PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 33 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI JASA DAN FASILITAS PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan maupun kepada pengguna fasilitas yang disediakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi, maka terhadap pengguna jasa dan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan dimaksud dipandang perlu dikenakan pembebanan biaya;
- b. bahwa Jasa dan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat, pembiayaanya dibebankan kepada masyarakat malalui retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
3. Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 Negara 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
4. tentang Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA DAN FASILITAS PENUNJANG PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
5. Jasa Penunjang adalah segala bentuk kegiatan dan fasilitas yang disediakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan praktek medis.
6. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Jasa dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Jasa dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan yang di sediakan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Muaro Jambi.
8. Wajib Retribusi adalah badan hukum atau perorangan menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku diwajibkan untuk membayar Retribusi.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD , adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB II - Pasal 2
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Jasa dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa dan fasilitas penunjang di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
BAB II - Pasal 2
Pasal 3
Objek Retribusi adalah Pelayanan Jasa dan Fasilitas Penunjang Kesehatan yang meliputi Pelayanan Jasa Loundry, Pemakaian fasilitas ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah.
BAB II - Pasal 2
Pasal 4
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Jasa Penunjang Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan kepada Retribusi Jasa Umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 6
Tingkat pengguna jasa dihitung ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pemeliharaan terhadap
Jasa dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan antara lain biaya BHP, Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8
Struktur dan besaran tarif penggunaan jasa dan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah digolongkan pada jasa pelayanan dan Pemakaian Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana termuat dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti. pada tanggal 10 Desember 2009.

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto ## H.BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 10 Desember 2009.

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI H. SYAIFUDDIN ANANG TAHUN 2009 NOMOR 33.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Jasa dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan diberikan.

## BAB VIII

## SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

## TATA CARA PEMUNGUTAN/PENERIMAAN Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut di tempat Jasa dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan diberikan langsung dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, dan SKRDKBT.
- (3) Setiap pemungutan/penerimaan retribusi diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah, dimana bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sejak ditebitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 14

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

## BAB XIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 15

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan Jasa dan Fasilitas Penunjang Kesehatan Rumah Sakit Umum, diwajibkan :

- a. membayar kewajiban tepat waktu;
- b. mempergunakan Fasilitas Jasa Penunjang Pelayanan Kesehatan sesuai peruntukkannya.
- c. memelihara dan menjaga Fasilitas Jasa Penunjang Pelayanan Kesehatan.

## Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan Jasa dan Fasilitas Penunjang Kesehatan dari Rumah Sakit Umum, dilarang : Memindahkan hak penggunaan Jasa dan Fasilitas Penunjang Kesehatan dari Rumah Sakit Umum tanpa izin dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah.

## BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti. pada tanggal 10 Desember 2009.

BUPATI MUARO JAMBI, dto

## H.BURHANUDDIN MAHIR

Diundangkan di Sengeti pada tanggal 10 Desember 2009.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

H. SYAIFUDDIN ANANG TAHUN 2009 NOMOR 33.

## PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI JASA DAN FASILITAS PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

## I. PENJELASAN UMUM.

Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan roda pemerintahan perlu menggali serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal, salah satunya adalah dari penyediaan jasa dan fasilitas penunjang yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Bahwa Jasa dan Penggunaan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan adalah Jasa dan Fasilitas Penunjang yang disediakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada pasien dan Pengguna Fasilitas Kesehatan untuk kegiatan yang berhubungan dengan medis.

Penetapan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam penggunaan jasa dan fasilitas penunjang kesehatan dan guna menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas.
```

```
Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas.
```

```
Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Cukup Jelas.
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 30.

LAMPIRAN :

Tarif Jasa dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi ditetapkan sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 33 TAHUN 2009

TANGGAL : 12 Desember 2009

T A R I F

| NO | URAIAN | B H P | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|------|-----------------------------------------|---------|---------------|------------------|----------|
| 1 | PELAYANAN JASA LAUNDRY | | | | |
| 1 | Pelayanan Cucian (Per - Lembar) | | | | |
| | a. Celana Pasien | 150 | 150 | 200 | 500 |
| | b. Baju Pasien/Baju Petugas OK | 150 | 150 | 200 | 500 |
| | c. Handuk Besar | 100 | 100 | 200 | 400 |
| | d. Handuk Kecil | 100 | 100 | 100 | 300 |
| | e. Laken | 200 | 150 | 400 | 750 |
| | f. Selimut Woll | 300 | 200 | 500 | 1.000 |
| | g. Selimut Biasa | 200 | 150 | 400 | 750 |
| | h. Kain Duk Besar | 100 | 100 | 200 | 400 |
| | i. Kain Duk Kecil/Alas Meja/Alas Perlak | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | Pelayanan Setrika | | | | |
| | a. Celana Pasien | 150 | 150 | 200 | 500 |
| | b. Baju Pasien/Baju Petugas OK | 150 | 150 | 200 | 500 |
| | c. Handuk Besar | 100 | 100 | 200 | 400 |
| | d. Handuk Kecil | 100 | 100 | 100 | 300 |
| | e. Laken | 200 | 150 | 400 | 750 |
| | f. Selimut Woll | 300 | 200 | 500 | 1.000 |
| | g. Selimut Biasa | 200 | 150 | 400 | 750 |
| | h. Kain Duk Besar | 100 | 100 | 200 | 400 |
| | i. Kain Duk Kecil/Alas Meja/Alas Perlak | 100 | 100 | 100 | 300 |

| NO | URAIAN | B H P | T JASA SARANA | A R I F JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------|----------|
| 2 | Pelayanan dengan Mesin Cuci | | | | |
| | a. Kecil ( 5 Kg ) | 5.000 | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| | b. Sedang ( 10 Kg ) | 10.000 | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | c. Besar > 10 Kg | 15.000 | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| | PELAYANAN JASA PENUNJANG | | | | |
| 1 | a. Pemakaian Ruangan/Aula Per Hari | 20.000 | 100.000 | 50.000 | 170.000 |
| | b. Pemakaian Fasilitas RS Pada Waktu Sore/Diluar Jam Kerja | | | | |
| 2 | Pembakaran Sampah Dengan Incenerator/Jam | 50.000 | 150.000 | 50.000 | 250.000 |
| 3 | Pemakaian RS Untuk Praktek | | | | |
| | a. Sekolah Kesehatan Swasta Perorangan 1 Semester 1 Paket | | | | |
| | 1) Akademi Perorangan | | 36.000 | 24.000 | 60.000 |
| | 2) SPK Sederajat | | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| | 3) SMF | | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | 4) Akademi Analisis Kesehatan Yang Menggunakan Bahan Pakai/Bahan Labor | | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| | b. Sekolah Kes. Negeri 1 Semester Pkt | 1 | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | c. PKL Sekolah Menengah Non Kesehatan Swasta Perorangan/bulan | | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| | d. Penggunaan Sarana Untuk Pendidikan | | | | |
| | 1. Penelitian Instansi Negeri (1 Priode) | | | | |
| | a. Akademi D.II | | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | b. Akademi D.III | | 15.000 | 10.000 | 25.000 |

| | | T A R I F | T A R I F | T A R I F | T A R I F |
|----|------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| NO | URAIAN | B H P | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
| | c. Sarjana S. I | | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| | d. Sarjana S. 2 | | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| | 2. Penelitian Instansi Swasta (1 Priode) | | | | |
| | a. Akademi D.II | | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| | b. Akademi D.III | | 27.000 | 18.000 | 45.000 |
| | c. Sarjana S. I | | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | d. Sarjana S. 2 | | 39.000 | 26.000 | 65.000 |
| | 3. Magang Per Orang/Hari (Negeri) | | | | |
| | a. Akademi D.II | | 4.500 | 3.000 | 7.500 |
| | b. Akademi D.III | | 3.600 | 2.400 | 6.000 |
| | c. Sarjana S. I | | 4.500 | 3.000 | 7.500 |
| | d. Sarjana S. 2 | | 5.400 | 3.600 | 9.000 |
| | 4. Magang Per Orang/Hari (Swasta) | | | | |
| | a. Akademi D.II | | 4.500 | 3.000 | 7.500 |
| | b. Akademi D.III | | 5.400 | 3.600 | 9.000 |
| | c. Sarjana S. I | | 7.500 | 5.000 | 12.500 |
| | d. Sarjana S. 2 | | 8.000 | 7.000 | 15.000 |

## BUPATI MUARO JAMBI,

dto

## H. BURHANUDDIN MAHIR, SH