PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali teral&lt;hri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keualgan Daerah, mal&lt;a untuk membantu pen5rusunan anggaran dari program dan kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan untuk pencapaian prestasi ke{a di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali teral&lt;hri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keualgan Daerah, mal&lt;a untuk membantu pen5rusunan anggaran dari program dan kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan untuk pencapaian prestasi ke{a di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menetapkan Standar Biaya;
- b. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65|P1[-{K.O2l2015 Tentang Standar Biaya masukan tahun anggarat 2O\7, perlu disesuaikan dalam Standar Biaya Khusus;
Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 nomor 1206, Tambahan kmbaran negara Republik Indonesia nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 244, Tanbahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Undang-Undang Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2OOO tentang Pembagian Hasil Penerimaaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Nomor 36);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1O8 tahun 20OO tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 36);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2O00 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 210);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO6 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (lrmbagara Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana
8. yang telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 20O7 (l,embaga Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 ?ahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa\_rr Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang T\:njangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2O15 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2Ol3 tentang perubahan Ketiga Atas Perubahan Daerah Nomor 03 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah
Menetapkan
Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENBTAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I - I{BTEI|TUAIT I'UT'U
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Payakumbuh.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota Payakumbuh.
STAITI'AR BIAYA XIIUSUS
BAB II - STAITI'AR BIAYA XIIUSUS
Pasal 2
- (l) Dalam pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2017 berpedoman kepada Standar Biaya Khusus sebagaimana terdapat dalam L,ampiran Peraturan ini.
- (2) Standar Biaya Khusus, ditetapkan adalah standar malsimal atau tertinggi, dimana SKPD dapat menggunakan belanja yang lebih rendah dari yang ditetapkan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan ini.

## BAB III

## XETEITTUAI| PETTUfl'P

## PASAL 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2OL7. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkandi Payakumbuh

Pada tanggal ) .r rN !\+H !o\'l


u.

Diundangkal di payakumbuh

Pada tanggal 1 ' DFr

\\Elr -!$\

\

SEKR TARIS DAERAII K(yTA PAYAI('UBUHL

,

/

(

h

rxu


AERAH BERITA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR .?..

## Leoptraa

Tentang

## : Peraturan Walltot! PaFLumbuh

:

?

Tahun 2O17

: 3 -r3nua.i 20'! ?

: Penetapan Standar Biaya Khusus Dinas Kesehatan Kota

Payakumbuh Tahun Anggaran 20 17

| KODE RTKE MICG | T'RAIAN | SATUAX | HARGA SATUA!{ | KET |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| 1 | Honor Wasor Supervisor TBC | OB | Rp. 200.0O0,- | |
| 2 | Honor Ooerator Fogginr | OK | Rp. 150.00O.- | |
| | Honor Pembantu uperator Fogging | UK | Iip. i00.000,- | |
| 4 | Honor Tim KPA b. Pengelola Program c. Penselola Adminisfrasi d. Penjangkau Lapangan | OB OR OB | Rp.4O0.000,- Rp 4OO.OOO - Rp. 4O0.oO0,- | |
| 5 | Biaya Pemeriksaan Sampel Air a. Bakteri b. Kimia | Sampel Sampei | Rp. 23.000,- Rp.85.000,- | |
| 6 | Pengelolaan Sampah Medis | Kg | Rp. 3O.OOO,- | |
| | Sehat a. Ketrra b. Se-lffetans c. Anggota | OK OK OK | Rp.750-OOO,- Rp.5UU.UoU,- Rp. 4O0.0O0,- | |
| | flUrlUI rEtt.ttsas rgfucr r[$t1 r\gt Elrtali1rr Haji ke II GJH (Calon Jamaah Haji) a Dnkter SrT esialis b. Dokter Umum c. Paramedis | Pemenksa ,/ Org Pemeriksa/ Org Pemeriksa/Org | 25 r)r}0,- 15.000,- 10.o00,- Rp Rp Rp | |
| 9 | Pengisian Buku Kesehatan Haji PuskesmaslKota | Buku | Rp. 15.OOO,- | |
| 10 | Insentif Kader | OH | Rp. 3O.OOO,- | |
| | Honor Tenaga Sound System Senam Pagi Bersama | | r\P. J\.,.i.,UrJ,- | |
| 1_2 | H^.^r In<tnrLtrrr/ Pandamnino Senqm Pagi Bersama (Car Free Day) | OH | Ph On finn - | |
| 13 | Pengambil Sampel SHK (Stcrining Hipotiroiri Xr.rngeniiai) | Sampel | Rp.20.000,- | |
| l4 | Jasa Pemeriksaan SHK | Sampel | Rp.55.OOO,- | |
| _tD | HOnOr vetugas rengawas Kl r( | UK | t<p. zDU.uuu,- | |
| 16 | Honor Juri Lomba | OH | Rp. 3OO.0OO,- | |
| 17 | Pengambilan Sampel Spesimen | OH | Rp. 40.OOO,- | |

| 18 | Biaya Periksa Sampel : Siklamat, RodaminB, Pewarna Merah, Borax, Pemutih, Forrnalin | PKT | Rp. 450.000,- |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 19 | Biaya Cetak Buku Perda Pangan | buah | Rp. 2O.OO0,- |
| 17 | Honorium Petugas Kesehatan Dalam Rangka Inspeksi l,apangan Untuk Pemberian Rekomendasi Bidang Kesehatan | OH | Rp. 7O.OOO,- |
| 18 | Honor Muat Bongkar Obat | OH | Rp.55.000,- |
| 19 | Vorrijder/ Pengamanan Kota Sehat | OH | Rp.50O.0O0,- |
| 20 | Pembinaan Kota Sehat/ Pemicuan STBM | OH | Rp. 40.OOO,- |
| 2r | Pembinaan Forum Kota Sehat ke Kecamatan dan F'orum Kecamatan ke Kelurahan | OH | Rp. 4O.O00,- |
| 22 | iarcatli Bagi fcaage Fli tlhuo 20r.6 Bidan PTT | OK | Rp.400.OOO,- |
| ,", | Keglatan DAI( ltor trtllt | | |
| a | Pemeriksaan Laboratorium - Sampel Kimia - gempel Bal,rteri | Sampel Sampel | Rp. 85.OOO,- Rp 23.OOO,- |
| b | Analisa Data Kesehatan Kegiatan UKM Puskesmas | berkas | Rp. 3.000,- |
| c | Kegiatan Imunisasi Puskesmas | OH | Rp. 35.OOO,- |
| e | Hadiah (Media) Penunjang Kegiatan UKM | Pkt | Rp. 2O.OOO,- |
| f | Tim Survey Tingkat Puskesmas - Penanggungjawab - Ketua - Sekretaris - Anggota | OK OK OK OK | Rp. 55.OOO,- Rp. 5O.OOO,- Rp. 45.OOO,- Rp. 4O.0OO,- |
| | Monev PNS Keg. UKM Puskesmas | OH | Rp. 5o.0OO,- |
| h | Monev Non PNS Keg UKM Puskesmas | OH | Rp. 3O.OOO,- |
| I | Pendataan Unsur Kader Pmgram UKM Puskesmas | OH | Rp. 4O.OO0,- |
| J | Pemberian Boneka Dadu Untuk Pemicuan | BH | Rp. 30.000,- |

u.

WALIKOTA