PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 18 Tahun 1956 tentang RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG IIARI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 18 TAHUN 2OA2
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
- Menimbang : a.
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan upaya pengembangan kepariwisataan dan kegiatan olah raga di Kabupaten Batang Hari perlu diatur Penggunaan Tempat - tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
- bahwa pengaturan tempat - tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai tindak lanjut dari Pasal 3 ayat (2) hunf j Peraturan Pemerintah Nomor 66 Talurn 2001 tentang Retibusi Daerah ; b
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retibusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Datam l-ingtcungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembenhrkan Daerah Tingkat tr Sarolangun,=.8*gko dan Daerah Tingkat tr Tanjrurg Jabwg (Lembaran Negara Republik Indonesia Talnxr 1965 Nomor 50) ; : 1.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2.
'
3. Undang-rurdang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Refribusi Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahgn 2000 Nomor 246, Tanrbatran Irrnbaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang - rurdang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daeratr (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahut 1999 Nomor 72, Tambahmleinbaran Negara Nomor 3848); ).
4. Feraturan Psmerintah Nomor 27 Tahun 1983 turtang Pelaksanaan undangundang Nomor 8 Tatnfir 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,Tambahan I-embaran Negara Nomor 3258); ' 6.
5. peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pernerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daeraft Otonom (Ixmbaran Negara Republik Indonesia Tatrwr 2000 Nomor 54, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7.
8. peraturan Pemerintatr Nomor 66 Talrun 2001 tentang Refibusi Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Talnn 2001 Nomor 119, Tarrbahan kmbaran Negara Nomor a139);
- g. Kepuhrsan Presiden Nomor 44 Talnm 1999 tentang Teknik Penyusunan peraturan Perundang-rmdangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Perahnan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAtrilLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI MEMUTUSKAN:
MCNCTAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang llari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Dagrah adalah Bupati Batang }Iari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Retibusi Jasa Usaha adalatr Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pernerintah Daerah dengan menganut prinslp komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Gelanggang Olah Raga adalah suatu kawasan dimana didirikan bangunan yang merupakan fasilitas dari beberapa cabang olah raga yang dikuasi Pemerintah Daerah.
8. Lapangan Volley dan Basket adalah Lapangu terbuka untuk Volley dan Basket yang dikuasi oleh Pemerintah Daerah.
9. Lapangan Tennis adalah suatu tempat yang dipergunakan turtuk bermain olah raga tennis yang disediakan rurtuk urnrunyang dikuasai oleh Pemerintah Daeratr.
10. "10. Stadion adalah Lapangan yang dilengkapi bangunary alat-alat perlengkapan, halaman dan lain sebagainya yang termasuk didalam lingkuflgan stadion yang terletak di Kabupaten Batang Hari;
11. Gedung Serba Guna adalah kesehnrhan bangunan yang diberi nruna "Gedung Serba Guna" termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasi Pemerintah Daerah ;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badanyang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan rurn* melakukan perrbayaran Retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangfu waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Rstribusi rmtuk memanfaatkan tempat Rekreasi dan Olah Raga.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah rmtuk sela4jutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah Retribusi yang terutang
BAB tr
NAh,IA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Olah RagP diPttnglrt Retribusi sebagai PernbaYaran Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan OIah Kaga orpuntsr perayanarrpemsrfaatan Tempat Rekreasi dan olah Rago yang dimiliki dan atau dikelola Pemedntah Kabupaten Batang Hari'
Pasal 3
objekRetribusi.adalahfasi|itastempatrekreasidanolahfagayangmeliputi:
- A.TempatRekreasiTamanRekfeasiRengasCondong.
- B. Sarana Olah Raga'
- l- LaPangPn VolleY'
2. LaPangan Tennis'
3. LaPangan Basket'
4. Stadion.
Pasal 4
subjek Retibusi adalatr ofang pribadi atau Badan Hukum yarg memakai fasititas tempat rekreasi dan olah rap sebagaimana dimaksud pasal3 Peraturan Daeratr ini'
,
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
RetribusiTempatrekreasidanolahragatermasrrkgolonganRefibusiJasaUsaln.
BAB TV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA'
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
Tingkat penggunaa;n Jasa dihitung ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 2
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7
prinsip dan saran dalam penetapan stnrkhu dan besamya taxif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya antara lain biaya Investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutarq biaya asuransi, angsuran bunga plnjama&amp; brrya rutin/periodik yang b€rkaitan lanpung dengan penyediaan jasa dan bieya administrasi umumyang mendukung penyediaan jasa'
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
- (1) Stn*tur tarif digolongkan ## BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9
Rehibgsi terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga diberikan.
- Rp. 25.000/hari.
Rp. 500.000/hari'
Rp. 750.000/hari.
Rp.1.000.0001hari.
BAB VItr
RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal l0
Saat Refribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal I I
- (1) Pemungutan Retibusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Rehibusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
~ .
TATA CARA PEMBAYARAN
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka ;
- (2) Unh* refibusi yang terutang ## BAB XI
KETENTUAN PIDANA
- (1) Pelanggaran terhadap keteirtuan Feratrnan Daerah ini sehingga merugikan Daeratr diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak -banyalcnya Rp. 5.000.000,(limajuta rupiatr) ; -'
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada uyat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
"
'
PENYIDIKAN
- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkuogan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik unhrk melaL-ukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acaxa Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Mensrim4 mencari, men$mpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retibusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut me4iadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengurai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubrmgan dengan tindak prdana dibidang Retribusi Daeratl
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen,dokumen lairU serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- f. Meminta banhran tewga ahli datam rangla pelalaanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Refiibusi Daerah.
- g. Menyurutr berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau ternpat pada saat pemeriksaan sedang berlanpung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimalsud pada htruf c.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- i. Memanggil oraxg untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana dibidang Refribusi Daerah.
- j. Mengtrentikan penyidikan dalam hal tindak prdana Rebibtxi Daeratr dibidang Retribusi Daerah.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Refiibusi Daerah menurut Hukum yang dapat diperknggungiawabkan.
Penyidik
{
P€rryieik sebagaimana dimaksud pada ryrt (l) memberitatnrkan dimtrlainya peryidikm dar menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut UmunU melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-udag Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PENUTUP
Dengpn berlakrxrya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tfutgkat tr Batang Hari Nomor 14 Tahun 1999 teirtang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (I-embaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat tr Batang llari Nomor 14 Talnur 1999 SEri B Nomor 13) dinyatakan tidak berlaku. ' .
IIal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis plaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB X - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka ;
- (2) Unh* refibusi yang terutang ## BAB XI
KETENTUAN PIDANA
BAB X - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13
- (1) Pelanggaran terhadap keteirtuan Feratrnan Daerah ini sehingga merugikan Daeratr diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak -banyalcnya Rp. 5.000.000,(limajuta rupiatr) ; -'
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada uyat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
"
'
PENYIDIKAN
BAB XII - PENYIDIKAN
Pasal 14
- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkuogan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik unhrk melaL-ukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acaxa Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Mensrim4 mencari, men$mpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retibusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut me4iadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengurai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubrmgan dengan tindak prdana dibidang Retribusi Daeratl
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen,dokumen lairU serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- f. Meminta banhran tewga ahli datam rangla pelalaanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Refiibusi Daerah.
- g. Menyurutr berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau ternpat pada saat pemeriksaan sedang berlanpung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimalsud pada htruf c.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- i. Memanggil oraxg untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana dibidang Refribusi Daerah.
- j. Mengtrentikan penyidikan dalam hal tindak prdana Rebibtxi Daeratr dibidang Retribusi Daerah.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Refiibusi Daerah menurut Hukum yang dapat diperknggungiawabkan.
Penyidik
{
P€rryieik sebagaimana dimaksud pada ryrt (l) memberitatnrkan dimtrlainya peryidikm dar menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut UmunU melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-udag Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Dengpn berlakrxrya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tfutgkat tr Batang Hari Nomor 14 Tahun 1999 teirtang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (I-embaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat tr Batang llari Nomor 14 Talnur 1999 SEri B Nomor 13) dinyatakan tidak berlaku. ' .
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
IIal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis plaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat merlgetahuinya memerintahkan pengmdangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari. Disatrkan di Muara Bulian. Pada tanggal L4 Dtaret 2OO2 TA}ITIN 2OO2 NOMOR 18
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
## NOMOR 18 TAHUN 2OA2
## TENTANG
## RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
## I. PENJELASAN UMUM.
Peratman Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Ternpat Rekreasi dan Olah Rag&amp; penetapan Peraturann Daerah ini sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat tr Batang llari Nomor 14 Tahm 1999 tentang Reftibusi Tempat Rekeasi dan Olah Raga. Untuk itu perlu diadakan peiryesuaian dengan kewenangan Otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai tindak lanjut Undangundang 22 Tahrm 1999 tentang Pemerintatran Daerall Undang-rmdang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerindh Pusat dan Daeralq Undang-undang Nomor 34 Tahrur 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun L997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Peratuan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentary Reftibusi Daerah.
Penetapan Peraturan Daerah ini dapat me4iamin terla*sananya usaha Pemerintah Dasrah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangman Daeratg salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam muruqiang Otonomi Daerah adalah pungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal I Cttkup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cttkup jelas. ffii'*,"' | Fnal | I Cukupjelas. | |--------|---------------------| | Pasal | 9 Cttkupjelas. | | Pasal | 10Cukupjelas. | | Pasal | 11Cukupjelas. | | Pasal | 12Cultup jelas. | | | Pa.gal13Ct*upjolas. | | Pasal | 14Cukupjelas. | | Pasal | 15Cukupjelae. | | Pasal | 16Cukupjelas. | | Pasal | 17Cttkup jelas. | i ; I I t r