KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 2006 tentang DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL (berlaku 13 November 2006)
Pembukaan
Menimbang
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini dan merupakan sarana penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang maju;
- b. bahwa teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang besar dalam mensejahterakan kehidupan bangsa;
- c. bahwa teknologi informasi dan komunikasi mampu mendorong terciptanya kemandirian bangsa dan peningkatan daya saing nasional;
- d. bahwa pengembangan, pembangunan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi memerlukan koordinasi dan sinergi yang terpadu dan terarah dari segenap pemangku kepentingan dibidangnya;
- e. bahwa Tim Koordinasi Telematika Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia dipandang sudah tidak
Menetapkan
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
2. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL
PERTAMA
:
Membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan TIK Nasional.
KEDUA
- a. Susunan keanggotaan Dewan TIK Nasional adalah:
1. Tim Pengarah
Ketua
: Presiden Republik Indonesia;
Wakil Ketua
Merangkap Anggota
:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Ketua Harian merangkap Anggota :
Menteri Komunikasi dan Informatika;
Anggota :
1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
8. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
2. Tim Pelaksana
Ketua :
Menteri Komunikasi dan Informatika;
Wakil Ketua :
Kemal A. Stamboel;
Sekretaris :
Direktur Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan
Informatika;
Wakil Sekretaris
:
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum;
Anggota :
1. Giri Suseno Hadihardjono;
2. Jonathan L. Parapak;
3. Jos Luhukay;
4. Hari Sulistyono;
5. Andi Siswaka Faisal.
3. Tim Penasehat, yang terdiri dari:
- a) Rektor Institut Teknologi Bandung;
- b) Rektor Universitas Indonesia;
- c) Rektor Universitas Gajah Mada;
- d) Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- e) Para pakar dan praktisi lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang ditetapkan oleh Ketua Harian .
4. Tim Mitra yang terdiri dari para pemangku kepentingan ( stakeholders ) di bidang industri TIK, akademisi dan praktisi yang ditetapkan oleh Ketua Harian.
- b. Dalam hal dipandang perlu, Ketua Harian dapat menambah
KETIGA :
KEEMPAT :
Dewan TIK Nasional mempunyai tugas:
- a. Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien.
Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan TIK Nasional, dapat dibentuk Kelompok-Kelompok Kerja (Pokja), yang keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian.
KELIMA
- a. Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya, Dewan TIK Nasional dibantu oleh sebuah Sekretariat.
- b. Struktur keanggotaan dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.
KETUJUH :
- b. Rapat Koordinasi Teknis dapat diselenggarakan bila diperlukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengarah atau Ketua Harian;
- c. Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Dewan TIK Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan TIK Nasional dapat meminta bantuan dari pejabat Pemerintah, akademisi, praktisi, atau pihak lainnya yang dipandang perlu;
KEDELAPAN
: Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan TIK Nasional dibebankan pada Anggaran Belanja Negara pada Departemen Komunikasi dan Informatika.
KESEMBILAN
KESEPULUH
KESEBELAS
:
Masa kerja Dewan TIK Nasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
:
:
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2006

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands