UNDANG-UNDANG RI Nomor 32 Tahun 1960 tentang PENGGUNAAN MATA UANG RUPIAH DALAM LALU-LINTAS PEMBAYARAN LUAR NEGERI (berlaku 25 Agustus 1960)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki kedudukan keuangan Negara kita, baik dalam perdagangan internasional maupun dalam bidang moneter dalam negeri, dipandang perlu mengambil tindakan-tindakan dalam penggunaan mata uang rupiah dalam lalu-lintas pembayaran luar negeri;
- b. bahwa dalam rangka usaha melancarkan pembangunan semesta perlu adanya penyederhanaan dalam bidang impor dan ekspor;
- c. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 92) tentang Pungutan Ekspor dan Impor,
2. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 93) tentang Penetapan Harga Mata Uang Rupiah;
3. Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (3) dan (4) Undang-undang Dasar;
Mendengar : Menteri Pertama, Menteri Keuangan dan Menteri
Perdagangan.
Memutuskan :
...
Memutuskan :
Penggunaan
Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Mata Uang Rupiah dalam lalu-lintas pembayaran luar negeri.
Pasal 1
Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dicabut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 92) tentang Pungutan Ekspor dan Impor.
Pasal 2
Dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini maka nilai mata uang asing terhadap rupiah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 93) tentang Penetapan Mata Uang Rupiah, selanjutnya disebut kurs dasar rupiah, dipergunakan untuk semua transaksi-transaksi devisen, baik dalam sektor ekspor dan impor maupun jasa-jasa.
Pasal 3
Ekspor barang-barang atau hasil bumi keluar daerah pabean Indonesia dikenakan bea keluar
Pasal 4
- (1) Impor dibagi dalam dua golongan.
- a. Barang-barang yang penting bagi perekonomian Indonesia;
- b. Barang-barang lainnya yang masih dibutuhkan.
- (2) Barang-barang tersebut dalam ayat (1) huruf a ditetapkan dalam suatu Peraturan Pemerintah tersendiri.
5. Selama masih dipandang perlu Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Perdagangan menetapkan suatu komponen harga yang harus dibayar atas barang termaksud dalam ayat (1) huruf a itu.
- (3) Terhadap impor dari barang-barang termaksud dalam ayat (1)huruf b, Pemerintah dapat mengadakan pembuatannya
Pasal 5
Impor dengan valuta asing yang tidak tercatat sebagai kekayaan devisen Negara, dapat dilakukan untuk barang-barang yang jenis dan syarat pengimporannya oleh Menteri Perdagangan bersama-sama dengan Menteri Keuangan.
Pasal 6
Pemungutan bea masuk, bea statistik, bea berat barang dan pajak masuk (pajak penjualan) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.
Pasal 7
- 1) Penjualan devisen oleh bank untuk jasa-jasa tertentu, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dikenakan pajak
Pasal 8
Menteri Perdagangan bersama-sama dengan Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan untuk menyelesaikan sistim ekspor konsinyasi dengan counter-impor, yang berlaku dibeberapa daerah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
Pasal 9
Peraturan-peraturan peralihan dan peraturan-peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 24 Agustus 1960.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 92. Pasal 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 1960, jam 06.00 waktu Jawa.

Penetapan: Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1960, Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 32 TAHUN 1960
tentang
## PENGGUNAAN MATA UANG RUPIAH DALAM LALU-LINTAS PEMBAYARAN LUAR NEGERI.
## UMUM.
Selama satu tahun Kabinet Kerja telah mengambil tindakan- tindakan persiapan dibidang ekonomi dan keuangan, baik dalam hubungan keadaan dalam negeri, maupun dalam hubungan lalu-lintas pembayaran luar negeri, untuk mentiadakan unsur-unsur negatif, yang mudah merintangi usaha-usaha kearah realisasi cita-cita masyarakat adil dan makmur.
Keadaan keuangan Negara didalam negeri telah diperkuat karena meningkatnya penerimaan Negara.
Dalam hubungan lalu-lintas pembayaran luar negeri, likwiditet Negara telah menjadi lebih baik, karena kekayaan devisen Negara telah meningkat dengan berarti.
Namun, keadaan ekonomi kita keseluruhnya belum mencerminkan perbaikan-perbaikan tersebut diatas, oleh karena persediaan dan peredaran barang dalam negeri belum berkembang sesuai denga perkembangan dilapangan keuangan Negara, seperti diuraikan diatas.
Sekarang Pemerintah memiliki/mengawasi bidang-bidang produksi dan perdagangan yang vital. Bank Pembangunan Indonesia telah didirikan untuk mengkoordinir pembelanjaan pembangunan, sedangkan bank-bank Negara sudah dapat melayani perusahaan-perusahaan Negara yang bekerja diberbagai bidang itu, menurut dasar-dasar banktechnis yang lazim berlaku didunia internasional. Dari Amanat-amanat Presiden Republik Indonesia yang bersejarah, dapat difahami, bahwa dipandang dari sudut moneter- ekonominya. Pemerintah bertujuan :
1. memberi kemungkinan kepada rakyat untuk mengambil barang kebutuhan dengan harga yang layak;
2. melanjutkan pembangunan Negara, sehingga rakyat mencapai tingkat hidup yang makin tinggi;
3. merealisir cita-cita masyarakat adil dan makmur secara efisien.
Agar supaya dengan peraturan yang sudah diperkuat itu Pemerintah dapat memperkembangkan bidang persediaan dan peredaran barang-barang sesuai dengan hasilhasil yang telah dicapai dalam lapangan keuangan Negara, maksudnya tiba waktunya untuk menetapkan kebijaksanaan selanjutnya.
Demikian, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan usaha Pemerintah untuk memperkokoh nilai mata uang rupiah, sehingga mata uang rupiah ini dapat dihargai dan dicintai segenap rakyat Indonesia.
## PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
. Dengan dihapuskannya Pungutan Ekspor dan Impor maka pada hakekatnya tercapai penyederhanaan dalam peraturan devisen, yang dalam rangka Ekonomi Terpimpin akan memperlancar pelaksanaan Program Sandang Pangan dan Rencana Pembangunan Semesta.
PENJELASAN
Pasal 2
. Yang dimaksud dengan kurs dasar rupiah ialah kurs Rp. 45,U.S. $ 1,seperti ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1959.
PENJELASAN
Pasal 3
. Karena dari penyerahan mata uang asing tidak lagi dikurangi Pueks sebesar 20%, maka para eksportir menerima lebih banyak. Dengan tidak mengurangi para eksportir, maka untuk memperkuat keuangan Negara perlu diadakan pemungutan bea keluar yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.
PENJELASAN
Pasal 4
. Barang-barang yang dapat diimpor berdasarkan kurs dasar rupiah ialah barang-barang penting untuk perekonomian kita. Daftar barang-barang tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan keadaan peredaran barang pada waktu sekarang, maka penghapusan sekaligus dari pada Puim dan sebagainya akan menimbulkan spekulasi-spekulasi yang tak dapat dibenarkan. Untuk menghindarkan hal-hal ini, maka pada permulaan, untuk menstabilisir hargaharga barang impor ditetapkan suatu komponen harga yang harus dibayar