PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA Nomor .30 Tahun 2016 tentang G4RA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR .30 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUKPELAKSANAANPENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas danefisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Konawe. Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara.
Mengingat
- l. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik · Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- iO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang K€wenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara [Lernbaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1 );
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SI STEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawasan intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkunganPemerintah Daerah.
6. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, danketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan Pemerintah Daerah.
r
'
.
8. Satuan Togas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat Satgas SPIP adalah tim yang dibentuk untuk mengoordinasikan dan melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP.
9. Infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat Infrastruktur SPIP adalah kebijakan, prosedur, dan pedoman yang diperlukandalam penyelenggaraan SPIP.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- 1) Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan mi adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Daerah,
- 2) Tujuan disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalahuntuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah.
PRINSIP UMUM PENYELENGGARAAN SPIP
BAB III - PRINSIP UMUM PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 3
Prinsip umum penyelenggaraan SPIP meliputi :
- a. proses yang integral dan menyatu dengan SKPD atau kegiatan secara terus menerus;
- b. dipengaruhi oleh manusia;
- c. memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak; dan
- d. diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi SKPD.
PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SATGAS SPIP Bagian Kesatu
Satgas SPIP Pemerintah Daerah
BAB IV - PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SATGAS SPIP Bagian Kesatu
Pasal 4
- 1) Satgas SPIP Pemerintah Daerah dibentuk untuk mengoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah.
- 2) Pembentukan Satgas SPIP pada Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 3) Sekretariat Satgas SPIP Pemerintah Daerah berada dilnspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
BAB IV - PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SATGAS SPIP Bagian Kesatu
Pasal 5
- 1) Sustman Satgas SPIP Pemerintah Daerah terdiri dari:
- a. Penangggung Jawab;
- b. Ketua;
- d. Sekretaris;
- c. Wakil Ketua;
- e. Tim Teknis; dan
- f. Anggota Sekretariat;
- 2) Penanggungjawab Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Bupati.
- 3) Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Inspektur Daerah.
- 4) Sekretaris Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Sekretariat lnspektorat Daerah.
- S) Anggota Satgas SPIP Pemerintah Daerah terdiri dari pejabat struktural dari berbagai SKPD terkait.
BAB IV - PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SATGAS SPIP Bagian Kesatu
Pasal 6
Tugas Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah:
- a. menyusun infrastruktur SPiP pada Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi SPIP;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Satgas SPIP SKPD;
- d. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penerapan SPIP pada SKPD; dan
- e. melaporkan pelaksanaan SPIP Pemerintah Daerah
Bagian Kedua
Satgas SPIP SKPD
BAB IV - PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SATGAS SPIP Bagian Kesatu
Pasal 7
- 1) Satgas SPIP SKPD dibentuk untuk mengoordinasikandan melaksanakan penyelenggaraan SPIP SKPD.
- 2) Pembentukan Satgas SPIP pada SKPD ditetapkandengan Keputusan Kepala SKPD.
BAB IV - PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SATGAS SPIP Bagian Kesatu
Pasal 8
- 1) Susunan Satgas SPIP SKPD terdiri dari :
- a. Penangggung Jawab;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Tim Teknis; dan
- e. Anggota.
- 2) Penanggungjawab Satgas SPIP SKPD adalah Kepala SKPD.
- 3) Ketua Satgas SPIP SKPD adalah Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD, Sekretaris pada Dinas, Badan,Inspektorat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, W akil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor atau Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 4) Sekretaris dan anggota Satgas SPIP SKPD terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional dari SKPD.
- 5) Jumlah Tim Teknis dan Anggota Satgas SPIP SKPD menyesuaikanukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi SKPD.
.,
BAB IV - PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SATGAS SPIP Bagian Kesatu
Pasal 9
Togas Satgas SPIP SKPD adalah:
- a. menyusun infrastruktur SPIP SKPD;
- b. memfasilitasi pelaksanaan SPIP;
- c. mengoordinasikan penerapan SPIP pada SKPD;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Satgas SPIP Pemerintah Daerah; dan
- e. melaporkan pelaksanaan SPIP SKPD kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah.
BABV
TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP
BAB IV - PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SATGAS SPIP Bagian Kesatu
Pasal 10
Tahapan penyelenggaraan SPIP terdiri dari:
- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.
BAB IV - PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SATGAS SPIP Bagian Kesatu
Pasal 11
Tahapan persiapan pelaksanaan SPIP meliputi :
- a. tahap pemahaman yaitu tahap untuk membangun kesadaran dan menyamakan persepsi tentang SPIP bagi semua pegawai sehingga terbangun komitmen bersama; dan
- b. tahap pemetaan yaitu diagnosis awal yang dilakukan sebelum penyelenggaraan SPIP untuk mengetahui kondisi sistem pengendalian intern pada SKPD.
BAB IV - PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SATGAS SPIP Bagian Kesatu
Pasal 12
Tahap Pelaksanaan SPIP rneliputi :
- a. tahap pembangunan Infrastruktur SPIP yaitu membangun infrastruktur yang perlu dimiliki atau memperbaiki infrastruktur yang ada
BAB IV - PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SATGAS SPIP Bagian Kesatu
Pasal 13
- 1) Pelaporan SPIP ditentukan sebagai berikut:
- a. Setiap 6 (enam) bulan sekali Satgas SKPD wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Kepala Inspektorat Daerah;
- b. Berdasarkan Laporan Penyelenggaran SPIP padaSKPD, Satgas SPIP Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara umum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah.
- 2) Format Laporan Penyelenggaraan SPIP pada SKPD sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

'

'-

## Pasal 14

Tahapan penyelenggaraan SPIP mengacu pada pedomanteknis penyelenggaraan SPIP yang disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.

## BAB VI

## KETENTUANPENUTUP

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah kanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.


Diundangkan di :

W anggudu

pada tanggal

:

f · ,., - ,;J.01,

Plt. SEKRETARIS DAERAH

[t'J}p', .. ~KQNAWE UTARA .,,.,. ..,,,,.,, r»

Ditetapkan di

Wanggudu

pada tanggal

2076

BUPATI KONAWE UTARA, @

H. RUKSAMIN

H MARTAYA

Konawe


BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR /I~