PERATURAN BUPATI MA Nomor 46 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN DAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN RUMAH SAKIT KELAS D (berlaku 12 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Bupat Banjar tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan dan Izin operasional Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D sebagai Pedoman bagi Pemerintah Dearah dalam melaksanakan kewenangan di bidang Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengaman Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/ MENKES/ PER/ 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/ MENKES/ PER / V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1796/MENKES / PER/ VIII/ 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/ MENKES/ PER/ X/ 2011 tentang Izin Praktik dan
Menetapkan :
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN DAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN RUMAH SAKIT KELAS D.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
6. Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Bidang Pelayanan Kesehatan adalah Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Banjar.
7. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan adalah Seksi pelayanan Kesehatan dan Rujukan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Banjar.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan peralatan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
9. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
10. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu ## BAB II
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Di Daerah dapat didirikan dan diselenggarakan Rumah Sakit oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Rumah Sakit yang didirikan dan diselenggarakan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Rumah Sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat berbentuk unit pelaksana teknis daerah atau lembaga teknis daerah
yang diselenggarakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumah sakitan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Rumah Sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DI DAERAH
Bagian Kesatu Klasifikasi Rumah Sakit
BAB III - KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DI DAERAH
Pasal 6
Klasifikasi Rumah Sakit ditetapkan
BAB III - KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DI DAERAH
Pasal 7
Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum kelas C paling sedikit meliputi:
- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan kefarmasian;
- c. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- d. pelayanan penunjang klinik;
- e. pelayanan penunjang nonklinik; dan
- f. pelayanan rawat inap.
BAB III - KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DI DAERAH
Pasal 8
- (1) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit terdiri dari:
- a. pelayanan gawat darurat;
- b. pelayanan medik umum;
- c. pelayanan medik spesialis dasar;
- d. pelayanan medik spesialis penunjang;
- e. pelayanan medik spesialis lain;
- f. pelayanan medik subspesialis; dan
- g. pelayanan medik spesialis gigi dan mulut.
- (2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (3) Pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelayanan medik dasar, medik gigi mulut, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana.
- (4) Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi.
- (5) Pelayanan medik spesialis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pelayanan anestesiologi, radiologi, dan patologi klinik.
- (6) Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit berjumlah 1 (satu) pelayanan.
BAB III - KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DI DAERAH
Pasal 9
Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.
BAB III - KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DI DAERAH
Pasal 10
Pelayanan keperawatandan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
BAB III - KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DI DAERAH
Pasal 11
Pelayanan penunjang klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi pelayanan bank darah, perawatan intensif untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan rekam medik.
BAB III - KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DI DAERAH
Pasal 12
Pelayanan penunjang non klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi pelayanan laundry/linen , jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans, sistem informasi dan
komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan pengelolaan air bersih.
BAB III - KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DI DAERAH
Pasal 13
Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:
- a. jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah;
- b. jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta; dan
- c. jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (limapersen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit milik swasta.
Paragraf 2 Sumber Daya Manusia
BAB III - KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DI DAERAH
Pasal 14
- (1) Sumber daya manusia Rumah Sakit Umum kelas C terdiri atas :
- a. tenaga medis;
- b. tenaga kefarmasian;
- c. tenaga keperawatan;
- d. tenaga kesehatan lain; dan
- e. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. 9 (sembilan) dokter umum untuk pelayanan medik dasar;
- b. 2 (dua) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut;
- c. 2 (dua) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar;
- d. 1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis penunjang; dan
- e. 1 (satu) dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis gigi mulut.
- (3) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah Sakit;
- b. 2 (dua) apoteker yang bertugas dirawat inap yang dibantu oleh paling sedikit 4 (empat) orang tenaga teknis kefarmasian;
- c. 4 (empat) orang apoteker dirawat inap yang dibantu oleh paling sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian; dan
- d. 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi dan produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah Sakit.
BAB III - KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DI DAERAH
Pasal 15
- (1) Jumlah kebutuhan tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dihitung dengan perbandingan 2 (dua) perawat untuk 3 (tiga) tempat tidur.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.
BAB III - KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DI DAERAH
Pasal 16
Jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.
Paragraf 3 Peralatan
BAB III - KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DI DAERAH
Pasal 17
- (1) Peralatan Rumah Sakit Umum kelas C harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawatinap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah.
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 4

