PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 27 Tahun 2016 tentang PELAPORAN TRANSAKSI USAHA PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN MELALUI ONLINE SYSTEM (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
PELAPORAN TRANSAKSI USAHA PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN MELALUI ONLINE SYSTEM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
:
:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak serta pelaksanaan ketentuan Pasal 103.a Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu dilaksanakan online system terhadap pelaporan data transaksi usaha wajib pajak untuk jenis pajak hotel dan pajak restoran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel dan Pajak Restoran Melalui Online System;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
1
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 120);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembar Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 8);
22. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 49);
23. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 48);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI USAHA PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN MELALUI ONLINE SYSTEM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD-PPD adalah Instansi yang melakukan pelayanan pajak daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat pegawai negeri sipil.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dibuatnya peraturan ini adalah dalam rangka mengatisipasi perkembangan teknologi serta peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga diperlukan kemudahan dalam perlaporan transaksi usaha melalui online system khususnya bagi Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Tujuan penyusunan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberi pedoman kepada Petugas dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan pelaporan transaksi usaha Pajak Hotel dan Pajak Restoran melalui Online System.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. online system data transaksi usaha;
- b. pelaksanaan online system;
- c. pelaporan pajak terutang;
- d. hak dan kewajiban; dan
- e. ketentuan penutup.
ONLINE SYSTEM DATA TRANSAKSI USAHA
Bagian Kesatu Online System Data Transaksi
BAB III - ONLINE SYSTEM DATA TRANSAKSI USAHA
Pasal 4
- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha, Walikota melalui SKPD-PPD berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang dimiliki SKPD-PPD secara online system.
- (2) Online System pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah pada jenis Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
- (3) Data transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan di hotel dan restoran.
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. data pembayaran atas jasa usaha hotel yang dapat berupa :
1. pembayaran sewa kamar ( room );
2. pembayaran makanan dan minuman ( food and beverage );
3. pembayaran jasa penunjang, untuk :
- a) laundry;
- b) telepon, faksimile, internet, teleks dan fotocopy;
- c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; atau
- d) service charge.
4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel;
5. banquet, berupa :
- a) persewaan ruang rapat; atau
- b) ruang pertemuan.
- b. data pembayaran atas jasa usaha restoran yang dapat berupa :
1. pembayaran makanan dan minuman;
2. pembayaran pemakaian ruangan rapat atau ruang pertemuan di restoran ( room charge );
3. pembayaran service charge; atau
4. pembayaran jasa boga/catering.
Bagian Kedua
Perekaman Data Transaksi Usaha
BAB III - ONLINE SYSTEM DATA TRANSAKSI USAHA
Pasal 5
- (1) Online system pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota melalui SKPD-PPD dengan menggunakan alat atau sistem perekaman data transaksi usaha.
- (2) Alat atau sistem perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dalam masa pajak.
- (3) Alat atau sistem perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omset) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terhutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memilah Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang, maka alat atau sistem perekaman data transaksi usaha merekam :
- a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omset) usaha sebelum pajak; dan
- b. jumlah pajak yang terutang
BAB III - ONLINE SYSTEM DATA TRANSAKSI USAHA
Pasal 6
- (1) Perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dimonitor oleh wajib pajak dan Walikota melalui SKPD-PPD menggunakan alat atau sistem perekaman data transaksi usaha.
- (2) Penyajian hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak dan Walikota melalui Pejabat SKPD-PPD yang ditunjuk oleh Kepala SKPDPPD.
- (3) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kerahasiaan di bidang perpajakan daerah ## BAB IV
PELAKSANAAN ONLINE SYSTEM
Bagian Pertama Persiapan pelaksanaan online system
BAB III - ONLINE SYSTEM DATA TRANSAKSI USAHA
Pasal 7
- (1) Persiapan pelaksanaan online system pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
- a. SKPD-PPD mempersiapkan prangkat, aplikasi dan jaringan untuk kegiatan online system;
- b. Wajib Pajak mempersiapkan aplikasi dan memberikan akses agar dapat dihubungkan secara online ke perangkat SPKD-PPD.
- (2) Sebelum dilaksanakan persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka masing-masing pihak akan diikat dengan suatu perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya mengatur :
- a. jenis data yang harus diberikan;
- b. mekanisme penyampaian data;
- c. hak dan Kewajiban pelaksana;
- d. sanksi yang dapat dikenakan;
- e. tatacara penyelesaian perselisihan.
Bagian Kedua Pelaksanaan online system
BAB III - ONLINE SYSTEM DATA TRANSAKSI USAHA
Pasal 8
- (1) Dalam pelaksanaan online system pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan penyajian perekaman data transaksi usaha dapat dilaksanakan dengan 2 cara yaitu :
- a. pelaksanaan online system yang dilakukan sendiri oleh SKPDPPD.
- b. pelaksanaan online system yang dilakukan oleh SKPD-PPD berkerjasama dengan bank umum pemerintah sebagai pelaksana operasional.
- (2) Pelaksanaan online system yang dilakukan sendiri oleh SKPD-PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan membangun sendiri aplikasi serta penyediaan peralatan yang mendukung pelaksanaan online system transaksi usaha.
- (3) Pelaksanaan online system yang dilakukan oleh SKPD-PPD berkerjasama dengan bank umum pemerintah sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan CMS atau aplikasi sejenis yang dimiliki bank umum pemerintah yang terhubung dan dapat dimonitor oleh Wajib Pajak dan Walikota melalui SKPD-PPD.
- (4) Dalam penunjukan bank umum pemerintah sebagai pelaksana operasional online system sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mendapat persetujuan dari Walikota.
- (5) Pelaksanaan operasional online system oleh bank umum pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui perjanjian kerjasama dengan BPKAD.
BAB III - ONLINE SYSTEM DATA TRANSAKSI USAHA
Pasal 9
- (1) ## BAB V PELAPORAN PAJAK TERUTANG
BAB III - ONLINE SYSTEM DATA TRANSAKSI USAHA
Pasal 10
- (1) Setelah berakhirnya masa pajak, Wajib Pajak melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Tatacara dan batas waktu penyampaian SPTPD mengikuti ketentuan yang telah berlaku.
BAB III - ONLINE SYSTEM DATA TRANSAKSI USAHA
Pasal 11
- (1) Walikota melalui SKPD-PPD melaksanakan sinkronisasi data SPTPD yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan data ## BAB VI HAK DAN KEWAJBAN
BAB III - ONLINE SYSTEM DATA TRANSAKSI USAHA
Pasal 12
- (1) Dalam pelaksanaan online system pelaporan data transaksi usaha, Wajib Pajak berkewajiban :
- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekaman data transaksi usaha yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;
- b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- c. melaporkan alat atau sistem perekaman data transaksi usaha yang mengalami kerusakan melalui call center pada bank pelaksana online system atau kepada SKPD-PPD paling lama 1 x 24 jam sejak terjadinya kerusakan.
Wajib Pajak berhak :
- a. mendapat kebijakan pembebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis melalui Keputusan Walikota;
- b. memperoleh fasilitas CMS dan kemudahan fasilitas lainnya dari bank, apabila pelaksanaan online system dikerjasamakan dengan bank umum pemerintah; dan
- c. memperoleh fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
SKPD-PPD berkewajiban :
- a. merahasiakan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak.
- b. melakukan tindakan administrasi pemungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila terjadi kerusakan alat atau sistem perekaman data transaksi sehingga tidak berfungsinya online system baik yang dilakukan sengaja atau tidak.
- c. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database pajak daerah untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- d. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terhadap aktivitas Wajib Pajak.
SKPD-PPD berhak :
- a. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak.
- b. mendapatkan laporan rincian data pembayaran pajak untuk masing-masing Wajib Pajak perjenis pajak; dan
- c. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 17 Juni 2016

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 17 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 27