Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Dan. Barang Daerah Kabupaten Sintang, maka seba�� pedom� dalam pelaksanaan persidangan Majelis Perttmbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang, perlu diatur Hu.kum Acara Sidang; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk kepastian hukum dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang; 3. Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 4. menjamin yang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , T�9MM �IDQ�M Rwµb»k J�d�nesia Nemer 3851); - · · - - - - - - · . - · · · - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); . . .,, r . . 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 ten�� Perbendaharaan (Lembaran Negara Repu 1 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lernbaran Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentan� Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Ja��k Keuangan (Lembaran Negara Repu i Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2�04 tenw.:\_� Perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pus. dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8?, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4654); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. 1 0. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8. 1 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006; v., I' t ai - 58 Tahun 2005 P intah Nomor h Peraturan emen Keuangan Daera tentang Pengelolaan blik Indonesia Tahun (Lembaran Negara TRep�han Lembaran Negara 2005 Nomor 140, am . Re ublik Indonesia Nomor 4578), 1 5 . - . Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemenntah · tarian antara p b ian Urusan Pemenn tentang em agi . ah Daerah Provinsi, dan Pemerintah, Pemennt an t /Kota (Lembaran Pemerintahan Daerah Kab.up�:un 2007 Nomor Negara Republik Indonesia Re ublik 82, Tambahan Lembaran Negara p Indonesia Nomor 4737) ; 17. - p . Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemenntah binaan Dan Pengawasan tentang Pedoman Pe� Daerah (Lembaran Penyelenggara�n Pemeni:i�=un 2005 Nomor 165, Negara Repubhk Indonesia Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Nornor 4593); 16. - . N 41 Tahun 2007 Peraturan Pemenntah omor b tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lem ar 8 a; Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor . , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 19. - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 20. 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 25. Peraturan ... 25. . N ri Nomor 25 Tahun Peraturan Menten Dalrun ege Pengaduan 2007 tentang Pedoman Penanganan . Dalam Masyarakat Di Lingkungan Kementenan Negeri dan Pemerintah Daerah; 27. . N ara Pendayagunaan Aparatur Peraturan Menten eg PAN/03/2008 tentang Negara Nornor : PER/04/M. . . Kode Etik Pengawasan Intern Pemenntah, 26. . N · Nomor 28 Tahun Peraturan Menten Dalarn egen K d Etik 2007 tentang Norma Pengawasan dan o e Pejabat Pengawas Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur N N . PER/OS/M PAN/03/2008 tentang egara omor . · p · tah · Standar Audit Aparat Pengawasan Intern emenn ' 28. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 29. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat; 30. 7. :SL Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah; 32. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah; 33. 34. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8); l't I I (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat]
I
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANO �OMOR 3 TAHUN 2015
TENT ANG
HUKUM �c�i�iAt;1Mt:�i�piN���pruJJ11i�TI RUGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SiNTANG,
Menimban�
I
I
- a. bahwa untuk melaksanakan\_ Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Dan. Barang Daerah Kabupaten Sintang, maka seba�� pedom� dalam pelaksanaan persidangan Majelis Perttmbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang, perlu diatur Hu.kum Acara Sidang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk kepastian hukum dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
3. Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. menjamin yang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , T�9MM �IDQ�M Rwµb»k J�d�nesia Nemer 3851); - · · - - - - - - · . - · · · -
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); . .
r:
.,, r
. .
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 ten�� Perbendaharaan (Lembaran Negara Repu 1 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lernbaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentan� Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Ja��k Keuangan (Lembaran Negara Repu i Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2�04 tenw.:\_� Perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pus. dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8?, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. 1 0. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. 1 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;
1
r
r
v.,
I' t ai
f
e
a
r
5
"
- 58 Tahun 2005 P intah Nomor h Peraturan emen Keuangan Daera tentang Pengelolaan blik Indonesia Tahun (Lembaran Negara TRep�han Lembaran Negara 2005 Nomor 140, am . Re ublik Indonesia Nomor 4578), 1 5 .
- . Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemenntah · tarian antara p b ian Urusan Pemenn tentang em agi . ah Daerah Provinsi, dan Pemerintah, Pemennt an t /Kota (Lembaran Pemerintahan Daerah Kab.up�:un 2007 Nomor Negara Republik Indonesia Re ublik 82, Tambahan Lembaran Negara p Indonesia Nomor 4737) ; 17.
- p . Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemenntah binaan Dan Pengawasan tentang Pedoman Pe� Daerah (Lembaran Penyelenggara�n Pemeni:i�=un 2005 Nomor 165, Negara Repubhk Indonesia Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Nornor 4593); 16.
- . N 41 Tahun 2007 Peraturan Pemenntah omor b tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lem ar 8 a; Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor . , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 19.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 20.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan ...
r-
25. . N ri Nomor 25 Tahun Peraturan Menten Dalrun ege Pengaduan 2007 tentang Pedoman Penanganan . Dalam Masyarakat Di Lingkungan Kementenan Negeri dan Pemerintah Daerah;
27. . N ara Pendayagunaan Aparatur Peraturan Menten eg PAN/03/2008 tentang Negara Nornor : PER/04/M. . . Kode Etik Pengawasan Intern Pemenntah,
26. . N · Nomor 28 Tahun Peraturan Menten Dalarn egen K d Etik 2007 tentang Norma Pengawasan dan o e Pejabat Pengawas Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur N N . PER/OS/M PAN/03/2008 tentang egara omor . · p · tah · Standar Audit Aparat Pengawasan Intern emenn ' 28.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 29.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat; 30.
7. :SL Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah; 32.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah; 33.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
1
•
r:
l't
I I
6
Menetapkan
I
7
I
5
'J
37. n Sintang Nomor 2 Peraturan Daerah Kabupate Organisasi Perangkat Tahun 2008 tentang Susunan s: tang (Lembaran · tah Kabupaten in 2 daerah Pemenn . Tahun 2008 Nomor , Daerah Kabupaten Smtang ah l(abupaten Sintang Tambahan Lembar� Daer telah diubah dengan Nomor 2} sebaga1mana Sintang Nomor 5 Peraturan Daerah Kabupat� Kabupaten Sintang Tahun 2013 (Lembaran D�er an Daerah Ka.bu paten Nomor 5, Tambahan Lem ar Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
KUM ACARA SIDANG PERATURAN BUPATI TENTANG H T U UTAN GANTI RUGI MAJELIS PERTIMBANGAN TUN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Selain pengertian sebagaimana dimaksud dala-'? 1;3AB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Peraturan Bupati Sm�ng Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah Kabupatcn Sintang. adalah:
- a. Hukum acara adalah ketentuan hukum yang mengatur antara lain, tata kerja MP-TGR baik tuntutan, pcmeriksaan, tata cara persidangan, pernbuktian, putusan baik pengenaan ganti rugi atau pembebasan ganti rugi serta nonna dan kode ctik.
- b. Penuntut adalah sekretaris MP-TGR yang dibcri wewenang oleh peraturan mi untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan MP-TGR.
3. c.&gt; Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan kasus kerugian negara/ daerah kesidang MP-TGR yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh MP-TGR di sidang MP-TGR.
- d. Mengadili adalah serangkaian tindakan MP-TGR untuk menerima, memeriksa dan memutus kasus kerugian negara/daerah ## BAB II
KEDUDUKAN MP-TGR
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- menyelesaikan el"':1g1an n. . . di lin kungan pemerintah a. semua pegawai negen sipil 1 g daerah, termasuk pegawai tidak tetap;
-tuk membantu dalam MP-TGR dibentuk oleh Bupati un ah t hadap· . k . egara/ daer er .
- b. pimpinan dan anggota DPRD;
- c. pejabat pemerintahan; D ah· d. pegawai pada Badan Layanan -�mum r;erBUMD)·
3. f pihak lainnya antara lain kepala desa an · p awaratan Desa atau desa serta anggota Badan ermusy . u pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa ata . badan/ organ lainnya/ masyarakat lainnya. pegawai negeri bukan bendahara.
- e. pegawai pada Badan Usaha M1hk Dae ( d perarigat
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
MP-TGR berkedudukan di Ibu Kota Pemerintah Kabupaten Sin tang.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- ( 1 ) Sidang MP-TGR dilakukan di tempat kedudukan atau di tempat lain dalam daerah hukum Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Tempat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Ketua.
BAB Ill SUSUNAN MP-TGR Bagian Pertama Urn um
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- ( 1 ) MP-TGR dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) MP-TGR terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
- b. lnspektur;
- c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- (3) personil lain seperti Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Hukum, dan/ atau Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja terkait.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
Susunan MP-TGR terdiri dari Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR yang bertindak sebagai Penuntut dan Panitera (bukan anggota MP-TGR).
r:
r:
f I
r
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
- dan fungsmya ( 1 ) MP-TGR dalam melaksanakan tugas
Bagian Kedua Sekretariat MP-TGR Pasal8
- dibantu oleh sekretariat. . . in oleh satu orang (2) Sekretariat MP-TGR dipimp\_ b langsung kepada koordinator yang bertanggunroawa
- (3) ��fu.:��iat MP-TGR dibentuk dan ?i;e�1��R te;��� Keputusan Bupati dengan Sekretana pada lnspektorat.
Bagian Ketiga . Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 9
MP-TGR terdiri dari Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekret8:1°1-s MP-TGR yang bertindak sebagai Penuntut dan Pamtera (buk� anggota MP--TGR) diangkat dan diberhen�an oleh 1?upatl dengan Keputusan Bupati secara ex-officio sebag�mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau diteritukan lam oleh Bupati dengan
- (2) Honorarium atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lain ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. ( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya MP-TG R (Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP� TGR, Sekretaris MP-TGR yang bertinda� sebagai Penuntut dan Panitera) diberikan honorarium atau sebutan lainnya.
Bagian Keenam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya keanggotaan MP-TGR didasarkan pada kode etik MP-TGR sebagai berikut:
- a. menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah/janji yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
- b. menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.
memperdalam ...
1
·
::
s
r
( ' ·'" (,e l :
r- z :
: ·
·
f '
: J L, J
� t ·
l t
' ·
, ,
:
.
..I f
� '
- .1 1 - ,1 r ..11, , \_, , . , ... ; .. · -------
.1 1 - .i r ;; ·
- guasaan ilmu c. memperdalam dan memperlu:e:k!� dengan tugas pengetahuan, khususnya yan� nakan dalarn proses sebagai MP-TOR, untuk . d1�egara/daerah dengan penyelesaian kasus kerugi7u-adilnya sesuai dengan setepat-tepatnya dan �ea an diamanatkan ole.h kewenangan dan kewaJ1ban Ira gRepublik Indonesia Undang-Undang Dasar Neg
- Tahun 1945. an kerjasarna, memup�k d. memelihara hubID:!ga martabat dan narna baik, kesetiakawanan, rnenj . dan
- berikut: . dak menurut ketentuan yang a. bersikap dan bertin . .
- digariskan dalam Tata Cara\_Pers1d�anterkait dalam b. memperlakukan sernua pihak y / g d rah secara I . k ruzian negara ae pen ye esa1an e "-. . . · dak memihak berimbang, tidak disknmmatlf dan ti
- (imparsial); b ktif didasarkan c. menjatuhkan putusan secara O ye 1 d t kepada fakta dan hukum yang '.3-Pa dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa .kea�tlan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal,
- e. tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menjaga jarak untuk tidak berhubungan l a n g k s u 1 n� ataupun tidak langsung, dan tidak mengadakan . o 'u s: dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan kasus yang akan '.3-tau sedarig ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan;
- f. tidak mengeluarkan pendapat atau pemyataan di luar persidangan atas sesuatu kasus yang sedang ditanganinya mendahului putusan;
- g. memelihara hubungan kerjasama, saling membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling
- ( 1 ) Majelis �ehormatan MP-TGR bersifat ad hoc, terdiri atas 3 (tiga) orang anggota MP-TGR yang dibentuk oleh Bupati.
I
rr -, t'·.1 : '
' "
"
1
1
- diduga melakukan (2) D 1 hal anggota MP-TGR yang anksi Majelis a am dengan 5 ' 1 ku pelanggaran diancam . /Wakil Bupati se a Kehormatan terdiri atas Bupa!iggota MP-TGR y3:ng Ketua dan 2 (dual orang . . ka diperlukan dan 2 ' 1 h Bupati serta Jl . ditentukan o � ' ditentukan oleh Bupatl. (dua) orang lamnya yang
Paragraf2 Tu gas
MP TGR bertugas: Laku Majelis Kehormatan -ik dan Pedoman Tingkah a. menegakkan Kode Eti
- MP-TGR; lkan informasi atau b. mencari dan\_ . men�mpu an berkaitan atau yang keterangan dan p1hak-pih� Y � pelanggaran yang berkepentingan dengan ug
- dilakukan oleh anggota M P - ka T G R . tindakan yang akan c. memeriksa dan memutus n diputuskan oleh Bupati.
Paragraf 3
Pemeriksaan
dilakukan MP-TGR Pemeriksaan Majelis secara tertutup. Kehormatan
Paragraf 4 Pembelaan
Setelah dilakukan pemeriksaan, anggota MP-TG R yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk membela diri.
Paragraf 5
Putusan
- ( 1 ) Sebclum putusan diambil setiap anggota Majelis Kehormatan wajib memberi pendapatnya.
- (2) Putusan sejauh mungkin diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (3) Putusan berisi pernyataan bahwa anggota MP­ TGR yang diduga melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau terbukti tidak bersalah, dan rekomendasi agar anggota MP-TGR yang diduga melakukan pelanggaran:
- a. dijatuhi hukuman berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dalam hal terbukti bersalah, atau
- b. direhabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah.
KEKUASAAN MP-TGR
- (1) MP-TGR merupakan majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final.
s
5
r
- . daklanjuti setiap (2) MP-TGR bertugas �emn . negara/daerah genai kerugian . id informasi/laporan men ti rugi rnelalui SJ ang. dan melaksanakan tuntutan gan �agaimana dimaksud
- (3) Da!am melaksanakan tugas se akan fungsi untuk pada ayat ( 1 ) MP-TGR menyelenggar
- "Tlelakukan: . ru ian negara/ daerah; . a. rnenghitung jumlah ke ak g . ksi bukti-bukti
- lk bukti-bu tr pe k c. mengumpu a� b dahara telah melaku an pegawai negen bukan an en hukum sehingga perbuatan me.la� keru ian negara/ daerah;
- dan · t ntut s SJ-sa ' b tan b. memenksa ter u , a tidaknya unsur per ua . memeriksa terhadap ad dilakukan oleh pegawai me!awan hukum yang negeri bukan bendahara; k . ndukung bahwa
- mengakibatkan terjadinya k k g n milik pegawai . . h d harta e ayaa . d. rnenilai ter a ap . . ikan sebagai jarnman negeri untuk dijadi ah· . k · negara/ daer ,
- penyelesaian erugian. ara/ daerah melalui e. menyelesaikan kerugian neg
- SKTJM; d B pati sebagai f. memb&lt;:'rikan pertimbangan kepadala u enetapkan bahan pengambilan keputusan am m pembebanan sementara; . kerugian
- g. penatausahaan penyelesaian
- negara/ daerah; . · a tau h. memutus atas pengenaan ganti kerug1an pembebasan ganti kerugian; atau
- i. menyampaikan laporan atas putusan pengen�an ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Kepala Daerah sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Bupati atas pengenaan
- ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian.
- (4) Untuk keperluan perneriksaan tuntutan ganti rugi MP­ TGR dapat mernanggil atau meminta data atau keterangan dari pihak ketiga.
BAB IV SUSUNAN SEKRETARIAT MP-TGR Bagian Pertama Um urn
PasaJ 20
BAB III - KEKUASAAN MP-TGR
Pasal 8
- (1) Sekretariat MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari unsur Inspektorat, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Badan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
MP-TGR terdiri dari Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekret8:1°1-s MP-TGR yang bertindak sebagai Penuntut dan Pamtera (buk� anggota MP--TGR) diangkat dan diberhen�an oleh 1?upatl dengan Keputusan Bupati secara ex-officio sebag�mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau diteritukan lam oleh Bupati dengan
- (2) Honorarium atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lain ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. ( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya MP-TG R (Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP� TGR, Sekretaris MP-TGR yang bertinda� sebagai Penuntut dan Panitera) diberikan honorarium atau sebutan lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya keanggotaan MP-TGR didasarkan pada kode etik MP-TGR sebagai berikut:
- a. menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah/janji yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
- b. menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.
memperdalam ...
1
·
::
s
r
( ' ·'" (,e l :
r- z :
: ·
·
f '
: J L, J
� t ·
l t
' ·
, ,
:
.
..I f
� '
- .1 1 - ,1 r ..11, , \_, , . , ... ; .. · -------
.1 1 - .i r ;; ·
- guasaan ilmu c. memperdalam dan memperlu:e:k!� dengan tugas pengetahuan, khususnya yan� nakan dalarn proses sebagai MP-TOR, untuk . d1�egara/daerah dengan penyelesaian kasus kerugi7u-adilnya sesuai dengan setepat-tepatnya dan �ea an diamanatkan ole.h kewenangan dan kewaJ1ban Ira gRepublik Indonesia Undang-Undang Dasar Neg
- Tahun 1945. an kerjasarna, memup�k d. memelihara hubID:!ga martabat dan narna baik, kesetiakawanan, rnenj . dan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 13
- berikut: . dak menurut ketentuan yang a. bersikap dan bertin . .
- digariskan dalam Tata Cara\_Pers1d�anterkait dalam b. memperlakukan sernua pihak y / g d rah secara I . k ruzian negara ae pen ye esa1an e "-. . . · dak memihak berimbang, tidak disknmmatlf dan ti
- (imparsial); b ktif didasarkan c. menjatuhkan putusan secara O ye 1 d t kepada fakta dan hukum yang '.3-Pa dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa .kea�tlan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal,
- e. tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menjaga jarak untuk tidak berhubungan l a n g k s u 1 n� ataupun tidak langsung, dan tidak mengadakan . o 'u s: dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan kasus yang akan '.3-tau sedarig ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan;
- f. tidak mengeluarkan pendapat atau pemyataan di luar persidangan atas sesuatu kasus yang sedang ditanganinya mendahului putusan;
- g. memelihara hubungan kerjasama, saling membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 14
- ( 1 ) Majelis �ehormatan MP-TGR bersifat ad hoc, terdiri atas 3 (tiga) orang anggota MP-TGR yang dibentuk oleh Bupati.
I
rr -, t'·.1 : '
' "
"
1
1
- diduga melakukan (2) D 1 hal anggota MP-TGR yang anksi Majelis a am dengan 5 ' 1 ku pelanggaran diancam . /Wakil Bupati se a Kehormatan terdiri atas Bupa!iggota MP-TGR y3:ng Ketua dan 2 (dual orang . . ka diperlukan dan 2 ' 1 h Bupati serta Jl . ditentukan o � ' ditentukan oleh Bupatl. (dua) orang lamnya yang
Paragraf2 Tu gas
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 15
MP TGR bertugas: Laku Majelis Kehormatan -ik dan Pedoman Tingkah a. menegakkan Kode Eti
- MP-TGR; lkan informasi atau b. mencari dan\_ . men�mpu an berkaitan atau yang keterangan dan p1hak-pih� Y � pelanggaran yang berkepentingan dengan ug
- dilakukan oleh anggota M P - ka T G R . tindakan yang akan c. memeriksa dan memutus n diputuskan oleh Bupati.
Paragraf 3
Pemeriksaan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 16
dilakukan MP-TGR Pemeriksaan Majelis secara tertutup. Kehormatan
Paragraf 4 Pembelaan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 17
Setelah dilakukan pemeriksaan, anggota MP-TG R yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk membela diri.
Paragraf 5
Putusan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 18
- ( 1 ) Sebclum putusan diambil setiap anggota Majelis Kehormatan wajib memberi pendapatnya.
- (2) Putusan sejauh mungkin diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (3) Putusan berisi pernyataan bahwa anggota MP­ TGR yang diduga melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau terbukti tidak bersalah, dan rekomendasi agar anggota MP-TGR yang diduga melakukan pelanggaran:
- a. dijatuhi hukuman berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dalam hal terbukti bersalah, atau
- b. direhabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah.
KEKUASAAN MP-TGR
BAB III - KEKUASAAN MP-TGR
Pasal 19
- (1) MP-TGR merupakan majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final.
s
5
r
- . daklanjuti setiap (2) MP-TGR bertugas �emn . negara/daerah genai kerugian . id informasi/laporan men ti rugi rnelalui SJ ang. dan melaksanakan tuntutan gan �agaimana dimaksud
- (3) Da!am melaksanakan tugas se akan fungsi untuk pada ayat ( 1 ) MP-TGR menyelenggar
- "Tlelakukan: . ru ian negara/ daerah; . a. rnenghitung jumlah ke ak g . ksi bukti-bukti
- lk bukti-bu tr pe k c. mengumpu a� b dahara telah melaku an pegawai negen bukan an en hukum sehingga perbuatan me.la� keru ian negara/ daerah;
- dan · t ntut s SJ-sa ' b tan b. memenksa ter u , a tidaknya unsur per ua . memeriksa terhadap ad dilakukan oleh pegawai me!awan hukum yang negeri bukan bendahara; k . ndukung bahwa
- mengakibatkan terjadinya k k g n milik pegawai . . h d harta e ayaa . d. rnenilai ter a ap . . ikan sebagai jarnman negeri untuk dijadi ah· . k · negara/ daer ,
- penyelesaian erugian. ara/ daerah melalui e. menyelesaikan kerugian neg
- SKTJM; d B pati sebagai f. memb&lt;:'rikan pertimbangan kepadala u enetapkan bahan pengambilan keputusan am m pembebanan sementara; . kerugian
- g. penatausahaan penyelesaian
- negara/ daerah; . · a tau h. memutus atas pengenaan ganti kerug1an pembebasan ganti kerugian; atau
- i. menyampaikan laporan atas putusan pengen�an ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Kepala Daerah sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Bupati atas pengenaan
- ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian.
- (4) Untuk keperluan perneriksaan tuntutan ganti rugi MP­ TGR dapat mernanggil atau meminta data atau keterangan dari pihak ketiga.
BAB IV SUSUNAN SEKRETARIAT MP-TGR Bagian Pertama Um urn
PasaJ 20
- (1) Sekretariat MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari unsur Inspektorat, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Badan
2. Kepegawaian Daerah, dan unsur instansi terkait. (2) Susunan Sekretariat MP-TGR sebagaimana dimaksud
3. dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari: a. Koordinator;
- b. Kepala Tata Usaha;
- c. Para Anggota;
Keanggotaan
Sekretanat
MP-TGR
sebagaimana
- dimaksud pada ayat (2), terdiri dari: a. Inspektur sebagai Koordinator Sekretariat;
- b. Sekretaris Inspektorat sebagai Kepala Tata Usaha;
-i: , t ·
-
J l �
-
1� · - r:
f l , \_
�Jt t i · ·
.
sur
Inspektorat,
- diri dari un c. Para Anggota yang ter :{1 Pengelolaan Keuangan Sekretariat Oaerah, Ba an d tan Oaerah, Badan dan Aset Oaerah, Dinas Pen a�: instansi terkait. Kepegawaian Daerah, dan uns
Bagian Kedua . Tugas dan Fungs1
P�sal 21 . aksud dalam Pasal Sekretariat MP-TGR sebagau�ana dim
20, memiliki tugas dan fungs1:
. . trasi kepada MP-TGR,
- Bupati, dan pihak lainnya yang mpulan data,
Memberikan pelayan\_an admm1s terkait;
- b. Membaritu MP-TG� dalam �al penrerkait dengan penyajian informasi dan do u�en kerugian Negara/Daerah/Desa,\_ k tatausahaan MP-
- c. Melaksanakan tugas dan fungsi e TGR.
Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak
BAB III - KEKUASAAN MP-TGR
Pasal 22
- (2) Setiap anggota sekretariat wajib mentaati ketentuan peraturan, norma dan kode etik yang berlaku:
2. iib laksanakan tugas ( 1 ) Setiap anggota sekretariat waji me . b dengan sebaik-baiknya dan pen1:1\_h tanggung\_pwa ·
- (3) Anggota sekretariat berhak atas . honoranum yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Bagian Keempat Prasarana dan Sarana
BAB III - KEKUASAAN MP-TGR
Pasal 23
- ( 1 ) Demi keamanan, ketertiban, kewibawaan, dan kelancaran pelaksanaan tugas MP-TGR perlu disediakan prasarana gedung yang refresentatif.
- (2) Prasarana gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) digunakan sebagai tempat sekretariat dan tempat diselenggarakannya rapat dan sidang MP-TGR.
BAB III - KEKUASAAN MP-TGR
Pasal 24
- ( 1 ) Prasarana gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, terdiri dari sarana ruangan minimal 4 (Empat) ruangan.
- (2) Sarana ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Ruangan Sidang MP-MTGR;
- b. Ruangan Rapat;
- c. Ruangan kerja dan arsip;
- d. Ruangan Tunggu Sidang MP-TGR.
- (3) P:asarana kantor dan sarana ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), perlu dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan gedung dan ruangan serta perlengkapan dan peralatan elektronik dan sound system yang memadai.
BAB V ...
BABV
SKENARIO PERSIDANGAN
Bagian Pertama
BAB III - KEKUASAAN MP-TGR
Pasal 25
Skenario persidangan MP-TGR disusun te:gantunga:;-da siruasi dan kondisi saat persidangan akan diselengar n.
BAB III - KEKUASAAN MP-TGR
Pasal 26
. . . mana dimaksud dalam Pasal Skenano persidangan sebagru dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 25, secara umum, sebagaimana tercantum I Peraruran ini,

## Bagian Kedua

Pengarnanan sidang MP-TGR dilaksanakan oleh . Pemen"ntah yang diberikan Aparat/ SKPD / Instansi wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk .i:nenjaga keamanan dan ketertiban umum serta kewaJ1bannya menegakan kebijakan daerah.

## Pengamanan Sidang Pasal 27

## Pasal 28

- ' l ) Setiap kali diselenggarakannya sidang MP-TGR yerlu dilakukan tindakan pengamanan secara memadai.
- \2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , oleh Sekretariat atas nama MP-TGR mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Aparat/SKPD/Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

## Pasal 29

- ( ) Petugas pengamanan persidangan melakukan pengamanan di luar dan berjaga di pintu masuk dan di pintu keluar ruangan sidang.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tidak diperkenankan memasuki ruangan sidang saat persidangan sedang dilangsungkan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memasuki ruangan sidang atas permintaan Ketua Sidang untuk melakukan pengamanan terhadap Ketua dan Anggota Sidang, apa bila dalam hal terjadi keadaan yang tidak terkendali di dalam ruangan sidang.

## Pasal 30

Biaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI...

�

r:

r

f

I

fl

## BABVl HUKUMACARA Bagian Pertama Penugasan MP-TGR

## Pasal 31

- (2) Penugasan MP-TGR untuk melaksanakan si ang -TGR ditetapkan dengan surat tugas.. MP TGR
2. k MP-TGR untuk ( 1 ) Bupati segera menugas an /d ah rnenindaklanjuti setiap kasus kerugian negara a�r h rnelalui sidan MP-TGR selambat-lambatnya '. (tuju \_) . . g . laporan/informas1 hasil han sejak menenma Itahuen atasan langsung pengawasan dan/ atau pemben . B dan t k al SKPD . hasil pemenksaan a a au ep a , ik l h aparat Pemeriksa Keuangan; hasil pemen sa�n ° e ik pengawasan intern/fungsional; dan hasil pemen saan oleh aparat penegak hukum. . d MP
- (3) Surat tugas tentang penunJukka�. -sebagaimana dimaksud pada ayat (2). d1s1apkan dan diajukan oleh sekretariat kepada Bupati. MP-TGR
- (4) Surat tugas tentang penunjukkan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) derigan menunjuk susunan keanggotaan MP-TGR yang terd1n dari Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR selaku penuntut dan Panitera.

## Bagian Kedua

Persiapan Persidangan Paragraf 1 Penuntutan

## Pasal 32

Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR selaku penuntut berwenang melakukan penuntutan sesuai penugasan sebagairnana climaksud da1am Pasal 25 dengan mengajukannya kesidang MP-TGR.

## Pasal 33

Dalam hal informasi atau kasus kerugian negara/ daerah iilakukan oleh beberapa orang pegawai negeri bukan bendahara, penuntut dapat melakukan penuntutan terht.dap masing-masing tertuntut secara terpisah.

## Pasal 34

- ( 1 ) Penuntut mengajukan penuntutan ke sidang MP-TGR disertai dengan surat tuntutan yang didasarkan pada informasi kerugian negara/ daerah.
- (2) Penuntut membuat surat tuntutan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi antara lain:
- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan melawan hukum yang dituntut dengan menyebutkan jurnlah kerugian negara/daerah, waktu dan tempat kerugian negara/ daerah itu dilakukan serta sumber informasi kerugian negara/ daerah.

r:

'

l l

f

l

t'

Z

/

- (3) "'urunan surat tuntutan disampaikan kepada t�rtuntu\ pada saat yang bersamaan dengan penyampaian sura pengajuan kesidang MP-TGR. · aria
- (4) Bentuk dan format Surat Tuntutan. �ebagrum tercantum dalam Lampiran II Peraturan mi.

## Pasal 35

t tuntutan sebelum Penuntut dapat mengubah sura pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi ahli dengan tujuan untuk menyempurnakan surat runtutan-

## Paragraf 2

Panggilan

- Pasal 36 . MP-TGR ( 1 ) Pemberitahuan untuk datang kes1dang dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada �ertuntut �e alamat kanto� organiknya yang terakhir atau di . alamat te�pa tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya t1da\_k diketahui disampaikan ditempat ked1aman terakhir melalui pemerintah kelurahan/ desa.
- (3) Penyerahan dan penerimaan surat panggilan oleh tertuntut sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- (2) Penyampaian surat panggilan kepada tertuntut pegawai negeri/ pejabat diberi tembusan kepada atasannya tempat tertuntut bertugas atau kepada pihak lainnya kepada pimpinan SKPD yang menjadi tern pat terjadi kerugian negara/ daerah.

## Pasal 37

- ( 1 ) Penuntut menyampaikan surat panggilan kepada tertuntut yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Surat panggilan disertai dengan penegasan kepada tertuntut untuk menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan tertuntut, membawa bukti-bukti berupa surat-surat, dokumen lainnya beserta petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.
- (3) Bentuk dan format surat panggilan sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan ini.

## Pasal 38

Surat panggilan kepada tertuntut, saksi-saksi, atau saksi ahli ditandatangani oleh Ketua MP-TGR.

## Bagian Ketiga

Pemeriksaan

## Pasal 39

- ( 1 ) Pemeriksaan dilakukan oleh MP-TGR melalui persidangan pada hari yang ditentukan sesuai Pasal 31 ayat (1) MP-TGR bersidang.

- . . ik aan di sidang MP(2) Ketua sidang memimpm pemen . 5 dalam bahasa TOR yang dilakukan secara lisan d aksi di rti oleh tertuntut an 5 ' Indonesia yang 1menge . . . a a tidak serta Ketua sidang wajib menjaga sup � ang dilakukan hal atau diajukan per��my:mbe�kan mengakibatkan tertuntut atau saks1 m jawaban secara tidak bebas. · membuka
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan Ketua sidang sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.

## Pasal 40

- 1 (2) . "ika tertuntut temyata telah dipanggi secara ah tidak datang di sidang tanpa alasan yang 8 ' pemeriksaan tidak dapat dilangsungk8:n da� Ke�:­ sidang memerintahkan agar tertuntut d1panggil se I lagi. . d .
- . tahkan supaya tertuntut ( 1) Ketua sidang memenn . Ialui sekretaris dipanggil masuk keruang sidang me selaku penuntut. . sah tetapi
- (3) Jika dalam pemeriksaan ada lebih an seorang tertuntut clan tidak semua tertuntut hadir pada h�i sidang, pemeriksaan terhadap tertuntut yang hadir dapat dilangsungkan.
- (4) Ketua sidang memerintahkan agar tertunt�t yan? tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah d1pangg1l secara sah untuk kedua kalinya, dipanggil pada sidang berikutnya untuk kesempatan yang terakhir.
- (5) Dalam hal tertuntut tidak hadir pada persidangan ketiga tan pa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh tertuntut.

## Pasal 41

- ( 1 ) Tertuntut yang dipanggil dan hadir dalam ruangan sidang wajib mengangkat sumpah/janji sebelum memberikan keterangan dan pembelaannya.
- (2) Sumpah/janji tertuntut sama dengan sumpah/ janji saksi/ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

## Pasal 42

- ( 1) Pada permulaan sidang, Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan tertuntut supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) Sesudah itu Ketua sidang meminta kepada penuntut untuk membacakan surat tuntutan.
- (3) Selanjutnya Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila tertuntut tidak mengerti, penuntut atas permintaan Ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

## Pasal 43

- (1) Pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan tertuntut atas permintaan keterangan dan pembelaannya atas tuntutan yang dituntut kepadanya.

r:

' -

/

- . ama tertuntut dapat mengajukan (2) Pada\_ s1d�g yang. s . b kti-bukti tertulis atau saksi-saksi, saksi ahli, u . k lainya yang dokumen lainnya atau petunJU mengguntungkan tertuntut.

## Pasal 44

- (2) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Se\_ e s da Sekretaris dan Panitera sebagaimana dim�sud f� k ayat ( 1 ) harus diganti, dan apa 1 a . 1 a mengundurkan diri dan jika kasus telah diputus. . ' idak ah dan Ketua putusan dimakaud ti s . . memerintahkan kasus tersebut segera d1s1dangkan kembali dengan susunan MP-TGR yang berbeda.
2. Keanggotaan MP-TGR (Ketua, Wakil Ketua, Anggo:�b' ( 1 ) · dan Panitera) waji Sekretaris/Wakil Sekretans . bil mengundurkan diri dari suatu persidangan apa 1 d : k 1 sedarah atau semen terikat hubungan e uarga uami/ istri sampai derajat kesatu, atau hubungan :ran MPmeskipun telah bercerai dengan salah se g TGR pada Majelis yang sama. kr tari /Wakil

## Pasal 45

- (2)- Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan pihak-pihak lainnya termasuk sesama anggota MP-TGR.
- ( 1 ) Keanggotaan MP-TGR (Ketua, Wakil Ket:1a, Anggota, Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Panitera) waJ\_1b mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu kasus yang ditanganinya.
- (3) Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) atau ayat (2) apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan susunan MP-TGR yang berbeda.

## Pasal 46

Anggota MP-TGR dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan penyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya tertuntut/ saksi.

## Pasal 47

Ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan disidang.

## Pasal 48

- ( 1 ) Atas permintaan anggota MP-TGR, Ketua sidang dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.
- (2) Saksi yang diperintahkan oleh Ketua sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib datang di persidangan dan tidak diwakilkan.

c

- ki n telah dipanggil (3) Dalarn hal saksi tidak datang 1:1es pu a sidang dapat dengan patut untuk kedua kalmya, Ketu keterangan mengambil putusan tanpa mendengar\_ saksi, dan Ketua sidang melanju�r pers:�=�==�·yang
- (4) Biaya untuk mendatangkan saksi e pers . di beban diminta oleh pihak yang bersangkutan menja 1 dari pihak yang meminta.
- Pasal 49 . ( 1 ) Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang de�1 dipandang sebaikseorang menurut urutan yang nden ar baiknya oleh Ketua sidang setelah me g pendapat penuntut dan/atau tertuntut. .
- ( ) Ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangtaan 2 k t at lahir umur a u tentang nama Ieng ap, e?1p ' tern at tanggal lahir jenis kelamm, keban�saan, al' ah tinggal agarda dan pekerjaan, selanjutnya ap saksi , kenal dengan tertuntut sebelum tertuntut melakukan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan, serta apakah saksi berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, '.3-taU apakah saksi suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

## Pasal 50

- ( 1 ) Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah:
- 7 (tujuh belas) tahun;
- a. anak yang belum berusia 1 a tau
- b. orang sakit ingatan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Ketua sidang dapat menerima pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf a, untuk didengar keterangannya.

## Pasal 51

- (1) Sebelum saksi/ahli · memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji dirnuka persidangan yang dituntun oleh ketua majelis atau anggota majelis '.ainnya.
2. (2)' Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Saksi yang beragama Islam mengucapkan sumpah dengan cara berdiri dan didampingi petugas sumpah yang memegang Al Quran bagi mereka yang beragama islam diatas kepala dari pada yang mengucapkan sumpah, dengan lafaz sumpah sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan menerangkan dengan sebenar-benarnya, dan tiada Iain dari pada yang sebenarnya".

b. Saksi . . .

- Kri t Protestan · beragama s en di · b. Saks1 yang 1 . . . dengan cara ber rri mengucapkan sumpah JanJ1 belah kanan sarnpai sambil mengangkat tangan sek jari telunjuk dari setinggi telinga \_dan merenta: aribentuk huruf "V". jari tengah sehmgga merup an Kristen Khatolik Sedangkan untu�j�::r�ajuk, jari tengah, jari :�i: :re::�mengucapkan sumpah/janji, yang bunyinya sebagai berikut:
- a akeri menerangkan "Saya berjanji bahwa s�yd lain dari pada yang dengan sebenarnya dan ua a " sebenamya, semoga tuhan menolong saya .
- ff du mengucapkan c. Saksi yang beragama m b diri sarnbil sumpah/janji dengan cara er . b . mengucapkan sumpah/janji yang bunymya se agai beriut:
- "Om atah parama wisesa. saya bersurnpah bahwa saya akan menerangkan dengan se�enamya dan tiada lain dari pada yang sebenamya.
- d. Saksi yang beragama Budha men�capkan sumpkah dengan cara berdiri sarnbil . rnengucap an sumpah/janji yang bunyinya sebaga1 benut:
- "Dami sang hyang adi budha, saya akan bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenamya.".
- e. Saksi yang karena kepercayaannya mengucapkan sumpah dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai beriut:
- "Saya berjanji, bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.".
- (3) Ahli mengucapkan sumpah/janji dengan cara sesuai agamanya masing-masing sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dengan mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:
- "Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya, dengan sebaik-baiknya".
- (4) Tertuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), mengucapkan sumpah/janji dengan cara sesuai agamanya masing-rnasing sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

## Pasal 52

- ( 1) Pertanyaan yang diajukan kepada tertuntut/ saksi/ ahli oleh anggota MP-TGR lainnya disampaikan melalui Ketua sidang.

- . dimaksud pada ayat (2) Apabila pertanyaan sebagrumana . dang tidak ada rt"mbangan Ketua si ( 1 ) menurut pe I rtanyaan itu ditolak. kaitannya dengan sengketa, pe

## Pasal 53

ak di dengar keterangannya Dalam hal saksi( ah�i yan� an �arena halangan yang tidak dapat nadir di persidang�P-TGR dapat datang ke dapat dibenarkan oleh hukum, k . saksi/ ahli untuk tempat tinggal atau. t � m p d a :u ���dengar keterangan mengambil sumpah/JanJl . d. · leh tertuntut. saksi/ahli dimaksud tanpa diha m O

Pasal 54 l k ang sah meno a Dala.n hal saksijahli ��pa alas:eJksaan terhadapnya untuk bersumpah/beIJanJI maka pe telah diberikan tetap dilakukan dan keterangan yang tk keyakinan merupakan keterangan yang dapat mengua an hakim.

