PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 50 Tahun 2001 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN (berlaku 12 Juni 2001)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri serta Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
1. Pasal 5 ayat Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3680);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681)
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN.
Pasal 5
1. Pasal 5 ayat Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
Pasal 10
- (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
1. Pasal 5 ayat Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3680);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681)
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN.
Pasal I
Mengubah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd DJOHAN EFFENDI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 74. ## ABDURRAHMAN WAHID

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran angka III, IV dan V Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4006), dengan mengubah 4 (empat) jenis dan menambahkan 28 (dua puluh delapan) jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lampiran angka III yang ditempatkan dalam urutan butir 7 sampai dengan butir 24, pada Lampiran angka IV butir 5, butir 14 dan butir 21 serta Lampiran angka V pada butir 4 dan butir 5, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :



## "TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

-----------------------------------------------------------------

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| III. Hak Cipta Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | | |
| 1. Biaya permohonan pendaftaran suatu | per permohonan | Rp 75.000,00 |
| 2. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer | per permohonan | Rp 150.000,00 |
| 3. Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan ----------------------------------------------------------------- | per permohonan | Rp 75.000,00 |
| 4. Biaya permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan ----------------------------------------------------------------- | per permohonan | Rp 50.000,00 |
| 5. Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran | per permohonan | Rp 50.000,00 |

ciptaan dalam daftar

'TARIF ...


-4 - umum ciptaan

-----------------------------------------------------------------

| 6. Biaya pencatatan lisensi | per | Rp 75.000,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 7. Biaya pencatatan peng- alihan Hak Rahasia Dagang : | per | |
| a. Usaha Kecil | permohonan | Rp 200.000,00 |
| b. Non Usaha Kecil | per permohonan | Rp 400.000,00 |
| ----------------------------------------------------------------- 8. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang: ----------------------------------------------------------------- | | |
| a. Usaha Kecil | per permohonan | Rp 150.000,00 |
| b. Non Usaha Kecil | per permohonan | Rp 250.000,00 |
| 9. Permohonan Pendaftaran Desain Industri : | | |
| a. Usaha Kecil | per permohonan | Rp 300.000,00 |
| b. Non Usaha Kecil | per permohonan | Rp 600.000,00 |
| 10.Pengajuan Keberatan | per | Rp 150.000,00 |

atas Permohonan Desain permohonan


Industri

| | | 11. Permintaan... |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 11.Permintaan Petikan | per | Rp 100.000,00 |
| Daftar Umum Desain | permohonan | |
| Industri | | |
| ----------------------------------------------------------------- | | |
| 12.Permintaan Dokumen | per | Rp 100.000,00 |
| Prioritas Desain | permohonan | |
| Industri | | |
| 13.Permintaan Salinan | per | Rp 100.000,00 |
| Sertifikat Desain | permohonan | |
| Industri | | |
| 14.Pencatatan Pengalihan | | |
| Hak Desain Industri : | | |
| a. Usaha Kecil | per | Rp 200.000,00 |
| | permohonan | |
| b. Non Usaha Kecil | per | Rp 400.000,00 |
| | permohonan | |
| 15.Pencatatan Surat | per | Rp 250.000,00 |
| Perjanjian Lisensi | permohonan | |
| Desain Industri | | |
| 16.Perubahan Nama dan | | |
| atau Alamat Desain | | |
| Industri : | | |
| a. Usaha Kecil | per | Rp 100.000,00 |

-----------------------------------------------------------------


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-6 - b. Non Usaha Kecil

per

Rp 150.000,00

permohonan

-----------------------------------------------------------------

17. Pembatalan ...

17.Pembatalan Desain

Industri :

-----------------------------------------------------------------

- a. Usaha Kecil

per

Tidak

permohonan

dipungut

-----------------------------------------------------------------

- b. Non Usaha Kecil

per

Rp 200.000,00

permohonan

-----------------------------------------------------------------

- 18.Permohonan Pendaftaran

Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu :

-----------------------------------------------------------------

- a. Usaha Kecil

per

Rp 400.000,00

permohonan

-----------------------------------------------------------------

- b. Non Usaha Kecil

per

Rp 700.000,00

permohonan

-----------------------------------------------------------------

- 19.Permintaan Petikan

per

Rp 200.000,00

Daftar Umum Desain

permohonan

Tata Letak Sirkuit

Terpadu

-----------------------------------------------------------------

20.Permintaan Salinan

Sertifikat Desain

Tata Letak Sirkuit

Terpadu :

-----------------------------------------------------------------

a. Usaha Kecil per


-----------------------------------------------------------------

b. Non Usaha Kecil

per

Rp 200.000,00

permohonan

-----------------------------------------------------------------

21. Pencatatan ...

21.Pencatatan Pengalihan

Hak Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu :

-----------------------------------------------------------------

- a. Usaha Kecil

per

Rp 250.000,00

permohonan

-----------------------------------------------------------------

- b. Non Usaha Kecil

per

Rp 500.000,00

permohonan

-----------------------------------------------------------------

22.Pencatatan Perjanjian

Lisensi Desain Tata

Letak Sirkuit Terpadu :

-----------------------------------------------------------------

- a. Usaha Kecil

per

Rp 150.000,00

permohonan

-----------------------------------------------------------------

- b. Non Usaha Kecil

per

Rp 250.000,00

permohonan

-----------------------------------------------------------------

23.Perubahan Nama dan atau

Alamat Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu :

-----------------------------------------------------------------

- a. Usaha Kecil

per

Rp 150.000,00

permohonan

-----------------------------------------------------------------

- b. Non Usaha Kecil

per

Rp 250.000,00

permohonan

-----------------------------------------------------------------


## 24.Pembatalan Desain Tata

Letak Sirkuit Terpadu :

-----------------------------------------------------------------

- a. Usaha Kecil

per

Tidak

permohonan

dipungut

-----------------------------------------------------------------


- b. Non Usaha Kecil

per

Rp 200.000,00

permohonan

-----------------------------------------------------------------

IV

Paten

-----------------------------------------------------------------

1. Permintaan :

-----------------------------------------------------------------

- a. Permintaan paten

per

Rp 575.000,00

permintaan

-----------------------------------------------------------------

- b. Permintaan paten

per

Rp 125.000,00

permintaan

-----------------------------------------------------------------

2. Pemeriksaan substantif

-----------------------------------------------------------------

- a. Permintaan Paten :

-----------------------------------------------------------------

- 1) Profit

per

Rp 2.000.000,00

permintaan

-----------------------------------------------------------------

- 2) Non Profit

per

Rp 900.000,00

permintaan

-----------------------------------------------------------------

- b. Permintaan paten

per

Rp 350.000,00

sederhana

permintaan

-----------------------------------------------------------------

3. Tambahan biaya setiap

per

Rp

40.000,00

klaim

permintaan

-----------------------------------------------------------------


| 4. Perubahan jenis | per | Rp 450.000,00 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 5. Permintaan banding | per permintaan | Rp 3.000.000,00 |
| a. Profit | per permintaan | Rp 1.000.000,00 |
| b. Non Profit | per permintaan | Rp 450.000,00 |
| 7. Permintaan surat bukti hak prioritas | per permintaan | Rp 75.000,00 |
| 8. Permintaan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik | per permintaan | Rp 100.000,00 |
| 9. Permintaan pencatatan pengalihan permintaan paten | per permintaan | Rp 100.000,00 |
| 10.Permintaan pencatatan pengalihan paten | per paten | Rp 150.000,00 |
| 11.Permintaan pencatatan perubahan data pemohon | per permintaan | Rp 100.000,00 |

-----------------------------------------------------------------


| 12.Permintaan pencatatan perubahan pemegang paten | per paten | Rp 150.000,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 13.Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi atau lisensi wajib | per permintaan | Rp 1.000.000,00 |
| 14.Pendaftaran konsultan HKI ----------------------------------------------------------------- 15.Permintaan petikan | per permintaan per | Rp 5.000.000,00 Rp 60.000,00 |
| 16.Permintaan salinan dokumen paten ----------------------------------------------------------------- penelusuran : | perlembar | Rp 5.000,00 |
| 17.Biaya ----------------------------------------------------------------- a. Permintaan atas | per subyek | Rp 150.000,00 |
| dalam negeri ----------------------------------------------------------------- b. Permintaan atas penelusuran paten | | |
| yang diumumkan di luar negeri | per subyek | US $100.00 |
| 18.Biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana) : | | |


