Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
PERATURAN BUPATI TABALONG Nomor 07 Tahun 2014 tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENYELENGGARA JAMINAN TABALONG SEHAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOM OR 07 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENYELENGGARA JAMINAN TABALONG SEHAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Jaminan Tabalong Sehat dan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penganggaran jaminan kesehatan dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan atau pemberian iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dianggarakan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) jenis belanja bantuan sosial, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong Tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Penyelenggara Jaminan Tabalong Sehat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2013 ten tang Perubahan . . Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2010 ten tang Pembentukan Unit Penyelenggara Jaminan Tabalong Sehat;
Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENYELENGGARA JAMINAN TABALONG SEHAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENYELENGGARA JAMINAN TABALONG SEHAT .
Pasal 1
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun Pembentukan Unit Penvelenggara Jaminan Tabalong Sehat (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Penyelenggara Jaminan Tabalong Sehat (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal

Penandatangan: BUPATI H ANANG SYAKHFIANI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung tanggal 25 Julí pada

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, H MARZUKI HAKIM BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 113 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (berlaku 28 Juli 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. kegiatan investasi;
- b. bahwa untuk lebih mempercepat peningkatan kegiatan investasi di seluruh daerah dipandang perlu mempermudah pelayanan investasi di daerah;
- c. bahwa berhubung hal-hal tersebut ditas, maka dipandang perlu mengadakan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Bedrijfsreglementering Ordonnantie 1934 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
Mengingat : 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal;
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
Pasal I
Menambah Pasal 21 a dalam
Pasal 21
- (1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka penanaman modal dalam negeri tertentu, baik berdasarkan atas kewenangannya sendiri maupun atas dasar kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri-Menteri yang membina bidang usaha dan Menteri lainnya, dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Dalam rangka pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menugaskan Ketua Badan Penanaman Modal Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta memperhatikan kesederhanaan, kemudahan, dan kecepatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2001 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1987 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION FOR MARKETING INFORMATION AND TECHNICAL ADVISORY SERVICES FOR FISHERY PRODUCTS IN THE ASIA PACIFIC REGION (INFOFISH) (berlaku 5 Januari 2001)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1987 Pemerintah Republik Indonesia telah menjadi Pihak pada Agreement for the Establishment of the Intergovernmental Organization for Marketing Information and Technical Advisory Services for Fishery Products in the Asia Pacific Region (INFOFISH) ;
- b. bahwa keanggotaan pada INFOFISH tersebut pada huruf a mewajibkan Pemerintah Indonesia membayar kontribusi yang ternyata telah memberatkan Anggaran Negara.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf b, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1987 tentang Pengesahan Agreement for the Establishment of the Intergovernmental Organization for Marketing Information and Technical Advisory Services for Fishery Product in the Asia Pacific Region (INFOFISH) ;
Mengingat : ________________
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1987 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION FOR MARKETING INFORMATION AND TECHNICAL ADVISORY SERVICES FOR FISHERY PRODUCT IN THE ASIA PACIFIC REGION (INFOFISH) .
Pasal 1
Mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1987 tentang Pengesahan Agreement for the Establishment of the Intergovernmental Organization for Marketing Information and Technical Advisory Services for Fishery Products in the Asia Pacific Region (INFOFISH) .
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Januari 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 5 Januari 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJOHAN EFFENDI.

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Hukum, B.P. Silitonga
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 88 Tahun 2001 tentang No Description (berlaku 16 Juli 2001)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak asasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan dari tuntutan hukum terhadap tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu ;
- b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan dengan surat Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999 dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat Nomor M.PW.07.03.54 tanggal 20 Maret 2001, dipandang perlu memberikan abolisi kepada Sdr. Drs. WIMANJAYA K. LIOTOHE ;
Mengingat :
Pasal 4
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERTAMA :
Memberikan abolisi kepada Sdr. Drs. WIMANJAYA K. LIOTOHE.
KEDUA :
Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap tersangka yang namanya tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.
KETIGA :
Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Jaksa Agung.
KEEMPAT :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ## ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ## MUHAMMAD M. BASYUNI

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI. Kepala Biro Hukum, B.P. Silitonga
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1992 tentang ORGANISASI BIRO PUSAT STATISTIK (berlaku 9 Januari 1992)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pusat Statistik dan untuk dapat lebih menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan yang berkenaan dcngan pengaturan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Biro Pusat Statistik sebagai Lembaga Pemerintah Non-Departemen, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali pengaturan organisasi Biro Pusat Statistik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik;
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI BIRO PUSAT STATISTIK.
Pasal 1
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan organisasi Biro Pusat Statistik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2
Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Biro Pusat Statistik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, selanjutnya diatur dengan Keputusan Presiden.
Pasal 3
Sebelum Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan peraturan pelaksanaannya ditetapkan, semua ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik dan peraturan pelaksanaan yang ada pada saat diundangkan Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku.
Pasal 4
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 1992

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 1992

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 2010 tentang PENUGASAN (berlaku 15 Mei 2010)
Pembukaan
Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja Presiden ke Singapura dan Malaysia pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2010, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat
- 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja ke Singapura dan Malaysia pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2010 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya WAKIL SEKRETARIS KABINET, ttd. Lambock V. Nahattands
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 22 Tahun 1998 tentang IMPOR KAPAL NIAGA DAN KAPAL IKAN DALAM KEADAAN BARU DAN BUKAN BARU (berlaku 21 Januari 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi dan restrukturisasi ekonomi nasional untuk mendrong peningkatan efisiensi industri dalam negeri dan kelancaran arus barang, dipandang perlu untuk membebaskan impor kapal niaga dan kapal ikan dalam keadaan bukan baru dari hambatan-hambatan non tarif;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Impor Kapal Niaga dan Kapal Ikan Dalam Keadaan Baru dan Bukan Baru;
2. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-undang ...
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
MEMUTUSKAN
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG IMPOR KAPAL NIAGA DAN KAPAL IKAN DALAM KEADAAN BARU DAN BUKAN BARU.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Kapal Niaga adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan penumpang dan atau barang;
2. Kapal Ikan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pengangkutan ikan termasuk untuk melakukan suvei atau eksplorasi ikan;
3. Kapal dalam keadaan bukan baru adalah kapal yang pernah dioperasikan di perairan lain diluar Daerah Pabean;
4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
Pasal 2
Perusahaan yang melakukan impor Kapal Niaga dan atau Kapal Ikan dapat bebas mengimpor Kapal Niaga dan atau Kapal Ikan dalam keadaan baru dan bukan baru.
Pasal 3
Impor Kapal Niaga dan atau Kapal Ikan dalam keadaan baru dan bukan baru dilakukan sesuai dengan Ketentuan Umum di Bidang Impor yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Pasal 4
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 2 Pebruari 1998.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 54 Tahun 2000 tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON ECONOMIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LEBANON (berlaku 18 April 2000)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa di Beirut, Lebanon, pada tanggal 12 Agustus 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement on Economic, Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Lebanon, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Lebanon;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON ECONOMIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LEBANON.
Pasal 1
Mengesahkan Agreement on Economic, Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Lebanon, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Beirut, Lebanon, pada tanggal 12 Agustus 1999, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Lebanon yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON ECONOMIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LEBANON.
Mengesahkan Agreement on Economic, Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Lebanon, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Beirut, Lebanon, pada tanggal 12 Agustus 1999, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Lebanon yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2000

Penandatangan: Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BONDAN GUNAWAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 22 Tahun 2009 tentang HARI KONSERVASI ALAM NASIONAL (berlaku 10 Agustus 2009)
Pembukaan
Menimbang
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
HARI KONSERVASI ALAM NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
:
- a. bahwa konservasi alam merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan yang harus terus dilaksanakan dan dipertahankan pada setiap kegiatan dalam upaya perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai sistem penyangga kehidupan;
- b. bahwa dalam upaya menjaga kesinambungan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam upaya memasyarakatkan konservasi alam secara nasional sebagai sikap hidup dan budaya bangsa, perlu menetapkan
Pasal 4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI KONSERVASI ALAM NASIONAL.
PERTAMA
:
Tanggal 10 Agustus ditetapkan sebagai Hari Konservasi Alam Nasional.
KEDUA
:
Hari Konservasi Alam Nasional bukan merupakan hari libur.
KETIGA
: ________________
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,
Dr. M. Iman Santoso
KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2009

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor L7 Tahun 2017 tentang PENUGASAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
Menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2oL4 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4 Nomor 2g2: Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 5601);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN.
Menugaskan wakil presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundaigundangan selama Presiden melaksan.t ur, kunjungan kerjl dan/atau.kenegaraan ke Kerajaan Arab saudi baaa tanggal 2.p slmpai dengan 2l Mei 2oLZ atau sampai dengan tan[[al tiba kembali di tanah air.
- Apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu :egel? ditetapkan suatu kebijakan baru, maka Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan presiden.
- setelah Presiden berada kembali di tanah air, penugasan berakhir dan wakil presiden segera 'melap6rkan pelaksanaan tugas tersebut kepada presiJen.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan peputi Bidang Hukum dan
KEEMPAT
Keputusan Presiden ditetapkan. ini mulai berlaku pada tanggal
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2Ot7

