PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 7 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (berlaku 12 Maret 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, maka untuk mendukung operasional serta meningkatkan sistem dan tatalaksana pelayanan kepada masyarakat dibidang pelayanan kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan, perlu dibentuk unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Menetapkan
:
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kayong Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Kayong Utara.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara.
10. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu, adalah bagian dari Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan umum yang berada ditingkat desa dengan petugasnya Paramedis.
11. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah bagian dari Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan khusus (KIA, KB, ibu hamil, ibu bersalin) ditingkat desa atau dusun dengan petugasnya adalah Paramedis Kebidanan;
12. Jabatan Struktural adalah kedududkan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintah.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Puskesmas Sukadana;
- b. Puskesmas Siduk;
- c. Puskesmas Teluk Melano;
- d. Puskesmas Matan;
- e. Puskesmas Teluk Batang;
- f. Puskesmas Telaga Arum;
- g. Puskesmas Tanjung Satai;
- h. Puskesmas Pelapis.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, bertindak sebagai motivator, fasilitator, pemantau upaya pembangunan di wilayah kerja, intensif dalam kerjasama lintas sektor, kemitraan dengan sektor swasta/dunia usaha dan komponen lainnya, demi upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan perilaku sehat bermasyarakat;
- b. penyelenggaraan pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan sehingga masyarakat tahu, mau dan mampu menjaga serta mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, menggalang potensi masyarakat, fasilitasi tumbuh kembang upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan pelaksanaan Puskesmas peduli keluarga;
- c. penyelenggaraan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama, sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara bermutu, terjangkau, adil dan merata, pelayanan medik dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat dalam upaya peningkatan status kesehatan masyarakat umum yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna dengan Camat dan unit-unit kerja terkait;
- e. pengelolaan tata usaha Puskesmas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Bagan susunan organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Kepala UPT

## Pasal 5

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kesehatan diwilayah kerjanya masingmasing.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. Pengendalian dan penyelenggaraan semua kegiatan administrasi dan teknis dilingkungan Puskesmas dan jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas termasuk jejaringnya (Pustu dan Poskesdes) dalam wilayah kerjanya, serta memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan kegiatan;
- c. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan program dan kegiatan diwilayah kerjanya masing-masing;
- d. Melaksanakan hubungan kerja sama lintas sektor dan kemitraan dengan unsur terkait di wilayah kerjanya masing-masing.

## Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

## Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;

- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan bimbingan dan pembinaan yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, ruang perawatan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan administrasi kepegawaian;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- o. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- p. mengkoordinasikan tugas satuan pengelola keuangan;
- q. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- r. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas terdiri dari jabatan fungsional tertentu dan/atau fungsional umum.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Puskesmas sesuai dengan keahlian.
- (3) Jenis dan Jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

## TATA KERJA

## Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

## Pasal 12

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Kepala subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala UPT dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

## Pasal 13

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai langkah pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

## Pasal 14

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 16

Uraian tugas jabatan fungsional dan pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 12 Maret 2012

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundang di Sukadana pada tanggal, 12 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2012 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR

: 7 TAHUN 2012

TANGGAL

: 12 MARET 2012

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN TEKNIS PUSKESMAS


BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID