PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 15 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 17 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2016;
SALINAN
| Mengingat | : 1. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2. | Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
| | 3. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
| | 4. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); |
| | 5. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); |
| | 6. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
| | 7. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); |
| | 8. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
| | 9. | Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); |
| | 10. | Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); |
| | 11. | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); |
| | | 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); |
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.532.048.090.999,00 bertambah / berkurang sejumlah Rp.90.662.012.776,00 sehingga menjadi Rp.1.622.710.103.775,00 sebagai berikut :
- a. Pendapatan
1. Semula
2. Bertambah / berkurang
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 1.532.048.090.999,00
Rp. 90.662.012.776,00
Rp. 1.622.710.103.775,00
Belanja
1. Semula
Rp. 1.615.870.297.737,00
2. Bertambah / berkurang
Rp. 96.152.557.583,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 1.712.022.855.320,00
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan
Rp. (89.312.751.545,00)
- c. Pembiayaan
1. Penerimaan
1. Semula
Rp. 83.822.206.738,00
2. Bertambah / ( berkurang )
Rp. 46.228.306.460,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp. 130.050.513.198,00
2. Pengeluaran
1. Semula
Rp 0,00 Rp 40.737.761.653,00
2. Bertambah / berkurang
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp. 40.737.761.653,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan
Rp. 89.312.751.545,00
Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran tahun Berkenaan
Rp. 0,00
Pasal 2
- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula
Rp. 303.486.943.000,00
2. Bertambah / ( berkurang )
Rp. 12.976.830.600,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
Rp. 316.463.773.600,00
b. Dana Perimbangan
1. Semula
Rp. 1.150.438.395.308,00
2. Bertambah / ( berkurang )
Rp. 35.202.051.623,00
Jumlah Perimbangan setelah Perubahan
Rp. 1.185.640.446.931,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
| 1. Semula 2. Bertambah / ( berkurang ) Jumlah lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan | Rp. 78.122.752.691,00 Rp. 42.483.130.553,00 | Rp. | 120.605.883.244,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah | (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah | (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah | (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah |
| 1. Semula 2. Bertambah / ( berkurang ) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. 186.882.000.000,00 Rp. 370.000.000,00 | Rp. | 187.252.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah 1. Semula 2. Bertambah / ( berkurang ) Jumlah retribusi Daerah setelah Perubahan c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1. Semula | Rp. 58.705.026.000,00 Rp. 14.974.445.000,00 Rp.12.000.000.000,00 | Rp. | 73.679.471.000,00 |
| 2. Bertambah / ( berkurang ) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Rp. (4.000.000.000,00) setelah perubahan | Rp. | 8.000.000.000,00 |
| (3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil 1. Semula Rp. 87.774.378.908,00 | Rp. ( 3.311.733.577,00) | | |
| 2. Bertambah / ( berkurang ) | | Rp. | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan perubahan | | | 84.462.645.331,00 |
b. Dana Aloksi Umum
| b. | Dana Aloksi Umum 1. Semula | Rp. 727.564.344.000,00 | |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| c. | 2. Bertambah / ( berkurang ) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Rp. 0,00 | Rp. 727.564.344.000,00 |
| | Dana Alokasi Khusus Fisik 1. Semula | Rp. 149.445.950.000,00 | |
| | 2. Bertambah / ( berkurang ) | Rp. 75.618.686.000,00 | |
| | Jumlah Alokasi Khusus setelah | | Rp. 225.064.636.000,00 |
| | Perubahan | | |
| | 1. Semula 2. Bertambah / ( berkurang ) | Rp. 185.653.722.400,00 Rp. ( 37.104.900.800,00 ), | |
| | Jumlah Alokasi Khusus setelah Perubahan | | Rp. 148.548.821.600,00 |
| a. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Hibah | huruf c terdiri dari pendapatan | |
| b. | 2. Bertambah / ( berkurang ) Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan | Rp. 39.039.797.000,00 | Rp. 39.039.797.000,00 |
| c. | Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Dana Bagi hasil Pajak 1. Semula | Rp. 73.737.652.691,00 Rp. 3.443.333.553,00 | Rp. 0,00 |
| d. | Jumlah Bagi hasil pajak setelah Perubahan | | |
| | Penyesuaian dan Otonomi khusus | | |
| | 2. Bertambah / ( berkurang ) | | 77.180.986.244,00 |
| | | | Rp. |
| | Dana | Rp. | |
| | 1. Semula 2. | 0,00 | |
| | Bertambah / ( berkurang ) | 0,00 | |
| | Jumlah Penyesuaian dan Otonomi khusus setelah Perubahan | Rp. | Rp. 0,00 |
- e. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainya
| 1. Semula Rp. 4.385.100.000,00 | 1. Semula Rp. 4.385.100.000,00 | 1. Semula Rp. 4.385.100.000,00 | 1. Semula Rp. 4.385.100.000,00 | 1. Semula Rp. 4.385.100.000,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Pasal 3
| (1).Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam a. Belanja Tidak Langsung | pasal 1 terdiri dari : 1. Semula | Rp. 849.192.561.646,00 | Rp. 849.192.561.646,00 | |
| b. Belanja | Langsung | | | |
| | 1. Semula 2. Bertambah / ( berkurang ) Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp. 766.677.736.091,00 Rp. 102.559.694.996,00 | Rp. 766.677.736.091,00 Rp. 102.559.694.996,00 | Rp.869.237.431.087,00 |
| (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana a. Belanja Pegawai 1. Semula | dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : Rp. ) Rp (7.230.903.620,00) | 830.306.870.396,00 | 830.306.870.396,00 | |
| 2. | Bertambah / ( berkurang | | | |
| b. Belanja Bunga | / ( berkurang ) | | | |
| 1. Semula 2. Bertambah | Rp. | Rp. ,00 | Rp. ,00 | Rp. |
| Jumlah Belanja | | | ,00 | |
| bunga setelah Perubahan | | | | 0,00 |
| c. 2. Bertambah / ( berkurang ) | Belanja Subsidi 1. Semula | Rp. Rp. | 0,00 321.744.000,00 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Jumlah Belanja subsidi d. Belanja Hibah | setelah Perubahan | | Rp. | 321.744.000,00 |
| 2. Bertambah / ( berkurang ) Jumlah Belanja hibah setelah e. Belanja Bantuan Sosial 1. Semula 2. Bertambah / ( berkurang ) | Perubahan Rp. Rp. | Rp. 100.000.000,00 2.367.000.000,00 | Rp. (100.000.000,00) | 9.920.750.000,00 |
| Jumlah Belanja bantuan f. | sosial setelah Perubahan Belanja Bagi Hasil 1. Semula 2. Bertambah / ( berkurang ) | Rp. 0,00 Rp. | Rp. 0,00 | 2.267.000.000,00 |
| Jumlah Belanja bagi hasil g. Belanja Bantuan Keuangan 1. Semula 2. Bertambah / ( berkurang ) | setelah Perubahan Rp. Rp. keuangan setelah Perubahan | 5.677.232.400,00 0,00 | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Belanja bantuan h. Belanja Tidak Terduga 1. Semula 2. Bertambah / ( berkurang ) Jumlah Belanja tidak terduga setelah | Rp. 1.020.708.850,00 Rp. | | Rp. | 5.677.232.400,00 |
| Belanja Langsung sebagaimana a. Belanja pegawai | Perubahan jenis belanja : | 502.022.207,00 | Rp. | |
| dimaksud pada ayat (1) | huruf b terdiri dari Rp. | 62.364.050.675,00 | | 1.522.731.057,00 |
| 1. Semula | Rp | | | |
| 2. Bertambah / ( berkurang ) | | | | 68.751.697.118,00 |
| | | 6.387.646.443,00 | Rp. | |
| Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan | | | | |
| b. Belanja Barang dan jasa 1. Semula 2. Bertambah / ( berkurang ) Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan | Rp. 343.082.863.152,00 Rp. 7.752.731.722,00 | Rp. 350.835.594.874,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| c. Belanja Modal 1. Semula 2. Bertambah / ( berkurang ) Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan | Rp. 361.230.822.264,00 Rp. 88.419.316.831,00 | Rp. 449.650.139.095,00 |
Pasal 4
| (1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah 1. Semula 2. Bertambah / ( berkurang ) Jumlah penerimaan setelah Perubahan | Rp. 83.822.206.738,00 Rp. 46.228.306.460,00 | Rp. 130.050.513.198,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah 1. Semula 2. Bertambah / ( berkurang ) Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | Rp. 0,00 Rp. 40.737.761.653,00 | Rp. 40.737.761.653,00 |
| (2).Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah 1. Semula | Rp. 0,00 | |
| 2. Bertambah / ( berkurang ) Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | Rp 0,00 | Rp. 0,00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah 1. Semula | Rp. | 0,00 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|------|
| 2. Bertambah / | Rp. | 0,00 | | |
| ( berkurang ) Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan | | | Rp. | 0,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | | |
| 2. Bertambah / ( berkurang ) | Rp | 0,00 | | |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | | |
| 2. Bertambah / ( berkurang ) | Rp. | 0,00 | | |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan | | | Rp. | 0,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | | |
| 2. Bertambah / ( berkurang ) | Rp | 0,00 | | |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan | | | Rp. | 0,00 |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | | |
| 2. Bertambah / ( berkurang ) | Rp. | 0,00 | | |
| Jumlah piutang daerah setelah Perubahan | | | Rp. | 0,00 |
| Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan | | | | |
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah : 1. Semula | Rp. | 0,00 | | |
| 2. Bertambah / ( berkurang ) | Rp | 0,00 | | |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | | | Rp. | 0,00 |
| b. | Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah 1. Semula 2. Bertambah / ( berkurang ) Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah | Rp. Rp. Perubahan | 0,00 0,00 | 0,00 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------|
| c. | Pembayaran utang Pihak Ketiga sejumlah 1. Semula | Rp. | 0.00 | |
| | 2. Bertambah / ( berkurang ) Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh | Rp tempo setelah Perubahan | 0,00 | 0,00 |
| d. | Pemberian pinjaman daerah sejumlah 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| | 2. Bertambah / ( berkurang ) Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah | Rp. setelah Perubahan | 0,00 | 0,00 |
Pasal 5
Uraian mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat di prediksi sebelumnya
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kondisi darurat
Pasal 6
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

| a. Lampiran | I | Ringkasan Perubahan APBD; |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Lampiran | II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD. |
| c. Lampiran | III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| d. Lampiran | IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| e. Lampiran | V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam; kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. Lampiran | VI | Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| g. Lampiran | VII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; |
| h. Lampiran | VIII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| i. Lampiran | IX | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

## Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan.

Diundangkan di Jambi Pada Tanggal, 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI


## DARU PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (15/2016)

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

AAAAAAABBBBBAAcvcAgaDiundangkan di Jambi

Ditetapkan di Jambi pada tanggal, 17 Oktober 2016

WALIKOTA JAMBI, ttd

SYARIF FASHA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI


EDRIANSYAH, SH., MM Pembina

NIP.19720614 199803 1 005