PERATURAN BUPATI SALINAN  BANYUWANGI Nomor 29 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 19 Juli 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI
SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
- a. bahwa dalam rangka pembinaan aparatur negara yang diarahkan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik, diperlukan adanya upaya mendorong kinerja dalam rangka percepatan reformasi birokrasi unit pelayanan publik sebagai sarana evaluasi kemajuan peningkatan kinerja pelayanan publik;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan melalui penilaian kinerja terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik sejalan dengan pelaksanaan UndangUndang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER 05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
1
`
Menetapkan
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
1. Maksud disusunnya pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik ini adalah untuk digunakan acuan dalam menilai kinerja unit pelayanan publik.
2. Tujuan pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik ini adalah untuk penilaian kinerja unit pelayanan publik dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
BAB III - RUANG LINGKUP PENILAIAN Pasal 3
Pasal 3
Ruang Lingkup penilaian unit pelayanan publik meliputi :
1. Visi, misi dan motto pelayanan;
2. Standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
4. Sumber Daya Manusia (SDM);
5. Sarana dan prasarana pelayanan;
6. Penanganan pengaduan;
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
8. Sistem informasi pelayanan publik; dan
9. Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan
ORGANISASI, MEKANISME DAN INSTRUMEN PENILAIAN
Bagian Kesatu Organisasi
BAB IV - ORGANISASI, MEKANISME DAN INSTRUMEN PENILAIAN
Pasal 4
Untuk melaksanakan penilaian kinerja unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dibentuk Tim Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuwangi.
Bagian Kedua Mekanisme Penilaian
BAB IV - ORGANISASI, MEKANISME DAN INSTRUMEN PENILAIAN
Pasal 5
- (1) Tim Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bertugas melakukan penilaian terhadap kinerja unit pelayanan secara langsung di lapangan, melakukan tabulasi, evaluasi dan melaporkan hasil penilaian.
- (2) Penilaian kinerja unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:
1. Kelompok Badan/Dinas/Kantor;
2. Kelompok Kecamatan; dan
3. Kelompok Kelurahan.
- (3) Penentuan peringkat hasil penilaian tertuang dalam berita acara penilaian yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Tim Penilai menghasilkan unit pelayanan publik berpredikat sebagai berikut :
| NO. | NILAI AKHIR | PREDIKAT |
|-------|---------------|---------------|
| 1 | 751 - 1000 | Layanan Prima |
| 2 | 501 - 750 | Layanan Utama |
| 3 | 251 - 500 | Layanan Madya |
| 4 | 0 - 250 | Layanan Dasar |
Bagian Ketiga
Instrumen Penilaian
BAB IV - ORGANISASI, MEKANISME DAN INSTRUMEN PENILAIAN
Pasal 6
- (1) Instrumen penilaian mencakup komponen dan indikator penilaian sebagai berikut:
1. Visi, misi, dan pelayanan (5%).
Komponen ini berkaitan dengan visi, misi dan motto pelayanan yang memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik.
- Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
- a. Adanya visi dan misi yang dijabarkan dalam perencanaan (Renstra, Renja) mengacu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Penetapan motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik.
- c. Motto pelayanan diumumkan secara luas kepada pengguna layanan.
2. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan (25%). Dalam rangka memberikan kepastian, meningkatkan kualitas, dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka penyelenggara pelayanan perlu menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan.
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi.
- a. Penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan yang mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan.
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (10%).
Komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur baku dalam mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna pelayanan. Sistem dan prosedur baku meliputi Operasional Prosedur.
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
- a. Memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan ruang lingkup semua jenis mengacu UU 25/2009. (Catatan: Bila belum memiliki sertifikat ISO 9001:2008, lanjutkan ke pertanyaan b)
- b. Menerapkan Sistem Manajamen Mutu (SMM), namun tidak memilki sertikat ISO 9001:2008. (Catatan: Bila belum memiliki sistem manajemen mutu, lanjutkan ke pertanyaan c)
- c. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- d. Penetapan uraian tugas yang jelas.
4. Sumber Daya Manusia (17%). Komponen ini berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi:
sikap dan perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan. Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
- a. Penetapan dan penerapan pedoman kode etik pegawai.
- b. Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
- c. Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
- d. Tingkat kepekaan/ respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
- e. Tingkat ketrampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
- f. Penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan ketrampilan/ profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan.
5. Sarana dan Prasarana Pelayanan (8%).
Komponen ini berkaitan dengan daya guna sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki.
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
- a. Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal.
- b. Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan (perhatikan: kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan).
- c. Sarana pengaduan (Kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, email dan lainnya).
6. Penanganan Pengaduan (10%)
Komponen ini berkaitan dengan sistem dan pola penanganan pengaduan, serta bagaimana penyelesaian terhadap pengaduan tersebut sesuai aturan yang berlaku.
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
- a. Sistem / prosedur pengelolaan pengaduan penggunaan layanan
- b. Petugas khusus / unit yang menangani pengelolaan pengaduan
- c. Presentasi jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan
- d. Pengelolaan pengaduan yang mengacu Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.
7. Indek Kepuasan Masyarakat (10%)
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperlukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala dan mengetahui kecenderungan kinerja pelayanan pada masing-masing Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dari waktu ke waktu. Komponen ini berkaitan dengan pelaksanaan survei IKM, metode yang digunakan, skor yang diperoleh, serta tindak lanjut dari hasil pelaksaaan survei IKM.
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
- a. Pelaksanaan survei IKM dalam periode penilaian.
- b. Survei IKM yang dilakukan yang mengacu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 25 Tahun 2004 dalam periode penilaian.
- c. Rata-rata skor IKM yang diperoleh.
- d. Tindaklanjut dari hasil survei IKM.
8. Sistem Informasi Pelayanan Publik (17%) Komponen ini berkaitan dengan sistem pengelolaan informasi pelayanan, wujud/bentuk penyampaian informasi, serta tingkat keterbukaan informasi kepada pengguna layanan. Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
- a. Sistem informasi pelayanan secara elektronik
- b. Penyampaian informasi pelayanan publik kepada pengguna layanan
- c. Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan
9. Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan (8%)
9. Komponen ini berkaitan dengan penentuan target pelayanan serta tingkat pencapaian target tersebut.
10. Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
- a. Penetapan target kinerja pelayanan.
- b. Tingkat Pencapaian target kinerja.
- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## PENGHARGAAN

## Pasal 7

Penghargaan diberikan kepada unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk Peringkat I, II dan III masing-masing kelompok penilaian dalam bentuk sertifikat dan uang pembinaan dengan jumlah berdasarkan urutan peringkat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuwangi.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan penilaian kinerja unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 19 Juli 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 19 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 29

9

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

Nomor

: 29 TAHUN 2013

Tanggal

: 19 Juli 2013

## TABEL PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK

| NO. | KOMPONEN PENILAIAN | INDIKATOR | JUMLAH DAN SATUAN | KONDISI LAPANGAN | NILAI |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Visi-Misi-Motto (1.1 - 1.3) (bobot 5 %) Nilai maksimum : 50 | (1.1) Adanya Visi dan Misi yang dijabarkan dalam perencanaan (Renstra, Renja) mengacu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | Visi dan Misi | a. Mengacu UU 25/2009 dan dijabarkan dalam perencanaan | 25 |
| 1 | Visi-Misi-Motto (1.1 - 1.3) (bobot 5 %) Nilai maksimum : 50 | (1.1) Adanya Visi dan Misi yang dijabarkan dalam perencanaan (Renstra, Renja) mengacu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | Visi dan Misi | b. Mengacu UU 25/2009 dan tidak dijabarkan dalam perencanaan | 15 |
| 1 | Visi-Misi-Motto (1.1 - 1.3) (bobot 5 %) Nilai maksimum : 50 | (1.1) Adanya Visi dan Misi yang dijabarkan dalam perencanaan (Renstra, Renja) mengacu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | Visi dan Misi | c. Tidak mengacu UU 25/2009 dan dijabarkan dalam perencanaan | 10 |
| 1 | Visi-Misi-Motto (1.1 - 1.3) (bobot 5 %) Nilai maksimum : 50 | (1.1) Adanya Visi dan Misi yang dijabarkan dalam perencanaan (Renstra, Renja) mengacu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | Visi dan Misi | d. Tidak mengacu UU 25/2009 dan tidak dijabarkan dalam perencanaan | 0 |
| 1 | Visi-Misi-Motto (1.1 - 1.3) (bobot 5 %) Nilai maksimum : 50 | (1.2) Penetapan Motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik | Motto | a. Ada, dipahami, dan memotivasi pelaksana | 15 |
| 1 | Visi-Misi-Motto (1.1 - 1.3) (bobot 5 %) Nilai maksimum : 50 | (1.2) Penetapan Motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik | Motto | b. Ada, tidak dipahami pelaksana | 5 |
| 1 | Visi-Misi-Motto (1.1 - 1.3) (bobot 5 %) Nilai maksimum : 50 | (1.2) Penetapan Motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik | Motto | c. Tidak ada | 0 |
| 1 | Visi-Misi-Motto (1.1 - 1.3) (bobot 5 %) Nilai maksimum : 50 | (1.3) Motto pelayanan diumumkan secara luas kepada pengguna layanan | Pengumuman Motto | a. Diumumkan secara luas melalui berbagai media massa | 10 |
| 1 | Visi-Misi-Motto (1.1 - 1.3) (bobot 5 %) Nilai maksimum : 50 | (1.3) Motto pelayanan diumumkan secara luas kepada pengguna layanan | Pengumuman Motto | b. Diumumkan terbatas | 7 |
| 1 | Visi-Misi-Motto (1.1 - 1.3) (bobot 5 %) Nilai maksimum : 50 | (1.3) Motto pelayanan diumumkan secara luas kepada pengguna layanan | Pengumuman Motto | c. Tidak diumumkan | 0 |
| 2 | Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan (2.1 - 2.2) (bobot 25 %) Nilai maksimum : 250 | (2.1) Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan yang mengacu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | Standar Pelayanan | a. Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan mengacu UU 25/2009 | 200 |
| 2 | Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan (2.1 - 2.2) (bobot 25 %) Nilai maksimum : 250 | (2.1) Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan yang mengacu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | Standar Pelayanan | b. Standar Pelayanan tidak semua jenis atau tidak sepenuhnya mengacu UU 25/2009 | 100 |
| 2 | Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan (2.1 - 2.2) (bobot 25 %) Nilai maksimum : 250 | (2.1) Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan yang mengacu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | Standar Pelayanan | c. Standar Pelayanan sama sekali tidak mengacu UU 25/2009 | 50 |
| 2 | Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan (2.1 - 2.2) (bobot 25 %) Nilai maksimum : 250 | (2.1) Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan yang mengacu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | Standar Pelayanan | d. Tidak ada Standar Pelayanan | 0 |

10

| NO. | KOMPONEN PENILAIAN | INDIKATOR | JUMLAH DAN SATUAN | KONDISI LAPANGAN | NILAI |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | (2.2) Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan | Maklumat Pelayanan | a. Disusun dan dipublikasikan | 50 |
| | | | | b. Tidak ada Maklumat pelayanan | 0 |
| 3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur (3.1 - 3.4) | (3.1) Memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam | Sertifikat ISO 9001:2008 | a. Sertifikat mencakup semua jenis pelayanan mengacu UU 25/2009 | 25 |
| | | menyelenggarakan pelayanan publik dengan ruang lingkup semua jenis | | b. Sertifikat tidak mencakup semua jenis pelayanan atau tidak sepenuhnya mengacu UU 25/2009 | 10 |
| | (bobot 10 %) Nilai maksimum : 100 | mengacu UU 25/2009 | | c. Tidak memiliki | 0 |
| | | (3.2) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), | SMM | a. SMM mencakup semua jenis pelayanan mengacu UU 25/2009 | 25 |
| | | namun tidak memiliki sertifikat ISO 9001:2008 | | b. SMM tidak mencakup semua jenis pelayanan atau tidak sepenuhnya mengacu UU 25/2009 | 10 |
| | | | | c. Tidak menerapkan | 0 |
| | | (3.3) Penetapan Standar | SOP | a. Ada, dan diterapkan | 25 |
| | | Operasional Prosedur (SOP) | | b. Ada, tidak diterapkan | 10 |
| | | | | c. Tidak ada | 0 |
| | | (3.4) Penetapan uraian tugas yang | Uraian Tugas | a. Ada, dan dipampangkan | 25 |
| | | jelas | | b. Ada, dan tidak dipampangkan | 10 |
| | | | | c. Tidak ada uraian tugas | 0 |
| 4. | Sumber Daya Manusia | (4.1) Penetapan dan penerapan | Kode Etik | a. Ada, dan diterapkan | 30 |
| | (4.1 - 4.6) | pedoman kode etik pegawai | | b. Ada, tidak diterapkan | 10 |
| | | | | c. Tidak ada | 0 |
| | (bobot 17 %) | (4.2) Sikap dan perilaku pegawai | Sikap dan | a. Baik | 30 |
| | Nilai maksimum : 170 | dalam memberikan | Perilaku | b. Cukup | 10 |
| | | pelayanan kepada pengguna layanan | | c. Kurang | 0 |
| | | (4.3) Tingkat kedisiplinan pegawai | Kedisiplinan | a. Disiplin | 30 |
| | | dalam memberikan pengguna | | b. Kurang disiplin | 10 |
| | | pelayanan kepada layanan | | c. Tidak disiplin | 0 |

| NO. | KOMPONEN PENILAIAN | INDIKATOR | JUMLAH DAN SATUAN | KONDISI LAPANGAN | NILAI |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------|
| | | (4.4) Tingkat kepekaan/ respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan | Responsivitas | a. Responsif | 30 |
| | | (4.4) Tingkat kepekaan/ respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan | Responsivitas | b. Kurang responsive | 10 |
| | | (4.4) Tingkat kepekaan/ respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan | Responsivitas | c. Tidak responsif | 0 |
| | | (4.5) Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan | Keterampilan | a. Terampil | 25 |
| | | (4.5) Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan | Keterampilan | b. Kurang terampil | 10 |
| | | (4.5) Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan | Keterampilan | c. Tidak terampil | 0 |
| | | (4.6) Penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna | Pengembangan Pegawai | a. Ada, sesuai kebutuhan | 25 |
| | | (4.6) Penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna | Pengembangan Pegawai | b. Ada, tidak sesuai kebutuhan | 10 |
| | | (4.6) Penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna | Pengembangan Pegawai | c. Tidak ada | 0 |
| 5. | Sarana dan Prasarana Pelayanan (5.1 - 5.3) (bobot 8 %) Nilai maksimum : 80 | pelayanan (5.1) Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal Catatan : Penerapan pelayanan 1 (satu) pintu, terdapat : 1. Ruang pelayanan; 2. Ruang tunggu; 3. Meja pelayanan; 4. AC; 5. Jam dinding; | Sarana dan Pra s arana | a. Dipergunakan secara optimal | 30 |
| 5. | Sarana dan Prasarana Pelayanan (5.1 - 5.3) (bobot 8 %) Nilai maksimum : 80 | pelayanan (5.1) Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal Catatan : Penerapan pelayanan 1 (satu) pintu, terdapat : 1. Ruang pelayanan; 2. Ruang tunggu; 3. Meja pelayanan; 4. AC; 5. Jam dinding; | Sarana dan Pra s arana | b. Dipergunakan, tidak optimal | 15 |
| 5. | Sarana dan Prasarana Pelayanan (5.1 - 5.3) (bobot 8 %) Nilai maksimum : 80 | pelayanan (5.1) Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal Catatan : Penerapan pelayanan 1 (satu) pintu, terdapat : 1. Ruang pelayanan; 2. Ruang tunggu; 3. Meja pelayanan; 4. AC; 5. Jam dinding; | Sarana dan Pra s arana | c. Tidak dipergunakan | 0 |

| NO. | KOMPONEN PENILAIAN | INDIKATOR | JUMLAH DAN SATUAN | KONDISI LAPANGAN | NILAI |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------|
| | | 6. Televisi; 7. Kalender yang masih berlaku; 8. Kursi tunggu; 9. Toilet; 10. Brosur layanan masyarakat; dan 11. Majalah/Media cetak (Koran). | | | |
| | | (5.2) Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan (perhatikan: kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan) | Kebersihan | a. Sangat Bersih | 30 |
| | | (5.2) Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan (perhatikan: kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan) | Kebersihan | b. Bersih | 15 |
| | | (5.2) Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan (perhatikan: kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan) | Kebersihan | c. Tidak bersih | 0 |
| | | (5.3) Sarana pengaduan (Kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, email dan lainnya) | Sarana Pengaduan | a. Ada, dan efektif | 20 |
| | | (5.3) Sarana pengaduan (Kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, email dan lainnya) | Sarana Pengaduan | b. Ada, tidak efektif | 10 |
| | | (5.3) Sarana pengaduan (Kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, email dan lainnya) | Sarana Pengaduan | c. Tidak ada | 0 |
| 6. | Penanganan Pengaduan (6.1 - 6.4) (bobot 10 %) | (6.1) Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan | Sistem Pengaduan | a. Ada, dan dikelola dengan baik | 30 |
| 6. | Penanganan Pengaduan (6.1 - 6.4) (bobot 10 %) | (6.1) Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan | Sistem Pengaduan | b. Ada, tidak dikelola dengan baik | 10 |
| 6. | Penanganan Pengaduan (6.1 - 6.4) (bobot 10 %) | (6.1) Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan | Sistem Pengaduan | c. Tidak ada | 0 |
| 6. | Nilai maksimum : 100 | (6.2) Petugas khusus/ unit yang menangani pengelolaan pengaduan | Petugas Pengaduan | a. Ada | 30 |
| 6. | Nilai maksimum : 100 | (6.2) Petugas khusus/ unit yang menangani pengelolaan pengaduan | Petugas Pengaduan | b. Tidak ada | 0 |
| 6. | Nilai maksimum : 100 | (6.3) Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan | Jumlah Pengaduan | a. 71% - 100 %diselesaikan | 20 |
| 6. | Nilai maksimum : 100 | (6.3) Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan | Jumlah Pengaduan | b. 51% - 70% diselesaikan | 10 |
| 6. | Nilai maksimum : 100 | (6.3) Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan | Jumlah Pengaduan | c. 10% - 50% diselesaikan | 5 |
| 6. | Nilai maksimum : 100 | (6.3) Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan | Jumlah Pengaduan | d. < 10% diselesaikan | 0 |

13

| NO . | KOMPENEN PENILAIAN | INDIKATOR | JUMLAH DAN SATUAN | KONDISI LAPANGAN | NILAI |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------|
| | | (6.4) Pengelolaan pengaduan yang mengacu Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan | Pengelolaan Pengaduan | a. Mengacu | 20 |
| | | (6.4) Pengelolaan pengaduan yang mengacu Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan | Pengelolaan Pengaduan | b. Tidak mengacu | 5 |
| 7. | Indeks Kepuasan Masyarakat (7.1 - 7.4) (bobot 10 %) | (7.1) Pelaksanaan survei IKM dalam periode penilaian | Survei IKM | a. Dilaksanakan untuk seluruh jenis pelayanan | 25 |
| 7. | Indeks Kepuasan Masyarakat (7.1 - 7.4) (bobot 10 %) | (7.1) Pelaksanaan survei IKM dalam periode penilaian | Survei IKM | b. Dilaksanakan untuk sebagian jenis pelayanan | 10 |
| 7. | Indeks Kepuasan Masyarakat (7.1 - 7.4) (bobot 10 %) | (7.1) Pelaksanaan survei IKM dalam periode penilaian | Survei IKM | c. Tidak dilaksanakan | 0 |
| 7. | Nilai maksimum : 100 | (7.2) Survei IKM yang dilakukan yang mengacu Kepmenpan 25 Tahun 2004 dalam periode penilaian | Survei IKM | a. Mengacu untuk seluruh jenis pelayanan | 25 |
| 7. | Nilai maksimum : 100 | (7.2) Survei IKM yang dilakukan yang mengacu Kepmenpan 25 Tahun 2004 dalam periode penilaian | Survei IKM | b. Mengacu untuk sebagian jenis pelayanan | 10 |
| 7. | Nilai maksimum : 100 | (7.2) Survei IKM yang dilakukan yang mengacu Kepmenpan 25 Tahun 2004 dalam periode penilaian | Survei IKM | c. Tidak mengacu | 0 |
| | | (7.3) Rata -rata skor IKM yang diperoleh | Rata-Rata Skor IKM | a. 80 -100 | 25 |
| | | (7.3) Rata -rata skor IKM yang diperoleh | Rata-Rata Skor IKM | b. 60 - 79 | 10 |
| | | (7.3) Rata -rata skor IKM yang diperoleh | Rata-Rata Skor IKM | c. < 60 | 0 |
| | | (7.4) Tindak lanjut dari hasil survei IKM | Tindak Lanjut | a. Ada tindak lanjut | 25 |
| | | (7.4) Tindak lanjut dari hasil survei IKM | Tindak Lanjut | b. Tidak ada tindak lanjut | 0 |
| 8. | Sistem Informasi Pelayanan Publik (8.1 - 8.3) | (8.1) Sistem informasi pelayanan secara elektronik | Sistem Informasi | a. Ada, berfungsi dan di-update | 25 |
| 8. | Sistem Informasi Pelayanan Publik (8.1 - 8.3) | (8.1) Sistem informasi pelayanan secara elektronik | Sistem Informasi | b. Ada, berfungsi sebagian dan sebagian diupdate | 10 |
| 8. | Sistem Informasi Pelayanan Publik (8.1 - 8.3) | (8.1) Sistem informasi pelayanan secara elektronik | Sistem Informasi | c. Tidak ada | 0 |
| 8. | (bobot 7 %) Nilai maksimum : 70 | (8.2) Penyampaian informasi pelayanan publik kepada pengguna layanan | Penyampaian Informasi | a. Ada | 20 |
| 8. | (bobot 7 %) Nilai maksimum : 70 | (8.2) Penyampaian informasi pelayanan publik kepada pengguna layanan | Penyampaian Informasi | b. Tidak ada | 0 |
| 8. | | (8.3) Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan | Keterbukaan Informasi | a. Sangat terbuka | 25 |
| 8. | | (8.3) Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan | Keterbukaan Informasi | b. Terbuka | 10 |
| 8. | | (8.3) Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan | Keterbukaan Informasi | c. Tidak terbuka | 0 |

| NO. | KOMPENEN PENILAIAN | INDIKATOR | JUMLAH DAN SATUAN | KONDISI LAPANGAN | NILAI |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------|
| 9. | Produktivitas dalam Pencapaian Target Pelayanan (9.1 - 9.2) (bobot 8 %) Nilai maksimum : 80 | (9.1) Penetapan target kinerja pelayanan | Target Kinerja | a. Ada | 40 |
| 9. | Produktivitas dalam Pencapaian Target Pelayanan (9.1 - 9.2) (bobot 8 %) Nilai maksimum : 80 | (9.1) Penetapan target kinerja pelayanan | Target Kinerja | b. Tidak ada | 0 |
| 9. | Produktivitas dalam Pencapaian Target Pelayanan (9.1 - 9.2) (bobot 8 %) Nilai maksimum : 80 | (9.2) Tingkat Pencapaian target kinerja | Pencapaian Target Kinerja | a. Tercapai/Melampaui (> 100%) | 40 |
| 9. | Produktivitas dalam Pencapaian Target Pelayanan (9.1 - 9.2) (bobot 8 %) Nilai maksimum : 80 | (9.2) Tingkat Pencapaian target kinerja | Pencapaian Target Kinerja | b. Tidak Tercapai (80%-99%) | 30 |
| 9. | Produktivitas dalam Pencapaian Target Pelayanan (9.1 - 9.2) (bobot 8 %) Nilai maksimum : 80 | (9.2) Tingkat Pencapaian target kinerja | Pencapaian Target Kinerja | c. Tidak Tercapai (40%-79 %) | 20 |
| 9. | Produktivitas dalam Pencapaian Target Pelayanan (9.1 - 9.2) (bobot 8 %) Nilai maksimum : 80 | (9.2) Tingkat Pencapaian target kinerja | Pencapaian Target Kinerja | d. Tidak tercapai (<40%) | 0 |
| TOTAL NILAI MAKSIMUM | TOTAL NILAI MAKSIMUM | TOTAL NILAI MAKSIMUM | TOTAL NILAI MAKSIMUM | TOTAL NILAI MAKSIMUM | 1000 |

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

## Petunjuk Penggunaan Form Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Penilaian dibagi atas 9 (Sembilan) komponen penilaian:

## 1. Penilaian Visi, Misi dan Motto

Jumlah pertanyaan = 3 pertanyaan Bobot Nilai Total = 5 % Jumlah Total, Nilai Maximum = 50; Minimum = 0

## 2. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan

Jumlah pertanyaan = 2 pertanyaan

Bobot Nilai Total = 25 %

Jumlah Total, Nilai Maximum = 250; Minimum = 0

## 3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Jumlah pertanyaan = 4 pertanyaan Bobot Nilai Total = 10 % Jumlah Total, Nilai Maximum = 100; Minimum = 0

## 4. Sumber Daya Manusia

Jumlah pertanyaan = 6 pertanyaan Bobot Nilai Total = 17 % Jumlah Total, Nilai Maximum = 170; Minimum = 0

## 5. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Jumlah pertanyaan = 3 pertanyaan Bobot Nilai Total = 8 % Jumlah Total, Nilai Maximum = 80; Minimum = 0

## 6. Penanganan Pengaduan

Jumlah pertanyaan = 4 pertanyaan Bobot Nilai Total = 10 %

Jumlah Total, Nilai Maximum = 100; Minimum = 0

## 7. Indeks Kepuasan Masyarakat

Jumlah pertanyaan = 4 pertanyaan Bobot Nilai Total = 10 %

Jumlah Total, Nilai Maximum = 100; Minimum = 0

## 8. Sistem Informasi Pelayanan Publik

Jumlah pertanyaan = 3 pertanyaan

Bobot Nilai Total = 7 %

Jumlah Total, Nilai Maximum = 70; Minimum = 0

## 9. Produktivitas dalam Pencapaian Target Pelayanan

Jumlah pertanyaan = 2 pertanyaan Bobot Nilai Total = 8 %

Jumlah Total, Nilai Maximum = 80; Minimum = 0

## TOTAL NILAI MAKSIMUM = 1000

Teknik penilaian dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan menjumlahkan nilai-nilai perolehan sesuai kondisi di lapangan yang didukung oleh pembuktian, baik dalam bentuk dokumen, hasil wawancara serta melalui pengamatan langsung.

Format Berita Acara Penilaian:

## BERITA ACARA PENILAIAN

Pada hari ini ...., tanggal ....., Tahun ...,

kami Tim Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan penilaian yang telah dilakukan telah memperoleh hasil sebagai berikut:

1. ...; nilai ...

2. ...; nilai ...

3. ...; nilai ...

Pada Berita Acara Penilaian ini dilampirkan hasil penilaian dan catatan pendukung unit pelayanan publik tersebut di atas.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua

:

Anggota

: 1. ...

2. ...

3. ...

Mengetahui,

Pejabat yang berwenang

......