KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2009 tentang SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM (berlaku 30 Desember 2009)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM.
Membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas.
- Satgas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP).
KETIGA : . . .
KEENAM
:
KETIGA
:
- Satgas bertugas melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi dan pemantauan agar upaya pemberantasan mafia hukum berjalan lebih efektif.
- a. bekerjasama dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Ombudsman, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Hukum Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan lembaga negara lainnya dalam upaya pemberantasan mafia hukum;
- b. melakukan penelaahan dan penelitian serta hal-hal lain yang dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
KEEMPAT
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas berwenang:
KELIMA : Satgas terdiri dari :
- a. Ketua merangkap
Anggota
- b. Sekretaris merangkap
:
Sdr. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.;
Anggota
- c. Anggota :
1. Sdr. Darmono, S.H., M.M.
2. Irjen Pol. Drs. Herman Effendi;
3. Sdr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M.;
4. Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.
- a. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas dapat membentuk tim asistensi yang berada di bawah koordinasi Sekretaris;
- b. Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diangkat oleh Ketua Satgas.
8. : Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto;
KETUJUH
:
Satgas melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya sewaktu- waktu kepada Presiden, di samping secara rutin melaporkan hasil kerjanya setiap 3 (tiga) bulan.
KEDELAPAN
:
Masa tugas Satgas adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
KESEMBILAN
:
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mata anggaran Sekretariat Negara, yang dikelola dan dipertanggungjawabkan secara khusus oleh Satgas.
KESEPULUH :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2009

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya ## SEKRETARIAT KABINET RI

Penandatangan: Kepala Biro Aparatur Negara, Pemerintahan Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Faried Utomo, SH, MH