KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 63 Tahun 1998 tentang TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT (berlaku 13 April 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka kelancaran pemberian dukungan staf dan administrasa Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tugas dan Susunan Organisasi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
Mengingat
: 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Negara;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
Pasal 1
- (1) Sekretariat Wakil Presiden adalah satuan kerja yang merupakan bagian dalam susunan organisasi Sekretariat Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1998.
- (2) Sekretariat Wakil Presiden bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam memberikan dukungan staf dan administrasi sehari-hari kepada Wakil Presiden dan dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya membantu Presiden.
Pasal 2
- (1) Susunan organisasi Sekretariat Wakil Presiden terdiri dari:
1. Sekrataris Wakil Presiden, yang selanjutnya disebut SESWAPRES;
2. Beberapa Asisten Wakil Presiden, yang selanjutnya disebut ASWAPRES.
3. Beberapa Staf Ahli Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Staf Ahli WAPRES.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Wakil Presiden dapat dibantu oleh Penasihat Wakil Presiden, yang selanjutnya disebut Penasihat WAPRES.
Pasal 3
- (1) SESWAPRES memimpin kegiatan pemberian dukungan staf dan administrasi kepada Wakil Presiden .
- (2) SESWAPRES bertanggung jawab kepada Wakil Presiden yang dalam melaksanakan tugasnya
Pasal 4
- (1) Biro Umum bertugas membantu SESWAPRES dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi persuratan, kepegawaian, dan keuangan.
- (2) Rumah Tangga Wakil Presiden bertugas mengurus segala sesuatu yang bertalian dengan kerumahtanggaan dan keprotokolan Wakil Presiden.
- (3) Dalam penyelenggaraan dukungan staf di bidang kerumahtanggaan dan keprotokolan, Rumah Tangga Wakil Presiden
Pasal 5
- (1) ASWAPRES bertugas membantu Wakil Presiden dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis pada bidang tertentu dalam ruang lingkup tugas Wakil Presiden.
- (2) ASWAPRES terdiri dari:
1. Asisten Bidnag Politik dan Keamanan;
2. Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri;
3. Asisten Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
5. Asisten Bidang Globalisasi;
6. Asisten Bidang Penyerasian Industri;
7. Asisten Bidang Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya ASWAPRES bertanggung jawab kepada Wakil Presiden yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasi oleh SESWAPRES.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, ASWAPRES dibantu oleh Pembantu ASWAPRES sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
Pasal 6
- (1) Staf Ahli WAPRES bertugas membantu Wakil Presiden dengan pemikiran, saran, dan pertimbangan dalam masalah-masalah tertentu
Pasal 7
- (1) Penasihat WAPRES adalah seorang atau beberapa orang, yang karena kapasitas dan kepakarannya, diberi tugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Wakil Presiden, sebagai pejabat di luar struktur eselon jabatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penasihat WAPRES bertanggung jawab kepada Wakil Presiden.
Pasal 8
- (1) Pengangkatan dan pemberhentian SESWAPRES, ASWAPRES, Staf Ahli WAPRES, Kepala Biro Umum, Kepala Rumah Tangga Wakil Presiden, dan pejabat-pejabat lainnya yang dipersamakan setingkat Kepala Biro ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Penasihat WAPRES ditetapkan oleh Presiden atas usul Wakil Presiden.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan pejabat-pejabat lainnya yang dipersamakan setingkat Kepala Bagian atau Kepala Subbagian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Negara.
Pasal 9
- (1) SESWAPRES, ASWAPRES, adalah jabatan eselon Ia atau serendah-rendahnya eselon Ib.
- (2) Staf Ahli WAPRES, adalah jabatan eselon Ib atau serendah-rendahnya eselon IIa.
- (3) Kepala Biro Umum dan Kepala Rumah Tangga Wakil Presiden adalah jabatan eselon IIa.
- (4) Pembantu SESWAPRES dan Pembantu ASWAPRES adalah jabatan eselon IIa atau serendah-rendahnya eselon IIIa.
Pasal 10
Penyusunan lebih lanjut Tugas dan Susunan Organisasi Staf Sekretariat Wakil Presiden, sebagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Negara, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidan Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 11
Segala peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Wakil Presiden Republik Indonesia tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti
Pasal 12
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan ttd.
Lambock V. Nahattands
Wakil Presiden Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 13
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOERHARTO