Unknown Unknown Nomor 2.6 Tahun 2017 tentang PERUBAHANATASPERATURANWALIKOTAPRABUMULIHNOMOR 20 TAHUN2017 TENTANGOPERASI PASARMURAH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTAPRABUMULIH, - a. bahwa dalam rangka menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau, perlu diselenggarakan Operasi Pasar Murah dengan harga subsidi di Kota Prabumulih; - b. bahwa dengan adanya pembagian sembako yang tidak dipunggut biaya /secara gratis kepada masyarakat lanjut usia dan kurang mampu, maka terhadap Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 20 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERASELATAN PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH
NOMOR 2.6 TAHUN2017
TENTANG
PERUBAHANATASPERATURANWALIKOTAPRABUMULIHNOMOR 20 TAHUN2017 TENTANGOPERASI PASARMURAH
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTAPRABUMULIH,
- a. bahwa dalam rangka menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau, perlu diselenggarakan Operasi Pasar Murah dengan harga subsidi di Kota Prabumulih;
- b. bahwa dengan adanya pembagian sembako yang tidak dipunggut biaya /secara gratis kepada masyarakat lanjut usia dan kurang mampu, maka terhadap Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 20 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 20 Tahun 2017 tentang Operasi Pasar Murah.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 ten tang Pembentukan
- Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010) serta peru bahannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIHNOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANGOPERASI PASARMURAH
j
PasalI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 20 Tahun 2017 tentang Operasi Pasar Murah (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 21), diubah sebagai berikut :
Ketentuan dalam
Pasal 7
- (1) Penyelengaraan Operasi Pasar Murah dilaksanakan melalui Perjanjian Kerjasama an tara Kepala Dinas dengan Penyedian Barang sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Penyiapan tempatylokasi petugas pelaksanajtim penjualan, dan waktu pelaksanaan Operasi Pasar Murah.
- (3) Pemberitahuanj'penyampaian kebutuhan komoditi Operasi Pasar Murah kepada penyedia komoditi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Pembentukan tim pelaksana Operasi Pasar Murah.
- (5) Penyediaan dan pembagian kupon kepada calon penerima pelaksanaan Operasi Pasar Murah.
- (6) Penetapan lokasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah.
- (7) Dinas menyediakan kupon berikut tanda terima kupon dan membagikan kupon kepada masyarakat dilokasi Operasi Pasar Murah melalui Lurah setempat, dengan besaran subsidi :
- a. Penyaluran subsidi sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu) dengan rincian dana sebagai beriku t :
9. -Beras Medium diberikan subsidi sebesar Rp, 22.000,(Dua puluh dua ribu rupiah) per 2 (dua) kilogram.
10. -Gula Pasir diberikan subsidi sebesar Rp. 15.000,(Lima belas ribu rupiah) per kilogram.
11. -Minyak Goreng Kemasan sebesar Rp. 13.000,(Tiga belas ribu rupiah) per liter.
- b. Dari besaran jumlah point (a), diberikan subsidi sebesar Rp. 30.000,-
13. (Tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
14. -Beras Medium diberikan subsidi sebesar Rp, 12.000,(Dua belas ribu rupiah) per 2 (dua) kilogram.
15. -Gula Pasir diberikan subsidi sebesarRp. 10.000,(Sepuluh ribu ru piah) per kilogram.
16. -Minyak Goreng Kemasan sebesar Rp. 8.000,(Delapan ribu rupiah) per liter.
- c. Setiap Kepala Keluarga (KK) penerima subsidi Operasi Pasar Murah mendapatkan 1 (satu) kupon yang berisi satu paket yaitu :
- 2 (dual kg Beras Medium
19. J1 (satu) kg Gula Pasir Curah
- 1 (satu) kg Minyak Goreng
- d. Penerima subsidi sembako hanya mendapatkan 1 (satu) Kupon untuk membeli paket per Kepala Keluarga dengan harga 1 (satu) Kupon sebesar Rp. 20.000,(Dua puluh ribu rupiah).
- e. Dikecualikan sebagaimana dirnaksud huruf d bagi usia penerirna sernbako yang berusia diatasj sarna dengan 70 (tujuh puluh) tahun tidak dipungut dana atau diberikan secara gratis.
- f. Mekanisme pernberian gratis sebagaimana point e dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah ZKepala Desa setempat.
- g. Apabila dalam pelaksanaan dilapangan kupon sembako yang telah dibagikan kepada masyarakat hilang maka hak pemilik kupon tetap mendapatkan jatah sembako dengan me1ampirkan keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- h. Hasil pembelian paket sembako dari penerima subsidi disetorkan kembali ke Kas Daerah Kota Prabumulih.
- i. Dinas melaksanakan operasi pasar murah dengan cara menjuallangsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon dengan harga subsidi yang telah ditetapkan.
PasalII
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Penetapan: Ditetapkan di Kota Prabumulih padatanggal .2.~ du"",,,· 2017 /:·-;:":--:C) 1 }&lt;. :.-.~. :.. ~\_&lt;:-.

Penetapan: Diundangkan di Prabumulih pada tanggal ~o ~un, 2017

Penandatangan: SEKRETARISDAERAH KO APRABUMULI H. M. KOWI BERITADAERAHKOTAPRABUMULIHTAHUN2017 NOMOR 2 l'