PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN Nomor 3 Tahun 2008 tentang PEDOMANPEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA (berlaku 2 Mei 2008)
Pembukaan
Mengingat
- Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); : 1 .
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2 .
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 5.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 6 .
Menetapkan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Npmor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN dan
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
MEMUTUSKAN:
DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN
: PERATURAN DESA.
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Humbang Hasundutan.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II ASAS PEMBENTUKAN
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 2
Dalam membentuk Peraturan Desa harus ## BAB III
PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 3
- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD;
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh Kepala Desa disampaikan dengan Surat Pengantar Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa oleh Kepala Desa;
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa.
MATERI MUATAN
BAB IV - MATERI MUATAN
Pasal 4
Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :
- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa; dan
- c. Keputusan Kepala Desa.
BAB IV - MATERI MUATAN
Pasal 5
- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang iebih tinggi;
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan;
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.
Pasal 7
KETENTUANUMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Humbang Hasundutan.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II ASAS PEMBENTUKAN
Dalam membentuk Peraturan Desa harus ## BAB III
PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN
- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD;
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh Kepala Desa disampaikan dengan Surat Pengantar Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa oleh Kepala Desa;
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa.
MATERI MUATAN
Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :
- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa; dan
- c. Keputusan Kepala Desa.
- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang iebih tinggi;
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan;
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.
Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 8
- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD;
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 9
Apabila dalam satu masa pembahasan, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan rancangan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 10
- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima;
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 11
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat didelegasikan kepada Camat.
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 12
- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 13
- Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut; ( D
- Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa; (2)
- Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Desa ini dinyatakan sah; (3)
- Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengumuman naskah Peraturan Desa ke dalam Berita Daerah. (4)
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 14
Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 15
- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut; .
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 16
- (1) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;
- (2) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- (3) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan dengan memuat alasan - alasan pembatalan.
BAB VI - TEKNIK PENYUSUNAN
Pasal 17
Tekiiik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII PENGUMUMAN DAN PENYEBARLUASAN

## Pasal 18

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diumumkan dalam Berita Daerah;
- (2) Pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

## Pasal 19

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaaririya wajib disebarluaskaii kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

## BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 20

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa;
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa dibahas oleh Pemerintah Desa bersama BPD;

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul pada tanggal 2 Mei 2008

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Dto

Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2008 NOMOR 3