PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 15 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA CATATAN SIPIL (berlaku 18 Mei 2009)
Pembukaan
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 15
TAHUN 2009
TLD NO : 14
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
Menimbang : a.
- bahwa untuk memperjelas dan mempertegas status dan kedudukan hukum keperdataan seseorang atas peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta pengangkatan anak perlu dilakukan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kelancaran Penyelenggaraan Pencatatan Sipil perlu didukung dengan pembiayaan dalam bentuk retribusi penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil;
- c. bahwa pengaturan Retribusi Penggantian Biaya Akta Catatan Sipil, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2001, tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil;
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah untuk Kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA CATATAN SIPIL.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Muaro Jambi sesuai Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
8. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
9. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan Pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
10. Peristiwa Penting adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
11. Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain perubahan jenis kelamin.
12. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap yang menyangkut peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak
13. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah catatan pokok mengenai peristiwa penting yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi yang bersangkutan.
14. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Catatan Sipil sebagai akibat dari perubahan data.
15. Kutipan Akta Kedua dan Seterusnya adalah kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
16. Pengakuan Anak adalah Pengakuan secara hukum dari seorang Bapak terhadap Anaknya yang lahir diluar Ikatan Perkawinan yang sah atas persetujuan Ibu Kandung anak tersebut.
17. Pengesahan Anak adalah Pengesahan Status Hukum seorang Anak yang lahir diluar Ikatan Perkawinan yang sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut menjadi Anak sah sepasang Suami Istri.
18. Wajib Retribusi adalah orang yang memperoleh pelayanan pencatatan sipil.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
20. Surat Keterangan Catatan Sipil adalah surat Keterangan lahir mati, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan lain - lain.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
KETENTUAN PELAYANAN
BAB II - KETENTUAN PELAYANAN
Pasal 2
- (1) Setiap penduduk wajib mencatatkan peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian pengangkatan, pengakuan anak, pengesahan anak serta perubahan data yang terjadi atas diri dan atau keluarganya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas wewenang dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
BAB II - KETENTUAN PELAYANAN
Pasal 3
Setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Catatan Sipil.
BAB II - KETENTUAN PELAYANAN
Pasal 4
Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
- a. Akta Kelahiran.
- b. Akta Perkawinan.
- c. Akta Perceraian.
- d. Akta Kematian.
- e. Akta Pengakuan Anak.
- f. Pencatatan Pengesahan Anak.
- g. Pencatatan Pengangkatan Anak (Adopsi).
- h. Perubahan Akta.
- i. Kutipan Kedua dan seterusnya.
- j. Surat Tanda Bukti Pelaporan Catatan Sipil yang dilaksanakan di Luar Negeri.
- k. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 5
- (1) Setiap Peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2)
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 7
- (1) Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pasal 7 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pencatatan Lahir Mati
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 9
- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh pendudukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pencatatan Perkawinan
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 10
- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang - undangan, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2)
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 11
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan perkawinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pencatatan Perceraian
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 13
- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2)
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan perceraian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pencatatan Kematian
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 15
- (1) Setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2)
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kematian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Pencatatan Pengangkatan Anak
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 17
- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan Pengangkatan Anak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Pencatatan Pengakuan Anak
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 19
- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3)
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan Pengakuan Anak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengesahan Anak
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 21
- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3)
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan Pengesahan Anak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan Pencatatan Perubahan Anak
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 23
- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan Perubahan nama akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 25
- (1) Setiap peristiwa perubahan data dan pembatalan Akta Catatan Sipil karena adanya keputusan/penetapan dari instansi yang berwenang
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara Pencatatan Perubahan dan Pembatalan Akta akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesepuluh Kutipan Kedua dan Seterusnya
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 27
- (1) Apabila Kutipan Akta hilang, rusak atau musnah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak berwajib.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat catatan pinggir pada Register Akta yang bersangkutan dan diterbikan pengganti kutipan Akta yang hilang, rusak atau musnah tersebut.
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 28
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara Penerbitan Kutipan Kedua dan Seterusnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesebelas Wewenang Penandatanganan Akta
BAB III - PENCATATAN SIPIL
Pasal 29
- (1) Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk menandatangani akta dan kutipan akta yang mengenai dirinya, istrinya, orang tuanya atau anak - anaknya sendiri.
- (3) Yang berwenang menandatangani Akta - akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Bupati.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Pembinaan Administratif terhadap :
1. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran.
2. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan.
3. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian.
4. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian.
5. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak.
6. Pencatatan Pengesahan Anak.
7. Pencatatan Pengangkatan Anak (Adopsi).
8. Perubahan Akta.
9. Penerbitan Kutipan Kedua dan Seterusnya.
10. Penerbitan Surat Tanda Bukti Pelaporan Pencatatan Sipil yang telah dilaksanakan di luar Negeri.
- b. Pembinaan kepada masyarakat melalui penyuluhan mengenai Pencatatan Sipil.
- (3) Pembinaan teknik penyelenggaraan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31
- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan operasional penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Jenis Pelayanan.
- b. Pemberlakuan Tarif.
- c. Aktivitas Pelayanan.
RETRIBUSI
Bagian Pertama
Nama, Objek Dan Subjek Serta Golongan Retribusi
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 32
Dengan nama Retribusi penyelenggaraan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Catatan Sipil.
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 33
Objek retribusi adalah setiap atas pelayanan pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Catatan Sipil yang terdiri dari :
- a. Akta Kelahiran.
- b. Akta Perkawinan.
- c. Akta Perceraian.
- d. Akta Kematian.
- e. Akta Pengakuan Anak.
- f. Pencatatan Pengesahan Anak.
- g. Pencatatan Pengangkatan Anak (Adopsi).
- h. Perubahan Akta.
- i. Kutipan Kedua dst.
- j. Surat Bukti pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Negeri.
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 34
Subjek retribusi adalah setiap Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memperoleh pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil.
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 35
Retribusi Penyelenggaraan Catatan Sipil termasuk golongan retribusi jasa umum.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 36
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 37
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 39
Wilayah Pemungutan adalah Kabupaten Muaro Jambi.
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 40
- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendaharawan Penerima.
- (3) Setiap pembayaran diberikan bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bendaharawan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 41
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disektor secara bruto ke kas Daerah paling lama satu kali 24 jam dalam jangka waktu yang ditentukan Bupati.
- (3) Instansi Pemungutan retribusi adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, Dto. H.BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Dto. ## H. SYAIFUDDIN ANANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 15.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG
## PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA CATATAN SIPIL
## I. PENJELASAN UMUM.
Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyelenggaraan Catatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil dalam Kabupaten Muaro Jambi, Penetapan peraturan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan Keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dalam menunjang otonomi daerah yang memiliki peran penting didalam pembiayaan Daerah adalah melalui pungutan atas Retribusi Penyelenggaraan Catatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil , sehingga diharapkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Retribusi Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Cukup Jelas. Pasal 19 Cukup Jelas. ``` ```
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas. Pasal 21 Cukup Jelas. Pasal 22 Cukup Jelas. Pasal 23 Cukup Jelas. Pasal 24 Cukup Jelas. Pasal 25 Cukup Jelas. Pasal 26 Cukup Jelas. Pasal 27 Cukup Jelas. Pasal 28 Cukup Jelas. Pasal 29 Cukup Jelas. Pasal 30 Cukup Jelas. Pasal 31 Cukup Jelas. Pasal 32 Cukup Jelas. Pasal 33 Cukup Jelas. Pasal 34 Cukup Jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 41
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 42
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 43
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 14.