PERATURAN BUPATI BI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 7 TAHON 2015
TENT ANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHON ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerpadukan penguatan program pembangunan wilayah perdesaan lintas sektoral dan untuk meningkatkan kapasitas pembangunan wilayah perdesaan berbasis masyarakat serta melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa tertinggal, perlu Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. 1 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ' Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 ten tang Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2014 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2014 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2014 Nomor 32).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENT ANG PETUNJUK TEKl'HS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati irii, yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. Desa yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN
Pasal 2
- ( 1 ) Program dan kegiatan pembangunan desa terpadu di bidang pendidikan meliputi:
- a. bantuan atau stimulus untuk peningkatan kegiatan belajar-rnengajar bagi pendidikan anak usia dini, TK, SD dan SMP kecuali pembangunan sarana­ prasarana (gedung) sekolah;
- b. insentif bagi tenaga pengajar pendidikan anak usia dini, Taman Kanak­ Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) diluar dari tenaga pengajar yang telah dibiayai oleh pemerintah daerah dan/ atau Pegawai Negeri Sipil .
- (2) Program dan kegiatan pembangunan desa terpadu dibidang ekonomi masyarakat meliputi:
- a. bantuan atau stimulus bagi peningkatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan;
- b. pelatihan ketrampilan manajemen usaha ekonomi masyarakat perdesaan;
- c. bantuan atau stimulus bagi pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- d. peningkatan aktivitas mata pencaharian masyara.kat perdesaan
Pasal 3
- ( 1 ) Program pembangunan desa terpadu tidak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan sarana prasarana gedung, jalan, jembatan, drainase atau sarana dan prasaran yang tidak berhubungan langsung dengan peningkatan perekonornian masyarakat;
- (2) Penetapan program dan kegiatan pembangunan desa terpadu perlu
Pasal 4
- ( 1 ) Pelaksanaan pembangunan desa terpadu dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan membentuk Tim Satuan Kerja Program Pembangunan Desa Terpadu;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari:
- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Anggota.
- (3) Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan program pembangunan desa terpadu, Kapitalau membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Program Pembangunan Desa Terpadu sebagai pelaksana teknis lapangan dibawah pengawasan Pemerintah Desa dan bertanggungjawab dan berkoordinasi Tagulandang Biaro melalui Badan Pemerintah Kecamatan dengan Bupati Kepulauan Pemberdayaan Masyarakat serta Siau dan Pemerintahan Desa;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kapitalau, terdiri dari :
- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara.
- (5) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diambil dan diangkat dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa bersangkutan.
Pasal 5
- ( 1 ) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. sebagai pelaksana harian program pembangunan desa terpadu;
- b. bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional program dan keberhasilan program pembangunan desa terpadu;
- c. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan Tim Pelaksana Kegiatan Program Pembangunan Desa Terpadu;
- d. melaksanakan kegiatan manajemen program Pembangunan Desa Terpadu yang meliputi kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorgamsasian, pelaksanaan dan pengawasan;
- e. meminta pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di desa mengenai perkembangan atau kemajuan program pembangunan desa terpadu;
- f. mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan kepada Tim Pelaksana Kegiatan di Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) mempunyai tugas adalah:
- a. sebagai pelaksana teknis lapangan program pembangunan desa terpadu;
- b. bertanggungjawab atas pelaksanaan program pembangunan desa terpadu;
- c. melaksanakan kegiatan program pembangunan desa terpadu ## BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN
Pasal 6
Program pembangunan desa terpadu dilaksanakan melalui langkah atau tahapan sebagai berikut:
- a. sosialisasi program oleh Tim Satuan Kerja Pembangunan Desa Terpadu;
- b. musyawarah usulan program dan kegiatan pembangunan desa terpadu yang dipimpin oleh Tim Pelaksana Kegiatan di desa yang hasilnya disampaikan kepada Tim Satuan Kerja Pembangunan Desa Terpadu;
- c. verifikasi program dan kegiatan oleh Tim Satuan Kerja Pembangunan Desa Terpadu, hasil verifikasi langsung disampaikan kepada Tim Pelaksana Kegiatan program Pembangunan Desa Ter:padu;
- d. pelaksanaan program dan kegiatan
Pasal 7
- ( 1 ) Hasil musyawarah usulan program dan kegiatan Pembangunan Desa Terpadu di susun dalam suatu daftar usulan program dan kegiatan;
- (2) Usulan program dan kegiatan Pembangunan Desa Terpadu dikirim ke Tim Satuan Kerja Pembangunan Desa Terpadu untuk di verifikasi;
- (3) Hasil verifikasi usulan program dan kegiatan Pembangunan Desa Terpadu disampaikan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Program Pem,bangunan Desa Terpadu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah daftar usulan program dan kegiatan pembangunan desa terpadu disampaikan;
- (4) Usulan program yan� telah diverifikasi oleh Tim Satuan Kerja Program Pembangunan Desa Terpadu di sampakan kembali kepada Tim Pelaksana Kegiatan Program Desa Terpadu untuk diperbaiki;
- (5) Apabila usulan program telah diperbaiki oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan/ a tau disetujui oleh Tim Satuan Kerja Program Pembangunan Desa Terpadu maka usulan program dimaksud dapat ditetapkan menjadi program;
- (6) Penetapan program kegiatan pembangunan desa terpadu oleh Kapitalau dengan mengetahui Camat.
BAB IV - LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN
Pasal 8
- ( 1 ) Lokasi yang menjadi sasaran Pembangunan Desa Terpadu adalah sebagai berikut:
- a. desa pesisir dan terpencil;
- b. sumber daya dan tingkat pembangunan desa relatif dibawah desa-desa lain di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- c. dapat menjadi desa percontohan.
- (2) Pemilihan dan penunjukan desa sasaran dilakukan oleh Tim Satuan Kerja Pembangunan Desa Terpadu;
- (3) Desa yang menjadi sasaran pembangunan desa terpadu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (4) Lokasi desa sasaran program pembangunan desa terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan dipilih 1 (satu) desa.
BAB IV - LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN
Pasal 9
- ( 1 ) Alokasi anggaran pembangunan desa terpadu pada Tahun Anggaran 2015 untuk satu desa (desa sasaran) adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh limajuta rupiah);
- (2) Alokasi anggaran pembangunan desa terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari :
- a. biaya sosialisasi 4 % (empat persen);
- b. biaya perencanaan program 2 % (dua persen);
- c. biaya pengawasan 3 % (tiga persen);
- d. biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 7 % (tujuh persen);
- e. biaya program dan kegiatan 84 % (delapan puluh empat persen).
BABV MEKANISME PENCAIRAN DAN PENY ALURAN DANA
BAB IV - LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN
Pasal 10
Pencairan dana pembangunan desa terpadu dilakukan oleh Tim Satuan Kerja Pembangunan Desa Terpadu untuk disalurkan pada Tim Pelaksana Kegiatan.
- ( 1 ) Penyaluran dana pembangunan desa terpadu dilakukan dengan cara, Tim Pelaksana Kegiatan membuat dan/ a tau mengajukan permintaan dana kepada Tim Satuan Kerja Pembangunan Desa Terpadu sesuai dengan kebutuhan dana per /kegiatan;
- (2) Tim Satuan Kerja Pembangunan Desa Terpadu melakukan pencairan dan penyaluran dana ## BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN
BAB IV - LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN
Pasal 12
- ( 1 ) Tim Pelaksana Kegiatan melaporkan pelaksanaan pembangunan desa terpadu kepada Satuan Kerja Pembangunan Desa Terpadu melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:
- a. tahap I memuat hasil musyawarah usulan program dan kegiatan pembangunan desa terpadu disertai berita acara musyawarah, daftar hadir peserta dan dokumentasi musyawarah;
- b. tahap II memuat laporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa terpadu yang disertai daftar hadir, dokumentasi kegiatan serta laporan pepggunaan dana;
- c. tahap III memuat laporan keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa terpadu, realisasi pencapaian program dan kegiatan, realisasi penggunaan dana, dokumentasi kegiatan dan rencana tindak lanjut kegiatan serta dampak yang dirasakan dari program pembangunan desa terpadu.
- (2) Setiap laporan tahapan pelaksanaan pembangunan desa terpadu harus mendapat pengesahan dari Kapitalau dengan mengetahui Camat dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).
BAB IV - LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN
Pasal 13
- ( 1 ) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa terpadu dilakukan dengan menyesuaikan laporan pelaksanaan sesuai kondisi dilapangan terutama dalam pencapaian target program dan kegiatan ser;:a penyesuaian volume kegiatan dengan penyerapan dana dari kegiatan dimaksud;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan Tim Pengawas yang keanggotaanya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Tim Satuan Kerja Program Pembangunan Desa Terpadu.
BAB VII - SANKSI-SANKSI
Pasal 14
Setiap desa secara kelembagaan dan masyarakat sebagai kesatuan sistem yang dengan sengaja melanggar dan atau tidak mengindahkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. teguran lisan dan tertulis;
- b. pemindahan lokasi Pembangunan Desa Terpadu ke desa lain.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Penetapan: Ditetapkan di Ondong Siau 20 tanggal Januari 2015 pada 2015

Penetapan: Diundangkan di Ondong Siau pada tanggal 22 Januari H KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19620814 198612 1 002 BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2015 NOMOR 7
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI KEPULAUAN

SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR

7 TAHUN 2015

TANGGAL

: 20 Januari 2015

## BESARAN ALOKASI ANGGARAN (Pasal 9 ayat 2) PEMBANGUNAN DESA TERPADU (PDT) TAHUN 2015

| NO. | URAIAN ALOKASI ANGGARAN | VOLUME | SATUAN | JUMLAH |
|-------|---------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 1 . | Anggaran Biaya Soaialiaaai : | | | 5.500.000 |
| | - Konsumsi Musyawarah | 25 | Orang | 500.000 |
| | - Narasumber | 4 | Orang /Rp | 5.000.000 |
| 2. | Anggaran Biaya Perencanaan Program: | | | 2.500.000 |
| | - Alat Tulis Kantor, Surat Menyurat | | | |
| | dan Dokumentasi | 1 | Paket | 500.000 |
| | - Konsumsi Rapat | 20 | Orang | 500.000 |
| | - Uang Saku Peserta | 20 | Orang | 1.000.000 |
| | - Papan Nama Program | 1 | Buah | 500.000 |
| 3. | Anggaran Biaya Pengawaaan | 4 | Orang/ Rp | 3.000.000 |
| 4. | Anggaran Biaya Tim Pelakaana Kegiatan (TPK) | | | 9.000.000 |
| | a. Honorarium TPK | | | 4.000.000 |
| | - Ketua | 1 | Orang /Rp | 1.500.000 |
| | - Sekrektaris | 1 | Orang /Rp | 1.300.000 |
| | - Bendahara | 1 | Orang /Rp | 1.200.000 |
| | b. Operasional TPK | 1 | Paket/Kegiatan | 4.000.000 |
| 5. | Anggaran Biaya Program clan Kegiatan | 1 | Paket/ Kegiatan | 105.000.000 |

## DAFTA USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA RPADU


KAMPUNG

KECAMATAN

TAHUN 2015

| z < � o C:rJ :::G so ... z C:rJ ..., � Q o z; < Q ... m | z � rn < a: | C:rJ � ::::::> ...:l 0 > - t o et: < E- | - rn � 0 ...:l | z < ::::::> ..., ::::::> E- | z � o o � | � :::G |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|----------|
| . . § � "O :,a i::: v 0... eo § "O m al | | | | | | |
| . . '§ 0 c 0 � C:rJ eo § � co .ci | | | | | | |
| . . 3 ro 0. ·en ·� 0... � i::: So § .0 s � eo � � co (.) | | | | | | |
| . . 1-, :;:::l ... � 0. < rn ro ... 'cii al 0. � § � l:l.O i::: ·a v 0... eo � � co -d | | | | | | |
| | . | | | | | |

Mengetahui,

2015

Kapitalau

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan


## DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU

KAMPUNG

KECAMATAN

TAHUN 2015

(HASIL VERIFIKASI)

| z <( � - 0 � to s Cil '") � Cl c � Cl - o:l | � Cl) <( Cl) | w ::s :> ...:l 0 > - � 0 � | - Cl) � 3 | z <( :> '") :> E- | z � <( 0 0 � | � � |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------|
| . . '"' ::i � aj . . a " � 0. � aj <( � 0. rn 'rii s a -� ... en >, [ rt) ro c, aj ::s § :::i::: . . § § § c " ?n :::: '§ ell 0. ,;,.:: § ,;,.:: ij ... 'O 0 bD :a i::: .D i::: '"' 0 E ·a v i::: � v ,;,.:: v v � c, w c, c, eo bD bD bD bD § § § § § "'d "'d "'d "'d :'9 ro ro ro ro ill cd ..ci () 'O v | | ' ' · | | I | | |

