PERATURAN BUPATI MA Nomor 20 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tatacara Penerbitan Rekomendasi sebelum diterbitkannya Izin U saha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus peningkatan pendapatan asli Daerah Kabupaten Banyuasin; - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 20 TAHUN 2017
TEl'iTANG
KETENTUAN DAN TATACARA PENERBITAN REKOMENDASI SEBELUM DITERBITKANNYA IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN INDUSTRI, DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI DI BIDANG INDUSTRI AGRO DAN NON AGRO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN,
- Menimbang a. bahwa dalam rangka pengendalian, pendataan dan pembinaan terhadap industri di bidang Agro maupun Non Agro di Kabupaten Banyuasin, perlu adanya aturan mengenai Ketentuan dan Tatacara Penerbitan Rekomendasi sebelum diterbitkannya Izin U saha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus peningkatan pendapatan asli Daerah Kabupaten Banyuasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat 4 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IDN/PER/ 6/2008 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian dan baik industri dibidang agro dan non agro, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan dan kesiapan produksi komersial pada pemberian izin tersebut diatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
f
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten.tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IDN/PER/ 6/2008 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kbupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 063);
11. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 147 Tahun 2016 tentang Susunan Organiasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 147);
12. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 197 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Togas dan Fungsi Din.as Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 197);
MEMUTUSKAN
..
t
([]:•
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PENERBITAN REKOMENDASI SEBELUM DITERBITKANNY A IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN INDUSTRI, DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI DI BIDANG INDUSTRI AGRO DAN NON AGRO.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pernerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah rnenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
8. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri.
9. Izin Perluasan Industri yang selanjutnya disebut Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan perluasan.
10. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjelaskan bahwa perusahaan maupun perorangan yang mengajukan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dibidang agro dan non agro.
11. Industri Agro adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian, hutan, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan sertajasa untuk kegiatan tersebut.
c: :; t
12. Industri Non Agro adalah industri yang memanfaatkan sumber daya alam pertambangan, industri olahan dan kerajinan.
PENERBITAN REKOMENDASI
BAB II - PENERBITAN REKOMENDASI
Pasal 2
- (1) Setiap orang atau perusahaan yang akan mengurus Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) wajib mendapatkan rekomendasi sebelum diterbitkannya izin dari Pemerintah Kabupaten Banyusin.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atas nama Bupati.
BAB II - PENERBITAN REKOMENDASI
Pasal 3
- (1) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan dibubuhi materai disampaikan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. fotocopy akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahanya, dan khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
- b. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (1MB);
- c. fotocopy surat Persetujuan Prinsip (Model Pm Pi - I);
- d. fotocopy formulir Model Pm -II tentang Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek);
- e. fotocopy Izin Lokasi;
- f. fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan;
- g. fotocopy Izin Lingkungan.
- (2) Pelaksanaan survey akan dilaksanakan ke lokasi oleh Bidang Perindustian dan Energi Baru Terbarukan paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan disampaikan secara lengkap.
BAB II - PENERBITAN REKOMENDASI
Pasal 4
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan dan/ atau 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan survey ke lokasi, secara benar dan lengkap akan menerbitkan :
- a . rekomendasi, atau
- b. menolak untuk menerbitkan rekomendasi.
1
Pasal. •
BIAY A PELAKSANAAN
BAB III - BIAY A PELAKSANAAN
Pasal 5
Biaya pelaksanaan survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibebankan kepada perusahaan dan/ a tau perorangan yang bersangku tan dengan besaran nilai yang ditentukan
BAB III - BIAY A PELAKSANAAN
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penerbitan rekomendasi, ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Pembina Industri Agro dan non Agro di Kabupaten Banyuasin.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah Kabu paten Banyuasin.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkalc;U1 Balai pada tanggal ~Cl J=tf'\t.N' 2017

Penandatangan: WAKIL BUPATI BANYUASIN SELAKU PELAKSANA TUGAS J;!PATI BANYUASIN, t

Penetapan: Diundangkan di Pangkp.lan Balai pada tanggal ?:b ~lll'

Penandatangan: 2 '.) 1 7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 20