PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 17 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuandipan dang perlu ditetapkan Petunjuk Pela ksana Peraturan Daerah Kabup aten Halmahera Selatan dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Ha lmahera Selatan Nomor 6 Tahun 201 1 tentangPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
- 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembent ukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
4. Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lemb aran Negara RI Nomor 5049);
6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambah an Lembaran Negara RI Nomor 5234 );
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah );
Menetapkan :
6. Pera turan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R . I . Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran NegaraR.I. Nomor 4585 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R . I . Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593 );
dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daer ah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
3. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Per tambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Ta hun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
dan
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintah an (Lembaran Negara R . I . Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran NegaraR.I. Nomor 5265 );
- 13.Peraturan Mente ri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Ment eri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupa ten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 );
- 15.Peraturan Daerah Kabup aten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasai dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupa ten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3);
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lebaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009 Nomor 4 );
- 17.Peraturan Daerah Kabup aten Halmahera Selatan N omor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupa ten Halmahera Selatan Tahun 2 011 Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI HALMAHERA S ELATA N TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PER ATURAN DAERAH KAB UPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupatiini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah K abupaten Halmahera Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adala h Bupatidan Perangkat Daerah K abupaten Halmahera Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. BupatiadalahBupati Halmahera Selatan ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah K abupaten Halmahera Selatan ;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingka DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah K abupaten Halmahera Selatan ;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah K abupatenHalmahera Selatan ;
7. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
8. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yangtidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroa komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama at dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpu yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lem bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi badan yang bersifat memaksa ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJ AK
Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi un dimanfaatkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Objek Pajak adalah kegiatan pengambila n Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
- a. Asbes
- b. Batu tulis
- c. Batu Kapur
- d. Batu apung
- e. Bentonit
- f. Dolomit
- g. Feldspar
- h. Garam batu
- i. Grafis
- j. Granit/andesit
- k. Gips
- l. Kalsit
- m. Kaolin
- n. Lausit
- o. Magnesit
- p. Mika
- q. Marmer
- r. Nitrat
- s. Opsidien
- t. Oker
- u. Pasir dan kerikil
- v. Pasir kuarsa
- w. Perli t
- x. Phospat
- y. Talk
- z. Batu Belah / Batu Pecah 1 -2 cm
20. aa. Batu Belah / Batu Pecah 2 -3 cm
21. bb. Batu Belah / Batu Pecah 3 -5 cm
- cc. Batu Belah / Batu Pecah 5 -7 cm
- dd. Batu Belah / Batu Pecah 12 -20 cm
24. ee. Batu Kepala
25. ff. Batu Kepala ≥ 20 cm
26. gg. Batu Kerikil Sungai
27. hh. Batu Kerikil Split Kac ang
- ii. Batu Ornamen
29. jj. Pasir Kasar
30. kk. Pasir Halus
- ll. Split
- mm. Lapisan Pondasi Atas (LPA)
33. nn. Lapisan Pondasi Bawah (LPB)
34. oo. Pasir Batu (Sirtu) di saring
35. pp. Pasir Batu (Sirtu) tidak di saring
36. qq. Tanah Serap ( fullers earth )
37. rr. Tanah diatome
38. ss. Tanah liat
39. tt. Abu Batu
40. uu. Tawas (alum)
- vv. Tras
- ww. Yarosif
- xx. Zeolit
- yy. Basal
- zz. Traktit
- (2) Mineral bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan yang dimanfaatkan untuk fasilitas penunjang pert ambangan dapat dikenakan pajak;
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata - nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan r tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanama air/gas;
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Loga m dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 4
- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 5
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 6
Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimak dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pajak
BAB III - PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 7
- (l). Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut :
- a.sistem pelaporan;
- b.sistem TOL/pemungutan di jalan; dan
- c.sistem Wajib Pungut (WAPU).
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a.wajib pajak mengisi SPTPD;
- b.wajib pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan
BAB III - PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 8
- a. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment)
- b. Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakuk an sek ligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak den menggunakan SKPD.
- c. Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya melalui penerbitan SKP dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- d. Pajak yang terutang dibayar di Bank Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara Cabang Labuha, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan at au mel lui bendahara penerima Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima Dina Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua pul empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang
undangan yang berlaku.
- f. Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran ja pada satu hari kerja berikutnya.
- g. Bentuk, isi dan tata cara pe ngisian SK PD akan diatur dan/atau ditetapkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
BAB III - PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 9
Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
1. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan diser alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB , SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
2. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tah pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala D paling lama 7 (tujuh) hari sej ak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
3. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas dituangkan dalam Keputusan telaahan dari Kepala Bidang Pendapatan Dina Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
5. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh t pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas;
6. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
7. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
1. Perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yan g akan diangsur dengan jumlah angsuran;
4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % persen); dan
5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditamb dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, y hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang dit dikalik an dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
2. Besarnya jumlah pajak harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditu ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus pal ing lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tida dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama
BagianKeempat Tata Cara Penagihan
BAB III - PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 10
- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
- c. wajib paj ak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) bulan un tuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sank administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD akan diatur dan/atau ditetapkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
PENGURANGAN PAJAK
BAB IV - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 11
- (1)Kepala Dinas ## BAB V
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATE DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
BAB IV - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 12
- (1)Kepala Dinas dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang -undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan k kesalahannya.
- (2)Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pa terutang dilakukan terhadap STPD, SKPD KB at au SKPDKBT.
- (3)Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada a (1), diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepal Dinas dengan alasan yang jelas da lam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB ATAU SKPDKBT dengan melampirkan :
1. fotokopi KTP;
- 2.fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
- b.
BAB IV - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 13
- (1)Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan at membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
- a. ada fakta baru yang belum teru ngkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetul SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampau dan
- b. ada fakta baru yang belum t erungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni peng permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2)Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditamb sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SK
BAB IV - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 14
- (1)Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
- a.surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
- b.dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
1. SKPD yang diajukan permohonannya ;
2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
- 3.berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan penguranga dan penghapusan sanksi administratif.
- (2)Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaiman a dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3)Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Bidang Pendapatan
BAB IV - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 15
- (1)Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau permintaa karena jabatan, Kepala Dinas meminta Kepala Bidang Pendapatan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan paj k.
- (2)Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaa pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3)
BAB IV - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 16
- (1)Atas diterbi tkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendapatan segera :
- a.melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD lama;
- b.memberikan tandasilang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
- c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh hari setelah diterimanya SKPD bar u; dan
- d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2)Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan paj maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengura ngan atau pembatalan ketetapan pajak dimaksud.
PEMERIKSAAN PAJAK
BAB VI - PEMERIKSAAN PAJAK
Pasal 17
- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Paja Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengen pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib paj ak yang diperiksa.
- (3) Apabila Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual hasil pengambilan mineral bu logam dan batuan, maka untuk pengenaan besarnya pajak ng teruta dapat dilakukan ## BAB VII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Wajib Pajak dapa mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
3. a.pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
4. b.dilakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan kepada Kepala Dinas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
7. a.permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
8. 1.fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila diku
9. 2.foto kopi SPTPD, SKPDLB dan
10. 3.bukti pembayaran yang sah; dan
11. 4.surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; dan
- b. surat permohonan ditandatangani oleh wajip pajak atau kuasanya.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebaga imana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) ## BAB VIII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
- (1) Pel aksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak mineral bukan logam dan batuan ditugaskan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat bekerja sama dengan D inas Pertambangan dan Energi, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang m engatur penetapan Harga Standar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Halmahera Selatan yang berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
ini dengan
Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahk an pengundangan Peraturan Bupati penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. D itetapkan di Labuha pada tanggal5 Agustus 2015

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA SELATAN, MUHAMMAD KASUBA

Penetapan: Diundangkan di Labuha pada tanggal 5 Agsutus2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, - HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP.19650621 198603 1001 BERITA DAERAH KABUPA TEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 201 5 NOMOR 17