PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG Nomor 10 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN P.'EM."BAYARAN \S'P'P) UANG 'P'ERS'EDlMN \U'P), GAN'l'l UANG 'PBRSBDlMN \GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) BAGI BENDAHARA PENGELUARAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku 16 April 2012)
Pembukaan
bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan, kebu tuhan pengeluaran anggaran bagi bend ahara pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012t serta kemampuan keuangan daerah kiranya perlu diadakan perubahan Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Ua..12g Persediaan (GU) da..12 Tambahan Uang persediaan (TU);
- b. bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran oleh bendahara pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah yang meliputi SPP-TU, perlu diatur batasan jumlah dimaksud sebagai landasan operasional pelaksanaan pengeluaran pacta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong\_;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah laut, Daerah Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 11 Ta" balong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tLembaran Negara Repubiik ln&lt;ionesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndone-&amp;ia 'Tethun 2004 Nomor 5, 'T'ct.lnbahar.~. Lem\:ycu'2tn Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200!1,~hYf:tYvl" f..f.., 'l''CW'1\)r'dh'2t1'1 lx.rr.1tlaran Neg;ara. Repu tA~k Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Unda.flg Nomor 32 Tahun 2004 tenta.11g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Re}&gt;'u \&gt;lik lndo!'.esi.a Now.o!" 44:3. 7~ ·, sebagffiiT~.ana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Namor 33 Ta.hun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. 7 I · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta.t'lg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Nornor 5234 ) ;
8. Peraturan Pemerinta.h Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4578)·,
12. 9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 ten tang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pe:r\1\Yc:ili.an K'CU\1'0.. Atas Pera.tur'CU'1 Menter\ Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negru:a Re?\lbl~k lnd.GLYPH(cmap:df00).nes~a 1'ahun 20 ll Namar 694\· ,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Ka.bu.-paten Tabalong, Nomor 03\;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabaiong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
/ 4 . Undang- Undang ... . .
Mene tapkan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabaiong Nomor 02 tahun 2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 22 Tahun 2011 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 22);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daernh Tahun AnggaJ'Ctn 2012 (Berita Daerah Kaaupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan ( UP ), Ganti Uang Persediaan { GU 1 1 G.an Ta...mbaJW .. l2 Uang Persediaan ( TU ) Bagi Bendaharan Pengeluaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012 t Berita Daerah kabupaten 1'abalong 1'a'nun 2012 Nomor 02 ).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMJNTAAN PEMBAYARA.N /SPP) UANG PERSEDJAAN (UP ), GANTI UANG PERSEDIAAN ( GU ) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) BAGI BENDAHARA PENGELUARAN Ll'NGKUP PEMERl'N'l'AH KABUPA'l'EN 'l'A'BALONG 'l'AHUN ANGGARAN 2012.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Pasal 2 khususnya terhadap beberapa Satuan Kerja Perai1gkat Daerah besaran penentuan batasan jumlah SPP-TU diuaa}?, sehingga berbunyi sebagaima.l2a tercantum da.Jam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 3 A dan 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

I Pasal ... ... ... .

Pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bendahara Umum Daerah dilakukan apabila SPP-UP dan I atau SPP-GU yang telah terpakai minimal 75 % ( tujuh puluh lima persen ) dari jumlah dana yang dimintakan.

## Pasal 3 B

- 'll'J Besa:ran -cmtu'K pengajuan 3'?-'?- - 1\3 gaTm un:n(ra 1 KUTlg kegiatan yang mendesak pada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penggunaannya tidak tersedia pada pengajuan SPP-UP dan SPP-GU.
- (2) Besaran untuk pengajuan SPP-TU terhadap beberapa Satuar1 Kerja PeraTigkat Daerat1 O.itetapkar1 TIYc(.'\..sim'al, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan 27 Maret Bupati 2012. llll berlaku terhitung sejak tanggal

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 16 April 2012

Diundangkan di Tanjung pada tanggal 16 April 2012



BE~RITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2012 NOMOR 10