-11 - pertama setelah

tanggal penerimaan

permintaan paten) :

-----------------------------------------------------------------

- 1) Dasar

per paten

Rp 700.000,00

-----------------------------------------------------------------

- 2) Tambahan tiap

per paten

Rp 50.000,00

klaim

-----------------------------------------------------------------


- b. Tahun ke-2 (tahun

kedua setelah tanggal

penerimaan permintaan

paten) :

-----------------------------------------------------------------

- 1) Dasar

per paten

Rp 700.000,00

-----------------------------------------------------------------

- 2) Tambahan tiap

per paten

Rp 50.000,00

klaim

-----------------------------------------------------------------

- c. Tahun ke-3 (tahun

ketiga setelah tanggal

penerimaan permintaan

paten) :

-----------------------------------------------------------------

- 1) Dasar

per paten

Rp 700.000,00

-----------------------------------------------------------------

- 2) Tambahan tiap

per paten

Rp

50.000,00

klaim

-----------------------------------------------------------------

- d. Tahun ke-4 (tahun

keempat setelah

tanggal penerimaan

permintaan paten) :

-----------------------------------------------------------------


- 1) Dasar

per paten

Rp 1.000.000,00

-----------------------------------------------------------------

- 2) Tambahan tiap

per paten

Rp

100.000,00

klaim

-----------------------------------------------------------------

- e. Tahun ke-5 (tahun

kelima setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :

-----------------------------------------------------------------


- 1) Dasar

per paten

Rp 1.000.000,00

-----------------------------------------------------------------

- 2) Tambahan tiap

per paten

Rp 100.000,00

klaim

-----------------------------------------------------------------

- f. Tahun ke-6 (tahun

keenam setelah

tanggal penerimaan

permintaan paten) :

-----------------------------------------------------------------

- 1) Dasar

per paten

Rp 1.500.000,00

-----------------------------------------------------------------

- 2) Tambahan tiap

per paten

Rp 150.000,00

klaim

-----------------------------------------------------------------

- g. Tahun ke-7 (tahun

ketujuh setelah

tanggal penerimaan

permintaan paten) :

-----------------------------------------------------------------

- 1) Dasar

per paten

Rp 2.000.000,00

-----------------------------------------------------------------

- 2) Tambahan tiap

per paten

Rp 200.000,00

klaim

-----------------------------------------------------------------


- h. Tahun ke-8 (tahun

kedelapan setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :

-----------------------------------------------------------------

- 1) Dasar

per paten

Rp 2.000.000,00

-----------------------------------------------------------------

- 2) Tambahan tiap

per paten

Rp 200.000,00

klaim

-----------------------------------------------------------------


- i. Tahun ke-9 (tahun

kesembilan setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :

-----------------------------------------------------------------

- 1) Dasar

per paten

Rp 2.500.000,00

-----------------------------------------------------------------

- 2) Tambahan tiap

per paten

Rp 250.000,00

klaim

-----------------------------------------------------------------

- j. Tahun ke-10 (tahun

kesepuluh setelah

tanggal penerimaan

permintaan paten) :

-----------------------------------------------------------------

- 1) Dasar

per paten

Rp 3.500.000,00

-----------------------------------------------------------------

- 2) Tambahan tiap

per paten

Rp 250.000,00

klaim

----------------------------------------------------------------- k. Tahun ke-11 (tahun

kesebelas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :


-----------------------------------------------------------------

- 1) Dasar

per paten

Rp 5.000.000,00

-----------------------------------------------------------------

- 2) Tambahan tiap

per paten

Rp

250.000,00

klaim

-----------------------------------------------------------------

- l. Tahun ke-12 (tahun

kedua belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :

-----------------------------------------------------------------


- 1) Dasar

per paten

Rp 5.000.000,00

-----------------------------------------------------------------

- 2) Tambahan tiap

per paten

Rp

250.000,00

klaim

-----------------------------------------------------------------

- m. Tahun ke-13 (tahun

ketiga belas setelah

tanggal penerimaan

permintaan paten) :

-----------------------------------------------------------------

- 1) Dasar

per paten

Rp 5.000.000,00

-----------------------------------------------------------------

- 2) Tambahan tiap

per paten

Rp 250.000,00

klaim

-----------------------------------------------------------------

- n. Tahun ke-14 (tahun

keempat belas setelah

tanggal penerimaan

permintaan paten) :

-----------------------------------------------------------------

- 1) Dasar

per paten

Rp 5.000.000,00

-----------------------------------------------------------------

- 2) Tambahan tiap

per paten

Rp

250.000,00


-15 - klaim

-----------------------------------------------------------------

- o. Tahun ke-15 (tahun

kelima belas setelah

tanggal penerimaan

permintaan paten) :

-----------------------------------------------------------------

- 1) Dasar

per paten

Rp 5.000.000,00

-----------------------------------------------------------------

- 2) Tambahan tiap

per paten

Rp

250.000,00

klaim

-----------------------------------------------------------------


- p. Tahun ke-16 (tahun

keenam belas setelah

tanggal penerimaan

permintaan paten) :

-----------------------------------------------------------------

- 1) Dasar

per paten

Rp 5.000.000,00

-----------------------------------------------------------------

- 2) Tambahan tiap

per paten

Rp 250.000,00

klaim

-----------------------------------------------------------------

- q. Tahun ke-17 (tahun

ketujuh belas setelah

tanggal penerimaan permintaan paten) :

-----------------------------------------------------------------

- 1) Dasar

per paten

Rp 5.000.000,00

-----------------------------------------------------------------

- 2) Tambahan tiap

per paten

Rp 250.000,00

klaim

-----------------------------------------------------------------

r. Tahun ke-18 (tahun

tanggal penerimaan permintaan paten) :

-----------------------------------------------------------------

- 1) Dasar

per paten

Rp 5.000.000,00

-----------------------------------------------------------------

- 2) Tambahan tiap

per paten

Rp

250.000,00

klaim

-----------------------------------------------------------------

- s. Tahun ke-19 (tahun

kesembilan belas setelah

tanggal penerimaan

permintaan paten) :

-----------------------------------------------------------------


- 1) Dasar

per paten

Rp 5.000.000,00

-----------------------------------------------------------------

- 2) Tambahan tiap

per paten

Rp 250.000,00

klaim

-----------------------------------------------------------------

- t. Tahun ke-20 (tahun

kedua puluh setelah

tanggal penerimaan

permintaan paten) :

-----------------------------------------------------------------

- 1) Dasar

per paten

Rp 5.000.000,00

-----------------------------------------------------------------

- 2) Tambahan tiap

per paten

Rp 250.000,00

klaim

-----------------------------------------------------------------

19.Denda keterlambatan atas pembayaran biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana)

per paten

2% per bulan dari kewajiban yang harus

dibayar

-----------------------------------------------------------------



| 20.Biaya administrasi | per | Rp 500.000,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| permintaan paten melalui Paten Cooperation Treaty (PCT) ----------------------------------------------------------------- 21.Biaya Tahunan Pemeliharaan Paten Sederhana: ----------------------------------------------------------------- a. Tahun ke-1 (tahun | permintaan per paten | Rp 550.000,00 |
| b. Tahun ke-2 (tahun kedua setelah tanggal pemberian paten) | per paten | Rp 550.000,00 |
| c. Tahun ke-3 (tahun ketiga setelah tanggal pemberian | per paten | Rp 550.000,00 |
| paten) ----------------------------------------------------------------- | | |
| d. Tahun ke-4 (tahun keempat setelah tanggal pemberian paten) ----------------------------------------------------------------- Tahun ke-5 (tahun kelima setelah | per paten | Rp 550.000,00 |
| e. tanggal pemberian | per paten | Rp 1.100.000,00 |

-----------------------------------------------------------------


f. Tahun ke-6 (tahun

per paten

Rp 1.650.000,00

keenam setelah

tanggal pemberian

paten)

-----------------------------------------------------------------

- g. Tahun ke-7 (tahun

per paten

Rp 2.200.000,00

ketujuh setelah

tanggal pemberian

paten)

-----------------------------------------------------------------

- h. Tahun ke-8 (tahun

per paten

Rp 2.750.000,00

kedelapan setelah

tanggal pemberian

paten)

-----------------------------------------------------------------


- i. Tahun ke-9 (tahun

per paten

Rp 3.300.000,00

kesembilan setelah

tanggal pemberian

paten)

-----------------------------------------------------------------

- j. Tahun ke-10 (tahun per paten

Rp 3.850.000,00

kesepuluh setelah

tanggal pemberian

paten)

