Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2008 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENATAAN DESA (berlaku 2 April 2008)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 8 TAHUN 2008
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENATAAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penataan Desa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG MEMUTUSKAN
Menetapkan :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sidenreng Rappang
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
AZAS DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Azas yang dianut dalam pembentukan, penghapusan dan penataan desa, meliputi :
- a. Manfaat;
- b. Pemberdayaan;
- c. Efektifitas;
- d. Efisiensi;
- e. Keterbukaan;
- f. Partisipatif;
Pembentukan, penghapusan dan penataan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Bagian Kesatu Penggabungan
Paragraf 1 Bentuk Penggabungan
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 4
Pembentukan desa melalui penggabungan, meliputi tindakan :
- a. Penggabungan beberapa desa menjadi satu desa;
- b. Penggabungan satu atau beberapa bagian desa dengan desa yang berdampingan;
- c. Penggabungan beberapa bagian desa menjadi satu desa.
Paragraf 2
Penamaan
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 5
- (1) Nama desa yang dibentuk melalui penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat memakai nama salah satu desa yang digabung atau dengan mengadakan nama baru.
- (2) Nama desa yang dibentuk melalui penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, tetap menggunakan nama desa lama kecuali dikehendaki perubahan nama
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 6
Pembentukan Desa melalui Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Adanya prakarsa dari masyarakat;
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK
- c. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- d. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- e. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- f. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- g. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa;
- h. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintahan Desa dan perhubungan.
Paragraf 4 Mekanisme
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 7
Mekanisme penggabungan desa meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :
- a. Usul prakarsa masyarakat di sampaikan kepada masing-masing Kepala Desa dan BPD dari desa yang akan digabung disertai rencana penamaan desa;
- b. BPD dan Kepala Desa dari desa-desa yang digabung melakukan rapat bersama untuk membahas usul masyarakat tentang penggabungan desa/bagian desa dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BPD tentang pembentukan desa.
- c. Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi :
1. Persetujuan mengenai layak atau tidaknya proses penggabungan desa dilanjutkan;
2. Rencana penamaan yang diusulkan;
- d. Dalam hal usulan pembentukan desa disetujui untuk diproses lebih lanjut, maka salah satu Kepala Desa yang ditunjuk mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk serta data administratif lainnya;
- e. Bupati
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 8
- (1) Dalam hal Ranperda mengenai penggabungan desa telah mendapat persetujuan bersama oleh DPRD dan Bupati, maka paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengundangannya, masyarakat dari desa yang digabung sudah harus melakukan musyawarah untuk menunjuk Kepala Desa Persiapan untuk menyelenggarakan roda pemerintahan desa sampai ditetapkannya penyelenggara pemerintahan desa yang definitif.
- (2) Penunjukkan Kepala Desa Persiapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum musyawarah desa.
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 9
Hasil penunjukkan Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 10
Paling lambat 3 (tiga) bulan Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sudah harus membentuk BPD .
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 11
BPD sebagaimana dimaksud Pasal 10, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sudah harus menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.
Paragraf 6
Pengaturan Sarana Prasarana dan Kekayaan Desa
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 12
- (1) Sarana prasarana dari desa/bagian desa yang digabung, secara keseluruhan dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa Persiapan.
- (2) Kekayaan dari desa/bagian desa yang digabung baik yang berupa barang, surat-surat berharga, uang dan sejenisnya, secara keseluruhan dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa Persiapan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kekayaan dan sarana prasarana desa/bagian desa yang digabung akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 7 Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 13
- (1) Lembaga kemasyarakatan desa yang telah ada sebelumnya tetap diakui keberadaannya.
- (2) Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkannya Kepala Desa Definitif, lembaga kemasyarakat yang ada sebelumnya sudah harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
Paragraf 8 Batas Desa
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 14
- (1) Batas Desa yang ada sebelumnya wajib untuk dilakukan penyesuaian.
- (2) Penyesuaian batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa,
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 15
Pemekaran, merupakan tindakan pembentukan desa dengan cara memekarkan 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih.
Paragraf 2 Penamaan
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 16
Nama desa dari yang dimekarkan, harus menggunakan nama baru diluar nama desa induk.
Paragraf 3 Sayarat-Syarat Pemekaran
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 17
Pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Adanya prakarsa dari masyarakat;
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 KK
- c. Usia penyelenggaraan pemerintahan desa induk yang akan dimekarkan minimal 5 (lima) tahun;
- d. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- e. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- f. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- g. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- h. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa;
- i. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintahan Desa dan perhubungan.
Paragraf 4 Mekanisme
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 18
Mekanisme pembentukan desa melalui pemekaran meliputi tapan-tahapan sebagai berikut :
- a. Usul prakarsa masyarakat di sampaikan kepada Kades dan BPD disertai rencana penamaan desa;
- b. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pemekaran desa dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BPD tentang pembentukan desa.
- c. Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi :
1. Persetujuan mengenai layak atau tidaknya proses pemekaran desa dilanjutkan;
2. Rencana penamaan yang diusulkan;
- d. Dalam hal usulan pembentukan desa disetujui untuk diproses lebih lanjut, maka Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk serta data administratif lainnya;
- e. Bupati
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 19
- (1) Dalam hal Ranperda mengenai pemekaran desa telah mendapat persetujuan bersama oleh DPRD dan Bupati, maka paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengundangannya, masyarakat dari desa yang digabung sudah harus melakukan musyawarah untuk menunjuk Kepala Desa Persiapan untuk menyelenggarakan roda pemerintahan desa sampai ditetapkannya penyelenggara pemerintahan desa yang definitif.
- (2) Penunjukkan Kepala Desa Persiapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum musyawarah desa.
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 20
Hasil penunjukkan Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 21
Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sudah harus membentuk BPD.
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 22
BPD sebagaimana dimaksud Pasal 21, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sudah harus menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.
Paragraf 6
Pengaturan Sarana Prasarana dan Kekayaan Desa
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 23
- (1) Sarana prasarana desa dari desa yang dimekarkan, secara keseluruhan dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa Persiapan.
- (2) Kekayaan dari desa-desa yang dimekarkan baik yang berupa barang, surat-surat berharga, uang dan sejenisnya, secara keseluruhan dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa Persiapan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kekayaan dan sarana prasarana yang dimekarkan akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 7 Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 24
Lembaga kemasyarakat desa yang telah ada sebelumnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Kemasyarakat di Desa dan Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
Paragraf 8 Batas Desa
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 25
- (1) Batas Desa yang ada sebelumnya wajib untuk dilakukan penyesuaian.
- (2) Penyesuaian batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa, ## BAB IV
PENGHAPUSAN DESA
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 26
Desa dapat dihapus dalam hal tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 KK
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi antar dusun
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat
- e. Potensi desa yang meliputi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan desa
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintahan Desa dan perhubungan.
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 27
- (1) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh masyarakat, Pemerintah Desa dan BPD dari desa yang akan dihapus;
- (2) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB III - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 28
Desa yang dihapus dapat digabung dengan desa atau Kelurahan yang berdampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.
BAB V - PENATAAN DESA
Pasal 29
- (1) Penataan desa dilakukan melalui pembentukan dan penghapusan dusun yang ada dalam wilayah desa.
- (2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemekaran atau penggabungan.
BAB V - PENATAAN DESA
Pasal 30
- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (2) Syarat-syarat pembentukan dusun :
- a. Adanya prakarsa dari masyarakat
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 300 jiwa atau 75 KK
- c. Luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf b, bagi desa yang akan membentuk dusun yang wilayahnya tidak memiliki jaringan perhubungan kendaraan bermotor dengan pusat pemerintahan desa.
BAB V - PENATAAN DESA
Pasal 31
- (1) Dusun yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dapat digabung atau dihapus.
- (2) Pembentukan dan penghapusan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan penghapusan dusun, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 32
- (1) Biaya pembentukan dan penghapusan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (2) Biaya pembentukan dan penghapusan dusun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Masing-masing.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 4 April 2008

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG , ## H. HASANUDDIN SYAFIUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2008 NOMOR 8 ## BAB VII ## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ## Pasal 33 - (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan dan penghapusan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. - (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Penandatangan: - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur dengan Peraturan Bupati. ## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN ## Pasal 34

Penandatangan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 35 - (1) Desa persiapan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat diproses untuk didefinitifkan sepanjang memenuhi syarat terbentuknya desa. - (2) Desa yang tidak memenuhi syarat jumlah penduduk 1.000 jiwa atau 200 KK, tetap sebagai desa untuk jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun. ## BAB IX KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 36 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 37

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 2 April 2008

Penandatangan: BUPATI SIDENRENG RAPPANG, Cap / ttd H. ANDI RANGGONG ## ATAS ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 8 TAHUN 2008 ## TENTANG ## PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENATAAN DESA ## I.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Pembentukan, penghapusan dan penataan desa merupakan sebuah langkah yang ditempuh dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa agar lebih efektif dan efisien sebagai wujud dari upaya untuk percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan tujuan utama dari desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR.....