PERATURAN BUPATI TABALONG Nomor .. Tahun 2013 tentang KETENTUAN DASAR PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATITABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR. .. ?.?.-... TAHUN 2013
TENTANG
KETENTUAN DASAR PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur, memberi arah pada pertumbuhan wilayah serta menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang lainnya;
- b. bahwa untuk penyediaan rumah yang layak huni dan sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan perlu didukung dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan, fasilitas penunjang dan sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang serasi perlu diwujudkan lingkungan hunian perumahan berimbang yang penghuninya terdiri dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial untuk menghindari terciptanya lingkungan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelompokan hunian yang dapat mendorong teijadinya kerawanan sosial;
- d. bahwa perumahan dan kawasan permukiman meru pakan bagian dari lingkungan dinamis yang memberi dampak pada Rencana Umum Tata Ruang, perkembangan dan keindahan kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Dasar Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Tabalong;
'
I
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. UndangUndang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ten tang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 ten tang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor OS Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha danjatau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hid up (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
17. Peraturan Menteri Pekeijaan Urn urn Nomor.03 /PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2004 Nomor 31. Seri E Nomor Seri 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DASAR PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN TABALONG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II
OBJEK DAN SUBJEK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Objek pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah setiap lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun di wilayah Kabupaten Tabalong.
- (2) Subjek pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah setiap orang atau badan hukum yang membangun perumahan di Wilayah Kabupaten Tabalong.
BABIII
PERSYARATAN LINGKUNGAN PERUMAHAN
Bagian Kesatu Persyaratan Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- ( 1) Pembangunan perumahan harus memenuhi beberapa ketentuan lingkungan perumahan yaitu :
- a. lingkungan perumahan merupakan bagian dari kawasan perkotaan sehingga perencanaan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat atau dokumen rencana lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. untuk mengarahkan pengaturan pembangunan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur, terarah serta berkelanjutanjberkesinambungan harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan ekologis setiap rencana pembangunan rumah atau perumahan baik yang dilakukan perseorangan maupun badan usaha perumahan;
- c. persyaratan adrninistrasi berkaitan dengan perizinan pembangunan, izin layak huni dan sertifikasi tanah yang diatur oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. persyaratan teknis berkaitan dengan kesehatan, lingkungan dan keselamatan sesuai Standar Nasional Indonesia atau ketentuan lain yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah serta Pedoman Teknis yang disusun oleh instansi terkait;
- e. perencanaan lingkungan perumahan kota meliputi perencanaan sarana hunian, prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan perumahan kota yang serasi, sehat, harmonis dan aman;
- f. perencanaan lingkungan perumahan harus memberikan kemudahan bagi semua orang termasuk yang memiliki ketidakmampuan fisik atau mental seperti penyandang cacat, lansia, ibu hamil dan penderita penyakit tertentu atas dasar pemenuhan azas aksesibilitas yaitu:
1. kemudahan yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
2. kegunaan yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
3. keselamatan yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun harus
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Lokasi lingkungan perumahan dan kawasan permukiman harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. lokasi perumahan harus berada di Kawasan Pemukiman yang sudah ditetapkan sesuai dengan rencana peruntukan lahan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah {RTRW) Kabu paten Tabalong yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
1. kriteria keamanan dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan kawasan lindung (Area tangkapan air), lahan pertanian, hutan produksi, daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas bangunan pada area bandara, daerah di bawah jaringan listrik tegangan tinggi;
2. kriteria kesehatan dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara di atas ambang batas, pencemaran air permukaan dan air tanah dalam;
J
'-- )
3. kriteria kenyamanan dengan kemudahan pencapaian (akesebilitas) kemudahan berkomunikasi (internal/ ekstemal, langsung a tau tidak langsung), kemudahan berkegiatan;
4. kriteria keindahanjkeserasianjketeraturan (kompatibilitas), dengan penghijauan, mempertahankan karakteristik topografi dan lingkungan yang ada misalnya tidak meratakan bukit, mengurug seluruh rawa atau danauj sungaij situ/ kali dan sebagainya;
5. kriteria fleksibilitas dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan fisikjpemekaran lingkungan perumahan dan kawasan permukiman dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana;
6. kriteria keterjangkauan jarak, dengan mempertimbangkan jarak pencapaian ideal kemampuan orang be.rjalan kaki sebagai pengguna lingkungan terhadap penempatan sarana dan prasarana utilitas lingkungan;
7. kriteria lingkungan berjati diri, dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat terutama aspek kontekstual terhadap lingkungan tradisionaljlokal setempat.
- b. lokasi perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus berada pada lahan yangjelas status kepemilikannya dan memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan ekologis;
- c. keterpaduan antara tatanan kegiatan dan alam di sekelilingnya dengan mempertimbangkan jenis, masa tumbuh dan usia yang dicapai serta pengaruhnya terhadap lingkungan, bagi tumbuhan yang ada dan mungkin tumbuh di kawasan yang dimaksud;
- d. lokasi pembangunan lingkungan hunian baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga Persyaratan Fisik
PasalS
Ketentuan dasar fisik lingkungan perumahan dan kawasan permukiman harus memenuhi faktor-faktor berikut ini:
- a. Ketinggian lahan tidak berada di bawah permukaan air setempat, kecuali dengan rekayasa/ penyelesaian teknis.
- b. Kemiringan lahan tidak melebihi 15°/o dengan ketentuan:
1. Tanpa rekayasa untuk kawasan yang terletak pada lahan bermorfologi datar-landai dengan kemiringan (0-8) 0 /o, dan
2. Diperlukan rekayasa teknis untuk lahan dengan kemiringan (8-1 5)%
- c. Sempadan sungai
- d. Sempadan bangunan
- e. Sempadan pagar
- f. Sempadan jalan
Bagian Keempat Sarana Perdagangan dan Niaga
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- ( 1 J Sarana perdagangan dan niaga disediakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- ( 1) Setiap lingkungan perumahan dan kawasan permukiman harus memiliki Ruang Terbuka Hijau yang merupakan komponen betwawasan lingkungan dan sesuai ketentuan dalam RTRW yang berlaku.
- (2) Penggolongan Ruang Terbuka Hijau di lingkungan perumahan dan kawasan perrnukiman
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1} Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman harus mendapatkan air bersih yang cukup dari perusahaan air minum atau sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila telah tersedia sistem penyediaan air bersih kota atau sistem penyediaan air bersih lingkungan maka tiap rumah berhak mendapat sambungan rumah atau sambungan halaman.
- (2) Pipa yang ditanam dalam tanah menggunakan pipa PVC, GIP atau HDPE dan pipa yang dipasang di atas tanah tanpa perlindungan menggunakan GIP.
- (3) Harus tersedia kran kebakaran dengan jarak antara maksimal 200m dan jarak dengan tepi jalan minimal 3m, apabila tidak memungkinkan membuat kran kebakaran diharuskan membuat sumur-sumur kebakaran.
Bagian Kesembilan Jaringan Air Limbah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- ( 1) Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman harus dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah yang memenuhi ketentuan perencanaan plambing yang berlaku.
- (2) Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman harus dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah lingkunganjkomunal skala kawasan baik on site maupun off site yang dapat disambung dengan sistem pembuangan air limbah kota atau dengan cara pengolahan lain.
- (3) Membuat bidang resapan pada setiap rumah, apabila tidak memungkinkan maka harus dibuat bidang resapan bersama yang dapat melayani beberapa rumah.
Bagian Kesepuluh Jaringan Persampahan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- ( 1) Setiap rum8.1'1 han.1s memiliki tong sampah pribadi.
- (2) Setiap lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh pengembang harus menyiapkan laban seluas (5xlO)m2 per 50 unit rumah terbangun untuk penempatan TPS dan membangun bak sampah kecil sebagai TPS dengan volume minimal 6m3.
- (3) Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal30 m.
Bagian Kesebelas Jaringan SUTI dan SUTET
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Setiap bentangan kawat jaringan transrnisi memerlukan suatu ruang be bas.
- (2) Dalam ruang bebas tidak boleh ada satupun benda seperti bangunan atau pohon untuk mencegah pengaruh medan elektromagnetik.
- (3) Jarak bebas minimum antara bangunan tidak tahan api dengan penghantar SUTI 66 kV adalah 12,5m, SUIT 150 kV adalah 13,5 m, SUTET 500 kV sirkuit ganda adalah 14m dan dengan SUTET 500 kV sirkuit tunggal adalah 15 meter.
- (4) Jarak bebas minimum antara lapangan olah raga dengan penghantas SUTI 66 kV adalah 12,5m, SUIT 150 kV adalah 13,5 m, SUTET 500 kV sirkuit ganda adalah 14 m dan dengan SUTET 500 kV sirkuit tunggal adalah 15 meter.
Bagian Keduabelas Persyaratan Teknis Lingkungan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- ( 1) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan peru mahan dan kawasan permukiman wajib memenuhi persyaratan teknis lingkungan yaitu:
- a. analisa Dampak Lingkungan (Amdal) untuk luas ~ 100 Ha;
- b. usaha Pengelolaan Lingkungan/Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) untuk luas 0- 100 Ha.
- (2) Tidak dibenarkan melakukan alih fungsi selain fungsi hunian kecuali memenuhi ketentuan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1).
BABIV PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UTILITAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Setiap pengembang perumahan wajib menyediakan tanah untuk keperluan prasarana, sarana dan utilitas minimal sebesar 40% dari luas lahan.
2. (2} Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas serta perubahannya harus mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengendalian, Pengembangan Perumili'lan dan Permukiman Kabupaten (BKP4K) di Kabu paten Tabalong.
- (3) Komposisi luasan prasarana, sarana dan utilitas dengan ketentuan minimal:
- a. bagi perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan peruntukan lahan lebih besar danjatau sama dengan 1 Ha, perbandingan penggunaan lahan adalah 60:40;
- b. untuk prasarana, sarana dan utilitas minimal yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong tanpa ganti rugi, jika pengembang lahan perumahan maka akan dilakukan perhitungan ulang prasarana, sarana dan utilitas;
BABY PENYERAHAN PRASARANA, SARAN A DAN UTI LIT AS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat segera diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan :
- a. paling lambat l(satu} tahun setelah masa pemeliharaan;
- b. sesuai dengan rencana tapak/ site plan yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sesuai site planjtapak dapat dilakukan secara bertahap apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap atau sekaligus apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terlebih dahulu dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BABVI
SANKSI ADMINISTRASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap melakukan pelanggaran dikenai sanksi pembekuan izin.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dikenai sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap melakukan pelanggaran dikenai sanksi pencabu tan izin.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dikenai sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap melakukan pelanggaran dikenai sanksi pembongkaran paksa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksed dalam Pasal 18 dikoordinasikan oleh Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tabalong.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bu pati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabu paten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pacta tanggal ~ ~ P t ~VI b~r ~ o 13 . RACHMAN RAMSYI

Penandatangan: BUPATI TXBALONG,

Penetapan: Diundangkan di Tanjung I. pacta tanggal ?S t" o r e~we r ~o \ 3 Plt. ~S DAERAH KABUPATEN TABALONG, H. MARZUKI HAKIM ... . BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2013 NOMOR ... ~.~ --~-~---~