PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN Nomor 1 Tahun 2016 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 6 September 2016)
Pembukaan
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- b. bahwa pengajuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada DPRD adalah berupa laporan keuangan daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling Lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas secara bersama-sama dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
Mengingat : 1. Pasal Negara
- 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 10);
Menetapkan:
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, berupa laporan keuangan yang memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- e. Laporan Operasional;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. Pendapatan
Rp. 1.070.054.692.915,20
- b. Belanja
Rp. 1.570.310.675.114,22
Defisit
Rp. 500.255.982.199,02
- c. Pembiayaan
1. Penerimaan
Rp.
532.528.371.515,39
2. Pengeluaran
Rp.
2.000.000.000,00
Surplus (Pembiayaan Netto)
Rp. 530.528.371.515,39
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 172.391.978.528,08 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.242.986.671.443,28
3. 2.
Realisasi Rp. 1.070.054.692.915,20
Selisih Kurang
Rp. 172.931.378.528,08
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 203.204.377.844,45 dengan rincian sebagai berikut :
2. 1.
3. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 1.773.515.052.958,67
2. Realisasi
Rp. 1.570.310.675.114,22
Selisih Kurang
Rp. 203.204.377.844,45
- c. selisih anggaran dengan realisasi, Defisit sejumlah Rp. 30.272.389.316,24 dengan rincian sebagai berikut :
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 10.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Defisit setelah perubahan
Rp. 530.528.381.515,39
2. Realisasi
Rp. 500.255.982.199,02
Koreksi SILPA Tahun lalu Selisih Lebih
Rp.
(0,13)
Rp. 30.272.389.316,24
1. Setelah Perubahan
Rp. 532.528.381.515,39
2. Realisasi
Rp. 532.528.371.515,39
Selisih Lebih
Rp. 10.000,00
1. Setelah Perubahan
Rp. 2.000.000.000,00
2. Realisasi
Rp. 2.000.000.000,00
Selisih
Rp. 0,00
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp. 10.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Setelah perubahan
Rp. 530.528.381.515,39
2. Realisasi
Rp. 530.528.371.515,39
Selisih lebih
Rp. 10.000,00
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember
Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Jumlah Aset
Rp. 5.334.850.130.493,69
Jumlah Kewajiban
Rp. 7.824.787.249,09
- c. Jumlah Ekuitas Dana
Rp. 5.327.025.343.244,60
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Rp. (585.930.311.230,48)
Rp. 26.087.450,87
- a. saldo Kas per 1 Januari Tahun 2015
Rp. 521.375.427.084,24
- b. arus kas dari aktivitas operasi
Rp. 90.760.825.127,96
- c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan
- d. arus kas dari aktivitas pembiayaan
Rp. (2.000.000.000,00)
- e. arus kas dari aktivitas non anggaran
- f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2015
Rp. 30.278.175.602,40
Pasal 6
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
Rp. 532.528.381.515,39
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Rp. 532.528.371.515,39
- c. Sub Total
Rp. 10.000,00
- d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Rp. 30.272.399.316,24
- e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Rp. (10.000,00)
- f. Saldo Anggaran Lebih
Rp. 30.272.389.316,24
Pasal 7
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :
- a. Pendapatan - LO
Rp. 1.007.150.973.156,74
1. Pendapatan Asli Daerah - LO
Rp. 112.425.103.546,84
2. Pendapatan Transfer - LO
Rp. 889.657.283.429,90
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO
Rp. 5.068.586.180,00
4. Surplus Non Operasional - LO
Rp. 0,00
5. Pendapatan Luar Biasa - LO
Rp.
0,00
- b. Beban - LO
Rp. 1.359.669.821.194,66
1. Beban Operasi
Rp. 1.241.306.350.820,06
2. Beban Transfer
Rp. 117.871.963.977,47
3. Defisit Non Operasional
Rp.
0,00
4. Beban Luar Biasa
Rp. 491.506.397,13
- c. Defisit
Rp. 352.518.848.037,92
Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :
- a. Ekuitas Awal
Rp. 6.864.237.973.484,48
- b. Defisit - LO
Rp. 352.518.848.037,92
- c. Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan /Kesalahan Mendasar :
1. Koreksi Nilai Persediaan
Rp. (1.007.292.616,85)
2. Koreksi Nilai Piutang
Rp. (333.082.181,00)
3. Koreksi Nilai Aset Tetap
Rp. 62.073.000,00
4. Koreksi Nilai Aset Lainnya
Rp. 26.263.694.963,56
5. Koreksi Nilai Kewajiban
Rp. (7.533.490.102,98)
- 6 Lain-lain
Rp.(1.202.145.685.264,69)
- d. Ekuitas Akhir
Rp. 5.327.025.343.244,60
Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagaimana dimaksud daalm Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a.

Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1

: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2

: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka, pengelolaan keuangan Negara;

Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;

Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan modal (Investasi) daerah;

Lampiran I.7

: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran I.8

: Daftar realisasi Penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran I.9

: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran II

: Neraca;

- c. Lampiran III

: Laporan Arus Kas; dan

- d. Lampiran IV

: Catatan atas laporan keuangan.

## Pasal 11

1

Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI.

## Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 6 September 2016 BUPATI NUNUKAN, ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan pada tanggal 6 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd

TOMMY HARUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN

UTARA: ________________/2

Sallnan Sesual Dengan Aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA: 1/2016