Unknown Unknown Nomor TAHUN2016 Tahun 2016 tentang DEWANKAWASAN KAWASANEKONOMIKHUSUS PROVINSIPAPUABARAT DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, - bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Provinsi Papua Barat dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong; - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan (berlaku 5 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR33 TAHUN2016
TENTANG
DEWANKAWASAN
KAWASANEKONOMIKHUSUS PROVINSIPAPUABARAT
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,
a.
- bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Provinsi Papua Barat dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, dibentuk Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Papua Barat dengan Keputusan Presiden;
- dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Papua Barat; pertim bangan se bagaimana berdasarkan c. bahwa
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Uridang ...
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5914);
4. tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277); 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
KAWASAN
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KA WASANEKONOMIKHUSUSPROVINSIPAPUABARA T.
Pasal 2
Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
Pasa13
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2016 PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Kemaritiman SEKRETARIAT KABINET RI, Ratih Nurdiati