PERATURAN DAERAH KARUPATEN TAMBRAUW Nomor 8 Tahun 2013 tentang PAJAK BUM! DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAA,N (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI TAMBRAUW
PERATURAN DAERAH KARUPATEN TAMBRAUW NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PAJAK BUM! DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAA,N
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ~A
~BUPATI TAMBRAUW,
Menimbang: a. bahwa setiap pemilikan, penguasaan danl atau pemanfaatan pennukaan bumi danl atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan, dipungut pajak sebagai kontribusi wajib terhadap negara dan Daerah yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan negara dan daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupatenj' kota berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas setiap pemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan permukaan bumi dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tambrauw, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 80 ayat (2),Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan . Perkotaan dan Perdesaan.
: l.Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209);
•
'.
•
2. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Uridang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 199-7tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirobangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
•
•
- 10.Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat ( Lembaran Negara-Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4940), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Sarat( Lembaran Negara Tahun :t013 Nomor85, Tambahan Lembaran Negara Nomor5416);
- 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);
12. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 1983 tentang PeIaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diu
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
•
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
- a. meningkatkan partisipasi masyarakat yang memiliki, menguasai dan/ atau memanfaatkan bumi dan/ atau bangunan terhadap pembangunan Daerah melalui pembayaran Pajak;
- b. meningkatkan Pendapatan AsliDaerah.
BABIII
NAMA, OBJEKDANSUBJEKPAJAK
Pasal 4
Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipungut Pajak atas setiap pemilikan, penguasaan dan/ atau pemanfatan Bumi danj'atau Bangunan oJeh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
Pasa1S
- (1)Objek Pajak adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b.jalan
- tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungarr/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. meriara.
- (3)Objek Pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dikenakan pajak apabila:
- a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk meJayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. rnerupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan dipJomatik dan konsulat
Pasal 9
Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (4).
Pasal 10
Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (4).
Pasal 11
Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah Daerah dimana objek pajak berada.
BAB VI - TAHUNPAJAKDANSAATPAJAKTERUTANG
Pasal 12
- Tahun Pajak adalah 1 (Satu) tahun kalender.
BAB VI - TAHUNPAJAKDANSAATPAJAKTERUTANG
Pasal 13
Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan Objek Pajak pada Tanggall Januari tahun pajak berkenaan.
PENDATAAN OBJEKPAJAK
BAB VII - PENDATAAN OBJEKPAJAK
Pasal 14
- (1) Pendataan Objek Pajak dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengcr; jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak dan disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (Tiga puluh) hari kelja setelah tanggal diterimanya SPOPoleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pendataan Objek Pajak sebagaim.ana dimaksud pada ayat (1),diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,
r:
BAB vnr
TATA CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal IS
- (I) ## BAB IX TATACARAPEMUNGUTAN
Pasa116
- (1)Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2)Setiap Wajib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang
BAB VII - PENDATAAN OBJEKPAJAK
Pasal 23
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua belas) bulan, sejak . tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolakatau menambah besarnya Pajakyang terutang.
- (3) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut di;anggapdikabulkan.
- (4) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BagianKedua Banding
Pasa12j4
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. .
2. (2)Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan aIasan yang jelas .dalam jangka waktu 3 (Tiga)bulan sejak keputusan diterima,·dilampirisaIinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (Satu) bulan sejak tanggal .penerbitan Putusan banding.
BAB VII - PENDATAAN OBJEKPAJAK
Pasal 25
- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 20/0 (Dua Persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (Duapuluh empat)bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dirnaksud pada ayat (I), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan atau Keputusan Banding.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditclak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (Lima puluh Persen) dari jumlah Pajak ## BAB XII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN', DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRATIF
BAB VII - PENDATAAN OBJEKPAJAK
Pasal 26
- (1) Atas .permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT,SKPDatau STPDyang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis danj'atau kesalahan hitung darr/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Bupati dapat:
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT,SKPDatau STPDyang tidak benar;
- c. membatalkan basil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- d. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- e. mengurangkan ketetapan Pajak terutang ## BAB XVI PEMERIKSAAN
Pasa131
- (1)Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2)Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya atau dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna .kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan. c
- (3)Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak me1aksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pajak terutang dapat ditetapkan secara jabatan.
- (4)Tata cara pemeriksaan Pajak, diatur lebih Janjut dengan Peraturan Bupati.
- (2)Pejabat Pegawai NegeriSipil tertentu eli lingkungan Pemerintah Daerah eliberiwewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Aeara Pidana.
- (3)PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). adalah. Pejabat Pegawai NegeriSipil tertentu elilingkungan Pemerintah Daerah yang eliangkatoleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. '
- (4)WewenangPenyidiksebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap danjelas;
- b. meneliti, meneari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku, eatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhentidanjatau melarangseseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang elibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perp: jakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan;dan Zatau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelanearan penyielikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5)PPNSsebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi NegaraRepublik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 1Januari 2014.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw. Ditetapkan eli Sausapor pada tanggal 11 Nopember 2013

Penandatangan: BUPATITAMBRAUW,

Verifikasi: CAP/TTD GABRIELASEM. Diundangkandi Sausapor pada tanggall1 Nopember 2013

Penandatangan: SEKRETARISDAERAHKABUPATEN TAMBRAUW,

Verifikasi: CAP/TTD ## M. AMRI MASRI ## LEMBARANDAERAHKABUPATENTAMBRAUWTAHUN2013 NOMOR8
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR 8 TAHUN 2013
## TENTANG
## PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
## PENJELASAN UMUM 1.
Pajak Daerah rnerupakan kontribusi wajib bagi Daerah yang terutang oleh orang pribaeli atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan eligunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang merniliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan Daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum,
Sesuai ketentuan dalam
PENJELASAN
Pasal 2
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemungutan Pajak Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian untuk dapat dilakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.eli Kabupaten Tambrauw, harus diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan Daerah ini diharapkan menjaeli landasan hukum dalam pengenaan Pajak Daerah sehubungan dengan pemilikan, penguasaan