PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 27 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN SAMPAH (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dan bernilai ekonomis;
- a. bahwa dalam pengelolaan sampah perlu ada kepastian dan kejelasan pengaturan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha, sehingga penanganan sampah dapat dilakukan secara proporsional, efektif dan efisien;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trengalek Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
Mengingat :
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DAN BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Trenggalek dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
7. Pengelola Sampah adalah orang atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempattempat tertentu.
8. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
9. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
10. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
11. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya, yang meliputi ruang darat, laut maupun udara.
15. Pengurangan Sampah adalah upaya pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
16. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis atau sifat sampah.
17. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
18. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari tempat sumber sampah dan/atau TPS ke TPA.
19. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
20. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
21. Izin Pelayanan Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut izin adalah Izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.
22. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
23. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
24. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Pengelolaan Sampah dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan Masyarakat dan kualitas Lingkungan serta menjadikan Sampah sebagai sumber daya dan bernilai ekonomis.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Ruang lingkup Pengelolaan Sampah, meliputi:
- a. Sampah Rumah Tangga;
- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- c. Sampah Spesifik.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 5
Pasal 5
Setiap Orang berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan Lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan Lingkungan.
- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
- a. Orang pribadi secara berkelompok atau sendirisendiri, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah;
- b. permohonan yang masuk diteliti/diperiksa oleh petugas teknis Perangkat Daerah;
- c. terhadap permohonan yang memerlukan pemeriksaan lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh petugas teknis dari Perangkat Daerah atau tim teknis yang dibentuk oleh Bupati;
- d. dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan lokasi, petugas teknis atau tim teknis merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
- e. permohonan yang dikabulkan akan ditindak lanjuti oleh Bupati berupa pelayanan Pengelolaan Sampah kepada pemohon melalui Perangkat Daerah terkait; dan
- f. permohonan yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (3) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. Orang pribadi secara pribadi atau kelompok dapat menyampaikan usul, saran dan/atau pendapat, serta laporan atau pemberitahuan baik melalui surat maupun secara langsung menyampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait; dan
- b. usul, saran dan/atau pendapat, serta laporan atau pemberitahuan yang disampaikan merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati atau Perangkat Daerah dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah.
- (4) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. Orang pribadi secara pribadi atau kelompok dapat memperoleh informasi penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Daerah dan/atau sumber informasi lainnya; dan
- b. informasi yang diperoleh disediakan oleh Perangkat Daerah dan dapat diakses melalui melalui media cetak, elektronik dan/atau melalui informasi langsung Perangkat Daerah terkait.
- (5) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut:
- a. Orang pribadi secara pribadi atau kelompok yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPS, TPST, TPS3R atau TPA mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan investigasi dan kajian atas kebenaran dan dampak negative penanganan sampah di TPST atau TPA;
- c. permohonan yang dikabulkan akan ditindaklanjuti oleh Bupati berupa penetapan bentuk kompensasi
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 5
Pasal 7
- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib:
- a. menyediakan tempat Sampah dan TPS sesuai dengan volume dan jenis Sampah yang dihasilkan;
- b. menyediakan fasilitas Pemilahan Sampah; dan
- c. membersihkan, mengumpulkan Sampah ke tempat Sampah dan mengangkut Sampah ke TPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 5
Pasal 8
- (1) Setiap pemilik atau pengelola kendaraan umum wajib:
- a. melengkapi kendaraannya dengan tempat Sampah; dan
- b. membersihkan, mengumpulkan dan mengangkut Sampah ke TPS.
- (2) Setiap penumpang kendaraan pribadi maupun kendaraan umum dilarang membuang Sampah dari kendaraan ke jalan umum.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 5
Pasal 9
Setiap Orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan Sampah yang mengandung B3 atau limbah B3, wajib mengelola Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 5
Pasal 10
Pemerintah Daerah wajib:
- a. menetapkan target Pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala Daerah, berupa:
1. TPS;
2. TPS 3R
3. TPST; dan
4. TPA.
- c. melakukan pengolahan Sampah skala kawasan dan/atau skala Daerah secara aman bagi kesehatan dan Lingkungan;
- d. memiliki data dan informasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, memuat:
1. sumber Sampah;
2. timbulan Sampah;
3. komposisi Sampah;
4. karakteristik Sampah;
5. fasilitas Pengelolaan Sampah; dan
6. data dan informasi lain terkait Pengelolaan Sampah;
- e. mendanai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- f. menyediakan fasilitas Pemilihan Sampah, terdiri dari 2 (dua) jenis Sampah yakni Sampah organik dan Sampah anorganik; dan
- g. memfasilitasi Masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produksi daur ulang dan guna ulang Sampah.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 5
Pasal 11
- (1) Setiap produsen wajib melakukan upaya:
- a. pembatasan timbulan Sampah;
- b. pendauran ulang Sampah; dan
- c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin.
- (3) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. menyusun rencana dan/atau program pendauran ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat di daur ulang; dan/atau
- c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk di daur ulang.
- (4) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
- (5) Dalam hal pendauran ulang Sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 12
- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah wajib memiliki Izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kegiatan usaha Pengelolaan Sampah yang memerlukan Izin, meliputi:
- a. Pengangkutan Sampah;
- b. pengolahan Sampah; dan
- c. pemrosesan akhir Sampah.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku pemberdayaan masyarakat yang tidak berbadan hukum.
- (4) Permohonan Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
- a. dokumen Lingkungan;
- b. dokumen pemohon Izin; dan
- c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Apabila usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah merupakan kriteria usaha dan/atau kegiatan wajib amdal dan UKL-UPL, permohonan dilengkapi dengan Izin Lingkungan.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 13
- (1) Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu di Daerah.
- (3) Izin Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengolahan Sampah dan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan c berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin usaha Pengangkutan Sampah, Izin usaha pengolahan Sampah, dan Izin usaha pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berakhir pada saat masa berlakunya habis, badan usaha pemegang Izin Pengelolaan Sampah bubar dan/atau dicabut izinnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 14
- (1) Setiap Orang atau Masyarakat yang melakukan Pengumpulan Sampah, kemudian dikemas menjadi benda yang bernilai ekonomis, cukup mendapatkan Izin dari kepala desa/lurah setempat.
- (2) Kepala desa/lurah dalam memberikan Izin harus ## BAB IV
PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - PERIZINAN
Pasal 15
Kegiatan Pengelolaan Sampah meliputi:
- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.
Bagian Kedua
BAB III - PERIZINAN
Pasal 16
- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengurangan Sampah dan penanganan Sampah dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Pengurangan Sampah dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. target Pengurangan Sampah;
- b. target penyediaan sarana dan prasarana Pengurangan Sampah dan penanganan Sampah mulai dari sumber Sampah sampai dengan TPA;
- c. pola pengembangan kerjasama Daerah, kemitraan, dan partisipasi Masyarakat;
- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat; dan
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah Lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir Sampah.
Bagian Ketiga
BAB III - PERIZINAN
Pasal 17
- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah;
- b. pendauran ulang Sampah;
- c. pemanfaatan Sampah; dan/atau
- d. pemusnahan Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah Lingkungan oleh produsen; dan
- b. fasilitasi Masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang Sampah.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 18
Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui:
- a. Pemilahan Sampah;
- b. Pengumpulan Sampah;
- c. Pengangkutan Sampah;
- d. Pengolahan Sampah; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 19
- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan oleh:
- a. setiap Orang pada sumbernya;
- b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan Sampah dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan Pemilahan Sampah sesuai dengan jenis, dan/atau sifat Sampah, yang terdiri atas:
- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mudah terurai;
- c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. Sampah yang dapat di daur ulang; dan
- e. Sampah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
- a. menyediakan tempat Sampah organik dan anorganik;
- b. menyediakan jenis sarana Pemilahan Sampah untuk kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasaan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- c. pemberian label atau tanda, bahan, bentuk dan warna tertentu pada sarana Pemilahan Sampah.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 20
- (1) Setiap Orang wajib menyediakan fasilitas tempat Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dilokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas tempat Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b di fasilitas umum.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 21
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan Pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana Pemilahan Sampah dan pewadahan Sampah skala kawasan.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 22
- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh lembaga Pengelola Sampah mandiri, produsen, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumpulan Sampah dilakukan dengan memindahkan Sampah dari sumber Sampah ke TPS, TPS 3R, dan dari TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Lembaga Pengelola Sampah mandiri dan produsen wajib menyediakan TPS, TPS 3R, TPST dan/atau alat pengumpul Sampah terpilah di kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS, TPS 3R, TPST di fasilitas umum, fasilitas sosial.
- (5) Persyaratan TPS, TPST dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. tersedianya sarana untuk mengelompokkan Sampah;
- b. luas lokasi dan kapasitas paling sedikit 4 m3 (empat meter kubik);
- c. lokasinya mudah diakses oleh alat pengangkut Sampah;
- d. tidak mencemari Lingkungan; dan
- e. memiliki jadwal Pengumpulan Sampah dan Pengangkutan Sampah.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 23
Pengelolaan Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 24
- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dengan menggunakan alat Pengangkutan Sampah dengan Pemilahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah.
- (2) Pengangkutan Sampah dilaksanakan dengan cara:
- a. Sampah Rumah Tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh RT/RW atas fasilitasi pemerintah desa/kelurahan;
- b. Sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemerintah desa/kelurahan;
- c. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber
- Sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
- d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber Sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 25
- (1) Alat Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) antara lain:
- a. gerobak Sampah;
- b. becak Sampah;
- c. motor Sampah;
- d. kendaraan jenis pick up Sampah;
- e. truk Sampah; dan
- f. alat angkut Sampah lainnya.
- (2) Alat Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan lembaga Pengelola Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Alat Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. menggunakan bak dengan penutup;
- b. memiliki sekat pemisah;
- c. terdapat alat pengungkit; dan
- d. bak Sampah tidak bocor.
- (4) Spesifikasi alat Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkutan Sampah dilakukan dengan
BAB III - PERIZINAN
Pasal 28
- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dengan
BAB III - PERIZINAN
Pasal 29
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitasi penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan Sampah yang aman dan ramah Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 30
TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 31
Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga Pengelola Sampah di desa/kelurahan, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan pengembangan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 32
- (1) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tingkat rukun tetangga bertugas:
- a. mensosialisasikan Pengelolaan Sampah;
- b. memfasilitasi tersedianya tempat Sampah Rumah Tangga di setiap rumah tangga dan alat angkut dari tempat Sampah Rumah Tangga ke TPS; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib Pemilahan Sampah di setiap rumah tangga.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tingkat rukun warga bertugas:
- a. mensosialisasikan Pengelolaan Sampah;
- b. mengkoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat rukun tetangga; dan
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara kepada kepala desa/lurah setempat.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tingkat desa/kelurahan bertugas:
- a. mensosialisasikan Pengelolaan Sampah;
- b. mengkoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat rukun warga;
- c. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
- d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan pengolahan Sampah terpadu ke Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang persampahan.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 33
Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 di kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan pengembangan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya bertugas:
- a. menyediakan paling sedikit 5 (lima) jenis tempat Sampah di setiap kawasan;
- b. mengangkut Sampah dari sumber Sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib Pemilahan Sampah.
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama Antar Daerah
BAB V - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 34
- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama antar Daerah dalam melakukan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan/atau usaha bersama tentang Pengelolaan Sampah.
- (3) Lingkup kerjasama Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penyediaan atau pembangunan TPA;
- b. penyediaan sarana dan prasarana TPA;
- c. Pengangkutan Sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. Pengelolaan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah Lingkungan.
BAB V - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 35
- (1) Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan perjanjian kerjasama:
- a. efisiensi dan efektivitas;
- b. optimalisasi manfaat kerjasama Pengelolaan Sampah;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. harmonisasi dan keseimbangan;
- e. saling membantu dan saling ketergantungan;
- f. saling menguntungkan; dan
- g. keterbukaan dan peran serta Masyarakat.
- (2) Kerjasama antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 36
- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha yang mempunyai bidang usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penarikan retribusi layanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS/TPST,TPA, serta sarana dan prasarana dan pendukungnya;
- c. Pengangkutan Sampah dari TPS/TPST ke TPA; dan
- d. pengelolaan TPA.
BAB V - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 37
- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha.
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha Pengelolaan Sampah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Bagian Kesatu Pembiayaan
BAB VI - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 38
- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, meliputi :
- a. penyediaan tempat Sampah di fasilitas umum milik Pemerintah Daerah;
- b. pembersihan Sampah di tempat-tempat umum milik Pemerintah Daerah;
- c. sarana transportasi Sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. penyediaan TPA; dan
- e. pengolahan Sampah di TPA.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
Bagian Kedua
BAB VI - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 39
- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada Orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi penduduk;
- b. pemulihan Lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan;
- d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
- d. kompensasi bentuk lain.
BAB VI - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 40
- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) sebagai berikut:
- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif Pengelolaan Sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan ## BAB VII
PEMBERDAYAAN DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Pemberdayaan Masyarakat
BAB VI - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 41
- (1) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup Masyarakat.
BAB VI - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 42
- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib melibatkan Masyarakat secara langsung, dalam mengelola Sampah menjadi bernilai ekonomi.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
BAB VI - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 43
- (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, antara lain:
- a. Pengurangan Sampah;
- b. Pemilahan Sampah; dan/atau
- c. memanfaatkan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dan pemerintah desa wajib memfasilitasi kebutuhaan yang diperlukan oleh Masyarakat terkait dengan Pengelolaan Sampah.
BAB VI - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 44
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah;
- b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
- c. penanganan Sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau
- d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok Masyarakat kepada anggota Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota Masyarakat.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan melalui forum yang anggotanya terdiri dari pihak-pihak terkait.
BAB VI - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 45
- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Peningkatan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan dengan cara:
- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong;
- d. pemberian insentif;
- e. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;
- f. penyediaan media komunikasi;
- g. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- h. melakukan jaringan pendapat aspirasi Masyarakat.
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian kesatu
Insentif
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 46
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah; dan/atau
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 47
- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah;
- c. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal Daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 48
Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan Sampah.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 49
- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan/atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB X - LARANGAN Pasal 50
Pasal 50
- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. memasukkan Sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. mengimpor Sampah;
- c. mencampur Sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan;
- e. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir Sampah; dan/atau
- g. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila ada jalinan kerjasama Pengelolaan Sampah dengan Pemerintah Daerah.
BAB XI - Bagian Kedua
Pasal 51
- (1) Bupati melakukan pembinaan Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi Pengelolaan Sampah.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB XI - Bagian Kedua
Pasal 52
- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (2) Pelaksanaan teknis operasional terhadap pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan hidup.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum
BAB XII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 53
- (1) Sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah terdiri atas:
- a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan Pengelola Sampah; dan
- b. sengketa antara Pengelola Sampah dan Masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau di dalam pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 54
- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.
BAB XII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 55
- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 56
Pasal 56
- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada setiap Orang dan pengelola kawasan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 21, Pasal 33, dan Pasal 52 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
PENYIDIKAN
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 57
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di
bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB X - KETENTUAN PIDANA Pasal 58
Pasal 58
- (1) Setiap Orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB X - KETENTUAN PIDANA Pasal 58
Pasal 59
Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 60
Pasal 60
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali mengenai retribusi pengelolaan Sampah, sampai diterbitkannya Peraturan Daerah tersendiri.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 61
Pasal 61
Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 30 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 26 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 484-27/2016

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 ## Pasal 62 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 30 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
## I. UMUM
Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat kearah pemenuhan kebutuhan yang serba cepat ( instan ) dan sangat komplek menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Bentuk-bentuk sampah yang semakin banyak kita jumpai adalah sampah dari bekas kemasan produk yang pada umumnya terbuat dari bahan yang sulit terurai oleh proses alam.
Pertambahan penduduk tersebut berbanding lurus dengan pertambahan tingkat konsumsi yang menyebabkan pula pertambahan sampah. Selama ini sebagian besar masyarakat, terutama di Kabupaten Trenggalek, masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-ofpipe) , yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.
Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi
sampah sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
PENJELASAN
Pasal 28
H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di