PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 76 Tahun 2016 tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 31 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 76 TAHUN 2016
TENTANG
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (5) dan pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi ;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
Pasal 2
Maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah :
- a. Sebagai dasar hukum bagi pemerintah desa dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya;
- b. Untuk memberikan pedoman kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana untuk penghasilan tetap dan tunjangan lainnya agar terlaksana secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Pasal 3
Ruang lingkup peraturan ini meliputi :
- a. Penerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya;
- b. Pengalokasian dan Pencairan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya;
- c. Pengelolaan penghasilan tetap dan penghasilan lainnya;
- d. Pertanggungjawaban penghasilan tetap dan penghasilan lainnya.
BAB III - PENERIMA PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA Pasal 4
Pasal 4
- (1) Penerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya adalah:
- a. Kepala desa dan/atau Penjabat (Pj) Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa Non PNS;
- c. Kepala Urusan
- d. Kepala Seksi
- e. Kepala Dusun
- f. Staf (pembantu kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun)
- (2) Penerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Diangkat atau ditunjuk dalam jabatannya secara sah dan masih melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Belum berusia 60 tahun.
- (3) Pelaksana tugas (Plt) aparat pemerintah desa tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya atas jabatan pelaksana tugas (plt) tersebut.
- (4) Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berasal dari unsur PNS, tidak menerima penghasilan tetap dari APBDESA sedangkan Penghasilan Tetap hanya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai PNS namun hak yang diperoleh sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa hanya mendapatkan tunjangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari unsur PNS tidak berhak menerima penghasilan tetap namun tetap memperoleh tunjangan lainnya yang berasal dari pendapatan desa yang sah.
- (6) Penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparatur pemerintah desa berasal dari pendapatan lain yang sah yang diterima desa diluar pendapatan hasil pengelolaan tanah kas desa/tanah bengkok.
- (7) Penetapan besaran dan tata cara pemberian penghasilan tetap dan penghasilan lainnya ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.
BAB III - PENERIMA PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA Pasal 4
Pasal 5
- (1) Selain menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah kas desa/bengkok secara keseluruhan;
- (2) Penetapan besaran dan tata cara pemberian tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
BAB IV - PENGALOKASIAN DAN PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP DAN TAMBAHAN TUNJANGAN LAINNYA Pasal 6
Pasal 6
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan tunjangan lainnya setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa yang bersumber dari dana ADD yang diterima masing-masing desa;
- (3) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (4) Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pengelolaan tanah bengkok yang penganggarannya diluar ketentuan besaran belanja desa dalam APB Desa.
BAB IV - PENGALOKASIAN DAN PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP DAN TAMBAHAN TUNJANGAN LAINNYA Pasal 6
Pasal 7
- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (3) Penetapan besaran penghasilan tetap yaitu :
- a. Kepala Desa paling banyak 8 % (delapan perseratus) dari jumlah pengalokasian ADD pada tahun anggaran berjalan dalam satu tahun anggaran;
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60 % (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- d. Staf paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60 % (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap perangkat desa per bulan.
BAB IV - PENGALOKASIAN DAN PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP DAN TAMBAHAN TUNJANGAN LAINNYA Pasal 6
Pasal 8
- (1) Gaji dan penghasilan lainnya bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dibayar oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
BAB IV - PENGALOKASIAN DAN PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP DAN TAMBAHAN TUNJANGAN LAINNYA Pasal 6
Pasal 9
- (1) Pemeliharaan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (unsur PNS/Non PNS) diberikan dalam bentuk pemeliharaan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah;
- (2) Pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan instansi atau pihak ketiga yang menangani jasa pembiayaan kesehatan yang dilindungi dengan undang-undang.
BAB IV - PENGALOKASIAN DAN PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP DAN TAMBAHAN TUNJANGAN LAINNYA Pasal 6
Pasal 10
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sehingga berakibat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, diberikan tunjangan kecelakaan sebesar 2 (dua) kali penghasilan yang diterima setiap bulan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia didalam dan sewaktu menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebesar penghasilan yang diterima setiap bulan selama 5 (lima) bulan berturutturut terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
BAB IV - PENGALOKASIAN DAN PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP DAN TAMBAHAN TUNJANGAN LAINNYA Pasal 6
Pasal 11
Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan yang diterima setiap bulan.
BAB IV - PENGALOKASIAN DAN PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP DAN TAMBAHAN TUNJANGAN LAINNYA Pasal 6
Pasal 12
- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan tunjangan lainnya dicairkan setiap bulan;
- (2) Untuk memperlancar dan akuntabilitas pengeluaran, setiap penerima wajib memiliki rekening atas nama yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk;
- (3) Mekanisme pencairan dana penghasilan tetap dan tunjangan lainnya dilaksanakan oleh bendahara desa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
PERTANGGUNGJAWABAN
BAB V - Pasal 13
Pasal 13
Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dan penyaluran tunjangan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan tunjangan lainnya dilakukan oleh Kepala Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran berkenaan.
PENGAWASAN
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 14
- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh masyarakat dan aparat pengawasan internal pemerintah;
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme pengawasan BPD;
- (3) Pengawasan oleh aparat internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 15
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 31 Oktober 2016 BUPATI BANYUWANGI, ttd H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 31 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, ttd Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 76