Unknown PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL Nomor 12 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL (berlaku 05 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bantul dapat dapat dilaksanakan sesuai prinsiP pengadaan barang/jasa, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
Mengingat :
2016
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
2016
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 64);
2016
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
4. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang dapat melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bantul.
7. Dinas Pendapatan Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
8. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bantul.
10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD/Unit Kerja yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD/Unit Kerja.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan Bupati untuk menggunakan APBD.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
15. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bantul.
16. Kelompok Kerja ULP selanjutnya disingkat Pokja ULP adalah Kelompok Kerja ULP yang ditunjuk oleh Kepala ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
2016
17. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk oleh PA/KPA/Kepala ULP untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
18. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
19. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat RUP adalah informasi rencana pengadaan barang/jasa.
20. Admin RUP adalah personal yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan.
21. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revieu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
23. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya
24. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
25. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
26. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah fitur sistem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP yang dapat diakses melalui website lpse.bantulkab.go.id .
27. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
28. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
29. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
30. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam satu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
31. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.
32. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.
33. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD/Unit Kerja sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
2016
34. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta rencana anggaran yang diperlukan.
35. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja ULP/Pejabat pengadaan barang/jasa yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
36. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
37. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP dengan alamat www.inaproc.lkpp.go.id .
38. Website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul adalah www.bantulkab.go.id .
39. Papan pengumuman resmi untuk masyarakat adalah papan pengumuman pada masing-masing SKPD dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan Pemerintah Daerah yang berada di Kompleks Parasamya Bantul.
40. Laporan proses pemilihan penyedia barang/jasa adalah laporan proses pelelangan/seleksi, pemilihan langsung, penunjukan langsung, pengadaan langsung, sayembara atau kontes dari pengumuman hingga penetapan pemenang yang dibuat oleh pejabat/Pokja ULP.
41. Laporan pelaksanaan pekerjaan/paket pekerjaan adalah laporan perkembangan pekerjaan/paket pekerjaan, penyerapan anggaran dan hambatan yang dihadapai, yang dibuat oleh PPK.
42. Sistem Informasi Manajemen terdiri dari SIM Info Lelang dan SIMDALBANGDA yang selanjutnya disebut dengan SIM adalah fitur sistem informasi manajemen yang digunakan untuk mengumumkan dan melaporkan pengadaan barang/jasa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan SKPD/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Bantul;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan kesamaan pemahaman terhadap peraturan pengadaan barang/jasa; dan
- b. mewujudkan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan tata nilai pengadaan, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Kesatu
Penyusunan Dokumen Rencana Pengadaan Barang/Jasa
BAB II - PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Kesatu
Pasal 3
- (1) PA menyusun dokumen rencana pengadaan barang/jasa yang mencakup kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh APBD, maupun pembiayaan bersama sepanjang diperlukan.
- (2) Rencana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian RKA-SKPD.
2016
- (3) Kegiatan penyusunan rencana pengadaan barang/jasa meliputi :
- a. identifikasi kebutuhan;
- b. penyusunan dan penetapan rencana penganggaran;
- c. penetapan kebijakan umum; dan
- d. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Paragraf 1
Identifikasi Kebutuhan
BAB II - PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Kesatu
Pasal 4
- (1) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dilakukan berdasar:
- a. kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil;
- b. kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk SKPD sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); atau
- c. usulan dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKA-SKPD sebagai bahan usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk pembahasan dan penetapan di DPRD.
- (3) Format Penyusunan daftar pertanyaan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana ayat (2) sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2 Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran

## Pasal 5

- (1) Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, antara lain :
- a. biaya barang/jasa;
- b. biaya pendukung; dan
- c. biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan.
- (2) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. biaya pemasangan;
- b. biaya pengangkutan; dan
- c. biaya pelatihan.
- (3) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. honorarium pejabat pelaksana pengadaan;
- b. biaya survei lapangan/pasar;
- c. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/jasa;
- d. biaya pengumuman pengadaan apabila diperlukan; dan
- e. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

2016

- (4) Honorarium pejabat pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan antara lain untuk:
- a. PPK;
- b. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tim Pengadaan;
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
- e. Tim Pendukung.
- (5) Biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e antara lain untuk:
- a. biaya pendapat ahli hukum kontrak;
- b. biaya uji coba
- (6) Biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.
- (7) Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.

## Paragraf 3 Penetapan Kebijakan Umum

## Pasal 6

- (1) Penetapan kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, meliputi :
- a. pemaketan pekerjaan;
- b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- c. pengorganisasian pengadaan barang/jasa; dan
- d. penetapan penggunaan produk dalam negeri.
- (2) Pemaketan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan kewajiban dan larangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan tugas pokok dan fungsi SKPD dan sifat kegiatan yang akan dilaksanakan melalui:
- a. swakelola; atau
- b. penyedia barang/jasa.
- (4) Pengorganisasian pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. PA/KPA
- b. PPK;
- c. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan;
- d. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; dan
- e. Tim pendukung.
- (5) Pokja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa.

c

2016

- (6) Tim Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui swakelola oleh SKPD sebagai penanggung jawab anggaran maupun instansi pemerintah lain.
- (7) Tim pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dapat dibentuk sepanjang diperlukan, antara lain :
- a. Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. Tim Perencana;
- c. Tim Supervisi Perencana;
- d. Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak;
- e. Direksi Lapangan;
- f. Pengawas Lapangan;
- g. Tim Swakelola
- h. tim uji coba;
- i. tim juri/tim ahli.
- j. admin RUP
- (8) Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana ayat (7) huruf (a) sepanjang diperlukan dalam rangka membantu tugas PPK, dengan prosedur PPK meminta kepada PA untuk menugaskan Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (9) Pengorganisasian Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 4

## Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

## Pasal 7

- (1) PA menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.
- (2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa;
- c. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan; dan
- d. besar total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak.
- (3) Uraian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. lokasi kegiatan;
- d. sumber pendanaan; dan
- e. jumlah tenaga yang diperlukan.
- (4) Format Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2016

## Bagian Kedua Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

## Pasal 8

- (1) PA/KPA mengumumkan RUP secara terbuka kepada masyarakat luas setelah penetapan APBD, sebelum proses pengadaan barang/jasa oleh Pokja ULP.
- (2) PA/KPA mengumumkan RUP pada tahun anggaran berjalan yang kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang.
- (3) Pengumuman RUP dilakukan pada :
- a. Website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;
- b. Papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan
- c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
- (4) PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/ penambahan DIPA/DPA.
- (5) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf dilakukan oleh Admin RUP melalui website sirup.lkpp.go.id .

c

- (6) Admin RUP ditunjuk dengan Surat Penunjukan Admin oleh PA/KPA
- (7) Dalam pelaksanaan pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Pembangunan.

## Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

## Pasal 9

- (1) Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh PA/KPA dalam rangka mendapatkan umpan balik penyusunan rencana Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Ruang Lingkup pemantauan dan evaluasi perencanaan pengadaan barang/jasa mencakup:
- a. Pemantauan dan evaluasi terhadap penyusunan dan penetapan RUP.
- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap persiapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa mengunakan format daftar simak.
- (4) Format daftar simak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2016

## BAB III STRUKTUR ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Kesatu PA/KPA

## Pasal 10

- (1) PA dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku KPA.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.
- (3) Pengusulan KPA dikoordinasikan oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul.
- (4) Dalam hal tidak ada personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA dapat bertindak sebagai PPK sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) PA/KPA menetapkan Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Tim Pengadaan dan Tim Pendukung yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (6) PA/KPA menetapkan Pejabat Pengadaan dengan mengoptimalkan pegawai dari SKPD sendiri sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

## Bagian Kedua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

## Pasal 11

- (1) PPK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3. rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian:
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

2016

- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :
- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
1. perubahan paket pekerjaan; dan/atau
2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- (3) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana pada ayat 1 huruf a wajib ditetapkan kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.

<!-- formula-not-decoded -->

## Pasal 12

- (1) Pokja ULP ditetapkan oleh Kepala ULP berasal dari anggota ULP yang ditetapkan Bupati.
- (2) Pokja ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/Jasa;
- b. menetapkan dokumen pengadaan;
- c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website resmi Pemerintah Kabupaten Bantul, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
- d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
1. menjawab sanggahan
2. menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
- a) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- b) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
3. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
4. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; dan
5. melaporkan secara tertulis proses pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kepala ULP
- g. khusus untuk Pejabat Pengadaan :
1. menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
- a) pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau

2016

- b) pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
3. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;
4. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA; dan
- i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
- (3) Selain tugas dan kewenangan Pokja ULP/pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal diperlukan Pokja ULP/pejabat pengadaan barang/jasa dapat mengusulkan kepada PPK untuk :
- a. perubahan HPS; dan/atau
- b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- (4) Pokja ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilarang duduk sebagai :
- a. PPK;
- b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
- c. Bendahara; dan
- d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya.

## Bagian Keempat

Tim Perencana

## Pasal 13

- (1) Tim Perencana mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. melaksanakan survey;
- b. membuat gambar design dan menghitung rencana anggaran biaya; dan
- c. membuat spesifikasi teknis.
- (2) Tim perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertanggungjawaban perencanaan kepada PA/KPA.

## Bagian Kelima

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

## Pasal 14

- (1) Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- b. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

2016

- (2) Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami isi kontrak;
- c. memiliki kualifikasi teknis;
- d. menandatangani pakta integritas; dan
- e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.
- (3) Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertanggungjawaban penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

## BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Kesatu LPSE

## Pasal 15

- (1) LPSE dibentuk dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik di Kabupaten Bantul melalui aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP.
- (2) LPSE menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan PA/KPA/PPK/ ULP/Pejabat pengadaan barang/jasa serta LKPP.
- (3) LPSE memfasilitasi ULP dalam pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik
- (4) LPSE melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.
- (5) Ketentuan mengenai LPSE diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## Bagian Kedua Swakelola

## Pasal 16

- (1) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (2) Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan.

2016

- (3) Pekerjaan melalui Swakelola antara lain dapat dilakukan oleh:
- a. SKPD Penanggungjawab Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
1. direncanakan, dikerjakan, dan diawasi oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran;
2. mempergunakan pegawai sendiri, pegawai kementrian/lembaga/ SKPD/Instansi lainnya dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli yang mana jumlah tenaga ahli perorangan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai kementrian/lembaga/SKPD/Instansi lainnya yang terlibat dalam kegiatan swakelola.
- b. Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut :
1. direncanakan, diawasi oleh SKPD penanggung Jawab Anggaran;
2. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran;
- c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:
1. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat;
2. sasaran ditentukan oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran; dan
3. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).

## Pasal 17

Tugas dan tanggungjawab para pihak penyelenggara swakelola adalah :

- a. PA/KPA penanggung jawab angaran mempunyai tugas antara lain :
1. mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan SKPD;
2. menetapkan rencana penggangaran melalui swakelola;
3. mengangkat panitia/pejabat pengadaan yang dibutuhkan; dan
4. mengajukan penawaran kerjasama kepada instansi Pemerintah Lain untuk melaksanakan pekerjaan swakelola, atau penetapan kelompok masyarakat
- b. PPK pada SKPD penganggung jawab anggaran mempunyai tugas antara lain :
1. melaksanakan kebijakan PA/KPA dalam pelaksanaan swakelola;
2. membentuk dan mengangkat tim swakelola;
3. mengangkat tim perencana dan tim pengawas dari unsur Instansi Pemerintah Lain;
4. mengadakan kontrak pelaksanaan dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Lain; dan
5. mengadakan kontrak pelaksanaan dengan penanggung jawab kelompok masyarakat.
- c. Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola mempunyai tugas antara lain :
1. bertanggung jawab atas pelaksanaan swakelola yang sudah disepakati;
2. mengangkat tim pelaksana; dan
3. mengusulkan pegawainya untuk duduk pada tim swakelola sebagai tim perencana dan tim pengawas.

2016

- d. Kelompok Masyarakat mempunyai tugas antara lain:
1. bertanggung jawab atas pelaksanaan swakelola yang sudah disepakati;
2. mengangkat tim swakelola untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sesuai dengan kontrak; dan
3. membentuk dan mengangkat Tim Pengadaan untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan
- e. Tim Swakelola dapat terdiri dari :
1. Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaan;
2. Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan; dan
3. Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.

## Pasal 18

Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan dalam swakelola antara lain memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. pengawasan pekerjaan Swakelola dilaksanakan untuk mengawasi pekerjaan mulai persiapan sampai dengan akhir pekerjaan yang meliputi pengawasan administrasi, teknis, maupun keuangan;
- b. evaluasi dilaksanakan secara berkala dan apabila ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola;
- c. pelaporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola dilaporkan oleh Tim Pelaksana atau kelompok masyarakat kepada PPK;
- d. setelah pelaksana pekerjaan telah selesai, PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan
- e. setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Tanda Bukti Perjanjian

## Pasal 19

- (1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas:
- a. Bukti Pembelian;
- b. Kuitansi;
- c. Surat Perintah Kerja (SPK);
- d. Surat Perjanjian; dan
- e. Surat Pesanan.
- (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya/konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2016

- (4) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
- a. identitas dan tandatangan PPK, Penyedia Barang/Jasa, dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- b. materi/obyek transaksi (spesifikasi teknis dan/atau gambar);
- c. nilai/harga transaksi;
- (5) Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya/konstruksi bernilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online .
- (8) Salinan Surat Perjanjian, spesifikasi teknis, dan daftar kuantitas harga atau Dokumen Kontrak disampaikan kepada Bupati melalui Kepala ULP.

## Bagian Keempat Pengadaan Langsung

## Pasal 20

- (1) Pengadaan Langsung dilaksanakan melalui pembelian/pembayaran langsung atau menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK).
- (2) Pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan kuitansi, dan atau nota pembelian, meliputi antara lain :
- a. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/nonelektronik;
- b. Pejabat Pengadaan dapat membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda (apabila diperlukan)
- c. Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan (apabila diperlukan);
- d. negosiasi harga dapat dilakukan berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (apabila diperlukan); dan
- e. dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dapat dinyatakan gagal dan dapat dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mencari Penyedia lain.

2016

- (3) Pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, meliputi antara lain:
- a. PPK memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung;
- b. Pejabat Pengadaan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk barang/jasa lainnya yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegoisasi sekurang-kurangnya meliputi :
1. memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke penyedia barang;
2. melakukan transaksi;
3. menerima barang;
4. melakukan pembayaran;
5. menerima bukti pembelian atau kuitansi;
6. melaporkan kepada pejabat pengadaan; dan
- c. Pejabat Pengadaan melaksanakan negosiasi harga barang/jasa yang harganya tidak pasti dan dapat dinegosiasi.
- d. Pejabat Pengadaan meneliti dan mempertanggungjawabkan proses pengadaan langsung.
- e. Dokumen tanda bukti proses Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti kuitansi antara lain :
1. Surat Pesanan (apabila diperlukan);
2. Berita Acara Negosiasi Harga Barang/Jasa (apabila diperlukan);
3. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
4. Kuitansi
5. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
6. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
7. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan;
8. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan.
- (4) Pengadaan yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) yang disertai permintaan penawaran, klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia, meliputi antara lain:
- a. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga;
- b. Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
- c. Pejabat Pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga;
- d. undangan sebagimana dimaksud pada huruf c dilampiri dokumen pendukung yang diperlukan;
- e. penyedia yang diundang menyampaikan penawaran secara langsung untuk selanjutnya dibuka dan dievaluasi oleh pejabat pengadaan dengan sistem gugur;
- f. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi teknis dan negoisasi harga untuk mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan HPS;
28. g . dalam hal negoisasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang penyedia lain;
- h. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari :
1. nama dan alamat penyedia;
2. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negoisasi;
3. unsur yang dievaluasi (apabila ada);
4. hasil negoisasi harga (apabila ada);
5. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
6. tanggal dibuatnya Berita Acara.

2016

- (5) Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.
- (6) Pejabat Pengadaan barang/jasa wajib membuat laporan proses pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA
- (7) Pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang/jasa yang menggunakan kuitansi, dan/atau nota pembelian, dapat dilampiri Surat Pesanan (SP) atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

## Bagian Kelima

## E-Purchasing

## Pasal 21

- (1) SKPD wajib melakukan e-purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan.
- (2) E-purchasing dilaksanakan oleh pejabat pengadaan/PPK/atau pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi/Institusi sesuai perundangan.
- (3) Kewajiban SKPD melakukan e-Purchasing sebagaimana angka (1) dikecualikan dalam hal :
- a. Barang jasa belum tercantum dalam e-Catalogue ;
- b. Spesifikasi teknis barang/jasa yang tercantum pada e-Catalogue tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh K/L/D/I;
- c. Penyedia barang/jasa tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi;
- d. Penyedia barang/jasa tidak mampu menyediakan barang baik sebagian maupun keseluruhan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena kelangkaan ketersediaan barang (stock);
- e. Penyedia barang/jasa tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia barang/jasa;
- f. Penyedia barang/jasa tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menyetujui pesanan barang/jasa;
- g. Penyedia barang/jasadikenakansanksi administrative berupa penghentian sementara dalam system transaksi e-Purchasing ; dan/atau
- h. Harga Katalog Elektronik pada komoditas online shop dan hasil negosiasi harga barang/jasa melalui e-Purchasing untuk komoditas online shop pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis, dan persyaratan yang sama,lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan selain melalui e -Purchasing .
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf h berlaku jika dalam satu komoditas dan/atau spesifikasi barang/jasa hanya terdapat satu penyedia barang/jasa yang terdaftar di dalam e-Catalogue.
- (5) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana peraturan perundangan.

2016

- (6) Dalam hal aplikasi e-Purchasing mengalami kendala operasional menyebabkan operasi tersebut belum/tida dapat dipergunakan, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-Purchasing dilakukan secara manual ( offline ), dengan cara sebagai berikut :
- a. E - Purchasing melalui Pejabat Pengadaan
1. PPK menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pengadaan dengan mengacu pada spesifikasi teknis, harga, dan penyedia barang/jasa yang tercantum pada e-Catalogue untuk melaksanakan proses pengadaanbarang/jasa;
2. Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi;
3. Pejabat Pengadaan mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada penyedia barang/jasa yang tercantum pada eCatalogue ;
4. Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan pembelian barang/jasa;
5. PPK menyetujui pembelian barang/jasa; dan
6. Penerbitan tanda bukti perjanjian.
- b. E-Purchasing langsung dilaksanakan oleh PPK
1. PPK melakukan negosiasi terhadap barang/jasa yang tercantum pada e-Catalogue dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi;
2. PPK mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar pada e-Catalogue ;
3. Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan secara tertulis atas permintaan pembelian barang/jasa; dan
4. Penerbitan tanda bukti perjanjian.
- c. E-Purchasing melalui Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi
1. Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi melakukan negosiasi terhadap barang/jasa yang tercantum pada e-Catalogue dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi;
2. Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar pada e-Catalogue ;
3. Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan secara tertulis atas permintaan pembelian barang/jasa; dan
4. Penerbitan tanda bukti perjanjian.
- d. Tanda Bukti Perjanjian pada e-Purchasing dapat berupa:
1. Bukti pembelian yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Kuitansi yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Surat Perintah Kerja (SPK) yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Surat Perjanjian yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau
5. Surat Pesanan.

2016

- f. Terhadap proses pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung sebelum e-Catalogue diterbitkan, maka proses pengadaan barang/jasa dapat dilanjutkan sampai selesai;
- g. Jika proses pengadaan barang/jasa tersebut dinyatakan gagal, maka proses pengadaan barang/jasa dilanjutkan dengan e-Purchasing ;
- h. Jika di dalam satu paket pengadaan barang/jasa terdapat sebagian atau beberapa barang/jasa telah tercantum di dalam e-Catalogue , maka K/L/D/I melaksanakan e -Purchasing terhadap sebagian atau beberapa barang/jasa tersebut;
- i. tidak termasuk tindakan pemecahan paket pengadaan barang/jasa dalam rangka menghindari pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## BAB V LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Kesatu Laporan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

## Pasal 22

- (1) Laporan proses pemilihan penyedia barang/jasa dibuat oleh Pokja ULP dan Pejabat pengadaan barang/jasa setelah pengadaan barang/jasa selesai.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VA, Lampiran VB dan Lampiran VC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Laporan Pelaksanaan Pekerjaan/Paket Pekerjaan

## Pasal 23

- (1) PPK membuat laporan pelaksanaan pekerjaan/paket pekerjaan yang berisi kemajuan pekerjaan, penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan tembusan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Laporan pelaksanaan pekerjaan/paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2016

## Bagian Ketiga Laporan Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa

## Pasal 24

- (1) PPK membuat laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan tembusan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setelah penyerahan hasil pekerjaan.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Berita Acara Penyerahan Pengadaan Barang/Jasa

## Pasal 25

- (1) PPK menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA beserta berita acara penyerahan pekerjaan.
- (2) Berita acara penyerahan pekerjaan hasil pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
- (3) Berita acara penyerahan pekerjaan hasil pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima Laporan Kegiatan Non APBD

## Pasal 26

- (1) SKPD yang mengelola kegiatan non APBD dari APBN, APBD Propinsi maupun sumber dana lain yang tidak tercantum dalam APBD, selain laporan yang disampaikan kepada lembaga pemberi anggaran, PA/KPA yang bersangkutan wajib memberikan tembusannya kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.
- (2) BAPPEDA mengkoordinasikan laporan pelaksanaan kegiatan non APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada Bupati.
- (3) Panitia/pejabat pengadaan kegiatan non APBD mempunyai kewajiban membuat laporan kepada PA/KPA dan Bupati melalui Kepala BAPPEDA dengan tembusan ditujukan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Inspektorat.
- (4) PPK kegiatan non APBD mempunyai kewajiban membuat laporan kepada PA/KPA dengan tembusan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Inspektorat.

2016

## B