PERATURAN BUPATI TABALONG Nomor 001 Tahun 2014 tentang PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SPP-UP, SPPGU DAN MEKANISME PENGAJUAN SPP-UP, SPP-GU DAN SPP-TU BAGI BENDAHARA PENGELUARAN LINGKUP PEMERINTAH KABupATEN TABALONG DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA, BUPATI TABALONG, - a. bahwa untuk melaksanakan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 001 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SPP-UP, SPPGU DAN MEKANISME PENGAJUAN SPP-UP, SPP-GU DAN SPP-TU BAGI BENDAHARA PENGELUARAN LINGKUP PEMERINTAH KABupATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA,
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangn Daerah, perlu menetapkan Batasan Pagu Jumlah SPP-UP, SPP-GU dan Mekanisme Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD· yang meliputi : SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU perlu diatur batasan jumlah dan mekanisme pengajuannya sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pada setiap SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
/3. Undang-Undang ...
- tentang Republik 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara 3. Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peengelolaan Keuangan Daerah, sebgaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
/12. Peraturan Daerah ...
Menetapkan
3
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor09, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten TabalongNomor03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten TabalongNomor04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten TabalongNomor(1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten TabalongTahun 2013 Nomor06);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten TabalongTahun 2013 Nomor36).
MEMUTUSKAN
:
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SPP-UP, SPPGU DAN MEKANISME PENGAJUAN SPP-UP, SPP-GU DAN SPP-TU BAGI BENDAHARA PENGELUARAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATENTABALONG
Pasal 1
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabalong.
2. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan 91~h peiabat yang bertanggung j~w~1:;&gt; atas pelaksanaan kegiatarr/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
3. SPP-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
/4. SPP-GantiUang ...
4. SPP-Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
5. SPP-Tarnbahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
Pasal 2
Dalam rangka pengelolaan pengeluaran keuangan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel oleh Bendahara Pengeluaran SKPDyang meliputi SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU perlu ditetapkan batasan jumlah dan mekanisme pengajuannya.
Pasal 3
Batasan jumlah untuk SPP-UPdan SPP-GUsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal4

Bendahara Pengeluaran pada SKPD dapat mengajukan SPP untuk pertama kalinya dalam bentuk SPP-UPsesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal5

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada BUD dilakukan apabila SPP-UP telah terpakai dan telah disahkan pertanggunjawabannya oleh Pejabat yang berwenang sebesar jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam 1 (satu) bulan darijumlah dana yang dimintakan.

## Pasal6

Pengajuan SPP-GUoleh Bendahara Pengeluaran SKPDdapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan batasan jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD)-SKPDyang bersangkutan dan telah dipertanggungjawabkannya dana pada SPP-GU yang telah dimintakan sebelumnya.

## Pasal 7

Pengajuan besaran SPP-GUtahap berikutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disesuaikan dengan jumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah disampaikan dan/atau disesuaikan dengan jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam 1 (satu) bulan.

jPasal 8 ...

'-..j

## Pasal8

Bendahara Pengeluaran SKPDdapat mengajukan SPP-TUapabila jumlah SPP-UP dan/ atau SPP-GUtidak mencukupi jumlah pengeluaran pada SKPD-nya.

## Pasa19

Mekanisme pengajuan SPP-TU bagi Bendahara Pengeluaran SKPD sebelum mengajukan SPPTV Pengguna Anggaran terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang memuat rincian kebutuhan riel, realistis dan waktu penggunaannya untuk mendapatkan persetujuan PPKDselaku BUD.

## Pasal 10

Pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 hanya dapat dilakukan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan bukan untuk membiayai pengeluaran rutin SKPD.

## Pasal 11

Pengguna Anggaran yang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berlaku pengajuan SPPTV dan SPPLangsung (LS).

## Pasal 12

- (1) Apabila jumlah dana tambahan uang pada SPP-TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); ,
- (2) Batasan waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan untuk :
- a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
- b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggararr/ Kuasa Pengguna Anggaran.

## Pasal13

Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

/Pasal14

...

6

## Pasal14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

CHMAN RAMSYI

Ditetapkan di Tanjung

d t pa a angg

al t45.l J anuari 2014 ."'3 -:

OBUPATI TABAYONG,

.

Diundangkan di Tanjung l1i Januard

2014

pada tanggal


.

PIt. SEKRETARIS DAERAHKABUPATENTABALONG,


s.:

## H. MARZUKI HAKIM

BERITA DAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2014 NOMOR ...