PERATURAN BUPATI TUBAN TENTANG PERUBAHAN ATAS  TUBAN Nomor 06 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TUBAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 20c: TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
: bahwa dalam rangka pelaksanaan alokasi dana desa di Kabupaten Tuban agar dapat berjalan lebih optimal, maka perlu diadakan perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk disesuaikan dengan perkembangan dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANADESA.
Pasal 7
- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
2. a Penyaluran ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepa1a Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. Penyaluran ADD selain yang digunakan untuk penghasilan Tetap Kepala desa. dan Perangkat Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disalurkan setiap bulan..
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
6. a Tahap I sebesar SO°/o (lima puluh per seratus) paling lambat diajukan pada akhir bulan. Juni tahun berjalan;
- b. Tahap II sebesar SO°/o (lima puluh per seratus) diajukan sesuai dengan persentase perolehan PBB dari rnasing› rnasing desa.
- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
9. a Besa.ran ADD tahap II diperoleh dengan cara menga]ikan SO°/o (lima puluh per seratus) baku ADD selain yang digunakan untuk penghasilan tetap dengan persentase perolehan PBB P2 masing-masing Desa sampai dengan 31 Oktober tahun berjalan. (50 % Baku ADD selain yang digunakan untuk penghasilan tetap X Persentase Perolehan PBB P2 masing-masing Desa. sampaidengan tangga.131 Oktobertahun berjalan).
- b. Pengajuan tahap II di1aksanakan paling lambat tanggal 10 Nopember tahun berjalan.
- c. Apabila desa melunasi PBB P2 setelah tanggal 31 Oktober tahun berjalan atau pada tahun berikutnya, maka sisa ADD disalurkan pada tahun berikutnya.
Pasal 9
- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf a dilakukan dengan syarat :
14. a Kepa]a Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa yang te1ah dievaluasi dan ditetapkan oleh Kepala Desa. kepada Bupati me1alui Camat;
- b. Kepa]a Desa telah menyampaikan laporan realisasi pe1aksanaan APB Desa semester kedua tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa
satu tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui Carnat;
- c. Carnat menyampaikan lap:&gt;ran konsolidasi realisasi pe1aksanaan APB Desa semester akhir tahun anggaran sebelumnya clan laporan konsolidasi realisa.si pelaksanaan APB Desa satu tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam pasa1 7 ayat (4) huruf b dilakukan dengan syarat :
3. a Desa telah me1akukan pengajuan tahap I clan telah membuat laporan Pelaksanaan ADD tahap I minimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari dana yang diterima.
- b. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pe1aksanaan APB Desa untuk semester pertama kepada Bupati melalui Ca.mat.
- c. Camat menyampaikan lap:&gt;ran konsolidasi realisasi pe1aksanaan APB Desa semester pertama serta rekapitulasi realisasi perolehan PBB P2 tahun berjalan bagi desa yang sudah lunas dengan dilampiri bukti pelunasan PBB P2.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mu1ai berlaku pada tanggal diunclangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunclangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya da1am Betita Daerah Kabupaten Toban. ., BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERIE NOMOR '19~