PERATURAN BUPATI RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
:
~•-:•';;:.-:~~1-~;
l
.
,
..
!
..
•.
::\
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
,
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5
- huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bupati sclaku Kepala Pemerintahan Daerah bcrwenang menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat Negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik . \_ Indonesia Tahun · 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355};
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor · 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang . Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor · 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat -Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah ·adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah se"agai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kotawaringin Barat.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan · Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
9. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji ## BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
- b. Perjalanan Dinas Pindah.
- (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
PRINSIP PERJALANAN DINAS
BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 3
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan ## BAB IV
PERJALANAN DINAS JABATAN
BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 4
- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b digolongkan menjadi :
- a. \_ Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; dan
- b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 5
Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. Pengumandahan.(Detasering);
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter ten tang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan
BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 6
- ( 1) Dalam rangka pengendalian perjalanan dinas, bagi Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan / perintah dari atasannya.
- (2) Apabila Bupati berhalangan/ dinas luar persetujuan/ perintah perjalanan dinas bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wakil Bupati dan apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/dinas luar, persetujuan diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh:
- a. kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan;
- b. atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja; atau
- c. Bupati/Wakil Bupati/Ketua/Wakil Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati/Ketua/Wakil Ketua DPRD.
- (5) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b didelegasikan kepada masing-masing kepala satuan kerja perangkat daerah.
- (6) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a: Pemberi tugas;
- b. Pelaksana tugas;
- c. W aktu pelaksanaan tugas; dan
- d. Tempat pelaksanaan tugas.
- (7) Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan:
- a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; atau
- b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam.
- Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.
- (8) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
- (9) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7 •

- (1) Dalam penerbitan SPD, KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8), pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dicantumkan dalam Surat Togas.

## BABV

## BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen- komponen sebagai berikut:
- a. uang harian;
- b. biaya transpou
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/ atau
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. uang makan;
- b. uang transpor lokal; dan
- c. uang saku
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan.keberangkatan;
- b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau b. di tempat menginap lainnya.

- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kata Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
- b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- c. Dalam hal tidak terdapat angkutan bersifat umum dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan, pelaksana SPD dapat menggunakan sewa kendaraan dengan ketentuan uang harian diberikan sebesar 80% dari besaran uang harian di Kata Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam Kata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikari untuk perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam .Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1), digolongkan dalam 3 ( tiga) tingkat, yaitu:

- a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil KetuaDPRD;
- b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD; dan
- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon-IV /PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I;
- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Negara ditentukan oleh KPA sesuai dengan tingkat pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
- b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Bia ya Riil berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang · merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
- d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
- e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
- f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
- g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

## Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.

- (2) Dalam hal · biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat: ( 1) tidak dit:anggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA satuan kerja perangkat daerah Pelaksana SPD.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama- sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar . dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.

## Pasal 12

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/ sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.

## Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

## Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian Pelaksana SPD · dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota.

- (2) Tambahan uang · harian, biaya penginapan, uang refresentasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dimintakan kepada KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar /Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/ atau
- b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota pada DPA satuan kerja berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf k.
- (5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada KPA.
- (6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k.

## Pasal 15

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA SKPD penerbit SPD.

## BAB VI

## PERJALANAN DINAS PINDAH

## Pasal 16

- ( 1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
- (2)Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPD.
- (4) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum · dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka:
- a. pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Tujuan Pindah;
- b. pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap;
- c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat Tujuan menetap;
- d. pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari Tempat Kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;
- e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau
- f. pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan, kembali.
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. isteri/ suami yang sah sesuai ketentuan Undang› Undang Perkawinan yang berlaku;
- b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25-(dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pemah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;
- d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan , tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (4) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Pegawai Negeri paling rendah golongan IV atau pejabat eselon III diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang.

- (5) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Negeri Golongan I.

## BAB VII

## BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:
- a. biaya transpor pegawai;
- b. biaya transpor keluarga;
- c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/ atau
- d. uang harian.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dicantumkan pada Rindan Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 19

Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

## Pasal 20

- (1) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f sebagai berikut:
- a. biaya transpor pegawai;
- b. biaya transpor keluarga yang sah;
- c. uang harian; dan/ atau
- d. biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (2) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) huruf c dan huruf e sebagai berikut:
- a. biaya transpor keluarga;
- b. uang harian; dan/atau
- c. biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (3) Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai bersangkutan· dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap.yang baru;
- b. paling lama 2 (dua} hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
- c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, satu dan lain hal menurut keputusan KPA; atau
- d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan Surat Togas untuk melakukan · tugas lain guna kepentingan negara.

## Pasal 21

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) huruf a atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

## Pasal 22

- (1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
2. ( 1) didasarkan pada:
- a. satuan biaya yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
- b. volume barang; dan
- c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan.
- (2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dari instansi yang berwenang.

## Pasal 23

- (1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan.
- (2) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 50% (lima . puluh persen} dari satuan biaya sesuai Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.
- (3) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam jarak:
- a. kurang dari 100 (seratus) kilometer di Pulau Jawa/ Madura; atau
- b. kurang dari 50 (lima puluh} kilometer di luar Pulau Jawa/Madura.

- (4) Satuan Volume Pengepakan dan Angkutan Barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 24

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA satuan kerja perangkat daerah Pegawai Negeri yang dipindahkan.

## BAB VIII

## PELAKSANAAN DAN PROSEDUR

## PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

## Pasal 25

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja ijebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja · menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.
- (4) Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diatur sebagai berikut:
- a. untuk huruf d dan huruf e berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia;
- b. untuk huruf b, dan huruf c berlaku paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dibayarkan pensiun pertama.

## Pasal 26

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
- a. Perikatan dengan penyediajasa;
- b. Bendahara Pengeluaran; atau
- c. Pelaksana SPD.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud · pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat padajabatan; dan

- b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

## Pasal 27

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Togas atau surat keputusan pindah;
- b. fotokopi SPD;
- c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
- d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

## Pasal 28

- (1) Penyediajasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event organizer, l;&gt;iro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

## Pasal 29

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian · tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

## Pasal 30

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyediajasa mengajukan tagihan kepada KPA.

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPD.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui KPA.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
- a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; atau
- b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran lalu.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

## Pasal 32

Tata cara pengajuan tagihan kepada KPA, pengujian surat permintaan pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pejabat Penanda Tangan SPM, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) berpedoman pada ketentuan Peraturan mengenai tata cara pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 33

- ( 1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan · Pelaksana SPD, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transpor dan/ atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/ atau penginapan yang disahkan oleh KPA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
- b. sebagian · atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund.
- (4) Ketentuan tersebut pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) berlaku pula untuk pembatalan/penundaan penerbangan yang berakibat tidak terkoneksi dengan penerbangan lanjutan.
- (5) Penundaan/pembatalan penerbangan dimaksud ayat (4) dinyatakan oleh maskapai penerbangan yang bersangkutan.

## BAB IX

## PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

## Pasal 34

- ( 1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan · Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Surat Tugas;
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
- c. tiket pesawat, boarding pass, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. Daftar Pengeluaran Rill sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. bukti pembayaran yang sah. untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
- f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

•

- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/ atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Fotokopi surat keputsan pindah;
- b. SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
- c. Kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
- d. Kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transport; dan
- e. Kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

## Pasal 35

- (1) KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar /Surat Perintah Pencairan Dana (SPM/ SP2D) LS Perjalanan Dinas.

## Pasal 36

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

## BABX

## PENGENDALIAN INTERNAL

## Pasal 37

- ( 1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan.

## BAB XI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 38

- (l)Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat memerintahkan pihak lain.di luar Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- {3)Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/ tugas yang bersangkutan.
- (4)Pegawai Negeri Golongan I dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/k.husus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

## BAB XII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 39

Ketentuan mengenai satuan volume barang sebagai dasar perhitungan biaya pengepakan dan biaya angkutan barang sebagaiman tercantum dalam Lampiran VI digunakan sebagai dasar penyusunan Standar Biaya pengepakan dan angkutan barang dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.

## Pasal 40

Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan -pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal .P:!J Januari 2016

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


~

BAMBANG PURWANTO

Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal ~ Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,


BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 N0M0R I

Lampiran I: PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 1 Tahun 2016 Tentang PERJALANAN DINAS JABATAN DAI.AM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Saruan Kerja Perangkat Daerah :

Lembarke

Kade No

Nomor

## SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

| 1 | Kuasa Pengguna Anggaran | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 2 | Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas | | |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. b. c. | a. b. c. |
| 4 | Maksud Perjalanan Dinas | | |
| 5 | Alat angkutan yang dipergunakan | | |
| 6 | a. Tempat berangkat b. Tempat rujuan | a. b. | a. b. |
| 7 | a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru *) | a. . b. c. | a. . b. c. |
| 8 | Pengikut: Nama | Tanggal Lahir | Keterangan |
| 9 | 1. 2. 3. 4. 5. | | |
| | Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun / Kegiatan | a. b. | a. b. |
| 10 | Keterangan lain-lain ., ', | ',• | ',• |

Caret yang tidak perlu

Dikeluarkan di ... .

Tanggal

Kuasa Pengguna Anggaran

(

...

)

NIP.

| II. Tiba | I. (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala ( ... NIP. | Berangkat dari ) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pada Tanggal : Kepala ( ... ) | di Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala ( NIP. | ... ) |
| NIP. III. Tiba Pada Tanggal : Kepala ( ... ) di | Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala ( ... NIP. | ) |
| NIP. N. Tiba Pada Tanggal : Kepala ( ... ) NIP. di | Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala ( ... NIP. | ) |
| V. Tiba Pada Tanggal : Kepala ( ... ) di ( NIP. | Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ) |
| NIP. VI. Tiba Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Kuasa Pengguna Anggaran ( ( ... ) NIP. | di Telah tersebut kepentingan singkatnya. Kuasa | diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan atas perintahnya dan semata-mata untuk jabatan dalam waktu yang sesingkat› Pengguna Anggaran ... ) NIP. |
| VII. Catatan Lain-lain | VII. Catatan Lain-lain | |
| VIII. PERHATIAN : KPA yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran berdasarkan peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi kelalaian, dan kealoaannva. | | para pejabat yang bertanggungjawab akibat kesalahan, |

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


BAMBANG PURWANTO

## RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor

Tanggal

| No. | PERINCIAN BIAYA | JUMLAH | KETERANGAN |
|-------------------------|-------------------|----------|--------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | | | |
| | JUMLAH | Ro. | |
| | Terbilang: | | |

Telah dibayar sejumlah

Rp ...•.•...

Tempat, tanggal, bulan, tahun Telah menerima jumlah uang sebesar Rp ...·.·...

Bendahara Pengeluaran

(

...

)

NIP.

Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih

Yang Menerima

(

...

NIP.

## PERHITUNGAN SPD RAMPUNG



:Rp ..•...•...•.•...

Kuasa Pengguna Anggaran

(

...

)

NIP.

)

Lampiran II : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor I Tahun 2016 Tentang PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


BAMBANG PURW ANTO

Lampiran III : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 1 Tahun 2016 Tentang PERJALANAN DINA$ JABATAN DAI.AM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

## I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS KOTA

| Jenis Perjalanan Dinas Jabatan | Uang Harian | Biaya Penginapan | Biaya Transpor Pegawai | Jumlah Hariyang dibayarkan | Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat oada iabatan | ✓ | ✓ | ✓ | Sesuai penugasan | - |
| b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan seienisnya. | ✓ 1) | ✓ 1) | ✓ 1) | Sesuai penugasan | - |
| c. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (Detasering). | ✓ | ✓2) | ✓3) | Maksimal 90 (sembilan ouluhl hari | - |
| d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujianjabatan. | ✓ | ✓ | ✓ | 2 (dua) hari | - |
| e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentinganjabatan. | ✓ | ✓ | ✓ | Sesuai penugasan | - |
| f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tuuas. | ✓ | ✓ | ✓ | Sesuai penugasan | - |
| g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri. | ✓ | ✓ | ✓ | Sesuai penugasan | - |
| h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diplom