KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 81 Tahun 2001 tentang KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (berlaku 21 Juni 2001)
Pembukaan
Menimbang : lebih dengan
- a. bahwa dalam rangka pemulihan, diperlukan langkah-langkah secara terkoordinasi guna mendorong perscepatan pembangunan infrastruktur mengutamakan investasi swasta dalam meupun luar negeri;
- b. bahwa untuk memberikan arahan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan penanganan permasalahan yang dihadapi, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
- (1) Membentuk Komite Kebijakan Percepatan Pemabngunan Infrastruktur yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komite dengan susunan sebagai berikut :
- a. Ketua
:
Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Wakil Ketua 1 :
Wakil Ketua 2 :
- c. Anggota :
Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Menteri Perindustrian dan perdagangan;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Sekretaris :
Deputi Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi, dan Pembangunan Infrastruktur;
- e. Wakil Sekretaris 1
:
Sekretartis Jenderal Deparrtemen Keuangan;
Wakil Sekretaris 2
:
Sekretartis Jenderal Deparrtemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
Wakil Sekretaris 3
:
Sekretartis Jenderal Deparrtemen Perhubungan dan Telekomunikasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Komite bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 2
- (1) Komite mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan dan strategi percepatan pembangunan infrastruktur termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan investasi swasta maupun kerjasama antara Pemerintah dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur;
- b. mengkoordinasikan keterpaduan rencana dan program, serta memantau pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur;
- c. menetapkan upaya pemecahan berbagai permasalahan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komite dapat:
- a. mengundang prjabat tertentu lainnya lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Komite mengikutsertakan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan atau Kota terkait.
Pasal 3
Percepatan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mencakup:
- a. pasarana dan sarana perhubungan: jalan, jembatan, jalan kereta api, dermaga, pelabuhan laut, pelabuhan udara, penyeberangan sungai dan danau;
- b. prasarana dan sarana pengairan : bendungan, bendung, jaringan pengairan, bangunan pengendalian banjir, pengamanan pantai, dan hubungan pembangkit listrik tenaga air;
-3 - c.
prasarana ...
- c. prasarana dan sarana permukiman, industri dan perdagangan : pembangunan gedung, kawasan industri dan perdagangan, dan instalasi air bersih, jaringan dan pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan sistem drainase;
- d. bangunan dan jaringan utilitas umum : gas, listrik, dan telekomunikasi.
Pasal 4
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite dibantu oleh Sekretariat Komite yang beranggotakan para pejabat eselon II dari instansi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1.
- (2) Susunan, pengangkatan, kedudukan serta tugas dan tanggung jawab Sekretariat akan ditetapkan oleh Ketua Komite.
Pasal 5
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite dapat membentuk Sub Komite untuk bidang tugas tertentu yang diketahui oleh pejabat eselon I dan beranggotakan para pejabat dari instansi-instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Susunan, kedudukan, tugas dan tanggung jawab Sub Komite akan ditetapkan oleh Ketua Komite.
Pasal 6
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 7
- (1) Dalam rangka sinkronisasi pengaturan, Komite juga bertugas untuk menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur.
- (2) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus selesai dilakukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Keputusan Presiden ini ditetapkan.
Pasal 8
Pada Keputusan Presiden ini mulai berlaku, maka:
1. Keputudan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur, dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur bertentangan dengan Keputusan Presiden ini.
- (2) Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Dalam Rangka Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Proyek dan Kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Bidang Infrastruktur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9
Komite ini tidak mencakup tugas yang telah diatur tersendiri dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2001 tentang Tim Konsultasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.
Pasal 10
Pelaksanaan tugas Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan tetap
Pasal 11
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
PENUTUP
Pengesahan
Pengesahan: ditetapkan

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID Pasal 8 ...