PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN Nomor 8 Tahun 2016 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 188.44/Ev/K.22/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD sehingga perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
2. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
3. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
S ALINA N
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubulik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 875).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan
BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:
- a. Pendapatan Daerah
Rp. 1.014.462.484.598,55
- b. Belanja Daerah
Rp. 1.199.944.525.126,66
Surplus /(Defisit)
(Rp 185.482.040.528,11)
- c. Pembiayaan Daerah :
1. Penerimaan
Rp. 185.482.040.528,11
2. Pengeluaran
Rp.
N I H I L
Pembiayaan Netto
Rp. 185.482.040.528,11
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun
Rp.
N I H I L
berkenaan
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
- a.
- Pendapatan Asli Daerah Rp. 76.528.019.500,00
- b. Dana Perimbangan
Rp.
798.010.805.338,00
- c.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 139.923.659.760,55
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pajak Daerah
Rp.
10.151.019.500,00
- b. Retribusi Daerah
Rp.
7.436.869.500,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Rp.
16.800.000.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Rp.
42.140.000.000,00
N I H I L
| (3) | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdiri dari jenis pendapatan : | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdiri dari jenis pendapatan : | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdiri dari jenis pendapatan : |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | a. Dana Bagi Hasil | Rp. | 193.482.608.338,00 |
| | b. Dana Alokasi Umum | Rp. | 474.297.533.000,00 |
| | c. Dana Alokasi Khusus | Rp. | 130.230.664.000,00 |
| (4) | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : |
| | a. Hibah | Rp. | N I H I L |
| | b. Dana darurat | Rp. | N I H I L |
| | c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya | Rp. | 29.362.534.746.55 |
| | d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. | 92.853.125.014,00 |
| | e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya | Rp. | 17.708.000.000,00 |
Pasal 3
| | a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 689.957.374.613,69 |
| | b. Belanja Langsung | Rp. | 509.987.150.512,97 |
| (2) | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : |
| | a. Belanja pegawai | Rp. | 502.446.548.779,29 |
| | b. Belanja bunga | Rp. | N I H I L |
| | c. Belanja subsidi | Rp. | N I H I L |
| | d. Belanja hibah | Rp. | 54.306.555.000,00 |
| | e. Belanja bantuan sosial | Rp. | 500.000.000,00 |
| | f. Belanja bagi hasil | Rp. | N I H I L |
| | g. Belanja bantuan keuangan | Rp. | 130.704.270.834,40 |
| | h. Belanja tidak terduga | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| (3) | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : |
| | a. Belanja pegawai | Rp. | 73.985.453.436,00 |
| | b. Belanja barang dan jasa | Rp. | 281.600.088.460,97 |
| | c. Belanja | modal Rp. | 154.401.608.616,00 |
Pasal 4
| (1) | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dari : | dalam Pasal 1 huruf c terdiri |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) Penerimaan | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis : Lebih Perhitungan Anggaran Tahun | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis : Lebih Perhitungan Anggaran Tahun |
| a. Sisa | Rp. | 185.482.040.528,11 |
| b. Pencairan dana cadangan | Rp. | N I H I L |
| c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. | N I H I L |
| d. Penerimaan pinjaman | daerah Rp. | N I H I L |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | Rp. | N I H I L |
| f. Penerimaan piutang daerah | | N I H I L |
| | Rp. | |
| (3) Pengeluaran sebagaimana Jenis Pembiayaan : a. Pembentukan dana cadangan | dimaksud pada Rp. N I H I | ayat (1) huruf b terdiri dari L |
| b. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah | Rp. | N I H I L |
| c. Pembayaran pokok hutang | Rp. | N I H I L |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah | Rp. | N I H I L |
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

| 1. | Lampiran I | Ringkasan APBD; |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Lampiran II | Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi SKPD; |
| 3 | Lampiran III | Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan ; |
| 4 | Lampiran IV | Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan; |
| 5 | Lampiran V | Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |
| 6 | Lampiran VI | Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; |

7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;

8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap

- 10.

- Lampiran X aset

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan lainnya;

- 11.

- Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BULUNGAN,


SUDJATI

Salinan sesuai dengan aslinya Plt Kepala Bagian Hukum,

## HAMRAN, SH Penata TK.I / IIId Nip.19701130 2002121004

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2016

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd ttd

## SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROV. KALIMANTAN UTARA: 8/2016