PERATURAN BUPATI MA Nomor 30 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR (berlaku 2 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Banjar yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Banjar.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Dokumen Perencanaan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banjar yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RenjaPerangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang merupakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang /jasa.
12. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah adalah penilaian atas kesesuaian antara perencaanaan, pelaksanaan, pelaporan dan capaian kinerja Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Ruang lingkup evaluasi kinerja Perangkat Daerah mencakup evaluasi antara pencapaian kinerja Perangkat Daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah ## BAB II
PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Pelaksana Evaluasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Bupati melaksanakan evaluasi kinerja pada setiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang terdiri atas :
- a. evaluasi kinerja semesteran; dan
- b. evaluasi kinerja tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 2 Juni 2017

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. KHALILURRAHMAN

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 2 Juni 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 30

Penandatangan: LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR : 30 Tahun 2017 TANGGAL : 2 Juni 2017 ## PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR ## I. UMUM Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari: 1. evaluasi atas kriteria evaluasi kinerja; dan 2. penilaian dan penyimpulan. ## II. EVALUASI ATAS KRITERIA EVALUASI KINERJA 1. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah difokuskan pada kriteria-kriteria yang ditetapkan,sehingga melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah dapat diketahui hal-hal sebagai berikut : - a. kesungguhan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan kinerja benar- benar telah berfokus pada hasil; - b. pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi melalui SAKIP; - c. monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis instansi; dan - d. keterkaitan di antara perencanaan Perangkat Daerah dengan penganggaran, pelaksanaan dan capaian serta pelaporannya. 2. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah terdiri atas evaluasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian, dan evaluasi kinerja yaitu pencapaian target kinerja organisasi. 3. Evaluasi kinerja dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu: - a. evaluasi kinerja semesteran, merupakan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja organisasi mulai bulan januari sampai dengan bulan juni tahun anggaran yang bersangkutan; dan - b. evaluasi kinerja tahunan, merupakan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja organisasi selama 1 (satu) tahun. 4. Kriteria dan subkriteria evaluasi kinerja Perangkat Daerah beserta penjelasannya untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah semesteran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. 5. Kriteria dan sub kriteria evaluasi kinerja Perangkat Daerah beserta penjelasannya untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. ## III. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN 1. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi kinerja sesuai dengan kriteria masing- masing. 2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut: - a. dalam melakukan penilaian, terdapat 2 variable yaitu: - 1) kriteria; dan - 2) sub-kriteria. - b. setiap kriteria dan sub-kriteria evaluasi diberikan alokasi nilai; - c. penilaian atas kriteria dan sub kriteria berlaku untuk 2 (dua) entitas, yaitu: - 1) Badan/Dinas/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. - 2) Kecamatan. - d. alokasi nilai kriteria dan sub-kriteria penilaian untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah Semesteran adalah sebagai berikut : ## A. Badan/Dinas/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD | NO | KRITERIA | BOBOT | SUB-KRITERIA | NILAI | |--------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------| | 1 | Perencanaan | 25% | Keselarasan RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA dan Inovasi | 25 | | 2 | Pelaksanaan | 50% | a. capaian realisasi fisik b. capaian realisasi keuangan c. Ketepatan proses pengadaan barang dan jasa d. jumlah Revisi DPA SKPD e. ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung f. ketepatan capaian rencana aksi kinerja g. Pelayanan | 5 5 15 5 5 5 5 | | 3 | Pelaporan | 25% | h. Realisasi rencana inovasi a. ketepatan waktu dan kebenaran laporan aset per triwulan b. ketepatan laporan capaian keuangan c. ketepatan laporan capaianfisik d. ketepatan laporan Rencana Aksi Kinerja e. Kelengkapan dokumetasi Perangkat Daerah | 5 5 5 5 5 5 | | Jumlah Total | 100% | | | 100 | ## B. Kecamatan | NO | KRITERIA | BOBOT | SUB-KRITERIA | NILAI | |------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------| | 1 | Perencanaan | 25 % | Keselarasan RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA dan Inovasi | 25 | | 2 | Pelaksanaan | 40% | a. capaian realisasi fisik b. capaian realisasi keuangan c. ketepatan proses PBJ d. jumlah Revisi DPA Perangkat Daerah e. ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung f. ketepatan capaian rencana aksi kinerja g. Pelayanan h. Realisasi rencana inovasi | 5 5 5 5 5 5 5 5 | | 3 | Pelaporan | 25% | a. ketepatan waktu dan kebenaran laporan aset per triwulan b. ketepatan laporan capaian keuangan c. tepat laporan capaian fisik d. ketepatan laporan Rencana Aksi Kinerja e. Kelengkapan dokumentasi Perangkat Daerah | 5 5 5 5 5 | |--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------| | 4. | Capaian | 10% | a. ketepatan Waktu Penerbitan Hasil Evaluasi Peraturan Desa | 10 | | | | | b. fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan serapan DD | 10 | | Jumlah Total | Jumlah Total | 100% | | 100 | - e. alokasi nilai kriteria dan sub-kriteria penilaian untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahunan adalah sebagai berikut : ## A. Badan/Dinas/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD | NO | KRITERIA | BOBOT | SUB-KRITERIA | NILAI | |--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------| | 1 | Perencanaan | 25 % | Keselarasan RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA dan Inovasi | 25 | | 2 | Pelaksanaan | 25% | a. capaian realisasi fisik dan keuangan pada akhir tahun b. ketepatan proses pengadaan barang dan jasa c. jumlah Revisi DPA Perangkat Daerah d. ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan | 5 10 5 5 | | 3 | Pelaporan | 15% | a. ketepatan waktu dan kebenaran laporan aset per triwulan b. ketepatan laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIMDA | 5 10 | | 4 | Capaian | 25% | a. capaian indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil RENJA b. capaian kinerja dalam SAKIP c. capaian nilai SKM | 10 10 5 | | 5 | Evaluasi | 10% | a. evaluasi AKIP b. hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya | 5 5 | | Jumlah Total | Jumlah Total | 100% | | 100 | ## B. Kecamatan | NO | KRITERIA | BOBOT | SUB-KRITERIA | NILAI | |------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | 1 | Perencanaan | 25 % | Keselarasan RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA dan Inovasi | 25 | | 2 | Pelaksanaan | 25% | a. capaian realisasi fisik dan keuangan pada akhir tahun b. pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang dan jasa dalam SIRUP | 10 5 | | | | | c. jumlah revisi DPA Perangkat | 5 | |--------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------| | | | | Daerah d. ketepatan penyerapan anggaran per triwulan | 5 | | 3 | Pelaporan | 15% | a. ketepatan laporan aset per triwulan b. ketepatan penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan | 5 10 | | 4 | Capaian | 25% | a. capaian Indikator kinerja organisasi sesuai RENJA b. Ketepatan waktu penerbitan Hasil Evaluasi Peraturan Desa c. fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan serapan DD d. capaian kinerja dalam SAKIP e. capaian nilai SKM | 5 5 5 5 5 | | 5 | Evaluasi | 10% | a. evaluasi AKIP b. hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya | 5 5 | | Jumlah Total | Jumlah Total | 100% | | 100 | - f. Setiap sub-kriteria akan dibagi kedalam beberapa kategori sebagai kriteria pemenuhan sub-kriteria tersebut, dengan nilai ketentuan pemberian nilai sebagai berikut: - 1) nilai 5 (lima) untuk kategori memuaskan; - 2) nilai 4 (empat) untuk kategori baik; - 3) nilai 3 (tiga) untuk kategori cukup; - 4) nilai 2 (dua) untuk kategori kurang; dan - 5) nilai 1 (satu) untuk kategori buruk. - g. pada sub-kriteria 'jumlah revisi DPA Perangkat Daerah', apabila revisi DPA Perangkat Daerah disebabkan karena penyesuaian pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka revisi DPA Perangkat Daerah tidak diperhitungkan dalam penilaian. - h. dalam kriteria perencanaan, apabila RPJMD dan Renstra belum ditetapkan,maka penilaian kriteria perencanaan hanya dilakukan pada penilaian keselarasan antara DPA dengan RENJA baik pada anggaran murni maupun perubahan. - i. apabila Perangkat Daerah pada tahun berjalan tidak melaksanakan sebagaimana yang tercantum pada keriteria nomor 2 huruf c point 2 (a), maka total penilaian pada sub kriteria tersebut dipersamakan. - j. beberapa ketentuan khusus dalam evaluasi kinerja semesteran diatur sebagai berikut: - 1) dalam sub kriteria 'hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya', yang dilakukan penilaian adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI pada pemeriksaan LKPD; dan - 2) dalam sub kriteria yang berkaitan dengan penyampaian laporan maupun input data realisasi akhir tahun anggaran dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya ; - 3) penyampaian laporan atau input data realisasi yang dilaksanakan melebihi batas waktu yang ditetapkan atau setelah tanggal 15Juli tahun anggaran berjalan, maka diberikan nilai 0 (nol); - 4) dalam sub kriteria 'capaian realisasi fisik dan keuangan', apabila target kinerja program/kegiatan tidak tercapai disebabkan Karena kejadian khusus diluar perencanaan ,antara lain perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan daerah yang ditetapkan setelah program/kegiatan berjalan, maka tidak diperhitungkan dalam penilaian; - 5) dalam sub sub kriteria 'capaian realisasi keuangan', diberikan batas maksimal efisiensi paling banyak 10%(sepuluhpersen) dari pagu anggaran dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati membentuk tim evaluasi kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Bappelitbang, BKD dan PSDM, BPKAD, Inspektorat, dan Perangkat Daerah terkait Lainnya.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar mulai Tahun 2017.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI BANJAR,


H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,


## H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 30

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR : 30 Tahun 2017 TANGGAL : 2 Juni 2017

## PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

## I. UMUM

Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari:

1. evaluasi atas kriteria evaluasi kinerja; dan
2. penilaian dan penyimpulan.

## II. EVALUASI ATAS KRITERIA EVALUASI KINERJA

1. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah difokuskan pada kriteria-kriteria yang ditetapkan,sehingga melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :
- a. kesungguhan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan kinerja benar- benar telah berfokus pada hasil;
- b. pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi melalui SAKIP;
- c. monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis instansi; dan
- d. keterkaitan di antara perencanaan Perangkat Daerah dengan penganggaran, pelaksanaan dan capaian serta pelaporannya.
2. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah terdiri atas evaluasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian, dan evaluasi kinerja yaitu pencapaian target kinerja organisasi.
3. Evaluasi kinerja dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu:
- a. evaluasi kinerja semesteran, merupakan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja organisasi mulai bulan januari sampai dengan bulan juni tahun anggaran yang bersangkutan; dan
- b. evaluasi kinerja tahunan, merupakan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja organisasi selama 1 (satu) tahun.
4. Kriteria dan subkriteria evaluasi kinerja Perangkat Daerah beserta penjelasannya untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah semesteran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
5. Kriteria dan sub kriteria evaluasi kinerja Perangkat Daerah beserta penjelasannya untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

## III. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi kinerja sesuai dengan kriteria masing- masing.
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
- a. dalam melakukan penilaian, terdapat 2 variable yaitu:

- 1) kriteria; dan
- 2) sub-kriteria.
- b. setiap kriteria dan sub-kriteria evaluasi diberikan alokasi nilai;
- c. penilaian atas kriteria dan sub kriteria berlaku untuk 2 (dua) entitas, yaitu:
- 1) Badan/Dinas/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
- 2) Kecamatan.
- d. alokasi nilai kriteria dan sub-kriteria penilaian untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah Semesteran adalah sebagai berikut :

## A. Badan/Dinas/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

| NO | KRITERIA | BOBOT | SUB-KRITERIA | NILAI |
|--------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Perencanaan | 25% | Keselarasan RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA dan Inovasi | 25 |
| 2 | Pelaksanaan | 50% | a. capaian realisasi fisik b. capaian realisasi keuangan c. Ketepatan proses pengadaan barang dan jasa d. jumlah Revisi DPA SKPD e. ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung f. ketepatan capaian rencana aksi kinerja g. Pelayanan | 5 5 15 5 5 5 5 |
| 3 | Pelaporan | 25% | h. Realisasi rencana inovasi a. ketepatan waktu dan kebenaran laporan aset per triwulan b. ketepatan laporan capaian keuangan c. ketepatan laporan capaianfisik d. ketepatan laporan Rencana Aksi Kinerja e. Kelengkapan dokumetasi Perangkat Daerah | 5 5 5 5 5 5 |
| Jumlah Total | 100% | | | 100 |

## B. Kecamatan

| NO | KRITERIA | BOBOT | SUB-KRITERIA | NILAI |
|------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Perencanaan | 25 % | Keselarasan RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA dan Inovasi | 25 |
| 2 | Pelaksanaan | 40% | a. capaian realisasi fisik b. capaian realisasi keuangan c. ketepatan proses PBJ d. jumlah Revisi DPA Perangkat Daerah e. ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung f. ketepatan capaian rencana aksi kinerja g. Pelayanan h. Realisasi rencana inovasi | 5 5 5 5 5 5 5 5 |

| 3 | Pelaporan | 25% | a. ketepatan waktu dan kebenaran laporan aset per triwulan b. ketepatan laporan capaian keuangan c. tepat laporan capaian fisik d. ketepatan laporan Rencana Aksi Kinerja e. Kelengkapan dokumentasi Perangkat Daerah | 5 5 5 5 5 |
|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4. | Capaian | 10% | a. ketepatan Waktu Penerbitan Hasil Evaluasi Peraturan Desa | 10 |
| | | | b. fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan serapan DD | 10 |
| Jumlah Total | Jumlah Total | 100% | | 100 |

- e. alokasi nilai kriteria dan sub-kriteria penilaian untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahunan adalah sebagai berikut :

## A. Badan/Dinas/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

| NO | KRITERIA | BOBOT | SUB-KRITERIA | NILAI |
|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Perencanaan | 25 % | Keselarasan RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA dan Inovasi | 25 |
| 2 | Pelaksanaan | 25% | a. capaian realisasi fisik dan keuangan pada akhir tahun b. ketepatan proses pengadaan barang dan jasa c. jumlah Revisi DPA Perangkat Daerah d. ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan | 5 10 5 5 |
| 3 | Pelaporan | 15% | a. ketepatan waktu dan kebenaran laporan aset per triwulan b. ketepatan laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIMDA | 5 10 |
| 4 | Capaian | 25% | a. capaian indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil RENJA b. capaian kinerja dalam SAKIP c. capaian nilai SKM | 10 10 5 |
| 5 | Evaluasi | 10% | a. evaluasi AKIP b. hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya | 5 5 |
| Jumlah Total | Jumlah Total | 100% | | 100 |

## B. Kecamatan

| NO | KRITERIA | BOBOT | SUB-KRITERIA | NILAI |
|------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Perencanaan | 25 % | Keselarasan RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA dan Inovasi | 25 |
| 2 | Pelaksanaan | 25% | a. capaian realisasi fisik dan keuangan pada akhir tahun b. pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang dan jasa dalam SIRUP | 10 5 |

| | | | c. jumlah revisi DPA Perangkat | 5 |
|--------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | Daerah d. ketepatan penyerapan anggaran per triwulan | 5 |
| 3 | Pelaporan | 15% | a. ketepatan laporan aset per triwulan b. ketepatan penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan | 5 10 |
| 4 | Capaian | 25% | a. capaian Indikator kinerja organisasi sesuai RENJA b. Ketepatan waktu penerbitan Hasil Evaluasi Peraturan Desa c. fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan serapan DD d. capaian kinerja dalam SAKIP e. capaian nilai SKM | 5 5 5 5 5 |
| 5 | Evaluasi | 10% | a. evaluasi AKIP b. hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya | 5 5 |
| Jumlah Total | Jumlah Total | 100% | | 100 |

- f. Setiap sub-kriteria akan dibagi kedalam beberapa kategori sebagai kriteria pemenuhan sub-kriteria tersebut, dengan nilai ketentuan pemberian nilai sebagai berikut:
- 1) nilai 5 (lima) untuk kategori memuaskan;
- 2) nilai 4 (empat) untuk kategori baik;
- 3) nilai 3 (tiga) untuk kategori cukup;
- 4) nilai 2 (dua) untuk kategori kurang; dan
- 5) nilai 1 (satu) untuk kategori buruk.
- g. pada sub-kriteria 'jumlah revisi DPA Perangkat Daerah', apabila revisi DPA Perangkat Daerah disebabkan karena penyesuaian pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka revisi DPA Perangkat Daerah tidak diperhitungkan dalam penilaian.
- h. dalam kriteria perencanaan, apabila RPJMD dan Renstra belum ditetapkan,maka penilaian kriteria perencanaan hanya dilakukan pada penilaian keselarasan antara DPA dengan RENJA baik pada anggaran murni maupun perubahan.
- i. apabila Perangkat Daerah pada tahun berjalan tidak melaksanakan sebagaimana yang tercantum pada keriteria nomor 2 huruf c point 2 (a), maka total penilaian pada sub kriteria tersebut dipersamakan.
- j. beberapa ketentuan khusus dalam evaluasi kinerja semesteran diatur sebagai berikut:
- 1) dalam sub kriteria 'hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya', yang dilakukan penilaian adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI pada pemeriksaan LKPD; dan
- 2) dalam sub kriteria yang berkaitan dengan penyampaian laporan maupun input data realisasi akhir tahun anggaran dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya ;
- 3) penyampaian laporan atau input data realisasi yang dilaksanakan melebihi batas waktu yang ditetapkan atau setelah tanggal 15Juli tahun anggaran berjalan, maka diberikan nilai 0 (nol);

- 4) dalam sub kriteria 'capaian realisasi fisik dan keuangan', apabila target kinerja program/kegiatan tidak tercapai disebabkan Karena kejadian khusus diluar perencanaan ,antara lain perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan daerah yang ditetapkan setelah program/kegiatan berjalan, maka tidak diperhitungkan dalam penilaian;
- 5) dalam sub sub kriteria 'capaian realisasi keuangan', diberikan batas maksimal efisiensi paling banyak 10%(sepuluhpersen) dari pagu anggaran dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 6) dalam sub-kriteria 'proses pengadaan barang dan jasa'hanya dilakukan penilaian terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang dianggarkan pada anggaran murni dan tidak mempertimbangkan proses pengadaan barang dan jasa yang dianggarkan pada anggaran perubahan.
- k. pada sub-kriteria 'fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan serapan DD', penilaian sub sub kriteria Fasilitasi Serapan DD khusus Tahun Anggaran 2017.
3. Setelah setiap kategori diberikan nilai, maka penyimpulan dilakukan sebagai berikut:
- a. tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap kategori pada setiap sub-kriteria sehingga ditemukan suatu angka tertentu;
- b. untuk kriteria yang berhubungan dengankondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata; dan
- c. tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai subkriteria yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu dengan total nilai tertinggi 100.

## IV. PELAPORAN DAN PENETAPAN HASIL EVALUASI

1. tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah semesteran dan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah tahunan kepada Bupati;
2. hasil evaluasi kinerja semesteran disampaikan kepada Bupati paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan;
3. hasil evaluasi kinerja tahunan disampaikan kepada Bupati paling lambat pada akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya; dan
4. berdasarkan laporan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, Bupati menetapkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati.

## V. PENILAIAN HASIL EVALUASI DAN PENGHARGAAN

Bupati memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah berdasarkan hasil penilaian kinerja dengan tingkatan sebagai berikut :

```
Nilai 90 - 100 = A 80 - <90 = B 70 - <80 = C 60 - <70 = D 50 - <60 = E
```

Bagi Perangkat Daerah yang memperoleh predikat tertinggi akan diberikan penghargan dalam evaluasi kinerja semesteran dan evaluasi kinerja tahunan sesuai kemampuan keuangan daerah.

## BUPATI BANJAR,


## H. KHALILURRAHMAN

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR : 30 Tahun 2017 TANGGAL: 2 Juni 2017

## LEMBAR KRITERIA EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTERAN

## A. BADAN/DINAS/SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT DPRD

| NO | KRITERIA/SUB KRITERIA | KATEGORI | NILAI |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | PERENCANAAN | | |
| a. | Keselarasan RENSTRA - RPJMD | 1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% a.s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan < 70% | 5 4 3 2 1 |
| b. | Keselarasan RENSTRA - RENJA | 1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan < 70% | 5 4 3 2 1 |
| c. | Keselarasan RENJA - RKA | 1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan < 70% | 5 4 3 2 1 |
| d. | Keselarasan RKA - DPA | 1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan < 70% | 5 4 3 2 1 |
| e. | Rencana Inovasi yang mendukung pencapaian organisasi | 1) apabila ada 5 inovasi 2) apabila ada 4 inovasi 3) apabila ada 3 inovasi 4) apabila ada 2 inovasi 5) apabila ada 1 inovasi | 5 4 3 2 1 |
| 2. | PELAKSANAAN | | |
| a. | Capaian realisasi fisik | 1) apabila minimal capaian mencapai 40% 2) apabila capaian antara 35% s/d <40% 3) apabila capaian antara 30% s/d <35% 4) apabila capaian antara 25% s/d <30% 5) apabila capaian <25% | 5 4 3 2 1 |
| b. | Capaian realisasi keuangan | 1) apabila minimal capaian mencapai 35% 2) apabila capaianantara 30% s/d < 35% 3) apabila capaian antara 25% s/d < 30% 4) apabila capaian antara 20% s/d < 25% 5) apabila capaian < 20% | 5 4 3 2 1 |

| c. Ketepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa | c. Ketepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa | c. Ketepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. ketepatan waktu pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) | 1. ketepatan waktu pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) | melalui |
| SIRUP | 1) RUP lengkap terumumkan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya 2) RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 10 Januari tahun anggaran berkenaan 3) RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 20 Januari tahun anggaran berkenaan 4) RUP lengkap terumumkan s/d akhir Januari tahun anggaran berkenaan | 5 4 3 2 |
| Proses Pengadaan | | |
| | 5) RUP lengkap terumumkan setelah bulan Januari tahun anggaran berkenaan | |
| | | 1 |
| 2. Barang dan Jasa | 2. Barang dan Jasa | |
| a.proses pengadaan barang dan jasa konstruksi | 1) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Maret tahun berkenaan 2) apabila proses pengadaan dilaksanakan | 5 |
| b.proses pengadaan barang dan jasa non konstruksi | s/d bulan April tahun berkenaan 3) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Mei tahun berkenaan 4) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Juni tahun berkenaan 5) apabila proses pengadaan dilaksanakan setelah bulan Juni tahun berkenaan 1) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Mei tahun berkenaan 2) apabila proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Juni tahun berkenaan 3) apabila proses pengadaan dilaksanakan | 4 3 2 1 5 4 3 |
| | | 2 |
| | pada bulan Juli tahun berkenaan 4) apabila proses pengadaan pada bulan Agustus tahun berkenaan | |
| | dilaksanakan 5) apabila proses pengadaan dilaksanakan | 1 |
| | setelah bulan Agustus tahun berkenaan | |
| Jumlah Revisi DPA | 1) apabila tidak ada revisi DPA - Daerah | |
| Perangkat Daerah | Perangkat | 5 |
| Ketepatan penyerapan anggaran belanja | 1) apabila ketepatan penyerapan mencapai ≥ 80% 2) apabila ketepatan penyerapan mencapai 70% s/d < 80% | 5 4 |
| langsung | anggaran anggaran 3) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 60% s/d < 70 % 4) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 50% < 60% | 3 2 |

