PERATURAN DAERAH KABUPATEN SALINAN  BANGKA Nomor 7 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 7 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan adanya kebijakan dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Daba) yang harus dimasukkan dalam APBD, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 11 Seri D);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan
BUPATI BANGKA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp 1.132.191.237.250.bertambah / (berkurang) sejumlah Rp 32.044.872.500.sehingga menjadi Rp 1.164.236.109.750.dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pendapatan Daerah
- c. Pembiayaan Daerah
3. 1.Penerimaan
1. Semula
Rp. 1.132.191.237.250.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 32.044.872.500.-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.164.236.109.750.-
- b. Belanja Daerah
1. Semula
Rp 1.243.996.971.350.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp 41.888.448.165,02
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.285.885.419.515.02 Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (121.649.309.765,02)
- a)Semula
Rp. 121.805.734.100.-
- b)Bertambah/(berkurang)
Rp. 9.615.527.665,02
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 131.421.261.765,02
2. Pengeluaran
- a) Semula
Rp. 10.000.000.000.-
- b) Bertambah/(berkurang)
Rp. (228.048.000).-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 9.771.952.000.- Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 121.649.309.765,02 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0.-
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
1. Semula
Rp. 116.916.743.250.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 19.881.137.500.-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp. 136.797.880.750.-
1. Semula
Rp. 845.220.201.000.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 17.288.677.000.-
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan
Rp. 862.508.878.000.-
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1. Semula
Rp. 170.054.293.000.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. (5.124.942.000)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan
Rp. 164.929.351.000.-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
1. Semula
Rp. 43.070.001.000.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 12.000.000.000.-
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 55.070.001.000.-
- b. Retribusi Daerah
1. Semula
Rp. 10.878.829.000.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. (359.897.500)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 10.518.931.500.-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. Semula
Rp. 5.076.651.000.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 488.905.000.-
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Rp. 5.565.556.000.-
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. Semula
Rp. 57.891.262.250.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 7.752.130.000.-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan
Rp. 65.643.392.250.-
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
1. Semula
Rp. 130.751.786.000.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. (59.420.081.000).-
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 71.331.705.000.-
- b. Dana Alokasi Umum
1. Semula
Rp. 535.973.885.000.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 0.-
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan
Rp. 535.973.885.000 .-
- c. Dana Alokasi Khusus
1. Semula
Rp. 178.494.530.000.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 76.708.758.000.-
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan
Rp. 255.203.288.000.-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
1. Semula
Rp. 0.-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.171.952.000.-
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 5.171.952.000.-
- b. Dana Darurat
1. Semula
Rp. 0.-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0.-
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan
Rp. 0.-
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
1. Semula
Rp 53.315.954.000.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp 0.-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan
Rp. 53.315.954.000.-
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula
Rp. 116.738.339.000.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. (76.041.354.000).-
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan
Rp. 40.696.985.000.-
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
1. Semula
Rp. 0.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 65.744.460.000.-
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan
Rp. 65.744.460.000.-
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula
Rp. 615.926.103.100.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 14.906.208.955,02
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelahperubahan Rp.630.832.212.055,02
- b. Belanja Langsung
1. Semula Rp 628.070.868.250.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp 26.982.239.210.-
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 655.053.107.460.-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
1. Semula Rp 504.304.841.100,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp (8.886.096.844,98)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 495.418.744.255,02
- b. Belanja Bunga
- c. Belanja Subsidi
1. Semula
Rp 0.-
2. Bertambah/(berkurang) Rp 0.-
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp 0.-
1. Semula
Rp. 3.500.000.000.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. (3.000.000.000)-
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan
Rp 500.000.000.-
- d. Belanja Hibah
1. Semula
Rp. 19.072.432.000.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 21.540.707.000.-
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan
Rp. 40.613.139.000.-
- e. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula
Rp. 2.776.250.000.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. (48.750.000).-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan
Rp. 2.727.500.000.-
- f. Belanja Bagi Hasil
1. Semula
Rp. 5.394.883.000.-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0.
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 5.394.883.000.-
- g. Belanja Bantuan Keuangan
1. Semula
Rp 78.877.697.000.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp 5.499.207.000.-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan
Rp. 84.376.904.000.-
- h. Belanja Tidak Terduga
1. Semula
Rp. 2.000.000.000.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. (198.858.200)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan
Rp. 1.801.141.800.-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
1. Semula
Rp. 79.686.124.000.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 11.628.725.710.-
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 91.314.849.710.-
- b. Belanja Barang dan Jasa
1. Semula
Rp. 254.079.921.876.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 33.209.090.953.-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan
Rp. 287.289.012.829.-
- c. Belanja Modal
1. Semula
Rp 294.304.822.374.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp (17.855.577.453)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan
Rp. 276.449.244.921.-
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
1. Semula
Rp. 121.805.734.100.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 9.615.527.665,02
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.131.421.261.765,02
- b. Pengeluaran
1. Semula
Rp. 10.000.000.000.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. (228.048.000).-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 9.771.952.000.-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya
| | 1. Semula Rp. 0.- | 1. Semula Rp. 0.- | 1. Semula Rp. 0.- | 1. Semula Rp. 0.- |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp. | Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp. | Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp. | Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp. |
| | | | 0.- | |
| b. Pencairan Dana Cadangan | b. Pencairan Dana Cadangan | b. Pencairan Dana Cadangan | b. Pencairan Dana Cadangan | b. Pencairan Dana Cadangan |
| | Semula Rp. | 0.- | | |
| | 2. Bertambah/(berkurang) Rp. | 0.- | | |
| | Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. | Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. | 0.- | |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan |
| | 1. Semula Rp. | 0.- | | |
| | 2. Bertambah/(berkurang) Rp. | 0.- | | |
| | Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. | Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. | 0.- | |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah | d. Penerimaan Pinjaman Daerah | d. Penerimaan Pinjaman Daerah | d. Penerimaan Pinjaman Daerah | d. Penerimaan Pinjaman Daerah |
| | 1. Semula Rp. | 0.- | | |
| | 2. Bertambah/(berkurang) Rp. | 0.- | | |
| | Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. | Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. | 0.- | |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman |
| | 1. Semula Rp. | 0.- | | |
| | 2. Bertambah/(berkurang) Rp. | 0.- | | |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian | Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian | Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian | Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian | Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian |
| | Pinjaman setelah perubahan | Rp. | 0.- | |
- f. Penerimaan Piutang Daerah
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan
1. Semula
1. Semula
Rp. 0.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 0.-
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan
Rp. 0.-
Rp.
2. Bertambah/(berkurang)
Rp.
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan
0.-
0.-
Rp.
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
1. Semula
Rp.
0.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp.
5.171.952.000.-
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan Rp.
5.171.952.000.-
- c. Pembayaran pokok utang
1. Semula
Rp.
2. Bertambah/(berkurang)
Rp.
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang Jatuh tempo setelah perubahan
0.-
0.-
Rp.
- d. Pemberian pinjaman daerah
1. Semula
Rp. 10.000.000.000.-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. (5.400.000.000)
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi setelah perubahan
Rp. 4.600.000.000.-
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;

2. Lampiran II

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;

3. Lampiran III

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

0.-

0.-

| 4. | Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ; |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; |
| 6. | Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ; |
| 7 . | Lampiran VII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 7

- (1) Dalam Keadaan Darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak;
- e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; dan
- g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 7 Oktober 2016

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 7 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 4 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

DONI KANDIAWAN, SH. MH PEMBINA NIP. 19730317 200003 1 006

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2.7/2016)