PERATURAN BUPATI MA Nomor 3 Tahun 2017 tentang KRITERIA,PERSYARATAN,MEKANISMEDANTATACARAPEMBERIAN TAMBAHANPENGHASILANBAGIPEGAWAINEGERI SIPIL PADAOPD DINAS PENANAMANMODALDANPELAYANAN TERPADU SATUPINTU KABUPATENMUSI BANYUASIN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI MUSI BANYUASIN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat a.
bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pegawai PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan BupatijWalikota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa tujuan pemberian tunjangan khusus terse but untuk meningkatkan kualitas layanan, disiplin, kinerja, motivasi pegawai sehingga terwujudnya aparatur yang berintegritas, bersih, dan bebes korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl dalam huruf dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Kriteria, Persyaratan, Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.
1.
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di 8umatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor ·28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
13. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Menctapkan
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9).
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG KRITERIA,PERSYARATAN,MEKANISMEDAN TATACARA PEMBERIAN TAMBAHANPENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENANAMANMODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BAB II - f
Pasal 2
- (1)Tarnbahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagairnana dirnaksud dalam pasal 2, juga dipengaruhi oleh tingkat kehadiran PNS;
BAB II - f
Pasal 3
- (1) Dinas Perianaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin sebagai penyelenggara pelayarian publik, berdasarkan tugas pokok dar. fungsi serta kewenangan yang ada, merniliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakuk.m, sebagai berikut :
2. 1Ii· d t 1 0· d P 1 (Q.'~\ d a. ivrenyusun an rnene rap can ;::;tan ar e ayarian Tc.r-) an Staridar Operasional Proscd ur (SOP);
- b. Mernberikan pelayanan kepada rnasyarakat dan pelaku usaha harus sesuai derigan SOP dan tidak mele bihi standar waktu yang diteritukan;
- c. Tran sparansi terhadap pengenaan biaya pelayanan perizman dan non perizman berdasarkan peraturan/k:etentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara Felayanan Publik sebagaimana ayat (1) diatas, harus melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, se bagai berikut :
- a. Melakukan publikasi standar pelayanan perizinan dari non perizinan Pelayanan Terpadu 8atu Pintu (PTSP);
- b. Penyediaan sarana dan rneka.nisrne penyelenggaraan penanganan layanan PTSP;
- c. Peningkatan transparansi penger...aan biaya perizinan dan non penzman berdasarkan peraturanjketentuan yang berlaku;
- d. Melakukan kegiatan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik.
BABIII
KETENTUAN DAN PERSYARATAN
PEMBERlAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasa14
- (1)Tarnbahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagairnana dirnaksud dalam pasal 2, juga dipengaruhi oleh tingkat kehadiran PNS;
- (2)Tingkat kehadiran PNS sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, yang rneliputi :
- a. Keterlarnbatan rnasuk kerja;
- h. Kepulangan rnendahului jam pu.ang kerja;
- c. Ketidakhadiran kerja.
- (3)Dalarn melakukan perhitungan tingkat kehadiran PNS :
- a. Cuti diluar tanggungan negara dihitung sebagai hari tidak rnasuk kerja;
- b. Dinas luar, meliputi mengikuti diklat, rnelaksanakan perjalanan dinas luar daerahJnegeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.
BAB II - f
Pasal 5
Tambahan penghasilan, tidak diberikan kepada :
- .(1)PNSyang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- (2)PNS yang diberhentikan dengan horrnat atau tidak dlengan horrnat;
- (3)PNS yang diperbantukanJ dipekerjakan pada Badan/lnstansi lain diluar lingkungan Pemerintah Daerah;
- (4)PNS yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk rnenjalar.i persiapan pensiun.
Metode perhitungan .tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :
y-an-g t -~D::-:-i~b--=-a--y~~ar-:-:-:];enuh
| No. | Kornponen | Jumlah potonganfE3.li __ i --4 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Tidak ada kabar r--.-+--------------------t-------.--------j | 4% |
| 2 | Terlambat Datang | 2% |
| 3 | Izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat tugas atau memo dari atasan langsung, dan diketahui oleh pejabat organisasiy tempat berurusan atau disusulkan kemudian yang sifatnya mendesak | .-------1 Dibayar penuh |
| 4 | Izin terlambat datang karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat : mengurus keluarga dan family atau kerabat dekat / tetangga dekat yang mengalami rnusibah kecelakaan atau meninggal dunia (emergency) yang izmnya hams disusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan | Dibayar Penuh |
| 5 | Cepat pulang | 2% ------1 |
| 6 | Izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum Jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung dan diketahui oleh pejabat./organisasi tempat berurusan | Dibayar penuh |
| 7 | Izin cepat pulang karena terkait masalah sosial seperti membesuk/ mengurus keluarga, membesuk kerabat dekat/family dekat Ztetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan z sakit keras /meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung dan jika bersama harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja yang bersangkutan | Dibayar penuh |
| 8 | Izin tidak masuk kerja sehari penuh terkait dengan masalah social yang sifatnya darurat: mengurus keluarga dan family atau kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan / sakit keras /meninggal dunia (emergency)yang diizinnya harus disusulkan kemudian hari kepada unit | 2% |
| 9 | Izin menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan adanya undangan resrm kehac1irannya di ketahui oleh pejabat atau pengurus | Dibayar penuh |
| | yang rnengundang f---l-O--+...;S~al~{1~· t.=::d:.::e~n~gan~. :::::p:::::e:::m~b-e-n;-· t-a-:-h-u-a-n--:d;-an--:-· y-an-g bersangkutan maksimal Z hari | t |
| 11 | Sakit tanpa pemberitahuan dianggap Tidak ada kabar (TK\ | 4% |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 12 | Sakit dilengkapi dengan surat dokter maksimal 14 hari | Dibayarp uh en |
| 13 | Sakit dengan pemberitahuan, tetapi lebih dari 2 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap Tidak ada kabar rrK) | 4% |
| 14 | Sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter [maksimal 14 hari) kelebihannya dianggapizin | 2% |
| 15 | Sakit lebih dari 14 hari, ada surat izin curl sakit dari pejabat pembina kepegawaian (Bupati) | Dibayar p en -- uh |
| 16 | Cuti (semua berrtuk cuti kecuali cuti diluar tanggungan negara) | Dibayar uh pen |
| 17 | Tugas Belaiar | 50°;j |
| 18 | Tugas belajar sudah habis waktunya dan tidak melaporkan diri | Tidak diba ~kan YB] |
| 19 | Libur Kalenderdan LiburAkademik | Dibayar r .uh reri |
Pasa17
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin sebagai penyelenggara pelayanan publik me!T1 .·. punyai tugas untuk membuat dan menyampaikan laporan secara rutin kepada Bupati Musi Banyuasin, sebagai berikut:
- a. Perkernbangan realisasi penerbitan penzman dan non perizinan setiap bulan yang dilaporkan pada awal bulan berikumya;
- b. Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)setiap triwulan yang dilaporkan pada awal triwulan berikutnya;
3. c.· Penanganan pengaduan masyarakat setiap bulan yang dilaporkan pada awal bulan berikutnya;
- d. Perkembangan realisasi investasi setiap triwulan yang dilaporkan pada awal triwulan berikutnya.
BABIV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasa18
Pembayaran tambahan penghasilan dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pe1aksanaan Anggaran (DPA} OPD berkenan.
Pasa19
- (1) Pernbayaran tambahan penghasilan berdasarkan daftar hadir kerja PNS;
- (2) Pembayaran tambahan pengnasilan dibayarkan sebulan sekali, yang pembayarannya dilakukan pada awal bulan berikutnya;
- (3) Pembayaran tambahan penghesilan untuk bulan Desember dapat dibayarkan diakhir bulan berjalan.
PasallO
- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan dengan mekanisrne pembayaran langsung (LS);
- (2) Bendahara . pengeluaran masir.g-rnasing OPD/unit kerja melakukan pembayaran tambanan penghasilan kepacla PNS yar~gtercatat dalam daftar PNS OPD/unit kerja berkenan.
Pasall1
BAB II - f
Pasal 21
Pasa112
- (1) SPP-LS Tambahan Penghasilan untuk penerbitan SPM-LS Tarnbahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil harus dilengkapi dengan :
- a. Daftar Tanda Terima Tambahan Penghasilan;
- b. Daftar Hadir Kerja Pegawai;
- c. Daftar Perhitungan Tambaha.. n Penghasilan Pegawai;
- d. Surat Pernyataan Tanggung ,Jawab Mutlak;
- e. SSP PPh Pasal 21.
- (2) Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dal81TI rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
- a. Lembar kesatu sebagai pertinggal pada OPD bersangkutan;
- b. Lembar kedua disampaikan kepada DPKAD;
- c. Lembar ketiga disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah.
2. (3)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaim.ana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuat dalam rangkap 3ftiga) dengan ketentuan :
- a. Lembar kesatu sebagai pertinggal pada OPDbersangkutan;
- b. Lembar kedua disampaikan kepada DPKAD;
- c. Lembar ketiga disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah.
6. (4)SPM-LSpernberian tambahan penghasilan dibuat rar.gkap 3 (tiga) dengan ketentuan :
- a. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada DPKAD;
- b. Lembar ketiga pertinggal pada OPDbersangkutan.
9. (5)Format daftar perhitungan tambahan penghasilan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini;
10. (6)Bagi PNS yang mendapat hukuman disiplin harus melampirkan Keputusan Hukuman Disiplin.

## Pasal13

SPM-LS Tarnbahan Penghasilan diajukan ke DPKAD untuk penerbitan SP2D dilampiri dengan :

- a. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai;
2. .b. Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja Pegawai;
- c. Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak;
- d. SSP PPh Pasal 21;
- e. Bagi PNS yang mendapat hukuman disiplin harus melampirkan Keputusan Hukuman Disiplin.

## BABV

## PENUTUP

## Pasal14

Tambahan Penghasilan diberikan kepada pegawai pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin terhitung mulai bulan .Jarruari 2017.

## Pasal15

Peraturan Bupati Musi Banyuasin im mulai berlaku pada tangga13 Januari 2017

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Ditetapkan di Sekayu pada tanggal J lJanuan 2017 r

Diumdangkan di Sekayu pada tanggal:2.1 ) ANW1(Z--/ 2017



BERITA DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2017 NOMOR .3

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR

3

TAHUN 2017

TANGGAL

::;21 ?1ff',rJ/ifLl

2017

KOP SKPD

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

NIP

Pangkatj Gol. Jabatan

: Pengguna Anggaran/ Kuasa Penqq:.. tria Anggaran SKPD

Menyatakan derigan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan tambahan penghasilan pegawai bulan (bulan yang oersanqkutan] untuk ... pegawai ljumlah Pegawai} pada {nama SKPD}/UrA kerja}. Telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor Tahun 2017 ten tang Kriteria, Persyaratan, Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Tambahan ?enghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelayanan Perizinan dan Perianaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pernbayaran Tambahan Penghasilan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-bertarnya.

Sekayu,

Pengguna Ariggaran '

Kuasa Pengguna Anggaran

...

)

NIP

.

Ditetapkan d: Se::Cayu pada tanggal"'7Januari 2017

PIt. BU ATIMUST B UASIN,


DAVIDBJ Sl:?(~

\_\_

.

--\_.

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR

3

TAHUN 2017

TANGGAL

: Dr ')I\-IVLi AfZ-I

2017

## DAFTAR PERHITUNGAN

## TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

SKPD j UNIT KERJA

BULAN

| No | Nama/NIP | Go i | TP. Maksimal | Tingkat I<ehadiran 0' /0 | Jumlah I< t o or | Hukuman ,. . r OISIPIn % | TP seoe um ~a:ak | PPh pasal 21 | ,'.nlah ::J2.·~ih | Tanda tangan -----_. |
|------|------------|--------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4~5) | 7 | 8=6-(l3x7) | 9 | '0-" 9 -.(1- | 11 |
| | Jumlah | I I I | | | | | I I | | | -------- |

----I

Sekayu,

Penggun a Anggaranj

Kuasa Pengguna Anggaran

(

)

NIP

: ..

Beridahara Pengeluaran

(

:

NIP

.

)

.

)

Pembuat daftar gaj:

(

.

NIP

Ditetapkan di Sekayu pada tanggal-] J anuari 20 17 P~I~~:'

DAVID BJ SIREGAR


,.

\

.•.

J

LAMPlRAN III

PERATURAN BUPATI MUS! BANYUASIN

Nor.• ,[OR

3

TAHUN 2017

TANGGAL

:

8 1 jl1NVArLl

2017

\CONTOHSKPPERBULAN

## FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

| No | l.Psjabat Penilai | -NO--rl | Pegawai Ne~ipil yang Dinilai | Pegawai Ne~ipil yang Dinilai | Pegawai Ne~ipil yang Dinilai | Pegawai Ne~ipil yang Dinilai |
|------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Nama j | 'I | Nama | _ | _ | _ |
| 2 | NIP I | 2 | NIP | | | |
| 3 | PangkatJGoLRuang | 3 | PanakatJGol, | Ruang | Ruang | Ruang |
| 4 | Jabatan I. I | 4 | Jabatan | | | |
| 5 | Unit Kerja I | 5 | Unit Kerja | | | |
| No | Kegiatan Ti.qas Jabatan | Angka Kredit | Target | Target | Target | Target |
| No | Kegiatan Ti.qas Jabatan | Angka Kredit | Kuant !output | Kual!MJtu | Waktu | Biaya |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Merencanakan kebutuhan anggaran | | 1 dokumen | 100 | 1 bulan | |
| 2 | Merencanakan ana isis kebutuhan pe'ietepan fonmasi | \ | 18surat | 100 | 1 bulan | |
| 3 | Merumuskan rancangan peraturan perundanq-undanqan | | 2 surat | 100 | 1 bulan | |
| 4 | Mene:apkan pertimbanqan teknis kenaikan panqkat PNS | | 100 sk | 100 | 1 bulan | |
| 5 | Mengelola dokumen kepegawaian | | 100 sk | 100 | 1 bulan | ~. |
| 6 | Menyelesaikan permasaiahar. kepegawaian | | 42surat | 100 | 1 bulan | -1---'---- |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | c- L__ |

Sekayu,

,J anuari 20

Pejabat Penilai

Pegawai Negeri 8ipil yang dinilai

(

,

)

lNIP,

.

(

,

"

,

)

NIP

,

,

.

"

Ditetapkan di Sekayu pada tanggaP}JaTluari 2017


DAVID BJ SIREGAR