Unknown Unknown Nomor 03 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (berlaku 21 Juni 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 03 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dipandang perlu dilakukan penataan kelembagaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 01);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain.
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Lembaga lain adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Perwakilan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI, selanjutnya disingkat Sekretariat DPK KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kabupaten Sidenreng Rappang.
11. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat KPTSP adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.
12. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.
13. Perwakilan adalah Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
14. Kepala Perwakilan adalah Kepala Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Daerah, yaitu :
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
- d. Perwakilan Kabupaten Sidenreng Rappang.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Bagian pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB III - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Pasal 3
- (1) BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD mempunyai tugas :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana
BAB III - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas :
- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.
- (2) Kepala BPBD dijabat secara rangkap oleh Sekretaris Daerah membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana dan Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
BAB III - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Pasal 5
- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari :
- a. Ketua dijabat oleh Kepala BPBD
- b. Anggota berasal dari :
1. Lembaga/Instansi pemerintah daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana.
2. Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
- (2) Pembentukan, tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja unsur pengarah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Pasal 6
- (1) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
- (2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana BPBD, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas Unsur Pengarah berkoordinasi dengan Unsur Pelaksana melalui Kepala BPBD.
BAB III - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Pasal 8
- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari:
- a. Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Sekretariat :
1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
5. 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
1. Seksi Pencegahan;
2. Seksi Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik :
1. Seksi Kedaruratan;
2. Seksi Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
1. Seksi Rehabilitasi;
2. Seksi Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga Tata Kerja

## Pasal 9

BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja serta wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

## Pasal 10

- (1) Kepala Pelaksana BPBD wajib mengawasi Sekretaris dan setiap Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
- (2) Sekretaris dan setiap Kepala Bidang wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Stafnya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan

## Pasal 11

- (1) Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Sekretaris dan setiap Kepala Bidang, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (2) Sekretaris dan setiap Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Stafnya masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

## Pasal 12

- (1) Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab kepada Kepala BPBD, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan setiap Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

## Bagian Keenam Eselonisasi Jabatan

## Pasal 13

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

## BAB IV

## SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bagian pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 14

- (1)Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI merupakan unsur pelayanan terhadap KORPRI yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pembinaan serta memberikan dukungan administratif kepada Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian kegiatan dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI disetiap tingkatan termasuk Badan Usaha; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diserahkan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

## Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI terdiri dari:
- a. Sekretariat;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Hukum dan Kesejahteraan;
- d. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI, tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga Tata Kerja

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 17

- (1) Sekretaris wajib mengawasi setiap Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
- (2) Setiap Kepala Sub Bagian wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap stafnya masing-masing, bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.

## Pasal 18

- (1) Sekretaris bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian, dan memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Sekretaris bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

## Bagian Keempat Eselonisasi Jabatan

## Pasal 19

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b.

## BAB V

## KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

## Bagian pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 20

- (1) Kantor PTSP adalah merupakan Lembaga lain Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan perizinan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan;
- b. pemberian pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya;
- c. pelaksanaan pelayanan, pengolahan data dan pemeriksaan sampai pemprosesannya sesuai dengan kewenangannya;
- d. penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. pengembangan sistem pelayanan publik.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

## Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan;
- e. Seksi Pemprosesan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 22

- (1) Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Tata Kerja

## Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 24

- (1) Kepala Kantor wajib mengawasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi wajib mengawasi pelaksanaan tugas Staf masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.

## Pasal 25

- (1) Kepala Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Staf masing-masing, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

## Pasal 26

- (1) Kepala Kantor bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

## Bagian Kelima Eselonisasi Jabatan

## Pasal 27

- (1) Kepala Kantor PTSP merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

## BAB VI PERWAKILAN

## Bagian pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 28

- (1) Perwakilan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Jakarta.
- (2) Perwakilan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Perwakilan secara fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Daerah.

## Pasal 29

Perwakilan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan hubungan antar lembaga, promosi daerah, pengelolaan anjungan daerah, pembinaan dan pengendalian perwakilan di Jakarta.

## Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Perwakilan menyelenggarakan fungsi :

- a. penghubung antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta di Jakarta;
- b. pengadaan kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial budaya dan pariwisata;
- c. pengelolaan anjungan daerah; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

## Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Perwakilan adalah sebagai berukut :
- a. Kepala Perwakilan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- d. Seksi Promosi dan Informasi;
- e. Seksi Humas dan Protokoler;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perwakilan, tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga Tata Kerja

## Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Perwakilan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional Perwakilan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 33

- (1) Kepala Perwakilan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Kepala Perwakilan memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

## Pasal 34

- (1) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Perwakilan wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Perwakilan serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Perwakilan, Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perwakilan wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

## Pasal 35

Dalam hal Kepala Perwakilan berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Perwakilan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

## Bagian Keempat Eselonisasi Jabatan

## Pasal 36

- (1) Kepala Perwakilan merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Perwakilan merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 37

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah beserta Ketentuan Pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 28 Juni 2010

## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

## RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2010 NOMOR 03

## Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif setelah dilantiknya pejabat yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 21 Juni 2010

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Cap/Ttd

RUSDI MASSE