Unknown Unknown Nomor 9 Tahun 2017 tentang TEKNIS PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNKASI (berlaku 17 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
TEKNIS PERHITUNGAN DAN
TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Perhitungan dan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pelayanan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
SALINAN
Memperhatikan :
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
1. Putusan Mahkamah Konsititusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014;
2. Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S743/PK/2015 Tanggal 18 November 2015 Hal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Jarak Tempuh adalah Jarak yang di tempuh dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
8. Indeks adalah ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain, baik pada waktu dan tempat yang sama atau pada waktu dan tempat yang berbeda.
9. Wilayah adalah sebuah bagian di permukaan bumi yang memiliki karakter khusus atau khas tersendiri yang menggambarkan suatu keragaman sehingga dapat di bedakan dengan daerah-daerah lainnya.
TEKNIS PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI
- (1) Teknis Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan Indeks Jarak Tempuh.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan indeks jarak tempuh.
- (3) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan :
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi = Tingkat Penggunaan Jasa X Tarif Retribusi.
- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya sebagai berikut:
- a. honorarium petugas pengawas;
- b. transportasi;
- c. uang makan;dan
- d. alat tulis kantor.
- (5) Perhitungan tarif Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Pasal 2

- (1) Jarak tempuh di bagi dalam beberapa wilayah sebagai berikut:
- a. wilayah I indeks 1,3 mencakup Kecamatan Polewali, Kecamatan Binuang, Kecamatan Anreapi, dan Kecamatan Matakali dengan jarak tempuh 0 - 10 km;
- b. wilayah II indeks 1,6 mencakup Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Mapilli dan Kecamatan Tapango dengan jarak tempuh 10 - 20 km;
- c. wilayah III indeks 1,9 mencakup Kecamatan Campalagian, Kecamatan Luyo, Kecamatan Balanipa, Kecamatan Tinambung dan Kecamatan Limboro dengan jarak tempuh 20 - 30 km;dan
- d. wilayah IV indeks 2,2 mencakup Kecamatan Alu, Kecamatan Bulo, Kecamatan Tutar dan Kecamatan Matangnga dengan jarak tempuh 30 km keatas.
- (2) Perhitungan Jarak Tempuh Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 4.139.000,- (empat juta seratus tiga puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (2) Besaran retribusi terutang di hitung berdasarkan perkalian besaran tarif retribusi dengan Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2).

## Pasal 4

| Besaran tarif retribusi | pengendalian |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Telekomunikasi, sebagai berikut | : |
| a. wilayah I (0-10 km) b. wilayah II (10-20 km) c. wilayah III (20-30 km) d. wilayah IV (30 km | Rp. 5.173.750,-; |
| | Rp. 6.208.500,-; |
| | Rp. 7.243.250,-;dan |
| keatas) | Rp. 8.278.000,-. |

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 17 Februari 2017

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 17 Februari 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP

: 196707271994031017

Diundangkan di Polewali pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ttd

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 9.

BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR