KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 2001 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2001 TENTANG TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (berlaku 11 Januari 2002)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah dibentuk Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara dengan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001;
- b. bahwa privatisasi BUMN melalui penjualan saham baru BUMN dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan nilai tambah perusahaan, serta guna mengembangkan kegiatan usaha perusahaan, sehingga hasilnya harus dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh BUMN yang bersangkutan;
- c. bahwa agar hasil penjualan saham baru BUMN tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh BUMN yang bersangkutan, maka perlu langsung disetor ke kas perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara;
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
Menetapkan :
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2001 TENTANG TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara, sehingga Pasal 10 seluruhnya berbunyi sebagai berikut
Pasal 10
- (1) Hasil penjualan saham Negara pada BUMN setelah dikurangi biaya privatisasi, ditetapkan sebagai hasil privatisasi BUMN dan disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (2) Hasil penjualan saham baru BUMN, setelah dikurangi biaya privatisasi merupakan hasil privatisasi BUMN yang langsung disetorkan Kas Perusahaan.
- (3) Penjualan saham anak perusahaan BUMN dilaksanakan setelah terlebih dahulu di dalam Rapat Umum Pemegang Saham BUMN yang bersangkutan, ditetapkan dan disetujui mengenai rencana penjualan saham dan rencana penggunaan dana hasil penjualan saham anak perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal seluruh atau sebagian dana hasil penjualan saham anak perusahaan BUMN ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetorkan ke Kas Negara, maka bagian dari dana hasil penjualan saham anak perusahaan tersebut setelah dikurangi dengan biaya penjualan, disetorkan langsung ke Kas Negara."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI