PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA Nomor 3 Tahun 2010 tentang POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (berlaku 7 Juni 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BATU BARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA ,
:
:
- a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, yang berorientasi kepada pelayanan umum, perlu adanya kebijaksanaan keuangan Daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 151 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batubara tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4681);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Menetapkan
:
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batu Bara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwaklan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara ;
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Badan dan Kantor Daerah;
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah;
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah;
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
- adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);
14. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah;
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang;
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya ;
19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD
20. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah;
21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah;
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan;
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
25. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
26. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
27. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
28. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
29. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah;
30. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah;
31. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
33. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
34. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
35. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
36. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran bab lainnya yang sah;
67. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
68. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundangundangan;
69. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
70. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
71. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Bagian Kedua Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang Lingkup keuangan Daerah meliputi:
- a. Hak Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah serta
melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. asas umum pengelolaan keuangan Daerah;
- b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan Daerah;
- c. struktur APBD;
- d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
- e. penyusunan dan penetapan APBD;
- f. pelaksanaan dan perubahan APBD;
- g. penatausahaan keuangan Daerah;
- h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- j. pengelolaan kas umum Daerah;
- k. pengelolaan piutang Daerah;
- l. pengelolaan investasi Daerah;
- m. pengelolaan barang milik Daerah;
- n. pengelolaan dana cadangan;
- o. pengelolaan utang Daerah;
- p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Daerah;
- q. penyelesaian kerugian Daerah;
- r. pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- s. pengaturan pengelolaan keuangan Daerah.
Bagian Ketiga
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan ## BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Daerah;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik Daerah; dan
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- a. Kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah selaku PPKD;
- b. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah;
- (5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Sekretaris Daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang Daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan Ranperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas-tugas pejabat perencana Daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan Daerah; dan
- f. penyusunan laporan keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas :
- a. memimpin tim anggaran Pemerintah Daerah;
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang Daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan Daerah lainnya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. menyusun laporan keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku kuasa BUD;
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan anggaran kas;
- b. Menyiapkan SPD;
- c. Menerbitkan SP2D; dan
- d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Daerah.
- (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o;
- (5) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuan kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang Daerah mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Menyusun RKA - SKPD;
- b. Menyusun DPA - SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. Mengelola barang milik Daerah/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD;
- (3) Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada SKPD selaku PPTK ;
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA - SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.
- (2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Meneliti kelengkapan SPP - LS yang diajukan oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. Menyiapkan SPM; dan
- d. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/Daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD;
- (2) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD;
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional;
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Bagian Pertama Asas Umum APBD
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 16
- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan pendapatan Daerah;
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara;
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi;
- (4) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 17
- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD;
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- (3) Seluruh pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD;
- (4) Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD harus
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 18
- (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup;
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 19
Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 31 Desember.
Bagian Kedua Struktur APBD
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 20
- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah;
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah;
- (4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 21
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 22
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 23
- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas :
- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:
- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- c. Jasa giro;
- d. Pendapatan bunga;
- e. Tuntutan ganti rugi;
- f. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- g. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
- h. Pendapatan selain a sampai dengan g
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 24
Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi :
- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 25
Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 26
- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat .
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Bagian Keempat Belanja Daerah
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 27
- (1) Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian
standar pelayanan minimal
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 28
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. klasifikasi
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 29
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. mencakup :
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman; dan
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- f. Penerimaan piutang daerah
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c. pembayaran pokok utang; dan
- d. pemberian pinjaman.
- (4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan;
- (5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
BAB IV - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 30
RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan
BAB IV - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 31
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.
BAB IV - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 32
- (1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut RenstraSKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.
BAB IV - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 33
- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah;
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun
BAB IV - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 34
- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya;
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
Bagian Kedua Kebijakan Umum APBD
BAB IV - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 35
- (1) Bupati
BAB IV - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 38
- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung ## BAB V
PENETAPAN APBD
Bagian Pertama Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
BAB IV - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 39
Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai
PENJELASAN
Pembukaan
dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
##
PENJELASAN
Pasal 40
- (1) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. - (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. ## Bagian Kedua ## Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
PENJELASAN
Pasal 41
- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati