Unknown PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA SEKRETARIAT DAERAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA Nomor . Tahun 2009 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (berlaku 25 Mei 2009)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
:
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Nomor 4681);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN
TENTANG
BADAN
DAERAH
PERMUSYAWARATAN DESA
*
*
.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
ANGGOTA BPD
BAB III - ANGGOTA BPD
Pasal 3
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan
BAB III - ANGGOTA BPD
Pasal 4
Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama danTokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.
Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat 9 diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
BAB III - ANGGOTA BPD
Pasal 6
Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan :
- a. Jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD 5 (lima) orang;
- b. Jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 4.000 jiwa, jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang;
- c. Jumlah penduduk 4.001 jiwa sampai dengan 6.000 jiwa, jumlah anggota BPD 9 (Sembilan) orang; dan
- d. Jumlah penduduk 6.001 jiwa lebih, jumlah anggota BPD 11 (sebelas) orang.
PENCALONAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD
Bagian Pertama
Pencalonan
BAB IV - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD
Pasal 7
- (1) Calon anggota BPD adalah wakil dan penduduk desa di wilayah dusun yang bersangkutan
BAB IV - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD
Pasal 8
Anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh Ketua Rukun Warga, Pemengku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya.
BAB IV - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD
Pasal 9
Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dan kepada Pemerintah;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. Berumur sekurang- kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
- e. Berkelakuan baik;
6. f . Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. Tidak dicabut hak pilihnya
BAB IV - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD
Pasal 10
Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut ;
- a. Musyawarah dan mufakat dipimpin oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD;
- b. Kepala Desa dan Pimpinan BPD bertanggung jawab atas kelancaran jalannya musyawarah dan mufakat;
- c. Musyawarah dan mufakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah undangan peserta musyawarah dan mufakat;
- d. Jumlah undangan dan daftar undangan diusulkan oleh - Kepala Desa kepada BPD;
- e. Undangan peserta musyawarah dan mufakat ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh BPD;
- f. Undangan disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Perangkat Desa disertai tanda bukti penerimaan undangan;
- g. Musyawarah dan mufakat menetapkan anggota BPD;
- h. Notulen dan berita acara hasil musyawarah dan mufakat ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan BPD dan anggota BPD terpilih serta disaksikan oleh undangan peserta musyawarah dan mufakat; dan
6. i . Seluruh undangan peserta musyawarah dan mufakat wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir musyawarah dan mufakat.
Bagian Kedua
Penetapan
BAB IV - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD
Pasal 11
- (1) Anggota BPD terpilih hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.
- (2) Daftar nama anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri Berita Acara hasil musyawarah dan mufakat serta daftar hadir.
Bagian Ketiga
Peresmian
BAB IV - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD
Pasal 12
- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :
'Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji " :
- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya , sejujur-jujumya dan seadiladilnya;
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
- Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undanagn yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PIMPINAN BPD
BAB V - PIMPINAN BPD
Pasal 13
- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
FUNGSI, WEWENANG,
HAK DAN KEWAJIBANBPD
BAB VI - FUNGSI, WEWENANG,
Pasal 14
BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
BAB VI - FUNGSI, WEWENANG,
Pasal 15
BPDmempunyai wewenang:
- a. Membahas Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. b Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. f . Menyusun tata tertib BPD.
BPD mempunyai hak :
- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
- b. Menyatakan Pendapat.
BAB VI - FUNGSI, WEWENANG,
Pasal 17
- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
- a. Mengajukan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan Pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Mcmilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
- a. Mengamalkan Panoasila. melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan PerUndang-Undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses Pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai - nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
BAB VI - FUNGSI, WEWENANG,
Pasal 18
- (1) Selain kewajiban anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
-
10
-
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
2. (3 &gt; Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak dan media elektronik.
LARANGAN ANGGOTA BPD
BAB VII - LARANGAN ANGGOTA BPD
Pasal 19
- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
- a. Sebagai pelaksana proyek desa;
- b. Menjgikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan Konjpsi, Kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menyalahgunakan wewenang; dan
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan.
PERATURAN TATA TERTIB BPD
BAB VIII - PERATURAN TATA TERTIB BPD
Pasal 20
- (1) Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
BAB VIII - PERATURAN TATA TERTIB BPD
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut pedoman peraturan tata tertib BPD diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BABIX
BAB VIII - PERATURAN TATA TERTIB BPD
Pasal 22
- (1) Pimpinan darr anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.
BAB VIII - PERATURAN TATA TERTIB BPD
Pasal 23
- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
BAB X - SEKRETARIAT DAN ALAT KELENGKAPAN BPD Pasal 24
Pasal 24
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BPD dibantu Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- (4) Alat kelengkapan BPD dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
BAB XI - RAPAT BPD
Pasal 25
- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya Vi (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan ## BAB XII
PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
BAB XI - RAPAT BPD
Pasal 26
- (1) Keanggotaan BPD diberhentikan karena :
- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan/atau
- c. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c . karena :
- a. Berakhir masa keanggotaan dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berketanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji anggota BPD;
5. e Tidak melaksanakan kewajiban anggota BPD; dan/atau
- f. Melanggar larangan bagi anggota BPD.
BAB XI - RAPAT BPD
Pasal 27
- (1) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau permintaan sendiri disampaikan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
BAB XI - RAPAT BPD
Pasal 28
Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang barn telah disahkan
BAB XI - RAPAT BPD
Pasal 29
- (1) Kepala Desa memberitahukan kepada Pimpinan BPD, 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya masa jabatan BPD.
- (2) Sebelum berakhirya masa jabatan BPD, Pimpinan BPD membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam forum rapat desa.
- (3) Dalam laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa BPD mengundang Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyrakgt lainnya.
BAB XI - RAPAT BPD
Pasal 30
Anggota BPD yang berhenti atau yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
BAB XI - RAPAT BPD
Pasal 31
- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan huruf c, harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota BPD.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan
BAB XI - RAPAT BPD
Pasal 32
- (1) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (2) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat yang diambil dan anggota masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 8.
BAB XI - RAPAT BPD
Pasal 33
Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Keputusan pengesahan.
BAB XI - RAPAT BPD
Pasal 34
- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang bertienti atau diberhentikan.
HUBUNGAN KERJA
BAB XIII - HUBUNGAN KERJA
Pasal 35
- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa, merupakan hubungan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Hubungan kerja BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya merupakan hubungan konsultatif.
PEMBIAYAAN
BAB XIV - PEMBIAYAAN
Pasal 36
8iaya pelaksanaan musyawarah mufakat penetapan anggota BPD dibebankan pada APB Desa.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan drtetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.
Pasal 42
- b bahwa
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
KEDUDUKAN
BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
ANGGOTA BPD
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan
Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama danTokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.
Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat 9 diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan :
- a. Jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD 5 (lima) orang;
- b. Jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 4.000 jiwa, jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang;
- c. Jumlah penduduk 4.001 jiwa sampai dengan 6.000 jiwa, jumlah anggota BPD 9 (Sembilan) orang; dan
- d. Jumlah penduduk 6.001 jiwa lebih, jumlah anggota BPD 11 (sebelas) orang.
PENCALONAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD
Bagian Pertama
Pencalonan
- (1) Calon anggota BPD adalah wakil dan penduduk desa di wilayah dusun yang bersangkutan
Anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh Ketua Rukun Warga, Pemengku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya.
Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dan kepada Pemerintah;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. Berumur sekurang- kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
- e. Berkelakuan baik;
6. f . Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. Tidak dicabut hak pilihnya
Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut ;
- a. Musyawarah dan mufakat dipimpin oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD;
- b. Kepala Desa dan Pimpinan BPD bertanggung jawab atas kelancaran jalannya musyawarah dan mufakat;
- c. Musyawarah dan mufakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah undangan peserta musyawarah dan mufakat;
- d. Jumlah undangan dan daftar undangan diusulkan oleh - Kepala Desa kepada BPD;
- e. Undangan peserta musyawarah dan mufakat ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh BPD;
- f. Undangan disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Perangkat Desa disertai tanda bukti penerimaan undangan;
- g. Musyawarah dan mufakat menetapkan anggota BPD;
- h. Notulen dan berita acara hasil musyawarah dan mufakat ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan BPD dan anggota BPD terpilih serta disaksikan oleh undangan peserta musyawarah dan mufakat; dan
6. i . Seluruh undangan peserta musyawarah dan mufakat wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir musyawarah dan mufakat.
Bagian Kedua
Penetapan
- (1) Anggota BPD terpilih hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.
- (2) Daftar nama anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri Berita Acara hasil musyawarah dan mufakat serta daftar hadir.
Bagian Ketiga
Peresmian
- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :
'Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji " :
- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya , sejujur-jujumya dan seadiladilnya;
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
- Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undanagn yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PIMPINAN BPD
- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
FUNGSI, WEWENANG,
HAK DAN KEWAJIBANBPD
BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
BPDmempunyai wewenang:
- a. Membahas Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. b Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. f . Menyusun tata tertib BPD.
BPD mempunyai hak :
- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
- b. Menyatakan Pendapat.
- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
- a. Mengajukan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan Pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Mcmilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
- a. Mengamalkan Panoasila. melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan PerUndang-Undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses Pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai - nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
- (1) Selain kewajiban anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
-
10
-
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
2. (3 &gt; Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak dan media elektronik.
LARANGAN ANGGOTA BPD
- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
- a. Sebagai pelaksana proyek desa;
- b. Menjgikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan Konjpsi, Kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menyalahgunakan wewenang; dan
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan.
PERATURAN TATA TERTIB BPD
- (1) Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
Ketentuan lebih lanjut pedoman peraturan tata tertib BPD diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BABIX
TUNJANGAN DAN PEMBIAYAAN BPD Pasal 22
- (1) Pimpinan darr anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.
- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
SEKRETARIAT DAN ALAT KELENGKAPAN BPD Pasal 24
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BPD dibantu Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- (4) Alat kelengkapan BPD dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya Vi (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan ## BAB XII
PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
- (1) Keanggotaan BPD diberhentikan karena :
- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan/atau
- c. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c . karena :
- a. Berakhir masa keanggotaan dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berketanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji anggota BPD;
5. e Tidak melaksanakan kewajiban anggota BPD; dan/atau
- f. Melanggar larangan bagi anggota BPD.
- (1) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau permintaan sendiri disampaikan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang barn telah disahkan
- (1) Kepala Desa memberitahukan kepada Pimpinan BPD, 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya masa jabatan BPD.
- (2) Sebelum berakhirya masa jabatan BPD, Pimpinan BPD membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam forum rapat desa.
- (3) Dalam laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa BPD mengundang Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyrakgt lainnya.
Anggota BPD yang berhenti atau yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan huruf c, harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota BPD.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan
- (1) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (2) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat yang diambil dan anggota masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 8.
Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Keputusan pengesahan.
- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang bertienti atau diberhentikan.
HUBUNGAN KERJA
- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa, merupakan hubungan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Hubungan kerja BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya merupakan hubungan konsultatif.
PEMBIAYAAN
8iaya pelaksanaan musyawarah mufakat penetapan anggota BPD dibebankan pada APB Desa.
KETENTUAN PENUTUP
Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan drtetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal, 25 Mei 2009

Penandatangan: BUPATI BATU BARA

Verifikasi: ttd. OK ARYA ZULKARNAIN

Penetapan: Diundangkan di Lima Puluh Pada tanggal, 26 Mei 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA SOFYAN LEMBARANDAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 34
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
## NOMOR 34 TAHUN 2009
## TENTANG
## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
## I . UMUM
Sejalan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, untuk itu perlu dibuat pengaturan tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa adalah tetap yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Keanekaragaman memiliki makna bahwa Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan dengan asal- usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti Badan Permusyawaratan Desa harus menghormati sistem nilai yang bedaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Partisipasi memiliki makna bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa
memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. ·
Otonomi asli memiliki makna bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.
Demokratisasi memilik makna bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi sebagai mitra Pemerintah Desa.
Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat
Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai Badan Permusyawaratan Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Yang dimaksud dengan "keterwakilan wilayah" adalah keterwakilan wilayah dusun.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas ## Pasa! 7 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Yang dimaksud dengan "bertaqwa ' adalah taat dalam menjalankan kewajiban agamanya. Yang dimaksud dengan 'setia " adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pemah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
## Ayat (1) Cukup jelas ## Ayat (2) Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan Kepala Desa' adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
## Ayat (1 ) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'hal tertentu'adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'laporan pertanggungjawaban'adalah laporan semua kegiatan BPD berdasarkan tugas dan kewenangannya yang ada serta keuangan dari desa.
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 9