Unknown Unknown Nomor 19 Tahun 2013 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah di Kabupaten Bengkayang serta meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada Sektor Pajak Daerah di Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu mengatur Sistem dan Pengelolaan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Bengkayang;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN R(?.lMr ,lCAYANf i.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemer intah Daerah adalah Bupati Bengkayang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontr ibusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
RUANG LINGKUP SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- Ruang lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Pendaftaran.
- b. Pendataan.
- c. Penetapan.
- d. Penyetoran dan Pembayaran.
- e. Angsuran dan Penundaan Pembayaran.
- f. Pembukuan dan Pelaporan.
- g. Keberatan dan Banding,
- h. Penagihan.
- i. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.
- j. Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
JENIS PEMUNGUTAN PAJAK
BAB III - JENIS PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 3
Jenis Pajak Daerah dipungut
BAB III - JENIS PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 4
- (1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut ## BAB IV
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu Pendaftaran
BAB III - JENIS PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 5
- (1) Kegiatan pendaftaran untuk Wajib Pajak baru dengan cara penetapan Bupati terdir i dari :
- a. menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda terima oleh Seksi Pelayanan;
- b. mengirimkan formulir pendaftaran dan tanda terima kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam daftar formulir pendaftaran;
- c. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa :
1. apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar formulir pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam daftar induk Wajib Pajak, daftar wajib pajak pergolongan, serta dibuatkan kartu Nomor Pokok Waiib Pajak Daerah (NPWPD); dan
2. apabila belum lengkap formulir pendaftaran dan lampiranya dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Kegiatan Pendaftaran dengan cara dibayar sendiri terdiri dari :
- a. menyiapkan formulir pendaftaran, dan tanda terima oleh Seksi Pelayanan;
- b. menyerahkan formulir pendaftaran, dan tanda terima kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam daftar;
- c. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan atau yang diberi kuasa :
1. apabila pengisiannya benar dan pengisiannya lengkap, dalam daftar fomulir pendaftaran diber i tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam daftar induk Wajib Pajak, daftar Wajib Pajak per golongan, serta dibuatkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan
2. apabila belum lengkap formulir pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.
Bagian Kedua
Pendataan
BAB III - JENIS PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 6
- (1)Kegiatan pendataan untuk Wajib Pajak baru dengan cara penetapan Bupati terdiri dari :
- a. menyiapkan formulir pendataan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan tanda terima oleh Seksi Pendataan.
- b. mengir imkan formulir pendataan dan tanda ter ima kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam daftar SPTPD.
- c. mener ima dan memer iksa kelengkapan formulir pendataan yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa :
1. apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar formulir pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan; dan
2. apabila belum lengkap formulir pendataan dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.
- d. mencatat data Pajak Daerah dalam kartu data yang selanjutnya diserahkan pada unit kerja yang membidangi untuk proses penetapan.
- (2) Kegiatan Pendataan dengan cara penetapan Bupati untuk Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWPD terdiri dari :
- a. menyiapkan formulir pendataan (SPTPD),
BAB III - JENIS PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 7
- (1) Kegiatan penetapan dengan cara penetapan Bupati terdi dari :
- a. membuat nota perhitungan
BAB III - JENIS PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 8
- (1) media penyetoran pajak daerah menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak
BAB III - JENIS PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 9
- (1) Angsuran pembayaran terdiri dari:
- a. menerima surat permohonan angsuran dari Wajib Pajak oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- b. mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam memberikan persetujuan perjanjian angsuran oleh Kadispenda melalui Kabid Pajak;
- c. membuat surat perjanjian angsuran/penolakan angsuran yang ditandatangi oleh Kadispenda, dan apabila permohonan disetujui selanjutnya dibuatkan daftar surat perjanjian angsuran oleh Seksi Pajak; dan
- d. menyerahkan surat perjanjian angsuran kepada wajib pajak dan daftar perjanjian angsuran kepada unit kerja yang terkait.
- (2) Kegiatan penundaan pembayaran terdiri dari:
- a. Dispenda melalui unit kerja penetapan, menerima surat permohonan penundaan pembayaran dar i wajib pajak oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- b. mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam memberikan persetujuan penundaan pembayaran oleh Kadispenda melalui Kabid Pajak;
- c. membuat surat persetujuan penundaan pembayaran/penolakan yang ditandatangani oleh Kadispenda melalui Seksi Pajak, apabila disetujui dibuatkan daftar persetujuan penundaan oleh Seksi Pajak; dan
- d. menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Pajak dan daf tar persetujuan penundaan pembayaran kepada unit kerja terkait.
Bagian Keenam Pembukuan dan Pelaporan
BAB III - JENIS PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 10
- (1) Kegiatan pembukuan penetapan terdir i dar i:
- a. mencatat kedalam buku jenis pajak masing-masing kolom penetapan yang tersedia atas dasar SPTPD Wajib Pajak, daftar SKPD, daftar SKPDKB, SKPDKBT, daftar SKPDN, daftar SKPDLB dan daftar STPD oleh Seksi Penetapan;
- b. mencatat kedalam buku Wajib Pajak sesuai dengan NPWPD masingmasing pada kolom penetapan yang tersedia atas dasar SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan STPD; dan
- c. mengarsipkan/menyimpan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan member i nomor urut file.
- (2) Kegiatan pembukuan penerimaan terdiri dari:
- a. mencatat pembukuan buku jenis pajak masing-masing pada kolom penyetoran yang tersedia oleh Seksi Penetapan atas dasar :
1. buku pembantu penerimaan sejenis; dan
2. daftar buku pembantu pemindahbukuan.
- b. mencatat kedalam buku Wajib Pajak dengan NPWPD dari Wajib Pajak masing-masing pada kolom penyetoran yang tersedia atas dasar Validasi dari SSPD dan bukti pemindahbukuan; dan
- c. mengarsip/menyimpan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan memberi nomor f ile.
- (3) Kegiatan pelaporan terdiri dari:
- a. membuat laporan atas dasar penetapan, penerimaan, dan tunggakan per jenis pajak daerah, atas dasar buku jenis pajak yang telah dijumlahkan dari kolom penetapan dan kolom penyetorannya oleh Seksi Penetapan;
- b. membuat daftar tunggakan per Wajib Pajak atas dasar buku Wajib Pajak yang telah dijumlah dari kolom penetapan dan penyetorannya;
- c. membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah atas dasar daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis pajak dan daftar tunggakan per wajib pajak;
- d. rnengajukan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah kepada Kadispenda untuk ditandatangani;
- e. mengajukan laporan realisasi pener imaan beserta daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis pajak, daftar tunggakan per Wajib Pajak kepada Bupati, Kadispenda dan Bidang yang terkait;
- f. membuat daftar realisasi setoran masa pada akhir periode/masa atas dasar buku Wajib Pajak yang telah dijumlahkan pada akhir periode;
- g. mengajukan daftar ralisasi setoran masa (Sel f Assessment) kepada kepala Unit Kerja pembukuan pelaporan untuk ditandatangani dan disahkan; dan
- h. menyerahkan daftar realisasi setoran masa (Self Assessment) kepada Unit Kerja Pendataan dan Penetapan.
Bagian Ketujuh Keberatan dan Banding
BAB III - JENIS PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 11
- (1) Kegiatan penyelesaian keberatan terdiri dari:
- a. mener ima surat permohonan keberatan dari Wajib Pajak oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- b. meneliti kelengkapan permohonan keberatan Wajib Pajak, setelah dilakukan penelitian kembali dan bila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan, dibuat laporan hasil penelitian oleh Seksi Pajak;
- c. penyampaian laporan hasil penelitian kepada Kadispenda untuk diteliti dan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan dapat diterima atau ditolak;
- d. menyampaikan berkas keberatan Wajib Pajak disertai pertimbangan Kadispenda kepada Bupati untuk pembuatan keputusan, baik penerimaan atau penolakan terhadap yang diajukan oleh Wajib Pajak tersebut;
- e. pembuatan surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah pajak terutang; dan
- f. penyerahan surat keputusan keberatan kepada Wajib Pajak.
- (2) Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan masih merasa tidak puas atas Keputusan Bupati mengenai keberatan yang diajukan, maka Wajib Pajak yang bersangkutan masih mempunyai hak untuk mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang berfungsi sebagai ber ikut:
- a. menerima f otocopy ketetapan, fot ocopy tanda bukti pembayaran, surat permohonan banding, surat sanggahan/alasan dari Wajib Pajak oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- b. mencatat kedalam buku register permohonan banding
BAB III - JENIS PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 12
- (1) Penagihan dengan surat teguran terdiri dari:
- a. membuat daftar surat teguran Wajib Pajak yang mengalami tunggakan oleh Seksi Pajak;
- b. menerbitkan surat teguran; dan
- c. menyampaikan/menyerahkan surat teguran kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (2) Penagihan surat paksa terdiri dari:
- a. membuat daftar surat paksa untuk Wajib Pajak yang setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat teguran belum menyetor pajak terhutang oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- b. menerbitkan surat paksa dari daftar surat paksa; dan
- c. mengirim, menyerahkan surat paksa kepada Wajib Pajak yang bersangkutan melalui juru sita pajak.
- (3) Penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan terdiri dari:
- a. membuat daftar surat perintah melaksanakan penyitaan untuk wajib pajak yang belum melunasi hutang pajaknya 2 x 24 jam (dua hari) setelah tanggal surat paksa;
- b. penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan;
- c. pelaksanaan penyitaan oleh juru ska pajak dengan menyegel barang-barang milik Wajib Pajak yang boleh disita menurut Perundang-undangan yang yang dirinci pada Berita Acara pelaksanaan sita; dan
- d. membuat laporan pelaksanaan penyitaan.
- (4) Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang terdiri dari:
- a. membuat daftar surat perintah pelaksanaan lelang untuk Wajib Pajak yang belum melunasi hutang pajaknya sampai dengan berakhirnya batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pelaksanaan penyitaan;
- b. memeriksa har i, tanggal dan jam pelelangan yang disetujui oleh Kadispenda dan permintaan penegasan kepada Kantor Urusan Piutang dan Lelang Negara (KUPLN);
- c. menyediakan berkas penyitaan Wajib Pajak yang bersangkutan dan pengumuman lelang; dan
- d. pelaksanaan lelang sesuai dengan har i, tanggal, jam yang telah ditentukan.
- (5) Pencabutan penyitaan dan pengumunan lelang terdiri dari:
- a. membuat daftar surat pencabutan penyitaan untuk Wajib Pajak yang telah melunasi hutang pajaknya sesudah penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan sampai dengan sebelum pengumuman lelang;
- b. penerbitan surat pencabutan penyitaan;
- c. pelaksanaan pencabutan penyitaan dengan pembuatan Ber ita Acara Pencabutan Penyitaan;
- d. membuat laporan pelaksanaan pencabutan penyitaan;
- e. memonitoring penyetoran Wajib Pajak sebagaimana huruf a di atas untuk mengetahui Wajib Pajak yang telah melunasi hutang pajaknya sesudah pengumuman lelang sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang;
- f. pembuatan daftar surat pencabutan pengumuman lelang;
- g. penerbitan daftar surat pencabutan pengumuman lelang; dan
- h. mengirim/menyertakan surat pencabutan pengumuman lelang oleh Juru Sita Pajak.
- (6) Kegiatan penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus terdiri dari:
- a. membuat surat daftar surat per intah penagihan seketika dan sekaligus untuk Wajib Pajak yang belum menyetor;
- b. menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus; dan
- c. menyerahkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.
Bagian Kesembilan
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
BAB III - JENIS PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 13
- (1) Tahapan kegiatan kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi terdiri dari:
- a. menerima surat permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dari Wajib Pajak;
- b. meneliti kelengkapan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, setelah dilakukan penelitian dan bila perlu dilakukan pemeriksaan di lapangan, dibuat laporan hasil penelitian;
- c. menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kadispenda untuk diteliti dan dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima;
- d. membuat surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati atas permohonan Wajib Pajak, berupa surat keputusan penolakan apabila permohonan ditolak, surat keputusan pembetulan apabila permohonan diterima; dan
- e. menyerahkan surat keputusan kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada Unit Kerja Pembukuan dan pelaporan Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Keputusan Bupati tentang pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dikeluarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan Wajib Pajak diterima.
- (3) Apabila selama 30 (tiga Puluh) har i tidak ada jawaban, maka permohonan Wajib Pajak tentang pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dari Wajib Pajak dinyatakan diter ima.
Bagian Kesepuluh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
BAB III - JENIS PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 14
Tahapan kegiatan pengembalian kelebihan pembayaran terdiri dari:
- a. menerima surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan, ditandatangani oleh petugas dan Wajib Pajak;
- b. mencatat ke kartu data selanjutnya diserahkan kepada Unit Kerja Penghitungan penetapan kelebihan pembayaran pajak;
- c. memperhitungkan dengan hutang/tunggakan pajak yang lain, apakah punya hutang pajak atau tidak, kemudian dibuat nota perhitungan;
- d. setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain ternyata kelebihan pembayaran pajak, kurang/bayar dengan hutang pajak lainnya tersebut maka Wajib Pajak menerima bukti pemindahbukuan, sebagai bukti pembayaran/kompensasi dengan pajak terutang dimaksud, karenanya SKPDLB tidak diterbitkan;
- e. apabila hutang pajak setelah diperhitungkan/dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak ternyata lebih, maka Wajib Pajak akan menerima bukti pemindahbukuan dan sebagai bukti pembayaran/kompensasi dan SKPDLB harus diterbitkan;
- f. setelah menerima SKPDLB dari unit kerja penetapan dan diproses untuk penerbitan surat perintah mengembalikan kelebihan pajak daerah (SPMKPD) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan
- g. kas daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dengan menerbitkan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).
BABV
PENYEDIAAN BENDA BERHARGA
BAB III - JENIS PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 15
- (1) Penyediaan benda berharga untuk pajak daerah hanya oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Penyediaan benda berharga dapat dilakukan dengan
BAB III - JENIS PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 16
Untuk penatausahaan benda berharga Kadispenda dapat menunjuk petugas khusus benda berharga dan petugas pembukuan persediaan benda berharga.
BAB III - JENIS PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 17
Petugas khusus benda berharga sebagimana dimaksud dalam Pasal 15 memiliki fungsi:
- a. menerima surat permintaan benda berharga unit kerja teknis dari pembukuan persediaan;
- b. menyiapkan benda berharga, pelaksanaan perporasi dan membuat bukti pengeluaran benda berharga;
- c. atas dasar permintaan benda berharga Dinas Pendapatan Daerah dicatat kedalam bukti pengeluaran benda berharga yang ditandatangani oleh petugas khusus benda berharga;
- d. menyiapkan benda berharga sesuai dengan permintaan yang di pesan dari SKPD; dan
- e. membuat Berita Acara Pengeluaran Benda Berharga yang ditandatangani oleh petugas atas nama Kadispenda.
BAB III - JENIS PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 18
Petugas pembukuan persediaan benda berharga memiliki fungsi:
- a. menerima surat permintaan benda berharga dari unit kerja teknis;
- b. melihat di dalam kartu persediaan benda berharga yang ada di gudang jika tidak melebihi batas, maka permintaan benda berharga dari unit kerja teknis disetujui oleh Kepala Pelaporan;
- c. jika permintaan benda berharga dar i unit kerja teknis melebihi kapasitas yang diminta, maka permintaan ditolak;
- d. apabila Surat permintaan benda berharga unit kerja teknis disetujui selanjutnya ditandatangani oleh Kadispenda;
- e. menyerahkan surat permintaan benda berharga unit kerja teknis kepada petugas khusus benda berharga;
- f. menerima dari petugas khusus benda berharga berupa bukti pengeluaran benda berharga dan bukti berita acara pengeluaran benda berharga; dan
- g. dicatat ke dalam kartu persediaan benda berharga.
BAB VI - BAGIAN ALUR SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
Pasal 19
- (1) Bagan alur sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah Kabupaten Bengkayang tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagan alur sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah Kabupaten Bengkayang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Formulir sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah Kabupaten Bengkayang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.


Ditetapkan di Bengkayang

padatanggal 12 Aquitu&lt;r 2013

JBUPATI BENGKAYANG,f '

GIDOT


BER1TA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ...29&amp;. NOMOR ..'.?..@

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR : 19 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN

## BAGAN ALUR SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

1. Bagan Alur Pengelolaan Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan Bupati (Of ficial Assessment)
2. Bagan Alur Pengelolaan Pajak Daerah dengan cara dibayar Sendiri (Sel f Assessment)






-


4



a. c r o 00 c &lt;u Q\_ 0) c r o do

\




## 1 1 1 8


[ 1 0

## 1


;

9

## a a. |

13 g





z

&lt;

a

z

&lt;t

a

1



|a

1

1

4


1

1

9


1

1

;

5