PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 6 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (berlaku 7 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat:
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka memproduksi dan menyediakan benih/bibit bermutu tanaman pertanian/perkebunan guna memenuhi kebutuhan benih/bibit secara berkesinambungan maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) Perbibitan Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Halmahera Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang mengisyaratkan bahwa pada dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dan b, berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf d, dan pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu diatur Organisisi dan Tata Kerja UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan dimaksud ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Organisisi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD) Perbibitan Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Halmahera Selatan ; ;
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara R.I 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 )
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
13. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara R.I. Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5265);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008);
22. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Benih Induk Tanaman Pertanian (BBI-TP) pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara;
MEMUTUSKAN :
BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS
Menetapkan : PERATURAN PERKEBUNAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perbibitan Tanaman Perkebunan selanjutnya disebut UPTD PTP adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perkebunan Kabupaten Halmahera Selatan.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompak pegawai negeri sipil yang kedudukannya menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam satu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.
8. Kepala UPTD PTP adalah kepala Unit Perbibitan Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Halmahera Selatan
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbibitan Tanaman Perkebunan (PTP) pada Dinas Perkebunan Kabupaten Halmahera Selatan.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PERBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN Paragraf 1 KEDUDUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 3
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Kabupaten Halmahera Selatan berkedudukan di Desa Panamboang Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan
Paragraf 2 TUGAS POKOK
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 4
UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan (PTP) mempunyai tugas melaksanakan urusan Perbibitan Tanaman Perkebunan
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan (PTP) di Wilayahnya menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan pengelolaan lahan di wilayahnya yang meliputi tata lahan dan penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan lahan, dan rehabilitasi lahan kebun pembibitan.
- c. Pelaksana kegiatan pembinaan teknis, pengelolaan lahan perbibitan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- b. Penjabaran kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten dibidang perbibitan dan pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbibitan di wilayahnya;
- f. Pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan perbibitan perkebunan.
- e. Pelaksanaan pengawsan internal mutu benih/bibit;
Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan terdiri dari :
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- a. Kepala UPTD;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Stuktur Organisasi UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## TUGAS KEPALA PERBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN

## Pasal 7

- (1) Kepala Perbibitan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksnaan tugas UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan (PTP) sesuai dengan peraturan perundang - undangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Dinas.
- a. Menyusun rencana dan program kerja jangka pendek dan jangka panjang;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perbibitan Tanaman Perkebunan mempunyai Fungsi;
- b. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan verifikasi/pengawasan pelaksanaan Perbibitan;
- d. Melaksanakan penyebarluasan/penyaluran benih/bibit kepada produsen benih;
- c. Melaksanakan produksi benih/bibit dari varietas/klon unggul;
- e. Melaksanakan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen;
- g. Melaksanakan penyebarluasan informasi perbenihan/perbibitan perkebunan;
- f. Melaksanakan pembinaan teknis kepada produsen benih/bibit;
- h. Membuka peluang investasi dan memfasilitasi penyerapan tenaga kerja guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan (PTP);
- j. Mensinergikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan semua benih/bibit pada unitnya;
- i. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah kelolanya;
- k. Menfasilitasi kemitraan/ kolaborasi antar produsen dan penangkar;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- l. Melaksanakan pelayanan studi, latihan dan arena pertemuan penyuluhan petani, kontak tani, penangkar benih, petugas dan para ahli dalam kalangan perbenihan perkebunan;

## TUGAS SUB BAGIAN TATAUSAHA

## Pasal 8

- (1) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan (PTP) dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan admisistrasi, ketatausahan, kepegawaian, keuangan, program, pelaporan dan rumah tangga serta urusan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Perumusan program kerja dan kegiatan disub bagian tata usaha;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi ketatausahan;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, meliputi, menyiapkan bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pembinaan pegawai;
- d. Penyusunan laporan kegiatan UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan (PTP);

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan (PTP) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV

## ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama ESELON

## Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan (PTP) adalah jabatan struktural Eselon IV/a
- (2) Kepala sub bagian tata usaha adalah jabatan Eselon IV.b

## Bagian Kedua PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 10

Kepala UPTD PTP dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Perkebunan

## BAB V JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11

- (1) Pada UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan (PTP) dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang fungsional senior yang mempunyai keahlian di bidang perkebunan yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Perkebunan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja.

## BAB VI TATA KERJA Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan (PTP) , kepala sub bagian, dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing -masing maupun antara satuan organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing - masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan (PTP) senantiasa wajib melakukan koordinasi teknis fungsional berada dibawah pembinaan Kepala Dinas Perkebunan.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan (PTP), bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi serta bekerja sama secara fungsional dengan bawahannya wajib memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
- (4) UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan (PTP) secara teknis fungsional berada dibawah pembinaan Kepala Dinas Perkebunan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN -LAIN

## Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan Peraturan tersendiri.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha pada tanggal 7 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

MUHAMMAD KASUBA

Diundangkan di Labuha pada tanggal 7 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR...

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008

LAMPIRAN

:

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR 6

TAHUN 2015

TANGGAL

7 JANUARI 2015

STRUKTUR ORGANISASI

PERBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN (PTP) PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

## UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)


BUPATI HALMAHERA SELATAN,

MUHAMMAD KASUBA