PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Nomor 39 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 'o,9TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN PENGENDALIAN EKSPORT MINERAL DAN BATUBARA DI WILAYAH SULAWESITENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBE:RNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 'o,9TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN PENGENDALIAN EKSPORT MINERAL DAN BATUBARA DI WILAYAH SULAWESITENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
a.
bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas investasi pembangunan industri pengolahan dan pemumian mineral dan batubara di Provinsi Sulawesi Tenggara maka Pemerintah Daerah dapat memberikan peluang kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah membangun industri pengolahan dan pemumian di Sulawesi Tenggara untuk melakukan penjualan mineral dan batubara dalam bentuk mentah (raw materials, dalam daerah dan antar pulau secara terbatas;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka peningkatan nilai tambah dan pengendalian eksport mineral dan batubara di Wilayah Sulawesi Tenggara yang telah di tetapkan dengan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2013 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2013 ten tang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Ekspor Mineral dan Batubara di Wilayah Sulawesi Tenggara.
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturian Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
•
•
Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
•
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172)i
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 349);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan U saha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78);
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/29/M.PE/1995 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan Umum;
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 121 l.K/008/M.PE/ 1995 tentang Pencegahan dan Penaggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Dan Pengendalian Eksport Mineral Dan Batubara Di Wilayah Sulawesi Tenggara
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 39 TAHON 2013 TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN PENGENDALIAN EKSPOR MINERAL DAN BATUBARA DI WILAYAH SULAWESI TENGGARA
I:
•
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Ekspor Mineral dan Batubara di Wilayah Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 39) diubah, sebagai berikut:
1. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga selengkapnya pasal 2 berbunyi se bagai berikut :
Pasal 2
- ( 1) Setiap Pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan penjualan mineral dan batubara baik dalam bentuk hasil pengolahan dart pemurnian maupun dalam bentuk bijih mineral dart batubara kotor (ore/raw material) wajib mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan pemeriksaan pemasaran dan pemeriksaan keuangan sebelum komoditi tambang dikapalkan atau diangkut sesuai moda pengangkutannya;
- (2)
Pasal 3
- (1) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara wajib melakukan pengolahan dan pemumian untuk meningkatkan nilai tambah mineral dan batubara yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan pemegang IUP lainnya di Sulawesi Tenggara;
2. {2) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi di Wilayah Sulawesi Tenggara hasil produksinya berupa bahan mentah (raw material) diprioritaskan untuk industri pengolahan dan pemumian mineral dan batubara di Sulawesi Tenggara;
- (3) Pemerintah daerah mendukung ketersediaan bahan baku mineral dan batubara untuk keberlangsungan investasi industri pengolahan dan pemumian mineral dan batubara di Sulawesi Tenggara;
- (4) Untuk melakukan penjualan mineral dan batubara dalam daerah dan di luar daerah, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan dari Gubemur Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- (5) Persetujuan penjualan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk surat keterangan verifikasi untuk pengangangkutan dan penjualan mineral sebagaimana
•
•
dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berlaku hanya untuk 1 (satu) kali pengapalan.
Pasal 4
- (1) Setiap pemegang IUP OPerasi Produksi wajib melakukan penjualan mineral dan batubara setelah melalui proses pengolahan dan pemurnian dengan batasan minimum pengolahan dan pemurnian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dikecualikan dari pengertian penjualan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penjualan mineral dan batubara dalam bentuk biji mineral setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4);
- (3) Penjualan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengawasannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Tim Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah
4. Di antara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan 5 (Lima) pasal yaitu pasal 4A, pasal 4B, Pasal 4C, Pasal 4D dan Pasal 4E yang berbunyi sebagai berikut:
Untuk melakukan penjualan mineral dan batubara dalam bentuk mentah (raw material), pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan Surat Keterangan Verifikasi untuk Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)
Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dan pasal 4A, maka pemegang Izin Usaha Pertambartgan Operasi Produksi dan IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian wajib memenuhi syarat-syarat administrasi, teknis dan lingkungan sebagai berikut :
adminstrasi, meliputi :
- 1) Sertifikat CrtC yang telah dilegalisir;
- 2) Surat perjanjian kerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi dan atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian yang disetujui oleh Pemerintah;
- 3) Kerjasama antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian harus termuat dalam SK IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian.
•
•
- 4) Surat pemyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara.
Teknis dan lingkungan, meliputi :
- 1) Surat Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) dan Rencana Kerja dan Anggara Biaya(RKAB) tahun berjalan dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2) Surat Pengesahan Kepala Teknik Tambang dari Kepala Inspektur Tambang Daerah;
- 3) Jaminan Reklamasi 5 (lima) tahun pertama dan/atau tahunan setelah (lima) tahun pertama dan Jaminan Penutupan Tambang
- 4) Surat Keterangan kemajuan pembangunan industri pengolahan dan pemumian mineral dan batubara di Provinsi Sulawesi Tenggara dari Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5) Surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan RI apabila lokasi yang ditambang merupakan kawasan hutan;
- 6) Surat Izin Operasional terminal khusus dari Menteri Perhubungan RI;
- 7) Surat Keterangan yang berisi keterangan jumlah tonase, kadar, harga mineral dan batubara yang akan dijual, nama kapal, pelabuhan muat, tanggal muat dan rencana berlayar dari lembaga surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah;
- 8) Rencana volume penjualan mineral dan batubara.
Pasal 48
- (2) penolakan persetujuan penjualan mineral dan batubara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.
Gubemur melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan menetapkan besaran produksi dan penjualan mineral dan batubara melalui persetujuan Rencana Kerja Tahunan Terris dan Lingkungan (RKTTL) dan Renacana Kerja dan Anggara Biaya (RKAB) Tahunan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang akan melakukan penjualan mineral dan batubara dalam bentuk bahan mentah (raw material) dalam daerah dan luar daerah.
t
•
•
"
•
Pasal II
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
P,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah · ,Sulawesi Tenggara. fh ## LUKMAN ABUNAWAS BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR