Unknown REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 2014 tentang PANITIANASIONALPENYELENGGARAEKSPEDISI NEGARAKESATUAN REPUBLIK INDONESIA KORIDOR MALUKUDAN MALUKUUTARATAHUN2014 DENGANRAHMAl'TUHANYANGMAHAESA (berlaku 10 Februari 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN2014
TENTANG
PANITIANASIONALPENYELENGGARAEKSPEDISI NEGARAKESATUAN REPUBLIK INDONESIA KORIDOR MALUKUDAN MALUKUUTARATAHUN2014
DENGANRAHMAl'TUHANYANGMAHAESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: a. bahwa dalam
rangka pengenalan
wilayah, pendataan
potensi sumber daya alarn, penelitian ilmiah, peningkatan akses perhubungan dan komunikasi, peningkatan kesejahteraan rakyat dan untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan nasional di daerah terpencil dan terisolir di wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, perlu menyelenggarakan Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa sehubungan
dengan hal
tersebut pad a huruf
a, perlu
membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia Koridor Maluku dan Maluku Utara Tahun 2014; dan
: Pasal
4
ayat
(1)
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945; Dasar
MEMUTUSKAN:
Pasall...
Pasal 1
, . -. Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA EKSPEDISI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KORIDOR MALUKU DAN MALUKU UTARATAHUN2014. MALUKU DAN MALUKU
HARAP KEMBALI
DOKUMENTASI PUU
SEKRETARlAT KABINET
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
2 -
Pasal
1
- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia Koridor Maluku dan Maluku Utara Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Panitia Nasional Ekspedisi NKRl2014.
- (2) Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2014 berkedudukan Ibukota Negara Republik Indonesia.
di.
Pasal 2
- (1) Panitia Nasional Ekspedisi NKRI2014 mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan Ekspedisi 2014; dan a.
NKRI
- b. Menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Ekspedisi NKRI2014.
- (2) Penyelenggaraan Ekspedisi NKRI 20i4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
- a. Penjelajahan; a
- b. Pendataan potensi sumber daya alam dan penelitian ilmiah; b.
- c. Peningkatan akses perhubungan dan komunikasi; C.
- d. Pelayanan kesehatan dan bhakti
sosial;
- e. Peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara; e.
- f. Pelestarian alam dan reboisasi; f.
- g. Pembangunan infrastruktur pedesaan; g.
dan
- h. Pengembangan potensi pariwisata dan masyarakat. h.
ekonomi
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Ekspedisi NKRI2014 bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 3
...
Pasal3
Ekspedisi NKRI 2014 diselenggarakan di wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2014 dapat mengikutsertakan, bekerja sarna, danl atau berkoordinasi dengan kementerian danl atau lembaga pemerintah non kementerian terkait dan I atau pihak lain yang dianggap perlu.
Pasal 5
- (1) Panitia Nasional Ekspedisi NKRI2014 terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- (2) Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2014 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.
Pasal 6
- (1) Susunan keanggotaan Panitia Nasional Ekspedisi NKRl 2014 adalah sebagai berikut:
- a. Panitia Pengarah terdiri dari:
Perekonomian.
Bidang
Koordinator Menteri
Wakil Ketua II :
Kesejahteraan Rakyat. Bidang Koordinator Menteri
Wakil Ketua I
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Ketua
Sekretaris ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Sekretaris
- Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Kehutanan;
4. Menteri Pekerjaan Umum;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Komunikasi dan Informatika; 6
7. Menteri Energi dan Sumber Mineral;
1. Menteri Dalam Negeri;
Anggota
Daya
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Sosial;
10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Menteri Keuangan;
5. . Tertinggal; 13. Menteri Lingkungan Hidup; Daerah 12. Menteri Pembangunan
14. Menteri Riset dan Teknologi;
15. Menteri Pemuda dan Olah Raga; 16. Menteri Badan Usaha
8. Milik Negara; 17. Menteri Perumahan Rakyat;
18. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi
10. Kreatif; 19
20. Menteri Sekretaris 21. Sekretaris Kabinet;
Negara;
22. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
23. Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional;
dan
24.
Kepala ...
Wakil Ketua IV...
,
Wakil Ketua
III : Komandan Korps Marinir, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
Pasukan Khusus, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Oarat. Komando Jenderal : Komandan
Wakil Ketua
I
: Sekretaris Jenderal Kernenterian Kehutanan.
Wakil Ketua
II
: Kepala Korps Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ketua
Kesejahteraan Rakyat. Bidang Koordinator Kementerian IV : Oeputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial,
Wakil Ketua V
: Gubernur Maluku.
Wakil Ketua VI : Gubernur
Maluku Utara.
I. Bidang Penjelajahan: 1
24. Kepala Badan Nasional Pengawas Perbatasan;
25. Kepala Badan Informasi Geospasial; dan
26. Kepala Badan Nasional Penanggula- ngan Bencana.
Panitia Pelaksana terdiri dari:
Ketua
: Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Wakil Ketua 1
: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Wakil Ketua II
: Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Oarat.
Wakil Ketua
III : Kepala Badan Search And Rescue Nasional.
Wakil Ketua
11.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
-
6
-
Wakil Ketua IV : Komandan Korps Pasukan Khas Tentara Nasionalindonesia Angkatan Udara.
Bidang
Pendataan
Potensi
Sumber
Daya
Alam dan
Penelitian Ilmiah:
Ketua
Ilmu dan
Tinggi,
III. Bidang
Kebudayaan. Bidang Informasi Geospasial Kementerian Pendidikan dan dan
Wakil Ketua IV: Deputi
Ternatik, Badan Informasi Geospasial. : Deputi Bidang Pencegahan dan
Wakil Ketua V
Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peningkatan Akses Perhubungan dan Nasional
Kehutanan, Pengembangan Kementerian Kehutanan.
Wakil Ketua III : Direktur
Jenderal
Pendidikan
Pengetahuan Indonesia. : Kepala Badan Penelitian Lembaga Kepala : Wakil
Wakil Ketua I
Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Badan Penelitian dan
Wakil Ketua IT : Kepala
Komunikasi: dan
Ketua
: Sekretaris
Jenderal
Kementerian
Komunikasi dan Informatika.
Wakil Ketua II
: Sekretaris
Jenderal
Kementerian
Pekerjaan Umum.
Perhubungan. : Sekretaris Jenderal Kementerian
Wakil Ketua I
Wakil Ketua III...
-7
-
Kementerian Badan Usaha
Kementerian Kehutanan. Alam, Konservasi dan Hutan : Direktur Jenderal Perlindungan
Pertahanan, Kementerian Pertahanan. I : Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri. Potensi Jenderal : Direktur
Wakil Ketua
Wakil Ketua
II
: Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Wakil
Ketua III : Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
VI. Bidang Pelestarian Alam dan Reboisasi:
Ketua
Negara: V. Bidang Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bela
Ketua
Badan Keluarga Wakil Ketua III : Selcretaris Utama Kependudukan dan Berencana Nasional.
Wakil Ketua III : Sekretaris Milik Negara.
IV. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bhakti Sosial:
Ketua
: Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
Wakil Ketua I
: Asisten Teritorial Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Wakil Ketua II
: Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.
Wakil Ketua 1...
8 8
Wakil Ketua III...
I.
loa
Kebudayaan. dan Pendidikan Kementerian Kebudayaan, Jenderal : Direktur
Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua
I
: Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Ketua
Kementerian Perumahan Rakyat. Swadaya, : Deputi Perumahan
Wakil Ketua IV:
Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
VIIl. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Masyarakat:
Kementerian Pekerjaan Umum. : Direktur Jenderal Cipta Karya,
Wakil Ketua I
: Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua
II
: Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Wakil Ketua III
Kementerian Sosial, Perhutanan Kehutanan. : Direktur J enderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
VII. Bidang Pembangunan Infrastruktur Pedesaan:
Ketua
Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup. Kerusakan Bidang : Deputi
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua I
II
5. Kepala... 5
- XVIjPattimura Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat; Militer Daerah 3. Panglima
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku;
- Angkatan Udara; Indonesia Nasional Tentara 2. Panglima Komando Operasional 2
- Angkatan Laut; Indonesia Nasional Tentara : 1. Panglima Armada Wilayah Timur
Anggota
Nasional Indonesia. : Asisten Operasi Panglima Tentara
Wakil Ketua IT : Asisten
Logistik Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Wakil Ketua III : Asisten
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi.
Wakil Ketua IV : Direktur
Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Wakil Ketua V
: Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Wakil Ketua VI : Deputi
Bidang Potensi SAR, Badan SARNasional.
Ketua
: Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
Wakil Ketua I
Sumber Daya Manusia, Koperasi dan Usaba Kecil Menengah.
Kementerian dan Pengembangan Bidang Wakil Ketua III : Deputi
IX. Bidang Pendukung:
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
-
10
-
5.
Kepala Kepolisian Negara Republik
Daya,
Barat,
Timur,
Provinsi
Tengah,
Provinsi
Walikota...
| Indonesia Daerah Maluku Utara; |
|-----------------------------------------------------|
| 6. Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku; |
| 7. Bupati Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; |
| 8. Bupati Buru, Provinsi Maluku; |
| 9. Bupati Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku; . |
| 10. Bupati Buru Selatan, Provinsi Maluku; |
| 11. Bupati Kepulauan Aru, Provinsi Maluku; |
| 12. Bupati Maluku Barat ProvinsiMaluku; |
| 13. Bupati Serarn Bagian Provinsi Maluku; |
| 14. Bupati Seraro Bagian Provinsi Maluku; |
| 15. Walikota Tual, Provinsi Maluku; |
| 16. Walikota Ambon, Provinsi Malulru; |
| 17. Bupati Halmahera Utara, Maluku Utara; |
| 18. Bupati Halmahera Provinsi Maluku Utara; |
| Provinsi Maluku Utara; Halmahera 19. Bupati |
| 20. Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara; |
| 21. Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara; |
| 22. |
22. Walikota Ternate, Provinsi Maluku
2. Utara;
3. Provinsi Maluku Utara; Kepulauan, Tidore 23. Walikota
24. Bupati Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; dan
25. Bupati Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.
Pasal 7
- (1) Panitia Pengarah bertugas memberikan arahan kepada Pantia Pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Panitia Pengarah.
Pasal 8
- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Panitia Nasional Ekspedisi NKRI2014 dibebankan pada:
2. Kementeriarr/Lembaga terkait, Tahun Anggaran 2014; Negara Belanja dan Pendapatan a. Anggaran a.
3. Anggaran 2014; dan Zatau b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Tahun
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara terkait, Tahun Anggaran 2014. di
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan Ekspedisi NKRI2014, dapat dibiayai dari swasta serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
- Presiden. menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2014 kepada 2014 NKRI Ekspedisi Nasional Panitia (1) Ketua
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal31 Desember 2014. tugas pelaksanaan pertanggungjawaban (2) Laporan
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional Ekspedisi NKRI2014.
I..
s
-
'1:
-
13 -
Pasalll
Keputusan
Presiden ini
mulai berlaku
pada tanggal
DR. H. SUS1LO BAMBANG YUDHOYONO
ttd.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ditetapkan.

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya