PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 15 Tahun 2011 tentang TATA KELOLA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA KELOLA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- a. bahwa tanah adalah unsur ruang yang strategis dan pemanfaatannya terkait dengan penataan ruang wilayah yang mengandung komitmen untuk menerapkan penataan secara konsekuen dan konsisten dalam kerangka kebijakan pertanahan yang berlandaskan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) h u r u fa, b, dan k Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Kabupaten/Kota mempunyai urusan wajib yaitu urusan dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, dan pelayanan pertanahan;
- c. bahwa setelah beroperasinya pembangunan Jembatan Suramadu, minat terhadap sektor pertanahan meningkat tajam, yang berakibat pada maraknya konflik dibidang pertanahan serta penyalahgunaan fungsi dan manfaat tanah, yang secara langsung maupun tidak langsung mengganggu proses pembangunan daerah dan kepentingan umum sebagaimana sudah diatur dalam konsep Renacana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinlah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraluran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlanlar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah lerakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk HUKum Daerah;
Menetapkan
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANG KALAN
dan
BUPATIBANGKALAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATANTANAH
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Tata Kelola Penggunaan tanah adalah meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.
6.
Penguasaan lanah
adalah hubungan
hokum antara
orang per
orang, kelompok
orang, atau
dalam badan
Undang-Undang hokum
dengan
Nomor
5
tanah,
Tahun sebagaimana
1960
tentang dimaksud
Peraturan
Dasar
Pokok-Pokok
Agraria;
7. Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun bualan manusia.
8. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tam bah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.
9. Hak atas tanah adalah hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar POkok-pokok Agraria.
10. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, social, budaya dan/atau lingkungan.
11. Rmcana Tata Ruang Wilayah K a b u pat e n adalah hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
12. Tanah lerlanlar adalah lanah lerlanlar sebagaimana dimaksud dalam Peraluran Pemerinlah Nomor 11 lahun 2010 lenlang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
BAB II - Pasal3
Pasal 3
Tala kelola penggunaan lanah bertujuan unluk :
- a. mengalur penguasaan, penggunaan dan pemanfaalan lanah bagi berbagai kebuluhan kegialan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupalen;
- b. mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupalen;
- c. mewujudkan lertib pertanahan yang melipuli penguasaan, penggunaan dan pemanfaalan lanah lermasuk pemeliharaan lanah serta pengendalian pemanfaalan lanah;
- d. menjamin kepaslian hukum unluk menguasai, menggunakan dan mernanfaalkan lanah bagi masyarakal yang mempunyai hubungan hukum dengan lanah sesuai dengan Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupalen yang lelah dilelapkan.
Kebijakan lala kelola penggunaan lanah diselenggarakan terhadap :
- a. Bidang-bidang lanah yang sudah ada haknya baik sudah alau belum didaftarkan;
- b. Tanah negara; dan
- c. Tanah lerlanlar;
Pasal5
BAB III - TATA KELOLA PENGGUNAAN TANAH Bagian Kesalu Umum Pasal4
Pasal 4
- (1) Terhadap lanah-lanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penggunaan dan pemanfaalan lanahnya harus sesuai dengan Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupalen.
BAB III - TATA KELOLA PENGGUNAAN TANAH Bagian Kesalu Umum Pasal4
Pasal 5
- (1) Terhadap lanah-lanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penggunaan dan pemanfaalan lanahnya harus sesuai dengan Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupalen.
- (2) Kesesuaian penggunaan dan pemanfaalan lanah lerhadap Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupalen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilenlukan
BAB III - TATA KELOLA PENGGUNAAN TANAH Bagian Kesalu Umum Pasal4
Pasal 7
Apabila lerjad.1 perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, maka penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengikuti Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupaten yang lerakhir.
BAB III - TATA KELOLA PENGGUNAAN TANAH Bagian Kesalu Umum Pasal4
Pasal 10
Apabila lerjad.1 perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, maka penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengikuti Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupaten yang lerakhir.
BAB III - TATA KELOLA PENGGUNAAN TANAH Bagian Kesalu Umum Pasal4
Pasal 11
- (1) Pemanfaatan tanah dapal dilingkalkan apabila lidak mengubah penggunaan lanahnya.
- (2) Peningkatan pemanfaalan lanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhalikan hak atas lanahnya serta kepentingan masyarakat.
BAB III - TATA KELOLA PENGGUNAAN TANAH Bagian Kesalu Umum Pasal4
Pasal 12
- (1) Pemanfaalan lanah dalam kawasan lindung dapal dilingkalkan unluk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengelahuan dan teknologi, dan ekowisala apabila lidak mengganggu fungsi Iindung.
- (2) Pemanfaalan tanah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) lerlebih dahulu mendapal izin Kepala Daerah.
BABVI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal13
- (1) Dalam rangka pernbinaan dan pengendaiian penyelenggaraan penalagunaan lanah, Pemerinlah daerah melaksanakan pemanlauan penguasaan, penggunaan dan pemanfaalan lanah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada kelentuan peraluran perundang-undangan.
BAB III - TATA KELOLA PENGGUNAAN TANAH Bagian Kesalu Umum Pasal4
Pasal 14
- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan tata kelola penggunaan tanah dilakukan oleh Pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) meliputi pernberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan arahan.
BAB III - TATA KELOLA PENGGUNAAN TANAH Bagian Kesalu Umum Pasal4
Pasal 15
- (1) Pengendalian penyelenggaraan tala kelola penggunaan lanah melipuli pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan dengan cara supervisi dan pelaporan.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan oleh Pemerinlah daerah sesuai dengan peraluran perundangan.
"
BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan tehnis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasa! 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 11 Nopember 2011 ~~~ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011 NOMOR 11/E
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN OAERAH KABUPATEN BANGKALAN
## NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
## TATA KELOLA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
## I. UMUM
Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang dikuasai oleh Negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak baik yang telah dikuasai atau dimiliki oleh orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat dan atau badan hukum maupun yang belum diatur dalam hubungan hukum berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Berbagai bentuk hubungan hukum dengan tanah yang berwujud hak-hak atas tanah memberikan wewenang untuk menggunakan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan haknya berdasarkan persediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaannya.
Tanah adalah unsur ruang yang strategis dan pemanfaatannya terkait dengan penataan ruang wilayah. Penataan ruang wilayah, mengandung komitmen untuk menerapkan penataan secara konsekuen dan konsisten dalam kerangka kebijakan pertanahan yang berlandaskan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Oasar Pokok-pokok Agraria.
Seiring dengan semangat otonomi daerah yang memberikan olonomi seluasluasnya kepada daerah, maka lahirlah Undang-undang Olonomi Oaerah, yailu UndangUndang Nomor 22 tahun 1999 tenlang Pemerinlahan Oaerah yang selanjulnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 lahun 2004 lenlang Pemerinlahan Oaerah. Oi dalam Undang-Undang Nomor 32 lahun 2004 lenlang Pemerinlahan diatur pembagian urusan pemerinlahan antara pemerinlah pusat, pemerinlah propinsi, dan pemerintah kabupalen/kola. Salah satu urusan pemerinlahan yang menjadi urusan pemerinlah kabupalen/kola adalah urusan dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan lala ruang, dan pelayanan pertanahan sebagaimana dialur dalam
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas. Pasal11 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas. Pasal13 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
huruf a, b, dan k Undang-Undang Nomor 32 lahun 2004 lenlang Pemerinlahan Oaerah. Selain ilu, seiring dengan Pembangunan Jembalan Suramadu yang menghubungkan pulau Madura dengan Surabaya, minal lerhadap lanah di kabupalen Bangkalan meningkat lajam, baik oleh orang perorangan, badan hukum dan/alau perusahan swasla, maupun oleh pemerinlah sendiri. Oleh karena itu, untuk mengatur dan mengendalian fungsi, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan konsep Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupalen, maka dipandang perlu dibenluk Peraluran Oaerah lentang Tala Kelola Penggunaan dan Pemanfaalan Tanah. ## II. PASAL OEMI PASAL ## Pasal1 Pasal ini memual pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraluran Oaerah ini. Oengan adanya pengertian istilah lersebul dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah lafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraluran Oaerah ini. ## Pasal2 ## Pasa/3 Pasal4 ## Pasal5 ## Pasal6 Cukup jelas. Pasa17 Cukup jelas. Pasal8 Pasal9 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup ielas. Yang dimaksud dengan kelerpaduan adalah bahwa penalagunaan lanah dilakukan unluk mengharmonisasikan penguasaan, penggunaan dan pemanfaalan lanah. Yang dimaksud dengan berdayaguna dan berhasilguna adalah bahwa penalagunaan lanah harus dapal mewujudkan peningkalan nilai lanah yang sesuai dengan fungsi dan ruang. Yang dimaksud dengan serasi, selaras dan seimbang adalah bahwa penalagunaan lanah menjamin lerwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan anlara hak dan kewajiban masing-masing pemegang hak alas lanah alau kuasanya sehingga meminimalkan benluran kepenlingan anlar penggunaan dan pemnafaalan lanah. Cukup jelas. Tanah Negara adalah lanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Cukup jelas. Cukup jelas.