Unknown Unknown Nomor 27 Tahun 2004 tentang Keuangan 2003 Republik - Undang-Undan Perbendahara � NNomor 1 Tahun 2004 tentang Indonesia Tahun 2 � t:{'a (Lembaran Negara Republik Negara Republik Ind .Nomor 5, Tambahan Lembaran ones,a Nornor 4355); 5. 6. Undang-Unctan Pemeriksaan P;n �� mor 15 Tahun 2004 tentang Negara (Lembar ge O aan Dan T � ggung Jawab Keuangan Nomor 66 T : Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 , am ahan Lembaran Negara Nomor 4400); 7. Undan.g-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemenntahan D ah ( tentang . aer Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara .Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324); 9. 10. p turan Pemerintah Nomor ·53 Tahun 2005 tentang p �� a elolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik dg ia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran In ones1 . . Republik Indonesia Noor 45778), Negara - Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Peratoran Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pedom.an ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Pemenn.t Tahon zoos Nomor 54, Tambahan Lembaran Indonesia blik Indonesia Nomor 4593); Negara Repo 11. - Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Peraturan sarang Milik Negara/Daerah (Lembaran Pengelolaan bl'k Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Negara Repo � aran Negara Republik Indonesia Nomor rambahan Le � mana telah diubah dengan Peraturan 4609) sebag:i mor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara pemerintah O esia Tabon 2008 Nomor 78, Tambahan Republik Indo;a Repuolik Indonesia Nomor 4855); Lembaran Neg 12. 13. Peraturan p · P b . emenntah Nornor 38 Tahun 2007 tentang p em agian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Kemermtahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah T abupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun. 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nornor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 16. Peraturan Presiden Nomor 70 tentang Perubahan Kedua atas Pera tu ran Presiden Norn or 54 Tahu n 20 10 ten tang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 17. Keputusan (berlaku Unknown)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Qalalll Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemeri?tah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyeienggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
5. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Serita Negara Republik Indonesia, Tambahan Serita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau Serita Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Barang milik negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Barang milik daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pengelola barang adalah pejabat yang berwcc:mmg dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
11. Pengguna barang milik daerah adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
12. Perangkat ...
0 038:
- perangkat Daerah adaJah . J2, yang bertanggung jawab orgkan1sasi/lembaga pada Pemerintah Daerah I epada 'K · penye enggaraan pemerintahan an , .epa.a Daerah dalam rangka oaerah dan Lembaga Teknis O y g terdin dari Sekretariat Daerah Dinas . . d aerah Kee· ' PraJa sesuai engan kebutuhan d · amatan, dan Satuan Polisi Pamong aeran,
- 13 . satuan Kerja Perangkat Daerah perangkat daerah pada yang selanJutnya disingkat SKPD adalah anggaran/barang. pemerintah daerah selaku pengguna
- J4. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur P lak Teknis Daerah; e sana operasional Dinas/Lembaga
- JS. Pengurus barang milik daerah dal untuk mengurus b d a ah pegawai pegawai yang diserahi tugas tuan keria arkang aerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap sa J perang at daerah/unit kerja.
16. Penyimpan banu:ig milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menenma, meny1mpan dan mengeluarkan barang.
17. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
18. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain da.n dipergunakan selama ba.rang itu belum dihapuskan.
19. Kartu lnventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang adala dalam ruangan kerja.
20. Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah buku inventa.ris merupakan himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu barang inventaris.
21. Buku Jnduk Inventaris yang selanjutnya disingkat Bil adalah buku induk yang merupakan gabungan/kompilasi buku inventrasi.
22. Kodefikasi adalah pemberia.n pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah yang menyata.ka.n lokasi dan kode barang.
23. Nomor kode lokasi merupa.ka.n . � omor kode yang menggamba.rkan/menjelaska.n status . kepernilikan baran\_g, Provinsi, Kabupaten/Kota, bidang, SKPD, umt kerja serta tahun pembehan barang.
24. Kode barang merupakan nomor kode yang menggambarkan/menjelaskan l k d bidang kode kelompok, kode kelompok, kode sub kelompok go ongan, o e 1 ' di ak ct ' kode sub-sub kelompok/jenis barang im su ·
25. . . an I Satua.n Kerja Perangkat Daerah adalah Kode Umt B\_id g O erah dengan mer.1perhatikan Satuan KerJa Perangkat a . . . bidang yang te Ja.h ditetapkan Menten Dalam Negen. pengelompokkan pengelompokkan
O 0'.13!
- z6. Kod.e Sub . Unit/Satuan . bag1an/sekretanat/bidang sesuai StrKerJa ad.alah pengelompokkan . Uktur Organ1sas1 Perangkat Daerah;
- 7 Kode Seksi/Buh Bidang/Sub B . 2 · Bidan � /S\lb Bagian pada setia ;fan adalah pengelompokkan Seksi/Sub organ1sas1 Perangkat Daerah· p dang/Sekreta.,at/Bagian sesuai Struktur ·
- 28 \_ !{ode Unit Pelaksana Teknis adalah pe 1 . sesuai sesuai Struktur O . . nge ompokkan Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan rianisasi Pernngkat Daerah yang terdiri dari Desa. Polindes, dan Sekolah· uskesmas, Puskesmas Pernbantu, Puskesmas ·
AZAS SENSUS BARANG DAERAH
BAB II - AZAS SENSUS BARANG DAERAH
Pasal 2
Azas Sensus Barang Daerah adalah :
- (I) Azas Keseragaman yaitu adanya kesamaan dan keseragaman dalam melaksan·ak·an Sensus Barang Milik Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lmgkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Azas Fleksibilitas yaitu semua dapat dilaksanakan terhadap seluruh barang dan dapat menampung semua data barang yang diperlukan , serta dapat dilaksanakan dengan mudah oleh petugas.
- (3) Azas Efisiensi yaitu dapat memperoleh bahan dan peralatan, waktu,tenaga dan biaya yang diperlukan serta dapat mencapai sasaran yang diharapkan.
- (4) Azas Kontinuitas yaitu data yang diperoleh merupakan dasar inventaris dan dapat dipergunakan secara berkelanjutan guna merencanakan kebutuhan selanjutnya untuk menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan di daerah secara bertahap.
KELOMPOK BARANG MILIK PEMERINTAH DAN SASARAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
BAB Ill - KELOMPOK BARANG MILIK PEMERINTAH DAN SASARAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
Pasal 3
Barang Milik Pemerintah dikelompokkan menjadi :
- (1) BMD (Provinsi dan Kabupaten/Kota), termasuk barang yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Yayasan Milik Dae rah.
- (2) BMN yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB Ill - KELOMPOK BARANG MILIK PEMERINTAH DAN SASARAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
Pasal 4
Sasaran Sensus Barang Milik Daerah adalah:
- (ii BMD (Provinsi dan Kabupaten/KotaU ) , ah t ermaMs ulkkbarang yang dipisahkan ah Oaerah/Badan s a 11 Daerah/Yayasan Milik pada Perus aan Dae rah.
- ( 2) . akan oleh Pemerintah Daerah. BMN yang d1pergun
BAB IV ...
BAB JV
rAHAPAN PELAKSANAAN DAN TATA CARA SENSUS BARANG MILIK DAERAH
Taha p . Bagian Kesatu p ers1apan Sensus Barang Milik Daerah
BAB Ill - KELOMPOK BARANG MILIK PEMERINTAH DAN SASARAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
Pasal 5
- ill pembentukan Panitia Sensus BMD.
- (2) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus BMD.
- (3) Penyampaian Surat Edaran Bupati tentang Pelaksanaan Sensus BMD.
- (4) Pembekalan Petugas Sensus Barang Milik Daerah.
- (5) Menyediakan kartu/formulir sensus barang milik daerah, seperti :
- b. Kartu lnventaris Ruangan (KIR);
- a. Kartu lnventaris Barang (KIB) A s/d F.
- c. Buku lnventaris;
- d. Buku Rekapitulasi Barang lnventaris;
- e. Buku Rekapitulasi Hasil Sensus;
- f. Kade Barang Milik Daerah; dan
- g. Sarana lain yang dapat menunjang pelaksanaan Sensus BMD.
- (6) Penyampaian Peraturan Bupati Sintang tentang Kade Lokasi BMD.
- (7) Penyampaian Peraturan Bupati Sintang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013.
BAB Ill - KELOMPOK BARANG MILIK PEMERINTAH DAN SASARAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
Pasal 6
Format KIB, KIR, BI, Buku Rekapitulasi Barang lnventaris, Buku Rekapitulasi Hasil Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan ini.

## Bagian Kedua

## Tahap Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah

## Pasal 7

- (I) Penyampaian formulir KIB, KIR dan sarana penunjang sampai ke setiap SKPD.
- (2) Pengisian formulir Kartu lnventaris Barang (KIB) dan dan Kartu Jnventaris Ruangan (KIR) pada masing-masmg SKPD.
- (3) Pengisian Buku Jnventaris.
- (4) Penulisan kode lokasi dan kode barang pada setiap barang inventaris yang ada di SKPD.

## Bayian Ket iqo

## Tuta Cara Pclaksana·-·n '-', · '"' ,,cnsus B· M- 1 -. ·· ;\_irang 1 i k Dacrah

## Pasal 8

- pengurus/Penyimpan Barang SKPD rnelaksanakan: sctclah rncncrirna KIB dan KIR, (I)
- a. Penelilian kcsesuaian d· . k . l f ik ata barang vang tcrcuntum pada KIB dengan enya aa n 1s1 barang yano sebenarnya d kctcntuan : "' c pada SKPD, engan
- apa bila barang ya n L, .. . .. g crcuuu pada KIB scsua: dcngan fisik ba ra ng pada Sl&lt;PD , k: . -' , ma a pada nornor urut dalarn J&lt;IB tcrscbut d ibcri Landa contary (v) 1)
- 3) apabila tcrdupat barang yang bclurn icrcuuu da larn 1(18, maka barang Lcrscbut dicutat kc dulurn i abcl ba ra ng bclurn dica ta t .
- 2) apabila Iisik baranc tid: k · d d KIB . : . u '"' "'· -1 a scsuai cngan data yang t crca ta t pa a , muku d1korcks1 dcngan cara mcrnbcri Landa strikethrough(=) pada data \_barang yang Lcrcanturn da larn KIB dcngan mcnggunakan tinta warna rncrah.
- 4) apa bila fisik barang t.iduk ditcrnuk.in na rn uri tcrcat.at dala m KIB, maka barang tcrscbut dica un kc da larn label barang tid a k diternukun.
- b. Data barang bclum dicauu puda label burn ng bclurn d ica ta t clan data barang t.id a k ditcmukan pada tubcl bn raru; t id ak d i tcrn u k a n d ipiridu hka n kc da larn Label dalt ar korck si.
- (2) Format tabcl barang bclurn dicaia r , format uibcl b.uang tidak d itcrn uka n dan formal daftar korcksi scbagaimana dirnak sud pada pa sa l ini ayat (I) huruf a poin 3) dun poin 4) scrtu aya t (I) h u ruf b scb;ig;iimana tcrca nt urn dala rn Lampiran VI sa mpai dcngan L,1mpir,111 VIII Pcru t u ra n ini.
- a. Penclitian kcscsuaiun data yang tcrcurn urn puda 1&lt;11-.1 dengan kcnyataan [i si k lokasi barang scbcnar nya bcrada pada s1,:1-&gt;D, dcngan kctcnt.uan :
- I) apabila barang yang tcrcatat pcda 1'1R scsuai dcngun [i sik barang pada Sl&lt;PD, ma ka pada nornor urut da lurn Klr'1 t crsc but dibcri Landa con.lary(V) .
- 2) a pabila fisik barang udak scsuai dcngan d,11&lt;1 yang tcrcat a t pad» Kl R, rnuka dikorcksi dcngan earn rncrnbcr i iunda strikethrou qn (=) pada data barang yang tcrcam.urn d ala rn l&lt;IR dcriga n mcnggunakan t in ta war na rncrah
- 3) Apabila icrdapat barang yang bclum tcrcat a t d ala m l&lt;IR, rnaka barang tcrscbul dica tat kc dularn 1,IR scs ua i kodc barang dan kodc lokasi ba rang.

## Pasa l l)

- (I) Setiap hasil korcksi harus dibcri uindu 1xm.11' olch rx.ngurus l1c1rang d,1n l I d·111 l'thun scsuai w,iktu IJL'11cl'1t1.,1n/k(Jl·cks·1 di Lu I is tanggal, )LI an . " " � dilakukan.
- hurur a barang(2) T h d b S( ,b·-,ga - imam1 dimaksud dalam ·Jasal 8 ayaL (I) er a ap arang .. " . . . ·,. . . , . . poinL 2) maka data barang d1mc1ksud d1,)111ci.-1hkan ddlam catat,1n b ' d. . Jkan untuk d1prost:s lcb1h lan1ut. arang yang 1usu -

(3) Usulan ...

O

039

�

.

O 03'.l'.

- ) usulan proses lebih lanjuj seb . ( 3 usulan Penghapusan dan Tunt agruman � dimaksud pada ayat (2) berupa utan Gant, Rugi.
- ) Format Usulan Penghapusan seb . (4 tercantum dalam Lampiran IX P agrumana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini , eraturan ini.

## Pasal 10

- (l) Pengurus/Penyimpan Baran SKP .. sebagai berikut : g D mengisi KIB Baru dengan ketentuan
- a. data barang dari KIB I ke KIB baru. arna yang telah dikoreksi/diteliti dipindahkan
- b. fisik barang yang belurn tercatat dalam KIB supaya dicatat pada KIB baru.
- (2) Pengurus/penyimpan barang SKPD meriaisi buku inventaris baru dengan cara: "'
- a. Data barang dari KIB lama yang telah dikoreksi/diteliti dipindahkan ke Buku Inventaris baru.
- b. Data b � ang dari daftar koreksi yang belum tercatat dalam Buku Inventaris supaya dicatat pada Buku Inventaris baru.
- (3) Pengurus/penyimpan barang SKPD mengisi format rekapitulasi buku hasil sensus dengan cara memindahkan data dari buku inventaris baru ke rekapitulasi buku hasil sensus.

## BAB V

## KODEFIKASJ

Bagian Satu

Kade Kepemilikan, Nomor Kode Lokasi, Nornor Kode Barang dan Nornor Register

## Pasal 11

- (l) Kodefikasi kepemilikan barang milik Pemerintah Pusat dengan nornor kode 00.
- (2) Kodefikasi kepemilikan barang milik Pemerintah Provinsi dengan nornor kode 11.
- (3) Kodefikasi kepemilikan barang milik Pemerintah Kabupaten dengan nornor kode 12.

## Pasal 12

- ( 1) Nomor kode lokasi menjelaskan status kepemilikan barang, sebagai berikut:
- a. Kade kompanen pemilik barang;
- b. Kode provinsi;
- c. Kode kabupaten
- d. Kade bidang;
- e. Kade SKPD;
- g. Kade sub unit/satuan kerJa, . . d h d k ·;sub bidang/sub bagian; an
- f. Kode tahun pengadaaan; ..
- Ko e se .s 1 Iaksana teknis (palindes, poskesdes dan sekalah) i. Kode umt pe ·

0 039:

- Nornor kode lokasi sebagaiman . (2) peraturan Bupati Sin tang ma dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dalam 1nventari � 1?nit Bidang/Unit �� 1!enai Pembakuan Kode Lokasi Barang oaerah di Lmgkungan Pemerintah ksana Teknis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sintang.
- l Tata cara penulisan nomor kod 1 . . ( 3 (1) pasal ini tercantum pada L e \_okasi sebagaimana dimaksud pada ayat ampiran X Peraturan ini.

## Pasal 13

- ( l) Nomor kode barang menggambarkan . k barang sub kelompok b golongan, bidang barang, kelompo ' arang, sub-sub kelompok/jenis barang.
- 12 ) Nomor kode barang diklas1·r·k ·1 · · . 1 asi an ke dalam 7 (tujuh) golongan, yaitu :
- a. Tanah,
- b. Mesin dan Peralatan ·
- ct. Jrigasi dan Jaringan;
- c. Gedung dam Bangu � an;
- e. Aset tetap lainnya;
- f. Konstruksi dalam pengerjaan; dan
- g. Aset tak berwujud.
- (3) Nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Peraturan Bupati Sin tang Nomor 5$ Tahun 2012 ten tang Sistem dan Prosedur Penggunaan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (4) Tata cara penulisan nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

## Pasal 14

- (1) Nomor kode register merupakan nomor urut pencatatan dari setiap barang, pencatatan terhadap barang sejenis, tahun pengadaan sama.
- (2) Tata cara penulisan nomor kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan ini.

Bagian Kedua

Kode Barang Yang Belum Ada Nomor Kode Jenis Barang

## Pasal 15

- ( 1) Cara pencatatan dan pemberian nomor kode bagi ?arang yang belum ada nomor kode jenis barangnya, menggunakan kode jerus barang "Lain-lain" dari sub kelompok barang yang dirnaksud.
- (2) Barang milik daerah yang dip!sahk'.111. tetap menjadi milik Pemerintah Daerah, maka semua harang mven � ans \_yang dipisankan diperlakukan sama dengan barang inventar1s milik Pernerintah Daerah.
- (3) Baran usaha/barang yang diperdagangkan. sesuai bidang usaha dari Perus � aan Daerah tidak termasuk barang milik daerah.

## B . Pemasangan Kocte Ba:: Kettga g dan Tancta Kepemilikan

O 039

�

## Pasal 16

- l Kode barang dan tancta kepemilik . (I inventar1s, kecuali apabila an harus ct1cantumkan pada setiap barang memuatnya, cukup cticatat ctalruang/tempat yang tersedia tidak dapat am BI, KIB dan KIR.
- Z) Kode barang dan tancta kepem ilik ( ditempatkan di bagian Ju 1 1 an untuk kendaraan roda 4 (empat) ar yang muctah ctilihat.
- (3) xode barang dan tanda k T (dua) ctitempatkan ct b eperni ikan untuk kenctaraan bermotor roda 2 pa a agian badan yang mudah dilihat.
- (4) Kode barang dan tanda kepemilikan untuk kenctaraan bermotor lainnya ditempatkan di tempat yang mudah dilhat,
- (5) Kode barang dan tanda kepemilikan Rumah Dinas cticantumkan pada sebuah papan yang berukuran 15 x 25 cm sedangkan untuk tanah kosong pacta sebuah papan yang berukuran sekur � g-kurangnya 60 x 100 cm.
- (6) Pemasangan kode barang dan tancta kepemilikan rumah dinas daerah dicantumkan pada tembok rumah bagian depan sehingga tarnpak nyata ctari jalan umum, yang berbentuk papan kecil dengan ukuran :
- a. lebar 15 cm;
- b. panjang 15 cm;
- c. Gambar lambang ctaerah berbentuk bulat ukuran garis tengah 6 cm; dan
- ct. tinggi huruf 2 cm.

## BAB VI

## PELAKSANA SENSUS BARANG MILIK DAERAH DAN MEKANISME PELAPORAN HASIL SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah

## Pasal 17

Petugas pelaksana sensus barang milik daerah adalah Personil pada Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pacta Satuan Kerja Perangkat Daerah

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaporan Hasil Sensus Barang Milik Daerah

## Pasal 18

- ( 1) Data sens us dikumpulkan secara berjenjang dari satuan kerja terendah secara berjenjang, yaitu :

- a Pada tingkat Kelurah c . KIB (KIB Milik Pe an, rneliputi. . 0 01qL rnenntah · · Kabupaten), KIR B Pusat, KIB .. Pemerintah Pusar 8U � u Inventaris (B � ihk Provinsi dan KIB Milik dan Buku Invent ' \_u u lnventaris 8 u u Inventaris Barang Milik . ans Bar arang Milik p · ah p · · Rekapitulast Baran ang Milik P . emennt rovin si Milik Pemerintah t Inventaris (Buku ;menntah Kabupaten), Bu ku Pemerintah p . � sat, Buku R k . ekap1tulasi Barang Inventaris rovms1 B k e ap1tulas1 B 1 · M ·i·k Pemerintah K b · u u Rek .\_ . arang nventans 11 Tidak Dite a upaten), Buku Rek:P\_1culas.1 Barang Inventaris Milik mukan, TabeJ Bar P1tulas1 Hasil Sensus, Tabel Barang Usulan Penghapusan dan r:1g 11 ctak Dicatat, Tabel Koreksi, Tabel rangkap 4 (empat) dengan k be! Tuntutan Ganti Rugi dibuat dalarn
- 2) Lem bar ke-3 (tiga) d'k � .Lernbar ke (dua) dikirim ke DPPKA 1
- 1) Lembar ke-1 (satu) d etentuan :
- 3) L b mm ke Kee em ar ke-4 (ernpat) ct· . .amatan; dan ISimpan di Kelurahan sebagai arsip.
- b. Pada tingkat Kecamatan . .
- 1 K IB (KIB . . ' me tputi : Mihk Pemerintah p Kabupaten), KIR B k usat,\_ KIB Milik Provinsi dan KIB Milik Pemerintah Pusa � 8 uk u lnventar1s (Buku Inventaris Barang Milik dan Buku lnven � art u lnventar1\_s\_ Barang Milik Pemerintah Provinsi Rekapitulasi 8 s Baran? M1hk Pemerintah Kabupaten), Buku M ilik p . arang lnventar1s (Buku Rekapitulasi Barang Inventaris I I emermtah Pusat B k R k . . . . . p . ah , u u e apitulasi Barang lnventaris Milik emer � nt Provinsi, Buku Rekapitulasi Barang Inventaris Milik P � merm � ah Kabupaten), Buku Rekapitulasi Hasil Sensus, Tabel Barang Tidak Ditemukan, Tabel Barang Ttdak Dicatat, Tabel Koreksi, Tabel Usulan Penghapusan dan Tabel Tuntutan Ganti Rugi dibuat dalarn rangkap 4 (empat) dengan ketentuan :
- 1) Lembar ke-1 (satu) dan Lembar ke-2 (dua) dikirim ke DPPKA; dan
- 2) Lembar ke-3 (tiga) dan Lembar ke-4 (empat) disimpan di Kecarnatan.

## c. Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis, meliputi :

- KIB (KIB Milik Pemerintah Pusat, KIB Milik Provinsi dan KIB Milik Kabupaten), KIR, Buku Inventaris (Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Pusat, Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Provinsi dan Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten), Buku Rekapitulasi Barang Inventaris (Buku Rekapitulasi Barang lnventaris Milik Pemerintah Pusat, Buku Rekapitulasi Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi, Buku Rekapitulasi Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten), Buku Rekapitulasi Hasil Sensus, Tabel Barang Tidak Ditemukan, Tabel Barang Tidak Dicatat, Tabel Koreksi, Tabel Usulan Penghapusan dan Tabel Tuntutan Ganti Rugi dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan :
- L bar ke-3 (tiga) dikirim ke SKPD bersar.gkutan; dan
- 1) Lernbar ke-1 (satu) dan Lembar ke-2 (dua) dikirim ke DPPKA melalui SKPD bersangkutan;
- 2) 3) L::bar ke-4 (empat) disimpan ct.1 Sekolah, Puskesmas, Pustu, Polindes, dan Poskesdes sebagai arsip.


- d. Pada tingkat\_ � KPD, meliputi :
2. Kabupaten), KIR, Buku Inv usat,. KIB M1hk Provinsi dan KIB M1hk Pemerintah Pusat Buku I entans (Buku Inventaris Barang M1hk · nventar· B · · dan Buku Inventaris Baran 1. 8. arang � ilik Pemerintah Provms1 Rekapitulasi Barang 1 � Mihk Pemenntah Kabupaten), Buku Milik Pemerintah p nventaris (Buku Rekapitulasi Barang Jnventaris Pemerintah Provins � .sa � � uku Re � apitul � si Barang Jnventaris Milik Pemerintah Kabu t ) u u Reka � 11tulas1 Barang lnventaris Milik Tidak Ditemuka:aTe � , Buku Rekapitulasi Hasil Sensus, Tabel Barang Usulan Pengha ' a el Barang Tidak Dicatat, Tabel Koreksi, Tabel rangkap 4 (em ptu) sdan dan Tabet Tuntutan Ganti Rugi dibuat dalam pa engan ketentuan :
3. KIB (KIB Milik Pemerintah p . . . .
- l) LSeKmPDbarb kel (satu) dan Lembar ke-2 (dua) dikirim ke DPPKA melalui ersangkutan; dan SKPD
- 2) Lembar ke-3 (tiga) dan Lembar ke-4 (empat) disimpan di SKPD bersangkutan sebagai arsip.
- e. Pada tingkat Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah, meliputi :
- 1) Menenma KIB (KIB Milik Pemerintah Pusat KIB Milik Provinsi dan KIB Milik Kabupaten), KIR, Buku Jnve � taris (Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Pusat, Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Provinsi dan Buku Jnventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten), Buku Rekapitulasi Barang Jnventaris (Buku Rekapitulasi Barang Inventaris Milik Pemerintah Pusat, Buku Rekapitulasi Barang lnventaris Milik Pemerintah Provinsi, Buku Rekapitulasi Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten), Buku Rekapitulasi Hasil Sensus, Tabel Barang Tidak Ditemukan, Tabel Barang Tidak Dicatat, Tabel Koreksi, Tabel Usulan Penghapusan dan Tabel Tuntutan Ganti Rugi.
- 2) Buku Inventaris (khusus barang milik pemerintah Kabupaten Sintang) dari setiap SKPD dikompilasi menjadi buku inventaris barang milik daerah dan dibuat rangkap 2 (dua), dengan ketentuan lembar ke-1 di simpan di Kabupaten Sintang dan lembar ke-2 dikirim ke provinsi.
- 3) Buku Inventaris (khusus barang milik pemerintah Provinsi Kalimantan Barat), dari setiap SKPD dikompilasi menjadi buku inventaris barang milik daerah dan dibuat rangkap 2 (dua), dengan ketentuan lembar ke-1 di simpan di Kabupaten Sintang dan lembar ke-2 dikirim ke provinsi.
- 4) Buku Jnventaris (khusus barang milik pemerintah Pu sat], dari setiap SKPD dikompilasi menjadi buku inventaris barang milik daerah dan dibuat rangkap 2 (dua), dengan ketentuan lembar ke-1 di simpan di Kabupaten Sintang dan lembar ke-2 dikirim ke masing-masing departemen.
- (2) Buku inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e point 2). selanjutnya disebut Buku Induk Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (3) Buku induk inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibuat daftar rekapitulasi Jnduk.
- (4) Buku Inventaris sebagaimana \_dimaksud pada ayat (1) huruf e point 3), selanjutnya dibuat daftar re � ap1tulas11:1ya sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan lernbar pertama disimpan di Kabupatcn sebagai arsip dan lembar kedua di kirim ke Provinsi.

(5) Buku ...

A'l'l'N SINTANl; TAIIUN

-,

'

20\'.',

NlHvlUI

�

0

039{

,;ukLI \nvl·n1;1ris scii,.q. � ;iin,., . . · . d ·, · 11 " d Inn\·,. I · 'I) sc\anJutnyo 1ou;-11 d;1r1,ir rl'k·i . · ,.,U&lt; p;1d;i .i1 .JI I 1) hurur c point -· · l · n lcrnl» · 'Pllul.1s1111··, ····lJ· k ) I \ dl·11"·,n }&lt;ctcn Lht ctl PL'rtc1ni;t r1· .· .: l � .,,,..\_ .u iv., \_ {c uu] rang,t1p · � l . k i . 1sirnp·111 cl, i-;. 1 1 I . r l,:cdua di i rrrn kc rnasinu-n .. · ( ,, iup.u cn s('hiigui .us ip dun cn1 Jd rv 1.is1ng d('\Yii·i . . vnun.

## f'.1s;il \()

. 1 , (h:IB Milik l'cmcrinL1h Pus·it \'Ill · · t--1 ° 1 . ·' · ' Mil ik Provinsi cln n \,Ill Milik l,,1bup.1ll'll), . ,, \juku nvcruu rrs (lluku l n vr-. .: ·. ' . k hlr,., . . . ,cnL.111s \1;,ran" Mil1k l'l·rncnnwh Pusat, 13u ll ,·nwns Barang MJ\1k P\'mc-rinwh I' · · 1"' 3 M·11· 1,,v, , · · rovmsi c ,111 Buku t nvcnt a ri s I .,rang 1 1 ' P rn( ·rinlah Kabuputcn] Hul'Lt I' I · 1 · · (f3u1&lt;11 c · . . ' · ' ' ,c &lt;.1p11u as1 1-\arnng \nvcntans · k·ip1tulas1 Buranu lnv\'1·11·11··, · M·1·1 1 · · I (' k · ·, 11·, � ·, Re ·· . e-. . . · s 1 1 &lt; 'nn,'!'tntah l'usal. \lu &lt;LI ,c· "\l' L · ·' B,.11·;.1ng lnvcnLins Md,k Pvrrurirnnl. l';·,1vinsi. l\uku l � ck.1pitulc1si Bar;,ng 1nvcnwr1 s Mdik \_Pc·nn-r11iLil1 l,,iln1patc·11), l\1,k.1 l � l·k.1pi1uL1si 11.tsil Sl'nsus. T,ilwl 1:3urang Tida k l)tLl'lllUk.111. 'l\t\)('\ 11;\_ 11 ·;,nf!. 'l'id;ik l)i,·;it,il, '\'alll'l 1,,irc·ksi, '\\1lil'I usulan Pcngh.ipus.111 d;,11 T.ibcl Tun1u1.1,1 (;;inti \ � 11gi dis;11T1ps1ika11 kc l)i,,.1s pcndapawn, Pcngclol.1;in l,cu.ing,m clan /\sci p;id,1 1;111gg;tl :11 .Juli 20 l :1.

## Ill\\\ VII

## 1,1·:Tl·:NTU/\N 1'\·:NUTUI'

l'.1s,d '20

Pcnituran in i bcrl,1ku scjnk t.,rnggal ciiu11d.111r � k;111.

/\ � ar sctiap orung rncngct,.d1uiny;1, ,nc\\1,Ti1ll,tlil«111 p,·11guncl.111g:1'.1 l'l:r:1tt1r;1n nupali ini dcngan pcncrnp;1wn11y;1 d.rlurn \knt.1 \l;ll'1·,d·1 hc1hup.1tl:n � ,n1;111g.


Diundungkun pad a la ngg:1 I

di Sin1:111g

30

Al·:l

;}p

�

�

AI I

L

201:1

i,AHUl'ATl·:N SINTANC,(


ZULKIFLI I IA,JI Al I MAD

BliRITA DA r•:l

�

11

A

l,A I

U t&gt;

l

LAMP/RAN I A

SKPD

KAB.

PROV.

## KARTU I!WEJ\TARJS BARANG (KIB) A TAr\AH

| NO l_;Rl_;T | JE!\IS/\AMA 8•\RA\G | KODE LOKi\SI | KODE LOKi\SI | KODE LOKi\SI | LUi\S (\·12) | Ti\JIU\ LETAK/ PE"iGADAi\\ !\LAMAT | | STATUS TAi\AI-1 | STATUS TAi\AI-1 | STATUS TAi\AI-1 | PE,\iGGU.\iAAN | ASAL- USGL | HARGA (Rp) | KET |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|
| NO l_;Rl_;T | JE!\IS/\AMA 8•\RA\G | LOKASI | BARA\G | REGISTER | LUi\S (\·12) | Ti\JIU\ LETAK/ PE"iGADAi\\ !\LAMAT | | HAI, | SERTIFIKilT | SERTIFIKilT | PE,\iGGU.\iAAN | ASAL- USGL | HARGA (Rp) | KET |
| NO l_;Rl_;T | JE!\IS/\AMA 8•\RA\G | LOKASI | BARA\G | REGISTER | LUi\S (\·12) | Ti\JIU\ LETAK/ PE"iGADAi\\ !\LAMAT | | HAI, | TAI\GGi\L | \OMOR | PE,\iGGU.\iAAN | ASAL- USGL | HARGA (Rp) | KET |
| I | 2 | 3 | 4 | o | 6 | I | 8 | 9 | JO | I I | 12 | J J, | 14 | I - - ::, |

...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

:20 -

MENGETAHUI KEPALA SKPD \_

...

1\1 p

PF.:'&gt;JGL'RLS BARANG.

...

--

...

\!IP

---

····•··


� J\G,

0 0 c..l ':.&amp;) , -.

.,,

\11LTON CROSBY

PERATURAf\ 1 BUPATI SI.NTA.NG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

TENTANG

TAHUN 2013

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH DI LJNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN S\NTANG TAHUN 2013

---

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

'

| Pengisian KIB A (Tanah} | Pengisian KIB A (Tanah} |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolom 1 | Dviei nomor urut |
| Kolom 2 | Di,si nama barang/jenis barang (spesifik tanah) |
| Ko!om 3 | Diisi kode lokasi tanah |
| Kolom 4 | Oiisi kode barang |
| Kolom 5 | urutan register tariah vang ada pada SKPO bersangkutan |
| Kolom 6 | Diisi luas tanah yang dibeli atau dicatat |
| Kolom 7 | Diisi tahun pembelian tanah |
| Kolom 8 | Diisi letak/alamat atanah pada Jalan . Kelurahan/ Desa. |
| Kolom 9 | Diisi hak vang dimiliki Pemkab. (Hak Pengelolaan atau Hak Pakai), ata u rnasih dalam bent uk girk, adat, dll. |
| Kolom l O | Diisi tanggal sertifikat |
| Kolom 11 | Diisi nomor sertifikat |
| Kolom 12 | Diisi penggunaan tanah (gedung, taman, jalan. dsb) |
| Kolom 13 | Diisi asal usul tanah (fasos/umum, PT ... , Hibah .. , Pembehan (!\PBD), dsb) |
| Kolom 14 | Diisi harga perolehan tanah tersebut |
| Kolom I 5 | Dusi kererangan (mis. Proses sertifikasi, dsbJ |

LA.\1P/l,t,A.'\" I B

Sh'.PD

KAl3.

PROV.

## KARTC J'\VE\T.ARIS 13ARA\G (Kl/3/ 13 PE:RALATA\ 0,\.\ YIESI\

| \() L | KODE | KODE | f3,\R!\'\G/ JE\IS R.·\R1\\Ci | \OvlOR REG/STE/ � | vlERh:/ TYPJ·: | Ll\Ll � :\'\i cc | BAJ-I.A\. | T.AHC\ /'J-:\11!1::LIA '\ | \O.\WR | \O.\WR | \O.\WR | \O.\WR | BPh:B | ASAL L·sL·L CAR4 PEROLEHA\ | Ht\RG.A IRpl | I i-:i:.T |
|---------|--------|----------|--------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|------------|----------|----------|----------|---------|------------------------------|----------------|-------------|
| \() L | LOKASI | BAR � \G | f3,\R!\'\G/ JE\IS R.·\R1\\Ci | \OvlOR REG/STE/ � | vlERh:/ TYPJ·: | Ll\Ll � :\'\i cc | BAJ-I.A\. | T.AHC\ /'J-:\11!1::LIA '\ | P,\/3RJ h: | RA\Gh:A | \1ESJ\ | POLIS/ | BPh:B | ASAL L·sL·L CAR4 PEROLEHA\ | Ht\RG.A IRpl | I i-:i:.T |
| | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | � | 10 | I I | !2 | 13 | 14 | 15 | i6 | ; 7 |

20

\·ll"\&lt;-1:T·l!!L I ;..:Ll'\I.,\ Sl\l'l.) ..

\ jf J

PE\(iLl-.'LS H \l � .-\.\(i,

\" I fJ

t


�

\·11LT(J\ Cl-.'llSln f"'CRATUl:t./\..'\. BL:PATI SIXTA."\IG

i'\"tJ.VIOR

TAl-fL.:'\ 2013

TA\.GG.-'\L

n;\TA.\.G

T,"-IL·s 2013

PETL:\.JL:K TEK.\.IS PEL1\KS.'\.\.'\. � \ SE\'SL:S BARA\G :vJILJK DAERAH DI Ll'&lt;GKU'IGA:'&lt; PEMERIJ'TAH KABL:PATE'.&lt; Sl'.&lt;TA'.&lt;G TAHCi'C 201:l


•

0

0

�

,.:

.

•

I

## Peng1sia.11 1,:IB B 1P.-r;:,J:citun dan vfcs,nJ

Kolom I

DllSI ri o rn or urut

Kolom 2

D1is1 nornor k orie Jokasi, diisi sesuai conroh lihat cara pengisian

kotom 3

Dnsi nomor kode bara ng. d11s1 se suai jerus dan n arna barang lihat cara pengisiannya

Kolom 4

D1is1 n a rn a b;:ir;111g/Jrn1s IJarang (sp(•sif1k tanah\

Kolorn 5

ur ut an register t anah \_vang ada pada SKPD her sangk ut an

Kolorn 6

D11s1 merk/lype barang

Kolom 7

D:is1 ukuran/CC

Kolorn 8

Kulom 9

Kolom 10

Kolom I\

i-:.olorr.

l 2

Dii s: bahan

D11s1 penggun:1an t ariah (gedung. rarnan. jalan. dsb]

D11s1 asai u sul r anah tfasos/umum. PT

Hrbah

Pemheli:111 1.·\1'11D), dsh]

D11s1

hr.rg?.

pcrolehan i anah rrrscbu

t

D1is1 k

et

e-r a n aan

(mis.

Proses serufik

asr.

dsbt


I

L&gt;\,HP/R"\.Y IC

\Ii'.

P£RATUR/\.'\ BUl-'ATJ SINT/\NG

.'\'0/'.10R

TAHU."\' 2013

TA.'\GGAL

TE!'\.TA!'\"G

TAHU:'\: 20 I 3

PETL:;'\JUK TEKNJS PELAl&lt;SA."\iAAN SENSCS BARANG MILJK DAER.AH DI Ll:'\GKL"

�

GA::--;- PEMERl'.\''!'AH KABUPATE.:\! S\NTA

## KARTL: l:&gt;iVE.\TARIS BARA:XG (I,:IBJ C

GEDJ;NG DA.\ BA.\GU'liA.\

Si,;l'D

!-;AB

PRO

| \0 L·Ru | \.\\IA 'JE.\IS tl,\KA"G | !, 0 D L | !, 0 D L | !, 0 D L | i,;U\IJISI BA.\GL'\A\ JR.J,:R.RfJJ | KO\TRU,SI llc\\(;L .\;\.\ | KO\TRU,SI llc\\(;L .\;\.\ | LL1\S L!\\T·\! f \121 | LCTAKi LOlv\SI AL,\!\lAT | DUJ,:U1E.\ GEDL..\G | DUJ,:U1E.\ GEDL..\G | Ll.-\S T!\.\.-\1-! {.\12J | ST. � TCS TA.\.'\H | .\0'110R i;QDE TA.\.AH | .-\Si\L- csL·L | H1\RG.-\ /!{p I | !-:ET |
|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------|
| \0 L·Ru | \.\\IA 'JE.\IS tl,\KA"G | LOK_>\SI | BARA.\G | RF.USTE!l | i,;U\IJISI BA.\GL'\A\ JR.J,:R.RfJJ | !1F:RTI.\Gi,;,\T TIDAi; | IJl'.TO.\ i Tl IJAI, | LL1\S L!\\T·\! f \121 | LCTAKi LOlv\SI AL,\!\lAT | | | Ll.-\S T!\.\.-\1-! {.\12J | ST. � TCS TA.\.'\H | .\0'110R i;QDE TA.\.AH | .-\Si\L- csL·L | H1\RG.-\ /!{p I | !-:ET |
| \0 L·Ru | \.\\IA 'JE.\IS tl,\KA"G | LOK_>\SI | BARA.\G | RF.USTE!l | i,;U\IJISI BA.\GL'\A\ JR.J,:R.RfJJ | !1F:RTI.\Gi,;,\T TIDAi; | IJl'.TO.\ i Tl IJAI, | LL1\S L!\\T·\! f \121 | LCTAKi LOlv\SI AL,\!\lAT | T.-\.\GG.-\L | .\0.\IUfl | Ll.-\S T!\.\.-\1-! {.\12J | ST. � TCS TA.\.'\H | .\0'110R i;QDE TA.\.AH | .-\Si\L- csL·L | H1\RG.-\ /!{p I | !-:ET |
| l | 2 | 3 | .j | � | 6 | 7 | s | <J | 10 | 11 | 12 | 13 | f.j | 15 | I c, | 17 | 18 |

\11-: '\ &lt; ;J-:T.\I i LI J,l.!'\l..\ ',1,l'D

20

Smtang




�

G TAHUN '20\3

| Prn!ps1::1.n r.:ta C (Ged11ng r:h.ln Bungun.:lll) | Prn!ps1::1.n r.:ta C (Ged11ng r:h.ln Bungun.:lll) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolorn 1 | D11s1 non1or uru1 |
| Kolorn 2 | Di,si j erus barang/nama barang |
| Kolom 3 | D1is1 nomor kode Jokasi, diisi sesuai coriroh lihat cara pengj sra n |
| Kolom 4 | Dusr nomor kode barang, diisi sesuai jenis dan nama barang hha t cara pengis1annya dihapus nomor register |
| J-..:0Jo1n 5 | D11si nornor register D1is1 sesuai ururan register apabita ada rnarnara barang ierscbut i ersebu t dihapus nornor register tersebut udak boleh dipakai u n t u k barang lain |
| Kolom 6 | D11s1 kondis: barang (B•Baik. Kfs=Ku rang Baik, Rfs=Rusak Berat) |
| Kolom 7 | Dusi kont ruks: bangunan berungkat/tidak bertmgkat (p1lih salah sat u] |
| Kolom 8 | D11s1 kontruksi bangunan bcton/tidak beton [prhh salah sat u] |
| Kolom 9 | Dusi iuas lan i ai bangunan kalau dua lantai jumtahkan luas iaruai 1 dengan lantai 2 |
| Kolorn JO | Di1s1 alamai rernpai bangunan tersebui berdrn |
| Kolom I 1 &. I 2 | D1is1 dok umen berdrrinya gedung vaitu l\ttB serra tanggal pengclua1.-111 OohunH>n tcrsebut |
| Kolom 13 | Diis1 luas ianan ie mpat berdirinva geciung ie rrnasuk pcrka:-?..ng?.nn,·<1 !-:eie,ang.:in |
| "0\0111 \..l | Di1s1 hak aias tanah iersebui iHak Pakar. Hak Pi-ngelolaa n a t au Ci1nk.) scbutkan d: riwavat singkat |
| 1'0\0111 15 | D11s1 nomor kode ranabnva hhat pada Kartu lnven t arrs Tanan A t}-:113-i\i |
| kolom 16 | D11s1 asal b?.ngunan iersebut (Bcli/APUD. Hihah . Su1nhang;1n lamn v'a] |
| ho\0111 l 7 | Du sr 1--..:-1rg: � lirtngunan hanya seJu1nlah mlai kont rak !has1l pr-rnlaianl |
| h:nlorn i 8 | Dusi dcng � n kcterangan yang rupe-rlukan |

I·