PERATURAN BUPATI MA Nomor 62 Tahun 2015 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (berlaku 22 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, perlu mengatur standar operasional prosedur pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasian Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Privinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KEP/M.PAN/07/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
Menetapkan
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar ;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BKPMPPT adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar.
6. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala bagian Tata Usaha pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar.
8. Kasubag/ Kasubbid adalah Kasubag/ Kassubid pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar.
9. Standar Operasional Prosedur Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat SOP BKPMPPT adalah pedoman bagi seluruh aparatur BKPMPPT dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, transparan, efektif, dan efesien.
10. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan Non Struktural yang membantu jabatan Struktural terendah pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar.
11. Tim Teknis adalah Kelompok kerja yang terdiri dari unsure-unsur satuan kerja perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan di BKPMP2T.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh aparatur BKPMPPT dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat, mudah, transparan, efektif, dan efesien.
SOP BKPMPPT
BAB III - SOP BKPMPPT
Pasal 4
- (1) SOP BKPMPPT adalah sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 22 Desember 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd H. NASYRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 62 ## BAB V ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 6

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 22 Desember 2015

Penandatangan: PENJABAT BUPATI BANJAR, ttd H. RACHMADI KURDI

Penandatangan: ## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR TANGGAL ## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ## A. SIMBOL 1. Gambar berbentuk kapsul untuk menggambarkan awal prosedur dan akhir prosedur pengolahan data kepegawaian. 2. Gambar berbentuk persegi empat panjang untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan pengolahan data kepegawaian. 3. Gambar berbentuk belah ketupat menggambarkan keputusan yang harus dibuat sehubungan dengan pengolahan data kepegawaian.

Verifikasi: 4. Gambar berbentuk persegi empat panjang tetapi dibagian bawah garis melengkung menggambarkan semua jenis dokumen sudah siap tersedia dalam bentuk tanda tangan asli sebagai bukti pelaksanaan kegiatan pengolahan data kepegawaian.

Verifikasi: 5. Gambar berbentuk persegi empat panjang tetapi dibagian bawah garis melengkung dan berlapis menggambarkan semua jenis dokumen sudah siap tersedia dalam bentuk tanda tangan asli (orisinil) dan telah digandakan (duplikasi) sebagai bukti (output) pelaksanaan kegiatan pengolahan data kepegawaian. 6. Gambar berbentuk segi tiga menggambarkan pengarsipan dokumen dalam bentuk keras/manual (print out). 7. Gambar berbentuk tabung/pipa menggambarkan pengarsipan dokumen dalam bentuk elektronik (software). 8. Gambar berbentuk bulat menggambarkan perpindahan aktivitas dalam satu halaman. 9. Gambar berbentuk setengah lingkaran menggambarkan perpindahan aktivitas untuk halaman yang berbeda. 10. Gambar berbentuk panah menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan Pengolahan data kepegawaian.

Penandatangan: 11. Bentuk gambar sebagaimana tersusun dalam lembaran peraturan keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu ## B. SOP UMUM DAN KEPEGAWAIAN ## 1. PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN KELUAR - a. SURAT MASUK 1. Penerimaan surat masuk oleh petugas arsip.

Penandatangan: 2. Petugas arsip mencatat dalam buku agenda dan pemberian lembar disposisi dan kemudian diserahkan ke Kepala Badan.

Penandatangan: 3. Surat masuk diterima oleh kepala badan dan disposisikan/diarahkan untuk ditindaklanjuti dan didistribusikan.

Penandatangan: 4. Kepala Bagian Tata Usaha menidaklanjuti/mendistribusikan sesuai dengan instruksi Kepala Badan dan isi surat. 5. Surat Masuk Ditindaklanjuti. ## b. SURAT KELUAR 1. Pembuatan surat keluar oleh pelaksana di bagian/bidang di Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu. 2. Pengecekan dan Paraf oleh Kasubbag/ Kasubbid/ Kabid.

Penandatangan: 3. Pengecekan dan paraf oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Penandatangan: 4. Penandatanganan Surat Oleh Kepala Badan. 5. Pemberian Nomor Surat Keluar oleh petugas arsip dan pemberian stempel. ## 2. PELAYANAN ADMINISTRASI KENAIKAN GAJI BERKALA 1. Pelaksana melakukan pengamatan melalui buku jaga Kenaikan Gaji Berkala. 2. Pelaksana membuat Kenaikan Gaji Berkala bagi pegawai yang memenuhi masa pergantian Kenaikan Gaji Berkala. 3. Pelaksana membuat gaji berkala sesuai dengan persyaratan yang berlaku, yaitu berdasarkan : - a. Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala terakhir atau - b. Surat Keputusan Pangkat Terakhir. 4. Menyerahkan SK KGB kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk di periksakan dan di paraf. 5. Menyerahkan SK KGB yang telah diperiksa oleh Kasubbag Umpeg kepada Kabag Tata Usaha untuk diperiksa dan diparaf.

Penandatangan: 6. Menyerahkan SK KGB yang telah diparaf Kabag Tata Usaha kepada Kepala Badan.

Penandatangan: 7. Penandatanganan SK KGB oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu. 8. SK KGB asli diserahkan kepada pegawai bersangkutan.

Distribusi: 9. Fotokopi SK KGB yang telah dilegalisir diserahkan kepada Bendahara Gaji untuk disampaikan kepada DPPKAD. 10. Selesai. 3. PELAYANAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) 1. Pelaksana melampirkan fotokopi SKP tahun sebelumnya. 2. Pelaksana mengajukan permintaan nilai dengan melampirkan SKP tahun sebelumnya kepada pejabat penilai. 3. Pejabat penilai memberikan nilai. 4. Pelaksana mengetikkan nilai yang diberikan pejabat penilai ke dalam Blanko Penilaian. 5. Pejabat penilai memeriksa dan memberikan tandatangan.

Verifikasi: 6. Pengembalian SKP yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penilai. 7. Pelaksana memberikan Blanko Nilai kepada atasan langsung Pejabat Penilai.

Verifikasi: 8. Pengembalian SKP yang telah ditandatangani oleh Atasan langsung Pejabat Penilai. 9. Selesai. ## 4. PELAYANAN ADMINISTRASI CUTI - a. Permohonan Cuti Pelaksana/JFU, Kasubbag, Kabid. 1. Mengajukan permohonan Cuti kepada atasan langsung.

Penandatangan: 2. Mengajukan permohonan Cuti kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Penandatangan: 3. Setelah mendapat persetujuan Kepala Badan dibuatkan SK Cuti oleh Pelaksana pada Umum dan Kepegawaian.

Penandatangan: 4. Pemeriksaan dan paraf oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Penandatangan: 5. Pemeriksaan dan paraf oleh Kepala bagian Tata Usaha.

Penandatangan: 6. Tanda tangan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu. 7. Penomoran, pemberian stempel dan pengarsipan.

Penandatangan: 8. SK asli diserahkan kepala pihak bersangkutan.

Distribusi: 9. Fotokopi SK Cuti dikirimkan ke BKD sebagai tembusan. 10. Selesai.

Penandatangan: - b. Permohonan Cuti Kepala Bagian Tata Usaha.

Penandatangan: 1. Mengajukan permohonan Cuti kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Penandatangan: 2. Mengajukan permohonan Cuti kepada Sekretaris Daerah.

Penandatangan: 3. Setelah mendapat persetujuan Kepala Badan dibuatkan SK Cuti oleh Pelaksana pada Umum dan Kepegawaian.

Penandatangan: 4. Pemeriksaan dan paraf oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Penandatangan: 5. Pemeriksaan dan paraf oleh Kepala bagian Tata Usaha.

Penandatangan: 6. Tanda tangan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu. 7. Penomoran, pemberian stempel dan pengarsipan.

Penandatangan: 8. SK asli diserahkan kepala pihak bersangkutan.

Distribusi: 9. Fotokopi SK Cuti dikirimkan ke BKD sebagai tembusan. 10. Selesai.

Penandatangan: - c. Permohonan Cuti Kepala Badan.

Penandatangan: 1. Mengajukan permohonan Cuti kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Penandatangan: 2. Mengajukan permohonan Cuti kepada Sekretaris Daerah.

Penandatangan: 3. Setelah mendapat persetujuan Kepala Badan dibuatkan SK Cuti oleh Pelaksana pada Umum dan Kepegawaian.

Penandatangan: 4. Pemeriksaan dan paraf oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Penandatangan: 5. Pemeriksaan dan paraf oleh Kepala bagian Tata Usaha.

Penandatangan: 6. Tanda tangan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu. 7. Penomoran, pemberian stempel dan pengarsipan.

Penandatangan: 8. SK asli diserahkan kepala pihak bersangkutan.

Distribusi: 9. Fotokopi SK Cuti dikirimkan ke BKD sebagai tembusan. 10. Selesai. ## 5. PELAYANAN ADMINISTRASI PENCATUMAN GELAR 1. Melaporkan dan mengajukan permohononan pencantuman gelar pada Kepegawaian. 2. Menyiapkan persyaratan-persyaratan pencantuman gelar sebagai berikut: - a. surat pengantar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu; - b. fotokopi sah SK Pangkat Terakhir; - c. fotokopi Ijazah dan fotokopi Transkrip Nilai Pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan; - d. fotokopi sah Surat Keterangan Ijin Belajar, kecuali Ijazah diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS;

Penandatangan: - e. asli Surat Keterangan uraian tugas PNS yang bersangkutan ditandatangani oleh Pejabat Eselon II / Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; - f. fotokopi Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang merupakan persyaratan kelulusan;

Penandatangan: - g. menyerahkan Uraian tugas untuk ditandatangani Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu; - h. setelah semua persyaratan selesai, untuk diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diperiksa dan segera dibuatkan surat pengantarnya;

Penandatangan: - i. membuat surat pengantar yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan - j. menyerahkan berkas berserta surat pengantar kepada BKD. 3. Pencantuman Gelar diproses oleh BKD dengan diberikan dua periode, yaitu : Bulan Juni dan Bulan Desember. 4. Selesai. ## 6. PELAYANAN ADMINISTRASI KARTU PEGAWAI 1. Melaporkan dan mengajukan permohononan Kartu Pegawai kepada Kepegawaian. 2. Menyiapkan persyaratan-persyaratan Kartu Pegawai sebagai berikut : - a. surat pengantar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu; - b. fotokopi legalisir SK CPNS ( 2 lembar ); - c. fotokopi legalisir SK PNS ( 2 lembar ); - d. fotokopi legalisir Surat Tanda Lulus Prajabatan ( 2 lembar ); - e. fotokopi SK Penetapan NIP Baru ( bagi pegawai dengan NIP lama ) ( 2 lembar ); - f. fotokopi SK Konversi NIP ( bagi sekcam ) ( 2 lembar ); dan - g. pas foto 3 x 4 ( 3 lembar ). 3. Setelah semua persyaratan selesai, untuk diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diperiksa dan segera dibuatkan surat pengantarnya.

Penandatangan: 4. Membuat surat pengantar yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu. 5. Menyerahkan berkas berserta surat pengantar kepada BKD Kab. Banjar Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pembinaan Disiplin.

Distribusi: 6. Data yang ada di BKD Kab. Banjar Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pembinaan Disiplin akan dikirim ke BKN Regional VIII dengan surat pengantar dari BKD. 7. Kartu Pegawai diproses oleh BKN Regional VIII kurang lebih selama 2 minggu.

Distribusi: 8. Karpeg yang sudah selesai akan dikirim ke BKD oleh BKN Regional VIII.

Distribusi: 9. Karpeg yang telah sampai di BKD untuk segera disampaikan ke PNS yang bersangkutan. 10. Selesai ## 7. PELAYANAN KARTU SUAMI DAN KARTU ISTRI 1. Melaporkan dan mengajukan permohononan Kartu Suami / Kartu Istri kepada Kepegawaian. 2. Menyiapkan persyaratan-persyaratan Kartu Suami / Kartu Istri sebagai berikut : - a. surat pengantar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu; - b. mengisi Laporan Perkawinan Pertama ( 2 lembar ); - c. fotokopi legalisir SK CPNS ( 2 lembar ); - d. fotokopi legalisir SK PNS ( 2 lembar ); - e. fotokopi legalisir surat nikah oleh KUA ( 2 lembar ); - f. fotokopi Legalisir Kartu Keluarga ( 2 lembar ); - g. fotokopi Legalisir Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga ( SKUMPTK ); - h. fotokopi SK Penetapan NIP Baru ( bagi pegawai dengan NIP lama ) ( 2 lembar ); - i. fotokopi SK Konversi NIP ( bagi sekcam/ sekdes ) ( 2 lembar ); dan - j. pas foto suami / istri 3 x 4 hitam putih ( 3 lembar ). 3. Setelah semua persyaratan selesai, untuk diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diperiksa dan segera dibuatkan surat pengantarnya.

Penandatangan: 4. Membuat surat pengantar yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu. 5. Menyerahkan berkas berserta surat pengantar kepada BKD Kab. Banjar Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pembinaan Disiplin.

Distribusi: 6. Data yang ada di BKD Kab. Banjar Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pembinaan Disiplin akan dikirim ke BKN Regional VIII dengan surat pengantar dari BKD. 7. Kartu Suami / Istri diproses oleh BKN Regional VIII.

Distribusi: 8. Kartu Suami / Istri yang sudah selesai akan dikirim ke BKD oleh BKN Regional VIII.

Distribusi: 9. Kartu Suami / Istri yang telah sampai di BKD untuk segera disampaikan ke PNS yang bersangkutan. 10. Selesai ## 8. PELAYANAN ADMINISTRASI PNS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS

Penandatangan: 1. Penunjukkan PNS sebagai Pelaksana Tugas oleh Kepala Badan.

Penandatangan: 2. Kepala Badan menginstruksikan Kabag TU untuk sgera membuat Surat Perintah PNS Pelaksana Tugas. 3. Kabag TU menginstruksikan Kasubbag Umpeg untuk membuat Surat Perintah Pelaksana Tugas dengan menyesuaikan peraturan yg berlaku.

Penandatangan: 4. Kasubbag Umpeg memeriksa persyaratan dan membuat Surat Perintah Pelaksana Tugas, apabila tidak sesuai menyampaikan kembali kepada Kabag TU yang kemudian diteruskan kepada Kepala Badan untuk mengganti PNS yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Pelaksana Umpeg membuat Surat Perintah PNS Pelaksana Tugas. 6. Kasubbag Umpeg memeriksa dan memberi paraf. 7. Kabag TU menandatangani Surat Perintah. 8. Pelaksana memberikan penomoran, stempel dan pengarsipan. 9. Memberikan Asli Surat Perintah PNS Pelaksana Tugas oleh yang bersangkutan.

Distribusi: 10. Menyampaikan tembusan fotokopi surat perintah kepada BKD. 11. Selesai. ## 9. PELAYANAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS 1. Melaporkan dan mengajukan permohonan Kenaikan Pangkat kepada Kepegawaian. 2. Menyiapkan persyaratan-persyaratan Kartu Pegawai sebagai berikut : - a. surat pengantar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu; - b. fotokopi legalisir Kartu Pegawai; - c. fotokopi legalisir Pangkat terakhir; - d. fotokopi legalisir SK CPNS; - e. fotokopi legalisir SK PNS; - f. fotokopi legalisir Surat Tanda Lulus Prajabatan; - g. fotokopi legalisir SK Jabatan, SPMJ dan SPMT; - h. fotokopi legalisir pindah tempat tugas (jika nama unit kerja yang bersangkutan tidak sesuai antara yang tertera dalam DP3 terakhir dengan unit kerja sekarang ini); - i. fotokopi legalisir Ijazah terakhir; - j. fotokopi legalisir SK Peninjauan masa kerja; - k. fotokopi legalisir DP3 2 tahun terakhir; dan - l. fotokopi legalisir DP3 tentang pencantuman pendidikan yang lebih tinggi (jika ada). 3. Setelah semua persyaratan selesai, untuk diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diperiksa dan segera dibuatkan surat pengantarnya.

Penandatangan: 4. Membuat surat pengantar yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Badan. 5. Menyerahkan berkas berserta surat pengantar kepada BKD .

Distribusi: 6. Data yang ada di BKD dikirim ke BKN Regional VIII dengan surat pengantar dari BKD. 7. Kenaikan Pangkat diproses oleh BKN Regional VIII.

Distribusi: 8. Kenaikan Pangkat yang sudah selesai akan dikirim ke BKD oleh BKN Regional VIII.

Distribusi: 9. Kenaikan Pangkat yang telah sampai di BKD untuk segera disampaikan ke PNS yang bersangkutan. 10. Selesai. ## 10. PELAYANAN ADMINISTRASI PENSIUN 1. Melaporkan dan mengajukan permohononan Pensiun kepada Kepegawaian. 2. Menyiapkan persyaratan-persyaratan Pensiun sebagai berikut : - a. Pensiun Penuh - 1) Surat pengantar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu; - 2) Surat permohonan berhenti sebagai PNS dengan hak pensiun. - 3) Fotokopi sah SK CPNS; - 4) Fotokopi sah SK PNS; - 5) Fotokopi sah Pangkat terakhir; - 6) Daftar Riwayat Pekerjaan; - 7) Fotokopi sah DP3 2 tahun trakhir; - 8) Fotokopi Akte Nikah; - 9) Fotokopi sah Kartu Pegawai; - 10) Fotokopi sah Taspen; - 11) Fotokopi sah KGB terakhir; - 12) Daftar Susunan Keluarga; - 13) Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin; - 14) Pas foto hitam putih 4 x 6 sebanyak 7 (tujuh) lembar. ## b. Pensiun Janda / Duda - 1) Surat pengantar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu; - 2) Surat permohonan pensiun Janda / Duda; - 3) Daftar Susunan Keluarga yang dibuat oleh Camat; - 4) Fotokopi akte nikah; - 5) Fotokopi Keterangan Kematian; - 6) Fotokopi Janda / Duda oleh Lurah dan Camat; - 7) Fotokopi Akte Kelahiran Anak; - 8) Fotokopi sah SK CPNS; - 9) Fotokopi sah SK PNS; - 10) Fotokopi sah Pangkat terakhir; - 11) Fotokopi sah KGB terakhir; - 12) Fotokopi sah DP3 2 tahun terakhir; - 13) Fotokopi sah Kartu Pegawai; - 14) Fotokopi sah Taspen; - 15) Fotokopi KTP; - 16) Fotokopi KK. - 17) Setelah semua persyaratan selesai, untuk diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diperiksa dan segera dibuatkan surat pengantarnya.

Penandatangan: - 18) Membuat surat pengantar yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Badan. - 19) Menyerahkan berkas berserta surat pengantar kepada BKD .

Distribusi: - 20) Data yang ada di BKD dikirim ke BKN Regional VIII dengan surat pengantar dari BKD. - 21) Pensiun diproses oleh BKN Regional VIII.

Distribusi: - 22) Pensiun yang sudah selesai akan dikirim ke BKD oleh BKN Regional VIII.

Distribusi: - 23) Pensiun yang telah sampai di BKD untuk segera disampaikan ke PNS yang bersangkutan. - 24) Selesai. ## C. SOP KEUANGAN 1. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan 2. Penyampaian Pertanggungjawaban Administratif Bendahara Penerimaan 3. Penyampaian Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan 4. Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan 5. Pengajuan SPP-UP 6. Pengajuan SPP-GU 7. Penyampaian Pertanggunjawaban Administratif Bendahara Pengeluaran 8. Penyampaian Pertanggunjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran ## D. SOP BIDANG PRINSIP PENANAMAN MODAL ## IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL Izin Penanaman Modal

Penandatangan: - 1) Mengisi formulir permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar. (bermaterai @ Rp. 6.000,-)

Distribusi: - 2) Foto copy Nomor Pokok Pajak (NPWP)

Distribusi: - 3) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kab Banjar.

