PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 5 Tahun 2012 tentang PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI HALMAHERA BARAT
- a. bahwa pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, sampai dengan evaluasi;
- b. bahwa pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan daerah melalui suatu perencanaan dan penganggaran yang komprehensip dengan melibatkan pemangku kepentingan guna mencegah konflik kepentingan;
- c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana RPJMD Strategis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DAN
BUPATI HALMAHERA BARAT
M E M U T U S K A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
8. Prosedur adalah suatu urutan proses dan tata cara yang harus ditempuh dalam rangka menyusun Rencana dan Anggaran Daerah.
9. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat.
10. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh semua komponen pemerintahan dan masyarakat di daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi daerah.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efesiensi, dan efektivitas anggaran.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. PRA-RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja kegiatan serta rencana pembiayaan dari setiap SKPD yang bersifat indikatif yang merujuk kepada RKPD sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).
17. Kebijakan Umum APBD yang selanjut disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya (RKA SKPD) adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
Menetapkan :
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
23. Masyarakat Sektoral adalah badan hukum yang secara khusus berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan pada sektor tertentu, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
24. Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan untuk mewakili Desa/Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
25. Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
26. Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
28. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaannya.
29. Rapat Konsultasi adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
30. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
33. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
34. Sektor adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
35. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
36. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang/jasa.
37. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
38. Keluaran ( output ) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
39. Hasil ( outcomes ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program.
40. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
41. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
42. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKAD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
43. Pemegang Kekuasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKAD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
44. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun.
45. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
46. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci ## BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan ## BAB III
RUANG LINGKUP
PROSEDUR DAN SUBSTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menghasilkan :
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah); dan
- c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a peraturan daerah ini, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 20 (dua puluh ) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi serta
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b peraturan daerah ini, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (Lima ) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunanannya berpedoman pada RPJP Daerah dan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c peraturan daerah ini, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP dan RKPD Provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur serta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD.
- (4) Dengan mengacu kepada draft awal RKPD, maka SKPD membuat rancangan awal Renja SKPD sebagaimana dalam ayat (3) pasal ini, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.
- (5) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (6) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang bersangkutan.
Bagian Kedua Penganggaran Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Penganggaran Daerah mencakup penyusunan keseluruhan proses perencanaan anggaran daerah yang menghasilkan :
- a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- c. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- e. Penjabaran APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- (2) Penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan tahap awal dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) peraturan daerah ini, merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c peraturan daerah ini, ditetapkan oleh Bupati Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d peraturan daerah ini, merupakan dasar dan wujud Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- (3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD, KUA, PPA dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya bertujuan bernegara.
PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Bagian Kesatu
Prosedur Perencanaan Daerah
BAB IV - PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Pasal 11
Tahapan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap, meliputi:
- a. penyusunan rancangan Awal rencana pembangunan;
- b. pelaksanaan musrembang
- c. perumusan rancangan Akhir rencana pembangunan; dan
- d. penetapan rencana pembangunan.
BAB IV - PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Pasal 12
- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Rancangan awal RPJPD mengacu kepada RPJP Nasional, RPJM Propinsi dengan
BAB IV - PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Pasal 13
- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan dalam rangka penyusunan RPJPD.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.
Paragraf Ketiga
Musrenbang Jangka Menengah Daerah
BAB IV - PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Pasal 14
- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam rangka penyusunan RPJMD.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
Paragraf Keempat Musrenbang Tahunan Daerah
BAB IV - PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Pasal 15
- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah.
- (2) Musrenbang Tahunan Daerah diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan dalam rangka penyusunan RKPD.
- (4) Musrenbang Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Musrenbang Desa, Kecamatan, Forum SKPD dan Kabupaten.
Paragraf Kelima Pelaksanaan Musrenbang
BAB IV - PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Pasal 16
- (1) Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan daerah dilakukan melalui dua tahapan yaitu persiapan (Pra-Musrenbang), pelaksanaan dan Paksa Musrenbang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan musrembang Jangka Panjang Daerah, Musrembang Jangka Menengah Daerah dan Musrembang Tahunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Pagu Indikatif
BAB IV - PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Pasal 17
- (1) Kepala Bappeda menyiapkan pagu indikatif yang didasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada :
- a. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya,
- b. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan,
- c. sumber daya yang tersedia;
- d. kondisi aktual daerah.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memuat Rancangan Awal Program Pembangunan Prioritas, dan patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang dirinci
BAB IV - PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Pasal 18
- (1) Perencanaan Daerah bersifat Integrasi, yaitu penyatupaduan pengelolaan pembangunan partisipatif perencanaan ad-hoc yang ada didaerah dengan perencanaan reguler daerah, dan penyelerasan model perencanaan teknokratis dan politis dengan perencanaan partisipatif melalui mekanisme Musrenbang.
- (2) Perencanaan Intrgrasi berlaku di semua level, baik perencanaan di desa, kecamatan maupun SKPD.
- (3) Perencanaan integrasi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Pasal 19
- (1) Perencanaan pembangunan daerah harus
BAB IV - PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Pasal 20
- (1) Musrenbang Desa merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pelaksanaan menampung Desa dimaksudkan untuk menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dusun/kelompok, baik yang dibiayai dari alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya serta menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan pada Forum Musrenbang Kecamatan.
- (3) Musrenbang desa dilaksanakan dengan
BAB IV - PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Pasal 21
- (1) Musrenbang desa dilaksanakan dengan membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) terdiri dari BPD, aparat pemerintah desa lainnya atau masyarakat penggerak desa yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa.
- (2) Peserta Musrenbang desa terdiri dari perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa, seperti: ketua RT/RW; kepala dusun, tokoh agama, ketua adat, wakil dusun, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain.
- (3) Narasumber Musrenbang Desa terdiri dari Kepala Desa, Ketua dan para Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa atau kecamatan, dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.
BAB IV - PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Pasal 22
- (1) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap paska musrenbang.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas meliputi pengumuman jadwal, membuka pendaftaran dan mengundang masyarakat.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas meliputi :
- a. pemaparan Camat tentang kegiatan prioritas pembangunan di kecamatan yang bersangkutan;
- b. pemaparan Camat atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja desa tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan desa, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis.;
- c. pemaparan Kepala Desa tentang prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa;
- d.
PENJELASAN
Pembukaan
Kepala Desa tentang perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya;
- e. pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain;
- f. pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa;
- g. pemisahan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa, dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan;
- h. perumusan kriteria untuk menyusun kegiatan prioritas sebagai metode untuk menyeleksi usulan kegiatan; dan
- i. pemilihan dan Penetapan perwakilan
- j. masyarakat/delegasi Desa (1-5 orang) untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Tahap paska pelaksanaan musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) diatas meliputi :
- a. Perbaikan naratif RKPDesa
- b. Peningkatan kapasitas delegasi desa
- c. Pembuatan regulasi desa, Perdes untuk RPJMDesa dan APBDesa (tahun berjalan) dan Perkades untuk RKPdesa;
- (5) Keluaran Musrenbang Desa dituangkan dalam berita acara yang memuat :
- a. daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa yang bersangkutan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), serta swadaya gotong royong masyarakat Desa;
- b. daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan kode desa dan kecamatan dan akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten; dan
- c. daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa pada Forum Musrenbang Kecamatan.
- d. Daftar kegiatan yang tidak diusulkan pada masyawarah kecamatan
- (6) Kepala desa wajib menyampaikan kegiatan yang tidak disetujui untuk diusulkan pada masyawarah kecamatan kepada dusun/kelompok.
- (7) Kepala Desa wajib menyampaikan hasil Musrenbang Desa kepada Camat.
## Bagian Kesembilan Musrenbang Kecamatan
##
PENJELASAN
Pasal 23
- (1) Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten pada tahun berikutnya. - (2) Musrembang kecamatan bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, serta menyesuaikan dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. - (3) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa, kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan, serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi. - (4) Musrenbang Kecamatan berkedudukan sebagai tahapan sinkronisasi hasil-hasil perencanaan partisipasi ditingkat Desa. - (5) Musrenbang Kecamatan menghasilkan usulan untuk diajukan ke tingkatan musyawarah lebih tinggi dengan memperhatikan Pagi Indikatif Kewilayahan/kecamatan dan Renja SKPD Kecamatan.
PENJELASAN
Pasal 24
- (1) Camat membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan yang bertugas, sebagai berikut: - a. merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan; - b. menyusun jadual dan agenda Musrenbang Kecamatan; - c. mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan; - d. mendaftar peserta Musrenbang Kecamatan; - e. memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan; - f. membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota; - g. merangkum daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota; - h. merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya memuat: a) kegiatan prioritas yang disepakati, dan b) daftar nama delegasi yang terpilih; - i. menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD. - (2) Peserta Musrenbang Kecamatan terdiri dari perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang merupakan wakil dari desa/kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan. - (3) Narasumber Musrenbang Kecamatan, terdiri dari : - a. narasumber Kabupaten yaitu Bappeda, perwakilan SKPD, kepala-kepala cabang SKPD di kecamatan yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan. - b. narasumber Kecamatan yaitu Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.
PENJELASAN
Pasal 25
Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari tahap persiapan dan pelaksanaan - (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di