PERATURAN BUPATI RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016 iti fi i&lt; (berlaku 13 Mei 2014)
Pembukaan
Menimbang
:
a.
BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR OA | TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA, bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih
dan bebas
dari korupsi,
kolusi dan nepotisme
di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Batu
Bara, maka
Pejabat / Pegawai
Pemerintah
Kabupaten
Batu
Bara
Provinsi
Sumatera
Utara dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian
dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pek
- ^ 1 . ! ' b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Batu 'Bara tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
gaannya;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
2. Mengingat : Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
,
, w
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 20122014;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
14. Peraturan Daerah kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
Memperhatikan :
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061 / 7737 / SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
MEMUTUSKAN :
BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI / KOTA / KABUPATEN BATU BARA. Menetapkan : PERATURAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara
5. Pejabat / Pegawai Kabupaten Batu Bara yang selanjutnya disebut Pejabat / Pegawai adalah Bupati Batu Bara, Wakil Bupati Batu Bara, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Maksud Dan Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman kepada Pejabat / Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat / Pegawai tentang gratifikasi;
- b. meningkatkan kepatuhan Pejabat / Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. membangun integritas Pejabat / Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua
Prinsip Dasar
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- ( 1) Setiap Pejabat / Pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima :
- a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
- b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
- c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
- d. terkait dengan pelaksanaan peijalanan dinas penerimaan yang sah / resmi dari Pemerintah; diluar
- e. dalam proses penerimaan / promosi / mutasi pegawai;
- f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama / kontrak / kesepakatan dengan pihak lain;
- h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
6. hadiah i. merupakan pegawai / pengawas / tamu selama kunjungan dinas; souvenir bagi atau
- j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pejabat / Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
- k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan / keputusan / perlakuan pemangku kewenangan
- l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban / tugas Pejabat / Pegawai.
- (2) Setiap Pejabat / Pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (3) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan gratilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPG di instansi terkait.
- (4) Dalam hal UPG di instansi Pelapor belum terbentuk, pelaporan disampaikan kepada bagian yang menjalankan fungsi pengawasan / kepatuhan atau kepada atasan langsung.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal:
- a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;
- b. pemberi gratifikasi tidak diketahui;
- c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
- d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan / atau
- e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu: penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan / atau mengancam jiwa / harta atau pekerjaan Pejabat / Pegawai
- (2) Pejabat / Pegawai yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK atau kepada KPK melalui UPG.
- (3) Dalam hal Pejabat / Pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG.
- (4) Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya.
- (5) Penyaluran gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada KPK.
PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI
BAB III - PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI
Pasal 5
Pejabat / Pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau melalui UPG, kecuali dalam hal:
- a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek / nenek, bapak / ibu / mertua, suami / istri, anak / menantu, anak angkat / wali yang sah, cucu, besan, paman / bibi, kakak / adik / ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- b. pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- c. pemberian berupa keuntungan penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum; bunga dari atau
- d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis
BAB III - PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI
Pasal 7
- (1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
- (1) disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau non-elektonik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi.
- (2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
- b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
- d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
- e. nilai Gratifikasi yang diterima.
- (3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima; atau
- b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.
- (4) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan Gratifikasi diterima.
- (5) KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh) hari keija sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap.
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 8
- (1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat
3. (1), terdiri dari :
- a. Pembina
: Bupati Batu Bara
- b. Pengarah
: Sekretaris Daerah
- c. Ketua : Inspektur Kabupaten Batu Bara
- d. Sekretaris
:
(Eselon III) pada Kabupaten Batu Bara
- e. Anggota :
Inspektur Pembantu Wilayah, Auditor, Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Batu Bara, Pejabat Eselon III / IV di setiap
SKPD / Bagian / UPT
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UP . G dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh sekretaris UPG.
- (4) Susunan Keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 9
- ( 1) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi Ketua UPG atas nama Bupati Batu Bara meminta satu orang pegawai pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang akan bertugas melakukan sosialisasi gratifikasi dan / atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi gratifikasi di SKPD masing-masing.
- (2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Batu Bara.
Bagian Kedua Wewenang dan Kewajiban UPG
BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 10
UPG mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang scjenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
- b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara;
- c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
- f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan ekstemal instansi;
- g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
- h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.
BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berkewajiban :
- a. melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK RI setiap hari kerja pertama di tiap minggunya;
- b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK RI;
- c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati Batu Bara melalui Inspektorat secara periodik;
- d. merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK RI dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
- f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- g. melakukan pengkajian titik rawan potensi teijadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- h. melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi.
BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 12
- (1) Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu :
- a. Dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan / atau
- b. Disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
- c. Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
- d. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau
- e. Dimusnahkan.
- (2) Tindak lanjut penanganan pelaporan gratifikasi menggunakan formulir yang tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan kewajiban UPG ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur Kabupaten Batu Bara selaku ketua UPG.

## BABY PENGAWASAN

## Pasal 14

- (1) Pejabat / pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui pos / e-mail Sekretariat UPG.
- (2) Pejabat / pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

## Pasal 15

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di SKPD / UPT.
- (2) Inspektur bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
- (3) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

## Pasal 16

- (1) Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara wajib membuat surat pemyataan tentang penolakan, penerimaan dan / atau pemberian gratifikasi secara periodik.

- (2) Surat Pernyataan dibuat setidak-tidaknya 2 (dua) kali dalam setahun pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember setiap tahun.
- (3) Surat pernyataan disampaikan kepada Bupati Batu Bara melalui UPG.
- (4) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Untuk pertama kali kewajiban membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalalm ayat (1) dilakukan di lingkungan SKPD yang menjalankan fungsi pelayanan publik.
- (6) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur.

## BAB VI

## PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

## Pasal 17

- (1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:
- a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kineija pegawai, usulan pemindahan tugas / mutasi atau hambatan karir lainnya;
- b. pemindahtugasan / mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
- c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. kerahasiaan identitas.
- (2) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap Pejabat / Pegawai yang menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pejabat / Pegawai karena melaporkan gratifikasi.

- (4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan / atau psikis kepada gratifikasi, Pejabat / Pegawai dapat meminta perlindungan kepada LPSK atau intansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat / Pegawai karena melaporkan
- (5) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati Batu Bara melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

## Pasal 18

- ( 1) Pejabat / Pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kineija.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai atau insentif.
- (3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kineija dan disiplin kepegawaian yang berlaku.

BAB VII SANKSI

Pasal 19

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat / Pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

## PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal IH Jum 20lb


Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal 15 201 b

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,


BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 9 - k

Salinan sesuai dengan aslinya

## KEPALA BAG1AN HUKUM

TTD RAHMAD SIRAITjSH 19660707 198602 1 001


lial Pemberantasan Korupsl


## GIRIM

ta

nat

imen Ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK. lulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP726 / 01 -13 / 05/2014

## GRATIFIKASI AKAR KORUPSI


## TOLAK ATAU LAPORKAN

Kepada Yth.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA JL. H.R. RASUNA SAID KAV. C - l JAKARTA SELATAN 12920 KOTAK POS 575

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI BATU BARA

:

9- M TAHur ' 9-0 ^

NOMOR

TANGGAL :

\ H O- O L

Jcin \ ^

## FORMULIR LAPORAN GRATIFIKASI



## TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat / faks / email / on/me ke:

Direktorat Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. H.R. Rasuna Said Kav . C l . Jakarta Selatan 12920 Faki&gt;.: 021 -52921230 , 52921231 , Telp.: 021 -25578448, 25578440, HP 0855 8845678 E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- ® Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaari gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uarig atau barang) yang diterima tldak harus diserahkan pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- ® Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara online melalui alamat:

www.kpk.go.id / gratifikasi

- ® Untuk informasi edukasi . download aplikasi gratifikasi via Android dan iOS.

Nama aplikasi "GRATIs" ( Gratifikasi : Informasi &amp; Sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Ko . upsi Pasai n6: Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.



## DENTITAS PELAPOR

Nama Lengkap

:

K '

i

Tempat &amp;Tgl. Lahir

No. KTP (NIK) :

W

\

Jabatan/Pangkat/Golongan

IJraian Instansi

( Kementerian/lembaga/ BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/dll)

- a. Nama Instansi :

- b. Unit eselon I/II/llI/ 1V/Unit Kerja :

Alamat Kantor

Kode POS :n ~ rm

T

Kel/Desa

Kab/Kota

Provinsi

Kecamatan

Alamat Rumah

Kode POS : LJ\_\_ LJ

Kel/Desa

Kab/Kota

Provinsi

Kecamatan

I

O Kantor

Rumah

* ): S/lukan pilih dan beri Landa ( v j

Alamat pengiriman sural * )

Pin BB / WA:

Alamat e-mail

Seluler :

Kantor :

Rumah

Nomor Telepon

wit Mahon mcmbcrikan nomor kontak yang dapat drhubungi guna rnempermudah proses pcnnngonan laporan)

V

•

\

V

!/

s


## URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

is * . P9»Y? berj ? . * . ' afran Korupsi

* ) Lembar ini dapai diperbanyak sasuai kebutuhon

I

I

## DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

T

lenis Penerimaan

Tempat dan Tanggal Penerimaan N &gt;

Harga/Nilai Nominal/ Taksiran i

Kode Perisriw3 Penerimaan M

1

'

Kode

11

Uraian

1

i

I

i

I

I

;

lainnya:

W-

.

v ;

( V *

)

f

:

.

## DATA PEMBERI GRATIFIKASI

I

rna ' '

kerjaan dan Jabatan

:

imai / felepon / Faks/ nail

bungan dengan mberi M

## ALASAN DAN KRONOLOGI

» san Pemberian * '

snologi penerimaan ' : :

L J I idak ada

. ] Ado, vait ' j

kunien yang dilampirkan ' ' :

tatan tambahan (bila perlu) si; .

aran Grarifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja ridak saya laporkan atau saya laporkan kepada lisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan jndang - undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

20

Pelapor,

)

## NJDUAN PENGISIAN:

Diisi kode jenis penerimaan .

a. I Jang

- h. Borang

Rabat (diskon)

iniisi

/ njamon tanpa bunga

- t . Tiket perjalan. ni

- g. Fasilitas penginapan

- h. Perjalanan wisata

- i . Pengobatan cuma - cuma

- j. Fasilitas lainnya

- usi uraian jenis penerimaan (bentuk, merk. lahun pembuatan, wama, dll)

Diisi nilai nominal/ taksiran nilai gratifikasi yang ditcrima (harga brosur /internet / porkiraan sendiri sesuai barga pasar/perkiraan appraisal )

Diisi kode peristiwa penerimaan :

- 5) Diisi lokasi (lokasi ruangan. godung, alamai) dan tanggal penerima .m

- Diisi iisma pemberi grarihkasi (pt - rorangan/kelompok/badan usaha) 6)

- Diisi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi sepcrti mitra kerja/teman/rokanan/viiasan/bawahan/soudara/dll 7)

- DIISI alasan pemberian seperb urapan tenma kasih/penghargaan/kebiasaan/ dugaan lainnya 8)

- Diisi dengan uraian kronologis penerimaan (runtutan kejadian pemberian) 9)

- Diisi dengan tanda " pada koiom yang sesuai dan sebutkan jika ada 10)

- Diisi dengan Catalan kbusus seperti peirnintaan perlindungari, waktu dan tempat kenka dihubungi KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada KPK ID

- a. Terkait pernikahan / keagamaan/acara adat

- b. Terkait mutasl/promosi/pisah sarnbut

- c. Terkait tugas pelayanan

- d. Terkait tugas non pelayanan

- e. Terkait seminar/diklat/worAs/iop

- f. Tidak tabu

- g. Lainnya (tuliskan pada koiom di atas)

## UU Nomor 20 Tahun 2001 , tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tjndak Pidana Korupsi

## at 12B

Senap grarifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap . apabiia berhubungan dengan jabatannya oan yang hcriawanan dengan kcwajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut;

!

- a. Yang mlainya Rp 10.000 000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa granfikasi tersebut bukan mefupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. Yang mlainya kurang dart Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah), pembuknan bahwa gratifikasi terscbut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negen atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud daiam ayat ( 1) adalan pidana penjara r ,eumur hidup atau pidana penjara paling smgkat 4 ( empat) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh) tahun,dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000.00 (dua iatus iuta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000 000 ,00 (satu milyar rupiah).

al 12C ayat (1 ): Ketentuan sebagaimana dimaksud oalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penenma melaporkan granfikasi yang dicenmanya kepada Komisi lberaruasan Tindak Pidana Korupsi.

- al 12C ayat (2): Penyompaian laporan sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) wajib dilakukan oleh permrima gratifikasi paling lombat ? &gt;Q (tiga puluh) han kerja terhitung k tanggal gratifikasi tersebut diterima.

## EUPATI BATU BARA


OK ARYA ZULKARNAIN