PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA Nomor 2 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 7TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI MINAHASA UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 7TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,
- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan sebagaimana di maksud dalam huruf a, diharapkan Pegawai Negeri Sipil mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan untuk dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Kepegawa.an Pendidikan Dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. ^/
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
^
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
4. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang" -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); fi^
Menetapkan
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawa, ' Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana^ ' telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014;
14. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014.
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KEPJA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELUIAN DAN PENGEMBANGAN, BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA.
PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembehan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
Untuk memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil permintaan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Mlllk Daerah, dan rekapitulasi kehadiran telah ditanda tangani/disetujui oleh Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Utara berkas dimasukkan pada tanggal 5 setiap bulan, format permintaan tambahan penghasilan diatur dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ^H/

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 11

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

^

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. ^v




A

Ditetapkan di

Airmadidi

Pada tanggal

: 3 Januari 2014

&lt;

BUPATI MINAHASA

UTARA

SOMPIES/F. SINGAL

Diundangkan di Airmadidi

Pada Tanggal:

3 Januari 2014

SEKRETARI8 DAERAH KABUPATENJMINAHASA UTARA,


Drs. JOHANNES A. RUMAMBI PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19541110 197603 1 Oil

Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014 Nomor : 2

## LAMPIRAN PERTAMA PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR

% tahuw aom

TANGGAL

TENTANG

!eRU^BAHAN°Ls PERATURAN BUPATI «^^ OT^ H^l^7 tahun 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN TBERDASARKAN BE^KERJA KEPADA ™" "«™^ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : sf^A^ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT BADAN K«NCANMN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN J™*^ KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

## KOP SKPD

Airmadidi,

2014

Nomor Lampiran Perihal

Permintaan Tambahan Penghasilan

Bulan 2014

Kepada

Yth : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Mihk Daerah

Di -

Airmadidi

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor Tahun 2014, maka bersama ini kami sampaikan daftar Permintaan Tambahan Penghasilan Bulan 2014 sebagai

| No | oeriK.ii Nama /Nip | Jabatan | Jumlah Penghasilan (Rp) | Potongan %(Rp) | PPH (Rp) | Jumlah Diterima (Rp) | Tanda Tangan | Ket |
|------|----------------------|-----------|---------------------------|------------------|------------|------------------------|----------------|-------|
| | V | | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | | _ |

Mengetahui Kepala SKPD

Bendahara Pengeluaran

/m^

BUPATI MINAHASA

UTARA,

^L

SOMPIE S. F. SINGAL


Sf-