PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 29 Tahun 2006 tentang Penyetaran Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia ; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Penyetaran Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Se Kabupaten Jeneponto. 2. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 12 TAHUN 2006
T E N T A N G
PENYETARAN JENJANG JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SE KABUPATEN JENEPONTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO,
- a. bahwa semua tingkatan jabatan pada Sekretariat Dewan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Jeneponto baik di tingkat Kabupaten, di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan, dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dan memegang jabatan pada semua tingkatan secretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dilakukan Penyetaran Jenjang Jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 80 / KEP / M.PAN / 9 / 2003 tentang Penyetaran Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Penyetaran Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Se Kabupaten Jeneponto.
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (LNRI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LNRI Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan LNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan LNRI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LNRI Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( LNRI Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LNRI Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( LNRI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LNRI Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan LNRI Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan LNRI Nomor 4263);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 86).
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
dan
BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG PENYETARAAN JENJANG JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SE KABUPATEN JENEPONTO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan Pengurus Korpri adalah Dewan Pengurus Korpri di Kabupaten Jeneponto;
- d. Sekretariat Dewan Pimpinan Korpri adalah unsur Pembantu dan Pelayanan Administrasi Dewan Pengurus Korpri;
- e. Penyetaraan Jenjang Jabatan adalah Penyetaraan Kedudukan dan tingkatan jabatan Eselon.
PENYETARAAN JENJANG JABATAN
BAB II - PENYETARAAN JENJANG JABATAN
Pasal 2
Penyetaraan Jenjang Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri se Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat Korpri Tingkat Kabupaten terdiri dari :
- a. Sekretaris disetarakan dengan Eselon III. b;
- b. Wakil Sekretaris disetarakan dengan Eselon IV.a;
- c. Kepala Sub. Bagian disetarakan dengan Eselon IV.b;
- d. Sekretaris Unit disetarakan dengan Eselon IV.a;
- e. Wakil Sekretaris Unit disetarakan dengan Eselon IV.b;
- f. Kepala Sub bagian disetarakan dengan Eselon IV.b
2. Sekretariat Korpri Tingkat Kecamatan terdiri dari :
- a. Sekretaris Tingkat Kecamatan disetarakan dengan Eselon IV. a;
- b. Kepala Sub Bagian disetarakan dengan Eselon IV. b.
3. Sekretaris Korpri Tingkat Kelurahan disetarakan dengan Eselon IV. b.
BAB II - PENYETARAAN JENJANG JABATAN
Pasal 3
- (1) Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan
BAB II - PENYETARAAN JENJANG JABATAN
Pasal 4
Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati Jeneponto.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penetapan: Ditetapkan di : JENEPONTO Pada Tanggal : 20 JUNI 2006

Penandatangan: BUPATI JENEPONTO ## H. R A D J A M I L O

Penetapan: Diundangkan di : JENEPONTO Pada Tanggal : 20 JUNI 2006

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO ## Drs. H. IKSAN ISKANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2006 NOMOR 160