PERATURAN BUPATI SITUBONDQ Nomor 8 Tahun 2016 tentang KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI' SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN I(AWASAN PERMUKIMAN I(ABUPATEN SITUBONDO DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI SITUBONDO, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaa, ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu mengatur Kedudukan, Sus't'rnan Organisasi' lJraian T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati'
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor t2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-claerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi .Iawa 'limur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Inctonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor ',2 Tahun 1965 (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Irlomor lg, Tambahan Lembaran NegaraRepubliklndonesiaNomor273o]l;
3. Undang-unclang Nomor 17 'lahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003Nomor4T,"lamtrahanLembaranNegara RePublik Indonesia Nomor 4286).;
2. Undang-unclang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 'dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Repurblik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2QO4 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5. Undang-Urrdang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor tO4, Tambahan I-iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OOT tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Fulau-Pulau Kecil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OlI tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a851);
10. Undang-Undang llomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. 1 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 llomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2OLS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L972 Nomor 38);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun L987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
15. Peraturan Pemerintah Noinor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor L97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4l9fl;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. L7 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 74O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59fl;
19. Peraturan Pemerrntah Nomor 70 Tahun 2OO9 tentang Konservasi Energi;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2Ol3 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2OL6 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 1 L4);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006'
4
- 24.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomot 71 Tahun 2OL2 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015;
- 2\.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 54 Tahun L99L tentang Pedoman Teknik Perumahan Sangat Sederhana;
26. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor tO Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;
- 27 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OOB tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 IPRT/ I/rI2OLO tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
29. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghernatan Energi;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat Republik Indonesia Nomor 19/PRT /Ml2OLL tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02IPRT/Ml2OL6 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- 32.Keputusan Merrteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun L987 tentang Penyediaan dan Penggurraan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN I(AWASAN PERMUKIMAN I(ABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11. 1 1. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas perhbin aan, Penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
12. I2.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
13. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
14. Lingkungan hunian adalah permukiman yang terdiri atas permukiman. bagian dari kawasan lebih dari satu satuan
15. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
16. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan., serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu
17. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
18. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
19. Rumah swadaya adalah rumalr yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
20. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
21. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
22. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pe3abat danlatau pegawai negeri.
11. 23.Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
24. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
25. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
- 26.Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
- 27 . Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, Serta rencana tata bangunan dan lingkungan.
28. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
29. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, danlatau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
30. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan f atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana maslrarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainaya.
31. Peningkatan Kr-ralitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
32. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang n3emenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang laya!, sehat, aman, dan nyarnan.
33. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
34. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
35. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untrrk memperoleh rumah.
36. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
37. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
38. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tunrbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
39. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.
40. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
41. Pemugaran adalatr kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan danlatau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
7. 42.' Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan tnendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas rJ.mum perumahan dan permukiman.
43. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencan a tata ruang danl atau rawan bencana.
44. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, amhn, serasi, dan teratur.
45. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
46. Taman adalah sebuah arealf tempat men]rusun, menata berbagai macam tanarnan dengan menggunakan berbagai macam media serta elemen-elemen tambahan dan juga wadah yang digunakan agar terlihat keindahannya, kenyamanannya dan kesejukannya di dalam dan di luar ruangan;
9
- 47 . Pertamanan merupakan kegiatan mengolah dan menata lahan dengan menumbuhkan berbagai tanaman seraya ## BAB II
KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. (1)
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (2)
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah. (3)
- Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. (4)
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi : (s)
- a. penrmusan kebijakan daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. pelaksanaalr administrasi dinas Daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari
2. a\_ Kepala Dinas.
3. b Sekretariat, membawahi
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5. C Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi
6. 2 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
7. 1 Seksi Perumahan;
8. 2 Seksi Permukiman; dan
9. 3 Seksi Pengembangan Kawasan.
- d. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, membawahi
11. 1 Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
12. 3 Seksi Perencanaan dan Pengembangan.
2. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris; Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

## BAB III

## URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu KEPALA DINAS

## Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## Bagian Kedua SEKRETARIAT

## Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusLlrran program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- b. penJrusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu ;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- h. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan umum;
- i. pelaksanaan urusan aset dinas;
- k. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Paragraf 1

## Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian,
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- c. pelaksanaan urIJSan surat-men5mrat;
- d. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
- e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
7. o b' pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- h. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulanusulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/ suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asrrransi kesehatan;
9. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai; i.
10. penJrusunan Laporan Kepegawaian; j.
11. pelaksanaan ketatau sahaan ; k.
12. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan l.
13. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. m.

