PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 13 Tahun 2017 tentang KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TUBAN (berlaku 11 Desember 1984)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pengamanan Pemilihan Umum di tempat pemungutan suara atau terjadinya Satuan tempat vital lainnya serta penanganan bencana, perlu memperkuat identitas diri Perlindungan Masyarakat dengan tanda anggota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka guna kelancaran dalam pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tuban;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 723);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peratu.ran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 ten tang Standar Pelayanan Minimal Bi dang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peratura.T1 Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Masyarakat dalam rangka Penegakan Manusia; Perlindungan Hak Asasi
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 seri E Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 9);
4
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2016 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tuban
20. Peraturan Bupati Toban Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Toban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 20);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TOBAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.
5. Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
6. Satuan Perlindungan Masyarakat yang seianjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela untuk menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) KTA Satlinmas terbuat dari kertas berwarna hijau apel (apple green) berukuran 9,5 x 6,5 cm terdiri dari halaman muka (A) dan halaman belakang (B).
- (2) Halaman muka (A) dibagi dalam tiga bagian yaitu:
- a. Kolom atas berisi lambang Satlinmas terdiri dari gambar :
1. Perisai berwarna merah darah;
2. Beringin berwarna hijau daun;
3. Bambu runcing bersilang warna kuning;
4. Pita berwarna kuning dengan tulisan Perlindungan Masyarakat,
- b. Kolom tengah berisi pas photo pemegang KTA Satlinmas; dan
- c. Kolom bawah berisi ketentuan pemegang KTA Satlinmas.
- (3) Halaman belakang (B) berisi sebagai berikut:
Nomor
Nama Lengkap
Jenis Kelamin
Tempat/Tgl. Lahir
Pekerjaan
Status
Alamat
Agama
Gol. Darah:
Tangan tangan Pemegang/:
Cap lbu Jari kiri Pemegang KTA
KEPALA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA
Tuban, ... . KABUPATEN TUBAN
NAMA Pangkat NIP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tata cara pengisian KTA Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Kartu Tanda Anggota Satlinmas diberikan kepada :

- a. Kasi Trantib Desa/Kelurahan sebagai kepala Satuan Linmas Desa/Kelurahan; dan
- b. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang telah terdaftar dalam buku Register Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban (Buku register berisi daftar nama anggota Satlinmas yang telah tertuang dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban).

## Pasal 5

Pemegang KTA Satlinmas diberikan fasilitas yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 6

KTA Satlinmas ini tidak berlaku, apabila pemegang berhenti sebagai anggota Satlinmas.

## Pasal 7

- (1) Biaya penggandaan Kartu Tanda Anggota Satlinmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toban.
- (2) Pengadaan KTA Satlinmas dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toban berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang› undangan.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toban.

Ditetapkan di Tuban

pada tan 1 Maret 2&amp;17

BUPATITYBAN ,

HFATHUL HUDA

Diundangkan di Toban

pada tanggal 1

Meret 2017

SEK.RETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,


B6ANA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TUBAN

## TATA CARA PENGISIAN KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TUBAN

## 1. UMUM

- a. Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat KTA Satlinmas.
- b. Seluruh huruf dalam KTA Satlinmas diketik rapih dan jelas dengan mempergunakan warna hitam.

## 2. TATA CARA PENGISIAN

## A. Halaman Muka (A)

- a. Penempelan Pas Photo 3 x 4 cm;
- b. Pas Photo Mengenakan seragam Pakaian Satlinmas, muka menghadap penuh kedepan, tanpa tutup kepala dan kacamata;
- c. Ketentuan Pemegang KTA: KTA ini tidak berlaku, apabila pemegang berhenti sebagai

Anggota Satlinmas.

## B. Halaman Belakang (B)

a. Tulisan : KARTU TANDA ANGGOTA SATLINMAS

## KABUPATEN TUBAN

- b. Logo Kabupaten Toban
- c. Nomor:
- 1) Dengan angka biasa.
- 2) Terdiri dari 15 (lima belas) angka dengan ketentuan sebagai berikut:
5. -5 (lima) angka depan diambil dari nomor urut pemegang Kartu Anggota Satlinmas yang terdapat pada buku register yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toban;

9

- Tulisan linmas ditulis dengan huruf sebagai berikut "LINMAS";
- -6 (enam) angka berikutnya diambil dari tanggal, bulan dan Tahun kelahiran pemegang KTA;
- -4 (empat) angka terakhir adalah tahun pada saat KTA dikeluarkan

Contoh:

Nomor urut pada buku register : 00004

Tulisan : LINMAS

Kelahiran: Tanggal 11, Bulan 12, Tahun 1984

Tahun KTA di terbitkan : Tahun 2016

Maka Nomor KTA yang bersangkutan adalah :

## 00004/LINMAS/111284/2016

## d. Nama Lengkap:

Sedapat mungkin diisi nama lengkap, diketik dengan huruf besar sesuai dengan nama yang tercantum dalam akte kelahiran.

Contoh:

## SAMADI

## e. Jenis Kelamin :

Supaya diisi dengan :

Laki-laki (untuk laki-laki atau pria)

Perempuan (untuk perempuan atau wanita)

- f. Tempat/Tanggal Lahir:

Tempat: Tempat Kabupaten/Kota Kelahiran

Tanggal lahir : dengan angka biasa.

Contoh: Tuban, 11-12 1984

## g. Pekerjaan :

Hendaknya diisi dengan jelas : tani, nelayan, buruh, karyawan, swasta/ pemerintah, pedagang/wirausaha.

## h. Status:

Kawin atau tidak kawin : coret yang tidak perlu

- i. Alamat : tuliskan nama Dusun, RT, RW, Desa serta Kecamatannya.

## j. Golongan darah :

Untuk yang telah diketahui golongan darahnya diisi "A", "B", "AB" atau "0"

## k. Agama:

Cantumkan dengan jelas agama yang dianut Islam, Kristen (Protestan a tau Khatolik), Hindu dan Budha.

1. Tempat/Tanggal/Bulan/Tahun KTA ditandatangani diisi denganjelas. Misalnya: Tuban, 11-12-1984

## m. Penandatanganan KTA:

- -KTA Satlinmas ditandatangani atau Cap Ibu Jari Kiri bagi yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan oleh anggota Satlinmas;
- -KTA di tandatangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban selaku Penanggungjawab;
- -Pengisian NIP Pejabat yang menandatangani KTA Satlinmas;
- -Cap atau Stempel

Diatas tandatangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban yang dimaksud, di bubuhi cap atau stempel dengan garis tengah 2 (dua) centimeter.

## CONTOH HALAMAN DEPAN (A) :


## CONTOH HALAMAN BELAKANG {B) :


'

Nomor

Nama

: 00004/LINMAS/111284/2016

:SAMAOI

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Golongan Oarah : E

Tempat/tgl. Lahir : Tuban/11-12-1984

Pekerjaan

: Swasta

Status

: Kawin/Belum kawin

Alamat

- Ousun Bogorejo Rt. 04 Rw. 07 Oesa Gemulung

Kecamatan Kapu

Agama

: Islam

Tuban, )* KEPALA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA KABUPATEN TUBAN

Tanda Tangan

Cap lbu Jari Kiri Pemegang KTA

Nama Pangkat NIP.

## KARTU TANDA ANGGOTA SATUNMAS KABUPATEN TUBAN

- *) Sesuai tanggal penetapan
- *) Pengisian Nama dan NIP Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tu.ban menyesuaikan dengan pejabat definitif yang ditetapkan.


BUPATI VUBAN,

HFATHUL HUDA