PERATURAN BUPATI BANTUL Nomor 52 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (berlaku 5 September 2011)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja aparatur Instansi Pelaksana dan yang membantu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali teakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel;
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran;
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan;
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame;
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan;
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir;
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah;
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet;
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2011;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
3. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan ## BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu Penerima Insentif
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Insentif diberikan kepada SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1,24 % (satu koma dua puluh empat persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
Bagian Kedua
Pemberian Insentif
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
- a. sampai dengan triwulan I
: 22% (dua puluh dua persen)
- b. sampai dengan triwulan II : 44% (empat puluh empat persen)
- c. sampai dengan triwulan III : 69% (enam puluh sembilan persen); dan
- d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- (2) Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.
PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAB III - PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 5
Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:
- a. pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- b. Bupati dan wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum; dan
- d. pihak lain yang membantu SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
BAB III - PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 6
- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :
- a. Bupati sebesar 9 % (sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Wakil Bupati sebesar 7 % (tujuh persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Sekretaris Daerah sebesar 6 % (enam persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum sebesar 3 % (tiga persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- e. SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
1. SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah; dan
2. SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari bagian insentif pemungutan retribusi daerah.
- (2) Besarnya perhitungan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 7
Pelaksanaan lebih lanjut pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada setiap SKPD diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD penerima insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
BAB III - PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 8
Pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Penetapan: Ditetapkan di Bantul pada tanggal 5 September 2011

Penandatangan: BUPATI BANTUL, ttd SRI SURYA WIDATI Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2011 pada tanggal 5 September 2011

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd ## RIYANTONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum Penata Tingkat I (III/d) NIP.196402191986031023