PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 2 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (berlaku 3 September 2016)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwapembentukan Produk Hukum Daerah harus dilakukan secara terencana, terpadu, efektif, dan berkualitas untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan;
- b. bahwa pembentukan Produk Hukum Daerah harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2013 ten tang Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahsudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, danhuruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
.lo
I
'
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 ten tang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANGPEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.
KETENTUAN UMUM
BAB I - Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
7. Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Bangkalan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/ atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda, adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Bangkalan yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah.
14. Program Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Propemperda, adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematisuntuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan produk hukum daerah yang berbentuk peraturan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. 1 7. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
18. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
19. Peraturan Bersama Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut PB Kepala Daerah,adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Peraturan DPRD, adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
21. Keputusan Bupati adalah keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang bersifat konkrit, individual, dan final.
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Keputusan DPRD, adalah keputusan yang ditetapkan oleh DPRD yang bersifat konkrit, individual, dan final.
23. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Keputusan Pimpinan DPRD adalah keputusan yang ditetapkan oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang bersifat konkrit, individual, dan final.
24. Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Keputusan BK DPRD, adalah keputusan yang ditetapkan oleh BK DPRD yang bersifat konkrit, individual, dan final.
25. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
26. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan/ atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
27. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/ atau Gubernur kepada Kabupaten Bangkalan terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
28. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
'
'
29. Nomor register adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
30. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
31. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
32. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/ atau
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran materi muatan Perda, Perturan Bupati, PB Kepala Daerah dan Peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
33. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
34. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
35. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta dan ditetapkan dengan Perda.
37. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pembentukan produk hukum daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam prosedur pembentukan produk hukum daerah.
- (2) Pembentukan produk hukum daerah bertujuan untuk menghasilkan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, efektif, dan berkualitas.

BAB III

ASAS

Pasal 3

- (1) Asas dalam pembentukan produk hukum daerahmeliputi:
- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.
- (2) Materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. ke bangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
1. ketertiban dan kepastian hukum;
- J. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- k. kearifan lokal.
- (3) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), produk hukum daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum yang akan dibentuk.

BAB IV PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4

Produk hukum daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Bagian Kedua Jenis Produk Hukum Daerah Pasal 5

Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati;

- c. PB Kepala Daerah; dan
- d. Peraturan DPRD.

## Pasal 6

Produk hukum daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf bterdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan BK DPRD.

## Bagian Ketiga Materi Muatan Produk Hukum Daerah Pasal 7

- (1) Materi muatanPeraturan Daerahterdiri atas:
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang› undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan

## Pasal 8

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan / pelaksanaan Perda seluruhnya a tau sebagian kepada pelanggar sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 ( enam) bulan a tau pidana denda paling ban yak RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;

- g. denda administratif; dan/ a tau
- h. sanksi administratif lain sesuru. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABY PERATURAN DAERAH Pasal 9

## Perda dibentuk untuk mengatur:

- a. kewenangan Daerah;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
- c. kewenangan yang penggunanya dalam Daerah;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/ a tau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

## Pasal 10

## Pembentukan Perda harus dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan atau pengesahan;
- e. pengundangan;dan
- f. penyebarluasan.

Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum Pasal 11

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

## Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) PenyusunanPropemperda memuat daftarurutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum berdasarkan kriteria:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
- (6) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat
12. ( 1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan instansi vertikal lainnya sesuai dengan kewenangan, materi muatan, atau kebutuhan dalam Propemperda.
- (7) Rancangan Perda wajib disertai dengan keterangan mengenaikonsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

## Paragraf 2

Penyusunan Propemperda di Lingkungan

Pemerintah Daerah

Pasal 13

- ( 1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/ atau
- b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
1. kewenangan;

2. materi muatan; atau
3. Kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 14

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

## Paragraf 3 Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (3).

## Paragraf 4 Penetapan Propemperda Pasal 16

- (1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerahdikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Bapemperda dan Bagian Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsiPropemperda antara DPRDdan Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda.
- (4) Bapemperda menyampaikan Propemperda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Propemperdasebagaimana dimaksud ditetapkan denganKeputusan DPRD. pada ayat (4)

## Paragraf 5

## Pelaksanaan Propemperda Pasal 17

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan rancangan Perda yang tersisa dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (3) Apabila rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Perda, maka rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicantumkan kembali dalam PropemperdaRancangan Perda tahun berikutnya apabila ditetapkan sebagai skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicantumkan kembali dengan syaratdisertai NaskahAkademikatau keterangan atau penjelasan dan draft rancangan Perda.

## Paragraf 6 PropemperdaKumulatif Terbuka Pasal 18

- ( 1) Propemperdamemuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. APBD.
- (2) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
- a. penataan kecamatan; dan
- b. penataan desa.

## PerubahanPropemperda

## Paragraf 7 Pasal 19

- (1) Setelah penetapan Propemperda, DPRD dan/atauBupati dapat mengajukan perubahan Propemperda.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penambahan rancangan Perda di luar Propemperda; dan b. penghapusan rancangan Perda dalam Propemperda.

## Pasal 20

- ( 1) Penambahan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasall 9 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam keadaan tertentu dengan alasan:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
- d. akibat pembatalan Perda oleh Gubernur; dan
- e. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Penambahan daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat (6).

## Pasal 21

Penghapusan daftar rancangan Perda dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasall 9 ayat (2) huruf bdapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya pencabutan pasal dan/ a tau ayat atau keseluruhan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Perda oleh Pejabat atau Badan yang berwenang;
- b. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda; dan/ atau
- c. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pasal dan/ a tau ayat atau keseluruhan materi muatan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda.

## Pasal22

Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Perubahan Propemperda.

- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilakukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dengan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik mengikutsertakan peneliti dan/ atau timahli atau kelompok pakar.
- (4) Penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

## Pasal 26

- (1) Bagian Hukummelakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (1) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Penyelarasan dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan.
- (2) Bagian Hukummelalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Dae rah pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

## Paragraf 3 Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 27

- (1) Bupatimemerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
- d. Bagian Hukum;
- e. Perangkat Daerah terkait; dan
- f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.

## Pasal 28

Dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Perda, tim penyusun dapat mengikutsertakan lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 29

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/ atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

## Pasal 30

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh Ketua tim penyusundan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.

## Pasal 31

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

## Pasal 32

- ( 1) Dalam hal materi muatan Rancangan Perda tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan dan/ atau ketertiban umum, Sekretaris Daerah dapat melakukan dan/ atau meminta dilakukan perubahan dan/ atau penyempumaan terhadap rancangan Perda yang telah diberi paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal30.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa untuk dilakukan perubahan dan/ a tau penyempurnaan.
- (3) Hasil perubahan dan/ a tau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusundan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Ketua tim penyusun menyampaikan Rancangan Perda hasil perubahan dan/ atau penyempurnaan disebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 33

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukumuntuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk:
- a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
- b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- c. memantapkan konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
2. tata bahasa.
- (3) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

## Pasal 34

- ( 1) Kepala Bagian Hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Perangkat Daerah pemrakarsa dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (3) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akandisampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim penyusun kepada Bupati.

## Pasal35

- ( 1) Bupati menyampaikan dimaksud dalam Pasal DPRDmelalui surat pembahasan. rancangan 34 ayat pengantar Perda sebagaimana (3) kepada pimpinan untuk dilakukannya
- (2) Surat pengantar bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur,
- (3) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari bupati disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.

## Paragraf4 Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD Pasal 36

- ( 1) Rancangan Perda yang berasal dari D PRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Pengajuan rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Penyampaian Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

## Pasal 37

- ( 1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat ( 1) wajib disertai dengan penjelasan a tau keterangan atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam hal rancangan Perda mengenai:

a.

APBD;

- b. Pencabutan Perda; atau
- c. Perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. pokok pikiran; dan
- b. materi muatan yang diatur.

- (4) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik yang diatur dalam peraturan perundang› undangan.

## Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

## Pasal 39

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) bertujuan untuk:
- a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
- b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8.
- c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
2. tata bahasa.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Bagian Hukum, peneliti dan/ atautimahli atau kelompok pakar.

## Pasal 40

- ( 1) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi tujuan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapankonsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasa139ayat (1), Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada pengusul melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengusul untuk dilakukannya perbaikan sesuai hasil dari Bapemperda.

- c. penyampaian jawaban pengusul atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya; dan
- d. pengambilan keputusan DPRD atas usul Rancangan Perda bersangkutan.
- (4) Rapat paripurna internalDPRD memutuskan usul rancangan Perda, berupa:
- a. persetujuan;
- b. persetujuan dengan pengubahan; atau
- c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,pimpinanDPRD menugaskan pengusul untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.

## Pasal 44

- (1) Dalam menyempurnakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), pengusul melakukan koordinasi dengan Bapemperda.
- (2) Penyempumaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyempumaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
- a. pimpinan fraksi;
- b. pimpinan komisi; dan
- c. seluruh anggota DPRD.

## Pasal45

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Bupatiuntuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur,yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.

## Pasal 46

Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal pembahasan bersama Pemerintah Daerah terhadap rancangan Perda yang berasal dariDPRD dan/ atau Bupati.

## Paragraf 5 Persandingan Rancangan Perda Pasal 47

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupatimenyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## Pasal 48

- ( 1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 dilakukan setelah adanya kajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Bagian Hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada pembahas rancangan Perda melalui pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (5) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari D PRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

Bagian Ketiga Pembahasan Paragraf 1 Umum Pasal 49 51

Rancangan Perdayang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

## Paragraf 2 Pembentukan Pembahas Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 50

- ( 1) Pembahas rancangan Perda dari DPRD Bupatiditetapkan oleh p1mp1nan DPRD dalam Paripurna. atau rapat
- (2) Pembahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khususdengan memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.

Paragraf 3 Pembentukan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 51

- (1) Dalam melakukan pembahasan Rancangan Perda di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bupatimembentuk Tim Asistensi pembahasan rancangan Perda.
- (2) Keanggotaan Tim Asistensi pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau Kepala Bidang terkait pada Perangkat Daerah pemrakarsa;
- d. Kepala Bagian Hukum atau Kepala Bidang terkait pada Bagian Hukum; dan
- e. Kepala Perangkat Daerah terkait atau Kepala Bidang terkait pada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Ketua Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/ atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

## Paragraf 4 Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Pasa152

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
3. tanggapan dan/ atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. Dalamhal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
3. tanggapan dan/ atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. Pembahasanrancangan Perda oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus dilakukan bersama bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- d. Penyelarasan rancangan Perda.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus yang berisi pendapat fraksi,dan hasil pembahasan;
- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- c. pendapat akhir Bupati.

## Pasal 53

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perdatersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka p1mp1nan DPRD clan Bupatimenandatangani persetujuan bersama.

## Paragraf 5

## Penarikan Rancangan Perda Pasal54

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupatidisertai alasan penarikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan dan disampaikan kepada Bupati.

## Pasal 55

- ( 1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD atau Bupatitidak menyetujui untuk penarikan kembali rancangan Perda yang sedang dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut tetap harus dibahas.
- (4) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

## Paragraf 6 Pembahasan Rancangan Perda APBD Pasal56

Mekanisme pembahasanrancangan Perda APBD,PerubahanAPBD dan Pertanggungjawaban mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. tentang APBD

## Paragraf7

Penyelarasan

Pasal 57

- ( 1) Rancangan Perda yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan oleh Bapemperdabersama Bagian Hukum dengan pembahas dari DPRD dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan rancangan Perda.
- (3) Dalam hal terdapat materi muatan atau substansi rancangan Perda yang masih kabur dan/ atau belum disepakati oleh pembahas dari DPRD dan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bapemperda dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada pembahas dari DPRD dan Tim Asistensi untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (4) Dalam hal kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Bapemperdadapat menunda pelaksanaan penyelarasan.

## Pasal 58

- ( 1) Hasil penyelarasan diparaf oleh Pimpinan Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum pada setiap halaman.
- (2) Hasil penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bapemperdakepada Pimpinan DPRD.

## Pasal 59

Rancangan Perda yang belum melalui tahapan penyelarasan tidak dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3).

## Bagian Keempat Penetapan Pasal60

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).

## Pasal 61

- ( 1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register.
- (2) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum dapat ditetapkan oleh Bupatidan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

## Pasal 62

- ( 1) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal61 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Naskah Perda yang telah ditandatangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penomoran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan nomor bulat.

## Pasal 63

- ( 1) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasa162 ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi:"Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".

- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (4) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Naskah Perda yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun.
- (1) Sekretaris Daerah mengundangkan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Perda dengan
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda terse but.
- (3) Penandatanganan naskah perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan palinglambat 7 (tujuh) hari sejak perda ditetapkan

## Bagian Kelima Pengundangan Pasal 64

## Pasal65

- ( 1) Setiap Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Perdaditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal, sehingga mempunyai daya ikat.
- (4) Perdayang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Keenam Penyebarluasan Pasal 66

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda hing