PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor 35 Tahun 1981 tentang PAJAK PENERANGAN JALAI\ DENGAI{ RAHMAT TUHAN YAI\iG MAHA ESA BUPATI BOLAA}{G MONGONDOW UTARA, - a. bahwa dalam rangka otonomi daerah yang luas nyata" dan bertanggung jawab, maka perlu peningkatan penyelenggraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - b. bahwa salah satu kewenangan pemerintah kabupaten bolaang mongondow utara adalah penyelenggaraan reklame yang harus dilaksanakan secara sederhana. efektif, adil berdasarkan kemampuan masyarakat dan merupakan potensi yang cukup besar dalam memberikan konstribusi bagi peningkatan pendapatan daerah untuk pelaksanaan pembangunan; - c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut diatas, maka diperlukan pengawasan, pengaturan dan pembinaan dari pemerintah kabupaten bolaang mongondow utara; - d. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a' huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pajak Penerangan Jalan' 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian sengketa pajaL (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 40, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 2 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah derigan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara nepuUtit&lt; Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan surat piksa (LJmbaran Negara Republik Indonesia Tahln 1997 Nomor 42' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Leribaran Negara Republik Indonesia Tahur 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggarry N;Bara , yang iersih Oan t"U* dari korupsi, kolusi dan nepotisme {trmUarantf 5. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undangundang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undangundang nomor 1 9 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupiten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun200TNomor12,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 4686);
- g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 2005 ientang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Gembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548);
6. I I . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negari Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NomorS2,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomot4T3T);
12. perituran pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 118' Tambahan iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam'N"g"ti Notttot 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. tZ. pe*tu.un Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor I Tahun 2008 tentang Bentuk iamtang, Motto, Mars' -Hymne' Hari Ulang Tahun a* Nurnu P'anggilan Kesayanlan Putra Putri Daerah Kabupaten Bolaang fufongonao* Uiira (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara' fan,rn 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor l);
14. lS. i;puiu.- Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Jahun 1999 tentang Sisdur Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan lainlain'
20. peraturin DaJrah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008tentangU.san'PemerintahwajibdanPilihanyangmenjadi kewenangan -pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utar^ a (iemtarir Daerah Kabupaten Bolaane -YgneoldoY Y*: lly^10^11t ilomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang MongonooY Utara Nomor 2): I
Menetapkan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA T ENTANG PAJAK PENERANCAN JALAN.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
- (1) Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak atas penggrmaan tenaga listrik, diwilayah daerah yang tersedia peneran gan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah;
- (2) Obyek pajak penerangan jalan adalah penggruraan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah;
- (3) Dikecualikan dari obyek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah :
- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerinkh daerah:
5. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-temp at yurg digunakan oleh fedutaan, tonsultan, perwakilan asing dan lembagalembaga intemasional dengan asas timbal balik; b.
6. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan pLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. C.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 3
- (1) Subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan tenaga listrik;
- (2) Wajib.pajak penerangan jalan adalah orang pribadi dan atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau penggrura tenaga listrik;
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh pLN maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh pLN.
DASAR pENGr*liR Itlo" *oro* oo.. CARA PENGHITUNGAN PAJAK
BAB III - DASAR pENGr*liR Itlo" *oro* oo.. CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 4
- ( 1) Dasarpengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik;
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Dalam hal tenaga Listrik berasal dari pLN dengan pembayaran. Nilai Jual Tenaga Lishik adalah jumlah tagihan biaya beban di tambah , dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrit;
- (3) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimatsua ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan pLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga ristrik dihitung
BAB III - DASAR pENGr*liR Itlo" *oro* oo.. CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5
Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh peneQ.
BAB III - DASAR pENGr*liR Itlo" *oro* oo.. CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6
- (l) Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- (2) Dalam hal pajak penerangan jalan dipungut oleh PLN maka besamya pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dihitung
BAB III - DASAR pENGr*liR Itlo" *oro* oo.. CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7
Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.
MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAI{ SURAT PEMBERITAHUA}i PAJAK DAERAH
BAB V - MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAI{ SURAT PEMBERITAHUA}i PAJAK DAERAH
Pasal 8
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) bulan takwin.
BAB V - MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAI{ SURAT PEMBERITAHUA}i PAJAK DAERAH
Pasal 9
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrih di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rikeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
Pasal l0
Retening listik yang dikeluarkan oleh pLN sebagai bukti pembayaran pelanggan PLN berfungsi sebagai SpTpD.
TATA CARA PERIIITUNGAI\ DAI\ PENETAPAI\ PAJAK
- (l) Bgrdasarkan nilai jual tenaga listrik yang tercantum pada rekening ristrik, PLN menghitung besamya pajak terutang;
- (2) ## BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAI\ PENAGIHAN
BAB VI - TATA CARA PERIIITUNGAI\ DAI\ PENETAPAI\ PAJAK
Pasal 12
Penagihan Pajak penerangan j alan dilakukan oleh PLN.
BAB VI - TATA CARA PERIIITUNGAI\ DAI\ PENETAPAI\ PAJAK
Pasal 13
- (1) Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak pada loket PLN, yang ditwrjuk;
- (2) Rekening PLN berfungsi sebagai SSPD.
BAB VI - TATA CARA PERIIITUNGAI\ DAI\ PENETAPAI\ PAJAK
Pasal 14
Pajak yang telah dipungut oleh PLN, setiap bulan disetor ke kas daerah.
BAB VIII - KADALTIWARSA
Pasal 15
- (l) Hak turtuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (ima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerahl
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
sANKSrl$f{Iil,.r*r,
BAB VIII - KADALTIWARSA
Pasal 16
?1* hul wajib pajak tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administra-si berupa bunga sebesar 2 o/o (duapeisen) setlap bulan kelambatan dari pajak yang terutang atau kurang bayar dan -ditagiir dengan menggunakan STpD.
KETENT$ABJPIDANA BAB X
BAB VIII - KADALTIWARSA
Pasal 17
- (l)Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SpTpD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan {g,9lung* yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun atau denda \_^. g\_1T-g b*lut 2 (dua) kali jumlah pajak yang rerutang;
- (2) wajib .pajak yang dengan sengaja tidah menyairpaikan sprpD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan kiuangan daerah dapat diqid" \_* dengan pidana penjara paling lama 2 ldua; tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang t erutarrg\_F
BAB VIII - KADALTIWARSA
Pasal 18
Tindak pidana sebagaimana dimaksud daam Pasal 17 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak.
BAB XI - PENYIDIKAN
Pasal 19
- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidan4 dibidang pajak daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan dderah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. Melakukan penggeledahan unh-rk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatart dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- j. Menghentikanpenyelidikan;
- i. Memanggil orang unhrk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum dan bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor g Tahun lggl tenting Hukum Acara Pidana.
KETENTUAI{ PENUTUP
BAB XII - KETENTUAI{ PENUTUP
Pasal 20
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanians menqenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati-|. --
I
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Penetapan: Disahkan di : Boroko Pada tanggal : aL gsss$Ag€* 2008 UTAY HAMDAN DATUNSOLANG

Penetapan: Diundangkan di : Boroko Padatanggal : 21 la,rrlo€e 2008

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABU PATEN BOLAANG tyqrycoNDow UTARA ,// / (/- Drs REKY POSUMAH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 131 843 684 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2OO8 NOMOR 35 '"v ,
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAAI\G MONGONDOW UTARA NOMOR:35 TAHUN2008
## TENTANG
## PAJAK PENERANGAN JALAN
## I. PENJELASANUMUM
Bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah.
Dalam rangka penyempumium sisten perpajakan daerah yang tetap mengarah pada sistem yang sederhan4 adil, efektif dan efisieq yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor l8 Tahun 1997 tentang pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Dengan berlaktmya peraturan daerah ini diharapkan penerimaan daerah disektor pajak penerangan jalan akan dapat ditingkatkan sehingga akan memberikan konshibusi yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
## II. PENJELASANPASALDEMIPASAL
Pasal I
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik adalah baik pengguaan tenaga listrik yang disalurkan dari pLN rnaupun bukan PLN. Cukup Jelas TAMBATIAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UI l| NoMoR: 35 L'^r:r\,"r'n Nlr-r' u rA I E'l\ IIULAANU MUNooNDOw UTARA I