PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 6 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
Mengingat : 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan BUPATI MADIUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN.
B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Madiun.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Madiun.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Madiun.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Madiun yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun .
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
BAB II - PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 3
Pasal 3
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Madiun merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari :
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan bidang energi sumber daya mineral;
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
8. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
9. Dinas Pertanian dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan;
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
11. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
12. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olah raga;
13. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
14. Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
15. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang industri;
7. 16 Dinas Ketahanan Pangan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
17. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
18. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
19. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.
- e. Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta melakukan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. Badan Pendapatan Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- f. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari:
1. Kecamatan Balerejo dengan Tipe A
2. Kecamatan Dagangan dengan Tipe A
3. Kecamatan Dolopo dengan Tipe A
4. Kecamatan Geger dengan Tipe A
5. Kecamatan Gemarang dengan Tipe A
6. Kecamatan Jiwan dengan Tipe A
7. Kecamatan Kebonsari dengan Tipe A
8. Kecamatan Kare dengan Tipe A
9. Kecamatan Madiun dengan Tipe A
10. Kecamatan Mejayan dengan Tipe A
11. Kecamatan Pilangkenceng dengan Tipe A
12. Kecamatan Sawahan dengan Tipe A
13. Kecamatan Saradan dengan Tipe A
14. Kecamatan Wungu dengan Tipe A
15. Kecamatan Wonoasri dengan Tipe A
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 3
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 3
Pasal 5
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus ## BAB IV
PEMBENTUKAN UPT
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 3
Pasal 6
- (1) Pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 3
Pasal 7
- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 3
Pasal 8
- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 3
Pasal 9
- (1) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) UPT dan Rumah Sakit yang terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
STAF AHLI
BAB V - STAF AHLI
Pasal 10
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Ketentuan mengenai nomenklatur, tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
KEPEGAWAIAN
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 11
Pajabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII - Pasal 12
Pasal 12
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VII - Pasal 12
Pasal 13
Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Pada saat mulai berlakunya Peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2017.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D ) ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun ( Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1 Seri C ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.
- (2) Pencabutan terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan pada Bagian Kelima, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Pasal 42 dan Pasal 43 sampai dengan ditetapkannya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
- (2) Pencabutan terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan pada Bagian Kelima, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Pasal 42 dan Pasal 43 sampai dengan ditetapkannya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Madiun Pada tanggal 18 Oktober 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN

Verifikasi: ttd. ## Ir. TONTRO PAHLAWANTO Pembina Utama Muda NIP. 19651110 199208 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2016 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 320 - 6/2016

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM , ttd WIDODO, SH, M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198903 1 006 ## Pasal 18

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun.

Penetapan: Ditetapkan di Madiun pada tanggal 10 Oktober 2016

Penandatangan: BUPATI MADIUN, ttd. MUHTAROM 13
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 6 TAHUN 2016
## TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
## I. UMUM
Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Madiun dipandang perlu untuk menyesuaikan susunan pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Madiun dengan regulasi tersebut.
Dalam rangka mewujudkan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi,pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi,efektifitas, pembagian habis, rentang kendali, tata kerja yang jelas, flesibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur Penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kepala Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur Penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Disamping itu kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat kepada Bupati.
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun mempertimbangkan faktor luas wilayah,jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Huruf a Yang dimaksud dengan asas 'intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. ## Huruf b Yang dimaksud dengan asas 'efisiensi' adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas 'efektivitas' adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas 'pembagian habis tugas' adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. ## Huruf e Yang dimaksud dengan asas 'rentang kendali' adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. ## Huruf f Yang dimaksud dengan asas 'tata kerja yang jelas' adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. ## Huruf g Yang dimaksud dengan asas 'fleksibilitas' adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan .
PENJELASAN
Pasal 6
## Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'kegiatan teknis operasional' adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Yang dimaksud dengan 'kegiatan teknis penunjang tertentu' adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas