PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor 2 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku 26 September 2013)
Pembukaan
Menimbang
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
a.
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2013.
2. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
3. Mengingat Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dab Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dab Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
19. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-1099-2013 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Bupati Pesisir Selatan Kepada Wakil Bupati Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2013, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2013;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2013, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2013.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 1.029.266.035.289,bertambah sejumlah Rp. 59.941.896.398,sehingga menjadi Rp. 1.089.207.931.687,- dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp.
1.002.587.043.927
- b. Bertambah/(berkurang) Rp.
19.690.215.793
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 1.022.277.259.720
2. Belanja Daerah
- a. Semula
Rp.
1.020.915.665.689
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp.
57.638.296.398
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp. 1.078.553.962.087
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
Rp. (56.276.702.367)
3. Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan
1. Semula
Rp.
26.678.991.362
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
40.221.080.605
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp.
66.900.071.967
- b. Pengeluaran
1. Semula Rp.
8.350.369.000
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
2.273.000.000
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.
10.623.369.600
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan
Rp. 56.276.702.367
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan
Rp.
0
Pasal 2
Pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
2. (2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- b. Dana Darurat
1. Semula
Rp.
40.051.474.817
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 6.623.370.672
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
Rp. 46.674.845.489
- b. Dana Perimbangan
1. Semula
Rp. 804.529.714.941
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
1.282.701.784
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
Rp.805.812.416.725
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1. Semula Rp.
158.005.854.169
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 11.784.143.337
- Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan
Rp.169.789.997.506
- a. Pajak Daerah
1. Semula Rp.
7.181.206.856
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 3.524.120.144
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
Rp. 10.705.327.000
- b. Retribusi Daerah
1. Semula Rp.
22.302.307.564
2. Bertambah/(berkurang)
Rp.
580.736.963
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan
Rp. 22.883.044.527
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp. 2.950.000.000
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 1.363.117.904
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah Perubahan
Rp. 4.313.117.904
- d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1. Semula Rp. 7.617.960.397
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 1.155.395.661
Jumlah Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
setelah Perubahan
Rp. 8.773.356.058
- (3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
1. Semula Rp. 28.226.820.941
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 1.282.701.784
- Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan
Rp. 29.509.522.725
- b. Dana Alokasi Umum
1. Semula
Rp. 689.380.494.000
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
0
- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
Rp.689.380.494.000
- c. Dana Alokasi Khusus
1. Semula
- Rp. 86.922.400.000
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 0
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan
Rp. 86.922.400.000
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
1. Semula Rp. 1.200.000.000
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 125.000.000
Jumlah Hibah setelah Perubahan
Rp. 1.325.000.000
1. Semula
- Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan
- Rp. 0
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
1. Semula Rp.
25.654.860.929
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
3.567.737.977
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan
Rp. 29.222.598.906
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula
Rp.
131.150.993.240
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (4.944.126.240)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan
Rp.126.206.867.000
- e. Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
- 1) Semula
Rp.
0
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.035.531.600
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi
dan pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan
Rp. 13.035.531.600
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
3. (2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
1. Semula
- Rp. 683.079.112.671
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.319.026.717)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan
Rp.681.760.085.954
- b. Belanja Langsung
1. Semula Rp. 337.836.553.018
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 58.957.323.115
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan
Rp.396.793.876.133
0
| 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. 626.407.340.903 (7.444.776.717) | Rp. 626.407.340.903 (7.444.776.717) | Rp.618.931.964.186 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| b. Belanja Bunga | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 | |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | | Rp. 0 |
| c. Belanja Subsidi | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | | Rp. 0 |
- d. Belanja Hibah
1. Semula
Rp.
7.863.100.000
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
1.538.100.000
- Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
Rp. 9.401.200.000
- e. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula Rp. 2.493.250.000
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
0
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan
Rp. 2.493.250.000
- f. Belanja Bagi Hasil
1. Semula
Rp.
284.030.000
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 0
- Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan
Rp. 284.030.000
- g. Belanja Bantuan Keuangan
1. Semula
- Rp. 41.231.409.950
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 325.000.000
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 41.556.409.950
- h. Belanja Tidak Terduga
1. Semula Rp.
4.799.981.818
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 4.293.250.000
- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan
Rp. 9.093.231.818
- (3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
1. Semula Rp.
21.149.775.900
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
624.057.700
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp. 21.773.833.600
- b. Belanja Belanja Barang dan Jasa
1. Semula Rp. 160.756.268.200
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 27.926.083.975
- Jumlah Belanja Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan
Rp.188.682.352.175
- c. Belanja Modal
1. Semula
Rp.
155.930.508.918
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 30.407.181.440
- Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
Rp.186.337.690.358
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 66.900.071.967
1. Semula Rp.
26.678.991.362
2. Bertambah/(berkurang)
2. Rp. 40.221.080.605
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp. 66.900.071.967
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 10.623.369.600
1. Semula Rp. 8.350.369.600
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.273.000.000 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp. 10.623.369.600
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp.
64.363.945.061
1. Semula Rp. 26.678.991.362
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 37.684.953.699
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
setelah Perubahan
Rp. 64.363.945.061
- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0
1. Semula Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0
1. Semula
Rp.
0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0 Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp.
0
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.
0
1. Semula
- Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan
Rp.
0
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.
0
1. Semula
- Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
- Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan
Rp. 0 2.536.126.906
- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.
1. Semula Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.536.126.906
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. 2.536.126.906
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0
1. Semula
- Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp.
0
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 9.262.000.000
1. Semula Rp. 6.989.000.000
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.273.000.000 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan
Rp. 9.262.000.000
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
Rp. 1.361.369.600
1. Semula Rp. 1.361.369.600
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 0
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan
Rp. 1.361.369.600
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.
0
1. Semula
- Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp.
0
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Pemerintahan

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan

dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Daerah ini sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Diundangkan di Painan pada tanggal 26 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. ERIZON, M. TP

Pembina Utama Muda NIP. 19630323 199003 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 124

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan pada tanggal 26 September 2013 Plh. BUPATI PESISIR SELATAN WAKIL BUPATI

EDITIAWARMAN