PERATURAN BUPATI RI Nomor 62 Tahun 2013 tentang Penetapan p n :g-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang em entukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1820 '); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye � enggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 ); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun '2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); - 9 · Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 � Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 10. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraruran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Len:baran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 � 3); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); . 16. Peraturan Pem � ri � tah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); ' 17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Gu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Norn: 194, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia N 4941); omor 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaiman.-. telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaterr Sintang Nomor 5); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor l); (berlaku 4 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerda skan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistematik pembudayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa dalam upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di desa/kecamatan dan meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Dasar untuk itu terhadap sekolah dasar swasta/kelas jauh dapt dinegerikan sesuai persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf b tersebut di atas dan untuk memberikan dasar hukurn bagi operasional Sekolah Dasar Negeri, maka perlu ditetapkan Penegerian Sekolah Dasar Swasta/Kelas Jauh di Kabupaten Sintang
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c ter\_sebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Smtang;
Mengingat : ________________
rJengingat
1. � n � ang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan p n :g-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang em entukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1820 ');
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye � enggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun '2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9 · Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 � Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraruran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Len:baran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 � 3);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); .
16. Peraturan Pem � ri � tah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); '
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Gu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Norn: 194, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia N 4941); omor
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaiman.-. telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaterr Sintang Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor l);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA/KELAS JAUH KABUPATEN SI NT ANG
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati iru ditetapkan Penegerian Sekolah Dasar Swasta/Kelas Jauh di Kabupaten Sintang.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
- (1) Maksud didirikannya Sekolah Dasar Negeri adalah guna mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak Mulia, cakap, sehat dan berilrnu, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (2) Pendirian Sekolah Dasar Negeri bertujuan:
- a. Memberikan bekal kemampuan dasar kepada Pesvrta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga Negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan Peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan kernampu · &lt;iswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubung, · 1 imbal balik dengan lingkungan sosial budaya, semesta s ... 1 L&lt;J. dapat melanjutkan pendsdikan pada jenjang -yang \ebih tinggi �
- b. Meningkatkan daya tampung lulusan T... .an usia sekolah guna memenuhi pembangui .an bidang pendidikan dasar di daerah; Kanak-Kanak/anak dan pengembangan
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini pei:iyelenggru:aan pendidikan pada Sekolah Dasar berpedoman pada TuJuan Perididikan Nasional.
BAB JV.
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
- (1) Penegerian Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekolah Dasar terdiri atas seorang Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah dibantu oleh tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Struktur Organisasi dari Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Penegerian Sekolah Dasar dengan nama-nama dan lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Peserta didik berasal dari masyarakat usia Sekolah dan tamatan Tarnan Kanak-Kanak (TK)

## Pasal 7

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum, buku acuan, peralatan pendidikan, tanah, dan gedung serta pemeliharaannya pada Sekolah Dasar Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

## Pasal 8

Kepala Sekolah Dasar Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan atas penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

## BABV

## RENCANAINDUKPENGEMBANGANSEKOLAH

## Pasal 8

- (1) Isi. � encana ind':1k Pengembangan Sekolah Dasar merupakan susunan bahan kaJ1an dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Dasar dalam rangka upaya rnencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi Kurik � lum Pendidikan Sekolah Dasar merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dasar dan wajib memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran; a. Pendidikan Agama; '
- b. Pendidikan Kewarganegaraan ·

'

- d. Pendidikan Matematika·
- c. Pendidikan Bahasa;
3. ' e. Pendidikan Pengetahuan Alam;
- g. Pendidikan Seni Budaya;
- f. Pendidikan Pengetahuan Sosial;
- h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
- J. Muatan lokal;
- i. Pendidikan Keterampilan Kejuruan;
- (3) Kurikulum yang berlaku adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Sekolah Dasar dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sekolah Dasar yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara Nasional.
- (5) Sekolah Dasar Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat (Muatan Lokal).

## BABVI SISWA

## Pasal 10

- (I) Untuk dapat diterima sebagai siswa sekolah Dasar seseorang harus :
- a. Telah memasuki sekolah Taman Kanak-Kanak dan/ atau telah menyelesaikan sekolah pada jenjang Taman Kanak-Kanak;
- b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Dasar yang bersangku tan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini diatur oleh Menteri melalui Dinas Pendidikan.

## Pasal 11

- (1) Siswa mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan hak yang . . M h . . sarna untuk mendapatkan pendidikan;
3. 1 b. eml? � tie pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
4. M c. engi . progr � pendidikan yang bersangkutan atas pendidikan berkelanjutan baik untuk · · ' mengembangkan kemampuan din maupun u?tuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan;
- d. Mendapatkan bantuan fasilitas belajar bea siswa ataupun bantuan lainnya s � sua1 dengan persyaratan yang berlaku;
- e. Pinda? ke sekolah dasar yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah dasar yang hendak dimasuki;
- f. Memperol � h penilaian hasil belajarnya;
- h. Mendapat pelayanan khusus bilaman � ;,enyandang cacat.
- g. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;

## (2) Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. lkut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- c. Menghormati tenaga kependidikan/pihak terkait;
- d. Menghormati tenaga kependidikan terpadu di sekolah itu sendiri;
- e. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Dasar yang bersangkutan;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## BAB VII

## PENILAIAN

## Pasal 12

Penilaian Sekolah Dasar dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa pelaksanaan kurikulum, guru, dan tenaga kependidikan lainnya dan Sekolah Dasar sebagai salah satu kesatuan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan Akreditasi Sekolah Dasar.

I

&gt;

## Pasal 13

- (I) Penilaian Pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Dasar yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat. . . .
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga perididrkari dilaktrkari untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.

- (3) Hasil pe.nilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
- b. Penye � p � maan. kunkulum dan pengelolaan pendidikan guru dan tenaga kepend1d1kan lamnya;
- a. Pembmaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik lainnya;
- (4) Pelaksanaan J:&gt;e?d!dikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal rm d1lakukan oleh Dinas.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

## Pasal 14

- (I) Segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembinaan, dan pengawasan sekolah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Sin tang dan sumber Dana lainnya yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
- b. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- d. Biaya pendidikan dan pengajaran;
- c. Biaya perluasan dan pengembangan;

## BAB IX PENGAWASAN

## Pasal 15

- (I) Pemerintah daerah melalui dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Dasar dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan sekolah dasar bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Dinas.

## BAB X

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 16

- (I) Segala Peraturan Perundang-undangan dan atau ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan ini berlaku, sepanjang muatan materi yang sama dan atau tidak bertentangan dengan Peraturan ini masih tetap berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan ini berlaku, maka segala hal yang mengatur tentang Penegerian Sekolah Dasar Swasta/Kelas Jauh mengacu kepada Peraturan Bupati ini dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

peratura':1 Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 4 Desember 2013

BUPATI SINTANG,f

/

I

MILTON CROSBY


Diundangkan di sintang pada tanggal 4 Desember 2013


AERAH K.ABUPATEN SINTANG, (

ZULKIFLI HAJJ AHMAD

BERITA DAERAH K.ABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 908

0717

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

·

6 2 T AHUN 2013

TANGGAL .

TENTANG

4 DESEMBER 2013

PENEGERlAN SEKOLAH DASAR SWASTA/KELAS JAUH DI KABUPATEN SINTANG

II LAMPIRAN

## NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR SWASTA/KELAS JAUH YANG DINEGERlKAN DJ KABUPATEN SINTANG

..,,...-----

-----

| SD INDUK ,,o | SD KELAS JAUH | NAMA SEKOLAH BARO | KETERANGAN |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| � - i.> � DN 5 NANGA LEBANG 1 | SUNGA! JELAWAJ | SDN 16 SUNGA! JELAWAI | KELAM PERMAI |
| --- ,.- sDS LANJlNG 2 | - | SDN 17 LANJING | KELAM PERMAl |
| v- sDN 21 SP. 5 NOSAL 3 | PENJERNANG HULU | SDN 26 PENJERNANG HULU | SUNGA! TEBELlAN |
| i-- SDN 17 TEMBAK 4 | SUNGA! BELATUK | SDN 27 SUNGA! BELATUK | TEMPUNAK |
| i-- SDN 4 S!RANG SETAMBANG 5 | CANDI | SDN 44 CANDI | SEPAUK |
| - 6 SDN 6 ENSABANG | SUNGA! TAMANG | SDN 45 SUNGA! TAMANG | SEPAUK |
| 7 SDN 11 ANDONG | SUNGA! LlMAU | SDN 46 SUNGA! LIMAU | SEPAUK |
| 8 SDS SlNAR KASIH | - | SDN 47 SlNAR KASIH | SEPAUK |
| 9 SDN 2 NANGA MERKAK | TERUSAN 11 | SDN 33 TERUSAN 11 | KETUNGAU HlLlR |
| 10 SDN 4 SUNGA! MALI | MUNGGUK KELAPA | SDN 34 MUNGGUK KELAPA | KETUNGAU HILJR |
| 11 SDN 16 SUNGA! DERAS | SEDAUN | SDN 35 SEDAUN | KETUNGAU HILJR |
| 12 SDN 16 SUNGA! DERAS | SEPAN KEMANTAN | SDN 36 SEPAN KEMANTAN | KETUNGAU HILIR |
| 13 SDN 20 ENGKERUYUNG | TERUSAN I | SON 37 TERUSAN I | KETUNGAU HILIR |
| 14 SDN 24 SP. 8 SERANGAS | SP. D SERANGAS | SDN 38 SP. D SERANGAS | KETUNGAU HlLIR |
| 15 SDN 39 BAUNG HILIR | | SON 39 BAUNG HILJR | KETUNGAU HILIR |
| 16 SON 2 NANGA MAU | BELIMBING | SON 30 BEL; � BING | KAYAN HILJR |
| 17 SDN 8 TERTONG MAU | KARIA BARU | SDN 31 KARIA BARU | KAYAN HlLJR |
| 18 SON 9 SUNGA! BUAYA | LUBUK LEBAN | SDN 32 LUBUK LEBAN | KAYAN HILIR |
| 19 SON 15 ENGKERANGAN | NATAi BUNJAU | SDN 33 NATAi BUNJAU | KAYAN HILIR |
| 20 SON 29 MENGKJRAI r--. | TAPANG URIK | SON 34 TAPANG URIK | KAYAN HILIR |
| SON 8 LINTANG TAMBUK -- | GURUNG PANJANG | SDN 30 GURUNG PANJANG | KAYA!ll HULU |
| SON 13 ENTOGONG | MAPAN JAVA | SON 31 MAPAN JAYA | KAYAN HULU |
| SON 14 PELAIK TONGGOI r--..._ | GURUNG BERAJANG | SON 32 GURUNG BERAJANG | KAYAN HULU |
| SON 21 MENALUK | MELABAN PEOINI | SON 33 MELABAN PEDINI | KAYAN HULU |

�

| ,,.-:--.---- I [,...!-" | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| .----- ON 8 LJNTANG TAMBUK S | GURUNG PANJANG | SON 30 GURUNG PANJANG | KAYAN HULU |
| 25 v - sDN 3 KEOEMBAK AIR TABUN | TUMBUK | SON 32 TUMBUK | KETUNGAU TENGAH |
| 26 .,,,..-- - sDN 4 NANGA MERAKAI | SEBETUK | SON 33 SEBETUK | KETUNGAU TENGAH |
| 21 i..--- -- 28 SDN 5 BATANG ANTU | MATA! | SON 34 MATA! | KETUNGAU TENGAH |
| i..--- SDN 5 BATANG ANTU 29 | ULAK | SON 35 ULAK | KETUNGAU TENGAH |
| � SDN 10 NANGA ENTELOI 30 | MUNGGUK KUBU | SON 36 MUNGGUK KUBU | KETUNGAU TENGAH |
| � SDN JO NANGA ENTELOI 31 | SEMUOJK | SON 37 SEMUDIK | KETUNGAU TENGAH |
| -- 32 sDN 12 SEPAN MENGARET - | SUNGAJ LAWANG | SON 38 SUNGAJ LAWANG | KETUNGAU TENGAJ � |
| 33 SDN 16 SENANGAN BESAR | MENGERAT | SON 39 MENGERAT | KETUNGAU TENGAH |
| - 34 SDS SEPUTAU I | - | SON 40 SEPUTAU I | KETUNGAU TENGAH |
| 35 SDN I SENANING | ABOI | SON 26 ABOI | KETUNGAU HULU |
| 36 SDN 6 RENTONG | NYELAWAI | SON 27 NYELAWAI | KETUNGAU HULU |
| 37 SDN 11 SEPADIT | SEJAWAK | SON 'l!l SEJAWAK | KETUNGAU HULU |
| 38 SDN 16 SEPAN PETURAU | IDA! | SON 29 IDA! | KETUNGAU HULU |
| 39 SDN 17 LUBUK TAPANG | PINTAS KELAOAN | SON 30 PINTAS KELAOAN | KETUNGAU HULU |
| 40 SON 7 BUNTUT PONTE | TEKUNGAI | SON 27 TEKUNGAI | SERAWAI |
| 41 SON 6 TANJUNG ANDAN | PERE | SON 24 PERE | AMBALAU |
| 42 SON 6 TANJUNG ANDAN | LEDAN | SON 25 LEOAN | AMBALAU |
| 43 SON 7 KEPALA JUNGAI | JENGKARANG | SON 26 JENGKARANG | AMBALAU |
| 44 SON 10 MENNATAK | OEME | SON 27 OEME | AMBALAU |
| 45 SON 18 JABAI | TELUK MUOIN | SON 28 TELUK MUDIN | AMBALAU |
| 46 SON 19 SAKE | REBUNGAI | SON 29 REBUNGAI | AMBALAU |

-

BUPATI SINTANG,


MILTON CROSBY

2

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

:

62 TAHUN 2013

TANGGAL :

4 DESEMBER 2013

TENTANG :

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA/KELAS JAUH DI KABUPATEN SINTANG

1 LAMPIRAN

## STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR NEC'rERI DI KABUPATEN SINTANG