UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1955 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1954 (TENTANG MENGUBAH"INDONESISCHE COMPTABILTEITSWET" (STAATSBLAD 1925 NO. 448) DAN "INDONESISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419) SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) (berlaku 16 Agustus 1955)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419), (Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1954, Lembaran Negara tahun 1954 No. 6),
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undangundang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undangundang;
Mengingat
:
- pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANGUNDANG DARURAT No. 3 TAHUN 1954 TENTANG MENGUBAH "INDONESISCHE COMPTABILITEITSWET" (STAATSBLAD 1925 No. 448) DAN "INDONESISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 No. 419) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
PASAL I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.3 tahun 1954 tentang mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) ditetapkan sebagai undangundang yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
"Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419), sebagaimana telah ditambah dan diubah, terakhir berturut-turut dengan Staatsblad 1935 No. 1, Staatsblad 1941, No. 30 dan Staatsblad 1926 No. 445, diubah dan ditambah lebih lanjut sebagai berikut :
- I. Pasal-pasal 7, 8, 9 dan 10 "Indonesische Comptabiliteitswet" dibaca sebagai berikut :
Tahun dinas berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang berikut.
Yang termasuk dinas sesuatu tahun ialah :
- a. semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari Kas Negeri atau kantor-kantor yang diserahi pekerjaan Kas Negeri;
- b. semua perhitungan, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dilakukan antara bagian-bagian anggaran;
- c. semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dibukukan atas daftar-daftar perhitungan tertentu, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- d. semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu diterima atau dikeluarkan oleh Wakil-wakil Republik Indonesia di Luar Negeri;
- e. pembayaran-pembayaran berkenaan dengan tahun itu, yang diterima dari atau diberikan kepada perusahaan-perusahaan Negara yang
- (1) Jika di dalam suatu tahun belum dilakukan pengeluaran-pengeluaran mengenai hutang-hutang Negara yang sudah dapat ditagih di dalam tahun itu, maka hutang-hutang itu sekedar belum kadaluwarsa dibebankan pada anggaran tahun pembayarannya, yaitu pada anak pasal yang uraiannya sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, atau jika anak-pasal yang demikian itu tidak ada pada anak-pasal yang termasuk pos pengeluaranpengeluaran tidak tersangka.
- (2) Pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka yang terjadi karena hal tersebut di atas dipertanggung-jawabkan tersendiri dalam daftar perhitungan anggaran yang termaksud dalam pasal 69.
- (1) Tentang semua jumlah yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang termaksud pada pasal 8 huruf a sampai dengan f, disampaikan pertelaan-pertelaan kepada Kementerian-kementerian di dalam waktu yang demikian, sehingga daftar perhitungan anggaran, yang disebut dalam pasal 69, dapat dibuat selambat-lambatnya enam bulan sesudah akhir tahun.
- (2) Menteri Keuangan membuat peraturan-peraturan mengikat tentang pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1.
- II. Pasal-pasal 8a, 11 dan 11a "Indonesische Comptabiliteitswet" dicabut.
- III. Pada ayat 3 pasal 42 "Indonesische Comptabiliteitswet" perkataan-perkataan "voor het sluiten van de betrokken dienst" diganti dengan perkataan-perkataan "uiterlijk binnen twee maanden na afloop van het jaar."
- IV. Ayat 4 pasal 12 "Indonesische Bedrijvenwet" dicabut.
- V. Pasal 16 "Indonesische Bedrijvenwet" dibaca sebagai berikut :
6. "Kecuali pembayaran-pembayaran berkenaan dengan tahun itu yang diterima dari atau diberikan kepada Negara, maka yang termasuk dinas sesuatu tahun ialah:
- a. untuk anak-bagian yang pertama:
1. kewajiban-kewajiban berkenaan dengan pengeluaran-pengeluaran modal, yang selama tahun itu timbul terhadap pihak-ketiga;
2. perhitungan-perhitungan dengan anak-bagian yang kedua atau bagianbagian anggaran lainnya, yang berkenaan dengan tahun itu;
3. uang-uang muka yang selama tahun itu diberikan kepada pemborongpemborong atau leveransir-leveransir
Pasal 7
Tahun dinas berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang berikut.
Pasal 8
Yang termasuk dinas sesuatu tahun ialah :
- a. semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari Kas Negeri atau kantor-kantor yang diserahi pekerjaan Kas Negeri;
- b. semua perhitungan, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dilakukan antara bagian-bagian anggaran;
- c. semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dibukukan atas daftar-daftar perhitungan tertentu, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- d. semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu diterima atau dikeluarkan oleh Wakil-wakil Republik Indonesia di Luar Negeri;
- e. pembayaran-pembayaran berkenaan dengan tahun itu, yang diterima dari atau diberikan kepada perusahaan-perusahaan Negara yang
Pasal 9
- (1) Jika di dalam suatu tahun belum dilakukan pengeluaran-pengeluaran mengenai hutang-hutang Negara yang sudah dapat ditagih di dalam tahun itu, maka hutang-hutang itu sekedar belum kadaluwarsa dibebankan pada anggaran tahun pembayarannya, yaitu pada anak pasal yang uraiannya sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, atau jika anak-pasal yang demikian itu tidak ada pada anak-pasal yang termasuk pos pengeluaranpengeluaran tidak tersangka.
- (2) Pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka yang terjadi karena hal tersebut di atas dipertanggung-jawabkan tersendiri dalam daftar perhitungan anggaran yang termaksud dalam pasal 69.
Pasal 10
- (1) Tentang semua jumlah yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang termaksud pada pasal 8 huruf a sampai dengan f, disampaikan pertelaan-pertelaan kepada Kementerian-kementerian di dalam waktu yang demikian, sehingga daftar perhitungan anggaran, yang disebut dalam pasal 69, dapat dibuat selambat-lambatnya enam bulan sesudah akhir tahun.
- (2) Menteri Keuangan membuat peraturan-peraturan mengikat tentang pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1.
- II. Pasal-pasal 8a, 11 dan 11a "Indonesische Comptabiliteitswet" dicabut.
- III. Pada ayat 3 pasal 42 "Indonesische Comptabiliteitswet" perkataan-perkataan "voor het sluiten van de betrokken dienst" diganti dengan perkataan-perkataan "uiterlijk binnen twee maanden na afloop van het jaar."
Pasal 12
- IV. Ayat 4 pasal 12 "Indonesische Bedrijvenwet" dicabut.
Pasal 16
- V. Pasal 16 "Indonesische Bedrijvenwet" dibaca sebagai berikut :
Pasal 42
- III. Pada ayat 3 pasal 42 "Indonesische Comptabiliteitswet" perkataan-perkataan "voor het sluiten van de betrokken dienst" diganti dengan perkataan-perkataan "uiterlijk binnen twee maanden na afloop van het jaar."
Pasal 69
- (1) Tentang semua jumlah yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang termaksud pada pasal 8 huruf a sampai dengan f, disampaikan pertelaan-pertelaan kepada Kementerian-kementerian di dalam waktu yang demikian, sehingga daftar perhitungan anggaran, yang disebut dalam pasal 69, dapat dibuat selambat-lambatnya enam bulan sesudah akhir tahun.
- (2) Menteri Keuangan membuat peraturan-peraturan mengikat tentang pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1.
- II. Pasal-pasal 8a, 11 dan 11a "Indonesische Comptabiliteitswet" dicabut.
- III. Pada ayat 3 pasal 42 "Indonesische Comptabiliteitswet" perkataan-perkataan "voor het sluiten van de betrokken dienst" diganti dengan perkataan-perkataan "uiterlijk binnen twee maanden na afloop van het jaar."
- IV. Ayat 4 pasal 12 "Indonesische Bedrijvenwet" dicabut.
