PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 17/E Tahun 2011 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG (berlaku 9 Maret 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Menetapkan
:
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
17. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
7. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional ## BAB II
TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Tujuan petunjuk pelaksanaan SPIP untuk memberikan pedoman bagi SKPD dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing, sehingga penyelenggaraan kegiatan di setiap SKPD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPIP
Bagian Kesatu Gambaran Umum
BAB III - PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 3
- (1) SKPD wajib melaksanakan kegiatan pengendalian dalam menyelenggarakan keseluruhan kegiatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
BAB III - PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 4
- (1) SPI harus dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai diperbaharui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah, perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus.
- (2) Pemantauan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah.
Bagian Kedua Tahapan Pembangunan dan Pengembangan SPIP
BAB III - PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 5
- (1) Tahapan pembangunan dilaksanakan mulai dari lingkup tindakan dan kegiatan SKPD sampai dengan pemerintah daerah secara keseluruhan.
- (2) Tahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh seluruh Kepala SKPD dan pegawai di lingkungan masing-masing SKPD.
- (3) Tahapan pengembangan dilaksanakan setelah tahapan pembangunan pertama mulai dari lingkup tindakan dan kegiatan SKPD sampai dengan pemerintah daerah secara keseluruhan.
- (4) Tahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh seluruh Kepala SKPD dan pegawai di lingkungan masing-masing SKPD.
BAB III - PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 6
- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD termasuk akuntabilitas keuangan daerah.
BAB III - PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 7
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Penetapan: Ditetapkan di Malang pada tanggal 9 Maret 2011

Penandatangan: WALIKOTA MALANG,

Verifikasi: ttd. Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 9 Maret 2011

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH,

Verifikasi: ttd. Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012 BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 17 SERI E

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Verifikasi: ttd. DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003 ## A. Gambaran Umum ## 1. Latar Belakang

Verifikasi: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif, sehingga perlu suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 60

Penandatangan: Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ketentuan mengenai SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.

Penandatangan: Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian

Penandatangan: ## LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 20 TAHUN 2011 TANGGAL : 9 Maret 2011 ## BAB I PENDAHULUAN tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. ## 2. Dasar Hukum - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); - c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); - d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); - e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);

Penandatangan: - f. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor ..); ## 3. Maksud dan Tujuan

Penandatangan: Maksud Petunjuk Pelaksanaan adalah sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Malang yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan . Tujuan Petunjuk Pelaksanaan adalah tersedianya pedoman bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan SPIP dilingkungan kerja masing-masing, sehingga penyelenggaraan kegiatan di setiap perangkat daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. ## 4. Sasaran dan Ruang Lingkup Sasaran Petunjuk Pelaksanaan adalah terselenggaranya SPIP dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan baik pada tingkat perangkat daerah maupun pada tingkat pemerintah daerah, dengan ruang lingkup meliputi seluruh perangkat daerah dan pengelola keuangan daerah. ## 5. Sistematika Penyajian Sistematika Penyajian Petunjuk Pelaksanaan tersebut, sebagai berikut : Bagian Pertama : Pendahuluan Bagian pertama terdiri dari 2 (dua) Bab yaitu : Bab I Gambaran Umum Petunjuk Pelaksanaan Bab ini menguraikan Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup serta Sistematika Penyajian. ## Bab II Gambaran Umum SPIP Bab ini menguraikan Tujuan, Manfaat dan Unsur SPIP serta Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah Bagian Kedua : Pembangunan dan Pengembangan Bagian ini terdiri dari 2 (dua) Bab yaitu : Bab I Pembangunan SPIP Bab tersebut menguraikan Pemahaman, Pemetaan, Pembangunan Infrastruktur SPIP dan Penerapan Unsur SPIP. ## Bab II Pengembangan Bab tersebut menguraikan Pemahaman, Pemetaan, dan Pembangunan Infrastruktur SPIP. Bagian Ketiga : Integrasi Unsur SPIP kedalam proses manajemen Bagian ini terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu : Bab I Integrasi unsur SPIP dalam Perencanaan Bab ini menjelaskan tentang uraian perencanaan dan langkah-langkah integrasi unsur SPIP ke dalam perencanaan Bab II Integrasi Unsur SPIP dalam Pelaksanaan Penganggaran Bab ini menjelaskan tentang Bab ini menjelaskan tentang uraian penganggaran dan langkah-langkah integrasi unsur SPIP ke dalam penganggaran. Bab III Integrasi Unsur SPIP dalam Pelaksanaan Anggaran Bab ini menjelaskan tentang Bab ini menjelaskan tentang uraian kegiatan pelaksanaan anggaran dan langkah-langkah integrasi unsur SPIP ke dalam pelaksanaan anggaran. Bab IV Integrasi Unsur SPIP dalam Pelaporan Bab ini menjelaskan tentang Bab ini menjelaskan tentang uraian kegiatan pelaporan dan langkah-langkah Integrasi unsur SPIP ke dalam kegiatan pelaporan. Bab V Integrasi Unsur SPIP dalam Monitoring Evaluasi Bab ini menjelaskan tentang Bab ini menjelaskan tentang uraian kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan langkah-langkah integrasi unsur SPIP ke dalam kegiatan Monev Bagian Keempat : Pengorganisasian Bagian ini terdiri dari 2 (dua) Bab yaitu : Bab I Struktur Organisasi Bab ini menguraikan Struktur organisasi Satuan SPIP pada Pemerintah Daerah Bab II Tata Kerja Bab ini menjelaskan Tahap Perencanaan, Tahap pelaksanaan dan pengendalian dan Tahap pelaporan dan evaluasi. ## B. Gambaran Umum SPIP ## 1. Tujuan

