KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 2012 tentang TIM EVALUASI UNTUK PENYESUAIAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (berlaku 10 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang :
- Mengingat :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
TIM EVALUASI UNTUK PENYESUAIAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a.
bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, agar memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional Indonesia;
- b. bahwa untuk penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan evaluasi secara terpadu dan terkoordinasi;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111):
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN
PRESIDEN TENTANG TIM EVALUASI UNTUK PENYESUAIAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.
PERTAMA
- Membentuk Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Evaluasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
7. Menteri ...
Ketua merangkap :
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota
Ketua Harian
: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
merangkap Anggota
Anggota
- 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Kehutanan;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Jaksa Agung Republik Indonesia;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
Sekretaris
- Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEDUA : PERTAMA,
- Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum bertugas:
- a. melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, yang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian penetapan luas wilayah kerja dan penerimaan negara, sebagai posisi pemerintah dalam melakukan renegosiasi penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara;
KETIGA
- KEEMPAT
KELIMA
- c. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, terhadap pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara.
2. : Tim Evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat membentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja, yang tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Evaluasi.
3. : Tim Evaluasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. : Tim Evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu.
KEENAM
- Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KETUJUH Tim Evaluasi bertugas sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini
- sampai dengan Desember 2013.
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd.
Retno Pudji Budi Astuti
KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2012

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO