Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2008 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU UTARA GUBERNUR MALUKU UTARA (berlaku 3 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara,maka menetapkan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan pada satuan Polisi Pa ProvinsiMaluku Utara; dipndang perlu mong Praja
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara. perlu
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Republik Indonesia T -Undang Dasar Negara hun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Ka bupaten Maluku
- Tenggara Barat (Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 3895);
3. Undang RI 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4437,); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembaga Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4737 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peratuan Gubernur No 8 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara;
Penetapkan
:
MEMUTUSKAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU UTARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
- a. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Uatara dan Perangkat Daerah sebagai unsur peyelenggara pemerintah daerah;
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Maluku Utara;
- d. Satuan Polisi adalah Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara;
- e. Kepala adalah Kepala Satuan Pamong Praja;
- f. Sekretariat dan Bidang adalah sekretariat dan bdang pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja.
Bagian Pertama KEPALA
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN
Pasal 2
- (1) Kepala mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintah di bidang ketertiban umum,
menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala mempunyai fungsi:
- a. Perumusan dan penyusunan rencana dan program kerja serta kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan ketentraman ketertiban umum daerah;
- c. Pembinaan dan pengembangan kapasitas personil satuan Polisi Pamong Praja dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum daerah;
- d. Pengkoordinasiaan dengan instansi terkait dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Tugas pokok, dan fungsi yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di uraikan sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN
Pasal 3
- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan bertanggung jawab kepada kepala yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan dan kepegawain serta melakukan pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan organisasi dalam lingkungan kantor.
- (2) Untuk melaksnakan tugas dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekretaris mempunyai fungsi:
- a. Pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan program kerja kanto;
- b. Pengolaan urusan administrasi, perlengkapan, rumah tangga dan keuangan;
- c. Pengolaan administrasi kepegawaian;
- (3) Tugas pokok dan fungsi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana dan program kerja Sekretariat
- b. Mengkordinir rencana dan program kerja di lingkungan satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Menyusun program peningkatan sumber daya manusia saatuan Polisi Pamong Praja;
- d. Melakukan organisasi penataan administrasi kepeegawaian' perlengkapan keuangan serta organisai dan tata laksan dalam mendukung kelancaran tugas pokok;
- e. Memeriksa dan mengoreksi daftar rencana kebutuhan barang dan perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Melakukan identifikasi dan perumusan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pada sekretariat untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;
- g. Mempelajari surat-surat masuk maupun arahan dan petunjuk pimpinan yang untuk didistribusikan pada kepala-kepala bidang sesuai bidang tugasnya;
- h. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Kepala Sub Bagian dan Staf pada Sekretariat guna tercapainya efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas;
- i. Melakukan penataan dan pembinaan administrasi dan pengelolaan, pengendalian barang maupun perlengkapan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Menilai, mengoreksi, dan memperbaiki hasil pelaksanaan pekerjaan/ tugas Kepala-kepala Sub Bagian dan Staf kepada sekretariat;
- k. Memeriksa dan memperbaiki konsep penataan disiplin dan budaya kerja terutama disiplin masuk dan pulang kantor serta penyelesaian pelaksanaan pekerjaan bagi staf sekretariat;
- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Kepala baik tertulis maupun lisan sebagai bahan pertanggungjawaban;
8. m.Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk/arahan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran tugas kedinasan;
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN
Pasal 4
- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan rekapitulasi rencana kerja dan kegiatan Satpol PP
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Kerja Program mempunyai fungsi:
- a. Perumusan rencana kegiatan/ program kerja Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Pengkoordinasiaan dengan lingkup Satpol PP dalam rangka menyusun rencana kerja;
- c. Pengusulan dan pengolahan data Satpol PP;
- d. Pengevaluasian dan penyusunan pelaporan
- (3) Tugas pokok dan fungsi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Sub Bagian Penyusun Program
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN
Pasal 6
- (1) Sub Bagian Keuanagan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan keungan.
- (2) Untuk melakukan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Tugas pokok dan fungsi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN
Pasal 7
- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala yang mempunyai tugas melakukan pengembangan kapasitas terhadapa anggota Satuan Polisi pamong praja.
- (2) Untuk melakukan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang pengembangan kapasitas;
- b. Penyusunan pedoman petunjuk tekniknis operasional dan pelaksanaan tugas satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap anggota satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Tugas pokok dan fungsi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana dan program kerja di bidang pengembangan kapasitas;
- b. Menyusun jadwal dan penempatan anggota satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka melaksanakan piket/jaga pada kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan DPRD, kantor dan pejabat lain;
- c. Menyusun rencana dan mekanisme kerja satuan Pamong Praja;
- d. Memberikan bimbingan dan arahan dan petunjuk kepada bawahan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan anggota satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan untuk kelancaran tugas kedinasan;
- g. Membuat laporan hasil pelaksaan tugas/ kegiatan kepda Kepala secara tertulis maupun lisan sebagai bahan pertanggungjawaban.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN
Pasal 8
- (1) Seksi Pengembangan Personil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanankan kegiatan pengembangan kapasitas personil.
- (2) Untuk melaksankan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pengembangan Personil mempunyai fungsi:
- a. Perumusan program kerja dan kegiatan di bidang pengembangan personi;
- b. Penyusun rencana kegiatan pengembangan personil Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Pengkoordinasian dengan instansi terkait;
- (3) Tugas pokok dan fungsi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
- a. Menyusun program kerja dan kegiatan di bidang pengembangan personil;
- b. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dengan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karir;
- c. Menyiapkan bahan dan petunjuk tekniks pembinaan personil, pengawasan dan ketertiban wilayah dengan mengacu pada upaya penciptaan tertib hukukm dan terwuhudnya pelaksanaan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan bagi anggota Polisi Pamong Praja;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran tugas kedinasan;
- g. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan sebagai bahan pertanggungjawaban.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN
Pasal 9
- (1) Seksi Penyuluhan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Penyeluhan dan Pengawasan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan program kerja dan kegiatan di bidang peyuluhan dan pengawasan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan;
- c. Pengkoordinasiaan dengan instansi terkait untuk kelancaraan pelaksanaan tugas.
- (3) Tugas pokok dan fungsi yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
- a. Menyusun program kerja dan kegiatan di bidang penyuluhan dan pengawasan;
- b. Mengiventarisasi bahan dan data dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan;
- c. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan;
- d. Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan;
- e. Memberikan pembawaan dan petunjuk kepada bawahaan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai sebagai bahan untuk pembinaan karir;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran tugas kedinasan;
- h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan baik secara lisan tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.
Bagian Keempat
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN
Pasal 10
- (1) Bidang Penyidikan dan Penindakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, penyidikan dan penindakan dalam pelanggaran ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang penyidikan dan penindakan;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- c. Pengkoordinasiaan dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Tugas pokok dan fungsi tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
- a. Menyusun program kerja/kegiatan bidang penyidikan dan penindakan;
- b. Menginventarisasi jenis Peraturan Daerah dan Keputsan Kepala Daerah;
- c. Mengumpul data atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka penyidikan dan penindakan;
- e. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- f. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja pembinaan karir;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran tugas kedinasan;
- h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala secara tertulis maupun lisan sebagai bahan pertanggungjawaban.
Paragraf 1
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN
Pasal 11
- (1) Seksi Operasi dan Penertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasi dan penertiban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Operasi dan Penertiban mempunyai fungsi:
- a. Perumusan program kerja dan kegiatan sistem operasi dan penertiban;
- b. Menyusun jadwal dan anggota/petugas pelaksanaan penertiban;
- c. Pengkoordinasian dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Tugas pokok dan fungsi dimaksud padda ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
- a. Yusun program kerja dan kegiatan seksi operasi dan penertiban;
- b. Menginventarisasi bahan dan data dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi dan penertiban;
- c. Menetapkan jadwal dan anggota pada pelaksanaan operasi dan penertiban;
- d. Mengkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan operasi dan penertiban;
- e. Menyiapkan langka-langka lanjutan pasca operasi dan penertiban;
- f. Mendistribusikan dan memberi pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- g. Memantau dengan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- h. Mennyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan personil, pengamanan dan ketertiban;
- i. Melaksanakan kegiatan dan latihan bagi anggota Polisi Pamong Praja;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran tugas kedinasan;
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.
Paragraf 2
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN
Pasal 12
- (1) Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan program kerja dan kegiatan seksi pemeriksaan dan penyidikan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penyidikan terhadap p elanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- c. Pengkoordinasiaan dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Tugas pokok dan fungsi dimaksu pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- c. Mengkoordinasikan dengan istansi terkait dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan;
- d. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja pembinaan karir;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran tugas kedinsan;
- g. Membuat hasil laporan pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaba.
Bagian Kelima
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN
Pasal 13
- (1) Bidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan betanggung jawab kepada Kepala yang mempunyai tugas penyelenggaraan pembina ketentraman, ketertiban masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
- a. Perumusan program kerja dan kegiatan di bidang pembinaan ketentuan dan ketertiban;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional ketentraman dan ketertiban masyarakat dan ketertiban wilayah;
- c. Pengkoordinasian dengan istansi terkait untuk melakukan kerja sama dalam rangka ketentraman ketertiban masyarakat dan wilayah;
- (3) Tugas pokok dan fungsi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana program kerja di bidang pembinaan ketentuan dan ketertiban;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- c. Menginventarisasi bahan dan data pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kepegawaian provinsi kabupaten /kota;
- d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka penertiban dan ketentraman masyarakat;
- e. Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan;
- f. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Menilai hasil kerja bawahan melalui evaluasi untuk pengembangan karir;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan untuk kelancaran tugas kedinasan;
- i. Membuat laporan hasil tugas/ kegiatan pelaksanaan tugas kepada Kepala baik secara tertulis maupun lisan sebagai bahan pertanggungjawaban.
Paragraf 1
SEKSI PENGAWALAN DAN KASAMAPTAAN Pasal14
- (1) Seksi Pengawalan dan Kesamaptaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawalan dan kesamaptaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pengawalan dan Kesamaptaan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan program kerja dan kegiatan bidang pengawalan dan kesamaptaan;
- b. Pelaksanaan pengawalan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dan pejabat lainnya;
- c. Pengkoordinasiaan dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- (3) Tugas pokok dan fungsi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
- a. Menyusun program kerja dan kegiatan bidang pengawalan dan kesamaptaan, menyusun jadwal dan anggota yang akan melaksanakan tugas pengawalan dan kesamaptaan;
- b. Mencatat dan mengendalikan setiap tamu yang berkunjung;
- c. Membuat berita acara pelimpahan tugas dengan petugas jaga mengganti yang ditandatangani oleh yang melimpahkan dan yang menerima pelimpahan tugas;
- d. Melakukan pengaturan lalulintas disekitar pintu gerbang pada saat pejabat / tamu keluar masuk;
- e. Mencatat kejadian-kejadian penting selama tugas jaga;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran tugas kedinasan;
- h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban.
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN
Pasal 15
- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan
- pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat wilayah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas di maksud pada ayat (1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Wilayah mempunyai fungsi:
- a. Perumusan program kerja dan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Wilayah;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan pembinaan kerja sama antara daerah ;
- c. Pelaksanaan penentraman dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah;
- d. Pengkoordinasian dengan instansi yang terkait dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakatat daerah;
- (3) Tugas pokok dan fungsi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
- a. Menyusun program kerja dan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat wilayah;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat wilayah;
- c. Melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perbatasan, wilayah administrasi kawasan tertentu sesuai dengan kewenangan provinsi;
- d. Melaksanakan penyuluhan, bimbingan kepada masyarakat agar mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku;
- e. Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan;
- f. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan secara tertulis maupun lisan untuk kelancaran tugas kedinasan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan sebagai bahan pertanggung jawaban.
Bagian Keenam BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN
Pasal 16
- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. Perumusan program kerja dan kebijakan teknis di Bidang Pperlindungan Masyarakat;
- b. Melaksanakan program kerja di Bidang Perlindungan Masyarakat;
- c. Pengkoordinasiaan dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
- a. Menyusun program kerja dan kegiatan
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN
Pasal 20
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunayai tugas melaksaanakan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi sesuai dengan kealian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaiman dimaksud pada ayat (1) yang dipimpin oleh seoran tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengaturan lebig lanjut akan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21
Pasal 21
Dengan berlakunya peraturan ini maka, Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 48 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - Pasal 22
Pasal 22
Peraturan ini mulai beerlaku pada tangagal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di sofifi Pada tanggal 3 Desember 2013

Penandatangan: PJ. GUBERNUR MALUKU UTARA A. TANRIBALI LAMO