PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 4 Tahun 2015 tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 (berlaku 1 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA PONTIANAK TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015, Walikota diminta untuk menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Pontianak Tahun 2015 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Pontianak Tahun 2015;
- 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756) ;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 142) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
11. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 ;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7) ;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor Nomor 11) ;
15. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat ;
16. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 ;
Menetapkan
17. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 59) ;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA PONTIANAK TAHUN 2015.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Camat adalah Camat se Kota Pontianak.
5. Lurah adalah Lurah se Kota Pontianak.
6. Beras Untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat Raskin adalah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
7. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin yang selanjutnya disingkat BAS, adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari pejabat yang ditunjuk Walikota Pontianak yang ditanda tangani Satker Raskin Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
8. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Kelurahan setelah dilakukan pemutahiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2015 melalui mekanisme Musyawarah Kelurahan.
9. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin Raskin di Kelurahan.
10. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui Musyawarah Kelurahan/pemerintah setingkat.
11. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
12. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Lurah sebagai pelaksana Distribusi Raskin.
13. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 Kg/karung dan/atau 50 Kg/karung.
14. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan BULOG sesuai dengan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan yang berlaku.
15. Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat kelurahan yang melibatkan aparat kelurahan, kelompok masyarakat kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat RT/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
16. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu
kecamatan.
17. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/kelurahan pada tahun tertentu.
18. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi yang ditetapkan oleh Lurah.
19. Pemutahiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Kelurahan untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
20. Petunjuk Pelaksana (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
21. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kabupaten/Kota sebagai penajaman dari Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Raskin.
22. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
23. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh TNP2K, yang telah dimutahirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah kelurahan tahun 2014 yang tertuang didalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan/disahkan oleh Kementrian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Data Rumah Tangga hasil pemutahiran Daftar Penerima manfaat (DPM) oleh Musyawarah Kelurahan. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan pemerintah Kota Pontianak.
24. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
25. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2015 adalah surat yang diberikan kepada Rumah tangga Pengganti hasil Musyawarah Kelurahan tahun 2014 sebagai penanda kesepakatan pada program Raskin.
26. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk Walikota Pontianak kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
27. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
28. Titik Distribusi (TD) Kelurahan adalah Kantor Lurah setempat.
29. Titik Bagi (TB) Kelurahan adalah Kantor Lurah setempat.
30. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, kabupaten /kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan /atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
31. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pelaku kepentingan dalam mengkoordininasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2 Januari 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, MOCHAMAD AKIP BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 4 ## Pasal 2

Penandatangan: Pelaksanaan Program Raskin di Kota Pontianak Tahun 2015 mengacu kepada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin 2015 dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Raskin Kalimantan Barat Tahun 2015 dan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Raskin Kota Pontianak Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

## LAMPIRAN

## PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 4 TAHUN 2015

## TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA PONTIANAK TAHUN 2015

## PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA PONTIANAK TAHUN 2015

## BAB I

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi stategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Millennium Development Goals (MDGs). Bahwa dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia menyepakati menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Penduduk Indonesia 95% masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011). Ratarata konsumsi beras dunia saat ini adalah 60 kg/jiwa/tahun. Negara Malaysia mengkonsumsi beras 80 kg/jiwa/tahun, Thailand 70 kg/jiwa/tahun, Jepang 58 kg/jiwa/tahun. Dengan demikian beras menjadi komoditas Nasional yang sangat strategis. Intabilitas perberasan Nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai dalam aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan denagan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan maret 2013 tercatat sebesar 73, 50 %. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan Perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan Petani, Ketahanan Pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur dan tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Bupati/walikota masing-masing.

Datanya RTS-PM Penyaluran Raskin tahun 2015 masih mengacu pada hasil PPLS tahun 2011 dan dapat disempurnakan melalui Musyawarah Kelurahan.

## BAB II

## TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

## A. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

## B. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2015 di Kota Pontianak adalah berkurangnya beban pengeluaran 15,271 RTS hasil PPLS tahun 2011 dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/bulan/RTS selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- per Kg netto di Titik Distribusi (TD).

## C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah :

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat Rumah Tangga Sasaran, sekali gus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) mapun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
3. Sebagai pasar bagi hasil tani padi ;
4. Stabilitas harga beras dipasaran ;
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600/kg dan menjaga stok pangan nasional ;
6. Membatu pertumbuhan ekonomi daerah ;

## BAB III

## PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

## 1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelakanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat menerima beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga ;
- b. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan

## secara mandiri ;

- c. Partisipasi, bermakna mendorong masyarakat terutama masyarakat dan RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian ;
- d. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

## 2. Pengorganisasian

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya, sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin tingkat desa/ Kelurahan.

Penangung jawab pelaksanaan program Raskin Kota Pontianak adalah Walikota Pontianak, di Kecamatan adalah Camat dan di Kelurahan adalah Lurah.

## a.

- Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak

Walikota Pontianak bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di Kota Pontianak dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak dengan kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

## 1). Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak adalah pelaksana Program Raskin di Kota Pontianak yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pontianak.

## 2). Tugas

Tim koordinasi Raskin Kota Pontianak mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan dari masyarakat, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.

## 3). Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim koordinasi Raskin Kota Pontianak mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kota Pontianak ;
- b) Penetapan pagu Raskin Kecamatan ;
- c) Pelaksanaan validasi dan pemutahiran daftar RTS-PM ;
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kota Pontianak ;
- e) Sosialisasi Program Raskin di Kota Pontianak ;
- f) Perencanaan penyaluran Raskin ;
- g) Penyelesaian HTR dan administrasi ;
- h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kecamatan dan Kelurahan ;
- i) Penanganan pengaduan ;
- j) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan ;
- k) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.
- 4) Struktur dan Keanggotaan Tim Raskin Kota Pontianak

Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak terdiri dari Penanggung jawab, Pengarah, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Koordinator Bidang Perencanaan, Bidang Sosialisasi, Bidang Pelaksana Penyaluran, Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Koordinator Bidang Pengaduan Masyarakat, serta Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak terdiri dari unsur instansi terkait di tingkat Kota Pontianak antara lain Sekretariat Daerah, Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Inspektorat, Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Badan Pusat Statistik dan Devisi Regional Perum BULOG.

## b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin diwilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

## 1) Kedudukan

Tim koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## 2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak.

## 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan berfungsi :

- a) Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan ;
- b) Sosialisasi Raskin di Kecamatan ;
- c) Pendistribusian Raskin ;
- d) Penyelesaian HTR dan administrasi ;
- e) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM ;
- f) Pemantauan/ monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Kelurahan ;
- g) Pembinaan terhadap pelaksana penyaluran Raskin di Kelurahan ;
- h) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak, termasuk pelaporan hasil pemutahiran data dari tingkat kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

## 4) Struktur dan Keanggotaan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Camat. Keanggotaan Tim Koordinasi raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Statistik Kecamatan dan Satker Raskin.

## c. Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan

Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin tingkat Kelurahan.

## 1) Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

## 2) Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin bertugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Raskin, menerima uang pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) serta menyelesaikan administrasi Raskin.

## 3) Fungsi

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di Titik Distribusi (TD) ;
- b) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat di DPM-1 di Titik Bagi (TB) ;
- c) Penerimaan HTR dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/ Kansilog Perum BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG ;
- d) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD ;
- e) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melapor ke Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan ;
- f) Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Kelurahan guna menetapkan data RTS-PM.

## d. Satker Raskin

## 1)

- Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

## 2) Tugas

Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima/menolak, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada pelaksana penyaluran, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HTR serta menyetorkan HTR apabila dibayar tunai atau menerima tanda bukti setor pembayaran HTR Raskin.

## 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Satker Raskin berfungsi :

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari gudang BULOG ;
- b) Pengantaran dan penyerahan Raskin ke Pelaksana Distribusi di TD ;
- c) Penggantian Raskin yang tidak memenuhi standar (mutunya kurang baik) ;
- d) Penerimaan HTR Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HTR BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HTR Raskin;
- e) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HTR (tanda terima/kuitansi dan bukti setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain realisasi jumlah penyaluran beras, penyetoran HTR dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG secara periodik setiap bulan.

## BAB IV PERENCANAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2015 mengacu pada UndangUndang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarannya secara rinci diatur dalam Pereturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

## A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan RTS-PM, Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB).

## 1. Penetapan RTS-PM

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015 yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutahirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah kelurahan tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tegat yang telah ditetapkan dan disahkahn oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah yaitu sebanyak 15.530.897 RT-PM, serta rumah tangga hasil pemutahiran DPM oleh Musyawarah Kelurahan tahun 2015.
- b. Pagu Raskin nasional sebanyak 15.530.897 RTS-PM telah mancakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakterristik RTS-PM setelah penetapan pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, Walikota dan Musyawarah Kecamatan, masih dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutahiran daftar RTS-PM melalui Musyawarah Kelurahan.
4. 2.
- d. RTS-PM Raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat, sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telahy ditetapkan.
6. Penetapan Titik Distribusi (TD)
7. Lokasi Titik Distribusi Kelurahan bertempat di Kantor Lurah setempat.
3. Penetapan Titik Bagi (TB)
9. Lokasi Titik Bagi Kelurahan bertempat di Kantor Lurah setempat.

## B. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran subsidi Raskin Tahun 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Keuangan, kebijakan Pemerintah Pusat dalam penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai di TD.
2. Dalam pelaksanaan program Raskin di Kota Pontianak, masih dimungkinkan dukungan partisipasi masyarakat, namun hal itu tidak menambah harga tebus Raskin di Titik Distribusi kepada RTS-PM.

## BAB V

## MEKANISME PELAKSANAAN

- A. Panduan Pelaksanaan Program Raskin
1. Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan program Raskin.
2. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum (Pedum) Raskin, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin dan Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin.
3. Pedoman Umum Raskin adalah panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedoman umum Raskin berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Raskin yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi Raskin Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun Pedoman Umum Raskin yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Untuk pelaksanaan di provinsi diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin). Ruang lingkup Juklak Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum Raskin. Juklak Raskin bersifat spesifik untuk setiap provinsi karena didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Provinsi, dukungan faktor sosial budaya dan kearifan lokal yang ada di provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Raskin, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain. Juklak Raskin disusun oleh Tim Raskin Provinsi.
5. Untuk panduan pelaksanaan program Raskin di kabupaten/kota diperlukan

panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi kabupaten/kota yang dinamakan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin). Ruang lingkup Juknis Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum dan Juklak Raskin. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk kabupaten/kota tertentu yang di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, dukungan budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan program Raskin, upaya untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam. Juknis Raskin disusun oleh Tim Raskin Kabupaten/Kota.

## B. Penetapan Pagu Raskin

1. Pagu Raskin Nasional
- a. Pagu Raskin Nasional tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada tahun 2015.
- b. Pagu Raskin Nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.
- c. Pagu Raskin Nadional Tahun 2015 yaitu 2,79 juta ton beras selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS-PM/bulan atau 180 kg/RTS-PM/tahun.
- d. Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah atas persetujuan DPR dapat menambah alokasi pagu Raskin nasional pada tahun 2015.
- e. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2015, maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2016.

## 2. Pagu Raskin Provinsi.

- a. Pagu Raskin Provinsi tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada tahun 2015. Pagu Raskin Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
- b. Pemerintah Provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

## 3. Pagu Raskin Kota Pontianak.

- a. Pagu Raskin Kota Pontianak tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada tahun 2015.
- b. Pagu Raskin Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Raskin Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada waktu penetapan pagu provinsi berdasarkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola TNP2K.
4. Pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan.
- a. Pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan Kota Pontianak tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada tahun 2015 di setiap kecamaatan dan kelurahan pada tahun 2015 berdasarkan DPM 2015 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh TNP2K telah dimutahirkan melalui FRP 2014 ke Sekretariat TNP2K sesuai tegat yang sudah ditetapkan.
- b. Pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan se Kota Pontianak ditetapkan oleh Walikota Pontianak.
- c. Pagu Raskin di satu Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Kelurahan lain, kecuali melalui Musyawarah Kecamatan yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Musyawarah Kelurahan yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing Kelurahan.

## C. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Musyawarah Kelurahan, atau Muscam untuk memperbaharui DPM, yaitu :

1. Musyawarah Kelurahan melakukan perubahan DPM Raskin 2015 dengan menetapkan Rumah tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya meninggal, maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
3. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal dunia, pindah alamat keluar kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Rasin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui mekanisme Musyawarah Kelurahan.
4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangga perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
5. Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dapat dilakukan satu kali pada awal tahun segera setelah Daftar Penerima Manfaat 2015 diterima Lurah.
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutahiran oleh Musyawarah Kelurahan dituangkan ke dalam DPM-1.
7. Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutahiran Data RTS-PM Raskin hasil Musyawarah Kelurahan dimasukkan ke dalam formulir RekapitulasiPengganti (FRP) 2015. BA Musyawarah Kelurahan dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di kelurahan.
8. Setelah pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran Beras Raskin dapat langsung dilakukan.
9. Musyawarah Kelurahan dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak, melalui Tim
10. Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada tiap tingkatan. Jika Musyawarah Kecamatan dilakukan maka perlu dilengkapi dengan BA Musyawarah Kecamatan dan FRP.
10. BA Musyawarah Kelurahan (jika tidak ada Musyawarah Kecamatan) dan FRP 2015 diterima Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak paling lama tanggal 28 Pebruari 2015.
11. Walikota mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1) untuk Kota Pontianak paling lama tanggal 31 Maret 2015.
12. Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM-1 diterbitkan kartu Raskin oleh Pemerintah Kota Pontianak.
- D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin
1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Raskin Nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di Provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Pedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan, Pedoman Teknis dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

## E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencarikan solusi untuk memecahkan permasalahan.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program raskin dilakukan secara periodic atau sesuai dengan kebutuhan/ tematik.
5. Monev dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervise atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
- F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai ke Titik Distribusi (TD)
1. Plaksanaan penyaluran Raskin sampai ke titik distribusi menjadi tugas Perum Bulog.
2. Penyediaan Beras untuk RTS-PM Raskin oleh Perum Bolog dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/ karung dan atau 50 kg/ karung.
9. 3.
10. Rencana Penyaluran Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

## 4. Mekanisme Penyaluran :

- a. Berdasarkan Pagu Raskin, Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Pontianak menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog.
- b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO bertas untuk masing-masing kecamatan atau kelurahan dengan atau tanpa menunggu
3. peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke titik distribusi.
- d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksana Distribusi di gudang BULOG, yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak/ Kecamatan/ Pelaksana Distribusi.
- e. Di Titik Distribusi dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksana Distribusi Kelurahan masing-masing wilayah dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

## G. Pelaksanaan Penyaluran Raskin

## 1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB

- a. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM Kota Pontianak menjadi tanggung jawab Pemerintah Pemerintah Kota Pontianak.
- b. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD.
- c. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekuarangan kuantitas.
- d. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM dilakukan secara reguler oleh Pelaksana Distribusi Kelurahan masing-masing wilayah.

## 2. Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM

- a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM, TB Kota Pontianak ditetapkan di lokasi yang starategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM, yaitu Kantor Lurah masing-masing wilayah.
- b. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

## H. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR)

1. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp. 1.600,-/kg netto di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum Bolog melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog Devisi Regional kalimantan Barat.

## I. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin dan tata cara verifikasinya.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan

## bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum Bulog.

## BAB VI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

## A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh BPKP, Inspektorat Kementrian/ Lembaga dan daerah, sesuai dengan perundangundangan.

## B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Raskin Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada Sekretaris TKPK di kabupaten/kota setempat.
4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada Sekretaris TKPK Provinsi dan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat, secara periodik setiap semester.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kota Pontianak pada akhir tahun.
6. Perum Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

## BAB VII

## PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Raskin menggunakan aplikasi berbasis web, yang mulai diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Raskin. Materi pengaduan dapat mengenai indicator kinerja Program raskin ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin di tingkat daerah hingga Kementerian/ Lembaga (K/L) di tingkat Pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.
2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola system pengaduan Raskin.
3. Kementerian Dalam Negeri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan pengaduan.
4. Unit Pengaduan Kota Pontianak di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pontianak dan bertugas menangani pengaduan untuk tindaklanjut.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin, ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat sesuai
6. dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi
7. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin disampaikan kepada Perum Bulog secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.

## BAB VIII

## LAIN-LAIN

1. Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2015 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015. Dengan diterbutkannya Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2015, maka Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.
2. Seluruh daftar-daftar yang terkait dengan penyaluran Raskin tahun 2015 berpedoman pada daftar-daftar yang menjadi lampiran Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2015.

## BAB IX

## PENUTUP

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila ter