PERATURAN BUPATI MA Nomor 34 Tahun 2017 tentang MEKANISME TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG (berlaku 16 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu mengatur perencanaan, pelaksanaan, penatalaksanaan, pendanaan, pelaporan, dan pengendalian, serta pengawasan penyelenggaraan
- pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
Menetapkan
34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
36. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12 Seri E);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati adalah Bupati Malang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dan dipimpin oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
13. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
21. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
22. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
23. Laporan Kinerja yang selanjutnya disingkat LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun ## BAB II RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup mekanisme tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini meliputi:
- a. mekanisme tahunan perencanaan pembangunan daerah;
- b. mekanisme tahunan pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. mekanisme tahunan pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan pemerintahan daerah.
Bagian Kesatu Ruang Lingkup Mekanisme Tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3
Ruang lingkup mekanisme tahunan perencanaan pembangunan daerah, meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:
- a. RKPD; dan
- b. Renja Perangkat Daerah.
Bagian Kedua Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4
Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:
- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 5
Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
Bagian Ketiga
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6
Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up.
Bagian Keempat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Paragraf 1
Umum
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 7
- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat:
- a. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. rancangan program prioritas pembangunan daerah; dan
- c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumbersumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 8
- (1) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
- (2) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
- (3) Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
F:\Mekanisme Tahunan.doc
- (4) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.
Paragraf 2 Penyusunan RKPD
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 9
- (1) Badan menyusun RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.
Paragraf 3 Persiapan Penyusunan RKPD
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 10
Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
Paragraf 4 Penyusunan Rancangan Awal RKPD
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 11
Rancangan awal RKPD disusun:
- a. berpedoman pada RPJMD;
- b. mengacu pada RPJMD Provinsi; dan
- c. mengacu pada RPJMN.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 12
- (1) Berpedoman pada RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan melalui penyelarasan:
- a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD; dan
- b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Mengacu pada RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan Provinsi.
- (3) Program dan kegiatan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota.
- (4) Mengacu pada RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 13
Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RKPD.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 14
Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, mencakup:
- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun lalu;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 15
Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program prioritas daerah.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 16
- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikoordinasikan oleh Badan kepada Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 17
- (1) Badan menyiapkan surat edaran Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Badan untuk dilakukan verifikasi.
Paragraf 5
Penyusunan Rancangan RKPD
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 18
Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 19
- (1) Rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 20
- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Badan mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan dan selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RKPD.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 21
Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.
Paragraf 6
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 22
Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
- a. pelaksanaan Musrenbang daerah;
- b. pelaksanaan Musrenbang kecamatan; dan
- c. pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 23
- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
F:\Mekanisme Tahunan.doc
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
- b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada Musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan;
- c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
- d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
- e. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.
- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pejabat provinsi dan pejabat Perangkat Daerah atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber Musrenbang RKPD.
- (5) Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 24
- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan paling lama akhir bulan Maret.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam Musrenbang RKPD provinsi.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 25
- (1) Musrenbang RKPD kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam berita acara Musrenbang desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
- c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 26
- (1) Pelaksanaan Musrenbang kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan paling lama minggu ke dua pada bulan Februari.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan oleh camat, setelah berkoordinasi dengan Badan.
- (3) Untuk efisiensi dan efektifitas Musrenbang RKPD di kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan penyelenggaraan beberapa Musrenbang kecamatan di kecamatan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 27
- (1) Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
Paragraf 7 Perumusan Rancangan Akhir RKPD
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 28
Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e,
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 29
- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah .
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 30
Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 29, paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei setelah dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah.
Paragraf 8 Penetapan RKPD
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 31
- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD provinsi ditetapkan dan/atau paling lambat pada minggu keempat bulan Mei.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.
- (3) Inspektorat Daerah melakukan reviu RKPD pada bulan Juni dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan.
F:\Mekanisme Tahunan.doc
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 32
RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 33
- (1) Badan atas nama Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur.
- (2) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan waktu lain yang diminta oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Rencana Kerja Perangkat Daerah
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 34
Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat:
- a. program dan kegiatan;
- b. lokasi kegiatan;
- c. indikator kinerja;
- d. kelompok sasaran; dan
- e. pagu indikatif dan prakiraan maju.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 35
- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
- (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa/kelurahan, dan kecamatan.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, terdiri dari:
- a. indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
- b. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
- (4) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, memuat
PENJELASAN
Pembukaan
terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarjinalkan.
- (5) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 34
huruf e, memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
PENJELASAN
Pasal 36
- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah. - (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut: - a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah; - b. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah; - c. pelaksanaan forum Perangkat Daerah; dan - d. penetapan Renja Perangkat Daerah. Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
PENJELASAN
Pasal 37
Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, meliputi: - a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. ## Paragraf 2 ## Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
PENJELASAN
Pasal 38
Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun: - a. mengacu pada rancangan awal RKPD; - b. mengacu pada Renstra Perangkat Daerah; - c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya; - d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan - e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 39
- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. - (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. - (3) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. - (4) Masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. - (5) Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
PENJELASAN
Pasal 40
Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), terdiri
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

## Paragraf 4 Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

## Pasal 74

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menyusun RKA Perangkat Daerah.
- (2) RKA Perangkat Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

## Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah

## Paragraf 5 tentang APBD

## Pasal 75

- (1) RKA Perangkat Daerah yang telah disusun oleh Perangkat Daerah disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD dan di reviu oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:
- a. kesesuaian RKA Perangkat Daerah dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA Perangkat Daerah tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
- b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
- c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;

- d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA Perangkat Daerah terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan.

## Pasal 76

RKA Perangkat Daerah yang telah disempurnakan oleh Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

## Pasal 77

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

## Bagian Ketiga Penetapan APBD

## Paragraf 1

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

## Pasal 78

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.

## Pasal 79

Penetapan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD.

## Pasal 80

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor seharihari.

## Paragraf 2

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

## Pasal 81

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

## Pasal 82

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dilakukan TAPD atas nama Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah Keputusan tersebut ditetapkan, yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dan/atau SKPKD.

## Paragraf 3

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

## Pasal 83

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan, yang dilaksanakan oleh SKPKD.
- (4) Untuk memenuhi asas transparansi, SKPKD bersama Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika serta Sekretariat Daerah atas nama Bupati menginformasikan substansi Peraturan Daerah tentang APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.

F:\Mekanisme Tahunan.doc

## Bagian Keempat Perubahan APBD

## Paragraf 1 Dasar Perubahan

## Pasal 84

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

## Paragraf 2

Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

## Pasl 85

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- (2) Bupati dibantu oleh TAPD memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
- (3) Dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:
- a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;

F:\Mekanisme Tahunan.doc

- b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

## Pasal 86

Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

## Pasal 87

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA Perangkat Daerah yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah dan/atau kriteria DPA Perangkat Daerah yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

## Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah

## Paragraf 3 tentang Perubahan APBD

## Pasal 88

- (1) RKA Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA Perangkat Daerah yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh Perangkat Daerah disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA Perangkat Daerah dan DPPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA Perangkat Daerah dan DPPA Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan.

## Pasal 89

- (1) RKA Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA Perangkat Daerah yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh Perangkat Daerah, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) RKA Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA Perangkat Daerah yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD dijadikan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD oleh SKPKD.

F:\Mekanisme Tahunan.doc

## Paragraf 4 Penetapan Perubahan APBD

## Pasal 90

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun oleh SKPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

## Pasal 91

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPKD disampaikan kepada Bupati melaui Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh Bupati kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilaksanakan oleh SKPKD dan sekretariat daerah.

## Pasal 92

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan APBD, serta PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD.

- (5) Pengambilan Keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

## Paragraf 5

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

## Pasal 93

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

## Paragraf 6

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah

## Pasal 94

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari setelah peraturan daerah tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala Perangkat Daerah agar menyusun rancangan DPA Perangkat Daerah terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.
- (2) DPA Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam DPPA Perangkat Daerah.
- (3) Dalam DPPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.

F:\Mekanisme Tahunan.doc

- (4) DPPA Perangkat Daerah dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) Salinan DPPA-Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Inspektorat Daerah.

## BAB V

## MEKANISME TAHUNAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Paragraf 1 Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja

## Pasal 95

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran wajib setiap triwulan melakukan pemeriksaan kas yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat Pengguna Anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

## Pasal 96

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, serta tembusannya kepada Inspektur.

## Pasal 97

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

## Pasal 98

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 2 Laporan Tahunan

Pasal 99

- (1) PPK Perangkat Daerah menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Laporan keuangan yang telah ditetapkan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, dengan tembusan kepada Inspektur sebagai bahan melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Pasal 100

- (1) Laporan keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pejabat Pengguna Anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di Perangkat Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Laporan keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tidak terdiri dari:
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas, dan
- e. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

## Pasal 101

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari:
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;

- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

## Pasal 102

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) disampaikan Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

## Paragraf 3

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

## Pasal 103

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah serta laporan keuangan dana desa.

## Pasal 104

- (1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.

F:\Mekanisme Tahunan.doc

- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## Pasal 105

- (1) Agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 atau 104 ayat (1) ditentukan oleh DPRD.
- (2) Persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan Peraturan Daerah diterima.

## Pasal 106

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah wajib dipublikasikan oleh PPKD dan Sekretariat Daerah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

## Paragraf 4

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

## Pasal 107

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan Bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi.

- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

## Pasal 108

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Bagian Kedua

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Paragraf 1 Tujuan

Pasal 109

- (1) Tujuan SAKIP adalah sebagai instrumen yang digunakan instansi pemerintah daerah termasuk Perangkat Daerah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP meliputi:
- a. rencana strategis;
- b. perjanjian kinerja;
- c. pengukuran kinerja;
- d. pengelolaan data kinerja;
- e. pelaporan kinerja; dan
- f. reviu dan evaluasi kinerja.

Paragraf 2 Perencanaan Strategis

## Pasal 110

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;

- (2) Penyusunan Renstra dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 111

Renstra menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Paragraf 3 Perencanaan Kinerja

## Pasal 112

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

## Pasal 113

Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja.

## Pasal 114

Indikator Kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. spesifik ( spesific );
- b. dapat terukur ( measurable );
- c. dapat dicapai ( attainable );
- d. berjangka waktu tertentu ( time bound ); dan
- e. dapat dipantau dan dikumpulkan ( trackable ).

## Pasal 115

- (1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja setiap Perangkat Daerah menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- (2) Lembar atau dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah disepakati oleh Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.

## Pasal 116

Pemerintah Daerah mengikhtisarkan Indikator Kinerja tingkat Perangkat Daerah dalam bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Daerah.

F:\Mekanisme Tahunan.doc

## Pasal 117

Pimpinan masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

## Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## Paragraf 4 Pengukuran Kinerja

## Pasal 119

Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.

## Pasal 120

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

- a. membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan;
- b. membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah.

## Paragraf 5 Pengelolaan Data Kinerja

## Pasal 121

Setiap entitas melakukan pengelolaan data Kinerja. Pengelolaan data Kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data Kinerja.

## Pasal 122

Pengelolaan data Kinerja mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntasi, dan statistik pemerintah.

## Pasal 123

Pengelolaan data kinerja mencakup:

- a. penetapan data dasar ( baseline data );
- b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
- c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
- d. pengompilasian dan perangkuman.

Paragraf 6 Pelaporan Kinerja

## Pasal 124

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

## Pasal 125

- (1) Laporan Kinerja Interim adalah laporan kinerja triwulan yang disampaikan bersama laporan keuangan triwulan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 126

Laporan Kinerja tahunan pada tingkat Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## Pasal 127

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah, Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Daerah dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## Pasal 128

- (1) Laporan Kinerja Tahunan berisi ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.
- (2) Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program paling sedikit menyajikan informasi tentang:
- a. pencapaian tujuan dan sasaran;
- b. realisasi pencapaian target kinerja;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. perbandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra.

## Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 128 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Paragraf 7

Reviu dan Evaluasi

## Pasal 130

- (1) Inspektorat Daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati sebelum 31 Maret.
- (2) Hasil reviu dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Inspektorat Daerah.

## Pasal 131

- (1) Inspektorat Daerah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP disampaikan oleh Inspektorat Daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara reviu atas Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Paragraf 1 Ruang Lingkup

## Pasal 133

Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan:

- a. urusan desentralisasi;
- b. tugas pembantuan; dan
- c. tugas umum pemerintahan.

## Pasal 134

Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a, meliputi:

- a. urusan wajib; dan
- b. urusan pilihan.

## Pasal 135

Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi; dan
- c. tugas pembantuan kepada Desa.

F:\Mekanisme Tahunan.doc

## Pasal 136

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c, meliputi:

- a. kerja sama antar daerah;
- b. kerja sama daerah dengan pihak ketiga;
- c. koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
- d. pembinaan batas wilayah;
- e. pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
- g. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- h. tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

## Paragraf 2

Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

## Pasal 137

- (1) Penyusunan rancangan LPPD dilakukan oleh Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah dengan dukungan dari semua Perangkat Daerah yang menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LPPD disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.

Bagian Keempat

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

Paragraf 3 Ruang Lingkup

Pasal 138

- (1) Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan:
- a. urusan desentralisasi;
- b. tugas pembantuan; dan
- c. tugas umum pemerintahan.

F:\Mekanisme Tahunan.doc

- (2) LKPJ terdiri atas:
- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LKPJ A