PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG  SERANG Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas, namun dengan berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali dengan bentuk Perseroan Terbatas; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu (berlaku 28 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Ciomas telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas, namun dengan berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali dengan bentuk Perseroan Terbatas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas.
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan ....
Menetapkan :
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PJOK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5621);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/PJOK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 343, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5622);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/PJOK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5623);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 785);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO CIOMAS KABUPATEN SERANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah Lembaga Keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan, simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak sematamata mencari keuntungan.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan ## BAB II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, KEPEMILIKAN, DAN KEGIATAN USAHA Bagian Kesatu
Nama dan Tempat Kedudukan
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perseroan Terbatas yang diberi nama PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang yang merupakan Perusahaan Milik Daerah.
- (2) Nama PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pengukuhan dari PD.PK Ciomas Kabupaten Serang.
- (3) Pengukuhan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar ditindaklanjuti sesuai prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pasal 3
Tempat kedudukan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkantor pusat di Kecamatan Ciomas atau ditentukan lain
Pasal 4
- (1) Kepemilikan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang, dengan komposisi saham 80% (delapan puluh persen) wajib dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Sisa komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh:
- a. warga masyarakat; dan/atau
- b. koperasi.
Pasal 5
- (1) PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang memiliki kegiatan usaha meliputi:
- a. jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui pinjaman dalam usaha skala mikro; dan
- b. pengelolaan simpanan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvensional.
Pasal 6
- (1) Dalam hal menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran pinjaman, untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kewajiban PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang melakukan analisis atas kelayakan penyaluran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dengan menetapkan suku bunga maksimum pinjaman sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan dilaporkan kepada OJK setiap 4 (empat) bulan.
- (3) Laporan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat minggu terakhir bulan April, Agustus, dan bulan Desember.
- (4) Dalam hal PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang bermaksud menaikan suku bunga maksimum pinjaman sebelum periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang terlebih dahulu melaporkan kepada OJK.
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7
- PT.LKM Ciomas Kabupaten Serang dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berasaskan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kehati-hatian.
BAB III - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 8
- PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang dibentuk dimaksudkan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah.
BAB III - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 9
- PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang dibentuk dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
MODAL
BAB IV - MODAL
Pasal 10
- (1) Modal dasar PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dipenuhi melalui penyertaan modal disetor setiap tahunnya.
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dipenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Pemenuhan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan terpenuhinya modal dasar, ditetapkan dengan Keputusan Pemegang Saham atas persetujuan RUPS.
- (5) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan RUPS dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
SAHAM
BAB V - SAHAM
Pasal 11
- (1) Saham dikeluarkan atas nama pemilik yaitu Pemerintah Kabupaten Serang, Warga Masyarakat dan/atau Koperasi yang selanjutnya dicatat dalam Surat Pengakuan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris, yang ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Besarnya nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap lembar saham ditetapkan melalui RUPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 12
- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) RUPS dilaksanakanpaling sedikit sekali dalam setahun dan paling lama 6 (enam) bulan setelah Tahun Takwim berakhir dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) RUPS dipimpin oleh Dewan Komisaris.
- (4) Keputusan RUPS ## BAB VII
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Bagian Kesatu
Direksi
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 13
- (1) Direksi menjalankan pengurusan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang sesuai dengan maksud dan tujuan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Direksi PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang Anggota Direksi yang salah satunya ditunjuk sebagai Direktur Utama, dengan masa jabatan 1 (satu) periode 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.
- (4) Dalam hal pembagian tugas dan wewenang pengurusan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang di antara anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (5) Direksi wajib mengetahui semua aktivitas transaksi dalam PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang baik tertulis maupun tidak tertulis, serta berhak untuk membuat kebijakan demi kepentingan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang.
- (6) Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dari pengambilan sebuah kebijakan, kebijakan yang dibuat oleh Direksi hendaknya dikemukakan dalam rapat formal untuk mengetahui pendapat dan/atau pertimbangan dari Dewan Komisaris PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang tentang baik atau tidaknya kemungkinan akibat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 14
- (1) Direksi berhak untuk mengadakan rapat PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang baik secara berkala dan/atau jika dipandang perlu atau mendesak dan bertanggungjawab kepada RUPS.
- (2) Untuk diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut :
- a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. tidak merangkap sebagai Direksi ataupun jabatan eksekutif pada lembaga perbankan dan perusahaan/lembaga lain atau yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian;
- e. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
- f. berpendidikan minimal setingkat diploma tiga (D-3) dan berpengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun;
- g. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- h. tidak dicabut hak pilihnya
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 15
- (1) Pengangkatan Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir.
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 16
Laporan pengangkatan Direksi wajib disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengangkatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan RUPS.
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 17
- (1) Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Pemegang Sahamatau Pejabat yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
Paragraf 3
Penunjukan Penjabat Sementara
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 18
- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi yang baru masih dalam proses penyelesaian, maka Pemilik dapat menunjuk Direksi yang lama dan/atau seorang pegawaiPT. LKM Ciomas Kabupaten Serang sebagai Penjabat Sementara Direksi.
- (2) PenunjukanPenjabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan RUPS,
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sampai dengan adanya pelantikan Direksi yang definitif.
- (4) Pengangkatan Penjabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Penjabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
Paragraf 4
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 19
Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang.
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 20
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Direksi mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan, penyusunan dan pengelolaan PT.LKM Ciomas Kabupaten Serang
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 21
Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengurus dan mengelola kekayaan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- c. menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang atas pertimbangan Dewan Komisaris dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- d. mewakili PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang di dalam dan di luar Pengadilan, atau menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membuka kantor cabang atau pelayanan kas
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 22
- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, bertanggung jawab kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris dalam RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.
Paragraf 5
Pembagian Tugas
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 23
Dalam hal salah satu Direksi berhalangan dalam mejalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka Dewan Komisaris segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang Manajer sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris.
Paragraf 6
Rapat Direksi
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 24
- (1) Rapat Direksi diselenggarakan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang dipimpin oleh Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk.
- (2) Setiap tahun Direksi dan Dewan Komisaris menyelenggarakan RUPS.
Paragraf 7
Hak, Penghasilan dan Penghargaan
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 25
- (1) Direksi diberi penghasilan yang meliputi :
- a. gaji pokok yang besarnya 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
- b. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok tertinggi; dan
- c. tunjangan-tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai yang besarannya ditetapkan melalui RUPS.
- (2) Direksi mendapat fasilitas :
- a. perawatan kesehatan, termasuk istri dan anak sesuai dengan kemampuan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang;
- b. rumah dinas atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang;
- c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang; dan
- d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan diberikan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang.
- (3) Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kemampuan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk dewan pengawas/dewan komisaris, gaji direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lannya tidak melebihi 40 % (empat puluh persen) dari total Pendapatan atau 50 % (lima puluh persen) dari total Biaya
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 26
- (1) Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. cuti besar/panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
- c. apabila karena alasan dinas cuti besar/panjang tidak dapat dijalankan, kepada Direksi yang tidak dapat melaksanakan cuti besar/panjang sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali panghasilan bulan terakhir.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh dari PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang.
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 27
- (1) Setiap akhir masa jabatan, Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dipotong pajak dan diaudit, yang penghitungannya didasarkan pada akhir tahun takwim sebelum masajabatannya berakhir
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhir masa jabatannya mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan penghitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dipotong pajak dan diaudit, yang penghitungannya didasarkan pada akhir tahun takwim sebelum masa jabatannya berakhir
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan atas beban biaya tenaga kerja bulan berjalan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 28
Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 didasarkan pada penentuan honorarium untuk dewan komisaris, gaji direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (Empat puluh persen) dari total pendapatan atau 50% ( Lima puluh persen )dari total biaya
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 29
- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Pemegang Saham atas usul Dewan Komisaris.
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 30
- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Pemegang Saham atas usul Dewan Komisaris.
- (2) Pemilik memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 31
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Pemegang Saham harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang Saham belum melakukan persidangan, maka keputusan tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksitidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham/RUPS.
- (4) Keputusan Pemegang Saham/RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan Direksi berupa tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 32
- (1) Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati dan/atau RUPS melalui Dewan Komisaris paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan tentang pemberhentiannya.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DireksiPT. LKM Ciomas Kabupaten Serang tidak mengajukan keberatan, Keputusan Bupati mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan Direksi yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (5) Pemegang Saham mayoritas dapat melimpahkan wewenang pemberhentian Direksikepada Pemegang Sahamyang lainnya
Bagian Kedua
DEWAN KOMISARIS
Paragraf 1
Umum
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 33
- (1) Dewan Komisaris PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang keanggotaannya sebagai wakil atau kuasa dari Pemegang Saham.
- (2) Keanggotaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Komisaris.
- (3) Ketua Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pemegang Saham mayoritas dalam hal ini ex officio unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Perusahaan Daerah.
- (4) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Pemegang Saham melalui RUPS untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali paling lama 2 (dua) periode.
- (5) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi kredit yang diberikan oleh PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang dan diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang.
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 34
- (1) Untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut :
- a. warga negara indonesia (WNI);
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- d. tidak merangkap sebagai anggota Direksi/Pimpinan ataupun jabatan eksekutif pada lembaga perbankan dan perusahaan/lembaga non Bank lain, khusus untuk anggota Dewan Komisaris tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- f. tidak dicabut hak pilihnya (untuk diangkat menjadi Dewan Komisaris)
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 35
- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Proses pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
- (3) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang lama berakhir.
- (4) Pemegang Sahamsegera melaksanakan RUPS dan menerbitkan keputusan tentang pengangkatan Anggota Dewan Komisaris paling lambat 1 (satu bulan) setelah ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Sebelum menjalankan tugasnya, Anggota Dewan Komisaris dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati.
Paragraf 4
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 36
Dewan Komisaris bertugas menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang.
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 37
Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dewan Komisaris mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang;
- b. pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi;
- c. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang;
- d. pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang dalam pelaksanaan tugasnya;
- e. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang;
- f. pengawasan oleh Dewan Komisaris dapat dilakukan secara :
1. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan atau
2. sewaktu-waktu apabila diperlukan menurut pertimbangan Dewan Komisaris;
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 38
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dewan Komisaris mempunyai fungsi :
- a. menyusun tata cara pengawasan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang;
- b. melakukan pengawasan atas pengurusan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang;
- c. melakukan koordinasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. melakukan pengawasan atas kebijakan anggaran dan keuangan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang; dan
- e. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang.
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 39
Dewan Komisaris mempunyai wewenang :
- a. menyampaikan Recana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang képada Pemegang Saham melalui RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba-Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Ekuitas yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Pemilik;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemilik untuk perbaikan dan pengembangan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara Direksi kepada Pemilik melalui RUPS;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang sesuai dengan kemampuan keuangan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang.
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 40
- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisaris.
Paragraf 5
Pembagian Tugas
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 41
- (1) Ketua Dewan Komisaris mempunyai tugas :
- a. memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Komisaris;
- b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham;
- c. memimpin Rapat Dewan Komisaris;
- d. menetapkan pembagian tugas Anggota Dewan Komisaris; dan
- e. membina dan meningkatkan tugas Anggota Dewan Komisaris
- (2) Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas :
- a. membantu Ketua Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya menurut pertimbangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisaris;
- b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisaris.
Paragraf 6
Rapat Dewan Komisaris
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 42
- (1) Untuk menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Komisaris.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan Komisaris atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Komisaris dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit lebih dari setengah Anggota Dewan Komisaris.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum dapat kata mufakat maka Keputusan diambil oleh Ketua Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham.
- (7) Setiap tahun Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan RUPS.
- (8) Dewan Komisaris,wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
Paragraf 7
Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 43
- (1) Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi, dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Komisaris.
- (2) Rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.
Paragraf 8
Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan Komisaris
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 44
- (1) Ketua dan Anggota Dewan Komisaris karena jabatannya diberikan honorarium yang besarannya sebagai berikut:
- a. Ketua Dewan Komisaris, paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari penghasilan Direksi; dan
- b. Anggota Dewan Komisaris, paling tinggi 70 % (tujuh puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Komisaris.
- (2) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Komisaris mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba setelah dipotong pajak dan setelah diaudit dari laporan keuangan tahunan akhir masa jabatan dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (4) Ketua dan Anggota Dewan Komisaris mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Paragraf 9
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 45
- (1) Anggota Dewan Komisaris berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Pemilik, karena:
- a. permintaan sendiri;
- b. melakukan tindakan yang merugikan PT.LKM Ciomas Kabupaten Serang;
- c. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;
- d. karena sesuatu hal yang mengakibatkan anggota Dewan Komisaris tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 46
- (1) Anggota Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Pemilik atas usulan RUPS.
- (2) Pemilik memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya.
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 47
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum dilaksanakan, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Apabila dalam RUPS sebagaimana dmaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Komisaris tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima kaputusan yang dltetapkan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemilik mayoritas.
BAB VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 48
- (1) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentian paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemilik.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan Pemilik mayoritas mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik mayoritas belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
BAB VI
Pasal 49
- (1) Tahun Buku PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang yaitu Tahun Takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapat pengesahan Dewan Komisaris, disampaikan kepada Pemegang Saham.
- (5) Dalam hal adanya perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud ayat (2) yang terjadi dalam tahun buku, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
KEPEGAWAIAN
BAB VII - KEPEGAWAIAN
Pasal 50
Pengangkatan, penempatan, pemberhentian, penghasilan, dan ketentuan lain tentang kepegawaian PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang diatur oleh Direksi yang dituangkan dalamPeraturan Perusahaan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
BAB VIII - PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Pasal 51
- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. deviden untuk para pemegang saham 50 % (lima puluh persen);
- b. cadangan umum 10 % (sepuluh persen);
- c. cadangan tujuan 10 % (sepuluh persen);
- d. dana kesejahteraan 7% (tujuh persen);
- e. dana tanggung jawab sosial perusahaan 3 % (tiga persen); dan
- f. jasa produksi 20 % (dua puluh persen).
- (2) Pembagian deviden kepada para Pemegang Saham diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, laporan arus kas dan laporan ekuitas yang disyahkan pada RUPS.
- (3) Deviden untuk Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
BAB IX - TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 52
Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang, wajib mengganti kerugian sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
KERJASAMA
BAB X - KERJASAMA
Pasal 53
- PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pemerintah atau Swasta serta lembaga lainnya dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain sesuai Ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 54
Pembinaan dan Pengawasan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
PEMBUBARAN
BAB XII - PEMBUBARAN
Pasal 55
- (1) Pembubaran PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang ditetapkan dengan mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi.
- (2) Perhitungan dan mekanisme pembagian aset hasil pembubaran, pencabutan izin usaha dan likuidasi ditetapkan secara proporsional melalui RUPS.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56
- (1) Pegawai, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi termasuk hutang piutang PD. PK Ciomas, menjadi aset PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang yang ditetapkan ## BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, setelah mendapat izin dari OJK.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Penetapan: Ditetapkan di Serang pada tanggal, 28 Juli 2015 Pj. BUPATI SERANG,

Verifikasi: Cap dan ttd H U D A Y A

Penetapan: Diundangkan di Serang pada tanggal, 28 Juli 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Verifikasi: Cap dan ttd LALU ATHARUSSALAM R LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 02
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
## NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
## PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) CIOMAS KABUPATEN SERANG
## I. UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang Perusahaan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga pengaturan tentang Perusahaan Daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
PD. PK Ciomas telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas, namun dengan berkembangnya ekonomi dan dunia perbankkan tentang pengelolaan lembaga keuangan non bank, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan terkait dengan keberadaan Perkreditan Kecamatan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dimana Perkreditan Kecamatan diberi waktu paling lama 1 (satu) Tahun sejak diundangkannya Undang-Undang tersebut untuk menjadi Perseroan Terbatas atau Koperasi.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas, perlu dilakukan penyesuaian dengan merubah nomenklatur menjadi bentuk Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciomas, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan nama PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang.
Selanjutnya dengan dilakukannya penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perkreditan Kecamatan (PD. PK) Ciomas tersebut, diharapkan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang memiliki legalitas baik terhadap keberadaan dalam menjalankan kegiatan usahanya maupun terhadap status hukum PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang, sehingga dapat membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Serang.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
..... Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39
Yang dimaksud Ekuitas adalah modal atau kekayaan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang yang terdiri dari selisih jumlah Aktiva (aset) yang dikurangi dengan Pasiva (kewajiban) atau disebut dengan modal/kekayaan sendiri (PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang).
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 41
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 42
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 43
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 45
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 46
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 47
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 48
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 49
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 50
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 51
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 52
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Yang dimaksud dengan Dana kesejahteraan adalah dana yang dialoksikan untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang yang besaran dan peruntukannya ditetapkan oleh Direksi