PERATURAN DAERAH PETUNJUK PELAKSANAAN Nomor 10 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR ' TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
1.
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah oenezanti Undanz-Undane Nomor 2
..
;
c
...
-
-...~,
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2010).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa BAB II
PENDATAAN, PENDAFI'ARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK Bagian Kesatu Pendataan
Pasal 2
- (1) Pendataan objek Pajak Hiburan dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha Hiburan .
i
-
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan atau kuasanya, pemilik/ pengelola/ penanggung jawab usaha hiburan selaku subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pendaftaran

## Pasal 3

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Pendapatan.
- a. fotokopi identitas diri.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/ pengelola/ penanggung jawab usaha hiburan a tau kuasanya dengan melampirkan :
- b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, paling lambat 7 {tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (4) Pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha Hiburan yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan kartu NPWPD
- (5) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## NAMA, JENIS OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 4

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut atas penyelenggaraan Hiburan.

## Pasal 5

- (1) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- a. Tontonan Film ;
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:

TT.

-·-!-

...

'Wilr ---!1-

IT\-\_;

-l--

1-4.-~.

T"") ... ----·

i

•

..

- Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya; e.
- Permainan Bilyar, Golf dan Bowling g.
- Sirkus, Akrobat dan Sulap; f.
- Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan; h.
- Pertandingan Olahraga. J.
- Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center}; dan 1.

## Pasal 6

Dikecualikan dari obyek Pajak Hiburan adalah:

- . b. Hiburan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah, dikecualikan Hiburan tersebut diikuti Pihak Ketiga yang bersifat komersial.
- a. Hiburan yang tidak bersifat komersial .

## Pasal 7

- ( 1) Subyek Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi a tau Badan yang menikrnati usaha Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha Hiburan.

## BAB IV

## DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pajak

## Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat { 1} termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Bagian Kedua

Tarif Pajak

## Pasal 9

Besamya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- b. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana tontonan film di bioskop dari seluruh golongan dan jenis ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen}.
- c. Pertunjukan/pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen). . ' . ... " . . ... \_,.., , ..

'

..

...

- f. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- g. Pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- h. Permainan Bilyar, golf dan bowling ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
1. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lim.a persen).
- j. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- k. Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## Bagian Ketiga

## Cara Penghitungan Pajak

## Pasal 10

Besaran Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

## BABV WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 11

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun .

## BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 12

- ( 1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (3) Pajak Hiburan dipungut dengan cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS) yang tertuang dalam SPTPD.
- (4) Pajak Hiburan dipungut dengan cara Taksasi (Non MPS), apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD dan diterbitkan SKPD.
- (5) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (6) Instansi Pemungut adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 13

i

- b. Karcis atau Tanda Masuk harus memuat :
1. nama dan alamat tempat usaha
2. nomor seri dan nomor urut; dan
3. nomor urut dalam satu bendel ditentukan paling banyak 100 (seratus) lembar dengan ketentuan setiap seri sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar.
- (2) Cara Taksasi (Non MPS) yaitu wajib pajak dikenakan pajak berdasarkan taksiran yang tertuang dalam SKPD.

## BAB VII

## TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGISIAN SPTPD, SKPDKB DAN/ ATAU SKPDKBT

Bagian Kesatu Penyampaian dan Pengisian SPTPD

## Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak serta menyampaikannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diarnbil sendiri oleh W ajib Pajak di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau pejabat yang ditunjuk pada setiap akhir bulan.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa:
- a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan.
- b. bukti penerimaan (bill).
- c. bukti setoran pajak yang telah dilakukan (tindasan SSPD).
- d. Surat Keterangan Potensi Pajak Hiburan.

## Pasal 15

- ( 1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas ... ~1-. ... 1., ... 1-. ... 1,.h; ... ,, h.ot-.,o nrol,+,, 1"\0't"'l-.romno;.,..., QP'T'on .,. .. h,,,.,.,;...,,.,. ...

•

"

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhimya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Penyampaian dan Pengisian SKPDKB dan SKPDKBT

## Pasal 17

- (1) Terhadap Wajib Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Bupati dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak dibayar atau ku.rang bayar;
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan .
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok
- (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPDKB dan SKPDKBT dengan mengacu pada lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 18

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah penetapan besarnya pajak terhutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
- a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya.
- b. W ajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/ atau menolak untuk diperiksa dan/ atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet dengan tahapan prioritas sebagai berikut:
- a. berdasarkan hasil kas opname.
- b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak.
- (5) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (6) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan tindakan Uji Petik sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
- (8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung atau subjek pajak yang memperoleh pelayanan dari wajib pajak.

## BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK

'

•

- ( 1) Pajak Hiburan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assesment).
- (2) Masa Pajak Hiburan terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desembe~ tahun berjalan.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan pajak.
- (5) Pajak yang terutang dibayar melalui bendahara penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalamjangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (8) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

## Pasal 20

- (1) Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Pajak disampaikan tetapi tida.k melebihi batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, tempat wajib pajak terdaftar untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut utang pajak, dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan 1 1 1 ... ----\_\_ ,\_ ... ... \... \_\_ .\_,\_ .a.·..J ... 1-1---------·--------L·

..

- (4) Dalam hal wajib pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali Surat Tagihan Pajak, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per-bulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/ pelunasan dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 {satu) bulan.

## Pasal 21

- (1) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), harus diajukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan serta :
- a. Jumlah pembayaran pajak yang dirnohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
- b. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal wajib pajak mengalami keadaan di luar kelruasaan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini .

## Pasal 22

- (1) Wajib pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kecuali apabila Bupati atau pejabat yang ditunjuk menganggap tidak. perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimak.sud pada ayat (1), dapat berupa garansi bank, surat/ dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito.
- (3) Wajib pajak. yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

## Pasal 23

- (1) Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), dapat diberikan untuk :
- a. Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat
- b. Paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, untuk permohonan angsuran atas kekurangan pembayaran utang pajak berupa pajak yang terhutang berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dapat diberikan untuk :
- a. Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan 20 ayat (4), untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); atau
- b. Paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, untuk permohonan penundaan atas kekurangan utang pajak berupa pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

## Pasal 24

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.
- (3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD.

## Pasal 25

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati menerbitkan Surat dalam jangka waktu 7 {tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa:
- b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang diberi kewenangan; atau
- a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah terlarnpaui, Bupati a tau pejabat yang ditunjuk tidak

- (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat Perjanjian angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak s.ebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir dengan mengacu pada lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

## PENGURANGAN PAJAK

Pasal 26

- ( 1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut:
- a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis da1.arn bahasa Indonesia kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD {Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa).
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak.
- c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak.
- d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
- e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling la.mbat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

•

r

## Bagian Kesatu

Tata Cara Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan Pajak

## Pasal 27

- ( 1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat:
- a. membetulkan:
1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
3. Surat Ketetapan Daerah Pajak Nihil.
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
5. Surat Tagihan Pajak Daerah.
6. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Daerah.
7. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
8. Surat Keputusan Pembetulan.
9. Surat Keputusan Keberatan.
10. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.
11. Surat Keputuan Penghapusan Sanksi Administrasi.
12. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah; atau
13. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- b. mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; dan/ atau
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan yang penerbitannya tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
- (2) Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a angka 12, dapat berupa Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah atas Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah atas Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (3) Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a angka 13, dapat berupa Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak

## Pasal 28

Ruang lingkup pernbetulan atas kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat ( 1) huruf a meliputi :

- a. ke:~alahan tulis antara lain kesalahan vane daoat beruoa nama.

•

..

-

- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/ atau pengurangan dan/ atau perkalian dan/ atau pembagian suatu bilangan, termasuk kekeliruan perhitungan karena adanya penerbitan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, dan surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan untuk tahun sebelumnya; atau
- c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase norma penghitungan penghasilan neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan penghasilan tidak kena pajak, kekeliruan penghitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.

## Pasal 29

Permohonan pembetulan diajukan oleh Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a.
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; dan
- c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

## Pasal 30

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat ( 1), tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 31

- (1) Pengajuan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditujukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dengan cara :
- a. secara langsung; atau
- b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
4. ...t.:h--!1- -·--...i1- ... 1 ... .: -----=------.~--· (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

'

-

Tanggal bukti penerimaan pennohonan pembetulan sebagaimana climaksud dalam Pasal 31 ayat (3), yaitu:

- b. tanggal stempel pos yang tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal pennohonan pembetulan disampaikan melalui pos.
- a. tanggal terima yang tercantum pada bukti penerimaan surat, dalam hal pennohonan pembetulan disampaikan secara langsung; atau

## Pasal 33

- ( 1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima permohonan pembetulan melakukan penelitian terhadap Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang menurut Wajib Pajak terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketan antara fiskus dan wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa untuk memberikan penjelasan atau keterangan tambahan, orang yang ditunjuk sebagai kuasa Wajib Pajak harus menunjuk.kan Surat Kuasa.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memanggil Wajib Pajak untuk memberikan penjelasan atau keterangan tambahan yang diperlukan.

## Pasal 34

Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan pembetulan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal bukti penerimaan pennohonan pembetulan.

## Pasal 35

Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan setelah melakukan penelitian.

## Pasal 36

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jurnlah pajak yang terutang dan/ atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

## Pasal 37

Bentuk formulir Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan secara jabatan mengacu pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 38

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar.

•

-

- b. mengemukakan jumlah pajak menurut penghitungan wajib pajak seharusnyaterutang;dan
- c. dilampiri dengan surat kuasa dalam hal surat permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar ditandatangani bukan oleh wajib pajak.

## Pasal 40

- ( 1) Surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan hasil pemeriksaan yang dapat dilrurangkan atau dibatalkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak meliputi:
- a. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- b. pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar; a tau
- c. pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal:
- a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan;
- b. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atau
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan.

## Pasal 41

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak, termaksud surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- b. secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- c. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pennohonannya.
- d. disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- e. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2), dianggap telah dilaksanakan apabila pemeriksa pajak telah memberikan kesempatan untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir dan Wajib Pajak tidak menggunakan hak tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

•

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b, hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal W ajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan yang pertama dikirim.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf c, hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.

## Pasal 43

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat waktu, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

## Pasal 44

- (1) Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 45

- ( 1) Surat permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar, disampaikan langsung oleh Wajib Pajak atau melalui pos kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dimana Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar adalah:
- a. tanggal terima surat wajib pajak, dalam hal disarnpaikan secara langsung oleh waiib pajak pada petugas atau petuzas v:mu n1t11n;111r-

•

- (1) Dalam proses penyelesaian permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar, Wajib Pajak wajib memberikan penjelasan dan/ atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen atau bukti, dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang menyelesaikan permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen atau bukti, dan buku-buku pendukung.
- (3) Setelah 5 (lima) hari kerja sejak bat