PERATURAN BUPATI KETAPANG Nomor 12 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATA5 PERATURAN BUPATI N0MOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 29 Mei 2015)
Pembukaan
berdasarkan Peraturan Menteni Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/MK 07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran endapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 207/8PKAD/2015 Tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 merupakan bagian dani pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 danlatau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015
- b bahwa berdasarkan Peraturan Menten Dalam Negeni Nomor 37 Tahun 2014 tentang edoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 program dan kegiatan yang dbiayai dan DBH-CHT DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus Dana Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan dararut dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan membertahukan kepada pimpinan DPRD
l
- c. bahwa berdasarkan Diktum KEDUA Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 207/8PKAD/2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada emerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 Alokasi Dan Bantuan Keuangan agar ditampung dalam APBD Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2015 dan bagi Daerah yang telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2015 agar ditampung dalam penyempurnaan/perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 1820),
4. 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)
5. 3 Undang-undang Nomor dan Nepotisme (Lembaran Nomor 3851) 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dani Korupsi, Kolusi Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6. 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
9. 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeniksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
10. 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
12. 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
13. 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan erundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
13. Peraturan Pemenntah Nornor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeni Sipit, Anggota Angkatan Be enjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Diberikan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1994 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577) ,
16. 14 Peraturan Pemenintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakit Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemernintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47),
18. 16 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
19. 17 Peraturan Pemenintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi emerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)
20. 18 Peraturan emerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574)
21. 19 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) Nomor
20. Peraturan Pemenintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
23. 21 Peraturan Pemenintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
24. 22 Peraturan Pemenintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
26. 24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2006 Nomnor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) Republik
25. Peraturan Pemenintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagan Urusan Pemerintahan Antara emerintah Propinsi dan Pererintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) Pemerintahan Daerah 2007 Nomor 82,
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hbah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
29. 27 peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telat beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 21 Tahun 2011
30. 28 Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dart Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 39 Tahun 28.
31. 29 Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 37 Tahun 2014 tentang edoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 29
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 2)
2. 31 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 10)
32. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11)
33. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 12)
5. 34 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Keturahan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 13)
35. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 14)
36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2)
8. 37 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 3),
9. 38 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 10)
39. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 11)
40. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 12),
12. 41 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 13),
13. 42 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang
14. 43 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 15)
15. 44 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014 Nomor 4)
Menetapkan
Menetapkan
2
Ro
541 608 358 078.20
Rp
39 686.650 000.00
Rp
19.000 000,00
Rp
5 244 715 950.00
Rp
193 862 090 612.00
Rp
12 175 000 000 00
Rp
792.595.814.640,20
26=
45. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014 Nomor 32)
MEMUTUSKAN:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal
l
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Benita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014 Nomor 32 ) diubah sebagar benikut 1 Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas
Pendapatan
- a Pendapatan Asli Daerah
- b Dana Perimbangan
- c Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- Jumlah Pendapatan
Ro
85 930 639.233.00
Rp
1406 278 965 000.00
Ro
246. 602 401.000.00
Rp 1.738.812.005.233,00
Belanja a Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawair
- 2) Belanja Hibat
- 3) Belanja Bantuan Sosial
- 4) Belanja Bagi Hasil
- 5) Belanja Bantuan Keuangan
- 6) Belanja Tidak Terduga
7. 2 Ketentuan rincian Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati int
3. Ketentuan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran ll dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati int

- b Belanja Langsung

- 1) Belanja Pegawai

Rp

139.002 236.009,00

- 2) Belanja Barang dan Jasa

Rp

360.734 235.012.65

- 3) Belanja Modal

Rp

495.754.999 937 ,00

Rp

995.491.470.958,65

Jumlah Belanja

Rp 1. 788.087.285.598,85

Surplus / (Defisit)

Rp

(49.275.280.365,85)

- 3 Pembiayaan Daerah

- a Penerimaan

Rp

49.275.280.365,85

- b Pengeluaran

R

Jumlah Pembiyaan Netto

Rp

49.275.280.365,85

Diundangkan di Ketapang pada tanggal 29 Mei 2015

PIt. SEKRETARIS DAERAH KAEUPATEN KETAPANG,

TTO

## M. MANS YUR

SERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR 12


## Pasal ll

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 29 Mei 2015 BUPATI KETAPANG,

TTO

HENRIKUS

=8=