PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 28 Tahun 2016 tentang DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KAYONG UTARA (berlaku 1 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KAYONG UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara dengan Peraturan Bupati;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KAYONG UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
6. Dewan Ketahanan Pangan adalah suatu organisasi non struktural yang bertujuan mewujudkan ketahanan pangan secara nasional dengan subsistem
yang terintegrasi pada setiap tingkatan kewenangan dalam wilayah kerja masing-masing.
7. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.
BAB III - MAKSUD
Pasal 3
Maksud dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.
BAB IV
TUGAS
BAB III - MAKSUD
Pasal 4
- (1) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memiliki tugas:
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara dengan ## BAB V SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - MAKSUD
Pasal 5
- (1) Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri atas:
- a. Ketua secara ex-officio dijabat oleh Bupati;
- b. Wakil Ketua secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- c. Sekretaris ex-officio dijabat oleh Kepala SKPD yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan merangkap anggota;
- d. Anggota yang berasal dari SKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Struktur organisasi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI SEKRETARIAT

## Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dewan Ketahanan Pangan dibentuk Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang berkedudukan di Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh beberapa orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII KELOMPOK KERJA

## Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk kelompok kerja Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
- a. tenaga ahli dan unsur pejabat Pemerintah;
- b. organisasi kemasyarakatan; dan
- c. pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan ketua Dewan Ketahanan Pangan.

## BAB VIII TATA KERJA

## Pasal 8

Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

## Pasal 9

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.

## BAB IX LAPORAN

## Pasal 10

Dewan Ketahanan Pangan menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di Daerah kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Nasional secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

## BAB X

## PEMBIAYAAN

## Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan bersumber dari APBD.

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,


HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 28


## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 1 November 2016

BUPATI KAYONG UTARA,


HILDI HAMID

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KAYONG UTARA.

## STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KAYONG UTARA


PANGAN

PANGAN

PANGAN

BUPATI KAYONG UTARA,


HILDI HAMID