PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 8 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 22 September 2017)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
3. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dana Alokasi Khusus di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2006 Seri E Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 3) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 01);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 02);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 03);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri B Nomor 01);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 05);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 06);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 07);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri C Nomor 2);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri A Nomor 10);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri A Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah :
- a. Semula
Rp. 2.275.235.364.022,76
- b. Bertambah Perubahan
Rp. 798.803.338,48
Jumlah Pendapatan setelah
Rp 2.276.034.167.361,24
2. Belanja Daerah :
- a. Semula
Rp. 2.359.296.679.985,89
- b. Bertambah Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp. 176.992.957.518,45
Rp. 2.536.289.637.504,34
(Defisit) setelah Perubahan (Rp. 260.255.470.143,10)
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp. 86.369.008.270,82
- 2) Bertambah Jumlah Penerimaan setelah
Rp. 173.886.461.872,28
Rp. 260.255.470.143,10
Perubahan
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp. 2.307.692.307,69
- 2) Berkurang Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan
(Rp. 2.307.692.307,69)
Rp. 0,00
Rp. 260.255.470.143,10
Rp. 0,00
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
Rp. 327.384.245.108,76
- 2) Bertambah
Rp. 135.442.752.578,48
Jumlah PAD setelah Perubahan Rp. 462.826.997.687,24
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
Rp. 1.521.508.265.914,00
- 2) Berkurang
(Rp. 137.738.749.574,00)
Jumlah Dana Perimbangan
Rp. 1.383.769.516.340,00
setelah Perubahan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 1) Semula
Rp. 426.342.853.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 3.094.800.334,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan
Rp. 429.437.653.334,00
Daerah Yang Sah setelah Perubahan
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Pajak Daerah
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- 1) Semula
Rp. 168.042.322.720,00
- 2) Bertambah
Rp. 7.022.151.100,00
Jumlah Pendapatan Pajak Rp. 175.064.473.820,00
Daerah setelah Perubahan
- b. Hasil Retribusi Daerah
- 1) Semula
Rp. 20.367.629.099,00
- 2) Bertambah
Rp. 1.868.728.217,00
Jumlah Hasil Retribusi Daerah
Rp. 22.236.357.316,00
Setelah Perubahan
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Semula
Rp. 11.081.531.774,73
- 2) Bertambah
Rp. 22.978.357,13
Jumlah Hasil Pengelolaan
Rp. 11.104.510.131,86
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Setelah Perubahan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- 1) Semula
Rp. 127.892.761.515,03
- 2) Bertambah
Rp. 126.528.894.904,35
Jumlah Lain-lain Pendapatan
Rp. 254.421.656.419,38
Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan
- 1) Semula
Rp. 88.263.120.000,00
- 2) Berkurang
(Rp. 5.392.640.000,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Rp. 82.870.480.000,00
Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan
(Rp. 75.247.339.914,00)
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
Rp. 1.103.617.667.914,00
- 2) Berkurang
Jumlah Dana Alokasi Umum
Rp. 1.028.370.328.000,00
Setelah Perubahan
- c. Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula
Rp. 329.627.478.000,00
- 2) Berkurang
(Rp. 57.098.769.660,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan
Rp. 272.528.708.340,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- 1) Semula
Rp. 101.718.100.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 17.675.620.334,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 119.393.720.334,00
Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya Setelah Perubahan
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula
Rp. 302.322.233.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan
Rp. 302.322.233.000,00
Otonomi Khusus Setelah Perubahan
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
- 1) Semula
Rp. 22.302.520.000,00
- 2) Berkurang
(Rp. 14.580.820.000,00)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Rp. 7.721.700.000,00
Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya Setelah Perubahan
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp 1.458.270.305.220,98
