PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor - Tahun 2006 tentang PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI PERIKANAN DAN PARIWISATA TERPADU (KIPPT) REGIONAL TIMUR KABUPATEN JENEPONTO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 5 TAHUN 2006
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI PERIKANAN DAN PARIWISATA TERPADU (KIPPT) REGIONAL TIMUR KABUPATEN JENEPONTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO,
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta pariwisata yang tersedia dalam satu konsep pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan kondisi dan situasi lingkungan ekologis guna memicu sektor ekonomi berbasis sumber daya, perlu dilihat dari berbagai aspek, baik aspek biotik, estetika lingkungan, daya dukung, aksessibilitas maupun fungsi kawasan dalam konsepsi rencana tata ruang;
- b. bahwa untuk pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dikembangkan suatu kawasan industri perikanan dan pariwisata yang terpadu untuk menjadi pedoman pemanfaatan ruang sebagai bentuk pengendalian dan
Mengingat
:
dasar pengambilan keputusan dalam mengintegrasikan aktivitas sosial ekonomi masyarakat terutama masyarakat perikanan, sehingga terjadi interkoneksitas dan keseimbangan perkembangan antar wilayah daratan dan lautan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Kawasan Industri Perikanan dan Pariwisata Terpadu (KIPPT) Regional Timur Kabupaten Jeneponto.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LNRI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LNRI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LNRI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan LNRI Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LNRI Tahun 1984 Nomor 76, Tambahan LNRI Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (LNRI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan LNRI Nomor 3330);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LNRI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan LNRI Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan LNRI Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LNRI Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan LNRI Nomor 4356);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LNRI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan LNRI Nomor 4436);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LNRI Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (LNRI Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan LNRI Nomor 3139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (LNRI Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan LNRI Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (LNRI Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan LNRI Nomor 3660);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LNRI Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (LNRI Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan LNRI Nomor 4230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (LNRI Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan LNRI Nomor 4405);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (LNRI Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan LNRI Nomor 4385);
19. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten /Kota;
20. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
21. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
Menetapkan :
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Jeneponto Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 124);
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
dan
BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI PERIKANAN DAN PARIWISATA TERPADU (KIPPT) REGIONAL TIMUR KABUPATEN JENEPONTO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- d. Industri adalah proses pemanfaatan sumber daya alam untuk memperoleh suatu produk tertentu baik produk primer melalui proses biologis maupun produk hasil olahan melalui proses pengolahan / manufaktur;
- e. Kawasan Industri Perikanan dan Pariwisata Terpadu (KIPPT) adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dikelola sebagai industri perikanan dan pariwisata, atas dasar kondisi dan potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Buatan, serta memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pergeseran struktur organisasi ekonomi.
BAB II - LETAK DAN LUAS KAWASAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Kawasan Industri Perikanan dan Pariwisata Terpadu (KIPPT) Regional Timur Kabupaten Jeneponto;
- (2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terletak dalam wilayah administrasi Kelurahan Pabiringa dan Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dengan setting kawasan terletak antara 798540 mT hingga 801890 mT, dan antara 9369084 mU hingga 9369469 mU dengan cakupan luas sekitar 30 hektar;
BAB III - PERUNTUKAN KAWASAN
Pasal 3
- (1) Kawasan Industri Perikanan dan Pariwisata Terpadu (KIPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto;
- (2) Dalam mengelola lahan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dapat memberi izin penggunaan lahan kepada perorangan atau badan hukum dengan tetap
BAB III - PERUNTUKAN KAWASAN
Pasal 4
- (1) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) adalah izin untuk membangun sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka pengembangan industri perikanan dan pariwisata dengan hak tertentu sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Peruntukan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat berupa :
- a. Kantor Badan Pengelola KIPPT;
- b. Jalan dan Jembatan;
- c. Sekolah Pendidikan Kejuruan (bidang studi Kelautan, Perikanan dan Pariwisata);
- d. Sarana dan prasarana Pariwisata;
- e. Sarana dan prasarana Olah Raga Laut dan Pantai;
- f. Tempat Penjualan/Palelangan Ikan;
- g. Hutan Mangrof di Daerah hulu sungai;
- h. Pabrik pengolahan Hasil Laut dan Perikanan serta industri turunannya;
- i. Sarana dan Prasarana penunjang Industri Perikanan meliputi pabrik es, cold storage , stasiun pengisian bahan bakar bagi nelayan dan pasar higienes;
- j. Sarana air bersih;
- k. Puskesmas;
- l. Fasilitas pengelola keuangan mikro;
- m. Unit pengolahan limbah; dan
- n. Pemukiman nelayan;
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penetapan: Ditetapkan di : JENEPONTO Pada Tanggal : 20 JUNI 2006

Penandatangan: BUPATI JENEPONTO H. R A D J A M I L O

Penetapan: Diundangkan di : JENEPONTO Pada Tanggal : 20 JUNI 2006

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO ## Drs. H. IKSAN ISKANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2006 NOMOR 153