PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor - Tahun 2015 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR , 1 TAHUN 2015 I
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu diberikan tambahan penghasilan yang obyektif dalam rangka peningkatan kinerja pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa Pemerintah Ka bu paten Tulungagung dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, dan pertimbangan obyektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Tulungagung;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Menetapkan
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bu pati adalah Bu pati Tulungagung.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA› SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB II - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2
Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB III - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3
Tambahan penghasilan PNS diberikan dengan
BAB III - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4
- (1) Tambahan penghasilan
BAB III - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 5
- (1) Tambahan penghasilan PNS
BAB III - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 6
- (1) Tambahan penghasilan
BAB III - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 7
- (1) Tambahan penghasilan ## BAB IV
PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB III - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 8
- (1) Tambahan penghasilan PNS dialokasikan dalam APBD Kabupaten Tulungagung dengan
BAB III - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 9
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 07 Tahun 2010 ten tang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung Januari 2015 pada tanggal ;J.. ULUNGAGUNG f, SYAHRI MULYO Diundang an di Tulungagung pada tan al 2 Januari 2015 SEKRE ~ DAERAH ## Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina U tama Mad ya NIP. 19590919 199003 1 006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 1 /