Unknown Unknown Nomor 17 Tahun 2009 tentang IZIN USAHA PETERNAKAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN (berlaku 18 Mei 2009)
Pembukaan
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009
NOMOR : 17
TLD NO : 16
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka untuk lebih mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan perlu diambil langkah - langkah menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang peternakan;
- b. bahwa salah satu langkah menciptakan iklim usaha yang kondusif adalah dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh izin usaha peternakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perternakan;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah untuk Kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Perternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERTERNAKAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
4. Instansi pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung dan berwenang melaksanakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
5. Usaha peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu, serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk pengumpulan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya melebihi jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternak rakyat.
6. Perusahaan dibidang peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi.
7. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak sebagaimana ditetapkan dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto. H . BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto. ## H. SYAIFUDDIN ANANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 17. ## 13
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I keputusan ini.
8. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil - hasil ternak dan hasil ikutannya.
9. Pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjual belikan.
10. Bibit ternak adalah semua semua hasil proses penelitian ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual belikan.
11. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya di lahan tertentu yang tercantum dalam izin perternakan.
12. Usaha peternakan adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu, serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk pengumpulan, mengedarkan dan memasarkannya.
13. Persetujuan prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikan izin usaha peternakan.
14. Izin usaha adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak dalam melakukan usaha peternakan.
15. Pendaftaran usaha peternakan rakyat adalah Pendaftaran usaha rakyat yang dilakukan oleh Bupati atau kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan.
16. Izin perluasan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis dan atau jumlah ternak dalam kegiatan usaha.
17. Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlahternak diatas yang telah diizinkan;

## BAB II

## PEMBERIAN IZIN USAHA PETERNAKAN

## Pasal 2

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha dan atau daftar usaha peternakan.

## Pasal 3

- (1) Usaha yang wajib memiliki izin usaha perternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada jenis dan jumlah ternak.
- (2) Jenis dan jumlah ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. ternak unggas.
1. ayam ras petelur dengan jumlah ternak lebih dari 10.000 ekor.
2. ayam ras pedaging dengan jumlah lebih dari 15.000 ekor.
3. itik, angsa atau entok dengan jumlah lebih dari 15.000 ekor.
4. kalkun dengan jumlah lebih dari 10.000 ekor.
5. burung puyuh dengan jumlah lebih dari 25.000 ekor.
6. burung dara dengan jumlah lebih dari 25.000 ekor.
- b. ternak kecil.
1. kelinci dengan jumlah lebih dari 1500 ekor.
2. kambing dan atau domba dengan jumlah lebih dari 300 ekor.
3. babi dengan jumlah lebih dari 125 ekor.
- c. ternak besar.
1. sapi potong dengan jumlah lebih dari 100 ekor.
2. sapi perah dengan jumlah lebih dari 20 ekor.
3. kerbau dengan jumlah lebih dari 75 ekor.
- (3) Skala usaha dengan jenis dan jumlah yang kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pendaftaran usaha peternakan.

## Pasal 4

Tata cara pendaftaran usaha perternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 5

- (1) Sebelum mendapatkan izin usaha peternakan setiap usaha peternakan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan prinsip dari Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan prinsip disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan syarat sebagai berikut :
- a. Kartu Tanda Penduduk.
- b. Akta Pendirian Perusahaan bila Berbadan Hukum.
- c. Bukti Kepemilikan Lahan Tempat Usaha.

- (3) Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima, Bupati memberikan persetujuan atau menolaknya.
- (4) Penolakan permohonan persetujuan prinsip harus disertai dengan alasan.
- (5) Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama setahun.

## Pasal 6

- (1) Izin usaha perternakan diberikan kepada pemohon yang telah memiliki persetujuan prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk memasukkan ternak.
- (2) Permohonan Izin Usaha peternakan ditujukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan syarat - syarat sebagai berikut :
- a. Persetujuan prinsip.
- b. Izin mendirikan bangunan.
- c. Izin tempat usaha.
- d. Izin Gangguan.
- e. UKL/UPL.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima, telah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk berproduksi sesuai dengan pedoman cara budidaya yang baik.
- (4) Selambat - lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan atau penolakan.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan alasan.

## Pasal 7

Tata cara izin usaha perternakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 8

- (1) Usaha perternakan yang telah memiliki izin usaha perternakan dapat melakukan perluasan kegiatan usaha setelah memperoleh izin perluasan usaha dari Bupati.
- (2) Izin perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan bagi usaha perternakan yang menambah jumlah ternak tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang diizinkan dalam izin usaha perternakan.

## 7

## Pasal 9

Tata cara pemberian izin perluasan usaha perternakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB III

## PENCABUTAN IZIN USAHA PETERNAKAN

## Pasal 10

Izin usaha peternakan dapat dicabut apabila :

- a. tidak melakukan kegiatan perternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Perternakan atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut - turut;
- b. melakukan pemindahan lokasi kegiatan perternakan tanpa persetujuan tertulis dari pemberian izin;
- c. melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan dari pejabat yang berwenang memberi izin;
- d. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha perternakan 3 (tiga) kali berturut - turut;
- e. memindahtangankan pemberian izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemberi izin;
- f. diserahkan kembali oleh pemegang Izin Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya; dan atau
- g. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## Pasal 11

Tata cara pencabutan izin usaha perternakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

## PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN

## Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap izin usaha perternakan dan pendaftaran usaha peternakan dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengawasan langsung berupa kegiatan bimbingan dan pengawasan di lokasi kegiatan usaha peternakan.
- (4) Pengawasan tidak langsung berupa penyampaian laporan kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

## BAB V

## NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

## Pasal 13

Dengan nama Retribusi izin usaha peternakan dipungut retribusi atas pelayanan, pemberian izin usaha peternakan.

## Pasal 14

Objek retribusi adalah pemberian perizinan usaha peternakan.

## Pasal 15

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan perizinan usaha peternakan.

## BAB VI

## GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 16

Retribusi izin usaha peternakan termasuk golongan Retribusi perizinan tertentu.

## BAB VII

## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 17

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis perizinan usaha peternakan yang diberikan.

## BAB VIII

## PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 18

Prinsip dalam penetapan struktur retribusi dimaksudkan untuk biaya pelayanan administrasi dan biaya pemeriksaan dalam pemberian izin usaha peternakan.

## BAB IX

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 19

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis ternak yang diusahakan.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. ternak unggas

Rp. 1.000.000,-

- b. ternak kecil

Rp. 500.000,-

- c. ternak besar

Rp. 750.000,-

9

- (3) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pendaftaran Usaha Peternakan ditetapkan sebagai berikut :
- (4) Untuk jenis usaha peternakan rakyat, hanya dikenakan biaya leges.

- a. ternak unggas

Rp. 150.000,-

- b. ternak kecil Rp. 250.000,-

- c. ternak besar

Rp. 300.000,-

## BAB X

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 20

Wilayah pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan adalah wilayah Daerah.

## BAB XI

## MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal 21

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Pasal 22

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XII

## TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 23

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

## BAB XIII

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 24

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

## 10

## Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran hasil retribusi, akan ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XIV

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XV

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 27

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan tempat usaha dan denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

## BAB XVI

## PENYIDIKAN

## Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Izin Usaha Perternakan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Izin Usaha Perternakan;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Izin Usaha Perternakan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Izin Usaha Perternakan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Izin Usaha Perternakan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Izin Usaha Perternakan;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Izin Usaha Perternakan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang hewan penular rabies menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui koordinasi Polisi Republik Indonesia (Polri).

## BAB XVII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 29

- (1) Setiap orang dan atau badan yang menjalankan usaha yang telah dicabut izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## 12

## BAB XVIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009

BUPATI MUARO JAMBI, dto.

H . BURHANUDDIN MAHIR

Diundangkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto.

## H. SYAIFUDDIN ANANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 17.

## 13

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

## NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG

## IZIN USAHA PETERNAKAN

## DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

## I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah menempatkan Retribusi Daerah sebagai salah satu perwujudan kewajiban warga negara terhadap Pemerintah Kabupaten, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2001 ditegaskan bahwa Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Dalam Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, antara lain Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah menetapkan ketentuan ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin usaha peternakan dan pendaftaran usaha peternakan.

Walaupun pada hakekatnya Retribusi Izin usaha peternakan dan pendaftaran usaha peternakan merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 16.