PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 97 Tahun 2017 tentang NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN BERDASARKAN ANALISA JABATAN (berlaku 19 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekruitmen, pene- mpatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Analisa Jabatan;
2. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
SALINAN
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah\_ Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 274 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN BERDASARKAN ANALISA JABATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan•:
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah\_ Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau subordinat SKPD.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPRKP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri · Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur Ja-batan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
- 15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada DPRKP.
Pasal 3
Nomenklatur Jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada DPRKP.
Pasal 4
Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun ## BAB III
KEGUNAAN
Pasal 5
- (1) Nomenklatur Jabatan dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekruitmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
- a. DPRKP;
- b. BKD;
- c. BPSDM; dan
- d. Biro ORB.
RUANG LINGKUP
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 6
- (1) Nomenklatur Jabatan pada DPRKP meliputi :
- a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
- 1) Jabatan Administrator;
- 2) Jabatan Pengawas; dan
- 3) Jabatan Pelaksana.
- c. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

## PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

## Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada DPRKP dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisa Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

## BAB VI

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan DPRKP yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62060), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

## SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72054

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


## Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 97 TAHUN 2017

Tanggal 19 Juli 2017

## NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| No | Nama Jabatan | Keterangan |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kepala Dinas | |
| 2 | Sekretaris Dinas | |
| | a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| | 1) | Pengurus Barang |
| | 2) | Pengelola Kepegawaian |
| | 3) | Pengolah Barang |
| | 4) | Pengolah Data Umum |
| | 5) | Pengadministrasi Kepegawaian |
| | 6) | Pengadministrasi Pimpinan |
| | 7) | Pengadministrasi Umum |
| | 8) | Caraka |
| | . 9) | Arsiparis Terampil Pelaksana |
| | 10) | Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan |
| | b. Kepala Subbagian Perencanaan. dan Anggaran | |
| | 1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran | |
| | 2) | Pengolah Perencanaan dan Anggaran |
| | 3) | Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran |
| | Kepala Subbagian Keuangan | |
| | c. 1 | Bendahara Pengeluaran |
| | 2) | Bendahara Penerimaan• |
| | 3) | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| | 4) • | Bendahara Penerimaan Pembantu |
| | 5) | Verifikator Keuangan |
| | 6) | Pengolah Data Keuangan |
| | • 7) | Pengadministrasi Keuangan |
| 3 | Kepala Bidang Perencanaan Teknis | |
| | a, Kepala Seksi Perencanaan Perumahan Rakyat | |
| | 2) | Pengolah Perencanaan Perumahan Rakyat |
| | 3 | Pengadministrasi Perencanaan Perumahan Rakyat |
| | b. Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman | |
| | 1) | Pengelola Perencanaan Kawasan Permukiman |
| | 2) | Pengolah Perencanaan Kawasan Permukiman |
| | • 3 | Pengadministrasi Perencanaan Kawasan - |
| | | Permukiman |
| | 4) | Penyiap Berkas |
| | c. Kepala Seksi Perencanaan Prasarana Sarana Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rakyat |
| | | Pengelola Perencanaan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | 1) 2) | Pengolah Perencanaan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

