PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA BLUD HARUM PEMERINTAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA KENDARI
PERATURAN WALIKOTA KBNDARI NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA BLUD HARUM PEMERINTAH KOTA KENDARI TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 ten tang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah bahwa pemerintah daerah melakukan penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir dalam laporan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Blud HARUM Kota Kendari;
1. Undang-Undang Noriior 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 10\_ Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
- 1l. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 12\_ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
3. 18 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
4. 20\_ Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013Nomor 15); Ketiga
5. 19 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
6. 21 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 10);
7. 23\_ Peraturan Walikota Kendari Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Walikota Kendari Nomor 22 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Kendari.
22. Peraturan Walikota Kendari Nomor 46 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Walikota Kendari Nomor 21 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kendari.
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA BLUD HARUM KOTA KENDARI
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas
6. Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan dalam rangka menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (net realizable value) pemerintah daerah melakukan penyisihan dana bergulir BLUD HARUM Kota Kendari.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyisihan dana bergulir BLUD HARUM.
BAB II - TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR
Pasal 3
- Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian pemerintah daerah wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian
- kualitas dana bergulir dilakukan
BAB II - TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR
Pasal 4
Penentuan Besaran Penyisihan Dana Bergulir
Besaran Penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
2. a Kualitas lancar , sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
3. C Kualitas diragukan; (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
BAB II - TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR
Pasal 5
Pencatatan Akuntansi penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan
BAB II - TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR
Pasal 6
Ilustrasi pelaporan beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih dalam Laporan Operasional (LO), dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dalam neraca.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
Pasal 7
Peraturan Walikota Kendari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kendari ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. Agar orang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Kendari pada tanggal, 5-I(: 2015

Penandatangan: WALIKOTA KENDARI,

Penetapan: Diundangkan di Kendari pada tanggal, 5. 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI, ALAMSYAH LOTUNANI BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR H. ASRUN