PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW Nomor 2 Tahun 2013 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATITAMBRAUW - a. bahwa melaksanakanketentuan (berlaku 6 September 2013)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATI TAMBRAUW
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
BUPATITAMBRAUW
- a. bahwa melaksanakanketentuan Pasal184 ayat (1) Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daeah menjadi Undang-Undang, KepalaDaerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakiian Rakyat Daerah (DPRD)berupa laperan keuangan yang telah diperiksa eleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhlr;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban PE'laksanaanAPBD Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2012
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Otonom di Previnsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Sarat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomer 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 2907);
2. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Sangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nemor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nemor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nemer 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Sea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Sebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7.
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengeloJaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepubJikIndonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah beberapa kahterakhlr dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetap,ln Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi KhususBagiProvinsi Papuamenjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
13
- Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi PapuaBarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran '''''6&lt;lra Republik Indonesia Nomor 4940) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416)
14. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001tentang Retribusi Daaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler danKeuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor S4Tahun 2005 tentang Pimjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005 Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor S6 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 139,Tarnbal.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
Menetapkan
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Surat Keputusan Gubernur Papua Sarat, Nomor : 903/193/9/2013, tanggal : 13 September 2013 , tentang Pengesahan Peraturan Supati Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2012.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
dan
BUPATI TAMBRAUW
MEMUTUSKAN:
PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
Pasal 1
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 DesemberTahun 2012 sebagaiberikut:
Pasal 2
Rp. (49.686.396.086,06)
Rp.
549.394.257.910,82
Surplus/deficit
- Belanja b.
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tahun anggaran 2011 sebagai berikut:
- a. Pendapatan
Rp.
499.707.861.824,76
Pembiayaan
12.126.853.640,76
- Pengeluaran Rp.
- Penerimaan Rp.
107.358.162.146,30
Surplus/deficit
Rp. 95.231.308.505,54
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 sebagaiberikut:
- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 13.551.425.979,24 dengan rincian sebagaiberikut:
- r-t). Selisihanggaran dengan realisasibelanja sejumlah Rp. (59.280.752.039,48) rincian sebagai berikut:
- Selisih anggaran dengan realisasi surptus/defistt sejumlah Rp. 45.729.326.060,24 dengan rincian sebagaiberikut:
- r'). , Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah ( Rp. 57.560.000,00) dengan rincian sebagai berlkut:
- Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah ( Rp. 184.413.640,76 ) dengan rincian sebagai berikut: .
499.707.861.824,76
(13.551.425.979,24)
5elisih lebih/(kurang)
Rp.
Rp.
- b. Realisasi
- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
Rp.
513.259.287.804,00
608.675.009.950,30
549.394.257.910,82
(59.280.752.039,48)
Selisih lebih/(kurang)
Rp.
Rp.
Rp.
- a. Anggaran belanja setelah perubahan
- b. Realisasi
45.729.326.060,24
Rp.
Selisih lebih/(kurang)
- a. Surplus/defisit setelah perubahan
Rp.
(95.415.722.146,JC;
- b. Realisasi
Rp.
(49.686.396.086,06)
- b. Realisasi
Rp.
107.358.162.146,30
Rp.
( 57.560.000,00)
5elisih lebih/{kurang)
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan
Rp.
107.415.722.146,30
setelah perubahan
12.126.853.640,76
126.853.640,76
Selisih lebih/(kurang)
Rp.
Rp.
- b. Realisasi
- Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 126.853.640,76 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
Rp.
12.000.000.000,00
setelah perubahan
95.231.308.505,54
( 184.413.640,76 )
Rp.
Rp.
Selisih lebih/(kurang)
- b. Realisasi
- a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
Rp.
95.415.722.146,30
Pasal 4
Rp.
9.550.784.404,82
Rp.
701.902.571.442,20
- b. Jumlah Kewajiban
- c. Jumlah Ekuitas Dana
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal1 hruf b per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut:
- a. Jumlah Aset
Rp.
711.453.355.847,02
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 DesemberTahun 2012 sebagaiberikut:
107.875.346.040,30
247.537.754.770,95
(297.224.150.857,00)
(12.126.853.640,76)
9.033.600.510,82
55.095.696.824,30
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
- a. Saldo Awal Kasper 1 Januari tahun 2012
- b. Arus Kasdari Aktivitas Operasi
- c. Arus Kasdari Aktivitas fnvestasi Non Keuangan
- d. Arus Kasdari Aktivitas Pembiayaan
- e. Arus Kasdari Aktivitas Non Anggaran
- f. Saldo Akhir Kasper 31 Desembertahun 2011
Pasal 6
- nCatatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal1 huruf d tahun anggaran 2012 memuat informasi baiksecara kuantitatif maupun secarakualitatif atas pes-pes laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDsebagaimanadimaksud pada Pasal1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- pemerintahan daerah, organisasi,program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah Menurut urusan

- e. Lampiran

Laporan realisasianggaran

Lampiran

1.1

Rlngkasanlaporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Lampiran 1.2

- Rincian Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan;

Lampiran

1.3

t=:I)

,f"t..

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasah dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

lamplran

1.4

Neraca

LaporanArus Kas

- f. lampiran

- I(

- g. lampiran

- III

## Pasal8

Bupati menetapkan peraturan kepaladaerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsebagairindan lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD.

## Pasal9

Peraturan Daerahini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah.

Ditetapkan di Sausapor padatanggal 16 September 2013

GABRIEL ASEM.

CAP/TTD

CAP/TTD

Diundangkan di Sausapor

Padatanggal 16 September 2013.

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN TAMBRAUW

BUPATITAMBRAUW

## M.AMRI MASRI.

LEMBARDAERAHKABUPATEN TAMBRAUWTAHUN2013NOMOR2.

Salinan sesuai dengan aslinya, a.n. SEKRETRARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW KEPALA BAGIAN HUKUMIDAN ORGANISASI