PERATURAN BUPATI MA Nomor 49 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA MARTAPURA BUPATI BANJAR, (berlaku 13 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura;
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada BLUD Rumah Sakit Ratu Zalecha (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 15);
18. Keputusan Bupati Banjar Nomor 570 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha Martapura.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA MARTAPURA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Banjar.
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura.
3. Direktur adalah Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Ka BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar.
6. Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil Tidak tetap pada RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Tidak tetap adalah setiap Warga Negara
Republik Indonesia yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja.
8. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap atau jangka waktu tertentu.
9. Penghasilan Lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
10. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksakan secara terukur dan berjenjang.
11. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi pegawai BLUD tidak tetap.
12. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang professional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.
KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
BAB II - KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 2
- (1) Kedudukan Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari pegawai Rumah Sakit.
- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu layanan BLUD Rumah Sakit.
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB II - KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 3
Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap wajib:
- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
- b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- d. mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyimpan rahasia jabatan.
BAB II - KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 4
Kewajiban Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
Bagian Ketiga
Hak
BAB II - KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 5
- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak atas gaji, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi.
- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak mendapat gaji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang besarnya
BAB II - KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 6
- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perjalan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.
BAB II - KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 7
- (1) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. cuti tahunan;
- b. cuti sakit;
- c. cuti alasan penting; dan
- d. cuti bersalin.
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 8
- (1) Pegawai BLUD Tidak tetap dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja
BAB II - KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 9
- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melaksakan tugasnya diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.
Bagian Keempat
Larangan
BAB II - KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 10
Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap dilarang :
- a. menjadi anggota partai politik;
- b. menjadi anggota organisasi terlarang; dan
- c. menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah Tertentu.
FORMASI, DAN PENGADAAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP Bagian Kesatu
Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap
BAB III - FORMASI, DAN PENGADAAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP Bagian Kesatu
Pasal 11
- (1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD Tidak Tetap mengacu pada formasi kebutuhan ketenagaan di Rumah Sakit, yang ditetapkan dalam Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (2) Dalam rangka penetapan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mengajukan usulan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap Kepada Bupati Banjar Sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) tahun.
- (3) Penetapan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
Bagian Kedua
Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap
BAB III - FORMASI, DAN PENGADAAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP Bagian Kesatu
Pasal 12
- (1) Untuk mengisi kekurangan formasi dilaksanakan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rencana pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka melalui :
- a. papan pengumuman Rumah Sakit, sekurang kurangnya 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran; dan
- b. media cetak daerah sekurang kurangnya 1 (satu) kali.
- (4) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang kurangnya memuat :
- a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
- b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
- c. alamat dan tempat lamaran ditunjuk; dan
- d. batas waktu penerimaan lamaran.
BAB III - FORMASI, DAN PENGADAAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP Bagian Kesatu
Pasal 13
- (1) Pelamar calon Pegawai BLUD Tidak Tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. berumur sekurang kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat, atau paling tinggi berumur 40 (empat puluh) tahun untuk jenjang pendidikan strata 2 atau sederajat;
- c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan
BAB III - FORMASI, DAN PENGADAAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP Bagian Kesatu
Pasal 14
Pelaksanaan pegadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap Meliputi:
- a. pengumuman;
- b. pendaftaran pelamar;
- c. seleksi administrasi;
- d. pembuatan naskah soal tes;
- e. pelaksanaan tes;
- f. koreksi dan pengolahan hasil tes;
- g. penyusun rangking tes;
- h. pengumuman hasil tes; dan
- i. pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap.
BAB III - FORMASI, DAN PENGADAAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP Bagian Kesatu
Pasal 15
- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap dilaksanakan secara tim.
- (2) Pengangkatan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur.
- (3) Rumah Sakit dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (4) Pembuatan naskah soal tes dan pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap, sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d dan huruf i, dilaksanakan oleh Direktur.
- (5) Pelaksanaan Tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi Tes Kemampuan Dasar.
PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP
BAB IV - PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP
Pasal 16
- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan yaitu surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak POLRI pada tingkat kabupaten/kota dan surat keterangan tidak pernah
mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainya dari dokter pemerintah.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya mengikatkan diri dengan Rumah Sakit dalam perjanjian kontrak kerja.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Tidak Tetap dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait.
- (4) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai pegawai BLUD PNS Tidak Tetap.
- (5) Jangka Waktu kontrak Pegawai BLUD tidak tetap berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berkenan.
- (6) Ketentuan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.
BAB IV - PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP
Pasal 17
- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap Dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak apabila :
- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur;
- b. formasi jabatan masih tersedia; dan
- c. menunjukan prestasi kerja yang baik ## BAB V
PENGEMBANGAN
BAB IV - PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP
Pasal 18
Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai BLUD Tidak Tetap, Direktur dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19
Pembinaan dan pengawasan pegawai BLUD Tidak Tetap dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BAB VII - PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Pasal 20
- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila :
- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
- d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari Pegawai Negri Sipil (PNS);
- e. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dikecualikan bagi Tenaga Khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD;
- f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat Keterangan Tim Kesehatan Rumah Sakit; dan
- g. status BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dicabut
BAB VII - PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Pasal 21
- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila masih dalam masa kontrak.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
BAB VII - PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Pasal 22
- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (2) Apabila Pegawai BLUD Tidak Tetap dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap sepanjang masa kontraknya belum berakhir.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Pegawai BLUD Tidak Tetap yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa kontraknya habis, dan dapat diangkat kembali.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
Pegawai BLUD Tidak Tetap tidak dapat menuntut menjadi CPNS.
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 25
Semua biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran BLUD Rumah Sakit.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Banjar dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 13 Oktober 2015

Penandatangan: PENJABAT BUPATI BANJAR, H. RACHMADI KURDI

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 13 Oktober 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 49