PERATURAN BUPATI MA Nomor 15 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN (berlaku 12 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 10 Seri C);
MEMUTUSKAN:
BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERHUBUNGAN PADA DINAS
Menetapkan : PERATURAN PERHUBUNGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Perhubungan yang selanjutnya disingkat UPT Perhubungan adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Perhubungan pada Dinas.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Perhubungan pada Dinas.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 3
UPT Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
- a. UPT Perhubungan Pujon;
- b. UPT Perhubungan Singosari;
- c. UPT Perhubungan Tumpang;
- d. UPT Perhubungan Kepanjen;
- e. UPT Perhubungan Gondanglegi;
- f. UPT Perubungan Turen;
- g. UPT Perubungan Pagak; dan
- h. UPT Perhubungan Dampit.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 4
UPT Perhubungan Pujon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Pujon;
- b. Kecamatan Ngantang; dan
- c. Kecamatan Kasembon.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 5
UPT Perhubungan Singosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Singosari;
- b. Kecamatan Karangploso;
- c. Kecamatan Lawang; dan
- d. Kecamatan Dau.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 6
UPT Perhubungan Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Tumpang;
- b. Kecamatan Pakis;
- c. Kecamatan Jabung; dan
- d. Kecamatan Poncokusumo.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 7
UPT Perhubungan Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Kepanjen;
- b. Kecamatan Kromengan;
- c. Kecamatan Sumberpucung;
- d. Kecamatan Wonosari;
- e. Kecamatan Ngajum;
- f. Kecamatan Wagir; dan
- g. Kecamatan Pakisaji.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 8
UPT Perhubungan Gondanglegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Gondanglegi;
- b. Kecamatan Bululawang;
- c. Kecamatan Tajinan; dan
- d. Kecamatan Pagelaran.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 9
UPT Perhubungan Turen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Turen;
- b. Kecamatan Wajak; dan
- c. Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 10
UPT Perhubungan Pagak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Pagak;
- b. Kecamatan Kalipare;
- c. Kecamatan Donomulyo;
- d. Kecamatan Gedangan; dan
- e. Kecamatan Bantur.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 11
UPT Perhubungan Dampit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Dampit;
- b. Kecamatan Tirtoyudo; dan
- c. Kecamatan Ampelgading.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 12
- (1) UPT Perhubungan merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Penyelenggaraan Terminal dan Perparkiran.
- (2) UPT Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13
- (1) Susunan Organisasi UPT Perhubungan terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Urusan Terminal;
- d. Pelaksana Urusan Perparkiran; dan
- e. Pelaksana Urusan Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Perhubungan pada Dinas, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi UPT Perhubungan

## Pasal 14

UPT Perhubungan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional pada bidang penyelenggaraan terminal dan perparkiran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada wilayah kerja tertentu; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, UPT Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan teknis operasional penataan dan pengaturan tingkat pelayanan terminal penumpang maupun barang;
- b. pelaksanaan teknis operasional penataan lokasi dan pengaturan tingkat pelayanan parkir serta melaksanakan penarikan dan pengawasan di lokasi parkir;
- c. pelaksanaan teknis operasional lalu lintas, angkutan serta pengawasan pengendalian terhadap pengguna jalan;
- d. pengoordinasian teknis di bidang perhubungan dengan instansi dan/atau pihak yang terkait di wilayah kerja; dan
- e. pelaksanaan administrasi umum.

Bagian Kedua Kepala UPT

## Pasal 16

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin UPT Perhubungan dalam pelaksanaan tugas teknis operasional penyelenggaraan terminal dan Perparkiran;
- b. mengoordinasi teknis di bidang perhubungan dengan instansi dan/atau pihak yang terkait di wilayah kerja UPT Perhubungan;
- c. mengambil langkah-langkah efektif dalam menanggulangi setiap kejadian mendadak yang berpotensi mengganggu keselamatan dan kelancaran pengguna jalan;
- d. mengawasi dan melaporkan kondisi aset Dinas yang meliputi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung;
- e. menyelenggarakan urusan ketatausahaan pada UPT Perhubungan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 17

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan, serta pelaporan dan evaluasi tugas UPT Perhubungan;
- b. menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Pelaksana Urusan

## Pasal 18

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.
- (2) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Pelaksana Urusan Terminal;
- b. Pelaksana Urusan Perparkiran; dan
- c. Pelaksana Urusan Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 19

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 20

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 21

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPT Perhubungan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 22

Pembiayaan UPT Perhubungan pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 24

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 4/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG, ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 15 Seri C

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN


KETERANGAN:

: GARIS KOMANDO

: GARIS KOORDINASI

BUPATI MALANG, ttd.

## H. RENDRA KRESNA