PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
WALIKOTA KENDAR:
PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 3 3 TAHUN 2013
T E N T A N G
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI,
- Menimbang: a. sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Kendari, perlu adanya keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan pada SKPD lingkup Pemerintah Kota Kendari
Bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa untuk keselarasan tersebut, dipandang perlu adanya pedoman yang digunakan untuk menyusun RKASKPD sesuai Kebijakan Umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, serta capaian indikator kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan
Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.2/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
34. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 Tahun 2001 tentang Sewa Rumah Negara;
35. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 11 ).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. DPRD adalah DPRD Kota Kendari.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Kendari yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
9. Pejabat fungsional adalah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Pengawas Sekolah, Penyuluh Kesehatan, Penyuluh KB, ADC, Sopir Pejabat
Daerah yang berstatus PNS dan ditetapkan bab lainnya yang sah.
85. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
86. Tambahan penghasilan ## BAB II KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2014
Bagian Pertama Kebijakan dan Strategi Program
Pasal 2
Kebijakan Umum Program dan Strategi Prioritas Tahun Anggaran 2014, disusun melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat dan diintegrasikan dengan pokok-pokok pikiran DPRD dan kebijakan program Pemerintah Daerah dengan tetap mengacu pada Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota serta Renstra SKPD dan RPJMD Tahun 2013-2017, yang disesuaikan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah secara rasional dan terukur.
Pasal 3
- (1) Dalam upaya implementasi program yang mengarah pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang didasari dengan tolak ukur yang jelas, akan dilakukan evaluasi pengukuran
serta pembobotan dilihat dari tingkat capaian masing-masing indikator yaitu : masukan, keluaran, manfaat dan dampak terhadap setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
Pasal 4
- (1) Prioritas pembangunan tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi, Misi dan Strategi Kebijakan Kota Kendari yaitu "Mewujudkan Kota Kendari Tahun 2020 sebagai Kota dalam taman yang bertaqwa, maju, demokratis dan sejahtera'.
- (2) Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Strategi pembangunan yang digunakan dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan Kota Kendari tahun 2014, adalah tetap mengacu pada kerangka '3 - 4 - 5'.
- (3) Kerangka '3-4-5' sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada RPJMD Kota Kendari.
- (4) Kerangka '3 - 4 - 5', adalah suatu strategi pendekatan pembangunan yang komprehensif dan berjenjang, dengan memfokuskan manusia sebagai pusat dan awal dari orientasi pembangunan (3), kemudian dilanjutkan dengan pembangunan dan pengembangan kelembagaan di tingkat lingkungan (4) dan selanjutnya harapan sasaran di tingkat Kota (5)»
- (5)
Pasal 5
Pengelolaan program kegiatan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Pasal 6
Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal APBN yang berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.
Pasal 7
APBD disusun dengan pendekatan sistem anggaran prestasi keija yang mengutamakan upaya pencapaian kineija dan perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.
Pasal 8
- (1) Program kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang sifatnya strategis dan memiliki nilai manfaat yang besar, dapat dilanjutkan dengan penganggaran pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (Multiyears), untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekeijaan, terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
Pasal 9
- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan disiapkan dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan dana darurat.
Pasal 10
- (1) DPRD dalam mengemban tugas dan fungsinya disediakan pembiayaan dalam APBD.
- (2) DPRD dibantu Sekretariat DPRD merencanakan pembiayaan tahunan kegiatan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kedudukan keuangan DPRD diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah Kota Kendari, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Bagian Kesatu
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 11
- (1) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014.
- (2) KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD Tahun 2014 yang telah disinkronisasikan dengan RKP dan RKPD provinsi Tahun 2014.
- (3) Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS dalam bentuk Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 1 Kebijakan Pemerintah Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Nasional
| | | Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | Jumlah |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| No. | Prioritas Nasional | Belanja Langsung | Belanja Tidak Langsung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; | | | |
| 2 | Pendidikan; | | | |
| 3 | Kesehatan; | | | |
| 4 | Penanggulangan Kemiskinan; | | | |
| 5 | Ketahanan Pangan; | | | |
| 6 | Infrastruktur; | | | |
| 7 | Iklim Investasi dan IklimUsaha; | | | |
| 8 | Energi; | | | |
| 9 | Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; | | | |
| 10 | Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik; | | | |
| 11 | Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, dan Inovasi Teknologi; | | | |
| 12 | Prioritas Lainnya: a. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; b. Bidang Perekonomian; dan c. Bidang Kesejahteraan Rakyat. | | | |
Tabel 2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi.
| | | Anggaran Belanja Dalam RancanganAPBD | Anggaran Belanja Dalam RancanganAPBD | |
|-----|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| No. | Prioritas Provinsi | Belanja Langsung | Belanja Tidak Langsung | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3+4 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| Dst | | | | |
Bagian Kedua
Prinsip Penyusunan APBD 2014
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 12
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 didasarkan prinsip sebagai berikut:
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kota
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 13
Kebijakan Pemerintah Kota Kendari dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 adalah terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 14
- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- (2) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 15
- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam Upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Pelaksanaan urusan wajib dimaksud
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 16
- Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan.
1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2014 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2013;
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan;
3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan* kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima;
4. Pemerintah Kota Kendari dapat melakukan pinjaman daerah
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 17
- (1) Pemerintah Kota Kendari dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui keijasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah Kota Kendari dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas pemerintah Kota Kendari.
- (3) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi pemerintah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemerintah Kota Kendari bertanggung jawab atas pengelolaan sumbersumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 18
- (1) Apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja, pemerintah Kota Kendari dapat melakukan pinjaman, yang dilakukan secara selektif.
- (2) Dalam hal pemerintah Kota Kendari akan melakukan pinjaman, terlebih dahulu harus dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah Kota Kendari dan DPRD, dengan memperhitungkan waktu pengembalian pinjaman yang kurun waktu pelunasannya tidak boleh melebihi sisa masa jabatan Walikota.
- (3) Kewajiban terhadap pinjaman yang jatuh tempo harus menjadi prioritas dan dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 19
Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam mengolakasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, maka penyediaan dana pendamping yang bersumber dari APBD atau sebutan lainnya hanya dimungkinkan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Teknis Penyusunan APBD
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 20
- (1) Penetapan APBD harus tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2013.
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD adalah sebagai berikut: (2)
| NO. | URAIAN | WAKTU | LAMA |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 . | Penyusunan RKPD | Akhir bulan Mei | |
| 2. | Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Walikota Kendari | Minggu I bulan Juni | 1minggu |
| 3. | Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Walikota Kendari kepada DPRD | Pertengahan bulan Juni | 6 minggu |
| 4. | Kesepakatan antara Walikota Kendari dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS | Akhir bulan Juli | 6 minggu |
| 5. | Penerbitan Surat Keputusan Walikota Kendari perihal Pedoman penyusunan RKA- SKPD dan RKA-PPKD | Awal bulan Agustus | 8minggu |
| 6. | Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan PerdatentangAPBD | Awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan September | 8minggu |
| 7. | Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD | Minggu I bulan Oktober | 2 bulan |
| 8. | Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Walikota Kendari | Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan | 2 bulan |
| 9. | Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD kepada GubemUr UntUk dievaluasi | 3hari keija setelah persetujuan bersama | |
| 10. | Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD | Paling lama 15 hari keija setelah Rancangan Perda tentangAPBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD diterima oleh Gubernur | |
| 11. | Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentangAPBD | Paling lambat 7hari keija (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) | |
| 12. | Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Gubernur | 3 hari keija setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan | |
| 13. | Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Walikota | Paling lambat akhir Desember (31 | |
| | tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi | Desember) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Penyampaian Perda tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur | Paling lambat 7hari keija setelah Perda dan Peraturan Walikota ditetapkan |
- (3) Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan, maka penyampaian rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Walikota Kendari dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan dalam proses penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 akan lebih efektif.
- (4) Substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:
- a. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro Kota Kendari;
- b. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi Kota Kendari;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2014 serta strategi pencapaiannya;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Kota Kendari dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
- e. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
- (5) Substansi PPAS/PPAS Perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait.
- (6) Prioritas program dari masing-masing SKPD selain disesuaikan dengan urusan pemerintah Kota Kendari yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2014 juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam RKPD provinsi Tahun 2014.
- (7) PPAS/PPAS Perubahan selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD.
- (8) Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD /Perubahan APBD disetujui bersama antara Walikota Kendari dengan DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Walikota Kendari menjadi Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
- (9) Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Walikota Kendari dan DPRD, Walikota Kendari menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- (10) Surat Edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kineija dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB dan standar satuan harga,
- (11) RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
- (12) RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (13) RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan peraturan Walikota Kendari tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD.
- (14) Dalam kolom
PENJELASAN
Pembukaan
pada Peraturan Walikota Kendari tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung, dan khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK,
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya.
- (15) Untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara Walikota Kendari dan DPRD dalam kolom penjelasan pada peraturan Walikota Kendari tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD.
- (16) Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintah Kota Kendari harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
- (17) Substansi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD diuraikan sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (18) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang APBD telah disampaikan oleh Walikota Kendari kepada DPRD paling lambat Minggu I bulan Oktober 2013, sedangkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dimaksud belum selesai sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013, maka Walikota Kendari menyusun Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Gubernur.

## Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang APBD harus memperhatikan :
- a. Anggaran belanja daerah dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau APBD Tahun Anggaran 2013 apabila tidak ada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- b. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk teijaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2014; dan
- c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNSD serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan target

pendapatan daerah dari pajak dan retribusi dimaksud dari Tahun Anggaran 2014.

## Pasal 22

- Penyusunan Rancangan APBD dilakukan dengan proses sebagai berikut : 1)
- a. Pemerintah Kota Kendari membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tugas pokoknya menyiapkan rancangan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. TAPD menyampaikan pagu Anggaran kepada SKPD yang selanjutnya oleh masing-masing SKPD akan dituangkan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014 yang disusun dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
- c. RKA-SKPD yang telah disusun oleh masing-masing SKPD akan dilakukan telaah oleh Tim Asistensi guna melihat adanya kesesuaian dengan visi, misi dan renstra, RPJM, RKPD, Rencana Keija (Renja), KUA dan PPAS serta usulan masyarakat melalui hasil Musrenbang termasuk kegiatankegiatan lanjutan;
- d. Usulan program yang telah ditelaah sebagaimana tersebut pada huruf C , akan menjadi rancangan APBD yang akan dibahas pada tingkat TAPD Tahun Anggaran 2014.
- Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah : (2)
- a. Kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, Prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun beijalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
- b. Kelengkapan instrument pengukuran kineija yang meliputi capaian kineija, indikator kineija, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
- c. Proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- d. Sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidak sesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD bersama TAPD melakukan penyempurnaan. (3)
- Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: (4)
- a. Lampiran I tentang ringkasan APBD;
- b. Lampiran II tentang ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III tentang rincian APBD menurut urusan

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya.

- (15) Untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara Walikota Kendari dan DPRD dalam kolom penjelasan pada peraturan Walikota Kendari tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD.
- (16) Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintah Kota Kendari harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
- (17) Substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD diuraikan sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (18) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang APBD telah disampaikan oleh Walikota Kendari kepada DPRD paling lambat Minggu I bulan Oktober 2013, sedangkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dimaksud belum selesai sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013, maka Walikota Kendari menyusun Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Gubernur.

## Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang APBD harus memperhatikan :
- a. Anggaran belanja daerah dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau APBD Tahun Anggaran 2013 apabila tidak ada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- b. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk teijaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2014; dan
- c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNSD serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan target

pendapatan daerah dari pajak dan retribusi dimaksud dari Tahun Anggaran 2014.

## Pasal 22

- (1) Penyusunan Rancangan APBD dilakukan dengan proses sebagai berikut :
- a. Pemerintah Kota Kendari membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tugas pokoknya menyiapkan rancangan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. TAPD menyampaikan pagu Anggaran kepada SKPD yang selanjutnya oleh masing-masing SKPD akan dituangkan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014 yang disusun dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
- c. RKA-SKPD yang telah disusun oleh masing-masing SKPD akan dilakukan telaah oleh Tim Asistensi guna melihat adanya kesesuaian dengan visi, misi dan renstra, RPJM, RKPD, Rencana Keija (Renja), KUA dan PPAS serta usulan masyarakat melalui hasil Musrenbang termasuk kegiatankegiatan lanjutan;
- d. Usulan program yang telah ditelaah sebagaimana tersebut pada huruf c, akan menjadi rancangan APBD yang akan dibahas pada tingkat TAPD Tahun Anggaran 2014.
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah :
- a. Kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, Prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
- b. Kelengkapan instrument pengukuran kineija yang meliputi capaian kineija, indikator kineija, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
- c. Proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- d. Sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidak sesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD bersama TAPD melakukan penyempurnaan.
- (4) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
- a. Lampiran I tentang ringkasan APBD;
- b. Lampiran II tentang ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III tentang rincian APBD menurut urusan

- pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV tentang rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. Lampiran V tentang rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI tentang daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Lampiran VII tentang daftar piutang daerah;
- h. Lampiran VIII tentang daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. Lampiran IX tentang daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. Lampiran XI tentang daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. Lampiran XII tentang daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 1 . Lampiran XII tentang daftar dana cadangan daerah; dan
- m. Lampiran XIII tentang daftar pinjaman daerah.
- (5) Format rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran A.XV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## Pasal 23

- (1) Sebelum rancangan APBD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas secara bersama, terlebih dahulu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan konsultasi dengan Walikota Kendari.
- (2) Apabila rancangan APBD telah dikonsultasikan dengan Walikota Kendari dan dianggap perlu untuk dilakukan penyempurnaan, maka TAPD berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
- (3) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD Kota Kendari untuk dilakukan pembahasan, yang terlebih dahulu diawali penyerahan secara resmi melalui Rapat Paripurna DPRD.

## Bagian Kelima

## Proses Penetapan APBD

## Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD, paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Walikota Kendari paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Walikota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ).
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Kota Kendari menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Kendari.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota Kendari bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota Kendari dan DPRD, dan Walikota Kendari tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Walikota, Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
6. ( 6 ) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

## Pasal 25

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah diundangkan dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Walikota Kendari.
- (2) Penjabaran lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pelaksanaan teknis pengelolaan APBD.

## Bagian Keenam

## Perubahan APBD

## Pasal 26

- Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara pemerintah Kota Kendari dan DPRD atas Raperda dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013. (1)
- Persetujuan bersama antara pemerintah Kota Kendari dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2014. (2)
- Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan : (3)
- a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Kota Kendari yang bersifat strategis;
- b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan; dan atau
- c. Teijadinya kebutuhan yang mendesak.
- Tahapan penyusunan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD 2014 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini: (4)

| No. | URAIAN | WAKTU | LAMA |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 1 | Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada Walikota Kendari | Paling lambat minggu I bulan Agustus | |
| 2 | Kesepakatan antara Walikota Kendari dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan | Paling lambat minggu II bulan Agustus | 1minggu |
| 3 | Penerbitan Surat Edaran Walikota Kendari perihal Pedoman penyusunan RKA- SKPD, RKA-PPKD dan DPPA- SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran PerubahanAPBD | Paling lambat minggu I bulan September | 3 minggu |
| 4 | Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD | Paling lambat minggu II bulan | 3minggu |

| | kepadaDPRD | September |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Walikota Kendari | Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir |
| 6 . | Menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi | 3 hari keija setelah persetujuan bersama |
| 7. | Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD | Paling lama 15 hari keija setelah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD |
| 8 . | Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD | Paling lambat 7 hari keija (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) 7 hari keija |
| 9. | Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada Gubernur | 3 hari keija setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan |
| 10 . | Penetapan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi | |
| 1 1 . | Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan | Paling lambat 7 hari keija (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) |

Rancangan

Perda

Perubahan APBD

tentang

## Bagian Ketujuh Anggaran Pemberdayaan

## Pasal 27

- (1) Anggaran pemberdayaan adalah anggaran yang diperuntukan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan, partisipasi dan peran serta masyarakat serta mengoptimalkan potensi lokal, dimana dana ini dikelola langsung oleh unit keija teknis atau oleh masyarakat itu sendiri.
- (2) Anggaran pemberdayaan dimaksud pada ayat (1) adalah belanja langsung yang teralokasi pada Kecamatan dan Kelurahan atau unit keija terkait lainnya serta Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
- (3) Pengelolaan keuangan atas program dan kegiatan dimaksud ayat (1) dan (2) beserta hasil kegiatannya, wajib dilaporkan kepada Walikota Cq. Kepala Satuan Unit Keija diatasnya, untuk setiap bulannya sebelum tanggal 1 0 (sepuluh) bulan berikutnya dan tembusannya disampaikan kepada Walikota, Bappeda dan PM, Inspektorat, dan Badan Pengelola Keuangan 85 Aset Daerah serta unit keija terkait lainnya.

