PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN KEMETROLOGIAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (berlaku 1 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang
BUPATITULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN KEMETROLOGIAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan khususnya pelaksanaan metrologi legal dan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk melindungi kepentingan umum di sektor industri dan perdagangan, maka perlu disusun pedoman sebagai jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta UTTP tertentu;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pemungutan retribusi tera/tera ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten.tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pendukung dalam pemberian pelayanan tera/tera ulang, maka perlu disusun pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kemetrologian dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
4. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19 50 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/ 1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/ 10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrologian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/MDAG/PER/ 10/2009 tentang Unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/MDAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENTULUNGAGUNG
dan
BUPATITULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEMETROLOGIAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.
6. Orang adalah orang perorangan atau badan hukum.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), a tau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
9. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan ## BAB II
RUANG LINGKUP KEGIATAN PENGELOLAAN KEMETROLOGIAN
Pasal 2
Pengelolaan kemetrologian mencakup kegiatan operasional dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Metrologi Legal yang meliputi:
- a. pengujian UTIP dan BDKT;
- b. menera dan menera ulang UTIP;
- c. pembebasan untuk di tera dan atau di tera ulang;
- d. pembinaan sumber daya manusia metrologi;
- e. pembinaan dan peningkatan keterampilan reparatir UTIP;
- f. pemeliharaan dan penggunaan cap tanda tera;
- g. penyuluhan dan peningkatan keterampilan di bidang kemetrologian terhadap penggunaan UTIP dan BDKT;
- h. perpanjangan Ijin Tanda Pabrik;
- i. rekomendasi perijinan di bidang kemetrologian;
- j. pengawasan dan penyidikan UITP serta BDKT;
- k. melaksanakan ukur ulang.
PENGUJIAN, TERA, TERA ULANG,
PEMBEBASAN TERA DAN ATAU TERA ULANG
BAB III - PENGUJIAN, TERA, TERA ULANG,
Pasal 3
- ( 1) UTTP Metrologi Legal yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP Metrologi Legal yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan;
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP Metrologi Legal yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP Metrologi Legal yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) di dalam perusahaan.
- (3) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik atau pemakai UTTP Metrologi Legal yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB III - PENGUJIAN, TERA, TERA ULANG,
Pasal 4
- ( 1) UITP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang adalah UITP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diuji pertama kalinya.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembebasan tera dan tera ulang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB III - PENGUJIAN, TERA, TERA ULANG,
Pasal 5
- (1) Peneraan UTTP harus memenuhi syarat-syarat teknis khusus kemetrologian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UTTP yang belum diatur dalam syarat-syarat teknis khusus kemetrologian (SSTK) dapat dilakukan pengujian.
BAB III - PENGUJIAN, TERA, TERA ULANG,
Pasal 6
Pelaksanaan pengujian, tera dan tera ulang UITP Metrologi Legal dapat dilaksanakan di:
- a. kantor Dinas atau tempat lain yang ditunjuk;
- b. tempat UITP terpasang tetap yang tidak mudah dipindahkah atau mempunyai kekhususan.
BAB III - PENGUJIAN, TERA, TERA ULANG,
Pasal 7
- ( 1) Pelaksanaan pengujian, tera dan tera ulang UITP Metrologi Legal di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan atas permintaan yang berkepentingan, kecuali pelaksanaan sidang tera ulang.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disetujui jika memenuhi syarat-syarat :
- a. sanggup mengusahakan adanya alat pengUJ1, bahan pengu.J1an dan perlengkapannya serta tenaga bantuan;
- b. menyediakan ruang kerja yang serasi antara lain rata, cukup luas, terang, tidak terpengaruh angin atau hujan dan menjamin bahwa ruangan tidak dipergunakan untuk keperluan lain.
BAB III - PENGUJIAN, TERA, TERA ULANG,
Pasal 8
Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, Bupati dapat menentukan tempat dan lokasi sidang tera ulang UITP Metrologi Legal.
BAB III - PENGUJIAN, TERA, TERA ULANG,
Pasal 9
Pegawai yang berhak melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Unit Metrologi Legal;
- b. Lulus pendidikan dan pelatihan sebagai Penera;
- c. Diberikan hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian sesuru dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
MASA BERLAKU DAN BENTUK CAP TANDA TERA SAH BAGI UTTP
BAB IV - MASA BERLAKU DAN BENTUK CAP TANDA TERA SAH BAGI UTTP
Pasal 10
Masa berlaku tera dan tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - MASA BERLAKU DAN BENTUK CAP TANDA TERA SAH BAGI UTTP
Pasal 11
- ( 1) UTIP dinyatakan telah dilakukan tera secara sah setelah dilekatkan cap tanda tera sah pada UTIP dimaksud.
- (2) Dalam hal UTIP tidak dapat dilekatkan cap tanda tera sah, maka diterbitkan surat keterangan bahwa UTIP dimaksud telah dilakukan tera/tera ulang oleh Kepala Dinas.
- (3) Bentuk cap tanda tera sah atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BABV
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS
BAB IV - MASA BERLAKU DAN BENTUK CAP TANDA TERA SAH BAGI UTTP
Pasal 12
- ( 1) Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:
- a. nama barang dalam bungkusan itu;
- b. ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusan itu dengan satuan atau lambang satuan; dan
- c. jumlah barang dalam bungkusan itu jika barang itu dijual dengan hitungan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan angka arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.
BAB IV - MASA BERLAKU DAN BENTUK CAP TANDA TERA SAH BAGI UTTP
Pasal 13
- (1) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan yang membungkus.
- (2) Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 serta menyebutkan nama dan tempat kerjanya.
BAB IV - MASA BERLAKU DAN BENTUK CAP TANDA TERA SAH BAGI UTTP
Pasal 14
Pengaturan mengenai barang-barang dalam keadaan terbungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK ATAU PEMAKAI UTTP
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK ATAU PEMAKAI UTTP
Pasal 15
Hak pemilik atau pemakai UITP adalah :
- a. hak atas jaminan kebenaran terhadap UITP;
- b. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UITP;
- c. hak untuk didengar atas pendapat dan keluhannya atas UITP yang digunakan;
- d. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskrimina tif.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK ATAU PEMAKAI UTTP
Pasal 16
Kewajiban pemilik atau pemakai UITP adalah:
- a. menggunakan UITP yang bertanda tera sah yang berlaku;
- b. menera ulangkan UITP yang telah diperbaiki;
- c. menera ulangkan UITP yang menyimpang dari nilai seharusnya;
- d. menggunakan UITP secara baik dan benar.
LARANGAN
BAB VII - LARANGAN
Pasal 17
- (1) Setiap orang/badan dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai ditempat-tempat tertentu, alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang:
- a. bertanda tera batal;
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
- c. tanda teranya rusak;
- d. setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
- e. panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan;
- f. untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha, tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, tempat melakukan penyerahan-penyerahan, tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
BAB VII - LARANGAN
Pasal 18
- (1) Setiap orang/badan dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai tidak tera atau ditera ulang.
BAB VII - LARANGAN
Pasal 19
Setiap orang/badan dilarang pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya :
- a. dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. untuk mengukur, menakar atau
BAB VII - LARANGAN
Pasal 20
Setiap orang/badan dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain satuan Sistem Intemasional (SI) pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada etiket yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat.
BAB VII - LARANGAN
Pasal 21
Setiap orang/badan dilarang memproduksi atau menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenamya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenamya yang dinyatakan dalam label atau etiket pada barang tersebut.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
BAB VIII - TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 22
Tanggung jawab Pemerintah Daerah di bidang kemetrologian meliputi:
- a. penyediaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan metrologi legal;
- b. pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan metrologi legal;
- c. pelaksanaan sosialisasi tentang kemetrologian;
- d. pengawasan terhadap kebenaran dan ketepatan ukuran alat UTIP;
- e. melakukan penyusunan database terkait dengan metrologi legal;
- f. pelayanan tera dan tera ulang (UTIP); dan
- g. pengawasan UTIP dan BDKT.
PENGAWASAN DAN KOORDINASI
BAB IX - PENGAWASAN DAN KOORDINASI
Pasal 23
- ( 1) Dinas berkewajiban melakukan pengawasan terhadap UTIP Metrologi Legal yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai.
- (2) Pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan dilakukan oleh Dinas dan/atau instansi yang berwenang.
- (3) Dinas dapat melakukan koordinasi dan/ atau kerjasama dengan instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap UTIP dan/ atau BDKT.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan UTIP dan/ atau BDKT.
- (5) Tata cara pengawasan, koordinasi dan/atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BABX
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB IX - PENGAWASAN DAN KOORDINASI
Pasal 24
Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan Tera/Tera Ulang, pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
BAB IX - PENGAWASAN DAN KOORDINASI
Pasal 25
Objek Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah pelayanan penguJ1an alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
BAB IX - PENGAWASAN DAN KOORDINASI
Pasal 26
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB XI - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 27
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa um um.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB XII - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 28
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung ## BAB XIII
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB XII - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 29
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan ## BAB XIV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB XII - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 30
- ( 1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, Jen1s pelayanan sertajenis UTTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 31 Mei 201 7

Penandatangan: BUPATITULUNGAGUiiG, SYAHRI MULYO gkan di Tulungagung ggal 5 Juni 2017 RIS DAERAH pada ## Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 201 7 Nomor 1 Seri C NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 101-5/2017
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XV

## PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

## Pasal 31

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

## TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 32

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi tera/tera ulang.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 33

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

## BAB XVII

## SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal 34

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XVIII

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIX

## TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 36

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau su rat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran .
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XX

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XXI

## KEBERATAN

## Pasal 38

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwajangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## Pasal 39

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 40

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XXII

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribu si dianggap dikabulkan dan SKRDLB h arus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu ) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya , kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XXIII

## KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
3. a . diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung mau pun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran

atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## Pasal 43

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XXIV

## PENDELEGASIANPELAYANAN

## Pasal 44

- ( 1) Pelayanan tera dan tera ulang UTIP dilaksanakan oleh UPTD.
- (2) Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTIP dapat dilaksanakan di UPTD dan di luar UPTD.

## BABXXV

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 45

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BABXXVI

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran kemetrologian;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kemetrologian;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang kemetrologian;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kemetrologian;
- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kemetrologian;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kemetrologian.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BABXXVII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 47

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, dikenakan sanksi pidana dengan ancaman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).

## Pasal 48

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## Pasal 49

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 adalah pelanggaran.

## BABXXVIII

## KETENTUANPENUTUP

## Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1

(satuj tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2017.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 31 Mei 201 7

BUPATITULUNGAGUiiG,

SYAHRI MULYO


gkan di Tulungagung ggal 5 Juni 2017 RIS DAERAH pada


## Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 201 7 Nomor 1 Seri C

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 101-5/2017


## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

## NOMOR 5 TAHUN 2017

## TENTANG PENGELOLAAN KEMETROLOGIAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DIKABUPATENTULUNGAGUNG

## I. PENJELASAN UMUM

Salah satu tuntutan reformasi dan demokratisasi yang berkembang saat 1m, ialah demokratisasi dibidang pemerintahan, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan desentralisasi atau secara nyata memberikan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah otonom. Perubahan paradigma pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik membutuhkan komitmen birokrat dalam mengelola institusi publik. Dalam pelaksanaan tugasnya, para pejabat publik harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip Good Governance yang antara lain mengedepankan pentingya keadilan, akuntabilitas, transparasi, supremasi hukum dan responsibilitas dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Dalam upaya mewujudkan Good Governance salah satunya adalah menciptakan tertib ukur khususnya di bidang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTIP) yang rnerupakan salah satu komponen penting dalam menunjang sektor industri dan perdagangan. Meskipun pada perdagangan modern penjualan ritel cenderung mengurangi penggunaan UTIP akan tetapi hasil pengukuran yang benar dan akurat mutlak diperlukan. Oleh karenanya UTIP masih diperlukan keberadaannya yang sesuai dengan perkembangan tehnologi.

Dalam upaya mencapai tertib ukur perlu dilakukan kegiatan pengelolaan kemetrologian secara berkesinambungan guna memberikan perlindungan kepada produsen dan konsumen.

Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) merupakan produk barang dalam bungkusan yang dibuat dan dihasilkan oleh perusahaan untuk mempermudah distribusi dalam pemasarannya. Perkembangan produk yang dibungkus atau dikemas dewasa ini sudah sangat pesat, setiap perusahaan berusaha untuk menjual/memasarkan hasil produksinya dalam bentuk BDKT, karena lebih efisien dalam transaksi perdagangan. Hal ini banyak dijumpai disetiap toko, swalayan super market dan lain-lain.

Peranan standar untuk menjamin kebenaran dari suatu alat ukur sangat penting, mengingat kesalahan dari standar akan berpengaruh pada alat ukur yang diuji.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cuku p jelas. Pasal 2 Cuku p jelas.

## Pasal 3

ayat (1)

Yang dimaksud dengan UTIP wajib tera dan tera ulang adalah UTIP yang digunakan untuk :

- a. kepentingan umum adalah UTIP yang dipergunakan di bidang kesehatan, keselamatan dan olah raga.
- b. kepentingan usaha adalah UTIP yang dipergunakan untuk kepentingan usaha.
- c. menyerahkan atau menerima barang adalah UTIP yang dipergunakan dalam kegiatan yang dapat atau mempunyai akibat hukum mengenai serah terima barang baik yang diikuti maupun yang tidak diikuti dengan penyerahan atau penerimaan uang.
- d. kepentingan pungutan atau upah adalah UTIP yang dipergunakan untuk menentukan pungutan atau upah.
- e. kepentingan produksi akhir adalah UTIP yang dipergunakan untuk penentuan (isi, berat atau panjang) suatu produk yang sudah jadi dari suatu perusahaan.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengawasan (kontrol) dalam suatu perusahaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan atau pabrikasi yang meliputi pengumpulan data, analisa data, dan pengamatan di perusahaan yang tidak menyangkut penentuan pungutan upah dan atau produk akhir dari perusahaan.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Yang dimaksud dengan keperluan rumah tangga adalah keperluan yang berhubungan dengan kehidupan di rumah atau di kantor untuk keperluan pribadi yang tidak bersangkutan dengan pihak-pihak lain.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukupjelas Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukupjelas Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi kemetrologian.

Ayat (2)

Pasal 45

Yang dimaksud di luar UPTD adalah di tempat lain yang memungkinkan orang untuk lebih mudah menjangkau seperti kantor kecamatan, pasar, atau lokasi kegiatan usaha.

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

## LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR

5 TAHUN 2017

TANGGAL

31 MEI 2017

## TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

| No | Jenis Retribusi | Satuan | Di Kantor Dan Di Tempat Sidang | Di Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik / Pemakal | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | Biaya Retribusi Tera sah, Tera Batal dan Tera Ulang sah dan Tera ulang Batal di Kantor dan di Tempat Sidang Tera ulang (per buah) | | | | |
| a. Panjang (meter dengan pegangan, meter kayu; meter meja dari logam; tongkat duga; meter saku baja; ban ukur : 1) Sampai dengan 2 m | Buah | Rp. | 2.000,00 | Rp. | 5.000,00 |
| 2) Lebih dari 2 m s/d | Buah | Rp. | 4.000,00 | Rp. | 10.000,00 |
| 10 m 3) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut: | | | | | |
| a) 10 m pertama | Buah | Ro. | 2.000,00 | Rp. | 5.000,00 |
| b) Ditambah untuk tiap 10 | m Buah | Rp. | 4.000,00 | Rp. | 10.000,00 |
| c) Bagian-bagian dari 10 m dihitung sebagai berikut : | | | | | |
| 1) Alat ukur tinggi orang | Buah | Rp. | 2.500,00 | Rp. | 5.000,00 |
| 2) Meter Taksi | Buah | Rp. | 25.000,00 | Rp. | 50.000,00 |
| b. Takaran (basah/kering) | | | | | |
| : 1) Sampai dengan 2 L | Buah | RP. | 500,00 | Rp. | 1.000,00 |
| 2) 5 L s/d 25 L | Buah | Rp. | 1.000,00 | Rp. | 2.000,00 |
| C. Bejana Ukur : | | | | | |
| 1) Samoai denaan 50 L | Buah | Ro. | 50.000,00 | RP. | 100.000,00 |
| 2) Lebih besar dari 50 L s/d 200 L | Buah | Rp. | 100.000,00 | Rp. | 150.000,00 |
| 3) Lebih besar dari 200 L s/d 500 | L Buah | RP. | 150.000,00 | Rp. Rp. | 200.000,00 |
| 4) Lebih besar dari 500 L s/d 1000 L | Buah | Rp. | 200.000,00 | | 250.000,00 |
| | Per | | | | |
| d. Tangki Ukur Mobil setiap | kompartemen 5000 liter | Rp. | 75.000,00 | Rp. | 75.000,00 |
| e. Tanaki ukur tetap silinder . Tanaki ukur tetap silinder | tegak Buah | Buah Ro. Rp. | - - | Rp. | 4.000.000,00 2.000.000,00 |
| f g. | | | | Ro. | |
| datar Timbangan Penunjukan bukan otomatis | | | | | |
| 1) Neraca Emas dan | Obat Buah | Rp. | 10.000,00 | Rp. | 20.000,00 |
| 2) Neraca Biasa | Buah | RP. | 5.000,00 | Rp. | 10.000,00 |
| 3) Dacin | Buah | Ro. | 5.000,00 | Rp. | 10.000,00 |
| Sentisimal | Buah | Rp. | 15.000.00 | Rp. | 30.000.00 |
| 4) 5) | | | | | |
| Bobot lngsut a) Sampai dengan 500 kg | Buah | Ro. | 15.000.00 | Rp. | 30.000.00 |
| b) Lebih besar dari 500 ka | Buah | Ro. | 30.000,00 | Rp. | 50.000,00 |
| Meia | Buah | Ro. | 5.000,00 | Rp. | 10.000,00 |
| 6) 7) Pegas | Buah | Rp. | 10.000,00 | Rp. | 20.000,00 |
| 8) Cepat : | | | | | |
| a) Samoai denaan 500 b) Lebih besar dari 500 | ka Buah kg Buah | Ro. Rp. | 15.000,00 30.000,00 | Rp. Rp. | 15.000,00 30.000,00 |
| 9) Elektronik ( Kelas | Ill dan IV) Buah | | 15.000,00 | Rp. | 25.000,00 |
| 10) Elektronik ( | | | | | |
| a) Sampai denQan 500 kg | Buah | Rp. | 50.000,00 | | |
| b) Lebih besar dari 500 ka | | Rp. | | Rp. | 75.000,00 |
| Kelas II | | | | | |
| ) a) Sampai dengan 1 kQ | Buah | Rp. | 50.000,00 | Rp. | 75.000,00 |
| b) Lebih besar dari 1 kg | Buah | Rp. | 75.000,00 | Rp. | 100.000,00 |
| 11) Timbangan ban berjalan | Buah | Ro. | - | Rp. | 750.000,00 |
| Timbangan Penaisian | Buah | Ro. | - | RP. | 200.000,00 |
| 12) 13) Timbangan penQecek dan oenvortir | Buah | Rp. | - | Rp. | 250.000,00 |
| 14) Timbanoan semi otomatis | Buah | Ro. | - | Rp. | 200.000,00 |
| 15) Timbangan Jembatan, h. Anak Timbanaan | setiao ton | Buah Rp. | | - Rp. | 20.000,00 |
| 1) Ketelitian biasa ( kelas M2 a) Sampai dengan 1 kg | dan M3 ) Buah | Rp. | 300,00 | Rp. | 500,00 |
| b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | Buah | Rp. | 500,00 | Rp. | 1.000,00 |
| c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | Buah | Rp. | 1.000,00 | Rp. | 2.000,00 |
| 2) Ketelitian khusus ( kelas F2 dan M1 ) a) Sampai dengan 1 kQ | Buah | Rp. | 1.500,00 | Rp. | 3.000,00 |

| b) | | Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | Buah | Rp. | 5.000.00 | Rp. | 10.000.00 |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------|------------|-------|-------------|
| | Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | Buah | Rp. | 10.000,00 | Rp. | 20.000,00 |
| c) | c) | c) | | | | | |
| 1) | Meter arus Volumetrik untuk setiap media uji | Meter arus Volumetrik untuk setiap media uji | | | | | |
| | Meter induk | Meter induk | | | | | |
| | a) 1) | Sampai dengan 25 m 3 /jam | Buah | Rp | 40.000,00 | Rp. | 50.000,00 |
| | 2) | Lebih dari 25 m 3 /jam s/d 100 m 3 /jam | Buah | Rp | 50.000,00 | Rp. | 60.000,00 |
| | 3) | Lebih dari 100 m 3 /jam | Buah | Rp | 60.000,00 | Rp. | 70.000,00 |
| | Meter Kerja : | Meter Kerja : | | | | | |
| | b) 1) | Sampai dengan 25 m 3 /jam | Buah | Rp. | 20.000,00 | Rp. | 30.000,00 |
| | 2) | Lebih dari 25 m 3 /jam s/d 100 m 3 /jam | Buah | Rp. | 30.000,00 | Rp. | 40.000,00 |
| | 3) | Lebih dari 100 m 3 /jam | Buah | Rp. | 40.000,00 | Rp. | 50.000,00 |
| c) | Pompa ukur bahan bakar minyak | Pompa ukur bahan bakar minyak | | | - | Rp. | 100.000,00 |
| 2) | Meter arus turbin, untuk setiap media uji | Meter arus turbin, untuk setiap media uji | | | | | |
| | Meter induk | Meter induk | | | | | |
| | 1) | Sampai dengan 25 m 3 /jam | Buah | Rp. | 40.000,00 | Rp. | 50.000,00 |
| | 2) | Lebih dari 25 m 3 /jam s/d 100 m 3 /jam | Buah | Rp. | 50.000,00 | Rp. | 60.000,00 |
| | 3) | Lebih dari 100 m 3 /jam | Buah | Rp. | 60.000,00 | Rp. | 70.000,00 |
| | b) Meter | Kerja : | | | | | |
| | 1) | Sampai dengan 25 m 3 /jam | Buah | Rp. | 20.000,00 | Rp | 30.000,00 |
| | 2) | Lebih dari 25 m 3 /jam s/d 100 m 3 /jam | Buah | Rp. | 30.000,00 | Rp | 40.000,00 |
| | 3) | Lebih dari 100 m 3 /jam | Buah | Rp. | 40.000,00 | Rp | 50.000,00 |
| 3) | Meter air dinoin | Meter air dinoin | | | | | |
| | a) Meter induk | a) Meter induk | | | | | |
| | 1) | Sampai dengan 15 m 3 /jam | Buah | Rp. | 40.000,00 | Rp | 50.000,00 |
| | 2) | Lebih dari 15 m 3 /jam s/d 100 m 3 /jam | Buah | Rp. | 50.000,00 | Rp | 60.000,00 |
| | 3) | Lebih dari 100 m 3 /jam | Buah | Rp. | 60.000,00 | Rp | 70.000,00 |
| | b) Meter | Kerja : | | | | | |
| | 1) | Sampai dengan 15 m 3 /jam | Buah | Rp. | 20.000,00 | Rp | 30.000,00 |
| | 2) | Lebih dari 5 m 3 /jam s/d 100 m 3 /iam | Buah | Rp. | 30.000,00 | Rp | 40.000,00 |
| | 3) | Lebih dari 100 m 3 /jam | Buah | Rp. | 40.000,00 | Rp | 50.000,00 |
| | c) Meter air rumah tangga | c) Meter air rumah tangga | Buah | Rp. | 2.500,00 | Rp | 5.000,00 |
| j, | Meter kWh 1 fase | Meter kWh 1 fase | Buah | Rp. | 3.500,00 | Rp | 7.000,00 |
| k. | Meter kWh 3 fase | Meter kWh 3 fase | Buah | RP. | 4.000,00 | Rp | 8.000,00 |
| I. | Pemaras | Pemaras | Buah | Rp. | 500,00 | Rp | 1.000,00 |
| m. | Pencap kartu | Pencap kartu | Buah | Rp. | 5.000,00 | Rp | 10.000,00 |
| n. | Meter Kadar Air setiap komoditi | Meter Kadar Air setiap komoditi | Buah | Rp. | 15.000,00 | Rp | 30.000,00 |
| Sertifikasi dan Tabel | Sertifikasi dan Tabel | Sertifikasi dan Tabel | | | | | |
| a. | Biaya sertifikasi / surat keterangan | Biaya sertifikasi / surat keterangan | | | - | Rp | 5.000,00 |
| b. | Biaya Tabel | Biaya Tabel | | | - | Rp | 200.000,00 |

BUPATITULUNGAGUNG,