PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI Nomor 14 Tahun 2016 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH (INVESTASI) KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 7 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah dari pembagian hasil usaha atau deviden, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal daerah (investasi);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
Mengingat
- d. bahwa untuk meningkatkan sharing kepemilikan dan deviden pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah serta untuk penyehatan kelembagaan serta pengembangan usaha pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati maka perlu adanya penambahan penyertaan modal daerah ke dalam masingmasing Badan Usaha Milik Daerah dimaksud;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah (Investasi) ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri D Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 19);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH (INVESTASI) KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
5. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
6. PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati.
7. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
OBYEK, SUMBER DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
BAB II - OBYEK, SUMBER DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 2
- (1) Obyek penyertaan modal Daerah adalah :
- a. PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati;
- b. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- (2) Sumber dana penyertaan modal Daerah adalah dari Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016.
- (3) Besaran penyertaan modal Daerah pada obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. penyertaan modal Daerah pada PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati:
- 1) penyertaan modal Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 2) penyertaan modal Daerah non kas sebesar Rp.19.624.266.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- b. penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
BAB III - PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 3
Pelaksanaan penyertaan modal Daerah yang meliputi hak dan kewajiban, perhitungan laba rugi dan neraca, pembagian keuntungan, penyetoran deviden berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah (Investasi) ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Penetapan: Ditetapkan di Pati pada tanggal 7 Oktober 2016 BUPATI PATI, ttd. HARYANTO

Penetapan: Diundangkan di Pati pada tanggal 7 Oktober 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd. DESMON HASTIONO ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 14

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM SITI SUBIATL\_SH\_MM Pembina NIP NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (10/2016).
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH (INVESTASI) KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2016
## I. UMUM
Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui pembagian hasil usaha / deviden, perlu adanya penambahan penyertaan modal daerah (investasi) sehingga dapat meningkatkan kinerja BUMD. Dengan peningkatan kinerja BUMD diharapkan akan meningkatkan hasil usaha, yang pada akhirnya akan meningkatkan pembagian hasil usaha sebagai kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati.
Penyertaan Modal (investasi) kedalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kabupaten Pati dengan pertimbangan untuk peningkatan kinerja PDAM Tirta Bening. Penyertaan Modal berupa uang kas sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berupa uang kas yaitu untuk menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pati kepada PDAM. Setelah lepas dari KSO dengan Pihak Ketiga, PDAM Tirta Bening perlu tambahan Penyertaan Modal guna meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelanggan, bisa meningkatkan cakupan layanan dengan menambah sumber-sumber air baku berupa sumur dalam, air permukaan maupun pembuatan intakeintake baru.
Penyertaan Modal Non Kas sebesar Rp. 19.624.266.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) sesuai Surat Dirjen Perimbangan Keuangan No.S-36/MK.7/2016 tanggal 23 Agustus 2016. Terkait penyelesaian piutang Negara melalui skema Hibah-PMD. Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sudah merencanakan memasukkan dalam RAPBD P berupa penambahan modal kepada PDAM. Sedangkan penatausahaan skema Hibah-PMD penyelesaian piutang PDAM sebesar tersebut di atas diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.
Berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Sesuai Road Map Setoran Modal PT. BPD Jawa Tengah (PT. Bank Jateng) pada tahun 2017 sebesar 3 Triliun, target setoran / penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pati sampai dengan tahun 2017 direncanakan sebesar Rp. 56.100.000.000,00 (lima puluh enam milyar seratus juta rupiah). Pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Pati menambah penyertaan modal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sehingga sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah setoran / penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pati kepada PT. Bank Jateng sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah). Pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah telah mengajukan tambahan modal pada APBD Murni tahun 2016 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), namun dikarenakan sesuatu hal maka diajukan pada APBDP Kabupaten Pati tahun anggaran 2016, sehingga diharapkan setoran modal Pemerintah Kabupaten Pati ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar Rp. 48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah). Sedangkan kekurangan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pati sesuai Road Map sebesar Rp. 8.100.000.000,00 (delapan milyar seratus juta rupiah) direncanakan dipenuhi pada tahun anggaran 2017. Pada tutup buku tahun 2015, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah telah memberikan kontribusi berupa deviden yang masuk ke kas daerah sebagai PADs tahun 2016 sebesar Rp 10.061.462.792,00 (sepuluh milyar enam puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah). Penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Jateng selain untuk mempertahankan posisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Pati (Pemerintah Kabupaten/Kota yang lain juga menambah modal setor), juga untuk meningkatkan penerimaan PAD dari bagi hasil/deviden hasil usaha (laba) PT. Bank Jateng yang mana dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang terbaik diantara bank-bank pembangunan milik daerah di Indonesia. II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 100