PERATURAN DAERAH TAAI'PATEN TTTLI'NGAGI'NG Nomor 5 Tahun 1945 tentang an dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang dalam masyarakat sehingga perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah: - l. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
PERATURAN DAERAH TAAI'PATEN TTTLI'NGAGI'NG NOMOR 5 TAHUN2O16 TTI{TAITG
PEIICABUTAN PERATT'RAI DAERAH
DENGAN RAIIMAT TTTIIAN YAI{G MAHA ESA
BI'PATI TULUNGAGT'ITG,
bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung, ditemukan beberapa Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang dalam masyarakat sehingga perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah:
- l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. UndangUndang Nomor 12 Tahun 19SO renrang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4l) Sebagaimana telah diubah dengar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2Z3O); 2.
3. Undang-Undang Nomor 4l Tahun lggg tentang Kehutanan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebaga.imana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO4 (kmbaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 3.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059); 4.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan 5.
2
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 458s);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl Tentang Pembentukan peraturan perundangUndangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daera\_h;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2 1 / MenLHK -ll / 20 lS tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Beras:l Dari Hutan Hak:
Dengan persetqf uan benama
DEYAI{ PERVAKILAN RATffAT DATRAH IIABT'PATEN TI'il'!TGAGT'IIG
dan
BI'PATI TI'LI'ITGAGT'ITG
TEMTITUSKAIT:
MENEf,APKAN : PERATT'RAN DATRAII PTRATIT'RAIT DAERAII. TEITTAIiIG PENCABUTAN
Pasal 1
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung Nomor 20 Tahun 1996 tentang pengendalian Tebang Kayu Hutan Ralcyat Dalam Kabupaten Daerah tingkat II Tulungagung;
2. Peraturan Daerah Kabupa.ten Tulungagung Nomor 45 Tahun 2O0l tentang Retribusi pengujian Hasil Hutan di Kabupaten T\rlungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan: Diundangkan di T\.rlungagung 2 Maret2016 DAERAH SEKRETARIS Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 5 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 5I. s/2016 ## PEruEI./[sAr ## ATAS ## PERATI'RAIC DAERAII KABT'PATEI| TI'LI'TGAGIIIYG NOMOR 5 TAHI'N 2016 ## TEIYTANG ## PENCABUTAN PERATT'RAIT DAERAH ## ttMttu Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang\_ undangan dalam penyusunannya harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diantaranya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung, ditemukan terdapat peraturan P19""rr yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yaitu, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah ringt&lt;at tr Tulungagung Nomor 20 Tahun 1996 tentang pengendalian teban! Kayu Hutan Ralryat dalam Kabupaten Daerah tingkai II Tulungagu.r"g, a^r, Peraturan Daerah Kabupaten Turungagung Nomor 45 Tahun 2001 Gntang Retribusi Pengujian Hasil Hutan di Kabupaten .I\lungagung. Kedua Peraturan Daerah tersebut diatas saat ini telah bertentangan lengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintairan Daerah, yErng mana dalam L^ampiran Undang-undang tersebut diatur terkait dengan pembagian urusa' pemerintahan yang mana pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan menangani urusan pemerintahan ai bidang kehutanan. Adapun khusus terhadap peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 45 Tahun 200r selain telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, juga sudah tidak seJuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusr Daerah, karena Retribusi Pengujian Hasil Hutan bukan merupakan jenrs retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomoi 2g Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, pencabutan peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. oleh karena itu dengan mendasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Daerah maka perlu membentuk peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah. ## II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.