PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 10 Tahun 2007 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI PEMERINIAH KABUPATEN MELAWI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 10 IAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
4. 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 );
5. 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Iahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
6. 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 200 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
- 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
- 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negaa Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ); Tentang Acara
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347 ); tentang Bidang
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.
B A B 1
KETENTUAN UMUM
Pasal
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- Daerah adalah Kabupaten Melawi;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
- Dinas Kesehatan dan KB adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Melawi;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bidang
- 6 Kas Daerah adalah tempat penyimpan Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Instansi Pengelola Keuangan Daerah; Uang pada
- 7 Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun; persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha serta bentuk usaha badan usaha lainnya; tetap
- 8 Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observersi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- 9 Pelayanan rawat diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;
10. Pelayanan rawat adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau Pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur; inap
- Pelayanan rawat kunjungan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang diselenggarakan ditempat tinggal pasien;
- 12 Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- 13 Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah /menanggulangi resiko kematian atau cacat;
14. Pemeriksaan
- 1 Pemeriksaan Penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi;
- Perawatan adalah pelayanan dan tindakan keperawatan asuhan keperawatan oleh tenaga perawat Puskesmas sesuai dengan fungsinya;
- Jasa pelayanan adalah jasa imbalan yang diterima oleh petugas medis, paramedis non medis atas pelayanan dan kemudahan yang\_diberikan kepada pasien dalam visite; rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas yang tersedia di puskesmas;
18. Tindakan medik adalah operasi, anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan khusus;
- 19 Jenis tindakan medik
4. Berdasarkan kegawatan kedaruratannya adalah tindakan medik terencana non akut non emergency) dan tindakan medik tidak terencana akut/emergency);
- b Berdasarkan resiko dan beratnya tindakan kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang besar dan khusus / canggih;
- 20 Bahan dan alat kesehatan habis adalah bahan dan alat kesehatan yang habis dipakai untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik , penunjang diagnosis dan pelayanan kesehatan lainnya; Pakai
- 21 Visum et repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya dan hanya dapat diminta oleh Instansi / Pejabat yang berwenang; pada
- 22 Pusat adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai fasilitas Pelayanan kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
- 23 Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja puskesmas dan merupakan bagian integral dari puskesmas;
24. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakann kendaraan roda 4 (empat) kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada;
25. Pondok
- ddikan oleh masyarakat atas dasar musyawarah sebagai dari Pembangunan kesehatan masyarakat Desa untuk serta Pelayanan kesehatan sederhana;
- Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan deh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Polindes tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- 29 Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan penundang-undangan retribusi Daerah;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- 31 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan; yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; Bayar,
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa dan atau denda; bunga
- 34, Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundangundangan retribusi Daerah;
36. Penyidikan
- Penyidikan tindak pidana di retribusi Daerah adalah serangkaian rindakan yang dilakukaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. bidang bidang
Pasal 2
- Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan Puskesmas dan Polindes. Keliling
- Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan Pendapatan Asli Daerah. pada
Pasal 3
- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi ;
2. b Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu;
3. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
4. d Pelayanan Kesehatan di Polindes.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
- b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi dan pihak swasta .
7. Pelayanan pendaftaran;
Pasal 4
Subyek retribusi adalah pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas,Puskesmas Pembantu , Puskesmas Keliling; dan atau Polindes.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi penyelenggaraan; meningkatkan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan biaya
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
- Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh tanggal 2007 Pada BUPAII MELAWI, A SUMAN KURIK

Penetapan: Diundangkan di Nanga Finoh tanggal , 18 2007 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, MARTIN LUTHER D LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 10
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pada

## BAB VII

## PELAYANAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING DAN POLINDES

## Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan tarif / retribusi terdiri atas
2. 4, Rawat Jalan;
- b. Rawat Inap;
- d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
- C. Rawat Kunjungan;
6. e Tindakan Medik;
7. f Pemeriksaan Kesehatan.
8. Komponen dari pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas biaya setiap Pada
- a. Jasa Sarana;
- b. Jasa Pelayanan
- (3) Besarnya tarif dan jenis pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes adalah seperti tercantum Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. Pada

## BAB VIII

## PELAYANAN BAGI PASIEN PESERTA PT. ASKES JPKM DAN LEMBAGA / PERUSAHAAN

## Pasal 10

- (1) Bagi pasien peserta dan anggota PT. Askes atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat JPKM ) yang mendapat pelayanan di Puskesmas Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes diperlakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- Felayanan kesehatan terhadap karyawan lembaga swasta tertentu akan diatur sendii antara swasta tersebut dengan Puskesmas , Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu , Puskesmas Keliling dan Polindes. lembaga

## BAB IX

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 11

- Retribusi di pungut di wilayah Kabupaten Melawi
- Retribusi yang terutang dipungut di tempat Pelayanan Kesehatan diberikan

## BAB X

## BIAYA OPERASIONAL

## Pasal 12

- (1) Kepada instansi pengelola dan pembantu di berikan operasional 10 % dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke kas daerah. biaya
- (2) Tata cara permintaan pembayaran operasional di maksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. biaya Pada

## BAB XI

## SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan Pada

## BAB XII

## SURAT PENDAFTARAN

## Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. pada
- (3) Bentuk,isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Pada

BAB XII

## BAB XIII

## PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRP atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahaan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh Bupati. pada

## BAB XIV

## TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Femungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

## BAB XV

## SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Pada setiap

## BAB XVI

## TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Bupati \_\_

- Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 ( tiga ) hari setelah saat terutang Puluh
- @) SKRD, SKRDBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 satu bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut di atas. dibayar
- Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persayaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % dua persen ) bulan. setiap
- b. Tata cara pembayaran; penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB XVII

## TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 19

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus bertambah, yang tidak atau kurang oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Instansi Pengelola Keuangan Daerah. dibayar dibayar
- (2) Penagihan retribusi melalui Instansi Fengelola Keuangan Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan Bupati.

## BAB XVIII

## TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI

## Pasal 20

Semua hasil retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas , puskesmas perawatan, puskesmas pembantu, puskesmas dan polindes sebagaimana dimaksud 9 (2), disetor ke kas daerah keliling pada Pasal ayat

## BAB XIX

## KEBERATAN

## Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB. pejabat
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam

- Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi; Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi diluar kekuasaannya;
- Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. Pada
- Pengajuan keberatan tidak menunda membayar retribusi dan pelaksanan penagihan retribusi.

## Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu dianggap dikabulkan. Pada

## BAB XX

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
- (2) Bupati dalam jangka 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan Pada
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan; permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan pada
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. pada
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. pada

(6) Apabila

- Apabla Pengembalian kelebihan Pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat sebesar 2 % (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. bunga

## Pasal 24

- Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan
- masa retribusi;
- nama dan alamat Wajib Retribusi;
- besarnya kelebihan pembayaran;
- alasan yang singkat dan jelas.
- Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan' secara langsung atau melalui pos tercatat.
- Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## Pasal 25

- Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XXI

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi; antara lain untuk mengangsur. pada
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan pada
4. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXII

## BAB XXII

## KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- Hk untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui Angka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- Kedaluwarsa penagihan retribusi seperti dimaksud pada ayat (1) tertangguh 2pabila
- 6 ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- diterbitkan Surat Teguran; atau

## BAB XXIII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang:
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran pada

## BAB XXIV

## PENYIDIKA:

## Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. bidang
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah : pada
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; bidang
4. b meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
5. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

d. memeriksa

- d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di retribusi Daerah; bidang
- e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pernbukuan, pencatatan; dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- g menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; Pada sedang Pada
- memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- menghentikan penyidikan;
- melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. bidang
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. pada

## BAB XXV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. cukup

Pasal 32

## Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada

Agar orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi setiap

Ditetapkan di Nanga Pinoh tanggal 2007 Pada

BUPAII MELAWI,

A SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Finoh tanggal , 18 2007 pada

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

MARTIN LUTHER D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 10

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2007

## TENTANG

## RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

## L PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pengaturannya lebih ditingkatkan lagi. perlu

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka retribusi dan tarif pelayanan kesehatan termasuk dalam jenis retribusi jasa umum.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat; maka dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar peran serta masyarakat, khususnya yang termasuk golongan mampu, akan menjadi semakin besar dan nyata.

## II . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d. pasal 3, ayat (1) Pasal 3, ayat (2) huruf b

jelas. Cukup

dimaksud dengan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi adalah pelayanan kesehatan yang bersifat sosial. Yang

Pasal 4 s.d. pasal 32

jelas. Cukup

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 37

6

1

1

## 1 1 1 1 6 { 1 I


| 1 | 1 1 1 ; 88 ; |
|-----|------------------------------------------|
| | ] 8 8 8 88888888 88888 ; 4 ; ; 7 (5 |
| š | 88888 888888888 88888 7 |
| | 8 8 8 888888888 88 8 88 ; 8 g 7 N 8888 ; |
| 1 | 0 1 H4 { 4 ] 1 |


| | ; | | ; 1 | 8 ; | | 8 |
|-------|-----------|-------|-------|-------|----|-----|
| 888 7 | 8 8 | 8 | | | | 8 |
| 888 | 8 8 ; 7 7 | 88 | 8 | 8 | | |
| 8 8 | 8 | 8 88 | 8 | 8 | | 8 |
| | | 8 N N | { | | 1 | 6 |
| | 2 | | 5 | 5 | | |


## 1

## hl