PERATURAN BUPATI BI Nomor 2 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar tertib administrasi, akuntabilitas dan transparan, perlu diatur Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 4.A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barag/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah empat kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2014 Nomor 35);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
19. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
Bagian Kesatu Umum
BAB III - HIBAH
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan
BAB III - HIBAH
Pasal 5
Hibah dapat diberikan kepada :
- a. Pemerintah Pusat;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. BUMN atau BUMD; dan/ atau;
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
BAB III - HIBAH
Pasal 6
- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah yang kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa tidak dibiayai dari APBN.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
BAB III - HIBAH
Pasal 7
- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
- b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Wakatobi.
Bagian Kedua Penganggaran
BAB III - HIBAH
Pasal 8
- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, BUMN atau BUMD, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan hibah secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah;
- c. susunan kepengurusan, diperuntukkan untuk hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, berisi uraian tentang susunan pengurus calon penerima hibah;
- d. domisili sekretariat, diperuntukkan untuk hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, berisi tentang keberadaan/alamat calon penerima hibah;
- e. bentuk kegiatan dan kebutuhan anggaran, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang dibutuhkan oleh calon penerima hibah apabila hibah yang diajukan berupa uang;
- f. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah apabila hibah yang diajukan berupa barang;
- g. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah apabila hibah yang diajukan berupa uang; dan
- h. tanda tangan dan nama lengkap pimpinan/ketua calon penerima hibah/penerima kuasa bagi permohonan hibah yang diajukan oleh kantor perwakilan/cabang/ranting badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta stempel/cap pengusul hibah.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
- a. surat pernyataan permohonan hibah;
- b. surat pernyataan bahwa kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan;
- c. foto copy dokumen pendirian/pembentukan/surat keterangan terdaftar/surat penetapan/pengesahan status badan hukum calon penerima hibah;
- d. foto copy penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi, apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi.
- (5) Bupati menunjuk SKPD Penanggungjawab untuk melakukan evaluasi usulan/proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. memastikan bahwa proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4);
- b. memastikan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan calon penerima hibah telah berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih aktif;
- c. memastikan domisili/alamat sekretariat badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah; dan
- d. memastikan kesesuaian antara rencana penggunaan proposal dengan isi proposal.
- (7) Kepala SKPD Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan disertai kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (10) Format surat usulan hibah dan sistematika proposal hibah dalam bentuk uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Format hasil evaluasi atas usulan hibah dalam bentuk uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

SKPD Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) meliputi :

- a. urusan pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi;
- c. urusan pekerjaan umum, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi;
- d. urusan perumahan dan permukiman, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi;

- e. urusan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi;
- f. urusan keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- g. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi;
- h. urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi;
- i. urusan perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi;
- j. urusan koperasi, usaha kecil, menengah dan tenaga kerja, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi;
- k. urusan kepemudaan dan olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wakatobi;
- l. urusan pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi;
- m. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- n. urusan pangan, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Wakatobi;
- o. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wakatobi;
- p. urusan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi;
- q. urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.

## Pasal 10

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) menjadi dasar persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman rencana alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), minimal memuat nama calon penerima hibah, alamat calon penerima hibah dan besaran uang dan/atau barang yang akan diterima.

- (5) Pencantuman rencana alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disampaikan kepada DPRD guna dilakukan pembahasan bersama yang pelaksanaannya bersamaan dengan pembahasan KUA/PPAS APBD atau KUA/PPAS Perubahan APBD.
- (6) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi satu kesatuan dengan nota kesepakatan KUA/PPAS APBD atau KUA/PPAS Perubahan APBD antara Bupati dengan DPRD.

## Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. BUMN atau BUMD; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

## Pasal 13

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## Bagian Ketiga

## Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

## Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk hibah berupa uang oleh Kepala PPKD dan hibah berupa barang/jasa oleh Kepala SKPD Penanggungjawab selaku pengguna anggaran/barang.
- (5) Format NPHD dalam bentuk uang dan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Pencairan hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dilakukan setelah calon penerima hibah mengajukan permohonan penyaluran hibah uang kepada Bupati melalui SKPD Penanggungjawab.
- (2) Surat permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan NPHD.
- (3) Berdasarkan surat permohonan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada PPKD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dengan dilampiri :
- a. NPHD;
- b. proposal;
- c. Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah;
- d. foto copy rekening bank atas nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
- e. kwitansi tanda terima; dan
- f. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
- (4) PPK meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD sebagaimana dimasud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan sah, PPK menyampaikan ke PPKD guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (6) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (7) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan :
- a. pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening penerima; atau
- b. pemindahbukuan dari RKUD ke Bendahara Pengeluaran PPKD, selanjutnya bendahara pengeluaran PPKD memindahbukukan ke rekening penerima.
- (8) Dalam hal pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat dilaksanakan, penyaluran hibah dapat diterima langsung oleh penerima yang penyerahannya dilengkapi berita acara penyerahan dan kwitansi, atau alat bukti sah lainnya.
- (9) Format surat permohonan penyaluran hibah uang dan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

- dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format pakta integritas atas hibah uang dan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 18

- (1) Penerima hibah dalam bentuk barang/jasa mengajukan surat permohonan realisasi hibah barang atau jasa kepada Bupati melalui SKPD yang menganggarkan hibah dimaksud.
- (2) Surat permohonan realisasi hibah dalam bentuk barang/jasa dilengkapi dengan dokumen NPHD.
- (3) Penyerahan hibah dalam bentuk barang/jasa dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilengkapi berita acara penyerahan hibah dan surat pernyataan tanggung jawab.
- (4) Format berita acara serah terima barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 19

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah barang dan jasa kepada Bupati melalui kepala SKPD Penanggugjawab.
- (3) Format laporan penggunaan hibah berupa uang dan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab atas penerimaan hibah uang dan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 21

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD Penanggungjawab.

## Pasal 22

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah uang;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah barang/jasa.

## Pasal 23

- (1) Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah untuk kepentingan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

## Pasal 24

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 25

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Konversi dan pengungkapan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV BANTUAN SOSIAL

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

## Pasal 27

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi :

- a. individu dan/atau keluarga yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

## Pasal 28

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 29

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memenuhi kriteria :
- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
- b. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;

- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

## Pasal 30

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

## Pasal 31

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, bantuan kepada anggota masyarakat miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah

luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

## Bagian Kedua Penganggaran

## Pasal 32

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD Penanggungjawab untuk melakukan evaluasi usulan/proposal bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD Penanggungjawab dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
- a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Daerah;
- b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
- c. besarnya bantuan sosial yang diusulkan.
- (4) Kepala SKPD Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Format surat usulan bantuan sosial dan sistematika proposal permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format hasil evaluasi bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 33

SKPD Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) meliputi :

- a. urusan pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi;
- c. urusan pekerjaan umum, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi;

- d. urusan perumahan dan permukiman, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi;
- e. urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi;
- f. urusan keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- g. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi;
- h. urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi;
- i. urusan perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi;
- j. urusan koperasi, usaha kecil, menengah dan tenaga kerja, dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi;
- k. urusan kepemudaan dan olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wakatobi;
- l. urusan pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi;
- m. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- n. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Wakatobi;
- o. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wakatobi;
- p. urusan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi; dan
- q. urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.

## Pasal 34

- (1) Hasil rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dalam rancangan KUA/PPAS APBD dan/atau KUA/PPAS Perubahan APBD.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
- (4) Pencantuman rencana alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disampaikan kepada

- DPRD guna dilakukan pembahasan bersama yang pelaksanaannya bersamaan dengan pembahasan KUA/PPAS APBD atau KUA/PPAS Perubahan APBD.
- (5) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi satu kesatuan dengan nota kesepakatan KUA/PPAS APBD atau KUA/PPAS Perubahan APBD antara Bupati dengan DPRD.

## Pasal 35

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. individu dan/atau keluarga;
- b. masyarakat; dan
- c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

## Pasal 37

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## Bagian Ketiga

## Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 38

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

## Pasal 39

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh SKPD Penanggungjawab dengan dikoordinasikan kepada PPKD terkait ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

## Pasal 40

- (1) Calon penerima bantuan sosial mengajukan surat permohonan penyaluran bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD Penanggungjawab.
- (2) Dalam hal surat permohonan penyaluran telah lengkap dan sah SKPD Penanggungjawab menyampaikan surat rekomendasi pencairan kepada PPKD.
- (3) Surat rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :
- a. surat permohonan penyaluran dari calon penerima bantuan sosial;
- b. foto copy identitas/kartu mahasiswa penerima bantuan sosial;
- c. nomor rekening bank penerima bantuan sosial;
- d. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
- e. kuitansi tanda terima; dan

- f. surat Keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran bantuan sosial untuk bantuan sosial yang direncanakan atau surat persetujuan Bupati untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan.
- (4) Dalam hal ketentuan surat rekomendasi penyaluran telah lengkap dan sah bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada PPKD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
- (5) PPK meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap dan sah, PPK menyampaikan ke PPKD guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (7) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (8) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan dengan :
- a. pemindahbukuan dari RKUD ke rekening penerima; atau
- b. pemindahbukuan dari RKUD ke Bendahara Pengeluaran PPKD, selanjutnya bendahara pengeluaran PPKD memindahbukukan ke rekening penerima.
- (9) Dalam hal pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan, penyaluran bantuan sosial dapat diterima langsung oleh penerima yang penyerahannya dilengkapi berita acara penyerahan dan kwitansi, atau alat bukti sah lainnya.
- (10) Format surat permohonan penyaluran bantuan sosial uang dan/atau barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Format pakta integritas atas bantuan sosial uang dan/atau barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 41

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal 42

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD Penanggungjawab.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD Penanggungjawab.
- (3) Penyerahan bantuan sosial dalam bentuk barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan sosial dilengkapi berita acara penyerahan bantuan sosial.
- (4) Format berita acara serah terima barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 43

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

## Pasal 44

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD Penanggungjawab.

## Pasal 45

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## Pasal 46

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial untuk kepentingan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
- (5) Format surat pernyataan tanggung jawab penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 47

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 48

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan lapo