PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPADA KETUA RUKUN TETANGGA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPADA KETUA RUKUN TETANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kualitas pelayanan ketua rukun tetangga kepada masyarak:at;
- b. bahwa pemberian tunjangan kinerja kepada Ketua Rukun Tetangga merupak:an bentuk penghargan Pemerintah Daerah atas pelak:sanaan tugas pelayanan bagi ketua rukun tetangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak:sud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Kepada Ketua Rukun Tetangga;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelak:sanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPADA KETUA
PEDOMAN RUKUN TETANGGA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
- 3 Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah\_
- 5 Camat adalah Kepala Kecamatan.
- 6 Lurah adalah Lurah di Kabupaten Balangan
- 7 Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Balangan.
- 8 . Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum pemberian tunjangan kinerja kepada Ketua RT yang ada di Desa dan Kelurahan
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
3. b meningkatkan produktifitas kerja Ketua RT dalam membantu penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bagi Pemerintah Desa maupun pemerintah Daerah;
8. mendorong peningkatan pelayanan publik;
- C. meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan sosial masyarakat;
PENERIMA TUNJANGAN
BAB III - PENERIMA TUNJANGAN
Pasal 3
- (1) Penerima tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Ketua RT.
- (2) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua RT yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah
BAB IV - BESARAN TUNJANGAN
Pasal 4
Besaran tunjangan kinerja yang diberikan untuk Ketua RT adalah sebesar 250.000,00 setiap bulan. Rp.
BAB V - TATA CARA PENYALURAN TUNJANGAN
Pasal 5
- (1) Penyaluran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan kepada Ketua RT paling lambat setiap tanggal 15.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, setelah Ketua RT menyerahkan kelengkapan sebagai berikut
- a. surat keputusan pengangkatan sebagai Ketua RT oleh Kepala Desa / Lurah;
4. bulanan terkait data kependudukan dari ketua RT yang Ediketahui oleh Kepala Desa /Lurah; dan
5. C laporan identifikasi masalah pada tingkat RT yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan langsung kepada ketua RT oleh Bendahara pengeluaran di Kecamatan.
BAB V - TATA CARA PENYALURAN TUNJANGAN
Pasal 6
- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diserahkan melalui Kepala Desa atau Lurah setelah adanya permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Ketua RT kepada Camat dengan melampirkan
- a. surat keputusan pengangkatan masing-masing Ketua RT;
4. laporan bulanan terkait data kependudukan dari masing-masing Ketua RT yang diketahui oleh Kepala Desa /Lurah; dan
- C. laporan identifikasi masalah tingkat RT dari masing-masing Ketua RT yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah. pada
- (3) Tunjangan kinerja yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya terhadap Ketua RT yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (2). pada pada
- (4) Bukti tanda terima uang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah atas nama Ketua RT yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Kepala Desa atau Lurah wajib menyerahkan tunjangan kinerja yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Ketua RT yang sudah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB V - TATA CARA PENYALURAN TUNJANGAN
Pasal 7
Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada Ketua RT apabila
- a. menjalani masa tahanan oleh pihak berwajib selama lebih dari 30 (tiga puluh hari);
2. b diberhentikan sementara sebagai Ketua RT.
BAB VI - PENGANGGARAN
Pasal 8
Tunjangan Kinerja Ketua RT dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dicantumkan dalam DPA setiap Kecamatan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Dengan ditetapkanya Peraturan Bupati ini, Kepala Desa atau Lurah hanya dapat membentuk RT yang baru setelah Pemerintah Daerah sudah menetapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan kelembagaan RT.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium bagi Ketua Rukun Tetangga Kelurahan di Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 18) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. pada
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Diundangkan di Paringin tanggal 6 Maret 2017 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 23 ## Contoh : DESA ## LAPORAN BULANAN DATA KEPENDUDUKAN RT KECAMATAN BULAN | RT | | | |-----------------------------|-----------|-------------| | | LK | orang | | | PR | orang | | PENDIDIKAN | TK | orang | | | SD | orang | | | SLTP | orang | | | SLTA | orang | | | PT | orang | | AGAMA | ISLAM | orang | | | KATOLIK | orang | | | PROTESTAN | orang | | | HINDU | orang | | | BUDHA | orang | | KEWARGANEGARAAN | WNI | orang | | | WNA | orang | | MUTASI | LAHIR | orang | | | MATI | orang | | | DATANG | orang | | | PINDAH | | | JUMLAH PENDUDUK AKHIR BULAN | LK | orang orang | | | PR | orang | Mengetahui Nama desa, tanggal

Penandatangan: Kepala Desa Lurah Ketua RT ## Contoh ## LAPORAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UMUM DI TINGKAT RT BULAN | NO | PERMASALAHAN TINGKAT RT | TINDAKAN YANG DILAKUKAN RT RW SETEMPAT | |------|---------------------------|------------------------------------------| | 1 | | | | 2 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | |

Penandatangan: Mengetahui Kepala Desa Nama desa, tanggal Lurah Ketua RT