realisasi pelaksanaan kegiatan, 4.
- daftar personalia pelaksana, dan 5.
- . penutup. 6.
- €. laporan keuangan, meliputi:
- l. realisasi penerimaan belanja Hibah, dan
2. realisasi penggunaan.
- d. lampiran.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bermaterai cukup dan ditandatangani, serta dibubuhi cap oleh:
- a. pimpinan/ketua'/kepala atau sebutan lain bagi instansi/satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian,
- b. kepala daerah bagi pemerintahan daerah lainnya,
- Cc. direktur utama atau sebutan lain bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah: dan
- d. ketua dan Sekretaris atau sebutan Jain bagi badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Format minimal laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum pada lampirar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 27

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. a u n. a
- (3) PPKD melakukan pencatatan realisasi belanja Hibah, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
4. (9 Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada penerima belanja Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (5) Realisasi belanja Hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah.

## BAB IV BELANJA BANTUAN SOSIAL

## Bagian Kesatu Penerima Belanja Bantuan Sosial

## Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah yang dilakukan secara selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, fenomena alam, bencana alam/musibah lainnya, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, dan
- b. lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial. .

## Pasal 29

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, terdiri dari Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat Resiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Resiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Bantuan Sosial

## Pasal 30

Bantuan Sosial bersifat tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan proposal yang diajukan dan telah dianggarkan dalam APBD.

## Pasal 31

- (1) Pemberian Bantuan Sosial harus dilaksanakan dengan ketentuan:
2. a selektif,
- b. memenuhi persyaratan penerima Bantuan Sosial:
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan: dan
- d. sesuai dengan tujuan
6. 2 Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan bahwa Bantuan Sosiai hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi yang bersangkutan dari kemungkinan Resiko Sosial.
- a. memiliki identitas yang jelas, dan
- 3) Kriteria persyaratan penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
9. berdomisili dalarn wilayah administratif Pemerintah Daerah.
- (5) Keadaan tertentu yang memungkinkan Bantuan Sosial dapat diberikan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan bahwa belanja Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai pencrima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial.
11. 9 b. Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (6) Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. rehabilitasi sosial:
- b. perlindungan sosial,
- c. pemberdayaan sosial,
- d. jaminan sosial,
17. f£. penanggulangan bencana.
- e. penanggulangan kemiskinan, dan

## Bagian Ketiga

Bentuk Resiko Sosial

## Pasal 32

Bentuk Resiko Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), meliputi:

- a. resiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, lanjut usia/jompo, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, dan orang sakit,
2. resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tuna wisma, dan b.
3. resiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam/bencana dan musibah lainnya, dan keterisolasian/mesyarakat tertinggal. c.

Bagian Keempat Tujuan dan Jenis Kegiatan

Paragraf |

Tujuan

## Pasal 33

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3! ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, dan kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk memberdayakan seseorang atau kelompok masyarakat masalah memenuhi kebutuhan
4. 4 Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima Bantuan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhar sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
6. &amp;) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

## Paragraf 2

## Jenis Kegiatan

## Pasal 34

- Jenis kegiatan rehabilitasi sosial yang dapat diberikan Bantuan Sosial, meliputi: (1)
- pelatihar vokasional,
- bimbingan fisik,
- pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual: NO TP
- pelayanan aksesibilitas, MO
- bimbingan sosial dan konseling,
- bantuan dan asistensi sosial: dan/atau
- bimbingan resosialisasi. po
- (2) Jenis kegiatan perlindungan sosial yang dapat diberikan Bantuan Sosial, meliputi:
- bantuan langsung: a.
- penyediaan kelembagaan: b.
- penguatan kelembagaan: C
- advokasi sosial, dan/atau d.
- e. bantuan hukun.
- (3) Jenis kegiatan pemberdayaan sosial yang dapat diberikan Bantuan Sosial, meliputi:
- a, peningkatan kemauan dan kemampuan,
- pelatihan komputer,
- pemberian stimulan modal,
- peralatan usaha dan tempat usaha:
- peningkatan akses pemasaran hasil usaha,
- penataan lingkungan:

MP AO op

- penguatan keserasian sosial, dan
- 4) Jenis kegiatan jaminan sosial yang dapat diberikan Bantuan Sosial, meliputi tunjangan berkelanjutan dan bantuan iuran asuransi kesejahteraan sosial.
- pendampingan. ra
- 5) Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat diberikan Bantuan Sosial, meliputi:
- penyuluhan dan bimbingan sosial: a,
- pelayanan sosial: b
- penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha:
- penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman: dan
- penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar: penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar: Mp pp
- penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha. »
- (8) Jenis kegiatan penanggulangan bencana yang dapat diberikan Bantuan Sosial, meliputi: NN hn naa na
- b. pemulihan darurat prasarana dan sarana,
- a. penyediaan dan penyiapan :pasokan . pemenuhan: kebutuhan - dasar, berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan dan penampungan korban bencana, Pp n
- c. bantuan-perbaikan rumah masyarakat,
- d. santunan duka cita, dan
- e. santunan kecacatan.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (L), ayat (2), ayat (3), ayat (M), ayat (5) dan ayat (6), dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan fisik dan/atau non fisik. (7)

## Bagian Kelima

Besaran Belanja Bantuan Sosial

-.

## Pasal 35

- (1) Jumlah Bantuan Sosial untuk masing-masing penerima, paling besar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Dalam hal Bantuan Sosial digunakan untuk penanggulangan bencana pada tahap rehabilitasi, besaran jumlah Bantuan Sosial dapat diberikan melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). b

## Bagian Keenam

Pengajuan dan Persyaratan Permohonan

## Pasal! 36

- (1) Perorangan, keluarga dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah mengajukan permohonan tertulis Batuan Sosial kepada Bupati.
2. a, bagi lembaga non pemerintah, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain, dan ... : ________________«...
- 2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanaxan dengan ketentuan: | Da alan aga
- b. bagi individu, keluarga dan/atau masyarakat, -ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap Kepala Desa/Lurah. ''--

## Pasal 37

- &amp;) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 avat (2) huruf a, dilengkapi proposal yang paling sedikit memuat informasi tentang: PN Daan an an Tina Puas |
- latar belakang: a.
- maksud dan tujuan, b.
- hasil yang diharapkan: c.
- lokasi pelaksanaan, d
- waktu pelaksanaan, e.

BN

- data umum organisasi/lembaga, £
- alamat lengkap: g.

.

an

...

Sana en

EN

ale dengna

Jera

- daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan'lembaga, h
- rencana anggaran biaya: L
- nomor rekening bank yang masih berlaku, J.
- NPWP lembaga: dan k.
- il. penutup.

PN

Dan amanah.

- 2) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintah, wajib melampirkan persyaratan administrasi. |

-- pas

atasan

- (7 Rincian objek belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran belanja Bantuan Sasial.
- (8) Penerima serta besaran belanja Bantuan Sosial dan jenis belanja Bantuan Sosial dituangkan dalam Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD.

## Pasal 42

- (2) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 2) Format lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD.

## Pasal 43

- (2) Berdasarkan Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7), dibuat DPA/DPPA.
2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan belanja Bantuan Sosial dengan DPA/DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SOPD Pengguna Anggaran Bantuan Sosial memberitahukan kepada Penerima belanja Bantuan Sosial untuk membuat dan/atau menyesuaikan proposal/permohonan sesuai dengan besaran belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan dalam DPA/DPPA. (3) A d
3. 2 D?A/DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari DPA/DPPA PPKD untuk belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan DPA/DPPA SOPD untuk belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang.

## Bagian Kesembilan Pelaksanaan

## Pasal 44

- Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD. (1
- Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang (3) berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SOPD terkait.
- Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (2)


4

## Bagian Kesepuluh

## Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang

## Pasal 45

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
- a. Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari:
3. surat permohonan pencairan belanja Bantuan Sosial, ] .
4. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP),
5. | surat pernyataan tanggung jawab dari Penerima/ahli waris. 5.
6. salinan/fotocopy rekening Bank yang masih aktif (bila ada): kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima fahli waris: dan 2 PP
7. antuan Sosial untuk keluarga, terdiri dari: b. B
1. surat permohonan pencairan,
2. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepaia keluarga,
4. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga Penerima, dan
3. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif kepala keluarga (bila ada),
12. 5, Surat pernyataan tanggung jawab dari penerima. b
13. ge. Bantuan Sosial untuk masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah, terdiri dari: mi
1. surat permohonan pencairan, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja,
3. salinan/fotocopv rekening bank yang masih aktif
2. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua/pimpinan pengurus lembaga'organisasi Penerima,
17. lembage/organisasi,
4. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketu/pimpinan pengurus lembaga/organisasi atau sebutan lain, dan
5. surat pernyataan tanggung jawab lembaga/organisasi. b
- (2) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya memerintahkan kepada Bendahara belanja Bantuan Sosial untuk membuat SPP-LS.
- (3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka PPK-PPKD menerbitkan SPM untuk ditandatangani Kepala perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD.
- (4) Setelah SPM diterbitkan selaniutnya BUD Menerbitkan SP2D.
- (5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 46

Penerima belanja Bantuan Sosial berupa uang, bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).


## Bagian Kesebelas

## Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang

## Pasal 47

- (1) SOPD Pengguna Anggaran belanja Bantuan Sosial melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-SOPD/DPPA-SOPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa
2. pemerintah. (2) SOPD Pengguna Anggaran belanja Bantuan Sosial mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja Bantuan Sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada Penerima belanja Bantuan Sosial.
- a. bagi belanja Bantuan Sosial untuk individu, terdiri atas :
- (3) Penyerahan belanja Bantuan Sosial berupa barang dilakukan oleh SOPD Pengguna Anggaran belanja Bantuan Sosial kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial, yang meliputi:
5. 1.Berita Acara Serah Terima rangkap 2 (dua) bermaterai cukup,
- b. bagi belanja Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri atas :
7. ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima, 2.salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penerima: dan 3.surat pernyataan tanggung jawab penerima.
1. Berita Acara Serah Terima rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga Penerima:
9. 2, salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala keluarga, dan
3. surat pernyataan tanggung jawab penerima. b
1. Berita Acara Serah Terima rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain,
- c. bagi belanja Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat/Jembaga non pemerintah, terdiri atas :
2. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua/pimpinan atau sebutan lain: dan
14. 3, surat pernyataan tanggung jawab penerima. b

Bagian Keduabelas

Penggunaan

## Pasal 48

- (1) Penerima Bantuan Sosial wajib menggunakan uang dan/atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang diajukan dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam DPA/DPPA.
- (2) Penerima Bantuan Sosial dilarang mengalihkan uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Ketigabelas Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Paragraf

## 1

Pertanggungjawaban

## Pasal 49

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan materiil! atas penggunaan belanja Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. laporan penggunaan,
4. ce. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang, dan
5. b, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposai yang telah disetujui,
- d. salinan berita acara serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (4) Penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan dokumen penggunaan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d.
- (3) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |
- 5) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) Pertanggungjawaban Pemberi Bantuan Sosial atas pemberian belanja Bantuan Sosial meliputi:
- b. surat keterangan tanggung jawab dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa belanja Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan,
- a. permohonan dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Bupati,
- c. 'SPM/SP2D) dan bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian belanja Bantuan Sosial berupa uang, dan
14. d, berita acara serah terima barang atas pemberian