PERATURAN BUPATI MA Nomor 3. Tahun 2017 tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGINAPAN/MESS PEMDA DI AIR BANGIS BUPATI PASAMAN BARAT, - a. bahwa fasilitas yang ada di Mess Pemda Air Bangis telah dilengkapi dengan Televisi, AC dan Karpet sesuai dengan standar penginapan untuk daerah wisata: - b. bahwa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sarana yang ada perlu adanya penyesuaian tarif Mess Pemda: 3. Cc. bahwa berdasarkan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI PASAMAN BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR $@ TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGINAPAN/MESS PEMDA DI AIR BANGIS
BUPATI PASAMAN BARAT,
- a. bahwa fasilitas yang ada di Mess Pemda Air Bangis telah dilengkapi dengan Televisi, AC dan Karpet sesuai dengan standar penginapan untuk daerah wisata:
- b. bahwa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sarana yang ada perlu adanya penyesuaian tarif Mess Pemda:
3. Cc. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, menyebutkan tarif retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/villa dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali,
- d. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha menyebutkan penetapan perubahan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati:
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan tarif retribusi, penginapan/mess di Air Bangis.
6. 1 Undang -undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 »Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348):
7. 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
Pan
- 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11),
Mn
- 4 Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 benteng" Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Kam AN 1 \_ 1 \_
Naa
- S5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 137 dan tambahan lembaran Negara RI Nomor 4575),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 9 Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012),
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF'. RETRIBUSI PENGINAPAN/MESS PEMDA DI AIR BANGIS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
. Lema
- Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin iertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 4.
- Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. ( pasal I Angka 67 UU Nomor 28 Tahun 2009 aa Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ) 5.
- Penginapan/vila/pesanggahan adalah tempat menginap yang mempunyai fasilitas yang di peruntukan bagi orang atau Badan. 6.
- Retribusi Penginapan/mess yang selanjutnya yang di sebut retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas penginapan/mess yang di kelola oleh Pemerintah Daerah. 7.
- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 8.
- Bill adalah pengeluaran jumlah uang dari kasir untuk keperluan tertentu 9.
.
BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGINAPAN/MESS PEMDA DI AIR BANGIS
BAB II - BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGINAPAN/MESS PEMDA DI AIR BANGIS
Pasal 2
- umum adalah :
- (1). Tarif Retribusi Penginapan/mess ## BAB III
BAB II - BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGINAPAN/MESS PEMDA DI AIR BANGIS
Pasal 3
- (1). Pembayaran Tarif Retribusi penginapan/mess dengan menggunakan Bit.
- (2). Wajib Retibus: menyetor langsung kepada petugas yang telah di tunjuk dan" memperoleh tanda bukti pembayaran.
BENTUK, ISI, UKURAN BUKU DAN TADA BUKTI
PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB IV - BENTUK, ISI, UKURAN BUKU DAN TADA BUKTI
Pasal 4
- (1). Tanda bukti pembayaran Pelayanan Mess berbentuk Bil!
- Na (2). Tanda Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tanda terima' pembayaran dengan nominal yang telah ditentukan dan tanda tangan petugas/pejabat yang berwenang.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
| Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap or T-an dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Pasaman Barat.
|
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di : Simpang Empat Pada Tanggal Pada Tangg : 3 februatt 2017 2 Bahan P, AMAN BARAT, H. SYAHIRAN | No | Jabatan | Tanggal Paraf | |------|------------|-----------------| | 1 | | Sekda | | | 2 | AssIl | ESA | | 3 | | Kadis | et | | 4 | | | Sekdis | Op OP DB 17) |

Penetapan: Diundangkan di Simpang Empat Pada Tanggal : (3 Februari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT | Manna