PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2015 Nomor 17 Tahun 2014 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 31 Desember 2014)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,
: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 627/KEP.GUB/BPKAD-2.3/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Bungo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang...2
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kebupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republuk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
| 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); |
| 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); |
| 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); |
| 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
| 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); |
| 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
| 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); |
| 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012; |
| Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| 25. |
26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
dan
BUPATI BUNGO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Peraturan Daerah...5
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang lebih tinggi
Pasal 2
Tahun Anggaran 2015 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
Pasal 3
- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri dari :
2. a.
3. Anggaran Pendapatan Daerah sejumlah Rp. 1.113.671.100.677,50
- b. Anggaran Belanja Daerah sejumlah
Rp. 1.223.746.099.621,50
- c. Pembiayaan yang meliputi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 111.574.998.944,00 dan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
- (2) Selisih antara jumlah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan jumlah Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp. 110.074.998.944,00 yang merupakan defisit anggaran Tahun Anggaran 2015.
- (3) Defisit anggaran sejumlah Rp. 110.074.998.994,00 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dari penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 111.574.998.944,00
Pasal 4
- (1) Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a diperoleh dari sumber-sumber :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp. 108.143.352.774,50
- b. Dana Perimbangan sejumlah
2. c.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah sejumlah
Rp. 810.641.690.803,00
Rp. 194.886.057.100,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Pajak Daerah sejumlah
Rp. 22.425.511.800,00
- b. Retribusi Daerah sejumlah
Rp. 12.044.223.838,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah.Rp. 6.000.000.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah
Rp. 67.673.617.136,50
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/bukan hasil pajak sejumlah
Rp. 164.192.896.803,00
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah
Rp. 580.998.294.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
Rp. 65.450.500.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sejumlah
Rp. 56.123.737.973,00
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp.119.262.319.127,00
- c. Pendapatan Hibah sejumlah
Rp.
0,00
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi sejumlah
Rp. 19.500.000.000,00
Pasal 5
- (1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
Rp. 647.151.456.374,74
- b. Belanja Langsung sejumlah
Rp. 576.594.643.246,76
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- Rp. 568.030.817.207,74
- b. Belanja Bunga sejumlah
Rp. 0.00
- c. Belanja Subsidi sejumlah
- Rp. 606.744.000,00
- d. Belanja Hibah sejumlah
Rp. 21.237.000.000,00
- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
Rp. 0,00
- f. Belanja Bagi Hasil sejumlah
- Rp. 1.041.337.000,00
- g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
Rp . 34.911.326.167,00
- h. Belanja Tidak terduga sejumlah
- Rp. 21.324.232.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp. 90.572.750.500,00
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
Rp. 273.995.221.958,24
- c. Belanja Modal sejumlah
Rp. 212.026.670.788,52
Pasal 6
- (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (3) diperoleh dari :
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 111.500.000.000,00 dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 74.998.944,00
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sejumlah
Rp. 1.500.000.000,00
- b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
Rp.
0,00
Pasal 7
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

| a. | Lampiran I | : | Ringkasan APBD; |
|------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. | Lampiran II | : | Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| c. | Lampiran III | : | Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| d. | Lampiran IV | : | Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| e. | Lampiran V | : | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Negara; |
| f. | Lampiran VI | : | Daftar Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan; |
| i. | Lampiran VII | : | Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| g. | Lampiran VIII | : | Daftar Pinjaman Daerah ; |

## Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak meliputi :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam satu tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran untuk kebutuhan belanja yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan :
- a. anggaran belanja tidak terduga; dan
- b. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam satu tahun anggaran berjalan; atau
- c. pemanfaatan kas yang tersedia.

5.Tata cara penggunaan....8

- (5) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan pelaksanaannya terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal, 31 Desember 2014

BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal , 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

## H. RIDWAN IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2014 NOMOR 17


Lampiran I

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

: 17

:

31 December 2014


## PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

## RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | PENDAPATAN | 1.113.671.100.677,50 |
| 1 . 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 108.143.352.774,50 |
| 1 . 1 . 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 22.425.511.800,00 |
| 1 . 1 . 2 | Hasil Retribusi Daerah | 12.044.223.838,00 |
| 1 . 1 . 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.000.000.000,00 |
| 1 . 1 . 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 67.673.617.136,50 |
| 1 . 2 | DANA PERIMBANGAN | 810.641.690.803,00 |
| 1 . 2 . 1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 164.192.896.803,00 |
| 1 . 2 . 2 | Dana Alokasi Umum | 580.998.294.000,00 |
| 1 . 2 . 3 | Dana Alokasi Khusus | 65.450.500.000,00 |
| 1 . 3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 194.886.057.100,00 |
| 1 . 3 . 3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 56.123.737.973,00 |
| 1 . 3 . 4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 119.262.319.127,00 |
| 1 . 3 . 5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 19.500.000.000,00 |
| 2 | BELANJA | 1.223.746.099.621,50 |
| 2 . 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 647.151.456.374,74 |
| 2 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | 568.030.817.207,74 |
| 2 . 1 . 2 | Belanja Bunga | 0,00 |
| 2 . 1 . 3 | Belanja Subsidi | 606.744.000,00 |
| 2 . 1 . 4 | Belanja Hibah | 21.237.000.000,00 |
| 2 . 1 . 5 | Belanja Bantuan Sosial | 0,00 |
| 2 . 1 . 6 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 1.041.337.000,00 |
| 2 . 1 . 7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan | 34.911.326.167,00 |
| 2 . 1 . 8 | Belanja Tidak Terduga | 21.324.232.000,00 |
| 2 . 2 | BELANJA LANGSUNG | 576.594.643.246,76 |
| 2 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 90.572.750.500,00 |
| 2 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 273.995.221.958,24 |
| 2 . 2 . 3 | Belanja Modal | 212.026.670.788,52 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (110.074.998.944,00) |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | |
| 3 . 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 111.574.998.944,00 |
| 3 . 1 . 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 111.500.000.000,00 |
| 3 . 1 . 5 | Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman | 74.998.944,00 |
| 3 . 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 1.500.000.000,00 |
| 3 . 2 . 2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 1.500.000.000,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 110.074.998.944,00 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 |

Muara Bungo, 31 December 2014

BUPATI BUNGO

H.SUDIRMAN ZAINI