PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 60 Tahun 1992 tentang OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LISTRIK NEGARA (berlaku 19 September 1992)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1992 TENTANG
OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LISTRIK NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
:
:
a. bahwa untuk memenuhi permintaan kebutuhan tenaga lislrik dewasa ini, Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara perlu mempercepat pembangunan dan pengembangan usaha ketenagalistrikan;
- b. bahwa untuk keperluan pembangunan dan pengembangan usaha ketenagalistrikan, Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara memerlukan dana yang cukup besar untuk investasi;
- c. bahwa dana yang dimiliki Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara saat ini bersumber dari dana sendiri dan pinjaman dari dalam dan luar negeri yang dinilai belum memadai, sehingga perlu untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk obligasi;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990, pengeluaran obligasi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 21);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG OBLIGASI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LISTRIK NEGARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Obligasi adalah obligasi Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara berupa surat Pengakuan Hutang Jangka Panjang Perusahaan Umum (PERUM) Listrik-Negara atas pinjaman uang dari masyarakat dengan imbalan bunga tertentu dan pembayaran yang dilakukan secara berkala;
2. Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara yang didirikan ## BAB II PENGELUARAN OBLIGASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dalam rangka mengembangkan usahanya Perusahaan dapat mengeluarkan obligasi dengan jumlah maksimum sebesar Rp. 1.200.000.000.000,-(satu trilyun dua ratus milyar rupiah) yang pengeluarannya dilakukan secara bertahap ## BAB III PELUNASAN OBLIGASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Untuk menjamin pelunasan obligasi yang dikeluarkan, Perusahaan melakukan penyisihan dana yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri dan Menteri Keuangan.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1992

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1992

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1992 TENTANG OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LISTRIK NEGARA
## UMUM
Dalam pelaksanaan pembangunan, tenaga listrik mempunyai peranan penting untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta kegiatan ekonomi.
Oleh karena itu, Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara berusaha untuk memenuhi permintaan tenaga listrik.
Untuk memenuhi permintaan kebutuhan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan dengan mutu serta keandalan yang baik dan harga yang terjangkau oleh masyarakat, diperlukan dana yang besar. Mengingat sumber dana yang diperoleh untuk keperluan investasi baik dari dana anggaran Perusahaan, penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri belum mencukupi, maka perlu diperoleh dana dari sumber lain yang sah.
Untuk menghimpun dana guna pembiayaan pembangunan dan pengembangan usaha ketenagalistrikan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara, Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara dapat menggunakan dana yang diperoleh melalui pengeluaran obligasi dan alat-alat yang sah lainnya untuk mengembangkan usahanya.
Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara sebagai Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketenagalistrikan, perlu didukung dengan partisipasi masyarakat berupa keikutsertaan dalam pendanaan pembangunannya, agar peningkatan pelayanan dan pengembangan di bidang ketenagalistrikan dapat terpenuhi.
Untuk peningkatan pembangunan dalam bidang ketenagalistrikan, keikutsertaan masyarakat dalam penghimpunan dana dapat dilakukan dengan cara pengeluaran obligasi oleh Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara.
Pengeluaran obligasi oleh Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara tersebut, selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana investasi Perusahaan, juga digunakan untuk menunjang program Pemerintah dalam rangka meningkatkan peranan pasar modal dalam pembangunan dengan mengikutsertakan masyarakat.
PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan jenis obligasi dan tata cara pengeluarannya yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas