PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG  SERANG Nomor 6 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (berlaku 28 Desember 2015)
Pembukaan
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Serang yang aman, selamat, tertib lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, maka perlu pengaturan tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan Darat, perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
6. Peraturan.....
Tahun 2015
Menetapkan :
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pembinaan, pemba-ngunan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
11. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RIJLLAJ adalah gambaran keadaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan daerah.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau dan/atau bandar udara.
13. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
15. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
16. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
17. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
18. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
19. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
20. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
21. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan penumpang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
24. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
25. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
26. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
27. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
28. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
29. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
30. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
31. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
32. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadual tetap maupun tidak berjadual.
33. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
34. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari lintasan-lintasan yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang
35. Kelas Jalan adalah pengklasifikasian jalan ## BAB II
SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN SISTEM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Sasaran sistem lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menuju transportasi yang berkelanjutan di Daerah yaitu :
- a. meningkatkan keselamatan, pelayanan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai standar pelayanan minimal;
- b. meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. mewujudkan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah yaitu :
- a. meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan sistem jaringan prasarana lainnya;
- b. mengembangkan RIJLLAJ daerah berbasis wilayah;
- c. mengembangkan angkutan massal;
- d. meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu;
- e. meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan, sistem jaringan dan terminal, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- f. meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di Daerah, termasuk aksesibilitas untuk penyandang cacat;
- g. meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia, aparatur dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi dan dukungan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi massal yang efisien.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Untuk mendukung sasaran dan arah kebijkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, perlu didukung dengan penyelenggaraan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi :
- a. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- d. perizinan angkutan umum;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus.
- (2) Penyelenggaraan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
BAB III - FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 5
- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat
- (4) Forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Untuk mendukung tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) forum lalu lintas dan angkutan jalan berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.
BAB III - FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 6
Dalam hal mendukung tugas dan fungsi forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah secara berkala memfasilitasi pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan.
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Bagian Kesatu
RIJLLAJ
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 7
- (1) Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
- (2) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RIJLLAJ.
- (3) Proses penyusunan dan penetapan RIJLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakuakan dengan
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 8
Paragraf 2
Penggunaan dan Perlengkapan Jalan
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 9
- (1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara Nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. batas kecepatan jalan bebas hambatan;
- b. batas kecepatan jalan antar kota;
- c. batas kecepatan jalan pada kawasan perkotaan; dan
- d. batas kecepatan jalan pada kawasan permukiman.
- (3) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. paling rendah 60 KM (enam puluh kilometer) per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 KM (seratus kilometer) per jam untuk jalan bebas hambatan;
- b. paling tinggi 80 KM (delapan puluh kilometer) per jam untuk jalan antarkota;
- c. paling tinggi 50 KM (lima puluh kilometer) per jam untuk kawasan perkotaan; dan
- d. paling tinggi 30 KM (tiga puluh kilometer) per jam untuk kawasan permukiman.
- (4) Batas kecepatan paling rendah dan batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 10
- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan, antara lain berupa :
- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pengawasan, pengarahan, pengamanan dan pengendalian lalu lintas.
- (3) Pembangunan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 11
- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menempelkan sesuatu atau menambah pada rambu lalu lintas, sehingga mengurangi arti rambu lalu lintas;
- b. memasang sesuatu yang menyerupai rambu lalu lintas;
- c. membuat atau membongkar alat pembatas kecepatan dan pita penggaduh;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. menutup bukaan jalan atau putaran jalan;
- f. membongkar pemisah jalan, pulau lalu lintas dan pagar pengaman jalan;
- g. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman;
- h. menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya; dan
- i. melakukan perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan merubah fungsi jalan.
- (3) Dalam hal untuk kepentingan tertentu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 12
- (1) Selain perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1`), untuk mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung.
- (2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyebrangan pejalan kaki;
- d. halte; dan/atau
- e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (3) Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
LALU LINTAS
Bagian Kesatu
Manajamen dan Rekayasa Lalu Lintas
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 13
- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi kegiatan :
- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
- b. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
- c. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 14
Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- g. penetapan tingkat pelayanan; dan
- h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 15
- (1) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. penetapan kecepatan paling tinggi dan/atau maksimum pada jalan;
- b. penetapan lintasan satu arah dan/atau dua arah, baik yang bersifat permanen atau sewaktu-waktu untuk seluruh kendaraan atau jenis kendaraan tertentu;
- c. penetapan lintasan dan jam operasi kendaraan angkutan barang, kendaraan angkutan peti kemas dan kendaraan angkutan alat berat pada ruas jalan tertentu;
- d. perintah wajib mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pengatur lalu lintas;
- e. larangan menggunakan isyarat bunyi pada ruas jalan tertentu;
- f. larangan dan/atau perintah menggunakan jalan untuk seluruh atau jenis kendaraan tertentu;
- g. larangan membongkar atau memotong atau menghilangkan fasilitas perlengkapan jalan;dan
- h. larangan menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.
- (3) Penetapan kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 16
- (1) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- b. perencanaan, pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan efektivitas penegakan hukum,
yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, serta alat pengarah lalu lintas dan pembagi lajur yang bersifat sementara.
- (2) Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam rencana umum kebutuhan perlengkapan jalan.
- (3) Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam situasi :
- a. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- b. alat pemberi isyarat lalu lintas tidak berfungsi;
- c. adanya pekerjaan jalan;
- d. kerusakan infrastruktur;
- e. adanya kecelakaan lalu lintas;
- f. adanya bencana alam;
- g. adanya konflik sosial; dan/atau
- h. adanya peristiwa terorisme.
- (4) Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepolisian dan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui :
- a. pengaturan arus lalu lintas di ruas jalan;
- b. pengaturan arus lalu lintas di persimpangan;
- c. penertiban lajur jalan; dan/atau
- d. penertiban hambatan samping.
- (5) Dalam hal pelaksanaan optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat membantu dengan menempatkan personel pada lokasi rawan kemacetan atau secara mobile untuk membantu peningkatan kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 17
Kegiatan pemberdayaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 18
Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 19
Dalam hal keadaan tertentu Dinas dapat melakukan pengawalan bersama dengan Kepolisian dalam rangka memberikan kelancaran bagi kendaraaan yang digunakan oleh pejabat Pemerintah Daerah dan/atau mendukung penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua
Analisis Dampak Lalu Lintas
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 20
- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
- b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. tanggung jawab pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
- e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Kegiatan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 21
- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas ## BAB VI
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 22
- (1) Kendaraan bermotor wajib uji meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan juga terhadap kendaraan bermotor yang diubah bentuk dan/atau fungsinya.
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
- b. pengesahan hasil uji.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 23
- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa peralatan pengujian statis dan peralatan pengujian keliling dan dilaksanakan di lokasi yang bersifat tetap atau tidak tetap.
- (2) Untuk menjamin keakurasian peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikalibrasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas penguji yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi teknis penguji dan/atau yang memiliki sertifikasi penguji.
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 24
- (1) Dalam hal kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan tidak lulus uji, maka petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis mengenai perbaikan yang harus dilakukan, waktu, serta tempat untuk dilakukan pengujian ulang.
- (2) Dalam hal pemilik/pemegang kendaraan bermotor tidak menyetujui keputusan petugas penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah mendengar
PENJELASAN
Pembukaan
dari petugas penguji yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, maka harus dilakukan uji ulang dan tidak dikenakan retribusi.
- (5) Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka keputusan penolakan permohonan keberatan disampaikan secara tertulis disertai alasannya, dan pemillik/pemegang kendaraan tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.
##
PENJELASAN
Pasal 25
- (1) Dalam hal hasil pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diberikan tanda lulus uji sebagai bukti hasil lulus uji berkala yaitu berupa buku uji atau kartu uji dan tanda uji berupa sticker tanda samping dan plat uji dengan masa uji berkala kendaraan wajib uji berlaku selama 6 (enam) bulan. - (2) Tanda lulus uji sebagai bukti hasil lulus uji berkala berupa buku uji atau kartu uji sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, dalam hal : - a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali; - b. melakukan perubahan atau mengganti spesifikasi teknik kendaraan sebagian atau seluruhnya, sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji tipe dan bukti lulus uji berkala kendaraan yang bersangkutan; - c. kendaran bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan; dan/atau - d. mengalihkan pemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam buku uji atau kartu uji dan tanda uji.
PENJELASAN
Pasal 26
- (1) Dalam hal kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan harus didahului dengan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas. - (2) Penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi kendaraan bermotor milik: - a. Instansi Pemerintah; - b. Pemerintah Daerah Provinsi; - c. Pemerintah Daerah; - d. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan - e. Badan Usaha Milik Swasta