PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 29 Tahun 2012 tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI (berlaku 28 Desember 2012)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Jambi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Jambi.
4. Walikota adalah Walikota Jambi.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
11. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD.
13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
14. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
15. Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/penggunan barang yang berada di Setuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi.
16. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
17. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 2
- (1) Kebijakan akuntansi pemerintah kota jambi menerapakan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyusunan laporan keuangan.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari:
1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
2. Penyajian Laporan Keuangan;
3. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;
4. Laporan Arus Kas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan;
6. Akuntansi Persediaan;
7. Akuntansi Investasi;
8. Akuntansi Aset Tetap;
9. Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan;
10. Akuntansi Aset Tak Berwujud;
11. Akuntansi Kewajiban;
12. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa;
13. Laporan Keuangan Konsolidasian;
14. Pernyataan Tanggung Jawab Walikota dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 3
Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 4
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari:
1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
2. Penyajian Laporan Keuangan;
3. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;
4. Laporan Arus Kas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan;
6. Akuntansi Persediaan;
7. Akuntansi Investasi;
8. Akuntansi Aset Tetap;
9. Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan;
10. Akuntansi Aset Tak Berwujud;
11. Akuntansi Kewajiban;
12. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa;
13. Laporan Keuangan Konsolidasian;
14. Pernyataan Tanggung Jawab Walikota dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I s.d. XIV Peraturan Walikota ini.

## BAB III PELAPORAN KEUANGAN

## Pasal 5

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan:
- a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- b. Laporan Keuangan Tahunan, setidak-tidaknya terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas (LAK);
4. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menyusun:
- a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- b. Laporan Keuangan Tahunan, yang setidak-tidaknya terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca, dan
3. Catatan atas Laporan Keuangan
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD wajib menyusun Laporan Keuangan, yang setidak-tidaknya terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas, dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan

## Pasal 6

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf (a) disusun dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b) disusun berdasarkan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
- a. ikhtisar laporan keuangan BUMD
- b. Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan dana kegiatan Tugas Pembantuan, dan
- c. dapat pula dilampirkan ikhtisar dan/atau informasi tambahan nonkeuangan yang relevan.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf (b) dilampiri dengan laporan keuangan BLU bentuk ringkas dan Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan.

## Pasal 7

- (1) Laporan Keuangan tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf (b) disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Walikota.
- (2) Laporan Keuangan tahunan unit pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf (b) disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (3) Laporan Keuangan tahunan yang dibuat oleh BUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD.
- (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP.
- (5) Bentuk dan isi dari pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat sesuai dengan Lampiran XIV.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 8

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2012.
- (2) Penyusunan laporan keuangan tahun 2012 dan sebelumnya mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA JAMBI

R. BAMBANG PRIYANTO

Diundangkan di Jambi Pada Tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

## Ir. H. DARU PRATOMO.

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 29 SERI E NOMOR 19