Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun l97O tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); : l. - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); .) - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951); J - Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4 - 5 Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844); - 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dal Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); - 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); - 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); - I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 59, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s6791; - 1O. Undang- Undang Nomor 4l Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas undang - undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 338, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahrun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2OOO tentang Karantina Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 161, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4OO2 l; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 l; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PAYAKT'TBTIII PROVINSI SI'MATERA BARAT
PERATT'RAIT IYALIKOTA PAYAJfi 'UBT'II I|OIIOR : tt TAIIITI{ 2016
TEITANG
STANDAR BIAYA XHUSUS
DII{ASI PERIKAITAN DA.!I PETERITAKAI{ KOTA PAYAI(ITIBI'H
DENGAI{ RAIIMAT TT'HAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKTruBUH,
- a bahwa beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perikanan dan Peternakan Satuan Standar Biayanya belum diatur dalam Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh maka perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus di Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Payakumbuh;
- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh. b
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun l97O tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); : l.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); .)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951); J
- Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4
V
- 5 Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dal Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 59, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s6791;
- 1O. Undang- Undang Nomor 4l Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas undang - undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 338, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahrun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2OOO tentang Karantina Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 161, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4OO2 l;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 l;
V
Menetapkan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2O1O tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O1O Nomor O3);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O16 (tembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O15 Nomor 11);
18. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Biaya Umum sebagai Pedoman Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O15 Nomor 58);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O16 Nomor 91).
MEMUTUSI{AIT
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERIKANAN DAN PSTERNAKAN KOTA PAYAKUMBUH
Pasa-l I
Ruang lingkup Standar Biaya Khusus yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adatah Standar Biaya Khusus terhadap kegiatan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Payakumbuh.
\/
V
Pasal 1
Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah sebagai berikut :
Pasal 2
Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah sebagai berikut :
Pasal 3
| Ifo | Uraiaa | Slatuen | Standar Btaya Khusue (Rp,l |
|-------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 1. | Vaksinasi Rabies | Ekor | 15.000 |
| 2 | Vaksinasi SE | Ekor | l5.ooo |
| .1 | Eliminasi dan atau Penangkapan anjine liar | OK | 150.OOO |
| 4 | Pelayanan pengobatan kasus ringan | Ekor | 20.ooo |
| 5 | Pemeriksaan Kebuntingal | Ekor | 15.OO0 |
| 6 | Pemeriksaan Status Reproduksi | Ekor | 15.000 |
| 7 | Pengobatan Penanggulangan Reproduksi | Ekor | 1s.000 |
| 8 | Penyemprotan Kandang (Desinfektan) | [iter | 80.000 |
| 9 | Petugas PHMZ | OH | 85.OOO |
| 10. | THL Perbenihan dan Pakan ikan | OB | 1.850.OO0 |
| I l. | Pemeriksaan Kesehatan Hewan Qurban | Ekor | 15.000 |
| 12. | Pemeriksaan Kesehatan Hewan Keluar Daerah | Ekor | 15.000 |
| 13. | THL Pembibitan Sapi ( Breeding Farm ) | OB | l.850.ooo |
| 14- | THL Petugas Kesehatan hewan | OB | 1.850.OOO |
| 15. | Petugas Pemusnahan Unggas terianeLit Flu Burung | OK | r50.ooo |
| 16. | Upah eali kuburan bangkai hewan | Ekor | 10.ooo |
| t7. | Upah gali kuburan bangkai unggas | Ekor | 3.O00 |
| 18. | Pengambilan sampel darah | sampel | 25.OOO |
| 19. | Pengarnbilan sampel feses | sampel | 5.OOO |
| 20 | Pemisahan serum darah | sampel | r5.ooo |
| 2t. | Pengambilan Ulas Darah | sampel | 5.OOO |
| cc | Pemeriksaan Feses | sampel | 15.000 |
| 23. | Pemeriksaan Ulas Darah | sampel | 20.ooo |
| 24 | Pengambilan sampel otak Hewan Penular Rabies | sa:npel | 50.ooo |
| 25. | Keur Master | Ekor | 7.OOO |
| 26 | Meat Inspectur | Ekor | 10.000 |
| 27 | Paramedik Reproduksi | Ekor | 7.000 |
| 28. | Juru Sembelih Halal | Ekor | 7.OOO |
| 29. | Tenaga Kebersihan RPH | OH | 45.OOO |
| 30. | Tenaga Kebersihan Pasar Ternak | OH | 30.ooo |
| 31. | Peniaga Malam / Keamanan RPH | OH | 60.ooo |
| 32. | Penjaga Malam / Keamanan Pasar Ternak | OH | 60.000 |
| 33. | Petugas Pasar Ternak | OH | 100.000 |
Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun.
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2O16.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Penetapan: Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal l9 +tc\ruh\r-\ ro\G \-rar,rrora PAYAKUMBUH t- tffi f

Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal \9 t€$as\\L\ r-o\[

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KoTA PAYAKUMBUHL/ BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR,.)l.. V