PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 89 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PENGELOLAAN AKHIR SAMPAH BATU MERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 89 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PENGELOLAAN AKHIR SAMPAH BATU MERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka meningkat~n penyelenggaraan tugas pemerintahan d n pembangunan di bidang lingkungan hid p dipandang perlu membentuk unit pelaks a teknis daerah pada Dinas Lingkung m HidupKabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiat m teknis operasional dan penunjang tertentu p3la Dinas Lingkungan Hidup sebagaim 1a ketentuan dalam Peraturan Bupati Balang m Nomor 38 Tahun 2016 ten tang Kedudukt, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan T5ta Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balang tn perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daer
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim 1a dimaksud dalam huruf a dan huruf b pe lu menetapkan Peraturan Bupati tent :1g Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja U 1it Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelola :m Akhir Sampah Batu Merah Kabupaten Balang
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentahg Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu d n Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantjan Selatan (Lembaran Negara Republik Indone &gt;ia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lemballan Negara Republik Indonesia Nomor 4265); I
Menetapkan
- 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PENGELOLAAN AKHIR SAMPAH BATU MERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
- 2 Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4 Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan
- 3 . Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
- 5 Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Batu Merah selanjutnya disebut UPTD TPA Sampah Batu Merah adalah Urit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Batu Merah Kabupaten Balangan.
- 6 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Batu Merah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Batu Merah Kabupaten Balangan\_
- 7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
- 8 Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ularg, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 9 Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle) , yang selanjutnya disingkat TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan\_
- 10 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST , adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
- 11 Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan
Bagian Kesatu Pembentukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Batu Merah Kabupaten Balangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Batu Merah merupakan UPTD Kelas A
BagianKedua Kedudukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) UPTD TPA Sampah Batu Merah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu Dinas Lingkungan Hidup pada
- (2) UPTD TPA Sampah Batu Merah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Bagian Ketiga Tugas Pokok
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
UPTD TPA Sampah Batu Merah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Lingkungan dibidang penanganan / pengelolaan sampah di Kabupaten. Hidup
Bagian Keempat Fungsi
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,UPTD TPA Sampah Batu Merahmempunyai fungsi:
- a pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah /residu dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS 3R) Kabupaten;
- b pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah /residu dari sumber sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce; Reuse dan Recycle (TPS 3R) ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kabupaten;
- C pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- d. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/ pemadatan; penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- e pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) Tempat Pembuangan Sementara ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kabupaten;
- f pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Kabupaten; daya
- g pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan; pengumpulan, pengangkutan; pengolahan dan pemrosesan akhir Tempat Pengolahan Sampah Terpadu ITempat Pengolahan Sampah Kabupaten; dan
- h pelaksanaan dukungan Program Adipura.
Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB III - ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi UPTDTPA Sampah Batu Merah terdiri dari
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
3. b Sub Bagian Tata Usaha;
- C. KelompokJabatanFungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD TPA Sampah Batu Merah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi
Paragraf 1 UPTD TPA Sampah Batu Merah
BAB III - ORGANISASI
Pasal 7
Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a melaksanakan pemilahan \_ pengumpulan dan pengangkutan sampah / residu dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS 3R) Kabupaten;
- melaksanakan pemilahan; pengumpulan dan pengangkutan sampah /residu dari sumber sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS 3R) ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kabupaten;
- C. melaksanakan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- d melaksanakan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- f melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Kabupaten; daya
- e melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) Tempat Pembuangan Sementara (TPS) , Tempat Pengelolaan Sampah Reduce; Reuse dan Recycle (TPS 3R) ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) dan/ atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kabupaten; daya
- g melaksanakan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan; pengolahan dan pemrosesan akhir Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu /Tempat Pengolahan Sampah Kabupaten; dan
- h melaksanakan dukungan Program Adipura; dan
1. melaksanakantugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha
BAB III - ORGANISASI
Pasal 8
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 9
Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut
- a menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b melaksanakan urusan surat-menyurat; kearsipan, dan pelengkapan;
- melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan
- e mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 10
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah
Paragraf 3 Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Ahli
BAB III - ORGANISASI
Pasal 11
Kelompok Jabatan Fungsional /Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan penanganan / pengelolaan sampah dan limbah serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan
BAB III - ORGANISASI
Pasal 12
Kelompok Jabatan Fungsional / Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 13
Apabila tenaga fungsional belum tersedia jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan / atau dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. pada
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional / Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsi pkoordinasi; integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 15
Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 16
Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah bertanggungjawab memimpin; mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 17
Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat waktunya. pada
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 18
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 19
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. pula
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 20
Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah, Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 21
Segala yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD TPA Sampah Batu Merah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah biaya
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan\_
Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. setiap
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Paringin 8gal 20 September 2017

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 20 September 2017

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 89
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

NOMOR 89 TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI BALANGAN

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PENGELOLAAN AKHIR SAMPAH BATU MERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TPA SAMPAH BATU MERAH KABUPATEN BALANGAN

UPTD TPA SAMPAH BATU MERAH KABUPATEN BALANGAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL