PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE Nomor 29 Tahun 2013 tentang PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIl* PEGAWAITIDAKTETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIl* PEGAWAITIDAKTETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
- bahwa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas bagl Pejabat Negara, Plmpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tldak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe; a.
- bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, eflsien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta dengan mempertlmbangkan aspek geografis, kelayakan, kepatutan dan kemanfaatan, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenal perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap; b
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4691);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara PJ Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara PJ Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara PJ Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4678);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);
Menetapkan
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
30. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 24);
31. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 29);
32. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 33);
33. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 34);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan zsr^^* Ne9eri sip,i&lt; ·» ™ +&lt;*&gt;» ™
. Perjalanan
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliouti Perjalanan Dinas Jabatan.
- (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
- a. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Pegawai Negeri yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. Non PNS yang diangkat sebagai Staf Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Non PNS yang diangkat sebagai Tenaga Honorer yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. Non PNS yang ditugaskan Bupati/ Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan/atau Kepala SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta tugas lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 3
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan
BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 4
- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:
- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi;
- c. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- (2) Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan di dalam wilayah Kabupaten KepulauanSangihe
- (3) Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan keluar dari wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang tidak melewati bates wilayah Provinsi Sulawesi Utara
- (4) Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar dari wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan melewati bates wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 5
Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dan tugas lainnya lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
3. Pengumandahan (Detasering); c
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentinqan jabatan; 3
- f. memperoleh pengobatan
BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 6
- (1) Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perinteh atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam SPT.
- (2) Kewenangan menerbitkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- b. Ketua DPRD untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
- c. Sekretaris Daerah untuk pejabat Eselon lib, Staf Khusus Bupati, Kepala Bagian Lingkup Setda Kepala Kantor, Direktur RSUD, Direktur Perusahaan Daerah, dan Pejabat Fungsional tertentu.
- d. Kepala SKPD untuk Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional dan Staf dalam lingkup SKPD yang bersangkutan.
- e. Ketua TP PKK Kabupaten untuk Ketua, Pengurus dan Anggota.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini dapat didelegasikan ke bawah sesuai lingkup kewenangannya masingmasing.
- (4) SPT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) PA/KPA berwenang menerbitkan SPPD serta menetepkan moda transportasi yang digunakan, dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas dimaksud.
- (6) SPPD sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak dilaksanakan pada hari libur, kecuali Perjalanan Dinas Tertentu dan atau dalam keadaan kahar/luar biasa (force majeure).
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas yang bersifat konsurtasi dan koordinasi tanpa surat undangan diberikan tidak lebih dari 4 (empat) hari kerja untuk tujuan di daerah luar Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan untuk tujuan di daerah dalam Provinsi Sulawesi Utara diberikan tidak lebih dari 3 (Tiga) hari.

## Pasal 8

Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Tertentu sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 7ayat (1) ialah mencakup keadaan :

- a. Melaksanakan lebih dari 1(satu) kegiaten dalam arti terdapat tugas tambahan yang mendesak ates perinteh Pejabat yang berwenang dalam rute perjalanan yang searah.
- b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiaten rapat, bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran, koordinasi dan konsultasi yang mendesak, serta kegiatan spesiflk lainnya yang pelaksanaannya pada atau termasuk hari Sabtu, Minggu dan libur nasional.
- c. Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiaten sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini, yang jadwal kegiatannya dimulai pada hari Senin, maka dimungkinkan Pelaksana Perjalanan Dinas berada di lokasi kegiaten pada hari Minggu.
- d. Kegiaten spesiflk lainnya sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini meliputi :
1. Penugasan Pemeriksaan;
2. Penagihan Pajak/Retribusi.
3. Penugasan survei dan/atau pengumpulan data;
4. Penugasan menghadiri undangan resmi urusan Pemerintahan / pertandingan / lomba.

## Pasal 9

Perjalanan Dinas dalam keadaan kahar/luar biasa (force majeure) adalah:

- a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam.
- b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambaten atau pembatelan keberangkatan disebabkan karena kondisi dan atau kelangkaan moda transportasi dan/atau bencana alam, gangguan keamanan, cuaca buruk, bencana sosial, atau terjadi pembatelan dari penyelenggara kegiaten.

## BABV BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

## Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. uang represented;
- e. sewa kendaraan dalam kota;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT, yang terdiri ates:
- a. uang makan;
- b. uang transpor lokal; dan
- c. uang saku.

(3). Biaya

- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdiri atas-
- b. biaya pajak dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c rnerupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di:
- a. hotel; atau
- b. tempat menginap lainnya.
- (5) Jumlah hari penginapan adalah jumlah hari menginap yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah uang kehormaten yang dapat diberikan kepada Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Pasal ini adalah biaya sewa kendaraan yang dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di Kota/tempattujuan.
- (8) Sekretaris Daerah dalam kapasitas jabatannya serta mempertimbangkan azas kepatutan dan kelayakan dapat diberikan fasilitas sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini.

## Pasal 11

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 dengan komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
- a. Tingkat Auntuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Tingkat Buntuk Pejabat Eselon II, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peneliti, Staf Khusus Bupati, Ketua TP PKK Kabupaten, serta Pegawai TidakTetap dan Non PNS yang setara;
- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV,PNS Golongan IV, PNS Golongan III, PNS Golongan II, PNS Golongan I, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten, Penasehat PKK Kabupaten, Sekretaris PKK Kabupaten, Bendahara PKK Kabupaten, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara TP PKK Kabupaten, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara Pokja TP PKK Kabupaten, Anggota TP PKK Kabupaten serta Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang setara;
- (2) Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara dan daerah, penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas yang bersangkuten ditentukan oleh PA/KPA mengacu pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat pendidikan/ kepatutan/ tugas yang bersangkuten.

<!-- formula-not-decoded -->

- 9 PaSSSgSSF Seba9a,mana dima^ « 8dan'Pasal (3) Bupati ini dibayarkan sesuai dengan jumlah hari berdasyaan di tempat tugas dan tanggal berangkat dalam tiket tanggal tiba dari tempat tugas; dengan tidak melebihi perjalanan kembali Biaya Uang
- jumlah hari melakilnatan hTaasleS *Sn V ^ Mak melebihi sebagaimana dimaksud Pasal ISn^if^L,^ pe*lanan dlnas (5)
- (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud Pasal 10 avat m iw* ^p^9*asrs^BSrw yan9 me~pakan
- (6) Dalam hal Pebkan-T cS J?? Ml 9 Perab&gt;1^" BupaH ini; berikut: sebagai
- ba- «^«,rjK»-~3o%«*•-*
- \_ -XTb4adreryardr,SSyakfaS,!itaS '«**«**«pada Perjalanan Dinas Ma'^21^^ Sa"9lhe' m** «** Penginapan. h"*memperhrrungkan komponen Biaya
- bBiaya penginapan sebesar mw /«',,,. dimaksud pada hutuf a HiSf P"'Uh persen) s^lmana memperhafita jumfeh hari m~X?J* 'UmpSUm' *·«" \_ I" ay« (5) Perairan BupaH in? 9 PSeba9aimana *« Pasal
- (8) XhMf;rs^*trnr:Narasu^·**. (9) »K«fti^^«^asa
- Bupati ini dibayarkan sesuai jumlah hari ayat (6) Peraturan

diberikan berdasarkan tingkat

- melaksanakan tugas: dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

biaya

- a. uang harian dibayarkan secara

berikut:

Perjalanan Dinas, dengan ketentuan sebagai

- b. biaya Iranspor Pe^lanan D,n~ ST I!"*""*""«irt; dengan Biaya Riil rano memnsL Pf dibayar*an sesuai h^*^,dyan biaya tegrm™S;.JUmlah *** ^ *·» **
2. 42w^52rsr»£^pu,au-&lt;^ ** d
3. cbiaya transpor Perjalanan Dinas Luar Daor»h n , sebagaimana dimaksud Pasal T a™? m d1.Dalam Pravinsi dibayarkan sesuai biaya riil ^ (3) Peratura" Bupati ini
4. biaya J£££J™ E2*£Z5S?Z,F* maka e.
5. biaya penginapan dibayarkan «™5 S » 'd3kdibaK"1&lt;an; Whggl sebagaiman™^^^ d6n9an tetas ml; "»"uim paaa Lampiran WPeraturan BupaH f.

g. dalam hal..

- °' £2^SfaPanme,ebiWl*B*** maka ^arkan
- h' S9 rePresentasl dibayarkan secara lumpsum dan meruoakan bab* tertingg, sebagaimana tercantum pada Lampiran WtaffiX
- 1 iaan^at^Rm ^rfSL* tempat tUjuan dlta^*" ^suai kwtensi da" d'bUktikan den9an buktl Pembayaran berupa

## Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat seminar dan «*«'!'«« SSSSS dders'udhdalamD Pasal shuS'=""25STS
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk menoikufi ran* STS.*" Sejenisnya ^aimana dimateud pada Sxtfomti tidak ditanggung oleh paniHa penyelenggara, biaya Perta arln ranLJ
3. iSTl ^a'a"3" Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b mlin1DrSSrahnbrama-Sama' maka selunlh *«»»?«dTpa? m\ [?^lnaEpadanote|/Penginapanyangsama. ^ (3)
4. Mam hal biaya penginapan pada hotel/penainaran vana «m» SS««Padaayat(3) Pasal inMeb™^iSsS TOrlunatr19^?!" ^I9 telah ditentukan' ™ka Pebksana^S nSSKSSL^JS. Jf"T dengan biaya terendah I"* nutei/pengmapan dimaksud atau membavar «a»ciiai ham, #.'.*.·. sebagaimana tabel pada Lampiran wSS^nl.^ k^""'

## Pasal 14

- (1) SS^o^'ZS1?* Ese,on n ditugaskan mewakili Bupati berdasarkan dan sewa kendaraan berdasarkan tingkat A
2. asxxKsaaiwans (2)
- a. Diberikan uang harian dan biava transm* «~i™i,.. ... penginapan dan sewa ta*«tS*?Sn^Sto!K sewa kendaraan Bupati/Wakil Bupati WPenginapan dan
4. B^a&amp;r d,Percamakan de"9an «·» ·*-·»« b
- (3) ^aSSSSM"Seba9aimana ayat (1) SPT *- **«

## Pasal 15

terendah pada taUESEnSE *?» Ww,*n *·»» ^mar terendah pada hotel/penginapan yang sama. Dalam pal Perjalanan Dinas pendampingan Bupati dan Wakil

## Pasal 16

- hari^ManH e°a,anan °inaS dapat diberf tambahan wa^ 1(satu) ^in^^9^^6?*811^ jadwal moda an9kutan bnjutan baik SS2nf7 wU Setelah pelaksanaan Perjalanan Dinas di luar Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan standar setempat (1)
- U) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kaDal lau^ungai/penyeberangan untuk waktu paling kurang9 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelateana Perjalanan Dinas hanya diberikan uang harian Pelaksana

## Pasal 17

- (1) fiflL^f'f"3",Dinas dapat dibavarkan sebelum Perjalanan Dinas PanS d"akSanakan de"9an mekanisme Pemberian Uang Muka ateu
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perialanan Shi^rDrsrayat(i) ™»&amp;2sz

## Pasal 18

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8dan Pa«i o Peraturan BupaH ini melebihi jumlah hari yang o^Sm Slam ?PT maka kepada Pelaksana SPPD dapat diberikan tambahln bW££ LS^n9,nap^n'U3nS "P"*** *" sewa kendanLn dalam tol SSa'n ga" kete1tUan tah,w maSih "*»* tereed,a «W«n
- (2) JSSkl^H'f^ffadimaksud P3* ·»* (l) Pasal ini, dapat Sttjsa^za^*-den9anme,ampirL
3. a' St£SnS^ «~
4. n=I!tm^ra,?aJ,J&lt;ap,talaun9 atau Ca"13* u,*"k Perjalanan Dinas "c:rKepuiauan^^^ ***£
- (3) Si^SETKKST^^ maka PA Pasal ini ,
- (4) Jamtahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak wsss^^r-sebagaimana^™- «
- (5) SeteDk^n d£?&lt;S? pePfnan Dinas kuran9 dari *mlan hari yang uan?haTan hlT, 'Pe'akSana SPD harus mengembalikan kelebihan S tote di ?Z^mapan'Ua"9 rePresen^i dan sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan yang telah diterimanya ke Kas Daerah

## Pasal 19

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA-SKPD oenerbir spph kecuaii d.tetepkan lain sesuai ketentuan yang beriaku

BABVI

## BAB VI

## PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

## Pasal 20

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam bates paqu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan cara pembayaran Panjar
- (4) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat Dina? ,m dibayarkan lebih awal sebelum pelaksanaan Perjalanan
- (3) Pembayaran Panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus untuk vt^eXXatiti" 30% d8ri ™ yan9 ditGtapkan da'am W

## Pasal 21

- (1) W^7u^T^TfT Dl?S di'akUkan mela,ui mekanisme SPMUP/i&gt;PM-GU/SPM-TU dan/atau mekanisme SPM-LS.
2. maS^m^ Peda'anan °inaS d6ngan mekanisme SPM-LS dapat
- a. perikaten dengan penyedia jasa;
- b. Bendahara Pengeluaran; atau
- c. Pelaksana SPPD.
- (3) Perjlanan Dinas yang dilakukan melalui perikaten dengan penyedia iasa ^baga.mana dimaksud pada ayat (2) huruf aPasal ini meliputi: J
7. SKPDfSan da'am ran9ka pe,aksanaan *«* P°k&lt;* dan fungsi
8. b" daf^h^35 *laTran9ka mengikuti raPat' seminar, pendidikan atXi^ ***Pameran'*-·""**
- c. Jumlah Pelaksana SPPD dalam pelaksanaan kegiatan sebaqaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf bfteJwadabh sekurang-kurangnya 5(lima) orang. ah

## Pasal 22

- (1) ^k^TVnT P6fTan Dinas den9an mekanisme SPM-UP PefaSa qppTlhm0em^kan Uang muka (Panjar/persekot) kepada /™ 'e,aksana SPPD 0|eh Bendahara Pengeluaran.
- a. Surat Tugas;
3. £221" Uan9 muka ^S^ana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA H^Lan melampirkan dokumen sebagai berikutN Qan
- b. fotokopi SPPD;
- c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
6. onndan perkiraan biaya Perjalanan Dinas yanq menaacu narfa Lamp.ran IVsampai dengan Lampiran VII Perateran BupltifnT '"*

## Pasal 23

- (1&gt; omaSJahlUntUk &amp;aks*™™ Perjalanan Dinas dapat berupa event San^ *· transported, da*


- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. WJ
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan penkatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

## Pasal 24

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1fsatu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tanf pengmapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel. 7 J

## Pasal 25

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan ates prestesi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestesi keTa yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA.

## Pasal 26

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme SPM-LS dilakukan melalui transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, Pihak Ketiga atau Pelaksana SPPD
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS)
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana bPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnva £*^ul^**an, ke,eblhan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui PA/KPA
4. PdaSana31 SS V***"^ °™S ^^ ^ diba*arkan **·* teku^ngannya 9 *** seharusnya' daPat dimintakan 4)
- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana spm 5ItSfSJK(4) Paflni dapat dj,akukan me,a,ui mekani^ bPM-UP atau SPM-LS sesuai dengan ketersediaan dana dalam DPA-SKPD berkenaan.

## Pasal 27

Member SSfnh&gt;ta9,?n neP3da PA/KPA' pengaJuan Surat perintah Membayar, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. ^P**30™30

## Pasal 28

- (1) SSSEJS'52" Pehmba?|anupe,aksanaan Per3'a,anan Dlnas sebagaimana D^KLL*wf b'biaya *- daPat di«n ^ DPA-SKPD berkenaan.

(2) Dokumen.

- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi Pemyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Biaya pembatelan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut:
- a. biaya pembatelan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
- b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund.

## BABVII

## PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

## Pasal 29

- (1) Pelaksana SPPD mempertenggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pemberi Tugas dan Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
- c. Tiket pesawat/tiket kapal laut, boarding pass, airport tax / retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. Kwitensi pembayaran tiket pesawat yang dibeii melalui agen biro perjalanan;
- e. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kwitensi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
- g. Bukti pembayaran hotel;
- h. Surat Pernyataan Tanggungjawab Perjalanan Dinas sesuai dengan format pada Lampiran IX;
- i. Surat Pernyataan Tanggungjawab Uang Muka sesuai dengan format pada Lampiran X;
- j. Laporan Perjalanan Dinas sesuai dengan format pada Lampiran XI.

## Pasal 30

- (1) Pelaksana SPPD melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas, dan disampaikan kepada PPTK untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) PPK-SKPD berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf e Peraturan Bupati ini;

(3) PA/KPA.

- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan SPM/SP2D LS Perjalanan Dinas.

## BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL

## Pasal 31

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Pejabat penerbit SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) T£n^^mam dlmaksud P^3 ayat &lt;*&gt; pasal ini dlgolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati ini. ' v ' ouia"
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) aS!L? d'tentukan 0,eh PA/KPA dengan mempertimbangkan tinqkat pendidikan/kepatutan/ tugas yang bersangkuten. 9
4. p^Z^J^tI keahliannya/f^9sinya diperlukan di tempat tujuan, 2T£i™ak TetaP' Pe9awai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan I ^la^D^c NfL\SLP" dapat diPerintahka" "ntek melakukan perjalanan Dinas sesuai kebutuhan. (4)

## BABX KETENTUAN PERAUHAN

## Pasal 33

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan sebelum tanggal 1September 2013 tSa^afanT^^ ^^^Nomor 6wE2013 S2?S £ DmsJ*# Pejabat Negara' An990ta DPRD, Pegawai Negeri S«p»l, Pegawai Tidak Tetap, Non PNS, Pakar, Tenaaa AhH stSTtk"? dfn Dharma Wanita Pereatuan KabupaterClauan IqTSmZS Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja TSu^l?fi^D,^Kran.B^pat, KepUl3Uan San^i Nomor 33 ^2^S^S^VS!an Au S PeratUran Bupati Nomor 29 Ta^n zui2 tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belania ^nmT9araT) mam K*upaten Kepu,auan ^ ™S Tahun

(2) Standar...

- (2) Stendar biaya perjalanan dinas yang tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII Peraturan Bupati ini beriaku hingga 31 Desember 2013.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 34

## Pada saat Peraturan Bupati ini beriaku maka:

- P^ateran Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2012 tentanq Stendar Satuan Harga dan Analisis Stendar Belania Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggara720l3 mas,h tetep teriaku kecuali pada Lampiran Romawi II hufufOhS Ym-&gt; ?i'i ^ Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 33 Tahun nI^t"? *5Shan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Samite P^nll3&amp;Un 2°12teDntf"9 Stadar Satuan Har9a danAnalisisi£!* A^^ZiT^TLmf^ Kabupaten KePulauan Sangihe TaZ Anggaran 2013 dicabut dan dinyatekan tidak beriaku.
1. Peraturan Bupati Kepulauan Sanighe Nomor 6 tahun 2013 tentang perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Non PNS, Pakar, Tenaga Ahli, Narasumber, PKK dan Dharma Wanita Pereatuan Kabupaten ·&gt; K2^auanSan9|nedicabut dan dinyatekan tidak beriaku.

## Pasal 35

A^UsSa^ Matan"al *Sep1*** 2013. £5Lf??5 9"^nsetehumya, memerintehkan pengundanqan Peraturan Sangihe.


Ditetapkan di Tahuna

padatenggal

23 Agoatua

2013

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

HIRptflMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna

padatenggal

23 Aguatua

2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


## WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPUUUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR 25

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

29

aUHDN

2013

23 AJJSWS

2013

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

## SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

## SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor:

(diisi namajabatan Pejabat berwenang memberi perintah) Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Bupati Kepulauan Sangihe dengan ini menugaskan kepada :

Nama NIP

Golongan/Ruang

Jabatan

Tujuan

Maksud

Jumlah Hari

Pcmbabanan Biaya

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Demikian Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di

Pada tanggal a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE Sekretaris Daerah/ Asisten / Kepala SKPD *)

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

29

IAHUM

2013

23 AdJSTJS

2013

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

## SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Lembar ke

Kode No.

Nomor

## SURAT PER,NTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) '

## NOMOR/TANGGAL SPT:

| 1. | PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN*) | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| | NAMA/NIP PELAKSANA SPPD ~ | | |
| | 3.PANGKATDANGOLONGAN b.JABATAN/1NSTANSI c.TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS | | |
| | MAKSUD PERJALANAN DINAS | | |
| 5. | MODATRANSPORTASI | | |
| | a. TEMPAT BERANGKAT b. TEMPAT TUJUAN | a. | a. |
| 7. | a.LAMA PERJALANAN DINAS b.TANGGAL BERANGKAT c.TANGGAL HARUS KEMBALI | b. a. b. | b. a. b. |
| | PENGIKUT: NAMA | TANGGAL LAHIR | KETERANGAN |
| 9. | IPEMBEBANAN ANGGARAN a.SKPD/UNITKERJA b.NOMORDPA/DPPA c. NAMAKEGIATAN d. KODE REKENING | | |

*)Coretyang tidakperlu

Dikeluarkan di

Tanggal

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE Sekretarls/Asisten/ Kepala SKPD *)

NAMA

Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal Ke

PA/KPA

{

)

NIP.

ll.Tiba di Pada Tanggal Kepala

(

)

NIP.

Berangkat dari

Ke

Pada Tanggal Kepala

(

)

NIP.

Ill.Tiba di Pada Tanggal Kepala

(

)

NIP.

Berangkat dari

Ke

Pada Tanggal Kepala

(

)

NIP.

IV.TIba di Pada Tanggal Kepala

&lt;

J

NIP.

Berangkat dari

Ke

Pada Tanggal Kepala

(

)

NIP.

V.Tiba di

(Tempat Kedudukan) Pada Tanggal

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

(

)

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut dilakukan atas perintah Pejabat Berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

{

\

NIP.

NIP.

Vl.Catatan Lain-Lain:

Vll.Perhatian:

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta pihak yang terlibat dalam penerbitan SPD bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaanya.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


LAMPIRAN III

## PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

29 TWJS

2013

23 AOJSIUS 2'13

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

## I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

| Jem'sPerjalanan Dinas Jabatan | Uang Harlan | Biaya Penginapan | Biaya Transpor Pegawai | Jumlah Hari yang dibayarkan | Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugaspokok dan fungsi SKPD | | | | Sesuai penugasan | |
| b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya | | | | Sesuai penugasan | |
| c. Perjalanan Dinas Jabatan Pengumandahan (Detasering) dalam rangka | | V 1) | V2) | Maksimal 90 (sembilan puluh) hari | |
| d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan | | | | 2 (dua) hari | |
| e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentinganjabatan | | | | Sesuai penugasan | |
| f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karenamelakukan tugas | | | | Sesuai penugasan | |
| g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan PegawaiNegeri | | | | Sesuai penugasan | |
| h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk pendidikan setara Diploma/Sl/S2/S3 mengikuti | | | | Maksimal 2 (dua) hari | |
| i. Perjalanan Dinas Jabatan pendidikan dan pelatihan untuk mengikuti | V 3) | V 4) | | Sesuai penugasan | |

Keterangan:

1. VI)

:

2. V2) :

3. V3) :

4. V4) :

Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.

Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.

Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.

Biaya Penginapan diberikan 1(satu) hari pada saat kedatangan dan 1(satu) hari pada saat kepulangan.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


,

•

LAMPIRAN

IV

:

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

2?

amw

2013

23 AOJSBJS

2013

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

## FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPPD

| NO | | TINGKAT BIAYA | MODATRANSPORTASI | MODATRANSPORTASI | MODATRANSPORTASI | MODATRANSPORTASI |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | PELAKSANA SPD | | PESAWAT UDARA | KAPAL LAUT | KERETA API/BUS | HARGA TIKET |
| 1. | Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD | A | Bisnis | VIP/ Kelas IA | Spesial / Eksekutif | Dibayar secara Riil |
| 2. | Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, Ketua TP PKK Kabupaten, serta Pegawai | B | Ekonomi | Kelas I B | Eksekutif | Dibayar secara Riil |
| 3. | Tidak Tetapyang setara Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, PNS Gol. IV, PNS Gol. m, PNS Gol. II, PNS Gol. I, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten, Penasehat TP PKK Kabupaten, Sekretaris TP PKK Kabupaten, Bendahara TPPKK Kabupaten, Wakil Sekretaris TP PKK Kabupaten, Wakil Bendahara TP PKK Kabupaten, Ketua Pokja TP PKK Kabupaten, Wakil Sekretaris Pokja TP PKK Kabupaten, Wakil Bendahara Pokja TP PKK Kabupaten, anggotaTPPKK Kabupaten serta Pegawai Tidak Tetap yang setara | C | Ekonomi | Kelas IIA | Eksekutif | Dibayar secara Riil |

\_

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR

TANGGAL

2$

ttfflJN

2013

23 ACUS'IUS 2013

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

## I. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

| | | | UANG HARIAN | UANG HARIAN | UANG HARIAN |
|-----|---------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| No. | PROVINSI | SATUAN | TINGKAT A Rp. | TINGKAT B Rp. | TINGKAT C Rp. |
| 1. | ACEH | O/H | 660.000 | 560.000 | 460.000 |
| 2. | SUMATERA UTARA | O/H | 670.000 | 570.000 | 470.000 |
| 3. | RIAU | O/H | 660.000 | 560.000 | 460.000 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | O/H | 670.000 | 570.000 | 470.000 |
| 5. | JAMBI | O/H | 670.000 | 570.000 | 470.000 |
| 6. | SUMATERA BARAT | O/H | 660.000 | 560.000 | 460.000 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | O/H | 660.000 | 560.000 | 460.000 |
| 8. | LAMPUNG | O/H | 680.000 | 580.000 | 480.000 |
| 9. | BENGKULU | O/H | 670.000 | 570.000 | 470.000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | O/H | 670.000 | 570.000 | 470.000 |
| 11. | BANTEN | O/H | 660.000 | 560.000 | 460.000 |
| 12. | JAWA BARAT | O/H | 730.000 | 630.000 | 530.000 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA | O/H | 830.000 | 730.000 | 630.000 |
| 14. | JAWATENGAH | O/H | 670.000 | 570.000 | 470.000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA JAWATIMUR | O/H | 720.000 | 620.000 | 520.000 |
| 16. | | O/H | 710.000 | 610.000 | 510.000 |
| 17. | BALI | O/H | 780.000 | 680.000 | 580.000 |
| 18. | NUSA TEN6GARA BARAT | O/H | 740.000 | 640.000 | 540.000 |
| 19. | NUSATENGGARATIMUR | O/H | 720.000 | 620.000 | 520.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | O/H | 670.000 | 570.000 | 470.000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | O/H | 660.000 | 560.000 | 460.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | O/H | 670.000 | 570.000 | 470.000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | O/H | 730.000 | 630.000 | 530.000 |
| 24. | SULAWESI UTARA | O/H | 670.000 | 570.000 | 470.000 |
| 25. | GORONTALO | O/H | 670.000 | 570.000 | 470.000 |
| 26. | SULAWESI BARAT | O/H | 660.000 | 560.000 | 460.000 |
| 27. | SULAWESI SELATAN | O/H | 730.000 | 630.000 | 530.000 |
| 28. | SULAWESI TENGAH | O/H | 670.000 | 570.000 | 470.000 |
| 29. | SULAWESITENGGARA | O/H | 680.000 | 580.000 | 480.000 |
| 30. | MALUKU | O/H | 660.000 | 560.000 | 460.000 |
| 31. | MALUKU UTARA | O/H | 670.000 | 570.000 | 470.000 |
| 32. | PAPUA | O/H | 880.000 | 780.000 | 680.000 |
| 33. | PAPUA BARAT | O/H | 780.000 | 680.000 | 580.000 |

## II. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJAUNAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI

| No. | | | UANG HARIAN | UANG HARIAN | UANG HARIAN |
|--------|---------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | KABUPATEN/KOTA | SATUAN | TINGKAT A Rp. | TINGKAT B Rp- | TINGKAT C Rp. |
| | BITUNG | | | | |
| 2. | TOMOHON | | | | |
| | MINAHASA | | | | |
| | MINAHASA SELATAN | | | | |
| | MINAHASA UTARA | | | | |
| | MINAHASA TENGGARA | | | | |
| | BOLAANG MONGONDOW | | | | |
| | BOLAANG MONGONDOW UTARA | | | | |
| | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | | | | |
| | BOLAANG MONGONDOW SELATAN | | | | |
| | KOTAMOBAGU | | | | |
| 12. | KEPULAUAN SITARO | | | | |
| | KEPULAUAN TALAUD | | | | |
| MANADO | MANADO | | | | |

## III. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

| | | | UANG HARIAN | UANG HARIAN | UANG HARIAN |
|-----|--------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| No. | KECAMATAN | SATUAN | TINGKAT A Rp. | TINGKAT B Rp. | TINGKAT C Rp. |
| 1. | TAHUNA | O/H | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2. | TAHUNATIMUR | O/H | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3. | TAHUNA BARAT | O/H | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4. | TABUKAN UTARA | O/H | 300.000 | 200.000 | 150.000 |
| 5. | TABUKAN TENGAH | O/H | 300.000 | 200.000 | 150.000 |
| 6. | TABUKAN SELATAN | O/H | 300.000 | 250.000 | 200.000 |
| 7. | TABUKAN SELATAN TENGAH | O/H | 300.000 | 250.000 | 200.000 |
| 8. | TABUKAN SELATAN TENGGARA | O/H | 300.000 | 250.000 | 200.000 |
| 9. | MANGANITU | O/H | 300.000 | 200.000 | 150.000 |
| 10. | MANGANITU SELATAN | O/H | 300.000 | 250.000 | 200.000 |
| 11. | KENDAHE | O/H | 300.000 | 200.000 | 150.000 |
| 12. | TAMAKO | O/H | 300.000 | 250.000 | 200.000 |
| 13. | MARORE | O/H | 350.000 | 300.000 | 250.000 |
| 14. | NUSA TABUKAN | O/H | 350.000 | 30