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. JOKO WIDODO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 29 Tahun 2016 tentang PENUGASAN (berlaku 2 September 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PRESIDEN IIEIfUBLIK INDONES IA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG
PENUGASAN WAKIL PRESIDtrN MtrLAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa sehubungan dengan pelaksanaaq kunjungan kerja dan/atau kenegaraan Presiden ke Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Demokrasi Rakyat Laos pada tanggal 2 sampai dengan 7 September 2016, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2OOO tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Ha1 Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2OOO tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Ha1 Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDtrN TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN.
PERTAMA
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksalakar tugas sehari-hari Presiden sebagaimala dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentarg Penugasan Wakii Presiden Melaksanakan Ttrgas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/ atau kenegaraan ke Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Demokrasi Rakyat Laos, pada tanggal 2 sampai dengan 7 September 20 16 atau sarnpai dengan tanggal tiba kembali di talah ajr.
KEDUA: ________________
KEDUA
Keputusan Presiden ditetapkan. ini mulai berlaku pada tanggai
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 SePtember 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. JOKO WIDODO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinYa KEMENTERIAN SEKRtrTARIAT NEGARA RtrPUBLIK INDONtrSIA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan -Deputi Bida:rg Hukum dan undar-rgan,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PENUGASAN (berlaku 31 Oktober 2002)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penandatangan: bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden ke luar negeri mulai tanggal 3 November 2002 sampai dengan 5 November 2002, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut; 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

Penandatangan: 2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;

Penandatangan: 3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri; ## MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 96 Tahun 2001 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (berlaku 1 Agustus 2001)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
-
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
- a. bahwa ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu disempurnakan dengan lebih memperjelas tempat dan waktu tindak pidana (locus dan tempus delicti) pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur dan Tanjung Priok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 38);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.
Pasal 1
Ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
" Pasal 2
Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur dalam wilayah hukum Liquica, Dilli, dan Soae pada bulan April 1999 dan bulan September 1999, dan yang terjadi di Tanjung Priok pada bulan September 1984."
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD M. BASYUNI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2001 tentang HARI NUSANTARA (berlaku 11 Desember 2001)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan nusantara yang memiliki laut terluas, jumlah pulau terbanyak, dan pantai terpanjang kedua di dunia, patut disadari, disyukuri, dan dikelola sebaik-baiknya oleh segenap bangsa Indonesia;
- b. bahwa penetapan Indonesia sebagai negara kepulauan nusantara yang diawali dengan diumumkannya "Deklarasi Djoeanda" pada tanggal 13 Desember 1957 sampai dengan ditetapkannya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa (UNCLOS) 1982 yang mengakui prinsip-prinsip negara kepulauan nusantara (archipelagic principles);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan
Pasal 4
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
3. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa (UNCLOS) 1982;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI NUSANTARA.
PERTAMA : ________________
PERTAMA :
Tanggal 13 Desember ditetapkan sebagai Hari Nusantara.
KEDUA :
Hari Nusantara bukan merupakan hari libur.
KETIGA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2001 tentang ANGGOTAKOMISI PEMILIHAN UMUM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR116 TAHUN 2001
HONORARIUMBAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN
TENTANG ANGGOTAKOMISI PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
- a. bahwa hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sebelum dan sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang sesuai sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan gairah kerja, kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum diberikan honorarium;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DANANGGOTAKOMISI PEMILIHAN UMUM.
Pasal 1
Sebelum dan sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hak keuangan Komisi Pemilihan Umum, kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum diberikan honorarium setiap bulan.
Pasal 2
Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :
1. Ketua dan Wakil Ketua sebesar Rp 14.375.000,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Anggota sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
Pasal 3
Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sejak Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum dilantik.
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Penandatangan: -3 - pada tanggal 17 Oktober 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1999 tentang PENUNDAAN PEMBERLAKUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (berlaku 7 Januari 1999)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia akhir-akhir ini telah mengakibatkan meningkatnya beban rakyat hampir disemua sektor kehidupan;
- b. bahwa untuk meringankan beban sebagian besar rakyat Indonesia dalam kondisi perekonomian yang semakin sulit tersebut, dan setelah memperhatikan dengan seksama berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meninjau kembali pemberlakuan Tarif Dasar Listrik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1998;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Presiden untuk menunda pemberlakuan Tarif Dasar Listrik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1998;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 34);
3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1998 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1998 tentang Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUNDAAN PEMBERLAKUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.
Pasal 1
Tarif Dasar Listrik sebagaimana dimaksud dalam :
- a.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran III Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1998;
- b. Lampiran IV Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1998, ditunda pemberlakuannya sampai dengan saat yang akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Presiden tersendiri.

## Pasal 2

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1, Tarif Dasar Listrik yang berlaku untuk Rumah Tangga Besar (R-3/TR) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Tarif Dasar Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai berlaku dan diperhitungkan untuk pemakaian tenaga listrik dalam bulan Desember 1998.

## Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA


AKBAR TANDJUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL (berlaku 18 Maret 2009)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri Anggota Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional dan penambahan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional serta dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, dipandang perlu untuk menetapkan kembali keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 16 Tahun 1998 tentang PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN JANGLI KALIGAWE SEBAGAI JALAN TOL, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL, SERTA PENYESUAIAN BESARNYA TARIF TOL RUAS JALAN TOL, SRONDOL - JATINGALEH (berlaku 20 Januari 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Jangli - Kaligawe sudah seleseai;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan
Pasal 4
Menetapkan
:
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tangerang - Merak sebagai Jalan Tol, Penambahan Gerbang Tol Mabar pada Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tol serta Tol Berlangganan pada beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol;
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN JANGLI-KALIGAWE SEBAGAI JALAN TOL PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL, SERTA PENYESUAIAN BESARNYA TARIF TOL RUAS JALAN TOL SRONDOL-JATINGALEH.
PERTAMA : ________________
PERTAMA :
Jalan bebas hambatan Jangli - Kaligawe, sebagai bagian dari jalan tol Semarang, sepanjang 9,75 km termasuk jalan penghubung yang terkendali ditetapkan menjadi Jalan Tol.
KEDUA : Tol
Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor untuk Jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagai berikut :
Golongan I :
Sedan, Jip, Pick Up, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4) dan Bus Sedang.
Golongan II-A :
Truk Besar dab Bus Besar, dengan 2 (dua) gandar.
Golongan II-B
:
Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih.
KETIGA :
Penyesuaian tarif tol ruas jalan tol Srondol - Jatingaleh sebagai bagian dari jalan tol Semarang.
KEEMPAT
:
Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol serta penyesuaian tarif tol untuk beberapa ruas jalan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dan diktum KETIGA, ialah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Presiden ini.

KELIMA

## :

Besarnya langganan tol untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan diktum KETIGA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

KEENAM : ________________


KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PENGESAHAN INSTRUMENTS AMENDING THE CONSTITUTION AND THE CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, MINNEAPOLIS, 1998 (INSTRUMEN PERUBAHAN KONSTITUSI DAN KONVENSI PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, MINNEAPOLIS, 1998) (berlaku 30 April 2002)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa di Minneapolis, Amerika Serikat, pada tanggal 6 Nopember 1998, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Instruments Amending the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union, Minneapolis, 1998 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Minneapolis, 1998), sebagai hasil Konferensi yang Memiliki Kekuasaan Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Instruments Amending tersebut dengan Keputusan Presiden;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN INSTRUMENTS AMENDING THE CONSTITUTION AND THE CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, MINNEAPOLIS, 1998 (INSTRUMEN PERUBAHAN KONSTITUSI DAN KONVENSI PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, MINNEAPOLIS, 1998).
Pasal 1
Mengesahkan Instruments Amending the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union, Minneapolis, 1998 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Minneapolis, 1998) yang telah ditandatangani delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Minneapolis, Amerika Serikat, pada tanggal 6 Nopember 1998 yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Instruments Amending dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2002

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 132 Tahun 1998 tentang TENTANG DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk meningkatkan pemanfaatan wilayah udara dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi dan kepentingan nasional, dipandang perlu menyempurnakan susunan organisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil guna; Mengingat 1. 2. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 tentang Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Pasal 4
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 1993 TENTANG DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 1993 NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk meningkatkan pemanfaatan wilayah udara dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi dan kepentingan nasional, dipandang perlu menyempurnakan susunan organisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil guna; Mengingat 1. 2. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 tentang Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 tentang Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, sehingga Pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
:
merangkap Anggota :
Anggota
:
"Pasal 4 Susunan organisasi DEPANRI terdiri dari: a. Ketua Presiden b. Wakil Ketua, merangkap Anggota : Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; c. Sekretaris, Menteri Luar Negeri; Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; 3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 4. Menteri Perhubungan; PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Kepala
Lembaga
Nasional;
1.
2.
5. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Kepala Staf Angkatan Udara."
Penerbangan
Antariksa
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. pada tanggal 20 Agustus 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PDF Create! 4 Trial
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2006 tentang PENUGASAN (berlaku 27 Februari 2006)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja/Kenegaraan ke Brunei Darussalam, Kamboja dan Myanmar mulai tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret 2006 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands