PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 1 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/ (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITUBAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 1, TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI,DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap maka dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 67 Tahun 2015 dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2
3. U ndang-U ndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Menetapkan
3
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun -2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Tu ban Nomor 67 Tahun 2015 ten tang Perjalanan Dinas Bagi Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
MEMUTUSKAN :
PERATORAN BOPATI TENTANG PEROBAHAN ATAS PERATORAN BOPATI TOBAN NOMOR 67 TAHON 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BOPATI/WAKIL BOPATI, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKONGAN PEMERINTAH KABOPATEN TOBAN.
Pasal 5
- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu :
Pasal 7
- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu :
4
- a) Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD /Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Lainnya yang setara;
- b) Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Pejabat Lainnya setara;
- c) Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV /PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan (Diklat)/Kursus/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Seminar dan sejenisnya diberikan biaya perjalanan dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Uang harian yang dibayarkan sebesar 30% (orang perhari) secara lumpsum;
- b. Uang representasi eselon yang berhak dan dibayar secara lumpsum;
- c. Biaya penginapan dan transport diberikan secara at cost;
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan untuk Diklat)/Kursus/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Seminar dan sejenisnya yang tidak disediakan penginapan dan akomodasi oleh penyelenggara atau tidak ada biaya kontribusi.
- (3) Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara disetarakan golongan II.
2. Ketentuan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 J anuari 201 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.


Ditetapkan di Tuban

pad a tanggal 1 Desemlter 291 ~

BUPATI

'UBAN,

H. FAPHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 1 Deaemlter 2116 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,

ANA


BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 61

..


LAMPIRAN I

PERATU~JiiUPATI TUBAN NOMOR 'f~ TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR : 67 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

## SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

## PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

| | | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA |
|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| NO | TUJUAN | Bupatl / KetuaDPRD | Wakll Bupatl/ Wakil Ketua DPRD | Eselon II a/ Anggota DPRD | Eselon ll b | Eseloo m/ Golongan IV | Eselon IV/ Golongan III | Go!. II | Go!. I |
| 1 | NANGROE ACEH DARUSSALAM | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000- | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| 3 | RlAU | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| 5 | JAMB! | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| 8 | LAMPUNG | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| 9 | BENGKULU | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| ___1Q__ | BANGKA BELITUNG | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| ___1_L | BANTEN | 1.440.000 | 1.200.000 | 1.050.000 | 865.000 | 690.000 | 540.000 | 450-000 | 390.000 |
| 12 | JAWABARAT | 1.440.000 | 1.200.000 | 1.050.000 | 865.000 | 690.000 | 540.000 | 450.000 | 390.000 |
| 13 | DK! JAKARTA | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| 14 | JAWATENGAH | 1.440.000 | 1.200.000 | 1.050.000 | 865.000 | 690.000 | 570.000 | 450.000 | 390.000 |
| 15 | DI YOGYAKARTA | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.050.000 | 865.000 | 690.000 | 540.000 | 420.000 | 330.000 |
| 16 | JAWA TIMUR | 1.380.000 | 1.140.000 | 1.020.000 | 830.000 | 660.000 | 540.000 | 420.000 | 330.000 |
| 17 | BALI | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| --~~-- | KALIMANTAN SELATAN | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | ----450.000_ |
| --~,L | KALIMANTAN TIMUR | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| --~~!__ | SULAWESI UTARA | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| --~~-- | GORONTALO | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.002: |
| --~?.__ | SULAWESI BARAT | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.00Q_ |
| --~:;: __ | SULAWESI SELATAN | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| --~_!!__ | SULAWESI TENGAH | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.00Q_ |
| --~g__ | SULAWESITENGGARA | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| --~Q__ | MALUKU | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| __.:!_L | MALUKU UTARA | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 | 840.000 | 660.000 | 540.000 | 450.000 |
| 32 | PAPUA | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | | | 660.000 | | 450.000 |
| 33 | !RIAN JAYA BARAT | 1.560.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.020.000 1.020.000 | 840.000 840.000 | 660.000 | 540.000 540.000 | 450.000 |

## I, A IBU KOTA PROVINSI

## B. KOTA-KOTA LAIN DI PULAU JAWA SELAIN IBUKOTA PROVINSI

| NO | TUJUAN | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| NO | TUJUAN | Bupati / KetuaDPRD | Wakil Bupatl/ Waldl Ketua DPRD | Eselon II a/ Anggota DPRD | Eselon II b | Eselo11 III/ Golongan IV | Eselon IV/ Golongan III | Gal. II | Gal. I |
| | S D60KM | 1.080.000 | 750.000 | 600.000 | 510.000 | 390.000 | 300.000 | 270.000 | 210.000 |
| 2 | 61 - 102 KM | 1.170.000 | 900.000 | 750.000 | 660.000 | 540.000 | 390.000 | 360.000 | 270.000 |
| 3 | 103 - 200 KM | 1.380.000 | 1.140.000 | 1.020.000 | 870.000 | 690.000 | 540.000 | 420.000 | 300.000 |
| 4 | > 200 KM | 1.440.000 | 1.200.000 | 1.050.000 | 960.000 | 750.000 | 660.000 | 540.000 | 420.000 |

## II. DI DALAM DAERAH

| | | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA |
|----|-------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| NO | TUJUAN | Bupati / KetuaDPRD | Wakil Bupatl/ Wakil Ketua DPRD | Eselon II a/ Allggota DPRD | Eselon II b | Eselon III/ Golongan IV | Eselon IV/ Golonganlll | Go!, II | Go!. I |
| | DALAM WILAYAH KABUPATEN | 540.000 | 480.000 | 420.000 | 300.000 | 240.000 | 180.000 | 150.000 | 120.000 |
| 2 | DI DESA KELURAHAN | | | | | 180.000 | 150.000 | 120.000 | 90.000 |
| | DALAM WILAYAH KECAMATAN | | | | | | | | |