Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 1950 tentang Kcbutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HE11 Pupuk Bcrsubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, perlu mengatur Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Bupati Situbondo. - 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lcmbaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 34 78); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lcmbaran Negara Tahun 1999 Nomor42, Tambahan Lembaran Negara Nomor3421); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437} sebagaim.ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot.a (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; 10. R:raturmi Menreri ltttanian Ncnu- 40/Panc,tan/ar.140/4/2JX17 r.ntang ~ Pemupukan N, P clan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 /MDAG / PER/ 6/2011 tentang Pengadaan clan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 12. R:raturatl Menreri Patauian Ncnu 43/Pemrntan/SR.140/8/2011 1rntm~Syaratdan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491); 13. ~ Mc-rteri Fbtanian Nan:r 8J/Fbuc1tan/SR.130/11/~12 b:::utaug KebJtulmi clan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk: Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013; 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tat.a Cara Pengawaean Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar; 12. 1s. Keputusan Mentm. 1utaruan Nmtt 237 /1&lt;ps/ar210/4/"l!YJ3 rentang Rd:mmt Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; 16. Krp:rtuSBn Mer:dbi ltitm.tian Noou 'ZN/Kps/C1r2.10/4/'JJ:'U3 mtang~ Fanrula Pupuk An- Organilc; 17. Keputusan Men1cri Fe1aniari Namer 465/K[m/ctr.lf/J/7 /7/JXj 1m.tang Ambentuken Thn Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingakat Pusat; llenetaplam: 18. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13); 21. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2012 tent.ang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 8); 22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 57). IIEIIUTUSKAII : PBRATURAN BUPATI TENT.ANG KEBUTUHAN DAN PElffALURA1' SERTA IIARGA ECERAB TERTIN'GGI (HET) PUPUK BBRSUBSIDI URTUK SEKTOR PBRTAlUAB KABUPATBJf SITUBORDO TAJIUW ANGGARAII 2013. BABJ KETBlffVAlf UIIUM Pual 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 2. Bupati adalah Bupati Situbondo. 3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut a.sas otonomi dan tugas pem.bantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintahan Daerah adaJah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyed.iaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. 6. Pupuk anorganik adalah pupuk basil rekayasa secara kimia1 fisika dan atau biologi dan merupakan basil industri atau pabrik pembuat pupuk. 7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisi.k, kimia dan biologi tanah. 8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivit.as yang optimal dan berkelanjutan. 9. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya dita.taniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang (berlaku 8 Dec 2012)
Pembukaan
bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan untuk meningkatkan kemampuan petani daJam pcnerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/ 11/2012 tentang Kcbutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HE11 Pupuk Bcrsubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, perlu mengatur Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Bupati Situbondo.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lcmbaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 34 78);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lcmbaran Negara Tahun 1999 Nomor42, Tambahan Lembaran Negara Nomor3421);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437} sebagaim.ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot.a (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. R:raturmi Menreri ltttanian Ncnu- 40/Panc,tan/ar.140/4/2JX17 r.ntang ~ Pemupukan N, P clan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 /MDAG / PER/ 6/2011 tentang Pengadaan clan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
12. R:raturatl Menreri Patauian Ncnu 43/Pemrntan/SR.140/8/2011 1rntm~Syaratdan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
13. ~ Mc-rteri Fbtanian Nan:r 8J/Fbuc1tan/SR.130/11/~12 b:::utaug KebJtulmi clan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk: Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tat.a Cara Pengawaean Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
12. 1s. Keputusan Mentm. 1utaruan Nmtt 237 /1&lt;ps/ar210/4/"l!YJ3 rentang Rd:mmt Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
16. Krp:rtuSBn Mer:dbi ltitm.tian Noou 'ZN/Kps/C1r2.10/4/'JJ:'U3 mtang~ Fanrula Pupuk An- Organilc;
17. Keputusan Men1cri Fe1aniari Namer 465/K[m/ctr.lf/J/7 /7/JXj 1m.tang Ambentuken Thn Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingakat Pusat;
llenetaplam:
3
18. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
21. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2012 tent.ang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 57).
IIEIIUTUSKAII :
PBRATURAN BUPATI TENT.ANG KEBUTUHAN DAN PElffALURA1' SERTA IIARGA ECERAB TERTIN'GGI (HET) PUPUK BBRSUBSIDI URTUK SEKTOR PBRTAlUAB KABUPATBJf SITUBORDO TAJIUW ANGGARAII 2013.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan dipenyalur resmi di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwama pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.

Penandatangan: 10. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Uni IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapka.n oleh Menteri Pertanian. 11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan temak dan budidaya ikan atau udang. 12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu. 13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu. 14. Petemak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu. 15. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki ijin usaha. 16. Produsen adalah Produsen Pupuk yang merupakan anak perusahaan dari Pr. Pupuk Sriwidjaja (Persero) dalam hal ini Pl'. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.

Penandatangan: 17. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untulc Sektor Pertanian yang berlaku.

Penandatangan: 18. Penyalur di Lini N adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Penandatangan: 19. Kelompok t.ani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkat.kan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati ata.u pejabat yang ditunjuk. 20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, petemak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok ta.ni dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

Penandatangan: 21. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten Situbondo adalah Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida (TPPP). ## BABII ## PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI ## Pua12 - (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi peta.ni, pekebun, peternak, yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musirn tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang paling luas 1 (satu) hektar. - (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan&gt; peternakan ata.u perusahaan perikanan budidaya. ## BABUI ## ALOKASJ KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ## PaH13 - (1) Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsicli dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesiflk lokasi dan standar teknis dengan mempertirnbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Situbondo Tahun 2013. - (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menurut Sub Sektor, Kecamatan perbulan, Jenis, dan Jumlah, sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.


6

- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan usu.tan yang cliajukan oleh petani, pekebun, dan petemak, pembudidaya ikan dan/ atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Mantri Tani (Mantan) setempat menurut Sub Sektor, Kecamatan, Jenis, Jumlah, dan Sebaran Bulanan.

## Pual4

- ( l) Apabila disuatu wilayah terjacli kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapa.t dipenuhi realokaai antar wilayah.
- (2) Realokasi ant.ar kecamatan dalarn wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP).
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pcstisida (KPPP), sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan peta.ni di lapangan.

## Pual5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Situbondo pada bulan berjalan temyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan KPPP, produsen clapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bu.Ian sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

## BAB IV

## PEIIYALURAN DAN BARGA BCBRAlf TBRTINOGI ( HBT) PUPUK BERSUBSIDJ

## Pual6

- ( 1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 2 ayat 1 terdiri atas pupuk anorganik (Urea, SP-36, ZA, NPK) dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh produsen.
- (2} Produsen sehagaimena dimaksud pada ayat (1) yaitu Pr. Pupuk Kalimantan Timur dan Pr. Petrokimia Gersik.

7

## Pual7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dim.aksud dalam pasal 6 harus diberi label tambahan berwama merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus, yang bertuliskan :

## "Pu.pu.k Benabaidi Pemerintah" Banmc Dalam Pengawasan

## Paaal8

- (1) Pelaksanaan pengadaan clan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
- b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubemur Jawa Timur.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berim.bang spesifi.k lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke pet.am dila1rukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP).

## Pua19

- (1) Penyalur di Lini N yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pupuk Urea

- b. Pupuk SP-36

- c. PupukZA

- = Rp. 1.800,- per kg;

- = Rp. 2.000,- per kg;

- = Rp. 1.400,- per kg;

8

- d. Pupuk NPK

- = Rp. 2.300,- per kg;

- e. Pupuk Organik

- = Rp. 500,- per kg.

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, petemak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini N secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

- a. Pupuk Urea

- = 50 kg atau 25 Kg;

- b. Pupuk SP-36

- = 50 kg;

- c. Pupuk ZA

- = 50 kg;

- d. Pupuk NPK

- = 50 kg atau 20 kg;

- e. Pupuk Organik

- = 40 kg atau 20 kg.

## Paul 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) distributor; dan penyalur Lini N wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, petemak, dan pembudidaya ikan dan/ atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

## BABV PBNGAWASAN DAB PBLAPORAN

## Pua111

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaa.n dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini N sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

## Pual 1~

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

## Pua113

- ( 1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan clan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2} Bupati wajib menyampaikan laporan basil pemantauan dan penp.wasan pupuk bersubsidi kepada Gubemur Jawa Timur.

## BAB-VI PENUTUP

## Paaal 14

Peraturan Bupati ini pendistribusian pupuk Kabupaten Situbondo. clibuat sebagai acuan bersubsidi ditingkat alokasi wilayah

## Pasall5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diuandangkan.

Agar -setiap orang dapat mengeui};tllipya, -~-tahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.


Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 2 8 DEC 2012

BUPATISI~

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2 8 D [ r; 2012

SEKRETARAS DABRAH


SK◄lY'rdJJdtSO KDW

BERl',...\_\_..D,ADcsv,.n. KABUPATEN SITUBONDO TAHON 2012 NOMOR 1jq'

\_\_\_