Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 53 Tahun 2000 tentang PENUGASAN (berlaku 8 April 2000)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden ke luar negeri mulai tanggal 8 April 2000, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan ke luar negeri yang akan berlangsung mulai tanggal 8 April 2000 sampai dengan tanggal 17 April 2000 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2000

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 2006 tentang PENUGASAN (berlaku 26 Oktober 2006)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja/Kenegaraan Presiden ke Republik Rakyat Cina mulai tanggal 27 Oktober 2006 sampai dengan 31 Oktober 2006, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja/Kenegaraan ke Republik
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,
Lambock V. Nahattands
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 22 Tahun 2010 tentang PENUGASAN (berlaku 22 Oktober 2010)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kenegaraan Presiden ke Shanghai, China dalam rangka menghadiri World Expo Shanghai China dan ke Hanoi, Vietnam dalam rangka menghadiri KTT ASEAN ke-17 pada tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober 2010, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Shanghai, China dalam rangka menghadiri World Expo Shanghai China dan ke Hanoi, Vietnam dalam rangka menghadiri KTT ASEAN ke-17 pada tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober 2010 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
Salinan sesuai dengan aslinya WAKIL SEKRETARIS KABINET, ttd.
Lambock V. Nahattands
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 30 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA ( WORLD OCEAN CONFERENCE ) TAHUN 2009 (berlaku 23 Desember 2008)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA ( WORLD OCEAN CONFERENCE ) TAHUN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
:
bahwa dalam rangka mendayagunakan secara optimal penyelenggaraan World Ocean Conference (WOC) Tahun 2009, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia ( World Ocean Conference ) Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2008;
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia ( World Ocean Conference ) Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2008;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA ( WORLD OCEAN CONFERENCE ) TAHUN 2009.
Pasal 2
'Pasal 2
- (1) Panitia Nasional WOC '09 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Konferensi Kelautan Dunia ( World Ocean Conference ) Tahun 2009, termasuk penyelenggaraan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit , yang akan dilaksanakan di Manado Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Mei 2009;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional WOC '09 bertanggung jawab kepada Presiden.'
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd
Dr. M. Iman Santoso
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1427 HIJRIYAH (berlaku 4 Januari 2007)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa keterlambatan pasokan makanan bagi Jemaah Haji Indonesia di Arafah Mina dalam penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun 1427 Hijriyah, telah mengakibatkan terganggunya kelancaran penyelenggaraan Ibadah Haji dimaksud secara umum, dan kekhusyukan pelaksanaan bagi Jemaah Haji Indonesia khususnya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk membentuk Tim Investigasi dan Evaluasi untuk melakukan penyelidikan guna mencari fakta atas permasalahan tersebut secara obyektif, serta melakukan evaluasi guna perbaikan penyelenggaraan Ibadah Haji, khususnya pelayanan pasokan makanan di masa mendatang;
Mengingat :
Menetapkan :
PERTAMA
:
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT
:
Pasal 4
MEMUTUSKAN :
Membentuk Tim Investigasi dan Evaluasi Penyelenggaran Ibadah Haji Tahun 1427 Hijriyah, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim.
Tim berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Tim bertugas melakukan penyelidikan dan evaluasi terhadap keterlambatan pasokan makanan bagi Jemaah Haji Indonesia Tahun 1427 Hijriyah, serta saran perbaikan penyelenggaraan Ibadah Haji di masa mendatang.
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melakukan hal-hal yang dianggap perlu bagi diperolehnya hasil penyelidikan yang obyektif dan konklusif, berdasarkan fakta dan keterangan yang
KELIMA :
Tim terdiri dari :
Ketua :
Prof. Dr. K. H. M. Tholchah Hasan;
Sekretaris :
Prof. Dr. HA. Qodry A. Azizsy;
Anggota :
1. Dr. K. H. Syukri Zarkasyi;
2. Dienne Hardiati Moehario;
3. Drs. H. Mubarak;
4. Drs. Ichwan Syam;
5. Afif Ubaidillah, Lc.
KEENAM
: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim memperoleh segala bantuan yang diperlukan dari instansi Pemerintah terkait serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
KETUJUH
: Tim melaksanakan tugasnya dalam waktu 1 (satu) bulan.
KEDELAPAN
: Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
KESEMBILAN
: Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan Tim kepada masyarakat.
KESEPULUH
: Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Departemen Agama.
KESEBELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2007

