PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 122 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN (berlaku 12 September 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 telah diatur mengenai Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturthn Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
SALINAN
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016;
12. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
13. Peraturan Gubernur Nomor 287 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
14. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN.
Pasal I
· Ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72004), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 13
- (1) Persyaratan umum calon PPPSU Tingkat Kelurahan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur mengenai pedoman pengelolaan penyedia jasa lainnya orang perorangan.
- (2) Selain persyarata.n umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon PPPSU Tingkat Kelurahan harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. da.pat membaca dan menulis bahasa Indonesia;
- b. memiliki surat keterangan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- c. Surat keterangan yang menyatakan bahwa tidak sedang menjabat sebagai pengurus RT, RW, anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) ; dan
- d. Surat pernyatan untuk tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- (3) Petunjuk Pelaksanaan pengadaan calon PPSU Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur- ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2017

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


## SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72070

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHU US IBUKOTA JAKARTA,


## Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 122 TAHUN 2017

Tanggal 12 September 2017

## PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN

## I. Pelaksanaan Pengadaan

## A. Tahap Persiapan

1. Proses pengadaan PPPSU Tingkat Kelurahan dilaksanakan melalui pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
2. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permohonan kepada pejabat pengadaan barang dan jasa untuk melakukan proses Pengadaan PPPSU Tingkat Kelurahan dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
3. Lurah dapat membentuk tim teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa terkait proses pengadaan PPPSU Tingkat Kelurahan. Tim Teknis tersebut terdiri dari Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi yang membidangi prasarana dan sarana dan staf Kelurahan yang ditetapkan dalam Keputusan Lurah.
4. Tim Teknis yang telah dibentuk oleh Lurah agar dilaporkan kepada Walikota/Bupati dan Camat..

## B. Tahap Pelaksanaan

1. Pengumuman pengadaan dilakukan secara terbuka dan transparan yang ditempel dan diumumkan pada papan pengumuman Kantor Lurah paling sedikit selama 2 (dua) hari semenjak ditandatangani yang memuat informasi meliputi : \_
- a. Persyaratan pendaftaran;
- b. Jumlah Pekerja yang dibutuhkan;
- c. Lingkup pekerjaan;
- d. Tata cara pendaftaran; dan
- e. Jadwal pelaksanaan (memuat tahapan, hari, tanggal, waktu dan tempat), mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil.

## 2. Persyaratan Calon PPPSU Tingkat Kelurahan adalah :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Diutamakan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta;
- c. Berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
- d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Dapat membaca dan menulis bahasa Indonesia;
- f. Memiliki surat keterangan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- g. Surat keterangan yang menyatakan bahwa tidak sedang menjabat sebagai pengurus RT, RW, anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); dan
- h. Surat pernyataan untuk tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Waktu pendaftaran calon PPPSU Tingkat Kelurahan selama 3 (tiga) hari kerja.
4. Calon PPPSU Tingkat Kelurahan menyampaikan surat lamaran pekerjaannya kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Tim Teknis Kelurahan yang telah ditetapkan. Surat lamaran agar dibuat dengan menggunakan tulisan tangan.
5. Seleksi pengadaan PPPSU Tingkat Kelurahan meliputi 5 (lima) tahap, yaitu :

## a. Seleksi Administrasi

## 1) Tahap I

Dalam tahap ini apabila berkas pendaftaran calon PPPSU Tingkat Kelurahan tidak lengkap sesuai persyaratan yang ada maka yang bersangkutan akan dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahap seleksi selanjutnya.

## 2) Tahap II

Dalam tahap ini dilakukan verifikasi terhadap keaslian maupun kebenaran berkas yang telah lulus dalam seleksi administrasi tahap I.

- b. Seleksi Pengalaman Bekerja;
- c. Seleksi Praktik Lapangan;
- d. Seleksi Tes Tertulis; dan
- e. Wawancara.

## 6. Evaluasi dan Negosiasi

Calon PPPSU Tingkat Kelurahan diberikan formulir isian dan harus diisi yang meliputi :

- a. Alasan ketertarikan menjadi PPPSU Tingkat Kelurahan;
- b. Kelebihan dan kekurangan dari calon PPPSU Tingkat Kelurahan;
- c. Bidang pekerjaan yang ditekuni selama ini (apabila sudah bekerja);
- d. Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki calon PPPSU Tingkat Kelurahan; dan
- e. Surat pernyataan kesanggupan bekerja di luar jadwal pekerjaan.

## 7. Pengumuman Hasil

Pengumuman hasil seleksi dilakukan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hasil pelaksanaan seleksi menjadi dasar dalam penyusunan ranking nilai (skor) calon PPPSU Tingkat Kelurahan.
- b. Calon PPPSU Tingkat Kelurahan yang diterima menjadi PPPSU Tingkat Kelurahan didasarkan dari perolehan nilai tertinggi.
- c. Pengumuman hasil seleksi dilakukan secara terbuka dan transparan serta ditempel di papan pengumuman Kantor Lurah selama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

## II. Variabel dan Indikator

Penentuan variabel, indikator, skor dan bobot dalam pengadaan calon PPPSU Tingkat Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Seleksi Administrasi Tahap II ( Bobot 10 % )

KTP Calon PPPSU Tingkat Kelurahan yang berdomisili dan berdasarkan KTP diberikan nilai sebagai berikut :

- Angka 10 = Dalam 1 (satu) Kelurahan
- Angka 8 = Dalam 1 (satu) Kecamatan
- Angka 6 = Dalam 1 (satu) Kota/Kabupaten
- Angka 4 = Dalam 1 (satu) Provinsi
- Angka 2 = Luar Provinsi DKI Jakarta

Nilai Variabel a = Jumlah Nilai X Bobot X 10

- b. Pengalaman Kerja ( Bobot 20 % )

Pengalama.n kerja yang dimaksud adalah calon PPPSU Tingkat Kelurahan yang pernah menjadi PPPSU Tingkat Kelurahan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya di Kelurahan setempat dengan mempertimbangkan tingkat kinerja yang bersangkutan selama bekerja. Apabila calon PPPSU Tingkat Kelurahan belum pernah menjadi PPPSU Tingkat Kelurahan, maka diberikan nilai 0 (nol).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nilai Variabel b = Jumlah Nilai X Bobot X 10

- c. Praktik Lapangan (Bobot 40 %)

Para calon PPPSU Tingkat Kelurahan mengaplikasikan tugas-tugasnya di lapangan secara langsung untuk dilihat unsur kemarnpuan, kecepatan, keterampilan, kerja sama, inisiatif dan hasil aktif pekerjaan dari masing masing calon pekerja. Dalam pelaksanaan di lapangan, pejabat pengadaan barang/jasa didampingi oleh Tim Teknis Kelurahan.

1. Membersihkan dan mengambil sampah serta membawa ke tempat sampah/ karung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Membersihkan sampah/lumpur di saluran

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Memangkas/memotong ranting pohon/tanaman liar. .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Mencangkul/mendangir tanah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

<!-- formula-not-decoded -->

- d. Tes Tertulis ( Bobot 10 % )

Banyaknya soal setiap indikator berjumlah 10 (sepuluh) soal yang berbentuk pilihan ganda (a,b,c dan d) dan menjawabnya dengan menggunakan tanda silang (x) pada salah satu huruf pilihan tersebut.

1. Pengetahuan Umum

1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

2. Wawasan Kebangsaan

1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

3. Kepribadian

1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

$$Nilai Variabel Jumlah Nilai X Bobot X 10 3 d$$

- e. Wawancara ( Bobot 20 )

Dalam melakukan wawancara ada beberapa hal yang perlu dipedomani yaitu :

- 1) Dalam melakukan wawancara, pejabat pengadaan barang/jasa dibantu Tim Teknis Kelurahan berpedoman dari data lamaran dari masing masing calon PPPSU Tingkat Kelurahan.
- 2) Materi wawancara meliputi aspek integritas, loyalitas dan kerjasama dalam tim.
- 3) Waktu yang dibutuhkan ·dalam melakukan wawancara paling lama 10 (sepuluh) menit untuk setiap calon PPPSU Tingkat Kelurahan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nilai Variabel e = Jumlah Nilai X Bobot X 10

NILAI TOTAL = Nilai Variabel a + Nilai Variabel b + Nilai Variabel c + Nilai Variabel d + Nilai Variabel e

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT