PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2008 tentang TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (berlaku 4 Februari 2008)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
15. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
17. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
18. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 - disingkat DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
BAB II - PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2
Pasal 2
- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan
BAB II - PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2
Pasal 3
Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB III
Pasal 4
- (1) Rencana pembangunan daerah meliputi:
- a. RPJPD;
RPJMD . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.
- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan:
- a. penyusunan rancangan awal;
- b. pelaksanaan Musrenbang;
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan rencana.
Bagian Kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal
BAB III
Pasal 5
- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
- (2) RPJPD provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional.
- (3) RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi.
- (4) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.
Paragraf 2 Pelaksanaan Musrenbang
BAB III
Pasal 6
- (1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah.
Paragraf 3
Perumusan Rancangan Akhir
BAB III
Pasal 7
- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan
BAB III
Pasal 8
- (1) DPRD bersama kepala daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.
BAB III
Pasal 9
- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi paling lama 1 (satu) bulan kepada Menteri.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB III
Pasal 10
- (1) Gubernur menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi kepada masyarakat.
- (2) Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
Bagian Ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal
BAB III
Pasal 11
- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.
- (2) RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah.
- (3) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan
BAB III
Pasal 12
- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bapppeda.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.
Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang
BAB III
Pasal 13
- (1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
Musrenbang . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah.
Paragraf 3
Perumusan Rancangan Akhir
BAB III
Pasal 14
- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda
BAB III
Pasal 15
- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi disampaikan kepada Menteri.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
BAB III
Pasal 16
- (1) Gubernur menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi kepada masyarakat.
- (2) Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Bagian Keempat Rencana Kerja Pembangunan Daerah Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal
BAB III
Pasal 17
- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD.
- (4) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (5) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (6) Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.
Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang
BAB III
Pasal 18
- (1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.
- (2) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya.
- (3) Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan antar-Rancangan Renja SKPD dan antarRKPD kabupaten/kota dalam dan antarprovinsi.
- (4) Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD dan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
antar-Rencana Pembangunan Kecamatan.
BAB III
Pasal 19
- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota difasilitasi oleh pemerintah provinsi.
BAB III
Pasal 20
- (1) Musrenbang RKPD kabupaten/kota dimulai dari Musrenbang desa atau sebutan lain/kelurahan, dan kecamatan atau sebutan lain.
- (2) Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan setelah Musrenbang kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB III
Pasal 21
- (1) Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca-Musrenbang RKPD provinsi.
- (2) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca-Musrenbang RKPD kabupaten/kota.
Paragraf 3 Perumusan Rancangan Akhir
BAB III
Pasal 22
- (1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda.
- (2) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda
BAB III
Pasal 23
- (1) RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dan RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi kepada Menteri.
- (3) Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (4) RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB III
Pasal 24
- (1) Gubernur menyebarluaskan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi kepada masyarakat.
- (2) Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
BAB IV - RENSTRA DAN RENJA SKPD Pasal 25
Pasal 25
- (1) SKPD menyusun Renstra-SKPD.
- (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (4) Kecamatan atau sebutan lain sebagai SKPD menyusun Renstra kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB IV - RENSTRA DAN RENJA SKPD Pasal 25
Pasal 26
Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.
BAB IV - RENSTRA DAN RENJA SKPD Pasal 25
Pasal 27
- (1) SKPD menyusun Renja-SKPD.
- (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
BAB IV - RENSTRA DAN RENJA SKPD Pasal 25
Pasal 28
Renja SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Sumber Data
BAB V - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 29
- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
- c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. potensi sumber daya daerah;
- f. produk hukum daerah;
- g. kependudukan;
- h. informasi dasar kewilayahan; dan
- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
BAB V - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 30
- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri.
BAB V - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 31
Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 32
Data dan informasi, serta rencana tata ruang
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diolah melalui proses:
- a. analisis daerah;
- b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
- c. perumusan masalah pembangunan daerah;
- d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
- e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.
Paragraf 1
Analisis Daerah
BAB V - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 33
- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda provinsi dan kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan.
- (3) Bappeda provinsi dan kabupaten/kota menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Paragraf 2
Identifikasi Kebijakan Nasional Yang Berdampak Pada Daerah
BAB V - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 34
- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.
Paragraf 3
Perumusan Masalah Pembangunan Daerah
BAB V - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 35
- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.
Paragraf 4
Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif
dan Sumber Pendanaan
BAB V - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 36
- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun
BAB V - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 37
Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 5
Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah
BAB V - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 38
- (1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.
BAB V - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 39
Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama SKPD.
Bagian Ketiga
Sistematika Rencana Pembangunan Daerah
BAB V - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 40
- (1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis isu-isu strategis;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan; dan
- f. kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
- j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (4) Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. isu-isu strategis
BAB V - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 41
- (1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD antarkabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.
- (4) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD antarprovinsi dilakukan oleh Menteri.
BAB V - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 42
- (1) Tata cara koordinasi antarkabupaten/kota di dalam penyusunan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut oleh gubernur.
- (2) Tata cara koordinasi antarprovinsi di dalam
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 - penyusunan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri.
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pengendalian
BAB VI - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 43
- (1) Menteri melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi.
- (2) Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
- (3) Bupati/walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.
BAB VI - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 44
Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi pengendalian terhadap :
- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
BAB VI - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 45
- (1) Pengendalian oleh gubernur, bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada kepala daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.
- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
- (3) Bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.
Bagian Kedua
Evaluasi
BAB VI - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 47
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi evaluasi terhadap :
- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.
BAB VI - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 48
- (1) Evaluasi oleh gubernur, bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
- a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
BAB VI - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 49
Gubernur, bupati/walikota berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.
Bagian Ketiga
Perubahan
BAB VI - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 50
- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
- c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
BAB VI - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 51
Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Bagian
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB VI - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 52
- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
BAB VI - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 53
- (1) Bagi daerah yang belum menyusun RPJPD, penyusunan RPJMD dapat mengacu pada dokumen rencana pembangunan daerah sebelumnya.
- (2) Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ## ANDI MATTALATTA

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, ttd Wisnu Setiawan
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
## TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
## I. UMUM
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.
Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:
1. Meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai
efektivitas . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 - efektivitas perencanaan.
Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah ( top down ) dan bawah-atas ( bottom up )
Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.
Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.
Tata cara dan tahapan perencanaan daerah dilakukan oleh lembaga atau badan perencanaan di lingkup pemerintahan pusat dan daerah maupun unit organisasi publik, meliputi (1) lembaga negara dan lembaga daerah, (2) departemen/nondepartemen dan dinas/nondinas daerah.
Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi antarlingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional.
Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.
Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antarlembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.
Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 - pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Yang dimaksud dengan: 'Transparan' adalah membuka diri