UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 24 Tahun 1964 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka mengusahakan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Negara dengan menaikkan penghasilan Negara sesuai dengan pasal 31 Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 dianggap perlu untuk merubah dan menyesuaikan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 dengan kebijaksanaan Pemerintah jangka pendek di bidang ekonomi dan keuangan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 23 Undang-undang Dasar;
2. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Lembaran Negara 1932 No. 405), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undangundang No: 24 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 141);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932.
Pasal 1
Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Lembaran Negara 1932 No. 405), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 24 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 141), diubah dan ditambah sebagai berikut:
1. A. Ketentuan pada anak bagian a dari pasal 7 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :
2. "a. barang logam mutia, mutiara dan batu permata, jika seluruh nilai barang-barang tersebut tidak lebih dari Rp. 5.000.000,selanjutnya perlengkapan rumah tinggal dalam arti kata pasal 515 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, barang budaya dan keilmuan; pakaian dan bahan makanan, sepanjang barangbarang tersebut bukan persediaan dagang dan tidak digunakan untuk melakukan suatu perusahaan atau pekerjaan";
- B. Ketentuan pada anak bagian c dari pasal 7 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- c. hak atas tunjangan seumur hidup, jika hak itu diperoleh dengan jalan pembayaran premi sampai sejumlah paling tinggi Rp. 120.000,- setahun";
- II. Pada pasal 9 ditambah angka III baru, yang berbunyi sebagai berikut:
- III. A. Dalam hal seorang wajib pajak mendiami rumah, yang dimilikinya, maka nilai jual rumah tersebut beserta tanahnya untuk pengenaan pajak kekayaan dinilai sebagai berikut :
20 juta pertama
:
10%
20 juta berikutnya
: 20%
selebihnya
: 50%.
- B. Dalam hal seorang wajib-pajak dapat menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya menguasai kekayaan yang dimilikinya ataupun dapat menunjukkan bahwa bagian-bagian kekayaannya yang bersangkutan dipergunakan untuk usaha-usaha yang sesuai dengan politik Pemerintah dalam bidang pembangunan, maka penilaian kekayaan itu dilakukan
Pasal 7
2. "a. barang logam mutia, mutiara dan batu permata, jika seluruh nilai barang-barang tersebut tidak lebih dari Rp. 5.000.000,selanjutnya perlengkapan rumah tinggal dalam arti kata pasal 515 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, barang budaya dan keilmuan; pakaian dan bahan makanan, sepanjang barangbarang tersebut bukan persediaan dagang dan tidak digunakan untuk melakukan suatu perusahaan atau pekerjaan";
- B. Ketentuan pada anak bagian c dari pasal 7 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- c. hak atas tunjangan seumur hidup, jika hak itu diperoleh dengan jalan pembayaran premi sampai sejumlah paling tinggi Rp. 120.000,- setahun";
Pasal 9
- II. Pada pasal 9 ditambah angka III baru, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 515
- B. Ketentuan pada anak bagian c dari pasal 7 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- c. hak atas tunjangan seumur hidup, jika hak itu diperoleh dengan jalan pembayaran premi sampai sejumlah paling tinggi Rp. 120.000,- setahun";
- II. Pada pasal 9 ditambah angka III baru, yang berbunyi sebagai berikut:
- III. A. Dalam hal seorang wajib pajak mendiami rumah, yang dimilikinya, maka nilai jual rumah tersebut beserta tanahnya untuk pengenaan pajak kekayaan dinilai sebagai berikut :
20 juta pertama
:
10%
20 juta berikutnya
: 20%
selebihnya
: 50%.
- B. Dalam hal seorang wajib-pajak dapat menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya menguasai kekayaan yang dimilikinya ataupun dapat menunjukkan bahwa bagian-bagian kekayaannya yang bersangkutan dipergunakan untuk usaha-usaha yang sesuai dengan politik Pemerintah dalam bidang pembangunan, maka penilaian kekayaan itu dilakukan
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan untuk pertama kali dilakukan terhadap pengenaan pajak kekayaan tahun 1965.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SUKARNO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 1964. SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 115
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG No. 24 TAHUN 1964 TENTANG
## PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932.
## UMUM.
Sebagaimana diketahui peraturan pajak kekayaan, yang berlaku dewasa ini disusun berdasarkan suatu azas, bahwa pemilik harta kekayaan yang mendatangkan hasil, mempunyai daya pikul yang lebih besar dari pada seorang lain yang memperoleh hasil yang sama besarnya dari sumber pendapatan lain, umpama tenaga kerjanya dan karenanya kelebihan daya pikul itu dikenakan pajak, yang disebut pajak kekayaan.
Dasar pengenaan pajak kekayaan jadinya bukan hasil kekayaan, tetapi nilai kekayaan itu. Karena nilai kekayaan ini dipakai untuk mengukur daya pikul yang lebih, guna menambah pajak atas penghasilan dari kekayaan itu, maka tarip pajak kekayaan itu adalah sangat lunak untuk menambah pajak pendapatan yang sudah progresip. Sesuai dengan pajak pendapatan maka pajak kekayaan harus dapat dibayar dari pendapatan wajib-pajak dalam tahun berjalan.
Berlawanan dengan azas itu adalah Sumbangan Wajib Istimewa atas Kendaraan Bermotor dan Bangunan, yang harus dibayar dari kekayaan wajib-pajak.
Penilaian harta kekayaan dilakukan atas dasar nilai uang kecuali apabila nilai jualnya lebih tinggi. Apabila penilaian ini dilakukan secara konsekwen dalam alam inflasi yang menjadijadi terus ini, maka akan terjadi pelanggaran terhadap azas diuraikan di atas. Seorang pegawai Negeri, yang berpendapatan Rp. 150.000,- setahun dan memperoleh kesempatan membeli rumah ex. Milik Belanda di daerah Menteng Jakarta dengan harga Rp. 500.000.akan mengalami kesukaran-kesukaran, apabila nilai jual rumahnya itu ditaksir sebesar Rp. 60 juta, karena ia akan dikenakan pajak kekayaan sebesar Rp. 298.500,- setahun atas rumahnya itu.
Melihat perkembangan-perkembangan yang tidak sesuai lagi dengan azas pajak kekayaan dewasa ini, maka diadakanlah koreksi- koreksi terhadap hasil penilaian menurut ordonansi dan peninggian batas kekayaan bersih minimum, dibawah batas kekayaan mana tidak kenakan pajak kekayaan.
Batas kekayaan bersih minimum ini, yang sekarang terletak pada Rp. 300.000,- ditinggikan sampai Rp. 25.000.000,-.
Sebelum perang batas tersebut terletak pada f. 25.000,- dan dengan uang itu orang dahulu dapat memiliki rumah, yang cukup baik dengan harga f.6.000, - dan sebuah mobil dengan harga f. 3.000,-. Kekayaan selebihnya dari f. 25.000;- yaitu f. 16.000,- masih dapat ditanam dalam rumah-rumah yang disewakan atau di dalam perusahaan.
Kini kita anggap hal yang wajar apabila seorang memiliki rumah seharga Rp. 15.000.000,dan sebuah mobil seharga Rp. 5.000.000. di samping sebuah radio, televisi, lemari es dan sebagainya yang berharga kesemuanya ± Rp. 5.000.000,- sehingga kekayaan seluruhnya adalah Rp. 25.000.000,- Atas kekayaan sebesar Rp. 25.000.000.- ini orang dibebaskan dari pengenaan pajak kekayaan.
Nilai harga kekayaan berupa rumah, yang didiami sendiri, acapkali meningkat luar biasa. Untuk rumah yang didiami sendiri itu diadakan koreksi terhadap penilaiannya menurut ordonansi agar supaya pemiliknya tidak dikenakan pajak kekayaan yang tidak dapat dibayar dari pendapatannya selama tahun yang berjalan. Sekalipun daya pikulnya, yang tercermin pada nilai jual rumah itu sangat tinggi, namun bukanlah maksud peraturan pajak kekayaan untuk memaksa pemilik rumah itu untuk menjual rumahnya itu dan pindah kerumah yang lebih rendah sekali nilai jualnya, Adalah hal yang wajar apabila orang itu ingin tetap mendiami rumahnya, yang lama-lama mempunyai arti subyektip baginya yang luar biasa.
Koreksi-koreksi lain terhadap hasil penilaian menurut ordonansi dapat dilakukan terhadap rumah yang disewakan menurut peraturan sewa-menyewa, yang mengekang tinggi harga sewa rumah. Juga terhadap harta yang sudah ditanam atau akan ditanam dibidang-bidang yang produktip, seperti dalam perusahaan-perusahaan industri yang mempergunakan barang-barang modal, yang nilai jualnya terus membubung tinggi karena sukarnya membeli yang baru sekalipun dengan devisa yang nilai lawannya dalam rupiah sudah tinggi sekali. Koreksi ini perlu diadakan agar supaya mereka yang mau membangun industri, lebih-lebih dari modal berasal perdagangan spekulatip, jangan menjadi takut karena tingginya pajak kekayaan.
## PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
. - I. A. Nilai seluruh barang logam mulia, mutiara dan permata, yang dalam tahun 1960 dipertinggi dari Rp. 3.000,- menjadi Rp. 50.000,- kini dipertinggi lagi menjadi Rp. 5.000.000,- berhubung dengan membumbung tingginya harga jual barang-barang itu pada dewasa ini. Perlu diingat kembali, bahwa apabila, nilai seluruh barang logam mulia, mutiara dan permata, yang dimiliki, berjumlah lebih dari pada Rp. 5.000.000,maka seluruh nilai dikenakan pajak kekayaan; jadi bukan nilai selebihnya di