Unknown Unknown Nomor TAHUN Tahun 2016 tentang GARA ?ROVINSiSULAWlESIUTARA PERATUJRAN BUPATI MIN.AH.ASA TENGGARA NOIWOR.t{O TAHUN 2016 TENT.ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN OlR.GANISASJr, 'II'UGAS DAN lFUNGSlr SERTA TATA KJERJA DINAS PENDllDIKAN 'li'UPE lB KABUl?ATEN MINAHASA 'II'lENOOARA DENG.AN RAHM.AT TUHAN YANG MAHA ES.A 18UlPATlI MJINAHASA 1'ENOOARA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUlPATI lViINAHASA TENGGARA ?ROVINSiSULAWlESIUTARA
PERATUJRAN BUPATI MIN.AH.ASA TENGGARA NOIWOR.t{O TAHUN 2016
TENT.ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN OlR.GANISASJr, 'II'UGAS DAN lFUNGSlr SERTA TATA KJERJA DINAS PENDllDIKAN 'li'UPE lB KABUl?ATEN MINAHASA 'II'lENOOARA
DENG.AN RAHM.AT TUHAN YANG MAHA ES.A
18UlPATlI MJINAHASA 1'ENOOARA,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberepa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
•
l
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1? Tahun :2 016 tertw.ng Poraa"igkti.t Da.cr.i.h (Lciitri.b&lt;1i'b.t1 N¢i;o.i'l:1 N.epubllk Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).
MEMU'JI'USKAN :
Menetapkan SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, PENDIDIKAN TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BAB 11 KE'Jl'ENTUAM UMUl\lI
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
Pasal 3
Dinas Pendidikan Tipe B mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pendidikan dasar, pendidik dan tenaga kependidikan.
Bagian Ketiga Fungsi
Pasal 4
Dinas Pendidikan Tipe B dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan adminsitrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan berkaitan dengan tugas dan fungsinya. oleh Bupati yang
Pasal 5
Dinas Pendidikan Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Pendidikan dengan beban kerja yang sedang.
SUSUNAN ORGANJrSASlf
BAB iii - SUSUNAN ORGANJrSASlf
Pasal 6
Kepala Dinas Pendidikan mem bawahkan :
- 1)
- 2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pedidikan Masyarakat membawahkan:
- Sekretaris Dinas membawahkan: a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- a) Seksi Pendidikan Anak U sia Dini;
- b) Seksi Pendidikan Masyarakat;
- 3) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar membawahkan:
- c) Seksi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pendidikan dan Sarana Prasarana.
- a) Seksi Kurikulum;
- b) Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik;
- 4) Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahkan:
- c) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
- a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
BAB iii - SUSUNAN ORGANJrSASlf
Pasal 7
Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABW URAIAN TUG.AS

Kepala Dinas

## Pasal8

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis;
- b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
- e. Penyelenggaraan urusan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pedidikan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan urusan di bidang pembinaan pendidikan dasar;
- g. Penyelenggaraan urusan di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- h. Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
10. J . Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 9

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelengaraan pelayanan administrasi, hukum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program, dan anggaran dan ketatausahan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran.
- b. pengkoordinasian, singkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- a. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan BMD dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- 3) Sub bagian Umum, Kepegawaian dan BMD mempunyai tugas:
- b. menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data barang milik negara serta mengklasifikasikan dan menyimpan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
- d. mengadministrasikan setiap kegiatan pimpman, menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas pimpinan berjalan lancar;
- c. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat;
- e. menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- f. melaksanakan tugas protokol sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat, mengadministrasikan dan mengatur pengelolaan gudang dan peralatan kantor;
- h. menyusun program. mengendalikan dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi kebutuhan perlengkapan rumah tangga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- i. mengkoordinasikan usulan pensiun dan pembuatan SKP Aparatur Sipil Negara;

- j. mengkoordinasikan pembuatan Anjab dan ABK Aparatur Sipil Nib!g);;a.1"'.a.;
1. Mengkoordinasikan usulan Kenaikan Pangkat dan Ijin belajar Aparatur Sipil Negara;
- k. mengkoordinasikan surat masuk keluar dan pengusulan cuti Aparatr Sipil Negara;
- m. mengkoordinasikan pembuatan laporan dan surat teguran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- n. mengkoordinasikan Data Aparatur Sipil Negara;
- o. mengkoordinasikan absensi Aparatur Sipil Negara;
- p. mengawasi pengarsipan data-data;
- q. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan gaji berkala Aparatur Sipil Negara;
- r. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 4) Sub keuangan dan perencanaan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;
- b. menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- c. menganalisa laporan akuntabilitas keuangan;
- d. meneliti pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. mengkordinasikan pengendalian anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas;
- f. evaluasi monitoring penatausahaan pengelolaan keuangan;
- g. menyiapkan, menyusun rencana pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
- h. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)

## Pasal 10

- ( 1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak U sia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak U sia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, fasilitasi sumber daya, pemberian izin penyelenggaraan satuan dan/ atau program pendidikan, clan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

- d. pemberian birnbingan teknis �an s:ip�rv\_isi . di . �idang p�n.didikan a.uwt uaiCL dii'1i dQfi pcn'1dld,ltiil1. 1nattytirc.t.l�t:1.l.
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. pelaksanaan aclministrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak U sia Dini dan Pendidikan Masyarakat. g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini.
- (3) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, mempunyai tugas:
- b. pemrosesan pemberian ijin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD}.
- c. penyelenggaraan sosialisasi pendidikan kemasyarakatan tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. pelaksanaan sosialisasi implementasi standar isi dan standar kompetensi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD};
- e. penyelenggaraan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. pelaksanaan Pembinaan dan bimbingan teknis tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- (4) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas:
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan masyarakat.
- c. penyelenggaraan pendidikan kemasyarakatan berbasis keunggulan lokal pada semua aspek Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. pemrosesan pemberian ijin lembaga-lembaga kursus dan lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat.
- d. pelaksanaan sosialisasi implementasi standar isi dan standar kompetensi pendidikan masyarakat
- e. penyelenggaraan bantuan kegiatan pendidikan non formal dan informal, pengawasan, pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan masyarakat.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Seksi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pendidikan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas:
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasipenjaminan mutu tugas pembantuan bidang pendidikan dan sarana prasarana.
- b. penyusunan bahan koordinasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasipenjarninan mutu tugas pembantuan bidang pendidikan dan sarana prasarana.
- c. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasipenjaminan mutu tugas pembantuan bidang pendidikan dan sarana prasarana.
- d. pelaksanaan tugas administrasi seksi tugas Pembantuan bidang pendidikan dan sarana prasarana.

- e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.

## Bagian Keempat Bidang Pendidikan Dasar

## Pasal 1 1

- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:
2. ( 1 ) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar.
- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kurikulum SD, SMP, pembinaan kelembagaan dan peserta didik, sarana prasarana SD dan SMP;
- c. pelaporan pelaksanaan tugas bidang kurikulum SD, SMP, pembinaan kelembagaan dan peserta didik, sarana prasarana SD dan SMP;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kurikulum SD, SMP, pembinaan kelembagaan dan peserta didik, sarana prasarana SD dan SMP;
- d. pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Kurikulum Sekolah Dasar mempunyai tugas:
- b. pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;
- a. penyusunan dan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
- (4) Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik mempunyai tugas:
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kelembagaan SD, SMP dan peserta didik.
- a. penyiapan bahan penyusunan program pembinaan kelembagaan SD, SMP dan peserta didik.
- c. pengaturan dan pemantauan pengelolaan bantuan dari masyarakat/komite sekolah.
- e. penyiapan fasilitas penyelenggaraan pengelolaan satuan pendidikan dasar internasional. dan/atau bertaraf
- d. penyiapan pelaksanaan penerimaan siswa baru dan mutasi peserta didik SD dan SMP.
- f. penyusunan pedoman, memantau dan evaluasi pelaksanaan ekstra kurikulum.
- g. penyusunan pedoman pengelolaan dan penilaian SD dan SMP.
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas:
- a. penyiapan penyusunan program pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar

- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana Pe.ndidikan Dasa.r
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar
- c. pelaksanaan perawatan dan pengaturan sarana dan prasarana SD dan SMP
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar Nasional sarana dan prasarana Pendidikan Dasar
- f. pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar
- g. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan perpustakaan Pendidikan Dasar
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- h. pelaksanaan tugas ketatausahaan bidang Pendidikan Dasar

## Bagian kelima

Bidang Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

## Pasal 12

- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:
2. ( 1) Bidang Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya,dan tenaga kependidikan.
- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan dalam kabupaten, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan.
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan dan pengendalian formasi, pengembangan karir, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan, danpeningkatan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya.
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dibidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- g. pelaksanaan administrasi Bidang Pem binaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS mempunyai tugas:
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada PAUD dan DIKMAS;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pengembangan dan pembinaan tenaga pendidik dan

- tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan DIKMAS;
- d. pelaksanaan peningkatan mutu dan pengembangan profesi tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan DIKMAS;
- o. pertyiapcu'l tJ.a.hcart pal"t9tU:&gt;4rti:l.ii.U:'1 k1'btllUl:Usltt pol'llngktttan mutu dan pengembangan profesi dan menyiapkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan DIKMAS;
- e. pelaksanaan pengolahan data dan teknologi informasi tenaga pendidik clan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan DIKMAS;
- g. pelaksanaan pemilihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi pada jenjang PAUD dan DIKMAS;
- f. pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan DIKMAS
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kepegawaian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan DIKMAS
- j. pemrosesan usulan pengangkatan dan mutasi kepala sekolah pada jenjang PAUD dan DIKMAS;
1. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan DIKMAS;
- k. pelaksanaan tugas ketatausahaan bidang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan DIKMAS;
- (4) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD mempunyai tugas:
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada jenjang SD;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pengembangan dan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan padajenjang SD;
- d. pelaksanaan peningkatan mutu dan pengembangan profesi tenaga kependidikan pada jenjang SD;
- c. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan peningkatan mutu dan pengembangan profesi dan menyiapkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SD;
- e. pelaksanaan pengolahan data dan teknologi informasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SD;
- f. pelaksanaan pem binaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SD;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kepegawaian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SD;
- g. pelaksanaan pemilihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi pada jenjang SD;
1. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SD;
- J. pemrosesan usulan pengangkatan dan mutasi kepala sekolah pada jenjang SD;
- k. pelaksanaan tugas ketatausahaan bidarig tenaga

pendidik dan tenaga keJ?.endidikan pada jenjang S�;..

.

1. pE)lo.ki.ici.fia.a.rt tugr:i.l'i,j !curt yt1.ng dibbi'.llifiln c,lt,h ixepaia Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP, mempunyai tu gas:
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pengembangan dan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SMP;
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada jenjang SMP;
- c. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan peningkatan mutu dan pengembangan profesi dan menyiapkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SMP;
- e. pelaksanaan pengolahan data dan teknologi informasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SMP;
- d. pelaksanaan peningkatan mutu dan pengembangan profesi tenaga kependidikan padajenjang SMP;
- f. pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SMP;
- g. pelaksanaan pemilihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi pada jenjang SMP;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kepegawaian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SMP;
1. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SMP;
- k. pelaksanaan tugas ketatausahaan bidang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SMP;
- J. pemrosesan usulan pengangkatan dan mutasi kepala sekolah pada jenjang SMP;
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 13

Bidang, Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala.

## BABV UNl'll' PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 14

- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Tipe B berbentuk Cabang Dinas dan Sanggar Kegiatan Belajar;
- a. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis yang dilaksanakan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- c. Pebentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan peraturan bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubemur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tatakerja Unit Pelaksana Teknis diatur dalam peraturan bupati setelah dikeluakan peraturan yang mengatur tentang unit pelaksana teknis.

•

## Pasal 15

Unit Pelaksarta Tcknis (liPT) adalah Urt:jUr pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas urusan Pendidikan di bidang pelayanan umum.

## BAB VIl

## JABATANPERANGKATDAERAH

Pasal 16

- 1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- 3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator;
- 2) Sek:retaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator;
- 4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah, merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
- 5) Kepala Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

## Pasal 17

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana adan jabatan fungsional.

## BAB V1Ii TATA KERJA

## Pasal 18

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-rnasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas . . masmg-masmg;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-rnasing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;

- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainyang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VIIJI KELOMPOK JAE.AT.AN FUNGSIONAL

## Pasal 19

2. Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan terdiri dari:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- a. Jabatan Fungsional Pengawas b. Jabatan Fungsional Penilik PAUD dan DIKMAS

## Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional Pengawas mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan SD, SMP sesuai keahlian dan kebutuhan di bawah koordinasi Kepala Dinas Kabupaten.

## Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional Penilik mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyrakat sesuai keahlian dan kebutuhan di bawah koordinasi Kepala.

## BAB 1IX KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6b Tahun 2011 ten tang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BA.BX. KETENTUANPgNtrrUP

Pasal23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

t

JAJ.VlES SUMENDAP


Diundangkan di Ratahan

Pada Tanggal 0.. ( ��!&gt;tr

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

WN��ARA


FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR

f)U,.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMIOR

TAHUN 2016

TANGGAL

:

2016

TEN1ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN TIPE B KABUPATEN MIN&amp;HASA TENGGARA


-

.