KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 16 Tahun 2006 tentang PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (berlaku 9 September 2006)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah
Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri di Jakarta tanggal 8 Juni 2005, dan tanggal 8 Maret 2006, telah ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri sebagai pengganti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2004;
- b. bahwa atas permintaan Kamar Dagang dan Industri, dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, dipandang perlu untuk mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang baru tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2004 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI.
Pasal 1
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri di
Jakarta Nomor Skep/006/Munassus/VI/2005 tanggal 8 Juni 2005 dan Nomor 06/Munassus/III/2006 tanggal 8 Maret 2006 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN I

KEPUTUSAN

PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR : 16 TAHUN 2006

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2006

## ANGGARAN DASAR KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

## MUKADIMAH

Pengusaha Indonesia menyadari sedalam-dalamnya bahwa dunia usaha nasional yang tangguh merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dan dinamis dalam mewujudkan pemerataan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional dalam percaturan perekonomian regional dan internasional.

Sesuai dengan amanat dan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional pembangunan di bidang ekonomi , maka pengusaha Indonesia dengan dilandasi jiwa yang luhur, bersih, transparan, dan profesional, serta produktif dan inovatif harus membina dan mengembangkan kerja sama sinergistik yang seimbang dan selaras, baik sektoral dan lintassektoral, antar-skala, daerah, nasional maupun internasional, dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi dunia usaha Indonesia dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional dan daerah di bidang ekonomi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menetapkan bahwa seluruh pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta secara bersama-sama membentuk organisasi Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, dalam rangka mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing

- 2 - tinggi yang bertumpu pada keunggulan nyata sumber daya nasional, yang memadukan secara seimbang keterkaitan antar-potensi ekonomi nasional, yakni antar-sektor, antar-skala usaha, dan antar-daerah, dalam dimensi tertib hukum, etika bisnis, kemanusiaan, dan kelestarian lingkungan dalam suatu tatanan ekonomi pasar dalam percaturan perekonomian global dengan berbasis pada kekuatan daerah, sektor usaha, dan hubungan luar negeri.


Atas berkat rakhmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur, para pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta sebagai pelaku ekonomi, menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- b. Kamar Dagang dan Industri adalah satu wadah bagi pengusaha Indonesia dan merupakan induk organisasi dari Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang berperan aktif sebagai mitra Pemerintah dalam bidang perekonomian.

- c. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
- d. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan/atau laba.
- e. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, dan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan/atau laba sesuai dengan asas pelaku ekonomi yang bersangkutan.
- f. Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan Kerja Sama Bisnis, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para pengusaha, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan


peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, atau wadah konsultasi dan komunikasi antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing dari sesuatu negara, bersifat internasional, nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

- g. Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing dari sesuatu negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan

peraturan perundangundangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

- h. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang modal dan sahamnya baik seluruhnya maupun sebahagian besar dimiliki oleh Negara, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang modal dan sahamnya baik seluruhnya maupun sebahagian besar dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Badan Usaha Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Badan Usaha Swasta adalah perusahaan yang tidak termasuk BUMN atau BUMD dan Badan Usaha Koperasi, yang diusahakan oleh orang perseorangan atau sekelompok orang, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


- l. Badan dan/atau lembaga adalah organisasi internal Kamar Dagang dan Industri yang dibentuk berdasarkan peraturan atau keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan tujuan, fungsi dan tugas tertentu dalam rangka pengembangan

GLYPH&lt;3&gt;

dunia usaha nasional dan/atau meningkatkan hubungan ekonomi dan dagang internasional.

- m. Anggota Biasa, disingkat AB, adalah anggota Kamar Dagang dan Industri berstatus anggota penuh yang memiliki hak dan kewajiban sebagai AB terdiri atas pengusaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d.
- n. Anggota Tercatat, disingkat AT, adalah anggota Kamar Dagang dan Industri berstatus anggota tercatat yang belum memiliki hak dan kewajiban sebagai AB terdiri atas pengusaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d.
- o. Anggota Luar Biasa, disingkat ALB, adalah organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan yang menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud huruf f dan huruf g.
- p. Anggota Luar Biasa Tercatat, disingkat ALBT, adalah organisasi pengusaha atau organisasi perusahaan yang belum memenuhi persyaratan sebagai Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g.

## BAB II

## NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU

## Pasal 2

## Nama

- (1) Organisasi ini bernama Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin.
- (2) Kamar Dagang dan Industri pada tingkat nasional dinamakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, disingkat Kadin Indonesia, dan dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Chamber of Commerce and Industry , disingkat ICCI .

- (3) Kamar Dagang dan Industri pada tingkat provinsi dinamakan Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, disertai dengan nama provinsi yang bersangkutan, dan dalam bahasa Inggris disebut Chamber of Commerce and Industry , disingkat CCI, didahului dengan nama provinsi di depannya.
- (4) Kamar Dagang dan Industri pada tingkat daerah kabupaten/kota dinamakan Kamar Dagang dan Industri Kabupaten/Kota, disingkat Kadin, disertai dengan nama kabupaten/kota yang bersangkutan, dan dalam bahasa Inggris disebut Chamber of Commerce and Industry , disingkat CCI, didahului dengan nama Kabupaten/Kota di depannya.

## Pasal 3

## Tempat Kedudukan

- (1) Kadin Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) Kadin provinsi berkedudukan di ibukota provinsi yang bersangkutan, atau di salah satu pusat kegiatan ekonomi di provinsi yang bersangkutan.
- (3) Kadin kabupaten berkedudukan di ibukota kabupaten yang bersangkutan, atau di salah satu pusat kegiatan ekonomi di kabupaten yang bersangkutan.
- (4) Kadin kota berkedudukan di kota yang bersangkutan.

## Pasal 4

## Daerah Kerja

- (1) Daerah kerja Kadin Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.


- (2) Daerah kerja Kadin provinsi meliputi seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan.

- (3) Daerah kerja Kadin kabupaten/kota meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.


## Pasal 5

## Waktu

Kadin didirikan tanggal 24 September 1968 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 ditetapkan sebagai satu-satunya Kamar Dagang dan Industri, didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

## BAB III

## ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 6

Asas

Kadin berasaskan Pancasila.

Pasal 7

Landasan

Kadin berlandaskan:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sebagai landasan struktural;
- c. Program pembangunan nasional sebagai landasan pembangunan;
- d. Keputusan Musyawarah Nasional Kadin sebagai landasan operasional.

## Pasal 8

## Tujuan

Kadin bertujuan mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi, dalam wadah Kadin yang profesional di seluruh tingkat dengan:


- a. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia, serta memadukan secara seimbang keterkaitan antarpotensi ekonomi nasional di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta, antar-sektor dan antar-skala, dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih dan transparan yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional dalam tatanan ekonomi pasar dalam percaturan perekonomian global.

## BAB IV

## FUNGSI, TUGAS POKOK DAN ETIKA BISNIS

## Pasal 9

## Fungsi

Kadin berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara para pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional.

## Pasal 10

## Tugas Pokok

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, serta Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar, Kadin mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, serta:


- a. memfasilitasi penciptaan sinergi antar pengusaha Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya;
- b. melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha;
- c. mewakili dunia usaha dalam berbagai forum penentuan kebijaksanaan ekonomi;

- d. memfasilitasi pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. membudayakan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik ( good corporate governance ) di kalangan dunia usaha;
- f. membina dan memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha;
- g. memberikan akreditasi kepada Organisasi Perusahaan yang akan menerbitkan sertifikat sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan Kadin Indonesia;
- h. memberikan jasa-jasa layanan, dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrase, dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya;
- i. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah, serta memperjuangkan berbagai pelimpahan wewenang sesuai dengan semangat dan jiwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987;
- j. meningkatkan efisiensi dunia usaha Indonesia dengan menyediakan pelayanan di bidang informasi pengembangan usaha, solusi teknologi, sumber daya manusia (SDM), manajemen kendali mutu (MKM), manajemen energi, lingkungan, dan sebagainya;
- k. mendorong tumbuh berkembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru serta mengembangkan bisnis, baik yang memiliki lingkup nasional, regional maupun internasional.

## Pasal 11

## Pembagian Peran

Untuk keefektifan pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 10 Anggaran Dasar, pembagian peran Kadin, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha adalah sebagai berikut:

- a. Kadin menangani hal-hal yang bersifat lintas-sektoral berdasarkan prinsip asas berimbang;
- b. Organisasi Perusahaan menangani hal-hal yang bersifat sektoral;
- c. Organisasi Pengusaha menangani hal-hal yang bersifat kesamaan aspirasi.

## Pasal 12

## Etika Bisnis

Kadin memiliki etika bisnis sebagai tuntunan moral dan perilaku yang mengikat bagi para anggotanya yang ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB V

## ORGANISASI

Pasal 13

## Bentuk

Kadin sebagai wadah pengusaha, baik yang bergabung maupun yang tidak bergabung dalam Organisasi Perusahaan dan/atau Organisasi Pengusaha adalah organisasi yang berbentuk kesatuan dan persatuan.

## Pasal 14

## Sifat

Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagiannya, yang dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.


## Pasal 15

## Struktur dan Hubungan Kerja

- (1) Organisasi Kadin terdiri atas:
- a. Di tingkat nasional disebut Kamar Dagang dan Industri Indonesia, disingkat Kadin Indonesia;
- b. Di tingkat provinsi disebut Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, dan disertai dengan nama provinsi yang bersangkutan;
- c. Di tingkat kabupaten/kota, disebut Kamar Dagang dan Industri disingkat Kadin, dan disertai nama kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Di tingkat nasional hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri, yaitu Kadin Indonesia.
- (3) Di setiap provinsi hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri, yaitu Kadin Provinsi.
- (4) Di setiap kabupaten/kota hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri, yaitu Kadin Kabupaten/Kota.
- (5) Kadin Indonesia, Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota berada dalam satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi.
- (6) Kadin Indonesia bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Nasional sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional.

- (7) Kadin Provinsi bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Provinsi sesuai dengan keputusan Musyawarah Provinsi yang bersangkutan.
- (8) Kadin Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (9) Dalam memperkuat dan memajukan dunia usaha, beberapa Kadin Kabupaten/Kota dapat melakukan penggabungan jika:
- a. Kadin kabupaten/kota penerimaan keuangannya tidak dapat membiayai kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Anggaran Dasar;


- b. Daerah kerja Kadin yang bergabung merupakan wilayah perekonomian yang sama;
- c. Kota berada di dalam wilayah kabupaten.
- (10) Dalam mengembangkan dan memajukan dunia usaha di wilayah kerjanya, Kadin Provinsi menjalankan:
- a. fungsi sebagai koordinator, pendorong dan fasilitator peningkatan kemampuan Kadin Kabupaten/Kota;
- b. fungsi memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha di tingkat provinsi.
- (11) Dalam mengembangkan dan memajukan dunia usaha di wilayah kerjanya, Kadin Kabupaten/Kota menjalankan:


- a. fungsi pembinaan perusahaan/pengusaha berdasarkan sektor ekonomi/bidang usaha dalam kerangka pembangunan dunia usaha di tingkat kabupaten/kota;
- b. fungsi memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha di tingkat kabupaten/kota.

## Pasal 16 Perangkat

- (1) Perangkat organisasi Kadin Indonesia terdiri atas:
- a. Musyawarah Nasional;
- b. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;
- c. Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (2) Perangkat organisasi Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.


- (3) Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus setiap tingkat diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing, yang tata caranya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## Pasal 17

## Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional, disingkat Munas, adalah perangkat organisasi Kadin Indonesia sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin.
- (2) a. Munas diselenggarakan satu kali dalam lima tahun oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan pelaksanaannya paling cepat dua bulan sebelum dan paling lambat dua bulan sesudah masa jabatan kepengurusannya berakhir.
- b. Dewan Pengurus Kadin Indonesia memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan Munas selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaannya kepada seluruh peserta yang berhak hadir sebagai peserta.
- (3) Munas dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- (4) Peserta Munas terdiri atas:
- a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
7. a.1. Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara exofficio ;
8. a.2. Utusan anggota provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munas, sebanyak dua orang;
- b. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;
- c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin Indonesia;
- d. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi menjelang Munas, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.


- (5) Ketentuan mengenai Peninjau Munas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Hak peserta Munas:
- a. Setiap utusan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf d mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih;
- b. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia mempunyai hak bicara, hak dipilih dan hak menyusun daftar nama calon Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
- c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin Indonesia mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
6. serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuanketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munas, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Kewajiban peserta Munas adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munas, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (8) Munas mempunyai wewenang:
- a. menetapkan dan mensahkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau mengamanatkan penyelenggaraan Munassus untuk menetapkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Umum Organisasi, keuangan dan perbendaharaan dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia serta

- 17 pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;

- c. menetapkan Kebijakan Umum dan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Kebijakan dan Program Organisasi Tingkat Nasional;
- d. menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya;
- e. memilih dan mengangkat Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

<!-- formula-not-decoded -->

- (9) a. Pemilihan dan pengangkatan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf e dilakukan melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang sekaligus merangkap ketua formatur, dan empat orang anggota formatur.
- b. Formatur sebagaimana dimaksud huruf a diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- c. Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia dipilih dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.
- d. Tatacara pemilihan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (10) Munas dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua dari jumlah utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf d, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.
- (11) Jika kuorum tidak tercapai, maka Munas ditunda paling lama dua jam.

- (12) a. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (11) kuorum belum juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga dari jumlah utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf d, maka Munas tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.
- b. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (11) yang hadir kurang dari satu per tiga dari jumlah utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf d, maka Munas ditunda paling lama tiga bulan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan Munas dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali menghadiri Munas kepada peserta dan peninjau Munas.


- c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum tidak juga tercapai, maka Munas tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.
- (13) Khusus untuk penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Munas dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf d, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara

- 19 musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.

## Pasal 18

## Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat Munaslub, adalah Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Munas untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Indonesia, sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- (2) Munaslub sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya satu per dua jumlah Kadin Provinsi dan satu per dua dari jumlah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang mengikuti Munas terakhir sesudah melalui tahap-tahap sebagai berikut:


- a. Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi, serta Pengurus Organisasi

- 20 Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional masing-masing memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia atas hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) sekaligus memberikan batas waktu paling lama tiga puluh hari untuk memperbaikinya.

- b. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, maka Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional memberi peringatan tertulis kedua dengan memberikan batas waktu paling lama tiga puluh hari untuk memperbaikinya.
- c. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b Dewan Pengurus Kadin Indonesia tidak juga mengindahkannya, maka Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha masing-masing terlebih dahulu, baik sendirisendiri maupun bersama-sama, dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan Munaslub.
- (3) a. Setiap Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang meminta diadakannya Munaslub dapat menarik kembali permintaannya jika yang bersangkutan berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penilaian atas Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- b. Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang menarik kembali permintaan diadakannya Munaslub sebagaimana dimaksud huruf a tidak dibenarkan mengulangi permintaan atau ikut meminta diadakannya Munaslub untuk alasan kasus yang sama.

- (4) Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang meminta diadakannya Munaslub menjadi penyelenggara dan penanggungjawab Munaslub.
- (5) Penyelenggara dan penanggungjawab Munaslub mempersiapkan tata tertib yang juga memuat tata cara penyampaian pendapat dan penilaian atas halhal yang telah dilakukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang dianggap telah menyimpang dan/atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atas penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Indonesia sebagaimana mestinya.
- (6) Keputusan-Keputusan Munaslub mengikat organisasi dan anggota.
- (7) Peserta Munaslub terdiri atas:
- a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
7. a.1. Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara exofficio;
8. a.2. Utusan anggota provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munaslub, sebanyak dua orang;
- b. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;
- c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin Indonesia;
- d. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi menjelang Munaslub, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (8) Pada Munaslub tidak ada peninjau.

## (9) Hak peserta Munaslub:

- a. Setiap utusan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a dan huruf d mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih;
- b. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
- c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin Indonesia mempunyai hak bicara dan hak dipilih;


serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuanketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munaslub sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (10) Kewajiban peserta Munaslub adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munaslub sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (11) Munaslub mempunyai wewenang:
- a. menilai, menerima dan mensahkan atau menolak pertanggungjawaban dan/atau kinerja Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
- b. jika pertanggungjawaban dan/atau kinerja Dewan Pengurus Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud huruf a ditolak atau tidak diterima, maka Munaslub dapat memberhentikan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
- c. dalam hal terjadi seperti tersebut pada huruf b, maka Munaslub segera melaksanakan pemilihan dan pengangkatan Dewan Pertimbangan dan

- 23 Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang baru melalui sistem pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9).

- (12) Munaslub dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua dari jumlah utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a dan huruf d, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munaslub.
- (13) Jika kuorum tidak tercapai, maka Munas ditunda paling lama dua jam.
- (14) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (13) kuorum belum juga tercapai, maka Munaslub dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan Munaslub dinyatakan gugur.


## Pasal 19

## Musyawarah Nasional Khusus

- (1) Musyawarah Nasional Khusus, disingkat Munassus, adalah Munas untuk menetapkan dan mensahkan:
- a. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; atau
- b. pembubaran organisasi.
- (2) a. Munassus untuk menetapkan dan mensahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia berdasarkan amanat Munas atau permintaan/persetujuan dari


- sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Kadin Provinsi dan dua per tiga jumlah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang mengikuti Munas terakhir.
- b. Munassus untuk menetapkan dan mensahkan pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia berdasarkan permintaan dari sekurangkurangnya dua per tiga jumlah Kadin Provinsi.

## (3) Peserta Munassus terdiri atas:

- a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
2. a.1. Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara exofficio;
3. a.2. Utusan anggota provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munassus, sebanyak dua orang;
- b. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;
- c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin Indonesia;
- d. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi menjelang Munassus, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## (4) Peninjau pada Munassus:

- a. untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ketentuan mengenai peninjau Munassus sama dengan ketentuan peninjau Munas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (5);


- b. untuk pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, tidak ada peninjau Munassus.

## (5) Hak peserta Munassus:

- a. Setiap utusan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf d mempunyai hak suara dan hak bicara;
- b. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia mempunyai hak bicara;
- c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin Indonesia mempunyai hak bicara;
4. serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuanketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munassus sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Kewajiban peserta Munassus adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munassus, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (7) a. Munassus untuk perubahan Anggaran Dasar da