PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 11 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KABUPATEN MALANG (berlaku 31 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KABUPATEN MALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, kuat dan produktif, diperlukan penyesuaian terhadap struktur permodalan agar sejalan dengan praktik perbankan yang baik;
- b. bahwa untuk mendukung penguatan Kelembagaan maupun kemampuan untuk menyerap resiko bagi Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Malang, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, perlu penambahan modal inti minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
2. Mengingat : Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
29. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Modal Inti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PERKREDITAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK RAKYAT (BPR) KABUPATEN MALANG.
Pasal I
Ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/E) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
- (1) Modal Dasar PT. BPR Kabupaten Malang ditetapkan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah).
- (2) Modal disetor yang telah ditempatkan sebagai Modal Dasar pada PT. BPR Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah menambah modal disetor sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), sehingga modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan Tahun 2017 menjadi sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- (4) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah menambah modal yang disetor yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau dari sumber keuangan lain yang sah.
- (5) Modal dari Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Penetapan: Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 31 Agustus 2017

Penandatangan: BUPATI MALANG, ttd. ## H. RENDRA KRESNA

Penetapan: Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 5 September 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Verifikasi: ## ttd. ## DIDIK BUDI MULJONO Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 7 Seri D NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 264-11/2017 8
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KABUPATEN MALANG
## I. UMUM
Bank Perkreditan Rakyat memiliki peranan penting dalam perekonomian terutama dalam skala lokal. Untuk dapat meningkatkan peran dimaksud Bank Perkreditan Rakyat harus beroperasi dalam skala ekonomis tertentu dan memiliki kemampuan yang memadai dalam menyerap resiko. Dengan beroperasinya dalam skala ekonomis, Bank Perkreditan Rakyat akan mampu bersaing dengan lembaga jasa keuangan lain dalam rangka melayani masyarakat.
Agar dapat mencapai skala ekonomis, Bank Perkreditan Rakyat wajib memiliki modal dalam jumlah tertentu, modal disetor yang wajib di penuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat pada saat pendirian tidak selamanya mencukupi untuk mencapai skala ekonomis dimaksud apabila Bank Perkreditan Rakyat mengalami rugi, sehingga perlu ditetapkan modal inti minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat.
PT. BPR Kabupaten Malang yang memperolah Izin Prinsip Pendirian dari Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Bank Indonesia dan Izin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia yang beroperasi sejak tanggal 9 Mei 2005, memiliki tujuan utama yaitu untuk memberdayakan perekonomian masyarakat antara lain usaha kecil dan mikro, terutama yang berada dalam wilayah Daerah, sesuai dengan tujuan, maka ekspansi pertumbuhan PT. BPR Kabupaten Malang dilakukan sejalan dengan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Concept).
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) namun kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.
F:\Perda 2017\Ubah BPR.doc
Untuk melakukan Penambahan Penyertaan Modal pada PT. BPR Kabupaten Malang, maka Pemerintah Kabupaten Malang harus melakukan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang, khususnya pada BAB VII
PENJELASAN
Pasal 13
, sebagai dasar untuk menganggarkan penambahan penyertaan modal pada rekening pembiayaan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017. ## II. PASAL DEMI PASAL Pasal I
PENJELASAN
Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas. Modal Dasar PT. BPR Kabupaten Malang ditambahkan menjadi sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) yang terdiri dari Modal yang telah disetor posisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang secara teknis direalisasikan bertahap mulai tahun 2017. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) pada PT. BPR Kabupaten Malang dapat dilakukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. F:\Perda 2017\Ubah BPR.doc