- 2) Berkurang
(Rp. 131.293.419.442,95)
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.326.976.885.778,03 Setelah Perubahan
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp 901.026.374.764,91
- 2) Bertambah
Rp. 308.286.376.961,40
Jumlah Belanja Langsung
Rp. 1.209.312.751.726,31
Setelah Perubahan
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp 993.613.682.391,95
- 2) Berkurang
(Rp. 138.879.978.718,95)
Jumlah Belanja Pegawai
Rp. 854.733.703.673,00
Setelah Perubahan
- b. Belanja Hibah
- 1) Semula
Rp. 58.668.140.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 3.516.246.000,00
Jumlah Belanja Hibah
Rp. 62.184.386.000,00
Setelah Perubahan
- c. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula
Rp 12.449.586.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 690.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial
Rp. 13.139.586.000,00
Setelah Perubahan
- d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- 1) Semula
Rp 18.793.629.782,00
- 2) Bertambah
Rp. 1.571.312.882,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil
Rp. 20.364.942.664,00
kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah Desa
Setelah Perubahan
- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- 1) Semula
Rp 366.654.983.992,00
- 2) Bertambah
Rp. 769.806.866,00
Jumlah Belanja Bantuan
Rp. 367.424.790.858,00
Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa Setelah Perubahan
- f. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula
Rp 8.090.283.055,03
- 2) Bertambah
Rp. 1.039.193.528,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga
Rp. 9.129.476.583,03
Setelah Perubahan
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp 104.755.494.100,00
- 2) Bertambah
Rp. 25.997.429.595,00
Jumlah Belanja Pegawai
Rp. 130.752.923.695,00
Setelah Perubahan
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula
Rp 383.424.848.539,00
- 2) Bertambah
Rp. 137.046.068.784,17
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp. 520.470.917.323,17
Setelah Perubahan
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
Rp 412.846.032.125,91
- 2) Bertambah
Rp. 145.242.878.582,23
Jumlah Belanja Modal
Rp. 558.088.910.708,14
Setelah Perubahan
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- 1) Semula
Rp 86.369.008.270,82
- 2) Bertambah
Rp. 173.886.461.872,28
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 260.255.470.143,10
Daerah Setelah Perubahan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- 1) Semula
Rp 2.307.692.307,69
- 2) Berkurang
(Rp. 2.307.692.307,69)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00
Daerah Setelah Perubahan
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
- 1) Semula
Rp 77.319.008.270,82
- 2) Bertambah
Rp. 180.875.461.872,28
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran
Rp. 258.194.470.143,10
Sebelumnya setelah Perubahan
- b. Pencairan Dana Cadangan
- 1) Semula
Rp 0,00
- 2) Bertambah
Rp. 0,00
Jumlah Pencairan Dana
Rp. 0,00
Cadangan setelah Perubahan
- c. Penerimaan Pinjaman Daerah
- 1) Semula
Rp 6.000.000.000,00
- 2) Berkurang
(Rp. 6.000.000.000,00)
Jumlah Penerimaan Pinjaman Rp. 0,00
Daerah setelah Perubahan
- d. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman
- 1) Semula
Rp 2.500.000.000,00
- 2) Berkurang
(Rp. 1.550.000.000,00)
Jumlah Penerimaan kembali
Rp. 950.000.000,00
Pemberian Pinjaman setelah Perubahan
- e. Penerimaan Piutang Daerah
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- 1) Semula
Rp 550.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 561.000.000,00
Jumlah Penerimaan Piutang
Rp. 1.111.000.000,00
Daerah setelah Perubahan
- 1) Semula
Rp. 0,00
- 2) Bertambah
Rp. 0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah Setelah Perubahan
Rp. 0,00
- b. Pembayaran Pokok Utang
- 1) Semula
Rp 2.307.692.307,69
- 2) Berkurang
(Rp. 2.307.692.307,69)
Jumlah Pembayaran Pokok
Rp. 0,00
Utang Setelah Perubahan
- c. Pemberian Pinjaman Daerah
- 1) Semula
Rp 0,00
- 2) Bertambah
Rp. 0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman
Rp. 0,00
Daerah setelah Perubahan
Pasal 5
Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut:
- (1) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Pasal 6
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1.
- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

## Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal 22 September 2017

BUPATI TUBAN,

## H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 22 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,

## BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI A NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 295-8/2017 ERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR

09/2014