PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 27 Tahun 2002 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI LEGES (berlaku 09 Oktober 2002)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 27 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI LEGES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 Seri B Nomor 11 perlu diubah untuk pertama kalinya, karena belum mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belum memberikan kontribusi yang memadai bagi peningkatan sumber - sumber pendapatan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001;
3. : 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik n donesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Juncto Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Teknik Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain - lain;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tekhnik Penyusunan dan Materi Masalah Produk - produk Hutan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI LEGES.
MENETAPKAN :
Pasal 1
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 Seri B Nomor 11) diubah dan ditambah sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges semula terdiri dari angka 1 dan 39 ditambah dengan angka 1 sampai angka 78 sehingga berbunyi:
' Pasal 8'
Pasal 7
Besarnya tarif Retribusi Leges sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :
Pasal 8
' Pasal 8'
Besarnya tarif Retribusi Leges sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :
1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) :
- a. pedagang besar ...
Rp. 50.000,-
- b. pedagang menengah ...
Rp. 15.000,-
- c. pedagang kecil ...
Rp. 5.000,-
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
- a.
jasa besar ...
Rp. 30.000,-
- b. jasa menengah ...
Rp. 15.000,-
- c.
jasa kecil ...
Rp. 7.000,-
3. Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) :
- a. bangunan industri
- skala besar ...
Rp. 350.000,-
- skala menengah ...
Rp. 250.000,-
| | - | skala kecil ... | Rp. | 100.000,- |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| | b. | bangunan permanen ... | Rp. | 5.000,- |
| | c. | bangunan semi permanen ... | Rp. | 3.000,- |
| | d. | bangunan sementara ... | Rp. | 2.000,- |
| 4. | Surat Izin Undang - Undang Gangguan : | Surat Izin Undang - Undang Gangguan : | | |
| | a. | intensitas gangguan besar/tinggi ... | Rp. | 100.000,- |
| | b. | intensitas gangguan menengah ... | Rp. | 50.000,- |
| | c. | intensitas gangguan kecil ... | Rp. | 15.000,- |
| 5. | Rekomendasi Pembuangan Limbah Cair ... | Rekomendasi Pembuangan Limbah Cair ... | Rp. | 50.000,- |
| 6. | Izin Persetujuan Penanaman Modal : | Izin Persetujuan Penanaman Modal : | | |
| | a. | penanaman modal asing ... | Rp. | 350.000,- |
| | b. | penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ... | Rp. | 100.000,- |
| 7. | Izin Usaha Industri : | Izin Usaha Industri : | | |
| | a. | industri besar : | | |
| | | - investasi sebesar 1.000.000,- keatas ... | Rp. | 100.000,- |
| | b. | industri menengah : - investasi sebesar 300.000,- s/d 1.000.000 ... | Rp. | 75.000,- |
| | c. | industri kecil : | | |
| 8. | - investasi sebesar 300.000 kebawah ... Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) : | - investasi sebesar 300.000 kebawah ... Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) : | Rp. | 10.000,- |
| | a. | ... | | |
| | | golongan besar | Rp. | 150.000,- |
| | b. | golongan menengah (M1) ... | Rp. | 100.000,- |
| | c. | golongan menengah (M2) ... | Rp. | 75.000,- |
| | d. | golongan kecil (K1) ... | Rp. | 50.000,- |
| | e. | golongan kecil (K2) ... | Rp. | 25.000,- |
| | f. golongan kecil (K3) ... | f. golongan kecil (K3) ... | Rp. | 15.000,- |
| 9. | Surat Izin Pemasangan Reklame ... | Surat Izin Pemasangan Reklame ... | Rp. | 15.000,- |
| 10. | Surat Izin Trayek Kendaraan ... | Surat Izin Trayek Kendaraan ... | Rp. | 5.000,- |
| 11. | Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu diluar Kawasan Hutan : | Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu diluar Kawasan Hutan : | | |
| | a. | sampai dengan 50 Ha ... | Rp. | 50.000,- |
| | b. | 50 Ha s/d 100 Ha ... | Rp. | 100.000,- |
| 12. | Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan ... | Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan ... | Rp. | 25.000,- |
| 13. | Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan (SKSHH) : | Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan (SKSHH) : | | |
| | berupa kayu dan atau hasil hutan ikutan : | berupa kayu dan atau hasil hutan ikutan : | | |
| | | a. untuk eksport ... | Rp. | 5.000,- |
| | b. | untuk antar pulau menggunakan angkutan laut / sungai | Rp. | 3.500,- |
| | c. | Untuk antar pulau menggunakan angkutan darat ... | Rp. | 2.500,- |
| | d. | Untuk hasil hutan ikutan ... | Rp. | 2.500,- |
| | e. | Pengangkutan kayu dalam wilayah prop.Jambi (darat atau sungai) ... | Rp. | 2.500,- |
| 14. | Izin Prinsip ... | Izin Prinsip ... | Rp. | 500.000,- |
| 15. | Izin Lokasi ... | Izin Lokasi ... | Rp. | 50.000,- |
| 16. | Rekomendasi Perpindahan Wilayah Kendaraan ... | Rekomendasi Perpindahan Wilayah Kendaraan ... | Rp. | 2.500,- |
| 17. | Surat Keterangan Numpang Uji Kendaraan ... | Surat Keterangan Numpang Uji Kendaraan ... | Rp. | 5.000,- |
| 18. | Surat Keterangan Pendirian Perusahaan Angkutan Umum . | Surat Keterangan Pendirian Perusahaan Angkutan Umum . | Rp. | 7.500,- |
| 19. | Surat Perjanjian Sewa dengan Pemerintah Kabupaten ... | Surat Perjanjian Sewa dengan Pemerintah Kabupaten ... | Rp. | 5.000,- |
| 20. | Izin Log Pond ... | Izin Log Pond ... | Rp. | 10.000,- |
| 21. Surat Izin Pemborongan Bangunan : a. besar ... | 21. Surat Izin Pemborongan Bangunan : a. besar ... | Rp. | 100.000,- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| b. | klasifikasi klasifikasi M1 ... | Rp. | 50.000,- |
| c. | klasifikasi M2 ... | Rp. | 25.000,- |
| d. | klasifikasi K1 ... | Rp. | 15.000,- |
| e. | klasifikasi K2 ... | Rp. | 10.000,- |
| f. | klasifikasi K3 ... | Rp. | 5.000,- |
| 22. Pengesahan Surat Keterangan /Surat Kuasa ... | 22. Pengesahan Surat Keterangan /Surat Kuasa ... | Rp. | 5.000,- |
| 23. Akta | Ganti Nama ... | Rp. | 3.500,- |
| 24. | Salinan Daftar Pemilik ... | Rp. | 3.500,- |
| 25. | Kwitansi Pembayaran PDAM ... | Rp. | 1.000,- |
| 26. | Surat Keterangan Tanah/Sporadik ... | Rp. | 5.000,- |
| 27. | Surat Izin Pemutaran Film ... | Rp. | 15.000,- |
| 28. Pengesahan Surat Perjanjian Sewa menyewa : | 28. Pengesahan Surat Perjanjian Sewa menyewa : | 28. Pengesahan Surat Perjanjian Sewa menyewa : | 28. Pengesahan Surat Perjanjian Sewa menyewa : |
| | a. barang bergerak ... | Rp. | 5.000,- |
| | b. barang tak bergerak ... | Rp. | 10.000,- |
| 29. | Surat Keterangan Jalan / Pas Jalan WNA ... | Rp. | 2.500,- |
| 30. | Advis terhadap Izin Tempat Usaha dari Kepala Dinas Tertentu | Rp. | 2.500,- |
| 31. | Surat Pendaftaran kembali WNA Keturunan Asing ... | Rp. | 12.500,- |
| 32. | Surat Keterangan Persyaratan Masuk WNI ... | Rp. | 12.500,- |
| 33. | Rekomendasi Izin Usaha Peternakan ... | Rp. | 3.000,- |
| 34. | Surat Keterangan Pindah bagi WNA ... | Rp. | 12.500,- |
| 35. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk sementara | 35. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk sementara | 35. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk sementara | 35. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk sementara |
| | bagi Tenaga Kerja Asing ... | Rp. | 100.000,- |
| 36. | Surat Keterangan Pindah bagi WNI ... | Rp. | 1.000,- |
| 37. | Rekomendasi Izin Usaha Perikanan ... | Rp. | 2.500,- |
| 38. | Surat Izin Keramaian Komersial | Rp. | 15.000,- |
| 39. | ... Setiap Pemborong/Kontraktor yang melaksanakan Pekerjaan pembangunan dalam Kabupaten harus Melampirkan Fiskal Daerah yang dikeluarkan oleh | | |
| | Dinas Pendapatan Daerah, yang masa berlakunya s/d | | |
| | Desember pada Tahun bersangkutan ... | Rp. | 50.000,- |
| 40. | Akta Pendirian dan Perubahan AD/ART Kopeasi ... | Rp. | 10.000,- |
| 41. | Surat Tanda uji Kendaraan Bermotor ... | Rp. | 2.500,- |
| 42. | Surat Tanda Kecakapan ... | Rp. | 5.000,- |
| 43. | Izin Usaha Angkutan Orang/Barang ... | Rp. | 2.500,- |
| 44. | Kartu Pengawas Trayek ... | Rp. | 5.000,- |
| 45. | Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR)... | Rp. | 25.000,- |
| 46. | Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)... | Rp. | 35.000,- |
| 47. | Surat Izin Penyediaan Listrik untuk kepentingan sendiri, | | |
| | Umum dan Usaha Penunjang tenaga listrik ... | Rp. | 2.500,- |
| 48. | Surat Pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah .. | Rp. | 25.000,- |
| 49. | Surat Izin Pengambilan Bahan Galian Golongan C ... | Rp. | 15.000,- |
| 50. | Dispensasi Alat Berat ... | Rp. | 15.000,- |
| 51. | Surat Izin Pemakaian Listrik non PLN ... | Rp. | 25.000,- |
| 52. Izin Pengesahan Pengoperasian Ketel Uap dan Bejana Uap : | 52. Izin Pengesahan Pengoperasian Ketel Uap dan Bejana Uap : | 52. Izin Pengesahan Pengoperasian Ketel Uap dan Bejana Uap : | 52. Izin Pengesahan Pengoperasian Ketel Uap dan Bejana Uap : |
| | a. kategori besar ... | Rp. | 20.000,- |
| | b. kategori menengah ... | Rp. | 15.000,- |
| | c. kategori kecil ... | Rp. | 10.000,- |
| 53. | Surat Izin Operator ... | Rp. | 2.500,- |
| 54. | Pengesahan Pengoperasian Bejana Tekan ... | Rp. | 5.000,- |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 55. | Izin Lembaga Latihan Swasta (LLS) / Izin Lembaga Latihan Perusahaan (LLP) ... ... | Rp. | 2.500,- |
| 56. | Kartu Pendaftaran Pencari Kerja (AK.I) | Rp. | 1.000,- |
| 57. | Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ... | Rp. | 2.500,- |
| 58. | Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (Lembur) Tenaga Kerja : | | |
| | a. yang mempekerjakan 1 s/d 25 orang ... | Rp. | 2.500,- |
| | b. yang mempekerjakan 26 s/d 99 orang ... | Rp. | 5.000,- |
| | c. yang mempekerjakan 100 orang keatas ... | Rp. | 7.500,- |
| 59. | Izin Kerja Malam Hari bagi Buruh Wanita : | | |
| | a. 1 s/d 25 orang ... | Rp. | 2.500,- |
| | b. 26 s/d 99 orang ... | Rp. | 5.000,- |
| | c. 100 orang keatas ... | Rp. | 7.500,- |
| 60. | Pengesahan Perjanjian Kerja (PPK) ... | Rp. | 2.500,- |
| 61. | Pengesahan Peraturan Perusahaan ... | Rp. | 2.500,- |
| 62. | Pengesahan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) ... | Rp. | 5.000,- |
| 63. | Pengesahan Pengoperasian alat angkut dan angkat : | | |
| | a. berat beban 0 s/d 5 Ton ... | Rp. | 2.500,- |
| | b. berat beban 5 s/d 20 Ton ... | Rp. | 3.500,- |
| | c. 20 Ton keatas ... | Rp. | 7.500,- |
| 64. | Izin Tenaga Kerja Asing ... | Rp. | 5.000,- |
| 65. | Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/ | | |
| | Antar Kerja Antar Negara (AKAN) ... | Rp. | 5.000,- |
| 66. | Rekomendasi Pemutusan Hubungan Kerja ... | Rp. | 5.000,- |
| 67. | Rekomendasi Motor Diesel, Instalasi Listrik, Penyalur Petir Bahan Kimia Pestisida ... | Rp. | 5.000,- |
| 68. | Tanda Daftar Industri (TDI) | | |
| | a. industri besar ... | Rp. | 25.000,- |
| | b. industri menengah ... | Rp. | 15.000,- |
| | c. industri kecil ... | Rp. | 5.000,- |
| 69. | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : | | |
| | a. perusahaan besar ... | Rp. | 10.000,- |
| | b. perusahaan menengah ... | Rp. | 5.000,- |
| | c. perusahaan kecil ... | Rp. | 2.500,- |
| 70. | Rekomendasi Surat Keterangan Asal ... | Rp. | 15.000,- |
| 71. | Pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan retribusi daerah | Rp. | 2.500,- |
| 72. | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HPH) ... | Rp. | 350.000,- |
| 73. | Izin Usaha Hutan Tanaman (HTI) ... | Rp. | 250.000,- |
| 74. | Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Alam dalam Kawasan | Rp. | 250.000,- |
| 75. | Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Alam Luar Kawasan .. | Rp. | 250.000,- |
| 76. | Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Tanaman Rakyat/ Tanaman Perkebunan ... | Rp. | 250.000,- |
| 77. | Setiap Surat Keterangan, Rekomendasi, Akta dan Surat Keterangan lainnya yang tidak tercantum pada angka 1 s/d angka 77 Pasal ini ... | Rp. | 1.000,- |
Pasal II
Peraturan Derah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 09 Oktober 2002 dto

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, H. AS'AD SYAM

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 12 Oktober 2002

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Pelaksana Tugas, dto Drs. MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 59 SERI C NOMOR