PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL Nomor 5 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2017016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (berlaku 6 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2017016 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar;
- b. bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah;
- c. bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, baik dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- d. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, agar pelaksanaan di Kabupaten Kendal dapat berjalan dengan efektif, maka perlu mengatur mengenai perlindungan anak sesuai dengan karakteristik dan kondisi masyarakat Kabupaten Kendal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3620);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi risiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.
6. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
7. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
8. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
9. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
10. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat menimbulkan terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
11. Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
12. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
13. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua. Pengasuhan di luar pengasuhan orangtua terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
14. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
15. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan.
16. Shelter/rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
17. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 2
- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tertibnya penyelenggaraan perlindungan anak.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 3
Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 4
Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Bagian Kesatu
Hak Anak
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 5
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 6
- (1) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan oleh Negara.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 7
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 8
- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab, orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 9
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 10
- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain
- (3) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anak penyandang disabilitas
berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 11
Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengantingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 12
Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 13
Setiap anak yang rentan menjadi korban kekerasan dan anak yang penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 14
- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 15
- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 16
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 17
- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 18
- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yangobjektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 19
- (1) Setiap anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan/atau tindak pidana lainnya berhak mendapatkan
perlindungan hukum, bantuan pemulihan psikologi, dan bantuan lainnya.
- (2) Setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum, rehabilitasi mental/psikologi, dan/atau bantuan lainnya.
Bagian Kedua
Kewajiban Anak
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 20
Setiap anak berkewajiban untuk :
- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan Negara menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- d. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
ORANG TUA DAN KELUARGA
BAB IV - KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 21
- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KUASA ASUH
BAB V - KUASA ASUH
Pasal 22
- (1) Dalam hal orang tua, melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terhadap orang tua tersebut dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
BAB V - KUASA ASUH
Pasal 23
- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, dan/atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- (2) Dalam hal salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.
BAB V - KUASA ASUH
Pasal 24
Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan:
- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orangtuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan.
PERWALIAN
BAB VI - PERWALIAN
Pasal 25
- (1) Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan agama dengan yang dianut anak.
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik
anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
BAB VI - PERWALIAN
Pasal 26
Wali yang ditunjuk
BAB VI - PERWALIAN
Pasal 27
- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakapmelakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK
Bagian Kesatu
Pengasuhan Anak
BAB VII - PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK
Pasal 28
- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus
BAB VII - PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK
Pasal 29
- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.
BAB VII - PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan anak diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pengangkatan Anak
BAB VII - PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK
Pasal 31
- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan
BAB VII - PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK
Pasal 32
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
BAB VII - PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaaan pengangkatan anak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 34
Pasal 34
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:
- a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mencegah, mengurangi risiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak, mendorong tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- d. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah dan penelantaran;
- e. menyediakan sarana dan prasarana;
- f. penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- g. menyelenggarakan pendidikan wajib belajar 12 tahun;
- h. menyelenggarakan pembebasan biaya pendidikan;
- i. menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial;
- j. memberikan perlindungan kepada anak bermasalah dengan hukum, korban kekerasan fisik/psikis, seksual, pornografi, HIV/AIDS, penyandang disabilitas; korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya; korban penculikan; penjualan dan/atau perdagangan anak;
- k. melakukan rekruitment tenaga sosial profesional yang bersertifikasi;
- l. melakukan upaya pencegahan terhadap adanya perkawinan usia dini;
- m. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi; dan
- n. penguatan kapasitas keluarga.
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu
Umum
BAB VIII - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 34
Pasal 35
Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:
- a. pencegahan;
- b. pengurangan risiko;
- c. penanganan; dan
- d. sistem data dan informasi anak.
Bagian Kedua
Pencegahan
BAB VIII - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 34
Pasal 36
Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a adalah setiap anak.
BAB VIII - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 34
Pasal 37
Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:
- a. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
- 1) pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
- 2) penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
- 3) penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
- 4) jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas:
- a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
- b) kelangsungan layanan pendidikan;
- c) layanan sosial dan psikologis;
- d) kepemilikan akta kelahiran; dan
- e) layanan bantuan hukum.
- 5) penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi:
- a) konseling;
- b) pendidikan pengasuhan anak;
- c) mediasi keluarga; dan
- d) dukungan ekonomi.
- 6) upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi mengenai :
- 1) hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
- 2) dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.
- c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan, termasuk kapasitas pelayanan terhadap anak penyandang cacat/disabilitas.
- d. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi :
- 1) tenaga penyedia layanan kesehatan;
- 2) tenaga penyedia layanan pendidikan;
- 3) tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
- 4) tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
- 5) tenaga penyedia layanan bantuan hukum.
- e. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
Bagian Kedua
Pengurangan Risiko
BAB VIII - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 34
Pasal 38
Sasaran pengurangan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
BAB VIII - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 34
Pasal 39
Pengurangan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:
- a. pengurangan risiko pada anak dalam situasi rentan melalui:
- 1) mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
- 2) pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- b. pengurangan risiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, meliputi:
- 1) mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
- 2) memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
- 3) memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
- 4) penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
- 5) menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
- 6) melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
- c. pengurangan risiko di lingkungan pendidikan dengan:
- 1) mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
- 2) memfasilitasi peningkatkan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak;dan
- 3) memfasilitasi penyediaan sarana prasarana dan tenaga pendidik untuk sekolah inklusi.
- d. pengurangan risiko di masyarakat, meliputi:
- 1) mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
- 2) meningkatkan kemampuan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan pengurangan risiko;
- 3) meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
- 4) pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan, rumah tangga yang mempekerjakan anak;
- 5) memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertibandan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
- 6) penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
- 7) melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak; dan
- 8) melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.
Bagian Ketiga
Penanganan
BAB VIII - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 34
Pasal 40
- (1) Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c adalah:
- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- g. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- h. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- i. anak yang menjadi korban pornografi;
- j. anak dengan HIV/AIDS;
- k. anak korban kejahatan seksual;
- l. anak korban jaringan terorisme;
- m. anak penyandang disabilitas;
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik senjata.
BAB VIII - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 34
Pasal 41
Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:
- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
- d. rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, layanan pemulihan psikologis, sosial, dan bantuan pendampingan hukum; dan
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.
BAB VIII - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 34
Pasal 42
Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan dengan segera.
BAB VIII - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 34
Pasal 43
- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak (konsistensi) atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan layanan terpadu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
BAB VIII - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 34
Pasal 44
Ketentuan mengenai tata cara penanganan dalam perlindungan anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Sistem Data Perlindungan Anak
BAB VIII - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 34
Pasal 45
- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak
- (2) Data perlindungan anak, meliputi:
- a. anak di luar asuhan orangtua;
- b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. anak yang berkonflik dengan hukum;
- d. anak korban kekerasan, baik fisik, psikis atau mental, seksual dan penelantaran;
- e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk;
- g. anak korban eksploitasi seksual;
- h. pekerja rumah tangga anak didalam maupun diluar rumah tangga;
- i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
- j. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); dan
- k. anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
PARTISIPASI ANAK
BAB X - PARTISIPASI ANAK
Pasal 46
Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:
- a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan;
- b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
- c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.
BAB X - PARTISIPASI ANAK
Pasal 47
Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
KABUPATEN LAYAK ANAK
BAB XI - KABUPATEN LAYAK ANAK
Pasal 48
- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. melakukan diseminasi data dasar;
- g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
- h. menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak jangka waktu 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja;dan
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 49
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
- a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
- b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko;
- c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
- d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak; dan
- e. membantu proses pemulangan,rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.
BAB XII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 50
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. lembaga perlindungan anak;
- d. lembaga kesejahteraan sosial;
- e. lembaga pendidikan;
- f. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
- g. lembaga swadaya masyarakat;
- h. organisasi profesi;
- i. dunia usaha; dan
- j. media massa.
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
BAB XIII - KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
Pasal 51
- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak.
BAB XIII - KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
Pasal 52
Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh Pusat Pelayanan Terpadu dan atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
BAB XIII - KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
Pasal 53
- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak,Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lain meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak.
- (4) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
PEMBIAYAAN
BAB XIX - PEMBIAYAAN
Pasal 54
Semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- d. sumber lain yang sah.
PENYIDIKAN
BAB XX - PENYIDIKAN
Pasal 55
- (1) PPNS mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
- (2) Wewenang dan kewajiban PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum sesuai peraturan perundang-undangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Kendal pada tanggal 6 Januari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, BAMBANG DWIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 220177NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH ( 5 / 2017 ) ## BAB XXI ## KETENTUAN PIDANA Pasal 56 Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). ## BAB XXII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 57 Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. Pasal 58 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Penetapan: Ditetapkan di Kendal pada tanggal 6 Januari 2017

Penandatangan: BUPATI KENDAL, MIRNA ANNISA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2017
## TENTANG
## PERLINDUNGAN ANAK
## I. UMUM.
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, baik dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
Upaya-upaya perlindungan anak merupakan upaya perhatian terhadap keberlangsungan masa depan bangsa. Sistem sosial menempatkan anak pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan serangkaian upaya perlindungan yang diberikan kepada semua anak termasuk anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum (sebagai korban, pelaku dan saksi), anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penculikan, penjualan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada anak serta memantau dan mengevaluasi upaya dimaksud.
Mendasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Anak. Guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.
Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perlindungan Anak.
II. PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Huruf a Yang dimaksud dengan 'non diskriminasi' adalah perlindungan kepada semua anak, anak sebagai korban, pelaku dan saksi kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental. ## Huruf b Yang dimaksud dengan 'kepentingan terbaik bagi Anak' adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Huruf d Yang dimaksud dengan 'penghargaan