PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 36 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BUPATI LAMPUNG BARAT, - a. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu dilakukan penyesuaian; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu (berlaku 15 November 2016)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BUPATI LAMPUNG BARAT,
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran
4. Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 370);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016;
8. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 25) diubah sebagai berikut :
Pasal 3
- (1) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut :
RPMT = TP x TR
Keterangan :
RPMT :
Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi
TP :
Tingkat Penggunaan Jasa
TR :
Tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksudd pada ayat (1) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalaian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
- (4) Biaya Operasional Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Honorarium petugas pengawas;
- b. Transportasi;
- c. Uang makan;
- d. Biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/ segel/ cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;
- e. Alat tulis kantor; dan
- f. Biaya operasional lainya sesuia kebutuhan nyata.
- (5) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKPD
- (2) Retribusi dipungut oleh Dinas ataau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan lampiran yang terddapt dalam Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) Penagihan Retribusi yang belum dibayar atau tidak dibayar atau kurang dibayar sesuai dengan SKPD atau dokumen laian yang dipersembahkan, dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan memberi Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainya yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang belum dibayar atau tidak dibayar atau kurang bayar.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat laian yang sejanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk dan isi surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayatg (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan lampiran yang terdapat dalam pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga sebagai berikut:

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi, kepada wajib retribusi disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi.
- (2) Bentuk dan isi surat pemberitahuan pemeriksaan retrikbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan lampiran yang terdapat dalam pasal 12 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada wajib retribusi.
- (2) Wajib retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditenukan dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan dengan membawa buku, catatan, dan /atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (3) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/ atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa salinan, maka wajib Retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa salinan tersebut sesuai dengan asli.
- (4) Dalam hal diperlikan peminjaman buku, catatan, dan/ atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau salinannya sebagaimana dimaksud pada ayt (3), kepada Wajib Retribusi dibeerikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan Retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada Dinas.
- (6) Bentuk dan isi Surat panggilan kepada wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan lampiran yang terdapat dalam pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Retribusi.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembuatan nota penghitungan Retribusi sebagai dasar penerbitan:
- a. STRD, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau ssalah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga;
- b. SKRDLB, apabilaa jumlah Retribusi yang dibayar ternyata lebih besar ddari pada jumlah Retribusi yang terutang atau diakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang; atau
- c. Surat Keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan Retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib Retribusi.
- (3) Bentuk dan isi Lapiran hasil Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagiaan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa pada tanggal 15 November 2016

BUPATI LAMPUNG BARAT, dto

## MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa pada Tanggal 15 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 36