Bangunan dan Prasarana

## Pasal 18

- (1) Bangunan dan prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan serta persyaratan keandalan bangunan dan prasarana Rumah Sakit.
- (2) Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Peruntukan lokasi dan intensitas bangunan sesuai ketentuan Peraturan Daerah.
- b. Desain bangunan Rumah Sakit, yang meliputi:
- 1) Bentuk denah bangunan Rumah Sakit simetris dan sederhana untuk mengantisipasi kerusakan apabila terjadi gempa.
- 2) Massa bangunan harus mempertimbangkan sirkulasi udara dan pencahayaan.
- 3) Tata letak bangunan-bangunan (siteplan) dan tata ruang dalam bangunan harus mempertimbangkan zonasi berdasarkan tingkat resiko penularan penyakit, zonasi berdasarkan privasi, dan zonasi

berdasarkan kedekatan hubungan fungsi antar ruang pelayanan.

- 4) Tinggi rendah bangunan harus dibuat tetap menjaga keserasian lingkungan dan peil banjir.
- 5) Aksesibilitas di luar dan di dalam bangunan harus mempertimbangkan kemudahan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia.
- 6) Bangunan RumahSakit harus menyediakan area parkir kendaraan dengan jumlah area yang proporsional disesuaikan dengan peraturan daerah setempat.
- 7) Perancangan pemanfaatan tata ruang dalam bangunan harus efektif sesuai dengan fungsi-fungsi pelayanan.
- c. Pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Persyaratan keandalan bangunan dan prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Persyaratan keselamatan struktur bangunan, kemampuan bangunan menanggulangi bahaya kebakaran, bahaya petir, bahaya kelistrikan, persyaratan instalasi gas medik, instalasi uap dan instalasi bahan bakar gas.
- b. Persyaratan system ventilasi, pencahayaan, instalasiair, instalasi pengolahan limbah, dan bahan bangunan.
- c. Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kenyamanan termal, kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.
- d. Persyaratan tanda arah (signage), koridor, tangga, ram, lift, toilet dan sarana evakuasi yang aman bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia.

## Bagian Ketiga Rumah Sakit Umum Kelas D

Paragraf 1

Pelayanan

Pasal 19

Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Kelas D paling sedikit meliputi:

- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan kefarmasian;
- c. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- d. pelayanan penunjang klinik;
- e. pelayanan penunjang nonklinik; dan
- f. pelayanan rawat inap.

## Pasal 20

- (1) Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, paling sedikit terdiri dari:
- a. pelayanan gawat darurat;

- b. pelayanan medik umum;
- c. pelayanan medik spesialis dasar; dan
- d. pelayanan medik spesialis penunjang.
- (2) Pelayanan gawat darurat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (3) Pelayanan medik umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelayanan medik dasar, medik gigi mulut, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana.
- (4) Pelayanan medik spesialis dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit 2 (dua) dari 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar yang meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan/atau obstetri dan ginekologi.
- (5) Pelayanan medik spesialis penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pelayanan radiologi dan laboratorium.

## Pasal 21

Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.

## Pasal 22

Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.

## Pasal 23

Pelayanan penunjang klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi pelayanan darah, perawatan high care unit untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan rekam medik.

## Pasal 24

Pelayanan penunjang nonklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi pelayanan laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan pengelolaan air bersih.

## Pasal 25

Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:

- a. jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah;
- b. jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta;
- c. jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (limapersen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit milik swasta.

## Paragraf 2 Sumber Daya Manusia

## Pasal 26

- (1) Sumber daya manusia rumah sakit umum kelas D terdiri atas:
- a. tenaga medis;
- b. tenaga kefarmasian;
- c. tenaga keperawatan;
- d. tenaga kesehatan lain; dan
- e. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. 4 (empat) dokter umum untuk pelayanan medik dasar;
- b. 1 (satu) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut; dan
- c. 1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar.
- (3) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah Sakit;
- b. 1 (satu) apoteker yang bertugas di rawat inap dan rawat jalan yang dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang tenaga teknis kefarmasian; dan
- c. 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi dan produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinikdi rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah Sakit.

## Pasal 27

- (1) Jumlah kebutuhan tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dihitung dengan perbandingan 2 (dua) perawat untuk 3 (tiga) tempat tidur.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit.

## Pasal 28

Jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dan huruf e disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.

## Paragraf 3 Peralatan

- (1) Peralatan Rumah Sakit Umum kelas D harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah.
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

## Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama

## Pasal 30

- (1) Rumah Sakit Umum kelas D pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, didirikan dan diselenggarakan untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tingkat kedua.
- (2) Rumah Sakit Umum kelas D pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didirikan dan diselenggarakan di daerah tertinggal, perbatasan, atau kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum kelas D pratama dapat juga didirikan di daerah, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. belum tersedia Rumah Sakit di daerah yang bersangkutan;
- b. Rumah Sakit yang telah beroperasi di daerah yang bersangkutan kapasitasnya belum mencukupi; dan
- c. lokasi Rumah Sakit yang telah beroperasi sulit dijangkau secara geografis oleh sebagian penduduk di daerah yang bersangkutan.

## Pasal 31

Rincian lebih lanjut mengenai standar Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Peralatan serta Bangunan dan Sarana Prasarana untuk masing-masing jenis Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Rumah Sakit Khusus

## Pasal 32

- (1) Rumah Sakit Khusus meliputi rumah sakit khusus:
- a. ibu dan anak;
- b. mata;
- c. otak;
- d. gigi dan mulut;
- e. kanker;
- f. jantung dan pembuluh darah;

- g. jiwa;
- h. infeksi;
- i. paru;
- j. telinga-hidung-tenggorokan;
- k. bedah;
- l. ketergantungan obat; dan
- m. ginjal.
- (2) Selain jenis Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis Rumah Sakit Khusus lainnya ditetapkan Menteri Kesehatan.
- (3) Jenis Rumah Sakit Khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penggabungan jenis kekhususan atau jenis kekhususan baru.
- (4) Penetapan jenis Rumah Sakit Khusus baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil kajian dan mendapatkan rekomendasi asosiasi perumahsakitan serta organisasi profesi terkait.

## Pasal 33

- (1) Rumah Sakit Khusus hanya dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai bidang kekhususannya dan bidang lain yang menunjang kekhususan tersebut.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan diluar bidang kekhususannya hanya dapat dilakukan pada pelayanan gawat darurat.

## Pasal 34

Rumah Sakit Khusus harus mempunyai fasilitas dan kemampuan, paling sedikit meliputi:

- a. pelayanan yang diselenggarakan meliputi:
1. pelayanan medik, paling sedikit terdiri dari:
- a. pelayanan gawat darurat, tersedia 24 (dua puluh empat) jam sehari terus menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. pelayanan medik umum;
- c. pelayanan medik spesialis dasar sesuai dengan kekhususan;
- d. pelayanan medik spesialis dan/atau sub spesialis sesuai kekhususan; dan
- e. pelayanan medik spesialis penunjang.
2. pelayanan kefarmasian;
3. pelayanan keperawatan;
4. pelayanan penunjang klinik; dan
5. pelayanan penunjang nonklinik.
- b. sumber daya manusia paling sedikit terdiri dari:
1. tenaga medis, yang memiliki kewenangan menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. tenaga kefarmasian, dengan kualifikasi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kefarmasian Rumah Sakit.
3. tenaga keperawatan, dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit; dan
4. tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan, sesuai dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.
- c. peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 35

Kriteria klasifikasi dan standar peralatan untuk jenis Rumah Sakit Khusus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

## PERIZINAN RUMAH SAKIT

## Bagian Kesatu Jenis Izin

## Pasal 36

- (1) Setiap Rumah Sakit di Daerah wajib memiliki Izin.
- (2) Izin Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Izin Mendirikan dan Izin Operasional.
- (3) Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pemilik Rumah Sakit.
- (4) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pengelola Rumah Sakit.

## Pasal 37

- (1) Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas C dan Rumah Sakit kelas D bagi penanaman modal dalam negeri diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pemberian Izin Mendirikan dan izin operasioanl Rumah Sakit kelas C dan Rumah Sakit Kelas D dapat dilimpahkan Bupati kepada Pejabat yang berwenang dibidang Perizinan.

## Bagian Kedua Izin Mendirikan

## Pasal 38

- (1) Izin Mendirikan diberikan untuk mendirikan bangunan baru atau mengubah fungsi bangunan lama guna difungsikan sebagai Rumah Sakit.
- (2) Pendirian bangunan dan pengalihan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)harus dimulai segera setelah mendapatkan Izin Mendirikan.
- (3) Izin Mendirikan diberikan untuk jangka waktu 1(satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Perpanjangan Izin Mendirikan diperoleh dengan mengajukan permohonan

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Izin Mendirikan berakhir dengan melampirkan Izin Mendirikan.

## Pasal 39

- (1) Pemilik atau pengelola yang akan mendirikan Rumah Sakit mengajukan permohonan Izin Mendirikan kepada pemberi izin sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit yang akan didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 secara tertulis dengan melampirkan:
- a. fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. studi kelayakan;
- c. masterplan;
- d. Detail Engineering Design ;
- e. dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- f. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit;
- g. izin undang-undang gangguan ( Hinder Ordonantie /HO);
- h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- j. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gambaran kegiatan perencanaan Rumah Sakit secara fisik dan nonfisik yang terdiri atas:
- a. kajian kebutuhan pelayanan Rumah Sakit yang meliputi:
1. kajian demografi yang mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk serta karakteristik penduduk yang terdiri dari umur, jenis kelamin, dan status perkawinan;
2. kajian sosio-ekonomi yang mempertimbangkan kultur/kebudayaan, tingkat pendidikan, angkatan kerja, lapangan pekerjaan, pendapatan domestik rata-rata bruto;
3. kajian morbiditas dan mortalitas, yang mempertimbangkan sekurangkurangnya sepuluh penyakit utama, angka kematian (GDR, NDR), dan angka persalinan;
4. kajian kebijakan dan regulasi, yang mempertimbangkan kebijakan dan regulasi pengembangan wilayah pembangunan sektor nonkesehatan, kesehatan, dan perumah sakitan.
5. kajian aspek internal Rumah Sakit merupakan rancangan sistemsistem yangakan dilaksanakan atau dioperasionalkan, yang terdiri dari sistem manajemen organisasi termasuk sistem manajemen unit-unit pelayanan, sistem unggulan pelayanan, alih teknologi peralatan, sistemtarif, serta rencana kinerja dan keuangan.
- b. kajian kebutuhan lahan, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, dan peralatan sesuai kriteria klasifikasi Rumah Sakit yang akan didirikan yang meliputi:
1. Lahan dan bangunan Rumah Sakit harus dalam satu kesatuan

lokasi yang saling berhubungan dengan ukuran, luas dan bentuk lahan serta bangunan/ruang mengikuti ketentuan tata ruang daerah setempat yang berlaku.

2. Persyaratan lokasi meliputi :
- a) Tidak berada di lokasi area berbahaya (di tepi lereng, dekat kaki gunung yang rawan terhadap longsor, dekat anak sungai atau badan air yang dpt mengikis pondasi, dekat dengan jalur patahan aktif/gempa, rawan tsunami, rawan banjir, berada dalam zona topan/badai, dan lain- lain).
- b) Harus tersedia infrastruktur aksesibilitas untuk jalur transportasi.
- c) Ketersediaan utilitas publik mencukupi seperti air bersih, jaringan air kotor, listrik, jalur komunikasi/telepon.
- d) Ketersediaan lahan parkir.
- e) Tidak berada di bawah pengaruh SUTT dan SUTET.
3. rencana cakupan, jenis pelayanan kesehatan, dan fasilitas lain;
4. jumlah, spesialisasi, dan kualifikasi sumber daya manusia; dan
5. jumlah, jenis, dan spesifikasi peralatan mulai dari peralatan sederhana hingga peralatan canggih.
- c. kajian kemampuan pendanaan/pembiayaan yang meliputi:
1. prakiraan jumlah kebutuhan dana investasi dan sumber pendanaan;
2. prakiraan pendapatan atau proyeksi pendapatan terhadap prakiraan jumlah kunjungan dan pengisian tempat tidur;
3. prakiraan biaya atau proyeksi biaya tetap dan biaya tidak tetap terhadap prakiraan sumber daya manusia;
4. proyeksi arus kas 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun; dan
5. proyeksi laba atau rugi 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Masterplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat strategi pengembangan aset untuk sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun kedepan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara optimal yang meliputi identifikasi proyek perencanaan, demografis, tren masa depan, fasilitas yang ada, modal dan pembiayaan.
- (4) Detail Engineering Design sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan gambar perencanaan lengkap Rumah Sakit yang akan dibangun yang meliputi gambar arsitektur, struktur dan mekanikal elektrikal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (5) Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e terdiri atas upaya pengelolaan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL), atau analisis dampak lingkungan (AMDAL) berdasarkan klasifikasi Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Izin undang-undang gangguan ( hinder ordonantie /HO) dan/atau surat izin tempat usaha (SITU), dan izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, dan huruf i diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 40

(1) Pemberi izin harus menerbitkan bukti penerimaan berkas

permohonan yang telah lengkap atau memberikan informasi apabila berkas permohonan belum lengkap kepada pemilik atau pengelola yangmengajukan permohonan Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima.

- (2) Dalam hal berkas permohonan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan ulang kepada pemberi izin.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah bukti penerimaan berkas diterbitkan, pemberi izin harus menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan Izin Mendirikan.
- (4) Dalam hal terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberi izin dapat memperpanjang jangka waktu pemrosesan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.
- (5) Penetapan pemberian atau penolakan permohonan Izin Mendirikan dilakukan setelah pemberi izin melakukan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan.
- (6) Dalam hal permohonan Izin Mendirikan ditolak, pemberi izin harus memberikan alasan penolakan yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon.
- (7) Apabila pemberi izin tidak menerbitkan Izin Mendirikan atau tidak menolak permohonan hingga berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), permohonan Izin Mendirikan dianggap diterima.

## Pasal 41

Ketentuan mengenai tatacara proses pengajuan, penerimaan, penerbitan, dan penolakan Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara proses pengajuan, penerimaan, penerbitan, dan penolakan perpanjangan Izin Mendirikan.

## Bagian Ketiga Izin Operasional

## Pasal 42

- (1) Izin Operasional merupakan izin yang diberikan kepada pengelola rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Izin Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (3) Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambatlambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya Izin Operasional.

## Pasal 43

- (1) Dalam hal masa berlaku Izin Operasional berakhir dan pemilik Rumah Sakit belum mengajukan perpanjangan Izin Operasional, Rumah Sakit harus menghentikan kegiatan pelayanannya kecuali pelayanan gawat darurat dan pasien yang sedang dalam perawatan inap.
- (2) Dalam hal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menyelenggarakan pelayanan tanpa Izin Operasional, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## Pasal 44

- (1) Untuk memperoleh Izin Operasional, pengelola mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit dengan melampirkan dokumen:
- a. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin Operasional untuk pertama kali;
- b. profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;
- c. isian instrument selfassessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana;
- d. gambar desain ( blueprint ) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung;
- e. izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;
- f. dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;
- g. daftar sumber daya manusia;
- h. daftar peralatan medis dan nonmedis;
- i. daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- j. berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu; dan
- k. dokumen administrasi dan manajemen.
- (2) Instrumen selfassessment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. badan hukum atau kepemilikan;
- b. peraturan internal Rumah Sakit ( hospitalbylaws );
- c. komite medik;
- d. komite keperawatan;
- e. satuan pemeriksaan internal;
- f. surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan;
- g. standar prosedur operasional kredensial staf medis;
- h. surat penugasan klinis staf medis; dan
- i. surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan.
- (4) Pemberi izin harus menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan yang telah lengkap atau memberikan informasi apabila berkas permohonan belum lengkap kepada Instansi Pemerintah, instansi Pemerintah Daerah, atau badan hukum yang mengajukan permohonan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima.
- (5) Terhadap berkas permohonan izin operasional Rumah Sakit kelas C dan Rumah Sakit kelas D yang telah lengkap, Bupati menugaskan Kepala Dinas Kesehatan untuk membentuk tim visitasi yang terdiri atas unsur dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten, dan asosiasi perumah sakitan daerah.

- (6) Tim visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melakukan visitasi dalam rangka penilaian kesiapan dan kelaikan operasional Rumah Sakit sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penugasan.
- (7) Tim visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyampaikan laporan hasil visitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah visitasi dilakukan.
- (8) Berdasarkan laporan hasil visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan rekomendasi pemberian atau penolakan permohonan Izin Operasional kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan tim visitasi diterima.
- (9) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima Bupati sebagai pemberi izin harus menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan Izin Operasional.
- (10) Dalam hal terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (9), pemberi izin dapat memperpanjang jangka waktu pemrosesan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.
- (11) Dalam hal permohonan Izin Operasional diterima, pemberi izin menerbitkan Izin Operasional berupa surat keputusan dan sertifikat yang memuat kelas Rumah Sakit dan jangka waktu berlakunya izin.
- (12) Dalam hal permohonan Izin Operasional ditolak, pemberi izin harus memberikan alasan penolakan yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon dan memberikan pilihan kepada pemohon untuk:
- a. melengkapi persyaratan Izin Operasional sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang akan diselenggarakan; dan
- b. mengajukan permohonan Izin Operasional sesuai klasifikasi Rumah Sakit hasil penilaian tim penilai tanpa dilakukan visitasi ulang.

