PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 27 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (berlaku 28 Oktober 2011)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854 );
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DAN
BUPATI REJANG LEBONG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG
Menetapkan : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.
9. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
10. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan adalah Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
16. Kekayaan daerah adalah barang-barang milik Pemerintah Daerah.
18. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
20. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
19. Penggunaan barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan milik daerah.
21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
Pasal 4
- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa terhadap Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diukur ## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila kekayaan daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Pasal 127
- b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas pemakaian kekayaan daerah, maka perlu ditetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. bahwa ## BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.
9. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
10. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan adalah Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
16. Kekayaan daerah adalah barang-barang milik Pemerintah Daerah.
18. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
20. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
19. Penggunaan barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan milik daerah.
21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Tingkat penggunaan jasa terhadap Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diukur ## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila kekayaan daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penerimaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di lokasi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam wilayah daerah Kabupaten Rejang Lebong.

## BAB VIII MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu setiap pemakaian atau 1 (satu) hari atau 1 (satu) bulan atau jangka waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk menggunakan dan/atau menikmati kekayaan daerah.

## BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XIV

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- b. masa retribusi;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung kepada Bupati atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat, merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sepanjang adanya alasan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat dan/atau Perangkat Daerah tertentu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pejabat dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 24

- (1) Masing-masing Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIX KEWENANGAN PENGELOLAAN RETRIBUSI

## Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan masing-masing Perangkat Daerah sebagai pengelola Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan jenis dan objek Retribusi yang dikelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XX PEMANFAATAN

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

## BAB XXI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 27

Setiap pejabat dan/atau Perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk dan jenis apapun, selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

## Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

## BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup Pada tanggal 28 Oktober 2011

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di Curup Pada tanggal 31 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2011 NOMOR 65 SERI C

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 27 TAHUN 2011 TANGGAL 31 OKTOBER 2011

## TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

## A. Penggunaan Tanah

| No | Penggunaan | Tarif (Rp) | Pengelola |
|------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1 | Penggunaan tanah tempat usaha/berjualan yang tidak menetap | 5.000,-/m²/bulan | Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan |

## B. Lapangan Setia Negara (Balai Agung) dan Lapangan Dwi Tunggal

| No | Pemakaian | Tarif (Rp) | Pengelola |
|------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Dari pukul 06.00 - 18.00 | 150.000,- | Bagian Administrasi Umum |
| 2 | Dari pukul 18.00 - 06.00 | 250.000,- | dan Perlengkapan |

## C. Balai Pertemuan

| No | Jenis Fasilitas | Tarif (Rp) | Pengelola |
|------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 1 | Pemakaian Aula | 350.000,-/hari | Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan |

## D. Wisma Bukit Kaba

| No | Jenis Fasilitas | Tarif (Rp) | Pengelola |
|------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 1 | Pemakaian Aula | 200.000,-/hari | Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan |

## E. Penyewaan Kursi/Tenda

| No | Jenis Fasilitas | Tarif (Rp) | Pengelola |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 2 3 4 | Kursi Tenda ukuran 6m X 6m Panggung ukuran 4m X 4m Tenda dan panggung utama ukuran 8m X 12m | 400,-/buah/hari 100.000,-/unit/lokal/hari 150.000,-/unit/hari 1.000.000,-/unit/hari | Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan |

Catatan : Biaya mobilisasi dan pemasangan tenda dan panggung ditanggung penyewa

## F. Balai Latihan Kesehatan Masyarakat (BLKM) Cawang

| No | Jenis Fasilitas | Tarif (Rp) | Pengelola |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 2 3 | Gedung ruang belajar Gedung serba guna Gedung ruang makan | 150.000,-/lokal/hari 400.000,-/hari 200.000,-/hari | Dinas Kesehatan/ UPT BLKM Cawang |

## G. Gedung Diklat Serba Guna

| No | Jenis Fasilitas | Tarif (Rp) | Pengelola |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 | Ruang serba guna Ruang teori/belajar : Ruang Aula Villa Bougenville/Mess Pemda | 500.000,-/hari 100.000,-/unit/hari 150.000,-/hari | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/ UPT Gedung Pendidikan dan Latihan Serba Guna DMHB dan Objek Wisata |

## H. Danau Mas Harun Bastari

| No | Jenis Fasilitas | Tarif (Rp) | Pengelola |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 | Sewa panggung Sewa panggung dan Sound System | 200.000,-/hari 500.000,-/hari | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/ UPT Gedung Pendidikan dan Latihan Serba Guna DMHB dan Objek Wisata |

## I. Gedung Organisasi Wanita (GOW)

| No | Jenis Fasilitas | Tarif (Rp) | Pengelola |
|------|------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 1 | Pemakaian ruangan/aula | 250.000,-/hari | Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan |

## J. Penyewaan Kendaraan/Alat-Alat Berat

| No | Jenis Kendaraan/Alat-Alat Berat | Tarif (Rp) | Pengelola |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 | Dump truk Bull dozer Stamper Motor grader Tandem moller/kendaraan gandeng 2,5 ton Tandem moller/kendaraan gandeng 8-10 ton Whell loader Road roller 6-8 ton | 67.830,-/jam 170.931,-/jam 4.462,-/jam 92.253,-/jam 28.845,-/jam 72.723,-/jam 131.440,-/jam 58.588,-/jam | Dinas Pekerjaan Umum |
| 8 9 | Bus Pemerintah Daerah : - Umum - Sekolah | 250.000,-/hari 150.000,-/hari | Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan |

Catatan : Biaya mobilisasi kendaraan/alat berat, BBM dan Supir ditanggung penyewa.

## K. Gedung PIC

| No | Jenis Fasilitas | Tarif (Rp) | Pengelola |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Ruangan | 80.000,-/m² | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 | Halaman Gedung untuk Parkir Kendaraan : a. Untuk kendaraan penyewa : - Mobil - Motor b. Untuk kendaraan tamu : - Mobil - Motor | 60.000,-/Bulan 25.000,-/Bulan 2.000,-/Parkir 1.000,-/Parkir | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3 | Halaman Gedung untuk Penitipan Mobil | 150.000,-/Bulan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 4 | Garasi | 300.000,-/Bulan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 5 | Halaman Gedung untuk Kantin | 150.000,-/Kantin | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 6 | Aula dan Perlengkapan | 150.000,-/Jam | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 7 | Sewa Lantai Atap Gedung untuk Tower | 1.000.000,-/Tower/Bulan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 8 | Sewa Halaman Gedung untuk Kegiatan : a. Bazar b. Shooting Film c. Pernikahan | 10.000,-/Lapak (2X2m) 3.000.000,-/Hari 2.000.000,-/Hari | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 9 | Sewa Ruang Lobby untuk Pernikahan | 3.000.000,-/Hari | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

## BUPATI REJANG LEBONG,

## SUHERMAN