PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 17 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 2 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KAPUAS HULU,
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ayat 2 Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.0/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, penyalurannya diatur menjadi 2 (dua) tahap perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Menetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal I
Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Se-Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :
Pasal 3
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :
AF setiap Desa = {(0,25 + Z1) + (0,35 + Z2) + (0,10 + Z3) + (0,30 + Z4)} * (DDkab/kota - ADkab/kota)
Keterangan :
AF setiap Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
DDkab/kota
- = besaran Dana Desa kabupaten/kota
- ADkab/kota = besaran Alokasi Dasar kabupaten/kota
Pasal 5
- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kaS umum desa
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 2 Mei 2016

Penandatangan: BUPATI KAPUAS HULU, ttd A.M. NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau Pada tanggal 2 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, MUHAMMAD SUKRI BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016 NOMOR 17