PERATURAN BUPATI RI Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah; 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten. Nias Sefatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SERI: E 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 · Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Oaerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Oaerah Provinsi, dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 738/ Menkes/SK/Vll/1995 tentang Penyerahan Secara Nyata Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Oaerah; 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/ Menkes/SK/111/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorgariisasian Dinas Kesehatan Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengailgkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian (berlaku 3 November 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat ·
BERIT A DAE RAH KABUPATEN NIAS SELAT AN
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2011
TENT ANG
PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Nias Selatan diperlukan langkah-langkah pemerataan, dan peningkatan pelayanan kesehatan dengan · menyebarluaskan tenaga kesehatan diseluruh wilayah Kabupaten Nias Se Iatan;
- b. bahwa tenaga kesehatan yang ada saat ini belum mampu memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Nias Se Iatan;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan tersebut dirasa perlu untuk mengangkat tenaga kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten. Nias Sefatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
SERI: E
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 · Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Oaerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Oaerah Provinsi, dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 738/ Menkes/SK/Vll/1995 tentang Penyerahan Secara Nyata Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Oaerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/ Menkes/SK/111/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorgariisasian Dinas Kesehatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengailgkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nemer 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Oaerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nemer 06 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Kesehatan;
19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan;
20. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENT ANG Menetapkan
PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH.
BABI·
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah OPRD Kabupaten Nias Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.
6. Tenaga Kesehatan adalah tenaga profesional 'yanq telah memperoleh pendidikan formal sesuai dengan profesi di bidang kesehatan.
7. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
KEDUDUKAN
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang Undang Oasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
BAB Ill - SARANA KESEHAT AN
Pasal 3
- a. RSUD Lukas Kabupaten Nias Selatan
Sarana kesehatan sebagai tempat penugasan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah antara lain :
- b. Puskesmas
- c. Puskesmas Pembantu
- d. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
- e. Posyandu Plus
- f. Desa/Kelurahan
BABIV
TINGKAT PENDIDIKAN
BAB Ill - SARANA KESEHAT AN
Pasal 4
Tingkat pendidikan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTI) Daerah adalah:
- a. Strata 1 (S-1)
- b. Diploma (D-3)
- c. SPK (Sekolah Perawat Kesehatan)
BABV KEWAJIBAN DAN HAK
BAB Ill - SARANA KESEHAT AN
Pasal 5
Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap wajib:
- 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- 2) Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan;
- 3) Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kesehatan sesuai program pemerintah di bidang kesehatan;
- 5) Menyampaikan laporan bulanan melalui Puskesmas.
BAB Ill - SARANA KESEHAT AN
Pasal 6
- 1) Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTI) Daerah berhak memperoleh :
- a. penghasilan berupa honor atau insentif dan pengahasilan lainnya yang tidak terikat;
- b. pemeliharaan kesehatan dari PT. Asuransi Kesehatan Indonesia;
- c. menjalankan praktek perorangan diluar jam kerja sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- d. pioritas utama dalam pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pusat.
- 2) Besamya penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
BABVI
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN
BAB Ill - SARANA KESEHAT AN
Pasal 7
Tenaga Kesehatan yang baru lulus atau tidak sedanq menjalankan tugas sebagai Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTI) Pusat dan Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah.
- Penqanqkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTI) Daerah dilakukan oleh Bupati
BAB Ill - SARANA KESEHAT AN
Pasal 10
- 1) Sanksi dan pemberhentian Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dilakukan oleh Bupati ## BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB Ill - SARANA KESEHAT AN
Pasal 11
- 1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTI) Daerah dalam menjalankan tugas dan profesinya.
- 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTI) Daerah dilakukan dengan mengikutsertakan organisasi profesi.
BABIX PEMBIAYAAN
Pasaf 12
Semua pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengangkatan Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan tiap tahun berkenan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Teluk Dalam tanggal 25 November 2011 Pit. SE RETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2011 ## BABX KETENTUANPENUTUP ## Pasal 13

Penandatangan: Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan setingkat atau dibawahnya yang berhubungan dengan pengangkatan Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah di wilayah Kabupaten Nias Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ## Pasal 14 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 23 November 2011

Penandatangan: BUPATI NIAS SELATAN, ttd. IDEALISMAN DACHI