PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO Nomor 11 Tahun 2002 tentang PENEMPATAN DAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU LALU LINT AS JALAN DAN SUNGAI lP~lMJ(g~lm~ ~lPIA\11rnOO 11rn00@ LflA\[}{]l!JJOO ~~ PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 11 TAHUN 2002 TENT ANG PENEMPATAN DAN PEMASANGAN RAMBU- RAMBU LALU LINTAS JALAN DAN SUNGAI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Sidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527 );
8. Peraturan Pemeritah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 ) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PENEMPATAN DAN P~~ASANGAN RAMBU-RAMBU LALU LIN'!' AS JALAN DAN SUNGAI
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
~alam Peratutran Daerah ini yang dimaksud dengan
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo
- b. Pemerintah Daerah adalah Supati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Sadan Eksekutif Daerah.
- c. Supati adalah Supati Tebo.
- d. Wakil Supati adalah Wakil Supati Tebo.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Sadan LegislatifDaerah.
- f. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Tebo.
- g. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- h. Rambu - rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, lampu, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya, sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
BAB 11
..
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari orang yang bersangkutan.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian.
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang ataupun masyarakat tentang adanya pelanggaran terhadap Ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mana dimaksud pada ayat ( 2 ) pasal ini penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) pasal ini adalah Penyidik atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menjadi tugas dan wewenang lnstansinya.
- (1) Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah melakukan serangkaian tindakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dalam hal menurut cara yang diatur oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 3 peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
PENYIDIKAN
- (2) Pengaturan Penempatan dan pemasangan serta pencabutan rambu - rambu lalu lintas jalan sebagai mana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini dilakukan Kantor Perhubungan.
- (1) Penempatan dan pemasangan serta pencabutan rambu - rambu lalu lintas jalan dalam Kabupaten Tebo yang terdiri dari rambu - rambu larangan rambu perintah. Rambu peringatan dan rambu petunjuk di tetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
BAB Ill - PENYIDIKAN
Pasal 2
## Pasal2
BAB II
Pasal 3
Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 3 peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
BAB II
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang ;
BAB II
Pasal 5
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mana dimaksud pada ayat ( 2 ) pasal ini penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) pasal ini adalah Penyidik atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menjadi tugas dan wewenang lnstansinya.
- (1) Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah melakukan serangkaian tindakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dalam hal menurut cara yang diatur oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 3 peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
PENYIDIKAN
- (2) Pengaturan Penempatan dan pemasangan serta pencabutan rambu - rambu lalu lintas jalan sebagai mana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini dilakukan Kantor Perhubungan.
- (1) Penempatan dan pemasangan serta pencabutan rambu - rambu lalu lintas jalan dalam Kabupaten Tebo yang terdiri dari rambu - rambu larangan rambu perintah. Rambu peringatan dan rambu petunjuk di tetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
Pasal2
PENEMPATAN DAN PEMASANGAN RAMBU - RAMBU LALU LINTAS JALAN
Melakukan
.
- d. Melakukan Penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari memotret orang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan seseorang ahli yang di perlukan dalam berhubungan penyidikan.
- h. Menghentikan Penyidikan
- i. Melakukan tindakan -tindakan lain menu rut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
BABIV
KETENTUAN PIDANA
BAB Ill - PENYIDIKAN
Pasal 6
- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan merusak, mencabut, memindahkan, dan atau merubah tanda rambu rambu lalu lintas yang diatur dalam Peraturan Daerah atau ketentuan - ketentuan lain yang berlaku diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan dan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah) serta mengganti atas kerusakan yang ditimbulkannya.
- (2) Barang siapa karena kelalaian melakukan perbuatan yang merusak, mencabut memindahkan dan atau merubah tanda rambu - rambu lalu lintas yang diatur dalam Peraturan Daerah atau ketentuan lain yang berlaku diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 ( satu ) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah ). Serta mengganti atas kerusakan yang ditimbulkannya.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 adalah pelanggaran.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka sejak ketentuan - ketetuan terdahulu dan atau yang bertentangan dengan peraturan Dearah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 18 Nopember 2002 H. DARKUTNI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2002 NOMOR 11

Penandatangan: SEKRETARIS DAE BUPATEN TEBO

Penetapan: Diundangkan di Muara Tebo Pada tanggal 21 N ember 2002