PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 7 Tahun 2013 tentang HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI KOTA BITUNG (berlaku 25 Februari 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 205 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Gas LPG Tabung 3 Kilogram di Provinsi Sulawesi Utara, maka dipandang perlu mengatur Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kota Bitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bitung tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kota Bitung.
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 205 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG Tabung 3 Kilogram di Provinsi Sulawesi Utara;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BITUNG TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI KOTA BITUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri dari propana, butana, atau campuran keduanya.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah Harga Eceran Tertinggi di Kota Bitung.
HET LPG
BAB II - HET LPG
Pasal 2
Dengan Peraturan ini HET LPG Tabung 3 Kilogram yang berada dalam radius 60 Kilometer dari Depot LPG PT. Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG adalah sebesar Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah).
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 25 Februari 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA, ttd Drs. EDISON HUMIANG, M. Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016 LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 62 ## Pasal 3 HET LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan rincian sebagai berikut : - a. Harga Agen ke Pangkalan Rp. 12.500,- - b. Keuntungan Pangkalan Rp. 2.000,- - c. HET LPG Tabung 3 Kilogram (Pangkalan) Rp. 14.500,- ## Pasal 4 Pengguna LPG Tabung 3 Kilogram adalah pengguna tertentu yaitu konsumen Rumah Tangga yang ditetapkan dan Usaha Mikro. ## BAB III SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 5 Dalam hal Pangkalan menjual LPG Tabung 3 Kilogram diatas HET yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan Sanksi Administratif. ## Pasal 6 Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa teguran tertulis, pembekuan dan pencabutan izin. ## Pasal 7 Segala kerugian yang timbul akibat teguran tertulis, pembekuan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi tanggungan dari pangkalan yang bersangkutan. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Penetapan: Ditetapkan di Bitung Pada Tanggal 25 Februari 2013

Penandatangan: WALIKOTA BITUNG, ttd ## HANNY SONDAKH