Unknown Unknown Nomor 20 Tahun 2003 tentang izin usaha Kelautan dan Perikanan sefia p€myetaan restribusi atamya b. - l. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembntukan Oaerahdaerah Tingtat II Di Sr.rlawesi (l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (rmbaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 3037; 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Ekseklusif lndonesia (Lembaran Negam Republik lndonesia tahrm 1983 Nomor 44' Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3260); 4. Undang-Undang Nomor 17 tatilnt 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (lembaran Negala Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 76' Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3319); 5. Undang-Undang Nomor 2l tahun RePublik Indonesia tahun 1992 Republik lndonesia Nomor 3493); 1992 tentang Pelayaran (Lernbaran Negara Nomor 98, Tambahan Lemberan Negara 6. Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Negara Republik Indonesia ahrm 1996 Nomor 73' Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3674); (Lernbaran l,embaran 7. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daeralr, Sebagaiman telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 34 tahun 200 (l,embaran Negara Republik lndonesia tahun 2000 Nomor 246); 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2ffi3 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 9. Undang-undang Nomor 3l tahun 2004 tentang Psikanan (lrrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1984 Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Ekslusif lndonesia (ZEEI) (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3274); - I 2. Peraturan Pemerintah Nomor I 5 tahun I 990 t€ntang Usaha Perikanan sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor ,|6 Talrun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3536); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5' Tmrbehan trmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3692); 15. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 199 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan undang-undang, narrcangpn Peraturan Pemerintatr dan Rancangan Keputusan Presiden Q,embaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 70); - 16, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahrm 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkuagan Kerja Pemerintah Daerah Kcputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; - l?. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retrebusi Daerah; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1998 tentang Pedoman tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daeralu 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ll9 tahun 1998 tertang Ruang Lingkup danjenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; 20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor l7 Tahun 2006 tentang usaha perikanan; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nornor tahun 2008 Gntang Pembenhrkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara DEI{GAN PE.RSETIIJUAN DEIITAN PERWAKII,AN RAKYAT DAF,RAH KABTJPATEI..{ BOI,AANG MONGONDOW IJTARA ME.T,IUTUSKAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dinaksud dalam hnrp a maka perlu membentuk peraturan daerah Kabupoten Bolaang Mongondow Utara tentang izin usaha Kelautan dan Perikanan sefia p€myetaan restribusi atamya b.
- l. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembntukan Oaerahdaerah Tingtat II Di Sr.rlawesi (l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (rmbaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 3037;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Ekseklusif lndonesia (Lembaran Negam Republik lndonesia tahrm 1983 Nomor 44' Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3260);
4. Undang-Undang Nomor 17 tatilnt 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (lembaran Negala Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 76' Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3319);
5. Undang-Undang Nomor 2l tahun RePublik Indonesia tahun 1992 Republik lndonesia Nomor 3493); 1992 tentang Pelayaran (Lernbaran Negara Nomor 98, Tambahan Lemberan Negara
6. Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Negara Republik Indonesia ahrm 1996 Nomor 73' Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3674); (Lernbaran l,embaran
7. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daeralr, Sebagaiman telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 34 tahun 200 (l,embaran Negara Republik lndonesia tahun 2000 Nomor 246);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2ffi3 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 3l tahun 2004 tentang Psikanan (lrrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1984 Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Ekslusif lndonesia (ZEEI) (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3274);
- I 2. Peraturan Pemerintah Nomor I 5 tahun I 990 t€ntang Usaha Perikanan sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor ,|6 Talrun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3536);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5' Tmrbehan trmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3692);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 199 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan undang-undang, narrcangpn Peraturan Pemerintatr dan Rancangan Keputusan Presiden Q,embaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 70);
- 16, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahrm 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkuagan Kerja Pemerintah Daerah Kcputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l?. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retrebusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1998 tentang Pedoman tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daeralu
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ll9 tahun 1998 tertang Ruang Lingkup danjenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor l7 Tahun 2006 tentang usaha perikanan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nornor tahun 2008 Gntang Pembenhrkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
DEI{GAN PE.RSETIIJUAN DEIITAN PERWAKII,AN RAKYAT DAF,RAH KABTJPATEI..{ BOI,AANG MONGONDOW IJTARA
ME.T,IUTUSKAN
Menetapkan r PERATURAN DAF,RAH KABUPATEN BOIAANG MONGONDO\M UTARA TENTANG ZIN USAIIA KF'T-AUTAII DAN PERIKANAN SERTA PTJNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA
BABI
KETENTUANTJMTJM
Pasal 1
Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daffah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalatr Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Ekskutif Daerah;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD addah Badan l,egeslafif Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Kelautan drn Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang MongondowUtarq
7. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, tennasuk kegiatan pengolahan, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan, mengangkut dan pengumpul ikan mtuk tujuan komersial;
8. Ikan adalah semua jenis komoditi Kelautan dan Perikanaa yang meliputi ikan bersirip, Crustacea" Molusc4 Coelenterat4 Euchinodermata, Amphibia Reptilia dan Mamalia serta Algae yang memanfaatkan p€niran laut air payau dan air tawar, baik sebagian atau seluruh hidupnya untuk tumbub baik ikan hidup, ikan segar, olahan utuh maupun olahan sebagian tubuh ikan;
9. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan dalam keadaan yang tidaj dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiaan yang mengguaakan kapal untuk memuat, mengolalq mendinginkan, mengawetkan dan mengangkutnya untuk tujuan komersial;
10. Usaha pembudidayaab Ikan adalah kegiatan untuk memelibar4 membesarkan atau membiakan ikan dan p€rn€men hasilnya dengan alat atau cara apapm termasuk kegiaran mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial:
11. I l. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan dan melakukan survey eksplorasi pedkanan;
12. Kapal Penangkap Ikan adalah kapd yang secara khusus digwakan untuk menangkap ikan termasuk menampung menyimpan atau mengawetkan;
13. IGpal Pengankut Ikan adalah alat angkut lainnya yang dipergrmakan untuk mengangkut ikan, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan;
14. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
15. Alat tangkap statis adalah alat yang digunkan untuk melakukan kegiatan ikan yang sifatnya menetap seperti : sero, bagan tetap, kilung bubq tuguk dan lainJain;
16. Badan adalah suatu bentuk Badan Usalu yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentt* apapun, Persekutuan, Peftumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan arau Organisasi yang sejenis, trmbaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan usaha lainnya;
17. Perusahaan dan perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan usaha Perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesiq
18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
19. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
20. Wilayah Pengelolaan Perikanan adalah Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utarq
21. Perluas"n Usaha Peangkapan Ikaa adalah penambabanjumlah kapal Perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercanhm dalam lzin Usaha Perikanan (IUP);
22. Perluasan pembudidayaan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiafan usah diluar tercantum dalam Izin Usaha Perikanan (IUP);
23. Sural Penangkapan Ikan (SPt) adalah Surat yang harus memiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan;
24. Izin Usaha perikanan (IUP) adalah Izin tertulis yang hanrs dimilki oleh setiap orang pribadi atau Barlan HUkum yang bergerak dibidang usaha perikanan;
25. Surat Kebrangan Asal adalah Surat yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengangkutan ikan dari suatu daerah keaderah yang lain;
26. Pelelangan ikan adalah penjuatan ikan k€pada unum pada tempat-tempat yang sudah ditentukan menurut cara dan ketentuan yang ditetapkan.
27. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang batas waktu bsgi wajib retribusi untuk Memanfaatkan pemanfaaan ijin.
28. Wajib retribusi adalah seorang peribadi dan badan menurut rctribusi diw4iibkan untuk melakukan pembayaran rehibusi. undangan
29. Surat Pendaftaran obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat spDoRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutaag menurut perundang-undangan retribusi daerah.
30. surat keterapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat sKRD, adalah s'rat keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terhutang.
31. s'rat taguhan retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan retribusi dan atau sanksi adminishasi berupa denda
32. Surat ketetapan retribusi daerah k'rang bayar tambaban yang selanjutnya disingkat SKRDKBT' adalah surat kep[utusan yang menentukan tambahan atas iumrah retibusi yang telah ditetapkan.
33. surar Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB' "dalah surat keputusan yang menent'kan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jrmrtah lcedit retribusi lebih besar dari pada retibusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
34. Suraf keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SI(RD, dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
35. Penldik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkain tindakan yang dilahkan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dis€but p€niddq untuk mencari serta mengupulkan bukti yang dengan bukti untuk membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi da€rah yang terjadi serta menemukan tenangkanya
NAMA, oBYEI(DMJn"**,,
Pecd 2
Dengan nama izin usaha kelautan dan perikanaq dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha kelautan dan perikanan.
Perel 3
- 1) Obyek Rehibusi adalah :
- a. Izin Usalra perikanan (IUp);
- b. Surat Penangkapan Ikan (Spf;
- c. Surat Keterangan Asal.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a b dan c adalah :
- A. Izin Usaha Kelautan dan perikanan (tUKp);
1. Izin Usaha penangkapan Ikan.
8. I . I . Izin usaha penangkapan skala menengah (5\_ I 0 GT)
9. 1.2. Izin Usaha penagkapan skala kecil (l\_5 GT)
2. Izin Usaha Rumpon / Rakit.
3. Izin Usaha penampungan hasil Kelaukn dan perikanan :
12. 3.1. &lt; 25 ton
13. 3.2. &gt; 25 - 50 ton
14. 3.3. &gt; 50- l00ton
15. 3.4. &gt; 100-200ton
16. 3.5. &gt; 200 ton
4. Izin Usaha Pengolahan Hasil Kolautan dan Perikanan :
18. 4.1. Izin Usaha Pengasinan
19. 4.2. Izin Usaha Pengeringan
20. 4.3. Izin Usaha Pengasapan
21. 4.4. Izin Usaha Pengalengan
22. 4.5. Izin Usaha Pengolahan lkan Kayu
5. Izin Usaha Budidaya Kelautan dan Perikanan
24. 5 . I . Izin Usaha Budidaya Kerang / Siput Mutiara
25. 5.2. Izin Usaha BUdidaya Rumput Laut
26. 5.3. Izin Usaha Budidaya Ikan Karang
27. 5.4. rzin {.J561p grrdldaya Teripang
28. 5.5. Izin Usaha BUdidaya Ikan Air Tawar dijaring apung / karamba
29. 5.6. Izin Usaha Budidaya dikolam air deras
- B. Surat Peangkapan Ikan (SP|
- l. Purs€ Seine @ukat Cincin)
2. Mini Puse Seine (Soma Giop)
3. Pancing (Funae)
4. I\kat Pantai (Soma Dampar)
5. Gil NA (Jaring Insang/Dasar/Hanyut)
6. Bagan I (satu) perahu
7. Bagm 2 (dua) perahu
8. Bubu (perangkap)
9. Sorna Tagaho
10. Seser (Penangkap Nener)
41. I l. Long Line (Dasar,permukaan)
12. pukat Cang
- C. Surat Keterangan Asal (SKA) :
Pesd 4
Subyek Retribusi adalah Orang atau badan memperoleh izin usaha dibidang Kelautan dan perikanan.
BAB IU GOI,ONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Izin Usaha Kelautan dan Perikanan serta pungutan retribusi atasnya digolongkan sebagai retribusi perizinan terGntu,
BAB TV
CARA MEiIGUKUR TINGKAT PEI.{GGLINAAN JASA
Pasal 6
- 1) Setiap Usaha Kelautan dan Perikanan wajib memiliki Izin dari Bupati.
- 2) Tata Cara dan Syarat-syarat memperoleh izin sebagoimana pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
BABV PRINSIP DAN SASARAN DAI.AM PENEThPAN TERSTRU$UR DAN BESARNYA TARIF
Pasrl 7
- l) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan besamya tariff retribusi perijinan didasarkan pada tujuan untuk rnenutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud paz ayat (l) meliputi biaya pengecekaq biaya pemoiksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
BABVI
STTJRKTTJR BESARNYA RETRIBUSI
Prcd 8
- 1) Sturktur pengunaan jasa diukur bodasarkan jumlatr danjenis izin yang diberikan.
- 2) Strktur dan besamya tariff ditetapkan sebagai berikut :
- A. Izin Usaha Kelautan dan Perikanan (ruKP)
1. Izin Usaha Penangkapan Ikan
5. I .l . Izin Usaha Penangkapan Skala
Menengah(5-10GT)
Rp.300.000,JThn
- l.2.tzinUsahaPenangkapanskalakecil(l-5GT) Rp.100.000,-/Thn
2. tzin Us$a Rumpon / Rakit
Rp.250'000,-/ Thn
3. Izin Usaha Penampungan hasil Kelautan dan Perikanan
- 3.1. &lt; 25 ton
RP.200-000'-/ Thn
- 3.2.&gt;25-50ton
RP'300'000'JThn
- 3.3. &gt; 50- 100ton
Rp.450.000'-/ Thn
- 3.4. &gt; 100 - 200 ton
Rp'500.000'-/ Thn
- 3.5. &gt; 200 ton
RP.750.000'-/Thn
4. Izin Usaba Pengolahan hasil Kelautan dan perikanan
- 4.1. Izin Usaha Pengasinan Skala besar
Rp.50.000'- / Tbn
- 4.2. Izin Usaha Pengeringan Skala besar
Rp.50.000'- / Thn
- 4.3. Izin Usaha Pengasapan Skala besar
Rp.50.@0'- / Thn
4.4. Izin Usaha Pengalengan
4.4.1.0 -25ton
4.4.2.25 - 50 ton
4.4.3. &gt; 50 ton
- 4.5. Izin Usaha Pengolahan lkan Kayu
5. Izin Usaha Budidaya Kelautan dan Perikanan
- 5 . I . rzin Usaha Budidaya Kerang/siput mutiara
- 5.2. Izin Usaha Budidaya Rumput laut
- 5.3. Izin Usaha Budidaya Ikan Karang
- 5.4. Izin Usaha Budidaya teripang
- 5.5. Izin Usaha Budidaya lkan tawar di
Janing apung/karambah
- 5.6. Izin Usaha Budidaya di kolam air deras
- Surat Penangkapan Ikan (SPf) B
1. Purse Seine @ukat Cincin)
2. Mini Puse Seine (Soma GioP)
3. Pancing (Funae) long line
4. Pukat Pantai (Soma DamPar)
5. Gil Net (Jaring Insang/Dasar/Hanyut)
6. Bagan | (satu) Perahu
7. Bagarl^2 (dua) Perahu
8. Bubu (perangkaP)
9. SomaTagaho
10. Seser @enangkaP Nener)
- Surat Keterangan Asal (SKA) C
Rp.200.000,-/ Thn
Rp.2.000.000,-/ Thn
Rp.3.000.0@,- / Thn
Rp.4.000.000,; / Thn
Rp.500.000,- / Thn
Rp. 5@,-/m2/Thn
Rp. 100,-/m'zl Thn
Rp. 300,-im'l Thn
Rp. 250,-lm'/Ttn
Rp. 250,-lm2lThn
Rp. 500,-/m? Thn
Rp.500.000,-/unil/ Thn
Rp. 150.000,-/uniV Thn
Rp. I 50.000,-/unit/ Thn
Rp. 25.000,-/uniV Thn
Rp. 15.000,-/unit/ Thn
Rp. I 00.000,-/unit/ Thn
Rp. 75.000,-/unit/ Thn
Rp. 20.000,-/unit/ Thn
Rp. 50.000,-/rmit/ Thn
Rp. 5.000,-/unit/ Thn
Rp.
20,-lKg
BABVII STURXffTJR BE.SARNYA RETRIBUSI
Pacd 9
Retribusi yang terhutang di Wilayah Daerah tempat izin usaha diberikan'
BABVIII SAAT RETRIBUSI TE,RHUTANG
Saat rehibusi rerhutung adalah pada saat diterbitkannya sKRD atau Dokumen lain yang ditunjukan'
BABD(
ST]RAT PENDAFTARAN
Perel 11
- l) Wajib Retribusi, Wajib mengisi SPdORD;
- 2) SPdORD sebagaiman dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasany4
- 3) Bentulnya, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BABX PENEIAPAN RETRIBUSI
Prsel 12
- l) ## BAB XI TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBAYARAN PT]NGUTAI\
Prcrl 13
- 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- 3) Tata cara Pemungutan Retibusi ditetapkan oleh Bupati;
- 4) Kepada Petugas Pemungut diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % dari Realisasi Penerimaan.
- 1) Pembayaran Retribusi Terhutang hanrs dilunasi sekaligus;
- 2) Retribusi yang tertrutang dilunasi selanbat-lambatnya 15 (ima belas) hari sejak diteftitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRKBT dan KTRD;
- 3) Tata cara Pernbayaran, Penyetoran, tempat Pembayaran diatur dengan Keputusan Bupati.
TATA ACARA PET.IAGI}IAN
PesNl 15
- l) Retribusi t€rhutang
- 1)Pengembaliankelebihanretribusidilakukandenganmenerbitkansuratperintahmembyarretribusi,
- 2)Apabilakelebihanpembayaranretribusidiperhitungkandenganretribusilainnya'bagaimana dimaksud rralam pasal 20 ayat (4)pembayaran dilalokan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran'
BABXV PENGT]RANGAN. KF,RINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Prsrl 21
- 1) Bupati dapat memberikan pengumngan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- 2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (l) diberikalt dengan
- pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu lingkup pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai p€nyldik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Dearah sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana: l)
- Wewenang penyidik sebagoimana dimaksud pada ayat (l) adalah : 2)
- aMenerima'mencari,mengupulkandanmenelitiketeranganataulaporanberkenaandengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar Keterangan atau Lapofan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenararrperbuatanyangdilakukarrshubunganderrgantindakpidanaPerpajakanDearahdan Retribusi:
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari oraag pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retibusi'
- d.Memeriksabuku-bukrlcatatan-catatan,dandokumendokrmrenlainberkerraandengantindak pidana dibi,lang Perpajakn Daerah dan Retribusi;
- e.Melakukanpenyeledahanuntukbahanbuktipembukuan'p€ncatatandandokumendokumen lain, serta melakukan penyitaan tindak pidana dibidang Perpajakn Daerah dan Retribusi;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas p€nyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseoftmg meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaal sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar kaerangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikanpenyidikan;
- k. Melahrkan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran p€nyrdikan tindak pidan dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidikan sebagaimana rlimaksud pada ayaf (l) mernberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentual yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana
BABXVItr
SANKSIADMINISTRASI
Prcal 24
- l) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2Vo (&amp;n perseratu) setiap bulan dari Retribusi terutang arau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XII - TATA ACARA PET.IAGI}IAN
Pasal 8
- 2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memifti lzin atau Dokumen yang Sah dikenakan sanksi Administrasi 4 (empat) kali taritrretribusi sebagaiman dimaksud pasal 8.
Pasal 10
Saat rehibusi rerhutung adalah pada saat diterbitkannya sKRD atau Dokumen lain yang ditunjukan'
BABD(
ST]RAT PENDAFTARAN
Perel 11
- l) Wajib Retribusi, Wajib mengisi SPdORD;
- 2) SPdORD sebagaiman dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasany4
- 3) Bentulnya, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BABX PENEIAPAN RETRIBUSI
Prsel 12
- l) ## BAB XI TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBAYARAN PT]NGUTAI\
Prcrl 13
- 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- 3) Tata cara Pemungutan Retibusi ditetapkan oleh Bupati;
- 4) Kepada Petugas Pemungut diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % dari Realisasi Penerimaan.
Pasal 14
- 1) Pembayaran Retribusi Terhutang hanrs dilunasi sekaligus;
- 2) Retribusi yang tertrutang dilunasi selanbat-lambatnya 15 (ima belas) hari sejak diteftitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRKBT dan KTRD;
- 3) Tata cara Pernbayaran, Penyetoran, tempat Pembayaran diatur dengan Keputusan Bupati.
TATA ACARA PET.IAGI}IAN
PesNl 15
- l) Retribusi t€rhutang
BAB XII - TATA ACARA PET.IAGI}IAN
Pasal 20
- 1)Pengembaliankelebihanretribusidilakukandenganmenerbitkansuratperintahmembyarretribusi,
- 2)Apabilakelebihanpembayaranretribusidiperhitungkandenganretribusilainnya'bagaimana dimaksud rralam pasal 20 ayat (4)pembayaran dilalokan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran'
BABXV PENGT]RANGAN. KF,RINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Prsrl 21
- 1) Bupati dapat memberikan pengumngan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- 2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (l) diberikalt dengan
BAB XII - TATA ACARA PET.IAGI}IAN
Pasal 23
- pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu lingkup pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai p€nyldik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Dearah sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana: l)
- Wewenang penyidik sebagoimana dimaksud pada ayat (l) adalah : 2)
- aMenerima'mencari,mengupulkandanmenelitiketeranganataulaporanberkenaandengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar Keterangan atau Lapofan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenararrperbuatanyangdilakukarrshubunganderrgantindakpidanaPerpajakanDearahdan Retribusi:
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari oraag pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retibusi'
- d.Memeriksabuku-bukrlcatatan-catatan,dandokumendokrmrenlainberkerraandengantindak pidana dibi,lang Perpajakn Daerah dan Retribusi;
- e.Melakukanpenyeledahanuntukbahanbuktipembukuan'p€ncatatandandokumendokumen lain, serta melakukan penyitaan tindak pidana dibidang Perpajakn Daerah dan Retribusi;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas p€nyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseoftmg meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaal sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar kaerangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikanpenyidikan;
- k. Melahrkan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran p€nyrdikan tindak pidan dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidikan sebagaimana rlimaksud pada ayaf (l) mernberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentual yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana
BABXVItr
SANKSIADMINISTRASI
Prcal 24
- l) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2Vo (&amp;n perseratu) setiap bulan dari Retribusi terutang arau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- 2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memifti lzin atau Dokumen yang Sah dikenakan sanksi Administrasi 4 (empat) kali taritrretribusi sebagaiman dimaksud pasal 8.
BABXD( KETEI.ITUAN PIDANA
BAB XII - TATA ACARA PET.IAGI}IAN
Pasal 25
- 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);
- 2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (l) adalah pelansgaran.
BABAXX
KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - TATA ACARA PET.IAGI}IAN
Pasal 26
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati
BAB XII - TATA ACARA PET.IAGI}IAN
Pasal 27
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Penetapan: Ditetapkan di : Boroko Padatanggal 11 ilEt 2008 l /4UPATI BOLAANG MoNGoNDow UTA KR MAKAGANSA Di undangkan di : Boroko Pada ranggal ,.-f1tft1 2008 SEKERTARJS WR{H KABUPATEN // t/ L /'/ Drs. Hi. REKY POSUMAII PEMBINA UTAMA MUDA NIP. l3l 843 684 LEMBARAN DAERAE KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA IaHUN loo8 NoMoR ,0
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAII KABUPATEN BOI.AANG MONGONDOW UTARA NOMOR TAHUN 2OO7
## TENTANG
## IZIN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA
## I. UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah Kabupaten/Kota melainkan perlu adanya dukungan dan peran aktif semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan pemasyarakatan termasuk peran altif masyarakat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang pada gilirannya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ikan sebagai salah satu potensi sumberdaya kekayaan di bidang kelautan dan perikanan serta mata pencaharian pokok dari sebagian anggota masyarakat. Untuk itu perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya guna menjamin kelestarian dan terpeliharanya sumberdaya yang merupakan sumberdaya kekayaan kelautan dan perikanan perlu diperhatikan dan sebaik-baiknya guna menjamin kelestarian laut serta terpeliharanya sumberdaya perikanan diperairan laut; air tawar; air payau maupun perairan umum di Kabupten Bolaang Mongondow Utara secara optimal dan merupakan sumber pendapatan daerah Kabupten Bolaang Mongondow Utara.
Sehubungan dengan itu guna menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka diambil langkah-langkah untuk melakukan perubahan terhadap pengaturan penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan dengan ditetapkannya peraturan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
:cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 2
: cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
: cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
: cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
: cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
: cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
: cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
: Ayat (l) Ayat (2) Cukup jelas. : Huruf A ## Angka 1-4: cukup ielas Ancka 5 : Izin Usaha Budidaya Kelautan dan Perikanan yang dihitung dalam satuan unit, minimal berukuran 8 Vd l0 M'? (delapan sampai dengan sopuluh meter pers€gi).
PENJELASAN
Pasal 9
: cukup ielas
PENJELASAN
Pasal 10
: cukup ielas Pasal ll : cukupielas : cukup ielas cukup lclas cukup.ielas cukup ielas cukup jelas cukup ielas cukup jelas cr*up.ielas cukup ielas cukup ielas cukup ielas cukup ielas
PENJELASAN
Pasal 16
Pasal l7
PENJELASAN
Pasal 22
Paral 2J
PENJELASAN
Pasal 24
: cukup ielas
PENJELASAN
Pasal 25
: cukup ielas Passl 26 : cukup ielar
PENJELASAN
Pasal 27
: cukuP ielas
PENJELASAN
Pasal 28
: oukupjelas TAMBAHAN LEMBARA}.r DAERJ'II KABUPA.IEN BoI,AANG Moi{GoNDow U,IARA NoMoR . 20