PERATURAN BUPATI SALINAN  JEMBER Nomor 47 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER (berlaku 30 November 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI JEMBER
SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 47 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
: a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur kembali Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
- b. bahwa dengan adanya Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, perlu penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nmor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Menetapkan
:
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
4. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Jember.
5. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksananaan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. SKPD terkait adalah SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan verifikasi terhadap belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
10. Subsidi adalah salah satu bentuk instrumen bantuan pemerintah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau masyarakat.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Belanja bagi hasil adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan propinsi kepada kabupaten atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa atau pendapatan daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan perundang - undangan.
12. Bantuan keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
13. Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau diharapkan tidak berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup.
14. Pemerintah daerah lainnya, adalah Pemerintah Propinsi/ Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota lain di luar Pemerintah Kabupaten Jember.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
16. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya.,Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan belanja subsidi, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.
BAB III - BELANJA SUBSIDI Bagian Kesatu Umum
Pasal 3
- (1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/ lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/ lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
Bagian Kedua Penganggaran
BAB III - BELANJA SUBSIDI Bagian Kesatu Umum
Pasal 4
- (1) Belanja subsidi dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/ atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggranan (DPPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Belanja yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transfer dana dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada penerima belanja dan penganggarannya merupakan kelompok belanja tidak langsung pada rekening belanja subsidi.
- (3) Untuk transparansi pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penganggaran dalam DPA-PPKD dan/ atau DPPA -PPKD disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing -masing SKPD /unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku verifikator.
BAB III - BELANJA SUBSIDI Bagian Kesatu Umum
Pasal 5
- (1) Surat permohonan belanja subsidi ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/lembaga penerima subsidi.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal atau dokumen lain yang dipersamakan disertai dokumen pendukung administrasi kelengkapannya, ditujukan kepada Bupati melalui SKPD terkait selaku verifikator.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi permohonan dan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan, memproses persetujuan Bupati tentang pemberian belanja, memproses Keputusan Bupati tentang penerima dan penetapan besaran belanja.
- (4) Hasil verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggungjawab dari SKPD terkait dan akan dijadikan dalam proses pencairan keuangannya.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
BAB III - BELANJA SUBSIDI Bagian Kesatu Umum
Pasal 6
- (1) Pemberian subsidi dilaksanakan atas persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mekanisme penyaluran keuangannya dilakukan oleh PPKD selaku BUD melalui transfer dana ke rekening penerima dan atau transfer dana melalui rekening bendahara pengeluaran SKPD terkait, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pemberian subsidi yang dilakukan untuk lebih dari satu penerima belanja yang dibebankan pada kode rekening belanja dengan penggunaan dana yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) SPP/SPM/SP2D.
- (5) Penerbitan SPP/SPM/SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didukung dengan daftar
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran SPP/SPM/SP2D yang memuat paling sedikit nama, lembaga, besaran dana dan nomor rekening bank penerima belanja yang bersangkutan.

## Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal 7

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan penggunaan uang, yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penerima subsidi disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dan tembusan disampaikan kepada SKPD terkait selaku verifikator.
- (4) Apabila penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, SKPD terkait selaku verifikator wajib mengingatkan penerima belanja yang bersangkutan dengan menyampaikan surat teguran.

- (5) Penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyimpan laporan realisasi penggunaan uang disertai bukti bukti pendukung yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Pertanggungjawaban pemerintah kabupaten atas pemberian bantuan subsidi meliputi:

- a. usulan dari calon penerima subsidi kepada Bupati;
- c. pakta integritas dari penerima subsidi yang menyatakan bahwa dana yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima subsidi;
- d. bukti transfer uang ke rekening penerima subsidi.

## Pasal 9

- (1) Penerima subsidi bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.
- a. laporan penggunaan subsidi oleh penerima;
- (2) Pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi:
- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana subsidi yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima subsidi selaku obyek pemeriksaan dan tembusan disampaikan kepada SKPD terkait selaku verifikator.

## Pasal 10

Realisasi bantuan subsidi dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IV BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN Bagian Kesatu Umum

## Pasal 11

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa di Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa di kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hal -hal yang belum diatur sepanjang mengatur petunjuk pelaksana teknis ditetapkan lebih lanjut oleh kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) SKPD penghasil menghitung jumlah bagi hasil untuk masing masing jenis pendapatan yang dikelolanya dan bagian masing masing pemerintah desa sesuai ketentuan yang berlaku ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD Penghasil yang bersangkutan.
- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.
- (6) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan.
- (7) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah kabupaten pemberi bantuan.
- (8) Pemberi bantuan bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- (9) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disalurkan melalui kas daerah.
9. (10)Belanja bantuan keuangan khusus kepada partai politik sebagaimana pada ayat (5) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Penganggaran

## Pasal 12

- (1) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggranan (DPPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Belanja yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transfer dana dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada penerima belanja dan penganggarannya merupakan kelompok belanja tidak langsung pada rekening belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
- (4) Untuk transparansi pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggaran dalam DPA-PPKD dan/atau DPPA -PPKD disesuaikan dengan tugas pokok dan

fungsi masing - masing SKPD /unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku verifikator.

- (5) Penganggaran belanja bagi hasil dan bantuan keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Surat permohonan atau pengajuan bagi hasil dan bantuan keuangan ditandatangani oleh pimpinan lembaga/ organisasi/kepala desa/kepala pemerintahan penerima bagi hasil atau bantuan keuangan.
- (2) Surat permohonan atau pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung administrasi kelengkapannya, ditujukan kepada Bupati melalui SKPD terkait selaku verifikator.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi permohonan dan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan, memproses persetujuan bupati tentang pemberian belanja, memproses Keputusan Bupati tentang penerima, penetapan besaran belanja.
- (4) Hasil verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggungjawab dari SKPD terkait dan akan dijadikan dalam proses pencairan keuangannya.

## Bagian Ketiga

## Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 14

- (1) Pemberian bagi hasil dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberian bagi hasil dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mekanisme penyaluran keuangannya dilakukan oleh PPKD selaku BUD melalui transfer dana ke rekening penerima dan atau transfer dana melalui rekening bendahara pengeluaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pemberian bagi hasil dan bantuan keuangan yang dilakukan untuk lebih dari satu penerima belanja yang dibebankan pada kode rekening belanja dengan penggunaan dana yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu ) SPP/SPM/SP2D.
- (5) Penerbitan SPP/SPM/SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didukung dengan daftar lampiran SPP/SPM/SP2D yang memuat paling sedikit nama, lembaga, besaran dana dan nomor rekening bank penerima belanja yang bersangkutan.

## Pasal 15

- (1) Penerima bagi hasil dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan penggunaan uang, yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penerima bagi hasil dan bantuan keuangan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dan tembusan disampaikan kepada SKPD terkait selaku verifikator.
- (4) Apabila penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, SKPD terkait selaku verifikator wajib mengingatkan penerima belanja yang bersangkutan dengan menyampaikan surat teguran.
- (5) Penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyimpan laporan realisasi penggunaan uang disertai bukti bukti pendukung yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Khusus bantuan keuangan untuk partai politik pertanggungjawabannya mengikuti ketentuan peraturan perundang - undangan.

## Pasal 16

Pertanggungjawaban pemerintah kabupaten atas pemberian belanja bagi hasil dan bantuan keuangan meliputi:

- a. usulan atau pengajuan dari calon penerima belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;
- c. pakta integritas dari penerima belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer uang ke rekening penerima belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

## Pasal 17

- (1) Penerima belanja bagi hasil dan bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima belanja bagi hasil dan bantuan keuangan meliputi :
- a. laporan penggunaan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan oleh penerima bantuan;

- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima belanja bagi hasil dan bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan dan tembusan disampaikan kepada SKPD terkait selaku verifikator.

## Pasal 18

Realisasi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan.

## BAB V BELANJA TIDAK TERDUGA Bagian Kesatu Umum

## Pasal 19

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di kabupaten.
- (4) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/SKPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten serta menghindari tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan -kegiatan yang telah didanai dari Pemerintah Propinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pemerintah kabupaten tahun -tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti - bukti yang sah.
- (5) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun -tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lama 1 ( satu ) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

- (6) Dalam keadaan darurat, pemerintah kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD).
- (7) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktifitas pemerintah kabupaten dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kabupaten; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (8) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (9) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan acara :
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
11. (10)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
12. (11)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat (seperti penyediaan sarana umum, penyediaan dana pendamping, penerimaan bantuan dari pemerintah pusat/ provinsi/ luar negeri dan pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat/ provinsi yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
15. (12)Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu pada DPPA-SKPD.

## Penganggaran

## Pasal 20

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggranan (DPPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (4) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (6) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Kabupaten.
- (7) Belanja untuk pendanaan keadaan darurat selain dari belanja tidak terduga dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 21

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga atas persetujuan Bupati.
- (2) Surat permohonan belanja tidak terduga ditandatangani oleh pimpinan badan / lembaga / organisasi / kelompok / anggota masyarakat.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal atau dokumen lain yang dipersamakan disertai dokumen pendukung administrasi kelengkapannya, ditujukan kepada Bupati melalui SKPD terkait selaku verifikator.

permohonan, memproses persetujuan Bupati tentang pemberian belanja, memproses Keputusan Bupati tentang penerima, penetapan besaran belanja.

- (5) Hasil verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanggungjawab dari SKPD terkait dan akan dijadikan dalam proses pencairan keuangannya.
- (6) Mekanisme penyaluran keuangan belanja tidak terduga dilakukan oleh PPKD selaku BUD melalui transfer dana ke rekening penerima dan/atau transfer dana melalui rekening bendahara pengeluaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Pemberian belanja tidak terduga yang dilakukan untuk lebih dari satu penerima belanja yang dibebankan pada kode rekening belanja dengan penggunaan dana yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu ) SPP/SPM/SP2D.
- (8) Penerbitan SPP/SPM/SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didukung dengan daftar lampiran SPP/SPM/SP2D yang memuat paling sedikit nama, lembaga, besaran dana dan nomor rekening bank penerima belanja yang bersangkutan.
- (6) Mekanisme pelaksanaan dan penatausahaan dana tanggap darurat bencana sebagai berikut :
- a. surat permohonan penggunaan belanja tidak terduga ditandatangani oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada Bupati;
- b. atas dasar persetujuan Bupati, SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana memproses pernyataan tanggap darurat oleh Bupati, memproses persetujuan Bupati tentang pemberian belanja tidak terduga serta memproses surat keputusan bupati tentang penerima, penetapan besaran belanja;
- c. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
- e. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; dan
- d. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- f. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

## Pasal 22

- (1) Penerima belanja tidak terduga bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan penggunaan uang, yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Apabila penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, SKPD terkait selaku verifikator wajib mengingatkan penerima belanja yang bersangkutan dengan menyampaikan surat teguran.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penerima belanja tidak terduga disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terakit/unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku verifikator.
- (5) Penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyimpan laporan realisasi penggunaan uang disertai bukti bukti pendukung yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.

## Pasal 23

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten atas penggunaan belanja tidak terduga meliputi:

- a. usulan dari calon penerima belanja tidak terduga kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima belanja tidak terduga;
- d. bukti transfer uang ke rekening penerima belanja tidak terduga.
- c. pakta integritas dari penerima belanja tidak terduga yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

## Pasal 24

- (1) Penerima belanja tidak terduga bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan belanja tidak terduga meliputi:
- a. laporan penggunaan belanja tidak terduga oleh penerima bantuan;
- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima belanja tidak

terduga selaku obyek pemeriksaan dan tembusan disampaikan kepada SKPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 25

Realisasi belanja tidak terduga dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penerima belanja subsidi, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dilaksanakan oleh SKPD terkait bersama Inspektorat Kabupaten.
- (3) Apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan belanja subsidi, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima belanja yang bersangkutan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pemberian subsidi, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati sesuai tingkat capaian maupun perkembangan penerima bantuan.
- (4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penggunaan belanja subsidi, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima subsidi, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penerima subsidi, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dilakukan oleh SKPD/ unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
- (3) Pengawasan terhadap penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada APBD Kabupaten.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 30 - 11 - 2012 NOMOR 47

Ditetapkan di Jember pada tanggal 30 November 2012

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS KABUPATEN ASISTEN PEMERINTAHAN u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

HARI MUJIANTO, SH.MSi Pembina NIP. 19610312 198603 1 014

BUPATI JEMBER, ttd MZA DJALAL