PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 3 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
2. Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departeman Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
'Pasal 2
- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- g. Pakaian Dinas Khusus; dan
- h. Pakaian Dinas Lain-lain.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. PDH Walikota/Wakil Walikota;
- b. PDH Camat dan Lurah;
- c. PDH PNS; dan
- d. PDH batik/tenun/pakaian khas Daerah.
- (3) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b, terdiri atas :
- a. PDU Walikota/Wakil Walikota; dan
- b. PDU Camat dan Lurah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
'Pasal 3
- (1) PDH Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin, Selasa dan Rabu.
- (2) PDH Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. PDH Walikota/Wakil Walikota Pria :
(1)
1. Hari Senin dan Selasa :
- a) kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
- b) celana panjang warna khaki;
- c) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
- d) tanda jabatan dan tanda pangkat.
2. Hari Rabu :
- a) kemeja lengan pendek/panjang, warna putih;
- b) celana panjang warna hitam/gelap;
- c) kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
- d) tanda jabatan.
- b. PDH Walikota/Wakil Walikota Wanita :
1. Hari Senin dan Selasa :
- a) baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
- b) rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki;
- c) tanda jabatan dan tanda pangkat; dan d) sepatu pantovel warna hitam.
2. Hari Rabu :
- a) baju lengan pendek/panjang, warna putih;
- b) rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna hitam/gelap;
- c) tanda jabatan; dan
- d) sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH Walikota/Wakil Walikota wanita berjilbab :
1. Hari Senin dan Selasa :
- a) baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
- b) rok panjang sampai mata kaki/celana panjang warna khaki;
- c) jilbab warna khaki polos;
- d) tanda jabatan dan tanda pangkat; dan e) sepatu pantovel warna hitam.
2. Hari Rabu :
3. a)
- b) panjang warna hitam/gelap;
5. baju lengan panjang, warna putih; rok panjang sampai mata kaki/celana
- c) jilbab warna hitam polos;
- d) tanda jabatan; dan
- e) sepatu pantovel warna hitam.
- d. PDH Walikota/Wakil Walikota wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Walikota/Wakil Walikota, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.'
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
'Pasal 5
- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin, Selasa dan Rabu.
- (2) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria :
1. Hari Senin dan Selasa :
- a) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- b) celana panjang warna khaki;
- c) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat; dan
- d) ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada huruf c, menggunakan kepala
ikat pinggang berbahan kuningan dengan logo daerah.
2. Hari Rabu :
- a) kemeja lengan pendek/panjang, warna putih;
- b) celana panjang warna hitam/gelap;
- c) kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
- d) tanda jabatan.
b. PDH Camat dan Lurah Wanita :
1. Hari senin dan selasa :
- a) baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- b) rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
- c) sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
2. Hari Rabu :
- a) baju lengan pendek/panjang, warna putih;
- b) rok 15 cm di bawah lutut warna hitam/gelap;
- c) sepatu warna hitam; dan
- d) tanda jabatan.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab :
1. Hari Senin dan Selasa :
- a) baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
- b) rok panjang sampai mata kaki warna khaki;
- c) jilbab warna khaki polos; dan
- d) sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
2. Hari Rabu :
- a) baju lengan panjang, warna putih;
- b) rok panjang sampai mata kaki warna hitam/gelap;
- c) jilbab warna hitam polos;
- d) sepatu warna hitam; dan
- e) tanda jabatan.
- d. PDH Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Camat, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.'
4. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
'Pasal 7
- (1) PDH PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dipakai oleh PNS untuk melaksanakan tugas pada hari Senin, Selasa dan Rabu.
- (2) PDH PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. PDH PNS Pria :
1. Hari Senin dan Selasa :
- a) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- b) celana panjang warna khaki; dan
- c) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
2. Hari Rabu :
- a) kemeja lengan pendek/panjang, warna putih;
- b) celana panjang warna hitam/gelap; dan
- c) kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH PNS Wanita :
1. Hari Senin dan Selasa :
- a) baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- b) rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
- c) sepatu pantovel warna hitam.
2. Hari rabu :
- a) baju lengan pendek/panjang, warna putih;
- b) rok 15 cm di bawah lutut warna hitam/gelap; dan
- c) sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH PNS wanita berjilbab :
1. Hari Senin dan Selasa :
- a) baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
- b) Rok panjang sampai mata kaki warna khaki;
- c) Jilbab warna khaki polos; dan
- d) sepatu pantovel warna hitam.
2. Hari Rabu :
- a) baju lengan panjang, warna putih;
- b) Rok panjang sampai mata kaki warna hitam/gelap;
- c) Jilbab warna hitam polos; dan
- d) sepatu pantovel warna hitam.
- d. PDH PNS wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (4) Untuk Pejabat Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH lengan panjang pada hari Senin dan Selasa.'
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
'Pasal 9
- (1) PDH batik/tenun/pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, digunakan untuk :
- a. melaksanakan tugas pada hari Kamis dan Jumat;
- b. mengikuti kegiatan/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
- c. mengikuti kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
- d. sesuai dengan ketentuan acara.
- (2) PDH batik/tenun/pakaian khas Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. PDH batik/tenun/pakaian khas Daerah pria, terdiri atas :
1. kemeja lengan panjang/pendek bermotif batik bebas;
2. celana panjang warna hitam/gelap tidak berbahan jeans / corduray ; dan
3. sepatu pantovel warna hitam dan kaos kaki warna hitam/gelap.
- b. PDH batik/tenun/pakaian khas Daerah wanita, terdiri atas :
1. kemeja lengan panjang/blus bermotif batik bebas;
2. rok 15 cm di bawah lutut warna hitam/gelap tidak berbahan jeans / corduray ; dan
3. sepatu pantovel warna hitam berhak.
- c. PDH batik/tenun/pakaian khas Daerah wanita berjil
Pasal 22
- (1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dipakai pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
Pasal 23
'Pasal 23
- (1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dipakai pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) Model Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan model PDH warna khaki.'
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Penetapan: Ditetapkan di Malang pada tanggal 15 Pebruari 2016

Penandatangan: WALIKOTA MALANG,

Verifikasi: ttd. H. MOCH. ANTON

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 15 Pebruari 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd. CIPTO WIYONO BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 3

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, 10 TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019