Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA .PERATURAN EUPATl EUTON UTARA NOMOR: ~(f TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA. TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON UTARA ' DI~NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON UTARA, - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
EUPATI EUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
.PERATURAN EUPATl EUTON UTARA NOMOR: ~(f TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA. TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON UTARA
' DI~NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
·
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja perangkat Daerah 'dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud huruf a, maka perlu rnembentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara.
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 567);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4690);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5"ff87);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINA'S PEMUDA DAN -oLAHRAGA KABUPATEN BUTON UT ARA.
BABI KETENTUAN UMUM
·Pa:-sal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. 3.Bupati adalah BupatiKabupaten Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau Iceglatan teknis penunjang tertentu dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara.
8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara.
\
.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
Pasal 2
Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pemuda dan Olahraga.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pemuda dan Olahraga.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
Pasal 4
- ( 1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (~~) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ## BAB III
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
Pasal 5
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
Pasal 6
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan kepemudaan dan Olahraga di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 'bldang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi Dinas.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
Pasal 8
- '(1') SYrsufrafi organisasi Dinas, terdtri ·atas ·:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Layanan Kepemudaan;
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
- ·e. Bidarrg Penirrgkatan Prestasi ·otahraga;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan, mengendalikan, melaksanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

## Bagian Kedua

## Sekretariat P-asal ro

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
- ·(2) sekretanat 'sebagarmarra ·dimaksud pada 'ayat ·( 1), clipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- b. koordinasi, penyusunan rencana dan program dinas;
- a. koordinasi kegiatan kementerian pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip clan dokumentasi Dinas;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan dan bantuan hukum;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana kerja sama dan hubungan masyarakat;
6. t penyelenggaraan pengelolaan barang rr:ffik/kekayaan Daerah;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan penilaian kinerja, penataan organisasi dan tata.· laksana serta koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan koordinasi, administrasi um um, pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan ·kepegawalan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, pengelola.an kerumahtanggan dan ketatausahaan, serta hubungan masyarakat.

## Bagian Ketiga Bidang Layanan Kepemudaan Pasal 14

- ( 1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya, peningkatan wawasan, kapasitas dan kreativitas pemuda serta kemitraan organisasi kepemudaan.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1), Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan. infrastruktur kemitraan pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi · pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur clan 1mtena pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan -pemucla, ·pehgem1sanga:n. 'pernuda, a.an tnftastruklur kemitraan pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 16

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan terdiri atas
- a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
3. b.. Seksi Perrgerrrbarrgan Permrda;
- c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan Kepemudaan.

## Pasal 17

- ( 1) Seksi Pemberdayaan Pemuda se bagaimana dimaksud -dalara Pasal 16 .ayat -( 1,) Iauruf .a, .merapunya! tugas melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, .pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda.

- (2) Seksi Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemuda.
- (3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analieie, evaluasi dan pelaporan di 'bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda.

## Bagian Keempat Bidang Pembudayaan Olahraga Pasal 18

- ( 1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta promosi dan penghargaan olahraga.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ':sidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

.

•.

. --

J'. ..

- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, se:rta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- f. · pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- g. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 20

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri atas:
- a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.

:.

·

## Pasal 21

- ( 1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan Icebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga.
- (2) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan keoijakan iasilitasi, koorctihasi clan sinktonis.i:fsi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga rekreasi, tradrsiorral dan fayarran khusus.

- (3) Seksi Kemitraan ·dan Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga.

## Bagian Kelima Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Pasal 22

- ( 1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pengembangan olahraga dan kapasitas lembaga olahraga, bakat prestasi olahraga serta sarana, prasarana olahraga.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Din.as.

## Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- a. perumusan kebijakan dibidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembibitan, "1ptek dan tenaga .keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan treftasrruklJ.:n· olanraga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
8. ·g. pelaksarraan 'admmtstrasi Kepata Brdang Peningkatan Prestasi Olahraga;

.

.

## . Pasal 24

- ( 1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri atas :
- a. Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan;
- b. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- c. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

## Pasal 25

- (1) Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga keolahragaan.
- (2) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi.
- (3) Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan . sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga.

## Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Tekn:is Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Telmis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gu bernur Sulawesi Tengga:ra selaku Wakil Peme:rintah Pusat.

## Bagian Kedelapan Kelompok J abatan Fungsional Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas telmis dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tercliri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimp:in oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang "berlaku.

## BABV TATA KERJA Pasal 29

- { 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masingmasing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun arrtar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

.

.

## Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 31

Kepala Dinas, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-rnasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti clan mernatuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepa.1a Sarll"an 'Otgani~sasi bawa.ht{nnya tlan c1ata:m Y~fngka. pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 36

- ( 1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas ·dapat merrunjuk Kepala Bidarrg yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingrnasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.

.

## BAB VI

## KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 38

- ( 1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan pimpinan tinggi pratama. ,
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagi.an dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- '(5) Kepala Bidang Iingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (7) Pejabat eselon III dan IV dilingkungan Dinas .diangkat dan diberhentikan oleh Bupati alas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Buton Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tu.gas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buton Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

.

,

Diundangkan di Buranga pada tanggal : i 7 I~ -9ot"

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,

'l;;C3

..

LAODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR :

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal -diundangkan.

orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan . Daerah 1n1 dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Agar setiap pengundangan penempatannya Utara.


Ditetapkan di Buranga pada tanggal 9, 7 I?--2016

BUPATI BUTON UTARA,

~

H. ABU HASAN

.

!I

.

PERATURAN BUPATl BUTON UTARA

NOMOR

~fl

TAHUN 2016

TANGGAL

9--7 - If). - ~otG

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN EUTON UTARA

LAMPIRAN