PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 7 Tahun 2015 tentang RETRIBUSI IZIN TRAYEK (berlaku 3 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
- a. bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan
Menetapkan
Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksu dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Pejabat Daerah adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangUndangan yang berlaku.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
- massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan benuk usaha tetap.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang baik di darat maupun di perairan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jadwal tetap dan/atau tidak terjadwal.
15. Kartu Pengawasan adalah merupakan turunan dari Izin Trayek atau izin operasi bagi setiap kendaraan bermotor.
16. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada setiap kendaraan umum untuk melayani trayek atau lintasan jasa angkutan baik di darat maupun di perairan.
17. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar dari pada retribusi terutang atau seharusnya terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi retribusi dan/atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional ## BAB II RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan Izin Trayek untuk menjalankan usaha angkutan penumpang umum di darat dan di perairan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi adalah setiap pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. trayek angkutan darat; dan
- b. trayek angkutan perairan.
- (3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Izin Trayek dan Kartu Pengawasan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah badan yang mendapatkan Izin Trayek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
Paragraf 2 Jenis Angkutan Darat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Jenis angkutan darat terdiri dari:
- a. angkutan penumpang umum dalam trayek; dan
- b. angkutan penumpang umum tidak dalam trayek.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Jenis angkutan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah kegiatan usaha angkutan orang di jalan dengan trayek tetap dan teratur terdiri dari:
- a. angkutan perkotaan yang wilayah operasinya tidak melampaui satu Kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- b. angkutan perdesaan yang wilayah operasinya tidak melampaui satu Kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (2) Kegiatan usaha angkutan orang di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kendaraan umum baik mobil penumpang maupun mobil bis wajib dilengkapi dengan Izin Trayek yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Kartu Pengawasan yang berlaku 1 (satu) tahun.
- (3) Izin Trayek dan kartu pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditebitkan oleh Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Jenis angkutan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah kegiatan usaha angkutan orang di jalan tidak dalam trayek yang terdiri dari:
- a. angkutan taksi yang wilayah operasinya tidak melampaui satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu yang wilayah operasinya tidak melampaui satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata yang wilayah operasinya tidak melampaui satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (2) Kegiatan usaha angkutan orang di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kendaraan umum baik mobil penumpang maupun mobil bis wajib dilengkapi dengan izin operasi yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Kartu Pengawasan yang dapat diperpanjang setiap tahun.
- (3) Izin operasi dan kartu pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, perusahaan angkutan umum diwajibkan memiliki minimal 1 (satu) unit kendaraan atas nama Direktur atau salah satu pengurus perusahaan.
- (2) Perusahaan angkutan umum dilarang mengalihkan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) kepada perusahaan lain kecuali untuk pengalihan kepemilikan perusahaan.
Paragraf 3 Usaha Angkutan Perairan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Kegiatan usaha angkutan perairan dilengkapi dengan Izin Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Paragraf 4 Administrasi Perizinan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 5 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
Paragraf 7 Usaha Angkutan Perairan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Struktur Retribusi ditetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Besaran tarif Retribusi Izin Trayek dapat ditetapkan berdasarkan kapasitas tempat duduk tiap-tiap jenis kendaraan.
- (2) Besaran tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 3 Agustus 2015

Penandatangan: BUPATI KAPUAS HULU, A.M. NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau Pada tanggal 3 Agustus 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ## MUHAMMAD SUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (8)/(2015)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 15

Retribusi Izin Trayek digolongkan dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari:

- a. Izin Trayek angkutan orang; dan
- b. Izin Trayek angkutan barang.

## BAB IV WILAYAH PUNGUTAN

## Pasal 16

Retribusi yang terutang di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

## BAB V PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

## Pasal 17

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjau tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal 18

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VII TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

## Pasal 19

Bentuk, isi dan penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

## Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerima Retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua

persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB X PENAGIHAN

## Pasal 23

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar Retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan penagihan atas Retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI KEBERATAN

## Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaannya Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

## BAB XII

## KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (4) Tata cara keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

## Pasal 28

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurangkurangnya memuat:
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. besarnya kelebihan pembayaran;
- c. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagimana dimaksud dalam Rasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 31

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 32

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah di bidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

## Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewjibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling

lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 3 Agustus 2015

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau Pada tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

## MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (8)/(2015)

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

## NOMOR 7 TAHUN 2015

## TENTANG

## RETRIBUSI IZIN TRAYEK

## I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan ketentuan-ketentuan yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan Retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan Retribusi daerah. Khusus mengenai Retribusi telah ditetapkan jenis-jenis Retribusi yang diperbolehkan untuk dipungut oleh daerah yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Izin Trayek.

Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Makna yang tersirat dalam pengertian Retribusi ini adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan jasa pelayanan kepada orang atau suatu badan, sehingga masyarakat dapat dikenakan Retribusi. Jadi syaratnya adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan orang atau suatu badan.

Secara yuridis pemungutan Retribusi harus jelas dengan atas hak berupa Peraturan Daerah, dimana Peraturan Daerah merupakan instrumen sah dan legal bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tarif Retribusi atas pelayanan yang telah diberikan, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh orang atau suatu badan dapat ditentukan secara pasti.

Izin Trayek merupakan suatu pemberian izin kepada orang atau badan untuk melindungi kepentingan umum, segala biaya yang seharusnya menjadi beban Pemerintah Daerah dalam Penyelengaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemeberian izin tersebut cukup besar, maka sangat layak dibiayai dari para pemegang izin. Oleh sebab itu, semangat untuk menggali Potensi dari Izin Trayek di Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mengembangkan kemampuan Daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan Pendapatan Daerah terus dilakukan secara insentif guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan umum.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman bagi pungutan Retribusi Izin Trayek agar pelaksanaanya dapat

berjalan tertib, lancar, aman serta dapat berdayaguna dan berhasil guna secara optimal. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal yaitu Retribusi Izin Trayek, masa Retribusi, peninjauan tarif Retribusi, tata cara pendaftaran dan penetapan Retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran, sanksi administrasi, tata cara penagihan, keberatan beserta ketentuan lain yang menyangkut Retribusi daerah

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Dokumen lain yang dipersamakan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan sarana administrasi yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, Namun dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak lain akan tetapi dengan proses yang sangat selektif. Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badanbadan tertentu karena profesionalitasnya layak dipercaya untuk ikut serta melaksanakan sebagian tugas pemungutan Retribusi yang tidak dapat diserahkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran dan penagihan Retribusi.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 21

Pasal 22

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 23

Pasal 24

Cukup jelas.

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang jelas adalah keberatan yang diajukan disertai dengan data atau bukti bahwa jumlah Retribusi yang terutang atau lebih bayar yang tertuang dalam dokumen ketetapan adalah tidak tepat.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ayat (5)

Pasal 25

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 25