UNDANG-UNDANG DARURAT Nomor 14 Tahun 1950 tentang PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN DI NEGARA SUMATERA SELATAN OLEH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (berlaku 17 Maret 1950)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa Pemerintah Negara Sumatera Selatan telah memajukan permintaan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk menyelenggarakan seluruh tugas- pemerintahan bagi daerah-bagian tersebut oleh Republik Indonesia Serikat;
Menimbang pula
- bahwa berhubung dengan berhentinya Wali Negara Sumatera Selatan, dan keadaan- keadaan yang mendesak dianggap perlu dengan segera mengadakan peraturan untuk penyelenggaraan tugas-pemerintahan bagi daerah-bagian tersebut oleh Republik Indonesia Serikat, dalam Undang-undang Darurat;
Mengingat :
pasal-pasal 54 (1), 123 lid 4 dan 139 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;
Mendengar :
Senat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS-PEMERINTAHAN DI NEGARA SUMATERA SELATAN OLEH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.
Pasal 1
Untuk daerah Negara Sumatera Selatan ditetapkan jabatan Komisaris Pemerintah.
Pasal 2
Komisaris-Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Pasal 3
- 1) Komisaris-Pemerintah diserahi menyelenggarakan seluruh tugas-pemerintahan dari Negara Sumatera Selatan.
- 2) Seterusnya Komisaris-Pemerintah diserahi penyelenggaraan tugas-Pemerintahan Republik Indonesia Serikat di Negara Sumatera Selatan.
- 3) Alat-alat perlengkapan Negara-bagian tersebut, seperti: Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Selatan dan lain-lain, buat sementara waktu dibekukan.
Pasal 4
Presiden menetapkan sebuah instruksi untuk Komisaris-Pemerintah dalam hal mana jika perlu dapat menyimpang dari pada penetapan-penetapan Undang-undang dan peraturan-peraturan ketatanegaraan lainnya, termasuk pula "Regeling Staatkundige Organisatie Negara Sumatera Selatan" (Staatsblad 1948 No. 326).
Pasal 5
Dengan menunggu terbentuknya instruksi seperti tersebut dalam pasal 4, Komisaris-Pemerintah menjalankan tugasnya dengan
Pasal 6
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 1950.
PERDANA MENTERI,
MOHAMMAD HATTA.
MENTERI DALAM NEGERI,
IDE ANAK AGOENG GDE AGOENG.
Diumumkan pada tanggal 22 Maret 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
SOEPOMO.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, SOEKARNO. Tidak memerlukan
PENJELASAN
Pembukaan
lebih lanjut.
PENJELASAN
Pasal 2
. Berhubung dengan pentingnya serta luasnya tugas kewajibannya, Komisaris-Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia Serikat.
PENJELASAN
Pasal 3
. Lihat bagian Umum. Perlulah ditegaskan, bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya seperti tersebut dalam pasal ini, Komisaris-Pemerintah bertanggung jawab kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Dalam menyelenggarakan tugasnya yang luas itu, Komisaris-Pemerintah dianjurkan sebanyak mungkin kerjasama dengan alat-alat kekuasaan dan perlengkapan dalam Negara Sumatera Selatan yang ada pada dewasa ini, misalnya dengan Pembesar-pembesar Militer, atau Polisi dan lain-lain sebagainya. Berhubung dengan keadaan yang luar-biasa ini untuk sementara waktu peraturan-peraturan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Selatan dibekukan.
PENJELASAN
Pasal 4
. Seperti diterangkan dalam bagian Umum, instruksi bagi Komisaris-Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden, jika perlu boleh menyimpang dari peraturan-peraturan Undang-undang yang masih berlaku. ## PENJELASAN ## UNDANG-UNDANG DARURAT ## NOMOR 14 TAHUN 1950 ## TENTANG ## PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI NEGARA SUMATERA SELATAN OLEH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT ## PENJELASAN UMUM: Dalam sidang Dewan Menteri tanggal 24 Pebruari yang baru lalu soal penyelenggaraan pemerintahan di daerahbagian Sumatera Selatan sudah dibicarakan semasak-masaknya dan sebagai basil pembicaraan telah diambil ketegasan bahwa bilamana oleh Pemerintah Negara-bagian tersebut, dimajukan permintaan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk menyelenggarakan tugas-pemerintahan dalam daerah-bagian itu, Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan menunjuk seorang Komisaris-Pemerintah yang akan diserahi penyelesaian soal itu menurut penetapan dalam pasal 54 ayat (1) Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat. Permintaan seperti yang dimaksud dalam kalimat di