PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang pembentukan Kecamatan Sungai Penuh. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa Kecamatan Sungai Penuh yang dibentuk berdasarkan Undangundang Nomor 58 Tahun 1958, dengan perkembangan serta kemajuan Kabupaten Kerinci, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang, perlu adanya pemekaran/pembentukan Kecamatan Sungai Penuh menjadi Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Kumun Debai;
- b. bahwa untuk membentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang pembentukan Kecamatan Sungai Penuh.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undangundang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam LingkunganDaerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108 TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 126, TLN. Nomor 4438) ;
7. Peratuan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 38, TLN. Nomor 9934);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DAN BUPATI KERINCI
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
Pasal 1
## B A B 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang pembentukan Kecamatan Sungai Penuh.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undangundang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam LingkunganDaerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108 TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 126, TLN. Nomor 4438) ;
7. Peratuan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 38, TLN. Nomor 9934);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DAN BUPATI KERINCI
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI PENUH
B A B 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
B A B II PEMBENTUKAN KECAMATAN Pasal 2
Membentuk Kecamatan Sungai Penuh yang meliputi Kelurahan dan Desa :
- a. Kelurahan Sungai Penuh
- b. Kelurahan Pasar Sungai Penuh
- c. Kelurahan Pondok Tinggi
- d. Kelurahan Dusun Baru
- e. Desa Gedang
- f. Desa Pasar Baru
- g. Desa Pondok Agung
- h. Desa Sumur Anyir
- i. Desa Sungai Ning
- j. Desa Koto Tinggi
- k. Desa Lawang Agung
- l. Desa Permanti
- m. Desa Aur Duri
- n. Desa Sungai Jernih
- o. Desa Talang Lindung
- p. Desa Pelayang Raya.
- q. Desa Amar Sakti
- r. Desa Karya Bhakti.
- s. Desa Koto Lebu.
- (2) Wilayah Kecamatan Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Wilayah Kecamatan Sungai Penuh yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 dikurangi dengan wilayah pemekaran/pembentukan Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Kumun Debai.
Pasal 3
Ibu Kota Kecamatan Sungai Penuh adalah Sungai Penuh
Pasal 4
- (1) Batas Wilayah Kecamatan Sungai Penuh sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Pesisir Bukit
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kumun Debai
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Propinsi Sumatera Barat
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Hamparan Rawang dan Kecamatan Tanah Kampung
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa peta yang dituangkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Luas Wilayah Kecamatan Sungai Penuh seluas 205,25 Km2. (20.525 Ha)

## B A B V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh. pada tanggal 15 Desember 2005

BUPATI KERINCI Dto H. FAUZI SIIN