PERATURAN BUPATI RI Nomor 3. Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero), menegaskan bahwa besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimum sebesar 44 % (empat puluh empat persen); - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a di atas dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya yang dilayani oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, maka dipandang perlu untuk mengatur komposisi pembagian komponen ja\_sa pelayanan dari . peserta Asuransi Kesehatan yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang; - c. b hwa berdasarkan pertirnbangan dalam huruf a dan ha ruf b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Bu ti Sintang tentang Komposisi Pembagian Komponen upa . P A . K J Pelayanan Dan eserta suransi esehatan Pada asa . K h Perseroan Terbatas Asuransi 1 ese atan Yang Dilayani di h Sakit Urnum Daerah Ade Muhammad DJ.Oen Ruma Sin tang; 3. r,,1engingat 4. 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/IJ/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero), menegaskan bahwa besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimum sebesar 44 % (empat puluh empat persen);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a di atas dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya yang dilayani oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, maka dipandang perlu untuk mengatur komposisi pembagian komponen ja\_sa pelayanan dari . peserta Asuransi Kesehatan yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- c. b hwa berdasarkan pertirnbangan dalam huruf a dan ha ruf b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Bu ti Sintang tentang Komposisi Pembagian Komponen upa . P A . K J Pelayanan Dan eserta suransi esehatan Pada asa . K h Perseroan Terbatas Asuransi 1 ese atan Yang Dilayani di h Sakit Urnum Daerah Ade Muhammad DJ.Oen Ruma Sin tang;
3. r,,1engingat
4. 1.
Mengingat ...
o o ��
:.
- Undang-Undan Penetapan U d g Nomor 27 Tahun 1959 ten tang tentang Pe n ang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran �� entukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan 9 Ta b h gara Repubhk Indonesia Tahun 1953 Nomor N'omor � S; an Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 1 ) Seba?a1 Undang-Undang (Lembaran Negara Le b ndones1a Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan m aran Negara Republik Indonesia Nomor i820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyele\_nggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korups!, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4.286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang ...
o o � � � ;
8. Undang-Unctan . Kedokteran Leg Nomor 29 Tahun 2004 tentang PrakUk 2004 No ( mbaran Negara Republik Indonesia Tahun morll6T bah bhk Indonesia N ' am a an Lembaran Negara Repu 1 orno- 4431);
9. Undang-U d Peme · t � ang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Ind nn\_ a an Daerah (Lembaran Negara Republik Ne onesia Tahun 2004 Nornor 125 Tambahan Lembaran gara R b · ' telah ct· epu Iik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana U d iubah beberapa kali terakhir dengan UndangR � an � Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara L pubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. � n � ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang enm � angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 1 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
16.Undang-Undang ...
16. Up ndang-Undang Nornor 24 Tahun 2011 ten tang Sadan enyelenggar J · N a Re . a aminan Sosial (Lembaran egar L p � bhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan em aran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228 T b · · am ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5361);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ten tang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil , Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya [Lembr .. ran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16,);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi Dan luran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294));
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Ke1:1angan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repnt,lik Indonesia Nomor 4578 );
24. Peraturan
24. Peraturan p . p d emermtah Nomor 65 Tahun 2005 tentang e oman Pen M . · yusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan irurna] (Lemb · T h 2005 N aran Negara Republik Indonesia a un I d omor 150, r amoahan Lembaran Negara Repubhk n onesis Nornor 4585);
25. PPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang edoman Pe bi . . m inaan Dan Pengawasan Penyclenggaraan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran N . ' egara Repubhk Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 te\_ntang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemenntah, Pemerintahan Daerah Provlnsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo � 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Keputusan Presiden NomOI 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presider, Nornor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor l Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
31.Peraturan ...
Menetapkan
O O'iitt
32. Peraturan Daera 2008 tentan h Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun Rumah Sak· � Retnbusi Pelayanan Kesehatan Pada Sintang (L 1 b Umum Daerah Ade Muhammad Djoen 2008 N em aran Daerah Kabupaten Sintang Tahun omor 6 T b h Sintang N ' am a an Lembaran Daerah Kabupaten omor 6);
31. Peraturan D 2008 tentan � er;:1 Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun Kabupaten Sinta Usunan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2008 N ng (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Kabupaten Sint orno2, Tambahan Lembaran Daerah ang Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
� ERATURAN BUPATI TENTANG KOMPOSISJ PEMBAGIAN OMPONEN JASA PELAYANAN DARI PESERTA ASURANSI KESEHATAN (PERSERO) YANG DILAYANI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SI NT ANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repuolik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sintang.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sin tang.
7.Rumah ...
1. Rurnah Sakit Umum adaiah pelayanan kesehatan kepada rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan dasar sampai masyarakat,untuk semua jenis penyakit dari kernarnpuannya. dengan subi,pesialis sestrai dengan
2. 13 \_ Direktur adalah Direktur Rumah S ki Djoen Sintang. a it Urnurn Daerah Ade Muhammad
3. � -Asuransi Kesehatan rnilik Pemerintah di Terbatas (PT). yang selanjutnya disebut Askes adalah perusahaan bidang pelayanan k esehatan yang bersifat Perseroan
4. 10 Peserta adalah Pegawai N · .. · Perintis Kemerdek egeri sipil, . Penerima Pensiun, Veteran, dan k h t aan yang membayar ruran untuk jaminan pemeliharaan ese a an.
5. 11 Keluarga adalah istri ata · d · · u suarm an peserta dan anak kandung atau anak angkat yang sah dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
12. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti yang sah untuk meperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Pemberian Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Pl'.Askes (Persero) dan anggota keluarganya.
14. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan sebagai rujukan dari PPK tingkat perta ma, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruangan perawatan.
15. Rawat !nap Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya, yang dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan dimana peserta/anggota keluarganya dirawat inap di ruang perawatan paling sedikit 1 (satu) hari.
16. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara sendiri maupun gabungan yang diperrukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
17.Pelayanan ...
| 17, | pelayunan gawut darurat adaluh dil..Jenkun sccepalnya Unluk pelayanan kesehatan yang harus aluU cacat. mencegah/ menanggulangi risiko kematian |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 . | pclayanan Kesehatan adalah se . . dil..Jerikan oleh Rumah S 1 . . gala keg,atan Pelayanan Kesehatan yang a<lt yang dit · k I rangka observasi, diagnosis . 1 UJU an kepada seseorang _da am • pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya. |
| J9. | Pclayanan Mcdik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dtlaksanakan oleh tenaga rnedik di h · t ruma. sakit, |
| 20 · | Pclayanan PenunJ·ang di , .ik · • . ,· ., ,· 1agnos_t1 adalah pelayanan untuk menunpng penega � kan diagnosis yang terdiri dari Laboratoriurn Klinik, Laboratorium Patologt _Anatom,, . Laboratorium Mikrobiologi, Radiodiagnostik, Ekktromedtk dtagnost1k, Endoscopy dan tindakan/ pemeriksaan penunjang d1agnost1k lainnya. |
| 21. | Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak _lang � ung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan yang terdiri dan Pelayanan Medikolegal, Pelayanan Pernulasaraan Jenazah dan Pelayanan Ambulance. |
| 22. | Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan seperti Diklat, Sewa Gedung, Kantin dan fasilitas lain dilingkungan rumah sakit. |
| 23. | Tindakan Medik adalah operasi, anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan khusus. |
| 24. | Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh PPK atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitas. |
| 25. | Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pasien dalarn rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya. |
| 26. | Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disebut PT. Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya. |
BAB II - MAKsuo DAN TUJUAN
Pasal 2
- (I) Komposisi pembagian k K h omponen · � se at � n yang dilayani di Ru Jasa. pelayanan dari peserta Asuransi Djoen Smtang bertujuan mah Sakit Urnum Daerah Ade Muhammad Rumah Sakit Umum O � ntuk memberikan motivasi bagi karyawan lebih meningkatkan m �� ra Ade Muhammad Djoen Sintang dan untuk beserta anggota keluar u pelayanan kesehatan kepada peserta Aske s ganya.
- (2) Pembagian Komposisi seb. . . atas pertimbangan k di agaima � a dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan Peratura p ea ilan, efektif, efisien , kepatutan dan objektif sesuai n erundang-Undangan yang berlaku.
JENIS PELAYANAN
BAB Ill - JENIS PELAYANAN
Pasal 3
Jenis Pelayanan yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sin tang adalah sebagai berikut :
- a. pelayanan gawat darurat;
- b. pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan;
- c. pelayanan rawat inap tingkat lanjutan, yang meliputi :
4. 1). rawat inap tingkat lanjutan di ruang perawatan biasa;
5. 2). rawat inap tingkat lanjutan di ruang perawatan khusus (ICU/ NICU /PICU /ruang intermediate/HCU);
- d. pelayanan persalinan;
- f. pelayanan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, elektromedik).
- e. pelayanan tindakan medis operatif (anasthesi umum dan lumbal); dan
TARIF PELAYANAN KESEHATAN
BAB IV - TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4
- (I) Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang diterima oleh pihak Rumah Sak.it Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dari PT. Askes (persero) atas pelayanan kesehatan pcserta Askes beserta keluarganya, ## BAB VI
KATEGORI PENERIMA JASA PELAYANAN
- (1) Kategori jenis tenaga dan fungsi yang menerima jasa pelayanan terdiri atas:
- a. medis;
- c. unsur manajemen;
- b. paramedis fungsional;
- d. biaya advokasi; dan
- e. direktur rumah sakit.
- (2) Jasa pelayanan untuk medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
8. a, meliputi :
- a. dokter spesialis;
- b. dokter umum;
- c. dokter gigi; dan
- d. dokter pegawai tidak tetap.
Jasa ...
0 0 � 5 �
- 131 Jasa pelayanan untuk paramedis pada ayat (1) huruf b, meliputi: fungsional sebagaimana dimaksud
- b. perawat ruangan penyakit dalam·
- a. perawat ruangan bedah· ·
- c. perawat ruangan penyakit anak: '
'
- d. perawat ruangan Isolasi· ,
- e. perawat dan bidan di ruangan perinatolo i·
- h. perawat instalas] gawat darurat:
4. f perawat dan bid ct· g' · 1 an 1 ruangan kebidanan dan kandungan; g. perawat Intensive Care Unit· ' . .
1. perawat kamar operasi, anestesi dan ruang pemulihan;
- J. perawat, perawat gigi, perawat mata dan bidan di instalasi rawat jalan; '
- k. petugas laboratorium dan unit transfusi darah rumah sakit (UTDRS);
- l. petugas radiologi dan kamar gelap; dan
- m. petugas fisioterapi.
- (4) Jasa pelayanan untuk unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pejabat manajemen;
- b. staf manajemen;
- c. instalasi gizi;
- d. satuan petugas kemanan;
- e. paramedik non keperawatan; dan
- f. pelaksana teknis.
- (5) Jasa pelayanan untuk advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah untuk biaya advokasi menyelesaikan permasalahan yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan bagi peserta Asuransi Kesehatan yang dilayani pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sin tang.
BAB VII BESARAN PEMBAGIAN KOMPONEN JASA PELA Y Al'IAN
BAB IV - TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5
- (1) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimak � ud dalam Pasal 5 ayat (1) dib ·k kepada karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Ade , 1 agi an 00 01 ( Muhammad Djoen Sintang sebesar 1 zo seratus persen).
BAB IV - TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 6
- (1) Kategori jenis tenaga dan fungsi yang menerima jasa pelayanan terdiri atas:
- a. medis;
- c. unsur manajemen;
- b. paramedis fungsional;
- d. biaya advokasi; dan
- e. direktur rumah sakit.
- (2) Jasa pelayanan untuk medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
8. a, meliputi :
- a. dokter spesialis;
- b. dokter umum;
- c. dokter gigi; dan
- d. dokter pegawai tidak tetap.
Jasa ...
0 0 � 5 �
- 131 Jasa pelayanan untuk paramedis pada ayat (1) huruf b, meliputi: fungsional sebagaimana dimaksud
- b. perawat ruangan penyakit dalam·
- a. perawat ruangan bedah· ·
- c. perawat ruangan penyakit anak: '
'
- d. perawat ruangan Isolasi· ,
- e. perawat dan bidan di ruangan perinatolo i·
- h. perawat instalas] gawat darurat:
4. f perawat dan bid ct· g' · 1 an 1 ruangan kebidanan dan kandungan; g. perawat Intensive Care Unit· ' . .
1. perawat kamar operasi, anestesi dan ruang pemulihan;
- J. perawat, perawat gigi, perawat mata dan bidan di instalasi rawat jalan; '
- k. petugas laboratorium dan unit transfusi darah rumah sakit (UTDRS);
- l. petugas radiologi dan kamar gelap; dan
- m. petugas fisioterapi.
- (4) Jasa pelayanan untuk unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pejabat manajemen;
- b. staf manajemen;
- c. instalasi gizi;
- d. satuan petugas kemanan;
- e. paramedik non keperawatan; dan
- f. pelaksana teknis.
- (5) Jasa pelayanan untuk advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah untuk biaya advokasi menyelesaikan permasalahan yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan bagi peserta Asuransi Kesehatan yang dilayani pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sin tang.
BAB VII BESARAN PEMBAGIAN KOMPONEN JASA PELA Y Al'IAN
BAB IV - TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7
- (1) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimak � ud dalam Pasal 5 ayat (1) dib ·k kepada karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Ade , 1 agi an 00 01 ( Muhammad Djoen Sintang sebesar 1 zo seratus persen).
Besa ran ...
- Z) sesaran prosentase dan ( ebagaimana dimaksud d penggunaan komponen jasa pelayanan 5 pa aayat(l) ct l h b · b ikut jasa pelayanan unt k . , a a a se aga1 en :
2. � -untu
- J · k 1 -u paramed1s fungsional sebesar 33 5 % (tiga puluh tiga oma irna persen); '
4. iasa pelayanan k med1s se?esar 42 % (em pat puluh dua persen);
- c. jasa pelayanan untuk unsur manajemen sebesar 20 % (dua puluh persen);
6. d jasa pelayanan untuk bi d · ·. iaya a vokasi sebesar 2 % (dua persen);
- e. jasa pelayana\_n untuk Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoer, Sintang sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- (3) Besaran prosentase jasa pelayanan untuk unsur manajemen dan Direkt � r Rum8:h Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagairnana d1maksud pada Ayat (2) huruf c ctan e, ## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV - TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8
Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 2013.
BAB IV - TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 9
- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2011 tentang Komposisi Pembagian Komponen Jasa Pelayanan Dari Peserta Asuransi Kesehatan [Persero] Yang Dilayani Di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen 3iutang Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur d � n atau be!um cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTU?
Pasal 10
peraturan ini mulai berlaku . k seJa tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetah . . Bupati ini dengan penempat umya, memermtahkan pengundangan Peraturan annya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di pada tanggal 3 0 A pnl. Sintang 20 13 � TANG,-t- � ILTON CROSBY

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal 30 1+pr-1L 2013 e.\_\_, �� S AERAH KABUPATEN SINTANG,{ BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR .;n ZUKIFLI HAJI AHMAD O 045 � ·