PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 10 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA (berlaku 27 September 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
Mengingat : 1.
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Menetapkan
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
Dengan Persetujuan Bersama dan
BUPATI MAMUJU UTARA
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
2. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara merupakan unsur Staf;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
9. Bidang adalah bidang pada Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan ## BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, yang terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.
Bagian Kesatu SEKRETARIAT DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan Perangkat Daerah Tipe A.
Bagian Kedua
SEKRETARIAT DPRD
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan Perangkat Daerah Tipe C.
Bagian Ketiga
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan Perangkat Daerah tipe A.
Bagian Keempat
DINAS DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf terdiri atas :
d,
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe B;
2. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe B;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe A;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe B;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Tipe A;
6. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A;
7. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe B;
8. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe B;
9. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe B;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe B;
13. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B ;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik merupakan Dinas Tipe B;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe B;
16. Dinas Penanaman Modal/PTSP merupakan Dinas Tipe A;
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe B;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe A;
19. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Tipe A; dan
20. Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe B.
Bagian Kelima
BADAN DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan Badan Tipe A;
2. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe B;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe B; dan
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Tipe B.
Bagian Keenam
KECAMATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
1. Kecamatan Pasangkayu, Tipe A;
2. Kecamatan Baras, Tipe B;
3. Kecamatan Tikke Raya, Tipe B;
4. Kecamatan Pedongga, Tipe B;
5. Kecamatan Lariang, Tipe B;
6. Kecamatan Bulutaba, Tipe B;
7. Kecamatan Bambaira, Tipe B;
8. Kecamatan Sarudu, Tipe B;
9. Kecamatan Dapurang, Tipe B;
10. Kecamatan Bambalamotu, Tipe B;
11. Kecamatan Sarjo, Tipe B; dan
12. Kecamatan Duripoku, Tipe B.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, bagan, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAB III - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 11
- (1) Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas/Badan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas/Badan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB III - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 12
- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah berupa Satuan Pendidikan;
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
BAB III - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 13
- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
BAB III - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 14
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 15
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli
JABATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BAB V - JABATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
Pasal 16
- (1) Sekretaris Daerah kabupaten merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Sekretaris DPRD Kabupaten, Inspektur Daerah Kabupaten, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Dinas Daerah Kabupaten, Kepala Badan Daerah Kabupaten, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Derah Kabupaten, Sekretaris Badan Daerah Kabupaten, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten, Bagian Sekretariat DPRD dan Camat merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan tipe A merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan Administrator;
- (5) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD, Kasubag Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah Kabupaten, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Kelas A, Sekretaris Kecamatan Tipe B, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan Jabatan Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas;
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan merupakan Jabatan Eselon IV/b atau Jabatan Pengawas;
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh Jabatan Fungsional Guru atau Pamong Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten yang berbentuk Rumah Sakit Daerah Kabupaten dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan;
- (9) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
BAB V - JABATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
Pasal 17
- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pada perangkat Daerah terdapat jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
BAB V - JABATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
Pasal 18
- (1) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
- (1) Sambil menunggu Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pasal 7 tentang Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat masih berlaku dan tetap menjalankan fungsinya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan bangsa dan Politik di bebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaannya diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
- (1) Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Daerah/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 (ayat) 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Anggaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Rumah Sakit Umum Daerah di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaannya diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44
- (2) Anggaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Rumah Sakit Umum Daerah di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaannya diundangkan.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang dibentuk BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 27 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 10 ## Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 27 September 2016 BUPATI MAMUJU UTARA, Ttd H.AGUS AMBO DJIWA ## NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA, PROVINSI SULAWESI BARAT : ( 42 ) / ( 2016 )
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2016
## TENTANG
## PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
## I. UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, bupati dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintah daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah diwadahi dalam inspektorat. Disamping itu dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Pembentukan Perangkat Daerah pada dasarnya adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan. Namun demikian, pembentukan Perangkat Daerah, akan tetapi juga dapat memberikan gambaran dan arah yang lebih jelas mengenai rambu-rambu berupa kriteria yang dapat dipergunakan sebagai dasar penilaian organisasi, untuk menentukan sendiri tingkat urgensi organisasi yang akan dibentuk.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah dibentuk berdasarkan tipelogi Perangkat Daerah yang telah ditentukan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan asas 'Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah' adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintah berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan. ## Huruf b Yang dimaksud dengan asas 'intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas 'efisiensi' adalah pembetukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat dipakai. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas 'efektivitas' adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdayaguna. ## Huruf e Yang dimaksud dengan asas 'pembagian habis tugas' adalah pembentukan Perangkat Daerah harus yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. ## Huruf f Yang dimaksud dengan asas 'rentang kendali' adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah Unit kerja pada perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. ## Huruf g Yang dimaksud dengan asas 'tata kerja yang jelas' adalah pelaksaan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. ## Huruf h Yang dimaksud dengan asas 'fleksibilitas' adalah penentuan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan 'kegiatan teknis operasional' adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Yang dimaksud dengan 'kegiatan teknis penunjang tertentu' adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11` Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'unit organisasi bersifat fungsional' adalah unit organisasi yang dipinpin oleh pejabat fungsional. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang bersertifikasi dan ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan dalam hal ini sebagai direktur. Ayat (9) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR ...