PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 13 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI PASAR (berlaku 27 Februari 2001)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten Muaro u sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
1. Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomr 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahu 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) juncto Undang-undang Nomor 2000 Tahun tentang Perubahan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Reribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1999 tentang Komponen Tarif Retribusi;
14. KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan prosedur administrasi pajak daerah, Retribusi daerah dan penerimaaan pendapatan lain-lain;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI PASAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan Daerah yang berlaku;
- e. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang;
- f. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
- g. Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu sama lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit - langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
- h. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- i. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat Retribusi adalah Pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untu pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang -undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pasar;
- l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi Daerah;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, Jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- r. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroaan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau berorganisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/pemanfaatan Pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1). Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa halaman/pelataran. Los dan atau kios yang khusus disediakan untuk pedagang;
- (2). Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memakai fasilitas tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5
Pasal 5
Retribusi Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha;
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi dimaksud untuk menutup biaya antara lain biaya Investasi, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya pengadaan karcis/kartu pasar dan bunga pinjaman;
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8
Pasal 8
- (1) Tarif Retribusi pemakai toko/kios, warung dan tempat pemasaran lainnya yang berlokasi di ibukota Kabupaten ditetapkan sebagai berikut :
- a. Toko/kios pada Pasar Impres :
- (2) Tarif Retribusi pemakaian toko/kios, warung dan tempat pemasaran lainnya yang berlokasi diluar ibukota Kabupaten ditetapkan sebagai berikut :
- a. Toko/Kios berlantai dua (ruko) di pasar Sengeti... Rp. 3.000/hr
- b. Los beratap/pelataran besar ...Rp. 500/hr
- c. Toko/Kios yang berada ditiap ibukota Kecamatan, diluar ibukota Kecamatan ditetapkan sebesar ...Rp. 1.000/hr
- d. Toko/Kios yang berlokasi didesa sebesar ...Rp. 750/hr
- e. Toko/kios di jambi kecil sebesar ...Rp. 1.000/hr
- ukuran 4 X 7 M sebesar ... Rp. 1.750/hr
- ukuran 4 X 6 M sebesar ... Rp. 1.500/hr
- ukuran 4 X 4 M sebesar ... Rp. 1.200/hr
- ukuran 2 X 2 M sebesar ... Rp. 500/hr
- b. Toko/kios pada Terminal Bus :
- ukuran 3 X 3 M sebesar ... Rp. 1.000/hr
- ukuran 2 X 4 M sebesar ...
Rp. 1.000/hr
- ukuran 6 X 10 M sebesar ...
Rp. 3.000/hr
- ukuran 6 X 8 M sebesar ...
Rp. 2.500/hr
- c. Toko/kios berlantai dua (ruko) sebesar :
- 3,8 X 8 M sebesar ...
Rp. 3.000/hr
- d. Toko/kios di Pasar Sengeti sebesar ... Rp. 1.500/hr
- e.
- Los beratap/pelataran besar ... Rp. 750/hr
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8
Pasal 9
- (1). Uang Pungutan Reribusi Pasar atas toko/kios dan tempat pemasaran lainnya yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten diatas tanah 60% (enam puluh persen) disumbangkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersangkutan;
- (2). Uang pembagian untuk desa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan, Pengeluaran dan Kekayaan Desa (APPKD) setiap Tahun Anggaran.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10
Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut dalam Kabupaten Muaro Jambi.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11
Pasal 11
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11
Pasal 12
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
BAB IX - SURAT PENDAFTARAN Pasal 13
Pasal 13
- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 14
Pasal 14
## BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 14
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 14
Pasal 15
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16
- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17
Pasal 17
- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/ peringatan/ syarat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB XIV - K E B E R A T A N Pasal 18
Pasal 18
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai syarat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XIV - K E B E R A T A N Pasal 18
Pasal 19
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XV - Pasal 20
Pasal 20
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Permohonan pengambilan kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
BAB XV - Pasal 20
Pasal 21
- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kabupaten dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. Masa Retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran;
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pegembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau memilih pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XV - Pasal 20
Pasal 22
- (1). Pengambilan kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimakasud dalam Pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemibdahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XVI - PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain Lembaga Sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XVI - DALUARSA Pasal 24
Pasal 24
- (1) Penagihan Retribusi, daluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Daluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran atau;
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- c. diterbitkan SKRDKB atau SKRDKBT.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA Pasal 25
Pasal 25
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan.
BAB XIX - PENYIDIKAN Pasal 26
Pasal 26
- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang melakukan Retribusi Daerah;
- e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah .
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 Februari 2001

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, DTO Z.BACHRI SALEH, SH

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 13 Maret 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, DTO Drs. MUCHTAR MUIS. DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 13 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
## NOMOR 13 TAHUN 2001
## TENTANG
## RETRIBUSI PASAR
## I. PENJELASAN UMUM
Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar dalam Kabupaten Muaro Jambi, Penetapan Peraturan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dimana Retribusi pelayaan kesehatan tersebut termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada
PENJELASAN
Pasal 18
Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat yang besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang otonomi daerah yang memiliki peran penting didalam pembiayaan daerah adalah melalui pungutan