PERATURAN WALIKOTA MA Nomor IJ Tahun 2017 tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 (berlaku 10 Maret 2032)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
:
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR IJ TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,
a.
bahwa sesuai dengan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Keija Pemerintah Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
- b. bahwa akibat adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta adanya pergeseran pagu kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan barn, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta kelompok sasaran kegiatan, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Rencana Keija Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar;
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Perubahan Rencana Keija Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017.
1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. 10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
11. 13.Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
!
T
14. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
!
- 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-2058 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- 30.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018;
32. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005 - 2025;
- 33.Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2032;
- 35.Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
- 36.Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017;
37. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakiian Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
- 38.Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
- 39.Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Dinas - Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
Menetapkan
- 40.Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Badan - Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
41. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Kecamatan dan Kelurahan di Daerah Kota Pematangsiantar;
42. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 10 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 13Tahun 2017;
- 43.Peraturan Walikota Pmatangsiantar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 20 Tahun 2016;
MEMUTUSKAN :
:
- PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelengaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Pematangsiantar.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Pematangsiantar yang selanjutnya disebut dengan RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Ke 3 (2015-2020) pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005 - 2025, yang selanjutnya disebut dengan RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pematangsiantar untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar Tahun 2012 -2032, yang selanjutnya disebut dengan RTRW adalah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Pematangsiantar untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2012 2032.
3. 10.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematangsiantar untuk periode 1 (satu) Tahun.
4. 11.Rencana Pembangunan Tahunan Qrganisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Keija Organisasi Perangkat Daerah (Renja - QPD ), adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar untuk periode 1 (satu) Tahun.
5. 12.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah instansi pengguna anggaran pada Pemerintah Kota Pematangsiantar yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu
Pasal 2
- (1) Perubahan RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2017 merupakan dokumen lanjutan perencanaan pembangunan daerah Perubahan RKPD Tahun 2017 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2017.
- (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum rialam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 3

Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2017 adalah:

- b. sebagai pedoman bagi OPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2017.
- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan KUA dan PPAS serta Rancangan Perubahan APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah .
- (2) Pimpinan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. menyelenggarakan perencanaan keija OPD

## Pasal 5

OPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar dalam menyusun Perubahan RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2017.

## Pasal 6

Pengendalian pelaksanaan Perubahan Renja OPD Tahun 2017 dilakukan oleh masing-masing pimpinan OPD.

## Pasal 7

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah Kota Pematangsiantar menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dari masing - masing pimpinan OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

## Pasal 8

Hasil pemantauan pelaksanaan pengendalian perubahan Renja OPD sebagaimana dimaksud Pasal 6 menjadi bahan penyusunan RKPD Daerah untuk tahun berikutnya.

## Pasal 9

Perubahan RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2017 mempunyai fungsi sebagai landasan penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan


.

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal 2 * 0 - 6 -

Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal 3C? -6 20\ J


Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,


.

SIMANJUNTAK REI A]

BERITA DAERAH K&lt; &gt; TA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR


' V

a '

&lt;

•

:

-

&lt;