PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 2001 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (berlaku 8 Juni 2001)
Pembukaan
Menimbang :
- Mengingat :
- a. bahwa biaya Izin Terpadu pada dasarnya terdiri atas biaya Izin Konstruksi dan Izin Operasi Jangka Panjang;
- b. bahwa ternyata terdapat kekeliruan dalam penghitungan besar biaya Izin Terpadu untuk Reaktor Daya 600 Mwe;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.
Pasal 5
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.
Pasal I
Mengubah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd DJOHAN EFFENDI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 72. Pasal II

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran angka II huruf A Nomor 3 huruf b Nomor 2) Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041) dengan mengubah tarif Izin Terpadu untuk Reaktor Daya \_ 600 Mwe, sehingga Lampiran angka II huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

----------------------------------------------------------------

| | JENIS PENERIMAAN NEGARA | JENIS PENERIMAAN NEGARA | JENIS PENERIMAAN NEGARA | JENIS PENERIMAAN NEGARA | JENIS PENERIMAAN NEGARA |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | BUKAN PAJAK | BUKAN PAJAK | BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
| II. | BIAYA IZIN PEMANFAATAN INSTALASI NUKLIR | BIAYA IZIN PEMANFAATAN INSTALASI NUKLIR | BIAYA IZIN PEMANFAATAN INSTALASI NUKLIR | | |
| A. | Reaktor Nuklir | Reaktor Nuklir | Reaktor Nuklir | | |
| | 1. | Reaktor Riset / Reaktor Tes | Reaktor Riset / Reaktor Tes | | |
| | | a. | Izin Tapak | | |
| | | | 1) Pemerintah | per izin | Rp. 2.500.000,00 |
| | | | 2) Swasta | per izin | Rp. 5.500.000,00 |
| | | b. | Izin Konstruksi | | |
| | | | 1) Pemerintah | per izin | Rp. 3.750.000,00 |
| | | | 2) | Swasta per izin | Rp. 8.250.000,00 |

----------------------------------------------------------------


-3 - c.

Izin Operasi Sementara

----------------------------------------------------------------

| | ---------------------------------------------------------------- 1) Pemerintah | per izin | | Rp. 1.250.000,00 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| | 2) Swasta | per izin | | Rp. 2.750.000,00 |
| | d. Izin Operasi Jangka panjang | d. Izin Operasi Jangka panjang | .. | .. |
| | 1) Pemerintah | per izin | | Rp. 6.250.000,00 |
| | 2) Swasta | per izin | | Rp. 13.750.000,00 |
| | e. Izin Dekomisioning | | | |
| | 1) Pemerintah | per izin | | Rp. 3.750.000,00 |
| | 2) Swasta | per izin | | Rp. 8.250.000,00 |
| | f. Izin Upgrading Daya | per izin | | Rp. 3.750.000,00 |
| | g. Izin Modifikasi Komponen | | per izin | Rp. 300.000,00 |
| 2. | Reaktor Daya < 600 Mwe | | | |
| ---------------------------------------------------------------- | 1) Izin Tapak | | | |
| | | per | izin | Rp. 33.000.000,00 |
| | 2) Izin Konstruksi | per | izin | Rp. 165.000.000,00 |
| | 3) Izin Operasi Sementara | per | izin | Rp. 110.000.000,00 |

## c. Izin ...


| ---------------------------------------------------------------- | | 4) | Izin Operasi Jangka | panjang | izin Rp. 550.000.000,00 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| | | 5) | Izin Dekomisioning | per izin | Rp. 110.000.000,00 |
| | b. | ---------------------------------------------------------------- Izin Dua Tahap | ---------------------------------------------------------------- Izin Dua Tahap | | |
| | ---------------------------------------------------------------- | 1) | Izin Tapak | per izin | Rp. 33.000.000,00 |
| | | 2) | Izin Terpadu | per izin | Rp. 715.000.000,00 |
| | | 3) | Izin Dekomisioning | per izin | Rp. 110.000.000,00 |
| 3. | Reaktor Daya _ 600 Mwe | Reaktor Daya _ 600 Mwe | Reaktor Daya _ 600 Mwe | | |
| | a. | Izin Multi Tahap | Izin Multi Tahap | | |
| | | 1) | Izin Tapak | per izin | Rp. 49.500.000,00 |
| | | 2) | Izin Konstruksi | per izin | Rp. 247.500.000,00 |
| | | 3) | Izin Operasi Sementara | per izin | Rp. 165.000.000,00 |
| | | 4) | Izin Operasi Jangka | Panjang | izin Rp. 825.000.000,00 |
| | ---------------------------------------------------------------- | 5) | Izin Dekomisioning | per izin | Rp. 165.000.000,00 |
| b. | Izin | Dua Tahap | Dua Tahap | | |
| | | 1) | Izin Tapak | per izin | Rp. 49.500.000,00 |
| | | 2) | Izin Terpadu | per izin | Rp.1.072.500.000,00 |
| | | 3) | Izin Dekomisioning | per izin | Rp.165.000.000,00 |


----------------------------------------------------------------


Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 72.

Pasal II


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2001 TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

## UMUM

Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional.

Bahwa dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 terdapat kekeliruan dalam penghitungan besar biaya Izin Terpadu pada Reaktor Daya \_ 600 Mwe, karena biaya Izin Terpadu pada dasarnya terdiri atas biaya Izin Konstruksi dan Izin Operasi Jangka Panjang.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4103.