PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 2 Tahun 2012 tentang FESTIVAL TELUK JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
FESTIVAL TELUK JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI HALMAHERA BARAT,
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan potensi dalam bidang pariwisata, seni dan budaya di Kabupaten Halmahera Barat agar dapat dimanfaatkan secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan serta untuk mewujudkan terciptanya 'Visit Halmahera Barat Years' maka perlu diselenggarakan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata, seni dan budaya sebagai agenda tahunan.
- b. bahwa pelaksanaan event tahunan Festival Teluk Jailolo telah ditetapkan dalam kalender pariwisata nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Festival Teluk Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara R.I. Tahun 1958 Nomor 80,Tambahan Lembaran Negara R.I. Nmomor 165);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I.Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembar Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264 );
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.KM.67/UM.001/MPK/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pulau Kecil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT Dan
BUPATI HALMAHERA BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG FESTIVAL TELUK JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :
- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Kantor adalah Kantor Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat;
- e. Kepala kantor adalah Kepala Kantor Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat;
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Halmahera Barat dan instansi pemerintah teknis lainnya;
- g. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
- h. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
- i. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
- j. Festival adalah hari atau pekan gembira dalam rangka peningkatan peristiwa penting dan bersejarah dan/atau pesta rakyat;
- k. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke darat;
- l. Festival Teluk Jailolo yang selanjutnya disebut FTJ adalah Festival Teluk Jailolo yang merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat setiap tahun;
- m. Seni adalah kemampuan menciptakan sesuatu karya yang diciptakan dengan kecakapan yang luar biasa;
- n. Kebudayaan adalah hasil pengungkapan diri manusia ke dalam materi sejauh diterima dan dimiliki oleh suatu masyarakat dan menjadi warisannya.
NAMA, LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN
BAB II - NAMA, LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 2
Nama Agenda Tahunan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah '' Festival Teluk Jailolo ' Kabupaten Halmahera Barat.
BAB II - NAMA, LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 3
Lokasi Kegiatan Festival sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berpusat pada Kawasan Teluk Jailolo dan lokasi pendukung lain dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang ditetapkan oleh Panitia Festival Teluk Jailolo.
BAB II - NAMA, LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 4
Waktu pelaksanaan Festival sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3, adalah pada bulan Mei tahun berjalan.
BAB III - ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN
Pasal 5
Festival Teluk Jailolo diselenggarakan
BAB III - ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN
Pasal 6
Festival Teluk Jailolo berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap pengunjung dengan suasana rekreasi serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.
BAB III - ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN
Pasal 7
Festival Teluk Jailolo bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Memupuk persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- d. Mewujudkan ketahanan budaya dan citra pariwisata;
- e. Meningkatkan dan mengembangkan kebudayaan dan pariwisata;
- f. Mengembangkan pariwisata yang berbasis kemasyarakatan (comunity base tourist);
- g. Mempromosikan, memperkenalkan, melestarikan mutu, obyek dan daya tarik wisata.
PANITIA DAN LINGKUP KEGIATAN
BAB IV - PANITIA DAN LINGKUP KEGIATAN
Pasal 8
Panitia kegiatan secara ex officio diketuai oleh pimpinan SKPD yang membidangi urusan Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat.
BAB IV - PANITIA DAN LINGKUP KEGIATAN
Pasal 9
Lingkup kegiatan Festival Teluk Jailolo dalam rangka peningkatan potensi daerah dalam bidang pariwisata, seni dan budaya yang diatur dan ditetapkan oleh panitia setelah berkonsultasi dengan Bupati Halmahera Barat.
PRINSIP PENYELENGGARAN FESTIVAL TELUK JAILOLO
BAB V - PRINSIP PENYELENGGARAN FESTIVAL TELUK JAILOLO
Pasal 10
Festival Teluk Jailolo diselenggarakan dengan prinsip :
- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, nilai kearifan lokal dan regional;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proposionalitas;
- d. Memberdayakan masyarakat setempat;
- e. Memperkokoh keutuhan NKRI.
JENIS KEGIATAN
BAB VI - JENIS KEGIATAN
Pasal 11
Jenis Festival Teluk Jailolo meliputi kegiatan-kegiatan :
- a. Promosi lokasi potensi wisata;
- b. Pemasaran;
- c. Pertunjukan di atas laut ( Cabaret on the sea )
- d. Wisata bahari;
- e. Wisata budaya,
- f. Wisata alam dan ekonomi kreatif
- g. Wisata agro
- h. Wisata hutan mangrove
- i. Wisata flora dan fauna
10. j Kegiatan lainnya yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
BAB VII - KAWASAN
Pasal 12
Penetapan kawasan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3, ditetapkan dengan ## BAB VIII PENDANAAN
BAB VII - KAWASAN
Pasal 13
Pendanaan pelaksanaan 'Festival Teluk Jailolo' dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Pertama Hak
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 14
- (1) Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola Festival Teluk Jailolo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan data dan informasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha dan perorangan dalam mendukung kegiatan Festival Teluk Jailolo
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 15
Dalam mendukung kegiatan Festival Teluk Jailolo, setiap pengusaha pariwisata berhak:
- a. Mendapatkan kemudahan pelayanan dari Pemerintah Daerah dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Memperoleh kesempatan yang sama dalam melakukan usaha pariwisata
- c. Terdaftar sebagai pelaku usaha pariwisata
- d. Mendapat pelayanan informasi dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 16
Dalam mendukung kegiatan Festival Teluk Jailolo, setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Festival Teluk Jailolo mempunyai hak untuk dapat:
- a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
- b. Melakukan usaha pariwisata
- c. Menjadi pekerja/buruh pariwisata
- d. Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan; dan/atau
- e. Mendapatkan penghargaan atas dukungan terhadap Festival Teluk Jailolo
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 17
Dalam mendukung kegiatan Festival Teluk Jailolo, setiap wisatawan berhak memperoleh:
- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar
- c. Memberikan rasa aman dan nyaman
- d. Pelayanan kesehatan standar selama pelaksanaan Festival Teluk Jailolo berlangsung
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 18
Wisatawan yang turut menghadiri dan/atau memeriahkan kegiatan Festival Teluk Jailolo yang memiliki keterbatasan fisik, berhak mendapatkan fasilitas khusus dari panitia sesuai dengan kebutuhannya.
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 19
- (1) Dalam penyelenggaraan Festival Teluk Jailolo, Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. Memberikan pelayanan dan kemudahan kepada para pengusaha pariwisata secara optimal;
- b. Menyediakan informasi kepariwisataan kepada pengusaha dan wisatawan;
- c. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata;
- d. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset daerah yang menjadi daya tarik wisata, dan aset-aset potensial yang belum tergali;
- e. Mengawasi dan mengendalikankegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- f. Memberikan penghargaan kepada warga masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi sesuai dengan bidangnya;
- g. Memberikan perlindungan dan memfasilitasi terhadap pengembangan karya seni budaya yang merupakan daya tarik wisata;
- h. Menyelenggarakan promosi investasi pengembangan pariwisata; dan
- i. Menyelenggarakan diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan sadar wisata
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 20
Setiap orang dan/atau masyarakat berkewajiban:
- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, dan bersih dilingkungan destinasi pariwisata;
- c. Berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata, dan
- d. Berperan serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Festival Teluk Jailolo.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 21
Setiap pengusaha pariwisata dikawasan Festival Teluk Jailolo dan / atau sekitarnya berkewajiban:
- a. Melaksanakan daftar ulang usahanya setiap 3 (tiga) tahun sekali, kecuali usaha hiburan diwajibkan daftar ulang setiap 1(satu) tahun sekali sebagai tanda bahwa kegiatan usaha masih berlangsung;
- b. Melapor apabila usahanya dipindahtangankan, adanya perubahan skala usaha
3. dan/atau perpindahan lokasi/tempat usaha;
- c. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- f. Memberikan pelayanan yang optimal dan tidak diskriminatif;
- g. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- h. Menjaga dan memelihara situasi yang kondusif di lingkungan usahanya;
- i. Memprioritaskan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri dan seni budaya tradisi daerah, serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- j. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- k. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; dan
- l. Membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi masyarakat disekitarnya.
Bagian Ketiga
Larangan
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 22
- (1) Setiap orang dan badan usaha dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata di kawasan Festival Teluk Jailolo khususnya dan di wilayah Halmahera Barat umumnya.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnakan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam ) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi perbuatan yang dipidana menurut perundang-undangan yang lain, kecuali jika oleh undang-undang ditetapkan lain.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur kemudian dengan keputusan dan/atau Peraturan Bupati.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Penetapan: Ditetapkan di : Jailolo pada tanggal : 9 JULI 2012 | PEJABAT | PARAF | |---------------------------|---------|

Penandatangan: | Sekretaris Daerah | | | Ass. Bid. Pem & Adm. Umum | | | Kabag. Hukum & Orgs | |

Penetapan: Diundangkan di : Jailolo pada tanggal : 9 JULI 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT Dr.Ir.H.ABJAN A.SOFYAN,MT Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor ...Seri E

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA BARAT NAMTO H. ROBA ## Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tanggal Nomor : Tahun 2012
PENJELASAN
Pembukaan
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Festival Teluk Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
## I. Penjelasan Umum
Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan potensi dalam bidang pariwisata, seni dan budaya di Kabupaten Halmahera Barat agar dapat dimanfaatkan secara serasi, optimal, selaras, seimbang, terpadu, lestari dan berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mewujudkan terciptanya 'Visit Halmahera Barat Years'.
Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, serta untuk memberikan landasan yuridis, maka perlu ditetapkan Festival Teluk Jailolo sebagai salah satu festival yang telah ditetapkan dalam kalender pariwisata nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
## II. Penjelasan pasal demi pasal
-
-
PENJELASAN
Pasal 1
: Cukup jelas - Pasal 2 : Cukup jelas - Pasal 3 : Cukup jelas - Pasal 4 : Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
: Asas sebagaimana termaktub, adalah dasar pegangan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan dalam FTJ - - - Pasal 6 s/d 10 : Cukup jelas - Pasal 11 : huruf a s/d b : Cukup jelas huruf c : pertunjukan kolosal yang melibatkan banyak orang, dengan tema cerita tentang bagaimana melestarikan dan/atau menjaga kehidupan bawah laut atau cerita-cerita lain yang ditetapkan oleh panitia ## huruf d - wisata bahari dalam kawasan Teluk Jailolo dan sekitarnya, termasuk wisata bawah laut (Diving) dengan telah ditetapkan Spot Diving yang terdiri dari : ## - [A] KAHATOLA (LOLODA) AREA Spot Irama [1] Spot Tanjung Ruba-ruba [2] Spot Kahatola [3] Spot Ecas Garden 1 [4] Spot Ecas Garden 1 [5] ## - [B] TELUK JAILOLO AREA Spot NHR 01 (Babua 1) [1] Spot NHR 02 (Babua 2) [2] Spot NHR 03 [3] Spot NHR 04 [4] Spot NHR 05 [5] Spot NHR 06 (Reef Jojo) [6] Spot NHR 07 [7] Spot NHR 08 [8] Spot NHR 09 [9] Spot NHR 10 [10] Spot Mandarin [11] Spot Wreck Jailolo [12] ## -[C] SIDAGOLI AREA Spot Sidangoli 1 [1] Spot Sidangoli 2 [2] Spot Sidangoli 3 [3] Spot Wreck Sidangoli [4] - Pasal 12 s/d 25 : cukup jelas Dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tanggal 9 JULI 2012 Seri E Nomor SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT Dr. Ir. H. ABJAN SOFYAN, MT