Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2012 tentang PENGELOLAANSAMPAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANOKALAN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAANSAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur · (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran.Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
f
'•
,I
'
Menimbang:
Mengingat:
PEMERINTAH KABUPATEN BANG¥ALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAANSAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, perlu niembentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nonior 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tqhun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbal{aya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia /Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Reputjlik Indonesia Nomor 3815) sebagannana telah diubah I dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Norn.or 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nbmor 3910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tcfuun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia JTahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 ten tang Analisis Mengenai Dampak Lin~kungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia ;Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repuolik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
t
"
3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 T{lhun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilap. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Norn.or 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ~omor 3982);
2. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tjahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 N01hor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
3. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya clan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air clan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan , Pemerintah Nomor . 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\_ Nomor 4761);
20. Peraturan Menteri Dalam · Negeri N'omor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; ·
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prodtik Hukum Daerah;
I
"
24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangk~lan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negen. Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran ! Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 4/E);
3. i 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelola?-n Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9 Seri E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E); .
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruangi Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 ! (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Noµior 4 /E).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN · ctan ·
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
KETENTUAN UMUM
BAB I - Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari~hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Prov1nsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran JDaerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 4/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka~ an Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolafn Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ban~kalan Tahun 2007 Nomor 9 Seri E); sebagaimana t~lah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka}.an Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten B&amp;ngkalan Tahun 2008 ' Nomor 4 Seri E); 1
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruangl Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 i ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4 /E).
Dengan Persetujuan Bersama
:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATB;N BANGKALAN ! dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
I•
•
5
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/ atau fasilitas lainnya.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan be:rkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
11. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dap\_/atau pemanfaatan kembali sampah.
12. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/ atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/ atau kemasan produk.
13. Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang . ber~una setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. ·
14. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya unuk mengguna-ulang sampah sesuai fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna-ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
15. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan meliputi pemilahan, pengufnpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
16. Pemilahan Sampah adalah kegiatan niengelompokkan dan memisahkan sampah sesuru. dengan Jems, jumlah, dan/ atau sifat sampah.
17. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber ~ampah ke tempat ' penyimpanan sementara.
18. Pengangkutan Sampah adalah kegiat~ membawa sampah dari tempat penyimpanan sementara dap/atau pemindahan menuju ke tempat daur ulang, pengolahan, atau pemrosesan akhir.
19. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
20. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
21. Tempat P~nampungan Semel)tara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
22. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaa ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
23. Tempat Pemrosesan Akhir, yang sefanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/ a tau badan hukum.
25. Produsen adalah setiap orang, usaha, dan/atau kegiatan yang mengsilkan tlmbulan sampah.
26. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
27. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan !kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
28. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang s~lanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan. j
29. Badan Layanan Umum Daerah P~rsampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemehntah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayananl kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ a tau jasa yang dijual tan pa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada pnn~1p efisiensi dan produktivitas.
,• • ,
7
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Pengelolaan sampah ,di Daerah diselenggarakan
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Pengelolaan sampah bertujuan untuk meniligkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 4
Sampah yang dikelola oleh Daerah terdiri a1!as:
- a. sampah rumah tangga; dan
!
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 5
Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan yang terdiri atas:
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
8
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan $ampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi ~pesifik local yang ! berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, . masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 6
- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 8
- (1) Setiap orang dalam mengelola sampah wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW dan/ atau kelurahan/ desa sesuai. dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 9
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 10
- { 1) Setiap orang yang melakukan kegia~ usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Kepala Oaerah.
- (2) Pemberian ijin sebagaimana dimaksµd pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perti.ndang-undangan.
i
BAB VII
PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Perencanaan
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 11
- ( 1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan renGana kerja tahunan SKPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud ·pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. target pengurangan sampah;
- b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah ! sampai dengan TPA;
- c. pola pengembangan kerjasama da~rah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat; ,
- d. kebutuhan penyediaan pembiayadn yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyar4at; dan
- e. rencana pengembangan dan pemanfatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, d~n penanganan akhir sampah.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 12
Pengelolaan sampah oleh Daerah terdiri a~s:
- a . pengurangan sampah; dan
!
- b. penanganan sampah.
- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/ atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.
Paragraf Kedua
Pengurangan Sampah
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 13
.
- (2) dalam pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. menetapkan target pengurangan sam:;pah secara bertahap dalamjangka waktu tertentu;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah ! lingkungan;
- c. memfasilitasi penerapan label prbduk yang ramah lingkungan;
- d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 14
Penerapan label produk yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, wajib dilaksanakan oleh setiap produsen dengan mencantumkannya pada kemasan dan/ atau produknya.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 15
- (1) Produsen dalam melaksanakan kegiatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 14 menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses a.lam. ·
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memproduksi barang dengan kemasan yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam, wajib mengelola kemasan dari barang yang dihasilkan.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 16
Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang menggunakan kemasan yang ramah lingkungan diberikan insentif.
Paragraf Ketiga
Penanganan Sampah
•
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 17
Penanganan sampah sebagaimana . dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi kegiatan: a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkut:a:1;1;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 18
- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainrya.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 19
Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 20
Tanggung
jawabpengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
- b. Sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. sampah kawasan pemukiman/kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menja1i tanggung jawab pengelola kawasan; dan
- d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas l lainnya dari sumber sampah dan/at~u dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung ljawab Pemerintah Daerah.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 21
- (1) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Alat pengangkutan sampah . harus niemenuhi persyaratan keamanan, kesehatan . lingkuriga.n, · kenyamanan, dan kebersihan.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 22
- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan · jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 23
Pemrosesan akhir sampah sebagaimana di~aksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 24
- ( 1) Dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Pengelola Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) di desa/kelurahan, kawasan komersial, ! kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fas,ilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 25
Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 26
.
.
- (1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD yang membidangi persanipahan
- (2) BULD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan atas:
- a. terlaksananya pengelolaan sampc;l.h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undf1-Ilgan;
- b. tersedianya barang dan/ a tau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan k~antitas pelayanan pengelolaan persampahan;
- c. tertib administrasi pengelolaan ! persampahan dan pertanggungjawaban kepada SKPD yang membidangi persampahan.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 27
BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/ atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 28
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/ atau
- d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/ atau
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 29
Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perorangan yang melakukan:
- a . pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 30
- ( 1) Insentif kepada lembaga dan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) dapat berupa: a. pemberian, penghargaaan; dan/ atau b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perijinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 31
- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasl 29 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/ atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/ a tau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 32
- ( 1) Kepala Daerah melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah membentuk Tim iPenilai. !
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 33
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan/ atau bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah yang pelaksanannnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lingkup kerja sama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud . pada ayat (1) mencakup:
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Lingkup kemitraan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/ atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya.
BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Bagian Kesatu
Pembiayaan
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 34
Dalam melaksanakan pengelolaan sa~pah di Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/ atau pembiayaaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 35
- (1) Pemerintah Daerah memberikan komp~nsasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pa9a ayat (1) berupa:
- a. relokasi;
- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan;
- d. ganti rugi; dan/ atau
- e. bentuk lain.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 36
Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut:
- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pernerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negative pengelola~ sampah;
- c. menetapkan bentuk kompensasi I yang diberikan ## BAB IX
:
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 37
- ( 1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilalui melalui:
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.
- c. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
- d. perumusan kebijakan • pengelolaan sampah; dan/ atau
- e. pemberian saran dan pendapat dalam penyusunan penyelesaian sengketa persampahan.
BABX
.
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 38
- ( 1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri dari:
- a. sengketa antara Pemerintah Daerah dari. · pengelola sampah; dan
- b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana diipaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaiatj di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan. 1
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana diT ; aksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. .
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 39
- ( 1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 40
- { 1) Penyelesai~ sengketa persamp~an di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan per:buatan . melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.
Gugatan Perwakilan kelompok
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 41
Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.
BAB VI - PERIZINAN Pasal 10
Pasal 42
- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya dan pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum; .
- b. mempunyai anggaran dasar di · · bidang pengelolaan sampah; dan
- c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 ( satu) tahun sesuai dengan anggaran dasamya.
BAB XI - LARANGAN
Pasal 43
Setiap orang dilarang:
- a. memasukkansampah ke dalam wilayah Kabupaten Daerah;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sampah;
- d. mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan;
- e. melakukan penanganan sampah depgan pembuangan terbuka di tempat pengelolaan sampah rrgional; dan/atau
- f. membakar sampah yang tidak sesuai p.engan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 44
Pasal 44
- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di Daerah. ,
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- a. Perencanaan;
- b. Penelitian;
- c. Pengembangan;
- d. Pemantauan; dan
- e. Evaluasi.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 44
Pasal 45
Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dilakukan oleh Kepala Daerah.
~ampah di daerah
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRA TIF Pasal 46
Pasal 46
- ( 1) Kepala Daerah dapat memberikan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam peri.zinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dim~sud pada ayat (1)
- dapat berupa:
- a. paksaan pemerintah;
- b. uang paksa; dan/atau
- c. pencabutan izin.
BAB XIV - PENYIDIKAN Pasal 47
Pasal 47
- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah kabupaten yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di ' bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berwenang:
3. a.melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidanan dibidang pengelolaan sampah;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
5. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan, dengan peristiwa · tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
- e. melakukan pemeriksaan di tern pat tertentu yang diduga terdapat b.ahan bukti, pembukurui-, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;dan
- f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perigelolaan sampah.
3. I (3) Penyidik sebagaimana dimaksud I pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyi~ikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejcjtbat Polisi Negara Repu blik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA Pasal 48
Pasal 48
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 43 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak RpS0.000.000,(lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan suatu tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hid up dan/atau kesehatan masyarakat, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 49
Pasal 49
Hal-hal yang belum cukup diatur dalarn Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih oleh Kepala Daerah.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 31 D \_ emb~r-2012 . . SEKRETARIS ~Ai£ .\_\_ EN BANGKALAN LEMBARAN DAERAH KAPVPATEN BANGKALAN TAHUN 2012 NOMOR2/E.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
## I. UMUM
Jumlah penduduk Kabupaten Bangkala.h termasuk dalam kategori besar dengan tingkat pertumbuhan l yang tinggi serta kecenderungan masyarakatnya yang semakitj. konsumtif telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan l{arakteristik sampah yang semakin beragam. Keberagaman jenis dan ¥arakteristik sampah terse but antara lain berupa sampah kemasan yang: berbahaya dan/ a tau sulit diurai oleh proses alam.
Selama ini masyarakat Kabupaten Bangkalar masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-o/pipe}, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir I sampah. Padahal timbunan sampah dengan volume, yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi mele:t,as gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.
Dengan demikian, paradigama pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru. Paradigama baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energy, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industry. Pengelolaan sampah dengan paradigm baru dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
## PENJELASAN ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANG-KALAN
!
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
## I. UMUM
Jumlah penduduk Kabupaten Bangkala)n termasuk dalam kategori besar dengan tingkat pertumbuhan I yang tinggi serta kecenderungan masyarakatnya yang semakitj. konsumtif telah i menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan i;:carakteristik sampah yang semakin beragam. Keberagaman jenis dan karakteristik sampah tersebut antara lain berupa sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.
Selama ini masyarakat Kabu paten Bangkalan masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.
Dengan demikian, paradigama pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru. Paradigama baru memandang sampah sebagai sumber daya' yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energy, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industry. Pengelolaan sampah dengan paradigm baru dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pelayanan publik, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten bangkalan. Harapan dari adanya pengaturan tentang pengelolaan sampah ini adalah untuk dapat memenuhi hak setiap orang (penduduk) dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan amanat
PENJELASAN
Pasal 1
ini.
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat
PENJELASAN
Pasal 28
H ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di kabupaten Bangkalan ini adalah dalam rangka melaksankan Undang› Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. ## II. PASAL DEMI PASAL Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan. Peraturan Daerah