PERATURAN BUPATI SINTANG TENT ANG Nomor 54 Tahun 2015 tentang PENDELEGASIAN SESAGIAN KEWENANGAN SUPATI SINTANG DIBIDANG PERIZINAN JASA USAHA DAN PERIZINAN JASA TERTENTU KEPADA KEPALA SADAN PENANAMAN MODAL DAN PELA YANAN TERPADU SATU PJNTU KASUPATEN SINTANG (berlaku 25 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang a.
- bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Praturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, yang berakibat kepada berubahnya nomenkelatur Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang menjadi Sadan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu mengatur kembali pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Sintang di Bidang perizinan Jasa Usaha dan perizinan Tertentu kepada Sadan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jenis pelayanan perizinan Jasa Usaha pada Sadan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Sin tang Nomor 15 Tahun 2015 ten tang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang Di Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha dan Perizinan Jasa Tertentu Kepada Kepala Sadan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
l.tengingat
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang.
1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nornor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor428 � ; · ·
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tembahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Sintang Nomor l);
...
o
f'"'
•,
:
,I•
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daearah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daearah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5); 12.
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 15 SEBAGlAN KEWENANGAN BUPATI SINTANG DIBIDANG PERIZINAN JASA KEPALA SATU
t,1enetapkan iAHUN 2015 iENiANG PENDELEGASlAN USAHA DAN PERIZINAN JASA TERTENTU KEPADA SADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PINTU KABUPATEN SINTANG
PASAL l
Ketentuan pada
Pasal 2
Pendelegasian kewenangan penandatanganan penzman jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi jenis perizinan sebagai berikut:
Pasal 3
Pendelegasian kewenangan penandatanganan penzman jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi jenis perizinan sebagai berikut:
- a. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- c. Izin Usaha Industri;
- b. Izin Usaha Perdagangan;
- d. Izin Perluasan Industri;
- e. Tanda Daftar Industri;
- f. lzin Reklame;
- g. Izin Bengkel;
- i. Izin Prinsip Penanarnan Modal;
- h. Izin Kursus;
- j. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- k. Izin Usaha Penanaman Modal;
- l. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- l. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
- m. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
- n. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
- o. Tanda Daftar Perusahaan;
- p. Tanda Daftar Gudang;
- q. lzin Usaha Toko Modem.
PASAL II
- (1) Pada saat Paraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang Di Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha Dan Perizinan Jasa Tertentu Kepada Kepala Sadan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, � asih tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini.
Peraturan
000556
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2015.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 25 Agustus 2015 � ANG, 1 � \J-1ILTON CROSBY

Penetapan: Diundangkan di Sintang tanggal 25 Agustus 2015 pada ggl{RETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, I � II YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NO MOR 54