Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Und g Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Menetapkan
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1
- ( 1 ) Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 2
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, Penangkapan, Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan, budi daya perikanan dan peternakan untuk membantu Bupati dalarn menyelenggarakan pemerintahan d7ab
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3
Pasal 3
( 1 ) Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :
- a. Sekretariat membawahkan :
- 1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian Program Pelaporan; dan
- 3) Subbagian Umum dan Keuangan.
- b. Bidang Pertanian, membawahkan:
- 1) Seksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Aneka Tanaman;
- 2) Seksi Bina Usaha Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- 3) Seksi Penyuluhan.
Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
- 1) Seksi Ketersediaan Pangan;
- 2) Seksi Kewaspadaan Pangan, Gizi dan Penganeka Ragaman Konsumsi Pangan; dan
- 3) Seksi Seksi Distribusi dan Harga Pangan.
Bidang Perkebunan, membawahkan:
- 1) Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan;
- 2) Seksi Pengawasan, Pengujian, Perlindungan, Perkebunan; dan
- 3) Seksi Penyuluhan Perkebunan.
- e. Bidang Penangkapan, Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan :
- 1) Seksi Penangkapan Ikan, Pengawasan Kelautan dan Perikanan;
- 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Budidaya Perikanan, membawahkan:
- 1) Seksi Benih dan Pakan;
- 2) Seksi Kawasan dan Kesling Ikan; dan
- 3) Seksi Produksi Usaha Budidaya.
- g. Bidang Petemakan, membawahkan:
- 1) Seksi Pengawasan dan Bina Usaha Petemakan;
- 2) Seksi Penerapan Teknologi dan Pengembangan Petemakan; dan
- 3) Seksi Kesehatan Kesmavet.
H=r h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Pasal 4

- ( 1 ) Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas memvalidasi, mempromosikan, memimpin, mengkoordinasikan, serta menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, Penangkapan, Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan, budi daya perikanan dan petemakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. memvalidasi setiap prosedur dan mekanisme penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya agar dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik;
- b. mempromosikan potensi sumber day a dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya;
- c. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidangnya;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat dan bidang-bidang; dan
- e. menetapkan dan mensosialisasikan setiap kebijakan dalam rangka penyelenggara urusan pemerintahan dibidangnya.


## Bagian Kedua Sekretaris Pasal 5

- ( 1 ) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. mengoordinasikan kegiatan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja), program, dan anggaran Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- d. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- e. mengoordinasikan penyusunan peraturan perundang­ undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- h. mengoordinasikan Pelaporan Kinerja/LAKIP, LPPD, dan pelaporan pelaksanaan lainnya sesuai tugas fungsi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan; dan
1. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.

## Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian Pasal 6

Dalam melaksanakan sebagian tugas sekretaris yang berkaitan dengan koordinasi pelak anaan tugas, pembinaan, dan


pemberian dukungan pelayanan administrasi dan kepegawaian, maka Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi : bidang hukum Hukum dan

- a. menerima, membaca, meneliti, mengadakan dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan;
- b. mengarsipkan surat masuk sesuai dengan penataan pengarsipan;
- c. menerima dan menyesuaikan konsep surat sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
- d. mengharmonisasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- e. mengkaji ulang dan menganalisis rancangan produk hukum daerah yang diajukan oleh bidang-bidang;
- f. memfasilitasi pengajuan naskah dinas dalam bentuk produk hukum;
- g. memfasilitasi pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelau tan dan Perikanan.

## Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Pasal 7

Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja tahunan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- b. melaksanakan pembuatan laporan dan mengevaluasi kegiatan kerja tahunan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- c. melaksanakan penyimpanan bahan penyusunan data dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program kerja Dina, =r Kelautan dan Perikanan;
- d. mengolah dan menyajikan data dan informasi terkait pengelolaan pembudidayaan ikan
- e. menyusun kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan sesuai peraturan perundang-undangan
- f. menganalisis kebutuhan pengembangan prasarana pengelolaan pembudidayaan kelancaran tugas sarana dan ikan untuk
- g. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan sesuai peraturan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


## Paragraf 3

## Seksi Kawasan Kesehatan Lingkungan Ikan

## Pasal 24

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Budidaya Perikanan, Kepala Seksi Kawasan Kesehatan Lingkungan lkan mempunyai fungsi :

