PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 10 Tahun 1999 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
-4.
:
a
- bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan aplikasi layanan secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten tsalangan.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3817);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 381); 2.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265 ); 3.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a3BO); 4.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Ripublik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5' Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a389);
6. Undang-Undang Nomor 10 Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara RePublik Negara RePublik Nomor 53, Tambahan Lembaran lndonesia Nomor 4389); Tahun 2004 tentang Perundang-Undangan lndonesia Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jaw9.p Keuangan NegarJ (Lembaran Negara Republik lndoneiia Tahun 2Oo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia nomor a00);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeri-ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)' sebagaimana telah diubah beberapa kal!, terakhir Oengin Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentlng Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomof 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformisi dan Transaksi Elektronik (Lembaran N"grt, Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58' Tairbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4843); 9,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara-n Negarf Reprlulik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140' Tairbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 10.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LeriOaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 No*ot 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a609); 11.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagianUrusanPemerintahanantara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan PemerintahanDaerahKabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82' tambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor 4737);
9. l3.PeraturanPresidenRepubliklndonesiaNomorl06 Tahun 2OO7 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 80 Tai'run 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telati beberapa kali diubah' terakhir dengan Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 95 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketujuh At?? Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Hukum Daerah; 16.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 17.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembar Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 20OB tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2O0B Nomor 02' Tambahan Lembiran Daerah Kabupaten Balangan No 43);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun200stentangPembentukan,Organisasi'dan TataKerjaPerangkatDaerahKabupatenBalangan (Lembarin Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah KabuPaten Balangan No 44);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun2008tentangPembentukan,Organisasidan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
BUPATI BALANGAN TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI PEMERINTAH KABUPATEN PERATURAN PEDOMAN BARANG/JASA LINGKUNGAN BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah BuPati Balangan.
4. lnspektorat Daerah adalah lnspektorat Daerah Kabupaten Balangan'
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SK|-D adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
6. pengadaan barang/jasa secara elektronik (Electronic Government procurement) adiiah proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dlakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik'
7. E-Letang lJmum adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran .harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kuaiitas- dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
- g. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disebut LPSE, adalah pusat yang rielayani proses pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pelaksinaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- g. pengelola Sistem lnformasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selailutnya disebut Pengelola LPSE adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik'
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat p"ffirng kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya'
11. Kuasa pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang Oineri[ra.a untuf meiaksanakan sebagian kewenangan PA dalam metltsanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD serta untuk menggunakan anggaran SKPD.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala SfpO selaku PA sebagai pemilik pekerjaan, yrn[ O"rtrnggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
13. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
14. Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telan memiliki- sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, vrn6 dibentuk oleh Bupati/PA yang bertugas .secara khusus untuk metltsanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Penyedia BarangiJasa adalah badan usaha atau orang-perseorangan yang kegiatan usihanya menyediakan barang/layanan jasa.
16. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk me"ndapatkan kode ,'kr". (user rd dan password) ke dalam sistem aplikasi LPSE.
17. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses iegistrasilpendaftaran calon penyedia .barang/jasa yang meliputi pe'rsetujuan password dan penyampaian notifikasi persetujuan.
8. Pakta lntegritas adalah surat pernyataan yang.- ditandatangani oleh PPI(Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/Penyedia barang/Jasa yang berisi ikrar Jntuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan n"potittn" dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa' 18.
9. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yrng dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik tiinnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi. 19.
ETIKA PENGADAAN
BAB II - ETIKA PENGADAAN
Pasal 2
- (1) PA/KPA/PPK, Panitia PengadaaniUnit Layanan Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola f-pSf dan pihak-pihak terkait melaksanakan p"ngrirrn barang/jasa pemerintah secara elektronik, sesuai etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah'
- (2) Disamping mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pA/KpA/pPK, Panitia Pengadaln/Unit Layanan Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola LPIE dan pihak-pihak terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik wajib:
- a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (user ld dan Password) Para Pihak;
- b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data informasi elektronik yang tidak diperuntukkan untuk umum;
- c. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik'
BAB II - ETIKA PENGADAAN
Pasal 3
PA/KPA/PPK, Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola LPSE dan pihak-pihak terkait dalam pengadaan barang/jasa dilarang:
- a. mengganggu, mengacaukan, merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. mencuri informasi, memanipulasi data, berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAANBARANG/JASASEGARAELEKTRoNIK
Bagian Kesatu
Para Pihak
BAB III - PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAANBARANG/JASASEGARAELEKTRoNIK
Pasal 4
pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, terdiri atas:
- a. Pengelola LPSE;
- b. PfuKPA/PPK, Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan;
- c. Penyedia barang/jasa.
Bagian Kedua
Pengelola LPSE
Pasa! 5
- (1) Pengelola LPSE terdiri dari Pengarah dan Pelaksana.
- (2) Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh BuPati.
BAB III - PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAANBARANG/JASASEGARAELEKTRoNIK
Pasal 6
Pengelola LPSE memPunyai fungsi:
- a. mengoperasikan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.
BAB III - PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAANBARANG/JASASEGARAELEKTRoNIK
Pasal 7
- (1) Dalam hal ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, Pengelola LPSE memberitahukan kepada PA/KPfuPPK dengan tembusan disampaikan kepada lnspektorat Daerah.
- (2) lnspektorat Daerah harus segera menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
PPK dan Panitia/Pejabat Pengadaan/unit Layanan Pengadaan
Paragraf Kesatu
PPK
BAB III - PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAANBARANG/JASASEGARAELEKTRoNIK
Pasal 8
- (1) PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian tesempltan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan Paket untuk swakelola;
- c. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai;
- d. menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan Secara elektronik;
- e. menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanian dan lokasi pengadaan yang disusun panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- t. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan, sesuai kewenangannya;
- g. menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; dan
BAB III - PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAANBARANG/JASASEGARAELEKTRoNIK
Pasal 9
- (2) Penandatanganan perjanjian/kontrak oleh PPK dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Paragraf Kedua
Panitia/Pejabat pen gadaan/U nit Layanan pen gadaan
Panitia/Pejabat pengadaan/Unit Layanan pengadaan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun jadwal dan menetapkan cata pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan sendiri (HPS);
- c. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan
BAB III - PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAANBARANG/JASASEGARAELEKTRoNIK
Pasal 10
- (1) Penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh LPSE atau yang diberi kuasa, sebelum
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran : Peraturan Bupati Balangan

'

Nomor 10 Tahun 2009

Tanggal 25 Mei 2009

## MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

## PENGGUNA SISTEM

Pengguna (usel Sistem adalah pihak-pihak yang menggunakan aplikasi pengadaan OarJn-g4asa'pemerintah secara elektronik mel i puti :

1. Publik, adalah badan usaha atau orang perseorangan yang berminat peserta lelang pengadaan barang/jasa pemerintah' untuk menjadi
2. LPSE, adalah puSat layanan pengadaan barang/j.asa pemerintah seca.ra yang metayani'pioses pengadaan-barang/jasa di lingkungan Pemerintah elektronik Kabupaten Balangan.
3. Pengelola LPSE, adalah pengelola sistem pemErintah secara elektronik, bertindak informasi layanan pengadaan barang/jasa sebagai Ceftificate Authority (CA) dan Verifikator.
4. Certificate Authority (cA) memberikan jaminan keamanan baik kepada Peny-edia Barang/Jasa maupun panitia/pejabat/unit layanan pengadaan pengadaan barang/jasa pemerintah. CA'memberikan'kepastian -kepada Penyedia Barang/Jasa bahwa dokumenpenawaranyangdikirimkannyatidakdapatdibukaoleh,panitia/pejabat/unit layanan penjaOaan 'perigaOaan baring/jasa pemerintah sebelum tanggal yang ditentukan.
6. PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Verifikator, adalah pejabat yang bertugas untuk menangani pendaftaran publik menjadi rekanan.
7. Panitia Pengadaan, adalah tim yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan PenYedia Barang/Jasa'
8. Unit Layanan Pengadaan, adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian p"ngrOrrn'baiang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Bupati/pA/KPA yang bertugas .J.rm khusus untut&lt; melaksanakan pemilihan Penyedia Baiang/Jasa di tingkungan Pemerintah Daerah'
- g. penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang-perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa'

## II. ALUR PROSES

Alur proses aplikasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik terbagi menjadi 3 bagian besar, Yaitu :

- Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa' 1.
- Persiapan lelang. 2.
- Pelaksanaan Pelelangan : 3.
- a.metodee-lelangumumpascakualifikasidenganl(satu)file;
- b. metode e-lelang umum pascakualifikasi deng an 2 (dua) file
- c.metodee-lelangumumprakualifikasidenganl(satu)file;
- d. metode e-telangumum prakualifikasi dengan 2(dua) file;

