UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1964 tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR3TAHUN1970 TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa banyak kegiatan-kegiatan disektor perdagangan, perindustrian, pelayaran dan kegiatan-kegiatan lainnya dibidang ekonomi dilakukan diluar negeri khususnya di Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang sebenarnya dapat dan lebih baik dilakukan didalam negeri, asal mendapat kesempatan yang luas;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi nasional, dipandang perlu di dalam negeri melakukan sendiri kegiatan-kegiatan tersebut di Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- c. bahwa dengan demikian diharapkan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi seperti perdagangan, maritim, industri, perhubungan dan perbankan, dengan usaha-usaha penyediaan (stockpiling) dan peningkatan mutu (upgrading) barang-barang perdagangan maupun industri usaha-usaha kearah perkembangan pelayaran, perdagangan transito dan lain-lain, yang biasanya dilakukan dalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di luar negeri, dapat dilakukan didalam negeri;
- d. bahwa suatu Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat mendorong kegiatan lalu-lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi Negara serta dapat memberi pengaruh besar dalam memajukan kegiatan ekonomi dalam negeri, seperti membuka lapangan kerja (perburuhan); yang berarti pula membantu usaha menyehatkan perekonomian nasional;
e. bahwa ...
Mengingat
-
- e. bahwa dari segi geografis dan strategis dalam lalu-lintas perdagangan, internasional di Indonesia terdapat cukup daerahdaerah dan pelabuhan-pelabuhan yang dapat diusahakan untuk melakukan fungsinya sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan baik;
- f. bahwa dengan memberikan kesempatan ini, harus diperhatikan kepentingan kesejahteraan dan keamanan nasional pada umumnya;
- g. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan pokok tentang Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam suatu Undangundang;
1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 23 dan pasal 33;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXII/MPRS/1966;
3. Undang-undang Devisa No. 32 tahun 1964;
4. Indische Tariefwet Stbl. 1873 No. 35, sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Stbl. 1949 No. 383 dan LN. No. 44 tahun 1952;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- (1). a. Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan daerah terpisah dari daerah lainnya yang lazimnya dinamakan Daerah Pabean, yang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Didalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilakukan kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan pariwisata.
BAB II - KEDUDUKAN HUKUM
Pasal 3
Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tetap termasuk kesatuan ekonomi Indonesia dan wilayah hukum Republik Indonesia.
BAB II - KEDUDUKAN HUKUM
Pasal 4
Jangka waktu berlakunya suatu Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah 30 (tiga puluh) tahun semenjak ditetapkannya sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan dapat diperpanjang menurut kebutuhan.
BAB II - KEDUDUKAN HUKUM
Pasal 5
- (1) Pembinaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berada langsung dibawah Pemerintahan Pusat.
- (2) Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mempunyai kedudukan sebagai Badan Hukum Publik yang diberi tugas tertentu dalam bidang pemerintahan, sehubungan ketentuan termaksud pasal 1, tugas-tugas mana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
PERANGKAT
BAB III - PERANGKAT
Pasal 6
- (1) Ditingkat pusat dibentuk suatu Dewan yang diberi nama Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas kemudian disebut Dewan untuk menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan-badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas kemudian disebut Badan Pengusahaan.
- (2) Dewan beranggotakan Menteri-menteri yang teknis ada hubungannya dengan tugas dan fungsi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Ketua dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Pekerjaan sehari-hari, dilaksanakan oleh suatu Staf Kerja, yang dibentuk oleh Dewan.
- (4) Staf Kerja dipimpin oleh seorang Ketua Staf.
- (5) Ketua dan para anggota Staf Kerja terdiri dari wakil-wakil industri yang ditunjuk oleh Menteri-menteri yang bersangkutan, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan.
BAB III - PERANGKAT
Pasal 7
- (1) Badan Pengusahaan dipimpin oleh seorang Administrator Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas kemudian disebut Administrator dan dibantu oleh beberapa orang Deputy, yang masing-masing memimpin bidang-bidang tertentu, menurut kebutuhan.
- (2) Badan Pengusahaan berkedudukan dalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau lbukota Daerah Swatantra yang' melingkunginya.
- (3) Administrator diangkat dan diberhentikan oleh Dewan setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Administrator adalah warga Negara Indonesia, ahli, cakap dan berpengalaman dibidang management menurut penilaian Dewan disamping syarat-syarat lain yang berlaku untuk pengangkatan seorang pejabat Negara.
BAB III - PERANGKAT
Pasal 8
- (1) Deputy diangkat dan diberhentikan oleh Dewan atas usul Administartor.
- (2) Didalam hal-hal tertentu Dewan dapat mengangkat dan memberhentikan Deputy dengan menyimpang dari ketentuanketentuan ayat (1) diatas.
- (3) Administrator menunjuk salah seorang Deputy untuk mewakilinya apabila berhalangan.
BAB III - PERANGKAT
Pasal 9
- (1) Badan Pengusahaan mempunyai sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Sekretaris.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris dan seorang atau lebih wakil Sekretaris ditetapkan oleh Administrator, setelah mendengar pertimbangan para Deputy.
STRUKTUR ORGANISASI
BAB IV - STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 10
- (1). a. Badan Pengusahaan menerima segala peraturan, pedoman, petunjuk maupun perintah langsung dari Dewan dan bertanggung-jawab atas pelaksanaannya kepada Dewan.
- b. Dibidang keuangan, Badan Pengusahaan bertanggung-jawab langsung kepada Dewan.
- (2) Tugas dan wewenang Administrator ialah mengenai pembinaan dan pelaksanaan kepentingan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas terutama sebagai pusat perdagangan transito dan pengolahan barang-barang untuk perdagangan international.
- (3) Administrator menyerasikan kebijaksanaan dengan tugas dan wewenangnya Kepala Daerah dari Daerah yang melingkunginya.
- (4) Tugas dan wewenang Kepala Daerah dimaksud pada ayat (3) ialah terutama mengenai pembinaan dan pelaksanaan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dalam daerahnya, sesuai dengan tugas dan tanggung-jawabnya dalam bidang pemerintahan pada umumnya.
- (5) Apabila dalam melaksanakan masing-masing wewenang Badan Pengusahaan dan Pemerintahan Daerah yang bersangkutan tidak dapat tercapai suatu penyelesaian persoalan, maka hal ini akan dimusyawarahkan bersama-sama dengan Gubernur Kepala Daerah.
- (6) Persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah tersebut ayat (5) diajukan kepada Dewan dengan disertai pertimbangan-pertimbangan Gubernur Kepala Daerah untuk mendapat keputusan.
BAB IV - STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 11
- (1) Dalam melancarkan kegiatan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Pengusahaan diberi wewenang untuk membuat ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan Negara Republik Indonesia yang berlaku.
- (2) Disuatu Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh Badan Pengusahaan dibentuk suatu Badan Musyawarah Swasta untuk turut mengembangkan Daerah dan Pelabuhan tersebut.
BAB IV - STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 12
- (1) Tugas pertahanan/Keamanan di Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas-berada ditangan Menteri Pertahanan/Keamanan.
- (2) Menteri Pertahanan/Keamanan mengatur dan menentukan kesatuan-kesatuan ABRI yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas Pertahanan dan Keamanan ## BAB V PELABUHAN BEBAS
BAB IV - STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 13
Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah tempat untuk:
- a. mengusahakan penyediaan (stockpiling) barang-barang konsumsi dan produksi untuk perdagangan impor, ekspor, re-ekspor maupun industri;
- b. melakukan peningkatan mutu (upgrading), pengolahan (processing, manufacturing), pengepakan (packing), pengepakan ulang (repacking) dan pemberian tanda dagang (marking);
- c. menumbuhkan dan memperkembangkan industri, lalu-lintas perdagangan dan perhubungan;
- d. menyediakan dan memperkembangkan prasarana dan memperlancar fasilitas pelabuhan, memperkembangkan pelayaran, perdagangan transito dan lain-lain
- e. mengusahakan dan memperkembangkan kepariwisataan dan usahausaha kearah terjelma dan terbinanya Shopping Centre;
- f. mengusahakan dan memperkembangkan kegiatan-kegiatan lainnya khususnya dalam sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan peransuransian.
BAB VI - PERIJINAN
Pasal 14
- (1) Presiden menunjuk tempat yang dinyatakan sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang pembentukannya dilakukan dengan Undang-undang.
- (2) Pengusulan menunjukan tempat dapat diajukan oleh Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia atau Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat-syarat untuk ditunjuk sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan dan Pelabuhan adalah sebagai berikut:
- a. pembatasan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang cukup layak dari daerah-lainnya;
- b. letak dan luas area yang dipandang perlu sebagai pusat perdagangan transito dan pengolahan barang-barang untuk perdagangan internasional;
- c. adanya fasilitas-fasilitas yang tersedia dibidang:
6. c.l. pelabuhan termasuk penyediaan air dan bahan bakar;
7. c.2. perhubungan darat, laut dan udara;
8. c.3. tenaga listrik;
9. c.4. keamanan;
10. c.5. telekomunikasi;
11. c.6. perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
12. c.7. akomodasi untuk industri dan perdagangan;
13. c.8. tempat tinggal yang wajar;
14. c.9. akomodasi perhotelan;
15. c.10. hiburan yang wajar;
- d. syarat-syarat lain yang kemudian ditetapkan oleh Pemerintah.
LALU LINTAS BARANG, KARANTINA DEVISA, PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN.
BAB VII - LALU LINTAS BARANG, KARANTINA DEVISA, PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN.
Pasal 15
- (1) Pengangkutan barang-barang dari wilayah Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas kedalam Daerah Pabean, dan dari Daerah Pabean ke wilayah Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada azasnya dilakukan menurut peraturanperaturan yang berlaku untuk impor dan ekspor dari dan keluar negeri.
Dengan ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA - 10 -
- (2) Dengan persetujuan Dewan, Badan Pengusahaan dapat membuat peraturan-peraturan dibidang pemasukan dan pengeluaran barangbarang yang berlaku untuk wilayah hukumnya, serta dapat mengadakan pungutan-pungutan atas jasa-jasa tertentu.
- (3) Pengeluaran barang-barang dari Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan yang diolah dari barang-barang yang dimasukkan kedalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut tunduk pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Peraturan perundangan karantina tentang manusia, hewani dan nabati untuk wilayah Indonesia tetap berlaku didalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
4. Dengan kerja-sama pejabat-pejabat instansi-instansi yang berwenang, Badan Pengusahaan dapat mengadakan tata-kerja guna melancarkan pelbagai pemeriksaan.
BAB VII - LALU LINTAS BARANG, KARANTINA DEVISA, PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN.
Pasal 16
- (1) Mata uang rupiah adalah alat pembayaran yang yah diseluruh wilayah hukum Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran mata uang Rupiah antara Daerah Pabean ke dan dari Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tunduk pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan pemasukan dan pengeluaran mata uang Rupiah antara Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan luar negeri tunduk pada peraturan umum yang berlaku di Daerah Pabean.
- (3) Mata uang asing dapat diperjual-belikan secara bebas melalui Bank atau Pedagang Valuta' Asing yang mendapat ijin untuk itu dari Badan Pengusahaan.
- (4) Diwilayah Daerah Perdagangan Bebas semua transaksi perdagangan internasional dilakukan dalam valuta asing melalui Bank-bank yang mendapat ijin untuk itu dari Badan Pengusahaan.
BAB VII - LALU LINTAS BARANG, KARANTINA DEVISA, PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN.
Pasal 17
- (1) Perjalanan - perjalanan oleh alat-alat transport laut, darat dan udara dari Daerah Pabean Indonesia ke Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan sebaliknya pada azasnya diperlakukan sebagai perjalanan ke dan dari luar negeri.
- (2) Badan Pengusahaan, dengan persetujuan Dewan dapat mengadakan peraturan-peraturan dibidang tata-tertib pelayaran dan penerbangan. Lalu lintas barang dipelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan dan lain sebagainya serta penetapan tarip untuk segala macam jasa tersebut.
BAB VIII.
SUMBER PENDAPATAN.
BAB VII - LALU LINTAS BARANG, KARANTINA DEVISA, PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN.
Pasal 18
Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mengadakan dan mengusahakan sumber-sumber pendapatan sendiri untuk membiayai rumah tangganya.
BAB VII - LALU LINTAS BARANG, KARANTINA DEVISA, PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN.
Pasal 19
- (1) Pajak-pajak Negara di dalam wilayah Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pengaturan dan pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang melingkunginya, dan penggunaan hasilnya, yang sebahagian ditujukan untuk pembangunan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diserahkan kepada Badan Pengusahaan.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah, dapat dilimpahkan sumber-sumber pendapatan Negara lainnya kepada. Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
BAB VII - LALU LINTAS BARANG, KARANTINA DEVISA, PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN.
Pasal 20
Sumber-sumber pendapatan Daerah, Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas terdiri pula atas:
- a. Pungutan-pungutan atas segala jasa seperti termaksud pada Bab VII pasal 17 ayat (2) dan jasa-jasa lainnya yang dilakukan didalam Daerah perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- b. Pungutan-pungutan atas jasa jasa seperti termaksud pada Bab VII pasal 15 ayat (2).
- c. Usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan setelah mendapat persetujuan Dewan.
BAB VII - LALU LINTAS BARANG, KARANTINA DEVISA, PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN.
Pasal 21
Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan menerima pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri dengan ijin Pemerintah setelah mendapat persetujuan Dewan.
BAB IX.
PEMBIAYAAN.
BAB VII - LALU LINTAS BARANG, KARANTINA DEVISA, PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN.
Pasal 22
Untuk pembiayaan pengusahaan, pembangunan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, setiap tahun Badan Pengusahaan mengajukan kepada Pemerintah, rencana Anggaran Pendapatan dan Belanjanya didalam Rupiah atau Valuta Asing, setelah disyahkan oleh Dewan.
BAB VII - LALU LINTAS BARANG, KARANTINA DEVISA, PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN.
Pasal 23
Badan Pengusahaan wajib mengadakan administrasi tentang segala pemasukan uang serta penggunaannya dan tiap semester menyampaikan kepada Pemerintah pertanggungan jawab setelah disyahkan oleh Dewan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang melingkunginya.
BAB VII - LALU LINTAS BARANG, KARANTINA DEVISA, PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN.
Pasal 24
Dalam hal Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas memperoleh hasil dari usahanya Dewan setiap tahun menetapkan persentase pembagian hasil bersih tersebut bagi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang bersangkutan, Pemerintah Daerah yang melingkunginya dan Pemerintah Pusat.
BAB X.
KETENTUAN-KETENTUAN TAMBAHAN.
BAB VII - LALU LINTAS BARANG, KARANTINA DEVISA, PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN.
Pasal 25
- (1) Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini harus ada koordinasi antara Badan-badan Pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin keserasian dari pada kebijaksanaan Pemerintah cq. Dewan mengenai soal Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas khususnya dalam hubungannya dengan Pemerintah Daerah yang melingkunginya.
- (2) Tata-cara penyelenggaraan koordinasi tersebut akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah cq. Dewan.
BAB VII - LALU LINTAS BARANG, KARANTINA DEVISA, PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN.
Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.
BAB XI.
KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
BAB VII - LALU LINTAS BARANG, KARANTINA DEVISA, PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN.
Pasal 27
Undang-undang ini disebut Undang-undang Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1970 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO. Jenderal TNI.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 27 Maret 1970. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ALAMSJAH

Penandatangan: Mayor Jenderal TNI.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1970 TENTANG
## KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.
## A. PENJELASAN UMUM :
Pemerintah dan Rakyat Indonesia telah bertekad bulat menciptakan suatu landasan kokoh kuat untuk membawa ekonomi Indonesia kejurusan ekonomi yang dapat memberik kemakmuran sebagai penjelmaan dari Amanat Penderitaan Rakyat.
Dalam pada itu kita bertitik-tolak kepada suatu asas, bahwa seluruh wilayah hukum Republik Indonesia merupakan wilayah kesatuan ekonomi.
Untuk menyelamatkan dan kemudian juga menyempurnakan usaha-usaha ke arah stabilisasi dan kemudian konsolidasi politik dan ekonomi, yang dapat menjamin keamanan dan mutu kesatuan ekonomi itu, syarat mutlak adalah kegotong-royongan berdasarkan kesadaran dalam kerja-sama yang kreatif, konstruktif dan koordinatif antara Pusat dan Daerah, antara Daerah yang satu dengan Daerah lainnya, termasuk segala Aparatur Pemerintah maupun Lembagalembaga masyarakat lainnya, di Pusat maupun di Daerah.
Hanya dengan syarat-syarat itulah di antara lain dapat berhasil usaha-usaha :
- a. untuk menghapuskan sekurang-kurangnya memperkecil segala macam hambatan terhadap kelancaran arus barang, baik di bidang perdagangan dan pengangkutan maupun kelembagaan institusional dan lain sebagainya;
- b. untuk mempergiat perbaikan prasarana ekonomi yang memungkinkan ditingkatkannya daya-saing terhadap luar negeri;
- c. untuk menciptakan integrasi ekonomi Daerah dalam pembangunan ekonomi nasional.
Usaha-usaha tersebut di atas tengah kita lancarkan dengan dibarengi segala daya-upaya untuk menghapuskan politik isolasi yang ternyata hanya membawa hasil negatif saja, yaitu memencilkan ekonomi Indonesia dari lingkungan pergaulan ekonomi internasional.
Di dalam menjalankan kebijaksanaan itu, Pemerintah senantiasa tegas berpegang teguh pada prinsip bahwa menyelenggarakan hubungan ekonomi international, sesuai dengan politik luar negeri Negara kita yang bebas dan aktif harus tetap diutamakan kepentingan Nasional kita.
## PRESIDEN
## REPUBLIK INDONESIA
Adapun suksesnya Ekonomi Nasional, yang pengembangannya harus dimulai dengan ekonomi daerah, selain dari produksi tergantung pula dari segi-segi lainnya.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah-daerah bersama-sama mencurahkan upayanya bagi perbaikan prasarana Ekonomi Nasional.
Maka kepada Daerah selalu diberikan kesempatan yang luas untuk berusaha merealisasikannya, khususnya dimulai dengan melaksanakannya di daerah masing-masing. Guna pengangkutan bahan baku untuk pangan dan sandang, pula guna keperluan lain-lainnya dalam, sektor produksi dan distribusi. diusahakanlah selalu di daerah pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang manfaatnya besar pula bagi sektor keamanan dan pemerintahan pada umumnya.
Apalagi bilamana dalam Daerah terdapat gairah untuk meningkatkan mutu perjuangannya ke arah ruang lingkup yang lebih luas lagi.
Meningkatkan dan memperluas kegiatan-kegiatan perdagangan, memperbaiki pelabuhan (di mana ada), dengan segala fasilitasnya, pengerukan sungai dan perbaikan jalan maupun jalan kereta api, yang secara minimal menuju ke arah normalisasi pengangkutan darat, laut dan udara merupakan syarat utama untuk itu.
Barulah didapatkan sekedar landasan fundamentil, untuk pemikiran tentang mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, kemudian (dalam jangka panjang) untuk membuka dan menyelenggarakan suatu Daerah Perdagangan Bebas (Free/Foreign Trade Zone), dengan suatu Pelabuhan Bebas (Free Port), sebab di samping syarat elementer itu, memang masih terdapat syarat-syarat lainnya yang cukup banyak dan cukup berat, seperti dimaksud pada
PENJELASAN
Pasal 14
dalam Bab VI mengenai "Perijinan". Pada hal usaha pembangunan dalam bidang prasarana Ekonomi, yang diletakkan pada program jangka panjang seperti itu, pertama-tama harus dilandaskan kepada prinsip swasembada; hanya, bilamana ternyata sangat diperlukan, dapatlah ditemput jalan financiering yang lazim untuk investasi besar-besaran, yaitu antara lain dengan cara menciptakan iklim dengan pemberian kesempatan yang baik dalam rangka penanaman Modal Asing dan penanaman Modal Dalam Negeri. ## PRESIDEN ## REPUBLIK INDONESIA Memang, pembukaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang merupakan daerah dan pelabuhan distribusi dan lain-lain adalah sangat penting. Lebih-lebih setelah kita melihat kepada kenyataan, bahwa masih banyak kegiatan-kegiatan dalam sektor perdagangan, perindustrian, pelayaran dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam bidang ekonomi, yang dilakukan di luar negeri khususnya di wilayah Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Benua Asia. Sebab aktifitas-aktifitas itu, yang sebagian besar pada hakekatnya terutama ditujukan kepada mempertinggi kapasitas dan mutu produksi hasil bumi Indonesia, sebenarnya dapat dan seyogianyalah dilakukan sendiri di Negara kita, dengan jalan memberikan tempat serta kesempatan yang sejenis dan setaraf untuk keperluan itu. Dengan dibukanya kemungkinan-kemungkinan untuk usaha-usaha di bidang ekonomi seperti perdagangan, maritim, industri, perhubungan dan perbankan, dengan usaha-usaha penyediaan (stockpiling) dan peningkatan mutu (upgrading) barang-barang perdagangan maupun industri usaha-usaha ke arah perkembangan pelayaran, perdagangan transito dan lain-lain yang lazimnya dilakukan di dalam suatu Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sekaligus diciptakan kesempatan kerja yang luas untuk tenaga-tenaga skilled (managerial maupun technical) dan tenaga-tenaga non skilled, yang mau bekerja dengan tidak mengenal lelah, pada siang maupun malam hari. Sekalian pula, Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas akan mendorong kegiatankegiatan perdagangan internasional, yang di samping memberi pengaruh besar dalam memajukan kegiatan ekonomi dalam negeri, akan merupakan sumber terpenting dari devisa, yakni alat pembiayaan guna mendapatkan barang-barang modal, sebagai komponen terpenting dalam setiap Pembangunan ekonomi. Kenyataan bahwa ada korelasi kuat antara perdagangan internasional dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, harus dimanfaatkan kegunaannya, sekurang-kurangnya agar perdagangan luar negeri tu melimpahkan seluruh effect cumulatifnya