PERATURAN BUPATI MA Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 t.cntang Peru.bah.an lwiua Atas Pcra.tunul. Menteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengeloJaan Keuangan Daerah serta Pasa.l 42 ayat (1) Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 39 Tahun 20 l '.2 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tent.ang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantua.n Sosia1 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa scbee11i pctaksanaan ketcntua.n Pasal 133 ayat (3\ dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 t.cntang Peru.bah.an lwiua Atas Pcra.tunul. Menteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengeloJaan Keuangan Daerah serta Pasa.l 42 ayat (1) Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 39 Tahun 20 l '.2 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tent.ang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantua.n Sosia1 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatauaahaan, Pert.anggungjawaban dan Pelaporan , serta Monitoring dan Evaluasi Pembcrian Hi~ Bantuan Sosial., Bantu.an Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbon.do Tahun Anggaran 2014.
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
t\
t••
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomoir 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tamba.han Lembaram Negara Republilc Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahwi 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41-355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahwi 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahwi 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 JNomor 59, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor '33 Tamm 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Uadang-Unda.ng Nomor 40 Tahun 2004 ten.tang Siatem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara. Republic lndonesia Nomor 4456J;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. IO. Undang-Undang Nomor Il Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (J.embaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lemberan Negara Republik Indonesia 'tahun 20 l l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia. 'tahun 20 l l NTomot' 10 l, 'rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerinta.h Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Unang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia. 'rahun l g86 Nomor 24, 'ra.mbaban. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4578\;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia. 'Tahun. 2007 Nomot 82, Ta.mbaban. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 JNomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4741\;
19. Pera tu.ran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
20. Peraturan Pcmerint.ah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hiooh Dae-rah \Lembaran Negara Repu.b\ik lndone~a Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Baramg/Jasa Pemerintah s.ebagaitruuta tel.ah bebet'&amp;l)&amp; kali. diu.bah, temkhi.r dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2012 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pe~\o\aan Keuangan Daerah. sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantu.an Sosial Yang Benru.mber Dari Angganm Pcnda.patan Dan Belanja. Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Talhun 2012;
-
4
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 ten tang Pedom.an Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Li.ngkun.gan Kementerian Oalsm Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 41 );
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Ped&lt;&gt;man Penyue.unan An~ Pendapatzn dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang 5usunan Organisasi dan 1'ata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 1'amm 2011 Nomor 16).
: PBRATURAJI BUPATJ TEJITAJIC TATA CARA PBIIGAIIGGARAII, PBLAKSARAAII DAIi PBRATA1JS&amp;BAAR, PBRTANGGUlfGJAWABAR DAIi PBLAPORAII, BERTA 1IOtft'I01U1IG 1&gt;1111 WIA'UJAR PmlB1!,IU.UI BJB~, BAJITUAII SOSIAL, BAIITUAlf KSUAlfGAN, BELAJIJA TIDAK TBRDUGA DAll PBIIOBLUARAII PBIIBIAY.AAII' YARG BERSUIIBER DARI ARGO.ARA.JR PBIIDAPATAK DAIi BBLAIIJA DABRAII KABUPATBB adTOBOtlDO TAIIUII AIIGGARAJI 2014. Mepetapkap
-
BAB I - KETEIITUAK tJJIU'II
Pasal 2
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 dapa.t hero.pa uang ata.u barang.
- (3) Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalsm bentuk uang.
BABm IIIBAII
BapanKe•m
Umam.
Paul4
- ( 1) Pemerintah Daerah dapat memlberikan hi bah sesuai kemampuan .keuangan Daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1), dilakukan setelah memprior:itaskso 9C1Denubso belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dilmaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menunjang pencapaian sass.ran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana di.maksud pada ayat (1), memenuhl Jcriteria paling sedildt :
9
- a. secars. spesifik, peruntukannya telah ditet:apkan;
- b. tidak wajib, tidak mengikat da:n tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. memenuhi persyaratan sebagai Penerima Hibah.
4. (51 Kriteria tidak teros menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b, diartikan bahwa Penerima Hibah tidak dapat menerima hibah kembali daJaD'.l APBD tahun anggaran berkenaan setelah menerima hibah.
5. l6) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (5} adalah, apabila ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus.
- (7) Telmis pelaksanaan pemberian hibah disesuaikan dengan petunjuk telmis yang diatur secara tersendiri yang disusun oleh SKPD yang membidangi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pual5
Hibah dapat diberikan kepada:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Masyarakat; dan/ata.u
- e. Organisasi kemasyarakatan.
Pua16
BAB I - KETEIITUAK tJJIU'II
Pasal 5
- \2) Hibah kepada Pemerintah Daerab Lainnya sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru basil pemekaran daerah sebagairnana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3\ Hi.bah kepeda Pet"USabaan Daemh sebagaimana climaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka penerusan hibah yang diterirna oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (4) Hibah kepada Masyarakat sebagaimana dirnaksud daJam Pasal 5 bun.if d diberikan kepada KeJompolc Orang yang memilik:i kegiatan t-ertentu dslam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaant kesenian, ada't istiaaat, aan keo\ahragaan non› profesional yang berkedudukan dan melakukan kegiatannya di dalain wilayah Kabupaten Situbondo.
- (5) Kelompok Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal ini tennasuk pula :
- a. Rukun Tetanga (RT\;
- b. Rukun Warga (RW);
- c. Sadan Keswadayaan Masyarakat;
- d. Lembaga Nirlaba.
- (6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakat.an t\Cbagaimana dnnak~d da\am Pa-1 5 bunn e, diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang·undangan yang berkedudukan dan melakukan kegiat.annya di dalain wilayah Kabupaten Situbondo.
7. \7) Hibah Kcpada Organi~ ~tan. udak diperkenankan digunakan untuk membiayai kegiatan keola.hragaan yang bersifat profesional.
Pual7
BAB I - KETEIITUAK tJJIU'II
