Unknown Unknown Nomor 72 Tahun 2008 tentang KERJASAMA ANTAR DESA BUEAII TAKALAR bahwa (berlaku 08 Mei 2008)
Pembukaan
memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang. ayat
- a. Obyek kerjasama
- pelaksanaan kerjasama Biaya
- b Muatan materi keputusan kerjasama
- Makanisme perubahan; penundaan atau pencabutan Keputusan Kerjasama.
- Mekanisme penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerjasama antar desa.
Pasal 2
- 4,
- b
PERDA NOMDR
2
KERJABAMA ANTAR DESA
BAB II - OBJEK KERJASAMA
Pasal 3
- '1) Objek kerjasama antar desa meliputi urusan/bidang pemerintahan, pembangunan; kemasyarakatan dan perekonomian
- (2) Obyek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembebanan kepada masyarakat yang menguntungkan.
MATERI KEPUTUSAN KERJASAMA
BAB IV - MATERI KEPUTUSAN KERJASAMA
Pasal 4
- Kerjasama antar desa ditetapkan dalam keputusan bersama.
- a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan
- Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat ketentuan-ketentuan
- Tata cara dan ketentuan pelaksanaan
- d. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama
- Pembiayaan
- e. Pembagian keuntungan dan kerugian
- g. Ketentuan lain yang dianggap perlu
- f. Pembinaan dan pengawasan
- h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh masing-masing kepala desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
BAB IV - MATERI KEPUTUSAN KERJASAMA
Pasal 5
- (1) Keputusan bersama kerjasama antar desa dalam satu kecamatan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat:.
- (3) Keputusan bersama kerjasama antar desa lintas kabupaten dalam satu propinsi dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati masing-masing:
- (2) Keputusan bersama kerjasama antar desa lintas kecamatan dalam satu kabupaten dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada camat masing-masing:
BAB V - PELAKSANAAN DAN BIAYA KERJASAMA
Pasal 6
Untuk memperlancar proses kerjasama antar desa, dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa.
3
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008
KERJASAMA ANTAR DESA
BAB V - PELAKSANAAN DAN BIAYA KERJASAMA
Pasal 7
Segala pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing: biaya
BAB VI - PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PENCABUTAN KEPUTUSAN KERJASAMA
Pasal 8
- Dalam hal terjadi perubahan penundaan atau pencabutan keputusan bersama, dilaporkan kepada Bupati dan atau Gubernur setelah dicapai kesepakatan penundaan; perubahan atau pencabutan kerjasama.
- (2) Bila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan; penundaan atau pencabutan keputusan bersama maka pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan adalah:
- a. Bupati untuk kerjasama antar desa yang berada dalam satu kecamatan
- C. Gubernur untuk kerjasama antar desa lintas kabupaten tetapi masih dalam satu propinsi.
- Bupati untuk kerjasama antar desa lintas kecamatan tetapi masih berada dalam satu kabupaten.
BAB VII - PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9
- Apabila terjadi perselisihan; penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah oleh masing-masing pemerintah desa bersangkutan:
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (3) Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berlaku dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- Perselisihan kerjasama antar Desa lintas Kabupaten diselesaikan oleh Bupati masingmasing dan difasilitasi oleh Gubernur.
BAB VII - PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10
- Keputusan bersama penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan camat.
- (3) Keputusan bersama penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa lintas kabupaten dalam satu propinsi dilaporkan kepada Gubernur melalui Bupati masing-masing.
- (2) Keputusan bersama penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa lintas kecamatan dalam satu kabupaten dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada camat masing-masing.
KERJASAMA ANTAR DEBA
Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 10 tidak dapat diselesaikan dimungkinkan melalui lembaga peradian.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 12
- Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa.
- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam (1) sebagai upaya memberdayakan pelatihan:. ayat
BAB [X KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 13
- Pengaturan lebih lanjut mengenai kerjasama antar desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam (1) wajib
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 14
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Takalar.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. segala
5
Pasal 82
- 1959 Intang Pembeutukat Daerah-dacrah 1 Republík Tahun 1939 Nomor 74, 'Tamlahan Ncgara Republik Indunesia Numor 1822) Ncgan
- 2 Undang-llldang Iahun Penwldane-undangun Ncgara Republik
- Undang-undang 32 Ialun PernerinLuhan
- 4 Undang-widang 20(4 lntang Pcribangan Keuangan dar) Dacraà
- 5 Pecalurun Pcmcrintal 72 Tuhun 2005 (Lembaran Rcpublik Indonesia
- Pcmncrintahan unlath Pcmcrital. dau Pcmerintahan Republik Indonesia Talunt 2007 82, Lembaran Nepura Republik Indonesia Ncu 4737);
DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARUPATEN TAKALAR
dun
MUPATI TAKALAR
MEMUIUSKAN
Metelapkun PERATUKAN TENTANG KERJASANLI
DESA
Dalam Pcraturan Daerl ini yung dimaksud dengan
- 2 Dacrab adalah Bupuli dun Pcrangkat Dacrah scbagai
- 3 hrwcnang mengalur yctcmpat,
- Pcmcrintall Desa udalah Kcpala LJesa dar) Perungkal schagai
- 5 perwujudan penyckngeara Pemcrintahau Desa;
- 7 Kecjasama pcnycknggaraan psmcriuta dan di desa\_
- 6 magyarakuL ;
RAB II LIN{IKIJP KFRJASAMA Pasal 2
- 4,
- b
PERDA NOMDR
2
KERJABAMA ANTAR DESA
- '1) Objek kerjasama antar desa meliputi urusan/bidang pemerintahan, pembangunan; kemasyarakatan dan perekonomian
- (2) Obyek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembebanan kepada masyarakat yang menguntungkan.
MATERI KEPUTUSAN KERJASAMA
- Kerjasama antar desa ditetapkan dalam keputusan bersama.
- a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan
- Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat ketentuan-ketentuan
- Tata cara dan ketentuan pelaksanaan
- d. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama
- Pembiayaan
- e. Pembagian keuntungan dan kerugian
- g. Ketentuan lain yang dianggap perlu
- f. Pembinaan dan pengawasan
- h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh masing-masing kepala desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- (1) Keputusan bersama kerjasama antar desa dalam satu kecamatan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat:.
- (3) Keputusan bersama kerjasama antar desa lintas kabupaten dalam satu propinsi dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati masing-masing:
- (2) Keputusan bersama kerjasama antar desa lintas kecamatan dalam satu kabupaten dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada camat masing-masing:
Untuk memperlancar proses kerjasama antar desa, dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa.
3
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008
KERJASAMA ANTAR DESA
Segala pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing: biaya
- Dalam hal terjadi perubahan penundaan atau pencabutan keputusan bersama, dilaporkan kepada Bupati dan atau Gubernur setelah dicapai kesepakatan penundaan; perubahan atau pencabutan kerjasama.
- (2) Bila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan; penundaan atau pencabutan keputusan bersama maka pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan adalah:
- a. Bupati untuk kerjasama antar desa yang berada dalam satu kecamatan
- C. Gubernur untuk kerjasama antar desa lintas kabupaten tetapi masih dalam satu propinsi.
- Bupati untuk kerjasama antar desa lintas kecamatan tetapi masih berada dalam satu kabupaten.
- Apabila terjadi perselisihan; penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah oleh masing-masing pemerintah desa bersangkutan:
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (3) Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berlaku dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- Perselisihan kerjasama antar Desa lintas Kabupaten diselesaikan oleh Bupati masingmasing dan difasilitasi oleh Gubernur.
- Keputusan bersama penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan camat.
- (3) Keputusan bersama penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa lintas kabupaten dalam satu propinsi dilaporkan kepada Gubernur melalui Bupati masing-masing.
- (2) Keputusan bersama penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa lintas kecamatan dalam satu kabupaten dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada camat masing-masing.
KERJASAMA ANTAR DEBA
Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 10 tidak dapat diselesaikan dimungkinkan melalui lembaga peradian.
- Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa.
- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam (1) sebagai upaya memberdayakan pelatihan:. ayat
BAB [X KETENTUAN PENUTUP
- Pengaturan lebih lanjut mengenai kerjasama antar desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam (1) wajib
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Takalar.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. segala
5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalàm Lembaran Daerah kabupaten Takalar.

Penetapan: Ditetapkan di Takalar Pada tanggal, 08 Mei 2008 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2008 NOMOR 04 KERJASAMA ANTAR DESA