PERATURAN BUPATI MA Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR
· 1 0
TAHON 2015
TENT ANG
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHON 2015-2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik secara efektif, efisien dan akuntabel, perlu mengatur Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2015-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. 1 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 1 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 195, Tarnbahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negep Nomor 26 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENY ALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ## BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- ( 1 ) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diberikan oleh pemerintah daerah setiap tahun anggaran;
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan secara proporsional yang penghitungannya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- ( 1 ) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- ( 1 ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- ( 1 ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
- (2) Perolehan suara hasil pernilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten tahun 2009 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
BAB III - PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 7
- ( 1 ) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro disampaikan secara tertulis oleh DPC/DPD Partai Politik Kabupaten ditandatangani Ketua clan Sekretaris;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatas disampaikan kepada Bupati untuk mengeluarkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
- a. foto copy surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC/DPD Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. foto copy surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
- d. foto copy nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pemyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 % dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
- f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
- g. Surat Pemyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC/DPD diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
- (3)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua);
- (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.


## Pasal 8

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

## BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

## Pasal 9

- ( 1 ) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ketuai Kepala Badan;
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

## Pasal 10

- ( 1 ) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara;
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (3) Berita acara hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik Kabupaten disampaikan oleh Tim Verifikasi Kabupaten kepada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Pasal 1 1

Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a , huruf b dan huruf c, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABV PENY ALURAN BANTU AN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## Pasal 12

- ( 1 ) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik Kabupaten dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten atas persetujuan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (2) Ketua Partai Politik Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

## BAB VI

## PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## Pasal 13

- ( 1 ) Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat Partai Politik;
- (2) Penggunaan dana penunjang Pendidikan Politik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) paling sedikit 60 % dari besaran bantuan yang diterirna;
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang rnengatur rnengenai Pendidikan Politik.

## Pasal 14

- ( 1 ) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan kesadaran Hak dan Kewajiban Masyarakat dalarn kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan bemegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif rnasyarakat dan kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan bemegara;
- c. Meningkatkan kernandirian, kedewasaan dan rnernbangun karakter bangsa dalarn rnernelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
- (2) Pendidikan Politik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. pendalarnan rnengenai 4 (ernpat) pilar berbangsa dan bemegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pernaharnan rnengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalarn rnernbangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan dengan rnernperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk rnernbangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

## Pasal 15

- Kegiatan pendidikan politik sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 14, antara lain berupa:
- a. Seminar;
- b. Lokakarya;
- c. Dialog interaktif;
- d. Sarasehan; dan
- e. Workshop.

## Pasal 16

Kegiatan Operasional Sekretariat Partai Politik sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 13 ayat (1), berkaitan dengan :

- a. Adrninistrasi Urnurn;
- b. Berlangganan Daya dan Jasa;
- c. Perneliharaan Data dan Arsip;
- d. Perneliharaan Peralatan Kantor.


- ( 1 ) Partai Politik wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Perkegiatan; dan
- b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan / Penggunaan J asa;
- (3) Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal 18

- Partai Politik wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan yang bersumber dari Dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

## Pasal 19

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Ketua Partai Politik Kabupaten kepada Bapak Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

## Pasal 20

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi Administratif berupa penghentian Bantuan Keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenan sampai laporan diterima oleh Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau

pad a tanggal

2 7Fe biua ri

2015

SIAU TAGULANDANG BIARO,


Diundangkan di Ondong Siau

pada tanggal

::- Ma-re t

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

NIP. 19620814 198612 1 002 DR. MANENGKEY, SE. M.Si PEMBINA UTAMA MUDA


BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2015 NOMOR 1 0

LAMPIRAN I

PERATURANBUPATIKEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR

1 0 TAHUN 2015

TANGGAL

:

27Feoruari 2015

## FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pad a hari ini, tanggal bulan tahun Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor Tahun 2014 Tanggal, telah melaksanakan Verifikasi persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik . tahun 2015 yang diajukan oleh DPC/DPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebanyak suara sah x Rp = Rp .

Dernikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai .ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## TIM VERIFIKASI

## KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

(

..)

(

..)

(

.J

(

J

(

.J

(

J

( · · · · · · · · · · · · · · · ·

. )


.



.

.

'

LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR

1 0 TAHUN 2015

TANGGAL

:

?7 Februari 2015

## FORMATLAPORANPERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK T AHUN ANGGARAN .

Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan tahun sebagai berikut :

| NO. | JENIS PENGELUARAN | > | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | REALISASI (Rp) | KET. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | |
| A. | PENDIDIKAN POLITIK a. Seminar b. Lokakarya c. Dialog interaktif d. Sarasehan e. Workshop | | 3 | | | |
| B. | OPERASIONAL SEKRETARIAT 1 . Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rafu-at Internal Se etariat c. Ongkos Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah dalam rangka mendukung kegiatan Operasional Sekretariat | | | | | |
| | 2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat Menvurat | | | | | |
| | 3. Pemeliharaan Data dan arsin | | | ' | | |
| | 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor | | | | | |
| C. | S A L D O | S A L D O | S A L D O | S A L D O | Rp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Rp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Mengetahui :

Ketua DPC/DPD PARPOL. .

BENDAHARA PARPOL,

(

)

(

)

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,