Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2013 tentang pelayanan Rrblik; Ilrenglngat : - bahwa guna menindaklanjuti klarifikasi Gubernur Jawa Timur tanggal 4 April 2or3 nomor : L88 / 632I / Ol3 / 2Ol3 perihal Klarifikasi peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor r,2,a,4,s dan 6 Tahun 2013, perlu dilakukan penyempurnaan perda dimaksud dalam bentuk perubahan; 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daeratr tentagg Perubatrarr Atas Perafiran Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tatrun 2013 tentang pelayanan Rrblik;
Ilrenglngat :
- bahwa guna menindaklanjuti klarifikasi Gubernur Jawa Timur tanggal 4 April 2or3 nomor : L88 / 632I / Ol3 / 2Ol3 perihal Klarifikasi peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor r,2,a,4,s dan 6 Tahun 2013, perlu dilakukan penyempurnaan perda dimaksud dalam bentuk perubahan;
1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara
2. undang-unda,g Nomor t2 Tahun rgso tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor g) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41l. sebagaim,ula telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun rg6s (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273ol;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA9 tentang Pelayanan hrblik (Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOg Nomor LL2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zOlL Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintatran Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubatr terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Pembahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun L972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintatr Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a59al;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan P'rblik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomar 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 9.
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor t2 Tatrun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201,4 Nomor 199); 10.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor go Tahun 2015 tentang Pembentukan Froduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oL5 Nomor 2036); 11.
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan publik (Iembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2ol3 Nomor L, Tambatran Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Nomor 1); t2.
Dengan PersetuJuan Bersama
DTWAIY PERWAKILAN RATIYAT DATRAII IIABI'PATEN SITUBOITDO dan
BI'PATI SITUBOITDO
ME}TUTUSKAIY:
MENETAPKAN : PERATITRAN DAERAH TEITTAITG PERIIBAIIAIY ATAS PERATI'RAIT DAERAII KABI'PATTIT SITT'BOIYDO NOMOR 1 TAHT'il 2O1g TEITTAITG PELAYAITAIT PUBLIK.
PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Situbondo Nomor 1 Tahun (kmbaran Daeratr Kabupaten Tambahan kmbaran Daerah Peraturan Daerah Kabupaten 2013 tentang Pelayanan Publik Situbondo Tatrun 2013 Nomor 1, Kabupaten Situbondo Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 ditambah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daeratr adalah Daerah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerinta-h Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 3.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerakr Kabupaten Situbondo. 4.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Ihbupaten Situbondo. 5.
4
6. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagr setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Penyelenggara pelayanan publik yang selanfutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara pemerintahan daeratr, koqrcrasi, serta lembaga independen yang dibentuk
Pasal 38
- (1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Penyelenggara, DPRD dan ombudsman.
2. (21 Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan.
- (3) Pengaduan yang disampaikan kepada Penyelenggara dan DPRD sudatr harus mendapatkan perhatian, tanggapan dan ditindaklanjuti paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengaduan itu disampaikan.
- (4) Tanggapan atas pengaduan, setidak-tidaknya memuat:
- a.
PENJELASAN
Pembukaan
rinci tentang persoalan pokok yang diadukan;
- b. organisasi atau instansi yang menyelesaikan; berwenang
- c. tindakan, keputusan atau rekomendasi kepada pengadu. saran sebagai
- (5) Penyelenggara dan Pengawas Internal wajib mengirimkan dokumen tanggapan kepada pengadu.
- (6) Penyelenggara dan pengawas internal wajib menyediakan fasilitas penerimaa,n pengaduan, pemantauan pengaduan dan evaluasi pengelolaan pengaducrn yang mudatr diketahui dan diakses oleh masyarakat, serta menunjuk petugas untuk menerima dan mengelola pengaduan.
3. Ketentuan
PENJELASAN
Pasal 39
ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf c, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :
PENJELASAN
Pasal 39
Penyelesaian pengaduan dilakukan dalam tenggang waktu sebagai berikut: - a. pengaduan yang disampaikan kepada Penyelenggara dan Pengawas Internal sudah harus diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima; - b. pengaduan yang disampaikan kepada DPRD ditindaldanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7 - c. pengaduan yang disampaikan kepada ombudsman ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) ditambah 3 (tiga) huruf baru yaitu huruf g, huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :
PENJELASAN
Pasal 43
- (1) Pelayanan terpadu dilaksanakan dengan prinsip: - a. ekonomis; - b. berkualitas; - c. sederhana; - d. mudah diakses; - e. murah; - f. terkoordinasi; - g. keterpaduan; - h. pedelegasian atau pelimpahan wewenang; dan - i. akuntabilitas. - (2) Sistem pelayanan terpadu mengandung unsur: - a. kesatuan penanganan; - b. kesatuan tempat dan /ataujaringan elektronik; - c. kesatuan pengendalian; dan - d. kesatuan sistem pelaporan. 5. Ketentuan Pasal a8 Ayat (1) diubatr dan Ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :
PENJELASAN
Pasal 48
- (U Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik wqiib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal peraturan daerah ini diundangkan. - (21 Dihapus. ## PASAL II Perahrran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daeratr ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. Diundangkan di Situbondo pada tanggar ,1 4 DEC 2016 SEKREIARIS DATRAII KABI'PATEN SITTIBONDO, M LEMBARAN DATRAII I(ABTIPATEIY SITIIBONDO TAHUil 2OL6ITOMOR 14 ITOREG PERATURAIT DATRAII KABT'PATEIT SITUBOITDO PROVIilSI JAWA TIIIIIR z 36-4|2OLG ## PEITJED,ASAI| ##