UNDANG-UNDANG RI Nomor 17 Tahun 1959 tentang PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK UPAH (STAATSBLAD 1934 NO. 611) (berlaku 26 September 1959)
Pembukaan
Menimbang
:
a.
bahwa guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan dewasa ini dianggap perlu untuk mengadakan perubahan dan tambahan pada pasal-pasal 9 A, 9 B dan 9 C Ordonansi Pajak Upah (Staatsblad 1934 No. 61 1) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Lembaran-Negara 1957 No. 41;
- b. bahwa karena keadaan yang memaksa perubahan dan tambahan tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat
:
pasal 23 ayat (2)juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK UPAH (STAATSBLAD 1934 NO. 611) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN LEMBARANNEGARA 1957 NO. 41.
Pasal 1
1e. Pasal 9 A ayat (1) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
"(1)Besarnya pajak jika upah yang terutang atau yang dibayarkan untuk masa upah dijabarkan menjadi upah tahunan, berjumlah :
- a.
- kurang dari Rp. 3.000,-ialah: 0%.
- b. Rp. 3.000,- hingga
- 12.000,- ,, 2%.
- c. ,, 12.000,-
,, 15.000,- ,, 3%.
- d. Rp. 15.000,- hingga 18.000,- ialah: 4%.
- e. Rp. 18.000,-
- ,, 24.000,- ,,
5%.
- f. Rp. 24.000,- ,,
36.000,- ,, 7%.
- g. Rp. 36.000,- ,,
60.000,- ,, 10%.
- h. Rp. 60.000,- atau lebih dari upah itu
,, 15%.
2e. Pasal 9 A ayat (1-bis) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :
"(1-bis)Terhadap upah yang terutang atau dibayarkan kepada buruh yang bertempat tinggal di daerah kepulauan Riau pajaknya dihitung menurut tarif pada ayat (1).
Dasar perhitungan upah yang dinyatakan dalam Straits-dollar setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Keuangan".
- 3e. Pasal 9 B ayat (3) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :
"(3)Dari upah dimaksud pada ayat (1) huruf a, jika tidak dikenakan pajak pendapatan, maka dalam hal buruh yang bersangkutan pada saat penetapan upah dimaksud tidak bertempat tinggal lagi di Indonesia ataupun telah meninggal dunia, pajaknya dihitung menurut tarif B seperti yang dinyatakan dalam pasal 8 ayat (1) Ordonansi Pajak Pendapatan 1944".
- 4e. Pasal 9 C ayat (2) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :
"(2)Jika jumlah upah seluruhnya yang terutang atau dibayarkan oleh majikan untuk satu bulan besarnya lima ratus rupiah atau kurang, maka atas upah itu tidak terutang pajak upah. Untuk menghitung upah yang terutang atau dibayarkan untuk satu bulan, maka di mana perlu dilakukan penjabaran menurut apa yang ditentukan pada pasal 9 A ayat (3)".
Pasal 8
"(3)Dari upah dimaksud pada ayat (1) huruf a, jika tidak dikenakan pajak pendapatan, maka dalam hal buruh yang bersangkutan pada saat penetapan upah dimaksud tidak bertempat tinggal lagi di Indonesia ataupun telah meninggal dunia, pajaknya dihitung menurut tarif B seperti yang dinyatakan dalam pasal 8 ayat (1) Ordonansi Pajak Pendapatan 1944".
Pasal 9
1e. Pasal 9 A ayat (1) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
Pasal 23
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK UPAH (STAATSBLAD 1934 NO. 611) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN LEMBARANNEGARA 1957 NO. 41.
1e. Pasal 9 A ayat (1) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
"(1)Besarnya pajak jika upah yang terutang atau yang dibayarkan untuk masa upah dijabarkan menjadi upah tahunan, berjumlah :
- a.
- kurang dari Rp. 3.000,-ialah: 0%.
- b. Rp. 3.000,- hingga
- 12.000,- ,, 2%.
- c. ,, 12.000,-
,, 15.000,- ,, 3%.
- d. Rp. 15.000,- hingga 18.000,- ialah: 4%.
- e. Rp. 18.000,-
- ,, 24.000,- ,,
5%.
- f. Rp. 24.000,- ,,
36.000,- ,, 7%.
- g. Rp. 36.000,- ,,
60.000,- ,, 10%.
- h. Rp. 60.000,- atau lebih dari upah itu
,, 15%.
2e. Pasal 9 A ayat (1-bis) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :
"(1-bis)Terhadap upah yang terutang atau dibayarkan kepada buruh yang bertempat tinggal di daerah kepulauan Riau pajaknya dihitung menurut tarif pada ayat (1).
Dasar perhitungan upah yang dinyatakan dalam Straits-dollar setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Keuangan".
- 3e. Pasal 9 B ayat (3) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :
"(3)Dari upah dimaksud pada ayat (1) huruf a, jika tidak dikenakan pajak pendapatan, maka dalam hal buruh yang bersangkutan pada saat penetapan upah dimaksud tidak bertempat tinggal lagi di Indonesia ataupun telah meninggal dunia, pajaknya dihitung menurut tarif B seperti yang dinyatakan dalam pasal 8 ayat (1) Ordonansi Pajak Pendapatan 1944".
- 4e. Pasal 9 C ayat (2) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :
"(2)Jika jumlah upah seluruhnya yang terutang atau dibayarkan oleh majikan untuk satu bulan besarnya lima ratus rupiah atau kurang, maka atas upah itu tidak terutang pajak upah. Untuk menghitung upah yang terutang atau dibayarkan untuk satu bulan, maka di mana perlu dilakukan penjabaran menurut apa yang ditentukan pada pasal 9 A ayat (3)".
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap pungutan pajak upah untuk sesuatu masa sesudah 1 Januari 1960.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 1959.

Penandatangan: Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 110;

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Bogor pada tanggal 26 September 1959. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 17 TAHUN 1959
tentang
## PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK UPAH (STAATSBLAD 1934 No 611).
UMUM.
Pungutan pajak upah pada hakekatnya merupakan pungutan pendahuluan dari pada pajak pendapatan. Berhubung dengan itu maka tiap perubahan tarip dari pada pajak pendapatan secara langsung mengakibatkan diubahnya tarip pajak upah, satu dan lain agar tiada terdapat kepincangan pengenaan jumlah pajak antara kedua jenis pajak tersebut.
Berhubung dengan itu maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini menetapkan diubahnya tarip untuk pajak upah seperti yang dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 9
A ayat (1) Ordonansi Pajak Upah. Demikian pula perubahan yang mengenai pengenaan jumlah pajak