KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 2001 tentang PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL KONPERENSI TINGKAT TINGGI XI KELOMPOK-15 (berlaku 5 Februari 2001)
Pembukaan
Menimbang
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL KONPERENSI TINGKAT TINGGI XI KELOMPOK-15
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa sesuai dengan hasil Konperensi Tingkat Tinggi X Kelompok-15 di Kairo Mesir, Pemerintah Indonesia telah mendapat kepercayaan sebagai Ketua Kelompok-15 untuk periode tahun 2000-2001 dari bulan Juni 2000 sampai dengan bulan Mei 2001;
- b. bahwa dengan menjadi Ketua Kelompok-15, Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Konperensi Tingkat Tinggi XI Kelompok-15 yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Bogor pada tanggal 30-31 Mei 2001, yang akan didahului oleh Pertemuan Wakil Pribadi Kepala Negara/Pemerintahan dan Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan/Ekonomi dan Menteri Luar Negeri;
- c. bahwa untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan konperensi serta pertemuan dimaksud, perlu dilakukan persiapan yang sebaik-baiknya, yang untuk itu perlu dibentuk Panitia Nasional Penyelenggara Konperensi Tingkat Tinggi XI Kelompok-15 yang terdiri dari unsur-unsur Departemen/Instansi terkait;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL KONPERENSI TINGKAT TINGGI XI KELOMPOK-15.
Pasal 1
- (1) Membentuk Panitia Nasional Konperensi Tingkat Tinggi XI Kelompok-15, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional bertanggung jawab
- (2) kepada Presiden.
Pasal 2
Panitia Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal 3
Panitia Nasional mempunyai tugas:
1. menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Konperensi Tingkat Tinggi XI Kelompok-15 termasuk Pertemuan Wakil Pribadi Kepala Negara/Pemerintahan dan Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan/Ekonomi dan Menteri Luar Negeri sebagai pertemuan pendahuluan;
2. menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pameran dagang yang diikuti oleh Negara Kelompok-15.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Pemerintah lainnya serta pihak lain yang dianggap perlu.
Pasal 5
Susunan Keanggotaan Panitia Nasional adalah sebagai berikut:
- a. Ketua : Menteri Luar Negeri;
- b.
- Wakil Ketua :
Sekretaris Negara;
- c. Ketua Pelaksana Harian/Ketua : Bidang Dukungan Umum
Sekretaris Jenderal, Departemen Luar Negeri;
- d. Wakil Ketua Bidang Dukungan : Umum
Deputi Sekretaris Negara Bidang Administrasi, Sekretariat Negara;
- e. Ketua Bidang Substansi dan Persidangan
:
Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri;
- f. Wakil Ketua Bidang Substansi dan Persidangan
:
Direktur Jenderal Kerja Sama Lembaga Industri dan Perdagangan Internasional, Departemen Perin- dustrian dan Perdagangan;
- g. Pameran
- Ketua Bidang Humas dan
:
Direktur Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan, Departemen Luar Negeri;
- h. Wakil Ketua Bidang Humas Pameran
:
Kepala Badan Pengembangan dan Ekspor Nasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Ketua Bidang Protokol dan Konsuler
:
Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri/Kepala Protokol Negara;
- j. Wakil Ketua Bidang Protokol dan Konsuler
:
Deputi Sekretaris Presiden Bidang Protokol dan Press, Sekretariat Presiden;
- k. Ketua Bidang Pengamanan
:
Sekretaris Militer Presiden;
- l. Wakil Ketua Bidang Pengamanan
-
1. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya;
2. Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya/Jayakarta.
- m. Sekretaris Umum
- Kepala Sekretariat Menteri Luar Negeri, Departemen Luar Negeri.
Pasal 6
Ketua Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya
Pasal 7
Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh para Penasehat Teknis yang terdiri dari:
- a. Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Gubernur Jawa Barat;
- c. Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi di Jawa Barat;
- d. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat;
- g. Panglima Armada Republik Indonesia Kawasan Barat;
- h. Panglima Komando Operasi TNI-AU I;
- i. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- j. Ketua Kamar Dagang dan Industri.
Pasal 8
- (1) Untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Panitia Nasional membentuk Panitia Penyelenggara.
- (2) Keanggotaan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional.
Pasal 9
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional, penyelenggaraan Konperensi Tingkat Tinggi XI Kelompok-15, termasuk Pertemuan Wakil Pribadi Kepala Negara/Pemerintahan, Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan/Ekonomi dan Menteri Luar Negeri serta penyelenggaraan pameran dagang yang diikuti oleh Negara Kelompok 15, dibebankan pada Anggaran Belanja Negara (Anggaran Khusus) Tahun 2001.
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional.
Pasal 11
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya ## SEKRETARIAT KABINET RI

Penandatangan: Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, ttd Edy Sudibyo