Unknown Unknown Nomor - Tahun 2007 tentang , Permohonan Kensiksn Tunjangan Penunahan Pimpinan clan Anggota DPRD Ka.bupaten Situbondo. - bahwa sehubungan dengan adanya perubahan standar nominal tunjangan perwnahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Situbondo sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 dengan menye~naikan standar satuan harga yang berlaku, roaka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo khususnya pada Pasa1 2 dan (berlaku 13 Desember 2011)
Pasal 3
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenta.ng Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Jalan PB Sudirman Nomor I, Situbondo, Provinsi Jawa Timur Telepon (0338) 671161 Email: info@pemdasitubondo.go.id
~
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peratw"an Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga At.as Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah -Nmnor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerint.ahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3
11. Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi lntensif dan Dana Operasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tent.ang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lern:baran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
5. ■emperuttba 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BKAD tanggal 2 Januari 2006 perihal Tambahan
PENJELASAN
Pembukaan
Terhadap Peratu.ran Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudu.kan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggot.a DPRD;
2. Analisis Kenaikan Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Situbondo melalui Surat Pengantar Ketua DPRD Kabupaten Situbondo t.anggal 1 Pebruari 2012, Nomor: 170/37 /431.100.2.1/2012.
## MEMOTUSKAN
Menetaplraa PBRATURAJf BUPATI TElfTAlfG PBRUBAHA.N XBTIGA ATAS PBRATURAII BUPATI SITUBORDO NO■OR 17 TAHUR 2007 TBIITAll'G TUIIJARGAII PERUIIAIIAlf PDIPIIIAII DAll AllOOOTA DBW.All PBRWAKILAJI RAKYAT DABRAH KABUPATBlf SITUBORDO
##
PENJELASAN
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tunjangan Perumahan Piompinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan dari Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan dari Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: ## Pasal2 Perubahan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut: - a. Ketua DPRD : Rp. 5.000.000,- setiap bulan ; b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 4.500.000,- setiap bulan ; - c. Anggota DPRD : Rp. 4.000.000,- setiap bulan. 2. Ketentuan dari Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan dari Pasal 3 berbunyi sebagai berikut; · ·
PENJELASAN
Pasal 3
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan sejak bulan Januari 2012. ## Pasa12 Dengan berlaku.nya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku. ## Pual3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. Ditetapkan dt Situbondo . pada tangga12 0 FEB 2012 Diundangkan df s· pada tanggal 2 1 SE KAB Dra. KADI WIJONO, S.T.,11.11. Pembina Utama Muda NIP. 19541010 197603 1 010 LEMBARAN DABRAII KABUPATU SITUBOimO TAHUJI 2012 IIOKOR i