PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 40 Tahun 2017 tentang PEDOMAN UMUM PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN (berlaku 31 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
BUPATI MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian keberhasilan pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan di Kabupaten Muara Enim perlu disusun Pedoman Umum Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan;
3. Mengingat : 1.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
salinan
Menetapkan :
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 5 Seri E).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
5. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Pasal 2
Pedoman Umum Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan, disusun sebagai acuan dalam implementasi kegiatan pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana dasar masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan di wilayah kecamatan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Muara Enim pada tanggal, 31 Agustus 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

Verifikasi: (Cap/ttd) HASANUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 40 ## Pasal 3 Uraian Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Pedoman Umum Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 63 Tahun 2015 tentang Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal, 31 Agustus 2017

BUPATI MUARA ENIM,

(Cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

Lampiran Peraturan Bupati Muara Enim

Nomor : 40 Tahun 2017

Tanggal : 31 Agustus 2017

## BAB I PENDAHULUAN

## PEDOMAN UMUM PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN

## I. 1. Latar Belakang

Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan membuka peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya guna kesejahteraan masyarakat diwilayahnya. Hal tersebut dimungkinkan karena melalui desentralisasi, terjadi pelimpahan kewenangan kepada daerah yang memungkinkan kreativitas dan inovasi berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan di wilayahnya, sehingga kewenangan yang dimiliki dapat digunakan untuk merancang kebijakan-kebijakan efektif. Desentralisasi bukan hanya berkaitan dengan pelimpahan kewenangan yang bersifat politis, tapi juga dengan kualitas pelayanan yang dinikmati masyarakat. Pemerintah dituntut agar mampu menyediakan pelayanan publik, khususnya pelayanan dasar, dengan kualitas yang baik dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Kualitas pelayanan dewasa ini telah menjadi ukuran keberhasilan desentralisasi, sehingga perlu ada upaya komprehensif dan strategis untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam hal pelayanan publik.

Keberadaan instansi pemerintah yang mudah dijangkau oleh masyarakat menjadi salah satu prasyarat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal kewilayahan, kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berperan penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di wialayahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, diuraikan tugastugas camat yaitu menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan. Camat sebagai kepala wilayah, melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Kecamatan sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat.

Penguatan kedudukan kecamatan perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas kelembagaan kecamatan agar dapat menjalankan peran yang diharapkan. Dalam lingkup pembangunan daerah, penguatan peran kecamatan terutama berkaitan dengan penyelenggaraaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan sebagai perwujudan model pembangunan partisipatif. Kritik terhadap penyelenggaraan pembangunan umumnya diarahkan pada kurangnya akses masyarakat untuk berpartisipasi mulai dari tahap perencanaan program, sehingga pembangunan menjadi proses yang teknokratis, birokratis, tetapi seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pola pembangunan yang partisipatif menghendaki agar partisipasi masyarakat menjadi masukan utama dalam penyusunan program pembangunan, sehingga program tersebut dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu dilengkapi dengan kapasitas untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang terkait pembangunan partisipatif, termasuk diantaranya fungsi merumuskan program pembangunan yang aspiratif.

## I.2. Tujuan dan sasaran

Tujuan Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan ini adalah :

1. Membantu masyarakat agar mampu mengenali potensi dan kemampuan yang dimiliki, merumuskan masalah yang dihadapi guna menanggulangi permasalahan yang ada.
2. Membuka kesempatan untuk bersinergi dalam pembangunan dan saling mengembangkan diri.
3. Merealisasikan usulan masyarakat yang tidak terakomodir melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis.

Sasaran pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan, yaitu :

1. Pemenuhan sarana prasarana dasar kebutuhan masyarakat desa dan kelurahan.
2. Pemenuhan sarana prasarana pemerintahan desa dan kelurahan.

## I.3. Ruang Lingkup Program.

Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan untuk merencanakan sekaligus melaksanakan pembangunan atau rehabilitasi sarana/prasarana dasar masyarakat dan pemerintahan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa dan atau tingkat kecamatan dan usulan kegiatan hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim.

Dengan pertimbangan potensi baik sumberdaya, kewilayahan dan jumlah desa serta azaz berkeadilan guna menghindari tumpang tindih program/kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD teknis maka ruang lingkup Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan, sebagai berikut :

- A. Pagu Anggaran dan Nilai Paket Kegiatan.
1. Pagu Anggaran.

- a. Pagu anggaran maksimal Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan dihitung berdasarkan jumlah desa/kelurahan dikalikan dengan Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), diluar anggaran rutin tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan;
- b. Alokasi pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Nilai Paket Kegiatan.

Pagu nilai paket kegiatan sampai dengan Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- B. Kegiatan pembangunan atau rehabilitasi yang dapat dilaksanakan melalui Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan ini, meliputi Kegiatan :
1. Pembangunan/Rehabilitasi sarana prasarana dasar kebutuhan masyarakat.
2. Pembangunan/Rehabilitasi sarana prasarana pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan.

## BAB II

## TATA LAKSANA PROGRAM

## II.1. Penerima dan Pelaksanaan Program.

## a. Penerima Program

Penerima Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan adalah :

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan dapat menggunakan anggaran maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu anggaran penguatan kecamatan.
2. Alokasi anggaran sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pagu anggaran penguatan kecamatan dipergunakan untuk Desa/ Kelurahan.
3. Alokasi anggaran sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari pagu anggaran penguatan kecamatan dipergunakan untuk pemberdayaan perempuan.
- b. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang dan Jasa.

## II.2. Kriteria Pendanaan Program.

Pendanaan Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan adalah untuk kegiatan pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur fisik perkantoran dan fasilitas umum, dengan kriteria :

- a. Merupakan usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) tingkat desa/kelurahan dan atau tingkat kecamatan.
- b. Usulan kegiatan hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim.
- c. Kegiatan Keciptakaryaan dan Kebinamargaan.
- d. Pemeliharaan Lampu penerangan Jalan Umum.
- e. Dana Pendamping Pembangunan Desa
- f. Kegiatan tersebut tidak dianggarkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis atau sumber dana lainnya.

## II.3. Pemanfaatan Anggaran Program.

Pemanfaatan anggaran Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan, digunakan untuk :

- a. Administrasi dan perencanaan teknis kegiatan sebesar ± 7% (tujuh persen).
- b. Kegiatan fisik pembangunan/rehabilitasi sebesar ± 93% (Sembilan puluh tiga persen).

Anggaran kegiatan pembangunan/rehabilitasi digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan/rehabilitasi termasuk pajak dan keuntungan penyedia barang/jasa.

## II.4. Prinsip-Prinsip.

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan memperhatikan hal-hal, antara lain :

- a. Relevan, sensitif gender, partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Keberlanjutan, dengan mempertimbangkan kemanfaatannya dimasa depan dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat,

- c. Sederhana , program/kegiatan yang akan dilaksanakan bersifat sederhana dan mudah dilaksanakan.

## II. 5. Katagori Bidang program.

Katagori bidang Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan adalah pembangunan/rehabilitasi infrastruktur fisik perkantoran dan fasilitas umum, dengan jenis kegiatan antara lain berupa :

- a. Pembangunan/rehabilitasi Siring Pasangan, Saluran Pembuangan Air Limbah di Kawasan pemukiman;
- b. Pembangunan/rehabilitasi Pasar Desa/Kalangan;
- c. Pembangunan/rehabilitasi Aula Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- d. Pembangunan/rehabilitasi Kantor Camat/Kantor Kepala Desa/ Kelurahan;
- e. Pembangunan/rehabilitasi pagar pemakaman umum;
- f. Pembangunan/rehabilitasi fasilitas umum lainnya.

## BAB III PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## III .1. Pengawasan dan Evaluasi.

## a. Pengawasan

Pengawasan Pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan ini, dilakukan oleh Pengawas teknis yang merupakan aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya atau aparatur yang ditunjuk oleh Camat, Camat sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Desa dan Kelurahan dan Badan Perwakilan Desa (BPD).

## b. Evaluasi

Sesuai dengan perkembangan dan hasil evaluasi Pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan ini dapat ditingkatkan sesuai dengan kemanfaatan dan keberlanjutan, untuk kesejahteraan masyarakat.

## III.2. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dilakukan setiap bulan, yaitu :

- a. Pelaporan kemajuan fisik kegiatan ditujukan kepada Bupati melalui Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Muara Enim.
- b. Pelaporan kinerja kegiatan melalui aplikasi Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah (Simdalbangda) Bappeda Kabupaten Muara Enim.

## BAB IV PENUTUP

Demikian pedoman umum pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan ini dibuat sebagai acuan implementasi dan tindak lanjut di lapangan.

BUPATI MUARA ENIM, (Cap/ttd) MUZAKIR SAI SOHAR