Unknown Unknown Nomor L2 Tahun 2016 tentang dengan pelestarian cagar budaya; - d. bahwa berdasarkan pertinbangan sobagaimana dimaksud dalam humf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peratuneul Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah; (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertinbangan sobagaimana dimaksud dalam humf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peratuneul Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah;
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.
- Undang-Undang Nomor L2 Tahun f950 tentang PembentukanDaerah-Daerah Kabupaten dalam Ling!&lt;ungan Propinsi Jawa Timur (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4U sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1965 Nomor 19, Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301; 2.
- Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 74, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O9); 3.
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L4A, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OlA tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot0 Nomor 130); 5.
3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun zOLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLt Nomor 82, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523); 6.
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintatran Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 5537 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintatr Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanflaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35); 8.
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 9.
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2OO9 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan; 10.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24361; 11.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2Ot3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10); 12.
Dengan Persetqfuan Bersama
DTITAIT PERUTAKILITT RAITYA:T DAERATI KABTIPATTIV SITTIBOITDO dan
BT'PATI SITT'BOIYDO
MEMI'TUSKAil:
Menetapkan
PERATT'RAII DATRATI TTITTANG
CAGAR BT'DAYA DAERAII.
PEIIGEI,OLAAIT
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintatr Kabupaten Situbondo.
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagr sejarah, ilmu pengetahu€u3., pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo.
6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagran-bagrantry&amp;, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudaya€rn dan sejarah perkembangan manusia.
8. Stmktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
7. Bangunan Cagar Budaya adalatr susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan /atau tidak berdindhg, dan beratap.
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, danf atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11. Tim ahli cagar budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
Pasal 2
Pelestarian cagar budaya berasaskan:
- b. Bhinneka ftrnggal lka;
- a. Pancasila;
- c. kenusantaraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- d. keadilan;
- f. kemanfaatan;
- h. partisipasi; dan
- g. keberlanjutan;
- i. transparansi dan akuntabilitas.
Pasal 3
Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk:
- a. melinduogt, mengamankan dan melestarikan Cagar Budaya;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan Daeratr dan masyarakat;
- c. meningkatkan pematraman dan kesadaran masyarakat;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya; dan
- e. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi dan meningkatkan aktivitas di bidang kebudayaan.
Pasal 4
Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :
- a. kriteria cagar budaya ## BAB III KRITERIA CAGAR BTIDAYA Baglan Kesatu Benda, Bangunan, dan Stnrktur
Pasal 5
- (1) Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- a. berusia 5O (lima puluh) tahun atau lebih;
7
- c. memiliki arti khusus bag sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan /atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bag penguatan kepribadian bangsa.
- (2) Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- a. benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.
Pasal 6
Bangunan Cagar Budaya sebagaim€rna dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
- a. berunsur tunggal atau banyak; danlatau
Pasal 7
struktur cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
- b. sslagran atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.
- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
Baglan Kedua Sltus dan Kawalan
Pasal 8
L,okasi dapat ditetapkan sebagai situs cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Stmktur Cagar Budaya; dan
Pa;al 9
Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasarr Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
- b. bempa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- a. mengandung 2 (dua) Situs cagar Budaya atau lebih yang letalorya berdekatan;
8
- c. memiliki pola yang memperUhatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dart
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
BAB TV
TUGAS DAIT WEWTITAITG PTMERIITTAII DAF;RATI Pasal 1O
Dalam pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bag kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.
Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
Pasal 11
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- b. mengkoordinasikan Pelestarian cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayatr;
- d. menetapkan status Cagar Budaya;
I
- e. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- f. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- g. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia dibidang cagar budaya;
- h. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
1. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
6. menetapkan batas situs dan kawasan; dan J.
7. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagrannya. k.
BAB V - RTGISTRASI CAGAR BI'DAYA Baglan Kesatu Pendaftaran Pasal 12
Pasal 12
- (U setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daeratr tanpa dipungut biaya.
- (21 setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketatrui pemiliknya.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daeratr.
BAB V - RTGISTRASI CAGAR BI'DAYA Baglan Kesatu Pendaftaran Pasal 12
Pasal 13
- Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 diserahkan kepada Tim Ahli cagar Budaya untuk dikqii kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya. (1)
- Pengkajian sebrgaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, strulrtur, lokasi, dan satuan ruang geogralis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. (2)
- (3) fim AhU Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Dinas.
- (5) Selama proses pengkqiian, benda, bangunan, stmktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
BAB V - RTGISTRASI CAGAR BI'DAYA Baglan Kesatu Pendaftaran Pasal 12
Pasal 14
- Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geogralis yang didaftarkan layak ditetapkan sebagai Cagar Budaya. (1)
- Pemerintatr Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada Pemerintah Frovinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah. (21
- Setelah tercatat dalam Register Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa: (3)
- b. surat keterangan kepemilikan
BAB V - RTGISTRASI CAGAR BI'DAYA Baglan Kesatu Pendaftaran Pasal 12
Pasal 15
- Cagar Budaya yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan dicatat dalam Register Cagar Budaya. (1) - Pengelolaan Register Cagar Budaya dilakukan oleh Dinas. (2t ## Baglan Kellma Pemerlngkatan Pasal 16 Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. ## Pasal 17

Penandatangan: Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat kabupaten dengan Keputusan Bupati. ## Pasal 18 Cagar Budaya yang tidak lagl memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim AhU Cagar Budaya di setiap tingkatan. ## BAB VI PTMILIIrAil DAII PTNGUASAAN Pasal 19 - Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan /atau situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (1) - Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisarl, hibah, tukarmenukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara. (21 ## Pasal 2O - Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau perseorangan. (1) - Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya. (21 - (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, d[iual, diganti rugl, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan. - (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat diatihkan kepemilikannya.

Penandatangan: - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 21

Penandatangan: - Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagtanny&amp;, kecuali dengan tnn Bupati. (1)

Penandatangan: - Ketentuan lebih lar{ut mengenai pemberian tzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. (2t ## ?age,l22 - (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 3O (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wqjib melaporkannya kepada Dinas. 2. Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah. (21 ## Pasal 23

Distribusi: - Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi dan/atau Insentif apabila telatr melakukan kewqiibannya melindungr Cagar Budaya. (1)

Distribusi: - Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21

Penandatangan: - Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. (3) ## BAB VII PENEMUAIY DAIT PTITCARIAN ## Pasal 24 - (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya. 2. Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (U yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah. (21 3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (U, Dinas melakukan pengkqiian terhadap temuan. (3) ## Pasel 25

Penandatangan: - (1) setiap orang dilarang melakukan pencarian cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, danlatau pengangkatan di darat dan/atau di air, kecuali dengan izir. Bupati.

Penandatangan: 2. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. ## BAB VIII PELESTARIAIY Baglan Kesatu Umum ## Pasal 25 - (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungiawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. 2. (21 Kegiatan Pelestarian cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tim Pelestarian deng€rn memperhatikan etika pelestarian. - (3) Tata cara Pelestarian cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian pada kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian. - (4) Pelestarian cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. ## Baglan Kedua Penyelamatan ?asal27 - (u Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimitiki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan. - (21 Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk: - mencegah kerusakan karena falrtor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan a. - mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan. b. ## Baglan Ketlga ## Pengamanan ## Pasal 28 - (1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar Cagar Budaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah. - (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya. ## Pasal 29 Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harrs memperhatikan pemanfaatannya basl kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetatruan, agama, kebudayaan, dan/ atau pariwisata. ## Pasal 3O

Penandatangan: - (1) setiap orang dilarang memindahkan dan/atau memisatrkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagran-bagranrys, kecuali dengan izj,ar^ Bupati.

Penandatangan: 2. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian win ssfoagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 31 - (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagranbagranrys, hanya dapat dibawa ke luar Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, da-: r / atau pameran pendidikan. 0

Penandatangan: - (21 Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati.

Penandatangan: - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian inn sebagaimana dimaksud pada ayat {21 diatur dengan Peraturan Bupati. ## Baglan Keempat T.onaal ## Pasal 32 - Perlindungan cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanf,aatan ruang melalui sistem T.onasi berdasarkan hasil kqiian. (1)

Penandatangan: - Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U ditetapkan oleh Bupati. (2) - Pemanfaatan ?rlr:ra pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religr. (3) ## Baglan Kellma Pemellharaan Pasal 33 - Setiap orang wqiib memelihara Cagar Budaya yang dimi[ki dan/atau dikuasainya. (1) - Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menansgulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. (21 - Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya. (3)

Penandatangan: - Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati. (4) ## Baglan Keenam Pemugaran Pasal 34 - (1) Pemugaran Bangunan cagar Budaya dan struktur cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. 2. (21 Pemugaran cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: - a. keaslian bahan, bentuk, tate letak, gaya, dan/ atau telarologt pengerjaan; - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin; - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran. - c. penggunaan teknik, metode, dan batran yang tidak bersifat merusak; dan - (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya. - (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan Iisik harus didahului analisis mengenai dampak ling!&lt;ungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penandatangan: 6. Pemugaran Bangunan cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Bupati. (s)

Penandatangan: 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati. (6) ## Baglan KetuJuh Pengembangan ## Pasal 35 - (1) Pengembangan cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. 2. (21 Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh: - b. tzrn pemilik dan/atau yang menguasai cagar Budaya.

Penandatangan: - a. izin Bupati; dan - (3) Pengembangan cagar Budaya sebagtimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. - (4) setiap kegiatan pengembangan cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian. ## Baglan Kedelapan Pemanfaatan ## Pasal 35 - (1) Pemerintah Daerah dan setiap or€mg dapat memanf;aatkan cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Penandatangan: - (21 setiap orang yang akan memanfaatkan cagar Budaya sebrgaimana dimaksud pada ayat (1) wqiib mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. ## BAB IX ## PEIYYIUPAITAIT DAIT PERAITATAIT CAGAR BT'DAYA DI MUSEIIM Pasal 37 - (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat disimpan dan /atau dirawat di museum. 2. Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindutrgl, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau stnrktur yang telah ditetapkan sebagai cagar Budaya atau yang bukan cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. (21 3. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berada di bawah tanggung jawab pengelola museum. (s) 4. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola museum mengangkat Kurator. (4) ## Pasal 38 - cagar Budaya yang meqiadi koleksi museum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai dengan ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkqiian dan penyajian pameran. (1) - Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperjualbelikan dan atau dipindatrtangankarl. (2t - Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meliputi tindakan basr museum untuk melakukan tukar menukar sebagai upaya menambah koleksi sepanjang tidak berakibat berkurangnya koleksi. (3) - Penyelenggaraan museum dapat bekerja sama dengan instansi dan lembaga lain baik pemerintah maupun masyarakat. (s) - untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, setiap museum dapat saling meminjamkan koleksi. (4) ## Pasal 39 - (1) Perawatan Cagar Budaya di museum dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan atau ulah manusia. 2. (2t Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai kaidah pennuseuman. ## Pasal 4O - (1) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pariwisata sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, hilang atau pemindahan benda koleksi museum. 2. (21 Pengelola museum berwenang menetapkan kebiiakan pemanflaatan sesuai dengan peraturan perundangundangan . - (3) Khusus untuk pemanf,aatan kepentingan pendidikan, pihak penyelenggara sekolah dianjurkan untuk membawa para siswanya guna melakukan kunjungan ke museum. ## Pasal 41 - (1) Dalam rangka pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1), pengelola museum wajib menginformasikan melalui pameran tetap dan atau pameran temporer, penyuluhan, ceramatr, seminar, diskusi, penyusunan buku hasil penelitian serta cara dan bentuk lainnya yang berfungsi sebagai sumber informasi koleksi museum. 2. (21 Pihak pengelola museum dapat melakukan renovasi tata pameran, hta letak koleksi, penggantian dan atau penambahan koleksi sekurang-kuranSrya tiap 5 (lima) tahun seke[i. ## BAB X ## PTRAIT SIRTA M.ASYARAIIA'T Pasal 42 - (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Cagar Budaya. 2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara : (21 - b. menjnga kelestarian Cagar Budaya; - a. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Cagar Budaya; - c. mencegah dan menanggulangr kerusakan Cagar Budaya.

Penandatangan: - (3) Tata cam. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. ## BAB XI PEIYDAISAAIT Pasal 43 - (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. 2. (21 Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr; - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; - c. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang tetah ditetapkan sebagai Cagar Budaya. ## BAB XII PEMBIITAAIY DAN PEITGAWASAIU Pasal 44

Penandatangan: - (U Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegratan pengelolaan Cagar Budaya.

Penandatangan: - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. ## BAB XIII KETINTUAN PIDAIVA Pasal 45 Setiap orang, badan usatra berbadan hukum dan/atau badan usatra bukan berbadan hukum yang melanggar ketentuarr sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (ll, Pasal 25, Pasal 30 dan Pasal 31 dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perund€uLg-undangan yang berlaku. ## BAB XlI IIIryTEilTUAIT PEITUTT'P Pasal 45 Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan

Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal lt 4 DEC 2016 SEKREIARIS DATRAII KABIIPATEIT SITT'BOIYDO, &amp; LEMBARAIT DAIRAII IIABI'PATEIT SITT'BONDO TAIIUil 2OI6ITOMOR I3 NOREG PERATT'RAN DATRAII KABIIPATEIT SITI'BOITDO PROVIilSI JAWA TITIIIR: 35-3/2016 ## Pasal 47 Peraturan Daeratr ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 3 0 lEC 2015 PJ.h.BITPATI SITIIBOIIDO, ZAIITAL MI'HTADIEIT ## PEIVJTLASAIT ATAS ## PERATTIRAN DATRAII KABTIPATIIY SITIIBONDO NOUOR 3 TArrUil 2Ot6 TEilTATYG ## PEIYGELOLIIAIY CAGAR BIIDAYA DATRAII ## UMUM I. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pengelolaan Cagar Budaya tersebut.Pengelolaan Cagar Budaya melalui upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindung, mengembangkan, dan memanfaatkannya.Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan wisata. Oleh karena itu Pen5rusunan Peraturan Daerah ini tidak hanya mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai pelindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencarlaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bag kepentingan yang luas. ## II. PASAL DTMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 ## Humf a Yang dimaksud dengan oasas Pancasila" adalatr Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. ## Huruf b Yang dimaksud dengan oasas Bhineka T\.rnggal Ika" adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daeratr, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. ## Huruf c Yang dimaksud dengan oasas kenusantaraan" adalatr bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayatr negara Indonesia. Huruf d Yang dimaksud dengan oasas keadilan" adalah Pelestarian Cagar Budaya mencenninkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagl setiap warga negara Indonesia. Huruf e Yang dimaksud dengan oasas ketertiban dan kepastian hukum' adalah batrwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Huruf f Yang dimaksud denga.n oasas kemanfaatan' addah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan unhrk kepentingan kesejatrteraan ralryat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Huruf g Yang dimaksud dengan oasas keberlanjutan" adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terusmenerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis. Huruf h Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalatr setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya. Huruf i Yang dimaksud dengan oasas transparansi dan akuntabilitas" adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungiawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak dislaiminatif.

Penandatangan: Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Humf b Yang dimaksud dengan omasa gaya" adatah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurangkurangnya 50 (lima puluh) tatrun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "sisa-sisa biota" adalah bagian yang tertinggal dari flora dan f,auna yang terkait dengan suatu daeratr. Huruf b Yang dimaksud dengan "bersifat bergerak" adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindatrkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain. Huruf c Cukup jelas. ## Pasal 6 Huruf a Yang dimaksud dengan "berunsur tunggal" adalatr bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Yang dimaksud, dengan 'berunsur banyalt' adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis batran dan dapat dipisahkan dari kesatuannya. Huruf b Yang dimaksud dengan "berdiri bebas" adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Penetapan: Yang dimaksud dengan "menyatu dengan formasi alam" adalah stmktur yang dibuat di atas tanatr atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagran strukturnya. ## Pasal 7 Huruf a Yang dimaksud dengan "berunsur tunggal" adatah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Yang dimaksud dengan "berunsur banyak" adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya. ## Hurt.f b Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "lanskap budaya' adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerrninkan pemanflaatan situs atau kawasan pada masa lalu. ## Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. ```

Verifikasi: Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Pasal 1O Cukup jelas. Pasal 1 1 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Culmp jelas. ?ryat (21 Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "dilinduns dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya" adalah benda, bangunan, stmktur, atau lokasi yang dianggap telatr memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh "bukti yang sah', antara lain, adalah sertilikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasa1 L8 ``` Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "fungsi sosialnya" adalatr pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Banguna.n Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 2O Cukup jelas. Pasal 2 1 Cukup jelas. Pasd,22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalatr kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 3 1 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. ## TAMBAHATT LTMBARAIT DAIRAII KABTIPATEIT SITI'BOIYDO ITOMOR Ig