PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA Nomor 23 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR
7
TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
- a.
- bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perangkat Daerah yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik ' Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
- 2007 tentang Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
6. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
*
Menetapkan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT
: DAERAH KABUPATEN BATU BARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
9. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Batu Bara;
10. Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara;
11. Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Batu Bara;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintalian Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
17. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagaian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten / Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
BAB II - PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah dalam penyusunan kebijakan dan 1 pengkoordinasian terdapat pelaksanaan tugas administratif perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan dan kewenangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A, menj ' elenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- d. Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari ;
1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekeiiaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekeijaan umum dan penataan ruang, pertamanan dan penerangan;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
6. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Ketenagakeijaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
4. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, kebersihan, persampahan dan kehutanan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
14. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pasar dan sumber daya mineral;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata:
13. 19.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
14. 20.Dinas Perpustakaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakan dan bidang kearsipan;
21. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
22. Dinas Petemakan dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Petemakan dan Perkebunan.
- e. Badan Daerah Kabupaten, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan Tipe A, perencanaan penunjang pembangunan. penelitian dan pengembangan daerah; fungsi
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pengelola keuangan dan aset daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Pengelola pajak dan retribusi daerah;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B. melaksanakan fungsi penunjang bidang penanggulangan bencana.
BAB II - PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Kecamatan Medang Deras dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Sei Suka dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Air Putih dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Lima Puluh dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Talawi dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Tanjung Tirarn dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Sei Balai dengan Tipe A.
- (3) Kecamatan sebagimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Kelurahan, kecuali Kecamatan Sei Balai;
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Perangkat Kecamatan dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
BAB II - PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit keija di bawahnya diatur dengan peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus ## BAB III
PEMBENTUKAN UPT
BAB II - PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang pembentukannya
BAB II - PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
BAB II - PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekeija secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (3) Sebelum Rumah Sakit Daerah Kabupaten ditata menjadi UPT Dinas tetap melalcsanakan tugasnya dan disesuaikan setelah ditetapkannya peraturan perundang-undangan.
BAB II - PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang barn.
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 10
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Bidang Staf Ahli, nomenklatur dan tugas fungsinya akan ditetapkan ## BAB V
KEPEGAWAIAN
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 11
- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan ditetapkan ## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 12
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata keija sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang - undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut. hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 13
Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan
organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah barn yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara;
4. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
i
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal 1 ? Hov'e -mbor aoJt

Penandatangan: BUPATI BATU BARA, OK ARYA ZULKARNAIN

Penetapan: Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal * i Q Hovo -mbor ooU,

Penandatangan: ## Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA, i LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROV1NSI SUMATERA UTARA : (175 / 2016)

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RAHMAD SIRAIT, SH W?P. 19S6Q2 1 OOl
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 7 TAHUN 2016
## TENTANG
## PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
## I. UMUM
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara merupakan amanat kententuan
PENJELASAN
Pasal 3
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan