PERATURAN DAERAH MA Nomor 12 Tahun 1956 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEMH KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGAMN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH MBUPATEN PASAMAN
NOMOR ? rAHUN 2OL4 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEMH KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGAMN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,
- a, bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum RpBo,' keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan oiiam tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran zoi+;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf at perubahan APBD Kabupaten pasaman Tahun Anggaran z0t4 perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah;
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan baerah provinsi sumatera Tengah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) io, Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3a});
2. undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39BB);
5. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoo: Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun zoo4 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. undang-UndanglNomor 15 Tahun zoo4 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan t,legira (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun zoo4 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor lo4, tambihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ++Zt);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor t2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun zoo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a}afl;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun zoo4 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daeiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara nepuotit&lt;- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
8. 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran ruegira Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 573il;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoot Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2oo4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44t6 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun zooT (Lembaran t{eglra Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4llZ);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran ruegari Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45oz) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran r,legara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor !7t, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor t37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor i,40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. 20, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan penerapan standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45g5);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Z2.Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2s, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lil;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia rahun 2olt Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun z0lz tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nbmor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 5z7z);
4. 2T.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telaI diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
5. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumbe? dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 39 Tahun 20t2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun zot2 Nomor 540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanjl Daerah rahun Anggaran 2014 (Berita Negara nepubiik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3Z);
8. 3l.Peraturan Daerah Kabupaten pasaman Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten pasaman (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19 );
32. Peraturan Daerah Kabupaten pasaman Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi dan tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nom or 23 );
33. Peraturan Daerah Kabupaten pasaman Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok pengeroraan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten pasaman Tahun 2008 Nomor 3);
11. 34.Peraturan Daerah Kabupaten pasaman Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten pasaman Tahun iott Nomor 11);
.
\_/
35. Peraturan Daerah Kabupaten pasaman Nomor B Tahun zot4 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pasaman Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2Ot4 Nomor B);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN
dan
BUPATI PASAMAN
MEMUTUSKAN
MCNETAPKAN :
PEMTURAN DAEMH KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEMH KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2014
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ZOL4 semula berjumlah Rp.733.180.569.400,00 bertambah seiumlah Rp. til,l6i,ztt,gt3.57 sehingga menjadi Rp.894,882,78L,3L3.57. Dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
- a. Semula
Rp. 671.680.372.100,00
- b. Bertambah
Rp. 124.245.566.900,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan
Rp. 795.925.939.000,00
2. Belanja Daerah
- a, Semuta
Rp. 731.180.569.400,00
- b. BerLambah
Rp. 149.523,211.913,57
Jumlah Belanja setelah perubahan
Rp. 880.103.781.313,57
( Defisit ) Setelah perubahan
Rp. (84.777.842.3t3,57)
3. Pembiayaan Daerah
- a. penerimaan
1. Semula
Rp. 61,500.197.300,00
2. Bertambah
Rp. 37.456.645.013;57
Jumlah penerimaan seterah perubahan
Rp. 98.956,842.313,57
- b. pengeluaran
1. Semula
Rp. 2.000.000.000,00
- 2, Beftambah
Rp. 12.179.000.000;00
Jumlah Pengeluaran seterah perubahan
Rp 14.179.000.000,00
Pembiayaan Netto
Rp, 84.777.842.313,51
sisa Lebih pembiayaan Anggaran setelah perubahan
Rp.
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- d. DBH Cukai Tembakau
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
2. Bertambah
1. Semula
- a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula
2. Beftambah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp.57,204.598.134,00
- b. Dana Perimbangan
1. Semula
2. Bertambah
yang sah setelah perubahan Jumlah Pendapatan Lain-lain daerah
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana jenis pendapatan: dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
- a. Pajak daerah
1. Semula
2. Berkurang
Yang sah setelah perubahan
- (3) Dana perlmbangan sebagaimana dimaksud pendapatan: pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
- a. Dana Bagi Hasil pajak/Bukan pajak
1. Semula
- 2, Berkurang / (Berkurang)
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan
- Dana Alokasi Umum b.
1. Semula
- 2, Bertambah/(berkurang)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah
- Dana Alokasi Khusus C
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 40.303.016.300,00
Rp. 16.901.581.834,00
Rp. 609.038,568.650,00
Rp. 725.467.215.00
Rp. 129.557.305.000,00
Rp. 6.585.126.800,00
- Rp. (81.50a.250,00)
Rp. 18,529.986.400,00
Rp. 16.024,637.200,00
Rp.
Rp. t6.024.637.200,00
Rp. 5a2.067.878.000,00
Rp.
-
Perubahan
Rp. 542.067.878.000,00
Rp. 50.669.030.000,00
Rp.
-
Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan
Rp. 609.164.035,866,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1. Semula
Rp. 22.338.787.150,00
2. Bertambah
Rp. 107.218.517,85d,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 6.503.622.550,00
- b. Retribusi daerah
1. Semula
Rp. t7.542.716.800,00
2. Beftambah
Rp. 9.138.541.141;00
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan
Rp. zo.osT2s7.g4t,oo
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1. Semula
Rp. 6.055.721600,00
2. Berkurang
Rp.
(565.990.357:00)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang dipisahkan setelah perubahan
Rp. 5.489.731 .243,0A
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. Semula
Rp. 10.119.451.100,00
2. Bertambah
Rp.
8.410.535.300,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan
Rp. 50.669.030.000,00
Rp.
277.023.450,00
Rp. 125.467.216,00
Perubahan Rp, 402.490.666,00
1. Semula
2. Bertambah
Jumlah DBH Cukai Tembakau setelah
Rp.
Rp. 2.034.300.000,00
np. z.o:+^:00.000,00
Rp.
Rp.
Rp,
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan
- b. Dana Darurat
2. 1, Semula
2. Bertam bah/( berkurang)
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan
- c. Dana Bagi Hasil pajak
2. Bertambah
1. Semuta
Rp. 22.338.787.150,00
Jumlah Dana Bagi Hasil pajak setelah perubahan Rp. zl.lgq.ga6.000,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula
2. Bertambah
Jumlah Dana Penyesuaian dan
Rp. 99.10a.894.000.00
otonomi Khusus setelah perubahan
- e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
Rp. 5.056.198,850;00
Rp.
Rp. 99.104,894.000,00
1. Semula
2. Bertambah
Rp.
1.023.125.000.00
Jumlah Bantuan Keuangan dari provinsi atau
Rp.
dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 1.023.125.000,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
2. 1, Semuta
- a. Belanja Tidak Langsung
2. Bertambah
Rp. 388.419.651.600,00
Rp. 110.418.384,276,57
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rpjg&amp;g38J35.876,57
1. Semuta
- b. Belanja Langsung
2. Bertambah
Rp. 342.760.917.800,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan
Rp. 39.104,827.637,00
Rp 3Br- g6,{.2+s.+37,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
3. Belanja Subsidi C\_
Rp. 343, 122.37 t.000,00
Rp. 107,424.15t.204,57
Perubahan Jumlah Belanja pegawai setelah
1. Semula
2. Beftambah
- b. Belanja Bunga
1. Semula
Rp. 450. 546.522.204,57
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan
Rp.
- Rp,
Rp.
1. Semula
2. Bertam bah/(berkurang)
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan
Rp.
Rp.
Ro.
- d. Belanja Hibah
1. Semula
2. Bertambah
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
- e. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula
2. Beftambah
- f. Belanja Bagi Hasil
1. Semula
2. Beftambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan
- g. Belanja Bantuan Keuangan
1. Semula
2. Bertambah
- h. Belanja Tidak Terduga
1. Semula
2. Berkurang
Rp. 11.387.500.000,00
Bp, 2.234.72Q,000,00
Rp. L3.622.220.000,00
Rp. 1.686.000.000,00
Rp. 98e,-sJo,Pqq,0o
Rp.
800.000.000,00
Bp.
;
Rp. 800.000.000,00
Rp. 27.923.780.600,00
Ro, 74.78Q..072,00
Rp. 3.500.000.000,00
Rp, (303,..2Q7.0Q0,,00)
Rp. 11.042.904.000,00
Rp. 292,.395.s00,00
Rp. 166.522.553.900,00
Ro. ?7,9,33.6.77 .7 QB*OQ
Rp. 165. 195.459.900,00
Rp. 1.Q878,,754",,369.00
Rp. 176.074.214.269,00
Rp. 61.500.197.300,00
Rp.. 3.7.450.8f"5,Q 13,52
Rp. 98.956.842.313,57
Rp. 2.000.000.000,00
Rp. 12.179.000.Q00,09
Rp. 14.t79.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 2.674.500.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 27.998.560.672,00
lumlahBelanjaTidakTerdugasetelahPerubahan R.p. 3.196.233.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
1. Semula
2. Beftambah
lumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp. 11.335.299.500,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
1. Semula
2. Beftambah
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 194.456.231.668,00
- c. Belanja Modal
1. Semula
2. Beftambah
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan
1. Semula
2. Beftambah
lumlah Penerimaan setelah Perubahan
- b. Pengeluaran
1. Semula
2. Beftambah
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
i
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
1. Semula
2. Beftam bah/(berkurang)
5. Rp.
- a. S|LPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah
1. Semula
Rp. 61.500.197,300,00
2. Bertambah
Rp. 36.310.510.661,57
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan
Rp.97.g10.707.96t,57
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang) Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan
- Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah C.
1. Semula
2. Bertam ba h/(berkurang)
- Jumlah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp,
- Penerimaan Pinjaman daerah sejumlah d.
1. Semula
2. Bertam bah/(berkurang)
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp.
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
1. Semula
2. Bertam bah/(berkurang)
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman
setelah Perubahan
- Penerimaan Piutang daerah sejumlah f.
- 1, Semula
Rp.
2. Bertambah
Rp. 1.146.134.352.00
Jumlah Penerimaan Piutang daerah setelah perubahan Rp. 1.L46.134.352,00
- g. Kegiatan Lanjutan sejumlah
1. Semula
2. Bertambah/ (berkurang)
Rp.
Ro.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
- Rp,
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
- Jumlah Kegiatan Lanjutan setelah perubahan
Rp.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan : huruf b terdiri dari jenis
- a. Pembentukan Dana cadangan sejumlah
- Rp.
Ro
setelah Perubahan
- c. Pembayaran Pokok utang sejumlah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pembayaran pokok utang
Yang jatuh tempo setelah perubahan
Rp. 14.179.000.000,00
- 1, Semula
2. Bertambah/ (berkurang)
- Jumlah Pembentukan Dana cadangan setelah Perubahan
- Penyertaan Modal (investasi) pemerintah Daerah b
1. Semula
Rp. 2.000.000.000,00
2. Bertambah
Rp. 12.179.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Ro.
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan
Rp.
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

Rekapitulasi Jumlah lumlah Pegawai Per Golongan dan per Jabatan; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

3. Lampiran IIa

4. Lampiran III

5. Lampiran IV

6. Lampiran V

7. Lampiran VI

- B. Lampiran VII

9. Lampiran VIII

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten pasaman.


Diundangkan di Lubuk Sikaping pada tanggal ll Agustus 2014

DAEMH KABUPATEN PASAMAN,


Ditetapkan di Lubuk Sikaping pada tanggal I I Agustus 20L4

BUPATI PASAMAN,

BENNY UTAMA

I

I