PERATURAN BUPATI MA Nomor 54 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGLYPH(cmap:df00)ANISASI~ TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG (berlaku 1 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata keija Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong;
Mengingat
- 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756};
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagairnana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P: 74 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI , SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong:
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
- 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
- 8 Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pada
- 7 Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
Tabalong.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong: pada
2. 9 Subbagian adalah Subbagian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. pada
11. Bidang adalah Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. pada
13. Seksi adalah Seksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong: pada
5. 12 Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong: pada
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. pada
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (2) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
- (1) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (3) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud ayat (2), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: pada
4. b pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
5. perumusan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup;
7. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. d pelaksanaan administrasi dinas di bidang Lingkungan Hidup; dan
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas: Sekretariat, terdiri atas:
2. 1 Subbagian Perencanaan;
3. 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian.
4. 2 Subbagian Keuangan; dan
- b. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas:
6. 2 Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
7. 1 Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 3 Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- 1 Seksi Pengelolaan Sampah;
- Bidang Persampahan dan Kebersihan, terdiri atas:
- 2 Seksi Penanganan Sampah; dan
- d Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas:
- 3 Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
1. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
- e Bidang Penaatan Lingkungan, terdiri atas:
- 2 Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- 1 Seksi Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- 2 \_ Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat

## Pasal 4

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: pada
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- koordinasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Lingkungan Hidup;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
- d penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pada Dinas Lingkungan Hidup; dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Bidang Tata Lingkungan Pasal 5

- (1) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Lingkungan.
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi: pada
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Lingkungan.
5. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Lingkungan.

## Bagian Ketiga

Bidang Persampahan dan Kebersihan

## Pasal 6

- (2) Bidang Persampahan dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Persampahan dan Kebersihan
- (1) Bidang Persampahan dan Kebersihan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Persampahan dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi:
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Persampahan dan Kebersihan.
8. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Persampahan dan Kebersihan.
6. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Persampahan dan Kebersihan.

## Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan

## Pasal 7

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
4. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan\_
5. c pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas
6. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan\_

pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

## Bagian Kelima

## Bidang Penaatan Lingkungan

- (1) Bidang Penaatan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 8

- (2) Bidang Penaatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Penaatan Lingkungan.
2. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penaatan Lingkungan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Bidang Penaatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi: pada ayat
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penaatan Lingkungan\_
5. C pemantauan, analisis , dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Penaatan Lingkungan.

## BAB V

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. pada ayat

## BAB VI

## JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 10

Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII

## TATA KERJA

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang; Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas.

## Pasal 12

Kepala Dinas Lingkungan Hidup harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas

publik melalui penyusunan perencanaan; pelaksanaan; dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktunya. pada

## Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## JABATAN DAN ESELON

## Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. pada
- (2) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator . pada
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas. pada

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- b Pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini
8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan, Unit Pelaksana Teknis Persampahan dan Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir yang ada saat ini melaksanakan tugasnya dengan mendasarkan Peraturan Bupati ini. pada tetap

## BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:


Diundangkan di Tanjung

tanggal

2016

pada