PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 33 Tahun 2015 tentang KOMISI IRIGASI (berlaku 1 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2004 tentang Irigasi di Kabupaten Trenggalek perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Irigasi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2004 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 7/C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI IRIGASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
5. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, yang selanjutnya disebut Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek.
8. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dispertahutbun, adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten Trenggalek.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
12. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
14. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
15. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan Komisi Irigasi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan kepastian hukum pembentukan Komisi Irigasi;
- b. mewujudkan lembaga koordinasi untuk pengembangan dan pengelolaan Irigasi yang demokratis, transparan, bertanggungjawab dan mengutamakan kepentingan petani; dan
- c. mewujudkan lembaga yang dapat menjadi wadah koordinasi dan komunikasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan sistem Irigasi tingkat Daerah.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi Komisi Irigasi;
- b. susunan organisasi dan tata kerja Komisi Irigasi;
- c. hak dan kewajiban anggota;
- d. sekretariat Komisi Irigasi; dan
- e. pembiayaaan.
KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI KOMISI IRIGASI Bagian Kesatu Kedudukan Komisi Irigasi
BAB IV - KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI KOMISI IRIGASI Bagian Kesatu Kedudukan Komisi Irigasi
Pasal 4
- (1) Komisi Irigasi berkedudukan di ibukota Daerah.
- (2) Komisi Irigasi dibentuk dengan Keputusan Bupati dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB IV - KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI KOMISI IRIGASI Bagian Kesatu Kedudukan Komisi Irigasi
Pasal 5
Komisi Irigasi mempunyai wilayah kerja meliputi:
- a. Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah yang meliputi Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1000 (seribu) ha;
- b. Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi yang meliputi Daerah Irigasi yang luasnya 1000 (seribu) ha sampai dengan 3000 (tiga ribu) ha yang berada dalam satu Daerah yang sudah ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah;
- c. Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah yang meliputi Daerah Irigasi yang luasnya lebih dari 3000 (tiga ribu) ha dan Daerah Irigasi strategis nasional yang berada dalam Daerah, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. Daerah Irigasi desa.
BAB IV - KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI KOMISI IRIGASI Bagian Kesatu Kedudukan Komisi Irigasi
Pasal 6
- (1) Pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Komisi Irigasi mempunyai tugas:
- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian Air Irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
- e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh SKPD dan pihak-pihak lain yang terkait dengan mempertimbangkan data debit Air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian Air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman serta rencana pembagian dan pemberian Air;
- f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi;
- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi Air untuk kegiatan perluasan Daerah layanan Jaringan Irigasi dan peningkatan Jaringan Irigasi;
- i. memberikan masukan atas penetapan Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi dan Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- j. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, kebanjiran dan akibat bencana alam lain;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem Irigasi; dan m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- (2) Pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Komisi Irigasi mempunyai tugas:
- a. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada Bupati untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian Air Irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk diteruskan kepada Bupati;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh SKPD maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan mempertimbangkan data debit Air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian Air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian Air untuk diteruskan kepada Bupati;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi Air untuk kegiatan perluasan
Daerah layanan Jaringan Irigasi dan peningkatan Jaringan Irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
- h. memberikan masukan kepada Bupati, atas penetapan Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi dan Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, kebanjiran dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem Irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- (3) Pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Komisi Irigasi mempunyai tugas:
- a. mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi kepada Menteri;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian Air Irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. mengusulkan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk diteruskan kepada Menteri;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh SKPD dengan mempertimbangkan data debit Air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian Air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian Air untuk diteruskan kepada Menteri;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan
dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi Air untuk kegiatan perluasan Daerah layanan Jaringan Irigasi dan peningkatan Jaringan Irigasi;
- h. memberikan masukan kepada gubernur atas penetapan Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi dan Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, kebanjiran dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem Irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
Bagian Keempat Fungsi Komisi Irigasi
BAB IV - KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI KOMISI IRIGASI Bagian Kesatu Kedudukan Komisi Irigasi
Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi Irigasi menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, P3A tingkat Daerah Irigasi, dengan pengguna Jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya pada Daerah.
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAB V - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 8
- (1) Organisi Komisi Irigasi terdiri atas:
- a. ketua;
- b. ketua harian;
- c. sekretaris; dan
- d. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Bappeda.
- (3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. ketua harian I yang dijabat olehKepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan; dan
- b. ketua harian II yang dijabat oleh Kepala Dispertahutbun.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. sekretaris I dijabat oleh Kepala Bidang Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan; dan
- b. sekretaris II dijabat oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dispertahutbun.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari SKPD, wakil GP3A/P3A dan wakil kelompok pengguna Jaringan Irigasi lainnya.
- (6) Komisi Irigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan Irigasi.
- (7) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan olehKetua Komisi Irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Bagan susunan organisasi Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Susunan organisasi Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua

## Tata Kerja Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, ketua, ketua harian, sekretaris, anggota dan tenaga ahli wajib mewujudkan lembaga yang koordinatif untuk pengembangan dan pengelolaan Irigasi yang demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan petani.

## Pasal 10

- (1) Komisi Irigasi bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau yang dihadiri oleh seluruh anggota dan dipimpin oleh Ketua.
- (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh Ketua.
- (3) Dalam melakukan persidangan, Ketua Komisi Irigasi dapat mengundang nara sumber tertentu dari Instansi Pemerintah, unsur Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.
- (4) Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, Komisi Irigasi menyelenggarakan rapat sebagai berikut:
- a. rapat berkala diselenggarakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali; dan

- b. rapat khusus diselenggarakan setiap waktu apabila diperlukan.

## Pasal 11

Komisi Irigasi memberikan laporan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang memuat:

- a. hal-hal yang berhubungan dengan program, hasil pelaksanaan dan peningkatan pengelolaan Irigasi di Daerah kerjanya; dan
- b. pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi dalam berperan serta pada institusi lain yang berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan Irigasi.

## Pasal 12

- (1) Anggota dinyatakan berhenti apabila:
- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia; dan
- c. ditarik oleh organisasi yang diwakilinya.
- (2) Anggota yang dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diadakan penggantian antar waktu.

## BAB VI

## HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 13

- (1) Hak anggota Komisi Irigasi meliputi:
- a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan Komisi Irigasi dan informasi terkait lainnya;
- b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
- c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
- d. ikut dalam proses pengambilan keputusan;
- e. mempunyai hak suara yang sama; dan

- f. dipilih sebagai wakil Komisi Irigasi dalam dewan sumber daya Air kabupaten.
- (2) Kewajiban anggota Komisi Irigasi meliputi :
- a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menghadiri rapat tahunan anggota, rapat pleno pengurus, dan rapat-rapat lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Komisi Irigasi;
- d. mentaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan Komisi Irigasi; dan
- e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

## BAB VII

## SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas Komisi Irigasi difasilitasi oleh sekretariat Komisi Irigasi yang dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat secara administratif bertanggungjawab kepada ketua melalui sekretaris Komisi Irigasi.
- (3) Kepala sekretariat ditetapkan oleh ketua atas usulan ketua harian dan bekerja secara penuh waktu.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat yang berada pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan.
- (5) Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, Bappeda dan/atau Dispertahutbun.

## Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Komisi Irigasi ditetapkan oleh ketua harian I.
- (2) Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertugas:
- a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi;
- b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli / pakar / nara sumber yang diperlukan oleh Komisi Irigasi; dan
- c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (3) Sekretariat Komisi Irigasi secara administratif berada di bawah Dinas PU Bina Marga dan Pengairan.
- (4) Uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat Komisi Irigasi diatur lebih lanjut oleh ketua harian I.

## BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 16

- (1) Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan Komisi Irigasi dibebankan pada APBD pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan.
- (2) Sekretariat menyiapkan rencana kebutuhan biaya operasional Komisi Irigasi untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Komisi Irigasi dilakukan oleh sekretariat melalui Dinas PU Bina Marga dan Pengairan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 79 Tahun 2013 tentang Komisi Irigasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 1 Juli 2015 BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 1 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG KOMISI IRIGASI

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KOMISI IRIGASI

KETUA MARIAN

SEKRETARIS

ANGGOTA

Keterangan :

Garis Komando


Keterangan : Garis Komando

BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001