PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 3 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KOLAKA UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara , menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi , tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit keija di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara;
2. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
7. 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
5. d Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
7. h Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara;
8. g Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Kepala adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara;
- k. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial diwadahi dalam bentuk Dinas
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah
Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Sosial.
Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
Pasal 4
- (1) perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A. Tipe
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi
Pasal 5
- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara di bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
Pasal 6
Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas tugas pembantuan dibidang sosial
Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial.
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial
3. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten
4. e Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang wilayah kegiatannya di daerah kabupaten
- d. Pembinaan teknis dibidang kesejahteraan sosial.
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksanan teknis dinas
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8
- 1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas
- b. Sekretariat
3. Kepala Dinas
4. C Bidang Pemberdayaan Sosial
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

## Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan kebijakan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas

## Bagian Ke Dua

Sekretariat

## Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. pada

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi

- b. Penyusunan rencana program dan anggaran
8. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas
3. C Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi serta hubungan masyarakat dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan rugi. ganti

- (1) Sekretariat terdiri atas
- b. Sub Bagian Keuangan.
- a. Sub Bagian Tata Usaha.
- C. Sub Bagian Program dan Data.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. pada ayat

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan tekhnis dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan kepada semua satuan dokumentasi, kerumahtanggaan, keprotokoleran serta perlengkapan peralatan
- (3) Sub Bagian Program dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (1) huruf C, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan program kerja, rencana kegiatan, penyajian data serta penyusunan laporan dan evaluasi program. ayat
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pembinaan peningkatan kinerja, urusan absensi, disiplin, data data pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiunan, cuti, tugas belajar, kediklatan dan lain-lain serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, pengeluaran, penyusunan dan evaluasi pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ke Tiga

## Bidang Pemberdayaan Sosial

## Pasal 14

- 1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyelenggarakan dan melaksanakan program kegiatan pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin pengumpulan Sumbangan serta melaksanakan Program kegiatan Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. pada

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, menfasilitasi, mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan social Perorangan, Keluarga, Komunitas Adat Terpencil (KAT) .
2. a Penyusunan rencana program kerja kegiatan penanggulangan dan pemberdayaan Sosial.

- C Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi
- e Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi kepada pimpinan secara berjenjang:
- d. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis program kegiatan pemberdayaan kesejahtraan social

## Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari
- b. Sub Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan masyarakat dan penerbitan Izin pengumpulan Sumbangan
- a. Sub Bidang Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- C. Sub Bidang Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial. pada

## Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan pemberdayaan social Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) .
- (3) Sub Bidang Kepahlawanan dan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan, Kepahlawanan dan restorasi sosial\_
- (2) Sub Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan masyarakat dan penerbitan Izin pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan kelembangaan masyarakat penerbitan izin pengumpulan sumbangan.

## Bagian Ke Empat

## Bidang Rehabilitasi Sosial

## Pasal 18

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyelenggarakan dan melaksanakan program kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan, pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak serta penanggulangan dan penyalahgunaan napza.
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. pada

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi

- b. Menyelenggarakan dan melaksanakan program kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Panti
- a. Menyelenggarakan dan melaksanakan program kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti dan/atau Lembaga

- /atau Lembaga dan
- d Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis program kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyadang masalah kesejahtraan sosial
- C Menyelenggarakan dan melaksanakan program kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
- e. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi kepada pimpinan secara berjenjang:
- f. Pelaksanaan tugas tambahan yang diperintahkan oleh pimpinan.

## Pasal 20

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari
- b. Sub Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
- a. Sub Bidang Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas
4. c Sub Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

## Pasal 21

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan program kegiatan pelayanan rehabilitasi bagi penyandang cacat fisik dan mental di luar dan dalam sosial serta kelainan fisik atau mental yang dapat menjadi hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak. panti
- (3) Sub Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf C, mempunyai tugas melaksanakan program kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial, sosialisasi dan bimbingan teknis rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial penyalahgunaan napza serta Tuna social, HIV AIDS ODHA 1 dan rehabilitasi social gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan korban tidak kekerasan.
- (2) Sub Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, norma, standarisasi, prosedur , kriteria dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kesejahteraan sosial anak dan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi serta rehabilitasi social lanjut usia

## korban bencana sosial

- (3) Sub Bidang Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf C, mempunyai tugas seleksi, verivikasi dan validasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga serta penyaluran bantuan dan pendanpingan jaminan sosial keluarga.

## Bagian Ke Enam

## Bidang Penanganan Fakir Miskin

## Pasal 26

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas mengidentifikasi dan penguatan kapasitas penangan fakir miskin dan melakukan program kegiatan pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan social.
- (2) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. pada ayat

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi

2. Menyelenggarakan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penanganan fakir miskin
- b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervise, pemantauan dan evaluasi penguatan kapasitas fakir miskin
4. 1 Melaksanakan kebijakan, pemantauan dan evaluasi identifikasi dan pemetaan,
5. 2 Pelaksanakan tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh pimpinan

## Pasal 28

- {1) Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas
- b. Sub Bidang Pendampingan dan Pemberdayaan
- a. Sub Bidang Identifikasi dan penguatan Kapasitas
- c. Sub Bidang Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.

## Pasal 29

- (1) Sub Bidang Identifikasi dan penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program kegiatan di bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Fakir Miskin serta verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan perkotaan, pedesaan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Sub Bidang Pendampingan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (1) huruf b, mempunyai tugas Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervise, pemantauan dan evaluasi pendampingan dan ayat

pemberdayaan fakir miskin

- (3) Sub Bidang Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf C, mempunyai tugas Menyelenggarakan dan melaksanakan program kegiatan Bantuan Stimulan Kube, dan UEP ) kepada masyarakat fakir miskin serta kegiatan pembangunan dan menyiapakan sarana dan prasarana social penataan lingkungan RS - RTLH dan Sarling ) kepada masyarakat.

## Bagian Ke Tujuh

## Unit Pelaksana Teknis Dinas

## Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di lapangan
- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan dalam dua klasifikasi yaitu terdiri dari : pada
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A sebagaimana dimaksud (2) huruf a, terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas. pada ayat
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur

## Bagian Ke Delapan

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial sesuai bidang keahlian dan kebutuhan

## Pasal

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. pada

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi koordinasi, integrasi sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masingmasing. dan
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun dengan tugas pokok masing-masing:

## Pasal 34

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Pasal 35

Kepala Dinas bertanggung jawab, memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 36

Sekretaris, Sub Bagian / Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya. pada pada

## Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

## Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. pula

## Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN , ESELONISASI , PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 42

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas berpedoman peraturan perundangan-undangan yang berlaku. pada
- (3) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IlIa atau jabatan administrator
- (2) Kepala merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama
- (4) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator .
- (6) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah pada

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri.

## Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua tanggal (5 2 2016 pada

(BUPATI KOLAKA VTARA,


Diundangkan di Lasusua

tanggal 15 2 pada

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

## IS KA N D A R

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISKANDAR ADNIN SH Nip. 196701012001121007

13


1

1