PERATURAN BUPATI MA Nomor 3 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Perizinan dan non perizinan perlu mengatur kembali Pendelegasian Wewenang Penyelen ggaraarl dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2Ol2 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pefizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun
- 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2OaQ;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor a725); 3.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tah:un 2OO9 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. IJndang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 50a9);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8ta|l;
8. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523ail;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
- ll.Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OOT tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
l-,
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku ,:ffi:ggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Penetapan: Ditetapkan di Temanggung pada tanggal r t5 Jarnrari 2016

Penandatangan: BUPATI TEMANGGUNG, @t Pada tanggale t5 Jaauari ?016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, BAMBANG AROCHMAN BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2OL6 NOMOR 3