PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA Nomor 7 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BLORA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BLORA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2021 (berlaku 23 Maret 2017)
Pembukaan
Mengingat
-
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Blora Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blora Dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Seri D Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 'Blora' (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BLORA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BLORA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2021.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut BUMD Kabupaten adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blora yang sebagiahn besar modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Blora yang didirikan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut BUMD Provinsi adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sebagain besar modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang didirikan dengan Peraturan daerah.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada BUMD Kabupaten dan/atau BUMD Provinsi.
7. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan BUMD.
MAKSUD dan TUJUAN
BAB II - MAKSUD dan TUJUAN
Pasal 2
Penyertaan Modal dimaksudkan untuk pemenuhan Modal Dasar pada BUMD Kabupaten dan memperkuat struktur permodalan pada BUMD Provinsi.
BAB II - MAKSUD dan TUJUAN
Pasal 3
Penyertaan Modal bertujuan untuk:
- a. mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja BUMD Kabupaten;
- b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup Penyertaan Modal meliputi:
- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- b. PD. BPR 'BLORA'; dan
- c. PD. BPR BKK BLORA.
BENTUK DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
BAB IV - BENTUK DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
- (1) Penyertaan Modal pada BUMD Kabupaten dan BUMD Provinsi berupa uang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Seluruh Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
BAB IV - BENTUK DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
Penyertaan Modal pada BUMD Kabupaten dan BUMD Provinsi dilaksanakan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp72.227.500.000,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
BAB IV - BENTUK DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 7
Penyertaan modal pada BUMD Kabupaten dan BUMD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk Tahun 2017 sebesar Rp22.727.500.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian:
- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp19.856.000.000,00 (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah);
- b. PD. BPR 'BLORA' sebesar Rp411.500.000,00 (Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
- c. PD. BPR BKK BLORA sebesar Rp2.460.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
BAB IV - BENTUK DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 8
Penyertaan modal pada BUMD Kabupaten dan BUMD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk Tahun 2018 sebesar Rp13.000.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Rupiah) dengan rincian:
- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp6.500.000.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- b. PD. BPR 'BLORA' sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah); dan
- c. PD. BPR BKK BLORA sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah).
BAB IV - BENTUK DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 9
Penyertaan modal pada BUMD Kabupaten dan BUMD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk Tahun 2019 sebesar Rp 11.500.000.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan rincian:
- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);
- b. PD. BPR 'BLORA' sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah); dan
- c. PD. BPR BKK BLORA sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah).
BAB IV - BENTUK DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 10
Penyertaan modal pada BUMD Kabupaten dan BUMD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk Tahun 2020 sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Milyar Rupiah) dengan rincian:
- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);
- b. PD. BPR 'BLORA' sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah); dan
- c. PD. BPR BKK BLORA sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah).
BAB IV - BENTUK DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 11
Penyertaan modal pada BUMD Kabupaten dan BUMD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk Tahun 2021 sebesar Rp13.000.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Rupiah) dengan rincian:
- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);
- b. PD. BPR 'BLORA' sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah); dan
- c. PD. BPR BKK BLORA sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah).
BAB IV - BENTUK DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 12
- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sehingga kemampuan keuangan Daerah tidak memungkinkan, maka nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disesuaikan.
- (2) Dalam hal penyertaan modal pada BUMD Kabupaten dan BUMD Provinsi tidak mencapai nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan/atau Pasal 10, maka penyertaan modal dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap BUMD Kabupaten dan BUMD Provinsi, Penyertaan Modal tetap berlaku dan dianggap sah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Penetapan: Ditetapkan di Blora pada tanggal 23 Maret 2017 BUPATI BLORA, Cap Ttd. DJOKO NUGROHO

Penetapan: Diundangkan di Blora pada tanggal 23 Maret 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Verifikasi: Cap Ttd. BONDAN SUKARNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH: ( 7 /2017)

Penandatangan: Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora A. KAIDAR ALI, SH. MH. NIP. 19610103 198608 1 001
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 7 TAHUN 2017
## TENTANG
## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BLORA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017-2021
## I. UMUM
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam era otonomi daerah mengamanatkan bahwa Daerah diharapkan mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintahan kepada sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat, maka perlu adanya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Bahwa berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 41
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di