## 2.1. Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa

Untuk dapat mengikuti aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik' terlebih dahulu badan usaha atau orang p'"r."otrngan- hi"s mendaftar untuk menjadi penyedia Barang/Jasa di LpSE 'sebagai ierifikator. Alur proses pendaftaran Penyedia BaranglJasa digambarkan dalam diagram berikut :

"

penyedia Barang/Jasa diberi kode akses untuk masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik;

- b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa;
- c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menYed iakan barang/jasa;
3. d, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- e. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
- f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, Oinumikah dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian surat p+t Tahunan (sPT) Pajak ne1glasl1n (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
- g. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasti termasuk pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia Barang/Jasayangbaruberdirikurangdari3(tiga)tahun;
- h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- i. tidak masuk dalam daftar hitam;
9. j memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
- k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- (2) Penyedia barang/Jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebigaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf g'
- (3) penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa'

## BAB IV

## MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAANBARANG/JASASEGARAELEKTRoNIK

## Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode \ / pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan adalah:
- a. metode e-telang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) ftle;
- b. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file;
- c. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) f7e;

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, s-epanjang *"ng"nri telknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Balangan.

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bipati ini d'engan-p"n"mpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan'

paringin 5 Mei 2009 Ditetapkan pada tang

LANGANf:

EFFENDIE


Diundangkan di Paringin pada tanggal 2* Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPA AN,

. M. RIDUAN DARLAN

## 2.3. Pelaksanaan Pelelangan

Dalam proses pelelangan melibatkan Penyedia Barang/Jasa, Panitia/Unit Layanan F"ngrOb"n, dan PPK.llur Proses pelelangan dibedakan sebagai berikut :

2.3.1. E-Letang umum pasca kualifikasi dengan 1 (satu) file


| | Panitia/Unit LaYanan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Mencari Pengumuman Lelang J Mendaftar Lelang J Mengirim PertanYaan Tentang Dokumen Lelang | v Membuat Addendum Dokmn. Lelang v |

## Persiapan Lelang 2.2.

Dalam persiapan pengadaan, terdapat kegiatan pembentukan panitia pengadaan' p"tnUudtrn paket' peigadaan, dan pengumuman pengadaan kepada -penyedia [arangllasa 'melalui ap-likasi Layanan Pengadaan !19ara Elektronik. Persiapan i"f"ndr"fibatkan Pengelola LPdE sebagai agency,.PP.K, dan panitia/unit layanan f"ng-rOrrn. Alur prosei persiapan penga-daan-digambarkan dalam diagram sebagai berikut :


| LPSE (Agencyl |
|-----------------------------------------|
| Mendaftar PPK dan Panitia/ Unit Layanan |



| Penyedia Barang/Jasa | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Penayangan Hasil Evaluasi Administrasi Dan Teknis TerhadaP 3 Penawar Terendah | Evaluasi Administrasi Dan Teknis TerhadaP 3 Penawar Terendah .'t Evaluasi Kualifikasi |


2.g.2. E'Letangumum pasca kualifikasi dengan 2ldual file



| Penyedia Barang/Jasa | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Upload Dokumen Penawaran File Satu (Administrasi dan Teknis) Dan Penawaran File Dua Penayangan Hasil Evaluasi Biaya Penayangan Hasil Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Kualifikasi |


2.3.3. E-Lelangumum pra kualifikasi dengan 1 (satu) f/e


| Penyedia BaranglJasa | Panitia/Unit LaYanan | |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Mengisi Dokumen Prakualifikasi | Yang Lulus >=J Minta Persetujuan Dari PPK | Persetujuan PPK |




| | | Panitia/Unit Layanan |
|----------------------|---------|------------------------|
| Banding Menyampaikan | Banding | Selesai ? |

2.3.4. E-Lelangumum pra kualifikasi dengan2(dual file





| Penyedia Barang/Jasa | Panitia/Unit Layanan penqadaan | PPK |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Mengirim Sanggahan Pemenang Ada Banding------ )i Pemenang ? ----' =- Tidak I V fr*rrrpaikan I Dokumen Pendukung Penawararyg! Igpy) | Tidak -l uenla*au sanggarran Pemenang J A Y | -----1 Membuat SPPBJ |