KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 103 Tahun 1998 tentang TIM EVALUASI PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (berlaku 20 Juli 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa upaya privatisasi Badan Usaha Milik Negara selain dapat meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara dan memperoleh dana segar dalam negeri maupun luar negeri, di sisi lain mempunyai dampak yang dapat pula mempengaruhi kepentingan masyarakat pada umumnya;
- b. bahwa proses privatisasi perlu dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan memperhatikan prinsip persaingan sehat serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar menghasilkan nilai yang optimal bagi Negara, Badan Usaha Milik Negara dan masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur kembali Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara dengan Keputusan Presiden;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Milik Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
Mengingat : 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. eraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM EVALUASI PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA.
Pasal 1
Membentuk Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Evaluasi Privatisasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara, sebagai Wakil Ketua/Pelaksana Harian merangkap Anggota;
3. Menteri Keuangan, sebagai Anggota;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Anggota;
5. Asisten I Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
6. Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara sebagai Sekretaris I/Sekretaris Pelaksana Harian merangkap Anggota.
Pasal 2
Tim Evaluasi Privatisasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 3
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara diselenggarakan dalam rangka:
- a. meningkatkan kinerja dan nilai tambah Badan Usaha Milik Negara;
- b. meningkatkan penerimaan Negara melalui privatisasi Badan Usaha Milik Negara;
- c. memperluas peranserta masyarakat dalam pemilikan saham Badan Usaha Milik Negara.
Pasal 4
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara dilaksanakan
Pasal 5
Tim Evaluasi Privatisasi bertugas untuk:
- a. Merumuskan kebijaksanaan, persyaratan dan prioritas Badan Usaha Milik Negara yang akan melaksanakan privatisasi melalui pasar modal dalam negeri, pasar modal luar negeri maupun secara lain, termasuk dalam bentuk kerjasama dan penempatan modal secara langsung;
- b. Menetapkan langkah-langkah untuk meningkatkan nilai Badan Usaha Milik Negara sebelum melakukan privatisasi;
- c. Menilai dan menetapkan Penjamin Pelaksana Emisi, jumlah saham, nilai saham perdana dan struktur penawaran, dalam hal privatisasi dilakukan melalui pasar modal;
- d. Menilai dan menetapkan investor, penempatan modal, dan struktur
- 5 - pemilikan, dalam hal privatisasi dilakukan melalui penempatan modal secara langsung oleh swasta;
- e. Menilai dan menetapkan bentuk dan syarat-syarat kerja sama, dalam hal privatisasi dilakukan melalui suatu bentuk kerja sama dengan swasta;
- f. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan privatisasi.
Pasal 6
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara dilakukan dengan cara:
- a. Penjualan saham kepada masyarakat melalui pasar modal dalam negeri dan atau luar negeri;
- b. Penjualan saham secara langsung;
- c. Kerja sama dengan swasta.
Pasal 7
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara dilaksanakan
Pasal 8
Dalam hal privatisasi Badan Usaha Milik Negara dilakukan melalui penjualan secara langsung saham milik Negara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Tim Evaluasi Privatisasi menunjuk profesi penunjang yang akan melakukan penelaahaan terhadap Badan Usaha Milik Negara yang akan diprivatisasi;
- b. Penelaahan oleh profesi penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing profesi penunjang dan hasilnya diterima oleh Tim Evaluasi Privatisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- c.
Pasal 9
Dalam hal privatisasi Badan Usaha Milik Negara dilakukan dengan cara penjualan saham secara langsung melalui penerbitan saham baru, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Direksi Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan menunjuk profesi penunjang yang akan melakukan penelaahan, setelah berkonsultasi dengan Tim Evaluasi Privatisasi;
- b. Penelaahan oleh profesi penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing profesi penunjang dan hasilnya diterima Direksi, dengan tembusan kepada Tim Evaluasi Privatisasi, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- c.
Pasal 10
Untuk kepentingan penatausahaan penyertaan modal Negara:
- a. Menteri Keuangan menyiapkan dan mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penjualan saham Badan Usaha Milik Negara yang diprivatisasi, dalam hal privatisasi dilakukan melalui penjualan secara langsung saham milik Negara;
- b. Menteri Keuangan melakukan penandatanganan perjanjian jual beli saham Badan Usaha Milik Negara yang diprivatisasi, dan perjanjian kerjasama lainnya yang diperlukan, dalam hal privatisasi dilakukan melalui penjualan secara langsung saham milik Negara;
- c. Menteri Keuangan melakukan penandatanganan perjanjian jual beli saham Badan Usaha Milik Negara yang diprivatisasi, dalam hal privatisasi dilakukan dengan cara penjualan saham secara langsung
- 9 - melalui penerbitan saham baru.
Pasal 11
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara dengan cara penjualan saham melalui pasar modal, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.
Pasal 12
Penjualan secara langsung saham milik Negara pada Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden ini.
Pasal 13
Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Evaluasi Privatisasi dapat menyertakan Menteri Teknis terkait, serta dapat meminta segala keterangan yang dibutuhkan dari instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, swasta dan pihak lain terkait yang dipandang perlu.
Pasal 14
Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Evaluasi Privatisasi dapat membentuk Sekretariat Tim.
- (1) Kegiatan sehari-hari Tim Evaluasi Privatisasi dilaksanakan oleh Pelaksana Harian.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatannya, Pelaksana Harian dibantu oleh aparat fungsional Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.
Ketua Tim Evaluasi Privatisasi secara berkala melaporkan pelaksanaan tugas Tim Privatisasi kepada Presiden.
- (1) Pembiayaan kegiatan rutin Tim Evaluasi Privatisasi dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 15
- (2) Pembiayaan kegiatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.
Pasal 16
Ketua Tim Evaluasi Privatisasi secara berkala melaporkan pelaksanaan tugas Tim Privatisasi kepada Presiden.
Pasal 17
- (1) Pembiayaan kegiatan rutin Tim Evaluasi Privatisasi dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (2) Pembiayaan kegiatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.
Pasal 18
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 19
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

Verifikasi: REPUBLIK INDONESIA, ttd. AKBAR TANJUNG