PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 4 Tahun 2014 tentang BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI (berlaku 30 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
:
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa dalam rangka meningkatan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kayong Utara, serta memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, perlu diberikan beasiswa pendidikan tinggi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan sasaran yang tepat terhadap pemberian beasiswa pendidikan tinggi kepada yang berhak menerimanya diperlukan pedoman, sehingga mampu memberikan manfaat, daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Pendidikan Tinggi;
5. Mengingat : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara
1. Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN
TINGGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Beasiswa adalah bantuan dalam bentuk uang tunai dan/atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan ataupun dibayarkan kepada Perguruan Tinggi ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi dimaksudkan untuk:
- a. meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara;
- b. mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik;
- d. mengupayakan keberlangsungan studi mahasiswa diselesaikan tepat waktu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB III - SASARAN
Pasal 4
Sasaran dalam pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi adalah calon mahasiswa dan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Kayong Utara.
BAB IV - PRINSIP PEMBERIAN BEASISWA
Pasal 5
Beasiswa pendidikan tinggi diberikan dengan prinsip:
- a. obyektif;
- b. transparan;
- c. kontinuitas;
- d. akuntabel;
- e. kepastian hukum;
- f. tepat sasaran; dan
- g. tepat waktu.
BAB IV - PRINSIP PEMBERIAN BEASISWA
Pasal 6
- (1) Prinsip obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, beasiswa pendidikan tinggi diberikan bagi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, beasiswa pendidikan tinggi disalurkan dan dikelola secara terbuka mulai dari proses seleksi, penetapan, sampai penyaluran sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.
- (3) Prinsip kontinuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, beasiswa pendidikan tinggi diberikan secara berkesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, beasiswa pendidikan tinggi dapat dipertangungjawabkan baik dari aspek keuangan, out put maupun manajemen pengelolaan.
- (5) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, beasiswa pendidikan tinggi dilakukan secara konsisten dan dijamin bagi yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.
- (6) Prinsip tepat sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, beasiswa pendidikan tinggi disalurkan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (7) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, bahwa beasiswa pendidikan tinggi disalurkan sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme penyaluran.
BAB V - JENIS BEASISWA
Pasal 7
- (1) Beasiswa Pendidikan Tinggi terdiri atas:
- a. beasiswa kurang mampu;
- b. beasiswa prestasi; dan
- c. beasiswa program studi pilihan.
- (2) Beasiswa kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada:
- a. calon mahasiswa dan/atau mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang diterima di perguruan tinggi melalui jalur kerjasama;
- b. calon mahasiswa dan/atau mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang diterima di perguruan tinggi secara mandiri.
- (3) Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada calon mahasiswa dan/atau mahasiswa berprestasi.
- (4) Beasiswa program studi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada calon mahasiswa yang program studi pilihannya dibutuhkan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui jalur kerjasama dengan perguruan tinggi.
PERUNTUKAN BEASISWA
BAB VI - PERUNTUKAN BEASISWA
Pasal 8
- (1) Beasiswa Pendidikan Tinggi dipergunakan untuk pembiayaan:
- a. biaya pendaftaran;
- b. biaya akademik (semesteran);
- c. biaya pembelian buku;
- d. biaya penelitian;
- e. biaya penyusunan laporan akhir/skripsi;
- f. biaya hidup; atau
- g. biaya pemondokan/asrama.
- (2) Biaya pendaftaran dan biaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
BAB VI - PERUNTUKAN BEASISWA
Pasal 9
- (1) Pemberian beasiswa kepada calon mahasiswa dan mahasiswa yang melalui seleksi oleh Pemerintah Daerah, dapat diberikan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan g.
- (2) Pemberian beasiswa kepada calon mahasiswa dan mahasiswa yang tidak melalui seleksi oleh Pemerintah Daerah, dapat diberikan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan/atau huruf f.
BAB VI - PERUNTUKAN BEASISWA
Pasal 10
Penetapan penerima dan besaran beasiswa pendidikan tinggi yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA
BAB VII - PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA
Pasal 11
- (1) Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa kurang mampu:
- a. Calon mahasiswa:
1. siswa/siswi lulusan SMA/SMK/MA Kabupaten Kayong Utara yang berasal dari keluarga tidak mampu;
2. mengisi formulir yang disediakan oleh panitia;
3. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa;
4. melampirkan fotocopy kartu keluarga yang sah;
5. melampirkan fotocopy akta kelahiran yang sah;
6. melampirkan surat pernyataan sanggup mengikuti perkuliahan sampai selesai;
7. melampirkan surat pernyataan sanggup mentaati peraturan pada Perguruan Tinggi/Universitas/Fakultas dan Peraturan Pemerintah Daerah;
8. melampirkan surat perjanjian pemberian beasiswa pendidikan tinggi;
9. lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi dan/atau seleksi daerah; dan
10. tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga/instansi pemberi beasiswa lainnya.
Mahasiswa:
1. mengajukan permohonan kepada Bupati;
2. melampirkan biodata/ curiculum vitae ;
3. melampirkan surat keterangan dari Fakultas yang menyatakan masih aktif kuliah;
4. nilai Indek Prestasi Akademik 3,00 (tiga koma nol nol) untuk jurusan sosial dan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk jurusan eksakta;
5. membuat surat pernyataan bersedia mengembalikan dana bantuan beasiswa apabila tidak dapat menyelesaikan studinya dengan alasan yang tidak dibenarkan;
6. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa;
7. melampirkan fotocopy akta kelahiran yang sah;
8. melampirkan surat perjanjian pemberian beasiswa pendidikan tinggi; dan
9. tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga/instansi pemberi beasiswa lainnya;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dikecualikan bagi mahasiswa yang diseleksi oleh Pemerintah Daerah sejak menjadi calon mahasiswa.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa prestasi:
- a. Calon Mahasiswa:
1. mengajukan permohonan kepada Bupati;
2. melampirkan biodata/ curiculum vitae ;
3. melampirkan fotocopi buku raport semester I sampai dengan semester V;
4. rata-rata nilai mata pelajaran untuk program studi eksakta, sosial dan kejuruan minimal ≥ 7.00;
5. melampirkan surat pernyataan sanggup mengikuti kuliah sampai selesai;
6. melampirkan surat pernyataan sanggup mentaati peraturan pada Perguruan Tinggi/Universitas/Fakultas dan peraturan Pemerintah Daerah;
7. melampirkan surat perjanjian pemberian beasiswa pendidikan tinggi;
8. lulus Ujian Sekolah dan/atau Ujian Nasional; dan
9. lulus Seleksi Masuk Perguruan Tinggi.
- b. Mahasiswa:
1. mengajukan permohonan kepada Bupati;
2. melampirkan biodata/ curiculum vitae ;
3. melampirkan surat keterangan dari Fakultas yang menyatakan masih aktif kuliah;
4. nilai Indek Prestasi Akademik 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk jurusan sosial dan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk eksakta;
5. membuat surat pernyataan bersedia mengembalikan dana bantuan beasiswa apabila tidak dapat menyelesaikan studinya dengan alasan yang tidak dibenarkan;
6. melampirkan surat perjanjian pemberian beasiswa pendidikan tinggi; dan
7. tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga/instansi pemberi beasiswa lainnya.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dikecualikan bagi mahasiswa yang diseleksi oleh Pemerintah Daerah sejak menjadi calon mahasiswa.
- (5) Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa program studi pilihan, yaitu:
- a. mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perguruan Tinggi;
- b. melampirkan fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih aktif;
- c. melampirkan surat perjanjian pemberian beasiswa pendidikan tinggi; dan
- d. tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga/instansi pemberi beasiswa lainnya.
KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA
BAB VIII - KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA
Pasal 12
- (1) Setiap penerima beasiswa wajib memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Setiap penerima beasiswa berkewajiban menyampaikan laporan nilai semester.
BAB IX - SELEKSI
Pasal 13
- (1) Seleksi calon mahasiswa dan mahasiswa penerima beasiswa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Seleksi calon mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. seleksi administrasi;
- b. tes psikologi; atau
- c. tes yang dilaksanakan Perguruan Tinggi.
- (3) Seleksi mahasiswa penerima beasiswa dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (4) Calon mahasiswa penerima beasiswa yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX - SELEKSI
Pasal 14
Pendaftaran calon mahasiswa penerima beasiswa yang lulus seleksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
JANGKA WAKTU BEASISWA
BAB X - JANGKA WAKTU BEASISWA
Pasal 15
- (1) Pemberian beasiswa diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada jenjang S-1 (Strata Satu) atau yang disetarakan dan D-III (Diploma Tiga) khusus program studi tehnik elektro medik.
- (2) Pemberian beasiswa diberikan paling lama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun kecuali program pendidikan profesi.
- (3) Dalam hal mahasiswa penerima beasiswa yang tidak menyelesaikan pendidikan untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan beasiswa lanjutan kepada Bupati.
- (4) Bupati dapat menolak atau menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat pertimbangan dari Tim Koordinasi.
- (5) Mahasiswa Penerima beasiswa lanjutan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XI - TIM KOORDINASI
Pasal 16
- (1) Dalam penyelenggaraan pemberian beasiswa Bupati membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Bupati sebagai Pembina;
- b. Wakil Bupati sebagai Pengarah;
- c. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab;
- d. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan sebagai ketua;
- e. Asisten Administrasi dan Umum sebagai wakil ketua;
- f. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial sebagai sekretaris;
- g. Inspektur Kabupaten sebagai anggota;
- h. Kepala Dinas Pendidikan sebagai anggota;
- i. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota;
- j. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;
- k. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
- l. Kepala Bagian Kepegawaian sebagai anggota; dan
- m. Kasubbag Pendidikan dan Keagamaan Bagian Kesejahteraan Sosial sebagai anggota;
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menetapkan arah kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi tentang penyelenggaraan pemberian beasiswa;
- b. melakukan pembinaan dan pengendalian pemberian beasiswa;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian beasiswa;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan Perguruan Tinggi;
- e. mengkoordinasikan kebutuhan anggaran beasiswa;
- f. melaksanakan rapat-rapat koordinasi; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan pemberian beasiswa.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XII - PENGHENTIAN BEASISWA
Pasal 17
Beasiswa dihentikan apabila penerima beasiswa:
- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa pendidikan tinggi;
- b. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
- c. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di perguruan tinggi;
- d. mengundurkan diri dari Perguruan Tinggi dan/atau dinyatakan drop out (DO);
- e. meninggal dunia; dan/atau
- f. terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih.
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 18
Pembiayaan Beasiswa Pendidikan Tinggi bersumber dari APBD Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.
BAB XIV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19
Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan memberikan beasiswa tetapi tidak menanggung semua biaya pendidikan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
BAB XIV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20
Jumlah penerima beasiswa untuk setiap tahun anggaran ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan ## BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 30 Januari 2014

Penandatangan: BUPATI KAYONG UTARA, HILDI HAMID

Penetapan: Diundangkan di Sukadana pada tanggal 30 Januari 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, HENDRI SISWANTO BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 4