PERATURAN BUPATI MA Nomor 6 Tahun 2017 tentang RENCANA PEMBANGUNAN K.AWASAN PERDESAAN K.ABUPATEN BANYUASIN TAHON 2016 -2021 DENGAN RAHMAT TtJHAN. YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN, - a. bahwa ekselerasi pembangunan desa diwujudkan salah satunya dengan pembangunan berbasis kawasan; - b. bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan amanat Bab IX Bagian Kedua Undang - Uri.dang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa; - c. bahwa pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyusun pedoman tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara - Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor 244, Tambahan Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk beberapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan ... 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiam Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Derah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 14. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14/DPKP/SK/07 /2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan 17. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 102/DPKP /VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 Prihal Pendampingan Kawasan 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 28 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 2032; Peraturan ... Memperhatikan 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2019 Nomor 26); 21. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 -2018; 22. Peraturan Derah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tamb3:han Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 53). Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B.177 /DPKP/08/2016 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PROVINS! SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR (o1-TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN K.AWASAN PERDESAAN K.ABUPATEN BANYUASIN TAHON 2016 -2021
DENGAN RAHMAT TtJHAN. YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN,
- a. bahwa ekselerasi pembangunan desa diwujudkan salah satunya dengan pembangunan berbasis kawasan;
- b. bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan amanat
Pasal 2
Maksud
Maksud Pembangunan kawasan adalah Pembangunan antara beberapa desa minimal 2 (dua) desa, yang diharapkan akan terbentuk SINERGI, saling melengkapi, saling
Pasal 3
Tujuan
Tujuan Penetapan Kawasan Perdesaan :
- a. mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. pengembangan ekonomi;
- c. pemberdayaan Masyarakat desa, dan;
- d. pengembangan potensi desa.
Pasal 4
Sasaran
Sasaran Pembangunan Kawasan meliputi:
- a. kegiatan Pertanian;
- b. kegiatan Perkebunan;
- C. pengelolaan Sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- d. tempat permukiman perdesaan;
- e. tern pat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
- f. nilai strategis dan prioritas kawasan;
- g. keserasian pembangunan antar kawasan dala wilayah kabupaten/kota;
- h. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
1. keterpaduan dan keberlanjutan pembangun
I
PENYELENGGARAAN PEMBA KAWASAN PERDESM
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBA KAWASAN PERDESM
Pasal 5
Setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan ntuk selanjutnya memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen a Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dengan Koordinasi Tim Koordi asi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP)
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBA KAWASAN PERDESM
Pasal 6
Proses Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi kegiatan
- a . pengusulan;
- b. p~netapan dan Perencanaan;
- C. perencanaan Pembangunan;
- d. pelaksanaan Pembangunan;
- e. pelaporan;
- f. pengendalian Pembangunan;
- g. pembinaan Pembangunan;
- h. evaluasi
Pengusulan
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBA KAWASAN PERDESM
Pasal 7
- (1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBA KAWASAN PERDESM
Pasal 8
- ( 1) Penetapan kawasan Perdesaan
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBA KAWASAN PERDESM
Pasal 9
Yang harus diperhatikan dalam penetapan kawasan adalah :
- a. kegiatan Pertanian;
- b. kegiatan Perkebunan;
- c. pengelolaan Sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- d. tempat permukiman perdesaan;
- e. tern pat pelayanan jasa pemerintahan, social dan ekonoi perdesaan;
- f. nilai strategis dan prioritas kawasan;
- g. keserasian pembangunan antar kawasan dala wilayah kabupaten/kota;
8. h . kearifan local dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
1. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
Perencanaan
Pasa.1 10
- ( 1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan Rencana Pembangunan jan.gka menengah yang berlaku sela a 5 tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan;
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidak-tidaknya memuat program pembangunan;
- a. isu strategis kawasan perdesaan;
- b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
- c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
- d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
- e. indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan; dan
- f. indikator capaian kegiatan tahunan.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
- a. Penggunaan dan pemanfaatan Wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. Pembangunan Infrastruktur , peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi;
Dokumen ...
- e. Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan perdesaan disajikan sebagai
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang tidak terpisah dengan peraturan Bupati ini.

## Pelaksanaan

## Pasal 11

- ( 1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan/ atau desa berdasarkan penunjukkan TKPKP;
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota;
- (3) TKPKP menunjuk satuan kerja perangkat daerah atau desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dala hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (4) TKPKP dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

## BAB IV

## KELEMBAGAAN

## Pasal 12

- (1) TKPKP merupakan lembaga yang terdiri dari unsure pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan tokoh Masyarakat;
- (2) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah desa Suka Damai, desa Suka Tani, desa Bangunsari, desa Banyu Urip, desa Sri Menanti, desa Terlangu, Langkan, dan desa Pulau Harapan;
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan pembangunan kawasan yaitu BAPPEDA, BPMD, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinad Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Pemerintahan Setda, Bagian Hukujm Setda, Kecaatan Tanjong Iago, Kecamatan Banyuasin III dan Kecamatan Sumbawa;
- (4) Tim Koordinasi sebagamana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati ;
- (5) Tim msebagaimana dimaksud dalam mayat (1) mempunyai tugas antara lain:


- a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
- c. nenunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. melaksanaka arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.

## BABV

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 13

Pemerintahan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan perdesaan.

## Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan pembangunan kawasan dibentuk Tim dengan keputusan Bupati;
- (2) Tugas Tim Koordinasi Pembangunan kawasan Perdesaan, selanjunya disebut TKPKP adalah memiliki fungsi koordinasi dalam hal:
- a. pengusulan;
- b. penetapan dan perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pelaporan;
- e. evaluasi

Bagian ketiga

Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan eliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;

.

- b. :ptT1{?;flWf: ________________-SflP dilalrukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja pemertntah qe&amp;~ 4~n tr@!:iP~PHl~i; . '


- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh Camat, SKPD, dan Inpektorat Kabupaten.

## BAB VI KETENTUANPENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya qalam berita Daerah kabupaten Banyuasin.


Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada Tanggal ¢i9- $f f bn•nb,r 2017 PLT. BUPATI BANYUASIN,

S.A. SUPRIONO

Diundangkan di Pangkalan Balai Pada tanggal 3-1 $(fl,~btr 2017 SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR to l .