PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 22 Tahun 2001 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR (berlaku 13 Oktober 2001)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 41 TAHUN 2001
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR
- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan, Pemerinta Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan
- a. pihak swasta sebagai upaya pemberdayaan masyarakat;
- b. Bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang selama ini berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di kelurahan, dan seragam di seluruh Indonesia keberadaannya yang uniformitas, dimungkinkan untuk diganti dengan wadah yang lebih bernuansa pemberdayaan masyarakat;
- c. Bahwa untuk menjadi acuan dalam pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dimaksud huruf b di atas maka dipandang perlu menetapakan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kota Makassar:
- 1. Undang-Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan nasional;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara republik indonesianomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
6. Pereturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi kota Makassar dalam wilayah propinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 193);
8. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republikm Indonesia Nomor 3952);
9. Keputusan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk rancangan undang-Undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan keputusan presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat desa atau sebutan lain;
Dengan Persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA UJUNG PANDANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kota Makassar;
- b. Walikota adalah Walikota Makassar;;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainsebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang ada dalam Kota Makassar yang ditapkan sebagai Perangkat Daerah ## BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Disetiap Kelurahan dibentuk LPM.
- (2) LPM sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini menggunakan nama LPM dengan penambahan/penyesuaian sesuai kebutuhan dan kondisi social budaya setempat.
TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :
2. 1.a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
3. 1.b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
4. 1.c. Melaksanakan dan megendalikan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas LPM sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai fungsi :
6. 2.a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahan;
7. 2.b. Pengkoordinasian dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahan;
8. 2.c. Pengkoordinasian lembaga kemasyarakatan;
9. 2.d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
10. 2.e. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan kelurahan.
- (3) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud Pasal 2 disampaikan oleh pengurus kepada Walikota melalui Lurah dengan tembusan kepada Camat untuk diketahui paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pembentukannya.
- (4) Pembentukan LPM dimaksud ayat (3) pasal ini, dinyatakan sah berlaku setelah mendapat pengesahan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
BAB V PEMBENTUKAN RW
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
- Di Kelurahan dibentuk RW sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah dengan diketahi oleh Camat.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
- (1) RW sebagaimana dimaksud Pasal 4 mempunyai tugas :
2. 1.a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
3. 1.b. Membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan di Kelurahan
- (2) Dalam melaksanakan tugas RW sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai fungsi :
5. 2.a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
6. 2.b. Pelaksanaan dalam menjembatani lembaga antara TR dan masyarakat lainnya dengan pemerintah.
PEMBENTUKAN RT
BAB V - PEMBENTUKAN RT
Pasal 6
- (1) Di Kelurahan dibentuk RT sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan Lurah dengan diketahi Camat.
BAB V - PEMBENTUKAN RT
Pasal 7
- (1) RT sebagaimana dimaksud Pasal 6 mempunyai tugas :
2. 1.a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
3. 1.b. Memelihara kerukunan hidup warga;
4. 1.c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) RT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
6. 2.a. Pengkoordinasian antar warga;
7. 2.b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesame anggota masyarakat dalam pemerintah;
8. 2.c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
BAB VI - HUBUNGAN KERJA
Pasal 8
- (1) Hubungan LPM dengan Pemerintah Kelurahan dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan;
- (2) Hubungan LPM dengan Lembaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya, RT dan RW bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan;
- (3) Hubungan LPM antar kelurahan bersifat kerjasama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan Lurah.
BAB VII - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi pengurus LPM, RW, dan RT sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Wakil Bendahara.
- (2) Pengurus dimaksud ayat (1) pqsal ini dilengkapi seksi dan atau urusan sesuai kebutuhan.
BAB VIII - PENGURUS
Pasal 10
- (1) Pengurus LPM dipilih dengan system perwakilann oleh Pengurus RT dan RW
BAB VIII - PENGURUS
Pasal 11
Pengurus RW dan RT dipilih ileh masyarakat yang bvertempat tinggal di wilayah kerjanya dengan suara terbanyak.
SYARAT-SYARAT PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
BAB IX - SYARAT-SYARAT PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
Pasal 12
Untuk dicalonkan dan diangkat sebagai pengurus LPM, RW dan RT harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Berusia sekurang-kurangnya
- b. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat ;
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- d. Berdomisili di wilayah kerja LPM, atau RW, atau RT;
- e. Bersedia dicalonkan dan diangkat sebagai pengurus LPM, atau RW, atau RT.
MAS BAKTI
BAB X - MAS BAKTI
Pasal 13
Masa bakti pengurus adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemilihan.
PEMBERHENTIAN PENGURUS
BAB XI - PEMBERHENTIAN PENGURUS
Pasal 14
Pengurusan berhenti apabila :
- a. Berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud Pasal setelah terpilih pengurus baru;
- b. Dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan ## BAB XII
SUMBER DANA
BAB XI - PEMBERHENTIAN PENGURUS
Pasal 15
Sumber dana LPM, RW, dan RT melaui :
- a. Partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. Bantuan Pemerintah , Pemerintah Propinsi , Pemerintah Kota;
- c. Lain-lain bantuan yang sah dan tidak mengikat.
BAB XI - PEMBERHENTIAN PENGURUS
Pasal 16
- (1) Penggunaan dana dimaksud Pasal 15 digunakan untuk kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan.
- (2) Kegiatan rutin dimaksud ayat (1) pasal ini menggunakan dana setinggitingginya 40% dari dana yang diperoleh sebagaimana dimaksud Pasal 15.
BAB XI - PEMBERHENTIAN PENGURUS
Pasal 17
Pertanggungjawaban pengguna dana sebagaimana dimaksud Pasal 16, dilakukan pengurus kepada warga masyarakat di wilahnya setiap tahun.
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS
BAB XIII - TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS
Pasal 18
- (1) Tata cara pemilihan pengurus LPM, RW, RT ditetapkan dengan Keputusan Walikota:
- (2) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bersifat terbuka dan atau tutup.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
LPM, RW, dan RT yang ada pada setiap Kelurahan masih melaksanakan tugas sampai terbentuknya pengurus ## BAB XV
KETENTUAN LAIN - LAIN
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPM melalui pemberian mekanisme kerja, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervice.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Dalam rangka pelaksanaanketentuan Pasal 21, setiap pembentukan LPM sebagaimana dimaksud Pasal 2 disampaikan oleh pengurus kepada Walikota melalui Lurah dengan tembusan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari smenjak pemberitahuan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Makassar

Penetapan: Ditetapkan di Makassar Pada Tanggal 13 Oktober 2001

Penandatangan: WALIKOTA MAKASSAR ## H. B. Amiruddin Maula

Penetapan: Diundangkan di Makassar Pada Tanggal 13 Oktober 2001 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR ## H. M. FARID SUAIB Pangkat : NIP : Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor : 84 Tahun 2001 Seri D Nomor : 49