PERATURAN BUPATI MA Nomor - Tahun 2017 tentang PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATITUBAN . '
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR
12 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
Menimbang a. bahwa sejalan dengan perkembangan sarana dan prasarana
- bidang perdagangan baik pada pasar tradisional, pusat perbelanjaan/toko modern diperlukan perlindungan, pembinaan dan penataan agar kegiatan perekonomian tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluiuh warga masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan serta untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan, maka perlu menetapkan Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang . Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang,-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 381 7);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
7. Undang-Undap.g Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
... -., -
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
2. . 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
13. Peraturan Presiden Nom9r 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/ PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Per,belanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/ PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN
Menetapkan PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud deil.gan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah\_Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, -Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
5. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban.
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban.
7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang- dan/ atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/ atau jasa dengan disertai imbalan.
8. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratusjuta rupiah).
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau Usaha Besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratusjuta·rupiah).
✓
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh rriiliar rupiah).
12. Usaha Besar adalah suatu perusahan baik yang berbentuk badan hukum yang meliputi perseroan \_terbatas, dan/atau badan usaha milik Negara/ daerah atau yang bukan berbadan hukum seperti persekutuan perdata, firma atau CV dengan nilai kekayaan bersih diatas kategori UMKM.
13. Perusahaan adalah bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, dalam Wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.
14. Usaha Informal adalah bidang usaha yang tidak memiliki keresmian usaha dan usaha tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah dan tidak terdaftar di lembaga Pemerintah.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah, sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
16. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pendaftaran yang diberikan oleh Bupati kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
18. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.
19. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
20. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
21. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu- penjual.
22. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran. yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
23. Toko modern berstatus waralaba adalah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha terhadap system bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau digunakan oleh pihak lain ## BAB II
PERIZINAN USAHA
Bagian Kesatu
Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur jenis perizinan meliputi:
- a. Perizinan Pasar Tradisional;
- b. Perizinan Pusat Perbelanjaan;
- c. Perizinan Toko Modern.
Bagian Kedua
Pasar Tradisional
Paragraf 1
Izin U saha Pengelolaan Pasar Tradisional
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Setiap pelaku. usaha yang menjalankan kegiatan U saha Pengelolaan Pasar Tradisional wajib memiliki IUP2T dari Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- ( 1) Permohonan IUP2T diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk direktur atau penanggungjawab perusahaan;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan h ukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
- d. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan lahan lokasi usaha;
- e. fotokopi surat persetujuan prinsip penariaman modal dari Bupati;
- f. fotokopi surat izin lokasi atau Izin Pemanfatan Ruang apabila lahan yang dipergunakan &gt; 1 Ha

V

- g. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari lembaga profesional dan independen serta rekomendasi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- h. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g paling sedikit meliputi :
- struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
4. ■ tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- kepadatan penduduk;
6. ■ pertumbuhan penduduk;
7. ■ kemitraan dengan UMKM lokal;
- penyerapan tenaga kerja lokal;
- ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
- keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- tanggungjawab sosial perusahan (CSR);
- aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d ukungan / a tau ketersediaan infrastruktur;
- perkembangan permukiman baru;
1. fotokopi Surat Izin Gangguan (HO);
- j. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (1MB); dan
- k. Menyediakan pengamanan kebakaran;
1. Fotokopi surat ijin lingkungan.
- m. Fotokopi rekomendasi Andalalin atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas.

## Pasal 5

Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditandatangani oleh pemilik/penanggungjawab perusahaan atau melalui surat kuasa kepada pihak lain.

## Pasal 6

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan IUP2T secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pin tu dan Tenaga Kerja menerbitkan IUP2T.
- (2) Penerbitan IUP2T tidak dikenakan biaya.

- (3) IUP2T diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja atas nama Bupati, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) IUP2T berlaku selama pelaku usaha Pasar Tradisional menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi yang telah memperoleh izin dimaksud.
- (2) Pelaku usaha pengelolaan pasar tradisonal yang telah memperoleh IUP2T tidak wajib memiliki SIUP tetapi wajib memiliki TDP.
- (3) IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Permohonan daftar ulang dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berakhirnya IUP2T.
- (5) Penerbitan izin daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanggal Penerbitan Izinnya adalah\_ tanggal berakhirnya batas waktu izin induk.

## Paragraf 2 Pendirian Pasar Tradisional Pasal 8

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada RTRW Daerah dan RDTR Daerah, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan RTRW dan RDTR maka tidak diperbolehkan memberi izin Lokasi untuk pembangunan Pasar Tradisional. ·
- (3) Pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang merupakan suatu hasil dari analisis kebutuhan (need assessment).
5. ' b. menyediakan area parkir sesuai dengan rekomendasi andalalin atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- c. ketersediaan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- d. ketersediaan fasilitas penunjang yang memadai berupa toilet, sanitasi, penanganan sampah dan sarana penunjang lainnya.

- . ' (4) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.
- (5) Kebutuhan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir l(satu) buah kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m 2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional.
- (6) Khusus jenis pasar desa ketentuan pendiriannya diatur oleh pemerintah desa dengan peraturan desa.

## Paragraf 3

## Pengelolaan Pasar Tradisional

## Pasal 9

- (1) Pengelolaaan usaha Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Unit Pelayanan Teknis Dinas, dengan melakukan pemberdayaan melalui pengelolaan yang profesional dalam rangka peningkatan daya saing pasar tradisional.
- (2) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam bentuk:
- a. peremajaan atau revitalisasi bangunan pasar tradisional;
- b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
- c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/ atau
- d. fasilitas proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.
- e. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat ( hygienis), aman, tertip dan ruang pu blik yang nyaman

## Pasal 10

- (1) Peran pengelola Pasar Tradisional meliputi:
- a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
- b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (terbit ukur);
- c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang;dan
- d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.


- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf·c dilakukan melalui:
- a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, keamanan, kenyamanan, takaran sesuai standart, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
- b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
- c. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.
- (3) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola Pasar Tradisional harus memperhatikan:
- a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
- b. zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan;
- c. penempatan pedagang. diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada pedagang lama yang telah terdaftar;
- d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
1. pedagang lama yang tidak memiliki ijin resmi; atau
2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
- e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
- f. pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di lingkungan area pasar.

## Pasal 11

- ( 1) Sistem Penataan Pedagang pada Pasar Tradisional dikelompokkan berdasarkan pada jenis dan sifat barang dagangan (komoditas yang di perdagangkan).
- (2) Sistem pengelolaan pasar tradisional diarahkan pada pasar modem.

## Bagian Ketiga Pu.sat Perbelanjaan

## Paragraf 1 Izin U saha Pu.sat Perbelanjaan Pasal 12

Setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha Pu.sat Perbelanjaan wajib memiliki !UPP dari Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

## Pasal 13

- (1) Permohonan IUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk direktur atau penanggungjawab perusahaan;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. fotokopi akta pendirian dan/ atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
- d. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan lahan lokasi usaha;
- e. fotokopi surat persetujuan prinsip penanaman modal dari Bupati;
- f. fotokopi surat izin lokasi sesuai ketentuan;
- g. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari lembaga profesional dan independen serta rekomendasi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- h. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g paling sedikit meliputi:
- struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan.
- tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga,
- kepadatan penduduk
- pertumbuhan penduduk
- kemitraan dengan UMKM lokal
- penyerapan tenaga kerja lokal

- ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal.
- keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada.
- dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan dengan pasar tradisional dan atau toko tradisional yang telah ada sebelumnya.
- tanggung jawab sosial perusahan (CSR),
- aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas)
- dukungan / atau ketersediaan infrastruktur
- perkembangan permukiman baru.
- keberadaan Pasar Tradisionil dan atau toko / warung tradisional di wilayah sekitar yang telah berdiri terlebih dahulu.
- i. fotokopi Izin Gangguan (HO); dan
- j. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- k. menyediakan pengamanan kebakaran.
1. fotokopi rekomendasi Andalalin atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- m. surat pernyataan kesanggupan memperkerjakan tenaga kerja warga negara Republik Indonesia dan mengutamakan tenaga kerja lokal berdomisili di sekitar lokasi kegiatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) darijumlah tenaga kerja yang diperlukan.

## Pasal 14

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditandatangani oleh pemilik/ penanggungjawab perusahaan a tau melalui surat kuasa kepada pihak lain.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan IUPP secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menerbitkan IUPP.
- (3) . Penerbitan IUPP tidak dikenakan biaya.
- (4) IUPP diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja atas nama Bupati, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

- (1) IUPP berlaku selama Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi yang telah memperoleh izin dimaksud.
- (2) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh IUPP tidak wajib memiliki SIUP, tetapi wajib memiliki TDP.
- (3) IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Permohonan daftar ulang IUPP dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa daftar ulang berakhir.
- (5) Penerbitan izin daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanggal Penerbitan Izinnya adalah tanggal berakhimya batas waktu izin induk.
- (6) Apabila ada perluasan usaha walaupun masa izin masih berlaku, Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan harus melakukan perubahan izin.