- V. Pasal 16 "Indonesische Bedrijvenwet" dibaca sebagai berikut :
6. "Kecuali pembayaran-pembayaran berkenaan dengan tahun itu yang diterima dari atau diberikan kepada Negara, maka yang termasuk dinas sesuatu tahun ialah:
- a. untuk anak-bagian yang pertama:
1. kewajiban-kewajiban berkenaan dengan pengeluaran-pengeluaran modal, yang selama tahun itu timbul terhadap pihak-ketiga;
2. perhitungan-perhitungan dengan anak-bagian yang kedua atau bagianbagian anggaran lainnya, yang berkenaan dengan tahun itu;
3. uang-uang muka yang selama tahun itu diberikan kepada pemborongpemborong atau leveransir-leveransir
Berhubung dengan kesukaran-kesukaran yang mungkin dapat timbul dalam melaksanakan dengan segera seluruh peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang undang ini, maka Menteri Keuangan untuk ini berhak untuk menetapkan peraturan-peraturan-peralihan seperlunya.
PASAL II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga 1 Januari 1954, dengan ketentuan bahwa :
- (1) Undang undang ini untuk pertama kalinya digunakan pada penyusunan daftar perhitungan anggaran untuk tahun 1953 dengan mengecualikan perubahan pasal 9 "Indonesische Comptabiliteitswet", termuat pada angka I.
Diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1955. Menteri Kehakiman, ttd. LOEKMANWIRIADINATA.
- (2) Pasal 9 "Indonesische Comptabiliteitswet" yang telah diubah itu untuk pertama kalinya akan digunakan pada penyusunan daftar perhitungan anggaran untuk tahun 1954.
- (3) Menteri Keuangan membuat peraturan-peraturan mengikat tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 1 dan 2.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1955. Wakil Presiden Republik Indonesia, ttd. MOHAMMADHATTA.

Penandatangan: Menteri Keuangan, ttd. ONGENGDIE. ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR12 TAHUN 1955
## TENTANG
## PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT
UMUM.
Pelaksanaan Anggaran Negara terikat pada suatu tahun dinas yang mulai pada tanggal 1 Januari dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember. Menurut sistem Indonesische Comptabiliteitswet (I.C.W.), masa tersebut masih terbuka sampai beberapa bulan di dalam tahun berikutnya, supaya dapat diperoleh gambaran yang sebaik-baiknya tentang semua tindakan Pemerintah dalam melaksanakan Anggaran Negara. Pokok pikiran daripada sistim ini ialah supaya semua tindakan Pemerintah, pun juga yang belum mengakibatkan pembebanan anggaran sebelum tanggal 31 Desember, sebanyak mungkin masih dapat dimuat dalam daftar perhitungan anggaran (begrootingsrekening) yang bersangkutan.
Berhubung dengan itu, maka menurut apa yang ditentukan dalam
PENJELASAN
Pasal 11
Indonesische Comptabiliteitswet, pekerjaan-pekerjaan atau levering-levering yang berdasarkan kontrak-kontrak yang bersangkutan seharusnya sudah selesai sebelum tanggal 31 Desember dari sesuatu tahun anggaran, masih diberi tempo sampai tanggal 1 April tahun berikutnya untuk diselesaikan, bilamana penyelesaiannya tidak dapat terlaksana sebelum tanggal 31 Desember, karena hal-hal yang tidak tersangka; selanjutnya, waktu untuk memerintahkan pembayaran-pembayaran mengenai hutanghutang Pemerintah yang timbul di dalam sesuatu tahun anggaran dan membebankan pembayaran-pembayaran itu pada anggaran, ditetapkan sampai tanggal 1 Juli tahun berikutnya. Harus diakui, bahwa sistim tersebut pada azasnya adalah baik sekali, akan tetapi disamping itu harus diakui pula, bahwa pelaksanaannya hanya akan dapat memperoleh hasil-hasil yang memuaskan, jika tenaga-tenaga tata-usaha yang bersangkutan faham benar-benar tentang maksud dan tujuan sistim itu. Karena tidaklah demikian halnya dengan tenaga-tenaga tata-usaha sehabis Perang Dunia kedua, maka ternyata bahwa Pemerintah tidak akan dapat mengajukan daftar perhitungan anggaran menurut syarat-syarat Indonesische Comptabiliteitswet. Suatu daftar perhitungan anggaran, yang memenuhi syarat-syarat undang-undang, pada waktu sekarang hanya mungkin jika syarat-syarat itu sendiri direndahkan. Dengan sesuatu sistim yang lebih sederhana daripada sistim yang diuraikan di