KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 34 Tahun 1998 tentang TUGAS DAN KEWENANGAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (berlaku 5 Maret 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh gejolak moneter khususnya terhadap sistem perbankan nasional Pemerintah telah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang memadai bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam melaksanakan tugasnya, dipandang perlu menetapkan tugas dan kewenangan dari Badan tersebut dengan Keputusan Presiden;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
- (1) Bank adalah Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia;.
- (2) Bank Dalam Penyehatan adalah Bank yang
Pasal 2
Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPPN, adalah badan pemerintah yang melaksanakan tugas upaya penyehatan bank
Pasal 3
- (1) Upaya penyehatan dilakukan BPPN terhadap bank yang diserahkan oleh dan telah ditetapkan Bank Indonesia sebagai Bank Dalam Penyehatan.
- (2) Penyerahan Bank Dalam Penyehatan oleh Bank Indonesia disertai:
- a. pernyataan direksi dan komisaris Bank Dalam Penyehatan yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, bahwa Bank Dalam Penyehatan, direksi dan komisaris akan sepenuhnya tunduk kepada semua kebijaksanaan dan langkah-langkah penyehatan atau penyelamatan Bank oleh BPPN;
- b. pendelegasian kewenangan Bank Indonesia kepada BPPN untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk penyelesaian utang yang pernah diberikan Bank Indonesia dalam rangka bantuan likuiditas kepada Bank Dalam Penyehatan.
- (3) Selain pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyerahan Bank Dalam Penyehatan oleh Bank Indonesia disertai pula dengan informasi mengenai keadaan Bank Dalam Penyehatan yang bersangkutan.
Pasal 4
- (3) Selain pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyerahan Bank Dalam Penyehatan oleh Bank Indonesia disertai pula dengan informasi mengenai keadaan Bank Dalam Penyehatan yang bersangkutan.
Pasal 37
- (3) Selain pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyerahan Bank Dalam Penyehatan oleh Bank Indonesia disertai pula dengan informasi mengenai keadaan Bank Dalam Penyehatan yang bersangkutan.
- (1) Bank Dalam Penyehatan wajib menyampaikan kepada BPPN segala keterangan dan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh BPPN.
- (2) Atas permintaan BPPN, Bank Dalam Penyehatan wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan atas laporan yang disampaikan oleh Bank Dalam
Penyehatan yang bersangkutan.
- (3) Keterangan tentang Bank Dalam Penyehatan yang diperoleh BPPN berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.
##
PENJELASAN
Pasal 5
- (1) Terhitung mulai tanggal penerimaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Bank Dalam Penyehatan wajib tunduk pada persyaratan, ketentuan dan pengaturan yang dikeluarkan Ketua BPPN. - (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPN berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: - a. Meminta pernyataan Bank Dalam Penyehatan untuk mentaati persyaratan-persyaratan praktek perbankan yang sehat dan peningkatan kinerja bank, termasuk peningkatan yang berkaitan dengan aspek keuangan, operasional dan manajemen. - b. Meminta Bank Dalam Penyehatan serta direksi, komisaris dan pemegang saham Bank Dalam Penyehatan untuk menandatangani segala bentuk dokumen yang bersifat mengikat, yang diperlukan guna penyehatan bank dimaksud dan menjamin pengembalian jaminan baik yang akan, sedang atau telah dicairkan. - c. Meminta Bank Dalam Penyehatan untuk mengajukan rencana perbaikan, dengan mengikuti persyaratan, ketentuan dan pengaturan BPPN termasuk mengenai jadwal, tindakan yang akan dilakukan serta hal-hal lain yang perlu dilakukan. - d. Melaksanakan penelitian dan penyelidikan, memperoleh dokumen atau informasi, meminta penyiapan dan penyampaian - 5 - laporan evaluasi perkembangan Bank Dalam Penyehatan, serta bukti-bukti dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas BPPN. - e. Memantau, mengamankan dan merestrukturisasi kekayaan dari Bank Dalam Penyehatan. - f. Menghitung dan membebankan kerugian yang dialami Bank Dalam Penyehatan. - g. Mengambil langkah-langkah apapun yang diperlukan