Unknown Unknown Nomor 7Q Tahun 2013 tentang SANTUNANKEMATIANBAGIMASYARAKAT MISKIN DI KABUPATENMUSI BANYUASIN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSI BANYUASIN, - a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meringankan beban masyarakat khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Musi Banyuasin yang anggota keluarganya meninggal dunia sehingga diperlukan dukungan pernbiayaan berupa santunan kernatian; - b. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nornor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pernberian Santunan Kernatian, Buku Nikah Gratis dan SIM Gratis bagi Masyarakat Musi Banyuasin, tidak sesuai lagi peruntukannya sehingga perlu diganti; - C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Santunan Kernatian bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Musi Banyuasin; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lernbaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lernbaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan . Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lernbaran Negara Tahun 1956 No. 57) ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Surnatera Selatan, sebagai Undang-Undang , ' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 24); 6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 103); (berlaku 02 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUJSIBANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN NOMOR 7Q TAHUN2017
TENTANG
SANTUNANKEMATIANBAGIMASYARAKAT MISKIN DI KABUPATENMUSI BANYUASIN
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSI BANYUASIN,
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meringankan beban masyarakat khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Musi Banyuasin yang anggota keluarganya meninggal dunia sehingga diperlukan dukungan pernbiayaan berupa santunan kernatian;
- b. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nornor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pernberian Santunan Kernatian, Buku Nikah Gratis dan SIM Gratis bagi Masyarakat Musi Banyuasin, tidak sesuai lagi peruntukannya sehingga perlu diganti;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Santunan Kernatian bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Musi Banyuasin;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lernbaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lernbaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan . Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lernbaran Negara Tahun 1956 No. 57) ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Surnatera Selatan, sebagai Undang-Undang
·
.
, '
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 24);
6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 103);
"
"
.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURANBUPATI TENTANGSANTUNANKEMATIANBAGJ MASYARAKAT MISKINDI KABUPATEN MUSIBANYUASIN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Asuransi adalah Asuransi yang memberikan santunan kematian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Masyarakat miskin adalah masyarakat miskin di Kabupaten Musi Banyuasin yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT)yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
9. Ahli Waris adalah orang yang ditunjuk oleh ke1uarga untuk mengurus asuransi kematian;
10. Santunan kematian adalah pemberian bantuan kepada masyarakat miskin Kabupaten Musi Banyuasin yang telah meninggal dunia;
11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Musi Banyuasin, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
,
· .
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya. disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data nama kepala keluarga dan hubungan dalam keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud diberikannya santunan kematian bagi masyarakat miskin adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten untuk membantu masyarakat miskin yang meninggal dunia;
- (2) Tujuan diberikannya santunan bagi masyarakat miskin, adalah meringankan beban masyarakat miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.
SANTUNAN KEMATIAN
BAB III - SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 3
- (1) Setiap masyarakat miskin yang meninggal dunia mendapatkan santunan kematian;
- (2) masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah yang terdaftar dalam basis data terpadu (BDT) yang diterbitkan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah;
- (3) santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan untuk biaya penyelenggaraan jenazah, biaya pemakaman dan biaya lainnya;
- (4) santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh ahli waris atau badan yang mengurus pemakaman.
BABIV
PENYELENGGARA SANTUNAN KEMATIAN
BAB III - SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 4
- (1) santunan kematian bagi masyarakat miskin diselenggarakan oleh Bupati dilaksanakan oleh Perusahaan
"
,',
Asuransi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Perundang-undangan;
- (2) persyaratan Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- a. berbadan hukum;
- b. memiliki izm usaha peraauransian dari Otoritas J asa Keuangan;
- c. memiliki tata kelola usaha yang baik;
- d. bersedia membuka kantor pelayanan di Ibukota Kabupaten setelah ditetapkan sebagai penyedia jasa asuransi; dan
- e. memiliki program asuransi kematian;
Pasa15
Perusahaan Asuransi berhak :
- a. menerima anggaran santunan kematian dari APBD;dan
- b. mendapat~an informasi dan data terkait santunan kematian dari Pemerintah Kabupaten.
Pasa16
Perusahaan Asuransi berkewajiban untuk :
3. membayarkan klairn asuransi kernatian kepada ahli waris yang telah rnernenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini;
- b. melaporkan pelaksanaan pembayaran asuransi kernatian kepada Bupati rnelalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
- c. rnenjaga kerahasiaan data, informasi darr/ atau keterangan yang diperoleh dari Pernerintah Kabupaten.
BABV
SYARATDAN TATA CARA
BAB III - SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 7
Untuk memperoleh santunan kernatian, pernohon harus memenuhi syarat :
- a. surat permohonan dari ahli wans atau badan yang mengurus pemakaman, yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan camat;
"
.
- b. surat kuasa ahli waris yang ditunjuk dan disepakati oleh keluarga bermaterai Rp. 6.000.diketahui oleh Kepala Desay Lurah dan Camat;
- c. surat keterangan kematian dari Kepala Desai Lurah diketahui Camat;
- d. fotokopi KTP yang meninggal dunia (dibuktikan aslinya pada saat menyerahkan berkas);
- e. fotokopi KTP dan KKahli waris (dibuktikan aslinya pada saat menyerahkan berkas);
- f. surat pengantar dari Kepa1aBagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
- g. akte kematian asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Pasa18
Tata .. cara pemberian santunan kematian adalah sebagai berikut:
- a. ah1i waris melaporkan peristiwa kematian anggota keluarganya kepada Kepala DesajLurah setempat;
- b. Kepala DesajLurah melaporkan kepada Camat adanya warga miskin di desajkelurahan yang meninggal dunia;
- c. Camat meneruskan laporan Kepala Desai Lurah kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- d. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah meminta Perusahaan Asuransi yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi bersama Perangkat Kecamatan yang mengurusi kesejahteraan sosial;
- e. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah menindaklanjuti hasil verifikasi yang memenuhi syarat untuk proses pemberian santunan kematian oleh Perusahaan Asuransi; dan
- f. Perusahaan Asuransi membayar klaim asuransi kematian kepada ahli waris atau badan yang mengurus pemakaman yang telah memenuhi syarat.
"
.
'
BABVI
BESAR SANTUNAN KEMATIAN
Pasa19
8antunan kematian yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000,(tigajuta rupiah) per orang yang meninggal dunia.
BAS VII
PEMBIAYAAN
PasallO
- (1) Pembiayaan santunan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dikelola oleh Bagian 8ekretariat Daerah; dimaksud dalam ayat (1), Kesejahteraan Rakyat
gAg VIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 11
Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013- tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan 8antunan Kematian, Buku Nikah Gratis dan 81M Gratis bagi Masyarakat Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

Penetapan: Diundangkan di Sekayu Pada Tanggal If:, Februari PIt. SEKRET A KABUPATE

Penetapan: Ditetapkan di Sekayu pada tanggal r; Februari 20~11 Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN r I H. YUSNIN ?-Vrp jJH/APRIYADI BERIT A DAERAH KABUPA TEN MUS! BANYUASlN TAHUN 2017 NOMOR..!o. 2017 '. . ## BERITA ACARA Nomor: 188.451~1'BANIII/2017

Verifikasi: Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (02-03-2017) · bertempat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini : ## &lt;, I. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH 1. Drs. M. Jaya.,M.Si 2. Johan Wahyudi, S.Pd.I.,M.Si

Penandatangan: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Penandatangan: Kepala Subbagian Sosial Budaya 3. Edy Mahyudin, S.Pd.i Staf ## II. I BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 1. Dicky Meiriando, SSTP, MH 2. Mujadi, SH, M.Si

Penandatangan: Kepala Bagian Hukum

Penandatangan: Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan Sesuai ketentuan Pasat 82 Peraturan Menter; Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah melakukan pembahasan terhadap : '.

Penandatangan: 1. Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Musi Banyuasin; ## Dengan basil pembahasan sebagai berikut :

Penandatangan: - a. Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana tersebut diatas, telah sesuai dengan 'Ketentuan pembentu'Kan produ'K hu'Kum sebagaimana diatur da\am Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 iahun 2015; - b. Subtansi materi Rancangan Peraturan Supati sebagaimana tersebut diatas, telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekayu, tanggal, bulan dan tahu tersebut diatas ## BAG IAN KESRA SETDA KAB. MUBA 1. Drs. M. Jaya.,M.Si 2. Johan Wahyudi, S.Pd.I.,M.Si 3. Edy Mahyudin, S.Pd.i .. ## BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MUBA ~ 1. Dicky Meiriando, SSTP, MH (·······A·r~~ .. i··~··) 2. Mujadi, SH, M.Si ( ... -/ .. VV~'yw'" )