PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor 22 Tahun 2010 tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAROLANGUN, - a. bahwa dalam rangka menggali dan meningkatkan penerimaan daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat di Kabupaten Sarolangun perlu upaya mendayagunakan kekayaan daerah untuk dimanfaatkan dan digunakan pihak ketiga dengan pembayaran retribusi dan/atau sewa: 2. . bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diganti, 3. . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah: c 4. . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), 5. .Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969): 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 06), 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07). 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 08), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
- a. bahwa dalam rangka menggali dan meningkatkan penerimaan daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat di Kabupaten Sarolangun perlu upaya mendayagunakan kekayaan daerah untuk dimanfaatkan dan digunakan pihak ketiga dengan pembayaran retribusi dan/atau sewa:
2. . bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diganti,
3. . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah: c
4. . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),
5. .Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969):
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 06),
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 08),
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Sarolangun yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas Daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah kabupaten.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
8. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemakaian barang milik daerah yang antara lain berupa tanah, bangunan gedung, dan kendaraan bermotor alat-alat berat atau alat besar.
5. 10.Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan /pemakaian barang daerah pada pihak ketiga dalam hubungannya sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
6. 11.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan/atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
7. 12.Pemakai adalah orang pribadi, badan dan yang menggunakan/pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
13. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
14. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. 15.Gedung adalah gedung milik pemerintah daerah yang digunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi, badan dan Instansi Pemerintah.
16. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermesin seperti kendaraan roda dua kendaraan roda empat, kendaraan beroda lainnya,(bus, truck, dump truck) dan alat berat.
12. 17.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. 18.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retibusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati.
15. 20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. 21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. 23.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari atau mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Kas Daerah adalah kas daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi adalah setiap pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah.
- (2) Objek retribusi dimaksud pada ayat (1) berupa Pemanfaatan Tanah, Bangunan, Ruangan, Laboratorium dan Kendaraan Bermotor (Alat Berat, Bus, Truck, Dump Truck dil).
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah :
- a. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum:
- b. Pengunaan/pemakaian dan/atau memanfaat kekayaan milik daerah Kabupaten Sarolangun untuk kepentingan kedinasan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun tidak dikenakan retribusi.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan dan Instansi Pemerintah (diluar Instansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun) yang menggunakan/ memakai dan/atau memanfaatkan kekayaan daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah diukur ## BAB V
PRINSIP, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar,
- (2) Struktur tarif dasar retribusi adalah proporsional:
- (3) A. Tarif Sewa Kendaraan bermotor (Alat Berat, Bus dan Dump Truck) :
| NO | Ba Pang | UMUR EKONOMIS | UMUR EKONOMIS | HARGA POKOK | BESAR RETRIBUSI RUPIAH UNTUK TAHUN KE : | BESAR RETRIBUSI RUPIAH UNTUK TAHUN KE : | BESAR RETRIBUSI RUPIAH UNTUK TAHUN KE : | BESAR RETRIBUSI RUPIAH UNTUK TAHUN KE : | BESAR RETRIBUSI RUPIAH UNTUK TAHUN KE : |
|------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| NO | Ba Pang | JAM | TAHUN | HARGA POKOK | I | 1 | HI | Iv | v |
| 1 | 2 | 3 | 4 | PERALATAN | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | BULLDOZER | Komatsu D 68 ESS-12 | 10,000 | 5 | 1,644,500,000 | | 2,628,996 | | 2,115,238 | | 1,649,943 | | 1,232.882 | | 864,283 |
| 2 | MOTOR GRADER Komatsu GD 511 A-1 | 10,000 | 5 | 1,477,750,000 | | 2,362,420 | | 1,900,756 | | 1,482,641 | | 1,107,864 | | 776,646 |
| 3 | | VIBROROLLER | Sakai SV 512 D-E | 8,000 | 4 | 1,046,500,000 | | 1,932,540 | | 1,488,395 | | 1,090,327 | | 738,410 | |
| 4 | TRAILER Nissan PK 260 CT | 10,000 | 5 | 747,280,000 | | 1,194,647 | | 961,189 | | 749,753 | | 560,236 | | 392,740 99,436 |
| 5 | | DUMPTRUCK | Isuzu 120PS ASPHALT | 10.000 | 5 | 189200000 | | 302466 | | 243359 | | 189,826 | | 141.843 | | |
| 6 | RECYLING Asten SAC 043 | 10,000 | 5 | 1,400,000,000 | | 2,238,124 | | 1,800,750 | | 1,404,634 | | 1,049,580 | | 735,784 |
| 7 | EXCAVATOR | JS 200 JCB | 10,000 | 5 | 1,303,000,000 | | 2,083,054 | | 1,675,984 | | 1,307,313 | | 97e,85»9 | | 684,805 |
| 8 | BUS | 10,000 | 5 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 4,000,000 | | 1,000,000 |
| 9 | COLTDIESEL | | 10,000 | 5 | | 500,000 | | soo,ooo | | soo,oo0o | | sog,aoa | | 500,000 |
B. Tarif Sewa Pemakaian Gedung/Ruang, Kamar
| NO | OBJEK RETRIBUSI | TARIF (RP) | KETERANGAN |
|------|---------------------------|--------------|--------------|
| 1 | Gedung Pola Kantor Bupati | 700.000,- | Per Hari |
| 2 | Kantin Pemda | 300.000,- | Per Bulan |
| 3 | Gedung Hall Pemda | 150.000,- | Per Bulan |
C. Tarif Sewa Pemakaian Alat Laboratorium
| NO | JENIS PEMERIKSAAN | SATUAN | TARIF (Rp) |
|-------|-----------------------------------------|------------|--------------|
| I. | | Uji Kualitas Air Baku/Sungai/Air Bersih | | |
| A. | | Parameter Fisika | | |
| 1. | | Daya Hantar Listrik | Per Sampel | 7.800,- |
| 2. | | Keasaman | Per Sampel | 23.400,- |
| 3. | | Kebasahan | Per Sampel | 23.400,- |
| 4. | | Kekeruhan | Per Sampel | 15.600,- |
| 5. | | Oksigen Terlarut | Per Sampel | 23.400,- |
| 6. | | Temperatur | Per Sampel | 7.800,- |
| 7. | | Warna | Per Sampel | 23.400,- |
| 8. | | Zat Padat Tersuspensi | Per Sampel | 23.400,- |
| 9. | | Kesadahan | Per Sampel | 15.600,- |
| 10. | | Klorin Bebas (CI2) | Per Sampel | 24.000,- |
| 11. | | Salinitas | Per Sampel | 7.800,- |
| 12. | | Zat Padat terlarut (TDS) | Per Sampel | 23.400,- |
| B. | | Parameter Logam | | |
| 4. | Aluminium (Al) | Per Sampel | 60.000,- |
| 2. | | Arsen (As) | Per Sampel | 72.000,- |
| 3. | | Barium (Ba) | Per Sampel | 60.000,- |
| 4. | | Besi (Fe) | Per Sampel | 60.000,- |
| 5. | | Bishmut (Bi) | Per Sampel | 60.000,- |
| 6. | | Kadmium (Cd) | Per Sampel | 60.000,- |
| 7. | | Kalium (K) | Per Sampel | 60.000,- |
| 8. | | Kalsium (Ca) | Per Sampel | 60.000,- |
| 9. | | Kobait (Co) | Per Sampel | 60.000,- |
| 10. | | Kromium (Cr) | Per Sampel | 60.000,- |
| 11. | | Magnesium (Mg) | Per Sampel | 60.000,- |
| 12. | | Mangan (Mn) | Per Sampel | 60.000,- |
| 13. | | Merkuri (Hg) | Per Sampel | 60.000,- |
| 14. | | Natrium (Na) | Per Sampel | 60.000,- |
| 15. | Nikel (Ni) | Per Sampel | 60.000,- |
| 16. | | Selenium (Se) | Per Sampel | 72.000,- |
| 17. | | Seng (Zn) | Per Sampel | 60.000,- |
| 18. | | Tembaga (Cu) | Per Sampel | 60.000,- |
| 19. | | Timbal (Pd) | Per Sampel | 60.000,- |
| C. | | An. Organik Non Metalik | | |
| 1. | | Amonia (NH?-N) | Per Sampel | 62.500,- |
| 2. | | Baron (B) | Per Sampel | 62.500,- |
| 3. | | Florida (F) | Per Sampel | 31.200,- |
| 4. | | Khlorida (CI) | Per Sampel | 31.200,- |
| 5. | | Nitrat | Per Sampel | 24.000,- |
| 6. | | Nitrit | Per Sampel | 24.000,- |
| 7. | IpH | Per Sampel | 7.800,- |
| 8. | | Total Fosfat (P) | Per Sampel | 42.000,- |
| 9. | | Sulfat (SOa) | Per Sampel | 24.000,- |
| 10. | | Sianida (CN) | Per Sampel | 48.000,- |
| 11. | | Sulfit (SO3) | Per Sampel | 24.000,- |
| 12. 13. | | Silica HR | Belerang sebagai H2S | Per Sampel Per Sampel | 24.000,- 36.000,- |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| D. 1. 2. 3. 4. | | Organik Agregat | BOD | COD | Detergen sebagai MBAS | Minyak dan Lemak (M/L) | Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel | 36.000,- 54.000,- 60.000,- 54.000,- |
| | | | Goliform Total | | Per Sampel | 96.000,- |
| 5. E. 1. | | Fenol Mikrobiologi | | 54.000,- |
| 2. | E. Coli | Per Sampel | 96.000,- |
| | | Uji Kualitas Air Limbah Air Limbah Industri, Hotel | Per Paket | |
| Il. | | | 270.000,- |
| | dil. | | |
D. Tarif Sewa Lahan Tanah
- (4) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemakaian kekayaan daerah diberikan.
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9
- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 10
- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka,
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati,
- (3) Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 11
- (1) Retribusi yang terhutang ## BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 12
- (1)Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan wajib retribusi secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi,
- b. masa retribusi:
- c. besarnya kelebihan pembayaran, dan
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan, harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XI - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 13
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi,
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KEDALUARSA PENAGIHAN
BAB XII - KEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 14
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran, atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
MASA DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI
BAB XIII - MASA DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI
Pasal 15
- (1)Masa Retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Saat Terutang Retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA
BAB XIV - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA
Pasal 16
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin lagi ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XV - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 245 (dua persen) setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
PENYIDIKAN
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 18
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas,
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut,
5. Cc. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi,
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan dengan tindak pidana dibidang retribusi:
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut:
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana retribusi,
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e,
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi:
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
12. jmenghentikan penyidikan,
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 19
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang,
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 51 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
:
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Penetapan: Ditetapkan di ''- Sarolangun pada tanggal 26 Mer 2010

Penandatangan: BUPATI SAROKANGUN, H. HASAN BASRI AGUS

Penetapan: Diundangkan di Sarolangun padatanggal 26 Mei 2010

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, M. ba LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2010 NOMOR 02
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
## NOMOR 62 TAHUN 2010
## TENTANG
## RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
## PENJELASAN UMUM 1
Peraturan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang mengacu pada UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Retribusi disektor ini di Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu penerimaan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu retribusi daerah yang perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan daerah.
## 1. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
' huruf a huruf b Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR oz