PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 02. Tahun 2012 tentang GARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 02. TAHUN 2012 T E N T A N G PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) SKPD DAN BATA� GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) PADA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku 12 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 02. TAHUN 2012
T E N T A N G
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) SKPD DAN BATA� GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) PADA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Poraturon Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentauq Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan (SPP-UP) Satuan Kerja Peranqkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) pa1b pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daei. ;; i Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Bupati.
- I 1 . Undang-Undang Nomor 1 1 1 28 Tahun · 1 �90 tenta 1�; I I ' I I f · Penyelenggaraan · Negara .ya)llg Berslh dan Bebas c.iri Korupsi, Kolusi dan Nepotismb 1 (Lembaran Negara h'.epub:ik I ndonesia Tahun 1 9 9 9 Nomor 75, Tarnbahan t.embar. 1 1 1 Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
2. Undang-Undang Nemer 17 Tahun 2003 tentang Kcuano. .: . Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20· , : ; Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lncone L., Nomor 4286);
1
3. 1 1 Un�ang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 i enta: i·J Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara f·&lt;t3pullii:( lnd6hesla Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l. e mbar.m Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 2004 t ante,111(; Pembentukan Peraturan Perundang-um:!angan ( Lernba.. ,, 1 Negara Republik I ndonesia Tahun 2004 Nomor : . : : , Tambahan Lembaran Negara Republik l ndonesia Nori . r 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t e n t J 1 1 U Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndones:a Tahun 2004 Nomor 1 2 5 , Tambahan Lembarnn Neqara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diub.d: beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nemer /.
I
'
•
r
I
•
-·
Memperhatikan
I
I
,
1
1 ,
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undanq-Undan: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Len .bara.. Negara Republik I ndonesia Tahun 2008 Nome: 5'. · . Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Namur · 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimt.: .ng,,,, Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeri. .tah.,.. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu.: 20C . Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Inc .nes . Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembeutuka.i Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 ��omcr 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4686);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ientar. , Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara F�cpub!::. I ndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan t.en .bar., 1 Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Slandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); I
I
I
I
I
,
,
- 1 0 . Peratutan · Menteri. Dalam N,egeri Nomor 22 1 tahun 20·1 l tentang Pedoman Penyusurian: Anggaran Pendapatan dc.:11 Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2012;
- 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Ncjmor l Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2012;
- 1 2 . Pereturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 201 1� tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belana Da,rah J (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Talwn Anggar�r 2012;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 1 3 Tahun 20Cli tentang Pedoman· Pengelolaan Keuangan Daer..n sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mentori Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keu�ngan Daeran;
'
•
r
I
•
'
Menetapkan
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAl� UAi,JG PERSEDIAAN (SPP-UP) SKPD DAN BATASAN GANTI UA,,1G PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN TAMBAHAN UANG PERS!::DIA/\i-.J (SPP-TU) PADA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGAf�Ai\l 201'..:
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Pemerintah Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebaqai unsur penyetenqqara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perant;,cJt daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barauq;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD ad�.1i.ih suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintrh daerah dan . DPijQ, dan ditetapkan der19an F'eratLm1n Daerah; . 1 1 , ;
•
1
,
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah uoku: ::.:::-n yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksan ,:.in kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pernbayara. 1 :
6. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokurnon y; i 1 : g diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kf:r ja y: mg bersifat pengisian kerrbali (revolving) yang tidak dapat dilakukan den,j:,n pernbayaran langsung; I I
7. SPP Ganti Uang Persed\ 1 aanJ\_yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah uokunu.n yang diajukan oleh bendah�ra pengeluaran . untuk permintaan penqqanti u. u1g persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
8. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU ad. !dh dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tarnbanan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak . lan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
· �· BAB I I BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 2
- ( 1 ) Dalam rangka pelaksanan kegiatan qalarn APBD, kepada SKPD diberikan U;.h1g Persediaan melalui SPP-UP sebagai· ·Liang muka kerja bagi SKPD setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.
- (2) Besaran uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Oaerah ditetapkan seba., iimc:t· ,: . terlampir pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

-·

## Pasal3

- ( 1 ) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, hanya digunakan untu« Jer.1s pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kepala SKPD kepaoa pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Uang Persediaan dilarang dipergunakan untuk keperluan selain dimaksud ay:J (1)

## BAB I l l BAT AS GANTI UANG PERSEDIAAN

## Pasal4

- ( 1 ) Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana terse but telah dibelanjakan dan di-SPJ-kan sekurang-kurangnya 75 % dari besaran w.rng persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP GU yang bersifat pengisian kembali (revolving) yaitu sebesar dana y�:ng telah di-SPJ-kan . . :1
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran uang persedlaan yang telah diberit.an sebagaimana dimaksud .pasal 2, ayat. (2) tnelepihi', k'ebutuhan uang persedu.an ,::::ltu bulan, maka bendahara pengeluaran niengembal��n kelebihan uang pc.sedi.c.n tersebut melalui mekanisme SPP-GU Nihil atau dengan pengembalian lanqsunr, ke rekening kas umum daerah.
- (3) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum di-SPJ-·i(3n oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan ke rekening kas umum daerah.
- ( 1 ) Penggunaan Uang belum mencapai 75 % sedangkan SKPD yang bersangkuran memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tarnbanan U,Jng Persediaan (SPP-TU).
- (2) Batas j umlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan car: Pc. ,)at Pengelola Keuangan Oaerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan v·· .xtu penggunaan.
- (3) Dalam hal dana · tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, i : :,c.ka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud , .uda ayat (3) dikecualikan 1 untuk : 1
- a. Kegiatan yang pelaksanaannya mJlebihi 1 (satu) bulan
- b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan , ing diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PNKPA.


'

Diundangkan di Ratahan

pada tanggal

Januari 2012

## SEKRETARIS DAERAH

11 SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR SERI

1 /

1

, ,

Ors. FREDDY F. LEND�

I

,

'

•

r

I

•

## BABV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal6

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perr.turan i n i dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Tengg(;i :::1.

Ditetapkan di : Ratahan

Pad a tanggal : 12 Januari 2 0 1 2

BUPATIMWAHASA TENGG;RA,


'

## BABV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal6

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Tenqqara.

| NO | PEJABAT PENGOLAH | PARAF KOORDINASI |
|------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 . | BUPATI | mohon untuk ditanda- tanqanl I I |
| 2. | WAKIL BUPATI | |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH | |
| 4. | ASISTEN Ill | 11 I |
| 5. | KADIS PPKAD | ,v |
| 6. | KABAt HUKUM DAN PERUNDANGAN | 't f'J |
| 7. | SEKRETARIS DPPKAD | I' A, I , |
| 8. | KABID ANGGARAN | � · |
| 9. | KASI PENYUSUN ANGGARAN | J c: } I |






'

Diundangkan di Ratahan pada tanggal Januari 2012

SEKRET ARIS DAE RAH

I

Ors. FREDDY F. LENDO

.

.

r

.

.

SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR SERI

1 1

,

,

I

I

,

1 , .

Ditetapkan di

Ratahan

Pada tanggal

12 Januari 2012

BUPAZLLMINAHASA TENGGAI?A;


•

Larnpiran

Nornor

Tanggal

:

tli

: Peraturan Bupati

Tahun 2012

:

D.

Januuri 2012

Ten tang

: Penetapan Besaran Uang Persedlaan (SPP·UP) SKPD dan Batas Gantl Uang Perset11aan (SPP-GU) u:.in Tambahan Uang Persedlaan (SPP· TU) pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012

··�

| KODE | SATUAN KERJA | ; UP JUMLAf |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.01.01 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 000.0h.00 --·----··· 1 7. |
| 1.02.01 | Dinas Kesehatan | 000.0Ud,00 --··--·- 4G ---- |
| 't'.03.Q1 | Dinas Pekerjaan Umum | 000.0v-J,OO ...·-- 3•" o. |
| 1.04.01 | Sadan Penanggulangan Sencana Daerah | 000.00U,OO ·--· ·--·-·- 10 . ---·----· |
| 1.06.01 | Sadan Perencartaan Pembangunan Daerah | - · - 000.000,00 ... 2-1 . |
| 1.07.01 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika | 000.000,00 26. |
| 1.08.01 | Sadan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan I | 000.0U0,00 1 5. |
| 1.10.01 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil I I I 1 1 | 000.000,00 --·-··-· 20. -- ... |
| 1 .12.01 | Sadan Keluarga Berencana, P3A I I I I | 000.0G0,00 o |
| 1.14.01 | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 1 1 I . | ooo.cfoo,oo -----·· 12 . |
| 1 .19.01 | Sadan Kesatuan Sangsa dan Politik | 000.0UO,OO --·- 1 1 . |
| 1.19.02 | Satuan Polisi Pamong Praja | -600.otifoo 1 1 . . |
| 1.20.03 | Sekretariat Daerah | -iJoo.oLiC>-,-oo 237. |
| 1.20.04 | Sekretariat DPRD | 000.000,00 --------- 265. |
| 1.20.05 | Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 000.000,00 60. |
| 1.20.06 | Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu | 000.000,00 9. |
| 1.20.07 | lnspektorat Daerah | 000.000,00 42 |
| 1.20.08 | I Sadan Kepegawaian Daijrah dan Diklat | .000.000,00 1 1 |
| 1.20.09 | Kecamatan Ratahan I | -ooo.ooc1,oo 5. ··- |
| 1.20.10 | 1· Kecamatan Belang j | cioo.ono�oo 5 ---- |
| 1.20. 1 1 | Kecamatan Tombatu I • 11 | �-600.()l}0,00 c. ..., |
| 1.20. 12 | Kecamatan Touluaan | .000.0Ci0,00 6 ··---·· |
| 1.20.13 | Kecamatan Pusomaen | .000.0U0,00 t; J ··-- |
| 1.20.14 | Kecamatan Ratatotok | �·tJOO. oi:o, oo : 5 |
| 1.20.15 | Kecamatan Ratahan Timur | .000.0i,0,00 5 •.. |
| 1.20.16 | Kecamatan Tombatu Timur | .000.000,00 5 |
| 1.20.17 | Kecamatan Tombatu Utara | .000.0U0,00 5 |
| 1.20.18 | Kecamatan Silian Raya | .000.000,00 s |
| 1.20. 19 | Kecamatan Touluaan Selatan | .000.000,00 -· 5 ----· , |
| 1.20.20 | Kecamatan Pasan | 000.000,00 . . . ) .. |
| 1.20.21 | Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri | 000.0i!U,00 L ------ |
| 1.21.01 | Kantor Ketahanan Pangan | 000.0UJ,00 � ) |
| 1.22.01 | Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 000.(i,:U,00 ----·-· 1 :.l |
| 1.24.01 | Kantor Perpustakaan, Arsip | 000.C:J0,00 --···· i\ ---·-,- |
| 2.01.01 | Dinas Pertanian dan Peternakan | ·000.600-.00 1 · 1 ----- |
| 2.01.02 | Sadan Pelaksana Penyuluhan Perta,:iicfi, Perikanan dan Kehutanan | .coo.coo.oo (; ·--- |
| 2.02.01 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 000.0110,00 1[J --- |
| 2.03.01 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | '.ooo.ciu�oo 22 |
| 2.04.01 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | .000.000,00 13 ----- |
| 2.05.01 | Dinas Perikanan dan Kelautan | .000.000,00 12 ___ .. |
| 2.07.01 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Pasar | .000.01Hi,OO 1G -------· |

----------





| NO | PEJABAT PENGOLAII | PARAF KOORDINASI |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| I | BUPATI I | n;ohT untu� ditanda-tangani |
| 2. | WAKIL BUPArrl I | |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH . | |
| 4. | ASISTEN I l l | J( 1 |
| 5. | KADIS PPKAD | (v |
| 6. | KABAG HUKUM DAN PERUNDANGAN | � , , |
| 7. | SEKRETARIS DPPKAD | �r,.., |
| 8. | KABID ANGGARAN | |
| 9. | KASI PENYUSUNAN ANGGARAN | N · o I |

'

!'

Peraturan Bupati

0'1

Tahun 2012

l l Januari2012

: Penetapan Besaran Uang Persediaan (SPP-UP) SKPD dan Batas Gant! Uang Persediaan (SPP-GU) dan Tambahan Uang Persediaan·(SPP-TU) pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012

Lampiran:

Nomor

Tanggal

Tentang

.

| KODE | I I I I I SATUAN KERJA I I I 1•1, | UMLAH UP I J |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 .01.01 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga . I | 17 000.000.00 �-··· |
| 1.02.01 | Dinas Kesehatan | -·-· . ---·· - -c.ooo.cco.oo t----···· . . _ |
| 1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum | 35 :JOO.OD0.00 __ - . . |
| 1.04.01 | Sadan Penanggulangan Bencana Daerah | , 10.000.000,00 ···- - |
| 1.06.01 | Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2 i ooo.v,,i-,oo - . . -- |
| 1.07.01 | Dinas Perhubur,'.gan, Komunikasi dan lnformatika | - -··-----. 2C, 000.0DU,00 |
| 1.08.01 | Sadan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan | 1 :1.000.t/lu,OO -- -·-·-· |
| 1.10.01 | Dinas Kepsndudukan can Pencatatan Sipil | . zo ,.)OO.c::11•.oo r---·-· - · ···--- |
| 1.12.01 | Sadan Keluarga Bererl�na, P3A | ---J 000 (:, H1.00 ···-· |
| 1.14.01 | Dinas Tenaga Kerja, T�nsmigrasi dan Sosial | 1 :: ooo.n:y•. oo - |
| 1.19.01 | Sadan Kesatuan Bangsa da�. Politik -- | 1 : 000.UJu.OO ·--··-·- ... ·- |
| 1.19.02 | Satuan Polisi Pamong Praja I I ' | 1 i 000.0fi0,00 |
| 1.20.03 | Sekretariat Daerah | �37. 000. ().)(J,00 ---··· .. |
| 1.20.04 | - · Sekretariat DPRD | 26S 000.0i)U,00 |
| 1.20.05 | Dlnas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 60.000.0CJ0,00 ... |
| 1.20.06 | Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perlzinan Satu Pintu | D.000.000,00 --- |
| 1.20.07 | lnspektorat Daerah | ,t:000 oco.oo ···- |
| 1.20.08 | - Sadan Kepegawaian Daerah dan Diklat ----- | 1 · : .OOOJ<J0,00 _ |
| 1.20.09 | Kecamatan Ratahan .. | --···-·· :'; 000.0ilU,00 ,-.-.. -�······· |
| 1.20.10 | Kecamatan Belang | '. -i OOO.c1c.10,00 --····---. -···· |
| 1 .20.11 | Kecamatan Tombatu | :j 000.COU,00 |
| ,J .20.12 | Kecamatan Touluaan | 5 000.000,00 ·-···-··- _ .. |
| 1.2Cl'.'13 | Kecamatan Pusomaen | -···--···--· b.000 000,00 --- |
| 1.20.14 | Kecamatan Ratatotok | S 000.V)O,OO |
| 1.20.15 | Kecamatan Ratahan Timur | 5 000.U00,00 -·- ·-·---· |
| 1.20.16 | Kecamatan Tornbatu Timur I | -- tf ooo c;uo.oo |
| 1.20.17 | , , I I - Kecamatan Tombatu Utara I ' I ' | '.) 000 :}00,00 ··-·- |
| 1.20.18 | Kecamatan Slllan Raya | --··4··--····� �i.000 C00,00 |
| 1.20.19 | Kecamatan Touluaan Selatan | s.ooo.oco.oo -- |
| 1.20.20 | Kecamatan Pasan | : ' i 000.000,00 |
| 1.20.21 | Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri | u 000 000,00 |
| 1.21.01 | Kantor Ketahanan Pangan | 9.000.000,00 ·-- |
| 1.22.01 | Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pernerlntahan Desa | -·····-·--··--- 1 3 000 000,00 ·-· |
| 1.24.01 | Kantor Perpustakaan, Arsip " | 4.000.000,00 ... |
| 2.01.01 | Dlnas Pertari�r, dan Pe(erna�an | ·1 ·1.000.000,00 |
| 2.01.02 | Sadan Pelaksa'na Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | s.coo.ooo.oo -· -·-- |
| 2.02.01 | Dlnas Kehutanan dan Perkebunan | 1il.OOO 000,00 - |
| 2.03.01 | · Dinas Energi �n Sumber Daya Mineral | 22.000.CJ00,00 |
| 2.04.01 | Dlnas Pariwlsata dan Kebudayaan - | �-·-·-····-·· 13.000 000,00 |
| 2.05.01 | Dinas Perlkanan dan Kelautan | ·12.ooo.r.100.00 |
| 2.07.01 | Dinas Perlndustrian, Perdagangan, Koperasl UMKM dan Pasar | ·tG 000 C00,00 |

.

·--


-

,

## BABV KETENTUAN PENUTUP

## I

1 1 1 1 I

Pasais

I

I

I

I'

'

•

I

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

| NO | PEJABAT PENGOLAH | PARAF KOORDINASI |
|------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 . | I BUPATI | I I I m���� untuk ditanda- tan ljli I |
| 2. | WAKIL BUPATI | 11 I , |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH | |
| 4. | ASISTEN I l l | 17 |
| 5. | KADIS PPKAD | , ... |
| 6. | KABAG HUKUM DAN PERUNDANGAN | fJ |
| 7. | SEKRETARIS DPPKAD | J |
| 8. | KABID ANGGARAN | |
| 9. | KASI PENYUSUN ANGGARAN | �· I d ) I I , |

Ditetapkan di

Ratahan

Pada tanggal

12 Januari 2012






r

.

.

Diundangkan di Ratahan pada tanggal Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH

1 1

1

1

I

I

.

1 , .

Ors. FREDDY F. LENDO

SERITA DAERAH KASUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR SERI