| f. | Ketepatan Capaian Rencana Aksi | 1) apabila ketepatan capaian kegiatan sesuai rencana aksi mencapai ≥ 80% 2) apabila ketepatan capaian kegiatan sesuai rencana aksi mencapai 70% s/d < 80% 3) apabila ketepatan capaian kegiatan sesuai rencana aksi mencapai 60% s/d < 70% 4) apabila ketepatan capaian kegiatan sesuai rencana aksi mencapai 50% < 60% 5) apabila ketepatan capaian kegiatan sesuai rencana aksi mencapai < 50% | 5 4 3 2 1 5 | |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| g. | Pelayanan | 1) apabila sarana dan prasarana pelayanan lengkap mencapai ≥ 80% 2) apabila sarana dan prasarana pelayanan lengkap mencapai 70% s/d < 80% 3) apabila sarana dan prasarana pelayanan lengkap mencapai 60% s/d < 70 % 4) apabila sarana dan prasarana pelayanan | 4 3 2 | |
| h. | Realisasi rencana Inovasi | lengkap mencapai < 50% 1) apabila terealisasi kegiatan inovasi mencapai 5 buah 2) apabila terealisasi kegiatan inovasi mencapai 4 buah 3) apabila terealisasi kegiatan inovasi mencapai 3 buah 4) apabila terealisasi kegiatan inovasi mencapai 2 buah 5) apabila terealisasi kegiatan inovasi | 5 4 3 2 1 | |
| 3. | mencapai 1 buah PELAPORAN | mencapai 1 buah PELAPORAN | mencapai 1 buah PELAPORAN | mencapai 1 buah PELAPORAN |
| a. | Ketepatan waktu dan kebenaran laporan aset per triwulan | 1) apabila laporan disampaikan tepat waktu yaitu 1 hari kerja setelah rekonsiliasi 2) apabila laporan disampaikan 2 s/d 5 hari kerja setelah rekonsiliasi 3) apabila laporan disampaikan 6 s/d 10 hari kerja setelah rekonsiliasi 4) apabila laporan disampaikan 11 s/d 15 hari kerja setelah rekonsiliasi 5) apabila laporan disampaikan lebih dari 15hari kerja setelah rekonsiliasi | 5 4 3 2 1 | |
| b. | Ketepatan laporan capaian keuangan | 1) apabila laporan disampaikan s/d tanggal 10 bulan berikutnya diberikan 2) apabila laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d15 bulan berikutnya 3) apabila laporan disampaikan pada tanggal 16 s/d 20 bulan berikutnya 4) apabila laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d 25 bulan berikutnya 5) apabila laporan disampaikan setelah | 5 4 3 2 1 | |

| c. | Ketepatan laporan capaian fisik | 1) apabila laporan disampaikan s/d tanggal 10 bulan berikutnya diberikan 2) apabila laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d 15 bulan berikutnya 3) apabila laporan disampaikan pada tanggal 16 s/d 20 bulan berikutnya 4) apabila laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d 25 bulan berikutnya 5) apabila laporan disampaikan setelah tanggal 25 bulan berikutnya | 5 4 3 2 1 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| d. | Ketepatan laporan Rencana Aksi Kinerja | 1) apabila laporan lengkap 100% 2) apabila kelengkapan laporan mencapai 90% s/d < 100% 3) apabila kelengkapan laporan mencapai 80% s/d < 90% 4) apabila kelengkapan laporan mencapai 70% s/d < 80% 5) apabila kelengkapan laporan mencapai < 70% | 5 4 3 2 1 |
| e. | Kelengkapan Dokumentasi PERANGKAT DAERAH (IKU, Renstra, RKPD, DPA, SOP, Perjanjian Kinerja, SKP, Kode Etik Pegawai, Profil Perangkat Daerah, LHKPN/LHKASN) | 1) apabila dokumen lengkap 100% 2) apabila kelengkapan dokumen mencapai 90% s/d < 100% 3) apabila kelengkapan dokumen mencapai 80% s/d < 90% 4) apabila kelengkapan dokumen mencapai 70% s/d < 80% 5) apabila kelengkapan dokumen mencapai < 70% | 5 4 3 2 1 |

## B. KECAMATAN

| NO | KRITERIA/SUB KRITERIA | KATEGORI | NILAI |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | PERENCANAAN | PERENCANAAN | PERENCANAAN |
| a. | Keselarasan RENSTRA - RPJMD | 1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan < 70% | 5 4 3 2 1 |
| b. | Keselarasan RENSTRA - RENJA | 1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan < 70% | 5 4 3 2 1 |
| c. | Keselarasan RENJA-RKA | 1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan < 70% | 5 4 3 2 1 |

| d. | Keselarasan RKA - DPA | 1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan < 70% | 5 4 3 2 1 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| e. 5) | Rencana Inovasi yang mendukung pencapaian organisasi | 1) apabila ada 5 inovasi 2) apabila ada 4 inovasi 3) apabila ada 3 inovasi 4) apabila ada 2 inovasi apabila ada 1 inovasi | 5 4 3 2 1 |
| 2. | PELAKSANAAN | PELAKSANAAN | PELAKSANAAN |
| a. | Capaian realisasi fisik | 1) apabila minimal capaian mencapai 40% 2) apabila capaian antara 35% s/d <40% 3) apabila capaian antara 30% s/d <35% 4) apabila capaian antara 25% s/d <30% 5) apabila capaian <25% | 5 4 3 2 1 |
| b. | Capaian realisasi keuangan | 1) apabila minimal capaian mencapai 35% 2) apabilacapaianantara30%s/d < 35% 3) apabilacapaianantara25%s/d < 30% 4) apabilacapaianantara20%s/d < 25% 5) apabila capaian < 20% | 5 4 3 2 1 |
| c. Ketepatan Proses Pengadaan Barang | dan Jasa | dan Jasa | dan Jasa |
| | 1. ketepatan waktu SIRUP | pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui 1) RUP lengkap terumumkan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya 2) RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 10 Januari tahun anggaran berkenaan 3) RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 20 Januari tahun anggaran berkenaan 4) RUP lengkap terumumkan s/d akhir Januari tahun anggaran berkenaan 5) RUP lengkap terumumkan setelah bulan Januari tahun anggaran berkenaan | 5 4 3 2 1 |
| Pengadaan | 2. Proses 1.proses pengadaan barang dan jasa konstruksi | Barang dan Jasa 1) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Maret tahun berkenaan 2) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan April tahun berkenaan 3) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Mei tahun berkenaan 4) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Juni tahun berkenaan 5) apabila proses pengadaan dilaksanakan | 5 4 3 2 1 |
| | 2.proses pengadaan barang dan jasa non konstruksi | 1) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Mei tahun berkenaan 2) apabila proses pengadaan dilaksanakan | 5 |
| | | pada bulan Juni tahun berkenaan | 4 |

| | | 4) apabila proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun berkenaan 5) apabila proses pengadaan dilaksanakan setelah bulan Agustus tahun berkenaan | 2 1 |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| d. | Jumlah Revisi DPA Perangkat Daerah | 1) apabila tidak ada revisi DPA- Perangkat Daerah 2) apabila revisi DPA-Perangkat Daerah dilakukan 1 kali 3) apabila revisi DPA-Perangkat Daerah dilakukan 2 kali 4) apabila revisi DPA-Perangkat Daerah dilakukan 3 kali 5) apabila revisi DPA-Perangkat Daerah | 5 4 3 2 1 |
| e. | Ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung | dilakukan lebih dari 3 kali 1) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai ≥ 80% 2) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 70% s/d < 80% 3) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 60% s/d < 70 % 4) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 50% < 60% 5) apabila ketepatan penyerapan anggaran | 5 4 3 2 1 |
| f. | Ketepatan Capaian Rencana Aksi | mencapai < 50% 1) apabila ketepatan capaian kegiatan sesuai rencana aksi mencapai ≥ 80% 2) apabila ketepatan capaian kegiatan sesuai rencana aksi mencapai 70%s/d<80% 3) apabila ketepatan capaian kegiatan sesuai rencana aksi mencapai 60%s/d<70 % 4) apabila ketepatan capaian kegiatan sesuai rencana aksi mencapai 50% < 60% 5) apabila ketepatan capaian kegiatan sesuai | 5 4 3 2 1 |
| g. | Pelayanan | rencana aksi mencapai < 50% 1) apabila sarana dan prasarana pelayanan lengkap mencapai ≥ 80% 2) apabila sarana dan prasarana pelayanan lengkap mencapai 70% s/d < 80% 3) apabila sarana dan prasarana pelayanan lengkap mencapai 60% s/d < 70 % 4) apabila sarana dan prasarana pelayanan lengkap mencapai 50% < 60% | 5 4 3 2 |
| h. | Realisasi rencana Inovasi | lengkap mencapai < 50% 1) apabila terealisasi kegiatan inovasi mencapai 5 buah 2) apabila terealisasi kegiatan inovasi mencapai 4 buah 3) apabila terealisasi kegiatan inovasi mencapai 3 buah 4) apabila terealisasi kegiatan inovasi mencapai 2 buah | 5 4 3 2 |

