PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 13 Tahun 2008 tentang PERUBNIAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 13 TAHUN 2OL6TENTANG RENCANA KEzuA PEMERINTATI DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAIIUN 2OL7 DTNGANRAIIMATTUHANYANGMAIIAESA BUPATI SITUBONDO, - bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMORTI rArruN 2OL6
TENTANG
PERUBNIAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 13 TAHUN 2OL6TENTANG RENCANA KEzuA PEMERINTATI DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAIIUN 2OL7
DTNGANRAIIMATTUHANYANGMAIIAESA
BUPATI SITUBONDO,
- bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2OLO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangqnan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati situbondo Nomor 13 Tahun 2OL6 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol7;
- 1. Undang-undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara n"puutit.IndonesiaTahunlg5oNomorL9, TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia Nomorg)sebagaimanatelahdiubahdengan undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Neguri Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
- 2.Undang-UndangNomorlTTahun2003tentang KeuanganNegara(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem PerencErnaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah hrsat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negata Republik Indonesia tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;
7. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOOl;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLs Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
9. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2OO5 Nomor a503);
- l2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59al;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOZ tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 19, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6931;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangun€rn Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 2L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8l7l;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor L57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717l.;
- LT . Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2Ol5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20L5-2O19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Ta}run 20 1 1;
Menetapkan
4
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OLO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 5 LTI;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Pedoman Pen5rusLtnan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2OL7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
3. 2L. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2OL4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2OI4-2OL9 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2OL4 Nomor 3 Seri O);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2Ol3 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol3 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2OL2 Nomor 6); Kabupaten Situbondo
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL6 -2O2L (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 8);
7. 25.Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OI7 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016, Nomor 14).
MTMUTUSI(AIT :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBATIAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 13 TATIUN 2OL6 TENTANG RENCANA KER^'A PEMERINTATI DAERAII KABUPATEN SITUBONDO TAIIUN 2OL7.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2OL6 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLT (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL6, Nomor L4) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Diundangkan di Situbondo pada tanggal

SEKRETARIS DAERATI

I(ABUPATEN SITUBONDO,


BERITA DAERAII KABUPATEN SITUBONDO TATIUIY 2(J^16 NOMOR

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal

BUPATI SITUBONDO,