PERATURAN BUPATI PROVINS! SULAWESI 1 EN' ).  BOMBANA Nomor 2. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara eoublik lnd nesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan embaran egara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana tela diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Unda ig Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor -, Tam ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor t 6~ 9); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia J\lo: ncr 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lembar an · le ara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tam ah.m Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BOMB A
PROVINS! SULAWESI 1 EN' ). PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR3l(I'AHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUt" · SI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
Bahwa untuk melaksanakan ketent an Pass 4 Pera turan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahur, ~·o:.6 te tang Pembentukan dan susunan Perangkat Daer al Kabu aten Bombana, perlu menetapkan Peraturan 1 U} .at; te tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Funusi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Born )aJ ,a;
1. Undang-Undangjiomor 29 Tah n '.20( ,3 te tang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupai er Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabup at .n Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia '. ahi, n 2C03 omor 144, Tambahan Lembaran Negara Repu Irk Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2( 11 te tang Pembentukan Peraturan Perunda g-Undanga '.l (Lem aran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l l N omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republi ~ Ir.de nesia omor , 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tent t11g Apr ratur Sipil Negara (Lembaran Negara R publik Ind, .ncsia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembarar Negura Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2( l'l· tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara eoublik lnd nesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan embaran egara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana tela diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Unda ig Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor -, Tam ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor t 6~ 9);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia J\lo: ncr 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lembar an · le ara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tam ah.m Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Menetapkan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nornor :3 1 ahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perai igkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabu aten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUK! SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA h.EP A DlNAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOMBANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah dalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemcrintah Kabupaten Bombana.
3. ~dalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bornbana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daera 1 Kabupaten Bombana.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjuti tya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis D.:nas yang melaksanakan kegiatan teknis operasionul dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan f ungsional dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan ,&gt;eme intahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pe aksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan J enyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindung , melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan m.asya 'akat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan eme intahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daer ah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan 1 -&gt;eme intahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah s, suai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah Kabupatenyang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan diw.idahi alam bentuk dinas.
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Ketahanan 1·an.gan
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B
- (3) penentuan intensitas penyelenggarna 1 urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pacla ayat (2), dilaksanakan ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN OR&lt;.JANIS1\SI
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan uus tr pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh kepala Dina yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jrwab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas mernbantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang men ad 1&lt; ewen ngan daerah dan tugas pembantuan di bidang Ketaha nan Pangan
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dims ks . .id alam Pasal 6, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakun fung i:
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pa gan, cadangan pangan, penganekaragaman l« nsurnsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keterse iaan pangan, kerawanan pangan, distribusi angan, cadangan pangan, penganekaragaman kc .n.sumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan ponuukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragarn.m k nsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya 1 nanu ·i di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragarnan konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaJ asi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsurnsi ,. ai L keamanan pangan;
- f. pelaksaanaan administrasi Dinas Ketahanan angan; an
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh l Iupati t rkait dengan tugas dan fungsi dinas.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana limaksud dalam Pasal 7, Dinas Ketahanan Pangan mernilik. kewen ngan se bagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas manajemen pembangunan ketahanan pangan yang profesional, bersih, pedu1i, t a isparan , dan bebas KKN
- b. Melaksanakn tugas mengkoordinasikar. perencanaan ketahanan pangan.;
- c. Merumuskan produk hukum dibidang ke1.ahanan p ngan yang berpihak kepada petani.
- d. Melaksanakn tugas evaluasi dan pe-ngen alian pembangunan ketahanan pangan yang efektif.
- e. meningkatkan kemampuan Sumber Daya Man usia aparat r dalam penanganan ketahanan pangan
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahana Pangan Kab paten Bombana, terdiri atas :
- a. kepala dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang ketersediaan dan kerawanan pangai t;
- d. bidang distribusi dan cadangan pangan;
- e. bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahai La~t Pangan Kabupaten Bombana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

Kepala Dinas

## Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas Membantu E upati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang rnenjad. keweru ngan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahana 1 pangan.

## Bagian Kedua

## Sekretariat

## Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukai memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepacla seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bers da di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia J Jinas.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tat, luksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan J erundangundangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ole h kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub bagian perencanaan dan evaluasi;
- b. sub bagian umum;

- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang b rada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mernpunyai tugas melaksanakan Melakukan penyiapan bahan penyuaunan rencana, program, dan anggaran erta pemant uan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan .cegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas n ielaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tat, aksa a, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyu unan rancangan peraturan perundang-un ai igan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan info musi publik, serta urusan tata usaha.

## Bagian Ketiga

## Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

## Pasal 15

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pans mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta peman tauan dan evaluasi di bidang ketersediaan da n kera anan pangan.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangs Iipirnpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dim.iksud alam Pasal 15, Bidang Ketersediaan dan Keraws nan P ngan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan ko rdinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan s mber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
2. penanganan penyediaan pend kung ebijakan b. penyiapan penyusunan bahan rurnusan daerah di bidang ketersediaan, kerawanan pangan dan koordinasi infrastruktur pangan, dan sum ber da ya ketahanan pangan lainnya;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiata di bidang ketersediaan, penanganan kerawanar pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan s mber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan par gan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan s mber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan par gan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, d.an s mber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.

- f. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi &lt; a11 pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganar keruwanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruJ .tur iangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olen cepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan angan te ~d:. · ata
- a. seksi ketersediaan pang an;
- b. seksi sumber daya pangan;
- c. seksi kerawanan pangan
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimj in oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan :· aagan

## Pasal 18

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tuga · VJelakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyustrnan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, seru. pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluas: di bidang peningkatan ketersediaan pangan.
- (2) Seksi Sumber Daya Pangan mernpunyai tuga s Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapa , sern . pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluas di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan
- (3) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tuga.. rnelakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, pe11Y1 sunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, sert, pemberian pendampingan, pemantauan dan eval le si dibidang penanganan kerawanan pangan.

## Bagian Keempat

Bidang Distribusi dan cadangai panga n

## Pasal 19

- (1) Bidang Distribusi dan cadangan pangan merr.punyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaa n kebi a.kan, pemberian pendampingan serta pernantauan dan ev luasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- (2) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan c ipirnpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah ds n bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirn.iksud alam Pasal 19, Bidang Distribusi dan Cadangar. P ngan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bida ng distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan r musai L kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan

cadangan pangan;

- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidar g distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan ;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidar g distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangai ,
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi clar pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga oangan, dan cadangan pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olel keoala dinas sesuai dengan tugas dan f ungsinya.

## Pasal 21

- ( 1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan tercliri ata
- a. seksi distribusi pangan;
- b. seksi harga pangan;
- c. seksi cadangan pangan
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipirnpin oieh K pala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangar

## Pasal 22

- (1) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, per. sunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.
- (2) Seksi Harga Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, pen. 'Usunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serts pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di &gt;ic ang harga pang an
- (3) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penvu sunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serts pemberian pendampingan, pemantauan, dan evalu asi :li bidang cadangan pangan

## Bagian Kelima

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangs n

## Pasal 23

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan rnernpunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaa; 1 xebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanar pangan.
- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirna ksud cialam Pasal 23, Bidang Konsumsi dan .eamar an Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidar.g kon sumsi pangan, penganekaragaman kon umsi p ingan, dan keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan ru nusar kebi akan daerah di bidang konsumsi pangan, pengai iekarag man konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kon sumsi pangan, penganekaragaman konsumsi mgan, dan keamanan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelak anaan kegia an di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman kon umsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di biclang on sumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi da: I pela oran kegiatan di bidang konsumsi pangan, pengane. arag man konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dun
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 25

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdii i atas :
- a. seksi konsumsi pangan;
- b. seksi penganekaragaman konsumsi pangan
- c. seksi keamanan pangan.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpir oieh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala Bidang Konsumsi clan Keamanan Pai gan

## Pasal 26

- (1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tuga. Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, per.yi isunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, sert. L pemberian pendampingan, pemantauan, dan e aluasi di bidang konsumsi pangan
- (2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangar mernpunyai tugas Melakukan penyiapan koordina 1, oengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pems ntapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, d , evaluasi di bidang penganekaragaman konsurnsi pangan clan pengembangan pangan lokal.
- (3) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tuga-. Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyi isunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, sert t pem erian pendampingan, pemantauan, dan e aluas di bidang keamanan pangan

## Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas n.elaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahlian nya.

## Pasal28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dim· ksud dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang te rbagi alam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional isenior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksan can tug snya bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan · an eban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimak: ud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABV

## TATA KERJA

## Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan p insip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ba ik dalam lingkungan masing-masing maupun antar san, an organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengar instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan t igas m singmasmg.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prin si p koor inasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal rnaupun anta unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok m singmasmg.
3. satuan wajib dilingkungan pengawasan organrsasi melaksanaks · 1 (3) Setiap pemimpin Pemerintah Daerah melekat.

## Pasal30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tu \_,a, bawah nnya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentua n perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 31

KepalaDinas, memimpin dan mengkoordinasi oawaha nya masing-masing dan memberikan bimbingan 'Ser .a pet njuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasa132

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagia , Ke pala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan be rt mggugj wab pada atasannya masing-masing dan menyampaixan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 33

Setiap laporan yang diterima ole Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai iahan ntuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk mem erikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib , lisarnpaikan pula kepada satuan organisasi lain yang sec a : :\1ngs1onal mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 35

Dalammelaksanakantugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka emberian bimbingan kepada bawahannya wajib menga la, an rapat berkala.

## Pasal36

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekrerar s .nelakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai enga perun angundangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan se bagai pe la ksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala .Jinas.

## Pasal37

Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasi lguna m· singmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan terte ntu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONlS1 SI DA PEMBERHENTIAN DALAM JABATA

## Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberl e.itian alam jabatan struktural dilingkungan Dinas Keta · .nan Pangan Kabupaten Bombana, berpedoman pads peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan olel Hupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Kabupatcn Bombana merupakan jabatan eselon II b.
- (4) Sekretaris lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabu aten Bombana merupakan jabatan eselon III a
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon III b
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lii.gkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bornbana merupakan jabatan eselon !Va.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Din's · etahanan Pangan Kabupaten Bombana diangkat dar. diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Forrnasi dan persyaratan jabatan pada mas Kabupatenditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB VII

## PENUTUP

## Pasal 39

Dengan berlakunya peraturan ini, maka pt: a uran upati Bombana Nomor 3 Tahun 2008 ten tang Tugas , Po ok dan Fungsi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Bombana dan ketenru.m lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut cla 1 dinyatakan tidak berlaku.

..

## Pasal 40

i mdang an. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal me meri t:ahkan pe, ie npatannya Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.


Diundangkan di Rumbia pada tanggal 2-:, 'Q(-t~~(L 2016

SEKRETARIS DAERAH,


H.BURHANUDDIN A.HS NOY

BERITA DAERAH KABUPATENBOMBANA TAHUN 2016 NOMOR

Ditetapkan di Rum bia pada tanggal 7-.'2Ql Stl'-"&amp;E,-..21) I

Pj. BUPATI BOMBANA,

Hj. SITITI SALEHA


/

.

'

## 1 1 1


## 1

## 5 % 1