Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. d (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA PAYAKUMBUH OVINSI SUMATERA BARAT
P RAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR t} TAHUN 2016 TENTANC
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
- bahwa Pasar Tradisiona-l merupakan sarana yang digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya yang harus dilindungi, diberdayakan, dan ditata selaras dengan perkembangan masyarakat; a
- bahwa pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Payakumbuh belum dilakukan secara terencana dan terpadu, serta belum didukung oleh ketersediaan instrumen hukum yang memadai dalam menjamin ter*'ujudnya kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan; b
- bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan mendorong terwujudnya pengelolaan Pasar Tradisional yang kompetitif, tertib, arnarr, dan nyaman, perlu pengaturan yang diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah; C
- bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. d
- Mengingat i. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945;
2. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 197O tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang l,arangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 05, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Tahun 20O9 Nomor 13O Tambahan lrmbaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Perdagangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512 Tahun 2014);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
l,embara:t Negara Republik Indonesia Nomor S5g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturaa Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahvn 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2Ol2 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41|PRT lMl2OOT tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 lMDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2Ol2 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78|PMK.O6l2Ol4 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenfaatan Barang Milik Negara;
9. i8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 20O8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 09 Tahun 201O Tentang Pedagang Kaki Lima dan atau Pedagang Malam (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 201O Nomor 09);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1O Tahun 2010 Tentang Kawasan Pasar Payakumbuh (l,embaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 2O).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKII-A,N RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR Menetapkan
TRADISIONAL
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat Daerah Kota Payakumbuh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota payakumbuh.
4. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
5. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
6. Pasar Tradisional adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
7. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu Masyarakat Hukum Adat.
8. Izin Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat IPTU adalah pemberian izin pemakaian Toko, Kios, atau l,os kepada orang pribadi atau badan di lokasi Pasar Tradisional.
9. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Kemitraan adalah keq'asama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan a-ntara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12. Kios adalah bangunan di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
13. l,os adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
15. R:sat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikar oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah.perangkat daerah pada pemerintah daerah kota Payakumbuh yang membidangai urusan pasar.
Bagran Kesatu Asas
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Pengelolaan Pasar Tradisional diselenggarakan
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Pengelolaan Pasar Tradisional bertujuan untuk:
- a. menciptakan Pasar Tradisional yang bersih, sehat, tertib, teratur, aman, dan nyaman;
- b. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pelaku Usaha;
- c. mendorong Pasar Tradisional agar marnpu berkompetisi dan berdaya saing dengal Pusat Perbelaljaan dan Toko Modern ;
- d. memberdayakan Pasar Tradisional dalam rangka membangun perekonomian Daerah
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan Pasar Tradisional yang dimiliki, dibangun dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah serta seluruh Toko/Kios yang berada dalam area pasar tradisional.
Bagian Kesatu Perencanaan
BAB III - PENYELENGGARAAN
Pasal 5
- (l) Pemerintah Daerah w4iib menyusun Rencana Induk Pengelolaan Pasar Tradisional yang dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, berwawasan lingkungan, dan tanggap terhadap kebutuhal masyarakat.
- (21 Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rencana umum pengelolaan Pasar Tradisional yang memuat antara lain:
- a. rencana program pengembangan dan revitalisasi Pasar Tradisonal;
- b. rencana pengembangan kelembagaan pengelolaan Pasar Tradisional;
- c. zonasi tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan;
- d. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar;
- e. rencana tata kelola air limbah, persampahan, dan penyediaan air bersih;
- f. analisis dampak dan rekayasa lalu lintas;
- g. rencana penyediaan sarana pendukung, fasilitas umum dan perparkirar;
- h. rencana pola kemitraan antara Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanj aan dan Toko Modern;
- i. indikasi pembiayaan dan pola investasi; dan
- j. rencana peningkatan peranserta masyarakat dal badan usaha/ swasta.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Rencana Induk Pengelolaan Pasar Tradisional ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bagian Kedua Pendirian
BAB III - PENYELENGGARAAN
Pasal 6
- (1) Pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Detail Tata Ruang; dan/atau
- c. Peraturan Tanasi.
5. Pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : (2)
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta UMKM, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. menyediakan fasiiitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaikturunkan penumpang;
- c. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan;
- d. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatal bagi petugas maupun Pengguna Pasar;
- e. menyediakan fasilitas parkir, toilet umurn, kamar mandi, mushala, dan fasilitas umurn lainnya;
- f. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah dan persampahan; dan
- g. menyediakan fasilitas lainnya yang menjamin pasar Tradisional menjadi bersih, sehat, aman, tertib, dan nyaman.
Bagian Ketiga Pelaksanaan
BAB III - PENYELENGGARAAN
Pasal 7
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Pasar Tradisional sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Pasar Tradisional.
2. (21 Pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD dan/ atau BUMD yang menyelenggarakan urusarl pemerintahan di bidang perdagangan.
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 8
- (1) Setiap Pelaku Usaha yang memanfaatkan Toko, Kios, atau Los yang dibangun, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib memperoleh IPTU dari Pemerintah Daerah.
2. (21 Ketentuan sebaSaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan terhadap tanah dan bangunan toko, kios, los milik pelaku usaha yang memiliki bukti yang sah dan berkekuatan hukum.
- (3) Pemberian IPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan kepada:
- a. Pelaku Usaha yang telah terdaftar pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan/atau
- b. Pelaku Usaha yang belum mempunyai tempat usaha di Pasar Tradisiona-I.
- (4) Dalam hal terdapat pengembangan dan penambahan usaha IPTU dapat diberikan setelah mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan pertimbangan teknis.
- (5) Dalam hal penambahan setiap IpTU yang akan diajukan oleh pedagang akan dikenakan Retribusi Progesif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai IPTU diatur dengan peraturan walikota.
Pasa-l 9
IPTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan atas Toko, Kios, atau Los.
Bagian Kedua Tata Cara Penerbitan Izin
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 10
- (1) IPIU diberikan oleh Walikota ## BAB V RETRIBUSI
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 12
- (1) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi terhadap pemanfaatan Pelataran, Kios, dan Los yang dibangun, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerlntah Daerah.
2. (21 Terhadap pelaku usaha sebegaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Retribusi Pelayanan Pasar yang termasuk ke dalam jenis Retribusi Jasa Umum.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 13
- (1) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi terhadap pemanfaatan Toko yang dibangun, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. (21 Retribusi sebagaimana dimatsud pada ayat (1) merupakan Retribusi Grosir dan/atau Pertokoan yang termasuk ke dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dan retribusi lainnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB VI - PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL
Pasal 15
- Tanah ulayat dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Pasar Tradisional. (1)
- Pemanfaatan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Hukum Adat dengan mengutamakan prinsip saling menguntungkan. (2)
BAB VI - PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL
Pasal 16
- (1) Pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan Pasar Tradisional dilakukan
BAB VI - PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - II{VESTASI DAN KERJA SAMA
Pasal 18
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan ke{asama dengan Pemerinta}r, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan/ atau badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan Pasar Tradisional.
2. (21 Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
- b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
- c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola Pasar Tradisional; dan/atau
- d. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peratural Walikota.
BABVIII PERANSERTA MASYARAKAT
BAB VII - II{VESTASI DAN KERJA SAMA
Pasal 19
- Setiap orang dapat berperanserta dalam pengelolaal Pasar Tradisional' (1)
- Bentuk peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (21
- a. turut andil dalam mewujudkan pasar Tradisional yang bersih, tertib, aman, dan nyaman;
- b. menyampaikan laporan dan/ atau pengaduan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- c. memberikan usulan dan/ atau saran kepada pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan pasar Tradisional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peranserta masyarakat dalam pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagran Kesatu Pembinaan
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20
- (1) Walikota melakukan pembinaan secara teknis, administratif dan keuangan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional.
2. (21 Pembinaan sebagaimana dimal&lt;sud pada ayat (1) meliputi :
- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional;
- b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional;
- c. memfasilitasi pembentukan asosiasi/ perhimpunan Pelaku Usaha;
- d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional.
Bagian Kedua Pengawasan
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21
Walikota melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan Tradisional yang dilaksanakan oleh SKPD dan/atau BUMD menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Pasar yang
PasaJ22
Setiap Pelaku Usaha berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Pasar Tradisional dari Pemerintah Daerah dan/ atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelen ggaraarr, dan pengawasan di bidang pengelolaan Pasar Tradisional;
- c. berhimpun dalam suatu asosiasi sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi;
- d. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan Pasar Tradisional ;
- e. memperoleh pembirraan dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara baik dan berwawasan lingkungan.
Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:
- a. memelihara dan menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, kenyamanan dan ketertiban tempat usaha;
- b. men]'usun dan menata barang dagangan beserta inventarisnya dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
- c. memenuhi kewajiban pembayaran retribusi secara tepat waktu
BAB X - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 22
- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 huruf e sampai dengan g dan huruf i tetap berlaku terhadap pelaku usaha yang memitiki toko, kios, los yang berada pada blok pertokoan area pasar Payakumbuh.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 23
Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:
- a. memelihara dan menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, kenyamanan dan ketertiban tempat usaha;
- b. men]'usun dan menata barang dagangan beserta inventarisnya dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
- c. memenuhi kewajiban pembayaran retribusi secara tepat waktu
- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 huruf e sampai dengan g dan huruf i tetap berlaku terhadap pelaku usaha yang memitiki toko, kios, los yang berada pada blok pertokoan area pasar Payakumbuh.
2. (21 Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BABxI SANKSI ADMINISTRATIF
- (3) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 huruf a, hurrrf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. peringatantertulis;
- b. pembekuan sementara izin;
- c. pencabutan izin;
- d. penyegelan;
- e. pengosongan dan penutupan tempat usaha;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur da-lam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan penrndangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubunga-n dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaital dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersalgka atau Saksi;
- j. menghentikan Penfldikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d sampai dengan huruf i dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5O.OOO.0OO,OO (lima puluh juta rupiah).
BAB X - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 25
- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 huruf e sampai dengan g dan huruf i tetap berlaku terhadap pelaku usaha yang memitiki toko, kios, los yang berada pada blok pertokoan area pasar Payakumbuh.
2. (21 Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BABxI SANKSI ADMINISTRATIF
BAB X - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 26
- (3) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 huruf a, hurrrf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. peringatantertulis;
- b. pembekuan sementara izin;
- c. pencabutan izin;
- d. penyegelan;
- e. pengosongan dan penutupan tempat usaha;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XII - PEI{YIDIKAN
Pasal 27
- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur da-lam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan penrndangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubunga-n dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaital dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersalgka atau Saksi;
- j. menghentikan Penfldikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 28
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d sampai dengan huruf i dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5O.OOO.0OO,OO (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (U merupakan pelanggaran.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
- (U Hak Sewa yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus dimaknai sebagai IPTU dan harus disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) IPTU sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi hak sewa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib tunduk dan menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
- (a) Dalam hal Pemegang IPTU meninggal dunia, IPTU dapat dialihkan kepada Ahli Warisnya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Pemanfaatal tanah ulayat bagi pembangunan Komplek Pasar Pusat Pertokoan diselesaikan dengan Masyarakat Hukum Adat Koto Nan Godang dan Koto Nan Ompek serta Masyarakat Hukum Adat yang berada dalam wilayah Kota Payakumbuh dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
KE*TENTUAN PENUTUP
BAB XV - KE*TENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kota Payakumbuh.

Penetapan: Ditetapkan di ayakumbuh pada tangga

Penandatangan: WALIKOTA PAYAKUMBUH, ttd RIZA FALEPI

Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH, ## S LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR t9 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT: (13/2016) ## PEI{JET.IISAII ## ATAS ## PEMATI'RAT DAERAE TOTA PAYArI'UBI'E NOUOR 19 TAEIm 2016 ## TEITTAICG ## PEITGELOL"AAIT PASAR TRADISIOIIAI, ## I. UMUM Berkaitan dengan ketentuan Urusan Pemerintahan Konkuren yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, maka pengelolaan area pasar tradisional oleh pemerintah kabupaten/ kota sendiri pada hakikatnya termasuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni menyangkut kepada urusan peke{aan umum dan penataan ruang, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan social. Disamping itu, pengelolaan area pasar juga tidsak bias dipisahkan dari Urusan Pemerintahan W4jib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dalam hal ini adalah urusan yang menyangkut tentang koperasi usaha kecil dan menengah serta urusan penanarnan modal. Sebagai bagian dari penyelenggaraan urllsan wajib pemerintahan, pengelolaan area pasar perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pelaksana pemerintahan daerah. Pasar mempakan symbol kondisi ekonomi serta variable penting dalam menilai tingkat kemakmuran suatu daerah. Sebagai urat nadi perekonomian sudah selayaknya pengelolaan pasar dilaksanakan secara professional dengan memperhatikan kepentingan usaha dagang, kenyamanan pengunjung serta kepentingan pemerintah daerah dalam memperluas sumber-sumber penerimaan daerah. Dalal tataran empiris, pengelolaan area pasar Payakumbuh mengalami banyak perrbahan dan perkembangan yang disertai dengan berbagai kompleksitas permasalahannya. Bila ditinjau dari perspektif tata mang, lokasi pasar Payakumbuh berada pada daerah yang sangat strategis. Pasar Payakumbuh berada di jantung Kota Payakumbuh dan dari daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kondisi demikian menjadikan pasar Payakumbuh menjadi pusat kegiatan ekonomi yang tidak hanya diakses masyarakat yang berada di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh

Distribusi: Kota, namun juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang berasal dari daerahdaerah lain yang bertetangga langsung dengan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu diperlukan penyediaan, pengembangan dan pembenahan berbagai infrastrukt'"rr dan sarana pendukungnya, termasuk sarana dan fasilitas pasar sebagai salah satu sentra perekonomian masyarakat. Dengan demikian pengelolaan area pasar harus dilaksalakan oleh sebuah entitas professional yang berorientasi kepada keuntungan tanpa mengabaikan pemenuhan standar mutu pelayanan. Tidak pula dipungkiri bahwa pengelolaan pasar yang digarap dengan baik dan serius merupakan sumber yang sangat potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Setidaknya dari layanan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak yang berkepentingan akan diperoleh pendapatan daerah melalui retribusi maupun sumber lainnya dari pqiak daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Payakumbuh berinisiatif mendorong terbentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. ## II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 ## Huruf a Asas Keadilan adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan pengelolaan pasar antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif. ## Huruf b Asas Kepastian Hukum adalah untuk menciptakan dan menjamin kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat. ## Huruf c Asas Berkeianjutan adalah azas yang secara terencana mengupayakan berjalalnya proses pengelolaan pasar yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk ketertiban, kebersihan dan keindahan di area pasar. ## Huruf d Asas Keterpaduan adalah bahwa pengelolaan pasar dilakukan dengan memadukan berbagai unsur dan menyinergikan berbagai komponen terkait. ## Huruf e Asas Kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian pengelolaan pasar harus bermanfaat bagr kepentingan daerah, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesej ahteraan umum. ## Huruf f 'Azas Kebersamaan dan Kemitraan adalah penyelenggaraan pengelolaan pasar yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat. ## Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ruang lingkup yang diatur adalah seluruh toko/ kios yang berada di area pasar tradisional yang dimiliki dan dibangun oleh Pemerintah Daerah termasuk toko/kios yang dimiliki oleh pihak ketiga ## Pasal 5 Ayat (1) Rencana induk yang dimaksud pada pasal ini adalah master plan pasar kota payakumbuh Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas ## Pasal 9 IPTU yang diberikan bukan merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai syarat bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya ditempat yang telah diberikan izin. Pasal 1O Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Persyaratan dalam pengajuan IPIU harus melampirkan seluruh dokumen yang telah ditentukan. Ayat {3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup je1as. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dituangkannya hasil kesepakatan dalam akta autentik dihadapan notaris bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum pada seluruh pihak. Pasal 17 Cukup jelas ## Pasal 18 Ayat (1) Kerjasama yang dilaksanakan mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang Kerjasama Daerah. Ayat (21 Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 2 1 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Contoh : Dengan dikeluarkannya Perda ini, perpanjangan IP?U bagi pelaku usaha yang IPTUnya masih berlaku akan diajukan setiap 3 (tiga) tahun. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Pengalihan IPTU kepada ahli warisnya mengacu pada tata cara penerbitan Izin sebagaimana dimasud pada pasal 10 Perda ini. Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 3 1 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR..II