PERATURAN DAERAH PROVINSI MA Nomor 1 Tahun 2014 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku 29 September 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
5. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedau atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3748 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013;
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013;
29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
dan
GUBERNUR MALUKU UTARA
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilampiri dengan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
- a.
- Pendapatan
Rp. 1,315,899,115,080.84
- b. Belanja
Rp. 1,387,593,135,306.00
Surplus/ Defisit Rp. (71,694,020,225.16)
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
Rp. 125,225,151,219.93
- -
- Pengeluaran
Rp. -
Surplus / Defisit Rp. 125,225,151,219.93
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SILPA Rp. 53,531,130,994.77
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- (1)
- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (208,875,852,919.16) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pendapatan
- setelah perubahan
Rp. 1,524,774,968,000.00
- b. Realisasi
Rp. 1,315,899,115,080.84
Selisih lebih / kurang
Rp.( 208,875,852,919.16)
- (2)
- Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 234,331,864,694.00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran belanja
setelah perubahan
Rp. 1,621,925,000,000,00
- b. Realisasi
Rp. 1,387,593,135,306,00
Selisih lebih / kurang
Rp.( 234,331,864,694.00)
- (3)
- Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 25,456,011,774.84 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus / defisit
setelah perubahan
Rp. (97,150,032,000.00)
- b. Realisasi
Rp. (71,694,020,225.16)
Selisih lebih / kurang
Rp. 25,456,011,774.16
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 983,063,219.93 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran penerimaan Pembiayaan
setelah perubahan
Rp. 124,242,088,000.00
- b. Realisasi
Rp. 125,225,151,219.00
Selisih lebih / kurang
Rp. 983,063,219.99
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (2,5000,000,000.00) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan
Rp. 2,500,000,000.00
- b. Realisasi
Rp. -
Selisih lebih / kurang
Rp. 2,500,000,000.00
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (3,483,063,219.93) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pembiayaan
netto setelah perubahan
Rp. 121,742,088,000.00
- b. Realisasi
Rp. 125,225,151,219.93
Selisih lebih / kurang
Rp. (3,483,063,219.93)
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2013 sebagai berikut :
- a. Jumlah asset
Rp. 2,393,390,165,026.00
- b. Jumlah kewajiban
Rp. 118,318,554,071.00
- c. Jumlah ekuitas dana
Rp. 2,275,071,610,955.12
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut :
- a. Saldo kas awal per 1 Januari 2013
Rp. 89,269,178,880.64
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
Rp. 318,037,134,134,727.84
- c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan
Rp. (389,731,154,953.00)
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
Rp. -
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
Rp. 5,994,415,572.00
- f. Saldo kas di bendahara penerimaaan
Rp. 30,011,556,657.00
- g.
- Saldo kas di bendahara pengeluaran Rp. 31,559,373.00
- h.
- Saldo kas akhir per 31 Desember 2013
- Rp. 53,562,690,257.48
- i. Saldo kas akhir per 31 Desember 2013 terdiri dari :
1. Saldo Akhir Kas di BUD
Rp. 23,519,574,227.48
2. Saldo Akhir Kas
- di Bendahara Pengeluaran
Rp. 30,011,556,657.00
3. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
Rp. 31,559,373.00
Saldo Akhir Kas
Rp. 53,562,690,257.48
Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I
2. :

Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 :

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2

: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurur urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 :

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lamipran I.4 :

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

Lampiran I.5 :

Daftar piutang daerah;

Lampiran I.6 :

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran I.7 :

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;

Lampiran I.8 :

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;

Lampiran I.9 :

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun di anggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.10 :

Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran I.11 :

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran II :

Neraca

c. Lampiran III :

Laporan arus kas

d. Lampiran IV :

Catatan atas laporan keuangan

## Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Milik Daerah/Perusahan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal, 29 September 2014

GUBERNUR MALUKU UTARA

Ttd.

KH. ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi Pada Tanggal 29 September 2014

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

Ttd.

H. A. MADJID HUSEN

(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 Nomor ... )