PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor IQ Tahun 2017 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR IQ TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK DAN ATAS NAMA BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (berlaku 01 Januari 2009)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR IQ TAHUN 2017 TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK DAN ATAS NAMA BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan · ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ' disebutkan bahwa pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati/W alikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Dan Atas Nama Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 1.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. 1 1 . Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 ten tang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 Nomor 71);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 1 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 84);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 103);
Memperhatikan
- 1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 104);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 105);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 106);
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009; Nomor 60/ M.DAG /PER/ 12/2009; Nomor 30/MEN/XII/2009; Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE).
\ e
Menetapkan
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK DAN ATAS NAMA BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Minahasa Tenggara ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara. 1.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. 2.
- Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara. 3.
- Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Minahasa Tenggara. 4.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Minahasa Tenggara. 5.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara. 6.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin dan / atau non izin.
- 1 1 . Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi atau lainnya.
12. Prinsip Pelayanan Publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efi.sien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat kajian, berita acara pemeriksaan, rekomendasi untuk memberikan izin atau menolak dan melaksanakan monitoring serta evaluasi terhadap perizinan yang diberikan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud diselenggarakan PTSP, adalah sebagai upaya:
- a. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efi.sien, transparan, dan memberikan kepastian hukum.
- b. Terwujudnya hak-hak masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan dan non penzman.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan penyelenggaraan PTSP meningkatkan kulitas pelayanan perizinan oleh Pemerintah Daerah . adalah untuk perizinan dan non
BAB III - PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 4
- ( 1 ) Bupati melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kepala DPMPTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/ atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat.
\
e
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama Bupati.
2. ( 4) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan tersebut tetap menjadi kewenangan Bupati.
- (5) Jenis perizinan dan non perizinan yang dimaksud pada ayat ( 1) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4), Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk :

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. Menetapkan mekanisme perizinan · dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan dokumen izin atau non izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang diterbitkan;
- e. Membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

## BAB IV

## PELAKSANAAN KEWENANGAN

## Pasal 6

- ( 1 ) Dalam pelaksanaan kewenangan, DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari unsur-unsur PD yang menangani bidang teknis terkait pelayanan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Aparatur Sipil Negara dari PD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat kajian, berita acara pemeriksaan, rekomendasi untuk memberikan izin atau menolak dan melaksanakan monitoring serta evaluasi terhadap perizinan yang diberikan.

,e



## Pasal 7

- ( 1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

## BABV PENGADUAN

## Pasal 8

- ( 1) Apabila pelayanan perizinan oleh petugas DPMPTSP tidak sesuai peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis melalui media yang disediakan
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala DPMPTSP, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tenggal diterimanya pengaduan.

## BAB VI

## PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 9

- ( 1 ) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan PD sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di DPMPTSP dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Masing-masing PD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 10

Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang­ undangan yang berlaku.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 1 1

- ( 1) Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati 1n1 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola/ diterbitkan oleh PD terkait beralih dan / atau menjadi kewenangan DPMPTSP.

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

| NO | PEJABAT | PARAF | KET. |
|------|------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| 1 | Kepala Seksi Kebijakan Harmonisasi dan Advokasi | | |
| 2 | Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan Data dan Pelaporan | | |
| 3 | Sekretaris DPMPTSP | | |
| 4 | Kepala DPMPTSP | | |
| 5 | Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan | | |
| 6 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | | |
| 7 | Sekretaris Daerah | | |
| 8 | Wakil Bupati Minahasa Tenggara | | |
| 9 | Bupati Minahasa Tenggara | | Dimohon untuk ditandatangani |

Diundangkan diRatahan

Pada tanggal

I I f&gt;@r, l, 2017

SEKRETARIS DAERAH

KAB. MIN�NGGARA,


FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 3,'18

2017 Ditetapkan di Ratahan Pada Tanggal I\ A0'L-

## BUPATI MINAHASA TENGGARA,


JAMES SUMENDAP

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR

1 8 TAHUN 2017

TANGGAL

I I April- 2017

NOMOR

1 8 TAHUN 2017

TANGGAL

I I April- 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK DAN ATAS NAMA BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN· MINAHASA TENGGARA

## JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| NO | BIDANG | PERIZINAN |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 . | Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 5. Izin Gangguan (HO) 6. Izin Lokasi 7. Izin Usaha Penanaman Modal 8. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal - Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal SIUP Baru - SIUP Pendaftaran Ulang - SIUP Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan - SIUP Perubahan 9. SIUP Penggantian 10. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 1 1 . Izin Usaha Kantor Cabang· 12. Izin Pembukaan Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) 13. Surat izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) |
| 2. | Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2. Izin Usaha Industri (IUI) 3. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam 4. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 5. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan 6. Izin Usaha Toko Swalayan 7. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Ditempat. |
| 3. | Bidang Pertanian dan Petemakan | 1. Izin Usaha Pertanian 2. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Temak dan Pakan 3. Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewan 4. Izin Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan 5. Izin Rumah Potong Hewan 6. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub distributor) Obat Hewan |

| | | 7. Izin Usaha Peternakan Budidaya 8. Izin Usaha Mendirikan Mesin Penggilingan (Huller) 9. Izin Usaha Pabrik Pengolahan (IUP-P) 10. Izin Usaha Perkebunan Budi Daya (IUP-B) 1 1 . Izin Usaha Perkebunan (IUP) |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Bidang Perikanan Kelautan | Surat Izin Usaha Perikanan Budi Daya |
| 5 | Bidang Kesehatan | 1. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D Tingkat Kabupaten 2. Izin Foto Pembuatan Gigi 3. Izin Praktek Dokter 4. Izin Apotek 5. Izin Toko Obat dan Alat Kesehatan 6. Izin Klinik Bersalin/BKIA 7. Izin Pengobatan Tradisional 8. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 9. Izin Optikal 10. Izin Produksi Makanan Dan Minuman lndustri Rumah Tangga 1 1 . Izin Laik Hygiene Sanitasi 12. Izin Mendirikan Depot lsi Ulang Air Minum |
| 6 | Bidang Pariwisata dan Kebudayaan | 13. Izin Salon dan Rumah Kecantikan. 1. Izin Usaha dan Pungutan Retribusi Restoran 2. Izin Usaha dan Pungutan Retribusi Usaha Perjalanan: - Biro PerjalananUmum - Cabang Biro PerjalananUmum - Agen Perjalanan 3. Izin Mendirikan Hotel/Penginapan, Rumah Kost 4. Izin Usaha dan Pungutan Retribusi dan Hiburan Umum: - Taman Rekreasi - Gelanggang Renang - Pemandian Alam - Kolam Memancing - Gelanggang Permainan dan Ketangkasan - Gelanggang Boling - Rumah Billiard - Panti Pijat - Karaoke - Panggung Tertutup - Panggung Terbuka - Pusat Kebugaran - Bioskop - Rekreasi Air - Pusat Seni dan Pameran - Taman Pentas Pertunjukan Satwa - Objek Wisata - Sarana dan Fasilitas Olahraga di Tempat Terbuka dan Tertutup - Usaha Jasa Boga - Usaha Gedung Pertemuan |

--

------

---

--

| 7. | Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM | 1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) 3. Pengesahan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 4. Izin Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut 5. Izin Pangkalan LPG 6. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi 7. Izin Usaha Mendirikan Mesin Penghancur Batu (Stone Crussher) 8. lzin Usaha Mendirikan mesin Pencampur Material. |
|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB): - IMB Fungsi Usaha - IMB Fungsi Ganda/Campuran - IMB Fungsi Khusus - IMB Fungsi Keagamaan - IMB Fungsi Sosial Budaya 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 3. Izin Reklame 4. Izin Perkuburan Khusus |
| 9. | Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman | 1. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan 2. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman |
| 10. | Bidang Keuangan Daerah | 1. Keterangan Fiskal 2. Izin Usaha dan Pungutan Retribusi Rumah Makan |
| 1 1 . | Bidang Perhubungan | 1. Izin Usaha dan Pungutan Retribusi Bidang Perhubungan - Jasa Labuh - Jasa Tambat - Sewa Tanah dan Pungutan Perairan - Izin Usaha Perusahaan Non Pelayaran (SIUPNP) - Angkutan Umum Khusus Dalam Kabupaten - Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) Dalam Kabupaten - Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Dalam Kabupaten - Izin Usaha Bongkar Muat (PBM) Dalam Kabupaten - Izin Usaha Reklamasi - Izin Usaha Pengerukan - Izin Operasi Galangan/Bengkel Kapal - Izin Usaha Salvage Setra Pekerjaan BawahAir - Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - Izin Usaha Pelabuhan Khusus Lokal Untuk Kepentingan Sendiri - Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal Untuk Kepentingan Sendiri - Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal |


•


| | | - Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal - Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal - Izin Trayek/Izin Operasi dan Kartu Pengawasan - Izin lnsidentil |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Bidang Komunikasi dan Informatika | 1. Izin Pembangunan Tower Radio 2. Izin Pembangunan Tower Televisi 3. Izin Pembangunan Tower Jasa Selular 4. Izin Pembangunan Tower Lainnya 5. Izin Wartel, Jastel dan Warnet 6. Retribusi TV Kabel 7. Izin Usaha Jasa Titipan |
| 13. | Bidang Lingkungan Hidup | 1. Izin Lingkungan 2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Izin Pendaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengankutan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta |
| NO | BIDANG | NON PERIZINAN |
| 1. | Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) - TDPBaru - TDP Pendaftaran Ulang - TDP Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan - TDP Perubahan - TDP Penggantian (Hilang/Rusak) 2. Tanda Daftar Industri (TDI) 3. Tanda Daftar Gudang 4. Surat Keterangan Asal |
| 2. | Bidang Pariwisata dan Kebudayaan | Tanda Daftar Usaha Pariwisata |
| 3. | Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM | 1. Rekomendasi Mendirikan Kantor Cabang Pelaksana Tenaga Kerja Indonesia Swasta 2. Rekomendasi Pengurusan Izin Usaha Pertambangan Ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi |



-d



## BUPATI MINAHASA TENGGARA,

.J


JAMES SUMENDAP

| NO | PEJABAT | PARAF KOORDINASI | KET. |
|------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | Kepala Seksi Kebijakan Harmonisasi dan Advokasi | (� | |
| 2 | Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan Data dan Pelaporan | ft' | |
| 3 | Sekretaris DPMPTSP | Ck | |
| 4 | Kepala DPMPTSP | Ir | |
| 5 | Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan | /h | |
| 6 | Aslsten Perekonomian dan Pembangunan | I I I I _/ | / |
| 7 | Sekretaris Daerah | 't | |
| 8 | Wakil Bupati Minahasa Tenggara | ,., | |
| 9 | Bupati Minahasa Tenggara | | Dimohon untuk ditandatangani |