PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 15 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PESISIR SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu hasil pekerjaan serta pelayanan jasa pengujian mutu tanah, beton, aspal dan bahan bangunan pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan tersedianya Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mengelola Laboratorium Pengujian Kontruksi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan dapat dibentuk organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 membentukNomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, TLNRI 3833);
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247):
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
Menetapkan
:
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
M E M U T U S K AN :
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Konstruksi adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan yang melaksanakan suatu tugas tertentu yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pengujian Konstruksi pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Laboratorium Pengujian Konstruksi yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pengujian mutu tanah, beton, aspal dan bahan bangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
PEMBENTUKAN
BAB II - Pasal 2
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laboratorium Pengujian Konstruksi.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan,
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

## Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 4

- (1) UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi adalah Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan dibantu oleh Seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan.

## Paragraf 1 Kepala Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang teknis pengujian mutu tanah, beton, aspal dan bahan bangunan serta konstruksi bangunan, jalan, dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
- a. perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian serta mengawasi kegiatan Laboratorium Pengujian Konstruksi;
- b. penyusunan Program Kerja.
- c. penyiapan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Laboratorium.
- d. pelayanan Jasa Pengujian.
- e. pemungutan retribusi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala UPTD mempunyai rincian tugas sebagai berikut
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja UPTD dengan berpedoman kepada Program Dinas;
- b. merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, program

dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan kerja UPTD;

- c. mendisposisikan surat masuk;
- d. menyusun Program Kerja Pengujian Mutu bahan dan hasil pelaksanaan pekerjaan kontruksi;
- e. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengujian bahan dan konstruksi;
- f. merencanakan kebutuhan peralatan kerja dan bahan kerja;
- g. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, mengevaluasi, membina, dan menilai hasil kerja bawahan;
- h. mengeluarkan rekomendasi atas hasil pengujian;
- i. mengkoordinir penerimaan dan penyetoran retribusi;
- j. Memberikan Saran Teknis tentang pelaksanaan labor pengujian konstruksi.
- k. Melakukan Analisa Teknis dan Evaluasi kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium pengujian Konstruksi;
- l. mengawasi dan Merekomendasikan Hasil Pengujian;
- m. menyusun Laporan Pengujian hasil Laboratorium pengujian Konstruksi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan melaksanakan program dan kegiatan UPTD;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja;
- b. mewakili Kepala UPTD;
- c. pelaksanaan urusan dalam dan Penyusunan laporan;
- d. pelaksanaan urusan Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan UPTD;
- e. pemantauan pelaksanaan pengujian;
- f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan kepala sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Urusan Tata Usaha berdasarkan data Program dan kegiatan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman kerja;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan para bawahan dalam menyusun program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas agar terjalin kerjasama yang baik;
- d. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja;
- e. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian,
- g. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan,
- h. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan,
- i. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, hubungan masyarakat dan urusan-urusan umum serta pencatatan dan pelaporan;
- j. mengevaluasi hasil kegiatan Urusan Tata Usaha secara keseluruhan;
- k. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan,
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 3 Fungsional Pengujian Tanah Pasal 7

- (1) Pejabat Fungsional Pengujian Tanah mempunyai tugas pokok merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan pengujian tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Fungsional Pengujian Tanah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan peralatan dan bahan dalam rangka melaksanakan pengujian Sand Cone;

- b. melaksanakan pengujian sand cone;
- c. menyiapkan peralatan dan bahan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengujian Sondir;
- d. menjaga dan memelihara perlatan kerja;
- e. melakukan dan melaksanakan Pengujian Sondir dengan teliti; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 4 Fungsional Pengujian Beton Pasal 8

- (1) Pejabat Fungsional Pengujian Beton mempunyai tugas pokok merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan pengujian beton.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Fungsional Pengujian Beton mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melakukan Pengujian Kadar Air;
- b. melakukan Pengujian Berat Isi Agregat Kasar;
- c. melakukan Pengujian Berat Isi Agregat Halus;
- d. melakukan Pengujian Berat Jenis Agregat Kasar;
- e. melakukan Pengujian Berat Jenis Agregat Halus;
- f. melakukan Pengujian Lolos Saringan No. 200;
- g. melakukan Pengujian Analisa Saringan Agregat Kasar;
- h. melakukan Pengujian Analisa Saringan Agregat Halus;
- i. melakukan Pengujian Keausan dengan peralatan mesin Los Angeles;
- j. melakukan Pengujian Kadar Lumpur;
- k. melakukan Pengujian Kadar Organik;
- l. melakukan Pembuatan Job Mix Desain;
- m. melakukan Pengambilan Sampel Kubus Beton;
- n. melakukan Pengujian Slum Test;
- o. melakukan Pengujian Hammer Test;
- p. melakukan Pengujian Core Drill;
- q. menjaga dan memelihara peralatan kerja;
- r. mengeluarkan hasil pengujian; dan

- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 5 Fungsional Pengujian Aspal Pasal 9

- (1) Pejabat Fungsional Pengujian Aspal mempunyai tugas pokok merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan pengujian Aspal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjabat Fungsional Pengujian Aspal mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan peralatan dan bahan Pengujian Kadar Aspal;
- b. melakukan Pengujian Kadar Aspal;
- c. melakukan Pengujian Kepadatan Aspal.
- d. melakukan Pengujian Core Drill.
- e. menjaga dan memelihara peralatan kerja;
- f. mengeluarkan hasil pengujian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 6 Fungsional Pengujian Bahan Bangunan Pasal 10

- (1) Pejabat Fungsional Pengujian Bahan Bangunan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan pengujian bahan bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Fungsional Pengujian Bahan Bangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan dan peralatan untuk melakukan pengujian bahan bangunan;
- b. melakukan Pengujian Kadar Air Kayu.
- c. melakukan Pengujian Batu Bata.
- d. melakukan Pengujian Ketebalan Besi, Kayu dan Baja Ringan.

- e. menjaga dan memelihara peralatan kerja;
- f. mengeluarkan hasil pengujian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V TATA KERJA Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit organisasi maupun di Lingkungan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan tahunan.

## BAB VI ESELONERING

## Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Pengujian Konstruksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional pada UPTD ditetapkan melalui keputusan Bupati.

## BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 15

Sumber-sumber pembiayaan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, subsidi, bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta bantuan dari lembaga yang sah.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Peraturan Bupati mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapka di Painan Pada tanggal 31 Maret 2015 BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan Pada tanggal 31 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN, dto

E R I Z O N

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 15

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOM0R

TENTANG

: 15 TAHUN 2015

: PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

## STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI

## KEPALA UPTD (Eselon IV.a )

## KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

(Eselon IVb)

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI PESISIR SELATAN

dto NASRUL ABIT