PERATURAN BUPATI MA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut; (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi dipandang perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan atas proses penerbitan dan kewenangan penandatanganan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
Mengingat :
1. Undang Undang nomor 8 tahun 1665 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Menetapkan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 11);
M E M U T U S K A N :
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN ATAS PENERBITAN DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya di singkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ## BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini melimpahkan sebagian kewenangan atas penerbitan dan kewenangan penandatanganan Perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Tanah Laut dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Sekiranya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Tanah Laut berhalangan tetap, pelimpahan sebagian kewenangan atas penerbitan kewenangan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan atas penerbitan dan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pada ayat (2) adalah terhadap jenis perizinan sebagai berikut :
1. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
2. Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Izin Usaha Industri (IUI).
4. Izin Tanda Daftar Industri (TDI).
5. Izin Gangguan (HO).
6. Izin Mendirikan/Membongkar Bangunan (IMB).
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
8. Izin Usaha Perkebunan.
9. Izin Usaha Hiburan Umum.
10. Izin Usaha Perhotelan/Penginapan.
11. Izin Usaha Rumah Makan.
12. Izin Reklame
13. Izin Pemanfaatan/Pemungutan Sarang Burung Walet.
14. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
15. Izin Usaha Peternakan.
16. Izin Pendaftaran Peternakan Rakyat.
17. Izin Penggilingan Padi.
18. Izin Usaha Perbengkelan.
19. Izin Penumpukan Bahan Bakar Minyak (BBM).
20. Izin Praktek Dokter Hewan.
21. Izin Penyelenggaraan Kursus.
22. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
23. Izin Usaha Kepariwisataan.
24. Izin Rumah Sakit dan Rumah Sakit Bersalin Swasta.
25. Izin Klinik Swasta.
26. Izin Klinik Perusahaan.
27. Izin Apotek.
28. Izin Toko Obat.
29. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).
30. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
31. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
32. Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
- (3) Prosedur dan tata cara proses penerbitan sampai dengan penandatanganan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 3 Januari 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ## H. SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 8 ## BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 3

Penandatangan: Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut yang mengatur hal yang sama yaitu tentang pelimpahan sebagian kewenangan atas penerbitan dan kewenangan penandatanganan perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Tanah Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ## Pasal 4

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 3 Januari 2017

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT, H. BAMBANG ALAMSYAH