PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 10 Tahun 2015 tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
:
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
3. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintah Desa di Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
4. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa adalah penghasilan yang berhak diterima oleh kepala Desa dan perangkat Desa setiap bulan.
5. Alokasi dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kayong Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Tahun anggaran adalah dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Des adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
PENGANGGARAN DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP
Bagian Kesatu
Penganggaran
BAB II
Pasal 2
- (1) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa setiap tahun anggaran.
- (2) Alokasi anggaran untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari alokasi dana Desa.
BAB II
Pasal 3
- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah kepala Desa dan perangkat Desa yang bukan berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau jabatan negeri lainnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. sekretaris Desa;
- b. staf urusan pada sekretariat Desa;
- c. kepala seksi; dan
- d. kepala Dusun.
Bagian Kedua Besaran Penghasilan Tetap
BAB II
Pasal 4
- (1) Penghasilan tetap kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Penghasilan tetap perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan per bulan sebesar :
- a. sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan atau sebesar Rp. 1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah); dan
- b. staf urusan, kepala seksi dan kepala Dusun sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan, atau sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
BAB II
Pasal 5
Kepala Desa dan perangkat Desa yang berstatus pegawai negeri sipil atau jabatan negeri lainnya dapat memilih salah satu penghasilan tetapnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal Februari 2015

Penandatangan: BUPATI KAYONG UTARA, HILDI HAMID

Penetapan: Diundangkan di Sukadana pada tanggal Februari 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, HENDRI SISWANTO BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 10