PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Nomor 1 Tahun 2010 tentang PEMBENTUKAN KELURAHAN MATTIRO BINTANG KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa situasi dan kondisi masyarakat Pulau Balang Caddi saat ini telah mengalami pertumbuhan baik pertumbuhan penduduk maupun ekonomi, dan sosial budaya masyarakat telah dipengaruhi oleh dinamisasi kehidupan masyarakat perkotaan yang majemuk, dinamis, kreatif dan kritis ;
- b. bahwa Pulau Balang Caddi dan Pulau Langkadea sebagai bagian dari Wilayah Kelurahan Mattiro Sompe, Kecamatan Liukang Tupabbiring, telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 ; untuk dibentuk menjadi satu kelurahan baru ;
- c. bahwa kelurahan baru tersebut diberi nama Kelurahan Mattiro Bintang, berdasarkan atas aspirasi masyarakat dan telah melalui proses musyawarah mufakat dalam forum Kelurahan Mattiro Sompe, yang difasilitasi oleh Camat ;
- d. bahwa aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud huruf c telah diusulkan oleh Camat Liukang Tupabbiring kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan melalui Surat Nomor 058 /139/Set untuk diproses pembentukan Kelurahan Mattiro Bintang ;
- e. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Penilaian Studi Kelayakan Tim Observasi pada tanggal 31 Oktober 2009 Pembentukan Kelurahan Mattiro Bintang Layak dilakukan ;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, atau Penghapusan atau Penggabungan Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dalam Forum Rapat Paripurna DPRD dan selajutnya disetujui bersama ;
Mengingat
:
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c, d, e dan f, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Mattiro Bintang Kecamatan Liukang Tupabbiring.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) , kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 2 ).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DAN
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN
MATTIRO BINTANG KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan ;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan ;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan ;
8. Kawasan Perkotaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dengan distribusi pelayanan kesehatan, jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
BAB II - TUJUAN PEMBENTUKAN Pasal 2
Pasal 2
Pembentukan Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
BAB II - TUJUAN PEMBENTUKAN Pasal 2
Pasal 3
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Matiro Bintang Kecamatan Liukang Tupabbiring yang meliputi :
- a. Pulau Balang Caddi
- b. Pulau Langkadea
- (2) Wilayah Kelurahan Mattiro Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kelurahan Mattiro Sompe.
- (3) Dengan dibentuknya Kelurahan Mattiro Bintang, maka Wilayah Kelurahan Mattiro Sompe meliputi : Pulau Balang Lompo dan Pulau Pannambungan.
BAB III - LUAS DAN BATAS WILAYAH
Pasal 4
- (1) Luas Wilayah Kelurahan Mattiro Bintang + 14,99 Km 2 termasuk Laut dengan batas - batas sebagai berikut :
2. -Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mattiro Bulu Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara;
3. -Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros ;
4. -Sebelah Selatan berbatasan dengan Pulau Barrang Lompo Kota Makassar ;
5. -Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabbiring;
- (2) Luas Wilayah Kelurahan Mattiro Sompe termasuk laut sebelum dimekarkan + 28,99 Km 2 , setelah dimekarkan berkurang menjadi + 14 Km 2 dengan batas batas sebagai berikut :
7. -Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mattiro Bulu Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara ;
8. -Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros;
9. -Sebelah Selatan berbatasan dengan Pulau Barrang Lompo Kota Makassar;
10. -Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mattaro Adae Kecamatan Liukang Tupabbiring;
BAB III - LUAS DAN BATAS WILAYAH
Pasal 5
- (1) Peta batas Wilayah dan Titik Koordinat Kelurahan Mattiro Sompe sebelum dan sesudah Pembentukan Kelurahan Mattiro Bintang dan Peta batas Wilayah dan Titik Koordinat Kelurahan Mattiro Bintang, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, II, III dan IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Sarana dan Prasarana, Jumlah Penduduk serta fasilitas umum lainnya yang menjadi aset Kelurahan Mattiro Sompe dan Kelurahan Mattiro Bintang sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV PUSAT PEMERINTAHAN Pasal 6

Pusat Pemerintahan Kelurahan Mattiro Bintang berkedudukan di Pulau Balang Caddi.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7

Dengan dibentuk Kelurahan Mattiro Bintang, maka wilayah kerja Kecamatan Liukang Tupabbiring meliputi :

- a. Kelurahan Mattiro Sompe
- b. Kelurahan Mattiro Bintang
- c. Desa Mattiro Deceng
- d. Desa Mattiro Bone
- e. Desa Mattiro Dolangeng
- f. Desa Mattiro Langi
- g. Desa Mattiro Matae
- h. Desa Mattiro Ujung
- i. Desa Mattaro Adae

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan Kelurahan Mattiro Bintang Kecamatan Liukang Tupabbiring akan ditetapkan kemudian sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di:

Pangkajene

pada tanggal :

1 April 2010

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, cap/ttd

## H. A. KEMAL BURHANUDDIN

Diundangkan di

: Pangkajene

pada tanggal

: 10 April 2010

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

cap/ttd

## H. A. SURYA AGRARIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKEJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2010 NOMOR 01