II) ... 0 N

... rn � v &gt; .§ E-

## RENCANAANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN DESA TERPADU TAHUN 2015

DESA

KECAMATAN KABUPATEN PROVINS!

| | | RINCIAN BIAYA | RINCIAN BIAYA | RINCIAN BIAYA | RINCIAN BIAYA | |
|-----|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| NO. | URAIAN BIAYA | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH | KET |

··············································· 2015

Mengetahui

KAPITALAU ...•...•. ,

(

)

KETUA TPK

(

)

.

,

Format Surat Keputusan Kapitalau :

## PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO KECAMATAN . DESA/ KAMPUNG .

KEPUTUSAN KAPITALAU

.

NOMOR :

T AHUN

## TENT ANG

.

## PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TERPADU (PDT) DESA/KAMPUNG . TAHUN ANGGARAN .

## KAPITALAU ,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Desa Terpadu (PDT) dikampung maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) program Pembangunan Desa Terpadu (PDT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kapitalau .
3. Mengingat 1 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

. .

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah .. diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor . . . . . Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu (PDT) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2015.

Hasil musyarawarah Sosialisasi Program Pembangunan Desa Terpadu tanggal, .

## MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KAPITALAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TERPADU DESA/KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Program Pembangunan Desa Terpadu Kampung Tahun Anggaran 2015, dengan susunan Tim se bagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- Togas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah mempersiapkan dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa terpadu dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang . Biaro Tahun Anggaran 2015;

Dalam melaksanakan tugas, Tim wajib melaporkan setiap perkembangan dan hasil pelaksanaan program kegitan pembangunan desa terpadu kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Tim Satuan Kerja Program Pembangunan Desa Terpadu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

.

pada tanggal,

.

ICJ\l)l'l'J\.ld\.11

,

## Tembusan:

- Yth. 1 . Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau.

2. Wakil bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau.

3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kah. Kepi. Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau.

4. Camat di.. .

5. Tim Satuan Kerja Program Pembangunan Desa Terpadu.

•

I

..

Format Surat Laporan :

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO KECAMATAN . DESA/KAMPUNG . TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN DESA TERPADU (PDT)

2015

Nomor Lampiran Perihal

: Laporan Pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu Tahap . . . .

Kepada Yth; Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Cq. Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Desa Terpadu Di

Ondong Siau

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu (PDT) di Kampung Tahun Anggaran 2013 dengan berkas - berkas sebagaimana terlampir. Demikian laporan ini, atas perkenaannya kami ucapkan terima kasih.

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Desa Terpadu (PDT) Kampung .

Ketua

Sekretaris

Mengetahui,

Kapitalau

Format Buku Kas Umum :

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO KECAMATAN . DESA/KAMPUNG . TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN DESA TERPADU (PDT)

## BUKU KAS UMUM PEMBANGUNAN DESA TERPADU (PDT)

Mengetahui, Kapitalau

.

Ketua

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bendahara


Format Kunniansi :

Sudah diterima dari

Uang Sejumlah

Untuk Pembayaran

Terbilang

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO KECAMATAN . DESA/KAMPUNG . TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN DESA TERPADU (PDT)

## KWIT ANSI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 1 5

Yang Menerima,

| Setuju Dibayar Atasan Lanzsung | Kode Rekening | Lunas Dibayar Oleh Bendahara TPK | Dicatat Pada Buku Kas |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|
| Kapitalau | | | No: Tgl: |

'

.

Format Kunniansi :

Alamat

Dari

Untuk

Alamat

## PEMERINTAH KABUPATEN

KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KECAMATAN

.

DESA/KAMPUNG

.

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

PEMBANGUNAN DESA TERPADU (PDT)

## NOTA PESANAN

No

.

Rekanan,

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketua,

SIAU TAGULANDANG BIARO,