Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah · dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek Retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif; · - d. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; - e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai rnenqenai pajak daerah dan retribusi daerah perlu disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 ); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 6. Undang-Undang Nomor' 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 96, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . 5049); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penggelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 13. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3526); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambaha\_n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 ); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian lzin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang tata Cara Pemberian lzin Mendirikan Bangunan (IMB) serta lzin UndangUndang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-Perusahaan yang Berlokasi diluar Kawasan lndustri; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku 2 Februari 1945)
Pembukaan
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 4 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENT ANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,
Menimbang : a.
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah · dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek Retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif; ·
- d. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai rnenqenai pajak daerah dan retribusi daerah perlu disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang-Undang Nomor' 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 96, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penggelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3526);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
,
f
.
/
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambaha\_n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian lzin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang tata Cara Pemberian lzin Mendirikan Bangunan (IMB) serta lzin UndangUndang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-Perusahaan yang Berlokasi diluar Kawasan lndustri;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI .
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN:
PERIZINAN
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
RETRIBUSI
TERTENTU.
Menetapkan
BABI . KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 2 .. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
·
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyeleriggara Pemerintahan Daerah. ·
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga .perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. 6 .. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
7. · Dlnas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai. .
8. · Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Ka bu paten Serdang Bedagai.
11. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dengan persetujuan bersama kepala daerah.
14. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serdang Bedagai.
15. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan ·· dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau bad an.
13. 16/r Pertzinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka · pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pernanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan .
15. . 18. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan/merubah suatu bangunan .
16. . 19. Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk rnelakukan penjualan mlnurnan beralkohol di suatu tempat tertentu.
20. Retribusi lzin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan ·· gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
21. Retribusi izin trayek adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah yang meliputi angkutan barang atau jasa.
22. lzin Usaha Perikanan adalah lzin yang diberikan kepada orang pribadi atau badari untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan, budidaya, pengangkutan dan pengolahan hasil perikanan.
.
·
.
·
.
23. Bangunan keagamaan adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan yang meliputi mesjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng.
24. Bangunan usaha adalah bangunan yang digunakan untuk perkantaran, perdagangan, perindustrian, perhatelan, wisata dan rekreasi, terminal dan penyimpanan.
25. Bangunan sasial dan budaya adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, labaratarium dan pelayanan umum.
26. Bangunan khusus adalah bangunan yang digunakan untuk reaktar nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan aleh menteri.
27. Bangunan walet adalah bagian bangunan yang mendapat izin dari yang berwenang, terdaftar penggunaannya sebagai tempat penangkaran walet yang terdiri dari satu lantai atau lebih yang pemanfaatannya mempunyai nilai ekanami.
28. Bangunan industri adalah bangunan yang kampanen kanstruksinya terdiri pandasi betan bertulang, tiang baja atau tiang bertulang dan rangka atap baja, tembak batu atau dinding seng/ plat baja.
29. Permanen lux adalah bangunan yang kampanen konstruksinya terdiri dari pandasi betan bertulang, tiang baja atau tiang betan bertulang dan rangka atap baja/kayu serta atap genteng dan sejenisnya, dinding tembak batu dilapisi keramik atau kaca, berlantai keramik/granit/batu marmer dengan kualitas namor satu.
30:
- Permanen adalah bangunan yang kampanen konstruksinya terdiri dari pandasi beton bertulang/betan car, tiang betan bertulang, dinding batu bata, atap seng bergelambang, serta lantai car.
31. Semi perrnanen adalah bangunan yang kampanen konstruksinya terdiri dari pandasi beton car, dinding separuh batu separuh papan atau papan seluruhnya, atap seng bergelombang, serta lantai car.
32. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan, memperbaiki/renovasi, dan menambah bangunan.
33. Memperbaiki/renavasi adalah pekerjaan bangunan yang telah berdiri dengan tidak menambah luas atau merubah denah atau merubah fungsi bangunan lama, tetapi merubah materi dasar atau bentuk bangunan lama atau menambah tinggi bangunan .
- 34: Menambah bangunan adalah menambah luas dan atau ketinggian suatu bangunan yang ada.
35. Pemeliharaan bangunan adalah pekerjaan perawatan kandisi fisik bangunan dengan tidak menambah luas atau merubah denah atau merubah fungsi bangunan atau merubah materi dasar atau merubah bentuk atau menambah tinggi bangunan.
- 36. Membangkar bangunan adalah membangkar bangunan yang sudah ada.
37. Keterangan Situasi Bangunan (KSB) adalah keterangan rencana tata letak bangunan di dalam suatu persil detail tata ruang dan rencana teknik ruang.
38. Sempandan bangunan adalah bangunan ruang yang rriembatasi bagian persil tanah yang baleh dan tidak baleh dibangun, terdiri dari sempadan muka bangunan, · sempadan samping bangunan dan sempadan belakang bangunan.
39. Basement adalah ruangan yang berada di bawah permukaan tanah.
40. Ketinggian bangunan adalah batas maksimum tinggi suatu bangunan dari permukaan tanah.
41. Penyekat ruangan adalah dinding pemisah antara satu ruangan dengan ruangan lainnya .
42. Minuman beralkahol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbahidrat yang cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, mampu yang diproses dengan mencampur
·
·
- konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol. ·
43. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1 % (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
- 44. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5% (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
- 45. Minuman beralkohol golongari C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
46. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran di toko/grosir, pasar swalayan atau tempat lainnya dan/atau diminum langsung di tempat.
47. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan urnum secara terus-menerus.
·
48. lzin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat · usaha/kegiatan orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha I kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
49. lzin Gangguan lndustri adalah lzin atas kegiatan ekonomi yang mengolah · bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayaan industri.
50. lzin Gangguan Non lndustri adalah lzin atas kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi terrnasuk penyimpanan barang/ pergudangan.
51. Pejabat Penerbit lzin adalah Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelayanan perizinan atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan . Bupati.
52. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnnya, Sadan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, serta bentuk usaha lainnya.
53. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah s.esuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
54. kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Serdang Sedagai.
55. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
56. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
57. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD . adalah surat yang· digunakari oleh Wajib Retribusi urituk melaporkan objek retribusi ·· dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jurnlah retribusi yang telah ditetapkan.
·
.
·.
.
59. Surat Setoran Retrlbusl Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah rnelalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati .
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retrlbusl lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
62. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, · adalah surat · untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
63. Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain. ·
64. Penerimaan Lain-lain adalah seluruh Pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah dari retribusi daerah.
65. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek · dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusl kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. ·
66. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk rnewujudkan penyelenqqaraan otonomi daerah .
67. Penyidik adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
68. Penqawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan peruridang-undangan.
69. Pemeriksaan adalah serarigkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, · keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu , standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retrlbusl daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka rr.elaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
70. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang· dilakukan oleh Penyfdik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak . pidana retribusi yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya.
71. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
BAB II - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 2
Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Sadan yang dimaksudkan untuk pen,gaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alarn, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
BAB II - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 3
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
·
.
- a. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi lzin Tempat Penlualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi lzin Gangguan;
- d. Retribusi lzin Trayek; dan
- e. Retribusi lzin Usaha Perikanan.
Bagian Kesatu Retribusi lzin Mendirikan Bangunan
Paragraf 1 Nama; Objek, Dan Subjek Retribusi
BAB II - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 4
Deng·an nama Retribusi lzin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas jasa dan · fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.
BAB II - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 5
- (1) Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh lzin Meildirikan Bangunan dari pemerintah daerah .
3. . (3) Pernberlan lzin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap
BAB II - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 20
Struktur besarnya tarif retribusi daftar ulang ditetapkan sebagai berikut :
- a. minuman beralkohol golongan A sebesar
Rp.
1.000.000,-
- b. minuman beralkohol golongan B sebesar Rp. 2.500.000,-
- c. minuman beralkohol golongan C sebesar..
Rp. 4.000.000,-
BAB II - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 21
Masa berlakunya izin penjualan minuman beralkohol adalah 1 (satu) Tahun
BAB II - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 22
Tata cara perhitungan retribusi izin penjualan minuman beralkohol adalah ## BAB Ill GOLONGAN RETRIBUSI
BAB II - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 57
..
Golongan retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.
BABIV
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB II - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 58
Pemungutan Retribusi dilakukan di wilayah daerah.
BABV
TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB II - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 59
- (1) Pemuilgutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) · Retribusl dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati ·
.~,~
- (4) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas daerah.
BAB II - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 60
- (1) Pembayaran retribusi dibayar secara tunai/lunas.
- (2) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sertifikat pemeriksaan dan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk, isi dan ukuran sertifikat dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang dihunjuk. ·
BAB II - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 61
Pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD kepada kas daerah melalui bendahara penerima dinas.
z , .•
,i,'-
.. """'
...
,
.
.
BABVI
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB II - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 62
- (1) lnstansi yang melaksanakan. pemungutan retribusi dapat diberi insen\_tif atas dasar \_.· pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. ·
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \_· diatur dengan peraturan Bupati dengan mempedomani peraturan pemerintah.
. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dlkenakan sanksi adrninlstrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari ·. retribusl yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI Pasal63
Pasal 64
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus .
2. . (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatriya 30 (tiga puluh) hari sejak · diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BABIX TATA CARA PENAGIHAN
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI Pasal63
Pasal 65
- (1) Membuat surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran .
2. (2).Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau · surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang dihunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan dan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
·
-·
-------··-
BABX
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI Pasal63
Pasal 66
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi. ·
- (2) Pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diberikan dengan ## BAB XII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI Pasal63
Pasal 68
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih .karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan . Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1 ). ·
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati
-·--
--
-·
·
---
.
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
BAB XIII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 69
- (1) Bupati berwenang '. melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan · kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi. ·
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau · meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan .
6. . (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur 'denqan peraturan Bupati.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 70
- .(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang . dibayar. ·
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan/atau kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,~ (lima juta rupiah). ·
- (3) Pelanggaran atas peraturan daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XV - PENYIDIKAN
Pasal 71
- (1) Pejabat Pegawai Negeri. Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebaqalrnana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidanq retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut rneniadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; ·
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan ·. dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
·
.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. · meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas peyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk mendengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan.
8. -.·.·. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimana dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai · dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-l}ndang Nomor 8 Tahun 1981 · tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 72
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
- tentang 1 .. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 30 Tahun 2008 Retribusi lzin Mendirikan Bangunan;
- tentang 2. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 24 Tahun 2005 Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan perubahannya;
- tentang 3. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 29 Tahun 2008 Retribusi lzin Gangguan;
- tentang · 4. · Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 25 Tahun 2005 Retribusi lzin Trayek; dan
- tentang 5. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 49 Tahun 2005 Retribusi lzin Usaha Perikanan.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73
· Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
·
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdanq Bedagai. e- ...

Penetapan: Ditetapkan di Sei Rampah. pada tanggal 28 Februari 2011

Penandatangan: ## BUPATI SERDANG BEDAGAI, dto H. T. ERRY NURADI

Penetapan: Diundangkan di Sei Rampah. pada tanggal 28 Februari 2011

Penandatangan: SEKRETARIS SERDANG BEDAGAI, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2011 NOMOR4 • '
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 4 TAHUN 2011
## TENT ANG
## RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
## I. UMUM
. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta dalam rangka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu ditingkatkan pendapatan asli daerah . yang bersumber dari retribusi sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pemerintahan di daerah dapat terwujud.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintah Kabupaten Serdang , Bedagai mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan · aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
·
Bahwa salah satu fungsi terbentuknya pemerintahan daerah yang otonom adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya dan khususnya menciptakan kepastian hukum dan tidak mempersulit iklim investasi yang merupakan denyut nadi kehidupan yang turut menunjang maju mundurnya pembangunan di daerah.
Untuk memenuhi kewenangannya itu pemerintah daerah memberlakukan peraturan-peratiuran yang harus dipenuhi oleh para pemohon izin dalam memulai dan rnelakukan usahanya agar tercipta iklim investasi yang sehat dan konpetitif juga menaikkan gengsi (prestise) dari orang/badan usaha yang memperoleh izin dari pemerintah daerah, selanjutnya agar pelayanan yang diberikan semakin berkembang dan meningkat, terhadap jasa berupa izin yang diberikan dikenakan biaya berupa retribusi. ·
Bahwa perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam peraturan daerah ini telah menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi yang disesuai dengan kondisi riil masyarakat agar tidak memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan iklim investasi, agar masing-masing sektor saling bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonoml di Kabupaten Serdang Bedagal.
Dengan berlakunya peraturan daerah lni, Kabupaten Serdang Bedagal dlharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, dlsisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
;;
..
.
## . DEMIPASAL II. PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
· | | Cukupjelas. | |----------|---------------| | Pasal2 | Cukupjelas. | | Pasal 3 | Cukupjelas. | | Pasal4 | Cukupjelas. | | Pasal5 | Cukupjelas. | | Pasal6 | Cukupjelas.. | | Pasal 7 | Cukupjelas. | | Pasal 8 | Cukupjelas. | | Pasal 9 | Cukupjelas. | | Pasal 10 | Cukupjelas. | | Pasal 11 | Cukupjelas. | | Pasal 12 | Cukupjelas. | | Pasal 13 | Cukupjelas. | | Pasal 14 | Cukupjelas. | | Pasal 15 | Cukupjelas. | | Pasal 16 | Cukupjelas. | | Pasal 17 | Cukupjelas. | | Pasal 18 | Cukupjelas. | | Pasal 19 | Cukupjelas. | | Pasal20 | Cukupjelas. | | Pasal 21 | Cukupjelas. | | Pasal22 | Cukupjelas. | | Pasal23 | | | | Cukupjelas. | | Pasal24 | Cukupjelas. | | Pasal25 | Cukupjelas. | | Pasal26 | Cukupjelas. | . · · . | Pasal27 | Cukup jelas. | | |------------------|----------------|--------| | Pasal28 | Cukup jelas. | | | Pasal29 | Cukup jelas | . | | Pasal 30 | Cukup jelas . | | | Pasal 31 | Cukup jelas. | | | Pasal 32 | Cukup jelas. | | | Pasal 33 | Cukup jelas | .. | | Pasal 34 | Cukup jelas. | | | Pasal 35 | Cukup jelas. | | | Pasal 36 | Cukup jelas. | | | Pasal 38 | Cukup jelas. | | | Pasal 39 | Cukup jelas. | | | Pasal 40 | Cukup jelas. | | | Pasal 41 | | jelas. | | Pasal 42 | Cukup Cukup | jelas. | | Pasal 43 | Cukup jelas. | | | Pasal45 Pasal 44 | Cukup jelas. | | | | Cukup jelas. | | | Pasal 46 | Cukup jelas. | | | Pasal47 | Cukup jelas. | | | | Cukup jelas. | | | Pasal49 | Cukup jelas. | | | Pasal 50 | Cukup jelas. | | | Pasal 51 | Cukup jelas. | | | Pasal52 | Cukup jelas. | | | Pasal53 | Cukup jelas. | | | Pasal54 | Cukup jelas. | | .,,. | Pasal55 | Cukup jelas. | |----------------------------------------------------|----------------| | Pasal56 | | | Pasal57 | Cukup jelas. | | Pasal58 | Cukup jelas. | | Pasal59 | Cukup jelas. | | Pasal60 | Cukup jelas. | | Pasal61 | Cukup jelas. | | Pasal62 | Cukup jelas. | | | Cukup jelas. | | Pasal64 | Cukup jelas. | | | Cukup jelas. | | Pasal65 | Cukup jelas. | | Pasal66 | Cukup jelas. | | Pasal67 | Cukup jelas. | | Pasal68 | Cukup jelas. | | Pasal69 | Cukupjelas. | | Pasal70 | | | Pasal71 | Cukupjelas.. | | Pasal72 | Cukupjelas. | | Pasal73 | Cukupjelas. | | | Cukup jelas. | | Pasal74 | Cukupjelas. | | TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | 2011 | ## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 2011 NOMOR: 121 - ,. ..