PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU Nomor 20 Tahun 2014 tentang PENETAPAN TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN TAHUN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan timbangan kesulitan likuiditas atau keadaan di Juar kekuasaan Wajib Pajak. hadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud a ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk gangsur atau menunda pembayaran. r er net
Pasal 1
"4
kekal mPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
B3
irat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau enda,
Lani
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB alah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya ju ah pokok vaak, sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar rat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah telah ditetapkan, SKPDKBT
rat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keheratan terhadap Surat ta n 'ketetapan Pafak Daerah Nihil, Surat £ Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau 1 'hadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib #Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetepan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak er Daerah Kurang Ravar Tambahan, Surat jak Kurang Bayar ,
Hayang t : jak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu (am peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberit an Pajak Terutang, Surat Ketetapari Pajak Daerah, Surat etetepan Paja "Dear Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat tapan Paiak Daerah Nihil Snrat Ketetapan Daerah Lebih Bayar, atau Surat Tagihan gr
|
BAB II - TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 2
Lara angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan Pajak Daerah 3.
engisi sutat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh DPPKA dan ditandatangan oleh Wajib Pajak sendiri yang serkepentingan dan diketahui/disahkan oleh Koordinator di lapangan/Petugas DPPKA:dan jib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur dan/atau inunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam STPD, SKPDKB, DKBT dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, tusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah jak yang terutang bertambah kepada Kepala DPPKA, | We me pe
dengan apa yang ditentukan dalam surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan seraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa. Srarat-syarat angsuran dan/atau penundaan pembayaran : "Jika Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai
!
|
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur dan/atau ditunda, dan |
"
|
Jika ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala DPPKA sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di Iuar kekuasaannya tersebut. ' ' Tn
Angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), idak berlaku bagi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan yang bersifat insidentil.
BAB II - TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 3
k Kepala DPPKA menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud j dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, Fitau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. r Fika jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala DPPKA r 'idak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
I
Be
Kk
8
ada
dangkan di Dobo
2014
tanggal
utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau agian dengan jangka waktu masa angsuran dan/atau penundaan
BAB II - TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 4
ng atau Pemungut Pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya secara bulanan g lama tanggal 10 setiap bulannya.
BAB II - TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 7
k Kepala DPPKA menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud j dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, Fitau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. r Fika jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala DPPKA r 'idak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat 'dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350):
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ' Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 'Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851), 5.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 6. | Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059): 7.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 'Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), |
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran-Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8),
13. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
:
113
MH
?
3
d
9
Fi
h
:
tictapkan
3
:
Kepulauan Aru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014,
14.Surat KepalaBiro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM &amp; HAM/IN/14 Tanggal 25 Maret 2014 Perihal Pemberian Nomor Register 10 (sepuluh) Perda Kabupaten Kepulauan Aru,
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TAHUN 2014.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
"4
kekal mPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
B3
irat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau enda,
Lani
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB alah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya ju ah pokok vaak, sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar rat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah telah ditetapkan, SKPDKBT
rat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keheratan terhadap Surat ta n 'ketetapan Pafak Daerah Nihil, Surat £ Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau 1 'hadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib #Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetepan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak er Daerah Kurang Ravar Tambahan, Surat jak Kurang Bayar ,
Hayang t : jak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu (am peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberit an Pajak Terutang, Surat Ketetapari Pajak Daerah, Surat etetepan Paja "Dear Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat tapan Paiak Daerah Nihil Snrat Ketetapan Daerah Lebih Bayar, atau Surat Tagihan gr
|
TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI Pasal 2
Lara angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan Pajak Daerah 3.
engisi sutat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh DPPKA dan ditandatangan oleh Wajib Pajak sendiri yang serkepentingan dan diketahui/disahkan oleh Koordinator di lapangan/Petugas DPPKA:dan jib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur dan/atau inunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam STPD, SKPDKB, DKBT dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, tusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah jak yang terutang bertambah kepada Kepala DPPKA, | We me pe
dengan apa yang ditentukan dalam surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan seraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa. Srarat-syarat angsuran dan/atau penundaan pembayaran : "Jika Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai
!
|
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur dan/atau ditunda, dan |
"
|
Jika ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala DPPKA sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di Iuar kekuasaannya tersebut. ' ' Tn
Angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), idak berlaku bagi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan yang bersifat insidentil.
k Kepala DPPKA menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud j dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, Fitau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. r Fika jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala DPPKA r 'idak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
I
Be
Kk
8
ada
dangkan di Dobo
2014
tanggal
utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau agian dengan jangka waktu masa angsuran dan/atau penundaan
ng atau Pemungut Pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya secara bulanan g lama tanggal 10 setiap bulannya.
an Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini can penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Dobo pada tanggal pum 2014

Penandatangan: PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU, (4 Juve 5

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU #EFNS UNIPLAITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU UN 2014 NOMOR 22 NAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Penandatangan: KEPALA AGIAN HUKUM DAN ORGANISASI LN K.H. TABELA,S.Sos 5 PEMBINA TKI 1219641024 198603 1 204