PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS Nomor MOR Tahun 2017 tentang PENANGGULANGAN KEMISKINAN (berlaku 31 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SAMBAS
PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NO MOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,
- a. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan berbagai karaterisktik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat;
- b. bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Sambas masih cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat;
- c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sambas berjalan secara optimal, efektif, efi.sien, terprogram, terpadu, dan berkelanjutan yang sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penanggulangan kemiskinan perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
5. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
6. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
]
SALINAN
]
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan lnternasional tentang HakHak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksana UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS
MEMUTUSK.AN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II ASAS, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan
Pasal 3
Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan.
Pasal 4
Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah perorangan, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat.
Pasal 5
Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:
- b. intervensi kebijakan dan program;
- a. penentuan sasaran penanggulangan kemiskinan;
- c. penguatan kelembagaan; dan
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi.
Bagian Kesatu Hak Penduduk Miskin
BAB III - HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6
- (1) Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar yang meliputi:
- a. hak atas pangan;
- b. hak atas layanan kesehatan;
- c. hak atas layanan pendidikan;
- d. hak atas pekerjaan dan berusaha;
- e. hak atas perumahan;
- f. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik; dan
- g. hak atas pelayanan sosial
- (2) Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak atas akses sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan yang meliputi:
- a. aset sumber daya manusia;
- b. aset keuangan;
- c. aset fisik;
- d. aset sosial; dan
- e. aset sumber daya alam dan lingkungan.
Bagian Kedua Tanggung Jawab dan Kewajiban Penduduk Miskin
BAB III - HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 7
- ( 1) Penduduk Miskin bertanggung jawab:
- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, ekonominya,
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan menigkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.
- e. meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.
- (2) Dalam memperoleh hak dasarnya Penduduk Miskin berkewajiban menaati norma, etika dan syarat serta ketentuan dalam program penanggulangan kemiskinan.
Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, dan Masyarakat
BAB III - HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 8
- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban dan bertanggung jawab mengupayakan terpenuhinya hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah Desanya.
BAB III - HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 9
- ( 1) Dalam penanggulangan kemiskinan, pelaku dunia usaha di daerah berkewajiban:
- a. turut serta bertanggung jawab membantu pemenuhan hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap Penduduk Miskin di daerah.
- (2) Masyarakat berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 10
- (1) Dalam rangka koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten, masyarakat, pelaku dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Keanggotaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TKPKD berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten.
- (5) TKPKD memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.
- (6) TKPKD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKPKD diatur dengan Peraturan Bupati.
BABV KRITERIA, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Bagian Kesatu Kriteria
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 11
- (1) Penentuan kriteria penduduk miskin dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pendataan
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 12
- (1) Pendataan Penduduk Miskin dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikutsertakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di Kecamatan atau Desa.
- (3) Hasil pendataan yang dimaksud pada ayat (2) untuk dilakukan Verifikasi dan Validasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Tata cara pendataan penduduk miskin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pendaftaran
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 13
- ( 1) Penduduk miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada kepala desa.
- (2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai penduduk miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada kepala desa.
- (3) Kepala Desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Camat.
- ( 1) Data terdiri atas:
- a. data Penduduk Miskin;
- b. data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. data anggaran penanggulangan kemiskinan; dan
- d. data lain yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berbasis teknologi informasi.
- (3) Data Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf a berupa data terpilah yang menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan.
- (4) Pengelolaan data di daerah dilaksanakan secara terpadu oleh TKPKD.
Bagian Kesatu Kebijakan
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Bagian Kedua Strategi
- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan disusun strategi penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam dokumen SPKD.
- (2) Penyusunan SPKD ## BAB VI DATA
BAB VII - KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM
Pasal 15
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Bagian Kedua Strategi
BAB VII - KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM
Pasal 16
- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan disusun strategi penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam dokumen SPKD.
- (2) Penyusunan SPKD ## BAB VI DATA
Bagian Ketiga
Program
BAB VII - KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM
Pasal 17
- ( 1) Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1).
- (2) Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam dokumen SPKD.
BAB VIII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pasal 18
- ( 1) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi Penanggulangan Kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di daerah.
- (4) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembiayaan, sasaran, antar sektor, dan lokasi.
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 19
- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Program Penanggulangan Kemiskinan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan dalam penyediaan dana, barang, dan/atau jasa untuk Program Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggungjawab sosial.
- (4) Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diselaraskan dengan strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.
- (5) Peran serta masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan semangat gotong royong dan ## BAB X PENGADUAN
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 20
- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan Penanggulangan Kemiskinan. dugaan kegiatan
- (2) Pengaduan disampaikan kepada TKPKD melalui Organisasi Daerah yang ditunjuk. Perangkat
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan diatur dengan Bupati. Peraturan
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB XI - MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 21
- ( 1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan dilakukan oleh TKPKD secara berkala.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh TKPKD kepada Bupati.
BAB XI - MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 22
Dalam rangka pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan secara terpadu.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 23
- (1) Sumber pembiayaan Program Penanggulangan Kemiskinan berasal dari:
- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa;
- b. masyarakat;
- c. dunia usaha;
- d. perguruan tinggi; dan
- e. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pembiayaan dapat berupa uang, barang, dan/ataujasa.
- (3) Pembiayaan kegiatan TKPKD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Penetapan: Ditetapkan di Sambas pada tanggal 31 Mei 2017

Penandatangan: BUPATI SAMBAS, ATBAH ROMIN SUHAILI

Penetapan: Diundangkan di Sambas pada tanggal 31 Mei 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, ARLIZEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 2

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAK IAN HUKUM, i Pembina Tk. I (IV/ b) NIP. 19680612 199710 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS, PROVINS! KALIMANTAN BARAT: 2/2017
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
## NOMOR 2 TAHUN 2017
## TENTANG
## PENANGGULANGAN KEMISKINAN
## I. UMUM
Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan yang menangani penanggulangan kemiskinan.
Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sambas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan asas "keadilan adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan hak dan kewajiban. ## Hurufb Yang dimaksud dengan asas "transparansi adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, di mana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas "partisipasi" adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. ## Hurufd Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf e Yang dimaksud dengan asas "pemberdayaan adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian. Huruff Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan adalah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian. ## Huruf g Yang dimaksud dengan asas "nondikriminatif adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan tidak ada pembedaan