PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 10 Tahun 2016 tentang TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2AA7 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan punpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dinyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan;
- bahwa berdasarkan Surat Sekretaris DPRD Provsu tanggal 28 Deserrr.ber 2Ot5 Perihal Hasil Surve5r Harga Sewa Rumah, telah ditetapkan hasil penilaian Tim Penaksir Harga Sewa Rumah Di Kota Medan sebagai dasar pemberian biaya tunjangan perumahan bagr Pimpinan dan Anggota DPRD Provsu Tahun Anggaran 2476; b.
- bahwa Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2A16; c.
Mengingat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3); :1.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun zAV tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1; 2.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2AA4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 90, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2AAT tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2AA4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7l2l; 3.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2A06 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 4.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2AAT tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AO7 Nomor 5); 5.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7); 6.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O1O tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OlO Nomor 1); 7.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Ot6 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A16 Nomor 1); 8.
- Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Ot6 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Arc Nomor 1); 9.
MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKIL,AN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 3.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4.
5. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dalam hal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan Rumah Dinas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara diberikan Tunjangan Perumahan.
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
BAB II - BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 3
T\rnjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.
BAB II - BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 4
- (1) Besarnya Ttrnjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
- a. Wakil Ketua sebesar Rp. 29.416.666,- per bulan
- b. Anggota sebesar Rp. 23.85O.OOO,- per bulan
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2AL6.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong Pajak Penghasilan (PPH 15%).
BAB II - BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 5
Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 dengan kode rekening 1.2A.1.2O.O1.OO.OO.5. 1. 1.O1. 16.
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2AL5 tentang Ttrnjangan Perumahan Bagr Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, PELAKSANA, TOI{Y SUSARTO, SH PEMBINA ?INGKAT I NIP. 19630920 199007 1001

Penetapan: Ditetapkan di Medan pada tanggal 3O Maret 2OL6 Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA, TENGKU ERRY NURADI

Penetapan: Diundangkan di Medan pada tanggal 30 Maret 2A16

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd HASBAN RITONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 10