PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu (berlaku 1 Juli 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Kota T omohon;
'I
- 1. tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Nomor 3502;
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahu 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2008 Nomor 93; T ambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Oaerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 791 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tomhon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Oaerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Oinas Oaerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011:
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN.
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON ' TENTANG PEDOMAN PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO. KECIL DAN MENENGAH DI KOTA TOMOHON.
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Walikota adalah Walikota T omohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.
3. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon.
4. Asisten II adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Oaerah Kota Tomohon.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Sadan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya
Pasal 2
Tujuan Program adalah :
- a. Memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi dan t..,MKM;
- b. Melakukan penyelamatan usaha Koperasi dan UMKM;
- c. Memacu penumbuhan usaha Koperasi dan UMKM dalam mendukung upaya penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
Pasal 3
Peserta program adalah Koperasi dan UMKM yang melaksanakan :
- a. Usaha yang dicadangkan untuk Koperasi dan UMKM sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Program pemberdayaan yang diselenggarakan secara khusus oleh pemerintah daerah;
- c. Usaha yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi rakyat dan kegiatan usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan Koperasi atau UMKM turun temurun;
- d. Usaha yang memiliki potensi dan daya saing ekspor.
SUMBER DAN ALOKASI DANA
BAB Ill - SUMBER DAN ALOKASI DANA
Pasal 4
1. Sumber Dana Program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah (APBD) Kota T omohon.
2. Program Bantuan Pengembangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Belanja Bantuan Sosial khusus untuk Koperasi dan UMKM.
3. Perlakuan akuntansi terhadap program yang diterima peserta program dibukukan dalam neraca keuangan peserta program dalam pos hibah.
PENYELENGGARAAN PROGRAM
Bagian Kesatu
BAB IV - PENYELENGGARAAN PROGRAM
Pasal 5
Penyelenggaraan Program Pengembangan Koperasi dan I UMKM dilaksanakan dalam bentuk pemberian fasilitas dan/atau bantuan dana kepada Koperasi dan UMKM sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PROGRAM
Pasal 6
1. Jenis kegiatan yang diberikan fasilitas dan/atau bantuan dana sebagai berikut :
- a. Pengembangan usaha;
- b. Pengembangan permodalan.
2. Pemberian program untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pengembangan usaha bidang produksi dan pengolahan yang terdiri dari Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan, lndustri, Pertambangan, Energi dan Ketenagalistrikan serta Aneka Usaha.
- b. Pengembangan usaha bidang pemasaran yang terdiri dari warung masyarakat dan jejaring pemasaran (E-commerce)
- c. Pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari :
- (1) Penumbuhan Wirausaha baru melalui Pelatihan kewirausahaan;
- (2) Penumbuhan wirausaha baru melalui magang/praktek kerja:
- (3) Penumbuhan wirausaha baru melalui study banding;
- (4) f;&gt;elathan manajemen perkoperasian.
3. Pemberian program untuk pengembangan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pengembangan usaha simpan pinjam koperasi.
Bagian Kedua Persyaratan Peserta Program i--:
BAB IV - PENYELENGGARAAN PROGRAM
Pasal 7
1. Untuk mendapakan program, calon peserta mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Tomohon dengan tembusannya antara lain kepada · Dinas Koperasr, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Tomohon.
2. Koperasi dan UMKM calon peserta program pada saat mengajukan permohonan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Untuk Koperasi :
- (1) Koperasi primer dan telah berbadan hukum;
- (2) Memiliki kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas;
- (3) Tetah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal dua tahun terakhir;
- (4) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (5) Memiliki pengurus dan pengawas;
- (6) Memiliki kinerja usaha yang baik;
- (7) Diprioritaskan kepada koperasi yang belum pernah menerima bantuan perkuatan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan APBD Kota Tomohon dalam tiga tahun terakhir.
- (8) Membuka nomor rekening pada Bank Sulut Cabang Tomohon, bagi yang belum memiliki nomor rekening.
- (9) Bertanggung jawab atas pengelolaan dana proqrarn.
- (10) Profil yang berisi data kelembagaan, kerangaan usaha serta data keuangan.
Untuk UMKM :
- (1) Memiliki legalitas usaha minimal surat keterangan dari pemerintah kelurahan setempat dengan alamat yang jelas;
- (2) Usahanya telah beroperasi minimal dua tahun dan layak untuk dikembangkan;
- (3) Pengelolaan administrasi usaha yang baik dan tertib;
- (4) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi atau usaha;
- (5) Belum pernah menerima bantuan perkuatan yang sejenis.
- (6) Membuka nomor rekening pada Bank Sulut Cabang Tomohon, bagi yang belum memiliki nomor rekening.
- (7) Bertanggung jawab atas pengelolaan dana program.
- (8) Profil yang berisi data kelembagaan. kerangaan usaha serta data keuangan.
Bagian Ketiga T atacata Seleksi Peserta
BAB IV - PENYELENGGARAAN PROGRAM
Pasal 8
1. Seleksi terhadap calon peserta program dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Tomohon, dengan tatacara sebagai berikut :
- a. Calon peserta mengajukan permohonan program kepada Walikota Tomohon, sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) tersebut diatas;
- b. Dinas Koperasi dan UMKM melakukan seleksi terhadap permohonan yang diajukan calon peserta program;
- c. Dinas Koperasi dan UMKM melakukan verifikasi dan evaluasi kelayakan kelembagaan dan usaha calon peserta program;
- d. Dinas Koperasi dan UMKM memberikan rekomendasi atas permohonan yang layak dan diteruskan kepada Walikota Tomohon.
Bagian Keempat Penetapan Peserta Program
BAB IV - PENYELENGGARAAN PROGRAM
Pasal 9
Koperasi ~ 9 n UMKM peserta program ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tomohon yang memuat tentang nama dan alamat peserta program, jenis dan
- (4) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (5) Memiliki pengurus dan pengawas;
- (6) Memiliki kinerja usaha yang baik;
- (7) Diprioritaskan kepada koperasi yang belum pernah menerima bantuan perkuatan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan APBD Kota Tomohon dalam tiga tahun terakhir.
- (8) Membuka nomor rekening pad a Bank Sulut Ca bang T omohon, bagi yang belum memiliki nomor rekening.
- (9) Bertanggung jawab atas pengelolaan dana program.
- (10) Profil yang berisi data kelembagaan, kerangaan usaha serta data keuangan.
Untuk UMKM :
- (1) Memiliki legalitas usaha minimal surat keterangan dari pemerintah kelurahan setempat dengan alamat yang jelas;
- (2) Usahanya telah beroperasi minimal dua tahun dan layak untuk dikembangkan;
- (3) Pengelolaan administrasi usaha yang baik dan tertib;
- (4) Memiliki Namer Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi atau usaha;
- (5) Belum pernah menerima bantuan perkuatan yang sejenis.
- (6) Membuka namer rekening pada Bank Sulut Cabang Tomohon, bagi yang belum memiliki nomor rekening.
- (7) Bertanggung jawab atas pengelolaan dana program.
- (8) Profil yang berisi data kelembagaan, kerangaan usaha serta data keuangan.
Bagian Ketiga Tata Cara Seleksi Peserta
1. Seleksi terhadap calon peserta program dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Tomohon, dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Calon peserta mengajukan permohonan program kepada Walikota Tomohon, sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) tersebut diatas;
- b. Dinas Koperasi dan UMKM melakukan seleksi terhadap permohonan yang diajukan calon peserta program;
- c. Dinas Koperasi dan UMKM melakukan verifikasi dan evaluasi kelayakan kelembagaan dan usaha calon peserta program;
- d. Dinas Koperasi dan UMKM memberikan rekomendasi atas permohonan yang layak dan diteruskan kepada Walikota Tomohon.
Bagian Keempat Penetapan Peserta Program
Koperasi d~'l UMKM peserta program ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tomohon yang memuat tentang nama dan alamat peserta program, jenis dan
alokasi program serta ketentuan lain sesuai dengan spesifikasi masing-masing program.
Bagian Kelima Realisasi Alokasi Program
BAB IV - PENYELENGGARAAN PROGRAM
Pasal 10
Realisasi alokasi program dilakukan melalui mekanisme Adminstrasi Keuangan Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
TATA CARA PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PROGRAM
BAB V - TATA CARA PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PROGRAM
Pasal 11
- 1 . Tata cara pencairan bantuan dana diatur sebagai berikut :
- a. Koperasi, UMKM sebagaimana dimaksud pasal 9, wajib membuka Rekening Penampungan Bntuan Dana atas nama Koperasi/UMKM pada Bank Sulut Cabang Tomohon;
- b. Rekening sebagaimana huruf a dibuka oleh Ketua dan Bendahara Koperasi dan atau Pemilik bagi UMKM;
- c. Peserta program menyampaikan permohonan pencairan bantuan dana kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu :
- 1) Serita Acara Penarikan Bantuan Dana yang ditanda tangani oleh Pengurus Koperasia atau Pimpinan UMKM yang diketahui oleh Kepada Kepada Oinas Koperasi dan UMKM;
- 2) Kwltansi penerimaan bantuan dana yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Koperasi atau pimpinan UMKM yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sebagaimana point (1);
- 3) Fotocopy SK. Sadan Hukum Koperasi/surat keterangan usaha/SIUPfTDP/surat keterangan;
- 4) Fotocopy NPWP;
- 5) Fotocopy Rekening Penampungan Bantuan Dana;
- 6) Fotocopy KTP Pengurus/Pemilik Usaha;
- 7) Surat Pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan bantuan dimaksud;
2. Program yang ditenma oleh peserta program dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana keputusan penetapan peserta program yang dituangkan dalam Keputusan Wallkota .
.
'
KOORDINASI PELAKSANAAN
BAB VI - KOORDINASI PELAKSANAAN
Pasal 12
Organisasi pelaksana program terdiri dari :
- a. Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tomohon;
- b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro. Kecil dan Menengah Kata Tomohon;
- d. Koperasi dan UMKM peserta program.
- c. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kata Tomohon;
BAB VI - KOORDINASI PELAKSANAAN
Pasal 13
Koperasi dan UMKM peserta program bertugas :
- a. Menyusun dan mengajukan permohonan dalam rangka pengembangan Koperasi dan UMKM kepada Walikota, dan tembusannya kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kata Tomohon;
- b. Melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 7 untuk diajukan sebagai peserta program;
- c. Mengajukan permohonan pencairan dana program kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kata Tomohon melalui Dinas Koperasi dan UMKM;
- d. Membuka rekening penampungan dana program;
- e. Mengadministrasikan pengelolaan program dengan baik;
- f. Membuat berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force mejeure) yang mengakibatkan terjadinya kerugian peserta program dalam mengelola dana program;
- g. Bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalam tahap seleksi dan penggunaan dana program sesuai ketentuan serta siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadap ketidakbenaran data dan penyalagunaan dana program.
BAB VI - KOORDINASI PELAKSANAAN
Pasal 14
Dinas Koperasi dan UMKM bertugas:
- a. Melakukan koordinasi perencanaan program dan pelaksanaan program dengan SKPD Kota terkait dengan bidang tugasnya;
- b. Melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan dan atau rencana usaha yang layak;
- c. Memberikan rekomendasi terhadap permohonan yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada Walikota Tomohon;
- d. Mengadministrasikan dan meneruskan proses permohonan realisasi program yang diajukan peserta program ke Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset .Daerah; · i
- e. Membantu calon peserta program dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan program:
- f. Membantu peserta program dalam penyelesaian administrasi realisasi program;
- g. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan pada peserta program dalam pengelolaan keuangan/permodalan dalam rangka keberhasilan program;
- h. Memberikan advokasi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi peserta program;
- i. Membantu peserta program dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force mejeure) yang mengakibatkan kerugian dalam pelaksanaan program;
BAB VI - KOORDINASI PELAKSANAAN
Pasal 15
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, bertugas :
- a. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM dalam hat perencanaan dan pelaksanaan program dan alokasi anggaran;
- b. Meneliti kelengkapan administrasi permohonan realisasi alokasi program atau Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan peserta program;
- c. Menerbitkan surat perintah membayar (SPM) serta surat perintah pencairan dana(SPPD).
BAB VI - KOORDINASI PELAKSANAAN
Pasal 16
Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah, bertugas :
- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program serta usulan rencana alokasi anggaran program;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan program melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kata Tomohon.
PENGALIHAN
BAB VII - PENGALIHAN
Pasal 17
1. Walikota berwenang membatalkan penetapan peserta program sebelum realisasi alokasi program dan menetapkan pengalihannya kepada peserta program baru atas dasar laporan dan usulan tertulis dari Dinas Koperasi dan UMKM.
2. Penetapan peserta program baru dilaksanakan dengan mengutamakan calon peserta yang berlokasi di Kecamatan dan Kelurahan yang sama.
BAB VII - PENGALIHAN
Pasal 18
Apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan atau pelaksanaan program oleh peserta program, maka Dinas Koperasi dan UMKM akan menyelesaikannya dan melaporkannya kepada Walikota.
BAB VIII - MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 19
Pasal 19
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara periodik BAB IX
PENUTUP
BAB VIII - MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 19
Pasal 20
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiappranq mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya datam Serita Daerah Kata Tomohon.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Tomohon pada tanggal ll 1 Juli 2011 )1. WAL OTATOMOHON WA I FEIDIE EMAN

Penetapan: Diundangkan di Tomohon pada tanggal 15 .Tuli ~01 t

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS DAERAH Ors. ARNOLD POLI.SH.MAP PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19630815198803 1 019 BERIT A DAE RAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR ~1