Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2013 tentang SISTEM AKUNTANSI DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penatausahaan dan Pengelolaan
Administrasi Keuangan Daerah yang lebih tertib, transparan, efektif ef isien dan Akuntabel pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka dipandang perlu diatur Sistem Akuntansi dan Prosedur Penatausahaan serta Pertanggungjawabannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi dan Prosedur penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemer iksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang@undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. 17.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemer intahan yang menjadi Kewenangan Pemer intah Kabupaten Bengkayang;
17. 18.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013;
18. 19.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
19. 20.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPAT1 TENTANG S1STEM AKUNTANS1 DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemer intah Daerah adalah Kepala daerah beser ta Perangkat Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Sekretar is Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemer intahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan Kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan ## BAB II
AZAZ UMUM PELAKSANAAN APBD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemer intahan daerah dikelola dalam APBD.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan ## BAB III
SISTEM AKUNTANSI DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pemerintah Daerah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Sistem Akuntansi dan Prosedur Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 merupakan Pedoman Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Sistem Akuntansi dan Prosedur Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini, mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi dan Prosedur Penatausahaan serta Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kab\ paten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang padatanggal 30 Oe-S*wbr 2013

^BUPATI BENGKAYANG^ -


*f eURYADMAN GIDOT

-lu.

@ Diundangkan di Bengkayang padaTanggal 3o psemf cw2013


BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR Zb