PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 35 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARANALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 5 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARANALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
- Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan penyerapan dan penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai dengan tahapan penyalurannya dan sehubungan adanya perubahan alokasi dan besaran Alokasi Dana Desa, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Banyuwangi dalam Peraturan Bupati.
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan KeuanganDesa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2015.
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARANALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2015, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 14 dan angka 15, ditambah satu angka baru yaitu angka 14.a sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi;
3. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
Dalam hal terdapat perubahan pagu alokasi dana desa kabupaten pada tahun anggaran berjalan, penetapan besaran dan alokasi dana desa bagi setiap desa diperhitungkan
Pasal 4
- (1) Perhitungan besaran nilai ADD khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf c, ditentukan berdasarkan pertimbangan guna mendukung percepatan pencapaian tugas program-program kegiatan Pemerintah Daerah;
Pasal 5
Dalam hal terdapat perubahan pagu alokasi dana desa kabupaten pada tahun anggaran berjalan, penetapan besaran dan alokasi dana desa bagi setiap desa diperhitungkan
- (1) Perhitungan besaran nilai ADD khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf c, ditentukan berdasarkan pertimbangan guna mendukung percepatan pencapaian tugas program-program kegiatan Pemerintah Daerah;
- (2) Pertimbangan pengalokasian ADD khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa;
- (3) Penetapan besaran ADD khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan besaran ADD per Desa.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 5 OKTOBER 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016NOMOR 35 ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada Tanggal 5 OKTOBER 2016

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI, H. ABDULLAH AZWAR ANAS