PERATURAN BI ]PATI BALAI\GATY Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerj a Inspektorat Kabupaten Balangan. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 18 Peraturan Daeratr Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerj a Inspektorat Kabupaten Balangan.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambalran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubatran atas Undang=Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentarrg Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembman Negara Republik Indonesia Nomor 3 890);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2A03 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tatrun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265); 2.
- Undang-Undang Nomor l0 Tatrur 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389); 3.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor a844); 4
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5.
- Peraturan Pemerintatr Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatanr Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 6
- Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaman Pemerintatr Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tatrun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7.
- Peraturan Pemerintatr Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan dan Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah KabupatenA(ota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentarrg Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Oreanisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/I(ota; t2.
- Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 13.
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintalran Yang Menjadi Kewenangan Femerintatran Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tatrun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); 14.
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan" Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44); 15.
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor45). 16.
MEMUTUSKAII
Menetapkan : PERATURAI.I BUPATI BALANGAN TENTANG PENJABARAN KEDUDUKAN, TUGAS, FI.]NGSI DAN TATA KERTA INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN.
BAB II - KEDI}DUKAN, TUGAS DAI{ FT]NGSI
Pasal 2
- (1) Inspektorat Kabupaten berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati lslengan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretariat Daeratr.
2. @ Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanarm unrsan pemerintahan desa serta melaksanakan pengawa$m terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjamanlhibah/bantuan sosial,
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- a. Perencanaan program pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas p€ngawas€uu
- d. Pelaksanaan pengnwas,ilt terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman/hibah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUST]NAI\ ORGAIYISASI
Pasal 3
Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:
- a. Inspektur;
- l. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Inspeknr Pembantu Wilayah I, terdiri dari:
3. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari:
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintatran;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari:
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dmi:
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- l. Seksi Pengawas Pemerintatr Bidang Pemerintatran;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional:
BAB III - SUST]NAI\ ORGAIYISASI
Pasal 4
- (l) Inspektur mernbawahi Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada lnspektur.
- (2) Sekretariat membawahi Sub Bagian dan Inspektur Pembantu membawahi Seksi.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertangguilg jawab langsung kepada Inspektur.
- (4) Inspektru Pembantu wilayah dipimpin oleh Inspektur Pembantu wilayah yang masingmasing berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Setretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu yang membawahinya.
- (7) Keldmpok Jabalan Fungsional ilipimpin oleh seofang t€nsga fruigsional seniof fang ditunjuk.
BAB Iv PENJABARAN TUGAS Bagian Pertama Inspektur
BAB III - SUST]NAI\ ORGAIYISASI
Pasal 5
Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka memimpin pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daeratr, pelaksanaan pembinaan
atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa sertia pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan fugas pembanfuan dan pelaksanaan piqi amanlhibah/banhran so sial.
Bagian Kedua Sekretaris
BAB III - SUST]NAI\ ORGAIYISASI
Pasal 6
Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan mengkoordinasikan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan, keorganisasian, kepegawaian, sarana dan pra$axana, kerumatrtanggarul administrasi keuangan serta administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan guna menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat.
Pasal T
Kepala Sub Bagian Perencanaan menpunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rencana peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
Pesal 8
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat sertra menyusun laporan kegiatan pengawasan.
BAB III - SUST]NAI\ ORGAIYISASI
Pasal 9
Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan, keorganisasian, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasmana serta kerumahtanggaan Inspektorat.
Bagian Ketiga Inspektur Pembantu Wilayah
BAB III - SUST]NAI\ ORGAIYISASI
Pasal 10
lnspektur Pembantu wilayah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa sertia pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman/hibah/bantuan sosial{kasus pengaduan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah kerjanya.
BAB III - SUST]NAI\ ORGAIYISASI
Pasal 11
Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur di wilayah kerja nya terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaftun pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman/fiibah/bantuan sosial&amp;asus pengaduan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah kerjanya.
BAB III - SUST]NAI\ ORGAIYISASI
Pasal 12
Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangtman mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan bidang pembangunan terhadap penyelenggarazn urusan Pemerintatran Daeratr, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintatran desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pengawasan terhadap pelaksanaan fugas pembantuan dan pelaksanarm pinjaman/tribah/bantuan sosiaUkasus pengaduan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah kerjanya.
BAB III - SUST]NAI\ ORGAIYISASI
Pasal 13
Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan bidang kemasyarakatan terhadap pelaksanaan urusan Pemerinahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pengawa$m terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman/hibahlbantuan sosiallkasus pengaduan sesuai dengan kewenangan dan n;raturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah kerjanya.
BAB III - SUST]NAI\ ORGAIYISASI
Pasal 14
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjung pelaksanaan tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian bidang masing-masing ## BAB V TATA KERJA
BAB III - SUST]NAI\ ORGAIYISASI
Pasal 15
Inspektur dalam melaksanakan tugasnya
BAB III - SUST]NAI\ ORGAIYISASI
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian, Kepata Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lain sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB III - SUST]NAI\ ORGAIYISASI
Pasal 17
- (l) Setiap Pimpinan satuan organisasi pada Inspektorat wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Q) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Inspektorat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanzum tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada lnspektorat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Inspektorat dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan
lebih lanjut dan bahan untuk pemberian petunjuk kepada bawatran;
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal lS
- (1) Uraian tugas jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran merupakan bagran yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. @ Rincian tugas jabatan fungsional dan pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan jumlah, kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.