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2003 tentang PERUBAHAN STATUS JEMBATAN TOL CITARUM RAJAMANDALA DAN JEMBATAN TOL MOJOKERTO SEBAGAI JEMBATAN UMUM TANPA TOL (berlaku 10 Juni 2003)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa tujuan penetapan status Jembatan Citarum Rajamandala dan Jembatan Mojokerto sebagai jembatan tol sebagaimana masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1979 dan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1982, telah tercapai;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a tersebut, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001, status Jembatan Tol Citarum Rajamandala dan Jembatan Tol Mojokerto dipandang perlu untuk diubah menjadi jembatan umum tanpa tol dan menghapuskan tarif tol pada jembatan tersebut;
- c. bahwa perubahan status jembatan tol tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
3. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
4. dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
Menetapkan :
PERTAMA :
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4096);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN STATUS JEMBATAN TOL CITARUM RAJAMANDALA DAN JEMBATAN TOL MOJOKERTO SEBAGAI JEMBATAN UMUM TANPA TOL.
Jembatan Tol Citarum Rajamandala dan Jembatan Tol Mojokerto yang masingmasing ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1979 dan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1982, diubah statusnya menjadi jembatan umum tanpa tol.
KEDUA
- Terhitung sejak berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penetapan Jembatan Citarum Rajamandala Menjadi Jembatan Tol dan Besarnya Uang Tol dan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1982 tentang Penetapan Jembatan Mojokerto Menjadi Jembatan Tol dan Besarnya Uang Tol, serta ketentuan-ketentuan mengenai penetapan besarnya tarif tol pada jembatan tol tersebut, dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 90 Tahun 2003 tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE THIRD PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PELAKSANAAN KOMITMEN PAKET KETIGA DALAM PERJANJIAN DI BIDANG JASA ASEAN) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
a.
- bahwa pada tanggal 31 Desember 2001 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol to Implement the Third Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol Pelaksanaan Komitmen Paket Ketiga dalam Perjanjian di Bidang Jasa ASEAN) yang dilakukan secara sirkulasi, sebagai hasil perundingan Negara- negara anggota ASEAN;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE THIRD PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PELAKSANAAN KOMITMEN PAKET KETIGA DALAM PERJANJIAN DI BIDANG JASA ASEAN).
Pasal 1
Mengesahkan Protocol to Implement the Third Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol Pelaksanaan Komitmen Paket Ketiga dalam Perjanjian di Bidang Jasa ASEAN), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia secara sirkulasi pada tanggal 31 Desember 2001, sebagai hasil perundingan Negara-negara anggota ASEAN, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protocol dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 21 Tahun 2014 tentang PENUGASAN (berlaku 21 Mei 2014)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Manila, Filipina pada tanggal 22 sampai dengan 23 Mei 2014 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ttd. Bistok Simbolon
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 28 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE ASEAN INVESTMENT AREA (KERANGKA KERJA PERJANJIAN KAWASAN INVESTASI ASEAN) (berlaku 6 April 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Makati, Philipina, pada tanggal 7 Oktober 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (Kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN), sebagai hasil perundingan antara para Menteri Negara-negara anggota Asosiasi Bangsa Asia Tenggara (ASEAN);
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presidden Nomor 84 Tahun 1995 tentang Pengesahan Protocol to Amend the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE ASEAN INVESTMENT
AREA ( KERANGKA KERJA PERJANJIAN KAWASAN INVESTASI ASEAN).
Pasal 1
Mengesahkan Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (Kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Makati, Philipina pada tanggal 7 Oktober 1998, sebagai hasil perundingan antara para Menteri Negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasan Inggeris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 April 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. AKBAR TANDJUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA BANJARMASIN, KOTA CIREBON, KOTA SURAKARTA, KOTA MAGELANG, DAN KOTA TANJUNG PINANG, SERTA PADA KABUPATEN NGANJUK, KABUPATEN ACEH TENGAH DAN KABUPATEN BENER MERIAH (berlaku 30 Desember 2008)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA BANJARMASIN, KOTA CIREBON, KOTA SURAKARTA, KOTA MAGELANG, DAN KOTA TANJUNG PINANG, SERTA PADA KABUPATEN NGANJUK, KABUPATEN ACEH TENGAH DAN KABUPATEN BENER MERIAH.
Pasal 1
Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Kota Banjarmasin, Kota Cirebon, Kota Surakarta, Kota Magelang, dan Kota Tanjung Pinang, serta pada Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.
Pasal 2
Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.
Pasal 3
Biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd
Dr. M. Iman Santoso
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2008

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2001 tentang HONORARIUMBAGI KETUA, KETUA PENGGANTI, ANGGOTA, DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (berlaku 27 November 2001)
Pembukaan
Menimbang
-
a. bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat mempunyai tugas khusus dalam menangani penyelesaian perkara Perselisihan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta;
- b. bahwa dalam upaya lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut, dipandang perlu menetapkan peningkatan honorarium bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1957 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua, Anggota dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 148);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1957 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua, Anggota dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 149);
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, KETUA PENGGANTI, ANGGOTA, DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT.
Pasal 1
Kepada Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat diberikan honorarium setiap bulan.
Pasal 2
Besarnya honorarium setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :
- a. Ketua/Ketua Pengganti adalah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Anggota/Anggota Pengganti adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Pasal 3
Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2002.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 31 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY) (berlaku 16 April 1999)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa masalah utang luar negeri perusahaan Indonesia perlu segera ditangani untuk memperoleh penyelesaian yang cepat dan akurat;
- b. bahwa salah satu segi penanggulangan masalah utang luar negeri perusahaan Indonesia adalah dengan melakukan restrukturisasi utang;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu meninjau kembali Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1998;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998 tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta;
4. Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1998 tentang Tim Penang-gulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY).
Membentuk Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency) yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat INDRA.
Pasal 2
INDRA bertanggung jawab menanggung risiko nilai tukar dan menjamin tersedianya valuta asing untuk mendukung restrukturisasi utang luar negeri perusahaan swasta Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dijamin oleh Pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia.
Pasal 3
Susunan organisasi dan mekanisme pelaksanaan tugas INDRA diatur oleh Bank Indonesia.
Pasal 4
Personalia, pimpinan, dan staf INDRA ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal 5
- (1) Segala biaya operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas INDRA dibebankan kepada Bank Indonesia, yang selanjutnya akan diperhitungkan dalam biaya operasional.
- (2) Tanggung jawab INDRA merupakan tanggung jawab langsung, umum dan tanpa syarat dari Pemerintah.
Pasal 6
Apabila pelaksanaan tugas INDRA sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini telah tercapai, maka INDRA dibubarkan dan segala harta kekayaannya menjadi milik negara.
Pasal 7
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program restrukturisasi utang luar negeri perusahaan swasta Indonesia yang sedang berlangsung
Pasal 8
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency), dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 9
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 28 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG TIM AHLI DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN (berlaku 29 Januari 1998)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka pemenuhan bidang keahlian dalam Tim Ahli yang diperbantukan pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan , dipandang perlu menambah keanggotaan Tim Ahli tersebut.
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEDN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
Tim Ahli dipimpin oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dengan anggota yang terdiri dari :
1. Sdr. Dr. Djunaedi Hadisumarto,
Asisten III Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
2. Sdr. Ir. Drs. Aidil Yuzar,
Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Sdr. Dr. Ir. Bambang Subianto,
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
4. Sdr. Dr. Boediono,
Direktur Bank Indonesia.
5. Sdr. Bambang Kesowo, S.H, LL.M.,
Wakil Sekretaris Kabinet."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 21 Januari 1998.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA Nomor S6 Tahun 2000 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA MENOENAI DINAS-DINAS PENERBANGAN BERJADWAL (berlaku 21 Juli 2003)
Pembukaan
bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mcngcsuhkun Perseiujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mcnimbang a.
bahwa di Jakarta, pada tanggal ? September 1993 Pcmcrintah Rcpuhlik Indonesia tclah mcnandatangani Persetujuan antara Pcmcrintah Republik Indonesia dan Pernerintah Romania mengenai Dinas-dinas
- P~ncrbangan Bcrjadwal, sebagai hasil perundingan antara Delcgasi- delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pernerintah Romania:
MEMUTUSKAN
:
...
Menetapkan
PRESIDEN REPUBLIK INDONeSIA
2
MEMUTUSKAN :
PENERBANGAN BERJADW AI.-. DINAS-DINAS MENGENAf ROMANIA PEMERINTAH KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
Pasal 2
## Pasal2
Pasal 4
Mcngingat
- h. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mcngcsuhkun Perseiujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mcnimbang a.
bahwa di Jakarta, pada tanggal ? September 1993 Pcmcrintah Rcpuhlik Indonesia tclah mcnandatangani Persetujuan antara Pcmcrintah Republik Indonesia dan Pernerintah Romania mengenai Dinas-dinas
- P~ncrbangan Bcrjadwal, sebagai hasil perundingan antara Delcgasi- delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pernerintah Romania:
MEMUTUSKAN
:
...
Menetapkan
PRESIDEN REPUBLIK INDONeSIA
2
MEMUTUSKAN :
PENERBANGAN BERJADW AI.-. DINAS-DINAS MENGENAf ROMANIA PEMERINTAH KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
Pasal I
Meugesahkan Persctujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania mengenai Dinas-dinas Penerbangan Bcrjadwal. yang telah ditandatangani Perncrintah Republik Indonesia di Jakarta. pada tanggal 7 September 1993, sebagai hasil pcrundingan antara Dclcgasidel~gasi Pernerintah Rcpublik Indonesia dan Perncrintah Romania yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Romania dan Inggri~ scbagaimana terlampir pada Keputusan Presidcn ini.
\
Pasal2
Kcputusan Presiden ini mulai bcrlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar ...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21. Juli 2003 SEKRETARIS N~GARA REPUBL~ INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO

Distribusi: .' Salinan sesuai dengan aslinya . . ...

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangun Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Verifikasi: ttd. MEGA WA1'1 SOEKARNOPUTRI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 75 Tahun 1992 tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENDIRIAN PERUSAHAAN ASURANSI INVESTASI DAN KREDIT EKSPOR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam Sidang Dewan Gubernur Islamic Development Bank ke-16 diputuskan mengenai pembentukan perusahaan asuransi investasi dan kredit ekspor;
- b. bahwa sebagai realisasi dari keputusan tersebut, Negara Republik Indonesia sebagai anggota Islamic Development Bank dipandang perlu untuk ikut serta sebagai pendiri perusahaan tcrsebut dengan melakukan penyertaan modal saham;
- c. bahwa penyertaan modal Ncgara Republik Indonesia dalam pendirian perusahaan tersebut pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pemisahan kekayaan Negara yang disertakan dalam modal saham perusahaan tersebut dan perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENDIRIAN PERUSAHAAN ASURANSI INVESTASI DAN KREDIT EKSPOR.
Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal dalam pendirian perusahaan asuransi investasi dan kredit ekspor.
Pasal 2
Nilai penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar ID 250.000.
Pasal 3
Pelaksanaan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 4
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Nopember 1992

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Nopember 1992

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 1998 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1996 TENTANG PEMBUATAN MOBIL, NASIONAL (berlaku 21 Januari 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka reformasi dan restrukturisasi ekonomi nasional, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional;
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1996 TENTANG PEMBUATAN MOBIL NASIONAL.
Pasal 1
Mencabut Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional.
Pasal 2
Dengan pencabutan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Kendaraan Bermotor Nasional dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 4
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1996 TENTANG PEMBUATAN MOBIL NASIONAL.
Mencabut Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional.
Dengan pencabutan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Kendaraan Bermotor Nasional dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LIMA, PERU (berlaku 21 Agustus 1997)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama antara Indonesia dan Peru, dipandang perlu untuk membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima, Peru;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LIMA, PERU.
Pasal 1
- (1) Negara Republik Indonesia membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima, Peru.
- (2) Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indoensia.
Pasal 2
Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima Peru meliputi wilayah negara Peru.
Pasal 3
Formasi kepegawaian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima, Peru ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri
Pasal 4
Pembiayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima, Peru dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.
Pasal 5
Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima, Peru ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 78 Tahun 2004 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL (berlaku 27 September 2004)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 13 September 2003 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 13 September 2003, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Bulgaria, dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2004

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 8 Tahun 2006 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG REtrRIBUSI PANGKAI"AN HASIL PERKEBUNAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a.
bahwa retribusi pangkalan hasil perkebunan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 506/KPTS lllll 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2o,0,6 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurrf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daeratr Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan; c.
Mengingat : 1.
Pasal 1
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan (kmbaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 Seri C Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); 3.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567s1; 4.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS
MEMUTUSI(AN:
MenetapKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN HASIL PERKEBUNAN.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan (kmbaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 Seri C Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daeratt Kabupaten Musi Rawas.

Penetapan: Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 3l tq+6L.t a 2OL7 SEKRETARIS DAERAH MUSI RAWAS, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OL7 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN ( g /MURA/2017).
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 47 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN (berlaku 19 Maret 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dengan telah dibentuknya Kabinet Pembangunan VII berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN.
Pasal I
Mengubah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN.
Pasal I
Mengubah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, yang susunannya terdiri dari:
Ketua :
Presiden Republik Indonesia;
Wakil Ketua :
Sdr. Prof. Dr. Widjojo Nitisastro;
Anggota
:
1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Sekretaris Negara;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Sdr. Drs. Radius Prawiro, swasta;
9. Sdr. Atmosardjono Subowo, swasta.
Sekretaris Jenderal
merangkap Anggota : Sdr. Anthony Salim, swasta."
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dibentuk Pelaksana Harian Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari Dewan.
- (2) Pelaksana Harian terdiri dari:
Ketua
- Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS.
Anggota
- 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Badan usaha Milik Usaha Negara;
4. Gubernur Bank Indonesia;
Sekretaris
merangkap Anggota :
Sdr. Anthony Salim, swasta.
- (3) Pelaksana Harian melaporkan kegiatannya kepada Ketua Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PENUGASAN (berlaku 30 Agustus 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat
:
Menetapkan
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan ke luar negeri yang akan berlangsung mulai tanggal 1 September 2002 sampai dengan tanggal 15 September 2002 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 126 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PERIKANAN (berlaku 4 September 2000)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
Menetapkan :
- a. bahwa dengan diangkatnya Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000, maka fungsi pembinaan terhadap pelaksanaan pendidikan Sekolah Tinggi Perikanan berada pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PERIKANAN.
Pasal 1
Mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan, sebagai berikut :
Pasal 4
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PERIKANAN.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan, sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 1
- (2) Sekolah Tinggi Perikanan adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (3) Pembinaan teknis akademik Sekolah Tinggi Perikanan dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional, dan pembinaan teknis fungsional Sekolah Tinggi Perikanan dilaksanakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 4
Perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Perikanan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara."
Pasal 6
"Pasal 6
Pelaksanaan ketentuan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. ABDURRAHMAN WAHID