KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 2001 tentang PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PER (berlaku 12 Januari 2001)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa saat ini pembentukan daerah-daerah baru baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota terus mengalami perkembangan, sehingga perlu diatur mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah-daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang baru dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999, yang merupakan tindak lanjut dari pembentukan daerah-daerah baru yang diatur dalam Undang-undang Nomor 45 sampai dengan Nomor 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 sampai dengan Nomor 15 Tahun 2000, dipandang tidak memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu mengganti Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang baru dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999;
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (Propinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG BARU DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM 1999.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah penyelenggara pemilihan umum yang independen dan nonpartisan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota.
3. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Propinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
4. Calon adalah calon yang diusulkan untuk mengisi keanggotaan DPRD;
5. Partai Politik yang selanjutnya disingkat Parpol adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 1999.
6. Pimpinan Parpol di Daerah adalah Pengurus Parpol di Daerah, yaitu Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPD, DPW dan DPC atau sebutan lainnya yang sejenis di Propinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Panitia Pengisian Keanggotaan DPRD yang selanjutnya disebut PPK DPRD adalah Panitia yang menyelenggarakan pengisian keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota.
5.
8. Daftar Calon Tambahan adalah daftar nama-nama calon anggota DPRD yang diusulkan oleh Pimpinan Parpol sebagai tambahan pada DCT Pemilihan Umum 1999.
9. Daftar Calon Sementara Baru yang selanjutnya disebut DCSB adalah daftar nama-nama calon yang disusun oleh PPK DPRD BAB II
KEANGGOTAAN DPRD
Pasal 2
Keanggotaan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah yang baru dibentuk terdiri dari :
1. anggota DPRD Propinsi induk yang dalam Pemilihan Umum 1999 dicalonkan untuk mewakili daerah Kabupaten/Kota yang masuk Propinsi yang baru dibentuk dan anggota DPRD Kabupaten induk yang dalam Pemilihan Umum 1999 dicalonkan untuk mewakili wilayah Kecamatan yang masuk Kabupaten/Kota yang baru dibentuk;
2. anggota ## BAB III
PENGISIAN KEANGGOTAAN DAN
PERSYARATAN CALON
Bagian Pertama
Pengisian Keanggotaan
Pasal 3
1. Pengisian calon anggota DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ditetapkan
Pasal 4
1. Pengisian calon anggota DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ditetapkan
Pasal 5
1. Pengisian calon anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten induk sebagai akibat dari pindahnya anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan dengan berpedoman pada pola/tata cara penggantian antar waktu anggota DPRD, dengan tetap menurut jumlah dan komposisi perolehan kursi anggota parpol sebelum dipindahkan.
2. Pengisian calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pimpinan Parpol dari DCT DPRD Propinsi yang mewakili Kabupaten/Kota dan DCT
DPRD Kabupaten/Kota yang mewakili Kecamatan,
Pasal 6
Proses pemindahan anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota induk yang pindah menjadi anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/kota yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diajukan oleh Kepala Daerah kepada Pejabat yang berwenang meresmukan pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD.
Pasal 7
1. Calon yang diusulkan oleh Pimpinan Parpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pasa l5, diambil dari DCT DPRD I/II Pemilihan umum 1999 di Propinsi atau Kabupaten induk yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Parpol yang bersangkutan.
Apabila DCT pada Pemilihan Umum 1999 tidak mencukupi, Pimpinan Parpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, mengusulkan calon tambahan yang berasal dari Propinsi dan Kabupaten/Kota yang baru dibentuk dengan menyebutkan Kabupaten/Kota/Kecamatan yang diwakili.
1. Jumlah calon yang diusulkan oleh Pimpinan Parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah kursi yang diperoleh oleh masing-masing Parpol untuk Propinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun oleh Pimpinan Parpol.
Bagian Kedua
Persyaratan Calon
Pasal 8
1. Calon anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syaratsyarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diperlukan kelengkapan persyaratan lainnya, yaitu :
- a. Pernyataan tentang Daftar Kekayaan Pribadi;
- b. Bertempat tinggal di Daerah Propinsi bagi calon anggota DPRD Propinsi dan di Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Pernyataan tentang tidak akan merangkap jabatan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