## BAB VII

## KETENTUAII PEFTUTUP

## Pasal 19

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kembali dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 20

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakantidak berlaku lagi.

## Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Di

Pada tr 2010

[,*^

H. SEFE

ETFENDTEI,

,,/

Diundangkan di Paringin pada tanggal6 Januari 20 I 0


BALANGAN, SEKRET

d-".*fo,,iro.*rAN I

tl

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2OIO NOMOR 07

## NamaJabatan: INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN

iabmanTusas:

Memimpin pelaksanaan pengawasan terhadap Penyelenggafiun urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahaan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksaiaaf,i piniarnanlhibah/bantuan sosial serta kasus oensaduan.

## Uraian

| No | Tindak keriadan obiek keria | Cara | Tuiuan |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| I | Menetapkan kebijakan teknis di bidang pergawasan. | Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan, pedoman dan petuniuk teknis yans berlaku. | Sebagai pedoman da- lam pelaksanaan tugas. |
| 2. | Menetapkan rencana dan prog- ram kerja lnspektorat | Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan, pedoman dan oetuniuk teknis vans berlaku. | Sebagai pedoman da- lam pelaksanaan tugas. |
| 3. | Memimpin kegiatan pengelola an ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan pra- sarana Inspektorat. | Melalui pemberian bimbingan, petrgarahan, petunjuk, pernbinaan, pengawasan dan oenpendalian. | Agar pelaksanaan tugas lebih mudah, sinergis, harrnonis, efektif dan efisien. |
| 4. | Memimpin kegiatan peoyusun- an perencanaan progftrm Peogawasan | Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan, pedoman dan petuqiuk teknis yang berlaku serta hasil evaluasi nelaksanaan Densawasan. | o Sebagai bahan pe- netapan oleh Bupati. o Sebagai pedoman dalam pelaksanaan. |
| 5. | Memimpin kegiatan penrmu- san kebijakan dan fasilitasi pe- ngawasan. | Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan, pedoman dan petuniuk teknis vane berlaku. | Sebagai pedoman da- lam pelaksanaan tugas. |
| 6. | Mengorganisasikan kegiatan pemeriksaan, pengusutan, pe- ngujian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap obyek oemeriksaan. | Melalui pemberian bimbingan pengarahan, petunjuk, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. | Agar pelaksanan tugas lebih mudah sinergis, harmonis, efekitif dan efisien. |
| 7. | Mengorganisasikan kegiatan monitoring/peraturan dan eva- liasi pelaksanaan urusan peme rintah daerah. | Melalui pemberian bimbingan pengarahan, petunjuk, pembinaan, pengawasan dan pensendalian. | Agar pelaksanan fugas lebih mudah, sinergis, harmonis, efekitif dan efisien. |
| 8. | Mengorganisasikan pelaksana- an kegiatan pembinaan penye- lenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanffln urusan peme rintahan desa. | Melalui pemberian bimbingan pengarahan, petunjulL pembinaan, pengawasan dan oensendalian. | Agar pelaksanan tugas lebih mudah, sinergis, harmonis, efekitf dan efisien. |
| 9, | Mengendalikan pelaksanaan nemantatran tindak laniut hasil | Melalui p€mberiern bimbinsan oensarahan. | Agm pelaksailan tugas lebih mudah, sinergis, |

Lampiran : Peraturan Bupati Balangan

Nomor :7Tahun2010

Tanggal :6Januari2010

| | pengawasan dan inventari-sasi serta pemutakhiran data hasil Densawasan. | petur{uk, pengawasan dan oensendalian. | harmonis, efekitif dan efisien. |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 10 | Menetapkan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Funesional. | Melalui kajian dengan mendasarkan pada ketentuan vans berlaku. | Agar pembinaan jabat- an fungsional dapat berialan densan lancar. |
| 11 | Menetapkan penilaian Angka Kredit Jabatan Funesional. | Mendasarkan pada ketentuan vans berlaku. | Guna membina karir Jabatan Funssional. |

## NamaJabatan: SEKRETARIS

## Penjabaran Tugas

Mengkoordinasikan peflgawasan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan, keorganisasian" kepegawaian, serta safima dan prasarana, kerumatr tanggaan, administrasi keuangan serta administrasi perencanaan, dan pelaporan guna

## ralan

| No | Tindak keria dan obiek keria | Cara | Tuiuan |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| I | Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan lnspektorat dan kebd akan pengawasan daerah. | Memberikan arahan dan petunjuk melalui rapat maupun langsung dengan berpedoman pada ketentuan vans berlaku. | Sebagai batran per- timbangan dalarn penetapan kebijakan. |
| 2. | Mengkoordinasikan penyiapan batran koordinasi dan peng- endalian rencana dan program keria peneawasan. | Memberikan arahan dan petunjuk melalui rapat maupun langsung. | Sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. |
| 3. | Mengkoordinasikan penghim- punan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparut pengawasan funssional daerah. | Memberikan arahan dan petunjuk melalui rapat maupun langsung. | Sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. |
| 4. | Mengkoordinasikan penyusun- an bahan dan data dalam rangka oembinaan teknis funssional | Memberikan arahan dan petunjuk melalui rapat mauDun lanssuns. | Sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. |
| 5. | Mengkoordinasikan penyusun- arL penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masalah penyelenggaftuul pe- merintah dalam wilayan Kabu- oaten Balansan. | Memberikan arahan dan pehmjuk melalui rupat maupun langsung. | Sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. |
| 6. | Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administasi naskah dinas. | Memberikan arahan dan petunjuk melalui rapat maupun langsung. | Sinkronisasi dalam pelaksanaan fugas. |
| 7. | Mengkoordinasikan kegiatan pengolahan kearsipan dan per- pustakaan. | Memberikan arahan dan petunjuk melalui rapat mauoun langsung. | Sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. |
| 8. | Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kehtrmasan dan keorotokolan. | Memberikan arahan dan petunjuk melalui rapat mauDtrn langsung. | Sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. |
| 9. | Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi kepe- eawaian. | Memberikan arahan dan petunjuk melalui rapat mauDun langsunq. | Sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. |

| 10. | Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi keua" ngan. | Memberikan arahan dan petunjuk melalui rupat mauDun langsung. Sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tL | Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan penyediaan saftrna dan orasarana. | Memberikan aralnu dan petunjuk melalui rapat mauoun lanssune. Sinluonisasi dalam pelaksanaan tugas. |
| 12. | Mengkoordinasikan kegiatan penpsunan rencana dan Drogrrlm keria. Memberikan petunjuk mauDun | arahan dan melalui rapat lanssuns- Sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. |
| r3. | Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan laporan. | Memberikan arahan dan petunjuk melalui rapat mauDun langsuns. Sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. |
| t4 | Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan Inspektur. | Memberikan arahan dan petunjuk melalui rapat mauDun lanssuns. Sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. |

## Nama Jabatan:

## KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

## Penjabaran Tugas

Menyelenggarakan kegiatan pelayanan ketatausatraan, kearsipan, kehumasan, keorganisasian, waiaq keuangan, sarana dan prasarana serta

## ranan T

| No | Tindak keria dan obiek keria | Cara | Tuiuan |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| I | Menyelenggarakan pelayanan administrasi naskah dinas. | Mengadministrasikan naskah dinas masuk dan keluar. | Agar informasi ke- dinasan lebih efektif. |
| 2. | Menyelenggarakan pengelolaan nrusan tata usahq surat menyurat dan kearsipan. | MencataVmengagenda dan mendistribusikan naskatr dinas secara cermat dan tertib. | Guna memudahkan pencarian kembali. |
| 3. | Menyelenggarakan pelayanan oemustakaan. | Mengelola perpustakaan secara tertib dan teratur. | Guna memberikan oelavanaan referensi |
| 4. | Melakukan pelayanan kehu- masan- | Memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. | Agar terjalin komu- nikasi yang efektif dan efisien. |
| 5. | Melakukan pelayanan keproto- kolan. | Memfasilitasiacarulkegiataa/ tamu kedinasan. | Agar acara berjalan lancar dan tertib. |
| 6. | Menyelenggarakan pelayanan administasi kepe eawaian. | Memberikan pelayanan administrasi kepe sawaian. | Guna memberikan ke- mudatran basi Desawai. |
| 7. | Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan. | Memberikan pelayanan administrasi keuanean. | Guna menjunjung kelancaran fugas. |
| 8, | Melaksanakan penyediaan pra- sarana kantor. | Melalui pengadaan dan pemeliharaan prasarana kantor. | Mendukung tugas- tugas kedinasan. |
| 9. | Melaksanakan penyediaan sa- rana kantor | Melalui penyiapan, nensadaan dan inventarisasi. | Mendukung tugas- tusas kedinasan. |
| 10. | Menyelenggarakan pengelola- an urusan rumah tangga. | Memberikan pelayanan dan pengelolaan urusan rumah tanssa. | Mendukung tugas- tugas kedinasan. |
| 11. | Melaksanakan pelayanan pim- pinan. | Memberikan pelayanan kebutuhan dinas pimpinan. | Mendukung tugas- tusas kedinasan. |
| 12. | Melaksanakan penyusunan laporan Pajak-pajak Pribadi, (LP2P). | Memberikan pelayanan penyusunan LP2P dan menYusun laooran LPZP. | Sebagai bahan laporan ke pusat, |

\_7

| 13. | Menyelenggarakan pelayanan administrasi dan inventarisasi barans/aset Inspeklorat | Memberikan pelayanan dan pendataan barang/aset Inspeklorat. | Sebagai bahan laporan aset kabupaten. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14, | Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidansnva. | Memberi pelayanan pada pimpinan secara administrasi. | Mendukung tugas keadministrasian. |

## NamaJabatan:

## KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

## Penjabaran Tugas

Menyelenggarakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/ program kerja pengawasan, menghimpun, dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangd&amp;

## Uraian

| No | Tindak keria dan obiek keria | Cara | Tuiuan |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| I | Menyelenggarakan penyusun- an Program Kerja Pengawasan Tahunan PKPT) | Menyiapkan dan mengkoordinir penyusunan PKPT. | Sebagai pedoman pengawrran tahunan. |
| 2. | Menyelenggarakan penyusunan progmm kerja pemeriksaan khusus. | Mendasarkan pada ketentuan yang berlaku. | Sebagai pedoman pelaksanaan tugas. |
| 3. | Menyelenggarakan penyusurum AKIP/Renstra. | Menyiapkan pen)rusunan konsep AKIP/Renstra bersama sJaksholders. | Guna menetapkan arah, kebijakan dan tujuan oreanisasi. |
| 4. | Menyelenggarakan penyusuoan ans:safirn Insoektorat. | Mendasarkan pada rencana kerialkesiatan Insoektorat. | Agar kegiatan dapat teranssarkan. |
| 5. | Menyelenggarakan penyusun- an RKPD, RKT, Renja Inspektorat. | Menyiapkan penyusunan konsep RKPD, RKT, Renja mengacu pada Renstra. | Sebagai usulan dalam perencanaan anggaran. |
| 6. | Menyelenggarakan penyusunan usulan KUA. | Berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam RKPD menYusun KUA Insoektorat. | Agar usulan anggaran kegiatan dapat masuk skala nrioritas. |
| 7. | Menyelenggarakan penyusuran usulan PPAS. | Berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam KUA ruenyusun usulaa PPAS Inspektorat. | Agar prioritas kegiatan dapat disetujui dalam APBD. |
| 8. | Menyelenggarakan penyusuunl rencana kerja (Renja) lnsoektorat. | Menyiapkan peryusunan Renja SKPD berpedoman oada dokumen Derencanaan | Guna menenfukan arah kegiatan Inspektorat setahun kedeoan. |
| 9. | Menyelenggarakan penyusun- an laporan dan statistik Insoektorat. | Melalui inventarisasi data dan perumusan laporan kegiatan oemeriksaan. | Guna mengukur kinerja pemeriksaan. |
| 10. | Menyiapkan peraturan undang-urdangan yang nuniane oenqawasan. per- me- | Melalui inventarisasi, pengadaan dan kerja sama. | Guna kegiatan pemeriksaan. |
| 11. | Menyiapkan dokumen dan pe- ngolahan data pengawasan. | Melalui pengelolaan data dan dokumen pengawasan. | Guna menyajikan data pengawasan secara akurat. |
| 12. | Menyiapkan dokumen pene- tapan indikator kinerj a. | Menyiapkan penyusunan persrapan penetapan indikator kineria. | Guna penyusunan kinerja. |
| 13. | Menyiapkan prosedur standart ooerasional Demeriksaan. | Menyusun standart oDerasional oemeriksaan. | Sebagai cara peme- riksaan. |

## Naura Jabatan :

## KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Menyelenggarakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat, pengawasan fungsional dan melakukan

## Uraian

| No | Tindak keria dan obiek keria | Cara | Tuiuan |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Menyusun rencana kegiatan evaluasi dan pelaporan. | Mendasarkan pada ketentuan perundangan juklak/juknis vans berlaku. | Sebagai pedoman pelaksanaan tugas. |
| a L. | Menginventarisir hasil penga- wa$ul dan tindak lanjut hasil Dengawasan. | Melalui pengumpulan data hasil pengawasan. | Guna memudalrkan pencarian kembali LHP dan TL.LHP. |
| J. | Mengadminishasi laporan hasil pengawasan. | Melalui pencatatan dalam register hasil pemeriksaan. | Agar administrasi laporan hasil peng- awasan tertib. |
| 4. | Menyelenggarakan kegiatan pe laksanaan evaluasi laporan hasil pemeriksaan. | Melatui inventarisasi dan koordinasi serta mengkaji LHP. | Sebagai bahan pe= nyu$man progftlm pemeriksaan selan- iutnya |
| 5. | Menyiapkan bahan penyusunan LAKIP Inspektorat. | Menyiapkan laporan kinerja berpedoman pada hasil keeiatan lnspelitorat. | Guna pertanggung- jawaban Inspektorat. |
| 6. | Menyelenggarakan penyusunan statistik hasil pengawasan. | Menyiapkan dan mengkoordinir penyusunan statistik hasil pensawasan. | Untuk mengetahui perkembangan hasil Dengawasan. |
| 7. | Menyelenggarakan penyusruum pokok.pokok hasil penga\ €san G2HP). | Merumuskan pokok-pokok hasil pengawasan berdasar- kan L[IP. | Sebagai bahan rakorwas. |
| 8. | Meoyelen-ggarakan kcrjasama pengawasan. | Melalui koordinasi dan kerja- sama antara pengawas fung- sional. | Agar terjaliu kerja- sama pengawasan yang harrnonis. |
| 9. | Menyusun Laporan pelaksana- an Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan pemberanhsan korupsi. | Menginventarisir pelaksanaan Inpres No. 512004 dan menyusun laporannya. | Guna menyajikan data perkembangan pelak- saffuur Inpres. No. 512004 |
| 10. | Menyiapkan bahan Evaluasi LAKIP SKPD dan REVIU Laporan Keuangan Pemerintah Daeratr serta REVIU laporan keuansan SKPD. | Melakukan Evaluasi terhadap LAKIP SKPD, REVru Laporan Keuangan Peme- rintah Daerah dan REVIU laooran Keuansan SKPD. | Sebagai bahan pe- ngawasan dan penilaian pengelolaan keuangan serta kebijakan. |
| 1l | Menyiapkan Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah &PPD). | Menyiapkan dan meng- koordinir penyusunan (LPPD). | Sebagai bahan per- tanggungiawaban Bupati. |
| 12. | Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugasnva. | Memberikan pelayanan pada pimpinan secara administrasi. | Mendukung tugas sebagai keadminis- trasian. |

## Narna Jabatan :

## INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH

## Peniabaran Tugas :

Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengawasan, terhadap pelaksanaan unsan pemerintah daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggafiran pemerintatran desa dan pelaksanaan unrsan pemerintahan desa serta pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksaffBn pinjaman/hibalr/bantuan sosial/kasus pengaduan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilavah

## ftuan U

| No | f tndak&e-riudaastichkeda | Cara | Tuiuarr |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Mengkoordinasikan penyiapan bahan pemeriksaan reguler, khusus/kasus. | Memberikan arahan dan ftunjuk melalui rupat maupun lanssuns. | Sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas oemeriksaan. |
| ) | Mengkoordinasikan pelaksana- an pemeriksaan reguler, khususlkasus. | Memberikan, bimbingan arahan dan petunjuk lanssuns. | Sinkronisasi dalam pe- laksanaan tugas pemeriksaan. |
| 3. | Mengkoordinasikan pelaksana- an pemberkasan hasil pemerik- stulll. | Memberikan arahan dan petunjuk jalannya pem- berkasan. | Sinkronisasi dalam pelaksanaan pem- berkasan. |
| 4. | Mengkoordinasikan penyusun- an pokok-pokok hasil peme- riksaan (P2IIP) pemeriksaan, reguler, khusus/kasus. | Memberikan arahan dan petunjuk langsung. | Sinkronisasi dalam pelaksanaan naskah hasil pemeriksaan. |
| 5. | Meneliti dan menandatangani, pokok-pokok hasil peme- riksaan e2fP), pemeriksaan reguler, khusus&asus. | Meneliti konsep P2[IP dan melakukan koreksi apa bila terjadi kesalatran serta menandatangani P2HP. | Agar (P2[IP) yang akan disampaikan kepada obrik sudatr sesuai dengan noflna pe- meriksaan. |
| 6. | Mengkoordinasikan pelaksana- an konfinnasi dan klarifikasi pokok-pokok hasil peme- riksaan (P2IIP), pemeriksaan reeuler. khusus&asus. | Memberikan arahan dan petunjuk melalui pertemu- anl rapat maupun langsung. | Sinkronisasi dalam pelaksanaan konfr- masi dan klarifikasi dengan obyek pe- meriksaan. |
| 7. | Mengkoordinasikan penyusun- an laporan hasil pemeriksaan 0HP) reguler. khusus/kasus. | Memberikan arahan dan petunjuk langsung. | Sinkronisasi dalam pelaksanaan penyusu- nan LHP. |
| 8. | Menyiapkan bahan-batran usu- lan Prograrn Kerja Pemerik" saan GKPD. | Memberikan arahan dan masukan melalui rapat rnauDun langsung. | Singlaonisasi pelaksanaan pemeriksaan. data tujuan |

## Nama Jabatan :

## KEPALA SEKSI PENGAWAS PEMERINTAI{ BTDANG PEMERINTA}IAN

## iabaran Tugas :

Menyelenggarakan kegiatan pengawasan, bidang pemerintahan dan aparatur di wilayatr kerjanya terhadap penyelenggaftuul unrsan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggar.Hn pemerintahan desa dan pelaksanaan unrsan pemerintahan desa serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan piqiamanlhibah/ banfuan sosial/kasus pengaduan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundangundansan vane berlaku di wilavah kerianva.

