PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAIIA ESA WALIKOTA MEDAN, a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas jabatan dalam Negeri bagi Pejabat, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Medan hams sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah; - b. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan dan pertanggimgjawaban perjalanan dinas jabatan, perlu ditinjau kembali dan menyesuaikannya dengan ketentuan peraturan tentang pedoman pengelolaan keuangan; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf a dan huruf b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat :
FEMERIHTAH KOTA MEDAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412 MEDAN- 2 0 1 1 2
PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAIIA ESA
WALIKOTA MEDAN,
a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas jabatan dalam Negeri bagi Pejabat, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Medan hams sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan dan pertanggimgjawaban perjalanan dinas jabatan, perlu ditinjau kembali dan menyesuaikannya dengan ketentuan peraturan tentang pedoman pengelolaan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Medan Nomor 69 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
1.
Undang - Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota - Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
?
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 Tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardingding di Wilayah Kab. Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kab. Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab. Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang , Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
11. Peraturan Pemerintah Nomcrr 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Dati Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Koiamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
*
*
Menetapkan :
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan;
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Medan Nomor 69 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- (4) Pejabat yang menerbitkan SPPD dan/atau yang diberi wewenang harus menetapkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan golongan sebagaimana dim ' aksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
Pasal 15
- (1) Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh:
- a. Walikota apabila yang melaksanakan perjalanan dinas adalah Wakil Walikota Medan, Sekretaris Daerah Kota Medan, Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD.
- b. Wakil Walikota apabila yang melaksanakan perjalanan dinas adalah Sekretaris Daerah Kota Medan, Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD.
- c. Sekretaris Daerah Kota Medan atas nama Walikota apabila yang melaksanakan perjalanan dinas adalah Asisten/ Staf Ahli/Kepala SKPD/Pejabat Eselon IIT/Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai tidak tetap;
- d. Asistei ' i Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah, apabila yang melaksanakan perjalanan dinas adalah Pejabat Eselon III/Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai tidak tetap;
- e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan apabila yang melaksanakan perjalanan dinas adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian/Staf pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pegawai tidak tetap pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Untuk kepentingan administrasi, Sekretaris Daerah atas nama Walikota juga dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Yang menandatangani SPPD adalah Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.
r
- (4) Pejabat yang menerbitkan SPPD dan/atau yang diberi wewenang harus menetapkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan golongan sebagaimana dim ' aksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
Pasal II
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Penetapan: Ditetapkan di Medan pada tanggal z M a r e t 2012

Penandatangan: WALIKOTA MEDAN Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Penetapan: Diundangkan di Medan Pada tanggal 2 . M a r e t 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN \ Ir.SYAIFUL BAHRI BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN2012 NOMOR ] 2