PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 6 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA (berlaku 31 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KOLAKA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA
:
- b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Kolaka Utara sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan local;
- a. bahwa wilayah Kabupaten Kolaka Utara memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kolaka Utara.
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utaradi Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
22. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
BUPATI KOLAKA UTARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan azas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
6. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
7. Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
9. Badan Panggulangan Bencana Daerah atau BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
11. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Kolaka Utara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara
12. Forum untuk pengurangan risiko bencana adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana di daerah.
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
16. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
17. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
19. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
18. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
20. Pengurangan risiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
22. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
21. Kontinjensi adalah penyusunan rencana ## BAB II
AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Penanggulangan bencana berasaskan:
- b. Keadilan;
- a. Kemanusiaan;
- c. Kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- d. Keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- f. Kebersamaan;
- h. Ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- g. Kelestarian lingkungan hidup;
- i. Partisipasi
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah:
- b. cepat dan tepat;
- a. Pengurangan risiko;
- c. prioritas;
- e. berdayaguna dan berhasil guna;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- h. pemberdayaan;
- g. kemitraan;
- i. nondiskriminatif;
- k. kemandirian;
- j. nonproletisi;
- l. kearifan lokal;
- n. berkelanjutan.
- m. membangun kembali kearah yang lebih baik;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Penanggulangan bencana bertujuan untuk:
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 5
Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 6
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan atau belanja tidak terduga;
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai;
- f. Perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
- h. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
- g. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 7
Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsurunsur kebijakan penanggulangan bencana;
- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- c. penetapan status dan tingkatan bencana daerah;
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- f. mengerahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap niai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- j. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan;
Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 9
Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 10
- (1) Setiap orang berhak:
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
- c. budaya;
- b. agama dan kepercayaan;
- d. lingkungan yang sehat;
- f. politik;
- e. ekonomi;
- g. pendidikan;
- i. kesehatan reproduksi; dan
- h. pekerjaan;
- j. seksual.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 11
Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 12
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c sekurangkurangnya memuat:
- b. informasi tentang data kebencanaan;
- a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. informasi tentang risiko bencana;
- e. informasi tentang status kebencanaan.
- d. informasi tentang prediksi bencana; dan
Bagian Kedua Perlakuan Khusus
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 13
- a. penyandang cacat dan/atau difabel;
- (1) Kelompok Masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi:
- b. orang usia lanjut;
- d. perempuan hamil dan menyusui; dan
- c. bayi, balita dan anak-anak;
- e. orang sakit.
- a. aksesibilitas;
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. prioritas pelayanan; dan
- c. fasilitas pelayanan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 14
Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya
- a. perempuan; dan
Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat
Masyarakat berkewajiban :
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 15
- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri
Bagian Keempat Peran Masyarakat
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 16
- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 17
- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB V
- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dibentuk suatu forum yang anggotanya terdiri dari unsur:
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 18
- a. pemerintah daerah;
- c. media massa;
- b. dunia pendidikan;
- d. organisasi masyarakat sipil; dan
- e. dunia usaha.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 19
Peranan forum untuk pengurangan risiko bencana antara lain:
- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- a. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dengan koordinasi BPBD;
- c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 20
- (1) Untuk mendekatkan upaya pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dibentuk di masyarakat dan komunitas.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peran dan fungsi pengurangan risiko bencana dilaksanakan melalui forum yang telah ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Forum untuk pengurangan risiko bencana maupun forum lain yang mewadahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 21
- (1) Dalam upaya mendorong adanya forum untuk pengurangan risiko bencana, pemerintah daerah atau BPBD dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati
PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Lembaga Usaha
BAB VI - PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Lembaga Usaha
Pasal 22
- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk :
- b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan
BAB VI - PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Lembaga Usaha
Pasal 23
- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (3) Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Bagian Ketiga Organisasi Kemasyarakatan
BAB VI - PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Lembaga Usaha
Pasal 24
- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Bagian Keempat Lembaga Swadaya Masyarakat
BAB VI - PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Lembaga Usaha
Pasal 25
- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Bagian Kelima Media Massa
BAB VI - PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Lembaga Usaha
Pasal 26
- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat;
Bagian Keenam Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non - Pemerintah
BAB VI - PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Lembaga Usaha
Pasal 27
- (1) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (2) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 28
Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 29
Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas:
- b. penentuan status potensi bencana; dan
- a. penetapan daerah rawan bencana;
- c. penentuan status bencana.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 30
Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:
- b. saat tanggap darurat; dan
- a. prabencana;
- c. pascabencana.
Bagian Kedua Penetapan Daerah Rawan bencana
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 31
- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menetapkan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a.
- (2) Dalam hal daerah rawan bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang :
- a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
- (3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah, yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan
- (4) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 32
- (1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b berhak mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap
- (1) Penetapan status potensi bencana didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggung jawab pada tingkat Daerah
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 34
- (1) Penetapan status potensi bencana didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggung jawab pada tingkat Daerah
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati
Bagian Keempat Penentuan Status bencana
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 36
- (1) Penentuan status bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam menentukan status bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 37
- (1) Penetapan status bencana dilakukan dengan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 38
Tahapan Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terbagi menjadi situasi sebagai berikut :
- b. situasi terdapat potensi terjadi bencana
- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
Situasi Tidak Terjadi Bencana
- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 39
- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- c. pencegahan;
- b. pengurangan risiko bencana;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- f. persyaratan analisis risiko bencana;
- e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
- h. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
- j. pendidikan dan pelatihan
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 40
- (1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 41
- (2) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang sekurangkurangnya berisi kegiatan sebagai berikut
- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- c. pengembangan budaya sadar bencana;
- e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a.
- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 42
- a. pendidikan;
Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan:
- b. budaya; dan
- c. pariwisata.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 43
- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- b. pemantauan terhadap:
- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. penggunaan teknologi.
- d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 44
Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.
- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sarana dan prasarana pada situasi tidak terjadi bencana diatur dalam Peraturan Bupati
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 46
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar:
- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- a. profil kebencanaan;
- c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- b. kerentanan wilayah; dan
- (3) Ketentuan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 47
- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan, pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 48
- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendirian bangunan, pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari syarat teknis bangunan, zonansi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.
- (4) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 49
Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 50
- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf j ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
- b. pendidikan informal.
- a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya,
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 51
- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 52
- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk :
- b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 53
- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 54
- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 55
- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- b. menganalisis data hasil pengamatan;
- a. mengamati gejala bencana;
- c. mengambil keputusan
- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:
- b. penentuan status keadaan darurat;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
Paragraf 2 Pengkajian Secara Cepat dan Tepat
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 56
- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 58
- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:
- b. penentuan status keadaan darurat;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
Paragraf 2 Pengkajian Secara Cepat dan Tepat
- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 59
- a. cakupan lokasi bencana;
- c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
- b. jumlah korban;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 60
- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) penentuan status bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 61
- (2) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dilakukan dengan kegiatan :
- b. pertolongan darurat;
- a. pencarian dan penyelamatan;
- c. evakuasi; dan
- d. penempatan pada lokasi yang aman.
- (3) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 62
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- c. sandang;
- b. pangan;
- d. pelayanan kesehatan;
- f. pelayanan psikososial; dan
- e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
- g. tempat hunian sementara.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain:
- b. bahan bakar dan penerangan; serta
- a. peralatan memasak dan makan;
- c. alat-alat lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 63
- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 64
- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
Paragraf 8 Penyelenggaraan Fase Akhir Tahap Tanggap Darurat Bencana
Dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan penanggulangan bencana ditetapkan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf g.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 65
Dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan penanggulangan bencana ditetapkan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf g.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 66
- a. perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana;
Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berisi kegiatan antara lain:
- b. pemulihan awal sosial psikologis;
- d. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- c. pelayanan kesehatan;
- e. pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
- f. pemulihan awal fungsi pemerintahan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 67
Penetapan jangka waktu fase akhir tahap tanggap darurat disesuaikan dengan waktu penentuan tahap pasca bencana.
Paragraf 9
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 68
Kemudahan Akses Bagi BPBD
- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
- b. pengerahan peralatan;
- a. pengerahan sumber daya manusia;
- c. pengerahan logistik;
- e. perizinan;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- f. pengadaan barang/jasa;
- h. penyelamatan dan evakuasi; dan
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 69
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c terdiri dari:
- b. Rekonstruksi.
- a. Rehabilitasi; dan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 70
- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
- b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- e. pelayanan kesehatan;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- f. pelayanan pendidikan;
- h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
- i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 71
- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 73
- (1) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 harus ## BAB VIII
PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 74
Pendanaan dan Penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian Kesatu Sumber Pendanaan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 75
- (1) Anggaran penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan anggaran dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyakarat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 76
- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.
- (2) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk:
- b. dana siap pakai; dan
- a. dana kontinjensi bencana;
- c. dana bantuan sosial berpola hibah.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 77
- (1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a digunakan untuk kegiatan kesiap-siagaan pada tahap prabencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi prabencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, pencegahan, mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 78
- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
- b. dana siap pakai.
- a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/ lembaga terkait;
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran BPBD secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 79
Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a meliputi:
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 80
- (1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai terbatas apda pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
- b. pertolongan darurat;
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- c. evakuasi korban bencana;
- e. pangan;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- f. sandang;
- h. penampungan serat tempat hunian sementara
- g. pelayanan kesehatan; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penggunaan dana siap pakai sebagiamana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 81
- (1) Alokasi angggaran pada situasi paca bencana dengan dana bantuan sosial berpola hibah digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi paca bencana dengan dana belanja langsung pemerintah dan pemerintah daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 82
- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dicatat dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 83
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3).
- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 84
- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada BPBD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis, dan peruntukkan bantuan.
Bagian Kedua Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 85
- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 86
Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Umum
Pengelolaan Bantuan Bencana Paragraf 1
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 87
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas.
- a. santunan duka cita;
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- b. santunan kecacatan;
- d. bantuan untuk korban tidak langsung; dan
- c. bantuan kompensasi;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman lunak untuk usaha produktif.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 88
Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas bencana.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 89
Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 90
- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 91
Setelah pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya
diserahkan kepada komunitas masyarakat setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 92
Ketentuan lain mengenai pengelolaan bantuan darurat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Paragraf 2 Santunan Duka Cita
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 93
- a. Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- b. Kriteria tentang meninggalnya seseorang tersebut di atas dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 94
- (1) Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk: a. biaya pemakaman; dan/atau b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 95
- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban.
- (2) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ahli waris korban bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 96
Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Paragraf 3 Santunan Kecacatan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 97
- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 4 Bantuan Kompensasi
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 98
- (1) Dalam rangka untuk rehabilitasi korban bencana Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c antara lain berupa:
- b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan kewenangannya;
- a. pembebasan atau potongan pajak dan/atau retribusi sesuai dengan kewenangannya;
- c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
- e. kemudahan pelayanan administrasi lain sesuai dengan kewenangannya.
- d. kemudahan dalam proses perizinan; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 5 Bantuan Korban Tidak Langsung
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 99
- (1) Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d, antara lain berupa:
- b. santunan biaya hidup yang wajar.
- a. bantuan untuk biaya pendidikan bagi pelajar; dan
- (2) Bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 6 Pinjaman Lunak Untuk Usaha Produktif
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 100
- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf e diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- a. kredit usaha produktif; atau
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- b. kredit pemilikan barang modal.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 101
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. kegiatan reklamasi;
- f. perencanaan penataan ruang;
- h. pengelolaan keuangan; dan
- i. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman.
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 102
Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.
Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban Paragraf 1 Umum
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 103
- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 104
- (1) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) bencana terdiri dari:
- b. Laporan bulanan kejadian bencana;
- a. Laporan situasi kejadian bencana;
- c. Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.
- d. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
- (2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:
- b. penyebab bencana;
- a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
- c. cakupan wilayah dampak bencana;
- e. dampak bencana;
- d. penyebab kejadian bencana;
- f. upaya penanganan yang dilakukan;
- h. kendala yang dihadapi.
- g. bantuan yang diperlukan; dan
- (3) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak bencana.
- a. prabencana;
- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat setiap bulan, dan setiap tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada:
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.
Paragraf 2 Laporan Pada Tahap Prabencana
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 105
Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum tentang pelaporan kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah.
Paragraf 3 Laporan Pada Tahap Tanggap Darurat
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 106
- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf b diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat
Paragraf 4 Laporan Pada Tahap Pasca Bencana
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 107
Penyusunan laporan pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf c terdiri atas:
- b. laporan rekonstruksi.
- a. laporan rehabilitasi; dan
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 108
- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 109
Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui tiga (3) jenis pelaporan, yaitu:
- b. Laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
- a. Laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;
- c. Laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi.
PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN Bagian Kesatu Penyelesaian Sengketa
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN Bagian Kesatu Penyelesaian Sengketa
Pasal 110
Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana atau penanggulangan dampak bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN Bagian Kesatu Penyelesaian Sengketa
Pasal 111
- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif
penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN Bagian Kesatu Penyelesaian Sengketa
Pasal 112
Dalam hal sengketa terjadi antar korban bencana dan perangkat pemerintah daerah penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sesuai dengan tingkatan pemerintahannya.
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN Bagian Kesatu Penyelesaian Sengketa
Pasal 113
- (1) Sengketa mengenai kewenangan penanggulangan bencana dan dampak bencana antar pemerintah daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.
Bagian Kedua Gugatan
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN Bagian Kesatu Penyelesaian Sengketa
Pasal 114
- (1) Masyarakat, Organisasi masyarakat, LSM, Badan Usaha, dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerugian untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN Bagian Kesatu Penyelesaian Sengketa
Pasal 115
Organisasi/lembaga masyarakat sebagai bagian dari penyelenggara penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :
- b. mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana; dan
- a. berbentuk organisasi/lembaga masyarakat non-profit berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang penanggulangan bencana;
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 116
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Kolaka Utara dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru ## BAB XII
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 117
Peraturan Bupati yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini disahkan.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 118
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Lasusua Pada tanggal, 31 Desember 2016 BUPATI KOLAKA UTARA

Verifikasi: Cap/ttd RUSDA MAHMUD

Penetapan: Diundangkan di Lasusua Pada tanggal, 31 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

Verifikasi: Cap/ttd H. ISKANDAR LEBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA : (5/2016)