PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo!aan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah k.embali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2011 perlu dilakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah; - b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. 3. 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tenlang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lenlang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan lelah diubah kembali dengan Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 lentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2011 tenlang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku 1 Maret 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 1 TAHUN 2012
TENT ANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo!aan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah k.embali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2011 perlu dilakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
3. 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tenlang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lenlang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan lelah diubah kembali dengan Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 lentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2011 tenlang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 12).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
dan
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERA TU RAN PELAKSANAAN DAE RAH ANG GARAN TENT ANG PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 T ahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga alas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 T ahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, T ambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 T ahun 2005 tentang Si stem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Alas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republ\k Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,, Tambahan Lembaan Negara Nomor 4437) sebagaimana lelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
26. 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2011 sebagai berikut:
Rp. 57.650.345. 723,91
Rp. 1.103.891.472,00
Rp. 56.546.454.251,91
Rp. 71.669.675.454,91
Rp. 435.248.715.708,00
Rp. 420.125.494.505,00
Rp. 15.123.221.203,00
- b. Belanja dan Transfer
Surplus/(defisit)
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
Pengeluaran
Pembiayaan Bersih
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- a. Pendapatan
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan Rp.5.305.221.325,84 dengan rincian sebagai berikut:
sejumlah
- a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan
Rp.429.943.494.382, 16
- b. Realisasi
Rp.435.248.715.708,00
Selisih lebihl(kurang)
Rp. 5.305.221.325,84
- (2) Selisih anggaran
dengan
realisasi
belanja
sejumlah minus
Rp.66.032.645.925,07 dengan rincian sebagai berikut :
Anggaran Belanja Setelah Perubahan
Rp.486.158.140.430,07
- b. Realisasi
Rp.420.125.494.505.00
Selisih lebih/(kurang)
(Rp. 66.032.645.925,07)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.71.337.867.250,91dengan perincian sebagai berikut:
- a. Surplus/defisit setelah perubahan
(Rp.56.214.646.047,91)
- b. Realisasi
Rp.15.123.221.203.00
Selisih lebihl(kurang)
Rp.71.337.867.250,91
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah minus Rp.2.200,00 dengan perincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan
Rp. 57.650.347.923,91
- b. Realisasi
Rp. 57.650.345.723,91
Selisih lebih l(kurang)
(Rp. 2.200,00)
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah minus Rp.331.810.404,00 dengan perincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
Rp.1.435.701.876,00
- b. Realisasi
Rp.1.103.891.472,00
Selisih lebih l(kurang)
(Rp. 331.810.404,00)
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan
neto sejumlah
Rp.331.808.204,00 dengan perincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pembiayaan neto
Rp.56.214.646.047,91
- b. Realisasi Selisih lebih I (kurang)
Rp.56.546.454.251.91
Rp. 331.808.204,00
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2011 sebagai berikut : 1
Rp.668.202.166.251,64
Rp. 4.215.470.391,79
Rp.663.986.695.859,85
- b. Jumlah Kewajiban
- c. Jumlah ekuitas dana
- a. Jumlah aset
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun berikut yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 sebagai berikut:
- a. Saldo awal kas per 1 Januari 2011
Rp. 65.436.081.273,70
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
Rp.192.381.385.460,00
- c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non Keuangan
(Rp.177.258.164.257,00)
(Rp. 1.097.891.472,00)
(Rp. 3 943.285 609,00)
Rp. 75.487.094.148,70
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
- f. Saldo terakhir per 31 Desember tahun 2011
Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif alas pas - pas laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I

Laporan realisasi anggaran;

Lampiran 1.9

Lampiran 1.4

Lampiran 1.3

Lampiran 1.2

Lampiran 1.5

Lampiran 1.6

Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

Lampi ran 1.10

Lampiran 1.11

Lampiran 1.1

- Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;

- Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara:

Datta, piutang daerah;

Datta, penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah, dan

Dattar pinjaman daerah dan Obligasi daerah.

- b.

- Lampran II

- c. Lampiran Ill

- d.

- Lampiran IV

: Neraca

:

- Laporan arus kas

: Catatan atas Japoran keuangan

## Pasal8

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. lkhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## Pasal9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

## Pasal10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.


BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


TONISUPIT

1 . .


2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD, . 1 -

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD TAHUN 2012 NDMDR