PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 70 Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN TIPE A KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamata.n Tipe A Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Mengingat 1. Undang-Undang dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara
- Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berepa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
2
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98}.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN TIPE A KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
Pasal 2
- ( 1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Tu gas
Pasal 3
Kecamatan Tipe A mempunyai tugas melaksanakan koorclinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4
Kecamatan Tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Kecamatan dengan beban kerja yang besar.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- 1) Sekretaris Camat membawahkan : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan membawahkan :
- 2) Seksi Pemerintahan;
- 4) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- 3) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Camat

## Pasal 7

- 1) Camat mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan urusan peemrintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan peraturan perundang-undangan.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Camat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksuf pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) dibantu oleh perangkat kecamatan.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 8

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu Camat dalam pembinaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan serta menyusun program perencanaan, pelaporan dan evaluasi;
- a. Penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan melaksanakan pembagian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan penataan kantor dan menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, program, evaluasi, dan pelaporan serta keuangan;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya;

## VI fi.Aa

## 8AOU'i' VIAH\5:.U

I J !t;�:,)} U;I;..'.Hfl :r:-;mr-.:·)

- . ;&gt; ; · " ! I f i r · · 1 , ' I i ( ' rf!'·{-fl l ,::,·1.c·,., ( , : . -. , . � . . . l · . . · .. 1 4. �...,.,
- .rrrurrnr n.Bdr:;Jni1irr..,·;q m;;:�r:·;; :1nA1,·1r-..·!w·:·h·�n'.)M .R
- ;1n;.h:r.s�asm nsc?s}n·jdfJnq ,w:f�ig·&gt;;,l .vdj�r.ui!.;·1iriµ,n�i-/ . d
- 0 881 B;ggn�h·�ri ')q K{1;rw : m:.[i.�1-;1 d h !· :o��rr�,M . '. i . r n u n u r nndirrer-»! rmb w;n11.;·1'.HW&gt;J"l)l
- nsb .ab,�q m;;,l13g::,w&gt;q rrnh cIBqH'1':&gt;n::&gt;q nn:,U2r-;oib1oogn3M . b :i:1.uqu8 rn:i·u.nm�'l
- J.,11:;·rne nab BfHi'if5?.1:nq nn:;·u::dihm::,q nc;.&gt;li?.B,·rib'roog:-z�M . �, . rrn . rr u 1 11.nrrr,vf�ha . .
- nnJBi::]�)1 m;s·w��n'.,� )?fl',q :-:mli.�sni:,·rooQn:)l/. . 1 i b rL:.·1':&gt;sG 1£,;fgmn·&gt;&lt;! n,;,firk:;W: gnr;Y. n,-;ii;;1ni·1::im·.:q : nuh:rn r-:)t&gt;f JH.:-l;gniJ
- r1nrni�p;,I rr.s.f.nn:-:l�fl'.:&gt;bvn�,c.r i?..swngIJ'.Jm ru.b snidm!,M .g :narl1.nu!�;f rn.,b H?.'.)b
- ihsjrrern sru.r·j. nod.sJrfrt':)rw,q :-u·,�u1.U n1:.;;·iGf1.G�&gt;lHhM . r i rlolo 11misn.s.:Dls!ib .il.abi:I gm\_.'l n-:1.!nqudniI fF·!�n,·.w,·1!'J)! ; r 1 F 1 n m L Y- &gt; &gt;l ib abs �nn--� dtn:rn(i rrnrl,:,Jni1'&gt;rrici&lt;.1 ni;i�1l j r £ : 1 1
- runuH;i:)(J n1;rlriGJ.n,1�qib :�r1t.,Y., r.i sl ?.H:�.JlJi t'.o;.i:-:n1-:;-,,jf.,hM . 1 . ,ii{gW·JJn u · grrnbnu15&lt;1
- nhaq buaslsrn ib .BIIBf!liH�!SC'ba P.B�l.lJ fiF.:.tlf:.:tS,:&gt;l,.:!1m :!iJ,;l':Jc� . £.: rielo rrrolrlsqmilib gt?B'{ r.B&gt;1JJJ ns;,!J;1rrnt:fr;brrr IBmH8 c ( l } 1s�B m,?.LnU rtBi�4.sd�&gt;� ruDlf;ns:�:-I.sbrn AJJ 1rn1 hsqrJ8 .rltn!:iBb ,·I.B�mm:'rn:;). ihnLn�m grw 1{ nr.:r/1.;trfrr�m�q
- 1 rrn::-lamf b j�;f�nR'F,q .srrnmrr-.�11:Kh� St.{f1i:?HJUJ d5io u rried ib (:,:} HNB nmfsm�.�:.!Rh1o1 1i:.rrrn�) .f. nrsb I r l H1'(e .s!rnq . f t SJ �l1iH'.)'})[

## �u b-:,)f rrni;gt.18

:} Hlt-E'J �n;{ 58

## 8fn�sq

- rB 1 {fifJ(tffi�)m ,ei,J;;.1�rr&gt;l52 ;'-lni.;·m�c: dolo niqrniqib 1r.fr1.1,;J�n)b;� ( f ic�.w1jairrimb1:, 1u:1mi&lt;lm·Jq ml:ii,;rJ JGim.:.:) UJnmlm�rn c:s.,guJ rIBg n f.HJ!;ii iam J&lt;: i rtirrt he . n ai BWB;2. ::,q:'&gt;)l ias·u� i ni m b1:; , r rnrrrr u nab .nn·mqsbq 1 rrnsnH�,1n·.:&gt;,"l(j rn,ngo"!q nur!U'�ft')m G.i1'-'&lt;! ;i2sul ::;·.::1
- sbeq bJJail.smib fmsrniBgtxb?. a.Bg: r ! nmI nrtB?:-{nl::im )!u1nU (� :iegrru) i;.r�ra..rtpr:�nn �i"!.r.b1:·l:·,2 , ( I } rn·1.r:�
- rrsrnobeq i.sg.sd�a £[1:)&gt;I i:;nri·Jn-:n ;i..,rtf.l?.IP�fljq . s 2a�1a1 .aBi�.sdrrt�q nJ&gt;:,[en.s�;,lB{".,m :·!1.ib ;�r;.�!.JJ !11.r1rn:;·nlHbq ;B'-{ctc?SJ:JfJ1 �im�bid nr.�n·1b i.t:,uw\_, .. � iJ:1:t..- sbaq�}I
- nsgn:u&gt;I�nH ib n.adnwad ,;br;q')·;.l �s�iu1 r:1:;i,·11ck1:J.::ibn�q .d ;s;·'(fI2Ealfl ;�n1;bid 0£;�:;r:;b is1.1:-'·!c:: � :l!'IHJ�'J)ba
- n.s)iamggn�fo·{n'.Jm rrsb 10Jm;,! t1B1 .· i1.m··q fl!·;f;D.;--::.!r.hri . o .Iaaulsve .rns'rgorq 1 11.1:;is'ns;.pq�;\&gt;I . r u urnu &gt;r-n1:·rnimbB ;rr.sgnBu·):.f s11'::&gt;� ru.roqsleq nab

5

- d. Menginventarisir serta menyediakan sarana dan prasarana perkantoran untuk kelancaran tugas sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan;
- f. Pelaksanaan penataan administrasi dan pendokumentasian seluruh kegiatan kecamatan;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran kegiatan pengelolaan keuangan kecamatan;
- g. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- a. Melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan administrasi kepegawaian dilingkungan Kecamatan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
- c. Menyiapkan bahan data dan analisis data dalam rangka penyusunan program serta melakukan evaluasi;
- e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.
- 4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas:
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran belanja kecamatan, melakukan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;
- b. Menyusun Renstra, RKA, DPA, laporan keuangan dan LAKIP;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
- d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan sesuai standard yang ditetapkan.

## Bagian Ketiga Seksi

## Pasal 9

- a. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan desa/kelurahan;
2. ( 1 ) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
- b. penyusunan program dan pembinaan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. penyusunan program dan pembinaan pelayanan umum meliputi kekayaan dan inventarisasi desa/kelurahan, lingkungan hidup dan sarana prasarana fisik.
- c. penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan program pembinaan pelayanan kebersihan dan keindahan;
- g. pengkoordinasian pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa dan Kelurahan;
- f. pengkoordinasian pemberian Rekomendasi dan Perizinan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan dan ketertiban umum;
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas :
- b. penyusunan program dan penyelenggraan pembinaan
13. rrnh arurtsa nmfsib�v\_rr�rn HJ·ljG -riai·rn1fl�'miw1:.,M .b 11::u?.·:i:.� aa�ill n.Etlf.nrrnh:,I Au rrur .rtr:n0trH:;-:,!i-,q fl£i1-nr,;, ,;1q ' f ! / ' 'n I [ J ' I J ') " 1 ' 1 i: · · 1 1 . n::·r·····J·,l J ' · · ! ) · -u�f, nrrd ... f , &gt;?, ., . Jf . l-)'°' .. � . . · , ,. · -· ,- , · ! � 1 ... ., L ... .J�
14. ieu.1.-:Jzni nsgrreb iamfrnirm)' rr.r:.h i � : '. i d b - � 1 1 0 : . [ nH:,irJAf;hll! .';) nBgnBH5)i naslolsgrtoq ,i1:;Jnig'):� u·· ; . )t!Rl''J:-l :, l ! J r ! H J 1i1;:·h�1 ; [113 i f&gt;it1-G) »l
15. rtnb iemreinirnbs ,-\_.q ct' 1::1B�iiJ;hq ::
16. 1 ; , ; B."i 1 , i ;n.stsmJ3�"nl m·:J r.:g�:;·I : Lr.;·,:,:·,.: · m;;.-, n 1 n·H:, u fobr1�&gt;q
17. rlelo nsolrredib ·.lrtf�Y ni.r..; : ;:r::.:i..n ; - i ; g ; : 1 i ; r; r : -; 1 ; £, , : . i l s l � l A . g . J/.)ff!h�
18. : Z.R�LJJ rsv:nuqm·)rr, nd, . .-..n\ 1 �&gt;(p)I t : o b m1uuU nngsc du;J, (£,
19. nab .S:J2fH�j rtsrrun . [ 1. f ; , : f k &lt;"! r. ! B l C ! : .) ; , J f,He!J"HJ 11C}iJJ:ilHbrli . ts : rrnq m{�n�h�)q
20. iastrainirnbn nBmJc1.11\_r1·�q nr;d:-:d !li:.qHr·r.n·lq ns:-!1J;l.shM . d ; 1 l B l f- H . u=.:&gt;::,&gt;! : rn�HU)!;�niLb nei 1, NEg':&gt;q'}){
21. ,,Agrn·.-t rnslsb .S1.Db c!&lt;'.i!.sr1r; n..b E;J.c;b rrnrli.d rtt.)iqrfr{rr!JM .:&gt; .iasulsve ns.&gt;1u;-h,bm .£1-r&lt;:&gt;?. if!i.i1�v"rq rrarnr&gt;. J'{fI5q
22. ;ci1.1.&gt;J'J1:-f-:,c. delo rrnih�djl., �rw{. rri sl as�ut r::;:,ir:;cii:,::ntsI5M .b
23. n,{1:;rwe�I.sl·.Jq nB.1lclev:sb·1rwµgnr::J1�cirn'.Jrn n,.b nn:-&gt;l-::oq.1:,l·JM .o ?}f!H'( 1.sbnH]?. IJ.ilfe';\e 2t1G!·n;f·:,% .G�·-nq·);,( Jh'}ll:-!BgiJJ . m�Aq.n 1c,1ib
24. :eGgJJJ iRy;n:.uqm�m 1 ftf:J�rrHJ.J":\)I nsb nH;ru-nn-n·J&lt;l rmignG drJ2 (.f:.
25. snsonor rtsrnrauvnoq crnr!r:;d rusqsivn ,q n&lt;,,lu&gt;fsl5f'./l .s . nLJ nludrrreq nn;,frDtnbin . : .. ! H:!.Grn1;'.)5,t Blrn;hd nr.-·w4�!HL BJ1$� ic-:H)iilh:.n (t1,-;;� i J , ; : t ; :i) ,9. 1 1 8 l W�1!iJ!;rh·.1q n r�1j·· sri sbnechaq
26. n'3b nsgnsu-»! cnrtoqr.: J.Ci&lt;.1 .· 101q ,.i-�·1J?.!t')5l m.12IJ'�fl')i/i .d ; c. l l){AJ
27. ::fr1.,.;J�,-l:.h8 rhlo nmfr,-,dib �n.av. niB1 ?-H;J.l.Jl ;:(.,.ilnnt�a:xr;bM : :-J
28. n1;rmBP.:&gt;i Abq rrnAd.r.·.v �i\_ ;. : m i.;g�n sJ1·:qrn!:&gt;rrr ru. , . . r;,4·.rnq :�:�)I\! . b . f!i3.&gt;iqBJ'-:ilil.1 �rr.o�l bir�bu,.1� i�ue5�

## () {r;;-,.BCJ

- �!.,��uJ i!;v:nuqm·&gt;m n,-;drw 1h·�m'.Jt{ i?.ii·,.?, { l }
- rrnrnrg:,11 !lHBfi,d!H ... ,q ru.l. rn1:r,�0·1q f!Bn!JB..J·1.n�q . d ;Hqi?. nnlblfu rri:;b fl.n&gt;tul,.ubn"lq'J.:,! i.-!J-nJ?.lnifnbB
- rtBH"tf;gg!I:;b·v:n':Jq nnsnidrrroq rrnb ::·:cn�mq :1·;rn1?.r1·�u:Jq .. r-. ·1''(·'(!1-··1 1 ;l·);f\ 1··w1!) nc-rl··!r1r1-.r··--:·;(f 1 · r · r r 1 1 J · .&gt; � n r r t ( . . ) . . . \ ) . . . ;-:, . ,.., .. . . . ' .. . ' "' . \ -.-\_\_.,, .
- [si202 nn1ni9.�)t rtG.Qnidm-:10 n:.,b ffiln�n·t&lt;j OJ.3rt1..1r.u·t,n�q . o ;segnnd m.;1;rn?.·:,)l rnsb n·1: .. }fHT igoh·:,r,i ,/liJ:iuq
- r numu n£m.-,',Z£hq r1:=-.;n11icfrn�1q ( ! � h rn1,:gmq r·:.r.11,:JJ\CT�K! . b , rrnrl&gt;3ltd:):,! \.sa5I, i�eifrrnl 1 ::.:·;ni n i&gt;fJ r: r: 1;·c.n:h.� r JIJ(j: h! : ! .;.Iizit amnr,2rnq .f:,nr.11n2 :11:,h qu b: rf n B!�nu:.!�rrr!
- nasnidrneq rnsrgcrq fl£J.,flr:a,ir-;bq rrd�1-.:nil-Y1uc.i�n:Jq . e ;n.srinbrfrn{ nsb t1r:,rfo··n·.1d·u{ nnrw-;Bhq
- rtsb ia.sbn�mo.ifo5l nF:h�clrw1q rn�iu:ni!noo;-'2:1:1·.1 .1 . ,·1nni�i·r·.i'!
- ihJ3ln�m grrn·{ Js.:;{B1.S"&lt;{?.Gm m.,m3�{Bhq r; :;i;&gt;1 niln. ,o;·!�n�1q .� iGCJGb mul�d �n.s'{ ur;l1:\rwh c::sguJ q! 1.Agit:f grrm.;1 ;n.srls1ub)I nBb �a!)(l r!SJni·;·1!T1·\_1q C'!:;:&gt;l;;1ir.;.�&gt;lnl1b
- .!.srrrs� rbfo rw;.J.i-I�)dib �nB'·( nrd �H-gu1 ni-.11,nr;-?.)IHbq . rl
- e.Bg!.rJ IB'{nuqm'im r1.sdiJ1�&gt;1')il m:ib 1 r n t i ! i : : :;, 1 n � 1 :.&gt; i i 1.;:;�-.3p, (s;:)
- nsnrtidm"jq nsI.-nI;;�Jgn!ll ·., .\_rn jq nr,b :-rrrngo·tq r. 1..;ft!J�U'{ftoq .s : r numu w .i::1 i 1 1 : :1 1 ' J ){ n,.,b
- rrssnidm�q n.Bs1.ggrr�b?fl'lfJ rrnh rrrn1�01q w.:n;,2uyn�q .d

· .

.

- (4)

6

Perlindungan Masyarakat (LINMAS);

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- (3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:
- b. pelaksanaan fasilitasi pembangunan prasarana dan pengembangan perekonomian kecamatan;
- a. perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- c. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak di lingkungan wilayah ekonomi lemah;
- f. peningkatan, pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
- e. pembinaan serta pemantauan kegiatan pembangunan;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat ..
11. Seksi Kesejateraan Sosial mempunyai tugas:
- a. penyusunan program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, seta kepemudaan, kepramukaan, peranan wanita dan olahraga;
- b. pembinaan, pengawasan dan fasilitasi kegiatan program kerukunan kehidupan keagamaan, pendidikan peranan wanita, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- c. pembinaan dan Pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;
- d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- (5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- a. penyusunan program pembinaan pembangunan sarana prasarana;
- b. penyusunan program peningkatan perekonomian, distribusi dan produksi, penerapan teknologi tepat gun a;
- c. penyelenggaraan lomba/ penilaian Desa / Kelurahan tingkat Kecarnatan;
- d. penyusunan program pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## BABV JABATAN PERANGKAT DAERAH

## Pasal 10

- 1) Camat merupakan jabatan struktural eselon Illa a tau jabatan administrator;
- 3) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
- 2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator;
- 4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas;
5. ; ( 2. A M Vi I ... I} ::s;.ls'lH"{BHM '. · B�nuhr:ilr:ic:J !1811flH15q nml£�9rr�q r t .r. l i tteq,.t:'.Jit�q rit1,!&lt;;r:: 1 )1timl�n�q .o .1tnLJJG1�CJ GJ1�e rls1�:f;(J .c!nq�:,1 . - : ! , � . i .J t : i (1 ' . 1 i l · : , : b rir.-r·�1 (1 : nyn ni d ; u..,�, n nb;; i 1 - �-: rm br w , !t&lt;.f
6. .!srrrn� rlelo n.mlh:.&gt;Llib \:ii-;,: n::.;I ?.!\��1n ;1i;r.,:rn2)!.!;l·x1 . b
7. :a.emu:1 iF.P{rnJqlf!')ffl n:.m,:�nndm-:·n iu.;b imonmi3 i(!}!:;8 (t)
8. nsb rt.BaHvmgn:iq .m·d�:::ni!nno"Jl2fl':&gt;q .:11:;ui.u:.:11�yuq . H dE'{Bliw i b rrnmr.gnsdtn'.Jq 1"!!-{!:..fiG?.)lr:;bq i : Hsnidm";)q ; : H;1BmV: ,,&gt;;
9. rrab scrn·m�.81(( n GCi!J:�t:, . d w · i q ic:,,Jifo:ril . :r:uw.:2.11J .. l::&gt;q . d ; fl!.ihHU.fi'.'.,\')::,1 ;'! ni : n :):; o;f :..11 · ,q flf�:!.!l i t , d ff!"&gt;gWJq
10. si1::13 fl!:ia.s·11Hgn'Jri: rrsb rrnHf!rc.lrrr:=,q .nH;C":1:nib·wo)igw,q .o qsbsrhor rmgrrnl1.1g'8fJ.Srt�q d G.Agrrn! -1lnJl�r: ,;; runoqsleq · rrngrrrnignH nH;l1:..:H't'.).:./ m-:h r:ff111rn·YJ: t'.:'1 ::,;'.�nib.st1'3J
11. imuH xst;,;q ir�r�)!iiicn"&gt;:t�;·h ui:b i,:£:.li.ti;:.fi·J1ni n:�Brt}\_;;�;.isf'.:&gt;q . b dB'(Bli .· , m.,;JnJJ&gt;/.�nil il.i ;-I s v , q st1-,,:: nu1ugrrn8 rm!:, ; d;.iw:,f irnor.c.l-.

Ai

;nanugnBdrn�q n.rus:-;j�;·;:,f fl irsrrtsrneq nh�.:

fl.l.,Hftidm·)q

!)

- sv:nb.sw?. nenugnsdrrrsq nesnseclsloq .nsjmlgnimJq . 1 ;:J J3}J $'' ';��,,\_ f:i I rt
- · jfH"rI.E:J rhln flfl\_:.li1·:dib grir,·.1\_ ;;tnrrisl e1.-;::JU J £i1,.Grn·;�.:-fo!:=&gt;q .;g
- ?. h QUl ;r3·tr:u4m·,m 1Hfr-m8 &lt;rn.s·1·1Juls2�:.-! i�.&gt;b2 (·H
- rrsb nt�f'iS�Sl'Y! I!Hhrtidrw,q mS1'A0'1Cf nBmJ�lJ"(.fl'.K! . I ;, ,ns,siu1mrn:r�1)l .rtesbrrrneqex 13j,2 tlr,.i:-!uc nsurnsd ; ,:�£1ci.nk! rrsb s1in.1-�·.ri nHnn,�q
- rmngou.j rwJsi2�u! hrnJi!iu�·1 1 1 1 :; b rJ!:3C.:ffNe�ri'X! .wmnidm')q . d ni�r:GT�·q nF..::.libibn�rt ,m:;nrw-:�H�&gt;l rrnqubirh:-i l i ' , : : u , l r J T ) &gt; f :r£nl.s·m·�a.sc.n rm:isrh?.·.nI :-;!:.lb nrs.G\(£h,1d·,:,.� .sHn,�·,..,
- nsb !H:1Htr::&gt;)1 s�Bn�.!')}! nH�ru�dm:Jgw,q nst. flj\_;,:nidrrn1 .o , r: GihrtJJcl1:)q
- . tsdo m,wm1gtiHI.B�f1")q rw:qnrdLP.�n,i:;n·Jq n,;h nr-:d.sg�1;)f:�q . h rrnrlsd rn .b 'liJ)!iht;; .in:, ts.t!iqo·1.1mli,:q .J·d i Ju;4·11 ; r i ; M'nsd r.,,:h: :d
- ;tarru.,'.) riolo n.s:�i15clih �n.s·� !:��! es�{l.li ni:;1,rrn..:;.isbq . ': 1
- ?.SHU t iEi'(f!Uqm�m 1cA�,\_o:1:-:.sM tlJ.;,£; zsb1�dm·1I h:;be (c}
- sns'tsa n.Brt:J�.msdm-:,n f!grnrrdm�,q m1�1.gcrrq .rrnn:.1?.iJ'{.ft:5q . s ;rn rn·!i;2h"lq
- ,n.sirrroHo)f':&gt;1')q isqer igoloml·,, nr,:;Jr:;.f�flif!'.)fl : ·:i.ngcqq rtBnJJ�!J'{WJ(j .d f'tfif..j::n:'..'H: �:j . i �:,! UbG'i(I 1,id., ie:xlh1d.b ;.smJg
- w-.;rfr:uJb)I\ DW!O ns:,\_,·,1r.,q'. r.crnol n.ss1.r:.�.mo:k:.''{et�q . :J ; ruu..rn ·,:J�.i-1 ts;,tgni I
- l!.SI"IM?.:'Jf�q fH:.D [![JJ;.;Itir.L1;·\;� :i11.n�&lt;nct i ; i . ( l ! J r. LJ ' ( fl � q .!) � qIJbit! , mg,ru:,Igmi
- .Jsm.r;::&gt; rl··,Jo nmfrt�dih ·,�rn,·.,r nJGI �i=·�u.: r:r-;1-:i1�2)!nl·x1 ·l

## .EAA3A&lt;t1 T.hlY�YlA.��q TAS:k. t,

## V t:1.Afi Wt-�

## O I [ t�?. !;q

- rJB'!.!3 BI!I noleae 1f.:nu:t;,hr1.1?. rrH!I:::IL�i. n,,;:.!f:r{V1')ffr Jr,;m1;;8 ( I : · i C , l t , ' I J ; ,: j ! r ] r rt b 8 fU:.,Jr,cini.
- flJl:1.Bd.sl JJBjS nVl riolsae n £:;H;diJ( rz.::;;l r.(1Lj'lf .. · n . i:�.:-be Hisq�)I f c ;?.SWBgtl'}C{
- noleae lB"HIJJ!r.J'Hc n.sJadBL n;,)U::!'p.n�,.n (l!:JBrrtl/)')./f ei"IHb'1;,Js2 rs: ;"10.1:,� lei rrirr: :"li1 lH1iBdD(. UI;h; dTil
- l.JHJH dVl nofaaJ nBh:idHL nn:&gt;l1 .. qu·1·Jm rn�1�1cddu&lt;2 nlnrp)l (f­ ::··: ;:m,;;:}fl!&gt;q nsJsd.st

7

## Pasal 1 1

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 12

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. ( 1 ) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Minahasa Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Ditetapkan di Ratahan Pad a tanggal

201/5

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

t

-====== j \_\_l..---- --'1 · 1. - - - � ·


JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan

Pada Tanggal

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHA[�GGARA,


FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR

a

## � n asa quTUT!.t3'1 W:AUTViaTaR

## &lt;; i iB8Hq

.n.s)!grr.sbrruib IH&amp;grt.R1 .sbJ,q ml.nh'.'Jd islurn in: ; t B q u3 nn·1u·1n�Y .rt.B:.l.1i£1ni1�m�m t.S'lnir.rd.B."J$;,ln'.:)m gIII:no qHit·.;;;i ·r.sgA .1:�,{nm,;Jnqm:)W)q rrsgrreb ini iJ.squ8 nB'11JJs-1:.fl nsgrrnbnugrt'.::lq B"rnggnt)T .s2.srl.eniM rr·)·Jc.;quds�I d1:n�i:;Q s:th58 rnslsb


r• .r.�rfzls5I lb n.s.&gt;lgnsbnuiQ

I r;�g.n s'l' ob;1q

fiS:''i'A5HJliilli Hi�.91&amp;4\U E.1LR'!AT�i1i�8 1 i:.9,i,�£H)!ll�T 1A8ABA!'i'.EVI


1

� ::, Cl ::, 1 &lt; 1

i§

z

lE

lE

&lt;

...,


## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara


1r-----.

2016 Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal

JAMES SUMENDAP

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

-====

�

:j


| ,o | Pt�JAIJAT Pf.NGOLAH | !'ARAI' | t mT |
|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ' | KI\SUBA<l Kl':U:MIJJ\OMN DAN ANAUSIS JAUATAN | I<, | |
| ' | KEPl\t.A BAGIAN OROANJSASJ DAN TATA U.KSANA | � | |
| a | KEPALA BAGIAN IIUKUM 01\N 1'£RUNDI\NO·UN0/\Nl...N | ...- | |
| • • | INSPf.i..TUR | � | |
| s | ASISTEN ADMIN!STRASI UMUM | � | |
| ' | SEKRETI\RIS DAl-:AAI! | | |
| r | WAl(!L DUPI\TI | i. | |
| ' | llUPAT! | D!MO!tON UNTUK O! TIINDII TANO,\NI | D!MO!tON UNTUK O! TIINDII TANO,\NI |


FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR

Diundangkan di Ratahan

Pada Tanggal

2016

DAERAH KABUPATEN NGGARA,

/

FARRY FREYKE LIWE