Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 2005 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUP A TEN T ABALONG T AHUN 2009 - 2014 DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABALONG, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERA TURAN BUP A TIT ABALONG
NOMOR 13 T AHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUP A TEN T ABALONG T AHUN 2009 - 2014
DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- Menimbang mtst dan program terhadap Rcncana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rcncana
- a. bahwa dalam rangka menetapkan YLSL, bupati terpilih serta penjabaran/pelaksanaan Tabalong Tahun 2005-2025, perlu menyusun Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan PasP.I 19 aynt (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistcm Perencanaan Pembangunan Nasional bah-wa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dcn~an Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimuksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009- 2014;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- ,.., .). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistcm Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta11Un 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Reputlik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tcntang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6X. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Menetapkan
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lem· oaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4578);
- 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembnagunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahtm 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
MEMUTUSKAN:
PERA TURAN BUP ATI TENT ANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TABALONG T AHUN 2009-2014.
Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Taba1ong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
)
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tabalong untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong.
7. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong.
Pasal2
- (1) RPJMD tahun 2009-2014 merupakan penjabaran drui visi, misi dan program Bupati hasil pemilihan yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2008.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk :
- a. Penyusunan Rencana Strategis SKPD;
- b. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Pasal 3
- (1) SKPD dalan1 melaksanakan program RPJMD dituangkan dalam rencana stratcgis SKPD dan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja SKPD.
- (2) SKPD dalam menyusun rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (I ) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA.
- (3) BAPPEDA memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan rencana strategis SKPD.
Pasal 4
- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAPPEDA.
- (1 ) Pengendalian oleh BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mcliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan.
- (2) Evaluasi oleh BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :
- a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokurnen rencana pembangunan daerah;
- b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
Pasal 6
Dokurnen RPJMD Tahun 2009-2014, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratura.n Bupati 1111 dengan penempatannya dalam Berita Daera.h Kabupaten Tabalong.


Ditetapkan di Tanjung,

ktober 2009

. RACHMAN RAMSYI

BUPATI TXBALONG,

Diundangkan di Ta.njung,


BERITA DAERAH KABUPA TENT ABALONG TAHUN 2009 NOMOR 140