PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEI{ASAN Nomor 11 Tahun 2014 tentang PERENCANAAN PEMBAIIGUITAN DAERAII BERBASIS PARTISIPASI MASYARAI{AT (berlaku 6 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang i a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, perlu adanya sistem perencanaan pembangunan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurrf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat; c.
- b. bahwa untuk memantapkan sistem perencanaan dan mekanisme pen5rusunan agenda pembangunan yang merupakan salah satu siklus pelaksanaan pembangunan yang penting dan strategis, perlu disesuaikan dengan menekankan pada aspek peran serta masyarakat serta reposisi peran Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
Mengingat : 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301 ; 2.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2U 4.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 44371, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 48aal;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20lt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 6.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 7.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 8.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O- L87 I Kep/Ban gdal 2OO7 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang; 10.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2!, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8l7l; 9.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2OO7 tentang Perencanaan Pembangun€rn Desa; 11.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OLO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 517); L2.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2Al4 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OL4 Nomor 9); t4.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);
Dengan Persetqjuan Bersama DEWAN PERWAKII.,AN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan besar (strategic goals) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan dan program.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat yang selanjutnya disebut P2BM adalah usaha sistematis untuk merumuskan agenda pemba.ngunan bersama masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaall Pembangunan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menJrusun rencana pembangunan daerah.
8. Fasilitasi adalah mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan proses perencanaan daerah berbasis partisipasi masyarakat kepada badan publik dan masyarakat.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM Desa/Kelurahan adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang merupakan wadah dan wahana partisipasi untuk ikut serta dan memfasilitasi sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, Serta pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan.
Asas
BAB II - ASAS DAIT TUJI'AN Bagian Kesatu
Pasal 2
P2BM merupakan standar prosedur operasional perencanaan yang memenuhi asas partisipatif, transparan, tanggap, aspiratif, akuntabel, dan demokratis.
Bagtan Kedua TuJuan
BAB II - ASAS DAIT TUJI'AN Bagian Kesatu
Pasal 3
Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan dan menjamin hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka:
- b. mendorong peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perenc€Lnaan pembangunan; dan
- a. akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat dalam proses pengambilan keputusan;
- c. meningkatkan tanggung jawab publik dalam pembangunan.
HAI( DAIT NETIIA"'IBAIT Bagian Kesatu Hak dan Kewqilban Masyarakat
BAB III - HAI( DAIT NETIIA"'IBAIT Bagian Kesatu Hak dan Kewqilban Masyarakat
Pasal 4
- (1) Masyarakat berhak untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis danlatau lisan dalam forum perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - HAI( DAIT NETIIA"'IBAIT Bagian Kesatu Hak dan Kewqilban Masyarakat
Pasal 5
Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sebagai bahan agenda prioritas pembangunan harrs menyertakan alasan dan dokumen pendukung.
Baglaa Kedua Kewqjibaa SKPD
BAB III - HAI( DAIT NETIIA"'IBAIT Bagian Kesatu Hak dan Kewqilban Masyarakat
Pasal 6
- (1) SKPD melakukan penilaian atas usulan agenda pembangunan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan.
- (2) Hasil penilaian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai usulan program pada Musrenbang tingkat Kabupaten.
BAB TV PENDEKATAN DAN TAIIAPAIT P2BM Bagiaa Kesatu Pendekatan P2BM
BAB III - HAI( DAIT NETIIA"'IBAIT Bagian Kesatu Hak dan Kewqilban Masyarakat
Pasal 7
Pemerintah Daerah dalam melakukan P2BM menggunakan pendekatan dialogis, komunikatil dan persuasif.
Baglan Kedua Tahapan P2BM
BAB III - HAI( DAIT NETIIA"'IBAIT Bagian Kesatu Hak dan Kewqilban Masyarakat
Pasal 8
Dalam menjamin keterlibatan komponen masyarakat, tahapan P2BM secara berjenjang dilaksanakan dalam bentuk:
- b. musrenbang tingkat Kecamatan; dan
- a. musrenbang tingkat Desa/Kelurahan;
- c. musrenbang tingkat Kabupaten.
BAB V - TAIIAPAN PELAKSAITAAN P2BM Baglan Pertama Pelaksanaan P2BM Tinght Desa/Kelurahaa
Pasal 9
Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan Desa/ Kelurahan, yakni pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa/Kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah, untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
BAB V - TAIIAPAN PELAKSAITAAN P2BM Baglan Pertama Pelaksanaan P2BM Tinght Desa/Kelurahaa
Pasal 10
- (1) Penanggungjawab Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.
2. (21 Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan dihadiri oleh unsur dari:
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; a.
4. tokoh masyarakat dan tokoh ag€rma; b.
5. Rukun Warga/Rukun Tetangga dan Kepala Dusun; c.
6. warga masyarakat; dan d.
7. Badan Permusyawaratan Desa. e.
Musrenbang tingkat Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O menghasilkan rumusan rencana pembangunan tingkat Desa/ Kelurahan.
Bagian Kedua Pel,aksanaan P2BM Ttngkat Kecamatan
BAB V - TAIIAPAN PELAKSAITAAN P2BM Baglan Pertama Pelaksanaan P2BM Tinght Desa/Kelurahaa
Pasal 12
Musrenbang tingkat Kecamatan merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan serta menyepakati kegiatan antar Desa/Kelurahan di Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD pada tahun berikutnya.
BAB V - TAIIAPAN PELAKSAITAAN P2BM Baglan Pertama Pelaksanaan P2BM Tinght Desa/Kelurahaa
Pasal 13
- (1) Penanggungiawab Musrenbang tingkat Kecamatan adalah Camat.
- (2) Musrenbang tingkat Kecamatan dihadiri oleh antara lain Lembaga Swadaya Masyarakatl Organisasi Kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
BAB V - TAIIAPAN PELAKSAITAAN P2BM Baglan Pertama Pelaksanaan P2BM Tinght Desa/Kelurahaa
Pasal 14
Musrenbang tingkat Kecamatan menghasilkan rumusan rencarla pembangunan tingkat Kecamatan yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
Baglan Ketiga Pelaksanaan P2BM Ttngkat Kabupaten
BAB V - TAIIAPAN PELAKSAITAAN P2BM Baglan Pertama Pelaksanaan P2BM Tinght Desa/Kelurahaa
Pasal 15
Musrenbang tingkat Kabupaten merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan Kabupaten untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah
BAB V - TAIIAPAN PELAKSAITAAN P2BM Baglan Pertama Pelaksanaan P2BM Tinght Desa/Kelurahaa
Pasal 16
- (1) Penanggungjawab Musrenbang tingkat Kabupaten adalah Bupati.
2. (21 Musrenbang tingkat Kabupaten dihadiri oleh antara lain unsur DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakatl Organisasi Kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha/investor, dan Pemerintah Daerah.
BAB V - TAIIAPAN PELAKSAITAAN P2BM Baglan Pertama Pelaksanaan P2BM Tinght Desa/Kelurahaa
Pasal 17
Musrenbang tingkat Kabupaten menghasilkan rumusan rencana kerja pembangunan daerah yang mencakup seluruh bidang yang didukung oleh semua potensi pembangunan.
PEMBIAYAAIY
BAB VI - PEMBIAYAAIY
Pasal 18
Pembiayaan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAIT
Pasal 19
- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. pengawasan terhadap
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksarlaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 6 Agustus 2014

Penandatangan: BUPATI PAMEKASAN, ACHMAD SYAFII

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 11 Februari 2015 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 3