PERATURAN BUPATI RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG IZIN LOKASI (berlaku 19 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG
Nomor : 57 Tahun : 2013
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 57 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG IZIN LOKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG
- a bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor : 596/Kep.207-Huk/2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembagunan untuk Kepentingan Umum kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Banten, maka penetapan Lokasi bagi Pembangunan untuk kepentingan umum yang dipergunakan sebagai izin pengadaan tanah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang optimal serta untuk lebih mempermudah pemahaman masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi tentang proses pemberian izin lokasi dan penetapan lokasi perlu dibuatkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-undang....
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Peanataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan Darat di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 743);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812);
13.Peraturan....
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 4 TAHUN 2013
Menetapkan : TENTANG IZIN LOKASI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 4 Tahun 2013 tentan Izin Lokasi, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 diubah dan ditambah angka 15, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
15. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
2. Ketentuan BAB III Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
2. (1)Dalam mengajukan permohonan izin lokasi, pemohon baru harus melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:
Pasal 5
2. (1)Dalam mengajukan permohonan izin lokasi, pemohon baru harus melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:
- a. surat permohonan;
- b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- c. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
- d. biodata perusahaan/ketetapan instansi;
- e. surat pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM (untuk badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas);
- f. proposal kegiatan;
- g. peta orientasi lokasi dan/atau gambar/bentuk tanah yang dimohon;
- h. surat pernyataan untuk mematui ketentuan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. risalah pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
- j. hasil study analisis dampak lalu lintas dari Konsultan dan/atau rekomendasi hasil study analisis dampak lalu lintas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang;
- k. surat pernyataan kerjasama dengan Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Provinsi Banten (untuk badan hukum);
- l. kartu tanda anggota REI Provinsi Banten (untuk perumahan);
- m. foto kopi izin prinsip penanaman modal dari Presiden/Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Gubernur Provinsi Banten/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (untuk yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing) ; dan
- n. foto kopi izin prinsip penanaman modal dari Departemen/Instansi Teknis (untuk yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri).
- (2) Bentuk format persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf k, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan BAB VIII Pasal 14 disisipkan BAB VIII A Pasal 14 a, Pasal 14 b, Pasal 14 c, Pasal 14 d, dan Pasal 14 e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII A PENETAPAN LOKASI Pasal 14 a

- (1)Setiap SKPD/Instansi yang akan melaksanakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terlebih dahulu mendapatkan penetapan lokasi dari Bupati.

(2) Penetapan...

- (2)Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. surat permohonan;
- b. dokumen perencanaan pengadaan tanah;
- c. peta orientasi; dan
- d. risalah pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan Kabupaten Serang.
- (4)Persyaratan teknis sebagaimana dimakud pada ayat (2) meliputi:
- a. kesesuaian peruntukan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang;
- b. ketersediaan tanah/lahan dan bukan kawasan yang dilindungi;
- c. kondisi sosial masyarakat; dan
- d. Kondisi kepemilikan tanah/lahan dan penguasaan tanah pada lokasi yang ditetapkan.

## Pasal 14 b

(1)Tata cara penerbitan penetapan lokasi adalah sebagai berikut:

- a. SKPD/Instansi mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati melalui Kepala BPTPM yang dilengkapi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14 a;
- b. apabila persyaratan sebagaimana huruf a, telah lengkap, maka kepala BPTPM melakukan rapat koordinasi dan SKPD/Instansi pemohon menyampaikan ekspose rencana pengadaan tanah, dan peserta rapat koordinasi menyampaikan saran/pendapat;
- c. setelah rapat koordinasi, dilakukan peninjauan lokasi dalam rangka akurasi data dengan kondisi eksisting dilapangan;
- d. hasil rapat koordinasi dan peninjauan lokasi sebagaimana huruf b, dituangkan dalam Berita Acara; dan
- e. apabila berdasarkan hasil rapat koordinasi dan peninjauan lokasi sebagaimana huruf d, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 a, maka Kepala BPTPM menyiapkan naskah Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Bagian Hukum untuk proses penandatanganan, penomoran dan pendokumentasian Keputusan Bupati.

## Pasal 14 c

Jangka waktu dan perpanjangan penetapan lokasi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Bupati Serang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi.

## Pasal 14 d

Penetapan lokasi yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu, dan apabila permohonan baru serta akan dilakukan perpanjangan harus sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II....

Diundangkan di Serang pada tanggal 19 Desember 2013

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 57

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 19 Desember 2013

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN