PERATURAN BUPATI MA Nomor 101 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 31 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Menetapkan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 72);
M E M U T U S K A N :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu Pembentukan
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk UPT pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yaitu Balai Latihan Kerja Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Klasifikasi UPT pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Balai Latihan Kerja Kelas A.
Bagian Kedua Kedudukan
Pasal 3
UPT pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
UPT Balai Latihan Kerja
Paragraf 1 Susunan Organisasi
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Latihan Kerja terdiri atas:
- a. UPT Balai Latihan Kerja;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Latihan Kerja sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

## Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

## Pasal 5

- (1) UPT Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja bagi calon tenaga kerja dan pencari kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis operasional pengelolaan Latihan Kerja;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang pengelolaan Latihan Kerja yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja bagi calon tenaga kerja dan pencari kerja dan melaksanakan uji keterampilan;

- d. pemasaran program, fasilitas, hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan serta pemberian layanan informasi pelatihan;
- e. penyusunan program, pembiayaan, pengaturan dan pengendalian standar kompetensi sumber daya dan manajemen mutu balai latihan kerja; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan operasional pengelolaan balai latihan kerja;
- b. menetapkan perencanaan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja berdasarkan Renstra/Renja Dinas;
- c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang latihan kerja sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja;
- e. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan latihan kerja;
- h. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasar kerja dan kondisi masyarakat;
- i. melaksanakan Training Need Analysis (TNA) untuk mengetahui kebutuhan pelatihan keterampilan kerja;
- j. melaksanakan penyusunan kurikulum dan bahan ajar di bidang pelatihan keterampilan tenaga kerja;
- k. melaksanakan pelayanan konsultasi teknis, promosi dan pemasaran dibidang pelatihan keterampilan tenaga kerja;
- l. melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan tenaga kerja;
- m. melaksanakan kerjasama kelembagaan pelatihan di bidang pelatihan keterampilan tenaga kerja;

- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi program pelatihan dan on the job training /pemagangan peserta pelatihan;
- o. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- p. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja; dan
- q. melaksanakan Pelayanan Pemagangan/ On The Job Training (OJT) Penempatan Tenaga Kerja sesuai ketentuan dan Perundang-undangan.

## Paragraf 3 Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPT Balai Latihan Kerja;
- b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPT Balai Latihan Kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
- f. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- i. melaksanakan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan perpustakaan;
- j. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- l. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

- m. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pengaduan hasil pengujian;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

## Paragraf 4

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompokkelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## BAB IV TATA KERJA

## Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masingmasing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

## Pasal 9

Dalam hal Kepala UPT berhalangan sementara, maka ditunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pelaksana Harian (Plh).

## BAB V ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 10

- (1) Kepala UPT Kelas A adalah jabatan Pengawas/Eselon IV a.
- (2) Kepala UPT Kelas B adalah jabatan Pengawas/Eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Kelas A adalah jabatan Pengawas/Eselon IV b.
- (4) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan nonstruktural dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 31 Oktober 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,


## H. SYAHRIAN NURDIN

## BAB VI PEMBIAYAAN

## Pasal 11

Pembiayaan UPT pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 31 Oktober 2017

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

TANGGAL

: 101 TAHUN 2017

: 31 Oktober 2017

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH