Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; - b. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua produk hukum yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus disesuaikan dan berpedoman kepada undang - undang tersebut; - c. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek Retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif; - e. bahwa kebijakan Retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha; 1. Undang-Undang Nemer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nemer 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) ; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 3 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 3 TAHUN 2011
TENT ANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua produk hukum yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus disesuaikan dan berpedoman kepada undang - undang tersebut;
- c. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek Retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan Retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
1. Undang-Undang Nemer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nemer 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) ; Mengingat
2. Undang-Undang Nemer 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nemer 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
·
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undanq-Undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TAmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
Dengan Persetujuan Bersama I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan :
1. · Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas
·
.
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4~ Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. .
5. . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedaqai,
10. Kepala Dinas Bina Marga adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Dinas Pengelola Sumber Daya Air adalah Dinas Pengelola Sumber Daya Air Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air adalah Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air Kabupaten Serdang Bedagai
13. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.
14. Kepala Kantor Lingkungan Hidup adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.
15. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
16. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai
17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai.
18. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebucayaan · Kabupaten Serdang Bedagai.
19. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
20. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dengan persetujuan bersama Bupati.
21. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serdang Bedagai.
22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan baranq, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsipprinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta .
25. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang dimilki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 27 .. Retribusi Terminal adalah retribusi yang dipungut atas Jasa atau fasilitas terminal atau pailgkalan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
28. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
.
·
.
·
29. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk mernanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
30. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah .
3. 31 .. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
4. 32·. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan . subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
38. Terminal adalah Prasarana transportasl jalan utuk keperluan memuat dan menurunkan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam Daerah;
39. Pangkalan adalah pembantu terminal yang merupakan tempat untuk istirahat kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan serta dapat digunakan untuk tempat menaikkan dan menurunkan penumpang (orang) dan/ barang;
40. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang dapat bergerak diatas jalan dan digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu;
41. Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu ditempat parkir yang disediakan .
42. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
15. 43 -. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan .bentuk badan lainnya.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
Pasal 2
Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Pasal 3
Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
1. · Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
3. Retribusi Terminal.
Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 4
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 5
- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah, yang terdiri dari: ·
- a. pemakaian tanah;
- b. pemakaian gedung;
- c. pemakaian kendaraan bermotor;
- d. pemakaian alat-alat berat;
- e. pemanfaatan sarana prasarana dan analist laboratorium Kantor Lingkungan Hidup (uji laboratorium).
- (2) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.
8. (3): Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur
Pasal 7
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah
Pasal 8
I
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pemakaian Kekayaan Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Paragraf 4 Struktur Dan Besarnya Tarif
Pasal 9
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:
- 1) Pemakaian tanah atau lapangan terbuka dikenakan retribusi sewa pemakaian sebagai berikut:
- a. lapangan umum dalam kota kecamatan yang dipergunakan untuk tempat mengadakan pertunjukkan hiburan umum dengan mengutip pembayaran, minimal 1 (satu) hari retribusi sewa pemakaian sejumlah Rp .100.000,(seratus ribu rupiah) perhari jika pemakaian kurang 1 (satu) hari perhitungan satu hari penuh dari hari-hari selanjutnya dikenakan Retribusi sewa
3. pemakaian sewa Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah) perhari;
- b. pemakaian tanah milik Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang dipergunakan untuk pertamanan Rp 50,- (lima puluh rupiah) /m 2 per tiga bulan; ·
- c. untuk mengadakan penjualan dipinggiran jalan dekat bangunan pertunjukan hiburan umum dikenakan retribusi sewa pemakaian sebagai berikut :
6. ~ Rp 1.000,(seribu rupiah) setiap-rnvhari dengan pembayaran paling rendah Rp 3.000,(tiga ribu rupiah) per hari untuk warung-warung darurat (sifat sementara)
7. -Rp 1.500,(seribu lima ratus rupiah) perhari kereta-kereta sorong/pikulan-pikulan dan lainlain yang serupa dengan itu.
- 2) Biaya perbaikan kembali galian di atas jalan disesuaikan dengan standar harga atau analisa harga dari dinas teknis.
- 3) Pemakaian kendaraan bermotor/alat - alat berat:
- a. kenderaan derek dalam daerah/setiap kali pakai Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah)
- b. kenderaan ambulance dalam daerah/sekali jalan Rp 200.000,(dua ratus ribu rupiah) dan untuk keluar daerah ditambah Rp 5.000,(lima ribu rupiah) I km;
- c. kenderaan jenazah dalam daerah untuk sekali jalan Rp 200.000,(dua ratus ribu rupiah) dan untuk keluar daerah ditambah Rp 5.000,(lima ribu rupiah) I km;
- d. pemakaian alat - alat berat :
'
| - | pornpa air bensin | Rp | 50.000,-/hari |
|-----|------------------------|------|-----------------|
| | pornpa air diesel | Rp | 50.000,-/hari |
| _ | molen .. | Rp | 150.000.-/hari |
| - | vibrator 1 ton | Rp | 300.000,-/hari |
| - | rouller O,7 . | Rp | 100.000,-/hari |
| - | alat pengecat jalan .. | Rp | 150.000.-/hari |
| _ | mesin las | Rp | 100.000,-/hari |
| - | trailer 1 ton . | Rp | 100.000,-/hari |
| _ | kabel detector . | Rp | 150.000,-/hari |
| | pemotong aspal . | Rp | 150.000,-/hari |
| - | buldozer D - 6 .. | Rp | 400.000,-/hari |
| - | buldozer D - 4 .. | Rp | 400.000,-/hari |
| _ | buldozer D - 3 .. | Rp | 300.000,-/hari |
| - | buldozer D - 2 . | Rp | 200.000,-/hari |
| - | trado . | Rp | 500.000,-/hari |
- 4-) Pemanfaatan 'sarana prasarana dan analisis laboratorium/pengujian di laboratorium Kantor · Lingkungan Hidup :
| NO | KOMODITI | PARAMETER | HARGA· ANALISA (Rp) |
|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | UJI AIR DAN LIMBAH CAIR Fisika dan Sifat Agregat Parameter Logam | Kebauan Metoda Organoleptik Daya Hantar Lis trik Metoda Konduktometrik Lapisan Minyak Keasaman Metoda Titrimetrik Kebasaan Metoda Titrimetrik Kekeruhan (turbi rlty) Metoda Nefelometrik Kesadah an Kalslu m (CaC03) Metoda Komplek sometrik Kesadah an Magneslum(MgC03 ) Metoda Komplek sometrik Kesadahan Total(Total Hardnes ) Metoda Komplek sometrik Klarin Bebas (Cl 2) Metoda DPD Oksigen Terabsorpsi Metoda Winkler Oksigen Terlarut (DO) Metoda Winkler Rasa Metoda Organoleptik Salinitas Metoda Konduktometrik Temperatur (Suhu) Metoda Termometrik Warna Metoda Spektrofotometrik Zat Padat Terlarut Total (TDS) Metoda Gravimetrik Zat Padat Tersuspensi (TSS) Metoda Gravimetrik Zat Padat Total (TS) Metoda Gravimetrik Aluminium(AI ) Metoda SSA Antimoni (Sb) Metoda SSA Arsenik (As) Metoda SSA Barium (Ba) Metoda SSA | 9.750 12.000 12.750 9.750 12.000 18.000 24.000 37.000 24.750 21.750 14.250 14.250 14.250 14.250- 7.500 9.750 18.750 18.750 18.750 67.500 67.500 67.500 67.500 |
| NO | KO,r,10DITI | PARAMETER | HARGA ANALISA (Rp) |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | Magnesium (Mg) Metoda SSA | 67.500 |
| | | Mangan (Mn) Metoda SSA | 67.500 |
| | | Merkuri (Hg) Metoda SSA | 67.500 |
| | | N~rium(Na)M~odaSSA | 67.500 |
| | | Nike! (Ni) Metoda SSA | 67.500 |
| | | Selenium (Se) Metoda SSA | 67.500 |
| | | Seng (Zn) Metoda SSA | 67.500 |
| | | Tembaga (Cu) Metoda SSA | 67.500 |
| | | Timbal (Pb) Metoda SSA | 67.500 |
| | | Molibdenum (Mo) Metoda SSA | 67.500. |
| | | Perak (Ag) Metoda SSA | 67.500 |
| | | Krom Heksavalen ~Cr 6 +) Metoda Spektrofotometrik | 60.750 |
| | | Krom Trivalen (Cr •) Metoda Perhitunqan | 125.250 |
| 3 | Anorganik | Amonium (NH 3 - N) Metoda Biru lndofenol | 34.500 |
| | Non metalik | Boron (B) Metoda SSA | 90.000 |
| | | Bromida (Br) Metoda Titrimetrik | 55.500 |
| | | Fluorida (F) Metoda Spektrofotometrik | 42.000 |
| | | lodin (1 2) Metoda Spektrofotometrik | 26.250 |
| | | Karbondioksida (C0 2) Metoda Spektrofotometrik | 90.000 |
| | | Klorida (Cl) Metoda Titrimetrik | 26.250 |
| | | Nitrat (N0 3- N) Metoda Brusin Sulfat | 34.500 |
| | | Nitrat (N0 3 - N) Metoda Reduksi Kadium | 45.000 34.500 |
| | | Nitrat (N02 - N) Metoda Spektrofotometrik Total Kjendahl Nitrogen (TKN) Metoda Titrimetrik | 60.000 |
| | | Total Nitrogen (TN) Metoda Spektrofotometrik | 41.250 |
| | | PH Metoda Elektrometrik | 14.250 |
| | | Total Fosfor (P) Metoda Spektrofotornetrik | 30.750 |
| | | Sianida (CN) Metoda Spektrofotometrik | 38.250 |
| | | Silikat (Si02J Metoda Spektrofotometrik | 41.250 |
| | | Sulfat (504) · Metoda Turbidimetrik | 41.250 |
| | | Sulfida (s2·) Metoda Spektrofotometrik | 30.750 |
| | | Sulfit (SO/) Metoda Titrimetrik | 33.750 |
| 4 | Organik Agregat | Biochemical Oxygen Demand (BOD) Metoda | 42.750 |
| | | lnkubasi Winkler Chemical Oxygen Demand (COD) Metoda Spektrofotometrik | 47.250 |
| | | Detergen (MBAS) Metoda Spektrofotometrik | 95.250 |
| | | Fenol Metoda Spektrofotometrik | 111.750 |
| | | Karbon Organik Total (TOC) Metoda Konduktometrik | 82.500 |
| | | Minyak dan Lemak Metoda Gravimetrik Zat Oraanik sebagai Kmn04 Metoda Titrimetrik | 82.500 |
| 5 | Biologi | Bentos Metoda ldentifikasi (Kuantitatif) | 150.000 82.500 |
| | | Plankton Metoda ldentifikasi (Kuantitatif) | 195.000 |
| | | Coliform Metoda MPN | 180.000 |
| | | E.Coll Metoda MPN | 180.000 |
| 6 | Khusus | Asam Borat (H3803) Metoda Titrimetrik - Alkanilek · | 225.000 |
| | | Nikel Khlorida (NIC'2) Metoda Titrimetrik | 225.000 |
| | | Nike! Sulfat (Ni2S04) Metoda Titrimetrik | 225.000 |
| | | · Pottasium Absorption Ratio (PAR) Metoda | 90.750 |
| | | Titrimetrik -perhitungan Residu Sodium Carbonate (RSC) Metoda Titrimetrik -perhitungan | ·90.000 |
| | | Sodium Absorption Ratio (SAR) Metoda Titrimetrik - perhitunqan | 90.000 |
| NO KOMODITI | PARAMETER | HARGA ANALISA (Rp) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 7 | Tembaga (Cu) Metoda SSA | 67.500 |
| Air Laut | Timbal (Pb) Metoda SSA | 67.500 |
| | Kadmium (Cd) Metoda SSA | 67.500 |
| | Kromium (Cr) Metoda SSA | 67.500 |
| | Boron (B) Metoda SSA | 67.500 |
| | Besi (Fe) Metoda SSA | 67.500 |
| | Seng (Zn) Metoda SSA | 67.500 |
| | Mangan (Mn) Metoda SSA | 67.500 |
| | Arsenik (As) Metoda SSA | 67.500 |
| | Antimoni (Sb) Metoda SSA | 67.500 |
| | Selenium (Se) Metoda SSA | 67.500 |
| | Merkuri (Hg) Metoda SSA | 67.500 |
| | Perak (Ag) Metoda SSA | 67.500 |
| B UDARA 1 Udara Emisi | Amoniak (NH 3) Metoda Methylen Blue | 60.000 |
| | Arsen (As) Metoda SSA | 90.000 |
| | Klorindioksida (CI02) Metoda iodometrik | 105.000 |
| | Klorin bebas (Cl2) Metoda lodometrik | 105.000 |
| | Klarin Bebas (Cl2)Metoda Ortotoluidin | 105.000 |
| | Cobalt (Co) Metoda SSA | 90.000 |
| | Hidrogenfluorida (HF) Metoda Lanthanum Alizarin | 105.000 105.000 |
| | Hidrogenklorida (HCI) Metoda Merkuri Thiosinate | 105.000 |
| | Hidrogensulfida (H2S) Metoda Metylen Blue | 90.000 |
| | Kadmium (Cd) Metoda SSA Komposisi Gas (C02,C0,02) Metoda Gas Analizer | 105.000 |
| | Cuprum (Cu) Metoda SSA | 90.000 |
| | Kromium (Cr) Metoda SSA | 90.000 |
| | Nikel (Ni) Metoda SSA | 90.000 |
| | Nox Metoda PDS | 105.000 |
| | Opasitas Metoda Visual | 90.000 90.000 |
| | Selenium (Se) Metoda | |
| | SSA Seng (Zn) Metoda SSA | 90.000 |
| | Stanum (Sn) Metoda SSA | 90.000 |
| | Timah Hitam (Pb) Metoda SSA Sulfurdioksida (S02) Metoda Turbidimetrik | 90.000 90.000 |
| | Merkuri (Hg) Metoda CV - SSA | 187.500 |
| | Hidrokarbon (HC) Metoda Gas Analyser | ·165.000 |
| | Total· Partikel (Debu) Metoda lsokinetik | 165.000 |
| Khusus Pengukuran | Kadar Air Metoda Gravimetri | 75.000 |
| Sampling Emisi | Laju Alir Gas | 105.000 |
| .. | Pengukuran Tekanan Dinamis Stack | 570.000 |
| | Pengukuran Tekanan Statis Stack | 525.000 |
| | Tempetatur Stack | 600.000 675.000 |
| | Komposisi Gas Buang (%) Volume Gas Stack | 600.000 |
| | Keceoatan Alir Stack | 825.000 |
| Udara Ambien | Amoniak (NH 3) Metoda lndifenol Blue | 90.000 90.000 |
| 2 | Higrogensulfida(H2S) Metoda Metylen Blue Hidrokarbon (HC,THC,CH4) Metoda Gas Tee | 105.000 |
| | Karbondioksida (C02) Metoda Gas Tee Karbonmonoksida (CO) Metoda Gas Tee | 112.500 |
| | | 112.500 |
| | Nitrogendioksida (N02) Metoda Saltzmant | 90.000 |
| | Sulfurdioksida (S02) Metoda Pararosanilin | 90.000 90.000 |
| | Timah Hitam (Pb) Metoda SSA | 195.000 |
| | Partikel Tersusoensi (TSP) - Debu Metoda | |
| | Total | |
.
·---
| NO | KOMODITI | PARAMETER | HARGA ANALISA (Rp) |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | Kebisingan | Gravimetrik Kecepatan Angin Metoda Mobile Ambien Temperatur dan Kelembaban Metoda Manual Oksigen (02) Metoda Gas Analyzer Safety Pengukuran Kebauan | 90.000 52.500 165.000 195.000 |
| 3 | | Keblsinoan Lingkungan (Sound Level Meter) | 90.000 |
Pasal 10
Tata cara perhitungan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah
Pasal 11
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 12
- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, · dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, .dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
! Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa
Pasal 13
Ting~at penggunaan jasa :etribusi tempat rekreasi can olahraga diukur
Pasal 14
- an (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat rekreasi da ola raga di as pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak .
- (2),-K.euntungan y~ng layak sebapairnana dimaksud pada ayat (1) adala ke d1peroleh .apab1!a pernakatan tempat rekreasi dan olahraga tersebut dilak ka dan beronentas, pada harga pasar. yang secara efisien
.
·
:
Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 15
Stru~tur besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai .berikut :
1. Tempat Rekreasi untuk sekali masuk :
- a. anak-anak sebesar
Rp. 2.000,-
- b. dewasa sebesar
Rp. 3.000,-
- c. sepeda motor, becak berrnotor, dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,-
- d. pick up, sedan, mini bus, jip, dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,-
- e. truk, bus dan sejenisnya untuk sekali masuk sebesar Rp. 15.000,-
4. 2.
5. Tempat Olah Raga yang digunakan untuk tujuan komersil sebesar ... Rp 5.000/orang
3. Bangunan-bangunan yang dibangun oleh pemerintah di lokasi pariwisata dikenakan retribusi sebesar: · . .
- a. kios luas :5 9 m 2
Rp 1.000,-/hari.
- b. loads luas :5 6 m 2
- c. pondok lesehan
- d. pentas
- e. Pemakaian fasilitas Kamar mandi :
5. -buang air kecil
.
- -buang air besar
- -mandi
Rp 1.000,-/hari
Rp 25.000,-/unit/sekali pakai
Rp 250.000,-/hari
1000,Rp
Rp
1500,-
2000,Rp
.
Pasal 16
Tata cara perhitungan retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah
Pasal 17
Dengan nama retribusi terminal dipungut Retribusi atas jasa dari fasilitas terminal atau pangkalan . yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 18
Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaa~. temp~t parkir ~n~uk kendaraan p~numpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasllitas lainnya dl hngkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 19
. Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terminal.
Paragr af
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan
2 Jasa
Pasal 20
Tingkat penggunaan [asa ret~ibusi terminal diukur
Pasal 22
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- ( 1 ) Besarnya tarif Retribusi Terminal untuk sekali masuk:
Rp.1.000,-
Rp.1.000,-
Rp. 500,-
Rp. 500,-
Rp. 2.000,-
- Rp.1.000,- mobil bus lambat antar kota antar provinsi sebesar .
Rp.1.000,-
Rp.1.000,-
Rp. 500,-
- a. mobil bus cepat antar kota antar provinsi sebesar
.
- b.
- c. mob ii penumpang antar kota antar provinsi sebesar
.
- d. mobil bus pedesaan I kota sebesar
.
- e. mobil penumpang umum pedesaan/ kota sebesar
.
- ( 2 ) Sewa bangunan/ ruangan di dalam terminal per meter persegi/ hari sebesar ; .
- -( 3 ) Jasa pemakaian fasilitas kamar mandi/ we sebesar:
- a. rnandl., : ..
- b. buang air besar
..
- c. buang air kecil.
..
Paragraf 5 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 23
Masa Retribusi untuk terminal adalah untuk sekall masuk ke terminal atau pangkalan di wilayah daerah. ·
Pasa124
Gol.o.ng~n re!ribusi pemakaian kekayaan daerah, rekreasi t retnbus, terminal termasuk golongan retribusi jasa usaha. empat rekreasi dan ola raga dan
BABIV WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasaf 25
erutang .. ~etribusi pemakaian kekayaan daerah dipunqu] di wilayah daerah sebagaimana dimaks dalam Pasa:
·
BABV
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB Ill - G&lt;;)LONGAN RETRIBUSI
Pasal 26
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokurnen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan · Bupati.
BAB VI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen) setiap bu Ian dari retribusi yang terutanq atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 28
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Apabila terlambat melunasi retribusi yang terhutang setelah jatuh tempo sebagaimana · dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi denda sebesar 2% (dua persen) setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih Ian jut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 29
- (1) Membuat Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal · tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib .retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat.teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk. ·
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengeriai pemungutan dan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI
Pasal 30
- (1) · Bupatl dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi
·
·
·
.
.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) · diberikan dengan mernperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau kepentingan yang bersifat sosial/keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI
Pasal 31
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retrlbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan surat tequran: dan
- b. ada pengakuan utang dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan sihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, · adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasaf 32
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebaqairnana dimaksud ayat (1 ). ·
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah · kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati
BAB XII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 33
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
- a. rnemperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan .Bupati.
..
.
.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 34
- (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani Peraturan Pemerintah.
TATA CARA PENETAPAN
BAB XIV - TATA CARA PENETAPAN
Pasal 35
- Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan . (1)
- I~ Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati (2)
BAB XV - PENYIDIKAN
Pasal 36
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk rnelakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebaqairnana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ·
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenanq sesuai dengan ketentuan .
3. . (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan retribusi daerah; ·
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tlndak pidana di bidang dan retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada. saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/at.au dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
·
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 37
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta perubahannya;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2005 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga dan perubahannya; dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 29 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal, ·
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40
Peraturan Dae.rah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Penetapan: Ditetapkan di Sei Rampah. pada tanggal 28 Februari 2011

Penandatangan: ## BUPATI SERDANG BEDAGAI, dto H.T. ERRY NURADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2011 NOMOR3 ## .
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 3 TAHUN 2011
## TENT ANG
## RETRIBUSI JASA USAHA
## L UMUM
Dengan dltetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta dalam rangka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu ditingkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pemerintahan di daerah dapat terwujud.
. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintah Kabupaten Serdanq Bedagai mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusari pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas penye.lenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangail dalam penetapan tarif tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam peraturan daerah ini telah menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi yang disesuai dengan kondisi riil masyarakat agar tidak memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan iklim investasi, agar masing-masing sektor saling bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi · di Kabupaten Serdang Bedagai.
Dengan berlakunya peraturan daerah ini, Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
## II. PASAL DEMI PASAL
|
PENJELASAN
Pasal 1
| | |---------------|-------------------------| | Pasal2 | Cukup jelas. | | Pasal3 | Cukupjelas. | | Pasal-t | Cukupjelas. | | Pasal5 | Cukup jelas. | | Pasal6 Pasal? | Cukup jelas. | | Pasal8 | Cukupjelas. | | Pasal9 | Cukupjelas. Cukupjelas. | | Pasal 10 | Cukup jelas. | | Pasal 11 | Cukup jelas. | Cukup jelas. | |------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Pasal 12 | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal 13 | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal 14 | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal 15 | Ayat (1) | Cukup jelas. | | Pasal 15 | Ayat (2) | Yang dimaksud Tempat Olah Raga adalah yang dibangun/difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten. · | | Pasal 15 | Ayat (3) | Cukup jelas. | | Pasal 16 | | | | Pasal 17 | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal 18 | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal 19 | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal20 | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal21 | | | | Pasal22 | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal23 | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal24 | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal25 | | | | Pasal26 | Cukup jelas. Cukup jelas. | Cukup jelas. Cukup jelas. | | Pasal27 | | | | Pasa1·2a | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal29 | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal 30 | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal31 | jelas. | jelas. | | Pasal32 | Cukup | Cukup | | | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal34 | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal35 | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal 36 | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal 37 | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal38 | | | Cukup jelas. Pasal40 Cukup jelas. Pasal39 . Cukup jelas. ## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR: 120