1. Pemenuhan syarat-syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bagi calon yang dipilih dari Parpol dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Surat Pernyataan mengenai diri calon sebagai berikut :
- a. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon, dibuat oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan;
- b. Surat Keterangan Syarat-syarat Calon, yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Parpol yang bersangkutan;
- c. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibuat oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan;
- d. Surat Pernyataan Daftar Kekayaan Pribadi Calon, yang dibuat oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan;
- e. Daftar Riwayat Hidup Calon, yang dibuat oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan;
- f. Surat Keterangan Nyata-nyata Tidak Sedang Terganggu Jiwa/Ingatannya, yang dibuat oleh dokter umum/dokter ahli penyakit jiwa dalam bentuk Surat Keterangan Kesehatan;
- g. Surat Keterangan Bertempat Tinggal Calon, yang dibuat oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan atau dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan, yang dibuat oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan;
- i. Pasphoto ukuran 4 X 6 Cm sebanyak 5 (lima) lembar.
1. Pemenuhan syarat-syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bagi calon yang diangkat dari TNI/POLRI sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari ABRI.
BAB IV
PENYELENGGARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
Bagian Pertama
Penyelenggara
Pasal 10
KPU memimpin penyelenggaraan pengisian keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten induk dan yang baru dibentuk.
Bagian Kedua
Panitia Pelaksana
Pasal 11
KPU membentuk PPK DPRD pada masing-masing ibukota Propinsi dan Kabupaten/Kota yang baru dibentuk untuk melaksanakan pengisian keanggotaan DPRD.
Pasal 12
1. PPK DPRD terdiri dari tokoh masyarakat yang independen dan non-partisan yang bertempat tinggal di masing-masing Propinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
2. Calon anggota PPK DPRD ditetapkan menjadi anggota PPK DPRD oleh KPU.
3. Sebelum menjalankan tugasnya anggota PPK DPRD mengucapkan sumpah/janji dihadapan Pejabat yang berwenang.
Pasal 13
Anggota PPK DPRD harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Berhak memilih dan dipilih;
- d. Mempunyai komitmen yang kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan;
- e. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- f. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang politik, kepartaian, pemilu, dan kemampuan kepemimpinan;
- g. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- h. Tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dalam jabatan Pegawai Negeri.
Pasal 14
Masa kerja PPK DPRD berakhir selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah anggota DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang baru dibentuk mengucapkan sumpah/janji.
Pasal 15
PPK DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing berjumlah 5 (lima) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 3 (tiga) orang Anggota.
Bagian Ketiga
Tugas Panitia
PPK DPRD bertugas :
Pasal 16
- a. Menetapkan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing Parpol di DPRD Propinsi yang baru dibentuk
Pasal 17
1. PPK DPRD setelah menerima pengajuan calon yang disampaikan oleh Pimpinan Parpol yang nama-namanya diambilkan dari DCT Pemilihan Umum 1999 maupun nama calon baru, menyusun, menetapkan dan mengumumkan DCSB untuk Daerah yang bersangkutan.
2. Penetapan DSCB dilakukan dalam rapat PPK DPRD yang dihadiri Panitia Pengawas dan ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota PPK DPRD.
3. DCSB yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh tanggapan, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diumumkan.
4. Pengumuman DCSB calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di tempat umum atau tempat-tempat yang dapat dilihat orang banyak.
Pasal 18
1. DCSB yang telah mendapat tanggapan masyarakat, diperiksa dan diverifikasi oleh PPK DPRD.
2. Apabila dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terdapat nama-nama calon yang dipermasalahkan oleh masyarakat, dikonsultasikan dengan Pimpinan Parpol yang mengajukan untuk memperoleh klarifikasi.
3. Apabila hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian akhir diserahkan kepada Panitia Pengawas.
4. Keputusan Panitia Pengawas bersifat final dan mengikat.
Pasal 19
Hasil pemeriksaan dan verifikasi DCSB dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan dan penetapan DCTB.
1. Penyusunan DCTB calon anggota dari Parpol, sesuai dengan nama-nama yang diterima dari Pimpinan Parpol di Daerah yang bersangkutan, yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Parpol masing-masing dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan dan verifikasi DCSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
2. Penetapan DCTB calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam suatu rapat PPK DPRD yang dihadiri oleh Panitia Pengawas dengan mencantumkan tanda tangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota PPK DPRD pada DCTB.
3. Pengumuman DCTB calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di tempat umum atau tempat-tempat yang dapat dilihat orang banyak.
Pasal 21
1. Penetapan calon terpilih anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh PPK DPRD masing-masing dengan mengambil nama-nama yang terdapat dalam DCTB sesuai dengan nomor urut.
1. Nama-nama calon terpilih anggota DPRD Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh PPK DPRD Propinsi kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah guna mendapat peresmian.
2. Nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh PPK
DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk diteruskan kepada Gubernur guna mendapat peresmian.
Bagian Keempat
Sekretariat
Pasal 22
1. Dalam melaksanakan tugasnya PPK DPRD dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
2. Sekretariat PPK DPRD Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi yang baru dibentuk.
3. Sekretariat PPK DPRD Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang baru dibentuk.
Pasal 23
1. Kepala Sekretariat PPK DPRD Propinsi dijabat oleh Pejabat yang berpengalaman dibidang administrasi Pemilihan Umum dan diangkat oleh Gubernur.
2. Kepala Sekretariat PPK DPRD Kabupaten/Kota dijabat oleh Pejabat yang berpengalaman dibidang administrasi Pemilihan Umum dan diangkat oleh Bupati/Walikota.
3. Staf Sekretariat PPK DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diangkat dari aparat Pemerintah terkait dengan jumlah anggota sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang.
1. Sekretariat PPK DPRD bertugas :
- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas PPK DPRD;
- b. membantu PPK DPRD dalam melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan administrasi pemenuhan syarat calon anggota DPRD;
- c. menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat secara teknis operasional bertanggungjawab kepada PPK DPRD dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Pejabat yang mengangkat.
PANITIA PENGAWAS
BAB V - PANITIA PENGAWAS
Pasal 25
Dalam rangka mengawasi pelaksanaan pengisian keanggotaan DPRD, dibentuk Panitia Pengawas.
BAB V - PANITIA PENGAWAS
Pasal 26
Panitia Pengawas pada tingkat Propinsi dibentuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi induk, beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari Hakim pada Pengadilan Tinggi, unsur Perguruan Tinggi dan unsur Masyarakat.
1. Panitia Pengawas di Kabupaten/Kota dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten induk, beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri, unsur Perguruan Tinggi dan unsur Masyarakat.
BAB V - PANITIA PENGAWAS
Pasal 27
Susunan Organisasi dan tata kerja Panitia Pengawas ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri masing-masing.
BAB VI
PERESMIAN KEANGGOTAAN
BAB V - PANITIA PENGAWAS
Pasal 28
1. Kenggotaan DPRD Propinsi induk dan DPRD Propinsi yang baru dibentuk, diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.
2. Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota induk dan DPRD Kabupaten/Kota yang baru dibentuk, diresmikan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.
BAB VII
PEMBIAYAAN
BAB V - PANITIA PENGAWAS
Pasal 29
Pembiayaan untuk pelaksanaan pengisian keanggotaan DPRD dibebankan pada anggaran KPU.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V - PANITIA PENGAWAS
Pasal 30
1. Dalam hal DCT Pemilihan Umum 1999 pada Propinsi atau Kabupaten induk tidak mencukupi, dibentuk PPK DPRD dan Sekretariat PPK DPRD.
2. Pembentukan PPK DPRD dan Sekretariat PPK DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan pembentukan PPK DPRD dan Sekretariat PPK DPRD pada propinsi atau Kabupaten/Kota yang baru dibentuk.
BAB V - PANITIA PENGAWAS
Pasal 31
Apabila terdapat 2 (dua) versi atau lebih pengajuan calon anggota DPRD dari Parpol, yang dianggap sah adalah pengajuan dari Pengurus Parpol yang diakui oleh Dewan Pimpinan Pusat.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
BAB V - PANITIA PENGAWAS
Pasal 32
Pengisian keanggotaan DPRD Propinsi bagi daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk
BAB V - PANITIA PENGAWAS
Pasal 33
Sebelum KPU terbentuk, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah:
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2001

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA

Verifikasi: REPUBLIK INDONESIA, ttd DJOHAN EFFENDI - a. menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); - b. memimpin penyelenggaraan pengisian keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota induk dan yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. BAB X ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 34

Penandatangan: Pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Pasal 35 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2001

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID ## LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 8

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

Penandatangan: Kepala Biro Peraturan Perundang - undangan II, Edy Sudibyo