Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) (berlaku 2 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dan masyarakat, dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( Corporate Social Responsibility) ;
- b. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( Corporate Social Responsibility), diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( Corporate Social Responsibility) yang terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( Corporate Social Responsibility );
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
Mengingat :
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN TENTANG SOSIAL
WALIKOTA SUNGAI PENUH PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ( CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
5. Kepala Bagian Ekobang adalah Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
7. Penerima adalah perorangan/kelompok/masyarakat/SKPD yang akan menerima CSR.
8. Pemberi adalah lembaga, badan usaha, dan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di Kota Sungai Penuh dan/atau peduli terhadap Kota Sungai Penuh.
9. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
10. Tim Corporate Social Responsibility (CSR) yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang mengkoordinasikan penyelenggaraan Corporate Social Responsibility (CSR).
11. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah organisasi atau wadah yang dibentuk untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan perencanaan pembangunan daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur penyelenggaraan CSR yang meliputi persyaratan dan mekanisme penyaluran, pembentukan tim teknis, monitoring dan evaluasi.
PERSYARATAN DAN PENYALURAN CSR
BAB II - PERSYARATAN DAN PENYALURAN CSR
Pasal 3
- (1) Pemberi wajib membuat program dan kegiatan CSR yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya pemberi yang pelaksanaannya dilakukan dengan ## BAB III
PEMBENTUKAN TIM CSR
BAB II - PERSYARATAN DAN PENYALURAN CSR
Pasal 4
- (1) Untuk kelancaran tugas penyelenggaraan CSR perlu dibentuk Tim.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD di bidang perencanaan, teknis, keuangan, hukum dan kerjasama.
- (3) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Pembina adalah Walikota;
- b. Pengarah adalah Wakil Walikota;
- c. Ketua adalah Sekretaris Daerah;
- d. Wakil Ketua adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda;
- e. Sekretaris adalah Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda; dan
- f. Anggota unsur dari:
1. Bappeda Kota Sungai Penuh;
2. Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah;
3. Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh;
4. Dinas Lingkungan Hidup;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
7. Dinas Ketahanan Pangan;
8. Bagian Kesra Sekretariat Daerah;
9. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
10. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. mengadakan koordinasi dengan SKPD;
- b. mengadakan koordinasi dengan pemangku kepentingan CSR;
- c. mengadakan koordinasi dengan penerima dan pemberi CSR;
- d. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi calon penerima CSR dengan SKPD;
- e. mengadakan sosialisasi hasil koordinasi dengan SKPD kepada pemberi;
- f. menyiapkan usulan permohonan CSR kepada pemberi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Sungai Penuh dan atau perusahaan yang peduli terhadap Kota Sungai Penuh; dan
- g. melakukan evaluasi dan memberikan laporan penyelenggaraan CSR kepada Walikota.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, sekretariat CSR berada di Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh.
BAB IV - FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 5
Forum TJSLP adalah organisasi atau wadah yang dibentuk untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan perencanaan pembangunan daerah.
BAB IV - FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 6
- (1) Forum-TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan Program Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kecamatan Se Kota Sungai Penuh.
- (2) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan program TJSLP dari perusahaan dengan usulan dari hasil penjaringan program di Kecamatan dan Desa (Musrenbang Kecamatan).
- (3) Biaya Forum TJSLP dibebankan pada APBD Kota Sungai Penuh.
STRUKTUR FORUM TJSLP
BAB V - STRUKTUR FORUM TJSLP
Pasal 7
- (1) Struktur organisasi Forum TJSLP terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Wakil Sekretaris merangkap anggota;
- e. Bendahara merangkap anggota; dan
- f. Anggota.
- (2) Keanggotaan Forum TJSLP berasal dari :
- a. Unsur Pemerintah Daerah;
- b. Unsur Perusahaan, BUMN, dan BUMD; dan
- c. Keanggotaan dari Unsur Masyarakat.
BAB VI PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pelaporan
BAB V - STRUKTUR FORUM TJSLP
Pasal 8
- (1) Penerima CSR wajib melaporkan jumlah dan atau bentuk pemberian CSR kepada Tim.
- (2) Pemberi CSR wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan evaluasi CSR kepada Tim.
Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi
BAB V - STRUKTUR FORUM TJSLP
Pasal 9
- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan CSR dilaksanakan oleh Tim CSR.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan SKPD.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 22 Februari 2017

Penandatangan: WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd H. ASAFRI JAYA BAKRI

Penetapan: Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 22 Februari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PUSRI AMSYI BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 7