PERATURAN BUPATI KETAPANG Nomor 8 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG (berlaku 16 April 2015)
Pembukaan
Menimbang
Direncanakan oleh :
Kasubbag. Pullahta Pembangunan
RAJULI, S. Sos. M. Si
NIP. 19650802 199003 1 002
Disetujui oleh :
Kabag. Pembangunan
RUDY, S. Sos, M. Si
NIP. 19720722 199202 1 001
Mengingat
Diteliti oleh :
Kabag. Hukum
EDI RADIANSYAH, SH, M.H
NIP. 19700617 200003 1 001
Diteliti kembali oleh :
Asisten Ekbang dan Kesra
Ir. H. DARMANSYAH, SH, M.H
NIP. 19580222 199210 1 001
Disempurnakan oleh :
Plt. Sekda Kab. Ketapang
Drs. H. M.Mansyur, M. Si
NIP. 19580305 199003 1003
Ditetapkan oleh :
Bupati Ketapang
HENRIKUS
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan Efisien, Efektif dan menyesuaikan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di Kabupaten Ketapang, perlu diadakan perubahan susunan keanggotaan dan pasal-pasal tertentu dalam LPSE Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa sehubungan adanya peninjauan ulang pasal dan personil pengelola Unit Layanan Pengadaan Secara Eektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, maka Peraturan Bupati Ketapang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Menetapkan
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG.
PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang ( Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Nomor 18 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 5) dan Nomor 3 Tahun 2013 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 12 huruf e diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 12
Bidang Administrasi Sistem Informasi (Adminitrator) mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan sarana (set up) dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Pengadaan bang/jasa system elektronik, baik berupa perangkat keras (hadware) maupun perangkat lunaknya (aplikasi e-Procurement);
- b. Memelihara dan memberikan jaminan keamanan (security) terhadap system pengadaan barang/jasa system e-Procurement Sekretariat Daerah Ketapang/Unit LPSE, Server dan perangkat computer dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- c. Menangani permasalahan teknik (trouble resolution) yang terjadi terhadap aplikasi eProcurement dan perangkat kerasnya;
- d. Melakukan koordinasi dengan Administrator LPSE Pusat dengan cara memberikan informasi dan masukan kepada administrator LPSE pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi pada unit LPSE Sekretariat Daerah Ketapang, serta melaksanakan instruksiinstruksi dari administrator LPSE Pusat; dan
- e. Memberikan identitas pengguna (User ID) dan Pasword kepada anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, serta Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pemerintah Kab.Ketapang.
Pasal 13
Bidang Registrasi dan Verifikasi dibagi menjadi 2 (dua) Bagian yaitu :
- a. Verifikator, mempunyai tugas :
1. Menangani proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
2. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
3. Menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran pengguna Unit LPSE atau penyedia barang/jasa
Pasal 15
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi (Trainer) mempunyai tugas :
- a. Memberikan pelatihan bagi pengguna unit LPSE ( Pokja ULP, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Penyedia Barang/Jasa). Mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pegadaan barang/jasa secara elektronik, serta pengoperasian aplikasi e-procurement Sekretariat Daerah Kabupate Ketapang; dan
- b. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang/jasa secara elektronik.
4.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 16 April 2015

BUPATI KETAPANG, ttd

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang pada tanggal 16 April 2015

## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,


## M. MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 8

D

Salinan sesuai dengan aslinya


LAMPIRAN

:

PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR

: 8 Tahun 2015

TANGGAL

: 16 April 2015

## SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK


## Admin Agency

1. Gst.Mushamarsyah,SP.MSi
2. Asnurrasyid, A. Md
3. Indra Budiyanto, S.Sos I
4. Rini Kusnita
5. Hafiz Adriadi

Salinan sesuai dengan aslinya


BUPATI KETAPANG,


HENRIKUS