## Paragraf 2

## Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, ketatausahaan dan tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyusrJ.narr RenStra dan Renja dinas;
- b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran dinas;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;

- penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas; e.
- pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran dinas; f.
- pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan; o b'
- pengkoord.inasian. penl,elenggaraan budaya kerja di lingkup dinas; h.
- pen)rusltnan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkup dinas; 1.
- J. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- k. penyusunan evaluasi kegiatan dinas;
- m. penyusrfnan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- l. penyelenggara.an sistem pengendalian intern dinas;
- n. pelaksanaan ketatausahaan;
- o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diOerikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya'

## Bagian Ketiga

## BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

## Pasal 10

Bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas membantu dalam men5rusun pedornan kebijakan teknis perenc anaan, operasional, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan perencanaan teknis pengadaan, pelaksanaan pengelolaan urusan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.

## Pasal 1 I

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- b. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan perumahan, permukiman dan kawasan khusus;
- a. penyiapan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan perumahan, permukiman dan kawasan khusus;
- c. pencegahan Perumahan d.an Permukiman kumuh pada daerah;

- d. penyelenggaraan prasarana dasar dan lingkung&amp;o, sarana dan utilias Umum kawasan perumahan dan permukiman;
2. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; e.
3. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan f.
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. o b'

## Paragraf 1

## Seksi Perumahan

## Pasal 12

- seksi Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengatu.ran, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi sarana prasarana serta penataan di kawasan perumahan (1)
- a. penyiapan kebijakan dan strategi, perencanaall teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang tata lingkungan perumahan dan permukiman tradisional;
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Perumahan menyelenggarakan fungsi : (2)
- L'. pelaksanaan kebijakan dibidang bidang tata lingkungan perumahan dan permukiman tradisional;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang bidang tata lingkungan perumahan dan permukiman tradisional;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. pelaksanaan pembin aarL, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan, rehabilitasi, peremajaan serta pengembangan kawasan perumahan;
- f. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupatenlkota;
- g. ,pemfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- h. penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung; i.
- pelaksanaan sertifikasi dan registrasi perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kecil; j

- k. pelaksanaan dan pengkoordinasian pembangunan pemeliharaan prasarana dasar termasuk rehabilitasi jaringan jalan lingkung?fl, drainase primer lingkung?r, drainase sekunder lingkungor, jembatan lingkunBan, air bersih (hidran umum lkran umum) dan sanitasi lingkungan;
2. pelaksanaan ketatausahaan l.
3. pelaporan hasil melaksanakan tugasnya kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman; dan m.
4. pelallsanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya. n.

## Paragraf 2

## Seksi Permukiman

## Pasal 13

- (1) Seksi Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengatlJ.ran, pembinaan dan pengawasan seta fasilitasi di bidang kawasan permukiman
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Permukiman menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan permukiman;
- b. penyiapan peru.musan kebijakan dibidang pengembangan kawasan permukiman;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan kawasan permukiman;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengembangan kawasan permukiman
- e. pemfasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang pengembangan kawasan permukiman meliputi sistem penyediaan air minum, sanitasi, drainase lingkungan dan jalan lingkungan;
- f. penerbitan rjin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- g. penataan dan peningkatan kualitas kawasan
10. permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepad.a Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman ; dan

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Seksi Pengembangan Kawasan

## Pasal L4

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang pengembangan kawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Kawasan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Kawasan;
- c. penJrusunan dan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan dan pengembangan kawasan, strategi dan skala besar;
- d. penyiapan bahan rumusan RPJMD bidang peru.mahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Kawasan;
- f. penyusunan database dan informasi Pengembangan Kawasan;
- g. penyusunan database dan informasi penanggulangan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh;
- h. pengkajian teknis penyusunan database dan informasi Pengembangan Kawasan perumahan dan permukiman;
- i. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
1. pelaksanaan ttrgas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat

## BIDANG PERTAMANAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM Pasal 15

Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas penyusunan pedoman kebijakan teknis perencanaan, operasional, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan perencanaan teknis pengadaan, pelaksanaan pengelolaan urusan di bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum serta pemakaman.

## Pasal L6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum serta pemakaman;
- b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum serta pemakaman;
- c. perumusan bahan pembinaan, bimbingafl, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum serta pemakaman;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum serta pemakaman;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Paragraf 1

## Seksi Pertamanan dan Pemakaman

## Pasal L7

- (1) Seksi Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas menyusun pedoman kebijakan teknis perencanaan operasional, pembinaan, pengawasan dan pengembangan perencanaan teknis pengadaarl, pelaksana pengelolaan urusan di bidang pertamanan dan pemakaman.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Pertamanan dan Pemakaman menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan seksi pertarnanan sesuai dengan rencana kerja dinas;

- b. penyusunan pedoman teknis, pengawasan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi pertamanan;
- c. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi sarana pertamanan dan pemakaman;
- d. pelaksanaan pengadaan bibit tanaman, sarana dan prasarana, pemeliharaan dan perawatan taman kota, penghijauan taman, penanaman bunga-bunga, pemeliharaan pot-pot bunga, pemotongan rumput, penyemprotan rumput, pemupukan tanaman dan rnelakukan penyiraman tanaman;
4. pelaksanaan pembinaan, pengaturan tata guna lahan pertamanan dan mendesain serta memberikan bimbingan t-eknis, penataan taman di median jalur jalan-jalan umum, pekarangan perkantoran, perumahan / permukiman, penataan pagar perkantoran milik pemerintahlmilik swasta, dan fasilitas umum lainnya; e.
5. pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi taman beserta kelengkapannya; f.
6. penyiapan bahan perijinan pembuatan taman untuk tujuan komersial, fasilitas umum dan fasilitas sosial; o b'
7. pelaksanaan dekorasi keindahan kota dalam rangka peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnnya; h.
8. pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pertamanan; 1.
9. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi pertamanan; J.
10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi prasarana dan sarana pertamanan; k.
1. pelaksanaan penataan dan pengembangan pemakaman milik pemerintah;
- m. pelaksanaan kegiatan operasional pemeliharaan dan perawatan makam milik pemerintah;
13. pengumpulan bahan pemberian Uin tentang lokasi pemakaman di luar Tempat Pemakaman lJmum, registrasi tata usaha pemakaman serta inventarisasi data pemakaman; n.
- o. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemakaman umum;
15. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pemakaman milik pemerintah; p.
16. pelaksanaan ketatausahaan ; q.

- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Seksi Penerangan Jalan Umum

## Pasal 18

- (1) Seksi Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan pembinaall, pengawasan, dan pengendalian operasional, serta pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerangan Jalan Umum menyelenggarakan fungsi : (21
- a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan seksi penerangan jalan umum sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. penyiapan bahan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum;
- d. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemasangan penerangan jalan umum dengan instansi terkait;
- e. pelaksanaan inventarisasi data untuk persiapan bahan pembinaan pengawasan dan pengendalian pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
- f. pengumpulan dan penyusunan data untuk rencana pemeliharaan penarangan jalan umum;
- g. penghimpunan dan penginventarisasi data untuk persiapan bahan pembinaan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan penerangan jalan umum;
- h. penghimpunan dan penginventarisasi data lokasi prasarana dan sararra lampu penerangan jalan umum;
- i. penyusunan pedoman pemeliharaan penerangan jalan umum;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemasangan baru dan pengendalian pemeliharaan penerangan jalan umum;

- k. pelaksanaan ketatausahaan ;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum; dan
3. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya. m.

## Paragraf 3

## Seksi Perencanaan dan Pengembangan

## Pasal 19

- Seksi Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan di bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum. (1)
- Dalam melaksarrakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi : (2t
- a. penyusunan perencanaan dan pengembangan Sumberdaya manusia dan teknis di bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- b. penyiapan bahan rumusan RPJMD bidang bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. penyusunan database dan informasi bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- d. pengkajian teknis bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- e. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umurr sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV

## UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

## Pasal 2O

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas.
2. (21 UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas.

## Pasal 21

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian TUgas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB V

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelornpok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
2. (21 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi Can memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila tedadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungiawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
4. (41 Setiap laporan ya.ng diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB \rII

## PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal24

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Neger:i Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris. Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 25

- Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap. (1)
- Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejakrat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya. (2)

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 20t7.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.



BERITA DAERAH I{ABUPATEN STTUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 1g

L,AMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Nomor :

4 Tahun 2016

## DINAS PERUMAHAN DAN I{AWASAN PERMUKIMAN

## STRUKTUR ORGANISASI I{ABUPATEN SITUBONDO