PERATURAN BUPATI MA Nomor /2 Tahun 2017 tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR /2 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
Menimbang a.
- bahwa untuk memenuhi maksud yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 maka perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, b.
- bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan,program dan kegiatan pembangunandi daerah yang responsif gender,
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati Lima Puluh Kota. C.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25): 1
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277), po 2.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 4.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 -Tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia: Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886): Nana 3.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 5.
'
Menetapkan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927): 9.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, 8.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6),
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6): dan
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 19).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Pulih Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota. 3.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. 4.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. 5.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 6.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi lakilaki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. 8.
8. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang ## BAB I AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) PUG berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud PUG adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- a. Memberikan acuan bagi aparatur OPD, Kecamatan dan Wali Nagari dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan,
- (3) Pedoman Umum Pelaksanaan PUG bertujuan :
- b. Mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan,
- d. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender,
- c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa,
- e. Meningkatkan kesetaraan gender dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan,
- g. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani, dan
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Pasal 3
Pasal 3
- (1) PUG dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek dan perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan OPD, Kecamatan, Nagari dan Jorong.
- (2) PUG dalam perencanaan anggaran yang responsif gender.
- (4) PUG dalam perencanaan pembangunan didaerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, di mulai dari musyawarah pembangunan Nagari sampai dengan rapat koordinasi pembangunan daerah.
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Pasal 3
Pasal 4
- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di daerah
- (2) Tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Untuk melembagakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di daerah di bentuk kelompok kerja PUG yang beranggotakan seluruh Kepala / Pimpinan OPD.
BAB IV - PENGORGANISASIAN
Pasal 5
- (1) Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari adalah penanggung jawab pelaksanaan PUG di Organisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Kelompok kerja dan Focal Point dimaksud ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan masing-masing.
- (2) Untuk melembagakan PUG, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari membentuk kelompok kerja dan focal Point.
BAB IV - PENGORGANISASIAN
Pasal 6
Tugas dan fungsi Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut :
Tugas Kelompok Kerja PUG :
1. Memfasilitasi penyelenggaraan PUG kepada OPD, Kecamatan dan Nagari,
3. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender dan dalam penyusunan perencana OPD, Camat dan Nagari,
2. Menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan PUG,
4. Mengangkat dan membahas isu-isu gender yang dimungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui Forum Group Discussion (FGD), 4.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan PUG kepada Bupati. 6.
6. Menghimpun, Memformulasikan pelaporan OPD, Camat dan tentang penyelenggaraan PUG di masing-masing organisasi perangkat daerah, dan 5.
Fungsi Kelompok Kerja PUG :
- Tata kerja kelompok kerja atau Focal Point pada organisasi perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan PUG, 2.
1. Memfasilitasi pembentukan kelompok kerja atau Focal Point diorganisasi perangkatnya, Sekretaris, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Tata Usaha, Sekretaris Kecamatan dan Sekretaris Nagari menjadi Sekretaris Kelompok Kerja atau Focal Point dan bertanggung jawab kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan,
- Sebagai Koordinator dengan mengembangkan ide, pemikiran dan pemahamannya kepada Focal Point di organisasi perangkatnya tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan programdan kegiatan, dan 3.
4. Sebagai wadah komunikasi dengan para pengambil keputusan pada dan antar organisasi perangkat daerah, lembaga, organisasi, unit organisasi dalam membahas isu-isu gender yang ada dan mendorong organisasi perangkat daerah untuk mengintegrasikan PUG dalam perencanaan pembangunan.
BAB IV - PENGORGANISASIAN
Pasal 7
Tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut :
- Memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana dengan pelatihan gender dan pengembangan jaringan kerja di organisasi perangkat organisasinya, b.
- a. Membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di organisasi perangkat daerah,
- Menindak lanjuti dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang tertuang dalam rencana kerja OPD yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja OPD, C
- . Menyusun pelaporan pelaksanaan PUG di e. organisasi perangkat daerahnya kepada Bupati.
- Mendorong dan membantu pengambil kebijakan untuk memformulasikan penyusunan perencanaan perspektif gender dengan analisis gender, penyusunan pernyataan anggaran gender dan kerangka acuan kerja, dan d.
BAB V - PELAPORAN
Pasal 8
- Wali Nagari melaporkan hasil pelaksanaan PUG di (1 wilayahnya kepada Camat.
- (3) Kepala OPD melaporkan hasil pelaksanaan PUG di organisasi perangkat daerahnya kepada Bupati.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Bupati.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi :
- b. Hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan,
- a. Program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan,
- Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan PUG, dan C.
- Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada. d
BAB VI - PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 9
Pasal 9
- (1) Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari secara terus menerus melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan PUG di organisasi perangkat daerahnya.
- (2) Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas evaluasi pelaksanaan PUG di organisasi perangkat daerahnya.
BAB VII - PEMBIAYAAN Pasal 10
Pasal 10
- (1) Pembiayaan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Pasal 11
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati Ini maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penandatangan: - (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 4 IRFENDI ARBI

Penetapan: Ditetapkan di Sarilamak Pada tanggal 3! Maret 2017 | pUPaTi LI ULUH KOTA, B TELAH DIsELiYI BAGI SUYUM