PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 16 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku 15 September 2014)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah maka perlu dibentuk beberapa lembaga sebagai bagian perangkat daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu perlu disempurnakan kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Mengingat
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan
BUPATI KAPUAS HULU MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d angka (4) diubah dan Pasal 2 ayat (2) huruf d ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 10 (sepuluh) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Dinas-dinas Daerah terdiri dari:
1. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Perikanan;
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan;
12. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
13. Dinas Pertambangan dan Energi; dan
14. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- d. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pengelola Perbatasan;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
5. Kantor Lingkungan Hidup;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
8. Inspektorat Kabupaten;
9. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Diponegoro; dan
10. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Staf Ahli;
- g. Kecamatan; dan
- h. Kelurahan.
Pasal 45
Bagian Keempat
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
Pasal 46
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pasal 57
Bagian Kesepuluh
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
- b. pelaksanakan penyelenggaraan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera ;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 15 September 2014 BUPATI KAPUAS HULU, ## A.M. NASIRN

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 24 November 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ## H. MUHAMMAD SUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 16 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (16)/(2014)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 16 TAHUN 2014
## TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
## I. UMUM
PENJELASAN
Pasal 120
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa perangkat daerah kabupaten/ kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan bahwa susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat, unsur pengawasan yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta unsur pelaksana urusan Daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah. Adapun yang menjadi dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kemudian untuk merumuskan besaran organisasinya sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi telah menetapkan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi bagi seluruh penyelenggara negara. Adapun tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pelaksanaan reformasi birokrasi menuntut perubahan dalam segala aspek birokrasi pemerintah salah satunya adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelaksanaan SPM merupakan keharusan bagi seluruh penyelenggara negara. Beberapa SPM yang harus dipenuhi antara lain adalah bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Memperhatikan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memandang perlu untuk melakukan penataan kembali ( restrukturisasi ) organisasi perangkat daerah dengan meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun nomenklatur perangkat daerah yang dibentuk baru terdiri dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Memahami bahwa tuntutan pelayanan umum selalu berkembang dinamis seiring dengan perubahan tingkat kebutuhan masyarakat maka dalam Peraturan Daerah ini hanya mengatur tentang besaran organisasi dan tugas pokok dan fungsi masingmasing organisasi pemerintah daerah tanpa mengikutsertakan rincian nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi dari masing-masing perangkat daerah dengan pertimbangan bahwa nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi bersifat lebih dinamis sesuai dengan tuntutan perubahan strategis dan kondisi lingkungan, sehingga dalam implementasinya akan dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu. ## II. PASAL DEMI PASAL ``` Pasal I Angka 1 Pasal 2 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 45A Cukup jelas. Angka 3 Pasal 46A Cukup jelas. Angka 4 Pasal 57A Cukup jelas. Pasal 57B Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. ```