PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Dewan Per (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang :
WALIKOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 12 TAHUN 2016
TENT ANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
a.
bahwa memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung bersama Walikota Bitung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 389 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bi tung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Paraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
3. Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
4. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik-Indonesia Norn or 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keunagan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian clan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 ten tang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 201 7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
31. Pe:raturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2;
32. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor
- 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nornor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nornor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kata Bitung Nomor 115);
33. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor l);
34. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kata Bitung Nomor 109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kata Bitung Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2013 Nomor 33);
36. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 117);
37. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 389 Tahun 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kata Bitung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bitung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan W ALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
5
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kata Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Kota adalah Pernerintah Kata Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bi tung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Bitung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kata Bitung dan DPRD Kota Bitung dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bitung selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
APBD Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :
- a. Pendapatan Daerah
- b. Belanja Daerah
Surplus/ (Defisit)
- c. Pembiayaan Daerah . -=------
- 1 . Penerimaan
2. Pengeluaran
Rp. 814.624.442.663,00
Rp. 822.374.442.663,00(-)
(Rp.
7.750.000.000,00)
Rp.
15.500.000.000,00
Rp.
7.750.000.000,00(-)
Jumlah Pembiayaan Netto
Rp.
7.750.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.
0,00
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:
- a. Pendapatan asli daerah
: Rp. 103.051.320.213,00
- b. Dana Perimbangan
: Rp. 666.968.852.606,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah : Rp.
44.604.269.844,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Pajak Daerah
: Rp.
35.000.000.000,00
- b. Hasil Retribusi Daerah
: Rp.
49.500.000.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
: Rp.
1.783.045.158,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
: Rp.
16.768.275.055,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
3. 18.830.174.000,00 : Rp.
- b. Dana Alokasi Umum
5. 500.353.550.606,00 : Rp.
6. c.
7. 147.785.128.000,00 : Rp. Dana Alokasi Khusus
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
10. : Rp. 0,00
- b. Dana Darurat : Rp.
12. 0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
14. : Rp. 37.104.269.844,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus : Rp. 7.500.000.000,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
17. : Rp. 0,00
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
- a. Belanja tidak langsung
: Rp. 357.973.145.110,00
- b. Belanja langsung-
: Rp. 464.401.297.553,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
3. : Rp. 339.056.170.211,00
- b. Belanja Bunga
- c. Belanja Subsidi
6. d.
7. Belanja Hibah
- e. Belanja Bantuan Sosial
- f. Belanja Bagi Hasil
- g. BelanjaBantuanKeuangan
11. : Rp. 0,00
12. : Rp.
0,00
- Rp.
9.497.800.000,00
- Rp. 2.500.000.000,00
: Rp.
0,00
- Rp. 1.719.174.899,00
- h. Belanja Tidak Terduga
- Rp. 5.200.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- Rp. 24.051.428.103,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Modal
: Rp. 226.488.555.128,00
- Rp. 213.861.314.322,00
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
3. : Rp.
15.500.000.000,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
: Rp.
7.750.000.000,00
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2016
- Rp. 15.000.000.000,00
- b. Pencairan Dana Cadangan
- Rp.
0,00
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
: Rp. 0,00
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
: Rp. 0,00
- e. Penerimaan KerrrbaliPemberiarrPinjaman
: Rp. 0,00
- f. Penerimaan Piutang Daerah
: Rp.
0,00
- g. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
: Rp.
500. 000. 000, 00
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari j enis pem biayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- Rp.
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
: Rp.
- c. Pembayaran Pokok Utang
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
- e. Investasi Jangka Pendek sejumlah
: Rp.
: Rp. 0,00
- Rp.
0,00
7.750.000.000,00
0,00
0,00
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Uraian lebih lanjut APBD sebagaiiriafia diffiaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- d. Lampiran IV

- c. Lam piran III Daerah,

- a. Lampiran I

- b. Lampiran II

Ringkasan APED;

Ringkasan APED menurut Urusan Pemerintahan Daerah clan Organisasi SKPD;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

- f. Lampiran VI

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

- g. Lampiran VII

Daftar Piutang Daerah;

- h. Lampiran VIII :

Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;

- J.

- Lampiran X

- i. Lampiran IX

- k. Lampiran XI

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

1. Lampiran XII

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

- m. Lampiran XIII :

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

,, ·

,

�

r

## Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal8

- (1). Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
- (2). Kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak lainnya, pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB II KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 30 Desember 2016

Diundangkan di Bitung Pada tanggal 30 Desember 2016


- Plt. S·EKRETARIS DAERAH '

\_\_ \,'

-

,

,

f

/;'tf.;;·

0·/

'l

�

: ________________'f--:: ,-.--'

.

t

�

t

•

;

',"-I"

''

"

�

'

'\


Salinan sesuai dengi,h as liny a KEPALA BAGIAN HUKUM SETDmG, WEENAS CH.NOBEL, SH,MH PEMBINA TINGKAT I NIP: 19741118 2001121 003

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA (9/2016)