PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 15 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA (berlaku 31 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 telah ditetapkan Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan; b.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara; c.
4. Undang-Undang Nomor 24 Ta}run 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3); 1.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2414 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549fl; 2.
SALINAN
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); /) ,J.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 4.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A16 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); 5.
MEMUTUSKAN :
MenCtAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 4O) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 ayat ( ) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adaiah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengkajian, Pendidikan dan pelatihan Teknis, Fungsional dan kepemimpinan dan umum;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengkajian, pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan kepemimpinan dan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengkajian, Pendidikan pelatihan Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan dan Lrmum;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan peiayanan administrasi internal dan eksternal;
- f. peiaksaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) Sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
- a. Badan
- b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
- c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan Kelembagaan terdiri dari :
1. Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi;
2. Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi;
3. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama.
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan;
2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar;
3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah penunjang.
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi pilihan Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah;
2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan pimpinan Tinggi;
3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan.
- (5) Bagan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas membantu Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsinya :
- a. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala daerah dibidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset;
- b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan pen5rusunan kebijakan sesuai standar daiam urusan penelolaan aset;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian dan 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
- a. Badan
- b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

- c. Bidang Pengelolaan Anggaran terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I;
2. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II;
3. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran III.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari :
1. Sub Bidang Perbendaharaan I;
2. Sub Bidang Perbendaharaam II;
3. Sub Bidang Kas Daerah.
- e. Bidang Akuntansi terdiri dari :
1. Sub Bidang Akuntansi I;
2. Sub Bidang Akuntansi II;
3. Sub Bidang Akuntansi III.
- f. Bidang Aset terdiri dari :
1. Sub Bidang Analisis dan Kebutuhan Aset;
2. Sub Bidang Pengelolaan Aset;
3. Sub Bidang Penghapusan Aset.
- g. Unit Peiayanan Teknis Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tidak Bergerak terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pemanfaatan Aset tidak bergerak;
4. Seksi Pengamanan Aset tidak bergerak.
- h. Unit Penyuluhan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah I, dengan daerah kerja Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Evaluasi I Wilayah I;
4. Seksi Evaluasi II Wilayah I.

- i. Unit Penyuluhan dan Pembinaan Pengeloiaan Keuangan Kabupatenf Kota Wilayah II, dengan daerah kerja Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Simaiungun, Kota Sibolga, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Nias, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Evaluasi I Wilayah II;
4. Seksi Evaluasi II Wiiayah II.
- (5) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.


NrP.19590227 198003 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c)

n Aslinya

Ditetapkan di Medan pada tanggal 31 Maret 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


TENGKU ERRY NURADI

M,

SULAIMAN

Diundangkan di Medan pada tanggal 5 April 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 15

- i. Unit Penyuluhan dan Pembinaan Pengeloiaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah II, dengan daerah kerja Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Simalungun, Kota Sibolga, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Nias, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Evaluasi I WilaYah II;
4. Seksi Evaluasi II WilaYah II.
- (5) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.


Aslinya

Ditetapkan di Medan pada tanggal 31 Maret 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

M, KEPA

Salinan Se

## SU

Pembina Utama Muda NrP.19590227 198003 (IV/c) 1 004


TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan pada tanggal 5 April 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 15