PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 6 Tahun 2017 tentang PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAYANAN SARANA KESEHATAN DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN BARAT (berlaku 5 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
BUPATI PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAYANAN SARANA KESEHATAN DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pad Unit Pelayanan Sarana Kesehatan Di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
Mengingat : 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas, Pustu, Polindes Dan Puskel.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT dan BUPATI PASAMAN BARAT MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAYANAN SARANA KESEHATAN DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Pasaman Barat yang merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten, dipimpin oleh kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
5. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
6. Unit Pelayanan Sarana Kesehatan Pemerintah Daerah adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdiri dari : Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda);
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Unit pelayanan teknis laboratorium kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat yang melaksanakan penelitian dan pengujian mutu air, makanan, minuman, penjamah makanan, tanah dan limbah;
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehataan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
10. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis,pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
11. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh penyelenggara pelayanan kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas kesehatan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakandan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
BAB II - PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan meliputi :
- a. Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
- b. Jasa Sarana.
- (2) Komposisi Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Jasa Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Sarana Kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan dapat diberikan setinggi-tingginya sebesar 70% (Tujuh Puluh Persen) dari penerimaan retribusi untuk setiap bulan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- b. Jasa Sarana sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Unit Pelayanan Sarana Kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan.
- (3) Besaran pemanfaatan penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan dengan komposisi sebagai berikut :
- a. Kepala UPTD Puskesmas 10 % (sepuluh persen);
- b. Kepala Tata Usaha 7,5 % (tujuh koma lima persen);
- c. Dokter Umum Puskesmas 20 % (dua puluh persen);
- d. Doter Gigi Puskesmas 10 % (sepuluh persen);
- e. Bendahara Retribusi Puskesmas 7,5 % (tujuh koma lima persen);
- f. Staf Puskesmas, Pustu dan Polindes 45 % (empat puluh lima persen).
- (4) Pemanfaatan penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut :
- a. Penerima Jasa Pelayanan hanya satu disesuaikan dengan komposisi pada ayat (3);
- b. Apabila tidak terdapat Kepala UPTD Puskesmas, maka jasa pelayanan Kepala UPTD Puskesmas disatukan dengan staff Puskesmas, Pustu dan Polindes;
- c. Apabila pada UPTD Puskesmas terdapat 1 (satu) Dokter Umum maka jasa pelayanan dibayarkan 10% (sepuluh persen) sisanya disatukan dengan staff Puskesmas, Pustu dan Polindes;
- d. Apabila pada UPTD Puskesmas terdapat lebih dari 2 (dua) Dokter Umum maka jasa pelayanan dibagi rata;
- e. Apabila pada UPTD Puskesmas tidak memiliki Dokter Umum dan atau Dokter Gigi maka jasa tersebut disatukan dengan staff Puskesmas, Pustu dan Polindes.
- (5) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang bersumber dari pelayanan Haji diatur dengan komposisi sebagai berikut :
- a. Alat Tulis Kantor 10% (sepuluh persen);
- b. Bahan Habis Pakai Medis dan Penunjang lainnya 20% (dua puluh persen);
- c. Jasa Pelayanan 70% (tujuh puluh persen) yang terdiri dari 21% (dua puluh satu persen) untuk Petugas Medis, 49% (empat puluh Sembilan persen) untuk Petugas Paramedis.
PENATAUSAHAAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Penatausahaan
BAB III - PENATAUSAHAAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN
Pasal 3
- (1) Bendahara Penerima wajib melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dalam kurun waktu 1 x 1 minggu pada hari kerja disetorkan kepada Bendahara Penerima Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat;
- (3) Bendahara Penerima Dinas Kesehatan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam kurun 1x 24 jam pada hari kerja.
Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran
BAB III - PENATAUSAHAAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN
Pasal 4
- (1) Tata cara pembayaran jasa pelayanan kesehatan
BAB III - PENATAUSAHAAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN
Pasal 5
Pertanggungjawaban atas penggunaan jasa pelayanan kesehatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 6
Pasal 6
- (1) Pelaksanaan Pembinaan internal pemanfaatan retribusi pelayanan kesehatan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 6
Pasal 7
- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan belanja jasa pelayanan kesehatan terdiri dari :
- a. pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- b. pengawasan fungsional internal, dilakukan oleh Inspektorat; dan
- c. pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK atau pemeriksa fungsional lainnya.
- (2) Prosedur pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.
PENINJAUAN PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BAB V - PENINJAUAN PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8
- (1) Pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali;
- (2) Peninjauan pemanfaatan penerimaan retribusi pelayan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB VI SANKSI ADMINISTRASI
BAB V - PENINJAUAN PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 9
- (1) Dalam hal pemanfaatan penerimaan retribusi pelayan kesehatan diluar dari ketentuan pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi berupa pengembalian jasa pelayanan ke Kas Daerah ditambah bunga sebesar 2% (dua persen);
- (2) Tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Pasal 10
- (1) Kepada SOPD terkait agar memanfaatkan dana penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada unit pelayanan sarana kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- (2) Pemanfaatan retribusi pelayanan kesehatan Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan pemanfaatannya dibayarkan sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Simpang Empat pada tanggal 25 Agustus 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, Dto ## MANUS HANDRI | No | Pejabat | Tanggal | Paraf | |------|-------------------|-----------|---------| | 1 | Sekda | | | | 2 | Asisten I | | | | 3 | Kabag Hukum | | | | 4 | Kasubag Per-uu-an | | | LEMBAR DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT : ( 6/65/2017) ## Pasal 11

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Simpang Empat pada tanggal 25 Agustus 2017

Penandatangan: ## BUPATI PASAMAN BARAT, Dto ## SYAHIRAN
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 6 TAHUN 2017
## TENTANG
## PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAYANAN SARANA KESEHATAN DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
## I. UMUM
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, diharapkan penerimaan retribusi dapat dilaksanakan dengan baik, dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan tertib, trasparan dan akuntabel.
Pendapatan yang berasal dari pemungutan retribusi pelayanan kesehatan ini dimanfaatkan untuk menunjang operasional pada unit pelayanan sarana kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, selain itu juga dimanfaatkan sebagai imbalan berupa jasa pelayanan agar kinerja pelayanan kesehatan pada masyarakat meningkat.
Agar prinsip akuntabilitas dan trasparan terwujud maka Peraturan Daerah Tentang Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat merupakan produk hukum yang melindungi bagi pemberi pelayanan kesehatan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas LEMBAR DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR