Unknown PEMERINTAH KOTA BIMA Nomor 28 Tahun 2017 tentang GARA BARAT PERA TU RAN WALIKOTA BIMA NOMOR ~o TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERA TU RAN WALIKOTA BIMA NOMOR ~o TAHUN 2017
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governace) yang bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara tennasuk di lingkungan Pemerintah Kota Bima untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Noor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lemabaran Negara Republik
5. Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Menetapkan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.
...\_
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang di tetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kota Bima adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bima yang wajib mengisi, menyampaikan, mengumumkan LHKPN, yang selanjutnya disebut Wajib LHKPN.
3. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Bima.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima.
7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu W alikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota Bima.
8. Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat PN adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bima yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
11. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh penyelenggara negara sebelum, selama, dan setelah memangku jabatan.
12. Wajib LHKPN yang selanjutnya disebut WL adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
13. Unit Pengelola LHKPN yang selanjutnya disebut UPL adalah unit yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.
14. Adminstrator Instansi yang selanjutnya disingkat AI adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di
lingkungan instansinya, membuat akun admin unit kerja, melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran data Penyelengara Negara.
15. Administrator Unit Kerja yang selanjutnya disebut AU adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja, membuat akun PN /WL, membuat/ pemutakhiran data WL.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 2
Pejabat WL di Lingkungan Pemerintah Kota Bima antara lain :
- a. W alikota Kota Bima;
- b. Wakil Walikota Kota Bima;
- c. Pejabat Struktural Eselon II;
- d. Pejabat Struktural Eselon III;
- e. Pejabat Struktural Eselon IV;
- f. Kuasa Pengguna Anggaran;
- g. Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
- h. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- J. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
- k. Penyelenggara Negara Tertentu atas permintaan KPK.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 3
LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disampaikan kepada KPK.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 4
WL di lingkungan Pemerintah Kota Bima wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:
- a. Pengangkatan sebagai WL pada saat pertama kali menjabat;
- b. Pengangkatan kembali sebagai WL setelah berakhir masajabatan; atau
- c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai WL.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 5
WL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 6
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisr formulir LHKPN format excel macro ke dalam media penyimpanan data, dan mengirmkan soft file-nya melalui surat eletronik (e-mail), jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kapada KPK.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 7
Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (b), WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kapada UPL Pemerintah Daerah Kota Bima.
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 8
- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan WL dan Monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN dibentuk UPL.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari :
- a. Koordinator UPL
1. Sekretaris Daerah Kota Bima
2. lnspektur Daerah Kota Bima
- b. Administrator Instansi (Al)
7. Staf pada BKPSDM Kota Bima
8. c.
9. Kota Bima Administrator Unit Kerja (AU)
10. Staf pada Perangkat Daerah
- (3) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai
berikut:
- a. Koordinator UPL :
- 1) berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
3. (a) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan WL dalam menyampaiakan dan mengumumkan LHKPN;
4. (b) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Al dan AU dalam melakukan pengelolaan data WL;
5. (c) Pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada WL maupun UPL.
- 2) ## BAB IV PENGAWASAN
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 9
- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Inspektorat Daerah merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 10
Inspektur Daerah Kota Bima bertugas :
- a) memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b) berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
1. data mengenai kepatuhan Pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d) Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator, kepada walikota bima dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
BABV SANKS I
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 11
- (1) WL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan I atau
- b. Pembebasan dari jabatan.
BAB VI - TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 12
- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 ten tang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
BAB VII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 13
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:
- a. Terhadap penyelenggara Negara yang sudah pemah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta:
- 1) Mengalami perubahanjabatan; atau
- 2) Mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017; dan
- b. Untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 14
Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku, Peraturan W alikota Nomor 04 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 262) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 15
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima. M. QURAIS H. ABIDIN ... -...

Penandatangan: WALIKOTA BIMA,

Penetapan: Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 10 tjvi\i 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

Penetapan: Diundangkan di Kota Bima pada tangggal 10 ~Uli 2017 MUKHTAR BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR 3&amp;8