PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 02 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEEMPATATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI/ (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap maka dipandang perlu menyesuaikan beberapa Peraturan Bupati Toban ketentuan yang diatur dalam Nomor 39 Tahun 2011 dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. U ndang-U ndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Menetapkan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 1'uban.


Ditetapkan di 1'uban pada tanggal 20 J.nu.ri 2,)14

BUPATI

TUBAN,

H. FATHUL

HUDA

Diundangkan di 1'uban pada tanggal 2J J .. nui. r i 201 4

SEKRETARIS DAERAH,


BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR 02

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR

02 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI / WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAl NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

## FASILITAS TRANSPORT BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

| NO | | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI |
|------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | URA.IAN | PESAWAT UDARA | KAPAL LAUT | KERETAAPI/ BUS | LAINNYA |
| 1 | BUPATI/ KETUA DPRD | Bisnis | Kelas I B | Spesial/ Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 2 | WAKIL BUPATI / WAKIL KETUA DPRD | Ekonomi | Kelas I B | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 3 | SEKRETARIS DAERAH / ANGGOTA DPRD | Ekonomi | Kelas I B | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 4 | PEGAWAl ESELON II b | Ekonomi | Kelas I B | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 5 | PEGAWAI ESELON III/ GOLONGAN IV | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 6 | PEGAWAI ESELON IV/ GOLONGAN III | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 7 | PEGAWAI GOLONGAN II | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai Kcnyataan |
| 8 | PEGAWAI GOLONGAN I | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |