UNDANG-UNDANG RI Nomor TENTANG Tahun 1958 tentang TANDA KEHORMATAN BINTANG YUDHA DHARMA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa adakalanya terjadi seorang anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyumbangkan jasa baktinya melebihi panggilan kewajiban sehingga oleh karenanya memberikan keuntungan-keuntungan luar biasa untuk kemajuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. bahwa sering juga seorang warga-negara Indonesia bukan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat menyumbangkan jasa baktinya yang tersebut pada sub a di atas sehingga perlu mendapat penghargaan yang wajar dari Negara;
- c. bahwa jasa-bakti tersebut di atas, mereka tunjukkan semata-mata terdorong oleh keinsyafan berbakti kepada Negara disertai dengan keikhlasan pengorbanan yang sebesar-besarnya dan oleh karena itu perlu diberikan pengakuan dan penghargaan yang sewajarnya berupa pemberian tanda-tanda kehormatan;
- d. bahwa tanda-tanda kehormatan tersebut akan merupakan pula suatu dorongan untuk membangkitkan dan memupuk sifat-sifat mengabdi kepada Nusa dan Bangsa;
- e. bahwa karena keadaan yang memaksa dihubungkan dengan waktu yang mendesak, maka peraturan tentang tanda kehormatan ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang.
Mengingat
:
1. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945,
2. Undang ...
Mendengar
Menetapkan
2. Undang-undang No. 65 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 116) jo. Undang-undang No. 20 Tahun 1959 (LembaranNegara Tahun 1959 No. 64) tentang Bintang Sakti dan Bintang Dharma;
3. Undang-undang No. 4 Drt. Tahun 1959 tentang ketentuanketentuan umum mengenai tanda-tanda kehormatan (LembaranNegara Tahun 1959 No. 44);
4. Undang-undang No. 21 Tahun 1959 jo. Undang-undang No. 8 Tahun 1964 tentang Bintang Gerilya;
5. Undang-undang No. 14 Tahun 1961 tentang tanda kehormatan Bintang Bhayangkara (Lembaran-Negara Tahun 1961 No. 246);
6. Undang-undang No. 14 Tahun 1968 tentang tanda kehormatan Bintang Jalasena (Lembaran-Negara Tahun 1968 No. 64);
7. Undang-undang No. 23 Tahun 1968 (Lembaran-Negara Tahun 1968 No. 76) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1968 (Lembaran-Negara Tahun 1968 No. 49) menjadi Undang-undang tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci;
8. Undang-undang No. 24 Tahun 1968 tentang tanda kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa (Lembaran-Negara Tahun 1968 No. 78).
: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
MEMUTUSKAN :
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Tanda Kehormatan bintang Yudha Dharma.
Pasal 1
Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diberikan anugerah Tanda Kehormatan berupa Bintang dengan nama BINTANG YUDHA DHARMA.
Pasal 2
Derajat BINTANG YUDHA DHARMA adalah di bawah BlNTANG SAKTI, BINTANG DHARMA dan BINTANG GERILYA, dan di atas BINTANG JALASENA, BINTANG SWA BHUWANA PAKSA dan BINTANG BHAYANGKARA, dengan urutan derajatnya dari atas ke bawah sebagai berikut:
1. BINTANG YUDHA DHARMA KELAS SATU.
2. BINTANG-BINTANG KARTIKA EKA PAKCI/JALASENA/ SWA BHUWANA PAKSA/BHAYANGKARA KELAS SATU.
3. BINTANG YUDHA DHARMA KELAS DUA.
4. BINTANG-BINTANG KARTIKA EKA PAKSI/JALASENA/ SWA BHUWANA PAKSA/BHAYANGKARA KELAS DUA.
5. BINTANG YUDHA DHARMA KELAS TIGA.
6. BINTANG-BINTANG KARTIKA EKA PAKCI/JALASENA/ SWA BHUWANA PAKSA/BHAYANGKARA KELAS TIGA.
BAB II. BINTANG YUDHA DHARMA.
Pasal 3
BINTANG YUDHA DHARMA adalah bintang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri atas BINTANG YUDHA DHARMA KELAS SATU, BINTANG YUDHA DHARMA KELAS DUA dan BINTANG YUDHA DHARMA KELAS TIGA.
Pasal 4
- (1) BINTANG YUDHA DHARMA dibuat dari logam dengan bentuk seperti gambar terlampir, ialah bintang bersegi lima yang segiseginya mempunyai bayangan sinar api dan ujungnya berupa sebuah bulatan kecil (pentol) mutiara.
Di atas bintang tersebut terdapat bintang segi lima yang ujungujung seginya terletak di tengah-tengah di antara segi-segi bintang yang berujung pentol mutiara.
Di tengah bintang terdapat sebuah lingkaran yang diwujudkan oleh setangkai kapas dan seuntai padi, yang masing-masing terdiri dari delapan bunga kapas dan tujuh belas kelopak daun dan empat puluh lima butir padi. Di tengah-tengah antara padi dan kapas dilukiskan sebuah TJAKRA yang berbentuk roda berujung tajam sebanyak 8 buah.
Tulisan YUDHA DHARMA dilukiskan di dalam lingkaran.
- (2) Warna BINTANG YUDHA DHARMA adalah:
Seluruhnya putih perak.
Warna dasar lingkaran merah darah dari email.
Lukisan untaian padi dan kapas dilukis di atas lingkaran yang berwarna dasar putih email.
Warna lukisan-lukisan (cakra, tulisan, untaian bunga kapas dan padi) adalah kuning emas.
- (3) Ukuran dari BINTANG YUDHA DHARMA adalah:
Kelas SATU: Jari-jari Bintang sampai ujung pentol mutiara 22,5 mm.
Kelas DUA dan kelas TIGA; sama dengan kelas SATU.
Pasal 5
- (1) Pita dari BINTANG YUDHA DHARMA dibuat dari kain sutera yang mempunyai warna dasar putih perak.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- (2) Pita dari BINTANG YUDHA DHARMA kelas SATU merupakan pita kalung beroset dan berukuran lebar 35 mm dan 6 (enam) lajur yang mempunyai ukuran warna sebagai berikut:
2. Dua lajur besar dipinggir (sebelah-menyebelah) berukuran 4 mm dan berwarna hijau.
3. Dua lajur kecil di tengah berukuran 1.5 mm dan berwarna merah.
4. Dua lajur kecil masing-masing di antara lajur pinggir dan lajur tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna kuning emas.
- (3) Pita BINTANG YUDHA DHARMA kelas DUA merupakan pita kalung tanpa roset dan berukuran lebar 35 mm, mempunyai 5 lanjur yang masing-masing mempunyai ukuran dan warna sebagai berikut:
6. Dua lajur besar di pinggir (sebelah-menyebelah) berukuran 4 mm dan berwarna hijau.
7. Satu lajur kecil di tengah-tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna merah. Dua lajur kecil masing-masing terletak di antara lajur pinggir dan lajur tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna kuning.
- (4) Pita BINTANG YUDHA DHARMA kelas TIGA merupakan pita gantung, berukuran lebar 35 mm, dan panjang 55 mm mempunyai 4 lajur yang masing-masing mempunyai ukuran dan warna sebagai berikut:
Dua lajur besar di pinggir berukuran 4 mm dan berwarna hijau.
Dua lajur kecil di tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna kuning.
Pasal 6
BINTANG YUDHA DHARMA kelas SATU disertai patra yang bentuk dan kombinasi warnanya sama dengan bintang aslinya dengan ukuran 60 mm.
PERSYARATAN.
BAB III - PERSYARATAN.
Pasal 7
- (1) BINTANG YUDHA DHARMA dianugerahkan kepada:
- a. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menyumbangkan jasa bakti dengan melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan hingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan, perkembangan dan terwujudnya integrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberi anugerah BINTANG YUDHA DHARMA.
- b. Karyawan Sipil HANKAM yang dalam tugasnya memperoleh hasil karya yang benar-benar dirasakan faedahnya oleh Pemerintah dan Negara Republik Indonesia dalam rangka perwujudan pembinaan untuk keutuhan dan kesempurnaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- c. Warga Negara Indonesia bukan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Karyawan Sipil HANKAM yang berjasa besar dalam bidang pembangunan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan hasil yang benar-benar dirasakan faedahnya oleh Pemerintah dan Negara Republik Indonesia.
- d. Warganegara Asing yang berjasa dalam bidang pembangunan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Tergantung dari pada nilai jasa yang ditunjukan, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Karyawan Sipil HANKAM, Warga Negara Indonesia bukan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ Karyawan Sipil HANKAM atau Warga Negara Asing diberi anugerah BINTANG YUDHA DHARMA kelas SATU, BINTANG YUDHA DHARMA kelas DUA atau BINTANG YUDHA DHARMA kelas TIGA.
BAB IV.
PELAKSANAAN PENGANUGERAHAN.
BAB III - PERSYARATAN.
Pasal 8
BINTANG YUDHA DHARMA dianugerahkan oleh Presiden atas usul Menteri HANKAM/PANGAB dengan disertai pertimbangan dari Dewan tanda-tanda kehormatan R.I.
BAB III - PERSYARATAN.
Pasal 9
Tiap penganugerahan BINTANG YUDHA DHARMA disertai dengan penyerahan piagam.
BAB III - PERSYARATAN.
Pasal 10
Penyerahan BINTANG YUDHA DHARMA dilakukan oleh Presiden, Menteri HANKAM/PANGAB atas nama Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk dengan upacara militer menurut ketentuan yang berlaku.
BAB V. PEMAKAIAN.
BAB III - PERSYARATAN.
Pasal 11
DHARMA dipakai secara lengkap dalam menghadliri upacara-upacara resmi Nasional dan upacara-upacara lainnya menurut ketentuan Menteri HANKAM/PANGAB.
BAB VI.
LARANGAN PEMAKAIAN DAN PENCABUTAN.
BINTANG YUDHA DHARMA tidak boleh dipakai oleh pemiliknya pada waktu ia menjalani hukuman penjara dan dalam tahanan.
BAB III - PERSYARATAN.
Pasal 13
BINTANG YUDHA DHARMA tidak boleh dipakai oleh pemiliknya pada waktu ia menjalani hukuman penjara dan dalam tahanan.
Di luar upacara-upacara resmi seperti tersebut dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, BINTANG YUDHA DHARMA dapat dipakai dalam bentuk pita harian.
BAB III - PERSYARATAN.
Pasal 14
Di samping ketentuan-ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, Menteri HANKAM/PANGAB dapat menentukan peraturan lain tentang larangan pemakaian BINTANG YUDHA DHARMA.
BAB III - PERSYARATAN.
Pasal 15
Hak atas BINTANG YUDHA DHARMA dicabut apabila pemiliknya:
- a. Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat dirobah lagi dikenakan hukuman penjara yang lamanya lebih dari 1 tahun karena kejahatan;
- b. Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat dirobah lagi dikenakan hukuman karena sesuatu kejahatan terhadap keselamatan Negara.
- c. Masuk dinas Angkatan Perang atau Polisi Negara Asing tanpa mendapat idzin dari Pemerintah Republik Indonesia.
- d. Masuk organisasi terlarang;
- e. Memberontak atau menyeleweng dari Pemerintah Republik Indonesia,
- f. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat untuk menerima anugerah Tanda Kehormatan dan melanggar kode kehormatan.
BAB VII. KETENTUAN KHUSUS.
BAB III - PERSYARATAN.
Pasal 16
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang No. 4 Drt. Tahun 1959, Presiden adalah pemilik pertama dari BINTANG YUDHA DHARMA kelas SATU.
BAB VII.
KETENTUAN PENUTUP.
BAB III - PERSYARATAN.
Pasal 17
Segala sesuatu mengenai tata-cara pengusulan dan lain-lain berhubungan dengan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.
BAB III - PERSYARATAN.
Pasal 18
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1971.

Penandatangan: Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH. Letnan Jenderal T.N.I.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 5 Oktober 1971.

Penandatangan: Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO. Jenderal T.N.I.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1971
tentang
## TANDA KEHORMATAN BINTANG YUDHA DHARMA.
## PENJELASAN UMUM.
Perkembangan Pertahanan-Keamanan Nasional sejajar dengan perkembangan sosial dan tehnologi yang demikian pesatnya, bahkan telah memasuki langsung kedua bidang tersebut.
Untuk dapat melaksanakan panggilan tugas Pertahanan-Keamanan Nasional perlu dipelihara adanya Angkatan Bersenjata yang tunggal, efektif dan efisien. Karenanya kepada para anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diperlukan syarat-syarat kemauan dan kemampuan memelihara sifat-sifat utama prajurit dan semangat berbakti untuk Nusa dan Bangsa.
Perwujudan dari tugas Pertahanan-Keamanan Nasional tidaklah hanya berupa penunaian tugas sebagai seorang prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tapi juga meliputi kegiatan-kegiatan berupa sumbangan-sumbangan tenaga dan pikiran yang membantu secara langsung bidang pem bangunan dan pembinaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Oleh karenanya Pemerintah menganggap perlu untuk mengadakan tanda kehormatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang derajatnya di atas bintang Angkatan/POLRI (Bintang Kartika Eka Pakci, Bintang Jalasena, Bintang Swa Bhuwana Paksa dan Bintang Bhayangkara) dan di bawah Bintang Gerilya, diberikan tidak hanya kepada anggota-anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetapi juga kepada setiap Warga Negara Republik Indonesia ataupun kepada Warga Negara Asing yang memenuhi syarat-syarat.
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
. Yang dimaksud dengan jasa luar biasa kepada Nusa dan Bangsa di bidang PertahananKeamanan Nasional dalam Pasal ini adalah jasa-jasa yang diberikan dengan keikhlasan pengorbanan yang sebesar-besarnya meliputi segala aspek kegiatan, baik kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan Pertahanan-Keamanan Nasional maupun yang tidak langsung yang kedua-duanya sangat dirasakan manfaat dan faedahnya untuk kepentingan Pertahanan-Keamanan Nasional. Yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan perbuatan jasa luar biasa yang tidak langsung dapat bermanfaat dan berfaedah untuk kepentingan Pertahanan-Keamanan Nasional adalah perbuatan jasa di luar bidang Pertahanan-Keamanan Nasional (POLEKSOSBUD) yang secara langsung memberikan keuntungan yang sangat tinggi nilainya bagi kepentingan Pertahanan-Keamanan Nasional. Suatu contoh : Pembangunan prasarana jalan/perhubungan yang mempunyai jaringan demikian baiknya dan menyeluruh, sehingga memberikan jaminan kelancaran hubungan sampai ke pelosok-pelosok tanah air yang sangat bermanfaat dalam bidang PertahananKeamanan Nasional.
PENJELASAN
Pasal 2
. Pembagian dalam tiga kelas dianggap perlu untuk dapat mengadakan perbedaan penghargaan