PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 6 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI (berlaku 2 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI dan
BUPATI WAKATOBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
11. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (4) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
BAB III - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 3
- (1) Urusan yang menjadi kewenangan Daerah adalah urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
BAB III - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 4
- (1) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar yang meliputi :
- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.
- (3) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.
BAB III - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 5
- (1) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah.
- (2) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.
BAB III - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 6
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Penetapan: Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 2-2-2017

Penandatangan: BUPATI WAKATOBI,

Verifikasi: TTD/CAP ARHAWI

Penetapan: Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 2-2-2017

Penandatangan: ## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

Verifikasi: ## TTD/CAP ## JUHAIDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR 6
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

## Pasal 7

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren mendasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional, dengan kriteria :

- a. urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah;
- b. urusan pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah;
- c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan
- d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

## Pasal 8

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## Pasal 9

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## Pasal 10

- (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah diselenggarakan sendiri oleh Daerah atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penugasan oleh Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang diserahkan ke Daerah dijadikan dasar untuk :

- a. penetapan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penyusunan/penyempurnaan kelembagaan perangkat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah;
- c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
- e. perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah; dan
- g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## BAB V

## PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

## Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila,

- pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- (2) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan dibantu oleh instansi vertikal di Daerah.
- (3) Dalam menyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggaraan urusan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Bupati dalam menyelenggaraan urusan pemerintahan umum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (5) Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 2-2-2017

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 2-2-2017

## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

## TTD/CAP

## JUHAIDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR 6

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 6 TAHUN 2017

## TENTANG

## URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

## I. Umum

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu amanatnya bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka perlu adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Wakatobi.

Berkaitan dengan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah, Presiden melimpahkan kepada Gubernur sebagai kepala Pemerintahan Provinsi dan kepada Bupati sebagai kepala Pemerintahan Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3), perlu dilakukan penyempurnaan dengan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan 'prinsip akuntabilitas' dalam ketentuan ini adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan 'prinsip efisiensi' dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Yang dimaksud dengan 'prinsip eksternalitas' dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan 'prinsip kepentingan strategis nasional' dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar

negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'Kebijakan Daerah' dalam ketentuan ini adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR : 6

## LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR

: 6 TAHUN 2017

TANGGAL : 2-2-2017

TENTANG : URUSAN

PEMERINTAHAN

YANG

MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

## URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

## A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Manajemen Pendidikan | a. Pengelolaan pendidikan dasar; b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. |
| 2 | Kurikulum | Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. |
| 3 | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah. |
| 4 | Perizinan Pendidikan | a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. |
| 5 | Bahasa dan Sastra | Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah. |

## B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Upaya Kesehatan | a. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Daerah dan rujukan tingkat Daerah; b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah dan rujukan tingkat Daerah; c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan kelas D, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah. |
| 2 | Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan | a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan; |
| 3 | Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman | UKM Daerah. a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga; d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga; e. Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga. |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah. |

## C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 1. | 2 Sumber Daya Air (SDA) | 3 a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah |
| 2. | Air Minum | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah. |
| 3. | Persampahan | Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah. |
| 4. | Air Limbah | Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah. |
| 5. | Drainase | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah. |
| 6. | Permukiman | Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah. |
| 7. | Bangunan Gedung | Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. |
| 8. | Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah. |
| 9. | Jalan | Penyelenggaraan jalan Kabupaten. |
| 10. | Jasa Konstruksi | a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah; |

| | | c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil); d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Penataan Ruang | Penyelenggaraan penataan ruang Daerah. |

## D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Perumahan | a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah; b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah; c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; d. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG). |
| 2 | Kawasan Permukiman | a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha. |
| 3 | Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah. |
| 4 | Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Penyelenggaraan PSU perumahan. |
| 5 | Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil. |

## E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum | a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah; b. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah. |
| 2 | Bencana | Penanggulangan bencana Daerah. |
| 3 | Kebakaran | a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah; b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; c. Investigasi kejadian kebakaran; d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. |

## F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pemberdayaan Sosial | a. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT); b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah; c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah; d. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah. |
| 2 | Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal. |

| 3. | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS) yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Perlindungan dan Jaminan Sosial | a. Pemeliharaan anak-anak terlantar; b. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah. |
| 5 | Penanganan Bencana | a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana daerah; b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah. |
| 6 | Taman Makam Pahlawan | Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional di Daerah. |

## G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi; b. Pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta; c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; d. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil; e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah. |

| 2. | Penempatan Kerja | Tenaga a. Pelayanan antarkerja di Daerah; b. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah; c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah; d. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah; e. Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah. |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Hubungan Industrial | a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah; b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah. |

## H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kualitas Hidup Perempuan | a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah; b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah; c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah. |

| 2. | Perlindungan Perempuan | a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah; b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah; c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah. |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Kualitas Keluarga | a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah; b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah; c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah. |
| 4 | Sistem Data Gender dan Anak | Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah. |
| 5 | Pemenuhan Hak Anak (PHA) | a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah; b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah. |
| 6 | Perlindungan Khusus Anak | a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah; b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah; c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah. |

## I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian | Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah. |
| 2 | Penyelenggaraan Ketahanan Pangan | a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; b. Pengelolaan cadangan pangan daerah; c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per |
| 3 | Penanganan Kerawanan Pangan | angka kecukupan gizi. a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan; b. Penanganan kerawanan pangan Daerah; c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang |
| 4 | Keamanan Pangan | Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar. |

## J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Izin Lokasi | Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah. |
| 2 | Sengketa Tanah Garapan | Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah. |

| 3. | Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah. |
| 5 | Tanah Ulayat | Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah. |
| 6 | Tanah Kosong | a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah; b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah. |
| 7 | Izin Membuka Tanah | Penerbitan izin membuka tanah. |
| 8 | Penggunaan Tanah | Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah. |

## K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pengumpulan limbah B3 dalam 1 1

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Perencanaan Lingkungan Hidup | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah. |
| 2 | Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Daerah. |
| 3 | Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah. |
| 4 | Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Pengelolaan Kehati Daerah. |
| 5 | Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | a. Penyimpanan sementara limbah B3; b. Pengumpulan limbah B3 dalam (satu) Daerah. |

| 6. | Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH | a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah; b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah. |
| 8 | Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah. |
| 9 | Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah. |
| 10 | Pengaduan Lingkungan Hidup | Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap : a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah. |
| 11 | Persampahan | a. Pengelolaan sampah; b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak |

## L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pendaftaran Penduduk | Pelayanan pendaftaran penduduk. |
| 2 | Pencatatan Sipil | Pelayanan pencatatan sipil. |
| 3 | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | a. Pengumpulan data kependudukan; b. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Daerah. |
| 4 | Profile Kependudukan | Penyusunan profile kependudukan Daerah. |

## M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Penataan Desa | Penyelenggaraan penataan Desa. |
| 2 | Kerja Sama Desa | Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah. |
| 3 | Administrasi Pemerintahan Desa | Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa. |
| 4 | Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah; b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa. |

## N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pengendalian Penduduk | a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah. |
| 2 | Keluarga Berencana (KB) | a. Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; b. Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah; d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. |
| 3 | Keluarga Sejahtera | a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah |

## O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------