PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 28 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH (berlaku 2 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, sekaligus sebagai pembinaan kepada Bendahara, dan Pegawai bukan Bendahara, maka perlu disusun peraturan terkait dengan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta dalam rangka tertib administrasi, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi terhadap Tutuntan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4400);
2
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
14. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 03 Seri E);
MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.
,,---.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulungagung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung.
8. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
9. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pengurus/Penyimpan Barang, Pegawai bukan Bendahara atau Pengurus/Penyimpan Barang, dan/atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan dan/ a tau barang daerah.
10. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
11. Bendahara Pemerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut Bendahara adalah seseorang pejabat fungsional yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan atau belanja daerah yang ada pada setiap SKPD.
12. Pengurus/Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, mengamankan, mengeluarkan dan melakukan penatausahaan barang milik daerah yang ada pada setiap SKPD.
13. Pegawai adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupatn Tulungagung baik Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Perusahaan Daerah, maupun Pegawai Tidak Tetap sebagaimana yang ditetapkan ## BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang Lingkup Tata Cara Ganti Kerugian Daerah meliputi:
- a. Subjek dan Objek;
- b. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan;
- c. Majelis Pertimbangan;
- d. Penyelesaian TP-TGR;
- e. Kedaluwarsa;
- f. Penghapusan;
- g. Penyetoran;
- h. Pelaporan;
SUBJEK DAN OBJEK
Pasa13
Subjek kerugian daerah dibedakan
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 4
Objek kerugian Daerah meliputi:
- a. uang;
- b. barang.
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
Bagian kesatu Informasi
BAB IV - INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 5
Informasi mengenai adanya kejadian atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:
- a. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- c. Hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada SKPD atau Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Informasi dari media massa dan media elektronik;
- e. Pengaduan dari masyarakat;
- f. Perhitungan Ex officio;
- g. Laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap barang yang berada dalam pemakaiannya.
Bagian Kedua Pela po ran
BAB IV - INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 6
- (1) Kerugian Daerah atau dugaan kerugian Daerah dilaporkan Kepala SKPD kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian.
- (2) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menugaskan lnspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga
Pemeriksaan
BAB IV - INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 7
- (1) Inspektorat segera melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati.
- (2) Pemeriksaan terhadap dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan diketahui oleh Kepala SKPD.
BABV
MAJELIS PERTIMBANGAN
BAB IV - INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 8
- (1) Bupati dalam melaksanakan TP-TGR dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua
: Sekretaris Daerah;
- b.
Sekretaris: Kepala BPKAD;
- c.
- Anggota
: Kepala SKPD terkait.
BAB IV - INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 9
- (1) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di BPKAD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Segala biaya pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dan sekretariat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
PENYELESAIAN TP-TGR
Bagian Kesatu
Penyelesaian TP-TGR dengan Upaya Damai
BAB VI - PENYELESAIAN TP-TGR
Pasal 10
- ( 1) Inspektorat dibantu oleh Kepala SKPD sedapat mungkin melakukan upaya penyelesaian TP-TGR dengan upaya damai secara tunai sekaligus atau angsuran.
- (2) Pengembalian kerugian daerah dilakukan secara tunai sekaligus, maka pembayarannya langsung disetorkan ke Kas Daerah setelah diterbitkan SKTJM dari Inspektorat.
- (3) Pengembalian kerugian daerah secara angsuran dilaksanakan dengan penerbitan SKTJM dari Inspektorat yang ditandatangani oleh pelaku TP› TGR dan Kepala SKPD terkait serta saksi.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah beserta Surat Keterangan Kepemilikan dan Surat Kuasa menjual barang yang dijaminkan.
- (5) Pengembalian secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dilakukan melalui pemotongan gaji, maka harus dilengkapi dengan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji.
- (6) Pelaku TP-TGR melakukan pembayaran angsuran perbulan minimal sebesar 1/24 (satu per dua puluh empat) darijumlah kerugian daerah dan selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak SKTJM ditandatangani.
- (7) Khusus kerugian daerah karena hilangnya kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua), pelaku TP-TGR dapat melakukan penggantian dengan uang atau barang sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (8) Formulir SKTJM tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

- (1) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku TP› TGR.
- (2) Pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD dan tiap triwulan menyampaikan laporan penyelesaian piutang TP-TGR kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Pertimbangan menyampaikan teguran apabila terjadi keterlambatan pelaporan dan penyelesaian pengembalian kerugian daerah.
- (4) Apabila pelaku TP-TGR dimutasi ke SKPD lain, maka Kepala SKPD asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada Kepala SKPD baru dan selanjutnya pengawasan serta tanggung jawab penagihan piutang TP› TGR dilaksanakan oleh Kepala SKPD baru.


## Bagian kedua

## Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis Pertimbangan

## Pasal 12

- (1) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan Pasal 11 tidak berhasil dilakukan, maka penyelesaian TP-TGR dimulai dengan pemberitahuan undangan tertulis oleh Ketua Majelis Pertimbangan kepada pelaku TP-TGR yang dituntut dengan menyebutkan :
- a. Waktu dan tempat sidang majelis dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan;
- b. Identitas pelaku TP-TGR yang menyebabkan kerugian daerah;
- c. Jumlah taksiran kerugian daerah;
- d. Sebab-sebab atau alasan penuntutan pelaku;
- e. Kesempatan pelaku TP-TGR untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Pengajuan keberatan/pembelaan diri disampaikan pelaku TP-TGR pada saat sidang majelis dengan disertai alat bukti yang dipandang perlu.
- (3) Apabila keberatan/pembelaan diri dari pelaku TP-TGR cukup mendasar, maka Majelis Pertimbangan mempelajari dan melakukan klarifikasi dengan Inspektorat yang menangani untuk mengupayakan dapat dilanjutkan TP› TGR.
- (4) Apabila setelah dilakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pertimbangan tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan pelaku TP-TGR, maka Majelis Pertimbangan melakukan sidang kedua dengan agenda penerbitan berita acara/risalah sidang yang memuat materi tidak ada piutang TP-TGR.
- (5) Apabila setelah melakukan klarifikasi, Majelis Pertimbangan meyakini adanya kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan melakukan sidang kedua dengan agenda menjelaskan kepada pelaku TP-TGR bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah sebagai jawaban keberatan/pembelaan diri dari pelaku TP-TGR, sehingga pelaku TP-TGR dapat menerima keputusan Majelis Pertimbangan, selanjutnya diterbitkan SKTJM.
- (6) Hasil pelaksanaan sidang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara/ risalah sidang.
- (7) Berita acara/risalah sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal 13

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai melalui bendahara penerimaan yang ditunjuk atau bila keadaan memaksa dapat dilakukan dengan cara mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila kondisi keuangan pelaku TP-TGR tidak memungkinkan, Majelis Pertimbangan dapat mempertimbangkan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal pelaku TP-TGR adalah PNS, maka terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur pelaksanaannya melalui pemotongan gaji oleh pengurus gaji berdasarkan surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dan disetorkan ke rekening Kas Daerah.


- (4) Apabila pelaku TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimutasi ke SKPD lain, maka Kepala SKPD asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada SKPD baru bahwa pelaku TP-TGR masih mempunyai tanggungan, dengan melampirkan asli SKTJM dan surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dari pelaku TP-TGR serta salinan berkas› berkas dan pembukuan penyelesaian piutang TP-TGR yang telah dilakukan, untuk dilanjutkan penyelesaiannya oleh SKPD baru.
- (5) Piutang TP-TGR dengan pelaku TP-TGR adalah PNS, apabila nilai kerugian yang menjadi tanggung jawabnya diperhitungkan melebihi gaji atau penghasilan tetap lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, pelaksanaan angsurannya selain dilakukan dengan cara pemotongan gaji, maka kepada pelaku TP-TGR diharuskan membayar melalui pengurus gaji sejumlah nilai sisa yang diperhitungkan, selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (6) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk pelaku TP› TGR selain PNS, penyetoran angsuran langsung ke rekening Kas Daerah.
- (7) Formulir Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati lnl.

## Pasal 14

- (1) Pelaku TP-TGR harus menyerahkan jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku TP-TGR menandatangani berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual barang jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati untuk menjual barang jaminan.
- (3) Apabila pelaku TP-TGR tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka pejabat yang ditunjuk Bupati berhak menjual barang jaminan terse but.
- (4) Dokumen asli surat menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh BPKAD dan untuk barang jaminan disimpan ditempat yang telah ditentukan oleh Majelis Pertimbangan.
- (5) Format surat kuasa menjual barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

Bila kewajiban mengangsur seluruh piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh pelaku, maka prosedur yang harus dilakukan adalah:

- a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan piutang TP-TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada BPKAD;
- b. Selanjutnya BPKAD melakukan rekonsiliasi atas laporan yang dimaksud;
- c. hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala SKPD untuk menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelunasan Piutang TP-TGR;
- d. surat tanda bukti pelunasan piutang TP-TGR dan surat kuasa menjual barang jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh pihak SKPD kepada pelaku TP-TGR.


## Bagian Ketiga

Penyelenggaraan TP-TGR Khusus oleh Majelis Pertimbangan

## Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan TP-TGR khusus, Kepala SKPD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. untuk buku bendahara, buku kas dan semua buku-buku pembantu lainya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala SKPD, serta semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
- b. untuk penyimpan barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan/ atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab penyimpanan barang yang bersangkutan;
- c. untuk pegawai, dilakukan dengan mengupayakan bukti-bukti fisik dan bukti-bukti administrasi terkait dengan kelalaian/kesalahan pegawai yang bersangkutan, untuk selanjutnya disimpan/dimasukkan dalam lemari besi atau tempat aman dan disegel;
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh ahli waris bagi pelaku TP-TGR yang meninggal dunia, atau keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (curator) dalam hal pelaku TP-TGR berada dibawah pengampuan.

## Pasal 17

- (1) Terhadap Tuntutan Perbendaharaan secara khusus, Bupati atas saran Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio.
- (2) Salinan perhitungan ex officio diberikan kepada ahli waris atau keluarga terdekat atau pengampu dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

## Pasal 18

- (1) Terhadap Tuntutan Gaji Rugi secara khusus, Bupati atas saran Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat atau penilai untuk membuat perhitungan/penilaian/kekurangan kerugian daerah.
- (2) Salinan hasil perhitungan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan kepada ahli waris atau keluarga terdekat atau pengampu dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Format berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

## Pasal 19

Tata cara penyelasaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelasaian kerugian daerah dalam Tuntutan Perbendaharaan secara khusus.


## Bagian Keempat Penyelesaian TP-TGR dengan Pencatatan

## Pasal 20

- (1) Bupati menerbitkan surat Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah, jika proses TP-TGR belum dapat dilaksanakan karena Pelaku TP› TG R meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui, atau ahli waris yang diketahui tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Pelaku TP-TGR melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pencatatan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka piutang TP-TGR dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila Pelaku TP-TGR diketahui alamatnya atau pengampu/ ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

## Bagian kelima

Penyelasaian TP Dengan Cara Lain

## Pasal 21

Apabila Pelaku TP-TGR ternyata ingkar janji (wanprestasi) atas penyelesaian TP-TGR, maka Bupati atas pertimbangan Majelis Pertimbangan memutuskan bahwa piutang TP-TGR tidak dapat ditagih, sehingga dapat dilakukan tagihan secara paksa melalui lembaga/instansi berwenang.

## Bagian keenam

Penetapan Bobot Kesalahan terhadap Kerugian Daerah

## Pasal 22

- ( 1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan / atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatanya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian /kesalahan
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pemakai barang
- (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggung jawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (4) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh lembaga non pemerintah/perorangan diluar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pengguna barang.

## Pasal 23

Dalam penetapan materi piutang TP-TGR yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian pelaku TP-TGR, perlu diperhatikan faktor› faktor yang meringankan atau memberatkan, sehingga bobot kesalahan dapat terbagi dalam kriteria sabagai berikut:


- a. Bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 1 % (satu perseratus) sampai dengan 34% (tiga puluh perseratus) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila pelaku TP-TGR dalam melaksanakan tugas dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:
1. kehilangan uang/barang daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu atau tercuri dan telah menunjukan upaya pengamanan, antara lain untuk pengambilan/penyetoran uang telah didampaingi oleh aparat keamanan, sedangkan untuk barang disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi;
2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.
- b. Bobot kesalahan sedang, dikenakan sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) sampai dengan 69% (enam puluh sembilan perseratus) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila pelaku TP-TGR di luar kepentingan dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:
1. kehilangan uang /barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu atau tercuri dan pelaku TP-TGR telah menunjukan upaya pengamanan,
2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalulintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.
- c. Bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 100 % (seratus perseratus) dari kerugian daerah diakibatkan, apabila TP-TGR melakukan perbuatan atau tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antar lain:
1. Tidak melakukan pembukuan dan penyetoran penarimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah pengurusanya ; atas dalam
2. membayar/memberi/mengeluarakan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusanya kepada pihak yang tidak berhak dan/ a tau secara tidak sah;
3. tidak membuat pertanggung jawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
4. memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
5. menerima dan menyimpan uang palsu;
6. merusak barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
7. menaikan harga, merubah kualitas/mutu barang, baik yang yang sudah menjadi milik maupun yang akan diterima Pemerintah Daerah;
8. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang ditentukan;
9. meninggalkan tugas /pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar yang diatur lebih lanjut dalam penetapan tugas belajar;
10. Kehilangan uang /barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya dengan cara tertipu atau tercuri diluar kepentingan dinas dan pelaku TP-TGR tidak melakukan pengamanan;
11. mengalami kecelakaan karena tidak mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.


## Pasal 24

Kerugiaan daerah akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkuatan dibebaskan dari TP-TGR.

## BAB VII KEDALUW ARSA

## Bagian Kesatu

## Tuntutan Perbendaharaan

## Pasal 25

- (1) Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.

## Bagian kedua Tuntutan Ganti Rugi Biasa

## Pasal 26

TGR dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat 5 (Lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahuai atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

## BAB VIII PENGHAPUSAN

## Pasal 27

- (1) Bendahara/pegawai bukan Bendahara ataupun ahli waris/keluraga terdekat /pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk pengahapusan atas kewajibannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Bupati dengan surat Keputusan dapat menghapuskan TP-TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (3) Berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan peraturan daerah tentang perhitungan APBD tahun berkenaan.


## BABX

## PENYETORAN

## Pasal 28

- (1) Penerimaan penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1), disetorkan oleh Bendahara Penerimaan yang ditunjuk ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR PNS Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), disetorkan oleh Pengurus Gaji ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data :
- a. Identitas sebagai Pelaku TP-TGR;
- b. Besamya jumlah yang dibayar dan bila angsuran merupakan yang keberapa;
- c. Dasar pembayaran/ angsuran, tanggal dan nomor SKTJM;
- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 29

- (1) Penyelesaian angsuran piutang TP-TGR yang dilakukan dengan cara pemotongan gaji disertai pembayaran tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pelaku TP-TGR menyetor ke Pengurus Gaji sebesar nilai yang ditetapkan untuk dibayar tunai dalam SKTJM;
- b. Pengurus Gaji menyetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) senilai uang tunai yang disetor Pelaku TP-TGR termasuk nilai hasil potong gaji.
4. {2) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk atau Pengurus Gaji yang menerima hasil penyetoran Piutang TP-TGR wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai kententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui oleh Kepala SKPD dan dilaporkan ke BPKAD setiap Triwulan.
- (4) Apabila pelaku TP-TGR memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dicantumkan bahwa yang bersangku tan masih mempunyai u tang kepada negara dan taspen yang menjadi hak pelaku TP-TGR dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

## Pasal 30

- ( 1) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan ke daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- {2) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelah diterima rekening Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah bersangkutan.


## BAB XI

## PELAPORAN

## Pasal 31

Majelis Pertimbangan menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah setiap semester dan tahunan kepada Bupati.

## BAB XII KETENTU AN LAIN-LAIN

## Pasal 32

- ( 1) Apabila bendahara atau pegawai bukan bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), maka Bupati dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diselesaikan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali kepada daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan a tau penghentian/ penghapusan.
- (4) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR.

## Pasal 33

Apabila penyelesaian kerugian pemulihan/pengembalian (pencatatan, Bupati dapat meminta pertimbangan untuk tindak lanjut penyelesaiannya. daerah tidak tertagih dalam penghapusan dan pembebasan), kepada Badan Pemeriksa Keuangan

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 34

Terhadap kerugian daerah yang telah dikembalikan dan atau telah diselesaikan namun belum ditetapkan oleh keputusan Majelis Pertimbangan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, majelis akan melaksanakan proses penghapusan.


## BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 2 Desember 2015

BUPATI fULUNGAGUNG,

SYAHRI MUDYO



Diundangkan di Tulungagung pada tan 1 2 Desember 2015 SEKRET DAE RAH

## Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 38