PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 9/E Tahun 2010 tentang LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.
Pasal 2
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan prakarsa dan swadaya masyarakat kota untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kota dan menjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintahan daerah, dipandang perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK) di Daerah sebagai lembaga yang partisipatif, transparan, dan akuntabel;
- d. bahwa ## BAB I
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
5. Daerah adalah Kota Malang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Malang.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
11. Masyarakat adalah kumpulan penduduk setempat atau kumpulan setiap orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah dan tercatat dalam Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang beralamatkan pada wilayah RT dan RW setempat.
12. Pemilih adalah warga yang penduduk setempat berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah tidak dicabut hak pilihnya ## BAB II
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
LPMK berkedudukan di masing-masing Kelurahan.
Pasal 3
- (1) Susunan organisasi LPMK, terdiri dari :
- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Bina Manusia;
2. Bidang Bina Usaha;
3. Bidang Bina Lingkungan;
4. Bidang lain sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dibentuk seksi.
- (3) Setiap seksi diketuai oleh seorang Ketua Seksi.
- (4) Masa bakti pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali satu periode berikutnya.
- (5) Masa bakti pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 3 (tiga) tahun sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (7) Susunan kepengurusan LPMK disahkan oleh Camat.
TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
- (1) LPMK mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat kelurahan.
- (2) Tugas LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPMK mempunyai fungsi :
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, harus merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
- (1) LPMK dapat melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang ditugaskan oleh Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
BAB IV - KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 8
- (1) Pengurus LPMK dipilih dalam forum musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan struktur LPMK.
BAB IV - KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 9
Syarat menjadi pengurus LPMK, sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. Sudah berumur 18 tahun dan/atau sudah pernah menikah;
- e. Penduduk setempat, bertempat tinggal di kelurahan yang bersangkutan;
- f. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus di lembaga kemasyarakatan lain;
- g. Berkelakuan baik dan jujur;
- h. Cakap, berwibawa, dan bertanggung jawab;
- i. Mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat; dan
- j. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
BAB V - HUBUNGAN KERJA
Pasal 10
- (1) Hubungan kerja LPMK dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LPMK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LPMK dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.
Pendanaan LPMK bersumber dari :
- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS LPMK
- (1) Untuk pertama kali Pengurus LPMK dibentuk melalui Musyawarah Tinggi LPMK dengan membentuk Panitia Musyawarah Tinggi LPMK.
- (2) Susunan Panitia Musyawarah Tinggi LPMK, sebagai berikut :
- a. Ketua yang berasal dari unsur tokoh masyarakat;
- b. Sekretaris dan Bendahara yang berasal dari unsur PKK;
- c. Anggota yang berasal dari unsur Tokoh Agama, Wakil RW se-Kelurahan, dan Tokoh/Perwakilan Pemuda dari RW se-Kelurahan.
- (3) Panitia Musyawarah Tinggi LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan dengan Keputusan Lurah atas nama Camat.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir masa tugasnya sesudah terbentuk dan dikukuhkannya Pengurus LPMK terpilih oleh Camat.
Tata cara pembentukan Pengurus LPMK, sebagai berikut :
- a. Seluruh Pengurus LPMK dipilih dari calon yang diajukan oleh masing-masing RW yang sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama masing-masing RT dengan ## BAB VI
PENDANAAN
BAB VII - TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS LPMK
Pasal 12
- (1) Untuk pertama kali Pengurus LPMK dibentuk melalui Musyawarah Tinggi LPMK dengan membentuk Panitia Musyawarah Tinggi LPMK.
- (2) Susunan Panitia Musyawarah Tinggi LPMK, sebagai berikut :
- a. Ketua yang berasal dari unsur tokoh masyarakat;
- b. Sekretaris dan Bendahara yang berasal dari unsur PKK;
- c. Anggota yang berasal dari unsur Tokoh Agama, Wakil RW se-Kelurahan, dan Tokoh/Perwakilan Pemuda dari RW se-Kelurahan.
- (3) Panitia Musyawarah Tinggi LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan dengan Keputusan Lurah atas nama Camat.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir masa tugasnya sesudah terbentuk dan dikukuhkannya Pengurus LPMK terpilih oleh Camat.
BAB VII - TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS LPMK
Pasal 13
Tata cara pembentukan Pengurus LPMK, sebagai berikut :
- a. Seluruh Pengurus LPMK dipilih dari calon yang diajukan oleh masing-masing RW yang sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama masing-masing RT dengan ## BAB VI
PENDANAAN
- d. Pemilihan Pengurus LPMK dilakukan secara demokratis melalui musyawarah dalam rapat khusus yang dipimpin langsung oleh Ketua Panitia pembentukan LPMK, disaksikan oleh Lurah dan Camat;
- e. Pemilihan anggota LPMK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta musyawarah yang diundang;
- f. Peserta Musyawarah Tinggi LPMK, terdiri dari :
1. Seluruh Ketua RT;
2. Seluruh Ketua RW;
3. Dua orang warga dari masing-masing RT;
4. Seluruh calon dari masing-masing RW;
5. Satu orang delegasi dari masing-masing kelurahan lain dalam lingkup seKecamatan sebagai utusan peninjau.
- g. Apabila tidak dapat kata sepakat dalam pemilihan pengurus LPMK, maka pemilihan pengurus LPMK dilakukan dengan suara terbanyak.
FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN LPMK
BAB VIII - FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN LPMK
Pasal 14
Jenis dan hierarki Forum Pengambilan Keputusan LPMK :
- a. Musyawarah Tingkat Kelurahan;
- b. Musyawarah Tingkat Kelurahan Istimewa;
- c. Musyawarah Umum Anggota.
BAB VIII - FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN LPMK
Pasal 15
- (1) Mekanisme pengambilan keputusan merupakan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai, maka dilakukan perundingan melalui perwakilan dari pihak-pihak yang berbeda pendapat (lobying) .
- (3) Apabila perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak tercapai maka dilakukan dengan suara terbanyak (voting) .
MUSYAWARAH TINGKAT KELURAHAN
BAB IX - MUSYAWARAH TINGKAT KELURAHAN
Pasal 16
- (1) Musyawarah Tingkat Kelurahan diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan LPMK untuk membahas kebijakan umum dan rekomendasi pembangunan kelurahan dan pergantian pengurus LPMK.
- (2) Panitia Musyawarah Tingkat Kelurahan ditunjuk oleh Lurah setempat.
- (3) Waktu pelaksanaan Musyawarah Tingkat Kelurahan, harus telah diberitahukan secara tertulis kepada RT dan RW dalam lingkup kelurahan setempat selambatlambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan.
- (4) Peserta Musyawarah Tingkat Kelurahan, terdiri dari :
- a. Seluruh Ketua RT setempat;
- b. Seluruh Ketua RW setempat;
- c. Dua perwakilan warga dari masing-masing RT;
- d. Seluruh calon dari masing-masing RW;
- e. Satu orang delegasi dari masing-masing dari kelurahan lain dalam lingkup seKecamatan sebagai utusan peninjau.
BAB X - MUSYAWARAH TINGKAT KELURAHAN ISTIMEWA
Pasal 17
- (1) Musyawarah Tingkat Kelurahan Istimewa merupakan musyawarah yang diselenggarakan ## BAB XI
MUSYAWARAH UMUM ANGGOTA
BAB X - MUSYAWARAH TINGKAT KELURAHAN ISTIMEWA
Pasal 18
- (1) Musyawarah Umum Anggota merupakan forum pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Tingkat Kelurahan dan Musyawarah Tingkat Kelurahan Istimewa.
- (2) Musyawarah Umum Anggota diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang membutuhkan kesepakatan umum anggota.
- (3) Musyawarah Umum Anggota, meliputi :
- a. Rapat umum yang berkaitan dengan perubahan kepengurusan di bawah Formatur dan Mid-Formateur ;
- b. Rapat umum yang berkaitan dengan kerja operasional.
- (4) Musyawarah Umum Anggota diselenggarakan sedikitnya 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
BAB XII - QUORUM
Pasal 19
- (1) Setiap forum pengambilan keputusan LPMK harus dihadiri paling sedikit ‰ +1 dari jumlah anggota LPMK.
- (2) Apabila dalam waktu yang telah disepakati dan forum belum dapat memenuhi quorum, maka musyawarah dapat dilanjutkan dengan kesepakatan bersama peserta musyawarah ## BAB XIII
PEMBERHENTIAN JABATAN
BAB XII - QUORUM
Pasal 20
Pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan, apabila :
- a. Mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis;
- b. Meninggal dunia;
- c. Berakhir masa kepengurusannya;
- d. Diberhentikan melalui musyawarah umum anggota; dan/atau
- e. Melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
BAB XIV - FASILITAS
Pasal 21
- (1) LPMK dapat menerima bimbingan, pelatihan, pembinaan, dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi.
- (2) Pemerintah Kota melakukan fungsi bimbingan, pelatihan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Camat setempat.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 18 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 19 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Penetapan: Disahkan di Malang pada tanggal 5 Nopember 2010

Penandatangan: WALIKOTA MALANG, ttd. Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 23 Desember 2010

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Verifikasi: ttd. Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012 LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 9 SERI E

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003