PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 61/2016 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA GEDUNG PERKANTORAN TERPADU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (berlaku 22 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA GEDUNG PERKANTORAN TERPADU PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Gedung Perkantoran Terpadu yang selanjutnya disebut UPT Pengelola Gedung Perkantoran Terpadu adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelola Gedung Perkantoran Terpadu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengelola Gedung Perkantoran Terpadu.
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 3
- (1) UPT Pengelola Gedung Perkantoran Terpadu merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) UPT Pengelola Gedung Perkantoran Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan
tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Pasal 7
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
## BAB I
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Gedung Perkantoran Terpadu yang selanjutnya disebut UPT Pengelola Gedung Perkantoran Terpadu adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelola Gedung Perkantoran Terpadu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II PEMBENTUKAN
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengelola Gedung Perkantoran Terpadu.
Bagian Kesatu Kedudukan
- (1) UPT Pengelola Gedung Perkantoran Terpadu merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) UPT Pengelola Gedung Perkantoran Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan
tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelola Gedung Perkantoran Terpadu, terdiri dari:
- a. Kepala UPT; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelola Gedung Perkantoran Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pada UPT Pengelola Gedung Perkantoran Terpadu dapat dibentuk pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pengelola Gedung Perkantoran Terpadu.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan

Bagian Ketiga Uraian Tugas

## Pasal 5

- (1) UPT Pengelola Gedung Perkantoran Terpadu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Perkantoran Terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengelola Gedung Perkantoran Terpadu mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan UPT Perkantoran Terpadu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. melaksanakan pengkajian/penelaahan dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;

- c. melaksanakan koordinasi dengan seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- d. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Perkantoran Terpadu;
- e. menyiapkan data terkait pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Perkantoran Terpadu sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan di bidang penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Perkantoran Terpadu guna meningkatkan kinerja pelayanan;
- g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Perkantoran Terpadu melalui pengaturan dan perawatan secara berkala guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pengamanan sarana dan prasarana pada Perkantoran Terpadu melalui pengawasan secara terus menerus untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan kelurahan sebagai bahan evaluasi;
- j. melaksanakan pembinaan kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT Perkantoran Terpadu secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.

IDRUS

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 61

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 61 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA GEDUNG PERKANTORAN TERPADU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENGELOLA GEDUNG PERKANTORAN TERPADU


Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG, ttd.

MOCH. ANTON

TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019