PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 20 Tahun 2013 tentang PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (berlaku 2 Juli 2013)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah menyebutkan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 `tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 107);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
5. Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau barang, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.
9. Penyelenggara Reklame adalah perseorangan atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Reklame Papan/ Billboard adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete , vynile , termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan.
11. Reklame Megatron/Videotron/ Large Electronic Display ( LED ) adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubahubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
12. Reklame Baliho adalah Reklame yang berbentuk gambar di atas kain, kertas dan sejenisnya yang berbentuk rangka terbuat dari kayu dan sejenisnya yang berukuran minimal.
13. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
14. Reklame Melekat (Stiker) adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² (dua ratus sentimeter kuadrat) per lembar.
15. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lainnya. Yang termasuk kategori reklame selebaran adalah poster, flyer , brosur, leafleat , pamflet , flag chain dan sejenisnya.
16. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
17. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lainnya yang sejenis.
18. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
19. Reklame Film/ Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenisnya, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
20. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
21. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
22. Nilai Jual Objek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan Reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancangan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain sebagainya, sampai dengan bangunan Reklame selesai
dipancangkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang di tempat yang telah diijinkan.
23. Nilai Strategis Penempatan Reklame, yang selanjutnya disingkat NSPR adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame ## BAB II
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Untuk mendapatkan Data Wajib Pajak, dilaksanakan Pendaftaran dan Pendataan terhadap Wajib Pajak.
- (2) Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Setiap Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan usahanya ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai kegiatan usahanya untuk diberikan NPWPD.
BAB III - NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 4
- (1) Pemungutan Pajak atas penyelenggaraan Reklame dinamakan Pajak Reklame.
- (2) Subjek Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemasangan Reklame.
- (3) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (4) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
- a. reklame papan/ billboard /videotron/megatron/ large electronic display (led )/baliho/ branding;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat/stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/ slide ; atau
- j. reklame peragaan.
BAB III - NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 5
Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah; atau
- e. reklame yang semata-mata bukan untuk tujuan komersil dalam hal ini memuat nama tempat ibadah atau kegiatan kerohanian, lembaga pendidikan dan sosial.
DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME DAN
TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME DAN
Pasal 6
- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (3) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menjumlahkan NJOPR dan NSPR.
- (4) Perhitungan NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada faktor-faktor meliputi :
- a. ukuran Reklame;
- b. jenis Reklame; dan
- c. lama pemasangan.
- (5) Hasil Perhitungan NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dalam bentuk tabel dengan nilai yang telah distandarkan seperti dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan ini.
- (6) Perhitungan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada faktor-faktor meliputi :
- a. ukuran Reklame;
- b. lokasi penempatan;
- c. kelas jalan;
- d. jangka waktu penyelenggaraan; dan
- e. sudut pandang.
- (7) Perhitungan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

## Pasal 7

- (1) NSPR berdasarkan ukuran Reklame (NSUR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a ditentukan sebagai berikut :
- (2) NSPR berdasarkan ukuran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan harga dengan nilai sebagai berikut :

- a.

- ukuran Reklame 1 - 1,99 M 2 ;

- b. ukuran Reklame

2

-

4,99

M 2 ;

- c. ukuran Reklame

5

-

9,99

M 2 ;

- d.

- ukuran Reklame 10 - 14,99 M 2 ;

- e. ukuran Reklame

15

-

19,99

M 2 ;

- f.

- ukuran Reklame 20 - 24,99 M 2 ;

- g. ukuran Reklame

- 25 - 29,99 M 2 ;

h. ukuran Reklame

30

-

34,99

M 2 ; atau

- i. ukuran Reklame

- &gt; 35 M 2 .

| a. | ukuran Reklame | 1 | - | 1,99 | M 2 | : | Rp. | 15.000; |
|------|------------------|-----|-----|--------|-------|-----|-------|---------------|
| b. | ukuran Reklame | 2 | - | 4,99 | M 2 | : | Rp. | 20.000; |
| c. | ukuran Reklame | 5 | - | 9,99 | M 2 | : | Rp. | 40.000; |
| d. | ukuran Reklame | 10 | - | 14,99 | M 2 | : | Rp. | 70.000; |
| e. | ukuran Reklame | 15 | - | 19,99 | M 2 | : | Rp. | 100.000; |
| f. | ukuran Reklame | 20 | - | 24,99 | M 2 | : | Rp. | 150.000; |
| g. | ukuran Reklame | 25 | - | 29,99 | M 2 | : | Rp. | 220.000; |
| h. | ukuran Reklame | 30 | - | 34,99 | M 2 | : | Rp. | 350.000; atau |
| i. | ukuran Reklame | | > | 35 | M 2 | : | Rp. | 500.000. |

## Pasal 8

- (1) NSPR berdasarkan lokasi penempatan (NSLR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b diberikan bobot 45% (empat puluh lima persen) dan diatur antara lain :
- (2) NSPR berdasarkan lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan skor sebagai berikut :
- (3) Khusus Reklame Selebaran, Stiker/melekat NSLR diberikan Skor = 0 (nol).

- a. kawasan A : Kompleks Pusat Kota dan sekitarnya;

- b. kawasan B :

Kompleks Pasar Girian, Pasar Sagerat, Pasar Winenet, Pasar Ruko Pateten dan Sekitarnya;

- c.

- kawasan C :

Kompleks Perkantoran, Pertokoan/Ruko, Perindustrian dan Sekitarnya; atau

- d.

- kawasan D

- Kompleks Permukiman Penduduk dan yang tidak termasuk pada kawasan A, kawasan B dan kawasan C.

- a. kawasan A

- diberi skor

10;

- b. kawasan B :

diberi skor 8;

- c. kawasan C :

diberi skor

5; atau

- d. kawasan D

:

diberi skor

2.

## Pasal 9

- (1) NSPR berdasarkan kelas jalan (NSKJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c diberikan bobot 35% (tiga puluh lima persen) diatur sebagai berikut :
- a. tipe A :

Jalan Primer dari Kelurahan Sagerat sampai Kelurahan Aertembaga;

- b. tipe B :

Jalan Sekunder dari Terminal Tangkoko dan Kelurahan Danowudu sampai pasar Winenet;

- c. tipe C

- 

Jalan Lokal yang menghubungkan Jalan Primer/Tipe A dan Jalan Sekunder/Tipe B; atau

- d. tipe D

- Jalan Lokal yang tidak termasuk pada Tipe A, Tipe B dan Tipe C.

- (2) NSPR berdasarkan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan skor antara lain :
- (3) Khusus Reklame Berjalan/Kendaraan NSKJ diberikan skor = 10 (sepuluh).
- (4) Khusus Reklame Selebaran, Stiker/melekat NSKJ diberikan Skor = 0 (nol).

- a. tipe A : diberi skor 10;

b. tipe B

: diberi skor 6;

c.

tipe C :

diberi skor 3; atau

- d. tipe D

:

diberi skor

2.

## Pasal 10

- (1) NSPR berdasarkan jangka waktu penyelenggaraan (NSWP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf d ditentukan berdasarkan pilihan lamanya pemasangan antara lain :
- (2) NSPR berdasarkan jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot antara lain :
- (3) Pilihan lamanya pemasangan Reklame yang tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibulatkan ke atas pada pilihan terdekat.

- a.

- lamanya penyelenggaraan : 3 bulan;

- b.

- lamanya penyelenggaraan : 2 bulan;

- c. lamanya penyelenggaraan :

- 1 bulan;

- d. lamanya penyelenggaraan

: 3 minggu;

- e. lamanya penyelenggaraan :

2 minggu;

- f. lamanya penyelenggaraan :

1 minggu;

- g. lamanya penyelenggaraan :

5 hari;

- h. lamanya penyelenggaraan :

4 hari;

- i.

- lamanya penyelenggaraan :

3 hari;

- j. lamanya penyelenggaraan

:

2 hari; atau

- k. lamanya penyelenggaraan

:

1 hari.

| a. | lamanya penyelenggaraan | : 3 | bulan diberi bobot | : | 100 | %; |
|------|---------------------------|------------|----------------------|-----|-------|---------|
| b. | lamanya penyelenggaraan | : 2 bulan | diberi bobot | : | 90 | %; |
| c. | lamanya penyelenggaraan | : 1 bulan | diberi bobot | : | 85 | %; |
| d. | lamanya penyelenggaraan | : 3 minggu | diberi bobot | : | 75 | %; |
| e. | lamanya penyelenggaraan | : 2 minggu | diberi bobot | : | 65 | %; |
| f. | lamanya penyelenggaraan | : 1 minggu | diberi bobot | : | 55 | %; |
| g. | lamanya penyelenggaraan | : 5 hari | diberi bobot | : | 40 | %; |
| h. | lamanya penyelenggaraan | : 4 hari | diberi bobot | : | 35 | %; |
| i. | lamanya penyelenggaraan | : 3 hari | diberi bobot | : | 25 | %; |
| j. | lamanya penyelenggaraan | : 2 hari | diberi bobot | : | 15 | %; atau |
| k. | lamanya penyelenggaraan | : 1 hari | diberi bobot | : | 10 | %. |

## Pasal 11

- (1) Nilai Strategis Penempatan Reklame berdasarkan Sudut Pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf e diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) ditentukan berdasarkan persimpangan jalan atau arah lalu lintas antara lain :

- a. sudut pandang

:

- &gt; 3 arah;

- b. sudut pandang

:

3 arah;

- c. sudut pandang :

2 arah; atau

- d.

- sudut pandang :

1 arah.

- (2) Nilai Strategis Penempatan Reklame berdasarkan Sudut Pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan skor antara lain :
- (3) Khusus reklame dalam ruangan NSSP diberikan skor = 1 (satu) dan Reklame berjalan/kendaraan NSSP diberikan skor = 10 (sepuluh).
- (4) Khusus Reklame selebaran, Stiker/Melekat NSSP diberikan skor = 0 (nol).

| a. | sudut pandang | : | > 3 arah | diberikan skor | 10; |
|------|-----------------|-----|------------|------------------|---------|
| b. | sudut pandang | : | 3 arah | diberikan skor | 8; |
| c. | sudut pandang | : | 2 arah | diberikan skor | 5; atau |
| d. | sudut pandang | : | 1 arah | diberikan skor | 2. |

## Pasal 12

- (1) Perhitungan Pajak Reklame Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dihitung dengan rumus :

Pajak Reklame

Tarif

Terhutang

=

Pajak

x

NSR

Tarif Pajak Reklame

: 25% (dua puluh lima persen)

NSR

: Nilai Sewa Reklame

- (2) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dihitung dengan rumus :

## NSR = NJOPR + NSPR

NSR

: Nilai Sewa Reklame

NJOPR

: Nilai Jual Objek Pajak Reklame

NSPR

: Nilai Strategis Penempatan Reklame

## Pasal 13

- (1) Perhitungan NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dihitung dengan rumus :

NJOPR = HSUR + ( KR x HSKR )

NJOPR

: Nilai Jual Objek Pajak Reklame

HSUR

: Harga Standar Ukuran Reklame

KR

: Ketinggian Reklame

HSKR

: Harga Standar Ketinggian Reklame

- (2) Perhitungan NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), dihitung dengan rumus :

## NSPR = (NSLR + NSSP + NSKJ) X NSUR X NSWP

NSPR :

Nilai Strategis Penempatan Reklame

NSUR :

Nilai Strategis Ukuran Reklame

NSLR

: Nilai Strategis Lokasi Reklame

NSKJ

:

Nilai Strategis Kelas Jalan

NSSP

:

Nilai Strategis Sudut Pandang

NSWP

:

Nilai Strategis Waktu Penyelenggaraan

- (3) Perhitungan NSLR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan rumus :

NSLR = Bobot x Skor

- (4) Perhitungan NSKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan rumus :

NSKJ = Bobot x Skor

- (5) Perhitungan NSSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan rumus :

- (6) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku hanya untuk 1 (satu) sisi, apabila terdapat 2 (dua) sisi atau lebih maka ditambahkan 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari Hasil Perhitungan NSR.

NSSP = Bobot x Skor

## Pasal 14

Untuk menghitung Luas Reklame, maka dilakukan dengan cara :

- a. reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
- b. reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi;
- c. reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing; atau
- d. ketinggian reklame dihitung dari permukaan tanah atau lantai sampai setengah dari objek pajak reklame.

## BAB V

## PENYELENGGARAAN REKLAME

## Pasal 15

- (1) Reklame diselenggarakan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Instansi yang berwenang dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan reklame terlebih dahulu dilaporkan dan didaftar pada Dinas Pendapatan Daerah untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan Perpajakan Daerah.

## Pasal 16

- (1) Reklame diselenggarakan 1 (satu) kali dalam masa pajak tertentu.
- (2) Perubahan ukuran dan/atau isi materi Reklame sebelum berakhirnya masa Pajak, dikenakan perhitungan baru sesuai ketentuan peraturan Perpajakan Daerah.

Diundangkan di Bitung pada tanggal 2 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA, ttd

Drs. EDISON HUMIANG,M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.1961 0804 198603 016

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 75

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 31 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 2 Juli 2013

WALIKOTA BITUNG , ttd

HANNY SONDAKH