PERATURAN BUPATI MENETAPKAN  TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUASIN. KETENTUAN UMUM Nomor 93 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PROVINS! SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 93 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN,
- Menimbang a. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka untuk meng1:1payakan terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten diketuai oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk lebih mengoptimalkan peningkatan Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Kedaulatan Pangan, maka Peraturan Bupati Nomor 640 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
.
I
'.
2
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan· dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peranturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
14. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 180 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Penjabaran Togas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 180).
MEMUTUSKAN . -~
I
j
'
11
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUASIN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud d~ngan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintal;i daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas btonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan! Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintaµan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 1
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga p~rwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
7. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin.
8. Ketua Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabu paten Banyuasin.
PEMBENTUKAN DAN TUGAS
BAB II - PEMBENTUKAN DAN TUGAS
Pasal 2
- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Dewan.
- (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.
Pasal ..
.
7P
l:
'
.
4
BAB II - PEMBENTUKAN DAN TUGAS
Pasal 3
Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan dengan ## BAB III
SUSUNAN ORGANISA~I
BAB II - PEMBENTUKAN DAN TUGAS
Pasal 4
I Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a.
- Ketua
: Bupati Banyuasin
- b. Wakil Ketua
: Wakil Bupati Banyuasin
- C. Ketua Harian Banyuasin
- d. W akil Ketua Harian
- e. Sekretaris
- f.
- Anggota
: Sekretaris Daerah
Kabupaten
- Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin
- 1. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan I Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Kepala Badan Pengembangan Manusia; Kepegawaian Sumber dan Daya
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Kepala ..
~
-
ii"
ti
{
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pernuda, Olahraga dan Parjwisata;
7. Kelapa Dinas Kesehatan;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Urnurn dan Tata Ruang;
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pernukinan dan Pertanahan;
10. Kepala Satuan Polisi Parnong Praja, Pernadarn Ke bakaran dan P~nyelarnatan;
11. Kepala Dinas Sosial;
12. Kepala Dinas Pengendalian ~enduduk, Keluarga Berencana, Pernberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Kepala Dinas Perhubungan;
12. 1 7. Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika;
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
19. Kepala Dinas Penarnanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
21. Kepala Dinas Perikanan;
22. Kepala Dinas Pertanian;
23. KJpaia Dinas '.Perdagangan, Koperasi U saha Kecil dan Menengah;
24. Kepala Badan Pusat Statistik;
25. Kepala Bulog Drive Provinsi Sumatera Selatan;
26. Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Sembawa;
27. Kepala Balai Penelitian Perikanan Air Ta war (BALITKANW AR) Mariana;
28. Kepala Cabang Pembantu Bank SUMSELBABEL 1 Pangkalan Balai;
I
29. Kepala .. -~