PERATURAN BUPATI SALINAN  BANYUWANGI Nomor 7 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR PADA KAWASAN TERTIB LALU LINTAS WILAYAH KOTA DAN PENGGUNAAN JALUR KHUSUS SEPEDA DI KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 12 Maret 2014)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan beretika agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan wilayah perkotaan, perlu mengatur penyelenggaraan fasilitas parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas wilayah kota dan penggunaan jalur khusus sepeda di Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas Wilayah Kota dan Penggunaan Jalur Khusus Sepeda di Kabupaten Banyuwangi.
Mengingat:
1. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR PADA KAWASAN TERTIB LALU LINTAS WILAYAH KOTA DAN PENGGUNAAN JALUR KHUSUS SEPEDA DI KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- a. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi;
- e. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya;
- f. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/atau ditinggalkan pengemudinya;
- g. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
- h. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan, baik di ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan;
- i. Petugas Parkir atau Juru Parkir adalah seseorang yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir;
- j. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
- k. Sepeda adalah kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai setang, tempat duduk dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya;
- l. Jalur Sepeda adalah jalur khusus diperuntukkan untuk lalu lintas pengguna sepeda dan kendaraan tidak bermesin yang memerlukan tenaga manusia, diambil dari jalur lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda.
- m. Kawasan Tertib Lalu Lintas Wilayah Kota adalah Kawasan yang terdiri dari ruas jalan atau jalur tertentu yang secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Banyuwangi.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Pertama Tujuan Pasal 2
Pasal 2
Penyelenggaraan fasilitas parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas Wilayah Kota dan penetapan penggunaan jalur khusus sepeda bertujuan untuk:
- a. mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar dan terpadu;
- b. membatasi ruang parkir pada kawasan tertentu;
- c. meningkatkan kelancaran lalu lintas;
- d. menyediakan jalur khusus yang memfasilitasi pengguna sepeda;
- e. meningkatkan keselamatan pengguna sepeda.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Pertama Tujuan Pasal 2
Pasal 3
- (1) Ruang lingkup Penyelenggaraan fasilitas parkir dan penggunaan jalur khusus sepeda meliputi:
- a. Penetapan kawasan tertib lalu lintas;
- b. penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan (On Street) dan luar Ruang Milik Jalan (Off Street) ;
- c. pembatasan ruang parkir;
- d. penyediaan jalur khusus sepeda.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir dan penggunaan jalur khusus sepeda sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikhususkan untuk wilayah Kecamatan Banyuwangi.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir dan penggunaan jalur khusus sepeda di Kecamatan lain diatur lebih lanjut oleh Camat dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
BAB III - KAWASAN TERTIB LALU LINTAS Pasal 4
Pasal 4
Penetapan kawasan tertib lalu lintas Wilayah Kota meliputi:
Jl. P.B. Sudirman;
- b. Jl. A. Yani;
- c. Jl. Dr. Soetomo;
- d. Jl. Jaksa Agung Suprapto;
- e. Jl. K.H. Wahid Hasyim;
- f. Jl. Adi Sucipto;
- g. Jl. Susuit Tubun.
BAB IV - PENGATURAN PARKIR PADA KAWASAN TERTIB LALU LINTAS (KTL)
Pasal 5
- (1) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Jalan P.B. Sudirman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, ditempatkan pada sisi sebelah barat;
- (2) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Jalan A. Yani sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, ditempatkan pada sisi sebelah timur;
- (3) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Jalan Dr. Soetomo sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, ditempatkan pada sisi sebelah utara;
- (4) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Jalan Jaksa Agung Suprapto sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, ditempatkan pada lokasi-lokasi yang memiliki rambu petunjuk parkir;
- (5) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Jalan K.H. Wahid Hasyim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, ditempatkan pada lokasi-lokasi yang memiliki rambu petunjuk parkir;
- (6) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Jalan Adi Sucipto sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, ditempatkan pada lokasi-lokasi yang memiliki rambu petunjuk parkir;
- (7) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Jalan Susuit Tubun sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, ditempatkan pada sisi sebelah utara.
BAB V - PEMBATASAN RUANG PARKIR Pasal 6
Pasal 6
- (1) Pembatasan ruang parkir dapat dilakukan pada:
- a. Ruang Milik Jalan (On Street) dan;
- b. Luar ruang milik jalan (Off Street) ;
- (2) Pembatasan Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan (On Street) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);
- b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam (kilometer per jam).
- (3) Pembatasan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (Off Street) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila memenuhi Satuan Ruang Parkir (SRP) Minimal:
- (4) Pemberlakuan pembatasan ruang parkir selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ## BAB VI LARANGAN PARKIR
BAB V - PEMBATASAN RUANG PARKIR Pasal 6
Pasal 7
Lokasi -lokasi yang dilarang untuk dijadikan parkir meliputi:
- a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 m;
- c. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan;
- d. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- f. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung;
- g. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis;
- h. Sisi sebelah timur Jl. PB. Sudirman;
- i. Sisi sebelah barat Jl. A. Yani;
- j. Sisi sebelah selatan Jl. Dr. Soetomo;
- k. Sisi sebelah selatan Jl. Susuit Tubun;
- l. Lokasi lain yang dapat menimbulkan kemacetan dan bahaya.
BAB V - PEMBATASAN RUANG PARKIR Pasal 6
Pasal 8
- (1) Pengaturan penggunaan jalur khusus sepeda di tetapkan pada ruas-ruas jalan sebagai berikut:
- a. Jl. Ahmad Yani;
- b. Jl. PB. Sudirman;
- c. Jl. Dr. Soetomo;
- d. Jl. Wahidin Sudirohusodo;
- e. Jl. RA. Kartini;
- f. Jl. Sritanjung.
- (2) Pengaturan penggunaan jalur khusus sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB;
- (3) Ketentuan waktu penggunaan jalur khusus sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperjelas dengan adanya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang pada ruas-ruas jalan yang dilintasi jalur khusus sepeda.
Penyelenggaraan Jalur Khusus Sepeda
BAB V - PEMBATASAN RUANG PARKIR Pasal 6
Pasal 9
- (1) Penggunaan sepeda pada jalur khusus sepeda mengikuti rambu-rambu dan marka jalan yang ada;
- (2) Jalur khusus sepeda menggunakan marka solid warna kuning dengan lebar jalur 1 (satu) meter dan berada di sisi kiri atau kanan jalan.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10
- (1) Pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan fasilitas parkir dan penggunaan jalur khusus sepeda meliputi:
- a. penentuan pedoman teknis;
- b. pemberian bimbingan teknis yang meliputi peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis kepada petugas parkir atau juru parkir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dan penyelenggaraan jalur khusus sepeda.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polres Banyuwangi.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 12 Maret 2014

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 12 Maret 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, ttd. ## Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 7