Penandatangan: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di bidang Keuangan Negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan Keuangan Negara yang lebih akuntabel dan transparan dengan menerapkan SPIP. Hal ini didasarkan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang terkait dengan penerapan SPIP adalah Pasal 56 ayat (4) : Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam Pasal 12 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara disebutkan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Penandatangan: Penerapan SPIP tersebut dipertegas dalam Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menjabarkan latar belakang dan arti penting penerbitan peraturan untuk mengatur urusan internal Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan uraian tersebut diatas, maka sistem yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern, dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tujuan adanya suatu sistem yang disebut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat dirumuskan sebagai berikut : - a. kegiatan pengendalian adalah wajib dilaksanakan oleh seluruh tingkatan pimpinan Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada Instansi Pemerintah tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif; - b. adanya suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. ## 2. Manfaat Untuk menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang menganut prinsipprinsip antara lain transparan, akuntabel, adil, demokratis, efektif dan efisien, tentunya harus didukung dengan pilar-pilar penyangga yang menjadi pondasi yang kokoh. Pilar penyangga tersebut antara lain menyatu dalam implementasi SPIP untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Pilar tersebut akan berfungsi sebagai penyangga, jika dirasakan adanya manfaat dari SPIP yang merupakan perwujudan pengendalian manajemen pemerintahan dalam mencapai tujuan bernegara yang diterapkan pada seluruh Instansi Pemerintah. Dengan demikian manfaat SPIP sebagai pilar penyangga terwujudnya akuntabilitas keuangan negara dapat dirumuskan sebagai keberadaan suatu sistem yang memberikan jaminan tercapainya beberapa tujuan akuntabilitas keuangan Negara, dengan rincian sebagai berikut : - a. tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah sebagai bagian dari organisasi para penyelenggara Negara; - b. adanya jaminan keandalan pelaporan keuangan yang diterbitkan Instansi Pemerintah, sehingga dapat dipercaya baik dalam internal Instansi Pemerintah maupun oleh eksternal Instansi Pemerintah yang menggunakan laporan keuangan tersebut; - c. terciptanya pengamanan aset negara yang dibawah kewenangan Instansi Pemerintah untuk mengelola aset tersebut dalam rangka melaksanakan aktifitasnya untuk mencapai tujuan berorganisasi dan bernegara; - d. terlaksananya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberlakukan kepada Instansi Pemerintah sebagai salah satu penyelenggara negara.

Verifikasi: Tujuan bernegara dan berbangsa dapat diyakini akan dicapai, bila para penyelenggara pemerintahan dapat melaksanakan pemerintahan secara berakuntabilitas. ## 3. Unsur SPIP SPIP wajib diselenggarakan dan dengan diselenggarakannya SPIP akan memberi keyakinan memadai untuk tercapainya empat tujuan yang merupakan pilar-pilar penopang dari perwujudan tujuan bernegara dan berbangsa. Pilar-pilar penyangga tersebut harus dibangun di atas fondasi unsur-unsur SPIP yang terdiri dari : - a. lingkungan pengendalian yang kuat sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (Pasal 4 s.d. Pasal 12);

Verifikasi: - b. penilaian resiko sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 untuk dapat mengantisipasi atau mengelola resiko yang dapat menggagalkan dicapainya tujuan (Pasal 13 s.d. Pasal 17); - c. kegiatan pengendalian yang diciptakan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 untuk mengamankan tiap proses yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Pasal 18 s.d. Pasal 40); - d. informasi dan komunikasi yang diciptakan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sehingga dapat mengetahui, dan mendeteksi secara dini setiap permasalahan yang dihadapi di dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan (Pasal 41 s.d. Pasal 42); - e. pemantauan pengendalian intern dilakukan untuk mengetahui efektivitas beroperasinya sistem pengendalian intern yang ada sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (Pasal 43 s.d. Pasal 48). ## 4. Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai diperbaharui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah, perlu dilakukan pemantauan secara terusmenerus. Secara khusus, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008, Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas Sistem Pengendalian Internnya di lingkungan masing-masing. Pemantauan ini berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah-kelola (mismanagement). Untuk tujuan tersebut Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah sebagai lampiran Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008, dimaksudkan untuk membantu Pimpinan Instansi Pemerintah dan evaluator dalam menentukan sampai seberapa jauh pengendalian intern suatu Instansi Pemerintah dirancang dan berfungsi serta, jika perlu, untuk membantu menentukan apa, bagian mana, dan bagaimana penyempurnaan dilakukan. Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima bagian sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern. Masing-masing bagian berisi suatu daftar faktor utama yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi masingmasing unsur Sistem Pengendalian Intern yang menggambarkan isu atau hal penting dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern. Termasuk dalam masingmasing faktor tersebut adalah butir-butir yang harus dipertimbangkan oleh pengguna pada saat melakukan evaluasi. Butir-butir tersebut dimaksudkan untuk membantu pengguna mempertimbangkan hal-hal spesifik yang menunjukkan seberapa jauh Sistem Pengendalian Intern berfungsi. Pengguna harus mempertimbangkan butir-butir tersebut untuk menentukan : - (1) kesesuaian penerapan butir tersebut dalam situasi tertentu, - (2) kemampuan Instansi Pemerintah dalam menerapkan butir tersebut, - (3) kelemahan pengendalian yang mungkin terjadi, dan - (4) pengaruh butir tersebut terhadap kemampuan Instansi Pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya. Daftar uji ini juga dimaksudkan untuk membantu pengguna mengambil kesimpulan mengenai implementasi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah. Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah dapat dijadikan panduan bagi pimpinan Instansi Pemerintah dan evaluator. Daftar uji ini hanya merupakan referensi awal serta dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan risiko masingmasing Instansi Pemerintah. Dalam menerapkan daftar uji ini perlu dipertimbangkan tujuan Instansi Pemerintah dan aspek biaya-manfaat. Pengguna harus mempertimbangkan butir-butir yang relevan serta menghilangkan atau menambah butir lainnya, jika perlu sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Instansi Pemerintah. Selain itu, pengguna dapat mengatur ulang atau menyusun kembali butir-butir tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dengan tetap mengikuti format unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern. ## BAB II ## PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SPIP ## A. PEMBANGUNAN SPIP Tahap pembangunan SPIP adalah keseluruhan upaya pemerintah daerah membangun seluruh unsur SPIP dan mengintegrasikannya ke dalam proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari lingkup tindakan dan kegiatan, perangkat daerah, sampai dengan pemerintah daerah secara keseluruhan. Hasil akhir penerapan SPIP pada tahap pembangunan adalah dapat diwujudkannya SPIP sebagaimana dimaksud dalam definisinya, yaitu sebagai suatu proses yang integral dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari oleh para pimpinan dan pegawai. Tahap Pembangunan SPIP meliputi beberapa kegiatan secara berurutan yaitu : - a. Pemahaman. - b. Pemetaan. - c. Pembangunan Infrastruktur. - d. Penerapan. Secara lebih rinci uraian kegiatan dalam tahap pembangunan SPIP dan langkah kerjanya adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini: ## 1. PEMAHAMAN ## a. Kegiatan Pemahaman Kegiatan pemahaman adalah kegiatan dimana setiap pimpinan dan seluruh pegawai perangkat daerah sampai ke unit kerja terkecil memahami mengenai tujuan SPIP, unsur-unsur SPIP, kerangka kerja dasar pembangunan dan pengembangan SPIP, dan kerangka kerja dasar penerapan SPIP sebagai proses yang terintegrasi dalam kegiatan dan tindakan sehari-hari para pejabat dan pegawai. ## b. Langkah Kerja Pemahaman - 1) Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan dan menggunakan berbagai instrumen sosialisasi yang efektif. - 2) Melakukan pendidikan dan latihan. - 3) Membentuk satuan tugas penerapan SPIP. ## 2. PEMETAAN ## a. Kegiatan Pemetaan Kegiatan pemetaan adalah kegiatan dimana setiap pimpinan dan pegawai perangkat daerah sampai ke unit kerja terkecil melakukan identifikasi unsurunsur SPIP yang nantinya perlu dibangun dan diintegrasikan dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari. Identifikasi meliputi unsur-unsur SPIP, tindakan dan kegiatan dimana unsurunsur SPIP akan diintegrasikan. ## b. Langkah Kerja Pemetaan - 1) Mempersiapkan instrumen yang diperlukan untuk melakukan pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP, misalnya dengan daftar uji. - 2) Melakukan pemetaan dengan instrumen pemetaan, untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal berikut : - a) Unsur-unsur SPIP yang telah ada dan tidak perlu dibangun kembali; - b) Unsur-unsur SPIP yang telah ada, tetapi memerlukan penyempurnaan; - c) Unsur-unsur SPIP yang belum ada dan perlu dibangun. - 3) Membuat daftar unsur-unsur yang perlu dibangun infrastrukturnya. - 4) Menyebarkan daftar unsur-unsur yang perlu dibangun infrastrukturnya kepada masing-masing satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk mendapatkan persetujuan atau konfirmasi. ## 3. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ## a. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kegiatan pembangunan infrastruktur SPIP adalah kegiatan menyediakan infrastruktur hasil pemetaan. Dalam membangun dan menerapkan unsur-unsur SPIP, perlu diperhatikan agar : tidak menyebabkan bertambahnya alur birokrasi dan waktu penyelesaian kegiatan sehari-hari yang dianggap normal, mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, mempertimbangkan kondisi masa depan yang diharapkan. ## b. Langkah Kerja Pembangunan Infrastruktur - 1) Membuat daftar unsur-unsur SPIP berdasarkan berbagai dimensi untuk dapat dipakai sebagai dasar perencanaan pembangunan : - a) Daftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah, Pemerintah Kota Malang, dan perangkat daerah. - b) Daftar unsur-unsur SPIP yang pembangunannya akan lebih efektif, jika dibangun pada tingkat Sekretariat daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah. - c) Daftar unsur SPIP yang pembangunannya menurut masa pembangunannya (jangka panjang, menengah, dan pendek). - d) Daftar unsur SPIP yang pembangunannya harus dilakukan setelah selesainya pembangunan unsur SPIP lainnya atau komponen lain di luar unsur SPIP. - 2) Membuat skala prioritas awal. - 3) Menghitung anggaran yang diperlukan. - 4) Merancang program pembangunan SPIP. - 5) Membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pengeluarannya dalam jangka panjang, menengah, dan pendek. ## 4. PENERAPAN UNSUR-UNSUR SPIP ## a. Kegiatan Penerapan Unsur-unsur SPIP Kegiatan penerapan unsur-unsur SPIP adalah kegiatan dimana infrastruktur yang telah ada, diterapkan sebagai suatu proses yang terintegrasi dalam tindakan dan kegiatan seluruh pejabat dan pegawai Pemerintah Kota Malang. Dalam menerapkan SPIP agar diperhatikan hal-hal berikut : 1. SPIP harus diterapkan sebagai suatu proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bukan sekedar formalitas saja; 2. Seluruh pengguna anggaran harus memastikan bahwa SPIP telah diterapkan dalam setiap pelaksanaan anggaran, sehingga memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai; 3. Setiap unsur pimpinan perangkat daerah, agar secara aktif melakukan pembinaan SPIP di instansinya. ## b. Langkah Kerja Penerapan Unsur-unsur SPIP 1. Memasangkan/menginstalasikan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan sehari-hari; 2. Mengujicobakan penerapan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses; 3. Jika terdapat kekurangan/kelemahan, agar dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu, agar proses penerapan selanjutnya dapat berjalan lancar; 4.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Walikota ini dan Daftar Uji Lingkungan Pengendalian sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 9 Maret 2011

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang

pada tanggal 9 Maret 2011

## SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 17 SERI E

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003

## A. Gambaran Umum

## 1. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif, sehingga perlu suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

60

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ketentuan mengenai SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian

## LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 20 TAHUN 2011 TANGGAL : 9 Maret 2011

## BAB I PENDAHULUAN

tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## 2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
- f. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor ..);

## 3. Maksud dan Tujuan

Maksud Petunjuk Pelaksanaan adalah sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Malang yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan .

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan adalah tersedianya pedoman bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan SPIP dilingkungan kerja masing-masing, sehingga penyelenggaraan kegiatan di setiap perangkat daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

## 4. Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran Petunjuk Pelaksanaan adalah terselenggaranya SPIP dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan baik pada tingkat perangkat daerah maupun pada tingkat pemerintah daerah, dengan ruang lingkup meliputi seluruh perangkat daerah dan pengelola keuangan daerah.

## 5. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Petunjuk Pelaksanaan tersebut, sebagai berikut :

Bagian Pertama : Pendahuluan

Bagian pertama terdiri dari 2 (dua) Bab yaitu :

Bab I Gambaran Umum Petunjuk Pelaksanaan

Bab ini menguraikan Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan,

Sasaran dan Ruang Lingkup serta Sistematika Penyajian.

## Bab II Gambaran Umum SPIP

Bab ini menguraikan Tujuan, Manfaat dan Unsur SPIP serta Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah

Bagian Kedua : Pembangunan dan Pengembangan

Bagian ini terdiri dari 2 (dua) Bab yaitu :

Bab I Pembangunan SPIP

Bab tersebut menguraikan Pemahaman, Pemetaan, Pembangunan Infrastruktur SPIP dan Penerapan Unsur SPIP.

## Bab II Pengembangan

Bab tersebut menguraikan Pemahaman, Pemetaan, dan Pembangunan Infrastruktur SPIP.

Bagian Ketiga : Integrasi Unsur SPIP kedalam proses manajemen

Bagian ini terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu :

Bab I Integrasi unsur SPIP dalam Perencanaan

Bab ini menjelaskan tentang uraian perencanaan dan langkah-langkah integrasi unsur SPIP ke dalam perencanaan

Bab II Integrasi Unsur SPIP dalam Pelaksanaan Penganggaran

Bab ini menjelaskan tentang Bab ini menjelaskan tentang uraian penganggaran dan langkah-langkah integrasi unsur SPIP ke dalam penganggaran.

Bab III Integrasi Unsur SPIP dalam Pelaksanaan Anggaran

Bab ini menjelaskan tentang Bab ini menjelaskan tentang uraian kegiatan pelaksanaan anggaran dan langkah-langkah integrasi unsur SPIP ke dalam pelaksanaan anggaran.

Bab IV Integrasi Unsur SPIP dalam Pelaporan

Bab ini menjelaskan tentang Bab ini menjelaskan tentang uraian kegiatan pelaporan dan langkah-langkah Integrasi unsur SPIP ke dalam kegiatan pelaporan.

Bab V Integrasi Unsur SPIP dalam Monitoring Evaluasi

Bab ini menjelaskan tentang Bab ini menjelaskan tentang uraian kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan langkah-langkah integrasi unsur SPIP ke dalam kegiatan Monev

Bagian Keempat : Pengorganisasian

Bagian ini terdiri dari 2 (dua) Bab yaitu :

Bab I Struktur Organisasi

Bab ini menguraikan Struktur organisasi Satuan SPIP pada Pemerintah Daerah

Bab II Tata Kerja

Bab ini menjelaskan Tahap Perencanaan, Tahap pelaksanaan dan pengendalian dan Tahap pelaporan dan evaluasi.

## B. Gambaran Umum SPIP

## 1. Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di bidang Keuangan Negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan Keuangan Negara yang lebih akuntabel dan transparan dengan menerapkan SPIP. Hal ini didasarkan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang terkait dengan penerapan SPIP adalah Pasal 56 ayat (4) : Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam Pasal 12 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara disebutkan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Penerapan SPIP tersebut dipertegas dalam Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.

Selanjutnya pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menjabarkan latar belakang dan arti penting penerbitan peraturan untuk mengatur urusan internal Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dengan uraian tersebut diatas, maka sistem yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern, dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tujuan adanya suatu sistem yang disebut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. kegiatan pengendalian adalah wajib dilaksanakan oleh seluruh tingkatan pimpinan Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada Instansi Pemerintah tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif;
- b. adanya suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## 2. Manfaat

Untuk menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang menganut prinsipprinsip antara lain transparan, akuntabel, adil, demokratis, efektif dan efisien, tentunya harus didukung dengan pilar-pilar penyangga yang menjadi pondasi yang kokoh. Pilar penyangga tersebut antara lain menyatu dalam implementasi SPIP untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Pilar tersebut akan berfungsi sebagai penyangga, jika dirasakan adanya manfaat dari SPIP yang merupakan perwujudan pengendalian manajemen pemerintahan dalam mencapai tujuan bernegara yang diterapkan pada seluruh Instansi Pemerintah. Dengan demikian manfaat SPIP sebagai pilar penyangga terwujudnya akuntabilitas

keuangan negara dapat dirumuskan sebagai keberadaan suatu sistem yang memberikan jaminan tercapainya beberapa tujuan akuntabilitas keuangan Negara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah sebagai bagian dari organisasi para penyelenggara Negara;
- b. adanya jaminan keandalan pelaporan keuangan yang diterbitkan Instansi Pemerintah, sehingga dapat dipercaya baik dalam internal Instansi Pemerintah maupun oleh eksternal Instansi Pemerintah yang menggunakan laporan keuangan tersebut;
- c. terciptanya pengamanan aset negara yang dibawah kewenangan Instansi Pemerintah untuk mengelola aset tersebut dalam rangka melaksanakan aktifitasnya untuk mencapai tujuan berorganisasi dan bernegara;
- d. terlaksananya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberlakukan kepada Instansi Pemerintah sebagai salah satu penyelenggara negara.

Tujuan bernegara dan berbangsa dapat diyakini akan dicapai, bila para penyelenggara pemerintahan dapat melaksanakan pemerintahan secara berakuntabilitas.

## 3. Unsur SPIP

SPIP wajib diselenggarakan dan dengan diselenggarakannya SPIP akan memberi keyakinan memadai untuk tercapainya empat tujuan yang merupakan pilar-pilar penopang dari perwujudan tujuan bernegara dan berbangsa. Pilar-pilar penyangga tersebut harus dibangun di atas fondasi unsur-unsur SPIP yang terdiri dari :

- a. lingkungan pengendalian yang kuat sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (Pasal 4 s.d. Pasal 12);
- b. penilaian resiko sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 untuk dapat mengantisipasi atau mengelola resiko yang dapat menggagalkan dicapainya tujuan (Pasal 13 s.d. Pasal 17);
- c. kegiatan pengendalian yang diciptakan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 untuk mengamankan tiap proses yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Pasal 18 s.d. Pasal 40);
- d. informasi dan komunikasi yang diciptakan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sehingga dapat mengetahui, dan mendeteksi secara dini setiap permasalahan yang dihadapi di dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan (Pasal 41 s.d. Pasal 42);

- e. pemantauan pengendalian intern dilakukan untuk mengetahui efektivitas beroperasinya sistem pengendalian intern yang ada sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (Pasal 43 s.d. Pasal 48).

## 4. Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah

Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai diperbaharui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah, perlu dilakukan pemantauan secara terusmenerus. Secara khusus, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008, Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas Sistem Pengendalian Internnya di lingkungan masing-masing. Pemantauan ini berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah-kelola (mismanagement).

Untuk tujuan tersebut Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah sebagai lampiran Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008, dimaksudkan untuk membantu Pimpinan Instansi Pemerintah dan evaluator dalam menentukan sampai seberapa jauh pengendalian intern suatu Instansi Pemerintah dirancang dan berfungsi serta, jika perlu, untuk membantu menentukan apa, bagian mana, dan bagaimana penyempurnaan dilakukan.

Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima bagian sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern. Masing-masing bagian berisi suatu daftar faktor utama yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi masingmasing unsur Sistem Pengendalian Intern yang menggambarkan isu atau hal penting dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern. Termasuk dalam masingmasing faktor tersebut adalah butir-butir yang harus dipertimbangkan oleh pengguna pada saat melakukan evaluasi. Butir-butir tersebut dimaksudkan untuk membantu pengguna mempertimbangkan hal-hal spesifik yang menunjukkan seberapa jauh Sistem Pengendalian Intern berfungsi. Pengguna harus mempertimbangkan butir-butir tersebut untuk menentukan :

- (1) kesesuaian penerapan butir tersebut dalam situasi tertentu,
- (2) kemampuan Instansi Pemerintah dalam menerapkan butir tersebut,
- (3) kelemahan pengendalian yang mungkin terjadi, dan
- (4) pengaruh butir tersebut terhadap kemampuan Instansi Pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya.

Daftar uji ini juga dimaksudkan untuk membantu pengguna mengambil kesimpulan mengenai implementasi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah.

Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah dapat dijadikan panduan bagi pimpinan Instansi Pemerintah dan evaluator. Daftar uji ini hanya merupakan referensi awal serta dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan risiko masingmasing Instansi Pemerintah. Dalam menerapkan daftar uji ini perlu dipertimbangkan tujuan Instansi Pemerintah dan aspek biaya-manfaat. Pengguna harus mempertimbangkan butir-butir yang relevan serta menghilangkan atau menambah butir lainnya, jika perlu sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Instansi Pemerintah. Selain itu, pengguna dapat mengatur ulang atau menyusun kembali butir-butir tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dengan tetap mengikuti format unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern.

## BAB II

## PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SPIP

## A. PEMBANGUNAN SPIP

Tahap pembangunan SPIP adalah keseluruhan upaya pemerintah daerah membangun seluruh unsur SPIP dan mengintegrasikannya ke dalam proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari lingkup tindakan dan kegiatan, perangkat daerah, sampai dengan pemerintah daerah secara keseluruhan.

Hasil akhir penerapan SPIP pada tahap pembangunan adalah dapat diwujudkannya SPIP sebagaimana dimaksud dalam definisinya, yaitu sebagai suatu proses yang integral dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari oleh para pimpinan dan pegawai.

Tahap Pembangunan SPIP meliputi beberapa kegiatan secara berurutan yaitu :

- a. Pemahaman.
- b. Pemetaan.
- c. Pembangunan Infrastruktur.
- d. Penerapan.

Secara lebih rinci uraian kegiatan dalam tahap pembangunan SPIP dan langkah kerjanya adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

## 1. PEMAHAMAN

## a. Kegiatan Pemahaman

Kegiatan pemahaman adalah kegiatan dimana setiap pimpinan dan seluruh pegawai perangkat daerah sampai ke unit kerja terkecil memahami mengenai tujuan SPIP, unsur-unsur SPIP, kerangka kerja dasar pembangunan dan pengembangan SPIP, dan kerangka kerja dasar penerapan SPIP sebagai proses yang terintegrasi dalam kegiatan dan tindakan sehari-hari para pejabat dan pegawai.

## b. Langkah Kerja Pemahaman

- 1) Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan dan menggunakan berbagai instrumen sosialisasi yang efektif.
- 2) Melakukan pendidikan dan latihan.
- 3) Membentuk satuan tugas penerapan SPIP.

## 2. PEMETAAN

## a. Kegiatan Pemetaan

Kegiatan pemetaan adalah kegiatan dimana setiap pimpinan dan pegawai perangkat daerah sampai ke unit kerja terkecil melakukan identifikasi unsurunsur SPIP yang nantinya perlu dibangun dan diintegrasikan dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari.

Identifikasi meliputi unsur-unsur SPIP, tindakan dan kegiatan dimana unsurunsur SPIP akan diintegrasikan.

## b. Langkah Kerja Pemetaan

- 1) Mempersiapkan instrumen yang diperlukan untuk melakukan pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP, misalnya dengan daftar uji.
- 2) Melakukan pemetaan dengan instrumen pemetaan, untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal berikut :
- a) Unsur-unsur SPIP yang telah ada dan tidak perlu dibangun kembali;
- b) Unsur-unsur SPIP yang telah ada, tetapi memerlukan penyempurnaan;
- c) Unsur-unsur SPIP yang belum ada dan perlu dibangun.
- 3) Membuat daftar unsur-unsur yang perlu dibangun infrastrukturnya.
- 4) Menyebarkan daftar unsur-unsur yang perlu dibangun infrastrukturnya kepada masing-masing satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk mendapatkan persetujuan atau konfirmasi.

## 3. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

## a. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur

Kegiatan pembangunan infrastruktur SPIP adalah kegiatan menyediakan infrastruktur hasil pemetaan.

Dalam membangun dan menerapkan unsur-unsur SPIP, perlu diperhatikan agar : tidak menyebabkan bertambahnya alur birokrasi dan waktu penyelesaian kegiatan sehari-hari yang dianggap normal, mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, mempertimbangkan kondisi masa depan yang diharapkan.

## b. Langkah Kerja Pembangunan Infrastruktur

- 1) Membuat daftar unsur-unsur SPIP berdasarkan berbagai dimensi untuk dapat dipakai sebagai dasar perencanaan pembangunan :
- a) Daftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah, Pemerintah Kota Malang, dan perangkat daerah.

- b) Daftar unsur-unsur SPIP yang pembangunannya akan lebih efektif, jika dibangun pada tingkat Sekretariat daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c) Daftar unsur SPIP yang pembangunannya menurut masa pembangunannya (jangka panjang, menengah, dan pendek).
- d) Daftar unsur SPIP yang pembangunannya harus dilakukan setelah selesainya pembangunan unsur SPIP lainnya atau komponen lain di luar unsur SPIP.
- 2) Membuat skala prioritas awal.
- 3) Menghitung anggaran yang diperlukan.
- 4) Merancang program pembangunan SPIP.
- 5) Membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pengeluarannya dalam jangka panjang, menengah, dan pendek.

## 4. PENERAPAN UNSUR-UNSUR SPIP

## a. Kegiatan Penerapan Unsur-unsur SPIP

Kegiatan penerapan unsur-unsur SPIP adalah kegiatan dimana infrastruktur yang telah ada, diterapkan sebagai suatu proses yang terintegrasi dalam tindakan dan kegiatan seluruh pejabat dan pegawai Pemerintah Kota Malang.

Dalam menerapkan SPIP agar diperhatikan hal-hal berikut :

1. SPIP harus diterapkan sebagai suatu proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bukan sekedar formalitas saja;
2. Seluruh pengguna anggaran harus memastikan bahwa SPIP telah diterapkan dalam setiap pelaksanaan anggaran, sehingga memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai;
3. Setiap unsur pimpinan perangkat daerah, agar secara aktif melakukan pembinaan SPIP di instansinya.

## b. Langkah Kerja Penerapan Unsur-unsur SPIP

1. Memasangkan/menginstalasikan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan sehari-hari;
2. Mengujicobakan penerapan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses;
3. Jika terdapat kekurangan/kelemahan, agar dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu, agar proses penerapan selanjutnya dapat berjalan lancar;
4. Penjelasan mengenai proses pengintegrasian unsur-unsur SPIP ke dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari akan dijelaskan pada Bab III.

## B. PENGEMBANGAN

Tahap pengembangan adalah tahap lanjutan setelah tahap pembangunan pertama, dimana kondisinya adalah bahwa SPIP secara signifikan telah terintegrasi dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari.

Pada tahap pengembangan, terdapat tiga kegiatan, yaitu pemahaman, pemetaan, dan pembangunan infrastruktur.

## 1. PEMAHAMAN

## a. Kegiatan Pemahaman

Kegiatan pemahaman dalam tahap pengembangan adalah kegiatan dimana seluruh pimpinan dan pegawai memperoleh pemahaman yang memadai bahwa unsur SPIP secara signifikan perlu pengembangan lebih lanjut berdasarkan bekerjanya unsur pemantauan atau adanya rekomendasi dari Inspektorat, BPKP, dan/atau BPK.

## b. Langkah Kerja Pemahaman

1. Menguji kebenaran hasil pemantauan;
2. Sosialisasi hasil pemantauan yang telah diuji.

## 2. PEMETAAN

## a. Kegiatan Pemetaan

Kegiatan pemetaan dalam tahap pengembangan adalah kegiatan pengidentifikasian untuk mengetahui lebih dalam mengenai infrastruktur yang dibutuhkan guna pengembangan SPIP.

Identifikasi meliputi hal-hal berikut :

1. Pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP yang perlu dikembangkan.
2. Pemetaan terhadap tindakan dan kegiatan, dimana unsur-unsur SPIP akan diintegrasikan.

## b. Langkah Kerja Pemetaan

- 1) Membuat daftar uji mengenai :
- a) Unsur-unsur SPIP yang telah dibangun dan perlu dipertahankan;
- b) Unsur-unsur SPIP yang telah dibangun, namun masih memerlukan pengembangan.
- 2) Membuat daftar unsur-unsur SPIP yang perlu dibangun infrastrukturnya, dan menyebarluaskannya kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk mendapatkan persetujuan dan konfirmasi.

## 3. PEMBANGUNAN INSFRASTRUKTUR

## a. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur

Kegiatan pembangunan infrastruktur SPIP pada tahap pengembangan merupakan kegiatan penyempurnaan terhadap SPIP yang telah dibangun sebelumnya, dengan mempertimbangkan hasil pemantauan oleh Satuan Kerja yang mempunyai tugas pokok pengawasan intern.

## b. Langkah Kerja Pembangunan Infrastruktur

Secara umum langkah kerja pembangunan infrastruktur pada tahap pengembangan hampir sama dengan pada tahap pembangunan, hanya saja perlu diperhatikan bahwa lingkup pekerjaan dan biaya yang diperlukan, harus lebih kecil dibandingkan pada tahap pembangunan.

- 1) Membuat daftar unsur-unsur SPIP berdasarkan berbagai dimensi untuk dapat dipakai sebagai dasar perencanaan pembangunan :
- a) Daftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Malang.
- b) Daftar unsur-unsur SPIP yang pembangunannya akan lebih efektif jika dibangun pada tingkat Sekretariat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah.
1. Daftar unsur SPIP yang pembangunannya menurut masa pembangunannya (jangka panjang, menengah, dan pendek);
2. Daftar unsur SPIP yang pembangunannya harus dilakukan setelah selesainya pembangunan unsur SPIP lainnya atau komponen lain di luar unsur SPIP.
- 2) Membuat skala prioritas awal.
- 3) Menghitung anggaran yang diperlukan.
- 4) Merancang program pembangunan SPIP.

## BAB III

## INTEGRASI UNSUR SPIP KEDALAM PROSES MANAJEMEN

Inti Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan, yang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah suatu sistem yang besar, maka Sistem Pengendalian Intern tersebut pada implementasinya harus diintegrasikan ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, SPIP harus terdapat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan, dan monitoring dan evaluasi. Proses pengintegrasian unsur SPIP ke dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagaimana diuraikan pada bab-bab di bawah ini :

Secara umum langkah-langkah pengintegrasian unsur-unsur SPIP ke dalam proses manajemen, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi infrastruktur SPIP, langkah minimal yang dapat dilakukan, sebagai berikut :
- a. Identifikasi infrastruktur yang harus digunakan oleh lebih dari satu proses manajemen pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan;
- b. Identifikasi infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses manajemen tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan.
2. Menetapkan prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses manajemen yang memerlukan pengendalian tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan.
3. Mengindentifikasi instrumen yang dibutuhkan agar infrastruktur dapat diintegrasikan ke dalam proses manajemen, langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Identifikasi instrumen yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan;
- b. Identifikasi instrumen yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan.
4. Menetapkan alokasi anggaran untuk implementasi pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan.
5. Menetapkan penggunaan instrumen dan tata laksana penggunaannya.

Langkah-langkah pengintegrasian unsur-unsur SPIP ke dalam proses manajemen secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

## A. Integrasi Unsur SPIP dalam Perencanaan

## 1. Uraian Perencanaan

Pada Pemerintah Kota Malang, proses perencanaan dilakukan melalui dua tingkatan proses perencanaan, yaitu proses perencanaan pada tingkat pemerintah daerah dan proses perencanaan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perencanaan pada tingkat pemerintah daerah merupakan perencanaan yang bersifat menyeluruh/komprehensif dan mengarah pada satu hasil/tujuan tertentu. Produk perencanaan pada tingkat ini akan menjadi pedoman/arahan bagi proses perencanaan pada tingkat perangkat daerah (SKPD). Dengan demikian, tindakan perencanaan pada tingkat Pemerintah Kota Malang, bukan merupakan kompilasi perencanaan dari unit kerja.

Pada perencanaan tingkat pemerintah daerah, beberapa orang pejabat dan perangkat daerah akan ditunjuk untuk mengkoordinasikan perencanaan pemerintah daerah. Pada tingkat unit kerja juga ditunjuk pejabat atau unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan perencanaan. Perencanaan pada tingkat unit kerja merupakan perencanaan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing unit kerja untuk mencapai satu hasil/tujuan tertentu dalam rangka pencapaian hasil/tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan pada tingkatan Pemerintah Daerah Kota Malang.

Tujuan pengendalian pada Proses Kegiatan Perencanaan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai :

- a. Tidak adanya konflik antar dokumen perencanaan;
- b. Tidak adanya konflik atas hasil-hasil program/kegiatan;
- c. Tidak adanya konflik strategi atas pelaksanaan program/kegiatan; dan
- d. Tidak adanya duplikasi kegiatan.

## 2. Langkah-langkah Integrasi Unsur SPIP ke Dalam Perencanaan

## a. Langkah Identifikasi Infrastruktur SPIP dalam Proses Kegiatan Perencanaan

Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan perencanaan secara umum mengikuti langkah-langkah umum yang telah disajikan di atas, khususnya infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses perencanaan, baik pada tingkatan pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan. Secara spesifik, maka langkah-langkah minimal yang dapat dilakukan, sebagai berikut :

- 1) Identifikasi ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan proses perencanaan (Perda dan Peraturan Walikota) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta sesuai dengan kebutuhan daerah;

- 2) Identifikasi ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses perencanaan;
- 3) Identifikasi ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses perencanaan; dan
- 4) Identifikasi ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan perencanaan.

## b. Langkah Penetapan titik perhatian prioritas pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam perencanaan

Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, maka pada langkahlangkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses perencanaan adalah dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titiktitik dari setiap proses perencanaan yang memerlukan pengendalian pada setiap tingkatan, baik pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, maupun kegiatan.

Titik-titik dari setiap proses perencanaan yang memerlukan perhatian/ pengendalian antara lain adalah :

1. Kesesuaian perencanaan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Pemerintah Kota Malang;
2. Kesuaian perencanaan jangka panjang dengan jangka menengah;
3. Kesesuaian perencanaan jangka menengah dengan jangka pendek;
4. Kesesuaian rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Visi dan Misi Walikota; dan
5. Kesesuaian rencana perangkat daerah dengan unit kerja di bawahnya.

## c. Langkah Identifikasi Instrumen Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Perencanaan

Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memerlukan suatu instrumen untuk dapat dioperasionalkan. Untuk itu pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasikan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke dalam proses perencanaan. Langkah-langkahnya adalah :

- a. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses perencanaan yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan
- b. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses perencanaan yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan

## d. Langkah Penetapan Instrumen yang Digunakan dan Tata Cara Penggunaannya

Langkah pada tahapan ini merupakan penetapan instrumen yang akan digunakan dalam pengintegrasian SPIP berikut tata cara penggunaannya berdasarkan pada langkah-langkah sebelumnya, khususnya pada langkah penetapan prioritas pengendalian dan besarnya alokasi anggaran.

## B. Integrasi Unsur SPIP dalam Penganggaran

Langkah-langkah dibawah ini adalah langkah-langkah minimal yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan unsur-unsur SPIP kedalam proses manajemen penganggaran

## 1. Uraian Penganggaran

Proses penganggaran dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu proses penganggaran pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan proses penganggaran pada tingkat pemerintah daerah. Penganggaran pada tingkat pemerintah daerah merupakan penganggaran yang bersifat menyeluruh/ komprehensif dan merupakan media untuk mewujudkan hasil/tujuan yang telah ditetapkan dalam proses peren