PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor R Tahun 1981 tentang antan 1956 epublik t ) - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan. Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturann Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan. Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku 25 Februari 2015)
Pembukaan
berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
- a. Sampah rumah tangga
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimna dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- a. Sampah yang mengandung bahan bahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. Sampah yang timbul akibat bencana;
- d. Puing bongkaran bangunan;
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat di olah; dan/atau
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Tata cara mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ketapang.
5. Dinas adalah Dinas yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab di bidang persampahan
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan /atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal, dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah spesipik adalah sampah yang karena sifat,kosentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/tong/kantong/keranjang sampah.
11. Kawasan pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kodominium, dan sejenisnya.
12. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang.
13. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
15. Orang adalah orang perseorangan sebagai pembawa hak dan kewajiban.
16. Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan /atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
18. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan. Sampah Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
19. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya di singkat TPS, adalah tempat sebelum sampah di angkut ke tempat Unit Pengelolaan Sampah dan/atau Tempat Pembuangan Akhir.
20. Unit Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya di singkat UPS, adalah tempat dilaksanakannya pengolahan sampah organik menjadi kompos.
21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
22. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pengelola terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
23. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pengelola terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
BAB II - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 2
- (1) Pengelolaan sampah dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Kabupaten;
- b. Masyarakat; dan
- c. Badan.
- (2) Pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten serta peran masyarakat dan badan sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.
BAB II - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 3
- (1) Sampah yang dikelola
BAB II - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 4
Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:
- a. Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
- b. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. Memanfaatkan, mengolah, dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah;
- e. Memperoleh pembinanaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
BAB III - AZAS DAN TUJUAN
Pasal 5
Pengelolaan sampah diselenggarakan ## BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
BAB III - AZAS DAN TUJUAN
Pasal 7
Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, terdiri atas:
- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
BAB III - AZAS DAN TUJUAN
Pasal 8
- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah ## BAB V KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAN
Bagian Kesatu Umum
- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah, yang terdiri atas:
- a. kebijakan dan strategi pengurangan sampah;
- b. kebijakan dan strategi penanganan sampah; dan
- c. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka panjang;
- b. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka menengah; dan
- c. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka pendek.
Bagian Kedua
Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah
- (1) Kebijakan dan strategi pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat:
- a. Arah kebijakan pengelolaan sampah antara lain meliputi:
1. pengurangan sampah pada sumber;
2. penanganan sampah di sumber, TPS, TPST, dan TPA;
3. pengelolaan sampah spesifik pada sumber;
4. pencegahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah;
5. penghematan dan / atau pemanfaatan kembali sumber daya;
6. peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
7. pembinaan terhadap produsen untuk membatasi timbulan sampah dan menggunakan produk dan/atau kemasan yang mudah didaur ulang
8. pembinaan terhadap masyarakat untuk menggunakan atau berpola konsumsi bahan yang ramah lingkungan;
9. fasilitasi pengembangan penerapan dan mekanisme Extended Producer Responsibility (EPR); dan
10. perlindungan lingkungan dari perubahan iklim, beban pencemar dan pengurangan gas rumah kaca dari pengelolaan sampah, seperti melalui penangkapan dan pemanfaatan gas metan.
- b. Strategi pengelolaan sampah meliputi;
1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui kampanye dan edukasi pengelolaan sampah;
2. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, antara lain:
- a) pendidikan dan pelatihan;
- b) pembuatan pilot project;
- c) studi banding dan diseminasi; dan
- d) ketersediaan dan kecukupan anggaran, serta sarana prasarana.
3. Peningkatan pemanfaatan kembali produk dan/atau kemasan melalui antara lain:
- a) peningkatan produksi dan pemasaran produk daur ulang terutama kompos;
- b) pengembangan pengadaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai secara alami;
- c) peningkatan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam penggunaan produk yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam; dan
- d) peningkatan pemasaran produk dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam.
4. Mensinergikan program pengelolaan sampah dengan programprogram Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
5. Peningkatan peran dan tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang meliputi antara lain :
- a) pencegahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang tidak mudah didaur ulang dan/atau terurai oleh alam;
- b) pengembangan produk dan/atau kemasan yang mudah di daur ulang dan mudah terurai secara alami; dan
- c) penerapkan dan mengembangkan prinsip Reduce, Reuse dan Recycle (3R) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
6. Peningkatan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, antara lain :
- a) memfasilitasi pemasaran produk daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
- b) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c) Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; dan
- d) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.
7. meminimalisasi sampah dengan cara mengurangi/menggantikan penggunaan suatu bahan produksi, mengurangi/ tidak menggunakan kemasan, merancang produk, wadah, dan/atau kemasan yang mudah di daur ulang atau mudah terurai secara alami; dan
8. fasilitasi pengembangan sistem insentif dan disinsentif kegiatan pengurangan sampah.
- c. Target pengelolaan sampah:
1. penurunan jumlah timbulan sampah secara bertahap dalam waktu tertentu; dan
2. prioritas jenis sampah yang akan menjadi target pengurangan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan data dan informasi yang lengkap dan akurat.
- (3) Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kebersihan (persampahan) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah.
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Paragraf 1
Pengurangan Sampah
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 9
Pengurangan sampah meliputi kegiatan:
- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan
- c. pemanfaatan kembali sampah.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 10
- a. pembinaan, monitoring dan pengawasan dalam rangka:
Dalam rangka kegiatan pembatasan timbulan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi:
1. menggunakan bahan produksi yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
2. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang; dan
3. melaksanakan program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.
- b. pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen antara lain meliputi pelaku usaha yang:
1. menghasilkan produk dan/atau kemasan produk;
2. mengimpor produk dan/atau kemasan produk; dan
3. mendistribusikan produk dan/atau kemasan produk.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 11
Dalam rangka kegiatan pendauran ulang sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi:
- a. mendaur ulang sampah secara aman bagi kesehatan manusia, dan lingkungan; dan
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan bahan daur ulang.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 12
Dalam rangka kegiatan daur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah wajib :
- a. memfasilitasi pembangunan fasilitas daur ulang sampah;
- b. memfasilitasi pengembangan desain dan percontohan fasilitas daur ulang serta teknologi daur ulang sampah;
- c. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang;
- d. menerapkan dan memfasilitasi penerapan teknologi daur ulang sampah; dan
- e. mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi daur ulang sampah.
Dalam rangka kegiatan pemanfaatan kembali sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi:
- a. memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkannya secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; dan
- b. menggunakan bahan produksi yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk yang dapat dimanfaatkan kembali.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 14
Dalam rangka kegiatan pengurangan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain dalam bentuk pencantuman label pada produk dan/atau kemasan produk yang, menunjukkan bahwa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkannya dapat terurai oleh proses alam dan/atau dapat didaur ulang.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 15
Penyusunan perencanaan pengurangan sampah dan penyelenggaraan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 dikoordinasikan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Penanganan Sampah
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 16
- (1) Kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan:
- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 17
Kegiatan pemilahan sampah, meliputi:
- a. Setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, memenuhi kriteria:
- c. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
1. dikelompokkan menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yang terdiri atas:
- a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan linibah bahan berbahaya dan beracun;
- b) sampah yang mudah membusuk; dan
- c) sampah yang tidak mudah membusuk.
2. diberi simbol dan label yang menunjukkan.jenis sampah sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
3. bahan, bentuk, dan warna wadah.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 18
Kegiatan pengumpulan sampah, meliputi:
- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib memenuhi kriteria:
1. terpilah dikelompokkan menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah;
2. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
3. mudah diakses;
4. tertutup; dan
5. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- d. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan, TPS secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- e. Penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyediaan TPS; dan
- f. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan atas penyediaan fasilitas pemilahan sampah oleh pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 19
Dalam rangka kegiatan pengangkutan sampah:
- a. Pemerintah Daerah wajib:
1. melakukan pengangkutan sampah; dan
2. menyedialkan alat angkut sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- b. Kriteria pengangkutan harus memenuhi paling sedikit terdiri atas:
1. tertutup;
2. tidak mencecerkan air lindi;
3. bersih; dan
4. waktu dan rute.
- c. Kriteria alat angkut sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, wajib memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 20
Dalam rangka kegiatan pengolahan sampah:
- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skaia kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain :
1. pemadatan;
2. pengomposan;
3. daur ulang; dan
4. teknologi pengolahan sampah lainnya.
- c. Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan di sumber, TPS, TPST, dan/atau TPA;
- d. Teknologi pengolahan sampah lainnya sebagaimana dimaksud huruf b angka 4, dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh Pemerintah; dan
- e. TPST sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib memenuhi kriteria:
1. memiliki dokumen lingkungan;
2. memiliki ijin;
3. memiliki tempat pemilahan;
4. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
5. memiliki fasilitas penampungan dan/atau pengolahan air lindi;
6. mudah diakses; dan
7. tidak mengganggu daerah sekitarnya.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 21
- (1) Setiap orang/badan dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sumber sampah yang memenuhi standard dan kriteria lokasi pengolahan yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 22
Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi :
- a. baku mutu limbah cair; dan
- b. baku mutu emisi.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 23
Sampah yang sudah tidak layak diolah wajib:
- a. diproses di TPA;
- b. dijadikan bahan bakar; dan/atau
- c. dimusnahkan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 24
Dalam rangka kegiatan pemrosesan sampah, Pemerintah Daerah wajib:
- a. menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- b. melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 25
TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a harus dilengkapi fasilitas yang meliputi:
- a. fasilitas dasar;
- b. fasilitas perlindungan lingkungan;
- c. fasilitas operasi; dan
- d. fasilitas penunjang.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 26
- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan di TPA.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur teknis pemrosesan akhir sampah.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sesuai dengan prosedur teknis pengoperasian TPA.
Penetapan lokasi TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 28
- (1) Pengoperasian TPA sampah wajib dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 29
- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan dengan cara:
- a. lahan urug terkendali (control landfill); dan/atau
- b. lahan urug saniter (sanitary landfill).
- (2) Sampah yang sudah diproses melaiui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dapat dimanfaatkan.
- (3) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi:
- a. baku mutu air limbah;
- b. baku mutu emisi; dan
- c. baku mutu gangguan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 30
Penyusunan perencanaan penanganan sampah dan penyelenggaraan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 29 dikoordinasikan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pengelolaan Sampah Spesifik
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 31
Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 32
- (1) Dalam rangka pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun:
- a. setiap orang/badan wajib melakukan pembatasan dan pemilahan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. pemerintah daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana pengumpulan dan pemilahan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau
limbah bahan berbahaya dan beracun secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 33
- (1) Pemerintah Daerah wajib membina, memonitor dan mengawasi produsen untuk melakukan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), produsen harus menyediakan tempat pengumpulan khusus (dropping point) untuk sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2), produsen dapat melakukan secara sendiri-sendiri, kerjasama antar produsen dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau bermitra dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 34
- (1) Pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana, menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pengangkutan, pengumpulan, pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir.
- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan kegiatan pemilahan makhluk hidup serta jenis sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 35
- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah yang timbul akibat bencana.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana tanggap darurat sampah.
- (3) Penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. kelembagaan unit sistem tanggap darurat serta mekanismenya;
- b. pengkajian cepat status sampah yang timbul akibat bencana (rapid assessment);
- c. penyusunan rencana;
- d. penyelenggaraan tanggap darurat (Pengangkutan, Pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir);
- e. evaluasi; dan
- f. laporan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan puing bongkaran bangunan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Dalam melakukan penanganan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana untuk penanganan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan publik.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.
- (1) Setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengangkutan dan penampungan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Setiap orang/badan dapat melakukan sendiri pengolahan dan pemanfaatan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana, serta melakukan penanganan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Setiap orang/badan dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan.
- (4) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah spesifik dan penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 dikoordinasikan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
LEMBAGA PENGELOLA
Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada Dinas untuk mengelola sampah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan produktifitas dalam pelayanan di bidang persampahan/kebersihan kepada masyarakat.
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat rukun tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas social, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengelola dan BLUD Persampahan diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (1) Setiap orang/badan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala rukun tetangga/Rukun Warga dan/atau Kelurahan/Kecamatan dengan petunjuk teknis dari Dinas.
- (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS).
- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. terdiri dari: a. Pengangkutan Sampah; dan
- b. Pengolahan sampah.
- (3) Tata cara pemberian izin kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
INSENTIF DAN DISINSENTIF
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/ atau
- d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan / atau
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan y ang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.
- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa: a. penghentian subsidi; dan/atau b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/ atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan / atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya.
Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan meliputi:
- a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
- b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
- c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
- d. biaya pengelolaan.
- (4) Besaran dan Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan/ kebersihan diatur dalam Peraturan Daerah ## BAB XIII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah.
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi;
- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan;
- d. ganti rugi; dan/atau
- e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) sebagai berikut:
- a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan ## BAB XIV
PERAN MASYARAKAT
- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah berupa: a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pernilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (3) Tata cara pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pemerintah Daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. Sosialisasi;
- b. Mobilisasi;
- c. kegiatan -gotong royong; dan/atau
- d. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
- b. pemberian insentif.
- (4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. penyediaan media komunikasi;
- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- c. melakukan faring pendapat aspirasi masyarakat.
PENYELESAIAAN SENGKETA
- (1) Pengaduan terhadap berbagai permasalahan yang timbul dari kegiatan pengelolaan sampah disampaikan kepada Bupati.
- (2) Mekanisme dan persyaratan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (1) Sengketa yang timbul dalam pengelolaan sampah terdiri atas: a. sengketa antar daerah;
- b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
- c. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka mengantisipasi terjadi sengketa, maka pengelolaan sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring sampai evaluasi harus melibatkan semua pihak terkait.
- (3) Apabila terjadi sengketa antar daerah, antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah atau antara pengelola sampan dengan masyarakat dapat ditempuh penyelesaian dengan cara:
- a. musyawarah/mufakat antar pihak yang bersengketa;
- b. mediasi oleh pihak ketiga dan/atau melibatkan instansi pemerintah; dan
- c. menempuh jalur hukum apabila huruf a dan huruf b tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghentikan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
Setiap orang/badan dilarang:
- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sampah meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.
- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. paksaan pemerintah;
- b. penerapan uang paksa;
- c. denda administrasi; dan/atau
- d. pencabutan atau pembatalan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (1) Selain penyidik Pejabat Polri, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat' (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur pengelolaan sampah dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 17, Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 67 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 37
- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan publik.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 38
- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 39
- (1) Setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengangkutan dan penampungan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 40
- (1) Setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Setiap orang/badan dapat melakukan sendiri pengolahan dan pemanfaatan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana, serta melakukan penanganan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Setiap orang/badan dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan.
- (4) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah spesifik dan penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 dikoordinasikan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
LEMBAGA PENGELOLA
BAB VII - LEMBAGA PENGELOLA
Pasal 42
Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah.
BAB VII - LEMBAGA PENGELOLA
Pasal 43
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada Dinas untuk mengelola sampah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan produktifitas dalam pelayanan di bidang persampahan/kebersihan kepada masyarakat.
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat rukun tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas social, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
BAB VII - LEMBAGA PENGELOLA
Pasal 44
BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - LEMBAGA PENGELOLA
Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengelola dan BLUD Persampahan diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 46
- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 47
- (1) Setiap orang/badan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala rukun tetangga/Rukun Warga dan/atau Kelurahan/Kecamatan dengan petunjuk teknis dari Dinas.
- (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS).
BAB IX - PERIZINAN
Pasal 48
- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. terdiri dari: a. Pengangkutan Sampah; dan
- b. Pengolahan sampah.
- (3) Tata cara pemberian izin kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
INSENTIF DAN DISINSENTIF
BAB X - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 49
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/ atau
- d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan / atau
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
BAB X - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 50
Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan y ang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
BAB X - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 51
- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.
BAB X - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 52
- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa: a. penghentian subsidi; dan/atau b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/ atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
BAB X - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 53
- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati
BAB X - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 54
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB XI - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 55
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
BAB XI - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 57
- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan / atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya.
BAB XI - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 58
Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
BAB XII - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Pasal 59
- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan meliputi:
- a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
- b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
- c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
- d. biaya pengelolaan.
- (4) Besaran dan Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan/ kebersihan diatur dalam Peraturan Daerah ## BAB XIII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
BAB XII - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Pasal 60
- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah.
BAB XII - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Pasal 61
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi;
- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan;
- d. ganti rugi; dan/atau
- e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB XII - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Pasal 62
- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) sebagai berikut:
- a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan ## BAB XIV
PERAN MASYARAKAT
BAB XII - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Pasal 63
- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah berupa: a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pernilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (3) Tata cara pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Pasal 64
- (1) Pemerintah Daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. Sosialisasi;
- b. Mobilisasi;
- c. kegiatan -gotong royong; dan/atau
- d. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
- b. pemberian insentif.
- (4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. penyediaan media komunikasi;
- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- c. melakukan faring pendapat aspirasi masyarakat.
PENYELESAIAAN SENGKETA
BAB XV - MEKANISME PENGADUAN DAN
Pasal 65
- (1) Pengaduan terhadap berbagai permasalahan yang timbul dari kegiatan pengelolaan sampah disampaikan kepada Bupati.
- (2) Mekanisme dan persyaratan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - MEKANISME PENGADUAN DAN
Pasal 66
- (1) Sengketa yang timbul dalam pengelolaan sampah terdiri atas: a. sengketa antar daerah;
- b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
- c. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka mengantisipasi terjadi sengketa, maka pengelolaan sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring sampai evaluasi harus melibatkan semua pihak terkait.
- (3) Apabila terjadi sengketa antar daerah, antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah atau antara pengelola sampan dengan masyarakat dapat ditempuh penyelesaian dengan cara:
- a. musyawarah/mufakat antar pihak yang bersengketa;
- b. mediasi oleh pihak ketiga dan/atau melibatkan instansi pemerintah; dan
- c. menempuh jalur hukum apabila huruf a dan huruf b tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghentikan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
BAB XVI - LARANGAN
Pasal 67
Setiap orang/badan dilarang:
- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
BAB XVII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 68
- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sampah meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.
BAB XVIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 69
- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. paksaan pemerintah;
- b. penerapan uang paksa;
- c. denda administrasi; dan/atau
- d. pencabutan atau pembatalan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 70
- (1) Selain penyidik Pejabat Polri, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat' (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 71
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur pengelolaan sampah dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 17, Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 67 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur bahan berbahaya dan beracun dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XXI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 72
Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang yang menghasilkan sampah harus berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 102
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur bahan berbahaya dan beracun dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
BAB XII - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Pasal 163
- a. penyediaan media komunikasi;
- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- c. melakukan faring pendapat aspirasi masyarakat.
PENYELESAIAAN SENGKETA
- (1) Pengaduan terhadap berbagai permasalahan yang timbul dari kegiatan pengelolaan sampah disampaikan kepada Bupati.
- (2) Mekanisme dan persyaratan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (1) Sengketa yang timbul dalam pengelolaan sampah terdiri atas: a. sengketa antar daerah;
- b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
- c. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka mengantisipasi terjadi sengketa, maka pengelolaan sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring sampai evaluasi harus melibatkan semua pihak terkait.
- (3) Apabila terjadi sengketa antar daerah, antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah atau antara pengelola sampan dengan masyarakat dapat ditempuh penyelesaian dengan cara:
- a. musyawarah/mufakat antar pihak yang bersengketa;
- b. mediasi oleh pihak ketiga dan/atau melibatkan instansi pemerintah; dan
- c. menempuh jalur hukum apabila huruf a dan huruf b tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghentikan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
Setiap orang/badan dilarang:
- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sampah meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.
- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. paksaan pemerintah;
- b. penerapan uang paksa;
- c. denda administrasi; dan/atau
- d. pencabutan atau pembatalan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (1) Selain penyidik Pejabat Polri, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat' (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur pengelolaan sampah dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 17, Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 67 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur bahan berbahaya dan beracun dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang yang menghasilkan sampah harus berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Penetapan: Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 25 Februari 2015

Penandatangan: BUPATI KETAPANG, ttd HENRIKUS

Penetapan: Diundangkan di Ketapang pada tanggal ...

Penandatangan: PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ttd ## M.MANSYUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR : 1

Penandatangan: SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB.KETAPANG ## EDI RADIANSYAH,SH.MH Pembina /IVa NIP.19700617 200003 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT (2/2015)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
## NOMOR TAHUN 2015 TENTANG
## PENGELOLAAN SAMPAH
## I. UMUM
Dengan bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Ketapang maka akan berdampak meningkatkan volume sampah. Di samping itu pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.
Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir sampah. Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi Tempat Pemrosesan Akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alami diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan biaya yang besar.
Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru ini dilakukan dengan kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan pendauran ulang, serta kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk melaksakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.
Pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:
- a. kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- d. kejelasan mengenai pengertian sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat