PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 01 Tahun 2016 tentang GARA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 01 TAHUN 2016 TT ItTAIfG PERTAII(X}III{G\TAWABAII PEI"AI(SA'IIAAII AIKX}ARAI| PEITDAPATAIT DAI| BELITI|JA DATRATI TAIIIIT AffircARAT 2015 DETGAI| RAIIXAT TI'IIAT YAIiG TAIIA EsA BI'PATI BITA (berlaku 15 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244' Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 58, Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791, Kepela Daerah menyampaikan Rancanagan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangana paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O15. b.
Mengingat : 1.
Pasal 1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran kbih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2O15 sebagai berikut:
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (l) huruf a tahun anggaran 2O15 sebagai berikut:
- a. Pendapatan
- b. Belanja
Surplus/defisit
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
- Pengeluaran
Surplus/defrsit
Rp. 1.361.625.002.413,80
Rp. 1.332.7O3. 166.398.0O
Rp. 28.921.836.015,80
Rp. 106.503.749.443,83
Rp.
9.1OO.OOO.OOO.OO
Rp. 97.4O3.749.443,a3
Pasal 3
Uraian la.poran Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- a. Anggaran pendapatan
- setelah perubahan
- b. Realisasi
Selisih kurang
Rp. 1.373.484. 108.067,90
Rp. 1.361.625.002.413.80
Rp. (1 1.8s9. 1os.6s4,10)
- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. ( 1 1.859. 1 05.654, I O) dengan rincian sebagai berikut;
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. ( 1 37. 3OO. 358. 23 1,73) Dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.470.003.524.629,73
- b. Realisasi
Rp. 1.332.703. 166.398.0O
Rp. (137.30o.358.23r,731
Selisih kurang
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.67. 597. 580. 546,03 Dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surplus/defisitsetelahperubahan Rp. (96.519.416.561,83)
- b. Realisasi
Rp. 28.921.836.O15.8O
Selisih lebih
Rp. 67.597.580.546,03
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp.584.332.882,O0 Dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran penerimaan
2. pembiayaan setelah
Selisih lebih
Rp.
584.332.882,O0
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 3OO.OOO.OOO,OO Dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran
perubahan
Realisasi
pembiayaan setelah perubahan
- b. Realisasi
perubahan
- b. Realisasi
Selisih lebih
Rp. 1O5.919.416.561,83
Rp. 1O6.5O3.749.443.83
Rp.
9.4O0.OOO.OOO,O0
Rp.
9.IOO.OOO.OOO.OO
Rp. 96.519.416.561,83
Rp. 97.4O3.749.443.83
Rp.
884.332.882,00
Selisih kurang
Rp.
300.o00.000,oo
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 884. 332.882,O0 Dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pembiayaan netto setelah
Pasal 4
- a. Saldo Anggaran lcbih Awal
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan
Sub Total
- c. Silpa/Sikpa
Sub Total
- d, Koreksi Keslahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya
- e. Saldo Anggaran tebih Akhir
Rp. 105.729.416.561,83
Rp. 105.729.416.561.83
o,oo
Ro. 126.364.225.5O6.63
Rp. t263@.225.506,63
Rp.
138.64O.O47.OO)
Rp. 126.325.585.459,63
Laporan Perubahan Saldo Anggaran kbih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2O15 sebagai berikut:
Rp.
Pasal 5
La.poran Operasional sebagaimana dimaksud untuk tahun yang berakhir sampai dengan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (1) huruf c 31 Desember tahun 2015
- a. Pendapatan
- b. Beban
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
- c. Surplus/ Defrsit dari Kegiatan
Non Operasional
Surplus/ Delisit Sebelum Pos Luar Biasa
Rp. 1.5O3. 199.467.904,21
Rp. 1.293.358.O33.782.68
Rp. 2O9.a41.434.121,53
Rp.
O.OO
Rp. 2O9.A41.434.121,53
- e. Pos Luar Biasa
Surplus/Defrsit - LO
Rp.
O.OO
Rp. 2O9.84t.434.121,53
Pasal 6
Laporan Perubahan Ekuitas sebageimpn4 dimaksud pada Pasal 1 ayat (l) huruf d per 3l Desember Tahun 2015 sebagai berikut:
- a, EKUITAS AWAL
- Koreksi Saldo Awal
Saldo Equitas awal setelah Koreksi
- c. SURPLUS / DEFISIT l,o
- d. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESAI,AHAN MENDASAR
- c. EKUITAS AKHIR
Rp.2. 288.873 .6a4.321,92
Ro. @02.352.7 12.7 58.4 ll
Rp. 1.886.520.971 .563,5 1
Rp. 2O9.841.434.121,53
Rp. 597.074.448.53
Rp.2.O96.959.480. 133,57
Pasal 7
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal I Desember Tahun 2015 sebagai berikut: ayat (l) huruf e per 3l
Jumlah Asset
Jumlah Kewajiban
- c. Jumlah Ekuitas
Rp.2. L 17 .O24.55 1.64 1,83
Rp. 20.065.071.508,27
Rp.2.O96.959.480. 133,56
Pasal 8
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud Pasal I ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3l Desember tahun 2015 sebagai berikut:
- a. Saldo kas awal per I Januari tahun 2O15
- b. Arus kas dari alctivitas operasi
- c. Arus kas dari alrtivitas investasi aset non keuangan
- d. Arus kas dari alrtivitas pembiayaan
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
- f. Saldo Akhir Kas
Rp. r05.690.776.514,83
Rp. 254.999.622.066,80
Rp. (226.077.786.051,OO)
Rp. (8.287.o27.o71,Oo1
Rp.
O.OO
Rp. 126.325.585.459,63
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l.embaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomot 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambalran l*mbaran Negara Republk Indonesia Nomor 5679); 10.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OOO tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (kmbaran Negara 11.
Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O28);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45O2); 13.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor asTs); 14.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan atas Peraturan Femerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 11O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 15.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 16.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporart Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); t7.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pelal&lt;sanaan T\:gas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O1l tentang Tata Cara Pelaksanaan T\:gas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil pemerintah di Wilayah Prrrvinsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5lO7);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7l rahun 2o1o tentang Standar Akuntansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2ol2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republuk Indonesia Tahun 2O12 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272|;
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2olo tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 4 Tahun 2or5 tentang Perubahan Keempat artas peraturan presiden Nomor 54 Tahun 20ro tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi pemerintah;
22. Peraixan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2oo6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l rahun 2o11 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2oo6 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6s rahun 2oo7 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2ol1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 39 Tahun 2or2 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari ApBD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 25.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 26.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 27.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2OO5 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor O2); 28.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 29.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 30.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA dan
BUPATI BIMA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TEI.ITANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.A,NJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal I
- (1) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa Laporan Keuangan yang memuat:
- a. Iaporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL;
- c. la.poran Operasional;
- d. l,aporal Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Iaporan Arus I(as; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
9. (21 laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampm dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan ikhtisar laporan keuangan desa.
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (l) huruf a tahun anggaran 2O15 sebagai berikut:
- a. Pendapatan
- b. Belanja
Surplus/defisit
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
- Pengeluaran
Surplus/defrsit
Rp. 1.361.625.002.413,80
Rp. 1.332.7O3. 166.398.0O
Rp. 28.921.836.015,80
Rp. 106.503.749.443,83
Rp.
9.1OO.OOO.OOO.OO
Rp. 97.4O3.749.443,a3
Uraian la.poran Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- a. Anggaran pendapatan
- setelah perubahan
- b. Realisasi
Selisih kurang
Rp. 1.373.484. 108.067,90
Rp. 1.361.625.002.413.80
Rp. (1 1.8s9. 1os.6s4,10)
- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. ( 1 1.859. 1 05.654, I O) dengan rincian sebagai berikut;
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. ( 1 37. 3OO. 358. 23 1,73) Dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.470.003.524.629,73
- b. Realisasi
Rp. 1.332.703. 166.398.0O
Rp. (137.30o.358.23r,731
Selisih kurang
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.67. 597. 580. 546,03 Dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surplus/defisitsetelahperubahan Rp. (96.519.416.561,83)
- b. Realisasi
Rp. 28.921.836.O15.8O
Selisih lebih
Rp. 67.597.580.546,03
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp.584.332.882,O0 Dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran penerimaan
2. pembiayaan setelah
Selisih lebih
Rp.
584.332.882,O0
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 3OO.OOO.OOO,OO Dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran
perubahan
Realisasi
pembiayaan setelah perubahan
- b. Realisasi
perubahan
- b. Realisasi
Selisih lebih
Rp. 1O5.919.416.561,83
Rp. 1O6.5O3.749.443.83
Rp.
9.4O0.OOO.OOO,O0
Rp.
9.IOO.OOO.OOO.OO
Rp. 96.519.416.561,83
Rp. 97.4O3.749.443.83
Rp.
884.332.882,00
Selisih kurang
Rp.
300.o00.000,oo
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 884. 332.882,O0 Dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pembiayaan netto setelah
- a. Saldo Anggaran lcbih Awal
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan
Sub Total
- c. Silpa/Sikpa
Sub Total
- d, Koreksi Keslahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya
- e. Saldo Anggaran tebih Akhir
Rp. 105.729.416.561,83
Rp. 105.729.416.561.83
o,oo
Ro. 126.364.225.5O6.63
Rp. t263@.225.506,63
Rp.
138.64O.O47.OO)
Rp. 126.325.585.459,63
Laporan Perubahan Saldo Anggaran kbih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2O15 sebagai berikut:
Rp.
La.poran Operasional sebagaimana dimaksud untuk tahun yang berakhir sampai dengan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (1) huruf c 31 Desember tahun 2015
- a. Pendapatan
- b. Beban
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
- c. Surplus/ Defrsit dari Kegiatan
Non Operasional
Surplus/ Delisit Sebelum Pos Luar Biasa
Rp. 1.5O3. 199.467.904,21
Rp. 1.293.358.O33.782.68
Rp. 2O9.a41.434.121,53
Rp.
O.OO
Rp. 2O9.A41.434.121,53
- e. Pos Luar Biasa
Surplus/Defrsit - LO
Rp.
O.OO
Rp. 2O9.84t.434.121,53
Laporan Perubahan Ekuitas sebageimpn4 dimaksud pada Pasal 1 ayat (l) huruf d per 3l Desember Tahun 2015 sebagai berikut:
- a, EKUITAS AWAL
- Koreksi Saldo Awal
Saldo Equitas awal setelah Koreksi
- c. SURPLUS / DEFISIT l,o
- d. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESAI,AHAN MENDASAR
- c. EKUITAS AKHIR
Rp.2. 288.873 .6a4.321,92
Ro. @02.352.7 12.7 58.4 ll
Rp. 1.886.520.971 .563,5 1
Rp. 2O9.841.434.121,53
Rp. 597.074.448.53
Rp.2.O96.959.480. 133,57
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal I Desember Tahun 2015 sebagai berikut: ayat (l) huruf e per 3l
Jumlah Asset
Jumlah Kewajiban
- c. Jumlah Ekuitas
Rp.2. L 17 .O24.55 1.64 1,83
Rp. 20.065.071.508,27
Rp.2.O96.959.480. 133,56
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud Pasal I ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3l Desember tahun 2015 sebagai berikut:
- a. Saldo kas awal per I Januari tahun 2O15
- b. Arus kas dari alctivitas operasi
- c. Arus kas dari alrtivitas investasi aset non keuangan
- d. Arus kas dari alrtivitas pembiayaan
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
- f. Saldo Akhir Kas
Rp. r05.690.776.514,83
Rp. 254.999.622.066,80
Rp. (226.077.786.051,OO)
Rp. (8.287.o27.o71,Oo1
Rp.
O.OO
Rp. 126.325.585.459,63
Catatan Atas Laporan Keuangan ssfagaimans dimaksud Pasal 1 ayat (l) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I

l,ampiran I. 1

ta.mpiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

l,ampiran I.5

L,ampiran I.6

Lampiran L7

Lampiran I.8

Lampiran I.9

Lampiran I. 1O

Lampiran Ll1

Lampiran I.12

- b. Lampiran II

- c. Lampiran III

- d. L,ampiran IV

- e. Lampiran V

- f. Lampiran VI

- g. Lampiran VII

l.aporan Realisasi Anggaran

Ringkasan l,aporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset

lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Neraca

laporan Arus Kas

l,aporan Operasional

laporan Perubahan Saldo Anggaran kbih

Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan Atas Iaporan Keuangan

## Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (2) terdiri dari:

- a. la.poran kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar l,aporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

## Pasal 12

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima pada tanggal, 15-08-2016

Diundangkan di Bima pada tanggal, 15-08-2016

SEKRETARIS DAERAH,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMATAHUN 2016 NOMOR 13