| 1 | 3) | 2 Pengadministrasi Perencanaan Prasarana Sarana | 3 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | a. Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Rakyat | a. Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Rakyat | |
| | 1) | Pengelola Pembangunan Perumahan Rakyat | |
| | 2) | Pengolah Pembangunan Perumahan Rakyat | |
| | 3) | Pengadministrasi Pembangunan Perumahan Rakyat | |
| | 4) | Penyiap Berkas | |
| | b, Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman | b, Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman | |
| | 1) | Pengelola Pembangunan Kawasan Permukiman | |
| | 2) | Pengolah Pembangunan Kawasan Permukiman | |
| | 3) | Pengadministrasi Pembangunan Kawasan Permukiman | |
| | | Seksi Pembangunan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman _ | |
| | c. Kepala dan | Pengelola Pembangunan Prasarana Sarana Perumahan | |
| | 1) | Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | 2) | Pengolah Pembangunan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | 3) | Pengadministrasi Pembangunan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | 4) | Penyiap Berkas | |
| 5 | Kepala Bidang Perawatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Kepala Bidang Perawatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | a, Kepala | Seksi Perawatan Perumahan Rakyat | |
| | 1) | Pengelola Perawatan Perumahan Rakyat | |
| | 2) | Pengawas Perawatan Perumahan Rakyat | |
| | 3) | Pengadministrasi Perawatan Perumahan Rakyat | |
| | 4) | Caraka | |
| | | Seksi Perawatan Kawasan Permukiman | |
| | b. Kepala | | |
| | 2) 3) | Pengawas Perawatan Kawasan Permukiman | |
| | | Pengadministrasi Perawatan Kawasan Permukiman | |
| | c. Seksi | Perawatan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan | |
| | Kepala Kawasan 1) 2) | Permukiman Pengelola Perawatan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pengawas Perawatan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat | |
| | 3) | dan Kawasan Permukiman Pengadministrasi Perawatan Prasarana Sarana Perumahan | |
| | | Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 6 | Kepala Bidang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat | Kepala Bidang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat | |
| | a. Kepala Seksi Pembinaan Penghunian | a. Kepala Seksi Pembinaan Penghunian | |
| | 1) | Pengelola Pembinaan Penghunian | |
| | 2) | Pengawas Pembinaan Penghunian | |
| | 3) | Pengadministrasi Pembinaan Penghunian | |
| | b, | Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat | |
| | Kepala 1) | Pengelola Pengembangan Peran Serta Masyarakat | |
| | 2) | Pengolah Pengembangan Peran Serta Masyarakat | |
| | 3) | Pengadministrasi Pengembangan Peran Serta Masyarakat | |
| | c. Kepala | Seksi Penyelesaian Sengketa | |
| | 1) Pengelola Penyelesaian Sengketa | 1) Pengelola Penyelesaian Sengketa | |

| 1 | | 2 | 3 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | 2) 3) | Pengolah Penyelesaian Sengketa Pengadministrasi Penyelesaian | |
| •7 | Sengketa Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat | Sengketa Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat | |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| | 1) | Pengurus Barang Pembantu | |
| | 2) | Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 3) | Pengolah Perencanaan dan Anggaran | |
| | 4) | Verifikator Keuangan Pembantu | |
| | 5) | Pengadministrasi Keuangan | |
| | 6) | Pengadministrasi Umum | |
| | b. Kepala Seksi Perumahan Rakyat | b. Kepala Seksi Perumahan Rakyat | |
| | 1 | Pengelola Perumahan Rakyat | |
| | 2) | Pengawas Perumahan Rakyat | |
| | 3) | Pengadministrasi Perurnahan Rakyat | |
| | c. Kepala Seksi Kawasan Permukiman | c. Kepala Seksi Kawasan Permukiman | |
| | 1) | Pengelola Kawasan Permukiman | |
| | 2) | Pengawas Kawasan Permukiman | |
| | 3) | Pengadministrasi Kawasan Permukiman | |
| 8 | Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur | Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur | |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| | 1) | Pengurus Barang Pembantu | |
| | 2) | Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 3) | Pengolah Perencanaan dan Anggaran | |
| | 4) | Verifikator Keuangan Pembantu | |
| | 5) | Pengadministrasi Keuangan | |
| | 6) | Pengadministrasi Umum | |
| | b. Kepala Seksi Perumahan Rakyat | b. Kepala Seksi Perumahan Rakyat | |
| | 1) | Pengelola Perumahan Rakyat | |
| | 2 | Pengawas Perumahan Rakyat | |
| | 3) | Pengadministrasi Perumahan Rakyat | |
| | c. Kepala Seksi Kawasan PermUkiman | c. Kepala Seksi Kawasan PermUkiman | |
| | 1) | Pengelola Kawasan Permukiman | |
| | 2) | Pengawas Kawasan Permukiman | |
| | 3) | Pengadministrasi Kawasan Permukiman | |
| 9 | Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara | Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara | |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| | 1) | Pengurus Barang Pembantu | |
| | 2) | Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 3) | Pengolah Perencanaan dan Anggaran | |
| | 4) | Verifikator Keuangan Pembantu | |
| | 5) | Pengadministrasi Keuangan | |
| | 6) | Pengadministrasi Umum | |
| | b. | | |
| | Kepala Seksi Perumahan Rakyat | Kepala Seksi Perumahan Rakyat | |
| | 1) | Pengelola Perumahan Rakyat | |
| | . 2) | Pengawas Perumahan Rakyat | |
| | 3) | Pengadministrasi Perumahan Rakyat | |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | c. Kepala Seksi Kawasan Permukiman | c. Kepala Seksi Kawasan Permukiman |
| | 1) | Pengelola Kawasan Permukiman |
| | 2) | Pengawas Kawasan Permukiman |
| | 3) | Pengadministrasi Kawasan Permukiman |
| 10 | Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan | Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | a. Kepala Subbagian Tata Usaha |
| | 1) | Pengurus Barang Pembantu |
| | 2) | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| | 3) | Pengolah Perencanaan dan Anggaran |
| | 4) | Verifikator Keuangan Pembantu |
| | 5) | Pengadministrasi Keuangan |
| | 6) | Pengadministrasi Umum |
| | 7) | |
| | Caraka b. Kepala Seksi Perumahan Rakyat | Caraka b. Kepala Seksi Perumahan Rakyat |
| | 1) | Pengelola Perumahan Rakyat |
| | 2) | Pengawas Perumahan Rakyat |
| | 3) | Pengadministrasi Perumahan Rakyat |
| | c. Kepala Seksi Kawasan Permukiman | c. Kepala Seksi Kawasan Permukiman |
| | 1) | Pengelola Kawasan Permukiman |
| | 2). | Pengawas Kawasan Permukiman |
| | 3 | Pengadministrasi Kawasan Permukiman |
| 11 | Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat. | Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat. |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | a. Kepala Subbagian Tata Usaha |
| | 1) | Pengurus Barang Pembantu , |
| | 2) | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| | 3) | Pengolah Perencanaan dan Anggaran |
| | 4) | Verifikator Keuangan Pembantu |
| | 5) | Pengadministrasi. Keuangan |
| | 6) | Pengadministrasi Umum |
| | 7) | Penyiap Berkas |
| | b. Kepala Seksi Perumahan Rakyat | b. Kepala Seksi Perumahan Rakyat |
| | 1) | Pengelola Perumahan Rakyat |
| | 2) | Pengawas Perumahan Rakyat |
| | 3) | Pengadministrasi Perumahan Rakyat |
| | Kepala Seksi Kawasan Permukiman | |
| | c. | c. |
| | 1) | Pengelola Kawasan Permukiman |
| | 2) | Pengawas Kawasan Permukiman |
| | 3) | Pengadministrasi Kawasan Permukiman |
| 12 | Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Administrasi Kepulailan Seribu | Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Administrasi Kepulailan Seribu |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | a. Kepala Subbagian Tata Usaha |
| | 1) | Pengurus Barang Pembantu |
| | 2) | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| | 3) | Bendahara Penerimaan Pembantu |
| | 4) | Pengolah Perencanaan dan Anggaran |
| | 5) | Verifikator Keuangan Pembantu |
| | 6) | Pengadministrasi Keuangan |
| | 7) | Pengadministrasi Umum |

| 2 | 3 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kepala Seksi Perumahan Rakyat | Kepala Seksi Perumahan Rakyat |
| 1) | Pengelola Perumahan Rakyat |
| 2) Pengawas | Perumahan Rakyat |
| 3) Pengadministrasi Perumahan Rakyat | |
| c. Kepala Seksi Kawasan Permukiman | c. Kepala Seksi Kawasan Permukiman |
| 1) Pengelola Kawasan | Permukiman |
| 2) Pengawas Kawasan | Permukiman |
| 3) Pengadministrasi | Kawasan Permukiman . |
| Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Penjaringan • | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Penjaringan • |
| Usaha | Usaha |
| Kepala Subbagian Tata | |
| 1) | Pengurus Barang Pembantu |
| 3) | |
| Pengadministrasi | Umum |
| b. Kepala Subbagian Keuangan | b. Kepala Subbagian Keuangan |
| 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| 2) | Bendahara Penerimaan Pembantu |
| 3) | Verifikator Keuangan Pembantu |
| 4) | Pengolah Data Keuangan • |
| 5) | Pengadministrasi Keuangan |
| Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan . | Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan . |
| 1) | Pengolah Pelayanan |
| 2) | Pengadministrasi Pelayanan |
| d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana | d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana |
| 1) | Pengolah Prasarana dan Sarana |
| 2) | Pengadministrasi Prasarana dan Sarana |
| e. Kepala Satuan Pelaksana Penertiban | e. Kepala Satuan Pelaksana Penertiban |
| 1) | Pengolah Penertiban |
| 2) | Pengadministrasi Penertiban |
| Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Marunda | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Marunda |
| Kepala Subbagian Tata Usaha | Kepala Subbagian Tata Usaha |
| 1) Pengurus | Barang Pembantu |
| 2) | Pengolah Perencanaan dan Anggaran |
| 3) | Pengadministrasi Umum |
| Kepala Subbagian Keuangan | Kepala Subbagian Keuangan |
| 1) Bendahara Pengeluaran | Pembantu |
| 2) | Bendahara Penerimaan Pembantu |
| 3) | Verifikator Keuangan Pembantu |
| 4) | Pengolah Data Keuangan |
| 5) | Pengadministrasi Keuangan |
| Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan | Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan |
| 1) | Pengolah Pelayanan |
| 2) | Pengadministrasi Pelayanan |
| Kepala Satuan Prasarana dan Sarana | Kepala Satuan Prasarana dan Sarana |
| 1) | Pengolah Prasarana dan Sarana |
| 2) | Pengadministrasi Prasarana dan Sarana |

| 1 | 2 | 2 |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | Kepala Satuan Pelaksana Penertiban | Kepala Satuan Pelaksana Penertiban |
| | 1) | Pengolah Penertiban |
| | 2) | Pengadministrasi Penertiban |
| 15 | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Muara Baru | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Muara Baru |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | a. Kepala Subbagian Tata Usaha |
| | 1) | Pengurus Barang Pembantu |
| | 2) | Pengolah Perencanaan dan Anggaran |
| | 3) | Pengadministrasi Umum . |
| | 4 | Pengelola Rumah Susun Kapuk Muara |
| | 5) | Pengadministrasi Rumah Susun Kapuk Muara |
| | b. Kepala Subbagian Keuangan | b. Kepala Subbagian Keuangan |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| | 2) | Bendahara Penerimaan Pembantu |
| | 3) | Verifikator Keuangan Pembantu |
| | 4) | Pengolah Data Keuangan - |
| | 5) | Pengadministrasi Keuangan |
| | c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan | c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan |
| | 1 | Pengolah Pelayanan |
| | 2 | Pengadministrasi Pelayanan |
| | d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana | d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana |
| | 1) | Pengolah Prasarana dan Sarana |
| | 2) | Pengadministrasi Prasarana dan Sarana |
| | e. Kepala | Satuan Pelaksana Penertiban |
| | 1) | Pengolah Penertiban |
| | 2) | Pengadministrasi Penertiban |
| 16 | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Cakung | Barat |
| | 1) | Pengu.rus Barang Pembantu |
| | 2) | Pengolah Perencanaan dan Anggaran |
| | 3) | Pengadministrasi Umum |
| | 4) | Pengelola Rumah Susun Tipar Cakung |
| | 5) | Pengadministrasi Rumah Susun Tipar Cakung |
| | 6 | Pengelola Rumah Susun Jalan Bekasi Km2 |
| | 7) | Pengadministrasi Rumah Susun Jalan Bekasi Km2 |
| | b. Kepala Subbagian Keuangan | b. Kepala Subbagian Keuangan |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| | 2) | Bendahara Penerimaan Pembantu |
| | 3) | Verifikator Keuangan Pembantu |
| | 4) | Pengolah Data Keuangan |
| | 5 | Pengadministrasi Keuangan |
| | c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan | c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan |
| | 1) | Pengolah Pelayanan |
| | 2) | Pengadministrasi Pelayanan |
| | d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana | d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana |
| | 1) | Pengolah Prasarana dan Sarana |
| | 2) | Pengadministrasi Prasarana dan Sarana |
| | Kepala Satuan Pelaksana Penertiban | Kepala Satuan Pelaksana Penertiban |
| | 1) | Pengolah Penertiban |
| | 2) | Pengadministrasi Penertiban |

| 1 | 2 | |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 17 | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Tambora | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Tambora |
| a. | Kepala Subbagian Tata Usaha 1) Pengurus Barang Pembantu | |
| | 2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran | |
| | 3) Pengadministrasi Umum | |
| | 4) Pengelola Rumah Susun Daan | |
| | Mogot 5) Pengadministrasi Rumah Susun Daan Mogot | |
| | 6) Pengelola Rumah Susun Flamboyan | |
| | 7) Pengadministrasi Rumah Susun Flamboyan | |
| | 8) Pengelola Rumah Susun Rawa Buaya | |
| | 9) Pengadministrasi Rumah Susun Rawa Buaya | |
| | 10) Pengelola Rumah Susun Tegal Alur | |
| | 11) Pengadministrasi Rumah -Susun Tegal Alur | |
| b, | Kepala Subbagian Keuangan | Kepala Subbagian Keuangan |
| | 1) •Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | Bendahara Penerimaan Pembantu | |
| 2) | | |
| 3) 4) | Verifikator Keuangan Pembantu | |
| | • Pengolah Data Keuangan | |
| | 5) Pengadministrasi Keuangan | 5) Pengadministrasi Keuangan |
| | 1) Pengolah Pelayanan | |
| 2) | Pengadministrasi | |
| d. | Pelayanan • Kepala Satuan Prasarana dan Sarana | Pelayanan • Kepala Satuan Prasarana dan Sarana |
| | 1) Pengolah Prasarana dan Sarana | |
| | 2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana | |
| e, | Kepala Satuan Pelaksana Penertiban | |
| | 1) Pengolah Penertiban | |
| | 2) Pengadministrasi Penertiban | |
| 18 | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Rawa Bebek | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Rawa Bebek |
| a. | Kepala Subbagian Tata Usaha | Kepala Subbagian Tata Usaha |
| 1) | Pengurus Barang Pembantu | |
| 2) | Pengolah Perencanaan dan Anggaran | |
| 3) | Pengadministrasi Umum _ | |
| 4) | Penyiap Berkas | |
| b, | Kepala Subbagian Keuangan | |
| 1) 2) | Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu | |
| 3) | Verifikator Keuangan Pembantu | |
| 4) | Pengolah Data Keuangan | |
| 5) | Pengadministrasi Keuangan | |
| c, | Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan | |
| 1) | Pengolah Pelayanan | |
| • | 2) Pengadministrasi Pelayanan | |
| d. | Kepala Satuan Prasarana dan Sarana | Kepala Satuan Prasarana dan Sarana |
| | 1) Pengolah Prasarana dan Sarana | |
| | 2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana | |
| e. | Kepala Satuan Pelaksana Penertiban | Kepala Satuan Pelaksana Penertiban |
| | 1) Pengolah Penertiban | |
| | 2) Pengadministrasi Penertiban | |

| 1 | 2 | | 3 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 19 | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Pulo a. Kepala Subbagian Tata Usaha | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Pulo a. Kepala Subbagian Tata Usaha | Gebang |
| | 1) | Pengurus Barang Pembantu | |
| | 2) | Pengolah Perencan.aan dan Anggaran | |
| | 3) | Pengadministrasi Umum | |
| | 4) | Pengelola Rumah Susun Komarudin | |
| | 5) | Pengadministrasi Rumah Susun Komarudin | |
| | b. Kepala Subbagian Keuangan | b. Kepala Subbagian Keuangan | |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 2) | Bendahara Penerimaan Pembantu | |
| | 3) | Verifikator Keuangan Pembantu | |
| | 4) | Pengolah Data Keuangan | |
| | 5) | Pengadministrasi Keuangan | |
| | c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan | c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan | |
| | 1) | Pengolah Pelayanan | |
| | 2) | Pengadministrasi Pelayanan | |
| | d. Kepala | Satuan Prasarana dan Sarana | |
| | 1) | Pengolah Prasarana dan Sarana | |
| | 2) | Pengadministrasi Prasarana dan Sarana | |
| | e, Kepala Satuan Pelaksana Penertiban | e, Kepala Satuan Pelaksana Penertiban | |
| | 1) | Pengolah Penertiban | |
| | 2) | Pengadministrasi Penertiban. | |
| 20 | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Jatirawasari | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Jatirawasari | |
| | a, Kepala Subbagian Tata Usaha | a, Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| | 1) | Pengurus Barang | Pembantu |
| | 2) | Pengolah Perencanaan dan | Anggaran |
| | 3) | Pengadministrasi | Umum |
| | 4) | Pengelola Rumah Susun Karang | Anyar |
| | 5) | Pengadministrasi Rumah Susun Karang Anyar | |
| | 6) | Pengelola Rumah Susun KS Tubun | |
| | 7) | Pengadministrasi Rumah-Susun KS | Tubun |
| | 8) | Caraka | - |
| | Kepala Subbagian Keuangan | Kepala Subbagian Keuangan | |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 2) | Bendahara Penerimaan Pembantu | |
| | 3) | Verifikator Keuangan Pembantu | . |
| | 4) | Pengolah Data | Keuangan _ |
| | 5) | Pengadministrasi Keuangan | |
| | c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan | c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan | |
| | 1) | Pengolah | Pelayanan |
| | 2) | . Pengadministrasi Pelayanan | |
| | d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana | d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana | |
| | 1) | Pengolah Prasarana dan | Sarana |
| | 2) | Pengadministrasi Prasarana dan | Sarana |
| | e. Kepala Satuan Pelaksana Penertiban | e. Kepala Satuan Pelaksana Penertiban | |
| | 1) | Pengolah Penertiban | |
| | 2) | Pengadministrasi | Penertiban |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 21 | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Cipinang | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Cipinang |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | a. Kepala Subbagian Tata Usaha |
| | 1) | Pengurus Barang Pembantu |
| | 2) | Pengolah Perencanaan dan Anggaran |
| | 3) | Pengadministrasi Umum |
| | 4) | Pengelola Rumah Susun Cipinang Besar Selatan |
| | 5) | Pengadministrasi Rumah Susun Cipinang Besar Selatan |
| | 6) | Pengelola Rumah Susun Pondok Bambu |
| | 7) | Pengadministrasi Rumah-Susun Pondok Bambu |
| | 8) | Pengelola Rumah Susun Cipinang Muara |
| | 9) | Pengadministrasi Rumah Susun Cipinang Muara |
| | 10) | Pengelola Rumah Susun Cipinang Lokbin Pasar Rebo |
| | 11) | Pengadministrasi Rumah Susun Lokbin Pasar Rebo |
| | b. Kepa1a Subbagian Keuangan | b. Kepa1a Subbagian Keuangan |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| | 2) | Bendahara Penerimaan Pembantu |
| | 3) | Verifikator Keuangan Pembantu |
| | 4) | Pengolah Data Keuangan |
| | 5) | Pengadministrasi Keuangan |
| | c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan | c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan |
| | 1) | Pengolah Pelayanan |
| | 2) | Pengadministrasi Pelayanan |
| | d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana | d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana |
| | 1) | Pengolah Prasarana dan Sarana |
| | 2) | Pengadministrasi Prasarana dan Sarana |
| | e. Kepala Satuan Pelaksana Penertiban | e. Kepala Satuan Pelaksana Penertiban |
| | 1) | Pengolah Penertiban |
| | 2) | Pengadministrasi Penertiban |
| 22 | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Pinus Elok | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Pinus Elok |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usah.a | a. Kepala Subbagian Tata Usah.a |
| | 1) | Pengurus Barang Pembantu |
| | 2) | Pengolah Perencanaan dan Anggaran |
| | 3) | Pengadministrasi Umum |
| | 4) | Pengelola Rumah Susun Penggilingan |
| | 5) | Pengadministrasi Rumah Susun Penggilingan |
| | 6) | Pengelola Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan |
| | 7) | Pengadministrasi Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan. |
| | b. Kepala Subbagian Keuangan | b. Kepala Subbagian Keuangan |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| | 2) | Bendahara Penerimaan Pembantu |
| | 3) | Verifikator Keuangan Pembantu |
| | 4) | Pengolah Data Keuangan |
| | 5) | Pengadministrasi Keuangan |

