PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 1 Tahun 2017 tentang PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SANGGAU, (berlaku 25 April 2017)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa keberadaan Masyarakat Hukurn Adat
- di Kabupaten Sanggau merupak.an cerminan keberagaman Bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Sanggau selama ini belum memberikan pengakuan dan perlindungan secara optimal terhadap Hak Masyarakat Hukurn Adat, khususnya yang menyangkut hak atas budaya, tanah, wilayah dan pengelolaan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun menurut Hukurn Adatnya;
- c. bahwa belum optimalnya pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukurn Adat di Kabupaten Sanggau, mengakibatkan munculnya Konflik di Masyarakat Hukum Adat serta dapat menghalangi Masyarakat Hukum Adat untuk berdaulat, mandiri dan bennartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukurn Adat;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati clan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan scbagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang HakHak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesehan International Covenant on Civil, and Polical Rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linglrungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Percrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
2. 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 I 4 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 20 I 5 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat HukumAdat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat-istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 2
Pengaturan terhadap Masyarakat Hukum Adat diselenggarakan ## BAB lil RUANG LINGKUP Pasai 4
Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kedudukan Masyarakat Hukum Adat, wilayah Masyarakat Hukum Adat, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat, kelembagaan adat, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, tanggung jawab pemerintah, pendanaan dan penyelesaian sengketa.
KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasai 5
- (1) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat didasarkan pada ikatan keturunan (genealogis), ikatan wilayah (teritorial), dan ikatan keturunan-wilayah (geneologis-teritorial).
- (2) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (!) memiliki ciri :
- a. terdiri atas sekelompok orang bersifat teratur yang membentuk kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
- b. men em pa ti secara tetap wilayah/ daerah tertentu atau berada daiam kesatuan wilayah;
- c. merniliki penguasa/pemimpin dalam komunitas;
- e. mem.iliki harta kekayaan material dan immaterial;
- d. memiliki hubungan
BAB IV - KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasai 5
Pasal 7
- (1) Wilayah Adat meliputi Kampung, gabungan dua atau beberapa Kampung atau Kampung dengan sebutan lain.
- (2) Wilayah Adat ditentukan oleh Masyarakat Hukum Adat atas dasar Adat­ istiadat dan/atau Hukum Adat serta kebiasaan Masyarakat Hukum Adat secara turun temurun.
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 8
- (1) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati membentuk panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pembentukan panitia Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 9
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui :
- a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. verifikasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.
Pasal JO
- (1) ldentifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Camat dengan melibatkan kepala desa, masyarakat setempat dan dapat dibantu oleh pihak lain.
- (2) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
- b. Wilayah Adat;
- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- c. Hukum Adat;
- d. bahasa;
- e. harta kekayaan dan/ a tau benda adat; dan
- f. kelembagaan/ sis tern pemerintahan adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat setempat dan yang berbatasan untuk memberikan kesempatan mengajukan pendapat, saran dan masukan.
- (5) Pendapat, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 10
- (1) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatannya secara tertulis kepada panitia Masyarakat Hukum Adat.
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 11
- (1) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatannya secara tertulis kepada panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi dan validasi ulang
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 12
- ( 1) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puhuh) hari tidak terdapat keberatan, pendapat, saran dan masukan dari masyarakat setempat dan masyarakat yang berbatasan, panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 13
- (1) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah hak atas tanah, wilayah dan sumber daya a1am yang dimiliki atau diduduki secara turun temurun.
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 14
- (1) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah hak atas tanah, wilayah dan sumber daya a1am yang dimiliki atau diduduki secara turun temurun.
- (2) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hale untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendaJikan sesuai dengan ketentuan Hukum Adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi penggunaan tanah, wilayah dan sumber daya alam dengan menggunakan cara yang sesuai dengan Kearifan Lokal Daerah; dan
- c. hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dirniliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan, atau dirusak oleh pihak lain=
- (3) Pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 15
- (1) Hak atas tanah adat dapat bersifat komunal/kolektif dan bersifat perseorangan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.
- (2) Hak atas tanah adat yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Pemanfaatan tanah adat yang bersifat komunal/kolektif dan perseorangan di dalam Wilayah Adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah pengambilan keputusan bersama Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 16
Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
- b. hak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan mekanisme adat;
- a. hak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan setempat;
- c. hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah dan pihak Iain di luar pemerintah yang akan berdampak luas pada tanah, wilayah, sumber daya alam dan budaya setempat; dan
- d. hak untuk menolak bentuk pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan budaya adat setempat.
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 17
Hak atas spiritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
- b. hak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang ak.an datang, seperti situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara adat; dan
- a. hak menganut dan melaksanakan ajaran agama/kepercayaan dan atau nilai Hukum Adat yang diwarisi dari leluhumya;
- c. hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan.
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 18
Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
- a. hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup disesuaikan dengan Kearifan Lokal;
- b. hak untuk memastikan bahwa ada/tidak ada penyimpanan atau pembuangan bahan berbahaya di atas tanah dan wilayah Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. hak atas pemulihan lingkungan hidup di Wilayah Adat yang mengalami kerusakan.
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 19
Hak untuk menjalankan hukum dan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:
- b. penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
- a. hak untuk menyelenggarakan sistem Peradilan Adat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak-hak adat dan pelanggaran atas Hukum Adat; dan
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 20
Hak untuk menyelenggarakan sistem Peradilan Adat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak adat dan pelanggaran atas Hukum Adat serta penyelesaian Tindak Pidana Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan tanpa ada unsur komersialisasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 21
Masyarakat Hukum Adat berkewajiban :
- b. menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
- a. menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan tolerensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. melestarikan dan melaksanakan Hukum Adat dan keluhuran nilai Adat istiadatnya;
- e. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat.
- d. berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan; dan
BAB VIII - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 22
Pasal 22
- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat Hukum Adat dan pelaku usaha.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat.
BAB VIII - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 22
Pasal 23
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menca.kup aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.
BAB IX - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 24
Pasal 24
Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. melakukan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi dalam rangka pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat;
- b. menyediakan mekanisme yang efektif untuk menjamin Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dari suatu tindakan yang mengakibatkan hilangnya keutuhan Masyarakat Hukum Adat, hilangnya nilai dan identitas budaya;
- d. menjamin dan memasti.kan Wilayah Adat dan Hutan Adat tennasuk dalam bagian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- c. mengembangkan dan melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dengan mempertimbangkan Kearifan LokaJ;
- e. menjamin dan memastikan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk menghormati, memenuhi dan melindungi keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta haknya;
- f. melakukan sosialisasi dan memberikan informasi program pembangunan kepada Masyarakat Hukum Adat; dan
- g. melakukan pembinaan kepada Masyarakat Hukum Adat.
BABX
BAB IX - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 24
Pasal 25
Lembaga Adat dibentuk atas inisiatif Masyarakat Hukum Adat pada setiap Wilayah Adat.
BAB IX - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 24
Pasal 26
- (I) Lembaga Adat dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga pada tingkat kabupaten, dengan tingkatan sebagai berikut:
- b. Lembaga Adat Kecamatan untuk Lembaga Adat pada tingkat Kecamatan; dan
- a. Lembaga Adat Desa untuk Lembaga Adat pada tingkat Desa;
- c. Lembaga Adat kabupaten untuk Lembaga Adat pada tingkat kabupaten.
- (2) Lembaga Adat pada setiap tingkatan bersifat koordinatif dari tingkat teratas sampai ke tingkatan terbawah.
- (3) Lembaga Adat dipimpin oleh seorang kepala adat atau istilah lain dan dibantu oleh dua orang atau lebih.
BAB IX - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 24
Pasal 27
Prosedur pemilihan, pengangkatan serta pergantian kepala adat atau istilah lain ditentukan oleh Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan pada masing-masing Wilayah Adat.
BAB IX - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 24
Pasal 28
Kepala adat atau istilah lain berwenang menjadi hakim adat, memberi fatwa adat, menjadi narasurnber bagi pengetahuan Hukum Adat dan kewenangan lainnya yang menyangkut budaya, Adat-istiadat dan Hukum Adat.
BAB IX - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 24
Pasal 29
Kepala adat at.au istilah lain memimpin Pemberdayaan, pembinaan, pelestarian, dan pengembangan budaya dan Adat-istiadat pada wilayah hukum Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 30
Pasal 30
Penyelesaian sengketa dalam Masyarakat Hukum Adat dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu:
- a. di luar Peradilan Adat; dan
- b. di dalarn Peradilan Adat.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 30
Pasal 31
Sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan adat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 30 huruf b meliputi:
- a. Sengketa yang bersifat keperdataan antar anggota Masyarakat Hukum Adat atau antara anggota Masyarakat Hukum Adat dengan pihak luar, termasuk sengketa yang berhubungan dengan sumber daya alam; dan
- b. Tindak Pidana Ringan.
BAB Xll - PEMBIAYAAN Pasal 32
Pasal 32
Pembiayaan atas Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB Xlll
Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Penetapan: Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 25 April 2017 BUPATI SANGGAU, TTD PAOLUS HAD!

Penetapan: Diundangkan di Sanggau pada tanggal 25 April 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, A.L. LEYSANDRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT:(1 )/( 2017) dengan aslinya HU DAN HAM H NIP 1
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
## NOMOR I TAHUN 2017
## TENTANG
## PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
## I. UMUM
Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sanggau merupakan cerminan dari keberagaman Indonesia yang memiliki struktur, nilai, sistem dan dinamikanya sendiri, yang tidak bisa diseragamkan, baik dari segi etnisitas, tradisi, kekayaan sumber daya alam dan lain sebagainya. Pemaksaan terhadap penyeragaman justru dapat merusak jalinan sosial yang telah terpatri dan mentradisi dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat. Keberadaannya harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selama ini pelaksanaan program pembangunan cenderung memposisikan Masyarakat Hukum Adat sebagai obyek pembangunan. Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sanggau dengan nilai, kepemimpinan dan Kearifan Lokalnya acapkali terabaikan. Hak Masyarakat Hukum Adat, khususnya yang menyangkut hak atas budaya, tanah, wilayah, dan pengelolaan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun menurut Hukum Adatnya masih belum diakui dan dilindungi secara optimal.
Kondisi belum optimalnya pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sanggau, mengakibatkan munculnya Konflik di Masyarakat Hukum Adat serta dapat menghalangi Masyarakat Hukum Adat untuk berdaulat, mandiri dan bermartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
## Hurufa Yang dimaksud dengan penghormatan, pengakuan Masyarakat Hukum Adat proporsional. asas keadilan adalah bahwa dan perlindungan hak bagi mencerminkan keadilan yang ## Huruf b Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan adalah suatu prinsip dimana semua warga Negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dilayani dan dilindungi oleh hukum serta mengambil manfaat dan nilai guna dari tempat dimana mereka tinggal. ## Hurufc Yang dimaksud dengan asas kesetaraan dan non diskriminasi" adalah bahwa setiap orang wajib diperlakukan sama tanpa pembedaan berdasarkan ras, warna kulit, kepercayaan, bahasa, Adat-istiadat dan Hukum Adat. ## Hurufd Yang dimaksud dengan ·asas keberlanjutan lingkungan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbailci kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam demi kepentingan