PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 32 Tahun 2006 tentang PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI) (berlaku 22 September 2006)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI) sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka perlu pengaturan kembali Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI);
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
5. Peraturan . . .
:
:
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI), yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
3. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kepengurusan Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
5. Pengurusan adalah kegiatan perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha dan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Pemerintah ini Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usahanya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan badan usaha yang diberi tugas melaksanakan pencetakan uang rupiah Republik Indonesia untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal keadaan mendesak dan/atau secara teknis Perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pencetakan uang rupiah Republik Indonesia dapat dilakukan pada perusahaan lain dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Menteri.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan melaksanakan tugas mencetak dokumen sekuriti untuk negara, yaitu dokumen keimigrasian, pita cukai, meterai dan dokumen pertanahan atas permintaan instansi yang berwenang.
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Bagian Kesatu Nama, Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 4
Perusahaan ini bernama Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI).
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 5
- (1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka cabang di wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Menteri.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 6
Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Bagian Kedua Sifat, Maksud dan Tujuan
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 7
Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyelenggarakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan juga untuk mendapatkan laba agar mandiri serta dapat hidup berkelanjutan
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 8
Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melaksanakan dan menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dengan mengadakan usaha di bidang pencetakan uang, barang dan/atau jasa yang mempunyai nilai sekuriti tinggi demi keamanan dan kepentingan negara.
Bagian Ketiga
Kegiatan dan Pengembangan Usaha
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 9
Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan menyelenggarakan usaha mencetak uang rupiah Republik Indonesia untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencetak dokumen sekuriti untuk negara, yaitu dokumen keimigrasian, pita cukai, meterai dan dokumen pertanahan atas permintaan instansi yang berwenang;
- b. mencetak dokumen sekuriti lainnya dan barang cetakan logam non uang;
- c. mencetak uang dan dokumen sekuriti negara lain atas permintaan negara yang bersangkutan;
- d. menyediakan jasa yang mempunyai nilai sekuriti tinggi yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan
- e. usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 10
Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 11
- (1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Banyaknya modal Perusahaan pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan sebanyak nilai penyertaan modal negara yang tertanam dalam Perusahaan yaitu Rp 363.573.454.896,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara dalam Perusahaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (4) Setiap penambahan dan penyertaan modal yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya ditetapkan oleh Menteri.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 12
- (1) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberitahukan oleh Perusahaan kepada para kreditor tertentu.
Bagian Kelima Organ Perusahaan
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 13
- (1) Organ Perusahaan adalah Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Selain organ Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak lain manapun dilarang turut mencampuri pengurusan Perusahaan.
Bagian Keenam
Menteri
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 14
- (1) Menteri melakukan pembinaan Perusahaan.
- (2) Pembinaan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- (3) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 15
Menteri tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan Perusahaan dan kerugian Perusahaan melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan, kecuali apabila:
- a. Menteri baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. Menteri terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan; atau
- c. Menteri baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan.
Bagian Ketujuh Direksi
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 16
- (1) Direksi melakukan pengurusan Perusahaan.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perusahaan paling banyak 5 (lima) orang, dan seorang di antaranya sebagai Direktur Utama.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 17
Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang:
- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan Perusahaan;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
- c. berkewarganegaraan Indonesia.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 18
- (1) Antara anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan keluarga yang timbul karena perkawinan.
- (2) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri untuk dapat melanjutkan jabatannya.
- (3) Permohonan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya hubungan keluarga.
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkannya Keputusan Menteri bagi anggota Direksi tersebut mengenai dapat atau tidak dapat melanjutkan jabatan.
- (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan.
- (6) Dalam hal Keputusan Menteri belum dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri dianggap memberikan keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan jabatannya.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 19
Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap :
- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 20
- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 21
- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri, apabila
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 22
Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. diberhentikan
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 23
- (1) Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk:
- a. memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari Perusahaan;
- b. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
- c. mengusulkan kebijakan pengembangan usaha yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas kepada Menteri;
- d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus Perusahaan yang telah ditetapkan Menteri;
- e. menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang, dan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- f. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
- g. menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
- h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- i. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- j. menetapkan kebijakan Perusahaan dalam mengurus Perusahaan
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 24
- (1) Dalam menjalankan tugas Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23:
- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 25
Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 26
Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 27
Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 28
- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 29
- (1) Rancangan Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e sekurangkurangnya memuat:
- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
- b. posisi perusahaan saat Perusahaan menyusun Rencana Jangka Panjang;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang; dan
- d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (2) Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani oleh Direksi bersama dengan Dewan Pengawas, disampaikan kepada Menteri untuk disahkan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 30
- (1) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat:
- a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
- b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
- c. proyeksi keuangan pokok perusahaan dan anak perusahaannya; dan
- d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Menteri.
- (2) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
Bagian Kedelapan
Dewan Pengawas
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 31
- (1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dan paling sedikit 2 (dua) orang, seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 32
Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang:
- a. memenuhi kriteria integritas, dedikasi, memahami masalah manajemen yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Persero atau Perum dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara; dan
- c. berkewarganegaraan Indonesia.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 33
Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 34
Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur pejabat Departemen Keuangan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan dan unsur independen yang berasal dari profesional.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 35
Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap:
- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta;
- b. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 36
- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (4) Apabila dianggap perlu, dalam rangka pengangkatan Dewan Pengawas, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Teknis.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 37
- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri, apabila
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 38
- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk:
- a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi; dan
- b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan:
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- b. kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 39
- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri untuk setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan; dan
- c. melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 40
Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. melihat buku, surat, dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- b. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- c. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengurusan Perusahaan;
- d. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
- g. berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau Peraturan Menteri, melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam hal Direksi tidak ada; dan
- h. memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya.
##
PENJELASAN
Pasal 41
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas