PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN ATAS  BANYUWANGI Nomor 32 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUW ANGI,
- bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2013 ten tang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Ka bu paten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu mengatur kembali Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame dan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4 24 7);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jal.an (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380)
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian› Bagian Jalan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E ).
Menetapkan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 4).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (lembaran daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 12).
16. Peratu.ran Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 9).
17. Peratu.ran Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peratu.ran Daerah Kabupaten Banyuwangi. Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Serita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tahun 2013 Nomor 6).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan pasal 3 huruf d diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
2. Setiap orang/ badan dilarang menyelenggarakan reklame:
- a. Menempatkan/membangun reklame permanen yang menyatu dengan papan nama di kantor / instansi pemerintah dan sekolah;
- b. Menempatkan reklame pada tempat pendidikan dan tempat ibadah kurang dari 25 meter yang dihitung dari pagar t~r.ln-Ar hAncr11n-An·
- d. Memasang reklame -permanen di lokasi/ tempat diatas trotoar jalan, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, pagar pembatas jalan, pohon/ tanaman di tepi jalan dan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) dan fasilitas perlengkapan jalan kecuali untuk pemasangan media informasi milik Pemerintah Daerah;
- e. Menempatkan/ menggunakan lokasi/ tempat penyangga rek.lame di dua sisi pembatas pada jembatan;
- f. Membangun konstruksi bangunan reklame dan media informasi berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan pada jalan arteri dan jalan kolektor.
- g. Menempatkan reklame terbatas dan reklame insidentil ditepi jalan mulai dari jalan S.Parman, jalan Adi Sucipto, jalan Jend. A.Yani, jalan PB. Sudirman dan Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Banyuwangi.
2. Diantara pasal 2 dan pasal 3, disisipkan dua (2) pasal baru yaitu pasal 2A dan pasal 2B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Khusus reklame rokok dilarang ditempatkan dilokasi sebagai berikut:
1. Seluruh wilayah Kecamatan Banyuwangi
2. Jalan Argopuro;
3. Jalan R. Wijaya ;
4. Jalan M.H. Tamrin;
5. Jalan Hayam Wuruk;
6. Jalan Widuri;
7. Jalan Mawar;
8. Jalan Hos Cokroaminoto;
9. Jalan Wijaya Kusuma;
10. Jalan Gajah Mada;
11. Jalan Brawijaya;
12. Jalan S. Parman;
13. Jalan Simpang Gajah Mada; dan
14. Lingkungan Gelanggang Olahraga tawang alun.
Reklame rokok yang pada saat ini telah ada dilokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A, tetap berlaku sampai dengan berakhir masa perijinannya
PASAL II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 1-7 ~~ ~ SEKRETAiijS DAERAH KABUP TEN SANYUWANGI, / ,, ' / y Y Drs H SLAMET KARIYONQMSi Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR ?~