PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 7 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR b TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa U saha, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.
6. Petugas pada Dinas adalah Bendahara Penerimaan a tau petugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas dan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dikelola dan/ a tau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat tertentu yang digunakan sebagai wisata/rekreasi dan/atau olahraga bagi masyarakat umum.
11. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas dan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dikelola dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa serta fasilitas penunjangnya.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pada objek retribusi.
14. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tulungagung.
15. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ a tau sanksi administratif berupa bunga dan/ a tau denda.
18. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Menunjuk Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung sebagai pengelola, pengawas dan pelaksana teknis operasional terhadap pemungutan retribusi jasa usaha.
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB II - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 3
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pada Dinas.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) format dokumen lain berupa karcis, kupon, atau kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## BAB II

## KETENTUAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

## Pasal 4

- ( 1) Retribusi dibayarkan oleh wajib retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Dinas.

## Pasal 5

- ( 1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Retribusi yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah oleh Petugas pada Dinas paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Dalam hal keadaan tertentu sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan penyetoran dalam waktu 1 x 24 jam, maka penyetoran dapat dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya pembayaran.

## BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 6

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan tentang pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.


- (2) Kepala Dinas melakukan penelitian pemberian pengurangan, keringanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1). terhadap permohonan dan pembebasan tentang retribusi
- (3) Kepala Dinas dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Petugas pada Dinas.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat menerima, menolak, atau menerima sebagian atas permohonan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (5) Kepala Dinas dalam menerima, menolak, atau menerima sebagian atas permohonan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Format permohonan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH

## BAB IV KEDALUW ARSA

## Pasal 7

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi.
- (3) Dalam hal penagihan retribusi telah kedaluwarsa, maka Kepala Dinas mengajukan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi kepada Bupati.
- (4) Usulan penetapan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan rekapitulasi daftar piutang retribusi.
- (5) Bupati berdasarkan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi dari Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi.

## BABV

## TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 8

- ( 1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya a tau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Penagihan sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo waktu pembayaran.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Surat Teguran yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.


- (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.
- (6) Format Surat Teguran, dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati 1n1.

## Pasal 9

Dalam hal wajib retribusi tidak melakukan pembayaran atas retribusi yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam STRD, maka Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang melakukan penghentian kegiatan atau tindakan polisionil berupa pengusiran.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1m dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATITULUNGAGUNG,

SYAHRI MVLYO

Diundan pada t SEKR i Tulungagung Januari 2017 AERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 201 7 Nomor 6


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

N0M0R

6 TAHUN 2017

TANGGAL

: J Januari 2017

SKRD

Surat Ketetapan Retribusi Daerah

I

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ALAMAT: Komplek GOR Lembu Peteng

JI. Soekarno Hatta No. 1 Kabupaten Tulungagung

NAMA

ALAMAT

NPWRD

Tanggal Jatuh Tempo :

No.

Kode Rekening

Dengan huruf

I

## PERHATIAN

SKRD

(SURAT KETETAPAN RETRBUSI DAERAH)

NOMOR URUT

Masa Retribusi

••••• • • • ••• •••• • • • ••••••••• • • • • ••• •

I

I

I

I

I

I

Tahun

••• •••••••

• • • • • • • • • • • ••• ••• •••••••••

D

D

I

I

I

I

I

I

I

I

I I

I

I I

I

Jenis Retribusi Daerah

Jumlah (Rp)

Jumlah Ketetapan Pokok

Jumlah Sanksi

a.

Sunga

b.

Kenaikan

Jumlah Keseluruhan

I

1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah Bank Jatim atau Bendahara Penerimaan.

2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.

Tulungagung,

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN

,.,----...\_

NIP ... ... .. ... .. ... ... ... ... ... .. .. ..

Ruang Untuk Teraan Kas Retribusi/Tanda Tangan Petugas Penerima,

Diterima oleh :

Petugas Tempat Pembayaran,

Penyetor,

Tanggal

Tanda Tangan

Nama Terang

(

"

"""

.. .. ...

" """""

.. ... ...

"

"

..

)

I

BUPATITULUNGAGUNG,



,.--.\_\_\_

,\_\_\_\_\_\_

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR

6 TAHUN 2017

TANGGAL

~

Januari 2017

Nomor

Lampiran

Perihal

Dengan hormat,

Permohonan Pengurangan/ Keringanan

/Pembebasan*)

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Tulungagung, ... .. .

Kepada

Yth. Bapak Bupati Tulungagung

c.q. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung

di -

TULUNGAGUNG

Nam a Lengkap

.. ... ... ... ... ... ... ... ... .

Alamat

Bertindak untuk dan atas nama

Nama / Merk Usaha

NPWRD

Alamat

□□ 11111111rn1111

Telp ... ... .. ... ... .

Kami mengajukan Surat Permohonan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan*) atas SKRD / STRD / SKRDLB /

SKRDKB *) No ... ... ... Bulan ... Tahun ... ...

.

Jumlah Rp.

... ... ... ...

( ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... )

dengan alasan

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat Kami

Pemohon,

••• •••• • • •••••• • ••• ••• • •••••••••••••

•

•••••

••••

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI (ULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR

: b

TAHUN 2017

TANGGAL

:

3 Januari 2017

## PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

JI. Soekarno Hatta No. 1 Komplek GOR Lembu Peteng Tulungagung Telp. (0355) 5237600 TULUNGAGUNG Kode Pos 66218

NPWRD

□□

Kepada Yth.

di

## SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut :

| Jenis Retribusi | Tahun | Nomor & Tanggal SKRD, STRD, SKRDKB, SKRDLB, SK Keberatan, SK Pembetulan *) | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tagihan (Rp.) |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | |

Dengan huruf :

( ... ... .. ... ... ... ... .. ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... .. ... ... ... .. .. ... .. .. ... ... ... ... ... ... ... )

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (Tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, dimohon Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

Tulungagung, ... ... .. ... ... .

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TULUNGAGUNG

...

NIP.



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR

"

TAHUN 2017

TANGGAL

:

J Januari 2017

STRD

Surat Tagihan Retribusi Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ALAMAT : JI. Soekarno Hatta No. 1 Komplek GOR Lembu Peteng Kabupaten Tulungagung

STRD

(SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)

NOMOR URUT

Masa Retribusi

•••••••••••••••••••••

•••• • • •••••••

I

I

I

I

I

Tahun

••••••••••• •••••••• •••• •••• •• •• • • • •

NAMA

ALAMAT

NPWRD

□ □

I

I

I

I

I

I

I

I

I I

I

I I

Tanaaal Jatuh Tempo :

- I Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

- 1 Nama Retribusi

.

••••••••••••••••••

••••••••••••••• •••••••••••••••

- 2 Kode Rekening Retribusi

.

.

. . . .

.

.

.

. .

.

. . . . . . .

.

. . .

. .

. . .

. . .

.

. . . . .

.

.

.

. . .

.

. . . .

.

- II Dari penelitian dan / atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayarkan adalah

,,,.---.\_\_

sebagaiberikut :

- 1 Retribusi yang kurang dibayar

Rp ... ... ... .. ... ... . ... .. . ... ...

... .. . . . . . . ... ... ...

. . . ... . . .. . . ...

... ...

- 2 Sanksi Administrsi

Rp ... ... ... ... ...

- a. Bunga

. .. ... .. ... ... .. .. ... ... .. .. ...

- 3 Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)

Rp ... ... ... ... ... ... ... ... ..

••••••• •••••••••••••••• ••••••••••••••

•

••••••••

I Dengan huruf

I

## PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah Bank Jatim atau Bendahara Penerimaan.

2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.

Tulungagung,

,,,.---.\_\_

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP . ... ... ... ... ... .. .. .. ... ... ...

Ruang Untuk Teraan Kas Retribusi/Tanda Tangan Petugas Penerima,

Diterima oleh :

Petugas Tempat Pembayaran,

Penyetor,

Tanggal

Tanda Tangan

I

I

I

Nama Terang


)

I

BUPATITULUNGAGUNG,