PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 3 Tahun 2007 tentang RETRIBUSI PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PELABUHANPENYEBERANGAN BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN MELA WI
PERA TURAN DAE RAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PELABUHAN PENYEBERANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
a.
bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , maka Retribusi Pelabuhan Sungai, Danau dan Pelabuhan Penyeberangan merupakan Retribusi Daerah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menggali pendapatan daerah di bidang perhubungan terhadap aktifitas yang menggunakan pelabuhan sungai, danau dan pelabuhan penyeberangan perlu pengaturan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang retribusi pelabuhan sungai, danau dan pelabuhan penyebrangan.
3. Mengingat 1.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
•
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 10.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAW
MEMUTUSKAN ;
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELABUHAN
SUNGAI, DANAU DAN PELABUHAN PENYEBERANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dikmaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Melawi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Dan Pariwisata Kabupaten Melawi.
6. Penjabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah tempat Penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan,Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi.
2. 9, Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan orang dan atau barang diperairan, pelabuhan serta keamanan dan keselamatannya.
10. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan melestarikan lingkungan.
- IL. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
12. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan
RABIi
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Nama Retribusi Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pelabuhan, pelayaran angkutan sungai, danau dan pelabuhan penyeberangan dalam wilayah Kabupaten Melawi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Obvek Retribusi adalah Pela yanan penyediaan fasilitas Jasa Pelabuhan Sungai, Danau dan Pelabuhan Penyeberangan berupa jasa sandar pelabuhan,jasa tanda masuk pelabuhan, penumpukan barang/ hewan dan sewa tanah dan bangunan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Pelabuhan Sungai, Danau dan Pelabuhan Penyeberangan.
•
BAB Ill - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelabuhan Sungai, Danau dan Pelabuhan Penyeberangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNY AT ARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar mobilitas orang dan barang dengan tetap ## BAB VI
STRUKTUR DAN BFSARNY AT ARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA
Pasal 8
- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA
Pasal 9
Retribusi jasa tanda masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 avat (2 Peraturan Daerah ini dikenakan untuk pengantar, penjemput dan kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VIL - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Melawi.
2. Q2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat penyediaan fasilitas pelayanan diberikan.
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
BAB VII - SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 11
Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumer lain yang dipersamakan.
SURAT PENDAFTARAN
BAB IX - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12
- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di isi dengan jelas,benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian serta penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13
- (l) ## BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Terhadap pugutan retribusi jasa tanda masuk pelabuhan dilakukan dengan menggunakan karcis sebagai tanda bukti pembayaran.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud dalam ayat () harus memuat antara lain jenis jasa yang dipungut, besar tarif, nomor seri, tahun anggaran, nomor urut dan dasar hukum.
BIA YA OPERASIONAL
BAB XII - BIA YA OPERASIONAL
Pasal 15
•
- (1) Kepada Instansi pengelola dan pembantu diberikan Biaya Operasional sebesar 10% (Sepuluh persen) dari seluruh penerimaan yang telah disetorkan ke kas daerah.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran biaya operasional dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan ## BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XII - BIA YA OPERASIONAL
Pasal 16
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
TATA CARA PENANGIHAN
BAB XIV - TATA CARA PENANGIHAN
Pasal 17
- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/ peringatan atau surat lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (l Pasal ini dilakukan oleh Bupati.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18
- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ## BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
•
BAB XV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XVII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 20
- (I) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
- a. diterbitnya surat teguran atau;
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 21
- (1) Bagi setiap orang atau badan hukum atau subyek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini baik yang dengan sengaja atau pun dikarenakan kealpaannya sehingga merugikan Pemerintah Daerah, dikenakan denda tentang pembebanan biaya paksaan penegak hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.
Wajib •
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan disetorkan pada kas Daerah.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
PENYIDJKAN
BAB XIX - PENYIDJKAN
Pasal 22
- (D) Penjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan men2liti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tidak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- c. meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e Pasal ini.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk terlaksana penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia
BAB OX.
•
KETENTUAN PENUTUP
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
•
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Melawi. A. SUMAN KURIK

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 18 APPL 2007 sEKRET ARIS DAERA\_i.\_ KABu: A TEN MELAWI, /Ks =- , MARTIN LUTHER. D LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI TAHUN 2007 NOMOR
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 3 TAHUN 2007
## TENTANG
## RETRIBUSI PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PELABUHAN PENYEBERANGAN
## I. PENJELASAN UMUM
•
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bidang perhubungan merupakan salah satu dari kewenangan Pemerintahan yang di serahkan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka desentralisasi.
Sebelum pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana di maksud yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pelaksanaan Tugas Pemerintahan dibidang Perhubungan khususnya yang kewenangan penyelenggaraan urusan lalu-lintas Angkutan Sungai dan danau diantaranya menyangkut pengaturan Pelabuhan Sungai, danau dan Penyeberangan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di beri kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas agar tidak terjadi Stagnasi di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat maka perlu pengaturan retribusi atas jasa yang sediakan oleh Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah guna menunjang tugas Pemerintah dan Pembangunan.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I S/d
PENJELASAN
Pasal 2
l ayat (1 sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat di kerjasamakan dengan pihal ke tiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. • cukup Jelas Paksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menegakkan hukum dengan Peraturan Daerah ini disebut Paksaan Penegak Hukum". Paksaan Penegak Hukum pada umumnya berwujud mengambil atau meniadakan, mencegah melakukan atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat diadakan, dijalankan, dialpakan atau ditindakan dengan hukum. Paksaan itu harus didahului oleh perintah tertulis oleh penguasa eksekutif kepada pelanggar. Apabila pelanggar tidak mengindahkannya, diambil suatu tindakan paksaan, Penjabat yang menjalankan tindakan paksaan penegak hukum
PENJELASAN
Pasal 13
Ayat (D, (2) dan Pasal I4 Ayat02):