Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2013 tentang GARA TIMUR PERATURAIT DATRAII PROVIil$ NUSA TEITGGARA TIMUR IVOMOR 7 TAIII'il 2013 TENTAITG PERUBAIIAN ATAS PERATURAIT DAERAII PROVIilSI NUSA TENGGARA TIUT'R ITOMOR 8 TAIITN 2O1I TEITTANG REIRIBUSI JASA T'UT'M DENGAN RAIIUAT TI'HAN YAITG MATIA ESA GUBERIYI'R ITUSA TEITGGARA TIilUR, - Menlmbang : a. bahwa kewenangan (berlaku 11 Desember 2013)
Pembukaan
Mengingat
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAIT DATRAII PROVIil$ NUSA TEITGGARA TIMUR IVOMOR 7 TAIII'il 2013 TENTAITG
PERUBAIIAN ATAS PERATURAIT DAERAII PROVIilSI NUSA TENGGARA TIUT'R ITOMOR 8 TAIITN 2O1I TEITTANG REIRIBUSI JASA T'UT'M
DENGAN RAIIUAT TI'HAN YAITG MATIA ESA GUBERIYI'R ITUSA TEITGGARA TIilUR,
- Menlmbang : a. bahwa kewenangan menetapkan tarif Retribusi Jasa Umum mempakan kewenangan diskresi dari Pemerintah Daerah setelah dilakukan Evaluasi dan Klarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan;
- b- bahwa dalam rangka menindakranjuti hasil klarifikasi maka Peraturan Daerah Frovinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2ort tentang Retribusi Jasa umum perlu disesuaikan dengan perahrran perundangundangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbanga, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hunf b, perlu membentuk Perattrran Daerah'tentang pembahan Atas Perat,ran Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun zorL tentang Retribusi Jasa umum;
- l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undarrg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S;
- 2' undang-undang Nomor 64 Tahun rgsg tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgsg Nomor r ls, Tambahan r*mbaran Negara Repubrik Indonesia Nomor t6+9); /\_
⌒
|⌒
︵
@
@
@
@
︵
︹
@
@
︵
E
@
︵
@
@
ヘ
ヘ
⌒
^
︵
@
@
︵
︵
@
@
︵
@
@
︵
@
@
︵
@
@
@
@
︵
︵
@
@
@
︵
︵
︵
︵
︵
^
ヘ
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintatran Daeratr (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBaa\
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l3O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
5. Perahrran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 20ll tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2O1L Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Frovinsi Nusa Tenggara Timur Nomor O0a9);
Dengan Pereetqfuan Bersama DEWAIY PERITAKLAIS RAITYAT DAERAII
PROVIilSI IYUSA TEITGGARA TITI'R
dan
GUBERIYI'R ITUSA TTITGGARA TIUUR
MEMUTVS-3
ATAS PERADADPROVIISI NusA TENGG-■ -NOMOR 8 TN201l TENTmGRIBUSI
Menetaphn : PERATDAETENTNG PERUBJASA .
-
P詢⽥dI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dacrah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 201l tentang Retribusi Jasa Um(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 201l Nolmor 09,Tambahan Lembaran Dg rah Provind Num■ nggara nmur Nomor∞ 4勁 ,dhbtt sebagai腱 五 kut/
︵
@
@
︵
︲ ︵
@
@
︵
@
E
︵
@
@
︵
|⌒
|⌒
⌒
ヘ
⌒
⌒
⌒
ヘ
⌒
⌒
⌒
ヘ
⌒
⌒
⌒
⌒
⌒
⌒
⌒
ヘ
⌒
⌒
⌒
1. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (41 sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasaf 8
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
2. (21 Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Penetapan tarif bertujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan cetak peta.
- (4) Penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian,
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetal&lt; Peta mengalami perubahan dengan dihapusnya obyek Retribusi Pembuatan Peta Digital dan Peta Manua1 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## 3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pagal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan pendidikan sebagaiinana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2O1l tentang Retribusi Jasa Umum mengalami perubahan pada kelompok BP4D Provinsi NTT sebagaimana terctrntum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

4. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan I (satu) pasal, yakni pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 23A


Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur lebih lanjut dengan peraturarr O:uberrnx. f,

ヘ

ヘ

⌒

⌒

ヘ

⌒

⌒

⌒

⌒

⌒

⌒

⌒

ヘ

⌒

⌒

⌒

⌒

⌒

⌒

⌒

ヘ

⌒

⌒

⌒

## Pasal II

- (1)Pada saat Peraturan Daerah ini mul`五 berlaku,maka TaHf sebaga■ inana tercantum dalaln Lampiran l tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pcta dan Lampiran HI tcntang Rettbusi Pelayanan Pendidikan yang disclcnggarakan olch BP4D dalaFn Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 201l tentang Retribusi 」 asa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2)Pcraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tangga1 1」 anuar1 2014.

Agar setiap orang mcngetahuinya,meme五 ntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pcnempatannya dalarnレ 〕 Inbaran Dacrah Provmsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang pada tangga1 1l Desember 2013

Diundangkan di Kupang pada tanggal 11 Desember 2013



LEMBDAERAH PROWSI NUm TENGGARA TIIIUR TAHUN 2013 NUSA

2013

NOMOR 007.

 

︵

@

︵

︵

︱

h

R

︵

︵

@

︵

︵

m

︱

︱ ︵

︵

︱ ﹂

︵

¡

@

︵

@

︵

@

︵

@

︵

︱

︱ Í

︵

︵

﹂

︲ ↑

︲

︲ ¢

¢

﹂ o

︱

︲ ¢

︵

︲

@

︵

@

︵

@

︵

@

︵

@

︵

︵

︵

︵

︵

︵

︵

︵

︵

 ︵

g

 ぃ

R 

ー ．

R ︑

: PERATURAN DAERAH PROViNSINUSA TENGGARA TIMUR

: 7 TAHUN 2013

: 1l DESEMBER 2013

: PERUBAHAN ATAS PERDA PROViNSI NTT NOMOR 8 TAHUN 2011

LAMPIRAttl

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

TENTANC RETRIBuSI」 ASA UMUM

## RETRIBUSi PENGGANT:AN B:AYA CETAK PETA

## 1.DiNAS DAN

N

o

d

l

`

j

⁚  `

m TARIF{Rp〕

## KEHUTANAN 1.2

| URA:AN | URA:AN | | TARIF{Rp〕 |
|------------------------------------|------------------------------------|----|--------------|
| JEごIS PETA iSnLA) | JEごIS PETA iSnLA) | | |
| 1.Peta Topograr1/Rupa Bumi(Skalal: | 1.Peta Topograr1/Rupa Bumi(Skalal: | ﹄    k | |
| | 1:250.000 |  q    g | 100,000 |
| | 1:100.000 | ﹄   ﹄ | 150,000 |
| | 1:50.000 |  f   | 150,000 |
| | 1:25.000 |   | 200_000 |
| 2_Sebaran bahan Galian | 2_Sebaran bahan Galian | | |
| Golongan Eksplorasi(Skalal | Golongan Eksplorasi(Skalal | | |
| a.Malco | a.Malco |    ﹄ | |
| | l:250.000 | B  @  B   ﹄ | 3,000,000 |
| | 1:100.000 |  @  @  @  @ | 3,000,000 |
| b.semi Malco | b.semi Malco |  @  @ B  @   ﹄ | |
| | l:50.000 |  | 500_000 |

 ¢

| URAIAN | SATUAN PEMAKIAN  h  N N | TARIF:Rpl |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 1.Pembuatan Peta d」 tal 2.Pembuatan peta manual 3.Pencetakan Peta dlgltal 4.Pencetakan peta manual |   N |   |

 ¢

 E

 

 

︐  

 

 U ︒

 T

︐ ︒

︒ ︒


ヘ

⌒

⌒

⌒

⌒

︵

︵

︵

 R

 k

︵

 R

|

LAaitPIRAN

NOi/loR

TANGGAL

IENTANG

OR : 7 TAHUN 20 3

)OAL : 11● ESEME :R2013

ANG : RETRIBuSI ASA UMUg

lDAERAH PROV'NSiNuSA TENOCARA T'MuR

## RETRIBUSI 劇BuS:PELAYANAN ENDIDlKAN DAN PEIGEMBnCAN DAERAH

## BADLI PEEDEDI鰤 DAI PDLATIHAN,PFNEL:蜘

| UR」uN | SATUm PEM- | TARIFIRp) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Diklat Prajabatan Go Dngan 1/11 utk Kab/Kota/u■ Stansl verOal di daelah | Per peserta | 4470000 |
| Diklat Prajabatan Go Dngan III uuく Kab/Kota/inStanstvedal dl daerah | Per peserta | 5545000 |
| nikl4i K.ncrininarl k IV uよ Kab/Kota/hStansl vcltal dl daerah | Per peserta | 20230000 |
| Tk III untuk Kabupaten/Kota/inStansl verdkal dl daerah Diklat Kepemimpnan | Per peserta | 22125000 |
| Tk II untuk Kabupaten/Kota/hS■ nsi vcrtlkal di daerah nikl't (cnemimnnan | Per peserta | 30261000 |