PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENT ANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TEMANGGUNG
PRO VIN SI JA WA TENG AH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENT ANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kepariwisataan, perlu dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepariwisataan, pemerintah daerah perlu mendorong terwujudnya destinasi wisata yang maju, berkembang, berpihak pada kepentingan masyarakat, berkelanjutan, dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ,2014 .Nomor 244. - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan
BUPATI TEMANGGUNG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.
BAB I - KETENTUAN l.JMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang kepariwisataan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
7. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah suatu dokumen yang berisi tentang rencana pengembangan pariwisata daerah yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerin tah Desa, dan pengusaha.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
'-.,,
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ a tau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
17. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
18. Kawasan Pariwisata adalah kawasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
19. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi clan fasilitas lainnya yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. ·
20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda daftar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.
BAB II - ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN
Pasal 2
Kepariwisataan diselenggarakan
BAB II - ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN
Pasal 3
Kepariwisataan berfungsi
:
- a. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan;
- b. meningkatkan peran serta pelaku Usaha Pariwisata; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
,
Kepariwisataan bertujuan untuk :
- meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; a.
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- e. melestarikan dan memajukan kebudayaan serta perlindungan terhadap nilainilai keagamaan;
- f. mengangkat citra daerah;
- memupuk rasa cinta tanah air; g.
'.
- memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan h.
- mempererat persahabatan ant~r daerah dan antar bangsa. 1.
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
Pasal 5
Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. menjamin aksesibilitas masyarakat;
- f. meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat;
- g. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah, antara daerah dan desa yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- h. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
1. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 6
Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan RIPPDA;
- b. menetapkan kawasan dan destinasi pariwisata;
- c. menetapkan daya tarik wisata;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
- h. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
1. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
- J. melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
- k. memberikan TDUP.
- (1) Kewenangan Pemerintah Desa meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pengembangan;
- c. penyelenggaraan;
- d. pengelolaan;
- e. pengawasan;
- f. pengendalian; dan
- g. melakukan kerjasama.
9. , .. pada ayat ( 1) hanya berlaku pada skala (2) Kewenangan sebagimana dimaksud lokal desa.
BABV
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 8
- Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 9
Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. pembangunan struktur industri pariwisata;
- b. daya saing produk pariwisata;
- c. kemitraan usaha pariwisata;
- d. kredibilitas bisnis; dan
- e. tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 10
- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan prasarana;
- d. penyediaan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat.
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 11
- (1) Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Pembentukan Badan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
,,\_\_
Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d antara lain meliputi:
- a. pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, dan masyarakat;
- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. regulasi; dan
- d. mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.
BAB VI° , ' PENGEMBANGAN DAYA J'ARIK W1SATA
·
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 13
- (1) Pengembangan daya tarik wisata meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pengorgamsasian;
- c. pelaksanaan;
- d. pengawasan; dan
- e. pengendalian.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 14
Pengembangan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a antara lain wisata sungai, wisata sumber mata air, dan wisata gunung.
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 15
Pengembangan daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b antara lain cagar budaya, museum, seni, adat istiadat, bahasa, sejarah dan religi.
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 16
Pengembangan daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c antara lain kolam renang, wahana permainan, wisata kuliner, waduk, embung, kebun buah, taman bunga, kebun binatang, pusat perbelanjaan, wisata pendidikan, dan ekowisata.
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 17
- (1) Pengembangan daya tarik wisata dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan swasta.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengembangan daya tarik wisata oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga desa.
'-...-
- (4) Pengembangan daya tarik wisata oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh perseorangan a tau Badan.
- (5) Pengembangan daya tarik wisata oleh Pemerintah Desa dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus memperoleh izin dari Bupati.
- (6) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada RIPPDA.
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 18
- Dalam rangka pengembangan daya tarik wisata dapat dibentuk Desa Wisata dan/ atau Desa Budaya. , .. ( 1)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pembentukan Desa Wisata dan/atau Desa Budaya sebagaimana di~aksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. (2)
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 19
- Usaha Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. (1)
- Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (2)
- daya tarik wisata; a.
- b.
- kawasan pariwisata;
- jasa transportasi wisata; c.
- jasa perjalanan wisata; d.
- jasa makanan dan minuman; e.
- penyediaan akomodasi; f.
- penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; g.
- penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; h.
- jasa informasi pariwisata; 1.
- jasa konsultan pariwisata; J.
- jasa pramuwisata; k.
- wisata tirta; dan 1.
- spa. m.
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 20
- (1) Usaha Pariwisata dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/ atau swasta.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan pariwisata.
- (3) Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan pariwisata.
Bagian Kedua U saha Daya Tarik Wisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 21
Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
- a. wisata alam;
- b. wisata budaya; dan
- c. wisata buatan.
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 22
- (1) Usaha wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Kegiatan usaha wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
- b. pengelolaan usaha wisata alam; dan
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha wisata alam.
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 23
- (1) Usaha wisata budaya sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan usaha pengembangan budayasebagaidaya tarik wisata,
- (2) Kegiatan usaha wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembangunan sarana dan pr:asarana bagi wisatawan;
- b. pengelolaan usaha wisata budaya; dan
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha wisata budaya.
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 24
- (1) Usaha wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
- b. pengelolaan usaha wisata buatan; dan
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha wisata buatan.
Bagian Ketiga
U saha Kawasan Pariwisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 25
- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/ atau mengelola kawasan tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
- b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata dalam kawasan pariwisata.
Bagian Keempat
U saha J asa Transportasi Wisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 26
Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
Bagian Kelima Usaha Jasa Perjalanan Wisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 27
- Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d merupakan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. ( 1)
- (2) Biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/ atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan terteritu. ·"
- (4) Agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 28
- Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman. ( 1)
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. kafe;
- d. pusat penjualan makanan; dan
- e. jasa boga;
Bagian Ketujuh U saha Penyediaan Akomodasi
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 29
- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha hotel, pondok wisata dan sejenisnya.
- (3) Usaha hotel dan pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 30
Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya dapat berupa usaha :
- a. gelanggang rekreasi olahraga;
- b. gelanggang seni;
- c. wisata ekstrim;
- d. arena permainan;
- e. taman rekreasi;
- f. jasa impresariat/ promotor;
- g. hiburan malam;
- h. karaoke; dan
- i. rumah pijat.
..
Bagian Kesembilan
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 31
Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 32
Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, advertorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan/ a tau periklanan.
Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 33
U saha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
Bagian Ked ua be las Usaha Jasa Pramuwisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 34
Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf k adalah usaha penyediaan dan/ atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/ atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
Bagian Ketiga belas Usaha Wisata Tirta
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 35
- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf 1 merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan/atau olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta berupa wisata sumber air, sungai, dan/ atau waduk.
Bagian Keempat belas Spa . , .
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 36
- (1) Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf m merupakan usaha pelayanan perawatan kebugaran dan kecantikan yang dilaksanakan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan tradisional dan modern.
- (2) Penggunaan alat dan bahan pelayanan perawatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VIII - PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
Pasal 37
- (1) Pengusaha pariwisata yang melakukan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TDUP diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu Hak
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 38
Setiap orang berhak:
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja pariwisata; dan
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 39
Setiap wisatawan berhak memperoleh:
- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan fasilitas untuk kebutuhan khusus; dan
- e. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
&lt;..
Setiap pengusaha pariwisata berhak:
- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua Kewajiban..
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 41
Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 42
Setiap orang berkewajiban:
- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata;
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 43
Setiap wisatawan wajib:
- a. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- b. menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan;
- c. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 44
Setiap pengusaha pariwisata wajib:
- a. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- b. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- c. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- d. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- e. mengupayakan lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- f. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- g. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata yang berisiko tinggi;
.,1
- h. mengutamakan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal, mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
1. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- J. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
1. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- m. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. · ''
Bagian Ketiga Larangan
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 45
Dalam menjalankan usahanya, pengusaha pariwisata dilarang:
- a. mengalihkan izin usaha kepada pihak lain;
- b. melakukan perubahan nama usaha dan tempat usaha;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai peruntukkannya;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempekerjakan anak-anak dibawah umur;
- f. menerima pengunjung anak-anak di bawah umur pada jenis usaha pariwisata tertentu;
- g. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, pelanggaran norma agama, pelanggaran adat istiadat, pelanggaran kesusilaan, pemakaian obat-obatan terlarang serta kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
BABX PEMBINAAN DAN PENG A WASAN
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 46
- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan kepariwisataan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerbitan rekomendasi usaha pariwisata;
- b. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pariwisata;
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan usaha pariwisata;
- d. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
- e. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
- f. pembinaan masyarakat disekitar destinasi wisata; dan
- g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
BAB XI - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 47
- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 44, dan Pasal 45 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan TDUP.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48
·~ Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di daerah yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung. M. BAMBANG SUKARNO SEK DA

Penetapan: Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 1 7 Maret 201 7 22

Penandatangan: BUPATI TEMANGGUNG, ASISTEN KABAqHUKUM

Penetapan: Diundangkan di Temanggung pada tanggal 1 7 Maret 201 7

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, BAMBANG AROCHMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINS! JAWA TENGAH : ( 7 /2017)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENT ANG
## PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
## I. UMUM
'
'.
Sebagai daerah yang dikenal dengan kultur budaya dan pariwisata, segala aspek pengaturan Penyelenggaraan Pariwisata harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Daerah. Diharapkan pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Daerah.
Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa penyelenggaraan pariwisata menjadi kewenangan daerah, yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional dan daerah.
Mengingat perkembangan kepariwisataan yang cukup pesat dan menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu segera dibuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secara ef ektif, efisien sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna. ## Huruf b dengan adalah kekeluargaan dilaksanakan Yang dimaksud dengan asas penyelenggaraan kepariwisataan mengedepankan sikap kekeluargaan. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secru:a merata sehingga hasil dari usaha kepariwisataan dapat dirasakan oleh banyak pihak. ## Huruf d Yang dimak:sud dengan asas keseimbangan adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilak:sanakan seimbang antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. ## Huruf e Yang dimak:sud dengan asas kemandirian adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan bertumpu pada kemampuan sumber daya yang dimiliki. ## Huruf f Yang dimak:sud dengan asas kelestarian adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilak:sanakan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. ## Huruf g Yang dimak:sud dengan asas partisipatif adalah penyelenggaraan kepariwisataan dengan melibatkan berbagai komponen masyarak:at. ## Hurufh Yang dimak:sud dengan asas berkelanjutan adalah penyelenggaraan kepariwisataan dapat dilak:sanak:an secara terus menerus lintas generasi. ## Huruf i Yang dimak:sud dengan asas demokratis adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan musyawarah. ## Huruf j Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah penyelenggaraan kepariwisataan dapat dilak:sanakan oleh semua pihak dengan tidak: adanya pembedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan. ## Hurufk Yang dimak:sud dengan asas kesatuan adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilak:sanak:an dengan menjunjung kesatuan bangsa. ## Huruf 1 Yang dimaksud dengan asas profesionalisme adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan sesuai keahlian secara bertanggung jawab. ## Hurufm Yang dimak:sud dengan asas berbudaya adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilak:sanakan dengan memperhatikan kearifan lokal dan budaya Daerah. ## Hurufn Yang dimak:sud dengan asas kenyamanan lingkungan adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan ketertiban umum, tidak: mengganggu/meresahkan lingkungan sekitar dari aspek sosial, budaya dan agama.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Huruf a Yang dimaksud pembangunan struktur industri pariwisata meliputi pembangunan fungsi, hierarki, dan hubungan. Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas ' ' . | Pasal | 21 Cukup Jelas | |---------|----------------------------| | Pasal | 22 | | Pasal | 23 Cukup Jelas | | Pasal | 24 Cukup Jelas | | Pasal | ' 25 Cukup Jelas | | Pasal | 26 | | Pasal | Cukup Jelas 27 Jelas | | Pasal | Cukup 28 | | Pasal | Cukup Jelas 29 | | | Cukup Jelas | | Pasal | 30 Cukup Jelas | | Pasal | 31 | | Pasal | Cukup Jelas 32 Cukup Jelas | | Pasal | 33 Cukup Jelas | | Pasal | 34 Cukup Jelas | | Pasal | 35 | | Pasal | Cukup Jelas 36 Cukup Jelas | | Pasal | 37 Cukup Jelas | | Pasal | Cukup Jelas | | | Cukup Jelas | | Pasal | | | | 40 Cukup Jelas | | Pasal | 41 | | | Cukup Jelas | | | 42 | | Pasal | | | | 38 | | Pasa139 | |
PENJELASAN
Pasal 44
Pasa143 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup .Jela.s Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Hurufh Yang dimaksud dengan mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi adalah salah satunya dengan menyediakan ruang usaha bagi produk usaha mikro, kecil, dan koperasi. Huruf i Cukup Jelas Huruf j Cukup Jelas Hurufk Cukup Jelas Huruf 1 Cukup Jelas Hurufm Cukup Jelas Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas . ~- .. \ Huruf f Yang dimaksud dengan usaha pariwisata tertentu antara lain jenis wisata yang berdampak negatif pada tumbuh kembang anak dan/atau mempunyai resiko kecelakaan tinggi. Huruf g Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 45
## Huruf b Yang dimaksud dengan Sapta Pesona Wisata meliputi Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 46
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 47
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 48
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 49
Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 75 , '~. ..