| 1 | Kepala | 2 | |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| | c. 1) | Satuan Pelaksana Pengolah Pelayanan | Pelayanan |
| | 2) | Pengadministrasi | Pelayanan |
| | d, Kepala | Satuan Prasarana dan | Sarana |
| | 1) | Pengolah Prasarana dan | Sarana |
| | 2) | Pengadministrasi Prasarana dan Sarana | |
| | e, | Kepala Satuan Pelaksana | Penertiban |
| | 1) | Pengolah Penertiban | |
| | 2) | Pengadministrasi Penertiban | |
| 23 | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Kaum | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Kaum | |
| | a, Kepala 1) Pengurus | Subbagian Tata Usaha | Barang Pembantu , |
| | 2 | Pengolah Perencanaan dan | Anggaran |
| | 3) | Pengadministrasi Umum | _ |
| | 4) | Pengelola Rumah Susun Cipinang Besar Utara | |
| | 5) | Pengadministrasi Rumah Susun Cipinang Besar Utara | |
| | 6) | Pengelola Rumah Susun | Pulo Jahe |
| | 7) | Pengadministrasi Rumah Susun Pulo Jahe | |
| | b. Kepala | | Subbagian Keuangan |
| | | Bendahara Pengeluaran | Pembantu |
| | 1) 2) | Bendahara PenerimaanPmbantu | |
| | 3) Verifikator 4) | | Keuangan Pembantu |
| | | Pengolah Data Keuangan | |
| | 5) | Pengadministrasi | Keuangan |
| | | Kepala Satuan Pelaksana | Pelayanan |
| | c, 1) | Pengolah Pelayanan | |
| | 2) | Pengadministrasi | Pelayanan |
| | d. Kepala 1) Pengolah | Satuan Prasarana dan Sarana | Prasarana dan Sarana |
| | | Satuan Pelaksana | |
| | 2) e. | Pengadministrasi Prasarana dan Sarana | Penertiban |
| | Kepala 1) | Pengolah Pengadministrasi | Penertiban Penertiban |
| 24 | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Barat | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Barat | |
| | 2) | Subbagian Tata Usaha | |
| | a.• Kepala | Pengurus Barang | Pembantu |
| | 1) 2) | Pengolah Perencanaan dan | Anggaran |
| | 3) 4) | Pengadministrasi Pengelola Rumah | Umum Susun Pengadegan |
| | 5) | Pengadministrasi Rumah | Susun |
| | 6) | Pengadegan Pengelola Rumah Susun Pasar Rumput | |
| | 7) | Pengadministrasi Rumah Susun Pasar Rumput | |
| | b. | Kepala Subbagian Keuangan | |
| | 1) 2) | Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara | Penerimaan Pembantu |
| | 3) | Verifikator Keuangan | Pembantu |
| | 4) | Pengolah Data Keuangan | |

| 1 | | 2 | |
|-----|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan | Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan |
| | 1) | Pengolah Pelayanan | Pengolah Pelayanan |
| | 2) | Pengadministrasi Pelayanan | Pengadministrasi Pelayanan |
| | | Kepala Satuan Prasarana dan Sarana | Kepala Satuan Prasarana dan Sarana |
| | 1) | Pengolah | Prasarana dan Sarana |
| | 2) | Pengadministrasi Prasarana dan | Pengadministrasi Prasarana dan |
| | 1) | | |
| | | Pengolah Penertiban | Pengolah Penertiban |
| | 2) | Pengadministrasi Penertiban | Pengadministrasi Penertiban |
| 25 | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Semper | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Semper | Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Semper |
| | 1) | Pengurus Barang Pembantu | Pengurus Barang Pembantu |
| | 2) | Pengolah Perencanaan dan Anggaran | Pengolah Perencanaan dan Anggaran |
| | 3) | Pengadministrasi Umum | Pengadministrasi Umum |
| | 4) | Pengelola Rumah Susun | Pengelola Rumah Susun |
| | 5) | Sukapura Pengadministrasi Rumah Susun Sukapura | Sukapura Pengadministrasi Rumah Susun Sukapura |
| | 6) | Pengelola Rumah Susun Lokbin Semper | Pengelola Rumah Susun Lokbin Semper |
| | 7) | Pengadministrasi Rumah Susun Lokbin | Pengadministrasi Rumah Susun Lokbin |
| | 8) | | |
| | 9) | Pengelola Rumah Susun Nagrak | Pengelola Rumah Susun Nagrak |
| | | Pengadministrasi Rumah Susun Nagrak | Pengadministrasi Rumah Susun Nagrak |
| | 10) | Pengelola Rumah Susun Rorotan | Pengelola Rumah Susun Rorotan |
| | 11) | Pengadministrasi Rumah Susun Rorotan | Pengadministrasi Rumah Susun Rorotan |
| | b. Kepala | Subbagian Keuangan | Subbagian Keuangan |
| | 2) | Bendahara Penerimaan | Pembantu |
| | 3 Verifikator | Keuangan | Pembantu |
| | 4) | Pengolah Data Keuangan | Pengolah Data Keuangan |
| | | Pengadministrasi Keuangan | Pengadministrasi Keuangan |
| c. | 5) Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan | 5) Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan | 5) Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan |
| | 1) | Pengolah Pelayanan | Pengolah Pelayanan |
| | 2) | Pengadministrasi Pelayanan | Pengadministrasi Pelayanan |
| | Kepala Satuan Prasarana dan Sarana | Kepala Satuan Prasarana dan Sarana | Kepala Satuan Prasarana dan Sarana |
| | 1) | Pengolah Prasarana dan Sarana | Pengolah Prasarana dan Sarana |
| | 2) | Pengadministrasi Prasarana dan Sarana | Pengadministrasi Prasarana dan Sarana |
| | Kepala Satuan Pelaksana Penertiban | Kepala Satuan Pelaksana Penertiban | Kepala Satuan Pelaksana Penertiban |
| | 1) | Pengolah Penertiban | Pengolah Penertiban |
| | 2) | Pengadministrasi Penertiban | Pengadministrasi Penertiban |
| 25 | Kelompok Jabatan Fungsional | Kelompok Jabatan Fungsional | _ |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT