PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA Nomor 7 Tahun 2013 tentang PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH (berlaku 27 September 2013)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan batas minimum kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal;
4
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupatenkabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 68);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
2. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun dengan dana di luar APBD yang berada di bawah pengurusan atau penguasaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta unitunit dalam lingkungannya.
3. Aset Tetap adalah bagian dari BMD yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana di luar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.
4. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Akuntansi Aset Tetap adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam laporan aset dan neraca pemerintah daerah.
6. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya dan berhasil guna.
7. Transfer masuk/keluar adalah perolehan/penyerahan Aset Tetap dari dan ke SKPD lain.
8. Hibah atau Donasi adalah perolehan atau penyerahan Aset Tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
9. Rampasan adalah Aset Tetap yang dikuasai pemerintah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
10. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya perbaikan dan biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
11. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurugan dan pematangan.
12. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau umur namun tidak termasuk pemeliharaan.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
14. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
15. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
16. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan aset tetap yang menambah kuantitas, volume dan nilai dari aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
17. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
18. Pertukaran adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik daerah kecuali tanah kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak merugikan daerah.
19. Penghapusan adalah peniadaan catatan Aset Tetap dari pembukuan karena rusak berat, berlebih, usang, hilang ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
1. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Pemerintah Daerah ditetapkan dengan maksud sebagai berikut:
- a. sebagai pedoman SKPD dan Unit Kerja dalam melakukan penentuan nilai pembukuan aset; dan
- b. sebagai dasar pembebanan belanja modal yang terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset dari hasil Rehabilitasi/ Renovasi/Restorasi.
2. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Pemerintah Daerah ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:
- a. mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMD yang dikapitalisasi; dan
- b. mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan nilai BMD.
Pasal 3
Setiap SKPD dan Unit Kerja harus melakukan kapitalisasi terhadap belanja barang dan jasa yang berakibat:
- a. memperoleh aset tetap hingga siap pakai;
- b. meningkatkan kapasitas/efisiensi BMD; dan/atau
- c. memperpanjang umur teknis BMD.
PENGELUARAN DIKAPITALISASI
BAB III - PENGELUARAN DIKAPITALISASI
Pasal 4
Pengeluaran pada SKPD/Unit Kerja yang dikapitalisasi terdiri atas :
- a. Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, yang meliputi :
1. pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan; dan
2. pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
- b. Pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki; dan
2. nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
- c. Pengeluaran yang digunakan untuk:
- a. pengadaan tanah;
- b. pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau
- c. pembelian/pembuatan Aset Tetap Lainnya.
BAB III - PENGELUARAN DIKAPITALISASI
Pasal 5
1. Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
- a. angka 1 dan 2 dirinci sebagai berikut : pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- b. pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan meliputi :
1. pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
2. pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- c. pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai.
- d. pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
1. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
2. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
2. Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
- a. Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/ pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- b. Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
3. Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1 sampai dengan 3 dirinci sebagai berikut:
- a. pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, pengurugan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- b. pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- c. pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
1. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
2. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- d. pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pembelian/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- e. pembuatan/pembangunan Aset Tetap lainnya meliputi:
1. pembuatan/pembangunan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/ pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
2. pembuatan/pembangunan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
PENGELUARAN TIDAK DIKAPITALISASI
BAB IV - PENGELUARAN TIDAK DIKAPITALISASI
Pasal 6
Pengeluaran pada SKPD/Unit Kerja yang tidak dikapitalisasi terdiri atas :
1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa ## BAB V
BATAS MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP
BAB IV - PENGELUARAN TIDAK DIKAPITALISASI
Pasal 7
1. Batas minimum Kapitalisasi Aset Tetap ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari harga satuan sebagai berikut:
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pekerjaan pengecatan.
2. Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
- a. pengadaan/pembelian tanah;.
- b. pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau
- c. pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.
| No | Peralatan Mesin | Harga per unit (Rp) |
|------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | Alat-alat Berat | 1.500.000 |
| 2 | Alat-alat Angkutan | 1.500.000 |
| 3 | Alat-alat bengkel dan Alat ukur | 1.000.000 |
| 4 | Alat Pertanian | 1.000.000 |
| 5 | Alat-alat Kantor dan rumah tangga | 600.000 |
| 6 | Alat studio dan alat komunikasi | 1.000.000 |
| 7 | Alat kedokteran | 1.000.000 |
| 8 | Alat Laboratorium | 1.000.000 |
| 9 | Alat Keamanan | 500.000 |
BAB VI - PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH Pasal 8
Pasal 8
1. BMD dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris.
2. Pencatatan BMD meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.
3. Barang persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan BMD yang akan diserahkan kepada pihak lain.
4. Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intra komptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstra komptabel).
5. Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
6. BMD yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Penetapan: Ditetapkan di Jayapura Pada Tanggal 27 September 2013

Penandatangan: WALIKOTA JAYAPURA, BENHUR TOMI MANO

Penetapan: Diundangkan di Jayapura pada tanggal 27 September 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA, R.D SIAHAYA, SH, MM PEMBINA TK I NIP. 19611112 1986 1 024 TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2013 NOMOR 77