## Pendirian Pusat Perbelanjaan

## Paragraf 2 Pasal 16

- ( 1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan wajib mengacu pada RTRW Daerah dan RDTR Daerah, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan RTRW dan RDTR maka tidak diperbolehkan memberi izin Loka~i untuk pembangunan Pusat Perbelanjaan.
- (3) Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi ketentuan :
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, toko tradisionil, warung tradisionil, usaha mikro dan kecil yang ada diwilayah yang bersangkutan
- b. menyediakan areal parkir sesuai dengan rekomendasi Andalalin atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. kebutuhan areal parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit seluas kebutuhan parkir l(satu) buah kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m 2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Usaha Pusat Perbelanjaan.
- d. menyediakan fasilitas untuk menjamin Pusat Perbelanjaan tetap bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan menjadi ruang publik yang nyaman.


## Bagian Keempat Toko Modem Paragraf 1 Izin U saha Toko Modem Pasal 17

Setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan U saha Toko Modem wajib memiliki IUTM dari Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

## Pasal 18

- (1) Permohonan IUTM diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk direktur atau penanggungjawab perusahaan;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
- d. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan lahan lokasi usaha;
- e. fotokopi persetujuan prinsip penanaman modal dari Bupati;
- f. fotokopi izin lokasi sesuai ketentuan;
- g. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari lembaga profesional dan independen, kecuali minimarket;
- h. analisa kondisi sosial ekonomi masyara.kat sebagaimana dimaksud pada huruf g paling sedikit meliputi :
- struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- kepadatan penduduk;
14. ■ pertumbuhan penduduk;
- kemitraan dengan UMKM lokal;
- penyerapan tenaga kerja lokal;
- ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;

- keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan dengan pasar tradisional dan atau toko tradisional yang telah ada sebelumnya;
- tanggungjawab sosial perusahan (CSR);
- aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- dukungan/ atau ketersediaan infrastruktur;
- perkembangan permukiman baru;
- keberadaan Pasar Tradisionil dan atau toko/warung tradisionil di wilayah sekitar yang telah berdiri terlebih dahulu;
- i. rencana kemitraan dengan U saha Mikro dan Kecil lokal;
- j. wajib mengutamakan tenaga kerja lokal berdomisili disekitar lokasi kegiatan paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.
- k. rekomendasi dari Dinas Koperasi, Periridustrian dan Perdagangan;
- I. fotokopi Izin Gangguan (HO); dan
- m. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- n. fotokopi rekomendasi Andalalin atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas.

## Pasal 19

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditandatangani oleh pemilik/penanggungjawab perusahaan atau melalui surat kuasa kepada pihak lain.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan IUTM secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menerbitkan IUTM.
- (3) Penerbitan IUTM tidak dikenakan biaya.
- (4) IUTM diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja atas nama Bupati, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

## Pasal 20

- (1) IUTM berlaku selama pelaku usaha Toko Modern menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi yang telah memperoleh izin dimaksud.
- (2) Pelaku usaha Toko Modern yang telah memperoleh IUTM tidak wajib memiliki SIUP, tetapi wajib memiliki TDP.

- (3) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Permohonan daftar u1ang dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa daftar ulang berakhir.
- (5) Apabila ada perluasan usaha walaupun masa izin masih berlaku, pelaku usaha Toko Modern harus melakukan perubahan izin.

## Paragraf 2 Kriteria Toko Modern Pasal 21

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
- a. minimarket, kurang dari 400 m 2 (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, 400 m 2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m2 (lima ribu meter persegi);
- c. hypermarket, lebih dari 5000 m 2 (lima ribu meter persegi);
- d. department store, lebih dari 400 m 2 (empat ratus meter persegi); dan
- e. perkulakan, lebih dari 5000 m 2 (lima ribu meter persegi).
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern dengan modal 100 % ( seratus persen) dalam negeri adalah :
- a. minimarket, kurang dari 400 m 2 (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, kurang dari 1200 m 2 (seribu dua ratus meter persegi);
- c. department store, kurang dari 2000 m 2 (dua ribu meter persegi).
- (3) Perlu diatur bila itu modal patungan PMDN dan PMA.

## Paragraf 3 Pengelolaan Toko Modern Pasal 22

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan rumah tangga lainnya;
- b. depertmen store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen; dan
- c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

## Paragraf 4 Pendirian Toko Modern Pasal 23

Pendirian Toko Modern wajib memenuhi ketentuan:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha mikro dan kecil yang ada diwilayah yang bersangkutan.
- b. menyediakan area parkir sesuai dengan rekomendasi Andalalin atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. kebutuhan areal parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit seluas kebutuhan parkir l(satu) buah kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Usaha Toko Modern.
- d. menyediakan fasilitas untuk menjamin Toko Modern tetap bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan menjadi ruang publik yang nyaman.

## Pasal 24

- ( 1) Apabila IUP2T, IUPP dan IUTM yang telah diperoleh pelaku usaha, rusak tidak terbaca atau hilang, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pengantian IUP2T, IUPP, IUTM secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- (2) Permohonan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. melampirkan IUP2T, IUPP, IUTM asli yang rusak, a:tau yang tidak terbaca;
- b. apabila hilang melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menerbitkan izin pengganti dan menarik izin yang rusak atau tidak terbaca.
- (4) Penarikan atas izin yang diganti sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya secara teknis akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

✓

## BAB III

## KETENTUAN LOKASI PENDIRIAN TOKO MODERN Pasal 25

- (1) Lokasi pendirian Toko Modern yang berbentuk Supermarket wajib mengikuti ketentuan jarak sebagai berikut :
- a. paling dekat 800 m (delapan ratus meter) dari lokasi Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
- b. paling dekat 400 m (empat ratus meter) dari lokasi toko atau warung usaha mikro kecil yang menjual mata dagangan sejenis dengan yang dijual di Supermarket;
- c. paling dekat 800 (delapan ratus meter) dari lokasi Supermarket yang sudah ada sebelumnya.
- d. jarak lokasi pendirian Supermarket dengan Supermarket lainnya tidak dibatasi.
- (2) Lokasi pendirian Toko Modern yang berbentuk Minimarket wajib mengikuti ketentuan jarak sebagai berikut :
- a. paling dekat 500 m (lima ratus meter) dari lokasi Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
- b. paling dekat 200 m (dua ratus meter) dari lokasi toko atau warung usaha mikro yang menjual mata dagangan sejenis dengan yang dijual di minimarket;
- c. paling dekat 500 (lima ratus meter) dari Minimarket yang sudah ada sebelumnya.
- d. jarak lokasi pendirian Minimarket dengan Minimarket lainnya tidak dibatasi.
- (3) Lokasi pendirian Toko Modern yang berbentuk Pusat Perbelanjaan wajib mengiku ti keten tuan jarak sebagai beriku t :
- a. jarak paling dekat 1000 m ( seribu meter) dari lokasi Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
- b. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk pendirian pusat perbelanjaan di wilayah Kecamatan Kota Toban dan Kecamatan Rengel jarak paling dekat 500 m (lima ratus meter); dan
- c. jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dengan Pusat Perbelanjaan lainnya tidak dibatasi.

- (4) Selain ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lokasi pendirian Toko Modern juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. aksebilitas (lalu lintas);
- b. dukungan ketersediaan infrastruktur;
- c. perkembangan pemukiman baru;
- d. melibatkan tenaga kerja setempat.

## Pasal 26

- (1) Pendirian Toko Modern yang berbentuk Minimarket diutamakan bagi pelaku usaha yang berdomisili sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut.
- (2) Pembatasan jumlah maksimal pendirian Toko Modern yang berbentuk mininiarket dan supermarket untuk masing-masing wilayah kecamatan dalam daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## KETENTUAN JAM OPERASIONAL

Pasal 27

- (1) Jam kerja untuk Toko Modern selain Minimarket ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;
- b. untuk hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 23.00 WIB.
- (2) Jam kerja untuk hari besar keagamaan dan libur nasional dapat ditetapkan sampai pukul 24.00 WIB atas izin Bupati.
- (3) Jam kerja untuk Minimarket ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk hari Senin sampai Minggu mulai pukul 07.00 sampai dengan 23.00 WIB;
- b. untuk yang berada di kawasan obyek wisata dengan jarak paling jauh 500 m (lima ratus meter) dan yang berada di jalan protokol dapat dioperasionalkan 24 jam (dua puluh empatjam) atas izin Bupati.

## BABV

## KEMITRMN USAHA

## Pasal 28

- ( 1) Setiap pengelola Pu sat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di laksanakan dengan:
- a. memberikan peluang/kesempatan kepada UMKM/pemilik lokasi usaha, dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan usaha dengan penyertaan modal sebagian atau seluruhnya maupun dalam penyertaan modal yang berasal dari kompensasi sewa atau pemanfaatan lokasi usaha; dan/ atau
- b. dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan pasokan dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merk pemilik barang Toko Modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; a tau
- b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau autlet dari Toko Modern.
- (4) Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan luas lantai lebih dari 2.000 m 2 (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha kecil dan usaha informal paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan ,dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (5) Pengusaha Toko Modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2.000 m 2 (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal/ pedagang kaki lima paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (6) Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/ atau awal proses perizinan.

- b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak management, pelaku usaha kecil dan usaha informal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pengusaha/Pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha mikro kecil setempat dan produk unggulan daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standart yang ditetapkan oleh pengelola Toko Modern dan bila produk barang yang dihasilkan pengusaha mikro dan kecil belum memenuhi syarat maka pengelola toko modern wajib melakukan pembinaan agar produk barang pengusaha mikro dan kecil tersebut sesuai standart yang diinginkan.
- (8) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kemitraan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 29

- (1) Kerjasama dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan clan transparan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengutamakan pasokan barang basil produksi UMKM lokal selama barang tersebut memenuhi persyaratan dan standart yang di tetapkan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk kedalam kriteria Usaha Mikro, Usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/ space, pembinaan, pendidikan, permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diawali dengan rencana kemitraan selanjutnya dibuat dalam perjanjian :. ~ tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat obyek dan subyek yang diperjanjikan, hak dan kewajiban masing› masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (6) Format rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

v'

## Pasal 30

- (1) Toko Modern harus mengutamak:an pasok~ barang produksi dalam negeri yang dihasilkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Toko Modern.
- (2) Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/ atau Toko Modern dengan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi berupa:
- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan barang;
- d. permodalan; dan/ atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

## BAB VI

## PELAPORAN

## Pasal 31

- (1) Pejabat penerbit izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 12 dan Pasal 1 7 berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perdagangan atau di bidang pembinaan Pasar Tradisional atau pelayanan terpadu satu pintu, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksut pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (3) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
- b. omset penjualan setiap gerai;
- c. jumlah UMKM yang bermitra;
- d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.

## Pasal 32

- (1) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern berkewajiban menyampaikan laporan berupa:
- a. jumlah gerai yang dimiliki;
- b. omset penjualan seluruh gerai;
- c. jumlah UMKM yang •bermitra dan pola kemitraannya;
- d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua minggu pertama.

## BAB VII

## LARANGAN

## Pasal 33

Setiap pelaku usaha di Pasar. Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/ a tau Toko Modem dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/ atau barang dan/ atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban kecuali barang yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan pada tempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan door to door;
- d. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pemyataan halal yang di cantumkan pada label;
- f. memperdagangkan barang yang tidak sesuai aturan tata niaga;
- g. toko Modem berbentuk Minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah;
- h. Toko Modem berbentuk Minimarket dilarang menjual minuman beralkohol;
- i. Toko Modern dilarang memaksa produsen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Modern, untuk menggunakan merek milik Toko Modern pada basil produksi U saha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memiliki merek sendiri.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian ·dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

## Pasal 35

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bupati dapat:

- a. melakukan fasilitasi terhadap Usaha Mikro dan Kecil agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Toko Modem;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara Toko Modern dengan Usaha Mikro dan Kecil;
- c. mendorong Toko Modem dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang U saha Mikro, Kecil;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem.

## Pasal 36

Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Bupati dapat:

- a. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Tradisional yang baik;
- b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Tradisional;
- c. fasilitasi kerja sama antara pedagang Pasar Tradisional dan pemasok; dan/atau
- d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Tradisional.

## Pasal 37

Bupati dapat melakukan koordinasi dengan Gubernur untuk:

- a. mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pu sat Perbelanjaan, dan Toko Modern; dan/ a tau
- b. mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem.

## Pasal 38

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh IUP2T, IUPP atau IUTM wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk 6 (enam) bulan kedua kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

## Pasal 39

' Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem wajib menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

## Pasal 40

- (1) Pengawasan teknis pelaksanaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja disampaikan kepada Bupati dan Kepala S