| 3. | PELAPORAN | PELAPORAN | PELAPORAN |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a. | Ketepatan waktu dan kebenaran laporan aset per triwulan | 1) apabila laporan disampaikan tepat waktu yaitu 1 hari kerja setelah rekonsiliasi 2) apabila laporan disampaikan 2 s/d 5 hari kerja setelah rekonsiliasi 3) apabila laporan disampaikan 6 s/d 10 hari kerja setelah rekonsiliasi 4) apabila laporan disampaikan 11 s/d 15 hari kerja setelah rekonsiliasi 5) apabila laporan disampaikan lebih dari 15 hari kerja setelah rekonsiliasi | 5 4 3 2 1 |
| b. | Ketepatan laporan capaian keuangan | 1) apabila laporan disampaikan s/d tanggal 10 bulan berikutnya diberikan 2) apabila laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d 15 bulan berikutnya 3) apabila laporan disampaikan pada tanggal 16 s/d 20 bulan berikutnya 4) apabila laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d 25 bulan berikutnya 5) apabila laporan disampaikan setelah tanggal 25 bulan berikutnya | 5 4 3 2 1 |
| | capaian fisik 2) 11 3) 16 4) laporan 1) | bulan berikutnya diberikan apabila laporan disampaikan pada tanggal s/d 15 bulan berikutnya apabila laporan disampaikan pada tanggal s/d 20 bulan berikutnya apabila laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d 25 bulan berikutnya 5) apabila laporan disampaikan setelah tanggal 25 bulan berikutnya apabila laporan lengkap 100% 2) apabila kelengkapan laporan mencapai | 4 3 2 1 |
| d. | Ketepatan Rencana Aksi Kinerja | 90% s/d < 100% 3) apabila kelengkapan laporan mencapai 80% s/d < 90% 4) apabila kelengkapan laporan mencapai 70% s/d < 80% 5) apabila kelengkapan laporan mencapai < | 5 4 3 2 1 |
| e. | Kelengkapan Dokumentasi Perangkat Daerah (IKU, Renstra, RKPD, DPA, SOP, Perjanjian Kinerja, SKP, Kode Etik Pegawai, Profil Perangkat Daerah, LHKPN / LHKASN) | 70% 1) apabila dokumen lengkap 100% 2) apabila kelengkapan dokumen mencapai 90% s/d < 100% 3) apabila kelengkapan dokumen mencapai 80% s/d < 90% 4) apabila kelengkapan dokumen mencapai 70% s/d < 80% 5) apabila kelengkapan dokumen mencapai < 70% | 5 4 3 2 1 |
| 4. | CAPAIAN | CAPAIAN | CAPAIAN |
| a. | Ketepatan Waktu Hasil Evaluasi Penerbitan Perdes (RKPDes dan APBDes) | 1) Perdes ditetapkan pada bulan November tahun anggaran sebelumnya 2) Perdes ditetapkan pada tanggal 1 s/d 15 Desember tahun anggaran sebelumnya | 5 4 |

| | 3) Perdes ditetapkan pada tanggal 16 s/d 31 Desember tahun anggaran sebelumnya 4) Perdes ditetapkan pada tanggal 1 s/d 15 Januari tahun berjalan 5) Perdes ditetapkan setelah 15 Januari tahun | 3 2 1 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| berjalan Fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan serapan DD | berjalan Fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan serapan DD | berjalan Fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan serapan DD |
| 1. Fasilitasi ketepatan pencairan ADD | 1. Fasilitasi ketepatan pencairan ADD | 1. Fasilitasi ketepatan pencairan ADD |
| | 1) apabila waktu pencairan dilaksanakan sebelum 7 hari kerja sebelum jadwal yang ditetapkan 2) apabila waktu penca