PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 9 Tahun 2002 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (berlaku 6 September 2002)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan terhadap masyarakat Pedesaan perlu didukung dana dan sarana yang diperlukan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas dan melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai bahan eksekutif daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muaro Jambi.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muaro Jambi.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam melaksanakan Pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Pegawai Negeri Sipil/Polri dan TNI yang dipilih menjadi Kepala Desa mengenai kedudukan kepegawaiannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan didalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dan penghasilan lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan APB Desa;

Penandatangan: - (2). Pegawai Negeri Sipil/Polri dan TNI yang dipilih menjadi Kepala Desa menerima penghasilan tetap setiap bulannya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa. ## Pasal 5

Penandatangan: Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan APB Desa. ## Pasal 6

Penandatangan: - (1). Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya dapat diberikan tunjangan kecelakaan dari Pemerintah Desa;

Penandatangan: - (2). Apabila Kepala Daerah atau Perangkat Desa meninggal dunia didalam dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan kematian dari Pemerintah Desa; - (3). Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberikan kepada ahli waris yang berhak. ## Pasal 7

Penandatangan: Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk Kepala Desa dan 5 (lima) tahun untuk Perangkat Desa sebagai pejabat Pemerintah Desa dapat diberikan penghargaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan akhir dari Pemerintah Desa. ## Pasal 8 - (1). Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5. 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada APB Desa. - (2). Dalam rangka penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak menutup kemungkinan adanya subsidi tunjangan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. ## Pasal 9 Penghasilan tetap setiap hari bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tunjangan kecelakaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dapat diberikan kepada staf Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan APB Desa. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Penandatangan: Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 11

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati. Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 6-9-2002

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, DTO, H. AS'AD SYAM

Penetapan: DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 -9-2002

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DTO, Drs. MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 41 SERI E NOMOR 8 TANGGAL 12-9-2002
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG
## KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
## I. PENJELASAN UMUM
Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 111
Tujuan diaturnya kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka menghadapi pelaksanaan Otonomi Desa, dimana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam bidang Pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan agar berdaya guna dan berhasil guna perlu didukung oleh dana dan sarana yang diperlukan untuk itu perlu diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah ini materinya meliputi ; rincian jenis penghasilan dan tunjangan yang akan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pelaksanaan, penentuan besarnya dan Perangkat Desa serta pelaksanaan, penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan tunjangan. ## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL