PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 71 Tahun 2010 tentang SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR : 13 / 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal &amp; ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan,
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara,
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Menetapkan
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548):
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502): 7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425). 8.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
BAB
|
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. 2.
3. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 3.
4. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 4.
5. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. | 5.
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan pepurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SIKPA, koreksi, dan SAL akhir. 6.
7. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 7.
8. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir. 8.
9. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
PENJELASAN
Pembukaan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
##
PENJELASAN
Pasal 2
Ketentuan Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka : - a. penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pacta SAP berbasis Akrual: dan - b. penerapan statistik keuangan pemerintah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional. ## BAB II ## SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN Pasal 3 - (1) Bupati menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah berdasarkan pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENJELASAN
Pasal 4
Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

## BAB Ilt

## LAPORAN KEUANGAN

## Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) LKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA):
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), b.
5. Neraca, C.
6. Laporan Operasional (LO): d.
7. Laporan Arus Kas (LAK): e.
8. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE): dan f.
9. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 8.

BAB IV

## KONSOLIDASI FISKAL DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH Pasal 8

- (1) Konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b merupakan penggabungan data keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kebutuhan informasi fiskal dan statistik secara nasional.
- (2) Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 harus memperhatikan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam rangka konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BABV

## PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di

Piru

Pada tanggal

: 20 Desember 2014

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT


JACOBUS F. PUTTILEIHALAT, S.Sos

Diundangkan di Piru

Pada tanggal

20 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT


MANSUR TUHAREA, SH NIP 19630303 199011 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR BD 078

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagiarh Hu m dan Organisasi Setda Kabupaken £gram Bagian Barat H

H.Sy. culawa

E,

SH.M.Si

NIP.

19650606

199303

1

017