PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor MOR Tahun 2014 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO MOR l!l TAHUN 201 7 TENTANG KE'WENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
.
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAVlESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO MOR l!l TAHUN 201 7
TENTANG
KE'WENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Buton Utara; I
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4 2 86);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
)
.
,
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor. 60 tahun. 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah .Nomor 5 Tahun 2011 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Derah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang . Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Bu ton Utara Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 35);
21. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 58);
22. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 60);
\"'·---
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BUTON UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM · Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Repu blik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
5. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupten Euton Utara.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan . pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM · Pasal 1
Pasal 2
Daftar Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Kewenangan
BAB I - KETENTUAN UMUM · Pasal 1
Pasal 3
Kewenangan Desa i
BAB I - KETENTUAN UMUM · Pasal 1
Pasal 4
Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 h uruf b dengan kriteria :
- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa:
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. · program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, danpemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal 'berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provmsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
BAB I - KETENTUAN UMUM · Pasal 1
Pasal 5
Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM · Pasal 1
Pasal 6
Kewenangan Lokal Berskala Desa dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. bidang pemerintahan Desa,
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.
sebagaimana
BAB I - KETENTUAN UMUM · Pasal 1
Pasal 7
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain meliputi:
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- a. penetapan dan periegasan batas Desa;
- c. pengembangan dan peningkatan kapasitas perangkat desa;
- d. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- f. · pendataan penduc1uk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- e. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- g. · pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- h. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- j. pembentukan dan pengembangan kapasitas Badan Permusyaratan Desa;
- i. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- k. penetapan dan pengembangan kapasitas perangkat Desa;
- m. penetapan APBDesa;
1. . penetapan dan pengembangan BUM Desa;
- n. · penetapan peraturan Desa;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- o. penetapan kerja sama antar-Desa;
- q. pendataan potensi Desa;
- s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; ';
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- t. pengelolaan arsip Desa; dan
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM · Pasal 1
Pasal 8
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.
\.,.,..
t-
·'
BAB I - KETENTUAN UMUM · Pasal 1
Pasal 9
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain meliputi:
- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
1. layanan gizi untuk balita;
2. pemeriksaan ibu hamil;
3. pemberian makanan tambahan;
4. penyuluhan kesehatan;
5. gerakan hidup bersih dan sehat;
6. penimbangan bayi; dan
7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- f. pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini;
- g. pengelolaan dan pengembangan sanggar belajar, taman pengajian Al-Quran, sanggar sem budaya, dan perpustakaan Desa; dan
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM · Pasal 1
Pasal 10
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan dan pemeliharaan tanggul pemecah ombak;
- e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. pembangunan dan pemeliharaan rumah adat;
- h. pembangunan dan pemeliharaan sarana pendidikan anak usia dini;
1. pembangunan dan pemeliharaan tempat pemakaman umum berskala desa;
- J. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- k. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
1. pembangunan dan pemeliharaan drainase;
- m. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- n. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- o. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan budidaya perikanan dan petemakan; dan
- p. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
l ..
BAB I - KETENTUAN UMUM · Pasal 1
Pasal 11
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain meliputi:
- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
1. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- J. pengembangan benih lokal;
- k. pengembangan ternak secara kolektif;
1. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. pendirian, pengembangan dan pengelolaan BUM Desa;
- n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. pembangunan dan pengelolaan padang gembala;
- p. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
- q. pengadaan benih atau bibit komoditas pertanian, peternakan dan perikanan;
- r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada surnberdaya, kelembagaan dan budaya · lokal.
BAB I - KETENTUAN UMUM · Pasal 1
Pasal 12
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakatDesa.
..
BAB I - KETENTUAN UMUM · Pasal 1
Pasal 13
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d antara lain meliputi:
- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengembangan kawasan pemukiman berskala Desa;
- c. pengorganisasian melalui pembentukan, pengembangan dan fasilitas lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. fasilitasi dan pengembangan kelompok-kelompok masyarakat melalui:
1. kelompok tani;
2. kelompok nelayan;
3. kelompok seni budaya; dan
4. kelompok masyarakat lain di Desa.
- e. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin dan anak yatim piatu;
- f. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- g. pengorganisasian · melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- h. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
1. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- j. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
1. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- m. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok majelis ta'lim;
4. kelompok perempuan;
5. kelompok tani;
6. kelompok masyarakat miskin;
7. kelompok nelayan;
8. kelompok pengrajin;
9. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
10. kelompok pemuda; dan
11. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
PENETAPAN KEWENANGAN DESA
BAB III
Pasal 14
- ( 1 J Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih dari daftar kewenangan desa masing-masing sesuai Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan Desa.
- (2) memilih dari daftar kewenangan desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
..
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penetapan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan pimpman Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Hasil memilih dari daftar kewenangan desa oleh masingmasing desa disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) di disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya , � laj§:m\_. � -� :rtt.?c.P?: � !ah Kabupaten Buton Utara. L � . � . � ,-.-� . � .-· ... ".,: .. . .. \_

y

Ditetapkan di Buranga pada tanggal / 2-4- 201 7

BUPATI BUTON UTARA,

�


H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga pada tanggal I :z \_ &lt;-/ \_ 2 0 1 7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,


--.'It a LA ODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.TAHUN 2017 NOMOR 12