Pasal 6
- (1) Hibah kepada Masyarakat sehagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
Pasal 133
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
t\
t••
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomoir 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tamba.han Lembaram Negara Republilc Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahwi 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41-355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahwi 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahwi 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 JNomor 59, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor '33 Tamm 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Uadang-Unda.ng Nomor 40 Tahun 2004 ten.tang Siatem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara. Republic lndonesia Nomor 4456J;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. IO. Undang-Undang Nomor Il Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (J.embaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lemberan Negara Republik Indonesia 'tahun 20 l l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia. 'tahun 20 l l NTomot' 10 l, 'rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerinta.h Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Unang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia. 'rahun l g86 Nomor 24, 'ra.mbaban. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4578\;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia. 'Tahun. 2007 Nomot 82, Ta.mbaban. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 JNomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4741\;
19. Pera tu.ran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
20. Peraturan Pcmerint.ah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hiooh Dae-rah \Lembaran Negara Repu.b\ik lndone~a Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Baramg/Jasa Pemerintah s.ebagaitruuta tel.ah bebet'&amp;l)&amp; kali. diu.bah, temkhi.r dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2012 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pe~\o\aan Keuangan Daerah. sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantu.an Sosial Yang Benru.mber Dari Angganm Pcnda.patan Dan Belanja. Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Talhun 2012;
-
4
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 ten tang Pedom.an Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Li.ngkun.gan Kementerian Oalsm Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 41 );
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Ped&lt;&gt;man Penyue.unan An~ Pendapatzn dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang 5usunan Organisasi dan 1'ata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 1'amm 2011 Nomor 16).
: PBRATURAJI BUPATJ TEJITAJIC TATA CARA PBIIGAIIGGARAII, PBLAKSARAAII DAIi PBRATA1JS&amp;BAAR, PBRTANGGUlfGJAWABAR DAIi PBLAPORAII, BERTA 1IOtft'I01U1IG 1&gt;1111 WIA'UJAR PmlB1!,IU.UI BJB~, BAJITUAII SOSIAL, BAIITUAlf KSUAlfGAN, BELAJIJA TIDAK TBRDUGA DAll PBIIOBLUARAII PBIIBIAY.AAII' YARG BERSUIIBER DARI ARGO.ARA.JR PBIIDAPATAK DAIi BBLAIIJA DABRAII KABUPATBB adTOBOtlDO TAIIUII AIIGGARAJI 2014. Mepetapkap
-
Pual 1
Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupa.ti Situbondo dan Pet"angkat D~ sebagai unsur l}Cnye~ Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. 5 . Sekretaria Daecah adeJah Sekretarig D~mh Kabu.98,ten Situbondo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguma Anggaran/Barang.
7. 7 . Satl 1sn Kerja Pcn.gelola. Keua.ngan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Barang, yang juga melaksanakan \_ pengclolaan keuangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Situbondo.
9. Inspe.ktorat adalah lnspektorat Kabupaten Situbondo.
10. Dinas Pengelolaan Keuangan Dae 1 rah, yang selanjutnya disebut DPKD adalah DPKD Kabupaten Situbondo.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat 1'APD admah tim y ang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalarn penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lai:nnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangka.t Desa. sebagai unsur penydenggara pemerintahan desa.
14. Kelurahan adaJah wilayah ke rja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
15. Pengguna Anggaran adalah pejaba.t pemegang ~ penggtmaan angganm untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
-
6
17. Keuangan Daerah ada1ah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah. tcrsebut.
18. Anggaran Pcndapatan clan Belaaja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan dieetujui bcnama oleh Pemerintah Daemh dan OPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan :Oaerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran PPJKD, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan kerja dan penganggaran pada DP'KD selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen percncanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
21. Dokwncn Pelaksanaan Angaran PPKD, yang se\anjutnya disingkat DPA-PPKD men"'pakan do\mmen pelaksanaan anggaran pada DPKD selaku Bendahara Umurn Daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang d.igunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
23. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Oaerah, Masyarakat clan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan penmtukannya, bersifat tidak wajib clan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untulc menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
24. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan 'oeropa uang/ barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus clan selektif yang bertujuan untulc melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
25. Resiko Sosial adaJah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomen.a a1am dan bencana a1asn yang iika. tidak di\lerlkan bc\an}a bantuan ~ akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
26. Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumcn bantuan dalam bentuk uang yang dapat bersifat umum dan khusus, antara Pemerint.ah Daerah kepada Pemerint.ah Desa dan/atau Kelurahan da]am rangka unhlk mengatasi kesenjangan fiskal antar desa dj wilayah Kabupaten Situbondo guna pemerataan
7
dan/ atau peningkat.an .kemsmpuan keuangan serta peruntukan lainnya yang secara khusus pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh Pemberi Bantuan.
27. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa ata·u tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan. bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah t.ahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
28. Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pa.eta tahun-tahun anggaran berikutnya.
29. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
30. Penduauk adelah warga liegara lndonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo.
31. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya bertempat tinggal di Kabupaten. Situbondo.
32. Masyarakat adalah kelompok orang maupun badan hukum sebagai penerima manfaat Hibah, Bantuan Sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkedudukan di Kabupaten Situbondo.
33. K.elnmpolc. masyarakat 81:lalah sckelompok 8.t\.@gOta masyarakat yang bertempat ti:µggal di Kabupaten Situbondo yang dengan kesadaran clan keinginan sendiri bergabung untuk menja.lankan sebuah kegiatan bersama.
34. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesj, f-ungsi, aga.ma, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional danJat.au aaerah aa\am wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk daJarn hal ini adalah organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara khusus.
35. Organisasi Semi Pemerintah/Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri DaJam Negeri Nomor 900/2677 /SJ tangga18 Nopember 2007.
36. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk, yang menerangkan bah-wa sebuah organisasi Jcemasyarakat.an telah terc.atat pada admimstrasi pemerint.ahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.
8
37. Parta.i Politik a.dals.h organisa.si yang bersifat na.sional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang› Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BABU RU.ANG Ll!fGKUP
Pual2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014.
Pua13
- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 2 dapat berupa. uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 dapa.t hero.pa uang ata.u barang.
- (3) Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalsm bentuk uang.
BABm IIIBAII
BapanKe•m
Umam.
Paul4
- ( 1) Pemerintah Daerah dapat memlberikan hi bah sesuai kemampuan .keuangan Daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1), dilakukan setelah memprior:itaskso 9C1Denubso belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dilmaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menunjang pencapaian sass.ran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana di.maksud pada ayat (1), memenuhl Jcriteria paling sedildt :
9
- a. secars. spesifik, peruntukannya telah ditet:apkan;
- b. tidak wajib, tidak mengikat da:n tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. memenuhi persyaratan sebagai Penerima Hibah.
4. (51 Kriteria tidak teros menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b, diartikan bahwa Penerima Hibah tidak dapat menerima hibah kembali daJaD'.l APBD tahun anggaran berkenaan setelah menerima hibah.
5. l6) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (5} adalah, apabila ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus.
- (7) Telmis pelaksanaan pemberian hibah disesuaikan dengan petunjuk telmis yang diatur secara tersendiri yang disusun oleh SKPD yang membidangi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pual5
Hibah dapat diberikan kepada:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Masyarakat; dan/ata.u
- e. Organisasi kemasyarakatan.
Pua16
- ( 1) Hi bah kepada Pemerintah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah ketjanya berada dalam Daerah.
- \2) Hibah kepada Pemerintah Daerab Lainnya sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru basil pemekaran daerah sebagairnana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3\ Hi.bah kepeda Pet"USabaan Daemh sebagaimana climaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka penerusan hibah yang diterirna oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (4) Hibah kepada Masyarakat sebagaimana dirnaksud daJam Pasal 5 bun.if d diberikan kepada KeJompolc Orang yang memilik:i kegiatan t-ertentu dslam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaant kesenian, ada't istiaaat, aan keo\ahragaan non› profesional yang berkedudukan dan melakukan kegiatannya di dalain wilayah Kabupaten Situbondo.
- (5) Kelompok Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal ini tennasuk pula :
- a. Rukun Tetanga (RT\;
- b. Rukun Warga (RW);
- c. Sadan Keswadayaan Masyarakat;
- d. Lembaga Nirlaba.
- (6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakat.an t\Cbagaimana dnnak~d da\am Pa-1 5 bunn e, diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang·undangan yang berkedudukan dan melakukan kegiat.annya di dalain wilayah Kabupaten Situbondo.
7. \7) Hibah Kcpada Organi~ ~tan. udak diperkenankan digunakan untuk membiayai kegiatan keola.hragaan yang bersifat profesional.
Pual7
- (1) Hibah kepada Masyarakat sehagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
2. iL n,cmiJiki akt.a pend.irian bagi Badan Hukum;
- b. telah berdiri minimal 3 (tig:a) tahun bagi Badan Hukum dan Lembaga Nirlaba;
- c. memiliki kepengurusan/kepanitiaan yang jelas, dengan ketentuan bahwa :
1. kelompok orang, diketabu.i oleh Kepala Desa/Lurah setempat, apabila wilayah kegiatannya berada dalam 1 (satu) desajkero:rahan dan mketahui. o\eh Camat setempat apabila wilayah kegiatannya lebih dari 1 (satu) desa dalam 1 (satu) kecamatan;
2. Badan Hukum dan/ atau Lembaga Nirlaba susunan kepengurusannya diketahui oleh pejabat atau instansi yang berwenang;
3. Sescorang dilarang menjadi pengurus dan/ atau anggota kelompok organisasi pada bidang yang sama.
- d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo dan/atau surat keterangan domisili;
- e. memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; dan
- f. persyaratan lainnya yang dipandang perlu berdasarkan peraturan perundang-undangan.:.
- (2) Hibah kepacla Organisasi Kemasyarakatan sebagaima.na dimaksud da1am Pasal 6 ayat (SJ, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki. akte pendirian a.tau stab.lta o ~;
- b. memilild Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. susunan pengunis yang s:a.h sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. memiliki kantor dan/ atau sekretariat tetap;
- f. memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- g. bet:kedudukan drue.m. wilayah adminimagi. Pemerintah Kabupaten Situbondo dan/ atau surat keterangan domisili;
- h. Surat Keterangan Terd.aftar (SKT) pada Kantor Bad.an Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten S-itubondo, selcurang› kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundan:g-undangan; dan
- i. persyaratan lainnya yang dipandang pertu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Balian Kedua hnpa-nui
Pual.8
- ( 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan menyampaikan usulan berupa surat permohonan bantuan hibah secara tertulis yang disertai proposal kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang membidangi.
- (2\ Surat pennohonan bagi M.asyaraka.t dan O~ Kemasyarakatan sebaeaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan/ atau stempel yang dit.andatangani oleh Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain.
- (3) Sistematika penyusunan surat permohonan dan proposal hibah dalam benruk uang, barang atau jasa sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4t Bupati dengan suatu disposisi atau yang dipersamakan menunjuk SKPD yang membidangi, untuk segera melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l).
- (5) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana climaksud pada ayat /4), kepala SKPD dapat membentuk tiJn evaluasi.
- (6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- [7) Format rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Peraturan Bupati ini.
- tB) Penyampaian basil evaluasi berupa rekomcndasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh DPKD, yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan TAPD.

- (9) TAPD memberikan pertimbangam kepada Bupati atas rekomendasi seba.gaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan priorita.s dan kemampuan keuangan Daerah.
- (10) Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9J, sebagaimana tercantum dahun Lampi.ran Peraturan Bupati ini.

## Pual9

- (1) Rekomendasi kepa1a SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) serta persetujuan Bupati menjadi dasar pengalokasian anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat { 1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/ atau jasa.

## Pual 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalain RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
3. (3\ RKA-PPKD dan R.KA-SKPD selbagaimana di.makaud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang› widangan.
- (4) Penganggaran belanja hibah s.eba.gaimana ayat (3) clibedakan berdasarkan fungsi SKPD yang membidangi.

## Pual 11

- ( 1) Hibah berupa uang sebagaimana dimak~ud dalsm Pasal 10 ayat \1) dianggarkan da1am ke1ompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah seba.gaimana dimakflud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah~
- b. Pemerintah Daerah Lainnya;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Masyarakat; dan
- e. Organisasi Kemasyarakatan.
- \3) Hibah bcrupa bmang atau jasa ~bagaimana tfunakgud dalam Pasal 10 ayat (2), dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang difomn1lasikan ke dalam program clan kegiat.an yang diu:sraikan ke dalam jenis belanja barang dan ja~ obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa. yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat padaSKPD.

## Paaal 12

- ( 1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penjabaran APBD.

## Raglan Ketlp

## PelakMn·an dim PeaataUMb··n

## Pual 13

- ( 1) Pelaksanaan anggaran hi bah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

## Pual 14

- ( 1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalarn NPHD yang ditandatangani oleh Bupati selaku Pemberi Hibah dan Penerima Hibah.
- (2) Format NPHD sebagaimana dimak!olud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. Pemberi dan Penerima Hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/ rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/ penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Bupati dalam hal tertentu dapat menunjuk Pejabat/Kepala SKPD sesuai bidangnya yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (5) Penunjukan Pejabat/Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang penetapannya bersamaan dengan penetapan pemberian hibah.

## Puall5

- (1) Kepala DPKD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah dalam bentuk uang beserta besarannya dan memuat daftar rekening penerima yang akan dihibahkan kepada Penerima Hibah.

- (21 Kepala SKPD mengajukan usulan rancsngan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah dalam bentuk barang atau jasa beserta besaran dan/atau jenis dan memuat daftar rekening penerima yang akan dihibahkan kepada Penerima Hibah.
- {3) Bupati menetapkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa besert.a besaran dan/ atau jenisnya yang akan dihibahkan kepada Penerima. Hibah d.engan ~uatu Keputu-san. Bupau berd.a~kan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyaluran hi bah berupa uang dan penyerahan hibah dalam bentuk barang atau jasa.
- (5) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (6) Pencairan hibah dalaln bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS}.
- (7) Pencairan hibah sebagaimana ayat (6), disalurkan langsung melalui rekening Penerima Hibah dan/atau Kelompok Penerima Hibah.
- (8) Penyaluran dana hibah dilaksan.alcan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan anggaran kas yang tersedia.
- (9) Pencairan dana hibah dapat diterbitkan dalam 1 (sa.tu) SPP/SPM/SP'2D, apabila dilakukan oleh lebih dari 10 (sepuluh) Penerima dan/ atau Kelompok Penerima yang dibebankan pada kode rekening dengan penggunaan yang sama.
- (10) Persyaratan clan mekanisme pencairan dana dari belanja sebagaimana ayat (6), ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

Pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan hibah sebageimana dimaksud dalarn JPasal 3 ayat (1), wajib berpedom.an pada peraturan perundan g-undangan.

## Ba&amp;l·n Keem.pat Pertangma&amp;lawaban clan. lPelaporan

## Pual 17

- ( 1) Penerima Hibah berupa uang berkewajiban menyampaiksn. laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tem1busan SKPD terkait.
- (2J Penerima Hibah berupa barang a.tau jasa berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati me\a\ui kepa\a SKPD terka.it.


- (3) SKPD terkait berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada Penerima Hibah, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaim.ana dimaksud pada ayat (l} dan ayat (2).
- (4) Penerima Hibah yang tidak mel.aksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. ganti tugi dan pengembalian dana~
- b. pemblokiran dan/atau penghentian sementara bantuan yang diberikan;
- c. tidak dapat menerima program dalam bentuk apapun yang di biayai oleh Keuangan Negara;
- a. pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pual 18

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa ha.rang atau jasa dicatat sehagai realisasi obyek belanja hibah padla jenis belanja barang dan jasa. dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

## Pual 19

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah berupa uang, barang atau jasa, meliputi:

- a. usu.Ian berupa surat pennohonan dari calon Penerima Hibah kepada Bupati yang te1ah direkomendasi Kepals. SKPD dan dipertimbangkan oleh TAPD serta disetujui Bupati;
- b. Keputusa.n Bupati tentang pemberian hibah kepada Penerima Hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa beserta besaran dsn/ atau jemsnya dan memuat daftar rekening penerima;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. Pakta lntegritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa, hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan apa yang telah clituangkan dawn NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah bernpa barang atau jasa.

## Pua.120

- (1) Penerima Hibah bertanggungjaw-ab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban bagi Penerima Hibah, meliputi:


- a. laporan penggunaan hibahi
- b. surat pemyataan t.anggung jawab yang menyatakan bahwa, hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. salinan bukti-bukti pengeluar.an yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-Wtdangan bagi Penerima Hibah berupa uang at.au salinan bukti serah terima be.rang atau jasa bagi Penerima Hibah berupa barang at.au jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c clisampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPKD da1am waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan/ atau paling lambat tanggal 10 bu1an Januari tahun anggman berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagairoan.a dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Hi bah selaku obyek pemeriksaan.

## Pual 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
2. (2\ Ribah berupa be.rang yang belum. dis.emhkan ~a Penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pua122

- ( 1) Realisasi hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai st.andar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada cat.a.tan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan kcu-angan Pemerlntah Daera.h.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undnagan yang berlaku.
- (3\ ~ d.an mekani.ame penyam98ian pertanggungjawaban belanja hibah tercantum dalain Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BABIV

## BAJITUAR SOSIAL

Ba&amp;l·n Kesatu Umum.

## Pual.23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada Anggota/Kelompok Masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.


- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dima.ksud pad.a ayat ( 1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusa.n wajib dengan memperhatikan asas keadilan, k.epatutan, rasionalit.as dan manfaat untuk masyarakat.

## Pua124

AnW!!Jt.a/Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalain Pasal 23 ayat (1), meliputi:

- a. Individu, Keluarga dan/ at.au Masyarakat yang mengalami kcadaan yang tidak sta.bil sebagai akibat dari krisis sosia.l, ekonomi, politik, bencana, at.au fenomena a1am agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga Non Pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungj individu, keJompok, dan/ atau masy.arakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

## PuaJ.is

- ( 1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/ at.au keluarga sebagaimana dimaksud daJam Pasal 24 huruf a terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan clan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima clan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantu.an sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebageimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan a.kibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi inclividu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan social yang direncanakan sebagaimana dimak8ud pada ayat (2).

## Paal26

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimak'lud da\am Pa&amp;al '23 a-yat ~l} mem.en.uhl kri~ paling sedikit:
2. a . selektif;
- b. memenuhi persyarat.an penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tida.k terus menerus, kecuali da1am keadaan. terten.tu da.pa. t berkelanjutan· ,
5. d . sesuai tujuan penggunaan.


...,

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a diartikan bahwa bamtuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyarat.an penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ huruf b, meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
- b. bctdomisili. dalam wila.ya.h. ad.ministre.tif Pemerintahan Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
6. (5} Kriteria keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosia1 dapat diberikan setiap t.ahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial .
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan;d:an
- f. penanggulangan bencana.

## Pua12'7

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (61 huruf a ditujukan untuk memuiihkan dan mengembangkan kemampu.an. seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 26 ayat (6) huruf b clitujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, dan kelompok masyarakat agar ke\angsungan hidupnya dapat dipemmi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagairnam.a dirnaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami mamlah IOsial mempunyai da-ya, 1Behingga mampu memenuhi kebutuhan dasamya.
- (4) Jaminan sosial sehagaimana dimaksud dalam Pa.sal 26 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang Jayak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan selbagaimana dimaksud delam Pasal 26 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dila.kukan terhadap orang,

- keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana seb.agaimana dimaksud dalaxn Pasal 26 ayat (6J huruf { merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

## Pua128

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang diterima 1angsung oieh penerima bantuan sosiaI.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaim9na dimaksud pads. ayat (1\ adalab ~ yang diberikan secara langsung kepada penerima seper-ti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masya.rakat lanjut usia, tcriantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan bagi putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untulc nelayan miskin, bantuan makanan/pe.kaian k~ yathn piatu/tuna sosial, clan bantuan temak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Teknis pelaksanaan pemberian bantuan sosial d.iatur tersendiri clan disusun oleh SKPD yang membidangi berdasarkan peraturan perunda.:nig-undangan.

## Beet·· Kedaa P-'npngann

## Paa\'B

- (1) Anggota/Kelompok Masyarakat menyampaikal' usulan berupa surat permohonan bantuan sosiaJ yang disert.s.i proposal kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang membidangi.
- (2) Sistematika penulisan surat pennohonan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalaln Lampi:ran Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati dengan suatu disposisi atau yang dipersamakan memmjuk SK.PD -yang mem'oidangi untuk segera melakukan evaluas.i usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala SKPD dapat membentuk tim evaluasi.
- (5) Kepala SKPD yang membiclangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.


- (6) Format Rekomendasi SKPD se bagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam. Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (7) Penyampaian basil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana ayat (5), dikoordinasikan oleh DPKD yang selanjutnya dibawa da1am rapat pembahasan TAPD.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupa.ti atas rekomendasi scbagaimana dimaksud pada ayat {6} sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
4. (9/ Format pertimbangan TA.PD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum daJam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (10) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (SJ, ayat (6J, dan ayat (7) terhadap bantuan sosial kepa.da individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, mekanisme pengusulannya dilakukan -olch Kepala OPKD.

## Paul 30

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) clan ayat (8l serta persetujuan Bupati menjadi dasa.r pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/ atau barang.

## Pual31

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA› PPKD.
2. {2} Bantual. sosial beru.pa be.rang d.icanturokan da1am RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pua132

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial~ dan rincian obyek belanja bantuan so:sial pada PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagairnana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Individu dan/ atau Keluarga;
- b. Masyarakat; dan
- c. Lembaga Non Pemerintahan.

- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja Iangsung yang diformulasikan ke dalam program clan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang clan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pa.da SKPD.

## Pual33

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat clirencanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## Raglan Ketip

## P.J·ksan·an daa Peaatanaabaan

## Pual34

- ( 1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantu.an sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

## Pua135

- ( 1) Kepala DPKD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian bantuan sosial dalam bcntuk uang beserta besarannya clan memuat daftar rekening penerima yang akan diberikan kepada Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Kepala SKPD terkait, mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa barang beserta besaran dan/ atau jenisnya dan memuat daftar rekening penerima yang akan diberikan kepada Penerima Bantuan Sosial.
- (3) Bupati dapat menetapkan Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada Penerima Bantuan Sosial beserta besaran dan/atau jenisnya kepada Penerima Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD clan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali ba.ntuan sosial kepada lndividu dan/ atau Keluarga yang tida.k dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

- (SJ PenyaJuran/penyerahan bantuan sosial kepada Ind.ividu dan/ atau Keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupa.ti setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- t6) Bantuan sosial kepada individu dan/ auru ke\uarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalain ayat (5), dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi pada SKPD terkait.
- (7) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cam pembayaran 1angsung (LS\ melalui mekanisme SPP/SPM/SP2D-LS.
- (8) Pencairan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dtmahud dalam Pasal 3 ayat (2) disalurkan langsung kepada Penerima Bantuan Sosial dan/ atau Kelompok Penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pencairan dana bantuan sosial dapat diterbitkan dalaJn l (satu) SPP/SPM/SP.JD, apabila duakukan oJeh lebih dari 10 (sepuluh) atau lebih anggota kelompok masyarakat penerima pada kode rekening dan penggunaan yang sama.
- (10) Dalam hal bantuan sosial berupa uang, dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 {lima juta rupiah), pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tam.bah Uang (TU) Persediaan.
- \l l) Pcnyaluran bantuan sosial berupa uang sebagaimana di.maksud pada ayat (10) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (12) Penyaluran dana bantuan sosial kepada Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dim.aksud pad.a ayat (7) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial dan penyaluran bantuan sosial berupa barang dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi da.Jam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang.
- (13) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sebagai.mana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pua136

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 3 ayat (2), beIJ)Cdoman pada peraturan perundang-undangan. sosial wajib

## Bagia11 Keempatl: Pertangangjawaban dan Pelaporan

## Pua137

- (1) Penerima Bantuan Sosial b,erupa uang, wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kcpada SKPD terkait.
- (2) Penerima Bantuan Sosial be:rupa barang, wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (3) SKPD terkait berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada Penerima Bantuan Sosial apabila tidak mcnyampailtan \aporan -sebagammna dimakW\l.d pada ayat ( 1) dan ayat (2).
- (4) Penerima Bantuan Sosial yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dikcnakan sanksi :
5. a.. v;mti. nieJ. dan ~m.balian dana;
- b. pemblokiran dan/atau penghentian sementara bantuan yang diberikan;
- c. tidak dapat menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
- d. pidaoa. setelah melalui proses hulcnrn scl)Crti penyelidikan, penyidikan, peradilan clan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pual38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
2. {2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang clan jasa dalam program clan kegi.atan pada SKPD tCTkait.
- (3) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5} paling lamba.t tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

## Pua139

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial, meliputi:
- a. Usulan berupa surat permohonan dari calon Penerima Bantuan Sosial dan/ atau surat keterangan dari pejaba.t yan\_g berwenang kepada


Bupati yang telah d:ire.kome.ndas.i oleh Kepala SKPD dan dipertimbangkan oleh 'TAPD serta disetujui Bupati;

- b. Keputusan Bupa.ti tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan/ atau barang beserta besaran dan jenis barang serta memuat daftar rekening penerima kepada Penerima Bantuan Sosial;
- c. Pakta integri.ta~ dari Pcnerima Bantu.an Smi.ial, yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa. uang a11:au bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang. .
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) huruf b dan huruf c, d:ikecualikan terhadap bantuan sosial bagi lndividu dan/ atau Keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## Pual40

- ( 1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- /2) Pertanggungjawaban Penerima Bantu.an Sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh Penerima Bantuan Sosial;
- b. surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa.. bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usu.Ian; dan
- c. salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi Penerima Bantuan Sosial berupa. barang:.
- (3) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ('2\ huru£ a, hum£ b dan huru( c ~paikan kepada. Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan sosial dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya lrecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang› undangan.
- (4) Salinan Pertanggungjawaba.n se bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. disimpan dan dipcrgunakan oleh Penerima Bantuan Sosial selalru obyek pemeriksaan.

## Pual41

- ( 1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2J Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Bantuan Sosiall sampai dengan akhir tahun anggaran dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca SKPD.

## Paa.142

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversi t)C"cmai -standar akuntan1.,i pemeTintM\~ pada la~ realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam p,enyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi clan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebae,:iimana dimaksud pada ayat (1\ sesuai dengan peraturan penm.dang-undangan yang berlalru.
3. (3J Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggungiawaban belanja bantuan sosial sebagairnana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## BARTUAK KEUARGAN

## Bagian Kesa.tu Umum

## Pasal43

- ( 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat umuq.i. dan/atau khusus kepada Pemerintah Desa dan/ atau Kelurahan, Pemerintah Daerah Lainnya, dan kepada Partai Politik.
- (2) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersifat umum yaitu dalam bentuk: Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan kepada masing-masing Pemerintah Desa di seluruh Kabupaten Situbondo berdasarkan pertimbangan analisa ADD Minimal dan ADD Proporsional yang diarur tersendiri dalam Peraturan Bupati dan Penghasillan Tetap Kepa1a dan Perangka.t Desa tpl'KPD).
- (3) Alokasi Dana Desa (ADD} dan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa fPI'KPD) sebagaimana climaksud pada ayat (2), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerin\ah. Desa ~\.alru. Penerima Ban.tu~ 9'.~ dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bantuan keuangan kepada Peme:rintah Desa dan/atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1), yang bersifat khusus, secara tekhnis peruntukan dan penggunaannya diatur tersend.iri dalam Peraturan Bupati.


- (5) Khusus untuk bantuan keuangan kepada Partai Politik, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Raglan Kedaa Penpngpran

## Pual44

- ( 1) SKPD yang membidangi wajib menghitung besaran Alokasi Dana Desa (ADD), PTKPD dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan mengajukan bantuan keuangan khusus dengan menyampaikan usulan berupa surat pennohonan Bantuan Keuangan yang disertai proposal atau dokumen yang dipersamakan kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang membidangi.
- (4) Sistematika penulisan surat pennohonan dan penyusunan proposal a tau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Bupati dengan suatu disposisi atau yang dipersamakan menunjuk SKPD yang membidangi untuk segera melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan basil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) Format rekomendasi SKPD sebagairnana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (8) Penyampaian basil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh DPKD, yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan TAPD.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (10) Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9} tercantwn dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (11) Usulan dan Rekomendasi SK.PD yang membidangi serta pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (6) dan ayat (8) berikut pula persetujuan Bupati menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.

## Pual45

- (1) Bantuan keuangan yang bersi.fat umum dan/ata.u khusus kepada Pemerintah Desa danJatau Kemrahan. Pemerintah Daerah La.innya dan kepada Partai Politik dianggarkan pada RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dan bantuan keuangan khusus dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam .Pasal 43 ayat ( 1 J dianggarlam daJam lrelompok belanja tidak langsung, jenis belanja ban tuan keuangan, obyck belanja bantuan keuangan bersifat umum/ khusus dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (4) Rincian obyek belanja sebagaimana climaksud pada ayat ,3) clicantumksn nama desa, kecamatan dan besaran bantuan keuangan.

## Bqian Ketip P.J·kuo··n clan Penata-aNba·n

## Pua146

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Kepala DPKD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tcntang Pemberian Bantuan Keuangan beserta besarannya dan memuat daftar rekening penerima yang akan diberikan kepada Pcmcrintah Dc1!l8. dan/ atau Ke\UTahan.
- (3) Bupati dapat menetapkan Pemberian Bantuan Keuangan beserta besarannya yang akan diberikan kepada Pcmerintah Desa dan/atau Kelurahan dengan suatu Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tent.ang APBD clan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Penyaluran bantuan keuangan didasarkan Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan lreuangan beserta besarannya dan memuat daftar rekening penerima yang akan diberikan kepada Pemerintah Desa. dan/ at.au Kelurahan sehagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penc.ah-an bantuan keuangan d.ilalrulc.an dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (6) Bantuan keuangan sebagairnana pada ayat (3) disalurkan Jangsung pada rekening kas masing-masing Pemerint.ah Desa dan/ atau Kelurahan.
7. f7) Persyaratan dan me.kanisme pencamm dana dari belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tersebut dalain Lampiran Peraturan Bupatiini.

## Bagiaa Keempatt

## Pertanamallawaban dall Pelaporan

## Pual47

- (1) Penerima bantuan keuangan ~ajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kepala SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada Penerima Bantuan Ke