- a. menyusun konsep perumusan kebijakan tentang penertiban SIUP, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan !Kan (TPUPI), Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH)
- b. menyiapkan konsep dokumen SIUP pembudidayaan ikan
- c. menyiapkan dokumen Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)
- d. menyiapkan dokumen Tanda Pencatatan Kapa! Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH)
- e. menyiapkan sistem Iayanan data dan informasi penertiban SIUP, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan lkan (TPUPI), Tanda Pencatatan Kapa! Pengangkutan Ikan Hidup (TPKPIH)
- f. melaksanakan pengawasan usaha pembudidaya ikan dalam rangka penertiban usaha perikanan
- g. merencanakan penataan sentra usaha pembudidayaan ikan kecil sesuai pedoman yang ada
- h. melaksanakan bimbingan teknis dan layanan kesehatan ikan dan lingkungan; dan
1. melaksanakan tugas lai yang diberikan oleh atasan.


## Bagian Keenam Bidang Ketahanan Pangan Pasal 25

- ( 1 ) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , Kepala Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. merumuskan kebijakan program bimbingan massal dan ketahanan pangan
- b. mengkaji, mengembangkan dan memantau ketersediaan pangan dan distribusi serta penganekaragaman konsumsi pangan.
- c. meningkatkan usaha pencegahan, penanggulangan gejala kekurangan pangan.
- d. melaksanakan pelayanan Teknis dan administrasi Program Ketahanan Pangan;
- e. mengkaji, mengembangkan dan membina pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman Bergizi, distribusi pangan dan Bahan Pangan;
- f. mengkaji, membina dan melaksanakan perhitungan kebutuhan pangan penduduk;
- g. mengkaji, membina dan menghitung persediaan pangan penduduk pada tingkat rumah tangga;
- h. menetapkan pengeluaran dan pemasukan bahan pangan dan hasil bahan pangan asal hewan/ikan;
1. mengembangkan dan membina sistem Agribisnis dan Agroindustri komoditas pangan;
- J. memantau dan melakukan pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bahan tambahan pangan, pemanfaatan metode rekayasa genetika, keadaan mutu dan keamanan pangan serta kewaspadaan pangan dan gizi;
- k. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis pengadaan pengolahan dan distribusi pangan dan bahan pangan;
1. mengkaji, mengembangkan dan membina gerakan penganekaragaman produk olahan bahan pangan berbasis sumberdaya dan budaya 1 kal;
- m. melaksanakan analisis residu bahan kimia pada komoditi hasil penanaman;
- n. mengkaji, merumuskan kebijakan dan memantau harga strategis serta mengembangkan system informasi manajemen pangan;
- o. mengembangkan, membina dan meningkatkan kemandirian kelembagaan pangan;
- p. melaksanakan tugas-tugas pembantu dan pengendalian Program Ketahanan Pangan;
- q. menghimpun, mengolah, menganalisis dan mengimplementasikan hasil pengkajian data ketersedian, stabilitas, peningkatan mutu dan ketahanan pangan; dan
- r. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan Program ketahanan pangan.


## Paragraf 1

Seksi Kewaspadaan Pangan, Gizi Dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Pasal 26

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kepala Seksi Kewaspadaan Pangan, Gizi Dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan survey dan analisis konsumsi pangan yang bermutu, beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- b. menyusun pola konsumsi pangan berbahan baku lokal yang bermutu, beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- c. merencanakan sosialisasi dan promosi pola konsumsi pangan yang bermutu, beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- d. melaksanakan bimbingan teknis tentang pola konsumsi pangan yang bermutu, beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- e. menyusun pengembangan jenis pangan alternatif dan pangan lokal berdasarkan potensi wilayah Kabupaten;
- f. melaksanakan pembinaan penganekaragaman pangan;
- g. menyusun bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pencapaian target konsumsi pangan;
- h. menyusun bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan penganek agaman pangan;
1. melaksanakan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka gerakan penganekaragaman konsumsi pangan serta memasyarakatkan jenis pangan alternative;
- J. melaksanakan pembinaan pengembangan usaha kelembagaan penganekaragaman pangan;
- k. mengolah data penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan masyarakat;
1. melaksanakan pengelolaan teknologi pengolah data kerentanan dan ketahanan pangan;
- m. membuat konsep pendampingan masyarakat rawan pangan;
- n. menyusun bahan koordinasi pengembangan usaha kelembagaan pangan;
- o. menyusun bahan monev penanganan kerawanan pangan;
- p. membuat konsep pengelolaan cadangan pangan di daerah rawan pangan;
- q. menyusun bahan koordinasi pengadaan dan penyaluran cadangan pangan di daerah rawan pangan;
- r. menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana penyaluran cadangan pangan pada daerah rawan pangan;
- s. merencanakan pengawasan pencemaran produk pangan segar;
- t. menyusun bahan koordinasi pengawasan pencemaran produk pangan segar;
- u. menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan pencemaran produk pangan segar;
- v. menganalisis hasil monitoring , evaluasi dan pelaporan pengawasan pencemaran produk pangan segar; dan
- w. menyusun bahan kebijakan operasional kewaspadaan pangan dan gizi.


## Paragraf 2

Seksi Ketersediaan Pangan Pasal 27

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketahanan Pangan, Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

- a. menyusun bahan koordinasi dengan sektor terkait dalam penyediaan infrastruktur ketersediaan pangan;
- b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyediaan pangan dan pengelolaan cadanga pangan pemerintah daerah;
- c. menyusun bahan perumusan kebijakan pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan;
- d. menganalisis hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pangan;
- e. membuat konsep promosi hasil produksi bahan pangan pokok atau pangan lainnya;
- f. menganalisis hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyaluran pangan;
- g. merencanakan pengelolaan cadangan pangan kabupaten;
- h. mengembangkan penguatan peran lumbung pangan;
1. merencanakan pelatihan, bimbingan teknis peningkatan kualitas SDM kelompok tani;
- J. menganalisis hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan cadangan pangan kabupaten; dan
- k. mengkaji, mengembangkan dan membina kelembagaan ketahanan pangan.


## Paragraf 3

## Seksi Distribusi dan Harga Pangan Pasal 28

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketahanan Pangan, Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengkajian, pembinaan dan pemantauan terhadap distribusi, harga kecukupan dan pemerataan pangan;
- b. membuat konsep penyaluran pangan pokok atau pangan Jainnya di daerah;
- c. menyusun bahan koordinasi dengan sektor terkait penyediaan dan penyaluran pangan lainnya didaerah;
- d. menganalisis data referensi pangan lokal;
- e. menyusun sistem dan prosedur penyediaan data yang akurat terkait harga pangan lokal, jumlah, jenis dan masa panen;
- f. merencanakan penyediaan teknologi informasi pengolahan data harga referensi;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait penentuan harga minimum daerah untuk pangan yang tidak ditetapkan oleh pemeintah pusat dan provinsi;
- h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penetapan norma dan tandar distribusi pangan;
1. mengkoordinasi prasarana dan sarana distribusi, stabilitas harga serta kecukupan dan pemerataan pangan; dan
- J. mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi harga kecukupan dan pemerataan pangan.


Bagian Ketujuh Bidang Perkebunan Pasal29

- ( 1 ) Bidang Perkebenunan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang Perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , Kepala Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
- a. melakukan pengendalian perkebunan yang meliputi identifikasi, rehabilitasi, intensifikasi, perluasan dan perernajaan;
- b. menetapkan pohon induk dan Blok Penghasil Tinggi (BPT) , pemilihan dan pelabelan dan atau sertifikasi benih/bibit, pengembangan kebun induk, kaitannya dengan perbenihan dan produksi;
- c. melakukan inventarisasi dan pemanfaatan wilayah usaha perkebunan dan areal perkebunan;
- d. melakukan pembentukan dan pewilayahan areal perkebunan sesuai tata ruang kabupaten;
- e. inventarisasi areal perkebunan dalam kaitannya dengan usaha intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, peremajaan dan perluasan;
- f. menyelenggarakan pengendalian dan pemberantasan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
- g. menyusun pewilayahan, desain dan pengendalian lahan untuk industri primer di bidang perkebunan yang bukan lintas kabupaten;
- h. menyelenggarakan produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil perkebunan;
1. menyusun rencana dan menyelenggarakan pemungutan iuran yang berkaitan dengan pengelolaan perkebunan;
- J. melakukan koordinasi intern dengan bidang lainnya dalam unit kerja dinas;
- k. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- I. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas-tu as lain yang diberikan oleh atasan.


## Paragraf 1 Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan

## Pasal30

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Perkebunan, Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. melakukan identifikasi penetapan sumber benih/blok penghasil tinggi atau bahan tanaman, penangkaran benih dan pelabelan benih / bahan tanaman;
- b. melakukan penyusunan petunjuk teknis tentang pengendalian nama terpadu, pengamatan dan peramalan serta penggunaan pestisida dan peralatan pemberantasan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- c. melakukan bimbingan budidaya tanaman perkebunan;
- d. melakukan pengendalian pengembangan usaha perkebunan dan pengendalian komoditi industri primer perkebunan;
- e. menyelenggarakan bimbingan panen dan pasca panen;
- f. melakukan bimbingan teknis operasional alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan;
- g. menyelenggarakan bimbingan peningkatan produksi dan mutu hasil pengolahan;
- h. menyelenggarakan bimbingan distribusi dan pemasaran hasil;
1. menyusun rencana dan memungut iuran yang berkaitan dengan pengolahan perkebunan; dan
- J. melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 2 Seksi Pengawasan, Pengujian, Perlindungan, Perkebunan

Pasal 31

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Perkebunan, Kepala Seksi Seksi Pengawasan, Pengujian, Perlindungan, Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkandan mengolah data dalam rangka pengawasan, pengamanan perkebunan;
- b. menyelenggarakan pengamanan dan pengamanan kawasan perkebunan;
- c. menyelenggarakan pengamanan dan penggulangan bencana pada kawasan perkebunan;
- d. melakukan pengawasan dan pengamanan pengelolaan hasil perkebunan;
- e. menyelenggaran pengawasan dan pengamanan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari;
- f. melakukan pengawasan dan pengamanan distribusi bahan tanaman hasil perkebunan;
- g. menyelenggarakan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pengelolaan perkebunan;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap exploitasi dan hasil perkebunan;
1. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan, pengamanan perkebunan;
- J. membuat laporan pelaksanaan tugas atasan;
- k. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasa;


I.

mengumpulkandan mengelola

data dalam

rangka penyelenggaraan pengujian dan perlindungan perkebunan;

- m. menyelenggarakan pengujian teknologi tarapan untuk teknologi anjuran;
- n. melakukan pengujian mutu hasil perkebunan;
- o. menyelenggarakan perlindungan, koservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari:
- p. melakukan pengujian dan perlindungan perbenihan perkebunan;
- q. melakukan perlindungan terhadap distribusi bahan tanaman, perkebunan;
- r. melakukan perlindungan retribusi pesisir pantai diluar kawasan suaka alam;
- s. melakukan perlindungan pengelolaan hasil perkebunan;
- t. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengujian dan perlindungan;
- u. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- v. melaksana tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Seksi Penyuluhan Perkebunan Pasal 32

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Perkebunan, Kepala Seksi Penyuluhan Perkebunan mempunyai fungsi :


- a. membimbing pelaksanaan pengelolaan balai penyuluhan Perkebunan;
- b. pembinaan pelaksanaan teknis terhadap para penyuluh perkebunan;
- c. menyelenggarakan koordinasi kegiatan penyuluh;
- d. penilaian balai penyuluhan perkebunan dan penyuluh pertanian teladan;
- e. penataan kelembagaan penyuluh;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- g. merancang dan memfasilitasi pemanfaatan metodologi penyuluhan perkebunan;
- h. merencanakan penerapan teknologi perkebunan;
1. memfasilitasi kebutuhan dan penyebarluasan informasi teknologi perkebunan;
- J. memeriksa dan mengolah laporan seksi dan menyampaikan kepada kepala badan;
- k. menindaklanjuti atau mendisposisi surat-surat yang masuk dibidang kepada kepala seksi sesuai tupoksinya;
- I. memonitoring dan evaluasi kebutuhan informasi teknologi perkebunan;
- m. membuat laporan pelaksanan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

## Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

## Pasal 33

Di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 34

- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas/Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Iebih Ianjut dengan Peraturan Bupati.


## BABV

## TATA KERJA

## Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan.

## Pasal36

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## Pasal37

Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan paling Iambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

## Pasal 38

Setiap unsur di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

## Pasal39

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.


Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal42

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

## BAB VI

## PENDANAAN

## Pasal44

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 45

Pertanggungjawaban program kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.


## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 tentang Togas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Pangan, Kelau tan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.


Ditetapkan di Bolaang Uki

,..­

pada tanggal &lt;:)

Desember 2016

'BUPATI BOLAANG

ONDOW SELATA�

�HE

Diundangkan

di

Bolaang Uki

pada tanggal

\2,

Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN/


BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR IO\_gI'AHUN 2016 TENT ANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TOGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN



- d. mengkaji ulang dan menganalisis program dan rencana kerja tahunan yang diajukan oleh bidang-bidang dalam lingkup Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- e. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Laporan Kinerja/LAKIP, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya;
- f. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- g. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan APBD yang ditetapkan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan bulanan sesuai dengan DPA-Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.

## Paragraf 3

## Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 8

Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- b. mempersiapkan administrasi perjalanan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- c. mengarsipkan bahan penyusunan anggaran rutin untuk kebutuhan barang-barang serta alat tulis kantor kantor secretariat Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- d. mempersiapkan pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas serta pemeliharaan kebersihan kantor dan halaman Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- e. mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan kegiatan acara-acara pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
6. menyusun dan barang/jasa rutin, Sekretariat Dinas Perikanan;dan mempersiapkan rencana kebutuhan perbekalan serta alat tulis kantor Pertanian, Pangan, Kelautan dan f.
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas


## Bagian Ketiga Bidang Pertanian Pasal 9

- ( 1 ) Bidang Pertanian mempunyai melaksanakan kebijakan dan tugas merumuskan serta standarisasi teknis bidang Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , Kepala Bidang Pertanian menyelenggarakan fungsi:
- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Pertanian;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis bidang pertanian;
- c. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan penyuluhan pertanian,
- d. Menyiapkan bahan bimbingan serta pelaksanaan pecegahan, pengendalian dan pemberantasan harna dan penyakit tanaman;
- e. Mengkaji dan menerapan teknologi anjuran dibidang Pertanian;
- f. Menyiapkan kebutuhan dan bimbingan penggunaan sarana dan prasarana pertanian;
- g. Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan keterampilan petugas dan petani;
- h. Melaksanakan koordinasi dan membina hubungan kerja sama dengan dinas/instansi daerah lainnya dalam rangka pengembangan bidang pertanian;
- i. Mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari seksi-seksi;
- J. Melaksanakan pemberian masukan yang diperlukan kepada kepala dinas;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas; dan
1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ kepala dinas.


## Paragraf 1 Seksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Aneka Tanaman Pasal 10

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertanian melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang Pertanian, Kepala Seksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Aneka Tanaman mempunyai fungsi :

- a. merencanakan pelaksanaan bimbingan teknis produksi benih pertanian;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan program padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, tanaman buah, tanaman hias dan tanaman sayuran termasuk pemilihan benih padi varietas unggul bermutu/ bersertifikat dan perlindungan tanaman serta perkembangan data dan pelaporan;
- c. merancang dan mengerjakan bahan penyusunan standar, pedoman, kriteria dan prosedur budidaya padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi kayu, tanaman buah, tanaman hias dan tanaman sayuran;
- d. menyusun bahan sosialisasi dan bimbingan teknis serta rekomendasi penerapan teknologi budidaya padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, biofarmaka, tanaman buah, tanaman hias dan tanaman sayuran;
- e. menyusun bahan evaluasi dan laporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, biofarmaka, tanaman buah, tanaman hias dan tanaman sayuran;
- f. menyusun bahan perumusan kebijakan program budidaya tamanan padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, biofarmaka, tanaman buah dan tanaman sayuran termasuk pemilihan benih/bibit varietas unggul bermutu dan perlindungan tanaman serta perkembangan data dan p laporan;
- g. menyusun program budidaya serta perlindungan tamanan serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian, tanaman bias, biofarmaka, tanaman buah dan tanaman sayuran;
- h. menyusun bahan penyusunan rencana luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi padi, jagung, kedelai, kacang tanab, kacang bijau, ubi kayu dan ubijalar;
1. menyusun bahan sosialisasi dan bimbingan teknis rekomendasipenerapan teknologi budidaya tanaman padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, biofarmaka, tanaman buah, tanaman bias dan tanaman sayuran;
- J. menyusun bahan evaluasi dan laporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya tanaman padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang bijau, ubi kayu dan ubi jalar, biofarmaka, tanaman buah, tanaman bias dan tanaman sayuran;
- k. menyusun bahan perumusan kebijakan pembiayaan dan permodalan serta perkembangan data;
1. menyusun bahan pemantauan dan pengolaban data pembiayaan dan permodalan;
- m. menyusun bahan bimbingan teknis dan bahan evaluasi dan pelaporan pembiayaan dan permodalan;
- n. menyusun bahan paket teknologi budidaya tanaman spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan;
- o. menyusun baban sosialisasi dan bimbingan teknis rekomendasi penerapan teknologi budidaya tanaman dan pengembangan pekarangan;
- p. menyusun penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil; dan
- q. menyusun bahan evaluasi dan laporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya tanaman.


## Paragraf 2 Seksi Bina Usaba Prasarana dan Sarana Pertanian Pasal 1 1

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertanian, Kepala Seks1. Bma U saha Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai furigsi :

- a. menganilisis rekomendasi dan penerbitan izin usaha pe ran: penyediaan layanan
- b. menyusun bahan-bahan kebijakan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- c. menyusun dan memberikan bimbingan penerapan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur penanganan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- d. menyusun bahan untuk memberikan dan mengevaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
5. dan alat e. menyusun bahan untuk memberikan bimbingan petunjuk dan penerapan standar unit pengolahan, transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil;
- f. menganilisis penyediaan lahan pertanian;
- g. merencanakan pembangunan jaringan irigasi tersier;
- h. menyusun program pendayagunaan sumber lahan dan air, rehabilitasi dan optimasi lahan dan air serta kelembagaan;
1. menyusun bahan perumusan kebijakan, standar, pedoman, kriteria dan prosedur pendayagunaan sumber lahan dan air, rehabilitasi lahan dan air serta kelembagaan termasuk perkembangan data;
- J. merancang standar, pedoman, kriteria dan prosedur pendayagunaan sumber lahan dan air, dan rehabilitasi dan optamasi lahan dan air, serta kelembagaan;
- k. mengidentifikasikan sumber lahan, rehabilitasi dan air, merencanakan pelaksanaan SID serta membuat konsep pembuatan regulasi status lahan;
1. merencanakan dan menyusun bahan bimbingan teknis pendayaguanaan sumber lahan dan air, rehabilitasi lahan dan air serta kelembagaan;
- m. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pendayagunaan lahan dan air;
- n. menyusun bahan-bahan kebijakan penanganan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil;
15. dan alat o. menyusun bahan untuk memberikan bimbingan petunjuk penerapan standar unit pengolahan, transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil;
- p. menyusun bahan untuk memberikan bimbingan penerapan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil;
- q. menyusun bahan untuk memberikan bimbingan dan petunjuk penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyi anan dan kemasan hasil;
- r. menyiapkan bahan penetapan kebutuhan benih, pupuk, alsintan dan sarana pengendalian organisme penganggu tumbuhan;
- s. merancang dan merencanakan pengendalian serangan OPT pertanian;
- t. merencanakan pembangunan jalan usaha tani;
- u. merencanakan penetapan kebutuhan benih, pupuk, alsintan dan sarana pengendalian organisme penganggu tumbuhan;
- v. menyusun pedoman inventarisasi jenis dan merk pupuk, alat dan mesin pertanian, pestisida yang terdaftar, serta penilaian izin usaha; dan
- w. merancang dan menganalisis penanganan gangguan usaha pertanian.



## Paragraf 3 Seksi Penyuluhan Pasal 12

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertanian, Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. menginventarisir dan menyusun data dasar sdm penyuluhan dan data potensi wilayah;
- b. melaksanakan koordinasi kegiatan program dan programa penyuluhan
- c. memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan tingkat kabu