PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 743. Tahun 2017 tentang KAWASAN TANPA ROKOK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. kesehatan
- bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintetis yang mengandung nikotin dan tar yang penggunaannya dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik perokok aktif maupun perokok pasif: b.
- bahwa guna meningkatkan derajat masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat:
- bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan, c.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ' dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- bahwa untuk memberikan perlindungan kepada individu, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya asap rokok, perlu mengatur Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok diwilayahnya: d.
- Mengingat
2
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), 2
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886): 3
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), 4
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058), 5.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), 6.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429): 7
- Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5679): 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275), 9
3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Daerah,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887):
13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/ 2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok,
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3):
14. Intruksi Menteri Kesehatan Nomor 84 /Menkes/Inst/1I1/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan,
16. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67):
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. 2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
2. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara. 4,
5. Sekretaris Daeruh adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawua Utara.
6. Dewan Perwukilan Rakyat Dacrah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabunaten Musi Rawas Utara. s.
7. Dinas Kecachatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugus pokuk dan fingsinya di bidang kesehatan. 7.
8. Kawasan Tunpa Rokok yang sclanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok. 9.
9. Kesehatan adalah kcudaan sehat baik secara fisik, mental, wsia) dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara somal dan ekonomi. 8
10. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nocotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau Sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
12. 11, Merokok adalah kegiatan membakar dan atau menghisap rokok.
13. Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap Perokok Aktif.
15. Fasihtas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
15. 14, Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.
16. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
18. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan strukutur permanen atau sementara.
17. Tempat Kerja di lingkungan perkantoran pemerintah adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
19. Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk keghatan anakanak.
20. Pimpinan Lembaga adalah Pengelola, Manajer, Pimpinan, Penanggung Jawab dan pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
21. Penanggung jawab KTR adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin, mengelola dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik mulik pemerintah maupun swasta.
23. Tim Pengawas, yang selanjutnya disebut Tim, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu 3
Asas
BAB II - B
Pasal 2
Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:
- kepentingan kualitas kesehatan manusia, a
- kemanfaatan umum: c.
- keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan: b.
- keterpaduan, d.
- kelestarian dan keberlanjutan:
- keserasian: €.
- partisipatif, 8
- transparansi dan akuntabilitas. i.
- keadilan, dan h.
Bagian Kedua X
Tujuan
BAB II - B
Pasal 3
Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:
- memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif: a
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat,
- melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung: Cc.
- e. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan
- . menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok. d.
- f. Untuk mencegah perokok pemula.
HAK DAN KEWAJIBAN K Bagian Kesatu Perorangan
BAB III - B
Pasal 4
- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
BAB III - B
Pasal 5
Setiap orang wajib tidak merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
Bagian Kedua
Lembaga
BAB III - B
Pasal 6
- (1) Pimpinan Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Pimpinan Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tandatanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan/atau audio visual di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan Lembaga pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (4) Pimpinan Lembaga wajib untuk: a. melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya:
- b. melarang semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tendatanda atau media yang mudah dimengerti, dan
- C. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca den/atau didengar beik.
KAWABAN TANPA ROKOK
BAB IV - KAWABAN TANPA ROKOK
Pasal 7
- (1) Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
2. tempat kerja / di lingkungan perkantoran pemerintah,
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
4. tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak,
5. lingkungan tempat proses belajar mengajar, dan sarana kesehatan. pp»
Bagian Kesatu
Tempat Kerja
BAB IV - KAWABAN TANPA ROKOK
Pasal 8
- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI/ POLRI.
- (2) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas pagar terluar.
Bagian Kedua
BAB IV - KAWABAN TANPA ROKOK
Pasal 9
- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak.
- (2) Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat ) adalah arena tempat bermain/ berkumpulnya anak-anak sampai batas pagar terluar.
Bagian Ketiga
Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar
BAB IV - KAWABAN TANPA ROKOK
Pasal 10
- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area proses belajar mengajar.
Bagian Keempat
Sarana Kesehatan
BAB IV - KAWABAN TANPA ROKOK
Pasal 11
- (l) Setiap orang dan/atau badan dilarang merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta,
- (2) sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area sarana kesehatan.
PEMBINAAN
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 12
- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan umum atas:
- a. Perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok.
- b. Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama,
- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik,
- C. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok:
- d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok, dan
- ce. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindung masyarakat dari paparan asap rokok.
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 13
- (1) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefekufkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh Lembaga agar benar-benar bebas dari asap rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
3. | b. melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok,
- a. kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok,
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 14
- (1) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Bupati membentuk Tim.
- (2) Tim mempunyai kewenangan untuk masuk ke Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun di luar jam kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan peraturan.
- (3) Tim dalam melakukan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuannya kepada pimpinan Lembaga dan Badan kecuali inspeksi mendadak.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim berkoordinasi dengan Pimpinan Lembaga dan Badan.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB VI - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 15
- (1) Bupati menunjuk Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja Ga dengan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
BAB VI - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 16
Setiap pimpinan Lembaga dan Badan wanb dan bertanggung jawab melaksanakan pengendalan diingkungan Kawasan Tanpa Rokak sesuai kewenangannya.
PERAN MASYARAKAT
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 17
- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggungjawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Masyarakat berperan aktif untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 18
Peran masyarakat dapat dilakukan secara:
- perorangan, a.
- badan hukum,
- kelompok, b.
- badan usaha, d.
- organisasi. f
- lembaga, dan
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 19
Peran masyarakat diarahkan untuk:
- a. Menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain.
- b. Ikut memfasilitasi dan membantu penjabat yang berwenang (pengawas) dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 20
Peran masyarakat dilaksanakan melalui:
- a. Saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebyakan Kawasan Tanpa Rokok,
2.
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 21
Kewajiban :
- a. Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dan | wajib menyebarluaskan informasi yang berkenan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
2. sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 yaitu
- b. Kewajiban dari pimpinan atau penanggung jawab tempat :
1. Memasang tanda larangan merokok
3. Menegur orang yang merokok
2. Tidak menyediakan asbak
4. Tidak menyediakan ruangan merokok
Apabila Pimpinan atau Penanggungjawab tempat terbukti melanggar kewajiban, maka sanksi yang akan dikenakan yaitu sanksi administratif yaitu mengeluarkan teguran secara lisan dan tertulis.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 22
Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Kawasan Tanpa Rokok, semua pembiayan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
BAB IX
SANKSI
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 23
- () Pimpinan atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 apabila terbukti membiarkan orang merokok dikawasan tanpa rokok dapat dikenakan sanksi administrasi.
- a. Lembaga Pemerintah
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud d dikenakan terhadap : pada ayat (1)
- Sanksi administrasi berupa pemberian hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Berkumpulnya Anak-anak) Pa
- b. Lembaga Swasta (Khusus Tempat B 1 main dan atau
- Sanksi administrasi berupa Peringatan Tertulis.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
- (1) Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebapaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Bupati ini, Bupati melaksanakan pembinaan secara terus menerus yang dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
PENUTUP
BAB XI - PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Penetapan: Ditetapkan di pada tanggal Muara Rupit 2017 puan MUSI RAWAS UTARA, f e-/ ( Kau. SYARIF HIDAYAT

Penetapan: Diundangkan di Muara Rupit 017 pada tanggal BEKRETARIS DAE KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, DULLAH MAKCIK H. BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR 72. ## Pasal 1
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 2.
TAHUN 2017
## TENTANG
## KAWASAN TANPA ROKOK
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 1
i4 Ayat (1) Cukup jelas. Cukupjelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas. Pasal3 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukupjelas ## Pasal8 Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas. Cukupjelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Ayat f1) Ayat (2) Cukup jelas. Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Ayat (1) Cukup jelas. Cukupjelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukupjelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukupjelas. 15
PENJELASAN
Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Huruf (a) Cukup jelas. Huruf (b) Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas