PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA Nomor 2-1 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 2-1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SATU PERAWAT DAN SATU BIDAN DALAM SATU DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dimasyarakat khususnya pelayanan kesehatan di Desa, perlu menetapkan kebijakan atas pelayanan kesehatan dalam penempatan Perawat dan Bidan di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2017 perlu dilakukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Konawe Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Felaksanaan Program Satu Perawat dan Satu Bidan Dalam Satu Desa di Kabupaten Konawe Utara.
- Meningingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provensi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Lembaran Negara
- Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014' tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Petaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan , Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 30 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 88);
13. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Program Satu Perawat dan Satu Bidan Dalam Satu Desa di Kabupaten Konawe Utara;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2010 Nomor 1529/menkes/sk/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU PERAWAT DAN SATU BIDAN DALAM SATU DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA.
Pasal 2
BAB n PERUBAHAN
Pasal 3
BAB n TUJUAN PELAKSANAN PROGRAM
Pendekatan yang dilakukan program Satu Perawat dan Satu Bidan dalam Satu Desa bersifat konfrehensif dengan suatu kebijakan Pemerintah Daerah atas ketersediaan anggaran APBD Kabupaten.
setelah dilakukan perubahan, maka secara utuh Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pendekatan yang dilakukan program Satu Perawat dan Satu Bidan dalam Satu Desa bersifat konfrehensif dengan suatu kebijakan Pemerintah Daerah atas ketersediaan anfÿ garan APBD dan APBDes.
Pasal3
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2017 pada BAB V mengenai Sumber Pembiayaan pada Pasal 19 dilakukan perubahan dimana yang sebelumnya berbunyi:
SUMBER PEMBIAYAAN
Pembiaayaan Insentip/Jasa Perawat dan Bidan Desa di bebankan oleh APBD Kabupaten Konawe Utara sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) per orang per bulan.
Sehingga setelah dilakukan perubahan, maka secara utuh Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
Pembiaayaan Insentip/Jasa Perawat dan Bidan Desa di bebankan pada APBD dan APBDes, yaitu sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) per orang per bulan.
Pasal 19
SUMBER PEMBIAYAAN
Pembiaayaan Insentip/Jasa Perawat dan Bidan Desa di bebankan oleh APBD Kabupaten Konawe Utara sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) per orang per bulan.
Sehingga setelah dilakukan perubahan, maka secara utuh Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
Pembiaayaan Insentip/Jasa Perawat dan Bidan Desa di bebankan pada APBD dan APBDes, yaitu sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) per orang per bulan.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Penetapan: Ditetapkan di: Wanggudu Pada-tÿ tngal : &lt;-i SaptQmbtr 2017 rfiS P A NAWE UTARA, ÿ / vs ERUKSAMIN.

Penetapan: Diundangkan di: Wanggudu Padadtÿ nggal : y Sepfeud&amp;r 2017 DAERAH NAWE UTARA, 7 MARTAYA. BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR ' ?$