PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor 1 Tahun 2007 tentang PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (berlaku 10 April 2007)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
:
:
- a. bahwa dilingkungan hidup adalah merupakan karunia dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang pengelolaannya diamanatkan kepada manusia;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, maka dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pengendalian Bidang Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dan untuk dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomot Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Megenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Menetapkan
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG DAN BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang;
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain;
9. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
10. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup;
12. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain;
13. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan mahluk lain;
14. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukan kedalamnya;
15. Kelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi dan/atau komponen lain yang dibuang kedalamnya;
16. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan;
17. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan;
18. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
19. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup;
20. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
21. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas niali serta keanekaragamannya;
22. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
23. Bahan berbahaya dan racun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya;
24. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
25. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu dan/atau kegiatan;
26. Analisa mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
27. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu dan/atau kegiatan;
28. UKL/UPL adalah Dokumen yang mengandung usaha pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas rencana usaha atau kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya;
29. Surat Pernyataan Pengelola Lingkungan (SPPL) adalah pernyataan yang dibuat pemprakarsa yang sifatnya mengikat dalam menunjang program pembangunan yang berwawasan lingkungan;
30. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup;
31. Instansi teknis adalah instansi yang membidangi rencana usaha dan atau kegiatan;
32. Pejabat yang berwenang adalah pejabat dari instansi teknis yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Maksud dan tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:
- a. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bengkayang sebagai Pembina lingkungan;
- b. Terlaksananya pembangunan secara terarah yang berwawasan lingkungan untuk keperluan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- c. Tertanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3
Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:
- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sifat dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- e. Terlindunginya masyarakat kabupaten Bengkayang terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
BAB III - WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 4
- (1) Wewenang dalam pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah meliputi:
- a. Perencanaan, pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- b. Pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- c. Pengawasan dan Pengendalian lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- d. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- e. Konservasi lingkungan hidup;
- f. Pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- g. Pelatihan dan bimbingan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. Mengatur dan mengembangkan kebijakan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam;
- c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau objek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- d. Mengendalikan perbuatan yang mempunyai dampak sosial;
- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 5
Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat dunia usaha dan Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan;
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang lingkungan hidup;
- h. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat;
- i. Memberikan penghargaan kepada orang dan/atau lembaga yang berjasa dibidang lingkungan hidup.
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 6
- (1) Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup;
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 7
- (1) Setiap orang wajib berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dan berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan serta mencegah menanggulangi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 8
- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup;
- (2) Setiap orang dilarang membuang, mengumpulkan, memanfaatkan, menyimpan, mengolah dan menimbun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah cair
sebelum mendapatkan izin atau rekomendasi tertulis dari instansi yang bertanggung jawab.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 9
- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu wajib membayar pajak dan/atau retribusi maupun kontribusi lainnya kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Jenis dan besar pajak dan/atau retribusi maupun kontribusi lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
BAB V - PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 10
- (1) Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu antara instansi terkait masyarakat serta pelaku pembangunan dengan ## BAB VI PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
BAB V - PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 11
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib
BAB V - PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 12
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan tanah dengan kemiringan lebih dari 80º dan kawasan dengan ketinggian 1000 meter diatas permukaan laut wajib mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikecualikan bagi usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan untuk keperluan pertanian rakyat.
BAB V - PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 13
Setiap usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air permukaan, air bawah tanah dan air laut harus
BAB V - PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 14
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan dan membudidayakan sumber daya perairan pesisir dan laut wajib melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam yang ada;
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB V - PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 15
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan udara atau dapat menimbulkan pencemaran kebisingan harus dilakukan ## BAB VII
PERSYARATAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Pertama Perizinan
Paal 16
- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan AMDAL untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) AMDAL dinyatakan telah memenuhi syarat sah dan berlaku bila telah mendapatkan pengesahan dari komisi penilai AMDAL Kabupaten Bengkayang yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dalam menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan wajib
BAB V - PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 16
- (1) AMDAL sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak perlu dibuat bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang langsung dilaksnakan untuk menanggulangi suatu keadaan darurat;
BAB V - PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 17
- (1) AMDAL sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak perlu dibuat bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang langsung dilaksnakan untuk menanggulangi suatu keadaan darurat;
- (2) Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak mempunyai dampak besar dan penting atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya wajib memiliki dokumen Upaya Pengelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- (3) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diluar sebagimana yang dimaksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
BAB V - PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 18
Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Bengkayang dan Tim Teknis Penilai AMDAL Kabupaten Bengkayang serta tata cara penyusunan dan penilai AMDAL lebih lanjut dietapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 19
- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah usaha dan/atau kegiatannya;
- (2) Setiap kegiatan pembuangan limbah di media lingkungan hidup wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati sebelum kegiatan pembuangan limbah dimulai;
- (3) Pembuangan limbah wajib dilakukan melalui pengelolaan terlebih dahulu sesuai dengan baku mutu yang berlaku;
- (4) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Pengawasan
BAB V - PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 20
- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang melakukan pengawasan;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen atau membuat catatan yang diperlukan memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau kegiatan dengan ## BAB VIII
PEMBINAAN
BAB V - PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 21
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan dibidang lingkungan hidup;
- (2) Dalam menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib dilaksanakan secara terpadu antara unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, organisasi pecinta alam, tokoh adat dan kalangan ilmuan di Kabupaten Bengkayang.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 22
- (1) Bupati berwenangan melakukan upaya paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada pengelola lingkungan hidup untuk mencegah, mengakhiri, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan atas terjadinya pelanggaran dalam rangka penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab;
- (2) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka tindakan penyelamatan, penanggunglangan dan/atau pemulihan dilakukan oleh Bupati dengan dibebankan kepada penaggung jawab usaha dan/usaha kegiatan;
- (3) Upaya paksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak dapat melaksanakan, maka Bupati berwenang mencabut izin usaha dan/atau kegiatan.
BAB X - AUDIT LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 23
- (1) Bupati berwenang memerintahkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup, apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidaktaatan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan, Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk mengaudit lingkungan hidup atas beban penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dengan jumlah biaya yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Bupati wajib mengumumkan hasil Audit Lingkungan Hidup kepada masyarakat untuk diketahui.
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 24
- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 25
- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak;
- (2) Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Dalam melaksanakan tugas lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibantu oleh secretariat;
- (4) Sekretariat yang membantu Lembaga Jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang Lingkungan Hidup.
BAB XII - PENYIDIKAN
Pasal 26
Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri SIpil dibidang lingkungan hidup juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XII - PENYIDIKAN
Pasal 27
- (1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pelanggaran dibidang lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pelanggaran dibidang lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pelanggaran dibidang lingkungan hidup;
- d. melakukan Pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pelanggaran dibidang lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pelanggaran dibidang lingkungan hidup;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pelanggaran dibidang lingkungan hidup.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada POLRI;
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menyampaikan hasil laporan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 28
- (1) Setiap orang atau badan hukum yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling singkat 6 (enam) hari atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 19 Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup juga diancam pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup;
- (4) Selain sanksi pidana yang dikenakan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) pasal ini, dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahiunya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Penetapan: Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 10 April 2007

Penandatangan: BUPATI BENGKAYANG, ttd ## JACOBUS LUNA Perda ini dinyatakan Sah Sejak tanggal diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Pada Tanggal 17 April 2007

Penandatangan: PLT.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, ttd AGUSTINUS NAON, S.Sos ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI E
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
## NOMOR 1 TAHUN 2007
## TENTANG
## PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
## I. UMUM
Lingkungan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmatNya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.
Pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam sangat terbatas dan tidak merata baik dalam jumlah maupun kualitasnya, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam, dipihak lain daya dukung lingkungan hidup dapat terganggung dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun.
Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu merupakan beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya/ terpeliharanya keberkelanjutan fungsi lingkungan hidup berupa kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan peran serta masyarakat yang dapat disalurkan melalui orang perorangan, organisasi lingkungan hidup yang menjadi tumpuan berkelanjutan dalam pembangunan.
Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Terbuka untuk umum sebagai upaya perlindungan masyarakat, karena itu perlu diketahui oleh masyarakat.
## II. PASAL DEMI PASAL
|
PENJELASAN
Pasal 1
sampai pasal 23 | : Cukup jelas | |---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Ayat (2) | : Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan diluar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian instansi Pemerintah terkait dengan subjek yang pernah disengketakan. | | Ayat (3) | : Cukup jelas | | Ayat (4) | : Untuk melancarkan jalannya perundingan diluar | Pengadilan, para pihak yang bersengketa dapat meminta jasa pihak ketiga yang dapat berbentuk: - a. Pihak ketiga tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dan berfungsi sebagai pihak yang bersengketa sehingga dapat dicapai kesepakatan (mediator). Pihak ketiga ini harus: 1. Disetujui oleh pihak yang bersengketa. 2. Tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dalam salah satu pihak yang bersengketa. 3. Memiliki keterampilan untuk melakukan mediasi. 4. Tidak memiliki kepentingan