PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buton Utara. BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 4~ TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
,
- b -. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buton Utara.
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 4~ TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bu ton Utara, menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Unclang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupa.ten Buton Utara · di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 2 .. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Mengingat
...
~
Menetapkan :
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN EUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS . PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN EUTON UTARA.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Euton Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Euton Utara.
6. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Buton Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Euton Utara.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas . berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu di lingkungan Dinas. ·
Pasal 2
Nornenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Pasal 3
Nornenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
Pasal 4
- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C.
Pasal 5
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 6
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan.
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- a. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi dinas.
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
Pasal 8
- (1) Susunan organ.isasi Dinas, terdiri atas:
- b. Sekretariat;
- a. Kepala Dinas;
- c. Bidang Perpustakaan, Deposit, Pelayanan dan Pembinaan;
- e. Kelompok .Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengelolaan, Layanan, Pelestarian dan Pembinaan Kearsipan;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Pera turan ini. ·

## BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

## Bagian Kedua Sekretariat Pasal 10

- ( 1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perencanaan um um, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, keKearsipanan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan kantor; ·
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : ·

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran Dinas;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal, 12

- ( 1) Sekretariat terdiri atas : a. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi; dan b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 13

- ( 1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program, penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan pelaporan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas.;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Bidang Perpustakaan, Deposit, Pelayanan dan Pembinaan

## Pasal 14

Bidang Perpustakaan, Deposit, Pelayanan dan Pembinaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan serta koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan -dan Kearsipan Daerah pada tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perpustakaan, Deposit, Pelayanan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang;
- b. pendataan seluruh penerbit karya cetak dan karya rekam baik terbitan pemerintah, swasta, maupun perorangan yang ada di daerah;
- c. pelaksanaan penerimaan dan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan/pelestarian dan pemanfaatan terbitan daerah sebagai hasil budaya bangsa baik tertulis, tercetak amupun terekam;
- d. penyusunan bibilografi daerah karya cetak dan karya rekam, indeks, artikel/majalah, abstrak, penelitian, kliping koran/majalah, katalog induk daerah dan Iiteratur sekunder lainnya;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait atau pelaksanaan UndangUndang Nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam serta pedoman dan peraturan lainnya;
- f. pelaksanaan infentarisasi bahan pustaka dan klasifikasi, katalogisasi depeskripsi, tajuk subyek bahan pustaka baik terbitan daerah maupun umum sesuai sistem/metode yang berlaku;
- g. pengolahan kelengkapan suplies kartu buku sampai buku siap dilayangkan ;
- h. penyiapan dan pelestarian terbitan daerah baik tertulis, cetak maupun terekam;
1. pelaksanaan kerjasama antar instansi dan lembaga terkait dalam rangka pembinaan perpustakaan;
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal,16

- ( 1) Bidang Perpustakaan, Deposit, Pelayanan dan Pembinaan terdiri atas :
- a. Seksi Deposit, Pengolahan Bahan Pustaka;
- b. Seksi Layanan Pustaka dan Informasi; dan
- c. Seksi Pembinaan Perpustakaan;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perpustakaan, Deposit, Pelayanan dan Pembinaan.

## Pasal 17

- ( 1) Seksi Deposit; Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai tugas melakukan pendataan dan perencanaan bidang Perpustakaan, Deposit, Pelayanan dan Pembinaan;
- (2) Seksi Layanan Pustaka dan Informasi Mempunyai tugas melakukan penyediaan dan pelaksanaan bidang Perpustakaan, Deposit, Pelayanan dan Pembinaan.
- (3) Seksi Pembinaan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan program, penyusunan standar dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Seksi Pembinaan Perpustakaan.

## Bagian Keempat Bidang Pengelolaan Layanan, Pelestarian dan Pembinaan Kearsipan Pasal 18

Bidang Pengelolaan Layanan, Pelestarian dan Pembinaan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas Layanan, Pelestarian dan Pembinaan Kearsipan;

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengelolaan Layanan, Pelestarian dan Pembinaan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang;
- c. penyelenggaraan telahan persetujuan jadwal resensi dan pemusnahan arsip;
- b. pengkoordinasian program masing-masing seksi;
- d. penyelenggaraan pengolahan arsip inaktif statis;
- f. penyelenggaraan alih media arsip;
- e. pelaksanaan program pemeliharaan dan perwatan arsip dinamis dan statis;
- g. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 20

- ( 1) Bidang Pengelolaan Layanari, Pelestarian dan Pembinaan Kearsipan terdiri atas : a. Seksi Pengolahan Arsip;
- b. Seksi Layanan Kearsipan; dan
- c. Seksi Pembinaan dan Pengolahan Kearsipan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Layanan, Pelestarian dan Pembinaan Kearsipan

## Pasal 21

- (1) Seksi Pengolahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas -melakukan pendataan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Pengolahan Arsip.
- (2) Seksi Layanan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan peningkatan kualitas Layanan Kearsipan.
- (3) Seksi Pernbinaan dan Pengolahan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kearsipan dan pelaksanaan Pembinaan kearsipan; ·

## Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABV TATAKERJA Pasal24

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masingmasmg,
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## Pasal 25

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 26

- Kepala Dinas, . memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk · terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 1

## Pasal 27

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggug jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan ~etunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala · Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 33

- ( 1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan tinggi pratama;
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan administrator;
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator;
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
- (7) Pejabat eselon III dan IV Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Buton Utara tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Buton Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

..

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga pada tanggal 9-7 -/~-2016


Diundangkan di Buranga pada tanggal 9-7 -I~ -2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,


'"" - ii

liiiit··-

LAODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR:

BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN