Unknown Unknown Nomor 9 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2613 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun. Anggaran 2013, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit Organisasi, antara kegiatan dan antar jenis Belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013, W A
Mengingat
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjarg tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013 b
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962),
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569): 2
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 3
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 4
.
»
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4355):
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 6 .
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir dengan Undarg-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ): 8.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 9
10. Undang-Urdang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indones:a Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), |
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
IL
Republik Indonesia Nomor 4576),
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nesgara Republik Indonesia Nomor 4578):
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambanan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4585):
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4509),
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272):
2. 2D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: 26
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20Oli tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012:
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013:
30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Sen D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 14 Seri D.1):
31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor S5 Tahun 2098 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 18 Seri D.5),
32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2):
33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor li Seri E.6):
34. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 12 Sen E.6),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2011(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 13 Seri E.2):
35. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2):
36. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 20i0 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16 Seri D.3):
37. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 17 Seri D.4),
38. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2010 Nomor 19 Seri D.6),
39. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 20 Seri D.7),
40. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 37 Seri D.28):
3. . Peraturan Daerah Kota Padang Panjang 4i Nomor 22 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 22 Seri E.8):
42. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 1 Seri B.1)
43. Peraturan Dacrah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C.1) "
44. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C.1)
45. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 3 Seri B.1)
46. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 22 Seri C.1) 1
3. X7. Peraturan Daerah Kota Padaug Panjang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kuota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 1 Seri A.1):
48. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tanun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 7 Seri A.2),
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan
WALIKOTA PADANG PANJANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2013.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013 semula Rp. 471.916.720.419,00bertambah sejumlah Rp. 13.728.211.542,17 sehingga menjadi Rp. 485.644.931.961,17 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
| | a. Semula b. Bertambah/(berkurang) | Rp. Rp. | 416.213.359.195,86 1.153.880.164, 14 | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 418.067.239.360.00 | Rp. 418.067.239.360.00 |
| 2. | Pelanja | | | | |
| | & Semula b. | Rp. Rp. | 468.416.720.419,00 | | |
| | Bertambah/(berkurang) 7.221.211.542,17 Jumlah Belanja setelah Perubahan | Bertambah/(berkurang) 7.221.211.542,17 Jumlah Belanja setelah Perubahan | Bertambah/(berkurang) 7.221.211.542,17 Jumlah Belanja setelah Perubahan | Rp. | 475.637 931.961,17 |
| | Surolus/(Defisitj setelah Perubahan | Surolus/(Defisitj setelah Perubahan | Surolus/(Defisitj setelah Perubahan | Rp. | (57.570.692.601,171 |
| 3. | Pembiayaan a. Pererimaan | | | | |
| | 1 Semula 2) Bertambah/(berkurarg) | Ro. Rp. | 55.007.361.223.14 12.574.331.378,03 | | |
| | Jumtah Penerimaan setelah Perubahan | Jumtah Penerimaan setelah Perubahan | Jumtah Penerimaan setelah Perubahan | Rp. | 67.577.692.601.17 |
| | b. Pengeluaran | | | | |
| | 1) Semula 2) | Rp. | 3.500.000.000.00 | | |
| | Bertambah/(berkurang) Rp. 6.507.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Bertambah/(berkurang) Rp. 6.507.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Bertambah/(berkurang) Rp. 6.507.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp. | 10.007.000.000,00 |
| | Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan | Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan | Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan | Rp. | 57.570.692.601,17 |
Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 1
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
Rp.
36.750.682.744,86
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
1.077.520.376,14
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
Rp.
37.828.203.121,00
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
Rp.
341.008.211.965,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
19.407.674,09
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
Rp
341.027.619.639,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
|
- 1) Semula
Rp.
39.154.464.486,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
56.952.114,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah
Rp. 39.211.416.600,00
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis Pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula
Rp.
4,066,000,000.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
12,500,000.00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
Rp.
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula
Rp.
5,025,175,000.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
89,785,000.00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan
Rp.
Cc. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang dipisahkan
- 1) Semula
Rp.
5,164,820,744.86
- 2) Beriambah/(berkurang)
Kp.
(1,043,577,623.86)
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah
Rp.
- yang dipisahkan
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1) Semuia
Rp.
22,494,687,000.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
2,018,813,000.00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan
Rp.
4,078,500,000.00
5,114,960,000.00
4,121,243,121.00
24,513,500,000.00
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b b terdiri dari jenis
Pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
- 1) Semula
Rp
15,429,002,965.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
59,407,674.00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan
Rp
Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
Rp
302,846,549,000.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
-
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
Rp
Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula
Rp
22,132,660,000.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
-
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan
Rp.
15,488,410,639.00
302,846,549,000.00
22,732,660,000.00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
- a Hibah
- 1) Semula
Rp
622,000,000.00
- 2) Bertambah/(berkurangj
Rp
-
Jumlah Hibah setelah perubahan
Rp.
622,000,000.00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- 1) Semula
Rp
9,395,058,646.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
103,545,354.00
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan
Rp.
9,493,604,6000.00
- c Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula
Rp
28,044,774,240.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
575,406,760.00
Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya
Rp
28,620,181,000.00
- d Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya :
- 1) Semula
Rp
1,092,631,600.00
- 2) Bertambah/(berxurang)
Rp
-
Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya
Rp
1,092,631,600.00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung a'
- 1) Semula
Rp.
223,219,488,527.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
6,440,097,080.17
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Peru -
bahan
Rp.
229,659,585,607.17
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp.
245,197,231,892.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
205,707,702.00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan
Rp.
245,402,939,5M.00
3
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri dari
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja : b
jenis Belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp.
200,477,988.527.00
- 2) Bertambah/ (berkurang) /
Rp.
(1,029,181,896.00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp.
199,448,8065,631.00
- b. Belanja Hibah
- 1) Semuta
Rp.
16,076,000,000.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(2.913,000,000.00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
Rp.
12,163,000,000.60
- Cc. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula
Rp.
4,165.500,000.00
- 2) Bertarahah/Iberkurang)
Rp.
(16,100,000.00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial
setelah
Rp.
4,149,400,000.00
Perubahan
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
- 1) Semula
Rp.
509,000,090.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah
Rp.
500,000,000.0D
Perubahan
- b. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula
Rp.
2,000,000,000.00
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp.
11,162,581,541.17
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan
Rp.
13,162,581,541. 17
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp.
46,008,965,300.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(2,246,170,700.00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp.
43,762,794,600.00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula
Rp.
102,613,097,245.00
- 2) Bertambah (berkurang) hj B
Rp.
5,183,028,164.00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
Rp.
107,796,125,409.0
Perubahan
IX
SS
IP
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
Rp.
96,575,169,347.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(2.919,945,567.00)
Jumlah Belanja Moda setelah Perubahan
93,655,223,780.00
Rp.
Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah
- 1) Semula
Rp.
55,003,361,223.14
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
12,574,331,378.03
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp.
67,577,592,601.17
Pengeluaran sejumlah
- 1) Semula
Rp.
3,5C0,000,202.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
6,507,000,000.00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp.
10.007,600,000.00
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pem
biayaan :
SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah :
- 1) Semula
Rp.
55,003,361,223.14
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
12,574,331,378.03
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
Rp.
67,577,692,601.17
setelah Perubahan
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bterdiri dari jenis Pem -
biayaan :
- a. Penyertaan Modal ( investasi | Pemerintah Daerah sejumlah
- 1) Semula
Rp.
3,500,000,000.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
'-
Rp.
6,507,000,000.00
Jumlah Penyertaan Modal ( investasi | Pemerintah
Daerah setelah Perubahan
Rp.
10,007,690,000.00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

| Lampiran I | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran U | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan aan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan dan organisasi. |
| Lampiran INI | Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, |
| Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program, dan Kegiatan: |
| Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, |
| Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan, |
| Lampiran VII | Kegiatan Tahun Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini. |
| Lampiran VIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |
| Lampiran IX | Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah. |

## Pasal6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di

:

Padang Panjang

pada tanggal

:

6 November 2013

## WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

## HENDRI ARNIS

Diundangkan di :

Padang Panjang

:

6 November 2013

pada tanggal

- Na SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

1.

dto

## BUDI HARIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013 NOMOR 9 SERI. A3