PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor I Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR I 4 TAHUN 2016 TENT ANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR I 4 TAHUN 2016
TENT ANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA,
- a. bahwa dengan semakin kompleksnya permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan Pajak Daerah demi efektifitas dalarn Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kolaka Utara perlu pengaturan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu rnenetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Ka bu paten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara);
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti \_: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara· Perpajakan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5. 3.· Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
5. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244~ Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2014 ten tang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia\_ Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
Menetapkan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun · 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lerri.baran Negara Nomor 4578};
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Pajak . Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 .Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
13. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: 20 /PJ /2013 tentang Tata Cara pendaftaran NPWP dan/ atau Pengukuhan Pengusaha · Kena Pajak, Perubahan Data dan · Pemindahan Wajib , Pajak dan/ atau Pengusaha Kena Pajak; .,
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2004 · ten tang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
15. Peraturan Daerah Nornor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peratutan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun ?.008 tentang Organisaai Perarigkat Daerah Kabupaten Kolaka U tar a;
12. 1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nornor 02 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah;
I MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
Pasal 1
. . tu an Bupati ini yang dimaksud dengan: · Dalam Pera r . ak U - '\..,. dalah Kabupaten Kol a tara. l. Daer\:Ul. 'o! .
.
,.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. ·
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka Utara.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka Utara.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa
Pasal 3
- ( 1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWPD. .
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dilalaikan.
- (3) Wajib Pajak orang pribadi selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), dapat mendaftarkan diriuntuk memperoleh NPWPD.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dan memenuhi ketentuan sebagai PKP, wajib rnelaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- (5) Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang memilih sebagai PKP atau tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan satu bulan dakam satu tahun buku , jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, Wajib pajak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bukan berikutnya.
- (7) Tabel Penetapan Nomor Pokok Waji~1Pajak Daerah sebagiamana climaksud · pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'.
- (6) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dterbitkan NPWPD dan/ atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.

## Pasal 4

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)~ ayat (3), dan ayat (4) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD ke Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka Utara meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak sesuai dengan .ketentuan Peraturan perun~ang-undangan petpaisk9:°"·
2. h ruinana dimaksud da.lam pasa.1 2 ayat (5\ dan ayat (6\ &lt;~&gt; w ... J1h l)tl.JQR se J:; nya ke Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka Utara melaporkan us ~. tn~tan usaha Wa1ib Pajak sesuai dengan ketentuan ,: ti. teml)at r..e'o~o. J me1.\1)U ndang-undangan perpajakan. peraturan peru ·

:

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

.

•,\_

.

I

- (3) Dalam hal tempat tinggal atau iJmpat kedudukan, · dan/ atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja Din~s Pendapatan dapat menetapkan dimana tempat Wajib Pajak terdaftar.

## Pasal 5

- (1). Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD dan/ atau Pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendataran NPWPD dan/ atau permohonan pengukuhan ;PKP ke Dinas Pendapatan.
- (2). Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. Dinas Pendapatan menerbitkan Kartu NPWPD dan SKT dart/ atau SPPKP.
- b. Dinas Pendapatan mernberikan Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau Bukti Pelaporan PKP, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

:

## BAB III

## TATA CARA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK I DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

I

## Pasal 6

- Wajib Pajak terdaftar dan/ atau PKP terdaftar yang mengalami perubahan data, wajib melaporkan perubahan tersebut ke Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau PKP dengan mengisi Formulir Perubahan Datil dan Wajib Pajak Pindah dan/ atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah. (1)
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)~
- b. Dinas Pendapatan memberikan Bukti Penerima Surat.
- a. Dinas Pendapatan menerbitkan Kartu NPWPD dan SKT dan/ atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap; atau

'

## BABIV

## TATA CARA PEMIND.AHAN WAJIB PAJAK .: -, -~DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK-.~ ··-~,

.

## Pasal 7

- Dalam hal Wajib Pajak terdaftar dan/ atau PKP terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/ atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota lain, Wajib Pajak dan/ atau PKP \_ wajib mengajukan permohonan pindah ke Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota lain.yang menjadi tujuan dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah .. J i . :\_ . (1)
- a. Dinas Pendapatan wajib menerbitkan Surat Pindah untuk disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditembuskan ke Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota lain yang menjadi tujuan; atau
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- b. Dinas Pendapatan Kabupaten/ Kota lain meneruskan permohonan pindah ke Dinas Pendapatan sebagai dasar penerbitan Surat ~in~ah, paling lama 1 (satu) hari kerja,terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. . :

(3)

- Oinas Pendapatan menerbitkan K~ NPWPD dan SK.T dan/ atau ~PPKP ~a\\n.i \am.al (satu) 'nari kerja terhitung s\_ejak diterimanya Surat Pindah :.. · , .. , , \_ '?e\\~~\)atan Kabup~ten/Kota lain. ~utan S'K't,

~J ..

- Surat (\~t\~\\\~~ - -\,1.1!1. '~~,t\~X\)\~t..t\\\ ~\l!a\. ~enca Q;ppKP 1?aling \ru.na 1. \~l~\.,. ~. f'\\\\~\\ \\ . t ~enca\:n1tan. s:J ~,'" 1-~~\\~\; ' -~\\ ~~\\ \ i\~\\ ~\\\:'c\

~i~i~'¥\\I)

.

\\

&lt;.\~t~'fi.~

~

I

\

I

I

I

I

.

,,

(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan Kartu NPWPD dan SKT dan/ a tau SPPKP dari Dinas Pe,ndapatan Kabupaten/Kota lain.

!

## BABV PENUTUP

## Pasal 1 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, merrlerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

2016

Diundangkan di Lasusua pada tanggal 2 S- S-- 2016


SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KOLAKA UTARA

## H. ISKANDAR

## BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR I#

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

.

:

'

'

'

!

i

I

j

I

!

'

ISKANDAR ADNIN,SH

NIP. 19670101 200112 1 007

.

.

I

:

''