PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 65 Tahun 1999 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (berlaku 14 Juli 1999)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;
Mengingat
: 1.
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemeirntah ini yang dimaksud dengan :
1. Komisi Pemeriksa adalah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Pemeriksaan adalah pendapataan dan atau evaluasi yang dilakukan Komisi Pemeriksa atas jumlah dan jenis kekayaan Penyelenggara Negara, baik sebelum yang bersangkutan memangku jabatannya, maupun pemeriksaan atas jumlah, jenis, dan asal usul kekayaan selama dan setelah yang bersangkutan memangku jabatannya.
3. Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Harta Kekayaan adalah harta benda baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara sebelum, selama, atau setelah yang bersangkutan memangku jabatannya.
5. Standar pemeriksaan adalah suatu ukuran mutu yang harus dipatuhi oleh Anggota Komisi Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan.
6. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
BAB II - PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 2
- (1) Setiap orang sebelum memangku dan setelah mengakhiri jabatannya selaku Penyelenggara Negara wajib :
- a. melaporkan jumlah dan jenis seluruh harta kekayaannya kepada Komisi Pemeriksa; dan
- b. mengumumkan jumlah dan jenis seluruh harta kekayaannya tersebut dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Laporan harta kakayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Komisi Pemeriksa.
BAB II - PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 3
- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama;
- b. tempat dan tanggal lahir;
- c. agama;
- d. jabatan atau pekerjaan sebelum memangku jabatan;
- e. jabatan atau pekerjaan yang akan dipangku atau akan ditinggalkan;
- f. alamat rumah;
- g. nama istri atau suami;
- h. pekerjaan isteri atau suami;
- i. nama dan jumlah anak yang menjadi tanggungan;
- j. besarnya penghasilan tiap bulan; dan
- k. nilai dan jumlah seluruh harta kekayaan yang dimiliki.
- 4 -
yang bersangkutan dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 4
- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibuat dalam rangkap 5 (lima), dan aslinya disampaikan kepada Komisi Pemeriksa dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal formulir tersebut diterima oleh yang bersangkutan dari Komisi Pemeriksa.
- (2) Pada formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampirkan salinan atau fotokopi surat atau bukti kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki.
BAB II - PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 5
- (1) Formulir sebagaimaan dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :
- a. Presiden;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat; dan
- c. Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Penyelenggara Negara yang bersangkutan wajib menyimpan 1 (satu) lembar tembusan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- 5 - merupakan dokumen resmi negara.
BAB II - PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 6
Dokumen sebagaiaman dimaksud dlaam Pasal 5 ayat (3), digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam penyidikan oleh instansi yang berwenang, apabila di kemudian hari diduga atau patut diduga Penyelenggara Negara tersebut telah melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.
BAB II - PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 7
- (1) Sebelum melaksanakan tugas memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara selama menjabat, Komisi Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung dari instansi tempat Penyelenggara Negara yang bersangkutan bertugas.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan dilaksanakan.
BAB II - PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 8
Dalam hal Komisi Pemeriksa menemukan petunjuk adanya perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Komisi Pemeriksa melaporkan hasil temuannya tersebut kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan atau penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Komisi Pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik atas harta kekayaan Penyelenggara Negara
BAB II - PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 10
Pemeriksaan terhadap harta kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Komisi Pemeriksa.
BAB III
HUBUNGAN ANTARA KOMISI PEMERIKSA DAN INSTANSI TERKAIT
BAB II - PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 11
Setiap badan atau instansi Pemerintah wajib memberikan keterangan mengenai harta kekayaan Penyelenggara Negara apabila diminta oleh Komisi Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya
BAB II - PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 12
Pimpinan bank sebagaimana dimaksud dlaam Pasal 12 wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan keterangan.
BAB II - PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 13
Pimpinan bank sebagaimana dimaksud dlaam Pasal 12 wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan keterangan.
BAB II - PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 14
Selain permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Komisi Pemeriksa dapat pula meminta keterangan kepada instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas sub komisinya.
BAB II - PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 15
Pemeriksaan terhadap mantan Penyelenggara Negara hanya dapat dilakukan oleh Komisi Pemeriksa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal masa jabatan Penyelenggara Negara berakhir.
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
BAB IV - PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 16
- (1) Hasil pemeriksaan terhadap kekayaan Pengelenggara Negara wajib dibahas dan diputuskan bersama oleh paling sedikit 3 (tiga) Anggota Sub Komisi yang terkait.
- 8 -
- (2) Untuk membahas dan menyelesaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Sub Komisi dapat meminta bantuan Anggota Sub Komisi yang lain.
- (3) Dalam hal Ketua Sub Komisi meminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Ketua Sub Komisi menyampaikan permintaan bantuan terlebih dahulu kepada Ketua Komisi Pemeriksa.
BAB IV - PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 17
- (1) Dalam hal Sub Komisi Pemeriksa tidak dapat membuat keputusan hasil pemeriksaannya, maka Ketua Sub Komisi menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada Ketua Komisi Pemeriksa untuk melakukan pembahasan ulang.
- (2) Ketua Komisi Pemeriksa dapat meminta bantuan pakar di luar keanggotaan Komisi Pemeriksa sebagai panelis untuk melakukan pembahasan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Sidang pembahasan ulang dipimpin oleh Ketua Komisi Pemeriksa atau salah seorang Wakil Ketua.
BAB IV - PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 18
- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antar-Sub Komisi dalam menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa, maka perbedaan tersebut diselesaikan oleh Ketua Komisi Pemeriksa secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan penyelesaian perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil
BAB IV - PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 19
Perbedaan pendapat antar-Sub Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat pula diselesaikan oleh Panelis
BAB IV - PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 20
- (1) Komisi Pemeriksa menunjuk panelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berasal dari Daftar Panelis Komisi Pemeriksa.
- (2) Status panelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai Anggota Ad-hoc Komisi Pemeriksa.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Nopember 1999.
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDOENSIA, ttd.
pada tanggal 14 Juli 1999 MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA TAHUN 1999 NOMOR 126
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDOENSIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESAI NOMOR 65 TAHUN 1999 TENTANG
## TATA CARA PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
## 1. UMUM
Dalam
PENJELASAN
Pasal 3
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, ditentukan bahwa untuk menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat, Pemeriksaan