PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Nomor 01 Tahun 2014 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 20 Maret 2014)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JENEPONTO
Menimbang : a.
- bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (4) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati Jeneponto telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan 761/III/TAHUN 2014 Tanggal 19 Maret 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten jeneponto tahun 2014 dan Peraturan Bupati jeneponto tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten jeneponto tahun 2014;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan dalam prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 28 bulan Januari tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan segaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014;
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan LNRI Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 761/III/TAHUN 2014 Tanggal 19 Maret 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten jeneponto tahun 2014 dan Peraturan Bupati jeneponto tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten jeneponto tahun 2014 .
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Dan
BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2014
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
Rp. 821.183.931.093,00
2. Belanja Daerah
Rp. 870.316.866.711,07 (-)
3. Pembiayaan Daerah
Surplus/(Defisit)
Rp. (49.132.935.618,07)
- a. Penerimaan
Rp. 50.132.935.618,07
- b. Pengeluaran
Rp. 1.000.000.000,00 (-)
Pembiayaan Netto
Rp. 49.132.935.618,07 (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan
0,00
Pasal 2
- ( 1 ). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 44.188.987.057,00
- b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 638.700.320.636,00
- c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 138.294.623.400,00
- ( 2 ). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah sejumlah Rp. 7.861.594.417,00
- b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 27.392.593.000,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 3.634.000.000,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 5.300.799.640,00
- ( 3 ). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 24.526.397.636,00
- b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 542.150.883.000,00
- c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 72.023.040.000,00
- ( 4 ). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah sejumlah Rp. 700.890.000,00
- b. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 13.756.000.000,00
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 108.169.467.000,00
- d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 15.668.266.400,00
Pasal 3
- ( 1 ). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.458.740.109.868,07
- b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 411.576.756.843,00
- ( 2 ). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 436.534.729.564,00
- b. Belanja bunga sejumlah Rp. 330.380.304,07
- c. Belanja hibah sejumlah Rp. 4.540.000.000,00
- d. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 1.755.000.000,00
- e. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 14.580.000.000,00
- f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
- ( 3 ). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 21.610.312.029,00
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 226.063.881.272,00
- c. Belanja modal sejumlah Rp. 163.902.563.542,00
Pasal 4
- ( 1 ). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 50.132.935.618,07
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
- ( 2 ). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 16.779.220.376,13
- b. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 33.353.715.241,94
- ( 3 ). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis pembiayaan :
- a. Pembayaran utang pokok sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

Ringkasan APBD;

- 2.

- Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;

- 3.

- Lampiran III

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Lampiran IV

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;

- 5.

- Lampiran V

Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- 6.

- Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VII

Daftar piutang daerah;

- 8.

- Lampiran VIII

Daftar penyertaan modal (invesasi) daerah;

9. Lampiran IX

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangana aset tetap daerah;

10. Lampiran X

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

- 11.

- Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran tahun sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

- 12.

- Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan

- 13.

- Lampiran XIII

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jeneponto Pada tanggal 20 Maret 2014

## BUPATI JENEPONTO


## IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto Pada tanggal 20 Maret 2014

## Plt. SEKRETARIS DAERAH JENEPONTO


## MUHAMMAD SARIF