Distribusi: - 4) Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Distribusi: - 5) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Verifikasi: - 6) Rekomendasi dari intitusi pemerintah terkait (apabila dipersyaratkan) (UKUPL/ Amdal,RT RW dan lain-lain) yang sudah disetujui

Verifikasi: - 7) Akte pendirian dan perubahan perusahaan yang telah disahkan pengadilan (CV) dan KEMENKUMHAM (PT) - 8) Bukti diri Pemegang Saham (KTP/ NPWP) apabila Perusahaan tersebut Tbk - 9) Khusus untuk industri : 5. -Diagram alir produksi (flow chart of production) yang dilengkapi dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SOP BKPMPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
- a. Simbol;
- b. SOP Umum dan Kepegawaian;
- c. SOP Keuangan;
- d. SOP Bidang Prinsip Penanaman Modal;
- e. SOP Bidang Perizinan Jasa Usaha;
- f. SOP Bidang PerizinanTertentu; dan
- g. SOP Bidang Informasi dan pengaduan.

## BAB IV TIM TEKNIS PERIZINAN

## Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaa perizinan dibentuk Tim Teknis Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yaitu
3. mengadakan pemeriksaan, penelitian dan peninjauan lokasi pemohonan
- a. perizinan dan non perizinan secara langsung;
- b. membuat dan menandatangi Berita Acara Pemeriksaan dan memberikan pertimbangan / rekomendasi untuk menerbitkan Izin yang dimohon;
- c. membantu dan memberikan saran-saran pertimbangan kepada Bupati Banjar terhadap permasalahan perizinan dan non perizinan serta melaporkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banjar.

Diundangkan di Martapura pada tanggal 22 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd

H. NASYRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 62

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 22 Desember 2015

PENJABAT BUPATI BANJAR, ttd

H. RACHMADI KURDI

## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR TANGGAL

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

## A. SIMBOL

1. Gambar berbentuk kapsul untuk menggambarkan awal prosedur dan akhir prosedur pengolahan data kepegawaian.
2. Gambar berbentuk persegi empat panjang untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan pengolahan data kepegawaian.
3. Gambar berbentuk belah ketupat menggambarkan keputusan yang harus dibuat sehubungan dengan pengolahan data kepegawaian.
4. Gambar berbentuk persegi empat panjang tetapi dibagian bawah garis melengkung menggambarkan semua jenis dokumen sudah siap tersedia dalam bentuk tanda tangan asli sebagai bukti pelaksanaan kegiatan pengolahan data kepegawaian.
5. Gambar berbentuk persegi empat panjang tetapi dibagian bawah garis melengkung dan berlapis menggambarkan semua jenis dokumen sudah siap tersedia dalam bentuk tanda tangan asli (orisinil) dan telah digandakan (duplikasi) sebagai bukti (output) pelaksanaan kegiatan pengolahan data kepegawaian.
6. Gambar berbentuk segi tiga menggambarkan pengarsipan dokumen dalam bentuk keras/manual (print out).
7. Gambar berbentuk tabung/pipa menggambarkan pengarsipan dokumen dalam bentuk elektronik (software).
8. Gambar berbentuk bulat menggambarkan perpindahan aktivitas dalam satu halaman.
9. Gambar berbentuk setengah lingkaran menggambarkan perpindahan aktivitas untuk halaman yang berbeda.
10. Gambar berbentuk panah menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan Pengolahan data kepegawaian.
11. Bentuk gambar sebagaimana tersusun dalam lembaran peraturan keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu

## B. SOP UMUM DAN KEPEGAWAIAN

## 1. PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN KELUAR

- a. SURAT MASUK
1. Penerimaan surat masuk oleh petugas arsip.
2. Petugas arsip mencatat dalam buku agenda dan pemberian lembar disposisi dan kemudian diserahkan ke Kepala Badan.
3. Surat masuk diterima oleh kepala badan dan disposisikan/diarahkan untuk ditindaklanjuti dan didistribusikan.
4. Kepala Bagian Tata Usaha menidaklanjuti/mendistribusikan sesuai dengan instruksi Kepala Badan dan isi surat.
5. Surat Masuk Ditindaklanjuti.

## b. SURAT KELUAR

1. Pembuatan surat keluar oleh pelaksana di bagian/bidang di Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
2. Pengecekan dan Paraf oleh Kasubbag/ Kasubbid/ Kabid.
3. Pengecekan dan paraf oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
4. Penandatanganan Surat Oleh Kepala Badan.
5. Pemberian Nomor Surat Keluar oleh petugas arsip dan pemberian stempel.

## 2. PELAYANAN ADMINISTRASI KENAIKAN GAJI BERKALA

1. Pelaksana melakukan pengamatan melalui buku jaga Kenaikan Gaji Berkala.
2. Pelaksana membuat Kenaikan Gaji Berkala bagi pegawai yang memenuhi masa pergantian Kenaikan Gaji Berkala.
3. Pelaksana membuat gaji berkala sesuai dengan persyaratan yang berlaku, yaitu berdasarkan :
- a. Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala terakhir atau
- b. Surat Keputusan Pangkat Terakhir.
4. Menyerahkan SK KGB kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk di periksakan dan di paraf.
5. Menyerahkan SK KGB yang telah diperiksa oleh Kasubbag Umpeg kepada Kabag Tata Usaha untuk diperiksa dan diparaf.
6. Menyerahkan SK KGB yang telah diparaf Kabag Tata Usaha kepada Kepala Badan.
7. Penandatanganan SK KGB oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
8. SK KGB asli diserahkan kepada pegawai bersangkutan.
9. Fotokopi SK KGB yang telah dilegalisir diserahkan kepada Bendahara Gaji untuk disampaikan kepada DPPKAD.
10. Selesai.
3. PELAYANAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
1. Pelaksana melampirkan fotokopi SKP tahun sebelumnya.
2. Pelaksana mengajukan permintaan nilai dengan melampirkan SKP tahun sebelumnya kepada pejabat penilai.
3. Pejabat penilai memberikan nilai.
4. Pelaksana mengetikkan nilai yang diberikan pejabat penilai ke dalam Blanko Penilaian.
5. Pejabat penilai memeriksa dan memberikan tandatangan.
6. Pengembalian SKP yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penilai.
7. Pelaksana memberikan Blanko Nilai kepada atasan langsung Pejabat Penilai.
8. Pengembalian SKP yang telah ditandatangani oleh Atasan langsung Pejabat Penilai.
9. Selesai.

## 4. PELAYANAN ADMINISTRASI CUTI

- a. Permohonan Cuti Pelaksana/JFU, Kasubbag, Kabid.
1. Mengajukan permohonan Cuti kepada atasan langsung.
2. Mengajukan permohonan Cuti kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
3. Setelah mendapat persetujuan Kepala Badan dibuatkan SK Cuti oleh Pelaksana pada Umum dan Kepegawaian.
4. Pemeriksaan dan paraf oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
5. Pemeriksaan dan paraf oleh Kepala bagian Tata Usaha.
6. Tanda tangan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
7. Penomoran, pemberian stempel dan pengarsipan.
8. SK asli diserahkan kepala pihak bersangkutan.
9. Fotokopi SK Cuti dikirimkan ke BKD sebagai tembusan.
10. Selesai.
- b. Permohonan Cuti Kepala Bagian Tata Usaha.
1. Mengajukan permohonan Cuti kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
2. Mengajukan permohonan Cuti kepada Sekretaris Daerah.
3. Setelah mendapat persetujuan Kepala Badan dibuatkan SK Cuti oleh Pelaksana pada Umum dan Kepegawaian.
4. Pemeriksaan dan paraf oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
5. Pemeriksaan dan paraf oleh Kepala bagian Tata Usaha.
6. Tanda tangan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
7. Penomoran, pemberian stempel dan pengarsipan.
8. SK asli diserahkan kepala pihak bersangkutan.
9. Fotokopi SK Cuti dikirimkan ke BKD sebagai tembusan.
10. Selesai.
- c. Permohonan Cuti Kepala Badan.
1. Mengajukan permohonan Cuti kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
2. Mengajukan permohonan Cuti kepada Sekretaris Daerah.
3. Setelah mendapat persetujuan Kepala Badan dibuatkan SK Cuti oleh Pelaksana pada Umum dan Kepegawaian.
4. Pemeriksaan dan paraf oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
5. Pemeriksaan dan paraf oleh Kepala bagian Tata Usaha.
6. Tanda tangan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
7. Penomoran, pemberian stempel dan pengarsipan.
8. SK asli diserahkan kepala pihak bersangkutan.

9. Fotokopi SK Cuti dikirimkan ke BKD sebagai tembusan.
10. Selesai.

## 5. PELAYANAN ADMINISTRASI PENCATUMAN GELAR

1. Melaporkan dan mengajukan permohononan pencantuman gelar pada Kepegawaian.
2. Menyiapkan persyaratan-persyaratan pencantuman gelar sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. fotokopi sah SK Pangkat Terakhir;
- c. fotokopi Ijazah dan fotokopi Transkrip Nilai Pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- d. fotokopi sah Surat Keterangan Ijin Belajar, kecuali Ijazah diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS;
- e. asli Surat Keterangan uraian tugas PNS yang bersangkutan ditandatangani oleh Pejabat Eselon II / Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- f. fotokopi Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang merupakan persyaratan kelulusan;
- g. menyerahkan Uraian tugas untuk ditandatangani Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- h. setelah semua persyaratan selesai, untuk diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diperiksa dan segera dibuatkan surat pengantarnya;
- i. membuat surat pengantar yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
- j. menyerahkan berkas berserta surat pengantar kepada BKD.
3. Pencantuman Gelar diproses oleh BKD dengan diberikan dua periode, yaitu : Bulan Juni dan Bulan Desember.
4. Selesai.

## 6. PELAYANAN ADMINISTRASI KARTU PEGAWAI

1. Melaporkan dan mengajukan permohononan Kartu Pegawai kepada Kepegawaian.
2. Menyiapkan persyaratan-persyaratan Kartu Pegawai sebagai berikut :
- a. surat pengantar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- b. fotokopi legalisir SK CPNS ( 2 lembar );
- c. fotokopi legalisir SK PNS ( 2 lembar );
- d. fotokopi legalisir Surat Tanda Lulus Prajabatan ( 2 lembar );
- e. fotokopi SK Penetapan NIP Baru ( bagi pegawai dengan NIP lama ) ( 2 lembar );
- f. fotokopi SK Konversi NIP ( bagi sekcam ) ( 2 lembar ); dan
- g. pas foto 3 x 4 ( 3 lembar ).

3. Setelah semua persyaratan selesai, untuk diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diperiksa dan segera dibuatkan surat pengantarnya.
4. Membuat surat pengantar yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
5. Menyerahkan berkas berserta surat pengantar kepada BKD Kab. Banjar Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pembinaan Disiplin.
6. Data yang ada di BKD Kab. Banjar Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pembinaan Disiplin akan dikirim ke BKN Regional VIII dengan surat pengantar dari BKD.
7. Kartu Pegawai diproses oleh BKN Regional VIII kurang lebih selama 2 minggu.
8. Karpeg yang sudah selesai akan dikirim ke BKD oleh BKN Regional VIII.
9. Karpeg yang telah sampai di BKD untuk segera disampaikan ke PNS yang bersangkutan.
10. Selesai

## 7. PELAYANAN KARTU SUAMI DAN KARTU ISTRI

1. Melaporkan dan mengajukan permohononan Kartu Suami / Kartu Istri kepada Kepegawaian.
2. Menyiapkan persyaratan-persyaratan Kartu Suami / Kartu Istri sebagai berikut :
- a. surat pengantar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- b. mengisi Laporan Perkawinan Pertama ( 2 lembar );
- c. fotokopi legalisir SK CPNS ( 2 lembar );
- d. fotokopi legalisir SK PNS ( 2 lembar );
- e. fotokopi legalisir surat nikah oleh KUA ( 2 lembar );
- f. fotokopi Legalisir Kartu Keluarga ( 2 lembar );
- g. fotokopi Legalisir Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga ( SKUMPTK );
- h. fotokopi SK Penetapan NIP Baru ( bagi pegawai dengan NIP lama ) ( 2 lembar );
- i. fotokopi SK Konversi NIP ( bagi sekcam/ sekdes ) ( 2 lembar ); dan
- j. pas foto suami / istri 3 x 4 hitam putih ( 3 lembar ).
3. Setelah semua persyaratan selesai, untuk diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diperiksa dan segera dibuatkan surat pengantarnya.
4. Membuat surat pengantar yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
5. Menyerahkan berkas berserta surat pengantar kepada BKD Kab. Banjar Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pembinaan Disiplin.
6. Data yang ada di BKD Kab. Banjar Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pembinaan Disiplin akan dikirim ke BKN Regional VIII dengan surat pengantar dari BKD.
7. Kartu Suami / Istri diproses oleh BKN Regional VIII.

8. Kartu Suami / Istri yang sudah selesai akan dikirim ke BKD oleh BKN Regional VIII.
9. Kartu Suami / Istri yang telah sampai di BKD untuk segera disampaikan ke PNS yang bersangkutan.
10. Selesai

## 8. PELAYANAN ADMINISTRASI PNS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS

1. Penunjukkan PNS sebagai Pelaksana Tugas oleh Kepala Badan.
2. Kepala Badan menginstruksikan Kabag TU untuk sgera membuat Surat Perintah PNS Pelaksana Tugas.
3. Kabag TU menginstruksikan Kasubbag Umpeg untuk membuat Surat Perintah Pelaksana Tugas dengan menyesuaikan peraturan yg berlaku.
4. Kasubbag Umpeg memeriksa persyaratan dan membuat Surat Perintah Pelaksana Tugas, apabila tidak sesuai menyampaikan kembali kepada Kabag TU yang kemudian diteruskan kepada Kepala Badan untuk mengganti PNS yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pelaksana Umpeg membuat Surat Perintah PNS Pelaksana Tugas.
6. Kasubbag Umpeg memeriksa dan memberi paraf.
7. Kabag TU menandatangani Surat Perintah.
8. Pelaksana memberikan penomoran, stempel dan pengarsipan.
9. Memberikan Asli Surat Perintah PNS Pelaksana Tugas oleh yang bersangkutan.
10. Menyampaikan tembusan fotokopi surat perintah kepada BKD.
11. Selesai.

## 9. PELAYANAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS

1. Melaporkan dan mengajukan permohonan Kenaikan Pangkat kepada Kepegawaian.
2. Menyiapkan persyaratan-persyaratan Kartu Pegawai sebagai berikut :
- a. surat pengantar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. fotokopi legalisir Kartu Pegawai;
- c. fotokopi legalisir Pangkat terakhir;
- d. fotokopi legalisir SK CPNS;
- e. fotokopi legalisir SK PNS;
- f. fotokopi legalisir Surat Tanda Lulus Prajabatan;
- g. fotokopi legalisir SK Jabatan, SPMJ dan SPMT;
- h. fotokopi legalisir pindah tempat tugas (jika nama unit kerja yang bersangkutan tidak sesuai antara yang tertera dalam DP3 terakhir dengan unit kerja sekarang ini);
- i. fotokopi legalisir Ijazah terakhir;
- j. fotokopi legalisir SK Peninjauan masa kerja;
- k. fotokopi legalisir DP3 2 tahun terakhir; dan
- l. fotokopi legalisir DP3 tentang pencantuman pendidikan yang lebih tinggi (jika ada).

3. Setelah semua persyaratan selesai, untuk diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diperiksa dan segera dibuatkan surat pengantarnya.
4. Membuat surat pengantar yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Badan.
5. Menyerahkan berkas berserta surat pengantar kepada BKD .
6. Data yang ada di BKD dikirim ke BKN Regional VIII dengan surat pengantar dari BKD.
7. Kenaikan Pangkat diproses oleh BKN Regional VIII.
8. Kenaikan Pangkat yang sudah selesai akan dikirim ke BKD oleh BKN Regional VIII.
9. Kenaikan Pangkat yang telah sampai di BKD untuk segera disampaikan ke PNS yang bersangkutan.
10. Selesai.

## 10. PELAYANAN ADMINISTRASI PENSIUN

1. Melaporkan dan mengajukan permohononan Pensiun kepada Kepegawaian.
2. Menyiapkan persyaratan-persyaratan Pensiun sebagai berikut :
- a. Pensiun Penuh
- 1) Surat pengantar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 2) Surat permohonan berhenti sebagai PNS dengan hak pensiun.
- 3) Fotokopi sah SK CPNS;
- 4) Fotokopi sah SK PNS;
- 5) Fotokopi sah Pangkat terakhir;
- 6) Daftar Riwayat Pekerjaan;
- 7) Fotokopi sah DP3 2 tahun trakhir;
- 8) Fotokopi Akte Nikah;
- 9) Fotokopi sah Kartu Pegawai;
- 10) Fotokopi sah Taspen;
- 11) Fotokopi sah KGB terakhir;
- 12) Daftar Susunan Keluarga;
- 13) Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin;
- 14) Pas foto hitam putih 4 x 6 sebanyak 7 (tujuh) lembar.

## b. Pensiun Janda / Duda

- 1) Surat pengantar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 2) Surat permohonan pensiun Janda / Duda;
- 3) Daftar Susunan Keluarga yang dibuat oleh Camat;
- 4) Fotokopi akte nikah;
- 5) Fotokopi Keterangan Kematian;
- 6) Fotokopi Janda / Duda oleh Lurah dan Camat;

- 7) Fotokopi Akte Kelahiran Anak;
- 8) Fotokopi sah SK CPNS;
- 9) Fotokopi sah SK PNS;
- 10) Fotokopi sah Pangkat terakhir;
- 11) Fotokopi sah KGB terakhir;
- 12) Fotokopi sah DP3 2 tahun terakhir;
- 13) Fotokopi sah Kartu Pegawai;
- 14) Fotokopi sah Taspen;
- 15) Fotokopi KTP;
- 16) Fotokopi KK.
- 17) Setelah semua persyaratan selesai, untuk diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diperiksa dan segera dibuatkan surat pengantarnya.
- 18) Membuat surat pengantar yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Badan.
- 19) Menyerahkan berkas berserta surat pengantar kepada BKD .
- 20) Data yang ada di BKD dikirim ke BKN Regional VIII dengan surat pengantar dari BKD.
- 21) Pensiun diproses oleh BKN Regional VIII.
- 22) Pensiun yang sudah selesai akan dikirim ke BKD oleh BKN Regional VIII.
- 23) Pensiun yang telah sampai di BKD untuk segera disampaikan ke PNS yang bersangkutan.
- 24) Selesai.

## C. SOP KEUANGAN

1. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan
2. Penyampaian Pertanggungjawaban Administratif Bendahara Penerimaan
3. Penyampaian Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan
4. Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan
5. Pengajuan SPP-UP
6. Pengajuan SPP-GU
7. Penyampaian Pertanggunjawaban Administratif Bendahara Pengeluaran
8. Penyampaian Pertanggunjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran

## D. SOP BIDANG PRINSIP PENANAMAN MODAL

## IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Izin Penanaman Modal

- 1) Mengisi formulir permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar. (bermaterai @ Rp. 6.000,-)
- 2) Foto copy Nomor Pokok Pajak (NPWP)
- 3) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kab Banjar.
- 4) Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 5) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- 6) Rekomendasi dari intitusi pemerintah terkait (apabila dipersyaratkan) (UKUPL/ Amdal,RT RW dan lain-lain) yang sudah disetujui
- 7) Akte pendirian dan perubahan perusahaan yang telah disahkan pengadilan (CV) dan KEMENKUMHAM (PT)
- 8) Bukti diri Pemegang Saham (KTP/ NPWP) apabila Perusahaan tersebut Tbk
- 9) Khusus untuk industri :
5. -Diagram alir produksi (flow chart of production) yang dilengkapi dengan penjelasan detail dari bahan baku sampai jadi produk
- 10) Surat tanah
- 11) Sketsa tempat usaha
- 12) Surat kuasa bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri (bermaterai @ Rp. 6.000,)
- 13) Persyaratan tersebut diatas masing-masing rangkap 2 (dua) + stopmap
- 14) Waktu Penyelesaian 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang benar dan lengkap
- 15) Standar Biaya : Gratis

## E. SOP BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

## 1. SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA

Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

- a. Permohonan Baru
- 1) Pengajuan permohonan disampaikan kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Banjar. (bermaterai @ Rp. 6.000,-)
- 2) Foto copy Kartu Tanda Pendudukan (KTP) pemilik / penanggung jawab / pimpinan perusahaan.
- 3) Foto copy Bukti kepemilikan tempat usaha (sertifikat/jual beli/sewa menyewa/pinjam)
- 4) Foto copy Tanda Lunas PBB tahun terakhir
- 5) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dari notaris yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang (khusus PT, CV, Firma dan Koperasi).
- 6) Denah bangunan / sketsa tempat usaha
- 7) Surat Pernyatan Pengusaha
- 8) Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga
- 9) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dan 2 lembar
- 10) Surat Kuasa bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri (bermaterai @ Rp. 6.000,-)
- 16) Waktu Penyelesaian 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang benar dan lengkap
- 17) Standar Biaya : Biaya Retribusi Kebersihan sesuai Peraturan Daerah Kab. Banjar No. 7 Tahun 2011
- b. Permohonan Perpanjangan

- 1) Pengajuan permohonan disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar. (bermaterai @ Rp. 6.000,-)
- 2) Foto copy Kartu Tanda Pendudukan (KTP) pemilik / penanggung jawab / pimpinan perusahaan.
- 3) Asli Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang habis masa berlakunya
- 4) Foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir
- 5) Surat pernyataan tidak ada perubahan
- 6) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dan 2 lembar
- 7) Surat kuasa bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri (bermaterai @ Rp. 6.000,-)
- 8) Waktu Penyelesaian 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang benar dan lengkap
- 9) Standar Biaya : Biaya Retribusi Kebersihan sesuai Peraturan Daerah Kab. Banjar No. 7 Tahun 2011

## 2. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

- a. Permohonan SIUP Baru
- 1) Pengajuan permohonan siup disampaikan kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar (bermaterai @ Rp. 6.000,-)
- 2) Asli dan Foto copy akte pendirian perusahaan dari notaris yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang (khusus PT, CV, Firma dan Koperasi).
- 3) Foto copy kartu tanda pendudukan (KTP) pemilik / penanggung jawab / pimpinan perusahaan.
- 4) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 5) Foto copy izin usaha lain atau surat keterangan lain yang dipersamakan dengan itu yang dikeluarkan oleh instansi berwenang (HO, KP, dll)
- 6) Foto copy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang masih berlaku
- 7) Foto copy bukti pemilikan tempat usaha (sertifikat/jual beli/sewa menyewa/pinjam)
- 8) Surat keterangan dari atasan langsung bagi pemohon SIUP PNS / ABRI
- 9) Pas foto ukuran 3x4 2 lembar
- 10) Foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir
- 11) Persyaratan tersebut diatas masing-masing rangkap 3 (tiga)
- 12) Surat kuasa bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri (bermaterai @Rp. 6.000,-)
- 13) Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang benar dan lengkap
- 14) Standar Biaya : Gratis sesuai Peraturan Daerah Kab. Banjar No. 7 Tahun 2011

- b. Permohonan SIUP Daftar Ulang / Perpanjangan
- 1) Pengajuan permohonan Daftar Ulang SIUP disampaikan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar (bermaterai @ Rp. 6.000,-)
- 2) SIUP asli
- 3) Neraca perusahaan
- 4) Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang masih berlaku
- 5) Foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir
- 6) Surat kuasa bagi pengurusan oleh pihak ketiga
- 7) Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang benar dan lengkap
- 8) Standar Biaya : Gratis sesuai Peraturan Daerah Kab. Banjar No. 7 Tahun 2011

## c. Permohonan SIUP Perubahan

- 1) Pengajuan permohonan Perubahan SIUP disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar (bermaterai @Rp.6.000,-)
- 2) Asli dan Foto copy akte pendirian perusahaan dari notaris yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang (khusus PT, CV, Firma dan Koperasi).
- 3) SIUP asli
- 4) Neraca perusahaan (tahun terakhir khusus untuk PT)
- 5) Data pendukung perubahan
- 6) Foto pemilik/penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 2 lembar
- 7) Foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir
- 8) Surat kuasa bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri (bermaterai @Rp. 6.000,-)
- 9) Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang benar dan lengkap
- 10) Standar Biaya : Gratis sesuai Peraturan Daerah Kab. Banjar No. 7 Tahun 2011
- d. Permohonan SIUP Penggantian (Hilang)
- 1) Pengajuan permohonan penggantian SIUP disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar (bermaterai @Rp. 6.000,-)
- 2) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
- 3) Foto copy SIUP yang lama
- 4) Foto pemilik / penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 2 lembar
- 5) Foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir
- 6) Surat kuasa bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri (bermaterai @Rp.6.000,-)

- 7) Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang benar dan lengkap
- 8) Standar Biaya : Gratis sesuai Peraturan Daerah Kab. Banjar No. 7 Tahun 2011
- e. Permohonan SIUP Penggantian (Rusak)
- 1) Pengajuan permohonan penggantian SIUP disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar (bermaterai@Rp. 6.000,-)
- 2) SIUP asli
- 3) Foto pemilik / penanggung jawab perusahaan ukuran 2x3 2 lembar
- 4) Foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir
- 5) Surat kuasa bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri (bermaterai @Rp.6.000,-)
- 6) Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang benar dan lengkap
- 7) Standar Biaya : Gratis sesuai Peraturan Daerah Kab. Banjar No. 7 Tahun 2011

## 3. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

## a. Pendaftaran Baru

1. Perseroan Terbatas (PT)
- 1) Pengajuan permohonan TDP disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar. (bermaterai @Rp. 6.000,-)
- 2) Asli dan foto copy akte pendirian perseroan;
- 3) Asli dan foto copy keputusan pengesahan / persetujuan AD sebagai Badan Hukum dari Departemen Hukum dan HAM;
- 4) Asli dan foto copy akte perubahan AD Perseroan (apabila ada perubahan)
- 5) Asli dan foto copy Pengesahan / Penerimaan Laporan / Pemberitahuan perubahan AD Perseroan (apabila ada perubahan)
- 6) Foto copy KTP susunan pengurus dan pemegang saham
- 7) Foto copy izin lainnya atau surat keterangan lain yang dipersamakan dengan itu yang dikeluarkan oleh instansi berwenang (HO, KP, SIUP, SIUJK, IUI, TDI dll)
- 8) Foto copy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang masih berlaku
- 9) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 10) Foto copy Lunas PPB tahun terakhir
- 11) Surat kuasa bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri (bermaterai @ Rp. 6.000,-)
- 12) Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang benar dan lengkap

- 13) Standar Biaya : Gratis sesuai Peraturan Daerah Kab. Banjar No. 7 Tahun 2011
2. Perseroan Terbatas (PT) Cabang
- 1) Pengajuan permohonan TDP disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar. (bermaterai @ Rp. 6.000,-)
- 2) Asli dan Foto copy Akte Pendirian Perusahaan Cabang
- 3) Foto copy TDP Pusat yang telah disesuaikan dengan UU-PT
- 4) Foto copy KTP penanggung jawab / pimpinan cabang
- 5) Surat Penunjukan sebagai pimpinan cabang
- 6) Foto copy izin lainnya atau surat keterangan lain yang dipersamakan dengan itu yang dikeluarkan oleh instansi berwenang (HO, KP, SIUP, SIUJK, IUI, TDI dll)
- 7) Foto copy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang masih berlaku
- 8) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 9) Foto copy Lunas PPB tahun terakhir
- 10) Surat kuasa bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri (bermaterai @ Rp. 6.000,-)
- 11) Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang benar dan lengkap
- 12) Standar Biaya : Gratis sesuai Peraturan Daerah Kab. Banjar No. 7 Tahun 2011
3. Koperasi (Kop)
- 1) Pengajuan permohonan TDP disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar (bermaterai @ Rp 6.000,-)
- 2) Foto copy Akte Pendirian Koperasi
- 3) Foto copy pengesahan sebagai Badan Hukum dari Departemen Koperasi / Dinas Perindagkop
- 4) Foto copy KTP Ketua dan Badan Pengawas
- 5) Foto copy izin usaha lain atau surat keterangan lain yang dipersamakan dengan itu yang dikeluarkan oleh instansi berwenang (HO, KP, SIUP, SIUJK, IUI, TDI dll)
- 6) Foto copy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang masih berlaku
- 7) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 8) Foto copy Lunas PPB tahun terakhir
- 9) Surat kuasa bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri (bermaterai @ Rp. 6.000,-)
- 10) Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang benar dan lengkap

- 11) Standar Biaya : Gratis sesuai Peraturan Daerah Kab. Banjar No. 7 Tahun 2011
4. Persekutuan Komanditer (CV)
- 1) Pengajuan permohonan TDP disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar. (bermaterai @ Rp. 6.000,-)
- 2) Asli dan foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh pengadilan
- 3) Foto copy KTP penanggung jawab perusahaan
- 4) Foto copy izin usaha lain atau surat keterangan lain yang dipersamakan dengan itu yang dikeluarkan oleh instansi berwenang (HO, KP, SIUP, SIUJK, IUI, TDI dll)
- 5) Foto copy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang masih berlaku
- 6) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 7) Foto copy Lunas PPB tahun terakhir
- 8) Surat kuasa bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri (bermaterai @ Rp. 6.000,-)
- 9) Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang benar dan lengkap
- 10) Standar Biaya : Gratis sesuai Peraturan Daerah Kab. Banjar No. 7 Tahun 2011
5. Persekutuan Firma (Fa)
- 1) Pengajuan permohonan TDP disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar. (bermaterai @ Rp. 6.000,-)
- 2) Asli dan foto copy Akte Pendirian Perusahaan
- 3) Foto copy KTP penanggung jawab perusahaan
- 4) Foto copy izin usaha lain atau surat keterangan lain yang dipersamakan dengan itu yang dikeluarkan oleh instansi berwenang (HO, KP, SIUP, SIUJK, IUI, TDI dll)
- 5) Foto copy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang masih berlaku
- 6) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 7) Foto copy Lunas PPB tahun terakhir
- 8) Surat kuasa bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri (bermaterai @ Rp. 6.000,-)
- 9) Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang benar dan lengkap
- 10) Standar Biaya : Gratis sesuai Peraturan Daerah Kab. Banjar No. 7 Tahun 2011
6. Perusahaan Perseorangan (PO)
- 1) Pengajuan permohonan TDP disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar (bermaterai @ Rp 6.000,-)
- 2) Foto copy Akte Pendirian Koperasi

- 3) Foto copy pengesahan sebagai Badan Hukum dari Departemen Koperasi / Dinas Perindagkop
- 4) Foto copy KTP Ketua dan Badan Pengawas
- 5) Foto copy izin usaha lain atau surat keterangan lain yang dipersamakan dengan itu yang dikeluarkan oleh instansi berwenang (HO, KP, SIUP, SIUJK, IUI, TDI dll)
- 6) Foto copy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang masih berlaku
- 7) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 8) Foto copy Lunas PPB tahun terakhir
- 9) Surat kuasa bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri (bermaterai @ Rp. 6.000,-)
- 10) Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang benar dan lengkap
- 11) Standar Biaya : Gratis sesuai Peraturan Daerah Kab. Banjar No. 7 Tahun 2011

## 7. Bentuk Perusahaan Lain (BPL)

- 1) Pengajuan permohonan TDP disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar. (bermaterai @ Rp. 6.000,-)
- 2) Foto copy Akte Pendirian Perusahaan
- 3) Foto copy KTP penanggung jawab perusahaan
- 4) Foto copy izin usaha lain atau surat keterangan lain yang dipersamakan dengan itu yang dikeluarkan oleh instansi berwenang (HO, KP, SIUP, SIUJK, IUI, TDI , dll)
- 5) Foto copy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang masih berlaku
- 6) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 7) Foto copy Lunas PPB tahun terakhir
- 8) Surat kuasa bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri (bermaterai @ Rp. 6.000,-)
- 9) Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang benar dan lengkap
- 10) Standar Biaya : Gratis sesuai Peraturan Daerah Kab. Banjar No. 7 Tahun 2011

## 8. Perusahan Asing (PA)

- 1) Pengajuan permohonan TDP disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar. (bermaterai @ Rp. 6.000,-)
- 2) Foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang
- 3) Foto copy KTP /Pasport penanggung jawab perusahaan
- 4) Foto copy izin usaha lain atau surat keterangan lain yang dipersamakan dengan itu yang dikeluarkan oleh instansi berwenang (HO, KP, SIUP, SIUJK, IUI, TDI , dll)
- 5) Foto copy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang masih berlaku

- 6) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 7) Foto copy Lunas PPB tahun terakhir
- 8) Surat kuasa bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri (bermaterai @ Rp. 6.000,-)
- 9) Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang benar d