UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang MOBILISASI DAN DEMOBILISASI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR27 TAHUN 1997 TENTANG
MOBILISASI DAN DEMOBILISASI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: a bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh se
Pasal 1
Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan :
1. Keadaan bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Keadaan Bahaya.
2. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara
-4 - serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara untuk dipergunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
3. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesi.
4. Mobilisan adalah warga negara anggota Rakyat Terlatih, warga negara anggota Perlindungan Masyarakat, dan warga negara yang karena keahliannya dimobilisasi.
5. Demobilisasi adalah tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum berlakunya mobilisasi.
6. Dembilisan adalah mobilisan yang telah selesai menjalani mobilisasi.
7. Rakyat Terlatih adalah komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan negara, yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat dan perlawanan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.
8. Perlindungan Masyarakat adalah komponen khusus kekuatan petahanan keamanan negara yang mampu berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana dan memperkecil akibat malapetaka.
9. Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya
-5 - alam, dan sumber daya buatan yang dapat digunakan sebagai komponen kekuatan pertahanan dan keamanan negara untuk mewujudkan ketahanan nasional.
10. Sumber daya manusia adalah warga negara yang secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung komponen kekuatan pertahanan keamanan negara.
11. Sumber daya alam adalah susuatu di alam raya yang didalam wujud asalnya dapat didayagunanan untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.
12. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang dapat direkayasa manusia menjadi berdayaguna atau bertambah dayagunanya untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.
13. Sarana dan prasarana nasional adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi untuk menunjang proses penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dan termasuk sebagai komponen pendukung.
14. Menteri adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.
15. Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
BAB II - LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
BAB II - LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 3
Penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi dilaksanakan dengan asas kesemestaan, asas manfaat, asas kebersamaan, asas legalitas, asas selektivitas, asas efektivitas, asas efisiensi, dan asas kejuangan.
BAB II - LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 4
- (1) Mobilisasi diselenggarakan dengan tujuan untuk menanggulangi setiap ancaman yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Demobilisasi diselenggarakan dengan tujuan untuk memulihkan kembali fungsi dan tugas umum pemerintahan, kehidupan kemasyarakatan, dengan tetap terpeliharanya kemampuan dan kekuatan pertahanan keamanan negara.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 5
Dalam hal seluruh atau sebagaian wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya, Presiden dapat menyatakan mobilisasi.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 6
Mobilisasi dikenakan terhadap:
- a. Warga negara yang termasuk:
- 1) anggota Rakyat Terlatih;
- 2) anggota Perlindungan Masyarakat;
- 3) diperlukan karena keahliannya;
- b. sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang dimiliki negara, swasta, dan perseorangan termasuk personel yang mengawakinya.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 7
- (1) Setiap warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memenuhi panggilan untuk mobilisasi.
- (2) Setiap pemilik dan/atau penanggung jawab sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang diperlukan untuk kepentingan mobilisasi wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk mobilisasi.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibentuk badan pelaksana.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 8
- (1) Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna bagi upaya pertahanan dan keamanan, maka:
- a. mobilisasi terhadap warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan melalui penyaringan;
- b. mobilisasi terhadap sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan tetap
BAB III - MOBILISASI
Pasal 9
- (1) Warga negara yang terpilih dalam penyaringan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (2) Warga negara yang berhasil dalam mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan ditetapkan sebagai mobilisan.
- (3) Mobilisan dapat ditugasi untuk melakukan perlawanan rakyat bersenjata atau perlawanan rakyat tidak bersenjata.
- (4) Jangka waktu penugasan mobilisan disesuaikan dengan penugasan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan dan pelatihan, penetapan, pengorganisasian, dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Pemerintah.
- (1) Pemanggilan, penyaringan, dan pembentukan badan pelaksana untuk menjalani mobilisasi, serta kegiatan persiapan molbilisasi lainnya diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Pendidikan dan pelatihan, penetapan, pengorganisasian, dan penugasan, serta kegiatan persiapan mobilisasi lainnya diselenggarakan oleh Panglima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 11
- (1) Untuk memaksimalkan kemampuan operasional sember daya alam, sumber daya buatan, serta sarana san prasarana nasional yang digunakan dalam mobilisasi, dilaksanakan melalui peningkatan daya guna.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang peningkatan daya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 12
- (1) Setiap warga negara dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan dirinya atau orang lain tidak memenuhi panggilan untuk menjalani mobilisasi.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Setiap warga negara dilarang melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain terhindar dari kewajiban
-10 - menjalani mobilisasi.
- (3) Setiap warga negara dilarang melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain tidak menyerahkan sebagian atau seluruh barang atau benda miliknya yang diperlukan untuk kepentingan mobilisasi.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 13
Setiap orang dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain, menyalahgunakan kekuasaan atau mempengaruhi dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, melakukan tipu daya, atau menganjurkan orang lain, untuk tidak menjalani mobilisasi dan/atau tidak menyerahkan sebagian atau seluruh barang atau benda miliknya yang diperlukan untuk kepentingan mobilisasi.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 14
- (1) Setiap mobilisan mendapat rawatan mobilisan dari negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang rawatan mobilisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 15
- (1) Setiap mobilisan yang melaksanakan perlawanan rakyat bersenjata diperlakukan seperti Prajurit Wajib, sedangkan mobilisan yang melakukan perlawanan rakyat tidak bersenjata diperlakukan seperti Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:
gugur, tewas, atau meninggal dunia;
- b. dinyatakan hilang dalam tugas;
- c. sakit dan cacat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi warga negara yang sedang menjalani pendidikan dan pelatihan dalam rangka mobilisasi.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 16
Barang atau benda milik swasta atau perseorangan yang terkena mobilisasi diperlakukan sebagai milik negara dan diberi rawatan kedinasan sesuai dengan sistem pembinaan materiil Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 17
Segala bentuk pajak yang dikenakan atas barang atau benda milik swasta atau perseorangan selama digunakan dalam dinas mobilisasi dibebankan kepada negara.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 18
- (1) Penetapan warga negara sebagai mobilisan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja atau putusnya pendidikan.
- (2) Penetapan barang atau benda milik swasta atau perseorangan yang terkena mobilisasi tidak menyebabkan putusnya hubungan kepemilikan dengan pemiliknya sendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang hubungan kerja, pendidikan dan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur denga Peraturan Pemerintah.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 19
Mobilisan yang melaksanakan perlawanan rakyat bersenjata tunduk pada hukum militer.
DEMOBILISASI
BAB IV - DEMOBILISASI
Pasal 20
Presiden menyatakan demobilisasi bilamana ancaman yang membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia sudah dapat diatasi.
BAB IV - DEMOBILISASI
Pasal 21
Demobilisasi diselenggarakan secara bertahap dengan mengutamakan pulihnya penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
BAB IV - DEMOBILISASI
Pasal 22
Mobilisan yang telah selesai menjalani mobilisasi dikembalikan ke fungsi dan status semula dengan menetapkannya sebagai demobilisan.
BAB IV - DEMOBILISASI
Pasal 23
-13 - prasarana nasional yang telah selesai dipergunakan dalam mobilisasi wajib dikembalikan ke fungsi dan status semula.
BAB IV - DEMOBILISASI
Pasal 24
- (1) Pengembalian demobilisasi ke fungsi dan status semula dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berlakunya demobilisasi.
- (2) Pengembalian barang atau benda milik negara, swasta, perseorangan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah selesai dipergunakan dalam mobilisasi dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya demobilisasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengembalian demobilisan dan barang atau benda milik negara, swasta, perseorangan, serta sarana dan prasarana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV - DEMOBILISASI
Pasal 25
- (1) Untuk melaksanakan pengambilan demobilisan dan barang atau benda milik negara, swasta, perseorangan, serta sarana dan prasarana nasional ke fungsi dan status semula, dilaksanakan kegiatan pemilihan dan pemisahan.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Sebagai tindak lanjut pemilahan dan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan pengembalian dan rehabilitasi.
- (3) Pengembalian demobilisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
-14 - dapat didahului dengan pemberian pendidikan dan pelatihan.
BAB IV - DEMOBILISASI
Pasal 26
- (1) Demobilisan yang menderita cacat dalam rangka mobilisasi mendapat rehabilitasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan rehabilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV - DEMOBILISASI
Pasal 27
- (1) Barang atau benda milik swasta atau perseorangan yang hancur, rusak berat, atau hilang akibat mobilisasi menjadi tanggung jawab negara dan diganti oleh negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tanggung jawab negara dan penggantian barang yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV - DEMOBILISASI
Pasal 28
- (1) Pemilihan, pemisahan, penetapan sebagai demobilisan, dan kegiatan persiapan lainnya diselenggarakan oleh Panglima.
- (2) Rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan, pengembalian, dan kegiatan persiapan lainnya diselenggarakan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan demobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB IV - DEMOBILISASI
Pasal 29
Demobilisan yang telah melaksanakan tugas mobilisasi dan pemilik yang menyerahkan pemanfaatan barang atau bendanya untuk mobilisasi dapat dianugerahi tanda kehormatan dan/atau gelar kehormatan sebagai Veteran Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PIDANA
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun:
- a. setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi panggilan mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- b. setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa alasan yang sah tidak menyerahkan sebagian atau seluruh barang atau benda miliknya yang diperlukan untuk kepentingan mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- c. setiap orang yang dengan sengaja membuat dirinya atau orang lain tidak memenuhi panggilan mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- d. setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain terhindar dari mobilisasi
-16 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- e. setiap orang yang melakukan tipu muslihat sehingga menyebabkan dirinya atau orang lain tidak menyerahkan sebagian atau seluruh barang atau benda miliknya yang diperlukan untuk kepentingan mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
- f. setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan putusnya hubungan kerja atau pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, setiap orang yang melanggar ketentaun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, setiap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak melaksanakan pengembalian demobilisan ke fungsi dan status semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, setiap pejabat yang karena kealpaannya tidak melaksanakan pengembalian demobilisan ke fungsi dan status semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33
- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, setiap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak menyerahkan kembali barang atau benda yang telah digunakan dalam mobilisasi kepada pemilik semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, setiap pejabat yang karena kealpaannya tidak menyerahkan kembali barang atau benda yang telah digunakan dalam mobilisasi kepada pemilik semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 34
Pembiayaan penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi disebabkan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 35
Pada saat udang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan dan Pengerahan Semua Warga Negara dalam rangka Mobilisasi Umum untuk Kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 8), manjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 64, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 2492) dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 36
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO

Penandatangan: pada tanggal 3 Oktober 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR27 TAHUN 1997 TENTANG
## MOBILISASI DAN DEMOBILISASI
## UMUM
1. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Berdasarkan alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara yang meliputi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Tanah air Indonesia merupakan satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara yang mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kesatuan pertahanan keamanan negara mengandung arti bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan penuh kesadaran dan keyakinan, bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan segala kekuatan dan kemampuan serta pengerahan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional.
2. Sejarah perjuangan bangsa memberikan pengalaman bahwa:
- a. upaya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara dilaksanakan melalui penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, yang diawali dengan tegak berdirinya Negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilandasi oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. keberhasilan upaya mempersatukan wilayah nusantara, membela dan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan adalah karena kemanunggalan kekuatan nasional secara semesta, nilai-nilai hakiki perjuangan, dan adanya satu kesatuan strategi serta satu kesatuan komando;
- d. dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia senantiasa disadari oleh semangat seluruh rakyat sebagai pejuang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tumbuh dari segenap lapisan rakyat. Oleh karena itu semangat perjuangan yang mewujudkan kemanunggalan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan rakyat marupakan hakikat dari kekuatan pertahanan keamanan negara;
- e. nilai-nilai hakiki seperti persaudaraan, kebersamaan, ketangguhan, keuletan, keberanian, kerelaan berkorban, semangat kejuangan yang tinggi, disiplin, persatuan dan kesatuan, percaya pada kekuatan sendiri, dan keyakinan akan kemenangan, serta tidak kenal menyerah merupakan hasil perkembangan sejarah perjuangan bangsa;
- f. bangsa Indonesia pada hakikatnya telah dua kali melaksanakan mobilisasi, yaitu pada tangdal 23 Agustus 1945 dengan hasil tegak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pada tanggal 19 Desember 1961 dengan hasil kembalinya Irian Barat kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dalam kehidupan negara, aspek pertahanan keamanan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hakikat pertahanan keamanan negara adalah perlawanan rakyat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab warga negara tentang hak dan kewajiban bela negara serta berdasarkan keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemenangan, dan tidak kenal menyerah.
Penyelenggaraan perlawanan rakyat semesta dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang memiliki sifat-sifat kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan dengan mendayagunakan sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional secara menyeluruh, terpadu dan terarah, adil dan merata yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah.
Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dibina untuk mewujudkan daya tangkal dengan membangun, memelihara, dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara yang terdiri atas Rakyat Terlatih, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia beserta Cadangan Tentara Nasional Indonesia, Perlindungan Masyarakat, dan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional.
Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri, serta sebagai pelatih rakyat bagi pelaksanaan tugas pertahanan keamanan negara.
Penggandaan kekuatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dilaksanakan melalui pengaktifan Cadangan Tentara Nasional Indonesia, sedangkan pelipatgandaan kekuatan pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui mobilisasi.
4. Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan.
Perang merupakan jalan terakhir dan hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan serta kepentingan nasional dan sedapat mungkin diusahakan agar wilayah nasional tidak menjadi ajang perang.
Pelaksanaannya meliputi tindakan untuk menghadapi serangan musuh dari luar negeri, tindakan untuk menanggulangi ancaman terhadap keamanan dalam negeri, dan tindakan untuk menjaga agar kehidupan rakyat tetap berjalan secara normal dan sejauh mungkin dapat melingdungi jiwa dan harta benda rakyat dari akibat bencana perang. Oleh karena itu, mobilisasi meliputi kegiatan untuk melakukan perlawanan rakyat bersenjata dan perlawanan rakyat tidak bersenjata yang kedua-duanya tetap berada dalam satu kesatuan komando sehingga tujuan mobilisasi terwujud secara efektif dan efisien.
Kesejahteraan dan keamanan merupakan dua aspek yang saling mendukung dalam pembangunan nasional. Dalam keadaan damai pembangunan kesejahteraan mendapatkan prioritas, sedangkan apabila keadaan intensitas ancaman meningkat dan membahayakan kehidupan negara dan bangsa maka pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan akan lebih mendapat prioritas.
Upaya penyelarasan kekuatan pertahanan keamanan negara dengan intensitas ancaman sesuai dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta diselenggarakan dengan mobilisasi dan demobilisasi.
Mobilisasi dimaksudkan untuk menanggulangi ancaman, sedangkan demobilisasi di-gunakan bagi pemulihan fungsi dan tugas umum pemerintahan, kehidupan kemasyarakatan, dengan tetap terpeliharanya kemampuan dan kekuatan pertahanan keamanan negara. Dengan demikian, mobilisasi dan demobilisasi mengandung makna upaya bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan, melindungi segenap hak dan kewajiban setiap warga negara dalam usaha bela negara sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi dilaksanakan berdasarkan asas kesemestaan, asas manfaat, asas kebersamaan, asas legalitas, asas selektivitas, asas efektivitas, asas efisiensi, dan asas kejuangan.
5. Berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 12
Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, Presiden menyatakan berlakunya keadaan bahaya untuk seluruh wilayah negara ataupun sebagian dari padanya sesuai dengan intensitas ancaman yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat atau kelangsungan hidup bangsa dan negara serta keutuhan wilayah maupun persatuan dan kesatuan nasional. Hal-hal yang mendasari kewenangan Presiden untuk mengeluarkan pernyataan berlakunya keadaan bahaya, di antaranya: - a. terjadinya pemberontakan atau perlawanan bersenjata yang mangancam kedaulatan negara atau terjadinya bencana yang mengancam keamanan dan ketertiban hukum dan dikhawatirkan tidak dapat di