PERATURAN BUPATI BI Nomor BIARO Tahun 2011 tentang Pajak Oaerah, dipandang perlu (berlaku 8 Januari 2011)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati im dengan penempatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Kepu!auan Siau Tagulandang Biaro. SERITA OAERAH KABIIPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARD TAHUN 2011 NOMOR i 9 ... '
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN

SIAU TAGULANOANG BIARO

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYE8ERANGAN KELAS VIP. EKONOMI, KENOARAAN DAN BARANG LINTAS SIAU TAGUL.ANOANG (PP)

| NO | JENIS MUATAN | SATUAN | TARIF TERPADU r RP) |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| A | PENUMP ANG VIP: | | |
| | • KAMAR | °''"" | <18.000 |
| | - KURSI | °''"" | 30.200 |
| | EKONOMI: | | |
| | . OEWASA | Orang | 20.000 |
| | - ANAK • ANAK | Orang | lS.000 |
| B | KENDARAAN | | |
| | - GOLONGAN t (Sepeda) | Umt | 25.000 |
| | - GOLONGAN II ( Sepeda Motor < 500 cc | Unit | 50.000 |
| | • GOLONGAN Ill (Sepeda Motor > 500 cc ) | Unit | . |
| | • GOLONGAN IV (Sedan - L 300 Pnp - kosong) | Unit | 205.000 |
| | - GOLONGAN IV (Pick Up - L 300 8fg Kosong) | Unit | 206.000 |
| | - GOLONGAN V (Bus JO Kursi - Kosong) | Unit | 328.000 |
| | - GOLONGAN V ( Truck Roda 4 Kosong) | Unit | 330.000 |
| | - GOLONGAN VI (Bus Kota 60 kursi kosong) | Unit | 525.000 |
| | - GOLONGAN VI (Truck Roda 6) | Unit | 527.000 |
| | • GOLONGAN Vil ( Truck Roda 10) - GOLONGAN VIII ( Alat Berat Roda Besi ) | Unit Unit | 675.000 5.000000 |
| c | BARANG | | |
| | • DIATAS KENDARAAN | M' | 22.000 |
| | • CURAH PACKING (Diatas Pa!et) | M' | 36.500 |

,l9UPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BlARO,

A

z&lt;r·1

Cl...

TONI SUPtT


\_

Menfllbang:

Mengingal


## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

pERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

�

OMOR1 9TAHUN 2011

## TENT ANG

PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS, HIBAH WASIAT DAN PEMBERIAN HAK PENGELOLMN

## OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIAfiO,

a.

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupa\en Kepulauan Siau Tagu!andang Biaro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Oaerah, dipandang perlu menetapkan Peraluran Bupati tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Waris, Hibah Wasiat dan Pemberian Hak Pengelolaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan ,ebaga\mana dimaksud pada huruf a cutes. maka perlu ditelapkan dengan Peraturan Bupati Kepu!auan Siau Tagulandang Biaro.

1.

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbencaberaeo Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 !entang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); &amp;ebagaimana te!ah diubah beberapa kali dengan Unclang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tenlang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200-&lt;I Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4438):
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provins[ Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lemcaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691):

| 5. Undang-ondang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Peraturan Pemerfntah Nom0< 38 Tahun 2007 tenlang Pambagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pamerinlahan Oaerah Provlnsi dan Pemerlntahan Oaerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla NOiTIO( 4737}; 7. Peraturan Pemerlntah Nonior 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian |
| Pemungutan 8. Peraturan Menter! Oalam Negeri NOfflOf 32 Tahun 1999 lentang Pe1aksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah; g, Peraturan Oaarah Kabupaten Kepulauan Slau Tagutandang Biaro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Oaerah (Lambaran Oaerah Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang Biaro Tahun 2011 NOOIOI' 5). |
| MEMUTUSKAN : PERATVRAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARD TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KA.RENA WARIS, HIBAH WASIAT DAN PEMBERJAAN HAK Menetapkan |
| BABI KETENTUAN UMUM PHal 1 Oalam Peraturan Bupali lni, yang dimaksud dengan : 1. Oaerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Blaro. 2. Kepala Daerah adaJah Bupatl Kepulauan Slau Tagulandang Biaro. |
| 3. Pemerinlah Daerah adalah Bupali dan Perangkat Oaerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Oaerah. 4. Oinas adalah Oinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asel Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 5. Kepata Oinas adalah Kepala Oinas Pendapatan Pengelotaan Keuangan |
| 8. Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang selanju\nya dlsingkat BPHTB ltdalah Pajak yang dikenakan atas Pe«>lehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan. 7. Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan adalah Perbuatan atau perittr.Na hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak alas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadl atau badan. |
| bangunan oleh ahll Waris dari pewaris, yang berlaku seteiah pewaris meringgat dunia. |

..

j

'

t

I

9. Perolehan Hak karena Htbah Wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunen oleh orang pribadi atau baden dari pemberi wasiat, yen berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. g
10. Perolehan Hak Karena Pemberian Hak Pengelolaan adalah perolehan hak menguasai dari Negara alas tanah vang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan Ian.ah, menggunakan tan.ah unluk keper1uan pe!aksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah lersebut kepeda pihek ketiga den atau beketja same dengan· pihak ketiga.

## BABII BESARAN BPHTB KARENA WARIS, HIBAH WASIAT DAN KARENA PEMBERJAN HAK PENGELOLAAN

Baglan Kesatu Besaran BPHTB karena Waris dan Hibah Wasial

## Paul2

- (1) Besamya BPHTB karena Waris dan Hibah Wasiat adalah sebesar 50% (lima Puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terulang;
- (2) Saal terutangnya pajak alas perolehan hak etas taneh den bangunen karena waris dan hibah wasrat adalah sejak tanggal yang be � angkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan Pembantu Kabupaten Kepulauan Siau Tagutandang Biaro.

## 8,19i;1n Kedu,1

Besa.ran BPHTB Karena Pemberian Hak pengelolaan

## Paul J

- (1) Besarnya BPHTB karena Pemberian Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut:
- a. 0% (nol perserq den BPHTB yang seherusnye teruteng, dalam ha! penerima hak pengelolaan ada\ah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Oepartemen, Pemerintah Oaerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupa!en/Kota, Lembaga Pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas);
- b. 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang da1am hal penerimaan Hak Peoqelclaan setain yang dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (2) Saal terutangnya pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan karena Pemberian Hak Pengelotaan ada!ah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya keputusan Pemberian Hak Pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber1aku .

BABlll

PENUTUP

Pasa1 4

Peraturan Bupati ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati im dengan penempatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Kepu!auan Siau Tagulandang Biaro.



SERITA OAERAH KABIIPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARD TAHUN 2011 NOMOR i 9

...

'

## PENJELASAN

## ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR TAHUN 2011

## TENT ANG

PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS, HIBAH WASIAT DAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN

## 1.UMUM

Saal pewaris meninggal dunia , pada hakekatnya telah terjadi peristiwa huk yang mengakibatkan pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris. Saat terjadi urn perisliwa hukum yang mengakibatkan pemindahan hak tersebut merupakan saat perole:a hak karena waris menjadi objek pajak. Mengingat ahli waris memperoleh hak secara cu n cuma, maka wajar apabila perolehan hak karena waris tersebut termasuk objek pajak madikenekan pajak. yang

Pada umumnya penerima Hibah Wasiat adalah orang pribadi yang masih da!a hubungan keluarga dengan pemberi hibah wasiat, alau orang pribad! yang tidak mam m · be bad ,. pu, 1uga rupa an yang 1asanya mempunyal kegiatan pelayanan kepentingan um dibldang social, keagamaan, pendldikan, kesehatan dan kebudayaan yang semata-m: tidak mencari keuntungan.

01kenakannya Hak Pengelolaan sebagai objek pajak adalah karena penerima Hak. Pengelolaan memperoleh manfaal ekonomis dari tanah yang dikelolanya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Paul 2 Cukup jelas

Pnal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jetas


## BUPATI KEPULAUAI&gt;! SIAU TAGULANDANG BIARO

pERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARD NOMOR 20 TAHUN 2011

## TENTANG

## PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

## OENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO,

t,tenimbang : a.

- b. bahwa berdasa � an pert1mbangan sebagaimana dimaksud pada huruf � di alas. pertu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau T agulandang Biaro.

Mengingat

- bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Oaerah Kabupaten Kepulaua.n Siau Tagu\andang Brerc Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak. Daerah, maka dalam rangka memberikan kepastian Hukum bagi pemasangan reklame di Kabupaten Kepulauan Stau Tagulandang 8iaro perlu di atur lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa reklame:

·

1.

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Repub!1k Indonesia Nomor 4286):

2

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tlomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebaqaenana tf!ah diubah beberapa ka � lerak.hir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor48-44):
3. Undang-unclang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah (Lembaran N � ara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nel)ara Republik Indonesia Nomor 4438): '
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten · Kepulauan Siau Tagulanclang Biaro d1 Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4691 ): 1
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak. Daerah dan · Retribusi Oaerah Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomm 5049):