## BAB IV STANDARISASI BIAYA

## Bagian Kesatu Uang Lembur, Uang Makan, Sewa dan Honorarium

## Pasal 28

- (1) Keija lembur hanya dapat dilakukan untuk pekeijaan yang mengingat sifatnya sangat penting, sangat mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta dilaksanakan diluar jam keija, berdasarkan atas perintah kepala satuan unit keija dalam bentuk Surat Perintah Keija.
- (2) Waktu keija lembur paling kurang selama 2 (dua) jam secara berturutturut dan diberikan maksimal selama 3 (tiga) jam per hari.
- (3) Dalam hal keija lembur dilakukan pada hari libur, waktu keija lembur dapat melebihi 3 (tiga) jam per hari dan diberikan maksimal 6 (enam) jam per hari, dengan pemberian uang lembur sebesar 2 (dua) kali lebih besar dari biaya uang lembur.
- (4) Khusus bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) waktu keija lembur paling banyak selama 6 (enam) jam sehari, dan dapat melebihi 15 jam dalam seminggu termasuk hari libur.

- (5) Kepada pegawai negeri yang menjalankan lembur diberikan uang makan setelah bekeija lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam berturut-turut.
2. ( 6 ) Besarnya uang lembur per-jam dan uang makan lembur, ditetapkan sebagai berikut:

| No | Golongan | Uang lembur/jam (Rp)! | Uang Makan/hari (Rp) |
|------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | Golongan IV | 2 0 . 000 ,- | 30.000,- |
| 2 | Golongan III | 17.000,- | 30.000,- |
| 3 | Golongan II | 13.000,- | 30.000,- |
| 4 | Golongan I | 10 . 000 ,- | 30.000,- |
| 5 | Pegawai Non PNS | - | 30.000,- |

## Pasal 29

- Biaya makan/minum untuk rapat dapat diatur sebagai berikut:
1. Snack dengan tarif maksimal Rp. 15.000,-. per orang.
2. Makan/minum dengan tarif maksimal Rp. 30.000,-. per orang.

## Pasal 30

- (1) Satuan biaya sewa gedung/ruangan digunakan apabila pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis, serta sewa kendaraan.
- (2) Satuan biaya sewa gedung dan sewa kendaraan ditetapkan sebagai berikut:

| No | Golongan | Satuan | Harga (Rp) | Ket |
|------|----------------------------------|------------|--------------|-------|
| 1 | Akomodasi dan konsumsi | Orang/hari | 250.000 | |
| 2 | Sewa ruangan besar >100 orang | Perhari | 3.500.000 | |
| 3 | Sewaruangan sedang 50-100 orang | Perhari | 2.500.000 | |
| 4 | Sewaruangan kecil < 50 orang | Perhari | 2 . 000.000 | |
| 5 | Sewakendaraan roda empat | Unit/hari | 500.000 | |
| 6 | Sewakendaraan roda 6 /Bus Sedang | Unit/hari | 1 . 200.000 | |
| 7 | Sewa kendaraan roda 6 /Bus Besar | Unit/hari | 2.500.000 | |

## Pasal 31

- (1) Penganggaran honorarium dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang memiliki peran dan kontribusi serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan di masing-masing SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dan diatur sebagai berikut :

| No. | Uraian | orang Ket (Rp.) |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Tenaga Administrasi | s.d 400.000 |
| 2 | Tenaga Pengawas Teknis | s.d 500.000 |
| 3 | Operator Komputer | s.d 500.000 |
| 4 | Tenaga Instlasi SIMDA Keuangan, SIMDA BMD dan Gaji | 2.500.000 |
| 5 | Dokter Ahli / Spesialis Non PNS | 5.000.000 |
| 6 | Sopir SKPD | 450.000 |
| 7 | Sopir Truck | 1.000.000 |
| 8 | Sopir Bus Translulo | 2.000.000 |
| 9 | Pembantu Sopir Translulo | 1.000.000 |
| 10 | Operator Alat Berat | 1.100.000 |
| 11 | Pembantu Operator Alat Berat | 750.000 |
| 12 | Tenaga Pembabat Rumput | 700.000 |
| 13 | Tenaga Penyapu Jalan | 750.000 |
| 14 | Tenaga Pembersih Drainase | 700.000 |
| 15 | Tenaga Buruh Sampah | 1.000.000 |
| 16 | Tenaga Mekanik | 750.000 |
| 17 | Sopir Mobil Sampah | 1.200.000 |
| 18 | Sopir Mobil Jenazah | 1.100.000 |
| 19 | Sopir Mobil Tinja | 1.100.000 |
| 20 | Sopir Mobil Ambulance | 750.000 |
| 21 | Petugas Mobil Tinja | 600.000 |
| 22 | Sopir Mobil Penyiram Taman | 1.100.000 |
| 23 | Penjaga IPLT | 600.000 |
| 24 | Petugas Taman | 600.000 |
| 25 | Petugas Pemakaman | 600.000 |
| 26 | Petugas Satpol PP | 500.000 |
| 27 | Sopir Motor Sampah | 600.000 |
| 28 | Pembantu Pengawas TPA | 600.000 |
| 29 | Tenaga Pembersih Kali | 700.000 |
| 30 | Sopir Pemadam Kebakaran | 1.000.000 |
| 31 | Petugas Pemadam Kebakaran | 900.000 |
| 32 | Penjaga Malam SKPD | - 500.000 |
| 33 | Petugas Piket Pol PP | - 300.000 |
| 34 | Petugas Keamanan Pasar & Terminal | 300.000 |
| 35 | Petugas Pengelola Pasar PKL Tobuuha | 1.000.000 |
| 36 | Petugas Keamanan Pantai Nambo | 400.000 |
| 37 | Petugas Patroli Pol PP | 150.000 |
| 38 | Cleaning Services pada SKPD | 250.000 - 500.000 450.000 |
| 39 40 | Tenaga Loundry Operator Genset | 150.000 |
| 41 | Operator Website Operator Layanan | 300.000 |
| 42 | Internet | |
| | Kecamatan & Mobil Layanan / Penyuluh Keliling | 500.000 |
| 43 | Tenaga Mekanik Layanan Internet | |
| | & Mobil Layanan/Penyuluh | 400.000 |
| 44 | Keliling Satgas Bangunan Tata Kota | 450.000 500.000 |
| 45 | Tenaga Pemilah Sampah | |

- (2) Khusus tenaga sukarela yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota dan telah melalui verifikasi Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bertugas di SKPD, dapat diberikan biaya honorarium sebesar Rp. 100.000 - Rp. 200.000 per bulan dan dianggarkan melalui DPA masing-masing SKPD.
- (3) Untuk tenaga sukarela yang karena pertimbangan kondisi kerja dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota diberikan honorarium perbulan yang diatur sebagai berikut :
- (4) Selain Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang ditempatkan pada masing-masing SKPD, petugas sosial dapat juga diberikan honorarium/insentif yang besarnya diatur, sebagai berikut :
- (5) Pemberian honorarium bagi pelaksana kegiatan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan diatur sebagai berikut:
- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, diatur sebagai berikut:

- a. Honor Juru Pengairan

Rp. 300.000

- b. Honor Jaga Bendung

Rp. 300.000

- c. Honor Jaga Pintu Irigasi

Rp. 300.000

- d. Pembabat Rumput dan Pembersih Saluran Irigasi

Rp. 150.000

- e. Operator Mesin Pengeruk Lumpur

Rp.

750.000

- f. Pembantu operator Mesin Pengeruk Lumpur

Rp. 600.000

| No. | Uraian | Honor per-bulan (Rp.) | Ket |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 1 | Ketua RW | 100 | |
| 2 | Ketua RT | 100 | |
| 3 | Imam Masjid | 100 | |
| 4 | Pembantu Imam Masjid | 75 | |
| 5 | Pendeta | 100 | |
| 6 | Pembantu Pendeta | 75 | |
| 7 | Bhitsu | 100 | |
| 8 | Kader Posyandu | 25 | |
| 9 | Pemantau Jentik | 25 | |
| 10 | Guru Mengaji | 100 | |
| 1 1 | Ketua LPM Kel/Kec | 100 | |
| 12 | Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | 25 | |
| 13 | Sub Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) | 25 | |
| 14 | Kader Balita Keluarga Balita (BKB) | 100 | |
| 15 | Kader Balita Keluarga Lansia (BKL) | 100 | |
| 16 | Kader Balita Keluarga Remaja (BKR) | 100 | |

| Anggaran | Eselon II (Rp.) | Eselon III (Rp.) | Eselon IV (Rp.) | Fungsional Staf/ Operator (Rp.) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Total Anggaran Belanja secara keseluruhan pada APBD | 2.300.000 s.d 3.700.000 | 950.000 s.d 3.500.000 | 850.000 s.d 3.200.000 | 500.000 s.d 2.400.000 |

## b. Tim Majelis TP-TGR / Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) diatur sebagai berikut:

| Honor per sidang (Rp.) | Honor per sidang (Rp.) | Honor per sidang (Rp.) | Honor per sidang (Rp.) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 750.000 | 600.000 | 500.000 | 350.000 |

## c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), LAKIP, LPPD, RKPD dan LKPJ diatur sebagai berikut:

| Honor per kegiatan (Rp.) | Honor per kegiatan (Rp.) | Honor per kegiatan (Rp.) | Honor per kegiatan (Rp.) |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 750.000 | 600.000 | 500.000 | 350.000 |

## d. Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) diatur sebagai berikut:

| Anggaran | Eselon II (Rp.) | Eselon III (Rp.) | Eselon IV (Rp.) | Fungsional Staf/Operator (Rp.) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Total Anggaran Belanja secara keseluruhan pada APBD | 2 . 000.000 s.d 3.000.000 | 1.500.000 s.d 2.500.000 | 1 . 000.000 s.d 2 . 000.000 | 500.000 s.d 1.500.000 |

- e. Panitia kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, Workshop yang bersifat lintas sektor yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diatur sebagai berikut:

| | | Honor per- kegiatan < 3 hari *) | Honor per- kegiatan < 3 hari *) | Honor per- kegiatan < 3 hari *) | Honor per- kegiatan < 3 hari *) | Honor per- kegiatan < 3 hari *) |
|----|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No | Anggaran | Pengarah | P.Jawab | Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | s 10 juta | 200.000 | 150.000 | 140.000 | 120.000 | 100.000 |
| 2 | > 10 s/d 20 Juta | 250.000 | 220.000 | 200.000 | 180.000 | 150.000 |
| 3 | > 20 s/d 50 Juta | 280.000 | 250.000 | 220.000 | 200.000 | 150.000 |
| 4 | > 50 s/d 100 Juta | 300.000 | 280.000 | 250.000 | 220.000 | 180.000 |
| 5 | > 100juta | 350.000 | 300.000 | 280.000 | 250.000 | 200.000 |

*) jumlah panitia per kegiatan dihitung 1 : 5 - 7 (1 panitia mengurus 5 - 7 peserta)

- f. Panitia kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, workshop yang bersifat lintas sektor yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diatur sebagai berikut:
2. *) jumlah panitia perkegiatan dihitung 1 : 5 - 7 (1 panitia mengurus 5 -7 peserta)
3. **) jika waktu pelatihan diatas 7 hari, maka besaran honorarium disesuaikan dgn kondisi anggaran yang tersedia.

| | | Honor per- kegiatan > 4 hari - 7 hari *)** ) | Honor per- kegiatan > 4 hari - 7 hari *)** ) | Honor per- kegiatan > 4 hari - 7 hari *)** ) | Honor per- kegiatan > 4 hari - 7 hari *)** ) | Honor per- kegiatan > 4 hari - 7 hari *)** ) |
|----|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| No | Anggaran | Pengarah | P.Jawab | Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | £ 20 juta | 250.000 | 250.000 | 220.000 | 200.000 | 180.000 |
| 2 | > 20 s/d 30 juta | 280.000 | 280.000 | 250.000 | 220.000 | 200.000 |
| 3 | > 30 s/d 50juta | 300.000 | 300.000 | 280.000 | 250.000 | 220.000 |
| 4 | > 50 s/d 100juta | 350.000 | 340.000 | 300.000 | 280.000 | 240.000 |
| 5 | > 100juta | 400.000 | 380.000 | 350.000 | 320.000 | 300.000 |

## g. Panitia/Tim Penyusun Produk Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diatur sebagai berikut:

| | | Honor per- kegiatan | Honor per- kegiatan | Honor per- kegiatan | Honor per- kegiatan | Honor per- kegiatan |
|----|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| No | U r a i a n | Pengarah | P. Jawab | Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | Penyusunan Perda | 1.500.000 | 950.000 | 800.000 | 750.000 | 500.000 |
| 2 | Penyusunan Perwali | 950.000 | 800.000 | 750.000 | 600.000 | 450.000 |

## h. Pembawa materi/pemakalah kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya dan workshop diatur sebagai berikut:

| | | Honor peijam *) | Honor peijam *) | Honor peijam *) | Honor peijam *) | Honor peijam *) | Honor peijam *) |
|----|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| No | Anggaran | Se- Tingkat Pjbt Negara | Ka-SKPD/ PNS Kualifikasi S3 | PNS Gol.IV Atau Kualifikasi S2 | PNS Gol.m Atau Kualifikasi SI sederajat | Keahlian khusus | Tenaga ahli |
| 1 | s 10 juta | 250.000 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | Disamakan dengan kualifikasi | Disesuaikan dengan kualifikasi |
| 2 | > 10 s/d 20 Juta | 350.000 | 300.000 | 200.000 | 150.000 | Disamakan dengan kualifikasi | |
| 3 | > 20 s/d 50 Juta | 450.000 | 400.000 | 300.000 | 200.000 | S2 | S3 |
| 4 | > 50 s/d 100 Juta | 550.000 | 450.000 | 350.000 | 250.000 | | |
| 5 | > 100juta | 650.000 | 600.000 | 450.000 | 300.000 | | |

- *) satu jam mata pelajaran adalah 45 menit
- i. Pembuatan makalah, materi, bahan ajar per-pokok bahasan, diatur sebagai berikut:
- j. Moderator Kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, Workshop diatur sebagai berikut:

| | | Honor pembuatan per-pokok bahasan | Honor pembuatan per-pokok bahasan | Honor pembuatan per-pokok bahasan | Honor pembuatan per-pokok bahasan | Honor pembuatan per-pokok bahasan | Honor pembuatan per-pokok bahasan |
|----|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| No | Anggaran | Se- Tingkat Pjbt Negara | Ka.SKPD PNS Kualif. S3 | PNS Gol.IV Atau Kualif. S2 | PNS Gol.III Atau Kualif. SI sederajat | Keahlian khusus | Tenaga Ahli |
| 1 | £ 10 juta | 150.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | Disamakan | Disamakan |
| 2 | > 10 s/d 20 Juta | 200.000 | 200.000 | 180.000 | 150.000 | dengan | dengan |
| 3 | > 20 s/d 50 Juta | 250.000 | 250.000 | 220.000 | 175.000 | kualifikasi | kualifikasi |
| 4 | > 50 s/d 100 Juta | 300.000 | 300.000 | 280.000 | 200.000 | S2 | S3 |
| 5 | > 100juta | 350.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | | |

| | | Honor per - pokok bahasan | Honor per - pokok bahasan | Honor per - pokok bahasan | Honor per - pokok bahasan | Honor per - pokok bahasan | Honor per - pokok bahasan |
|----|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| No | Anggaran | Se- Tingkat Pjbt Negara | Ka.SKP D PNS Kualif. S3 | PNS Gol.IV Atau Kualif. S2 | PNS Gol.HI Atau Kualif. SI sederajat | Keahlian khusus | Tenaga Ahli |
| 1 | s 10 juta | 200.000 | 200.000 | 150.000 200.000 | 100.000 150.000 200.000 250.000 | Disamaka n dengan kualifikasi S2 | Disamakan dengan kualifikasi |
| 2 | > 10 s/d 20 Juta | 250.000 | 250.000 | | | | |
| 3 | > 20 s/d 50 Juta | 350.000 | 350.000 | 250.000 | | | |
| 4 | > 50 s/d 100juta | 400.000 | 400.000 | 300.000 | | | S3 |
| 5 | > 100juta | 550.000 | 550.000 | 350.000 | 300.000 | | |

## k. Honorarium Tim Peneliti diatur sebagai berikut:

| No. | Ur a i a n | Satuan | Biaya (Rp.) | Ket. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 1 . 2. 3. 4. 5. 6. | Peneliti Pembantu Peneliti Tenaga Penunjang Pengolah Data Enumerator Pembantu Lapangan | OJ OJ OB Penelitian Org/Resp OH | 30.000 - 60.000 20.000 350.000 1.540.000 8.000 80.000 | Maks. 4 jam/hari |

- 1 . Tim Ahli yang berasal dari luar unsur Pemerintah Kota yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan pada suatu kegiatan tertentu, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan dan diatur sebagai berikut:
- m. Tenaga ahli yang ditugaskan khusus pada fraksi-fraksi di DPRD, dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 2.350.000,- perbulan.
- n. Tim Ahli/Kelompok Pakar pada alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, diatur sebagai berikut:
- o. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya maksimal Rp. 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah).