PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 9 Tahun 2015 tentang PEMILIHAN KAPITALAU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
:
----
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PROVINSISULAWESJUTARA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULAND�G BIARO NOMOR 9 TAHON 2015
TENTANG PEMILIHAN KAPITALAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu diatur tentang pemilihan kapitalau;
- b. bahwa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur pemilihan kapitalau sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilihan kapitalau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kapita.lau.
1 .
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pe1aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KAPITALAU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
·,
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mermmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Desa yang selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II PEMJLIHAN KAPITALAU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- ( 1) Pemilihan Kapitalau dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (2) Pemilihan Kapitalau secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tigaJ kali dalam jangka waktu 6 [enam] tahun;
- (3) Pemilihan Kapitalau secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilaksanakan pada tahun 2015, 2018 dan 2020;
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kapitalau, Bupati dapat menunjuk Penjabat Kapitalau;
- (5) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kapitalau, kapitalau yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati mengangkat penjabat kapitalau;
- (6) Penjabat Kapitalau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- ( 1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten;
- (2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas meliputi :
- e. Laporan akhir masa jabatan Kapitalau kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- f. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- g. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
Pembentukan Panitia Pemilihan Kapitalau sebagaimana dimaksud d.alam Pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh MTK kepada Bupati melalui Camat.
Paragraf 2 Panitia Pemilihan Kapitalau
- ( 1 ) Panitia Pemilihan Kapitalau sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, 1 (satu) orang Bendahara merangkap anggota dan 6 (enam) orang Anggota;
- (2) Anggota MTK tidak boleh menjadi Panitia Pemilihan Kapitalau;
- (3) Panitia Pemilihan Kapitalau tersebut sebelum melaksanakan tugasnya pada hari yang telah ditetapkan wajib mengucapkan sumpah/janji dihadapan MTK sesuai naskah sumpah/janji sebagai berikut: Demi Allah, ·
Saya bersumpah/berjanji untuk diangkat menjadi Paniti.a Pemilihan Kapitalau/langsung atau tidak langsung/dengan nama atau dalih apapun/tidak memberikan atau menjanjikan/ atau akan memberikan sesuatu/kepada siapapun juga.
Saya bersumpah/berjanji/bahwa saya/untuk melakukan/ atau tidak melakukan sesuatu/dalam tugas ini/tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga/ sesuatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah/berjanji/ bahwa saya a.kan memenuhi kawajiban saya/sebagai Panitia Pemilihan Kapitalau dengan sebaik-baiknya/dan sejujur-jujurnya/bahwa saya/ akan taat dan mempertahankan Pancasila/ sebagai Dasar dan Ideologi Negara/bahwa saya senantiasa akan menegakkan/Undang-Undang yang berlaku dalam Pemilihan Kapitalau.
Saya bersumpah/berjanji/bahwa saya/ akan berusaha sekuat tenaga dan sejujurnya dalam Pemilihan Kapitalau ini memelihara semangat kehidupan demokrasi yang akan menjadi tanggungjawab saya demi keutuhan persatuan dan kesatuan Kampung . . . . . . . . . . Kiranya Tuhan Menolong Saya.
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kapitalau terhadap panitia pemilihan Kapitalau tingkat Kampung;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kapitalau tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
PELAKSANAAN
Bagi.an Kesatu
Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Pembentukan Panitia Pemilihan Kapitalau sebagaimana dimaksud d.alam Pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh MTK kepada Bupati melalui Camat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Pembentukan Panitia Pemilihan Kapitalau sebagaimana dimaksud d.alam Pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh MTK kepada Bupati melalui Camat.
Paragraf 2 Panitia Pemilihan Kapitalau
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- ( 1 ) Panitia Pemilihan Kapitalau sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, 1 (satu) orang Bendahara merangkap anggota dan 6 (enam) orang Anggota;
- (2) Anggota MTK tidak boleh menjadi Panitia Pemilihan Kapitalau;
- (3) Panitia Pemilihan Kapitalau tersebut sebelum melaksanakan tugasnya pada hari yang telah ditetapkan wajib mengucapkan sumpah/janji dihadapan MTK sesuai naskah sumpah/janji sebagai berikut: Demi Allah, ·
Saya bersumpah/berjanji untuk diangkat menjadi Paniti.a Pemilihan Kapitalau/langsung atau tidak langsung/dengan nama atau dalih apapun/tidak memberikan atau menjanjikan/ atau akan memberikan sesuatu/kepada siapapun juga.
Saya bersumpah/berjanji/bahwa saya/untuk melakukan/ atau tidak melakukan sesuatu/dalam tugas ini/tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga/ sesuatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah/berjanji/ bahwa saya a.kan memenuhi kawajiban saya/sebagai Panitia Pemilihan Kapitalau dengan sebaik-baiknya/dan sejujur-jujurnya/bahwa saya/ akan taat dan mempertahankan Pancasila/ sebagai Dasar dan Ideologi Negara/bahwa saya senantiasa akan menegakkan/Undang-Undang yang berlaku dalam Pemilihan Kapitalau.
Saya bersumpah/berjanji/bahwa saya/ akan berusaha sekuat tenaga dan sejujurnya dalam Pemilihan Kapitalau ini memelihara semangat kehidupan demokrasi yang akan menjadi tanggungjawab saya demi keutuhan persatuan dan kesatuan Kampung . . . . . . . . . . Kiranya Tuhan Menolong Saya.
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kapitalau terhadap panitia pemilihan Kapitalau tingkat Kampung;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kapitalau tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
PELAKSANAAN
Bagi.an Kesatu
Umum
Pemilihan Kapitalau dilaksanakan melalui tahapan :
- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.
Bagi.an Kedua
Persia pan
Paragraf 1
Umum
Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri atas kegiatan:
- a. MTK memberitahukan kepada Kapitalau mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kapitalau secara tertulis 6 [enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kapitalau oleh MTK clitetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Panitia Pemilihan Kapitalau bersifat mandiri dan tidak memihak;
- d. Panitia Pemilihan Kapitalau terdiri atas unsur perangkat kampung, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat kampung;
BAB III
Pasal 8
Panitia Pemilihan Kapitalau mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan ta.ta cara pelaksanaan kampanye;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
1. melaksanakan pemungutan suara;
- J. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kapitalau terpilih; dan
1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
BAB III
Pasal 9
Anggota Panitia Pemilihan Kapitalau yang mencalonkan diri, maka keanggotaannya dicabut dan diganti oleh pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung atau Tokoh Masyarakat Kampung lainnya.
Paragraf 3 Penetapan Pemilih
BAB III
Pasal 10
- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat l 1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk kampung yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kapitalau sudah berumur 1 7 {tujuh belas) tahun atau sudah/pemah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya
- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Kampung;
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pemah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke Kampung lain; atau
- e. belum terdaftar.
- (3)
BAB III
Pasal 12
- ( 1 ) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) selama 3 (tiga) hari.
BAB III
Pasal 13
- ( 1 ) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau identitas lainnya;
- (2} Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. pemilih sudah tidak terdaftar dalam register kependudukan di kampung tersebut;
- c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
- d. pemilih y�g sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
BAB III
Pasal 14
- (1) Pemilih yang belum terdaftar, agar secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Lindongan;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila memenuhi persyaratan, didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman Daftar Pemilih Sementara.
BAB III
Pasal 15
- ( 1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnyajangka waktu penyusunan DPT.
BAB III
Pasal 16
Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
BAB III
Pasal 17
- ( 1 ) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan di tempat yang strategis di Kampung untuk diketahui oleh ma.syarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 {tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
BAB III
Pasal 18
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
BAB III
Pasal 19
- Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan swat suara dan alat per1engka.pan pemilihan.
BAB III
Pasal 20
DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
Bagian Ketiga Pencalonan
Paragraf 1 Pendaftaran Calon
BAB III
Pasal 21
Calon Kapitalau wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang­ undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kapitalau;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kampung setempat paling kurang 1 (satuJ tahun sebe1um pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB III
Pasal 22
- ( 1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;
- l2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
- (4} Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
BAB III
Pasal 23
- ( 1} Kelengkapan administrasi pencalonan yang harus disiapkan oleh bakal calon adalah :
- a. surat permohonan pencalonan;
- b. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Kapitalau;
- c. surat pemyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon kapitalau;
- d. surat pernyataan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- e. surat pemyataan setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia d.an Pemerintah Republik Indonesia serta tidak mengikuti kegiatan orgranisasi terlarang;
- f. surat pernyataan belum pemah menjabat sebagai Kapitalau selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- g. surat pemyataan sanggup untuk bertempat tinggal di kampungnya selama menjadi Kapitalau;
- h. surat pemyataan tidak dalam status sebagai Kapitalau di Kampung Lain;
- i. ijin tertulis dari atasan yang berwenang bagi Bakal Calon Kapitalau yang berasal dari Pegawai Negeri;
- j. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya
BAB III
Pasal 24
Dalam hal bakal calon Kapitalau yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berjumlah paling sedikit 2 {dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kapitalau wajib menyampaikan berkas bakal calon Kapitalau kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk di teliti.
BAB III
Pasal 25
- ( I ) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan - sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 kurang dari 2 (duaJ orang, panitia pemilihan Kapitalau memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kapitalau sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kapitalau berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kapitalau dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah.
BAB III
Pasal 26
Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, lembaga non pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati melalui
Panitia Pemilihan Kabupaten.
· Pasa127
- ( 1) Sebelum Panitia Pemilihan menetapkan calon Kapitalau yang dapat dipilih, Panitia Pemilihan wajib menyampaikan berkas bakal calon kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk diteliti;
- (2) Panitia Pemilihan
BAB III
Pasal 28
- ( 1 ) Penetapan calon Kapitalau disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan;
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dihadiri oleh para calon;
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kapitalau; - (4) Bakal calon Kapitalau yang telah ditetapkan sebagai calon kapitalau tidak dapat mengundurkan diri dengan alasan apapun; - (5) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan; - (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. ## Paragraf 3 Kampanye ## Pasal 29 - ( 1) Calon Kapitalau dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kampung; - (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang; - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab. ## Pasal30 - ( 1 ) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kapitalau; - (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kapitalau; - (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. ## Pasal 31 Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: - a. pertemuan terbatas; - b. tatap muka; - c. dialog; - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum; - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. ## Pasal 32 - ( 1) Pelaksana kampanye dilarang: - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain; - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; - e. mengganggu ketertiban umum; - f. mengancam untuk melalrukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau calon yang lain; - g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye calon; - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; - i. membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut calon lain selain dari gambar dan/ atau atribut calon yang bersangkutan; dan - J. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. - (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan: - a. Kapitalau; - b. perangkat kampung; - c. anggota MTK. ## Pasal 33 Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat ( 1) dikenai sanksi: - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain. ## Pasal 34 Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. ## Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara ## Pasal 35 - ( 1 ) Pemungutan suara dilaksanakan dalam rapat pemilihan kapitalau yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan; - (2) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan seluas-luasnya dan menyampaikan surat panggilan kepada penduduk kampung yang terd.aftar sebagai pemilih mengenai pelaksanaan pemilihan; - (3) Panitia Pemilihan Kapitalau dan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kapitalau tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya kecuali calon yang berasal dari luar kampung. ## Pasal 36 Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia menyiapkan: - a. papan tulis yang memuat nama-nama calon;

Verifikasi: - b. surat suara yang memuat tanda gambar calon sesuai jumlah pemilih terdaftar ditambah 2% (dua per seratus) dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda sahnya surat suara; - c. kotak suara bersama kuncinya; - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; - e. alat pencoblos didalam bilik suara; - f. tinta untuk tanda telah memberikan suara. ## Pasal 37 - (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPSJ dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat K.ampung setempat; - (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon yang tertera pada surat suara dan dilakukan di dalam bilik suara yang telah disediakan oleh panitia pemilihan kapitalau; - (3) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suara kepada 1 (satu) orang calon;

Penandatangan: - (4) Pemilih yang berhalangan hadir tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun juga, ## Pasal 38 - (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan; 2. -(2J TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; - (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan. ## Pasal 39 - ( 1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, a tau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih; - (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. ## Pasal 40 - (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan: - a. pembukaan kotak suara; - b. pengeJuaran se1uruh Isi kota.k suara; - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; - d. mengesahkan jumlah pemilih terdaftar yang dituangkan dalam berita acara; - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. 7. (2J Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, MTK, pengawas, dan warga masyarakat;

Verifikasi: - (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon. ## Pasal 41 - ( 1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (I], panitia memberikan penje1asan mengenai tata cara pemungutan suara; - (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih; - (3) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia pemilihan setelah yang bersangkutan menukarkan dengan surat panggilan; - (4) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali; - (5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, memberikan surat suara pengganti hanya satu kali; pemilih panitia - (6) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan dan apabila menggunakan alat coblos lain dinyatakan tidak sah/batal; - (7) Pemilih yang masuk dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya; - (8) Setelah surat suara dicoblos pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat dan dalam keadaan khusus pemilih dapat didampingi 2 (dua) orang panitia. ## Pasal 42 - ( I ) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon harus berada ditempat yang ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara kecuali calon yang bersangkutan dalam keadaan sakit dan/ atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan; - (2) Dalam pemilihan kapitalau apabila terdapat calon yang tidak hadir maka pemilihan kapitalau tetap dilaksanakan kecuali dalam hal semua calon berhalangan hadir. ## Pasal 43 Waktu pelaksanaan pemungutan suara mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan belum selesai, pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan setelah panitia pemilihan mengadakan musyawarah dengan MTK bersama Penanggungjawab pemilihan. ## Pasal 44

Verifikasi: - Suara untuk pemilihan Kapitalau dinyatakan sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau - e. tanda coblos terdapat pada sa1ah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. ## Pasal 45 - ( 1) Surat suara dianggap tidak sah apabila : - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;

Verifikasi: - b. tidak terdapat Cap/Stempel Panitia dan tanda tangan Ketua Penitia Pemilihan Kapitalau;

Verifikasi: - c. ditandatangani atau membuat tanda gambar yang menunjukkan identitas pemilih; - d. mencoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar calon yang berhak dipilih; - e. mencoblos diluar lingkaran dan/ atau kotak tanda gambar yang disediakan; - f. mencoblos menggunakan alat yang bukan disediakan oleh pantia pemilihan kapitalau; - (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah/ rusak langsung diumumkan kepada pemilih. ## Pasal 46 - ( 1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir. - (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:

Distribusi: - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; - b. jumlah pemilih dari TPS lain; - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan - d. jumlah surat suara yang clikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. - (3) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara dihadapan saksi calon, MTK, pengawas dan warga masyarakat; - (4) Surat suara diteliti dan dibacakan oleh panitia pemilihan kemudian dicatat dipapan tulis atau yang sejenisnya;

Verifikasi: - (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan diselesaikan di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, MTK, pengawas, dan warga masyarakat; - (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia;

Verifikasi: - (7) Panitia pemilihan membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon;

Distribusi: - (8) Panitia pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum; - (9) Berita acara hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel; - ( 10) Panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada MTK segera setelah selesai penghitungan suara. ## Pasal 47 - ( 1 ) Calon Kapitalau yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kapitalau terpilih; - (2) Dalam hal jumlah calon Kapitalau yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon kapitalau, maka dilaksanakan pemilihan ulang bagi calon Kapitalau yang memperoleh suara terbanyak yang sama; - (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemilihan putaran pertama tanpa melalui tahapan-tahapan sebelumnya; - (4) Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan (APBKampung) yang bersangkutan. pemilihan putaran kedua dan Belanja Kampung ## Pasal 48 Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kampung atau di tempat lain yang terjamin keamanannya. Bagian Kelima Penetapan ## Pasal 49 - ( 1) Panitia Pemilihan Kapitalau menyampaikan laporan hasil pemilihan Kapitalau kepada MTK;

Penandatangan: - (2) MTK berdasarkan laporan hasil pemilihan Kapitalau sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , selanjutnya menyampaikan calon Kapitalau terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kapitalau;

Penandatangan: - (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kapitalau dengan Keputusan Bupati;

Penandatangan: - (4) Keputusan Bupati sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian MTK; - (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku sejak tanggal pelantikan; - (6) Calon Kapitalau terpilih terhitung pada saat pelantikan Kapitalau harus bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan. ## Pasal 50

Penandatangan: - ( 1) Kapitalau terpilih dilantik Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluhJ hari setelah penerbitan Keputusan Bupati; - (2) Pelantikan kapitalau dapat dilaksanakan di kampung bersangkutan dihadapan masyarakat atau di tempat yang ditentukan; - (3) Sebelum memangku jabatannya kapitalau mengucapkan sumpah/ janji; - (4) Pengucapan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut: - "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kapitalau dengan sebaiknya-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu ta.at dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus­ lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia." ## Pasal 51 - ( 1) Pelantikan Kapitalau yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhimya masa jabatan kapitalau yang bersangkutan atas persetujuan pejabat yang berwetang dengan ketentuan bahwa kapitalau yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut; - (2) Pelantikan Kapitalau tidak dilaksanakan apabila yang bersangkutan telah terbukti bersalah melalui putusan pengadilan atau hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional di daerah. ## Pasal 52 - ( 1) Pelantikan kapitalau diikuti dengan serah terima jabatan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru; - (2) Dalam serah terima jabatan, pejabat lama menyerahkan memori serah terima jabatan/administrasi dan inventaris kampung kepada pejabat baru. ## Pasal 53 - (1) Kapitalau memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; - (2) Kapitalau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masajabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. ## BABN ## KAPITALAU, PERANGKAT KAMPUNG DAN PNS SEBAGAI CALON KAPITALAU ## Paragraf 1 Calon Kapitalau dari Kapitalau atau Perangkat ## Pasal 54 - (1) Kapitalau yang akan mencalonkan diri kembali cliberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih; - (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kapitalau dilarang menggunakan fasilitas pemerintah kampung untuk kepentingan sebagai calon Kapitalau;

Penandatangan: - (3) Dalam hal Kapitalau cuti sebagairnana dimaksud pada ayat (1), sekretaris kampung atau PNS Iain yang ditugaskan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas Kapitalau. ## Pasal 55 - ( 1) Perangkat kampung yang mencalonkan diri dalam pemilihan kapitalau diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kapitalau sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih; - (2) Tugas perangkat kampung sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dirangkap oleh perangkat kampung lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kapitalau. ## Paragraf 2 ## Calon Kapitalau dari PNS ## Pasal 56 - (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kapitalau harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian; - (2) Dalam hal PNS sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kapitalau, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kapitalau tanpa kehilangan hak sebagai PNS; - (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kapitalau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kapitalau dan penghasilan lainnya yang sah. ## BABV

Distribusi: ## NORMA, STANDAR KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KAPITALAU ## Bagian Kesatu Umum ## Pasal 57 - ( 1 ) Untuk menyelenggarakan pemilihan kapitalau, panitia pemilihan kabupaten menyediakan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kapitalau; - (2) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kapitalau sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas : - a. perlengkapan pemungutan suara; - b. dukungan perlengkapan lainnya. ## Pasal 58 Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kapitalau dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip : - a. Tepat jurnlah; - b. Tepat jenis; - c. Tepat sasaran; - d. Tepat waktu; - e. Tepat kualitas; dan - f. Hemat anggaran/ efisien. ## Bagian Kedua Jenis, Standar Spesifikasi Teknis dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kapitalau Paragraf 1 Jenis ## Pasal 59 - ( 1) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 2 huruf a terdiri atas : - a. surat suara; - b. tinta; - c. segel; - d. kotak suara; - e. bilik pemungutan suara; - f. alat untuk mencoblos pilihan; - g. tempat pemungutan suara. - (2) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 2 huruf b terdiri atas : - a. sampul kertas; - b. formulir; - c. perlengkapan di tps. ## Paragraf 2 Standar Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara ## Bagian Kesatu Surat Suara ## Pasal 60 - ( 1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat ( 1) huruf a merupakan sarana untuk memberikan suara pada pemilihan kapitalau dan diberi tanda pengaman; - (2) Surat suara memuat tanda gambar atau foto calon kapitalau. ## Pasal 61 - ( 1) Surat suara untuk calon yang berjumlah 2 (dua) orang berbentuk empat persegi panjang vertikal; - (2} Surat suara untuk calon yang berjumlah 3 (tiga) orang berbentuk empat persegi panjang vertikal; - (3) Surat suara untuk calon yang berjumlah 4 (empat) orang berbentuk empat persegi panjang horisontal; - (4) Surat suara untuk calon yang berjumlah 5 (lima} orang berbentuk empat persegi panjang horisontal; - (5) Format surat suara dibuat memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nama calon yang mengakibatkan kerusakan surat suara. ## Pasal 62 - (1) Ukuran surat suara untuk pemilihan kapitalau dengan 2 orang calon adalah 20 x 27 cm; - (2) Ukuran surat suara untuk pemilihan kapitalau dengan 3 (tiga) orang calon adalah 20 x 27 cm; - (3) Ukuran surat suara untuk pemilihan kapitalau dengan 4 (empat) orang calon adalah 30 cm x 20 cm; - (4) Ukuran surat suara untuk pemilihan kapitalau dengan 5 (lima) orang calon adalah 30 cm x 20 cm; - (5) Jenis kertas surat suara untuk pemilihan kapitalau adalah HVS 80 gram; - (6) Pengaman/tanda khusus pada surat suara adalah QR Code; - (7) Bentuk surat suara sebagaimana terdapat pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Tin ta

## Pasal 63

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b digunakan untuk memberikan tanda kepada pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berwarna ungu dan/atau biru tua;
- (3) Tinta yang digunakan harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit;
- (4) Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tissue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta;
- (5) Tinta hams memiliki daya tahan/lekat selama 24 (dua puluh empat) jam, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun pembersih lainnya.

## Pasal 64

Jumlah tinta yang disediakan disetiap TPS sebanyak 2 (dua} botol.

## Bagian Ketiga Segel

## Pasal 65

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen/barang keperluan pemilihan kapitalau.

## Bagi.an Keempat Kotak Suara

## Pasal 66

- ( 1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat ( 1) huruf d dapat dibuat dari bahan plastik atau karton kedap air;
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan barang habis pakai.

## Pasal 67

- ( 1 ) Sisi samping kotak suara berbentuk empat persegi panjang;
- (2) Sisi atas dan bawah kotak suara berbentuk bujur sangkar;
- (3) Pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara ditempel logo daerah;
- (4) Tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
- (5) Pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
- (6) Pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat.

## Bagian Kelima Bilik Pemungutan Suara

## Pasal 68

- ( 1 ) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan kapitalau;
- (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clisecliakan di setiap TPS sejumlah maksimal 5 (lima] buah;
- (3) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan karton double wall yang berkualitas baik.

## Bagian Keenam Alat untuk Mencoblos Pilihan

## Pasal 69

- ( 1 ) Alat untuk mencoblos pilihan sebagaimana dimaksud dalani Pasal 59 ayat ( 1) huruf f meliputi paku, bantalan dan meja;
- (2) Alat untuk mencoblos pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sejumlah 1 (satu) buah per bilik pemungutan suara di TPS.

## Bagian Ketujuh Tempat Pemungutan Suara

## Pasal 70

- ( 1 ) Untuk pelaksanaan pemungutan suara dibuat tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf g;
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

## Paragraf 3 Standar Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya

## Bagian Kesatu Sampul Kertas

## Pasal 71

- ( 1 ) Sampul kertas · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a digunakan untuk memuat:
- a. surat suara pemilihan kapitalau;
- b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS; dan
- c. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasi1 penghitungan perolehan suara di TPS.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus.

Bagian Kedua Formulir

## Pasal 72

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, yang digunakan oleh Panitia Pemilihan adalah:

- a. Bentuk formulir pendaftaran pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang terdiri dari :
- 1) Formulir Model Al - C KD : Daftar Pemilih Sementara;
3. 2)

Formulir Model A2 - CKD : Daftar Pemilih Tambahan;

- 3) Formulir Model A3 - CKD : Daftar Pemilih Tetap.
- 4) Formulir Model A3. l - CKD : Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
- 5) Formulir Model A3.2 - CKD : Formulir Data Pemilih Tambahan;
- 6) Formulir Model A3.3 - CKD : Formulir Tanda Bukti Pendaftaran;
- 7) Formulir Model A3.4 - CKD : Formulir Tanda Bukti Telah Didaftar Sebagai Pemilih Tambahan;
- 8) Formulir Model AS - CKD : Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS.
- b. Bentuk Formulir Kelengkapan Calon Kapitalau sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang terdiri dari :
- 1) Model B 1 CKD : Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Model B2 -CKD : Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan RI dan Pemerintah serta Tidak Mengikuti Kegiatan Organisasi Terlarang;
- 3) Model 83 - CKD : Surat Pemyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kapitalau;
- 4) Model B4 CKD: Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan diri dari Calon Kapitalau;
- 5) Model BS - CKD : Surat Pernyataan Belum Pemah Menjabat Kapitalau selama 3 (tiga) Kali Masa Jabatan;
- 6) Model B6 -CKD : Surat Pemyataan Mengenal Kampungnya dan Dikenal oleh Masyarakat Kampungnya;
- 7) Model B7 - CKD : Surat Pemyataan Sanggup Untuk Bertempat Tinggal Di Kampungnya selama menjadi Kapitalau;
- 8) Model BB CKD : Daftar Riwayat Hidup Calon Kapitalau;
- 9) Model B9 - CKD : Surat Pemyataan Tidak Dalam Status Sebagai Kapitalau di Desa Lain.
- c. Bentuk Formulir Kelengkapan Penghitungan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang terdiri dari :
- 1) Model C -CKD Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
- 2) Model C 1 - CKD : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara;
- 3) Model C2 - CKD : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara;
- 4) Model C3 - CKD : Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Calon Kepala esa;
- 5) Model C4 -CKD : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
- 6) Model CS - CKD : Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran lsi, Identifikasi Jenis Dokumen, Penghitungan Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara;
- 7) Model C6 -CKD : Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara;
- 8) Model C7 - CKD : Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara;
- 9) Model CB -CKD : Surat Pemyataan Pendamping Pemilih Dalam Pemungutan Suara.

•

## Bagian Ketiga Perlengkapan di TPS

## Pasal 73

Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. tanda pengenal Panitia Pemilihan;
- b. tanda pengenal petugas pengamanan TPS;
- c. tanda pengenal saksi;
- d. karet pengikat surat suara;
- e. lem/ perekat;
- f. kantong plastik;
- g. pulpen;
- h. gembok;
1. spidol;
- J. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan.

## Bagian Keempat

Pengadaan, Pengepakan dan Pendistribusian

## Pasal 74

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
- (2) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bekerja sama dengan masyarakat.

## Pasal 75

- ( 1) Panitia Pemilihan Kabupaten melalrukan pengadaan :
- a. surat suara calon kapitalau;
- b. segel;
- c. tinta;
- d. formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kapitalau;
- e. sampul kertas;
- f. kotak suara;
- g. bilik. pemungutan suara;
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pengadaan dukungan perlengkapan lainnya yang berupa perlengkapan di TPS.

## Pasal 76

- ( 1) Pengadaan surat suara sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di· dalam DPT, ditambah 2o/o {dua per seratus) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan;
- (2) Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan DPT ditambah 2% (dua perseratus) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.

## Pasal 77

Pendisitribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan.

...

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pasal 2 sampai dengan Pasal 37 dan Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 31 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kapitalau beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB VII KETENTUANPENUTUP

## Pasal 79

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pedoman Teknis Operasional Pelaksanaan Pemilihan Kapitalau berserta seluruh dokumen-dokumen penunjang lainnya.

## Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita. Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau

pada

2 7

ie·

rucri

2015

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BLARO,

•


Diundangkan di Ondong Siau

2 Maret

'--:AERAH KABUPATEN KEPULAUA.lf SlAU TAGULANDANG BIARO,

2015

tanggal KABUPA pada


DR. MANENGKEY, SE. M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620814 198612 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2015 NOMOR 9.