PERATURAN BUPATI MA Nomor 63 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH (berlaku 21 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Malang.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Malang.
8. Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Daerah.
9. Pengawasan adalah proses kegiatan pemantauan, pemeriksaan, pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang diikuti oleh tindak lanjut hasil temuan dari proses kegiatan tersebut.
10. Pemeriksaan adalah salah satu cara atau bentuk dan teknik pengawasan yang dilakukan dengan jalan mengamati, menyelidiki atau mempelajari secara cermat dan sistematis serta menilai dan menguji kebenaran dari pelaksanaan pekerjaan dan segala dokumen serta keterangan-keterangan lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Inspektorat Daerah
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Inspektorat Daerah mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk database serta analisis data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Inspektorat;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengawasan;
- f. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengawasan;
- g. penyelenggara urusan kesekretariatan pada Inspektorat;
- h. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan;
- i. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- j. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak pengawasan serta pelaporannya; dan
- l. penggunaan dan pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.
Bagian Kedua Inspektur
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
Inspektur mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengawasi, membina, melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pengawasan tugas pemerintahan dan pembangunan Daerah; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional daerah;
- d. penyusunan, penginventarisasian data dan pengoordinasian dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, dan rumah tangga.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9
- (1) Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- b. Sub Bagian Perencanaan;
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat.
Paragraf 1 Sub Bagian Administrasi dan Umum
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas:
- a. melakukan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. melakukan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan;
- c. melakukan urusan kepegawaian;
- d. melakukan pengelolaan urusan keuangan;
- e. melakukan urusan aset, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana dan/atau program kerja pengawasan;
- b. menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- c. menyusun anggaran Inspektorat;
- d. menyusun statistik Inspektorat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. mengadministrasi laporan hasil pengawasan;
- c. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- d. menyusun laporan dan statistik hasil pengawasan;
- e. menyelenggarakan kerja sama pengawasan;
- f. melakukan administrasi pengaduan masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat Inspektur Pembantu Wilayah
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13
Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi:
- a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; dan
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian dan supervisi tugas pengawasan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15
- (1) Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari:
- a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi dan/atau satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
TATA KERJA
BAB V - TATA KERJA
Pasal 17
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat Daerah selaku Pejabat Pemerintah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat Daerah bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya guna pencapaian tujuan administrasi pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 18
- (1) Setiap pimpinan dan bawahan pada satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan pejabat masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 19
- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB VI - DALAM JABATAN
Pasal 20
- (1) Inspektur, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 21
Biaya penyelenggaraan Inspektorat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22
Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 21/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 1 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 Januari 2017.

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016 Nomor 3 4 Seri C

## Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen BUPATI MALANG,

pada tanggal 21 Desember 2016

ttd.

## H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH


: GARIS KOORDINASI

## BUPATI MALANG,

ttd.

## H. RENDRA KRESNA