PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 56 Tahun 2003 tentang PENETAPAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA (berlaku 11 November 2003)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
a.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2003
TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional, Universitas Sumatera Utara harus memiliki kemandirian;
- b. bahwa Universitas Sumatera Utara telah memiliki kemampuan pengelolaan yang cukup untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar;
- c. bahwa untuk dapat merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan status hukum Universitas Sumatera Utara sebagai badan hukum milik negara.
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi.
3. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab untuk mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada Universitas.
4. Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas yang berfungsi mewakili Pemerintah dan masyarakat.
5. Dewan Audit adalah organ Universitas yang secara independen melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat.
6.
- Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi Universitas di bidang akademik yang terdiri dari Wakil Guru Besar, Wakil Dosen bukan Guru Besar, Rektor dan Pembantu Rektor, Dekan, Kepala Perpustakaan dan Sistem Informasi, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan administrasi serta bertanggung jawab kepada Rektor.
8.
Dewan Guru Besar adalah Dewan Guru Besar Universitas yang berfungsi melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika dalam lingkungan sivitas akademika Universitas.
9.
Rektor adalah Pimpinan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas.
10. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa pada Universitas.
PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini Universitas Sumatera Utara yang didirikan pada tanggal 4 Juni 1952 dan dinegerikan pada tanggal 1 September 1957, ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (2) Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan kecuali tanah, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi aset dan pegawai Universitas.
- (3) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan.
BAB III ANGGARAN DASAR Bagian Pertama
Jati Diri
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 3
- (1) Universitas bersifat nirlaba yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Universitas memiliki lambang, mars, himne, bendera dan cap sebagai atribut yang bentuk dan penggunaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Bagian Kedua
Asas Dan Tujuan
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 4
Universitas diselenggarakan
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 5
Tujuan Universitas adalah :
- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral, yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, khususnya yang berbasis kerjasama industri dalam arti luas, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
- c. Mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri;
- d. Mencapai keunggulan kompetitif melalui prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional; dan
- e. Meningkatkan kualitas secara berkelanjutan untuk menempati posisi unggul dalam persaingan dan kerjasama global.
Bagian Ketiga Kedudukan Dan Jangka Waktu
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 6
Universitas berkedudukan di Medan, Sumatera Utara.
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 7
Universitas sebagai Badan Hukum Milik Negara didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Bagian Keempat Kekayaan Dan Pendanaan
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 8
- (1) Kekayaan awal Universitas berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Besarnya kekayaan awal Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
adalah seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada Universitas kecuali tanah.
- (3) Besarnya nilai kekayaan awal sebagimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Keuangan
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 9
- (1) Hak kekayaan intelektual yang terdiri atas hak paten, hak cipta, dan bentukbentuk hak kekayaan intelektual lainnya dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Universitas.
- (2) Tatacara perolehan, penggunaan, dan pengelolaan hak kekayaan intelektual diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Wali Amanat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 10
- (1) Pembiayaan penyelenggaraan dan pengembangan Universitas berasal dari:
- a. Pemerintah;
- b. masyarakat;
- c. pihak luar negeri yang tidak mengikat; dan
- d. usaha dan tabungan Universitas.
- (2) Dana dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Universitas mengalokasikan anggaran yang berasal dari masyarakat dan atau usaha dan tabungan Universitas sebagai pendamping dana yang diperoleh dari Pemerintah.
- (4) Penerimaan Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Bagian Kelima
Organisasi
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 11
- (1) Organisasi Universitas terdiri dari Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, Dewan Guru Besar, Pimpinan, Dosen, Tenaga Administrasi, Pustakawan, Teknisi, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, dan unsur penunjang.
- (2) Unsur pelaksana akademik terdiri dari Fakultas dan Departemen, Lembaga dan bentuk lain yang dipandang perlu.
- (3) Unsur pelaksana administrasi terdiri dari Biro, Bagian dan bentuk lainnya yang dipandang perlu.
- Unsur penunjang terdiri dari Perpustakaan dan Sistem Informasi, Laboratorium, Bengkel Universitas, Kebun Percobaan, Pusat Komputer, unit usaha dan bentuk lain yang dipandang perlu.
Bagian Keenam Majelis Wali Amanat
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 12
- (1) Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas yang berfungsi untuk mewakili kepentingan Pemerintah dan kepentingan masyarakat.
- (2) Majelis Wali Amanat beranggotakan 21 orang yang mewakili unsur :
- a. Menteri;
- b. Senat Akademik;
- c. Masyarakat; dan
- d. Rektor.
- (3) Anggota Majelis Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah menerima usulan dari Senat Akademik.
- (4) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Menteri berjumlah 1 (satu) orang yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Senat Akademik berjumlah 8 (delapan) orang yang dipilih dari dan oleh Senat Akademik.
- (6) Anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), harus memenuhi kriteria utama pada komitmen, kemampuan, integritas, prestasi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Universitas.
- (7) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili masyarakat berjumlah 11 (sebelas) orang yang diusulkan oleh Senat Akademik.
- (8) Anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), harus memenuhi kriteria utama pada komitmen, kemampuan, integritas, prestasi, wawasan, minat terhadap pengembangan Universitas, dan non-partisan.
- (9) Anggota Majelis Wali Amanat, diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut.
- (10) Majelis Wali Amanat diketuai oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang masing-masing dipilih dari dan oleh anggota lainnya dengan masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (11) Rektor merupakan anggota Majelis Wali Amanat yang tidak dapat dipilih sebagai Ketua dan tidak mempunyai hak suara dalam hal terjadi pemungutan suara.
16. (12)Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap sebagai pimpinan atau jabatan struktural pada Universitas, perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas.
- (13) Tata cara pemilihan, pengusulan, dan pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat termasuk komposisinya dan jumlah setiap unsurnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 13
- (1) Majelis Wali Amanat bertugas untuk:
- a. Menetapkan kebijakan umum Universitas dalam bidang non akademik;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Universitas;
- c. Mengesahkan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Universitas;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan Universitas;
- e. Melakukan penilaian atas kinerja Pimpinan Universitas;
- f. Bersama Pimpinan Universitas menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri; dan
- g. Memberikan masukan dan pendapat kepada Menteri tentang pengelolaan Universitas.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Majelis Wali Amanat berwenang:
- a. Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga Universitas yang diusulkan oleh Senat Akademik;
- b. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang memuat prinsip kehati-hatian
12. dalam rangka pengelolaan Universitas; dan
- c. Menunjuk dan mengangkat auditor eksternal yang independen dan profesional.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Majelis Wali Amanat dibebankan pada anggaran Universitas.
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 14
- (1) Majelis Wali Amanat menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per
tiga) dari seluruh anggota, dan diundurkan bila kuorum belum tercapai.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 15
- (1) Dewan Audit adalah organ Universitas yang secara independen melaksanakan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat.
- (2) Anggota Dewan Audit dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat.
3. (3)
4. Anggota Dewan Audit berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri atas Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (4) Dewan Audit melaksanakan evaluasi hasil audit Universitas dalam bidang keuangan dan bidang akademik.
- (5) Dewan Audit bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- (6) Anggota Dewan Audit diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut.
- (7) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 16
- (1) Dewan Audit bertugas untuk :
- a. Menetapkan kebijakan audit internal;
- b. Mempelajari dan menilai hasil audit internal dan eksternal; dan
- c. Mengambil kesimpulan dan mengajukan saran kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Anggaran pelaksanaan tugas Dewan Audit dibebankan kepada anggaran Universitas.
Tatacara penyelenggaraan tugas Dewan Audit akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Bagian Kedelapan
Senat Akademik
- (1) Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi Universitas di bidang akademik.
Senat Akademik terdiri dari :
- a. Wakil Guru Besar;
- b. Wakil Dosen bukan Guru Besar;
- c. Rektor dan Pembantu Rektor;
- d. Dekan;
- e. Kepala Perpustakaan dan Sistem Informasi; dan
- f. Unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik.
- (3) Wakil Guru Besar sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) persen dari jumlah anggota Dewan Guru Besar.
- (4) Wakil Dosen bukan Guru Besar dipilih melalui pemilihan oleh masing-masing fakultas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (5) Perwakilan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik sebanyakbanyaknya 4 (empat) orang.
10. (6)
Anggota Senat Akademik kecuali anggota ex-officio diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- (7) Senat Akademik dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- (8) Rektor merupakan anggota Senat Akademik yang tidak dapat dipilih menjadi Ketua maupun Sekretaris.
Dalam melaksanakan tugas, Senat Akademik dapat membentuk komisikomisi.
Tata cara pemilihan anggota, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik serta pembentukan komisi-komisi berikut tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggota-anggotanya termasuk komposisi dan jumlahnya diatur lebih
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 17
- (1) Wakil Guru Besar dalam Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3), dipilih melalui pemilihan dari dan oleh anggota Dewan Guru Besar.
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 18
- (1) Wakil Guru Besar dalam Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3), dipilih melalui pemilihan dari dan oleh anggota Dewan Guru Besar.
- (2) Dewan Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari seluruh Guru Besar tetap Universitas.
- (3) Dewan Guru Besar dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Guru Besar untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- (4) Dewan Guru Besar bertugas untuk:
- a. Memberikan masukan kepada Pimpinan Universitas dalam hal pengembangan keilmuan dan kualitas pendidikan;
- b. Memberikan masukan kepada Pimpinan Universitas dalam hal pembinaan suasana akademik, etika keilmuan, integritas dan moral Sivitas Akademika; dan
- c. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan atas usul pengangkatan Guru Besar, Doktor Kehormatan, dan pemberian penghargaan kehormatan lainnya.
- (5) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Guru Besar dibebankan pada anggaran Universitas.
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 19
- (1) Senat Akademik bertugas untuk:
- a. Memberikan masukan kepada Menteri tentang penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat;
- b. Berwenang mengusulkan anggota Majelis Wali Amanat kepada Menteri;
- c. Menyusun kebijakan akademik Universitas;
- d. Menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika;
- e. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Universitas dengan tetap
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 20
- (1) Senat Akademik menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Senat Akademik.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 21
Anggota pimpinan Universitas harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
- a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b. Berkewarganegaraan Indonesia;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi; dan
- e. Berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.
- (3) Persyaratan khusus mengenai pimpinan Universitas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pemilihan Rektor dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa
- (5) jabatan Rektor berakhir.
Jumlah dan kewenangan Pembantu Rektor diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 22
- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara.
- (2) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- (3) Pembantu Rektor diangkat paling
4. lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan
Rektor oleh Majelis Wali Amanat atas usul Rektor.
- (4) Pembantu Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.
Tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Pimpinan Universitas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 23
- (1) Pimpinan Universitas bertugas untuk:
- a. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Mengelola seluruh kekayaan Universitas dan memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan Universitas;
- c. Membina tenaga kependidikan dan tenaga kerja lainnya yang ditetapkan oleh Universitas;
- d. Membina hubungan dengan alumni, lingkungan Universitas dan masyarakat pada umumnya;
- e. Menyelenggarakan pembukuan Universitas;
- f. Menyusun Rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan Universitas yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- g. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Universitas;
- h. Melaporkan secara berkala kepada Majelis Wali Amanat tentang kemajuan kerja satuan akademik Universitas;
- i. Bersama Majelis Wali Amanat menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Menteri.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan Universitas:
- a. Mengangkat dan memberhentikan pimpinan fakultas dan unit-unit lain di lingkungan Universitas;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Universitas;
- c. Menunjuk dan mengangkat auditor internal untuk melaksanakan dan melaporkan hasil audit keuangan dan audit kinerja akademik
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 24
- (1) Pimpinan mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan Universitas.
- (2) Anggota Pimpinan tidak berhak mewakili Universitas apabila:
- a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Universitas dengan anggota Pimpinan bersangkutan;
- b. Anggota Pimpinan bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Universitas;
- (3) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, maka Rektor menunjuk salah seorang Pembantu Rektor bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.
- (4) Apabila Rektor berhalangan tetap, maka Majelis Wali Amanat menunjuk salah seorang Pembantu Rektor menjadi Rektor hingga berakhirnya masa jabatan Rektor sebelumnya.
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 25
Pimpinan Universitas tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. Pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain;
- b. Jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- c. Pimpinan badan usaha di dalam maupun di luar Universitas; dan
- d. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas.
Unsur Pelaksana Akademik
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 26
- (1) Fakultas mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesi, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh beberapa orang Pembantu Dekan.
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 27
Departemen melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
Bagian Kesebelas Lembaga
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 28
- (1) Lembaga mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan penelitian dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu, dan mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Lembaga terdiri dari beberapa pusat penelitian dan pusat pelayanan.
- (3) Lembaga dipimpin oleh Direktur dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Direktur.
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 29
Organisasi dan tata laksana unsur-unsur Pelaksana Akademik diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Bagian Kedua belas
Unsur Pelaksana Administrasi
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 30
- (1) Biro menyelenggarakan pelayanan administratif dalam bidang akademik, kemahasiswaan, sumberdaya manusia, dan keuangan yang terdiri dari bagian-bagian.
- (2) Organisasi dan tata laksana unsur-unsur pelaksana administrasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Bagian Ketiga belas
Unsur Penunjang
Paragrap 1
Perpustakaan dan Sistem Informasi
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 31
- (1) Perpustakaan dan Sistem Informasi mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan perpustakaan dan sumberdaya informasi di Universitas.
- (2) Perpustakaan dan Sistem Informasi terdiri dari perpustakaan Universitas dan cabang-cabangnya.
Perpustakaan dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala dan sekurangkurangnya 1 (satu) orang Wakil Kepala.
Paragraf 2
Laboratorium
- (1) Laboratorium Ilmu-ilmu Dasar mengkoordinasikan dan menye-lenggarakan pelayanan praktikum ilmu-ilmu dasar dan perkuliahan ilmu-ilmu umum di Universitas.
- (2) Laboratorium Ilmu-ilmu Dasar dipimpin oleh Kepala dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Kepala.
Paragraf 3 Unit Usaha
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 33
- (1) Unit usaha Universitas dapat berbentuk usaha akademik, penunjang dan komersial.
- (2) Unit usaha akademik adalah usaha yang terkait dengan kegiatan akademik.
3. (3)
4. Unit usaha penunjang adalah usaha yang menunjang kegiatan Universitas.
Unit usaha komersial adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Universitas dalam rangka menunjang pendanaan penyelenggaraan fungsi Universitas.
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 34
- (1) Pimpinan unit usaha komersial diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat untuk masa jabatan tertentu yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Wali Amanat.
- (2) Pimpinan unit usaha komersial bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat dalam melakukan pengelolaan usaha komersial.
- (3) Atas persetujuan Majelis Wali Amanat, pimpinan unit usaha komersial dapat mendirikan bentuk usaha komersial lain berbadan hukum, yang sahamnya dapat dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Universitas.
- (4) Setiap tahun pimpinan unit usaha komersial wajib menyusun :
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat;
- b. Laporan Tahunan yang terdiri atas laporan keuangan dan laporan kegiatan dipertanggung-jawabkan kepada dan disahkan Majelis Wali Amanat.
- (5) Tata cara pengelolaan unit usaha diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 35
Bentuk unsur penunjang lain, organisasi dan tata laksana unsur-unsur penunjang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 36
- (1) Perencanaan Universitas disusun dalam bentuk Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran.
Rencana Strategis adalah strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan beserta sejumlah program yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan untuk melaksanakan strategi tersebut yang sekurang-kurangnya mencakup:
- a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya;
- b. Evaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada saat itu;
- c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam menyusun Rencana Strategis; dan
- d. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, serta indikator kinerja.
- (3) Rencana Strategis disusun oleh Pimpinan setelah memperoleh masukan dari Senat Akademik, dan diajukan kepada Majelis Wali Amanat untuk dibahas dan kemudian disahkan.
- (1) Rencana Kerja dan Anggaran adalah penjabaran Rencana Strategis dalam rencana kerja tahunan dan anggaran pendapatan dan belanja tahunan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Universitas diajukan kepada Majelis Wali Amanat paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disahkan oleh Majelis Wali Amanat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Universitas belum disahkan oleh Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Rencana Kerja dan Anggaran Universitas tahun sebelumnya dapat dilaksanakan sambil menunggu pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Universitas yang diusulkan
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 38
- (1) Tahun anggaran Universitas berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang berikut.
- (2) Tatacara pengelolaan Universitas diatur oleh dan disesuaikan dengan kebutuhan Universitas dengan
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 39
- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Pimpinan bersama Majelis Wali Amanat wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. Laporan Keuangan yang meliputi neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih;
- b. Laporan akademik yang meliputi keadaan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai Universitas.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperiksa oleh pengawas fungsional.
Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendapat pengesahan dari Menteri, menjadi informasi publik.
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 40
- (1) Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Pimpinan Perguruan Tinggi, dan disampaikan kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Pimpinan yang tidak menandatangani Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 41
Laporan Keuangan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
Bagian Keenam belas Pengawasan
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 42
- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Universitas dilakukan oleh Menteri, yang mendelegasikan wewenang ini kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Pemeriksaan internal atas pengelolaan keuangan Universitas dilakukan oleh tenaga audit internal Universitas.
Bagian Ketujuh belas Ketenagakerjaan
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 43
- (1) Dosen Universitas merupakan pegawai Universitas, yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak, serta kewajibannya ditetapkan
BAB II - PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Pasal 44
- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi, dan vokasi Universitas.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Universitas setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap mahasiswa wajib untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang ditetapkan lain oleh Universitas,
dan wajib mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (4) Organisasi kemahasiswaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45
- (1) Senat Universitas yang merupakan badan normatif tertinggi sebelum Universitas menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara tetap menjalankan tugas sampai terbentuknya Senat Akademik.
- (2) Disamping menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Senat Universitas juga bertugas:
- a. Menetapkan tata cara pembentukan Senat Akademik yang pertama;
- b. Menyelenggarakan pembentukan Dewan Guru Besar dan Senat Akademik yang pertama;
- c. Menyusun Rancangan awal Anggaran Rumah Tangga; dan
- d. Membuat ketentuan-ketentuan yang diperlukan sampai terbentuknya Senat Akademik.
- (3) Senat Universitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat membentuk badan pekerja.
- (4) Tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diselesaikan paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Kedudukan dan masa tugas Senat Universitas berakhir setelah terbentuknya Senat Akademik.
Senat Akademik paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terbentuk harus:
- a. Menetapkan tata cara pembentukan Majelis Wali Amanat hingga
terbentuknya Majelis Wali Amanat yang pertama;
- b. Mempersiapkan rancangan akhir Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Senat Akademik menyampaikan rancangan akhir Anggaran Rumah Tangga untuk disahkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Majelis Wali Amanat terbentuk.
- (8) Senat Akademik harus menyelenggarakan pemilihan calon Rektor dan mengajukannya kepada Majelis Wali Amanat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Anggaran Rumah Tangga disahkan.
- (9) Pimpinan Universitas yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap menjalankan tugas dan memimpin penyelenggaraan proses peralihan sampai dilantiknya Rektor yang definitif oleh Majelis Wali Amanat.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46
Masa peralihan penyelenggaraan Universitas dari status Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara adalah 5 (lima) tahun, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 45.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Semua peraturan Universitas yang ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUT RI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands Menimbang : Mengingat : ## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2003 TENTANG ## PENETAPAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

Penandatangan: ## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, - a. bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional, Universitas Sumatera Utara harus memiliki kemandirian; 2. b.bahwa Universitas Sumatera Utara telah memiliki kemampuan pengelolaan yang cukup untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar; - c. bahwa untuk dapat merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan status hukum Universitas Sumatera Utara sebagai badan hukum milik negara. 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23); 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860). ## MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA. ## BAB I ## KETENTUAN UMUM ## Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara.

Penandatangan: 2. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi.

Penandatangan: 3. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab untuk mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada Universitas.

Penandatangan: 4. Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas yang berfungsi mewakili Pemerintah dan masyarakat. 5. Dewan Audit adalah organ Universitas yang secara independen melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat.

Penandatangan: 6. Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi Universitas di bidang akademik yang terdiri dari Wakil Guru Besar, Wakil Dosen bukan Guru Besar, Rektor dan Pembantu Rektor, Dekan, Kepala Perpustakaan dan Sistem Informasi, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik. 7. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan administrasi serta bertanggung jawab kepada Rektor. 8. Dewan Guru Besar adalah Dewan Guru Besar Universitas yang berfungsi melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika dalam lingkungan sivitas akademika Universitas. 9. Rektor adalah Pimpinan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas. 10. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa pada Universitas. BAB II - (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini Universitas Sumatera Utara yang didirikan pada tanggal 4 Juni 1952 dan dinegerikan pada tanggal 1 September 1957, ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. - (2) Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan kecuali tanah, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi aset dan pegawai Universitas.

Penandatangan: - (3) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan. BAB III ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Jati Diri Pasal 3 - (1) Universitas bersifat nirlaba yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. - (2) Universitas memiliki lambang, mars, himne, bendera dan cap sebagai atribut yang bentuk dan penggunaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Bagian Kedua Asas Dan Tujuan Pasal 4 Universitas diselenggarakan berdasarkan asas: - a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; - b. Moralitas yang tinggi; - c. Kebebasan akademik; - d. Kebebasan Ilmiah; - e. Keuniversalan; - f. Kemandirian; - g. Akuntabilitas; dan - h. Kualitas. ## Pasal 5 Tujuan Universitas adalah : - a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral, yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; - b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, khususnya yang berbasis kerjasama industri dalam arti luas, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; - c. Mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri; - d. Mencapai keunggulan kompetitif melalui prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional; dan - e. Meningkatkan kualitas secara berkelanjutan untuk menempati posisi unggul dalam persaingan dan kerjasama global. Bagian Ketiga Kedudukan Dan Jangka Waktu Pasal 6 Universitas berkedudukan di Medan, Sumatera Utara. ## Pasal 7 Universitas sebagai Badan Hukum Milik Negara didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Bagian Keempat Kekayaan Dan Pendanaan Pasal 8 - (1) Kekayaan awal Universitas berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. - (2) Besarnya kekayaan awal Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada Universitas kecuali tanah.

Penandatangan: - (3) Besarnya nilai kekayaan awal sebagimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan.

Penandatangan: - (4) Penatausahaan pemisahan kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri Keuangan. - (5) Kekayaan Negara berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Universitas dan tidak dapat dipindahtangankan.

Penandatangan: - (6) Pemanfaatan kekayaan Negara berupa tanah dengan mengikut-sertakan pihak ketiga, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan. - (7) Hasil pemanfaatan kekayaan berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), menjadi pendapatan dari Universitas dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas. ## Pasal 9 - (1) Hak kekayaan intelektual yang terdiri atas hak paten, hak cipta, dan bentukbentuk hak kekayaan intelektual lainnya dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Universitas. - (2) Tatacara perolehan, penggunaan, dan pengelolaan hak kekayaan intelektual diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Wali Amanat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## Pasal 10 - (1) Pembiayaan penyelenggaraan dan pengembangan Universitas berasal dari: - a. Pemerintah; - b. masyarakat; - c. pihak luar negeri yang tidak mengikat; dan - d. usaha dan tabungan Universitas. - (2) Dana dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. - (3) Universitas mengalokasikan anggaran yang berasal dari masyarakat dan atau usaha dan tabungan Universitas sebagai pendamping dana yang diperoleh dari Pemerintah. - (4) Penerimaan Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bagian Kelima Organisasi Pasal 11 - (1) Organisasi Universitas terdiri dari Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, Dewan Guru Besar, Pimpinan, Dosen, Tenaga Administrasi, Pustakawan, Teknisi, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, dan unsur penunjang. - (2) Unsur pelaksana akademik terdiri dari Fakultas dan Departemen, Lembaga dan bentuk lain yang dipandang perlu. - (3) Unsur pelaksana administrasi terdiri dari Biro, Bagian dan bentuk lainnya yang dipandang perlu. (4) - Unsur penunjang terdiri dari Perpustakaan dan Sistem Informasi, Laboratorium, Bengkel Universitas, Kebun Percobaan, Pusat Komputer, unit usaha dan bentuk lain yang dipandang perlu. Bagian Keenam Majelis Wali Amanat ## Pasal 12

Penandatangan: - (1) Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas yang berfungsi untuk mewakili kepentingan Pemerintah dan kepentingan masyarakat.

Penandatangan: - (2) Majelis Wali Amanat beranggotakan 21 orang yang mewakili unsur :

Penandatangan: - a. Menteri; - b. Senat Akademik; - c. Masyarakat; dan - d. Rektor.

Penandatangan: - (3) Anggota Majelis Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah menerima usulan dari Senat Akademik.

Penandatangan: - (4) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Menteri berjumlah 1 (satu) orang yang ditetapkan oleh Menteri.

Penandatangan: - (5) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Senat Akademik berjumlah 8 (delapan) orang yang dipilih dari dan oleh Senat Akademik. - (6) Anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), harus memenuhi kriteria utama pada komitmen, kemampuan, integritas, prestasi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Universitas.

Penandatangan: - (7) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili masyarakat berjumlah 11 (sebelas) orang yang diusulkan oleh Senat Akademik. - (8) Anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), harus memenuhi kriteria utama pada komitmen, kemampuan, integritas, prestasi, wawasan, minat terhadap pengembangan Universitas, dan non-partisan. - (9) Anggota Majelis Wali Amanat, diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut.

Penandatangan: 14. (10)Majelis Wali Amanat diketuai oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang masing-masing dipilih dari dan oleh anggota lainnya dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. - (11) Rektor merupakan anggota Majelis Wali Amanat yang tidak dapat dipilih sebagai Ketua dan tidak mempunyai hak suara dalam hal terjadi pemungutan suara.

Penandatangan: - (12) Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap sebagai pimpinan atau jabatan struktural pada Universitas, perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas.

Penandatangan: - (13) Tata cara pemilihan, pengusulan, dan pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat termasuk komposisinya dan jumlah setiap unsurnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ## Pasal 13 - (1) Majelis Wali Amanat bertugas untuk: - a. Menetapkan kebijakan umum Universitas dalam bidang non akademik; - b. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Universitas; - c. Mengesahkan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Universitas; - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan Universitas; - e. Melakukan penilaian atas kinerja Pimpinan Universitas;

Penandatangan: - f. Bersama Pimpinan Universitas menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri; dan

Penandatangan: - g. Memberikan masukan dan pendapat kepada Menteri tentang pengelolaan Universitas. - (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Majelis Wali Amanat berwenang: - a. Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga Universitas yang diusulkan oleh Senat Akademik; - b. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang memuat prinsip kehati-hatian dalam rangka pengelolaan Universitas; dan - c. Menunjuk dan mengangkat auditor eksternal yang independen dan profesional. - (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. - (4) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Majelis Wali Amanat dibebankan pada anggaran Universitas. ## Pasal 14 - (1) Majelis Wali Amanat menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. - (2) Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota, dan diundurkan bila kuorum belum tercapai. - (3) Keputusan rapat ditetapkan berdasarkan musyawarah-mufakat dan bila diperlukan dapat dilakukan pemungutan suara.

Penandatangan: - (4) Setiap anggota Majelis Wali Amanat memiliki hak suara yang sama, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Rektor, anggota yang mewakili unsur Menteri 35 (tiga puluh lima) persen, anggota lain memiliki secara bersama-sama 65 (enam puluh lima) persen, dan Rektor tidak memiliki hak suara. - (5) Tata cara, mekanisme, pelaksanaan rapat Majelis Wali Amanat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Bagian Ketujuh Dewan Audit Pasal 15 - (1) Dewan Audit adalah organ Universitas yang secara independen melaksanakan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat. - (2) Anggota Dewan Audit dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat. (3)

Penandatangan: - Anggota Dewan Audit berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri atas Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan anggota. - (4) Dewan Audit melaksanakan evaluasi hasil audit Universitas dalam bidang keuangan dan bidang akademik. - (5) Dewan Audit bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat. - (6) Anggota Dewan Audit diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut. - (7) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ## Pasal 16 - (1) Dewan Audit bertugas untuk : - a. Menetapkan kebijakan audit internal; - b. Mempelajari dan menilai hasil audit internal dan eksternal; dan - c. Mengambil kesimpulan dan mengajukan saran kepada Majelis Wali Amanat. - (2) Anggaran pelaksanaan tugas Dewan Audit dibebankan kepada anggaran Universitas. (3) Tatacara penyelenggaraan tugas Dewan Audit akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Bagian Kedelapan Senat Akademik - (1) Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi Universitas di bidang akademik. ## (2) Senat Akademik terdiri dari :

Penandatangan: - a. Wakil Guru Besar;

Penandatangan: - b. Wakil Dosen bukan Guru Besar; - c. Rektor dan Pembantu Rektor; - d. Dekan;

Penandatangan: - e. Kepala Perpustakaan dan Sistem Informasi; dan - f. Unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik.

Penandatangan: - (3) Wakil Guru Besar sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) persen dari jumlah anggota Dewan Guru Besar.

Penandatangan: - (4) Wakil Dosen bukan Guru Besar dipilih melalui pemilihan oleh masing-masing fakultas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Penandatangan: - (5) Perwakilan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik sebanyakbanyaknya 4 (empat) orang. (6) Anggota Senat Akademik kecuali anggota ex-officio diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.

Penandatangan: - (7) Senat Akademik dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.

Penandatangan: - (8) Rektor merupakan anggota Senat Akademik yang tidak dapat dipilih menjadi Ketua maupun Sekretaris. (9) (10) Dalam melaksanakan tugas, Senat Akademik dapat membentuk komisikomisi.

Penandatangan: Tata cara pemilihan anggota, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik serta pembentukan komisi-komisi berikut tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggota-anggotanya termasuk komposisi dan jumlahnya diatur lebih ## lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ## Pasal 18

Penandatangan: - (1) Wakil Guru Besar dalam Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3), dipilih melalui pemilihan dari dan oleh anggota Dewan Guru Besar. - (2) Dewan Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari seluruh Guru Besar tetap Universitas.

Penandatangan: - (3) Dewan Guru Besar dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Guru Besar untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali. - (4) Dewan Guru Besar bertugas untuk: - a. Memberikan masukan kepada Pimpinan Universitas dalam hal pengembangan keilmuan dan kualitas pendidikan; - b. Memberikan masukan kepada Pimpinan Universitas dalam hal pembinaan suasana akademik, etika keilmuan, integritas dan moral Sivitas Akademika; dan - c. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan atas usul pengangkatan Guru Besar, Doktor Kehormatan, dan pemberian penghargaan kehormatan lainnya. - (5) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Guru Besar dibebankan pada anggaran Universitas. ## Pasal 19 - (1) Senat Akademik bertugas untuk:

Penandatangan: - a. Memberikan masukan kepada Menteri tentang penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat;

Penandatangan: - b. Berwenang mengusulkan anggota Majelis Wali Amanat kepada Menteri; - c. Menyusun kebijakan akademik Universitas; - d. Menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika; - e. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Universitas dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian; - f. Memberi masukan kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan penilaiannya atas kinerja Pimpinan dalam masalah akademik; - g. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; - h. Memberi masukan kepada Pimpinan dalam penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran; - i. Melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyeleng-garaan Universitas; dan - j. Merumuskan tata tertib kehidupan kampus. - (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Senat Akademik: - a. Berwenang memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Universitas atas usulan pembukaan dan penutupan fakultas, departemen, program studi, lembaga dan unit-unit akademik lainnya; - b. Berwenang mengusulkan Anggaran Rumah Tangga kepada Majelis Wali Amanat; dan - c. Secara proaktif menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum. - (3) Anggaran pelaksanaan tugas Senat Akademik dibebankan kepada anggaran Universitas. ## Pasal 20 - (1) Senat Akademik menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. - (2) Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Senat Akademik. - (3) Keputusan rapat ditetapkan berdasarkan musyawarah-mufakat dan bila diperlukan dapat dilakukan pemungutan suara.

Verifikasi: - (4) Keputusan rapat yang berdasarkan pemungutan suara ditetapkan apabila disetujui oleh lebih dari 50 (lima puluh) persen dari suara yang hadir dalam rapat. - (5) Tata cara rapat Senat Akademik diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. - (1) Pimpinan Universitas terdiri dari Rektor dan dibantu oleh beberapa orang Pembantu Rektor. Bagian Kesembilan Pimpinan Pasal 21 (2) Anggota pimpinan Universitas harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut : - a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum; - b. Berkewarganegaraan Indonesia; - c. Sehat jasmani dan rohani; - d. Memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi; dan - e. Berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi. - (3) Persyaratan khusus mengenai pimpinan Universitas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. (4) Pemilihan Rektor dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa - (5) jabatan Rektor berakhir. Jumlah dan kewenangan Pembantu Rektor diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ## Pasal 22 - (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara. - (2) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali. - (3) Pembantu Rektor diangkat paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Rektor oleh Majelis Wali Amanat atas usul Rektor. - (4) Pembantu Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali. (5) Tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Pimpinan Universitas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ## Pasal 23 - (1) Pimpinan Universitas bertugas untuk: - a. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; - b. Mengelola seluruh kekayaan Universitas dan memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan Universitas; - c. Membina tenaga kependidikan dan tenaga kerja lainnya yang ditetapkan oleh Universitas; - d. Membina hubungan dengan alumni, lingkungan Universitas dan masyarakat pada umumnya; - e. Menyelenggarakan pembukuan Universitas;

Verifikasi: - f. Menyusun Rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan Universitas yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; - g. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Universitas; - h. Melaporkan secara berkala kepada Majelis Wali Amanat tentang kemajuan kerja satuan akademik Universitas;

Penandatangan: - i. Bersama Majelis Wali Amanat menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Menteri. - (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan Universitas: - a. Mengangkat dan memberhentikan pimpinan fakultas dan unit-unit lain di lingkungan Universitas; - b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Universitas; - c. Menunjuk dan mengangkat auditor internal untuk melaksanakan dan melaporkan hasil audit keuangan dan audit kinerja akademik berdasarkan kebijakan audit yang ditetapkan oleh Dewan Audit; dan - d. Membuka dan menutup Fakultas, Departemen, Program Studi, Lembaga dan unit-unit akademik lainnya dengan memperhati-kan pertimbangan Senat Akademik. - (3) Pimpinan dapat mendelegasikan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada pimpinan Fakultas atau pimpinan unit lainnya. - (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ## Pasal 24

Penandatangan: - (1) Pimpinan mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan Universitas.

Penandatangan: - (2) Anggota Pimpinan tidak berhak mewakili Universitas apabila: - a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Universitas dengan anggota Pimpinan bersangkutan; - b. Anggota Pimpinan bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Universitas; - (3) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, maka Rektor menunjuk salah seorang Pembantu Rektor bertindak sebagai pelaksana harian Rektor. - (4) Apabila Rektor berhalangan tetap, maka Majelis Wali Amanat menunjuk salah seorang Pembantu Rektor menjadi Rektor hingga berakhirnya masa jabatan Rektor sebelumnya. ## Pasal 25 Pimpinan Universitas tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini: - a. Pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain; - b. Jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; - c. Pimpinan badan usaha di dalam maupun di luar Universitas; dan - d. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas. ## Unsur Pelaksana Akademik ## Pasal 26 - (1) Fakultas mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesi, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. - (2) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh beberapa orang Pembantu Dekan. ## Pasal 27 Departemen melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. Bagian Kesebelas Lembaga ## Pasal 28 - (1) Lembaga mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan penelitian dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu, dan mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. - (2) Lembaga terdiri dari beberapa pusat penelitian dan pusat pelayanan.

Penandatangan: - (3) Lembaga dipimpin oleh Direktur dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Direktur. ## Pasal 29 Organisasi dan tata laksana unsur-unsur Pelaksana Akademik diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ## Bagian Kedua belas ## Unsur Pelaksana Administrasi Pasal 30 - (1) Biro menyelenggarakan pelayanan administratif dalam bidang akademik, kemahasiswaan, sumberdaya manusia, dan keuangan yang terdiri dari bagian-bagian. - (2) Organisasi dan tata laksana unsur-unsur pelaksana administrasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Bagian Ketiga belas Unsur Penunjang ## Paragrap 1 Perpustakaan dan Sistem Informasi Pasal 31 - (1) Perpustakaan dan Sistem Informasi mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan perpustakaan dan sumberdaya informasi di Universitas. - (2) Perpustakaan dan Sistem Informasi terdiri dari perpustakaan Universitas dan cabang-cabangnya. (3)

Penandatangan: Perpustakaan dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala dan sekurangkurangnya 1 (satu) orang Wakil Kepala. Paragraf 2 Laboratorium - (1) Laboratorium Ilmu-ilmu Dasar mengkoordinasikan dan menye-lenggarakan pelayanan praktikum ilmu-ilmu dasar dan perkuliahan ilmu-ilmu umum di Universitas.

Penandatangan: - (2) Laboratorium Ilmu-ilmu Dasar dipimpin oleh Kepala dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Kepala. Paragraf 3 Unit Usaha Pasal 33 - (1) Unit usaha Universitas dapat berbentuk usaha akademik, penunjang dan komersial. - (2) Unit usaha akademik adalah usaha yang terkait dengan kegiatan akademik. 3. (3) 4. Unit usaha penunjang adalah usaha yang menunjang kegiatan Universitas. Unit usaha komersial adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Universitas dalam rangka menunjang pendanaan penyelenggaraan fungsi Universitas. ## Pasal 34 - (1) Pimpinan unit usaha komersial diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat untuk masa jabatan tertentu yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Wali Amanat. - (2) Pimpinan unit usaha komersial bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat dalam melakukan pengelolaan usaha komersial. - (3) Atas persetujuan Majelis Wali Amanat, pimpinan unit usaha komersial dapat mendirikan bentuk usaha komersial lain berbadan hukum, yang sahamnya dapat dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Universitas. - (4) Setiap tahun pimpinan unit usaha komersial wajib menyusun : (4) - a. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat;

Verifikasi: - b. Laporan Tahunan yang terdiri atas laporan keuangan dan laporan kegiatan dipertanggung-jawabkan kepada dan disahkan Majelis Wali Amanat. - (5) Tata cara pengelolaan unit usaha diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ## Pasal 35 Bentuk unsur penunjang lain, organisasi dan tata laksana unsur-unsur penunjang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Bagian Keempat belas Perencanaan Dan Pengelolaan Pasal 36 - (1) Perencanaan Universitas disusun dalam bentuk Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran. (2) Rencana Strategis adalah strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan beserta sejumlah program yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan untuk melaksanakan strategi tersebut yang sekurang-kurangnya mencakup: - a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya; - b. Evaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada saat itu; - c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam menyusun Rencana Strategis; dan - d. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, serta indikator kinerja.

Verifikasi: - (3) Rencana Strategis disusun oleh Pimpinan setelah memperoleh masukan dari Senat Akademik, dan diajukan kepada Majelis Wali Amanat untuk dibahas dan kemudian disahkan. - (1) Rencana Kerja dan Anggaran adalah penjabaran Rencana Strategis dalam rencana kerja tahunan dan anggaran pendapatan dan belanja tahunan. - (2) Rencana Kerja dan Anggaran Universitas diajukan kepada Majelis Wali Amanat paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.

Verifikasi: - (3) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disahkan oleh Majelis Wali Amanat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.

Verifikasi: - (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Universitas belum disahkan oleh Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Rencana Kerja dan Anggaran Universitas tahun sebelumnya dapat dilaksanakan sambil menunggu pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Universitas yang diusulkan ## Pasal 38 - (1) Tahun anggaran Universitas berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang berikut. - (2) Tatacara pengelolaan Universitas diatur oleh dan disesuaikan dengan kebutuhan Universitas dengan memperhatikan efisiensi, otonomi, dan akuntabilitas. Bagian Kelima belas Akuntabilitas Pasal 39

Penandatangan: - (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Pimpinan bersama Majelis Wali Amanat wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri, yang sekurang-kurangnya memuat: - a. Laporan Keuangan yang meliputi neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih;

Verifikasi: - b. Laporan akademik yang meliputi keadaan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai Universitas. - (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperiksa oleh pengawas fungsional. (3)

Penandatangan: Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendapat pengesahan dari Menteri, menjadi informasi publik. ## Pasal 40

Verifikasi: - (1) Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Pimpinan Perguruan Tinggi, dan disampaikan kepada Majelis Wali Amanat. - (2) Dalam hal terdapat anggota Pimpinan yang tidak menandatangani Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis. ## Pasal 41 Laporan Keuangan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Bagian Keenam belas Pengawasan Pasal 42

Penandatangan: - (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Universitas dilakukan oleh Menteri, yang mendelegasikan wewenang ini kepada Majelis Wali Amanat. - (2) Pemeriksaan internal atas pengelolaan keuangan Universitas dilakukan oleh tenaga audit internal Universitas. Bagian Ketujuh belas Ketenagakerjaan ## Pasal 43 - (1) Dosen Universitas merupakan pegawai Universitas, yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak, serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dosen di Universitas. - (2) Tenaga administrasi, pustakawan, teknisi, dan tenaga lainnya di Universitas merupakan pegawai Universitas, yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak, serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. - (3) Dosen, tenaga administrasi, pustakawan, teknisi dan tenaga lainnya di Universitas yang pada saat pendirian Universitas berstatus Pegawai Negeri Sipil secara bertahap dialihkan statusnya menjadi pegawai Universitas. - (4) Pengalihan status Pegawai Negeri Sipil menjadi pegawai Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilaksanakan selama-lamanya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan mengupayakan bahwa sistem kepegawaian ganda tersebut berlaku dalam waktu yang sesingkatsingkatnya. Bagian Kedelapan belas Mahasiswa Pasal 44 - (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi, dan vokasi Universitas. - (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Universitas setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - (3) Setiap mahasiswa wajib untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang ditetapkan lain oleh Universitas, dan wajib mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas. - (4) Organisasi kemahasiswaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ## BAB IV ## KETENTUAN PERALIHAN ## Pasal 45 - (1) Senat Universitas yang merupakan badan normatif tertinggi