- Pasal 55 d t ( 1 ) Jika saksi/ahli karena halangan yang �ah tidak '.1 � h hadir di sidang atau tidak dipanggil karena ja t ti ggalnya atau karena tempat kediaman atau tempa m . sebab lain yang berhubungan deng� �epentmg� negara, maka keterangan yang telah d1benkannya itu dibacakan. ib ik
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah di en an dibawah sumpah, maka keterangan it� disamakan nilainya dengan keterangan saksi/ ahli di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

## Pasal 56

Setiap kali seorang saksi/ ahli selesai memberikan keterangan, Ketua sidang menanyakan kepada ten::untut bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

## Pasal 57

- ( 1 ) Anggota MP-TGR dapat meminta kepada tertuntut/ saksi/ ahli segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- (2) Penuntutdan anggota MP-TGR lainnya dengan perantaraan Ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada tertuntut/saksi/ahli.
- (3) Anggota MP-TGR, penuntutan atau tertuntut dengan perantaraan Ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi/ ahli untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

## Pasal 58

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada tertuntut maupun kepada saksi/ ahli.

## Pasal 59

- ( 1) Setelah saksi memberi keterangan, Ketua sidang dapat minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mandengar keterangan saksi yang lain dan saksi lainnya dipanggil masuk oleh Ketua sidang untuk didengar katerangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.

,/�-

- saling bercakap­ (2) Para saksi selama sidang dilarang cakap.

Pasal 60 k · mengenai k terangan sa si Ketua sidang dapat men?engar e tut untuk itu Ketua ha! tertentu tanpa hadimya ter�un\_ �ang sidang akan sidang minta te:tuntut k�luar n ::iak boleh diteruskan tetapi sesudah itu pemen��:a 'tahukan semua rial pada sebelum kepada tertuntu� 1 en waktu tertuntut tidak hadir.

## Pasal 61

. . . d disangka palsu, Ketua Apabila keterangan saksi di 51 ang gguh-sungguh . tk dengan sun sidang mempennga an . keterangan yang kepadanya supaya membenkan man pidana yang sebenarnya dan mengemukakan :�ca tetap memberikan dapat dikenakan kepadanya apa 1 a keterangan palsu.

Pasal62 k · b atau menolak untu Jika tertuntut tidak mau menJ\_a�a adan a Ketua menjawab pertanyaan yang diaJukan kep y 'lab it sidang menganjurkan untuk r\_nenj�wab dan sete 1 u pemeriksaan dilanjutkan atau dinentikari.

## Pasal 63

- ( 1 ) Jika tertuntut/saksi bertingkah laku yang tidak ?atut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ket�a sidang menegumya dan jika teguran itu tidak dnndahkan Ketua sidang memerintahkan supaya tertunrut dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya tertuntut.
- (2) Dalam hal tertuntut secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadimya tertuntut.

## Pasal 64

Jika tertuntut atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

## Pasal 65

- ( 1 ) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal­ pasal sebelumnya untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik­ baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

## Pasal66

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang MP-TGR, Ketua Sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

l ' .

f'

3

5

'!

'[

7

## Pasal 67

ala

- k ada tertuntut seg ( 1) Ketua sidang memperlihat�an ep dan menanyakan bukti atau dokumen lamnya enal bukti atau kepadanya . apaka\_h t�:tnt��l:���ti atau dokumen dokumen lamnya itu, Jl a P. oleh Ketua sidang lainnya itu diperlihatkan juga
- kepada saksi. t k pembuktian, Ketua (2) Apabila dianggap perlu un u erlihatkan surat atau sidang membacakan atau memp t atau saksi dan . k ada tertuntu 1 benta acara . ep se erlunya tentang ha selanjutnya minta keterangan P itu.
- Pasal 68 ik tid k dapat diselesat an ( 1 ) Apabila suatu penun�tan . a emeriksaan pada 1 (satu) han pers1dangan, . p dilanjutkan pada hari persidangan benkutnya yang ditetapkan. . dib ·tahukan
- kepada (2) Hari persidangan benku�ya 1 en TGR tertuntut setelah disepakati oleh anggota MP-·
- Pasal 69 . . bukti ( 1) Setelah pemeriksaan tertuntut, saksi-�s1, 8;1ili, -bukti, dokumen lainnya dan petunjuk lainnya dmy�takan selesai, Ketua sidang menyatakan bahwa pemenksaan dinyatakan ditutup.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) harus didasarkan atas surat tuntutan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- (2) Sesudah itu anggota MP-TGR mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah tertuntut, saksi, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (4) Dalam musyawarah tersebut, semua anggota MP-TGR mengajukan pendapat secara bergiliran diawali dari sekretaris selaku penuntut selanjutnya anggota MP-TGR lainnya dan terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Ketua majelis dan semua pendapat harus disertaipertimbangan beserta alasannya.
- (5) Pada asasnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai a tau terdapat beda pendapat ( dissienting opinion), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. putusan di ambil dengan suara terbanyak;
- b. jika ketentuan sebagaimana huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi tertuntut.
- (6) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan dimaksud dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- (7) Putusan MP-TGR dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada tertuntut.

r­

I

I

l

S

T

Bagian Keempat Pembuktian

Pasal 70 ganti · tuhkan pengenaan MP-TGR tidak boleh rnenja rtu tut kecuali apabila kerugian negara/ daerah kepadda t!iat :ukti yang sah, dan dengan sekurang-kurangnya ua t erbuatan melawan memperoleh keyakinan bah.wa sua u fdaerah benar-benar hukum/kelalaian dan kerugian negara harus mengganti terjadi dan bahwa tertuntut yang kerugian negara/ daerah.

## Pasal 71

- ( 1 ) Alat bukti yang sah ialah:
- b. keterangan ahli;
- a. keterangan saksi;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan tertuntut. sudah diketahui tidak perlu (2) Hal yang secara umum dibuktikan.

## Pasal 72

- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. . . . . .
2. ( l) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang MP-TGR. .
3. . (3) Keterangan beberapa saksi yang berdiri send1�1-send1n tentang suatu kejadian atau keadaan dapat d1gunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lam sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- (4) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, MP-TGR harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup clan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (5) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebaga itambahan alat bukti sah yang lain.

## Pasal 73

- ( 1) Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang MP-TGR.
- (2) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.

5

1

f

3

.,

5

t

'

5

�

. Pasald:1am Pasal 71 ayat(l) huruf Surat sebagaimana d1mak�ud u dikuatkan dengan c dibuat atas sumpah Jabatan ata s�mpah, adalah: . dalam bentuk resmi yang

- yang jelas dan tegas ten t ketentuan peraturan b. surat yang dibuat menuru t yang dibuat oleh perundang-undan�an atau su::rmasuk dalam tata pejabat mengena1 hal yang . bnya dan yang laksana yang menjadi tanggux:ig jawa uatu hal atau diperuntukkan bagi pembuktian ses sesuatu keadaan: . ahli yang memuat
- 1 a. berita acara dl;ill surat am an berwenang atau yang dibuat oleh peJabat umum Y g muat keterangan dibuat diha�apannya, yang �g didengar, dilihat tentang kejadw.n atau keadd�� cfisertai dengan alasan atau yang dialaminya sen m, "tu tang keterangannya i
- c. surat keterangan dan seo�ang en enai sesuatu pendapat berdasarkan keahhanny� � g cara resmi hal atau sesuatu keadaan yang dirninta se dari padanya;
- surat lain yang hanya dapat berlaku j\_ika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. d.

## Pasal 75

- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya dapat diperoleh dari:
2. ( 1 ) Petunjuk sebagaimana dimaksud \_dal\_am Pasal 71 ayat ( 1 ) huruf d meliputi perbuatan, keJad1an atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perbuatan hukum/kelalaian itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum/kelalaian dan pelakunya.
- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh anggota MP-TGR dengan arif bijaksana setelah MP-TGR mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
- c. keterangan tertuntut.

## Pasal 76

- ( 1 ) Keterangan tertuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e ialah apa yang tertuntut nyatakan di sidang tentang perbuatan yang tertuntut lakukan atau yang tertuntut ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan tertuntut yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang dituntut kepadanya.
- (3) Keterangan tertuntut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

r:

r

/

- . tidak cukup untuk (4) Keterangan tertuntut saja b alah melakukan membuktikan bahwa tertunt�t ers melainkan harus perbuatan yang dituntut kepa a�ya, disertai dengan alat bukti yang lain.

## Bagian Kelima Putusan

- Pasal 77 TGR . . MP-TGR dan MP( 1 ) Apabila dari has1l pemenksaan d at nilai kerugian d t bukti dan ter ap berpen apat er d t perbuatan melawan negara/ daerah, dan/ at�u ter apa kelalaian, dan hukum baik sengaJa maupunb gkutan tidak di · yang ersan keberatan/pembelaan in lah MP-TGR . . di tuskan bersa ' diterima clan ipu anti kerugian mengeluarkan putusan pengenaan g
- negara/daerah. . GR dan MP-TGR (2) Apabila dari hasil pemen�saan M P d ; at/tidak cukup berpendapat ternyata tidak ter P · bukti dan/ atau tidak terdapat nilai kerugian tidak terdapat perbuatan negara/ daerah, dan/ atau 1 . d .nelawan hukurn baik sengaja maupun lal8:1, . a� keberatan/pembelaan di:i yang bersangkutan dite-��R dan diputuskan tidak bersalah, MP mengeluarkan putusan pembebasan.
- (3) Selain putusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), MP-TGR dapat\_ �e�bebankan putusan tentang disiplin pegawai negen eipil.

## Pasal 78

Semua putusan MP-TGR hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

## Pasal 79

- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tertuntut dalam satu tuntutan, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya tertuntut yang ada.
2. ( 1 ) MP-TGR memutus kasus kerugian negara/daerah dengan hadimya tertuntut kecuali dalarn ha! peraturan ini menentukan lain.
- (3) Segera sesudah putusan diucapkan, Ketua Sidang wajib memberitahukan kepada tertuntut tentang segala apa yang menjadi palaksanaan putusan, yaitu:
- a. putusan menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati.
- b. jika putusan pengenaan ganti kerugian negara/ daerah yang diputuskan maka ada upaya damai yang dilakukan untuk mengganti kerugian negara/daerah yaitu SKTJM atau upaya paksa lainnya.

## Pasal 80

- ( 1) Surat putusan memuat antara lain:
- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA"; "DEMI YANG
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tertuntut;
- c. tuntutan, sebagaimana terdapat dalam surat tun tu tan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkt� mengenai fakta dan keadaan . beserta. a a pembuktian yang diperoleh dari pemenksaan disidang yang menjadi dasar penentuan putusan atas tertuntut;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penuntutan atau perbuatan melawan hukum/kelalaian dan pasal peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukurn dari putusan, dan dapat disertai keadaan �ang memberatkan dan yang meringankan tertuntut,
- e. tuntutan jumlah kerugian negara/ daerah, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah anggota MP-TGR;
- i. hari dan tanggal putusan, nama penuntut, nama anggota MP-TGR yang memutus dan nama Panitera;
- h. pertimbangan putusan dan pemyataan p�tusan o�eh MP-TGR dibebaskan atau dikenakan ganti kerugian negara/daerah disertai dengan kualifikasinya.
- (2) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam peraturan ini.

## Pasal 81

- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, tertuntut dan ahli kecuali jika Ketua sidang rnenyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.
2. ( 1 ) Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (3) Berita acara sidang ditandatangani oleh seluruh anggota MP-TGR dan panitera kecuali apabila salah seorang dari anggota MP-TGR dan panitera berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.
- (4) Bentuk dan format Berita Acara Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keenam Pelaksanaan Putusan

## Pasal 82

MP-TGR melaporkan hasil perneriksaan sidang MP-TGR dalarn bentuk putusan dan rnenyarnpaikan kepada Bupati dalarn waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen basil pemeriksaan.

r

L

I

## Pasal 83

Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya ! (tujuh� hari sejak menerima laporan dari MP-TGR yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan menetapkan keputusan Bupati tentang pembeb:=1san T?R atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/ daerah.

## Pasal 84

- (2) Berdasarkan keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah MP-TGR menc8;tat kerugian negara/ daerah dalam daftar kerugian negara/daerah. .
2. ( 1 ) Keputusan Bupati tentang pengenaan. ganti kerug�an negara/ daerah dilaksanakan melalui penyelesruan kerugian negara/ daerah.
- (3) MP-TGR segera menyampaikan Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah ten tang pengenaan garrti kerugian negara/ daerah kepada tertuntut atau pegawai negeri bukan bendahara.
- (4) Terhadap Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/ daerah, pegawai negeri bukan bendahara segera menyelesaikannya melalui penyelesaian kerugian negara/ daerah dengan upaya damai atau SKTJM dengan difasilitasi oleh MP-TGR.

## Pasal 85

Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/ daerah menyampaikan pemberitahuan penyelesaian kerugian negara/ daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati ten tang pengenaan ganti kerugian negara/ daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.

## BAB VU KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 86

- ( 1 ) Ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib dipersidaagan.
- (?) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua sidang untuk memelihara tata tertib dipersidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
- (3) Tata tertib sidang MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.

## Pasal 87

- (1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada sidang MP-TGR.

- (2) Siapapun yang disidang bersikap tidak se�uai deng9:1 martabat pengadilan dan tidak mentaati . tata tertib setelah mendapat peringatan dari Ketua S1dang, ata� pcrintahnya yang bcrsangkutan dikeluarkan dan ruang sidang.

## Pasal 88

- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan sidang karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang diruang sidang