PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT Nomor 01 Tahun 2014 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAIW BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor: 02 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 ;
2. 1." 'Jndang-Undpn^ "r^hun 1958 tentang Pemhontiii&lt;pn npt^rah Swatantra Tingkat ! ^fl=^luku, jo. Undgng-IJnd^no Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Baratjo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepuiauan Aru di Provinsi Maluku, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747), jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku, jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten BunjSe^n di Provinsi Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaiman^ telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran NegaraTahun 1994 Nomor62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); .
3. Undang-Undang Nqmor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahuni.i1.999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang \_Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 -Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor.4437); sebagaimana4elah.d'."^?9^^ '^eherapakali terakhir dengan.Undang.^ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor4028);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor-20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor'4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 -Nomor 119, Tambahan Lembaran Rpniii^iiU' ^
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, T3mb3h3^.-l?iiT&gt;baran Negara Republik Indcnssia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor a5,Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) :
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansI Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
5. 2S: r^cmcr Tahun 200e^-tent^g Pedorr^s;: yang tslnh mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan IVlenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan PenA^akilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2014; · , . --
32. Peraturan Menteri Dalam.Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 02 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2014;
pkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SERAWI BAGIAW BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAFATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian BaratTahun Anggaran 2014 sebagai berikut:
- Op 'DC
- Rp. 588.543.340.000,-
- Rp. 40.771.920.443.-.
1. Pendapatan :
- a.
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah
Jumlah Pendapatan
2. Belanja :
- a. Belanja Tidak Langsung
Rp. 651.806.059,106,-
- 1) Belanja Pegawai
- Rp.
323.182.422.887,"
- 2) Belanja Bunga
Rp.
- 0.-
- 3) Belanja Subsidi
Rp.
1.300.000.000,-
- 4) Belanja Hibali
Rp.
9.730.000.000,-
- 5) Belanja Bantuan Sosial
Rp.
470.000.000,-
- 6) Belanja Bagi Hasil
Rp.
- 0,"
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
Rp.
6.525.000.000,-
- 8) Belanja Tak Terduga
Rp.
2.070.350.000.-
- b. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
Rp.
Rp.
9.641.781.000,-
343.277.772,887,-
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja Modal
Jumlah Belanja
Surplus / (defisit)
Rp.
144.441.900.523.-
Rp. 158.655.678.745.-
Rp
312.739.360.268,-
Rp.
656,017.133.155,-
Rp.
(4.211.074.049,-)
3. Pembiayaan :
- a. Penerimaan
Rp. 15.273.951.324,-
- b. Pengeluaran
Rp. 11.062.877.275.-
Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Rp.
4.211.074.049,-
Rp.
0
Pasal 2
## Pasal2
Pasal 9
2. 1." 'Jndang-Undpn^ "r^hun 1958 tentang Pemhontiii&lt;pn npt^rah Swatantra Tingkat ! ^fl=^luku, jo. Undgng-IJnd^no Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Baratjo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepuiauan Aru di Provinsi Maluku, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747), jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku, jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten BunjSe^n di Provinsi Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaiman^ telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran NegaraTahun 1994 Nomor62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); .
3. Undang-Undang Nqmor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahuni.i1.999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang \_Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 -Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor.4437); sebagaimana4elah.d'."^?9^^ '^eherapakali terakhir dengan.Undang.^ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor4028);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor-20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor'4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 -Nomor 119, Tambahan Lembaran Rpniii^iiU' ^
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, T3mb3h3^.-l?iiT&gt;baran Negara Republik Indcnssia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor a5,Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) :
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansI Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
5. 2S: r^cmcr Tahun 200e^-tent^g Pedorr^s;: yang tslnh mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan IVlenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan PenA^akilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2014; · , . --
32. Peraturan Menteri Dalam.Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 02 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2014;
pkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SERAWI BAGIAW BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAFATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian BaratTahun Anggaran 2014 sebagai berikut:
- Op 'DC
- Rp. 588.543.340.000,-
- Rp. 40.771.920.443.-.
1. Pendapatan :
- a.
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah
Jumlah Pendapatan
2. Belanja :
- a. Belanja Tidak Langsung
Rp. 651.806.059,106,-
- 1) Belanja Pegawai
- Rp.
323.182.422.887,"
- 2) Belanja Bunga
Rp.
- 0.-
- 3) Belanja Subsidi
Rp.
1.300.000.000,-
- 4) Belanja Hibali
Rp.
9.730.000.000,-
- 5) Belanja Bantuan Sosial
Rp.
470.000.000,-
- 6) Belanja Bagi Hasil
Rp.
- 0,"
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
Rp.
6.525.000.000,-
- 8) Belanja Tak Terduga
Rp.
2.070.350.000.-
- b. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
Rp.
Rp.
9.641.781.000,-
343.277.772,887,-
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja Modal
Jumlah Belanja
Surplus / (defisit)
Rp.
144.441.900.523.-
Rp. 158.655.678.745.-
Rp
312.739.360.268,-
Rp.
656,017.133.155,-
Rp.
(4.211.074.049,-)
3. Pembiayaan :
- a. Penerimaan
Rp. 15.273.951.324,-
- b. Pengeluaran
Rp. 11.062.877.275.-
Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Rp.
4.211.074.049,-
Rp.
0
Pasal2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Rancangan Peraturan Bupati Inl.

## Pasal 3

Penjabaran APBD sebagah-rranaiiirrTakSud dalanT pasai l dirinci^febih lanjut dalam Larfifjircm n rxcmocii igari Peraturan Bupati int.

## Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidalam Berita Daerah.

Ditetapkan di P i r u

Pada tanggal 27 Pebruari 2014

Diundangkan

di

Piru

Pada tanggal

28 Pebruari 2014


BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR 066


&lt;7