PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI Nomor 9 Tahun 2016 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 4 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Infonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD; dan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
- a. Pendapatan
Rp. 2.181.691.961.101,00
- b. Belanja
Rp 1.834.8333.717.380,00
- c. Transfer
Rp 301.426.601.335,00
- Surplus
Rp.
45.431.642.386,00
- c. Pembiayaan
1. Penerimaan
Rp. 319.036.055.310,00
2. Pengeluaran
Rp. 18.000.000.000,00
Pembiayaan Netto
Rp.301.036.055.310,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp.346.467.697.696,00
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 41.914.286.101,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 303.554.577.620,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Belanja
: Rp. 2.139.777.675.000,00
2. Realisasi
: Rp. 2.181.691.961.101,00
Selisih Lebih
: Rp. 41.914.286.101,00
setelah Perubahan
: Rp. 2.138.388.295.000,00
- 2.
- Realisasi Belanja
: Rp. 1.834.833.717.380,00
- Selisih Lebih
: Rp. 303.554.577.620,00
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. 662.556.665,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Setelah perubahan
: Rp. 302.089.158.000,00
2. Realisasi
: Rp.
301.426.601.335,00
Selisih Lebih
: Rp.
662.556.665,00
- d. Jumlah Anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp. 255.268.135.614,00 dengan
rincian sebagai berikut :
1. Setelah perubahan
: Rp.
300.699.778.000,00
2. Realisasi
: Rp.
45.431.642.386,00
Selisih Lebih
: Rp.
255.268.135.614,00
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 336.277.310,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Setelah Perubahan
: Rp. 318.699.778.000,00
2. Realisasi
: Rp. 319.036.055.310,00
- Selisih Lebih
: Rp. 336.277.310,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Setelah Perubahan
: Rp. 18.000.000.000,00
2. Realisasi
: Rp. 18.000.000.000,00
Selisih Lebih
: Rp. 0,00
- g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 336.277.310,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Setelah Perubahan
: Rp. 300.699.778.000,00
2. Realisasi
: Rp. 301.036.055.310,00
- Selisih Lebih
- Rp. 336.277.310,00
Pasal 4
- Rp. 336.277.310,00
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :
- a.
- Pendapatan :
Rp. 2.582.559.064.320,00
- b. Beban :
Rp. 2.345.939.717.291,10
- c. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional
:
Rp. 236.619.347.028,90
- d. Surplus /(Defisit dari Kegiatan Non Operasional
:
Rp. 491.866.611,00
- e. Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa
:
Rp. 237.111.213.639,90
- f.
- Pos Luar Biasa
: Rp 167.598.000,00
Surplus/(Defisit)-LO
:
Rp. 236.943.615.639,90
Pasal 7
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebagai berikut :
- a.
- Saldo Anggaran Lebih Awal : Rp. 318.699.778.810,00
- b.
- Penggunaan Saldo Anggaran Lebih : Rp. 318.730.722.610,00
- Sub Total
: Rp.
(30.943.800,00)
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran : Rp. 346.467.697.696,00 Sub Total : Rp 346.436.753.896,00
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
- Rp 30.943.800,00
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir
: Rp. 346.467.697.696,00
Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebagai berikut :
- a. Ekuitas Awal
: Rp.1.648.921.487.323,24
- b. Surplus/(defisit)-LO
: Rp. 236.943.615.639,90
- c.
- Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar
: Rp.2.149.786.335.133,74
- d. Ekuitas Akhir
: Rp 4.035.651.438.096,88
Pasal 9
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pospos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Penetapan: Ditetapkan di Pati pada tanggal 4 Agustus 2016 BUPATI PATI, ttd. HARYANTO

Penetapan: Diundangkan di Pati pada tanggal 4 Agustus 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Verifikasi: ttd. DESMON HASTIONO ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 9

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM (9 MM Pembina NIP 19720424 199703 2 010 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (5/2016).
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a.

- Lampiran I :

Laporan realisasi anggaran

1. Lampiran I.1 :

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

2. Lampiran I.2 :

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

3. Lampiran I.3 :

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

4. Lampiran I.4 :

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

5. Lampiran I.5 :

Daftar piutang daerah;

6. Lampiran I.6 :

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- 7.

- Lampiran I.7 :

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;

8. Lampiran I.8 :

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

9. Lampiran I.9 :

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

10. Lampiran I.10 :

Daftar dana cadangan daerah; dan

11. Lampiran I.11 :

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

- b. Lampiran II :

Neraca;

- c. Lampiran III :

Laporan Arus Kas;

- d. Lampiran IV :

Laporan Operasional;

- e. Lampiran V

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

- f. Lampiran VI :

Laporan Perubahan Ekuitas;

- g. Lampiran VII

:

Catatan atas Laporan Keuangan ;

- h. Lampiran VIII

: Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

## Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati pada tanggal 4 Agustus 2016 BUPATI PATI, ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

pada tanggal 4 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 9


Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

(9

MM Pembina NIP 19720424 199703 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (5/2016).

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2015

## I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan kerangka hukum dan kebijakan penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis akrual.

Prinsip Akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 95