KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2000 tentang BADAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN MOBILITAS PENDUDUK (berlaku 21 Februari 2000)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk, dipandang perlu membentuk Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2 . Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN MOBILITAS PENDUDUK.
Pasal 1
- (1) Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BAKMP, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BAKMP dipimpin oleh seorang Kepala yang dirangkap oleh Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan.
Pasal 2
BAKMP mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAKMP menyelenggarakan fungsi :
- a. penetapan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk;
- c. pemantauan terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk;
- d. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan BAKMP;
- e. pengelolaan sumber daya bagi tugas BAKMP secara berdayaguna dan berhasilguna.
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
BAB II - ORGANISASI
Pasal 4
BAKMP terdiri dari :
1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Informasi Transmigrasi dan Kependudukan;
4. Deputi Bidang Administrasi Kependudukan;
5. Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi;
6. Deputi Bidang Perpindahan Penduduk;
7. Inspektorat Utama.
Bagian Kedua
Kepala
BAB II - ORGANISASI
Pasal 5
Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 6
Kepala mempunyai tugas :
- a. memimpin BAKMP sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan
BAB II - ORGANISASI
Pasal 7
- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan BAKMP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 8
Sekretaris Utama mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala BAKMP dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan
BAKMP;
- b. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BAKMP;
- c. mewakili Kepala Badan dalam hal Kepala Badan berhalangan.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan BAKMP;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BAKMP;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
4. dan rumah tangga BAKMP;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang berkenaan dengan administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk;
- e. pembinaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BAKMP;
- f. pengkoordinasian penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BAKMP;
- g. pengkoordinasian penyusunan laporan BAKMP.
Bagian Keempat
Deputi Bidang Informasi Transmigrasi dan Kependudukan
BAB II - ORGANISASI
Pasal 10
Deputi Bidang Informasi Transmigrasi dan Kependudukan adalah unsur pelaksana sebagaian tugas dan fungsi BAKMP di bidang informasi transmigrasi dan kependudukan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 11
Deputi Bidang Informasi Transmigrasi dan Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan informasi transmigrasi dan kependudukan.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Informasi Transmigrasi dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang informasi transmigrasi dan kependudukan;
- b. pengembangan sistem dan teknologi informasi;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penganalisisan dan penyajian informasi;
- e. pendokumentasian dan pelayanan informasi.
Bagian Kelima
Deputi Bidang Administrasi Kependudukan
BAB II - ORGANISASI
Pasal 13
Deputi Bidang Administrasi Kependudukan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKMP di bidang administrasi kependudukan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 14
Deputi Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kependudukan.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Bidang Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan;
- b. penyelenggaraan registrasi kependudukan;
- c. penyelenggaraan identitas dan pencatatan penduduk;
- d. pembinaan teknis registrasi;
- e. pengadministrasian migrasi internasional.
Bagian Keenam
Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi
BAB II - ORGANISASI
Pasal 16
Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKMP di bidang pemberdayaan kawasan transmigrasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 17
Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan di bidang pemberdayaan kawasan transmigrasi.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan kawasan transmigrasi;
- b. perencanaan kawasan;
- c. penyelenggaraan cipta usaha dan investasi;
- d. penyelenggaraan sumber daya kawasan;
- e. penyelenggaraan partisipasi masyarakat.
Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Perpindahan Penduduk
BAB II - ORGANISASI
Pasal 19
Deputi Bidang Perpindahan Penduduk adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKMP di bidang perpindahan penduduk, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 20
Deputi Bidang Perpindahan Penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan di bidang perpindahan penduduk.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Perpindahan Penduduk menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpindahan penduduk;
- b. pengidentifikasian persebaran penduduk;
- c. penyelenggaraan pengarahan mobilitas penduduk;
- d. penyelenggaraan fasilitasi perpindahan;
- e. penyelenggaraan mediasi lintas-daerah.
Bagian Kedelapan
Inspektorat Utama
BAB II - ORGANISASI
Pasal 22
Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan di lingkungan BAKMP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 23
Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan BAKMP.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi :
pemeriksaan adminsitrasi umum dan keuangan serta pelaksanaan proyek;
pengevaluasian atas laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
pengusutan kebenaran laporan, pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan;
pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN
BAB III - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN,
Pasal 25
Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan eselon Ia atau serendahrendahnya eselon Ib.
BAB III - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN,
Pasal 26
Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala Badan.
Pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan.
BAB IV
PEMBIAYAAN
BAB III - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN,
Pasal 27
Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BAKMP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB V
KETENTUAN LAIN
BAB III - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN,
Pasal 28
Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, eks Instansi Vertikal Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan serta Unit Pelaksana Teknis termasuk seluruh aset dan personilnya dialihkan menjadi Perangkat/Dinas Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN,
Pasal 29
Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BAKMP ditetapkan oleh Kepala Badan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB III - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN,
Pasal 30
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2000

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ABDURRAHMAN WAHID pada tanggal 21 Februari 2000

Penandatangan: Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BONDAN GUNAWAN