Uraian

| No | Tindak koria dan obiek keria | eara | Tuiuan |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. | Melaksanakan penyiapan bahan pemeriksaan. | Mempelajari, mengkaji dan meyiapkan bahan peme- riksaan. | Guna mengetatrui kondisi awal objek pemeriksaan. |
| 2. | Melaksanakan penyusus€ul Program Kerja Pemeriksaan rKKP). | Menyusun langkahJangkah pemeriksaan. | Sebagai acuan dalam hasil pemeriksaan. |
| J. | Melaksanakan penyususan Kertas Kerja Pemeriksaan KKP). | Melakukan pemeriksaan dengan mencatat pada KKP. | Sebagai dukomen hasil pemeriksaan. |
| 4. | Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas. | Melakukan Pemeriksaan Kas (eash opname), | Untuk mengetahui keadaan kas, |
| 5. | Melalcukan penyusunan pokok -pokok hasil pemeriksaan 02r{P). | Menyusun temuan/catatan atas hasil pemeriksaan. | Sebagai bahan kon' firmasi atas hasil oemeriksaan. |
| 6. | Melakukan penyusunan La- poran Hasil Pemeriksaan GTP). | Atas dasar (P2HP) yang telah di setujui obrik penyusun laporan hasil pemeriksaan. | Sebagai pereang- gungjawaban atas pelaksanaan pemerik- saan. |
| 7. | Melalflrkan penyiapan bahan pemeriksaan kfiusus/kasus. | Menpelajari, mengkaji dan menyiapkan bahan peme- riksaan khusus/kasus. | Guna mengetahui kondisi awal obyek oemeriksaan. |
| 8, | Melakukan penyuflman prog- ram kerja pemeriksaan (PKP) khusus/kasus | Menyusun langkah-langkah pemeriksaan sesuai objek. | Sebagai aeuan dalam pemeriksaan. |
| 9. | Melakukan peryusuiuul Kertas Kerja Pemeriksaan (IGP) khususikasus. | Melakukan pemerikszran dengan mencatat pada KKP. | Sebagai dokumen hasil pemeriksaan. |
| 10. | Melakukan penyelidikan/pem- berkasan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan. | Melakukan penyelidikan melalui wawancaral tanvaiawab. | Untuk mengetahui melengkapi data. |
| 11 | Melakukan penyusunan konsep Hasil Pemeriksaan khusus/ kasus. | Menyusun temuan/catatan atas hasil pemeriksaan khusus. | Sebagai bahan kon firmasi atas hasil pemeriksaan, |
| 12. | Melalrukan penyusunan Lapor- an Hasil Pemeriksaan (LHP) khusus/kasus. | Atas dasar G2HP) yang telah disetujui obrik, penyustrn la- porm hasil pemeriksaan khusus/ kasus. | Sebagai pertanggung- jawaban petaksanaan pemeriksaan. |
| 13. | Menyiapkan usulan program kerja pengawasal di wilayah kerianva. | Menyusun program kerja pengawasan di seksinya | Sebagai bahan penyu- sunan PKPT. |
| 14. | Melaksanakan Tugas-tugas lainnya yang diberikan pim- pinan sesuai bidanpnva. | Menberikan pelayanan pada pimpinan secara administrasi | Mendukung tugas keadministrasian. |

Nama Jabatan :

## KEPALA SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGIINAN

Menyeienggaxakan kegiatan pengawasan, bidang pembangunan dan aparatur di wilayah kerjanya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintatran desa dan pelaksarumn unrsarl pemerintahan desa serta pelaksanaan pengawasan terhadap tugas pembantuan dan pelaksanaatil pinjamanAibah/ bantuan sosiallkasus pengaduan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-

Uraian T ralan

| No | Tindak keria dan obiek keria | eara | Iuiuan |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| I | Melaksanakan penyiapan ba- han pemeriksaan. | Mempelajari, mengkaji dan meyiapkan bahan peme- riksaan. | Guna mengetahui kondisi awal objek pemeriksaan. |
| 2. | Melaksanakan penyusu$an Program Kerja Pemeriksaan ftKP). | Menyusun langkahJangkatt pemeriksaan. | Sebagai acuan dalam hasil pemerik-saan. |
| J. | Melaksanakan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). | Melakukan pemeriksaan dengan mencatat pada KKP. | Sebagai dokumen hasil pemeriksaan. |
| 4. | Membuat Berita Acara Peme- riksaan Kas, | Melakukan Pemeriksaan Kas (oash opname). | Untuk mengetahui keadaan kas, |
| 5. | Melakukan penyusllrurlt pokok -pokok hasil pemeriksaan G2IIP) | Men;.usun temuan/catatan atas hasil pemeriksaan. | Sebagai bahan konfir- masi atas hasil oemeriksaan. |
| 6. | Melakukan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan OHP). | Atas dasar (P2HP) yang telalt disetujui obrik penyusun laooran hasil oemeriksaan. | Sebagai pertanggung- jawaban atas pelaksa- ruum pemeriksaan. |
| 7. | Melakukan penyiapan bahan pemeriksaan khusus/kasus. | Mempelajari, mengkaji dan menyiapkan batran peme- riksaan khusus/kasus. | Guna mengetahui kondisi awal obyek pemeriksaan. |
| 8. | Melalcukan penyusuum progmm kerja pemeriksaan (PKP) khusus/kasus | Menyusun langkah-langkah pemeriksaan sesuai objek, | Sebagai acuan dalarn pemeriksaan, |
| 9. | Melaksanakan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). | Melalcukan pemeriksaan dengan mencatat pada KKP. | Sebagai dokumen hasil pemeriksaan. |
| 10. | Membuat Berita Acara Peme- riksaan Kas. | Melakukan Pemeriksaan Kas (cash opname). | Untuk mengetatrui keadaan kas. |
| 11. | Melakukan penyusunan pokok -pokok hasil pemeriksaan G2HP) | Menyusun temuan/catatan atas hasil pemeriksaan. | Sebagai bahan konfu- masi atas hasil oemeriksaan. |
| 12. | Melalnrkan penyusuum Laporan Hasil Pemeriksaan OHP). | Atas dasar (P2HP) yang telah di setujui obrik penyusun laooran hasil oemeriksaan. | Sebagai pertanggung- jawaban atas pelaksa- narrn Demeriksaan. |
| 13. | Melalukan penyiapan bahan pemeriksaan khususlkasus. | Mempelajari, mengkaji dan me-nyiapkan bahan peme- riksaan khusus/kasus. | Guna mengetahui kondisi awal obyek oemeriksaan. |
| 14. | Melaksanakan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). | Melakukan pemeriksaan dengan mencatat pada KKP. | Sebagai dokumen hasil pemeriksaan. |

## Nama Jabatan :

## SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYAIL{IA{TANI

## Peniabaran Tusas :

Menyelenggarakan kegiatan pengawasan, bidang kemasyarakatan dan aparatur di wilayah kerjanya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan unrsan pemerintahan desa serta pelaksanaan pengawasan terhadap fugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman/hibah/ bantuan sosiallkasus pengaduan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundangberlaku di

## Uraian

| No | Tindak keria dan obiek keria | eara | Tuiuan |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. | Melaksanakan penyiapan bahan pemeriksaan. | Mempelajari, mengkaji dan meyiapkan bahan peme- riksaan. | Guna mengetahui kondisi awal objek pemeriksaan. |
| 2. | Melaksanakan penyusunan Pro gram Kerja Pemeriksaan rKKP). | Menyusun langkah-langkah pemeriksaan. | Sebagai acuan dalam hasil pemerik-saan. |
| J. | Melaksanakan penyusunan Ker tas Keria Pemeriksaan (KKP). | Melakukan pemeriksaan densan mencatat pada KKP. | Sebagai dukomen hasil pemeriksaan. |
| 4. | Membuat Berita Acara Peme- riksaan Kas. | Melakukan Pemeriksaan Kas (cash oonarne). | Untuk mengetahui keadaan kas. |
| 5. | Melakukan penyusunan pokok -pokok hasil pemeriksaan O2HP) | Menyusun temuan/catatan atas hasil pemeriksaan. | Sebagai bahan konfu- masi atas hasil oemeriksaan. |
| 6. | Melakukan penyusunan La- porm Hasil Pemeriksaan &HP). | Atas dasar (P2I{P) yang telah disetujui obrik penyusun laooran hasil oemeriksaan. | Sebagai pertanggung- jawaban atas pelaksa- na.uul Demeriksaan. |
| 7. | Melakukan penyiapan bahan pemeriksaan khusus/kasus. | Menpelajari, mengkaji dan menyiapkan bahan peme- riksaan khusus/kasus. | Guna mengetahui kondisi awal obyek pemeriksaan. |
| 8. | Melakukan penyusunan prog- ram kerja pemeriksaan (PKP) khusus/kasus | Menyusun langkatr-langkah pemeriksaan sesuai objek. | Sebagai acuan dalart pemeriksaan. |
| 9. | Melaksanakan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan KKP). | Melakukan pemeriksaan dengan mencatat pada KKP. | Sebagai dokumen hasil pemeriksaan. |
| 10. | Membuat Berita Acara Peme- riksaan Kas. | Melakukan Pemeriksaan Kas (cash opname). | Untuk mengetatrui keadaan kas. |
| 11. | Melakukan penyusulurJl pokok -pokok hasil pemeriksaan G2HP) | Menyustrn temuar/catatan atas hasil pemeriksaan. | Sebagai bahan konfu- masi atas hasil oemeriksaan. |
| 12. | Melalilkan penyusunan I,a.- poftrn Hasil Pemeriksaan (LHP). | Atas dasar G2ftP) yang telah di setujui obrik penyusun laooran hasil oemeriksaan. | Sebagai pertanggung- jawaban atas pelaksa- naan Demeriksaan, |
| 13. | Melalnrkan penyiapan bahan pemeriksaan khusus/kasus. | Menpelajari, mengkaji dan menyiapkan bahan peme' riksaan kfiususlkasus. | Guna mengetahui kondisi awal obyek oemeriksaan. |
| 14. | Melaksanakan peayususan Ker tas Keria Pemeriksaan GKP). | Melalarkan pemerikspan densan mencatat pada I(KP. | lSebagai dokumen hasil oemeriksaan. |