PERATURAN BUPATI TANGERANG Nomor 109 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG (berlaku 5 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 109 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.
8. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas.
10. Satuan Organisasi adalah satuan kerja internal Badan
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Dinas.
KEDUDUKAN
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan.
- (2) Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Perangkat Daerah dengan tipe A.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri atas:
1. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan;
2. Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga;
3. Sub Bidang Lembaga Penunjang Pemerintahan.
- d. Bidang Perencanaan Ekonomi, terdiri atas:
1. Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Sub Bidang Investasi dan Usaha Daerah; dan
3. Sub Bidang Tugas Pembantuan dan Kerjasama.
- e. Bidang Perencanaan Prasarana wilayah, terdiri atas:
1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
2. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman; dan
3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
- f. Bidang Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan,terdiri dari
1. Sub Bidang Penyusunan Program Pembangunan;
2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan; dan
3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan,terdiri dari
1. Sub Bidang Litbang Sosial Budaya dan Pemerintahan; dan
2. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur dan susunan organisasi Badan tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

## BAB IV

TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan analisis permasalahan serta perumusan langkah-langkah kebijakan dan pemecahannya;
- d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. pemberian pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
- f. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis program pembangunan daerah;

- g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan program kerja, rencana kerja dan rencana strategis Badan;
- b. mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan daerah;
- c. membina kinerja aparatur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. mengarahkan penyusunan perencanaan program pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan;
- e. mengarahkan penyusunan bahan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- f. mengarahkan penyusunan analisis permasalahan pembangunan daerah dan merumuskan langkahlangkah kebijakan pemecahannya;
- g. mengarahkan penyediaan data dan informasi pembangunan daerah;
- h. menyelenggarakan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- j. melaporkan pelaksanaan program kerja kepada Bupati.

## Bagian Kedua

## Sekretariat

## Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan.

## Pasal 6

- (1) Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- b. penyiapan rencana dan program kerja yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- c. penyiapan pengumpulan data bahan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- d. penyiapan pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- e. penyiapan bimbingan, pembinaan yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- f. penyiapan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- g. pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- h. pelaksanaan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID); dan
- i. penyiapan dan pelaksanaan pengembangan egovernance.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Badan;
- b. membagi tugas program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Badan;
- c. memberi petunjuk program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Badan;
- d. mengatur program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Badan;
- e. mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Badan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1 Sub Bagian Perencanaan

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh kepala sub bagian.
- (3) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan perencanaan Badan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan perencanaan Badan;
- b. melaksanakan kegiatan Perencanaan dan penyusunan Renstra berdasarkan RPJMD, Indikator Kinerja Utama, RKPD, Rencana Kerja (RKA/DPA, RRKA/DPPA), Penetapan Kinerja,
- c. melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. membagi tugas pelaksanaan penyusunan Renstra berdasarkan RPJMD, Indikator Kinerja Utama, RKPD, Rencana Kerja (RKA/DPA, RRKA/DPPA), Penetapan Kinerja, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. merencanakan dan melaksanakan pengembangan egovernment ;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait perencanaan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 8

- (1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian.
- (3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan Umum dan Kepegawaian.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan inventarisasi aset dan persediaan;
- c. melaksankan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang-barang inventaris Badan;
- d. membagi tugas pelaksanaan kegiatan inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang-barang inventaris Badan;
- e. membimbing pelaksanaan kegiatan tata naskah dinas, surat menyurat, penggandaan, pengiriman, dan pengarsipan;
- f. membimbing pelaksanaan kegiatan pengurusan administrasi perjalanan dinas, pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkungan Badan;
- g. membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian surat menyurat, penggandaan, pengiriman, dab pengarsipan;
- h. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pengurusan administrasi perjalanan dinas, pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkungan Badan;
- i. melaksanakan kegiatan kepegawaian meliputi : mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, bezetting pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pensiun pegawai ;
- j. membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, bezetting pegawai, kesejahteraan pegawai,pembinaan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pensiun pegawai;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;
- l. melaksanakan fasilitasi Pengelola Informasi dan Dokumen (PID);
- m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian Badan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian.
- (3) Sub bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bagian keuangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub bagian keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan keuangan Badan;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan pencatatan, pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang, LS-Bendaharawan, LS-Pihak ketiga dan Ganti Uang Nihil, serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pencatatan, pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang, LS-Bendaharawan, LS-Pihak ketiga dan Ganti Uang Nihil, serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait keuangan;
- e. membuat laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK); dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan

## Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh kepala bidang.

## Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga serta lembaga penunjang pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga serta lembaga penunjang pemerintahan;
- b. penyiapan rencana dan program bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga serta lembaga penunjang pemerintahan;
- c. penyiapan pengendalian program bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga serta lembaga penunjang pemerintahan;
- d. penyiapan bimbingan pelaksanaan program bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga serta lembaga penunjang pemerintahan; dan
- e. pengelolaan administrasi pelaksanaan program bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga serta lembaga penunjang pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan perumusan kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga dan lembaga penunjang pemerintahan;
- b. membagi tugas program bidang pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga dan lembaga penunjang pemerintahan yang meliputi: Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, analisis data perencanaan bidang sosial budaya dan pemerintahan, serta koordinasi, evaluasi dan pelaporan perencanaan bidang sosial budaya dan pemerintahan;

- c. memberi petunjuk program bidang pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga dan lembaga penunjang pemerintahan yang meliputi: Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, analisis data perencanaan bidang sosial budaya dan pemerintahan, serta koordinasi, evaluasi dan pelaporan perencanaan bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- d. mengatur program bidang pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga dan lembaga penunjang pemerintahan;
- e. mengevaluasi kegiatan program bidang pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga dan lembaga penunjang pemerintahan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1

Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan

## Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan.
- (2) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan Dan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan Dan Kepemudaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan pendidikan, kearsipan dan perpustakaan, pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- b. membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan, kearsipan dan perpustakaan, pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pendidikan, kearsipan dan perpustakaan, pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;

- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, kearsipan dan perpustakaan, pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan, kearsipan dan perpustakaan, pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga

## Pasal 13

- (1) Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan.
- (2) Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang kesehatan dan pemberdayaan keluarga.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan kesehatan, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan anak, kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan kesehatan, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan anak, kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan kesehatan, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan anak, kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan anak, kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kesehatan, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan anak, kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Sub Bidang Lembaga Penunjang Pemerintahan

## Pasal 14

- (1) Sub Bidang Lembaga Penunjang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan.
- (2) Sub Bidang Lembaga Penunjang Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang Lembaga Penunjang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan dalam bidang lembaga penunjang pemerintahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Lembaga Penunjang Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan pemerintahan umum, kepegawaian, pengawasan, kesatuan bangsa dan politik, komunikasi dan informatika, ketentraman dan ketertibaan, perencanaan pembangunan Daerah;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahaan umum, kepegawaian, pengawasan, kesatuan bangsa dan politik, komunikasi dan informatika, ketentraman dan ketertibaan, perencanaan pembangunan Daerah;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pemerintahaan umum, kepegawaian, pengawasan, kesatuan bangsa dan politik, komunikasi dan informatika, ketentraman dan ketertibaan, perencanaan pembangunan Daerah;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahaan umum, kepegawaian, pengawasan, kesatuan bangsa dan politik, komunikasi dan informatika, ketentraman dan ketertibaan, perencanaan pembangunan Daerah;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahaan umum, kepegawaian, pengawasan, kesatuan bangsa dan politik, komunikasi dan informatika, ketentraman dan ketertibaan, perencanaan pembangunan Daerah; dab
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat Bidang Perencanaan Ekonomi

## Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurut d berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Ekonomi dipimpin oleh kepala bidang.

## Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama;
- b. penyiapan rencana dan program bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama;
- c. penyiapan pengendalian program bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama; dan
- d. penyiapan bimbingan pelaksanaan program bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama; dan
- e. pengelolaan administrasi pelaksanaan program bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama;

- b. membagi tugas program bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama yang meliputi: Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, analisis data perencanaan bidang perencanaan ekonomi, serta koordinasi, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan ekonomi;
- c. memberi petunjuk program bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama yang meliputi: Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, analisis data perencanaan bidang perencanaan ekonomi, serta koordinasi, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan ekonomi;
- d. mengatur program bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama;
- e. mengevaluasi kegiatan program bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama; dan
- f. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1

Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 17

- (1) Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan tenaga kerja, pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi, usaha mikro, perikanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigasi;

- b. membimbing pelaksanaan kegiatan tenaga kerja, pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi, usaha mikro, perikanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigasi;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan bidang tenaga kerja, pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi, usaha mikro, perikanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigasi;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang tenaga kerja, pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi, usaha mikro, perikanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigasi;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang tenaga kerja, pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi, usaha mikro, perikanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigasi; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Sub Bidang Investasi dan Usaha Daerah

## Pasal 18

- (1) Sub Bidang Investasi dan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi.
- (2) Sub Bidang Investasi dan Usaha Daerah dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang Investasi dan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang investasi dan usaha daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Investasi dan Usaha Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan investasi, penanaman modal, keuangan, pendapatan dan usaha daerah;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan investasi, penanaman modal, keuangan, pendapatan dan usaha daerah;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan investasi, penanaman modal, keuangan, pendapatan dan usaha daerah;


- d. mengevaluasi pelaksanaan investasi, penanaman modal, keuangan, pendapatan dan usaha daerah;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan investasi, penanaman modal, keuangan, pendapatan dan usaha daerah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

Sub Bidang Tugas Pembantuan dan Kerjasama

## Pasal 19

- (1) Sub Bidang Tugas Pembantuan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
- (2) Sub Bidang Tugas Pembantuan dan Kerjasama dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan sub bidang tugas pembantuan dan kerjasama.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Tugas Pembantuan Dan Kerjasama mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan ekonomi makro, ekonomi kreatif, tugas pembantuan, dana perimbangan, serta kerjasama antar daerah, antar tingkatan pemerintahan dan pihak ketiga;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan ekonomi makro, ekonomi kreatif, tugas pembantuan, dana perimbangan, serta kerjasama antar daerah, antar tingkatan pemerintahan dan pihak ketiga;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan ekonomi makro, ekonomi kreatif, tugas pembantuan, dana perimbangan, serta kerjasama antar daerah, antar tingkatan pemerintahan dan pihak ketiga;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ekonomi makro, ekonomi kreatif, tugas pembantuan, dana perimbangan serta kerjasama antar daerah, antar tingkatan pemerintahan dan pihak ketiga;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan ekonomi makro, ekonomi kreatif, tugas pembantuan, dana perimbangan serta kerjasama antar daerah, antar tingkatan pemerintahan dan pihak ketiga; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

## Bidang Perencanaan Prasarana wilayah

## Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dipimpin oleh kepala bidang.

## Pasal 21

- (1) Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman serta pengembangan wilayah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman serta pengembangan wilayah;
- b. penyiapan rencana dan program bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman serta pengembangan wilayah;
- c. penyiapan pengendalian bidang bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman serta pengembangan wilayah;
- d. penyiapan bimbingan pelaksanaan program bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman serta pengembangan wilayah; dan
- e. pengelolaan administrasi pelaksanaan program bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman serta pengembangan wilayah.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan perumusan kebijakan program bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup, perumahan dan permukiman serta pengembangan wilayah;

- b. membagi tugas program bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup perumahan dan permukiman serta pengembangan wilayah yang meliputi: analisis data perencanaan, koordinasi, perencanaan, serta renstra dan renja perangkat daerah;
- c. memberi petunjuk program bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup perumahan dan permukiman serta pengembangan wilayah yang meliputi: analisis data perencanaan, koordinasi, perencanaan, serta renstra dan renja perangkat daerah;
- d. mengatur program bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup perumahan dan permukiman serta pengembangan wilayah;
- e. mengevaluasi kegiatan program bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup perumahan dan permukiman serta pengembangan wilayah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

## Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah.
- (2) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pekerjaan umum dan tata ruang.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum dan tata ruang; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Sub Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman

## Pasal 23

- (1) Sub Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah.
- (2) Sub Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang lingkungan hidup, perumahan dan permukiman.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan bidang lingkungan hidup, perumahan dan permukiman;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup, perumahan dan permukiman;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup, perumahan dan permukiman;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup, perumahan dan permukiman;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup, perumahan dan permukiman; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Sub Bidang Pengembangan Wilayah

## Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan Sub bidang pengembangan wilayah.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang pengembangan Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan bidang pengembangan wilayah;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan wilayah;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan wilayah;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan wilayah;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub bidang pengembangan wilayah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keenam

Bidang Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan

## Pasal 25

- (1) Bidang Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan dipimpin oleh kepala bidang.

## Pasal 26

- (1) Kepala Bidang Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang penyusunan program pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan serta pengolahan data dan informasi pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Bidang Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis penyusunan program pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan serta pengolahan data dan informasi pembangunan;
- b. penyiapan rencana dan program penyusunan program pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan serta pengolahan data dan informasi pembangunan;

- c. penyiapan pengendalian program penyusunan program pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan serta pengolahan data dan informasi pembangunan; dan
- d. penyiapan bimbingan pelaksanaan penyusunan program pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan serta pengolahan data dan informasi pembangunan; pengelolaan adminis