Unknown Unknown Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua berwenang membentuk peraturan perundang - undangan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Oaerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara; 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeraq (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866}; 6. 9 7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936); - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia - Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); - 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314); - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); - 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111 ); - 18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142); - 19 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172); - 20 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang - 21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tenyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan \_ Mineral dan Batubara; - 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2010 Nomor 1 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah kabupaten Sabu Raijua tahun 2010 nomor 1, tambahan lembaran daerah Kabupaten Sabu Raijua nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku 25 Agustus 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAHKABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENT ANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,
- a. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan usaha pertambangan yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- b. bahwa mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan, pengelolaan pengusahaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1 ), ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua berwenang membentuk peraturan perundang - undangan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Oaerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeraq (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
a
4
•
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866};
6. 9
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
10
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia - Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
•
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111 );
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
- 20 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang
- 21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tenyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan \_ Mineral dan Batubara;
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2010 Nomor 1 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah kabupaten Sabu Raijua tahun 2010 nomor 1, tambahan lembaran daerah Kabupaten Sabu Raijua nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA
dan
BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.
Menetapkan
~-
'
•
i
\i
•
SABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua .
3. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sabu Raijua.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sabu Raijua.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang\_ diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
10. lnspektur tambang adalah pegawai Dinas Pekerjan Umum Perumahan Rakyat Pertambanga dan Energi yang ditunjuk/diangkat sebagai pelaksana inspeksi tambang di Daerah.
11. Pelaksana lnspeksi Tambang adalah aparat pengawas yang melaksanakan tugas pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan usaha pertambangan mineral dan batubara.
12. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disebut KTT adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
13. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
14. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di afam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
..
\
a
i
..
15. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
16. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
17. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
18. Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penetapan wilayah, perijinan pertambangan mineral dan batubara sampai dengan reklamasi pasca tambang.
19. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
20. lzin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
21. lzin Pertambanqan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
22. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
23. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
24. Wilayah lzin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
25. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
26. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
27. IUP Eksplorasradalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
28. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
29. IUP Operasi Produksi Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
30. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
31. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
\.
'
·c
32. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
33. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemumian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
34. Juran Tetap yang selanjutnya disebut landrent adalah penerimaan Negara bukan pajak yang dibayar setiap tahun oleh setiap pemegang IUP.
35. luran Eksplorasi adalah penerimaan Negara bukan pajak yang dibayar oleh pemegang IUP Eksplorasi BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Perencanaan WP;
- b. Pengusulan WP dan Perubahan WP;
- c. Penetapan WIUP dan WPR;
- d. Pemberian dan Penciutan WIUP;
- e. Pemberian IUP;
\
\.•
i
- f. Pemberian IPR;
- g. Pemberian IUJP;
- h. Pemberian SKT;
- i. Hak dan Kewajiban;
- j. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- k. Penghentian Sementara;
- I. Berakhirnya lzin Usaha Pertambangan;
- m. Penggunaan Tanah Untuk Operasi Produksi;
- n. Tata Cara Penyampaian Laporan;
- o. lzin Usaha Jasa Pertambangan;
- p. Pendapatan Negara dan Daerah;
- q. Pembinaan dan Pengawasan;
- r. Reklamasi Pasca Tambang.
Bagian Kedua
Kewenangan Pemerintah Daerah
Pasal 3
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi perencanaan WP, Pengusulan dan Perubahan WP, Penetapan WIUP dan WPR, Pemberian dan Penciutan WIUP, Pemberian IUP, Pemberian IPR, Pemberian IUJP, Pemberian SKT, Hak dan Kewajiban, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pendapatan Negara dan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Reklamasi Pasca Tambang wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut 1 {satu) mil sampai dengan 4 (empat) mil.
Bagian Ketiga
Penggolongan Bahan Tambang
·
Pasal 4
Penggolongan komoditas dalam Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagai berikut :
- a. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, litanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
- b. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- c. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, garnet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar,
\
~-
•
kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- d. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.
RUANG LINGKUP, KEWENANGAN DAN PENGGOLONGAN BAHAN TAMBANG
BAB Ill - RUANG LINGKUP, KEWENANGAN DAN PENGGOLONGAN BAHAN TAMBANG
Pasal 5
Pertambangan mineral dan batubara dikelola berasaskan :
- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
BAB Ill - RUANG LINGKUP, KEWENANGAN DAN PENGGOLONGAN BAHAN TAMBANG
Pasal 6
Pengelolaan mineral dan batubara bertujuan :
- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan intemasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat;
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
BABIV
PERENCANAAN WILA YAH PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB Ill - RUANG LINGKUP, KEWENANGAN DAN PENGGOLONGAN BAHAN TAMBANG
Pasal 7
Perencanaan WP disusun melalui tahapan:
- a. inventarisasi potensi pertambangan;
...
..
..
;
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan .
BAB Ill - RUANG LINGKUP, KEWENANGAN DAN PENGGOLONGAN BAHAN TAMBANG
Pasal 11
Lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 O ayat (2) wajib:
- a. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah dan dituangkan dalam peta.
- c. menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada Bupati.
BABV
PENGUSULAN WILA YAH PERTAMBANGAN DAN PERUBAHAN WILA YAH PERTAMBANGAN
BAB Ill - RUANG LINGKUP, KEWENANGAN DAN PENGGOLONGAN BAHAN TAMBANG
Pasal 12
- (1) Bupati mengusulkan penetapan dan perubahan WP kepada Menteri
BAB Ill - RUANG LINGKUP, KEWENANGAN DAN PENGGOLONGAN BAHAN TAMBANG
Pasal 13
WPR sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf (b) ditetapkan oleh Bupati.
BAB Ill - RUANG LINGKUP, KEWENANGAN DAN PENGGOLONGAN BAHAN TAMBANG
Pasal 14
WPR sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf (b) ditetapkan oleh Bupati.
'-·
.-
BABVI
PENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN Pasaf 15
- (1) Wilayah di dalam WP yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPU oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati;
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
- a. WIUP radioaktif;
- b. WIUP mineral logam;
- c. WIUP batubara;
- d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
7. ; e. WIUP batuan
PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasaf 16
BAB VII - PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 15
- a. letak geografis;
- c. daya dukung lingkungan;
4. b.kaidah konservasi:
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Bupati menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP
BAB VII - PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 21
- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR diberikan kepada:
- a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) Ha;
- b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) Ha;
- c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) Ha.
- (2) IPR diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Usaha Pertambangan Rakyat dapat dilaksanakan setelah mendapatkan IPR dari Bupati.
BAB VII - PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 22
Pemegang IPR berhak mendapat Pembinaan dan Pengawasan dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, Teknis Pertambangan dan Manajemen dari Pemerintah Daerah.
BAB VII - PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 23
- Pemegang IPR wajib :
- a. Melakukan kegiatan pertambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kesehatan, keselamatan kerja, pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan mematuhi standar yang berlaku;
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. Membayar luran tetap dan luran Produksi;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala (triwulan, semesteran dan akhir tahun) kepada Bupati.
•
Bagian Kesatu Pengelolaan Data dan lnformasi
BAB VIII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 24
- (1) Dinas berkewajiban mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.
- (3) Dinas berkewajiban menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Bupati dan Menteri.
BAB VIII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data dan/atau informasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Sistem lnformasi Geografis
BAB VIII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 26
- (1) Sistim koordinat pemetaan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK dan WIUPK menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang menyelengggarakan urusan pemerintahan di bidang survey dan pemetaan nasional;
- (2) Sistim informasi WP dapat diakses yang terintegrasi secara nasional untuk penyeragaman sistim koordinat dan peta dasar.
BABIX
WILA YAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN Bagian Kesatu
BAB VIII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 27
- (1) Pemberian WIUP terdiri atas:
- a. WIUP Mineral Logam;
- b. WIUP Batubara;
- c. WIUP Mineral Bukan Logam; dan/atau
- d. WIUP Batuan
- (2) WIUP Mineral Logam dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) dan huruf b diperoleh dengan cara lelang.
-----:,::--,
•
•
- (3) WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) dan huruf (d) diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati. ·
BAB VIII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 28
- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon baik itu badan usaha, koperasi dan perseorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.
Paragraf 1
Syarat dan Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara
BAB VIII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 29
Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara, sebagaimana dimaksud dalm pasal 27 ayat (2), Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada Sadan Usaha, Koperasi atau Perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
BAB VIII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 30
- (1) Dalam melaksanakan pelelangan WIUP Mineral Logam dan/atau Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), membentuk panitia lelang.
- (2) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memifiki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat mengikutsertakan unsur dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Propinsi.
- (4) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara, Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan. ··-·'
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelelangan WIUP diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 31
Panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang meliput :
- a. menyiapkan lelang WIUP;
- b. menyiapkan dokumen lelang WIUP;
- c. menyusun jadwal lelang WIUP;
- d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
·
•
- e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
- f. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
- g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. melaksanakan lelang WIUP;
- i. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.
BAB VIII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 32
- (1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 memenuhi persyaratan :
- a. Admintrasi;
- b. Teknis;
- c. Finansial.
- (2) Persyaratan adminitrasif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) untuk :
- a. Badan usaha meliputi :
1. Mengisi formulir yang disiap panitia lelang;
2. Profil badan usaha;
3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenagn
4. Nomor pokok wajib pajak;
5. Rekomendasi camat;
6. Rekomendasi desa/lurah
7. Rekomendasi pemangku adat setempat.
- b. Koperasi meliputi:
1. Mengisi formulir yang disiap panitia lelang;
2. Profit koperasi;
3. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenagn
4. Nomor pokok wajib pajak;
5. Rekomendasi camat;
6. Rekomendasi desa/lurah
7. Rekomendasi pemangku adat setempat.
- c. Koperasi meliputi :
1. Mengisi formulir yang disiap panitia lelang;
2. Kartu tanda penduduk;
3. Nomor pokok wajib pajak;
4. Rekomendasi camat;
5. Rekomendasi desa/lurah
6. Rekomendasi pemangku adat setempat.
- d. Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer meliputi:
1. Mengisi formulir yang disiap panitia lelang;
2. Profil Perusahaan;
3. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenagn
4. Nomor pokok wajib pajak;
5. Rekomendasi camat;
6. Rekomendasi desa/lurah
7. Rekomendasi pemangku adat setempat.
i
I
•
•
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (b) meliputi:
- a. Pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan dibidang pertambangan mine,ral dan batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
- b. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
- c. Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (c) meliputi:
- a. Laporan keuangantahun terakhir yng sudah diaudit akuntan public;
- b. Menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di Bank Pemerintah Daerah sebesar 10 % dari nilai harga dasar dari kompensasi data informasi;
- c. Pernyataan bersedia membayar nilai lelang IUP WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumumam pemenng lelang.
BAB VIII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 33
- ( 1) Prosedur lelang meliputi ta hap :
- a. Penguman prakualifikasi;
- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi;
- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi;
- d. Evaluasi prakualifikasi;
- e. Klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
- f. Penetapan hasil prakualifikasi;
- g. Pengumuman hasi prakualifikasi;
- h. Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
- i. Pengambilan dokurnen lelang;
- j.
PENJELASAN
Pembukaan
lelang;
- k. Pemasukan penawaran harga;
- I. Pembukaan sampul;
- m. Penetapan peringkat;
- n. Penetapan/pengunuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarka penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
- o. Memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.
- (2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf 0) wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:
- a. lokasi;
- b. koordinat;
- c. jenis mineral, termasuk mineral ikunnya dan batubara;
- d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
- e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
- f. status lahan.
## Pasal34
- (1) Panitia lelang dapat memberikan kesempatan kepada peserta kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan
.,
•
dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapat penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 33
. - (2) Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga Negara asing wajib memenuhi persyaratn sesuai dengan ketetetuan peraturan perundang-undang. - (3) Biaya untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP. ## Pasal35 - (1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam janka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf k. - (2) Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Bupati untuk ditetapkan pemenagn lelang WIUP.
PENJELASAN
Pasal 36
- (1) Apabila peserta lelang yang memasukakan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf (k) hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang; - (2) Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan. ## Pasal37 - (1) Sanggahan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) huruf (o) diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan/pengumuman lelang WIUP; - (2) Bupati wajib memberikan jawaban paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima; - (3) Apabila sanggahan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) ternyata benar maka proses lelang WIUP harus diulang; - (4) Proses lelang ulang WIUP sebaqaimana ayat 3 (tiga) dilakukan pada waktu yang ditentukan panitia lelang; - (5) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak ada sanggahan maka penetapan lelang adalah sah. ## Paragraf 2 ## Tata Cara Pemberian ## WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan ## Pasal38 Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3). 1 .. · • • ## Pasal39 - (1) Pemohon WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah mernenuhl persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan Sistem lnformasi Geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP. - (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, wajib memberikan keputusan menerima atau menolak