## Pasal 45

Penetapan kelas Rumah Sakit yang dituangkan dalam Izin Operasional didasarkan pada hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bupati ini.

## Pasal 46

- (1) Setiap Rumah Sakit yang telah memiliki Izin Operasional dapat mengajukan permohonan perubahan Izin Operasional secara tertulis.
- (2) Perubahan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terjadi perubahan:
- a. kepemilikan;
- b. jenis Rumah Sakit;
- c. nama Rumah Sakit; dan
- d. kelas Rumah Sakit.
- (3) Perubahan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan dengan melampirkan:
- a. akte notaris, surat keputusan dari pejabat yang berwenang, dan/atau

putusan pengadilan tentang perubahan status kepemilikan Rumah Sakit;

- b. rekomendasi dari pejabat yang berwenang dibidang kesehatan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;
- c. studi kelayakan dan rencana strategis perubahan jenis Rumah Sakit yang memuat kelayakan pada aspek pelayanan, sosial ekonomi, kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
- d. surat pernyataan pengajuan perubahan Izin Operasional dari pemilik Rumah Sakit.

## Pasal 47

Ketentuan mengenai tata cara proses pengajuan, penerimaan, penerbitan, dan penolakan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara proses pengajuan, penerimaan, penerbitan, dan penolakan atas permohonan perpanjangan dan perubahan Izin Operasional.

## Pasal 48

Sertifikat Izin Operasional Rumah Sakit harus dipasang diruang yang mudah terlihat oleh masyarakat.

## BAB V

## REGISTRASI DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT

## Pasal 49

- (1) Setiap Rumah Sakit yang telah mendapakan Izin Operasional harus diregistrasi dan diakreditasi.
- (2) Registrasi dan akreditasi merupakan persyaratan untuk perpanjangan Izin Operasional dan perubahan kelas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## PENAMAAN RUMAH SAKIT

## Pasal 50

- (1) Penamaan Rumah Sakit di Daerah tidak boleh menggunakan kata internasional, international , kelas dunia, world class , global dan/atau yang disebut nama lainnya yang bermakna sama.
- (2) Penamaan Rumah Sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah dilarang menggunakan nama orang yang masih hidup.
- (3) Penamaan Rumah Sakit harus memperhatikan nilai dan norma agama, sosial budaya dan etika.

## BAB VII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masingmasing.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat, asosiasi perumahsakitan, atau organisasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk:
- a. meningkatkan mutu penyelenggaraan Rumah Sakit;
- b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kemudahan akses masyarakat terhadap Rumah Sakit; dan
- c. meningkatkan mutu sistem informasi dan komunikasi Rumah Sakit.
- (4) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui:
- a. advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, dan bimbingan teknis;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengenakan tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang tidak menaati ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, publikasi menggunakan media elektronik atau media cetak, penyesuaian Izin Operasional, pemberhentian sementara sebagian kegiatan Rumah Sakit, pencabutan izin praktik tenaga kesehatan dan/atau pencabutan Izin Operasional.
- (7) Penyesuaian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa penurunan kelas Rumah Sakit.

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka semua Rumah Sakit yang telah memiliki izin berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit dan telah memperoleh penetapan kelas, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 12 Oktober 2015

PENJABAT BUPATI BANJAR,

H. RACHMADI KURDI

Diundangkan di Martapura pada tanggal 12 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 46

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR TANGGAL

## DAFTAR TATA CARA PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN DAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN RUMAH SAKIT KELAS D

## A. DAFTAR PERALATAN KESEHATAN PADA PELAYANAN GAWAT DARURAT

| NO | NAMA ALAT | RUMAH SAKIT | RUMAH SAKIT |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| NO | NAMA ALAT | Kelas C | Kelas D |
| a. Triase | a. Triase | a. Triase | a. Triase |
| 1 | Kursi Roda/Wheel Chair | √ | √ |
| 2 | Stretcher/Brankar | √ | √ |
| 3 | Pocket Pulse Oximetri | √ | √ |
| 4 | Stethoscope/Stetoskop | √ | √ |
| 5 | Tensimeter Digital/ Sphygmomanometer Digital | √ | √ |
| 6 | Tensimeter Anaeroid/ Sphygmomanometer Aneroid | √ | √ |
| 7 | Termometer Digital | √ | √ |
| 8 | Timbangan Bayi/Infant Weighting Scale/Baby Weighting Scale | √ | √ |
| 9 | Timbangan Dewasa | √ | √ |
| b. Resusitasi | b. Resusitasi | b. Resusitasi | b. Resusitasi |
| 1 | Defibrilator | √ | √ |
| 2 | Resusitator Kit/Resucitation Bay | √ | √ |
| 3 | Film Viewer | √ | √ |
| 4 | Lampu Periksa/Examination | √ | √ |
| 5 | Lamp/Hanging Lamp Laryngoscope | √ | √ |
| 6 | Nebulizer | √ | √ |
| 7 | Pulse Oximetry/Portable Pulse Oximetri | √ | √ |
| 8 | Stethoscope/Stetoskop | √ | √ |
| 9 | Suction Pump Portable/Aspirator/Vacuum | √ | √ |
| 10 | Infusion Pump | √ | √ |
| 11 | Syringe Pump | √ | √ |
| 12 | Bed Patient Electric/Tempat Tidur Pasien Elektrik | √ | - |
| 13 | Bed Patient Manual/Tempat Tidur Pasien Manual | √ | √ |
| 14 | Sphygmomanometer Digital/Tensimeter Digital | √ | √ |
| 15 | Sphygmomanometer Aneroid/Tensimeter Anaeroid | √ | √ |
| 16 | Termometer Digital | √ | √ |
| c. Tindakan | c. Tindakan | c. Tindakan | c. Tindakan |
| 1 | Gynecological Bed/Obstetric Table/Tempat Tidur | | |
| 2 | Ginekologi Head Lamp/Lampu Kepala | √ √ | √ √ |
| 3 | Lampu Periksa/Examination Lamp/Hanging Lamp | √ | √ |
| 4 | Minor Surgery Set | √ | √ |
| 5 | Bed Patient Electric/Tempat Tidur Pasien | √ | √ |
| 6 | Bed Patient Manual/Tempat Tidur Pasien Manual | √ | √ |
| d.Isolasi | d.Isolasi | d.Isolasi | d.Isolasi |
| 1 | Bed Patient Electric/TempatTidur Pasien Elektrik | √ | - |
| 2 | Bed Patient Manual/Tempat Tidur Pasien Manual | √ | √ |
| 3 | Bed Side Monitor/Patient Monitor/Pasien Monitor 4 | √ | - |
| 4 | Parameter Emergency Trolley/ Resucitation Crash Cart | √ | √ |
| 5 | Oxygen Concentrator Portable | √ | √ |
| 6 | Stethoscope/Stetoskop | √ | √ |

| 7 | Sphygmomanometer Digital/Tensimeter Digital | √ | √ |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 8 | Sphygmomanometer Aneroid/Tensimeter Anaeroid | √ | √ |
| 9 | Termometer Digital | √ | √ |
| e. Observasi | e. Observasi | e. Observasi | e. Observasi |
| 1 | Stretcher/Brankar | √ | √ |
| 2 | Bed Side Monitor/Patient Monitor/Pasien Monitor 4 | √ | - |
| 3 | Parameter Defibrilator | √ | √ |
| 4 | ECG/EKG/Electrocardiograph 6 Channels | √ | √ |
| 5 | Emergency Trolley/ Resucitation Crash Cart | √ | √ |
| 6 | Infusion Pump | √ | √ |
| 7 | Pneumatic Splint Set | √ | √ |
| 8 | Resusitator Kit/Resucitation Bay | √ | √ |
| 9 | Stethoscope/Stetoskop | √ | √ |
| 10 | Suction Pump Portable/Aspirator/Vacuum | √ | √ |
| 11 | Syringe Pump | √ | √ |
| 12 | Sphygmomanometer Digital/Tensimeter D