Unknown PEMERINTAH Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH · DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017. t LAPORAN KINERJA MINGGUAN NAMA NIP JABATAN INSTANSI | NO. | HARI/TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN | KETERANGAN | |-------|----------------|-------------------|-------------------|--------------| | 1. | | | | | | dst. | | | | | Molibagu, Mengetahui, Kepala SKPD, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP. Yang membuat Iaporan, LAMPIRANVI PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR r TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELA TAN TAHUN ANGGARAN 2017 SURAT REKOMENDASI, KOPSURAT REKOMENDASI Nomor: Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Nip Alamat Dengan ini memberikan rekomendasi kepada : Nama SKPD Nama Pimpinan SKPD Alamat Karena Dinas/Badan/Kantor dan Bagian tersebut belum melaksanakan absensi sidik jari/ finger print disebabkan oleh . Rekomendasi 1n1 diberikan untuk perhitungan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk keperluan. Dikeluarkan di Bolaang Uki Tanggal Mengetahui, ONDOW SELATAN,9 /UPATI BOLAANG M HERSON MAYULU LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NO MOR &lt;:. TAHUN 2017 TENT ANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017 REKAPITULASI KEHADIRAN PADA ACARA KENEGARAAN, KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH, KEGIATAN KEAGAMAAN DAN RAPAT-RAPAT DI TINGKAT DAERAH UNIT KERJA BULAN | | | KEGIATAN | KEGIATAN | KEGIATAN | KEGIATAN | KEGIATAN | KEGIATAN | | |----|----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----| | NO | NAMA/NIP | Kehadiran pada acara kenegaraan | Kehadiran pada acara kenegaraan | Kehadiran Pada Acara Keagamaan | Kehadiran Pada Acara Keagamaan | Rapat di tingkat daerah | Rapat di tingkat daerah | | | | | Hari/Tanggal | Uraian Kegiatan | Hari/Tanggal | Uraian Kegiatan | Hari/Tanggal | Uraian Kegiatan | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dst | Mengetahui, Kepala NIP. suPATI BOLAANG �HE SELATAN,9 LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR ,t, TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017 REKAPITULASI KEHADIRAN PNS PADA APEL PAGI DAN APEL SORE UNIT KERJA BULAN | | | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | Jumlah Apel Pagi | Jumlah Jumlah Apel Pagi yang tidak | Apel yang | Jumlah Sore diikuti | |-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------| | NO | NAMA/NIP | APELPAGI | APELPAGI | APELPAGI | APELPAGI | APELPAGI | APELPAGI | APELPAGI | APELPAGI | APEL SORE | APEL SORE | APEL SORE | APEL SORE | APEL SORE | APEL SORE | APEL SORE | APEL SORE | yang diikuti | Apel Sore yang diikuti | diikuti | tidak | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 .. | .. | .. | .. .. | | 31 | 2 | 3 | 4 5 | .. | .. | . . | 31 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mengetahui, Kepala NIP. NIP. LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR i TAHUN 2017 TENT ANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERl SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERlNTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017 DAFTAR REKAPITULASI NILA! KINERJA PNS NAMASKPD PERI ODE BULAN | No | Nama/NIP. | Jabatan | Eselon | Nilai Tertinggi | Indikator Disiplin Tingkat Kehadiran di Kantor | Indikator Disiplin Tingkat Kehadiran di Kantor | Indikator Disiplin Tingkat Kehadiran Apel Kenegaraan, | Indikator Disiplin Tingkat Kehadiran Apel Kenegaraan, | Indikator Disiplin Tingkat Kehadiran pada Acara | Indikator Disiplin Tingkat Kehadiran pada Acara | Indikator Produktivitas Kerja | Indikator Produktivitas Kerja | Bobot | Indikator Kegiatan Rutin Keagamaan | Total Bobot | Jumiah TPP | Jumlah Yang Diterima | |-------|-------------|-----------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|--------------|------------------------| | | 2 | 3 | 4 | Nilai 5 6 | Bobot (25%) 7 | Nilai 8 | Bobot (20%) 9 (8/5x20%) | Nilai 10 | Bobot (15%) 11 (10/Sx 1596) | Nilai 12 | (40%) 13 | Bobot | 14 | Bobot 100% 15 | 16 | 17 | 18 | | 1 | | | | 5 | (6/5x 2596) | | | | | | (12/5 x40%) | | (7+9+11+13) | (14x15) | {14x15) | | (116xl7) | | l. 2. | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 3. | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bolaang Uki, KEPALASKPD · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · BENDAHARA PENGELUARAN 2. Produktivfitas Kerja (Bobot 40%) | PRODUKTIFITAS KERJA : Komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas pokok bagi kepentinzan oraanisasi | PRODUKTIFITAS KERJA : Komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas pokok bagi kepentinzan oraanisasi | NILAI | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | A. | Mampu menjabarkan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari yang dibuktikan dengan laooran mingguan yang bersanzkutan. | 5 | | 8. | 1-3 hari selama bulan berjalan PNS yang bersangkutan tidak menghasilkan output pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya | 4 | | c. | 4-5 hari selama bulan berjalan PNS yang bersangkutan tidak menghasilkan output pekerjaan berdasarkan tugas nokok dan funzsinva | 3 | | D. | 6-7 hari selama bulan berjalan PNS yang bersangkutan tidak menghasilkan output pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan funzsinva | 2 | | E. | 8-10 hari selama bulan berjalan PNS yang bersangkutan tidak menghasilkan output pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya | 1 | | F. | Diatas 10 hari selama buIan berjalan PNS yang bersangkutan tidak menghasilkan output pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya | 0 | 3. Kegiatan Keagamaan bobot 100% | 1. | Mengikuti kegiatan rutin keagamaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi pembayaran tambahan nezhasilan pezawai | Mengikuti kegiatan rutin keagamaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi pembayaran tambahan nezhasilan pezawai | NILAI | |------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | | A. | Mengikuti seluruh kegiatan rutin keagamaan selama l(satu) bulan, tambahan penghasilan dibayarkan 100% dari jumlah tambahan penghasilan pegawai yang bersanzkutan | 3 | | | B. | 1 (satu) kali tidak mengikuti kegiatan rutin keagamaan selama l(satu) bulan, tambahan penghasilan dibayarkan 75% dari jumlah tambahan penghasilan pegawai yang bersanzkutan | 2 | | | c. | 2 (dua) kali tidak mengikuti kegiatan rutin keagamaan selama l(satu) bulan, tambahan penghasilan dibayarkan 50% dari jumlah tambahan penghasilan pegawai yang bersangkutan | 1 | | | D. | 3 (tiga) kali tidak mengikuti kegiatan rutin keagamaan selama l(satu) bulan, tambahan penghasilan dibayarkan 0% dari jumlah tambahan penghasilan pegawai yang bersanzkutan | 0 | 'BUPATI BOLAANG MONGONDOW-SELATAN, � b. Tingkat Kehadiran Apel Pagi dan Sore (Bobot 20 %) | DISIPLIN MENGIKUTI APEL PAGI DAN APEL SORE Kehadiran Pegawai dalam menzikuti ape! pazi dan ape! sore | DISIPLIN MENGIKUTI APEL PAGI DAN APEL SORE Kehadiran Pegawai dalam menzikuti ape! pazi dan ape! sore | NILAI | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | A. | Sangat Rajin yaitu tidak pernah tidak hadir pada apel pagi dan sore | 5 | | B. | Rajin yaitu kumulatif selama satu bulan 1-2 kali tidak mengikuti ape! pagi atau ape! sore dengan tanpa oeberitahuan secara tertulis | 4 | | c. | Cukup rajin yaitu secara kumulatif selama satu bulan 3-4 kali tidak mengikuti apel pagi dan ape! sore dengan tanpa neberitahuan secara tertulis | 3 | | D. | Kurang rajin yaitu secara kumulatif selama satu bulan 5-6 kali tidak mengikuti apel pagi dan apel sore dengan tanpa peberitahuan secara tertulis | 2 | | E. | Tidak rajin yaitu secara kumulatif selama satu bulan 7-8 kali tidak mengikuti ape! pagi dan apel sore tanpa pemberitahuan tertulis | 1 | | F. | apabila secara kumulatif lebih dari 8 kali tidak mengikuti ape! pagi dan ape! sore dengan tanpa pemberitahuan secara tertulis | 0 | - c. Tingkat Kehadiran Pemerintah Daerah, Daerah. (Bobot 15%) pada Acara/Kegiatan Kenegaraan, Kegiatan Kegiatan Keagamaan dan Rapat-rapat di Tingkat | 1. | DISIPLIN MENGIKUTI ACARA/KEGIATAN KENEGARAAN, KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH, KEGIATAN KEAGAMAAN DAN RAPAT-RAPAT DI TINGKAT DAERAH. | DISIPLIN MENGIKUTI ACARA/KEGIATAN KENEGARAAN, KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH, KEGIATAN KEAGAMAAN DAN RAPAT-RAPAT DI TINGKAT DAERAH. | NILAI | |------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | | A. | Mengikuti seluruh kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintah daerah, kegiatan keagamaan dan rapat-rapat di tingkat daerah | 5 | | | B. | Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintah daerah, kegiatan keagamaan dan rapat-rapat di tingkat daerah 1 samnai 2 kali tanna nemberitahuan yang resmi | 4 | | | c. | Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintah daerah, kegiatan keagamaan dan rapat-rapat di tingkat daerah 3 kali tanpa pemberitahuan yang resmi | 3 | | | D. | Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintah daerah, kegiatan keagamaan dan rapat-rapat di tingkat daerah 4 kali tanpa pemberitahuan yang resmi | 2 | | | E. | Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintah daerah, kegiatan keagamaan dan rapat-rapat di tingkat daerah 5 sampai 6 kali tanpa pemberitahuan yang resmi | 1 | | | F. | Apabila secara kumulatif PNS yang bersangkutan tidak pernah mengikuti kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintah daerah, kegiatan keagamaan dan rapat-rapat di tingkat daerah tanpa pemberitahuan yang resmi | 0 | LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR � TAHUN 2017 TENT ANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGA WAI NEGERI SIPIL DI LING KUN GAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN SKPD PENILAIAN KINERJA PEGA WAI Bulan : Tahun : 2017 I. PEGAWAI YANG DI NILAI 1. Nama 2. NIP/KARPEG 3. Gol/Ruang 4. Jabatan II. PENILAI 1. Nama 2. NIP/KARPEG 3. Gol/Ruang 4. Jabatan III. PENILAIAN KINERJA 1. Disiplin Total Bobot 60%) - a. Tingkat Kehadiran di Kantor (Bobot 25 %) : | DISIPLIN KEHADIRAN DI KANTOR Kehadiran Pegawai dalam melaksankaan tugas dan kepatuhan jam kerja (Acuan Daftar Hadir/Absensi) dengan tingkat kehadiran normal Pezawai sebanvak 7,5 iam/hari | DISIPLIN KEHADIRAN DI KANTOR Kehadiran Pegawai dalam melaksankaan tugas dan kepatuhan jam kerja (Acuan Daftar Hadir/Absensi) dengan tingkat kehadiran normal Pezawai sebanvak 7,5 iam/hari | NILAI | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | A. | Sangat Rajin yaitu tidak pemah tidak hadir, tidak pemah terlambat atau tidak nernah oulanz lebih awal/ceoat | 5 | | B. | Rajin yaitu tingkat kehadiran selama satu bulan pegawai yang bersangkutan 1 - 7,5 jam tidak hadir dengan tanpa nernberitahuan secara tertulis | 4 | | C. | Cukup rajin yaitu tingkat kehadiran selama satu bulan pegawai yang bersangkutan 7,5 - 22 jam tidak hadir dengan tanpa pemberitahuan secara tertulis | 3 | | D. | Kurang rajin yaitu tingkat kehadiran selama satu bulan pegawai yang bersangkutan 22 - 37 jam tidak hadir dengan tanoa nemberitahuan secara tertulis | 2 | | E. | Tidak rajin yaitu tingkat kehadiran selama satu bulan pegawai yang bersangkutan 37 - 75 jam tidak hadir dengan tanpa pemberitahuan secara tertulis | 1 | | F. | apabila secara kumulatif tingkat kehadiran selama satu bulan pegawai yang bersangkutan 75 jam tidak hadir dengan tanoa oemberitahuan secara tertulis | 0 | 3. Perangkat Daerah dengan Kondisi Wilayah Kerja kategori berat | NO. | PENERIMA | JUMLAH | Keterangan | |-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------| | 1 | Pejabat Eselon III.a pada Kantor Carnat Pinolosian Timur, Kantor Carnat Tomini dan Kantor Carnat Poaizadan | 10.250.000,- | | | 2 | Pejabat Eselon IIl.b pada Kantor Carnat Pinolosian Timur, Kantor Carnat To mini dan Kantor Carnat Posizadan | 3.750.000,- | | | 3 | Pejabat Eselon IV.a pada Kantor Carnat Pinolosian Timur, Kantor Carnat Tomini dan Kantor Carnat Posigadan, Puskesmas Pinolosian Timur, Puskesmas Tomini dan Posigadan, Kepala Satuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecarnatan Pinolosian Timur, Kecarnatan Tomini dan Posigadan, Koordinator BP3K Kecarnatan Pinolosian Timur, Kecarnatan Tomini dan Posizadan | 2.500.000,- | | | 4 | Pejabat Eselon IV.b pada Kantor Carnat Pinolosian Timur, Kantor Carnat Tomini dan Kantor Carnat Posigadan, | 2.000.000,- | | | 5 | Staf pada pada Kantor Carnat Pinolosian Timur, Kantor Carnat Tomini dan Kantor Carnat Posigadan, Puskesmas Pinolosian Timur dan Posigadan, Satuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecarnatan Pinolosian Timur, KecarnatanTomini dan Posigadan, Tenaga Fungsional Penyuluh Kecarnatan Pinolosian Timur, Tomini dan Posizadan | 1.500.000,- | | | 6 | Tenaga Fungsional Kesehatan, Guru Sekolah dan (berlaku Unknown)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Solaang Uki pada tanggal 3 Janvori 1)-01� ! SUPATI SOLAANG MONGONDOW SF;LATAN9-

Penetapan: Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal ; JcHwnti 9-0i't AERAH GONDOW SELATAN,,. SERITA DAERAH 2017 NOMOR UP TEN SOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN

Penandatangan: - (5) Penghitungan jumlah jam kerja yang dipenuhi oleh masing-masing PNS adalah akumulasi jumlah jam kerja setiap hari yang dipenuhi oleh PNS sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. - (6) Tambahan Penghasilan Pegawai ini tidak diberlaku bagi PNS penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Behan Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. - (7) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Sekrtaris Desa.

Penandatangan: - (8) Penilaian Kinerja Kehadiran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (8 diwajibkan melampirkan absensi manual yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan. - (9) Dalam hal terjadi pergantian jabatan maka perhitungan pembayaran Tambahan Penghasilan kepada pegawai/pejabat yang lama dan baru dihitung dengan formula, Total TPP dibagi dengan jumlah hari kerja, maka diperoleh TPP Per Hari sebagai dasar penentuan harga satuan TPP, berdasarkan jumlah TPP per hari tersebut dikalikan dengan jumlah hari kerja dari pegawai/pejabat yang lama dan baru disaat menduduki jabatan. ## Pasal 17 Dalam keadaan insidentil atau keadaan tertentu penggunaan absensi fingerprint tidak dapat dilakukan maka dapat menggunakan absensi manual. - (4) Penilaian tingkat kehadiran pada kegiatan keagamaan berdasarkan absensi kehadiran pegawai dari masing-masing SKPD yang diserahkan pada SKPD yang membidangi keagamaan. ## Pasal 12

Penandatangan: Tata cara dan pengaturan pelaksanaan kegiatan rutin keagamaan sebagaimana tercantum pada Pasal 11 diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati. ## Pasal 13

Penandatangan: - (1) Dikecualikan pada ketentuan Pasal 11 bagi pegawai yang melaksanakan tugas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi yang diperintahkan oleh bupati, wakil bupati, sekretaris daerah dan Kepala Perangkat Daerah dan tugas kedinasan dalam rangka mengikuti DIKLAT dengan melampirkan Surat Perintah Togas dari pejabat pemberi perintah tugas. - (2) Dikecualikan pada ketentuan Pasal 1 1 bagi pegawai yang izin karena sakit dengan ketentuan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter dan apabila izin karena sakit tersebut melebihi 2 (dua) kali maka kepada pegawai yang bersangkutan diwajibkan melampirkan surat keterangan rawatjalan/rawat inap dari dokter.

Penandatangan: - (3) Dikecualikan dari ketentuan pada Pasal 1 1 bagi Pegawai yang izin karena alasan tertentu dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang berkenaan. - (4) Pelaksanaan tugas dalam daerah tetap diwajibkan mengikuti ketentuan pada Pasal 11. ## BAB VIII PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS ## Pasal 14 - (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas dianggarkan pada anggaran belanja tidak langsung pada SKPD masing-masing. - (2) Permintaan Pencairan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas pada Badan Keuangan harus melampirkan : - a. Daftr Nilai Kinerja PNS masing-masing SKPD selama satu bulan (Lampiran II); - b. Daftar Rekapitulasi Nilai Kinerja PNS selama satu bulan (Lampiran III); - c. Print Out Fingerprint; - d. Rekapitulasi Kehadiran pada saat Apel Pagi dan Apel Sore selama satu bulan (Lampiran IV; dan - e. Laporan Kinerja Mingguan (Lampiran VII). , \_ , . - d. dalam hal pelaksanaan izin sakit telah melampaui kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka PNS yang bersangkutan dianggap tanpa berita/ alpa. - (3) Guru-guru yang belum dapat melaksanakan tugas mengajar karena anak didik (murid) sedang melaksanakan liburan, tidak mengurangi bobot kinerja yang diperolehnya; - (4) Dokter atau paramedis yang melaksanakan tugas pada malam hari di rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes selama 1 x 24 jam, dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang melaksanakan Surat Perintah Perjalanan Dinas dan/ atau melaksanakan lembur melebihi ketentuan jam kerja yang telah ditentukan sehingga mendapat dispensasi tidak masuk kerja pada hari berikutnya (1 hari) oleh atasan yang bersangkutan, tidak mengurangi bobot dalam penilaian kinerjanya.

Penandatangan: - (5) Bagi PNS yang tidak menandatangani Daftar Hadir Apel Pagi dan Sore dan tidak melakukan sidik jari pada mesin absensi (Fingerprint) karena melaksanakan tugas di luar kantor berdasarkan perintah Kepala Perangkat Daerah atau karena menghadiri rapat resmi, maka tidak mengurangi bobot dalam perhitungan kinerja indikator disiplin yang bersangkutan: - (6) Bagi PNS yang melaksanakan tugas di luar kantor diwajibkan melampirkan Surat Keterangan dari pimpinan yang bersangkutan secara berjenjang. ## TATA CARA PEMBERIAN SANKS! PENGURANGAN TAMBAHAN ## Pasal 11 ## BAB VII PENGHASILAN - (1) Bagi Pegawai yang tidak memenuhi kriteria penilaian disiplin dan kegiatan rutin keagamaan paling banyak 1 (satu) kali kegiatan maka kepada pegawai yang bersangkutan diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebanyak 25 % dari total nominal tambahan penghasilan yang bersangkutan. - (2) Bagi Pegawai yang tidak memenuhi kriteria penilaian disiplin dan kegiatan rutin keagamaan paling banyak 2 (dua) kali kegiatan maka kepada pegawai yang bersangkutan diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebanyak 50 % dari total nominal tambahan penghasilan yang bersangkutan. - (3) Bagi Pegawai yang ti dak memenuhi kriteria penilaian disiplin dan kegiatan rutin keagamaan paling banyak 3 (tiga) kali kegiatan maka kepada pegawai yang bersangkutan diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebanyak 100 % dari total nominal tambahan penghasilan yang bersangkutan. - (1) Perhitungan nilai indikator disiplin memperhatikan kriteria pemberian izin sebagai berikut: - a. Izin yang bersifat darurat diberikan kepada PNS yang keluarga terdekatnya menderita sakit atau meninggal dunia atau kejadiaan lainnya yang menyebabkan PNS yang bersangkutan harus meninggalkan kantor pada saat itu juga dengan ketentuan maksimal 2 (dua) hari kerja tanpa pemberitahuan tertulis dan pada hari ketiga yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan. Apabila pada hari ketiga PNS yang bersangkutan belum menyampaikan pemberitahuan tertulis maka yang bersangkutan dianggap tanpa berita sejak hari ketiga tersebut; dan - b. Izin karena alasan lain maksimal 3 (tiga) hari kerja dengan didahului pemberitahuan secara tertulis kepada atasan. - (2) Selain memperhatikan kriteria pemberian izm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberian izin karena alasan sakit juga dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut: - a. Izin yang diberikan kepada PNS yang sakit mendadak dan harus segera mendapatkan penanganan medis untuk menjalani rawat inap dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) hari kerja tanpa pemberitahuan tertulis, dan pada hari keempat PNS yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan dari dokter. Apabila pada hari keempat PNS dimaksud belum menyampaikan surat keterangan dokter, maka Pimpinan yang bersangkutan diwajibkan melakukan klarifikasi secara tertulis menyangkut keberadaan PNS yang bersangkutan yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan klarifikasi kondisi kesehatan PNS tersebut. - b. Izin yang diberikan kepada PNS yang akan menjalani perawatan medis/medical eek up di rumah sakit maksimal 12 (dua belas) hari kerja, dengan pemberitahuan tertulis kepada pimpinan unit kerjanya disertai surat keterangan dokter; - c. Izin yang diberikan kepada PNS yang sakit namun yang bersangkutan hanya rawat jalan maksimal 3 (tiga) hari dan sesudahnya dapat diperpanjang sampai dengan 2 (dua) kali, dengan ketentuan harus menyampaikan surat keterangan dari dokter; dan - (6) PNS yang akan melaksanakan istirahat siang diwajibkan membubuhkan sidik jari pada mesin absensi (Fingerprint) pada jam 12.00 wita dan jam 13.00 wita setelah selesai melaksanakan istirahat siang. Apabila PNS tidak menggunakan jam istirahat siang dan tetap berada di kantor kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk membubuhkan sidikjari pada mesin absensi fingerprint pada jam 12.00 wita dan jam 13.00 wita. - (7) PNS yang terlambat membubuhkan sidik jari pada mesin absensi (Fingerprint) melebihi waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (5) huruf a dan huruf c, akan dihitung jumlah waktu keterlambatan tersebut dan menjadi dasar dalam pemberian nilai kinerja pada indikator disiplin tingkat kehadiran di kantor. - (8) PNS yang terlalu cepat membubuhkan sidik jari pada mesin absensi (Fingerprint) mendahului waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf d, akan dihitung jumlah sisa waktu tersebut dan menjadi dasar dalam pemberian nilai kinerja pada indikator disiplin tingkat kehadiran di kantor. - (9) Penghitungan untuk indikator produktivitas kerja didasarkan pada Laporan Kinerja Mingguan masing-masing PNS kepada Pimpinan di unit kerjanya.

Penandatangan: - (10) Format Laporan Mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Penandatangan: - (11) Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan mengetahui Asisten yang membidangi SKPD dimaksud.

Penandatangan: - (12) Khusus untuk Kegiatan Upacara Hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Apel Korpri termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yang dibuktikan dengan Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (11) peraturan bupati ini.

Penandatangan: - (13) Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah belum memiliki mesin absensi (Fingerprint) atau terjadi kerusakan pada mesin absensi (Fingerprint), maka kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan diwajibkan melampirkan Surat Rekomendasi dari Sekretaris Daerah untuk penghitungan bobot kehadiran Pegawai Negeri yang bersangkutan dengan melampirkan Daftar Absensi Manual dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersankutan.

Penandatangan: - (14) Surat Rekomendasi yang dimaksud pada ayat 13 (tiga belas) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. (5) ## BAB VI ## PERHITUNGAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS ## Pasal 9 - (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dikenakan pajak penghasilan PPh 21 sesuai ketentuan yang berlaku tentang perpajakan. - (2) Nilai kinerja merupakan formulasi perhitungan dari indikator disiplin dan indikator produktivitas kerja, - (3) Penghitungan bobot nilai kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang oleh atasan langsung. - (4) Penghitungan untuk bobot kinerja untuk Indikator Disiplin, adalah sebagai berikut : - a. Tingkat Kehadiran di Kantor.

Penandatangan: 6. Dibuktikan dengan Print Out Mesin Absensi (Fingerprint) dengan ketentuan perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran II point 1 huruf a peraturan bupati ini.

Penandatangan: - b. Tingkat Kehadiran Apel Pagi dan Sore. Dibuktikan dengan Daftar Hadir Manual Apel Pagi dan Sore dengan ketentuan perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran II poin 1 huruf b peraturan bupati ini.

Penandatangan: - c. Tingkat Kehadiran pada Acara/Kegiatan Kenegaraan, Kegiatan Pemerintah Daerah, Kegiatan Keagamaan dan Rapat-rapat di Tingkat Daerah. Dibuktikan dengan Daftar Hadir pada saat mengikuti kegiatan dimaksud, dengan ketentuan perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran II poin 1 huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. Dalam memaksimalkan pengawasan terhadap jam kerja PNS, maka penggunaan mesin absensi fingerprint di atur sebagai berikut : - a. Paling lambat pada jam 7.30 wita, PNS sudah membubuhkan sidikjari pada fingerprint, - b. Paling cepat pada 12.00 wita, PNS yang akan istirahat siang membubuhkan sidik jari pada mesin absensi (Fingerprint), - c. Paling lambat pada jam 13.00 wita, PNS sudah membubuhkan sidik jari pada mesin absensi (Fingerprint) setelah istirahat siang, - d. Paling cepat pada jam 16.00 wita, PNS sudah membubuhkan sidik jari pada mesin absensi (Fingerprint) sebelum meninggalkan kantor pada hari senin sampai dengan hari kamis dan jam 15.00 wita pada hari jumat. ## BAB N ## TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Bagian Kesatu Penerima Tambahan Penghasilan ## Pasal 5 Pegawai yang berhak menerima Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah PNS yang bertempat tugas di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan untuk Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Luar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang sudah melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan penuh yang dibuktikan dengan Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). ## Pasal 6 - (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan dalam proses pembinaan dari Pejabat Pembina Kepegawaian akibat dari Tindakan Melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan. - (2) Dalam penetapan sangsi kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Kepegawaian, ditetapkan dengan Surat Keputusan Dari Pejabat Pembina Kepegawaian. ## Bagian Kedua ## Besaran Tambahan Penghasilan Pasal 7 Besaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat betugas bagi pegawai negeri sipil setiap bulannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. ## BABV ## PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 8 - (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dibayarkan setiap bulannya paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. - (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas untuk bulan Desember dibayarkan pada tanggal 20 Desember.

Penandatangan: - (3) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Unit Kerja yang bersangkutan melaporkan Rekapitulasi Nilai Kinerja PNS di Unit kerjanya.

Penandatangan: - (4) Bentuk format Daftar Rekapitulasi Nilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. \ 28. UPTD Satuan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Pinolosian dan Guru Sekolah yang ditempatkan di Kecamatan Pinolosian;

Penandatangan: 29. Sekretaris Desa PNS di Wilayah Kecamatan Bolaang Uki dan Kecamatan Pinolosian; dan

Penandatangan: 30. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pemberdayaan Masyrakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Bolaang Uki dan Kecamatan Pinolosian. - b. Perangkat Daerah dengan Kondisi Wilayah Kerja kategori sedang yaitu terdiri dari : 1. Kantor Camat Pinolosian Tengah dan Kantor Camat Helumo; 2. Puskesmas Pinolosian Tengah dan Puskesmas Helumo; 3. Tenaga Fungsional Penyuluh Pinolosian Tengah dan Tenaga Fungsional Penyuluh Helumo; 4. UPTD Satuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Pinolosian Tengah dan Guru Sekolah yang ditempatkan di Kecamatan Pinolosian Tengah dan UPTD Satuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Helumo dan Guru Sekolah yang ditempatkan di Kecamatan Helumo; dan

Penandatangan: 5. Sekretaris Desa PNS di Wilayah Kecamatan Kecamatan Pinolosian Tengah dan Kecamatan Helumo. - c. Perangkat Daerah dengan Kondisi Wilayah Kerja kategori berat yaitu terdiri dari : 1. Kantor Camat Pinolosian Timur; 2. Kantor Camat Posigadan; 3. Kantor Camat Tomini; 4. Puskesmas Pinolosian Timur; 5. Puskesmas Posigadan; 6. Tenaga Fungsional Penyuluh Kecamatan Posigadan; 7. Tenaga Fungsional Penyuluh Kecamatan Pinolosian Timur; 8. UPTD Satuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Posigadan dan Guru Sekolah yang ditempatkan di Kecamatan Posigadan; 9. UPTD Satuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Pinolosian Timur dan Guru Sekolah yang ditempatkan di Kecamatan Pinolosian Timur;dan

Penandatangan: 10. Sekretaris Desa PNS di Wilayah Kecamatan Posigadan dan Kecamatan Pinolosian Timur.

Penandatangan: 11. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pemberdayaan Masyrakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Posigadan. ,' - a. Perangkat Daerah dengan Kondisi Wilayah Kerja kategori ringan yaitu terdiri dari : 1. Sekretariat Daerah terdiri dari :

Penandatangan: - a) Staf Ahli Bupati pada Sekretariat Daerah; - b) Bagian Ekonomi dan Pembangunan; - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat; - d) Bagian Pengadaan Barang/Jasa; - e) Bagian Tata Pemerintahan; - f) Bagian Humas; dan - g) Bagian Organisasi. 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Dinas Kesehatan; 6. Dinas Perhubungan; 7. Dinas Komunikasi dan Informatika; 8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; 9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 10. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 11. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan; 12. Dinas Lingkungan Hidup; 13. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi; 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 15. Sekretariat DPRD; 16. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan; 17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 18. Satuan Polisi Pamong Praja; 19. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 20. Rumah Sakit Umum Daerah; 21. Sekretariat KPU; 22. Kantor Camat Bolaang Uki; 23. Kantor Camat Pinolosian; 24. Puskesmas Bolaang Uki; 25. Puskesmas Pinolosian; 26. Tenaga Fungsional Penyuluh Pinolosian dan Bolaang Uki.; 27. UPTD Satuan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Bolaang Uki dan Guru Sekolah yang ditempatkan di Kecamatan Bolaang Uki; r , - ,, ' 10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 11. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/ diperbantukan atau yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. ## BAB II INDIKATOR KINERJA Pasal 2 Indikator penilaian kinerja dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai terdiri dari: - a. Indikator penilaian komponen disiplin terdiri dari - 1) tingkat Kehadiran di Kantor; - 2) tingkat Kehadiran Apel Pagi dan Sore; dan - 3) tingkat Kehadiran pada kegiatan hari-hari besar kenegaraan, rapat-rapat di tingkatan pemerinth daerah dan perayaan kegiatan keagamaan. - b. lndikator penilaian komponen produktivitas kerja. - c. Indikator kehadiran pada kegiatan rutin keagamaan yang yang diselenggarkan oleh pemerintah daerah. ## BAB III ## PEMBAGIAN WILAYAH TEMPAT BERTUGAS BERDASARKAN KONDISI ## WILAYAH Pasal 3 Wilayah tempat bertugas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow dibagi mejadi 3 (tiga) wilayah dengan kategori : - a. Kondisi Wilayah Kerja dengan kategori ringan; - b. Kondisi Wilayah Kerja dengan kategori sedang; dan - c. Kondisi Wilayah Kerja dengan kategori berat. ## Pasal 4 Kondisi Wilayah Kerja yang dimaksud pada pasal 3 yaitu pembagian Wilayah Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Seiatan dengan rincian sebagai berikut: Menetapkan ## MEMUTUSKAN :

Penandatangan: : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAE RAH BOLAANG MONGONDOW SELA TAN TAHUN ANGGARAN 2017. ## BAB I ## KETENTUAN UMUM ## Pasal 1

Penandatangan: Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Penandatangan: 2. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

Penandatangan: 3. Staf Ahli adalah Pejabat eselon II/b sebagai pejabat pemberi masukan kepada Kepala Daerah.

Penandatangan: 4. Pejabat Eselon II/b adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Penandatangan: 5. Pejabat Eselon III/a adalah Pejabat yang menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Direktur RSUD, Sekretaris KPU dan Sekretaris pada Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Penandatangan: 6. Pejabat Eselon III/b adalah pejabat yang menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang pada Dinas/Badan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Penandatangan: 7. Pejabat Eselon IV adalah Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi pada Perangkat Daerah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan. 8. Staf adalah staf yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 9. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas berdasarkan kondisi wilayah tempat bertugas. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan· Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;

Penandatangan: 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017; f •

Penandatangan: ## BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINS! SULAWESI UTARA

Penandatangan: ## PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR b TAHUN 2017 TENT ANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Penandatangan: ## BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, Menimbang : Mengingat: a. bahwa dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tarnbahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD;

Penandatangan: - b. bahwa dalam Pasal 39 Ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, kriteria pemberian tarnbahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

Penandatangan: - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 201 7; 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH · DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017. t

## LAPORAN KINERJA MINGGUAN

NAMA

NIP

JABATAN INSTANSI

| NO. | HARI/TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN | KETERANGAN |
|-------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | | | | |
| dst. | | | | |

Molibagu,

.

Mengetahui, Kepala SKPD,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP.

Yang membuat Iaporan,


•

•

•

•

.

.

LAMPIRANVI PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR r TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELA TAN TAHUN ANGGARAN 2017

SURAT REKOMENDASI,

KOPSURAT

## REKOMENDASI

Nomor:

.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

.

Jabatan

.

Nip

.

Alamat

.

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama SKPD

.

Nama Pimpinan SKPD

Alamat

Karena Dinas/Badan/Kantor dan Bagian tersebut belum melaksanakan absensi sidik jari/ finger print disebabkan oleh .

Rekomendasi 1n1 diberikan untuk perhitungan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk keperluan.

Dikeluarkan di Bolaang Uki

Tanggal

.

Mengetahui,

(

)

ONDOW SELATAN,9

/UPATI BOLAANG M

HERSON MAYULU


•

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NO MOR &lt;:. TAHUN 2017 TENT ANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

## REKAPITULASI KEHADIRAN PADA ACARA KENEGARAAN, KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH, KEGIATAN KEAGAMAAN DAN RAPAT-RAPAT DI TINGKAT DAERAH

UNIT KERJA BULAN

| | | KEGIATAN | KEGIATAN | KEGIATAN | KEGIATAN | KEGIATAN | KEGIATAN | |
|----|----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| NO | NAMA/NIP | Kehadiran pada acara kenegaraan | Kehadiran pada acara kenegaraan | Kehadiran Pada Acara Keagamaan | Kehadiran Pada Acara Keagamaan | Rapat di tingkat daerah | Rapat di tingkat daerah | |
| | | Hari/Tanggal | Uraian Kegiatan | Hari/Tanggal | Uraian Kegiatan | Hari/Tanggal | Uraian Kegiatan | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Dst |

.

Mengetahui,

Kepala



NIP.

f

suPATI BOLAANG

�HE

SELATAN,9

•

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR ,t, TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

REKAPITULASI KEHADIRAN PNS PADA APEL PAGI DAN APEL SORE

UNIT KERJA BULAN

| | | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | Jumlah Apel Pagi | Jumlah Jumlah Apel Pagi yang tidak | Apel yang | Jumlah Sore diikuti |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|
| NO | NAMA/NIP | APELPAGI | APELPAGI | APELPAGI | APELPAGI | APELPAGI | APELPAGI | APELPAGI | APELPAGI | APEL SORE | APEL SORE | APEL SORE | APEL SORE | APEL SORE | APEL SORE | APEL SORE | APEL SORE | yang diikuti | Apel Sore yang diikuti | diikuti | tidak |
| 1 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 .. | .. | .. | .. .. | | 31 | 2 | 3 | 4 5 | .. | .. | . . | 31 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mengetahui,

Kepala

.

NIP.



�-

-

•

NIP.

\

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR i TAHUN 2017 TENT ANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERl SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERlNTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

## DAFTAR REKAPITULASI NILA! KINERJA PNS

NAMASKPD

PERI ODE BULAN

:

| No | Nama/NIP. | Jabatan | Eselon | Nilai Tertinggi | Indikator Disiplin Tingkat Kehadiran di Kantor | Indikator Disiplin Tingkat Kehadiran di Kantor | Indikator Disiplin Tingkat Kehadiran Apel Kenegaraan, | Indikator Disiplin Tingkat Kehadiran Apel Kenegaraan, | Indikator Disiplin Tingkat Kehadiran pada Acara | Indikator Disiplin Tingkat Kehadiran pada Acara | Indikator Produktivitas Kerja | Indikator Produktivitas Kerja | Bobot | Indikator Kegiatan Rutin Keagamaan | Total Bobot | Jumiah TPP | Jumlah Yang Diterima |
|-------|-------------|-----------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | Nilai 5 6 | Bobot (25%) 7 | Nilai 8 | Bobot (20%) 9 (8/5x20%) | Nilai 10 | Bobot (15%) 11 (10/Sx 1596) | Nilai 12 | (40%) 13 | Bobot | 14 | Bobot 100% 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | | | | 5 | (6/5x 2596) | | | | | | (12/5 x40%) | | (7+9+11+13) | (14x15) | {14x15) | | (116xl7) |
| l. 2. | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bolaang Uki,

.

KEPALASKPD

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

BENDAHARA PENGELUARAN


## 2. Produktivfitas Kerja (Bobot 40%)

| PRODUKTIFITAS KERJA : Komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas pokok bagi kepentinzan oraanisasi | PRODUKTIFITAS KERJA : Komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas pokok bagi kepentinzan oraanisasi | NILAI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A. | Mampu menjabarkan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari yang dibuktikan dengan laooran mingguan yang bersanzkutan. | 5 |
| 8. | 1-3 hari selama bulan berjalan PNS yang bersangkutan tidak menghasilkan output pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya | 4 |
| c. | 4-5 hari selama bulan berjalan PNS yang bersangkutan tidak menghasilkan output pekerjaan berdasarkan tugas nokok dan funzsinva | 3 |
| D. | 6-7 hari selama bulan berjalan PNS yang bersangkutan tidak menghasilkan output pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan funzsinva | 2 |
| E. | 8-10 hari selama bulan berjalan PNS yang bersangkutan tidak menghasilkan output pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya | 1 |
| F. | Diatas 10 hari selama buIan berjalan PNS yang bersangkutan tidak menghasilkan output pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya | 0 |

## 3. Kegiatan Keagamaan bobot 100%

| 1. | Mengikuti kegiatan rutin keagamaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi pembayaran tambahan nezhasilan pezawai | Mengikuti kegiatan rutin keagamaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi pembayaran tambahan nezhasilan pezawai | NILAI |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | A. | Mengikuti seluruh kegiatan rutin keagamaan selama l(satu) bulan, tambahan penghasilan dibayarkan 100% dari jumlah tambahan penghasilan pegawai yang bersanzkutan | 3 |
| | B. | 1 (satu) kali tidak mengikuti kegiatan rutin keagamaan selama l(satu) bulan, tambahan penghasilan dibayarkan 75% dari jumlah tambahan penghasilan pegawai yang bersanzkutan | 2 |
| | c. | 2 (dua) kali tidak mengikuti kegiatan rutin keagamaan selama l(satu) bulan, tambahan penghasilan dibayarkan 50% dari jumlah tambahan penghasilan pegawai yang bersangkutan | 1 |
| | D. | 3 (tiga) kali tidak mengikuti kegiatan rutin keagamaan selama l(satu) bulan, tambahan penghasilan dibayarkan 0% dari jumlah tambahan penghasilan pegawai yang bersanzkutan | 0 |

'BUPATI BOLAANG MONGONDOW-SELATAN, �



## b. Tingkat Kehadiran Apel Pagi dan Sore (Bobot 20 %)

| DISIPLIN MENGIKUTI APEL PAGI DAN APEL SORE Kehadiran Pegawai dalam menzikuti ape! pazi dan ape! sore | DISIPLIN MENGIKUTI APEL PAGI DAN APEL SORE Kehadiran Pegawai dalam menzikuti ape! pazi dan ape! sore | NILAI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A. | Sangat Rajin yaitu tidak pernah tidak hadir pada apel pagi dan sore | 5 |
| B. | Rajin yaitu kumulatif selama satu bulan 1-2 kali tidak mengikuti ape! pagi atau ape! sore dengan tanpa oeberitahuan secara tertulis | 4 |
| c. | Cukup rajin yaitu secara kumulatif selama satu bulan 3-4 kali tidak mengikuti apel pagi dan ape! sore dengan tanpa neberitahuan secara tertulis | 3 |
| D. | Kurang rajin yaitu secara kumulatif selama satu bulan 5-6 kali tidak mengikuti apel pagi dan apel sore dengan tanpa peberitahuan secara tertulis | 2 |
| E. | Tidak rajin yaitu secara kumulatif selama satu bulan 7-8 kali tidak mengikuti ape! pagi dan apel sore tanpa pemberitahuan tertulis | 1 |
| F. | apabila secara kumulatif lebih dari 8 kali tidak mengikuti ape! pagi dan ape! sore dengan tanpa pemberitahuan secara tertulis | 0 |

- c. Tingkat Kehadiran Pemerintah Daerah, Daerah. (Bobot 15%) pada Acara/Kegiatan Kenegaraan, Kegiatan Kegiatan Keagamaan dan Rapat-rapat di Tingkat

| 1. | DISIPLIN MENGIKUTI ACARA/KEGIATAN KENEGARAAN, KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH, KEGIATAN KEAGAMAAN DAN RAPAT-RAPAT DI TINGKAT DAERAH. | DISIPLIN MENGIKUTI ACARA/KEGIATAN KENEGARAAN, KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH, KEGIATAN KEAGAMAAN DAN RAPAT-RAPAT DI TINGKAT DAERAH. | NILAI |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | A. | Mengikuti seluruh kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintah daerah, kegiatan keagamaan dan rapat-rapat di tingkat daerah | 5 |
| | B. | Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintah daerah, kegiatan keagamaan dan rapat-rapat di tingkat daerah 1 samnai 2 kali tanna nemberitahuan yang resmi | 4 |
| | c. | Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintah daerah, kegiatan keagamaan dan rapat-rapat di tingkat daerah 3 kali tanpa pemberitahuan yang resmi | 3 |
| | D. | Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintah daerah, kegiatan keagamaan dan rapat-rapat di tingkat daerah 4 kali tanpa pemberitahuan yang resmi | 2 |
| | E. | Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintah daerah, kegiatan keagamaan dan rapat-rapat di tingkat daerah 5 sampai 6 kali tanpa pemberitahuan yang resmi | 1 |
| | F. | Apabila secara kumulatif PNS yang bersangkutan tidak pernah mengikuti kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintah daerah, kegiatan keagamaan dan rapat-rapat di tingkat daerah tanpa pemberitahuan yang resmi | 0 |

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR � TAHUN 2017 TENT ANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGA WAI NEGERI SIPIL DI LING KUN GAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN SKPD

JI

.

## PENILAIAN KINERJA PEGA WAI

Bulan :

Tahun : 2017

## I. PEGAWAI YANG DI NILAI

1. Nama
2. NIP/KARPEG
3. Gol/Ruang
4. Jabatan

## II. PENILAI

1. Nama
2. NIP/KARPEG
3. Gol/Ruang
4. Jabatan

## III. PENILAIAN KINERJA

## 1. Disiplin Total Bobot 60%)

- a. Tingkat Kehadiran di Kantor (Bobot 25 %) :

| DISIPLIN KEHADIRAN DI KANTOR Kehadiran Pegawai dalam melaksankaan tugas dan kepatuhan jam kerja (Acuan Daftar Hadir/Absensi) dengan tingkat kehadiran normal Pezawai sebanvak 7,5 iam/hari | DISIPLIN KEHADIRAN DI KANTOR Kehadiran Pegawai dalam melaksankaan tugas dan kepatuhan jam kerja (Acuan Daftar Hadir/Absensi) dengan tingkat kehadiran normal Pezawai sebanvak 7,5 iam/hari | NILAI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A. | Sangat Rajin yaitu tidak pemah tidak hadir, tidak pemah terlambat atau tidak nernah oulanz lebih awal/ceoat | 5 |
| B. | Rajin yaitu tingkat kehadiran selama satu bulan pegawai yang bersangkutan 1 - 7,5 jam tidak hadir dengan tanpa nernberitahuan secara tertulis | 4 |
| C. | Cukup rajin yaitu tingkat kehadiran selama satu bulan pegawai yang bersangkutan 7,5 - 22 jam tidak hadir dengan tanpa pemberitahuan secara tertulis | 3 |
| D. | Kurang rajin yaitu tingkat kehadiran selama satu bulan pegawai yang bersangkutan 22 - 37 jam tidak hadir dengan tanoa nemberitahuan secara tertulis | 2 |
| E. | Tidak rajin yaitu tingkat kehadiran selama satu bulan pegawai yang bersangkutan 37 - 75 jam tidak hadir dengan tanpa pemberitahuan secara tertulis | 1 |
| F. | apabila secara kumulatif tingkat kehadiran selama satu bulan pegawai yang bersangkutan 75 jam tidak hadir dengan tanoa oemberitahuan secara tertulis | 0 |

## 3. Perangkat Daerah dengan Kondisi Wilayah Kerja kategori berat

| NO. | PENERIMA | JUMLAH | Keterangan |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | Pejabat Eselon III.a pada Kantor Carnat Pinolosian Timur, Kantor Carnat Tomini dan Kantor Carnat Poaizadan | 10.250.000,- | |
| 2 | Pejabat Eselon IIl.b pada Kantor Carnat Pinolosian Timur, Kantor Carnat To mini dan Kantor Carnat Posizadan | 3.750.000,- | |
| 3 | Pejabat Eselon IV.a pada Kantor Carnat Pinolosian Timur, Kantor Carnat Tomini dan Kantor Carnat Posigadan, Puskesmas Pinolosian Timur, Puskesmas Tomini dan Posigadan, Kepala Satuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecarnatan Pinolosian Timur, Kecarnatan Tomini dan Posigadan, Koordinator BP3K Kecarnatan Pinolosian Timur, Kecarnatan Tomini dan Posizadan | 2.500.000,- | |
| 4 | Pejabat Eselon IV.b pada Kantor Carnat Pinolosian Timur, Kantor Carnat Tomini dan Kantor Carnat Posigadan, | 2.000.000,- | |
| 5 | Staf pada pada Kantor Carnat Pinolosian Timur, Kantor Carnat Tomini dan Kantor Carnat Posigadan, Puskesmas Pinolosian Timur dan Posigadan, Satuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecarnatan Pinolosian Timur, KecarnatanTomini dan Posigadan, Tenaga Fungsional Penyuluh Kecarnatan Pinolosian Timur, Tomini dan Posizadan | 1.500.000,- | |
| 6 | Tenaga Fungsional Kesehatan, Guru Sekolah dan Sekretaris Desa PNS di wilavah keria katezori berat. | 1.500.000,- | |
| 7 | Kepala Unit Pelaksana Teknis di Wilayah Katezori Berat | 2.�.000,- | |

I

\

" rUPATI BOLAA �G MC NGONDOW LAT AN


I


.

| | wilavah keria katezori rinzan. | |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9 | Kepala Unit Pelaksana Teknis di Wilayah Kecamatan Bolaanz Uki dan Pinolosian | 2.000.000,- |

## 2. Perangkat Daerah dengan Kondisi Wilayah Kerja kategori sedang

| NO. | PENERIMA | JUMLAH | Keterangan |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Pejabat Eselon III.a pada Kantor Camat Pinolosian Tenzah dan Kecamatan Helumo | 8.750.000,- | |
| 2 | Pejabat Eselon III.b pada Kantor Camat Pinolosian Tenzah dan Kecamatan Helumo | 3.500.000,- | |
| 3 | Pejabat Eselon IV.a pada Kantor Camat Pinolosian Tengah, Puskesmas Pinolosian Tengah, UPTD Satuan Pendidikan • Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Pinolosian Tengah, Tenaga Fungsional Penyuluh Kecamatan Pinolosian Tengah dan Pejabat Eselon IV.a pada Kantor Camat Helumo, Puskesmas Helumo, Kepala Satuan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecmatan Helumo, Koordinator BP3K Kecamatan Pinolosian Tengah dan Helumo | 2.250.000,- | |
| 4 | Pejabat Eselon IV.b pada Kantor Camat Pinolosian Tenzah dan Helumo. | 1.750.000,- | |
| 5 | Staf pada Kantor Camat Pinolosian Tengah, Puskesmas Pinolosian Tengah, Satuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Pinolosian Tengah, Tenaga Fungsional Penyuluh Kecamatan Pinolosian Tengah dan Staf pada Kantor Camat Helumo, Puskesmas Helumo, Satuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Helumo, Tenaga Funzsional Penvuluh Kecamatan Helumo | 1.350.000,- | |
| 6 | Tenaga Fungsional Kesehatan, Guru Sekolah dan Sekretaris Desa PNS di wilavah keria katezori sedanz. | 1.350.000,- | |

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR,b TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

## BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN TEMPAT BERTUGAS TAHUN ANGGARAN 2017

## 1. Perangkat Daerah dengan Kondisi Wilayah Kerja kategori ringan

| NO. | PENERIMA | JUMLAH | Keterangan |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Peiabat Eselon ILb Staf Ahli Bupati | 7.000.000,- | |
| 2 | Pejabat Eselon 11.b Kepala Dinas/Badan/Sekwan | 10.000.000,- | |
| 3 | Pejabat Eselon III.a: - Camat Bolaang Uki dan Camat Pinolosian; - Kepala Kantor; - Kepala Bagian Humas Setda; - Kepala Bagian Kesejateraan Rakyat Setda; - Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda; - Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda; - Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda; - Kepala Bagian Organisasi setda; - Sekretaris KPU; - Direktur RSUD; - Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD; - Sekretaris Dinas/Badan; | 8.500.000,- 6.750.000,- 6.750.000,- 6.750.000,- 6.750.000,- 6.750.000,- 6.750.000,- 6.750.000,- 6.750.000,- 6.750.000,- 5.000.000,- 4.000.000,- | |
| 4 | Pejabat Eselon 111.b pada Dinas, Badan, Kantor, RSUD dan Sekcam | 3.250.000,- | |
| 5 | Kepala Tata Usaha pada dan Kantor Kesbangpol | 2.250.000,- | |
| 6 | Pejabat Eselon IV pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Bagian, Kantor, RSUD, Sekretariat KPU, Puskesmas Bolaang Uki, Kantor Camat Bolaang Uki, Puskesmas Pinolosian dan Kantor Camat Pinolosian, Koordinator BP3K Kecamatan Bolaang Uki, dan Pinolosian | 1.750.000,- | |
| 7 | Staf pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, RSUD, Sekretariat KPU, Puskesmas Bolaang Uki, Kantor Camat Bolaang Uki, Puskesmas Pinolosian dan Kantor Camat Pinolosian | ' 1.250.000,- | |
| 8 | Tenaga Fungsional Kesehatan, Guru Sekolah dan Sekretaris Desa PNS di | 1.250.000,- | |

## SABXI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Solaang Uki pada tanggal 3 Janvori 1)-01�

! SUPATI SOLAANG MONGONDOW SF;LATAN9-

Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal ; JcHwnti 9-0i't


AERAH GONDOW SELATAN,,.

SERITA DAERAH 2017 NOMOR UP TEN SOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN


- (5) Penghitungan jumlah jam kerja yang dipenuhi oleh masing-masing PNS adalah akumulasi jumlah jam kerja setiap hari yang dipenuhi oleh PNS sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (6) Tambahan Penghasilan Pegawai ini tidak diberlaku bagi PNS penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Behan Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Sekrtaris Desa.
- (8) Penilaian Kinerja Kehadiran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (8 diwajibkan melampirkan absensi manual yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal terjadi pergantian jabatan maka perhitungan pembayaran Tambahan Penghasilan kepada pegawai/pejabat yang lama dan baru dihitung dengan formula, Total TPP dibagi dengan jumlah hari kerja, maka diperoleh TPP Per Hari sebagai dasar penentuan harga satuan TPP, berdasarkan jumlah TPP per hari tersebut dikalikan dengan jumlah hari kerja dari pegawai/pejabat yang lama dan baru disaat menduduki jabatan.

## Pasal 17

Dalam keadaan insidentil atau keadaan tertentu penggunaan absensi fingerprint tidak dapat dilakukan maka dapat menggunakan absensi manual.

- (4) Penilaian tingkat kehadiran pada kegiatan keagamaan berdasarkan absensi kehadiran pegawai dari masing-masing SKPD yang diserahkan pada SKPD yang membidangi keagamaan.

## Pasal 12

Tata cara dan pengaturan pelaksanaan kegiatan rutin keagamaan sebagaimana tercantum pada Pasal 11 diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati.

## Pasal 13

- (1) Dikecualikan pada ketentuan Pasal 11 bagi pegawai yang melaksanakan tugas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi yang diperintahkan oleh bupati, wakil bupati, sekretaris daerah dan Kepala Perangkat Daerah dan tugas kedinasan dalam rangka mengikuti DIKLAT dengan melampirkan Surat Perintah Togas dari pejabat pemberi perintah tugas.
- (2) Dikecualikan pada ketentuan Pasal 1 1 bagi pegawai yang izin karena sakit dengan ketentuan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter dan apabila izin karena sakit tersebut melebihi 2 (dua) kali maka kepada pegawai yang bersangkutan diwajibkan melampirkan surat keterangan rawatjalan/rawat inap dari dokter.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada Pasal 1 1 bagi Pegawai yang izin karena alasan tertentu dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang berkenaan.
- (4) Pelaksanaan tugas dalam daerah tetap diwajibkan mengikuti ketentuan pada Pasal 11.

## BAB VIII PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

## Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas dianggarkan pada anggaran belanja tidak langsung pada SKPD masing-masing.
- (2) Permintaan Pencairan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas pada Badan Keuangan harus melampirkan :
- a. Daftr Nilai Kinerja PNS masing-masing SKPD selama satu bulan (Lampiran II);
- b. Daftar Rekapitulasi Nilai Kinerja PNS selama satu bulan (Lampiran III);
- c. Print Out Fingerprint;
- d. Rekapitulasi Kehadiran pada saat Apel Pagi dan Apel Sore selama satu bulan (Lampiran IV; dan
- e. Laporan Kinerja Mingguan (Lampiran VII).

, \_

, .

- d. dalam hal pelaksanaan izin sakit telah melampaui kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka PNS yang bersangkutan dianggap tanpa berita/ alpa.
- (3) Guru-guru yang belum dapat melaksanakan tugas mengajar karena anak didik (murid) sedang melaksanakan liburan, tidak mengurangi bobot kinerja yang diperolehnya;
- (4) Dokter atau paramedis yang melaksanakan tugas pada malam hari di rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes selama 1 x 24 jam, dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang melaksanakan Surat Perintah Perjalanan Dinas dan/ atau melaksanakan lembur melebihi ketentuan jam kerja yang telah ditentukan sehingga mendapat dispensasi tidak masuk kerja pada hari berikutnya (1 hari) oleh atasan yang bersangkutan, tidak mengurangi bobot dalam penilaian kinerjanya.
- (5) Bagi PNS yang tidak menandatangani Daftar Hadir Apel Pagi dan Sore dan tidak melakukan sidik jari pada mesin absensi (Fingerprint) karena melaksanakan tugas di luar kantor berdasarkan perintah Kepala Perangkat Daerah atau karena menghadiri rapat resmi, maka tidak mengurangi bobot dalam perhitungan kinerja indikator disiplin yang bersangkutan:
- (6) Bagi PNS yang melaksanakan tugas di luar kantor diwajibkan melampirkan Surat Keterangan dari pimpinan yang bersangkutan secara berjenjang.

## TATA CARA PEMBERIAN SANKS! PENGURANGAN TAMBAHAN

## Pasal 11

## BAB VII PENGHASILAN

- (1) Bagi Pegawai yang tidak memenuhi kriteria penilaian disiplin dan kegiatan rutin keagamaan paling banyak 1 (satu) kali kegiatan maka kepada pegawai yang bersangkutan diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebanyak 25 % dari total nominal tambahan penghasilan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pegawai yang tidak memenuhi kriteria penilaian disiplin dan kegiatan rutin keagamaan paling banyak 2 (dua) kali kegiatan maka kepada pegawai yang bersangkutan diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebanyak 50 % dari total nominal tambahan penghasilan yang bersangkutan.
- (3) Bagi Pegawai yang ti dak memenuhi kriteria penilaian disiplin dan kegiatan rutin keagamaan paling banyak 3 (tiga) kali kegiatan maka kepada pegawai yang bersangkutan diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebanyak 100 % dari total nominal tambahan penghasilan yang bersangkutan.

- (1) Perhitungan nilai indikator disiplin memperhatikan kriteria pemberian izin sebagai berikut:
- a. Izin yang bersifat darurat diberikan kepada PNS yang keluarga terdekatnya menderita sakit atau meninggal dunia atau kejadiaan lainnya yang menyebabkan PNS yang bersangkutan harus meninggalkan kantor pada saat itu juga dengan ketentuan maksimal 2 (dua) hari kerja tanpa pemberitahuan tertulis dan pada hari ketiga yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan. Apabila pada hari ketiga PNS yang bersangkutan belum menyampaikan pemberitahuan tertulis maka yang bersangkutan dianggap tanpa berita sejak hari ketiga tersebut; dan
- b. Izin karena alasan lain maksimal 3 (tiga) hari kerja dengan didahului pemberitahuan secara tertulis kepada atasan.
- (2) Selain memperhatikan kriteria pemberian izm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberian izin karena alasan sakit juga dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Izin yang diberikan kepada PNS yang sakit mendadak dan harus segera mendapatkan penanganan medis untuk menjalani rawat inap dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) hari kerja tanpa pemberitahuan tertulis, dan pada hari keempat PNS yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan dari dokter. Apabila pada hari keempat PNS dimaksud belum menyampaikan surat keterangan dokter, maka Pimpinan yang bersangkutan diwajibkan melakukan klarifikasi secara tertulis menyangkut keberadaan PNS yang bersangkutan yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan klarifikasi kondisi kesehatan PNS tersebut.
- b. Izin yang diberikan kepada PNS yang akan menjalani perawatan medis/medical eek up di rumah sakit maksimal 12 (dua belas) hari kerja, dengan pemberitahuan tertulis kepada pimpinan unit kerjanya disertai surat keterangan dokter;
- c. Izin yang diberikan kepada PNS yang sakit namun yang bersangkutan hanya rawat jalan maksimal 3 (tiga) hari dan sesudahnya dapat diperpanjang sampai dengan 2 (dua) kali, dengan ketentuan harus menyampaikan surat keterangan dari dokter; dan

- (6) PNS yang akan melaksanakan istirahat siang diwajibkan membubuhkan sidik jari pada mesin absensi (Fingerprint) pada jam 12.00 wita dan jam 13.00 wita setelah selesai melaksanakan istirahat siang. Apabila PNS tidak menggunakan jam istirahat siang dan tetap berada di kantor kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk membubuhkan sidikjari pada mesin absensi fingerprint pada jam 12.00 wita dan jam 13.00 wita.
- (7) PNS yang terlambat membubuhkan sidik jari pada mesin absensi (Fingerprint) melebihi waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (5) huruf a dan huruf c, akan dihitung jumlah waktu keterlambatan tersebut dan menjadi dasar dalam pemberian nilai kinerja pada indikator disiplin tingkat kehadiran di kantor.
- (8) PNS yang terlalu cepat membubuhkan sidik jari pada mesin absensi (Fingerprint) mendahului waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf d, akan dihitung jumlah sisa waktu tersebut dan menjadi dasar dalam pemberian nilai kinerja pada indikator disiplin tingkat kehadiran di kantor.
- (9) Penghitungan untuk indikator produktivitas kerja didasarkan pada Laporan Kinerja Mingguan masing-masing PNS kepada Pimpinan di unit kerjanya.
- (10) Format Laporan Mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (11) Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan mengetahui Asisten yang membidangi SKPD dimaksud.
- (12) Khusus untuk Kegiatan Upacara Hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Apel Korpri termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yang dibuktikan dengan Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (11) peraturan bupati ini.
- (13) Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah belum memiliki mesin absensi (Fingerprint) atau terjadi kerusakan pada mesin absensi (Fingerprint), maka kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan diwajibkan melampirkan Surat Rekomendasi dari Sekretaris Daerah untuk penghitungan bobot kehadiran Pegawai Negeri yang bersangkutan dengan melampirkan Daftar Absensi Manual dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersankutan.
- (14) Surat Rekomendasi yang dimaksud pada ayat 13 (tiga belas) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

(5)

## BAB VI

## PERHITUNGAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

## Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dikenakan pajak penghasilan PPh 21 sesuai ketentuan yang berlaku tentang perpajakan.
- (2) Nilai kinerja merupakan formulasi perhitungan dari indikator disiplin dan indikator produktivitas kerja,
- (3) Penghitungan bobot nilai kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang oleh atasan langsung.
- (4) Penghitungan untuk bobot kinerja untuk Indikator Disiplin, adalah sebagai berikut :
- a. Tingkat Kehadiran di Kantor.
6. Dibuktikan dengan Print Out Mesin Absensi (Fingerprint) dengan ketentuan perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran II point 1 huruf a peraturan bupati ini.
- b. Tingkat Kehadiran Apel Pagi dan Sore. Dibuktikan dengan Daftar Hadir Manual Apel Pagi dan Sore dengan ketentuan perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran II poin 1 huruf b peraturan bupati ini.
- c. Tingkat Kehadiran pada Acara/Kegiatan Kenegaraan, Kegiatan Pemerintah Daerah, Kegiatan Keagamaan dan Rapat-rapat di Tingkat Daerah. Dibuktikan dengan Daftar Hadir pada saat mengikuti kegiatan dimaksud, dengan ketentuan perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran II poin 1 huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Dalam memaksimalkan pengawasan terhadap jam kerja PNS, maka peng