PERATURAN BUPATI AGAM Nomor 12 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI (berlaku 5 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI AGAM
PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,
- a. bahwa Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari perlu diubah;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2014 Nomor 7);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2014 Nomor 217) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
- (1) Penyaluran ADN dapat dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ditetapkan.
- (2) ADN selain Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari, disalurkan dari rekening Bendahara Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari secara bertahap.
- (3) Tahap penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Tahap I sebesar 30%;
- b. Tahap II sebesar 40%; dan
- c. Tahap III sebesar 30%;
- (4) Penyaluran ADN Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat Permintaan Pencairan dari Pemerintah Nagari;
- b. APB Nagari tahun anggaran berjalan yang telah ditetapkan;
- c. Laporan Realiasasi pelaksanaan APB Nagari tahun sebelumnya yang telah diverifikasi di tingkat kecamatan;
- d. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADN yang telah disalurkan dan telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
- e. Rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN.
- (5) Penyaluran ADN Tahap II sebagaimana dimaksuda pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat Permintaan Pencairan dari Pemerintah Nagari;
- b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADN yang telah disalurkan sekurang-kurangnya 80% dan telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
- c. Rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN Tahap II.
- (6) Penyaluran ADN Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat Permintaan Pencairan dari Pemerintah Nagari;
- b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADN yang telah disalurkan sekurang-kurangnya 80% dan telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
- c. Rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN Tahap Tahap III.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisip 2 (dua) Pasal yakni Pasal 8A dan Pasal 8B yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disalurkan ke rekening Kas Nagari secara berkala setiap triwulan.
- (2) Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari disalurkan setelah Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ditetapkan.
- (3) Dalam hal Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari belum ditetapkan, penyaluran Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari dapat dilakukan setelah Walinagari menetapkan Peraturan Walinagari tentang Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari serta Operasional Nagari.
- (4) Peraturan Walinagari tentang Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari serta Operasional Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai syarat penyaluran Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari triwulan II.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 25 Mei 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM, ttd SYAFIRMAN, SH NIP. 19580524 198611 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2015 N0M0R 12 ## Pasal 8C

Penandatangan: - (1) Bagi Nagari yang telah menerima penyaluran ADN sebesar 15% (Lima belas perseratus) sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku digunakan untuk belanja Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari, Tunjangan Bamus Nagari serta belanja operasional nagari.

Penandatangan: - (2) Bagi Nagari yang telah menerima penyaluran ADN sebesar 45% (Empat puluh lima perseratus) sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku digunakan untuk belanja Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari, Tunjangan Bamus Nagari sampai dengan triwulan II serta belanja untuk pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Penandatangan: - (3) Bagi Nagari yang telah menerima penyaluran ADN sebesar 45% (Empat puluh lima perseratus) sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku persentase penyaluran ADN Tahap II dan Tahap III dihitung berdasarkan sisa dana. ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Penetapan: Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 25 Mei 2015

Penandatangan: BUPATI AGAM INDRA CATRI