PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 25 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (berlaku 21 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja aparatur Instansi Pelaksana dan yang membantu pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarkat, maka perlu adanya pedoman dalam pemeberian Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 119,);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lemabara Negara R.I. Nomor 5265);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halamahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 Nomor 4,);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 Nomor 3,);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 Nomor 5,);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 Nomor 7,);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 Nomor 6,);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame ( Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 1,);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 3,);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 1,);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 4,);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 6,);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 5,);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 7,);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 9,);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 8,);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan( Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 10,);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan ( Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 12,);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan ( Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 11,);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 13,);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 14,);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan ( Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 15,);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013 Nomor 1,);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
5. Dinas adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpunan data dari objek dan subjek pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya
8. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah lainnya dilaksanakan ## BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI SERTA LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH LAINNYA
Bagian Kesatu Penerima Insentif
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Insentif diberikan kepada SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Lainnya atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 % (Lima Persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Bagian Kedua Pemberian Insentif
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Pemberian Insentif
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerahserta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah lainnya, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
2. a.
3. Sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen)
- b. Sampai dengan triwulan II
5. : 35 % (tiga puluh lima persen)
- c. Sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen)
- d. Sampai dengan triwulan IV
8. : 100 % (seratus persen)
- (2) Pemberian Insentif dibayarkan pada Bulan berjalan Tahun berikutnya, apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.
B A B III PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Insentif secara proporsional dibayarkan kepada pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing di tahun berjalan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Labuha pada tanggal 21 Desember 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001 BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR...

Distribusi: Salinan Sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM

Verifikasi: TTD ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008 ## Pasal 7

Penandatangan: Pelaksanaan lebih lanjut pemberian Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada setiap SKPD diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD penerima insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ## Pasal 8

Distribusi: Pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. ## BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Penandatangan: Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati ## Pasal 10

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Labuha pada tanggal 21 Desember 2015

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA SELATAN, MUHAMMAD KASUBA