PERATURAN BUPATI TABALONG Nomor 14 Tahun 2013 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR l.hTAHUN 2013
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajal{ Air Tanah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2010 ten tang Pajak Air Tanah;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nom or 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang› Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8~, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah se bagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 14);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 14
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah ada1ah Kabupaten Tabalong.
2. Bu pati adalah Bu pati Taualong.
3. Pemerintah Daerah ada1ah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Dispenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tabalong.
6. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan 1 Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dispenda.
7. Bank ada1ah bank pemegang rekening Kas Umum Daerah atau bank yang ditunjuk oleh Bupati.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan danjatau pemanfaatan air tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah a tau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidal~ melal{ukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajal{ yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pacta suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau da1am Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan daerah.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi · atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Masa pajak ada1ah jangka waktu 1 (satu) bulan ka1ender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan ka1ender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun ka1ender.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan danj atau pembayaran pajak, obyek pajak danjatau bukan Obyek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnyajumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adaiah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah di tetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang a tau seharusnya tidak teru tang.
23. Sural Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak danjatau sanksi administrasi berupa bunga danjatau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kasalahan tulis, kesalahan hi tung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Penelitian adalah serangkaian kegiatan, yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lam pi ran -lam pirann ya termasuk penilaian ten tang ke benaran penulisan dan penghitungannya.
26. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masajtahun pajak.
TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN
BAB II - TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN
Pasal 2
- (1) Setiap subjek pajak air tanah wajib mendaftarkan diri ke Dispenda dengan menggunakan formulir SPTPD atau yang dipersamakan.
- (2) Formulir SPTPD atau yang dipersamakan harus diambil sendiri atau kuasanya di Dispenda yang memuat sekurang› kurangnya:
- a. data subjek pajak air tanah;
- b. data objek pajak air tanah; dan
- c. nilai jpemakaian air tanah.
BAB II - TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN
Pasal 3
- (1) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Dispenda paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya Formulir SPTPD oleh wajib pajak.
- (2) Penyampaian Formulir SPTPD untuk subjek pajal..:: perseorangan sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1), dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Penyampaian Formulir SPTPD untuk subjek pajak badan sebagaimana dimal{sud pada ayat ( 1), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi identitas diri dari subjek pajak yang menandatangani Formulir atau surat kuasa dari Direktur Utama apabila penandatangan Formulir dikuasakan;
- b. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya apabila ada.
BAB II - TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN
Pasal 4
- ( 1)
BAB II - TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN
Pasal 7
- ( 1) Kepala Dispenda dapat melakukan pendataan atas subjek pajak atau objek pajak air tanah dalam rangka optimalisasi penerimaan atau akurasi data yang ada pada kantor Dis pend a.
- (2) Hasil pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1), dituangkan dalam berita acara pendataan dan laporan hasil pendataan.
- (3)
BAB II - TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN
Pasal 8
- ( 1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) huruf a diterbitkan untuk suatu masa pajak.
BAB II - TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN
Pasal 10
- ( 1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) huruf a diterbitkan untuk suatu masa pajak.
- (2) SKPD untuk suatu masa pajak sebagaimana dimaksud ·pada ayat ( 1) diterbitkan sesuai dengan masa pajak yang tercakup dalam surat pemberitahuan masa pajak.
BAB II - TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN
Pasal 11
- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a harus disampaikan kepada Wajib Pajal{.
- (2) Penyampaian SKPD sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), dapat dilakukan:
- a. secara langsung;
- b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
- c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH
Pasa1 12
- ( 1) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan SSPD atau s. arana administrasi lain yang d i persamakan.
- (2} SSPD atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1} berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Bank Penerima yang berwenang setelah mendapatkan validasi.
Pasa1 13
Pajak air tanah disetor oleh wajib pajak ke kas umum daerah melalui Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH
Pasal 14
Pembayaran pajak melalui bank dengan cara wajib pajak menyetor uang ke bank, dengan SSPD atau yang dipersamakan, dengan mencantumkan nama wajib pajak, nomor pokok wajib pajak air tanah, jenis pajak, masa pajak, dan kode rekening pendapatan, kemudian wajib pajak menerima tanda bukti pembayaran berupa SSPD atau yang dipersamakan, yang telah divalidasi oleh bank.
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH
Pasal 15
Tata cara pembayaran dengan angsuran pajak air tanah adalah sebagai berikut:
- a. Dispenda menerima surat permohonan angsuran dari wajib pajak;
- b. Dispenda mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian perjanjian angsuran atau penolakan angsuran oleh Kepala Dispenda;
- c. Dispenda membuat surat perjanjian angsuran apabila permohonan disetujui dan selanjutnya dibuatkan daftar surat perjanjian angsuran;
- d. Dalam hal permohonan angsuran tidak disetujui atau ditolak maka Dispenda menerbitkan penolakan angsuran yang ditandatangani oleh Kepala Dispenda;
- e. Dispenda menyerahkan surat perjanjian angsuranjpenolakan angsuran kepada wajib pajak dan daftar surat perjanjian angsuran kepada pihak pihak yang terkait.
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH
Pasal 16
Tata cara penundaan pembayaran pajak air tanah adalah sebagai berikut:
- a. Dispenda menerima surat permohonan penuridaan pembayaran dari wajib pajak;
- b. Dispenda mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan penundaan pembayaran oleh Kepala Dispenda;
- c. Dispenda membuat surat persetujuan penundaan pembayaranjpenolakan penundaan pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dispenda, apabila permohonan disetujui dibuatkan daftar persetujuan penundaan;
- d. Dispenda menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran kepada wajib pajak dan daftar persetujuan penundaan kepada pihak-pihak yang terkait.
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH
Pasal 17
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding,·yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah kepada bupati melalui Dispenda.
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH
Pasal 18
- ( 1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus diajukan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda.
- (2) Apabila ternyata batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, perrnohonan wajib pajak masih dapat dipertimbangkan oleh bupati sepanjang wajib pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di Iuar kekuasaannya tersebut.
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH
Pasal 19
- ( 1] Bupati menerbitkan keputusan atas perrnohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya perrnohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan wajib pajak dianggap diterima.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan wajib pajak.
- (4) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan
- (SJ Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
BABY
PENGISIAN SSPD
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH
Pasal 20
- (1) Formulir SSPD atau administrasi lain yang dipersamakan yang disediakan oleh Bank memuat :
- a. nama wajib pajak;
- b. alamat wajib pajak;
- c. nama objek pajak;
- d. alamat objek pajak;
- e. masa pajak;
- f. jumlahjnilai pajak yang harus dibayar;
- h. tanda tangan wajib pajak dan penerima pembayaran pajak; dan
- i. validasi.
- (2) Formulir SSPD djbuat dalam rangkap 2 (dua), dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. lembar kesatu
11. : untuk arsip wajib pajak;
- b. lembar kedua
13. : untuk arsip bank;
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH
Pasal 21
Satu formulir SSPD hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak air tanah dan untuk satu masa pajak j surat ketetapan pajak/ surat tagihan pajak air tanah.
BABVI
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH
Pasal 22
- (1) Piutang Pajak air tanah yang dihapuskan merupakan piutang Pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STPD, SKPDKB dan SKPDKBT yang meliputi pokok Pajak dan kenaikan bunga danj atau denda.
- (2) Syarat-syarat piutang pajak air tanah yang dapat dihapuskan, yaitu:
- a. wajib pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
- b. wajib pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat;
- c. wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi;
- d. penagihan pajak telah melewati waktu 5 (lima) tahun teru tangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH
Pasal 23
- (1) Dalam hal wajib pajak air tanah tidak melakukan aktivitas usaha danjatau tutup, wajib pajak wajib melaporkan pada Dispenda.
- (2) Atas pelaporan wajib pajak sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1), maka Dispenda melakukan penelitian dan tidak lagi menerbitkan SKPD.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala Dispenda.
- (4) Apabila dalam pelaporan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), masih terdapat tunggakanjpiutang pajak, maka wajib pajak harus melunasinya terlebih dahulu.
- (5) Kepala Dispenda ## BAB VII
JENIS FORMULIR
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH
Pasal 28
- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan untuk pajak air tanah yaitu:
- a. form ulir SKPD
3. b formulir SPTPD; atau laporan yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat {lJ ditetapkan oleh Dispenda.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjun~ pacta tanggal II 'J Ult 9- or ~ puPATITA RACHMAN RAMSYI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pad a tanggal t I 'J lt lt' ?-o l · ?

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, H.ABDEL FADILLAH BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2013 NOMOR i b