-----------------------------------------------------------------

## V. Merek

-----------------------------------------------------------------

## 1. Biaya permintaan

pendaftaran merek

dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar :

-----------------------------------------------------------------


| a. Permintaan pendaftaran | per | Rp 450.000,00 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| merek dagang atau jasa | permintaan | |
| b. Permintaan pendaftaran | per | Rp 250.000,00 |
| indikasi geografis | permintaan | |
| c. Permintaan pendaftaran | per | Rp 600.000,00 |
| merek kolektif | permintaan | |
| d. Permintaan perpanjangan | per | Rp 600.000,00 |
| jangka waktu perlindungan | permintaan | |
| merek ----------------------------------------------------------------- | | e. Permintaan... |
| e. Permintaan perpanjangan | per | Rp 750.000,00 |
| perlindungan merek | permintaan | |
| ----------------------------------------------------------------- | | |
| daftar umum merek : | | |
| ----------------------------------------------------------------- | | |
| a. Pencatatan perubahan | per | Rp 150.000,00 |
| nama dan atau alamat | permintaan | |
| pemilik merek | | |
| b. Pencatatan pengalihan | per | Rp 375.000,00 |
| hak atas merek terdaftar | permintaan | |
| c. Pencatatan perjanjian | per | Rp 375.000,00 |
| lisensi | permintaan | |
| d. Pencatatan penghapusan | per | Rp 150.000,00 |


pendaftaran merek

permintaan

-----------------------------------------------------------------

- e. Pencatatan perubahan

per

Rp

225.000,00

peraturan penggunaan

permintaan

merek kolektif

-----------------------------------------------------------------

- f. Pencatatan pengalihan

per

Rp 450.000,00

hak atas merek kolektif

permintaan

terdaftar

-----------------------------------------------------------------

- g. Pencatatan penghapusan

per

Rp

225.000,00

pendaftaran merek

permintaan

kolektif

-----------------------------------------------------------------


3. Biaya permintaan petikan

resmi dan permintaan

keterangan tertulis mengenai merek:

-----------------------------------------------------------------

- a. Permintaan petikan

per

Rp

75.000,00

resmi pendaftaran

permintaan

merek

-----------------------------------------------------------------

- b. Permintaan keterangan

per

Rp 125.000,00

tertulis mengenai

permintaan

daftar umum merek

-----------------------------------------------------------------

- c. Permintaan keterangan

per

Rp 125.000,00

tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu

permintaan


## merek dengan merek yang

sudah terdaftar

-----------------------------------------------------------------

4. Biaya permintaan banding

per

Rp 1.000.000,00

merek

permintaan

-----------------------------------------------------------------

5. Biaya permintaan banding

per

Rp 1.000.000,00

indikasi geografis

permintaan

-----------------------------------------------------------------

6. Biaya pengajuan keberatan

per

Rp 100.000,00

atas permintaan pendaftaran

permintaan

merek

-----------------------------------------------------------------

7. Biaya permintaan petikan

per

Rp

50.000,00

resmi pendaftaran indikasi geografis

permintaan

-----------------------------------------------------------------


8. Biaya salinan bukti

per

Rp

50.000,00

prioritas permohonan

permintaan

merek

-----------------------------------------------------------------

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 74.



## ABDURRAHMAN WAHID


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2001 TENTANG

## PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

## UMUM

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menegaskan bahwa untuk pencatatan pengalihan hak dan perjanjian Lisensi Rahasia Dagang dikenai biaya, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menegaskan bahwa untuk setiap pengajuan permohonan Desain Industri dikenakan biaya dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menegaskan bahwa untuk setiap pengajuan permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dikenakan biaya. Oleh karena biaya-biaya tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000, khususnya terhadap Lampiran angka III mengenai Hak Cipta Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Lampiran angka IV mengenai Perubahan Biaya Permintaan Banding Paten dan Biaya Tahunan Pemeliharaan Paten Sederhana, serta Lampiran angka V mengenai Merek khususnya Biaya Permintaan Banding Merek dan Biaya Permintaan Banding Indikasi Geografis.

Perubahan tersebut dilakukan dengan mengubah 4 (empat) jenis dan menambahkan 28 (dua puluh delapan) jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas