PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH Nomor 8 Tahun 1956 tentang PENETAPAN ANGGARAN I(AS DAERAII KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor ll2 Tahun 2OL6 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017, untuk pelaksanaannya periu dilakukan Penetapan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran2OlT;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh;
Mengingat
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); 1.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; c
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286\ ; J.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355) ; 4.
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O71 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana yang telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 i Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7t2l;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 45021 ;
- 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 5) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57 8) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peiaporan Keuangan dan Kineda Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46r4);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah ;
- 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 1 Tahun 20 16 tentang Pedoman Peny'usunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7 ;
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kota Payakumbuh (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 'fa}lur, 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17l,;
24. Peraluran Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2Ol7 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19);
25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2Ol7 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 112).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN IIAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urllsan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh;
6. DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Anggaran Kas adalah anggaran yang menunrt perkiraan Arus Kas Masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan Arus Kas Keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode ;
8. PPKD adalah Penjabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. BUD adalah Bendahara Umum Daerah.
ANGGARAN KAS
BAB II - ANGGARAN KAS
Pasal 2
- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai
2. pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPPA-SKPD yang telah disahkan.
3. (21 Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perkiraan Arus Kas Masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan Arus Kas Keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 3

Pelaksanaan Anggaran Kas Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituang lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

## Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal ,Q Y,lrt\a$trt- tv\\


Diundangkan di Payakumbuh Pada tanggal )\1 Y \irt\.N€F -'! \\o

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



| f .f |||f saf aaar r3a3..)f )a raaaa... ::i::-;..;.;.;. -'-i'r F 3!EE E i E i : : : F Ei iE: EE : ii ::: : F :! po:r,a99: |1!- 4 | e |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| gE{E{Ei{Egq gEB E53gEE3{gce6!dEEEg i{ii Eigi[4i5BE$lfi,iii E'$griEE ;eq;r s ,H q5 ;5 ' E;g lgcs 3 -E $ 1 gil a_ - sg I ,'E t EE .E q | n |
| -.; 1' P nrtP !E!3Ei!EiEEE!";;EX3-=b3E!3i3ibBE 9 E I c XjE F ts 9 A A E 9 AE A B a E a A p aa a a p a I n a I !TEEASEEgTEEgTETTEgEgEilEiiTEgEEEE | P iC |
| rrE ;EEiE$lBEeBEli, r ;ie r*.g AE$6$EE EIE g gEHdEE E!iE d g d}Edi iii gE Ei! giiEijE EEE | |
| rr! {:hoi:,h:Lh f.9b a b9:9ibebniri. FtF:egFEFEEiF:H*853:-E$HgSNEF$FI E C Eii AA ! B 3 i 8 d 3 E i T d i E d E E E g E E} ii E E E E | i 6 a 3 |
| .,.F !r-i,9ir,h:.h f,pb a httgia,f bi,,irh FEE.5€EFEthE *F : hI hFE: -F $EE$tEFF 3i g s g ii ii ?i e E E i ii i g ij it r ii it il ! ii E E i3 it il : ii g E E E | d |
| r.rF {:-n9i!,i,,:h f"9b qiqibebaiJb FEE.ieE gE FEE i F : H5 558: -F SEfi $t EFS Fi g ij gE ;i a e il E E E i g d d r d ii E d il E E r ii ii E c E E E I | |
| i:rF -9XtAgriox9!.4!. EEeEFaBISS:c 8 a E a $ a a 8 tl 8 c s 8 I a E c | i 6 3 !. |
| I $ 8 3 E 8 a $ E e a $ a E 8 E I F 8 8 | |
| -,{ v-i!9i:-!ni,:Jt i!9.6 I i,e l-et-hF6i,,iri, FEi!€UPEBhEiFe sEihE:.p$EES$gFF8i ! CE B ;i A g AE il ii itE dE T E E E E 5 E E E H d } E E E E E | |
| rr! ' r9:oP dE g,leEFeE Esi E" n;i es.. EeE $e$E E $!$ EcEHdBggEdC}EiiECEdEEEEdEdiECEEEE | _* EI P |
| - E I s a s a E 8 8 a a 5 a s 8 a $ 8 8 8 g $ a 8 g a 8 I E E | r B r |
| -ri -:'i.O:r^1,{1, l"9L a i, I-lr:ir!'LGiJin F E H.i I g a S F 6 E i F: h i h E,: - E S 5 E $ t g F . ! F SEEHEE9iiEiIEA!d}E}dCdHE}EEi;TgEE E E | |
| r.r! iHHiE$EIEeiiiE"xiies""E$EEi$6E$FH E E E E }AEE E !E d EE }B ;l ; ii ;1€ E ii E BE E B E E E B | ^a z ; ! I |
| E;; ;HEgeIEgEeciF.nuine.-F$E$6$43$lH iEEI gSEE EETE gE g8 gEdHdEH gAiiEC gE i i | P T q |

d

:

l

## JlTI &gt;v =&gt;= zz&gt; :8I azo ;:t !-'E &gt;x&gt; z&gt;&lt; s@i :c ..1

1' m 3 3 tr c I

;1 O 1t lrE :Hq!d5; q6r E &gt;rir' l-o or \_r6 0r3'l q E'-


| I f n 6- E e E! :r XE i1 iE t g I | l-i., :.,i-!-: ii:., E9E eeeP 55e o6555bo66bb6664!'!'a 6obbb t, !^:! !,9 ee.ee: n f"f-!f,:" 9666bbvl ir!vrJv!ir i!"!^!"i,3 |-,|,|,i"ylv!},PrJP},i, 55656be,ii6ir6i>!' v!,veqvPlr eeee9g999P99P ii"r"!"hhhhi"i,i,h3 ITPP}P 3 E 5 r E n E E t I E sEgiEEgEgESE ii'iEiEry gEBggEEEEEEi gEE iEEE ii';'.*EE'Ege;'t.69' !.6 | ! > !! !!!:,!:, r., E9 3e eS e9 '69eeee5 IE-E |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | r- , ! - rf; 6i.eEeigBEeEi*eseBHss6!Ef; EEBAIT!CiiCTEEEEEEEESBcEEc i6F,9r9:9:9i CgHE!TCETE-gH€g ,!baababaa6bi4ir,9 vaaaaaaaatsaaaE | |
| | E6gBQ Xi:l,i-i EESdE E3 EE ;EEE! EsEBg Essxs ;iriiEi; | |
| | -6 ."iic EEBEU EA q rE ;B HHF he! E ?- !gs t8g | |
| | ESPE gggg !hpiiHii gEEBEEA Fd HESF aa;; 8 EE , $ss SEE | |
| | s *tsF EESd 8A EE ea$ a;; a ;- iss gsr | |

=

;: