PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 5 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PER (berlaku 22 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan u ru s a n u ru s a n yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah s es u a i Peratu ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 t en t a n g Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menata organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kota Malang, perlu m en yesu aikan Peratu ran Daerah Kota Malan g Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan s ebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah t en t a n g Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli;
3. Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 t en t a n g Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lin gku n ga n Propinsi J a wa -Tim u r, J a wa -Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Is t im ewa Yogyakarta s ebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahu n 1954 (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4437) s ebagaimana t ela h diu bah kedua kalin ya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permu syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t en t a n g Pembentukan Peratu ran Peru n dan g-undangan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peratu ran Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 t en t a n g Peru bahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tin gkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tin gkat II Malang (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
7. Peratu ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2005 Nom or 165, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4593);
8. Peratu ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 t en t a n g Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4737);
9. Peratu ran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 t en t a n g Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4741);
10. Peratu ran Presiden Nomor 1 Tahun 2007 t en t a n g Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarlu asan Peraturan Perundang-undangan;
57
11. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2007 t en t a n g Petu n ju k Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah s ebagaimana t ela h diu bah dengan Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
53
12. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Pembentu kan Produ k Hu ku m Daerah;
13. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 4 Tah u n 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanju tnya disebu t DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah u n s u r pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, In s p ek tora t, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Satu an Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentu k sebagai pelaksanaan dari ketentu an peru n dan g-u n dan gan dan t u ga s pemerintahan u m u m la in n ya , yang ditetapkan s ebagai bagian dari perangkat daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Malang.
10. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Malang di bidan g Administrasi Pemerintahan, Administrasi Pembangunan serta Administrasi Umum.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang s ela n ju tn ya disebu t Sekretariat DPRD adalah u n su r pelayan an terh adap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang s ela n ju tn ya disebu t Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
14. J a b a t a n Stru ktu ral adalah s u a t u kedudukan yang menunjukkan t u ga s , t a n ggu n g ja wa b , wewen a n g da n hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
15. J a b a t a n Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, t a n ggu n g ja wa b , wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam su atu s a t u a n organisasi yan g dalam pelaksanaan tu gasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan t er t en t u s erta bersifat mandiri.
KEDUDUKAN
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tu gasnya berkedu du kan di bawah dan bertan ggu n g jawab kepada Walikota.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 3
- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh s eoran g Sekretaris DPRD yang s eca ra tekn is opera s ion a l bera da di ba wa h da n berta n ggu n g jawab kepada Pimpinan DPRD dan s eca ra administratif bertanggu n g jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 4
- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), dalam pelaksan aan t u ga s n ya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara adm in istratif dikoordin asikan oleh Sekretaris Daerah.
Bagian Kesatu Sekretariat Daerah
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5
- (1) Sekretariat Daerah mempunyai t u ga s pokok dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, In s p ek tora t, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain , Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pengkoordinasian kebijakan di bidang perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan t u ga s selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- e. pelaksanaan tugas selaku pengelola barang milik daerah;
- f. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- g. pengendalian administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan t u ga s Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Satu an Polisi Pam on g Praja, Kantor, Kecamatan, Kelu rah an , dan Sekretariat Dewan Pen gu ru s Korpri, serta lembaga lain;
- i. pemantauan dan pelaksanaan evalu asi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- j. penetapan dan pengendalian kebijakan di Sekretariat Daerah;
- k. penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Sekretariat Daerah;
- l. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6
- (1) Sekretariat Daerah t er d ir i dari 3 (tiga) Asisten yaitu Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.
- (2) Tiap-tiap Asisten s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengkoordinasikan 3 (tiga) Bagian yang masing-masing Bagian terdiri dari 3 (tiga) Subbagian.
- (3) Masing-masing Asisten dalam melaksanakan t u ga s n ya berkedudukan di bawah dan bertanggu ng jawab kepada Sekretaris Daerah.
Paragraf 1 Asisten Administrasi Pemerintahan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7
- (1) Asisten Administrasi Pemerintahan mempunyai t u ga s pokok mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi di bidang pemerintahan, peru mu san produk hukum daerah, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian bahan peru mu san kebijakan pelaksanaan pemerintahan u mu m dan otonomi daerah serta penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
- b. pengkoordinasian bahan peru mu san kebijakan penyusunan produk hukum daerah;
- c. pengkoordinasian bahan peru mu san kebijakan di bidang organisasi dan tatalaksana;
- d. pembantuan pengkoordinasian Dinas, Badan, Satu an Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelu rahan, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, s erta lembaga la in s es u a i dengan kewenangannya;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yan g diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8
- (1) Asisten Administrasi Pemerintahan, mengkoordinasikan :
- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum;
- c. Bagian Organisasi.
- (2) Masing-masing Bagian s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yan g dalam m elaksan akan tu gasn ya berkedudukan di bawah dan bertanggu ng jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Pemerintahan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 9
- (1) Bagian Pemerintahan mempunyai t u ga s pokok melaksanakan peru mu san kebijakan penyelenggaraan pemerintahan u mu m dan Otonomi Daerah serta Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang peru mu san kebijakan penyelenggaraan pemerintahan u m u m dan Otonomi Daerah;
- b. pengumpulan bahan peru mu san kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Otonomi Daerah;
- c. pengumpulan bahan peru mu san pedoman dan petu nju k teknis penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
- d. penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, bim bin gan , kon su ltasi, s u p ervis i, koordinasi, monitoring dan evalu asi urusan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
- e. pengumpulan bahan peru mu san kebijakan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, dengan Pemerintah Propinsi dan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
- f. pengumpulan bahan peru mu san dan penyusunan penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah;
- g. pengumpulan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), In form a s i Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota;
- h. pembinaan pelaksanaan pengisian dan pengu mpu lan monografi kelurahan;
- i. pengumpulan bahan perumusan pembentukan, penghapusan, pemecahan/ pemekaran dan penggabungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta peningkatan kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
- k. penyusunan pedoman penyelenggaraan dan pembinaan administrasi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
- l. pelaksanaan penataan wilayah administrasi Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- n. penyusunan bahan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Stan dar Operasion al dan Prosedu r (SOP) Sekretariat Daerah;
- o. pelaksanaan pengu ku ran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan s eca ra periodik yang bertu ju an u n tu k memperbaiki kualitas layanan;
- p. pengelolaan pengadu an masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan Otonomi Daerah;
- q. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- r. pengelolaan administrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keuangan, perlen gkapan, kepustakaan dan kearsipan;
- s. pelaksanaan evalu asi dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah s es u a i dengan t u ga s pokoknya melalu i Asisten Administrasi Pemerintahan.
- (1) Bagian Hukum mempunyai t u ga s pokok melaksanakan penyusunan peru mu san produ k hu ku m daerah, doku m en tasi dan s os ia lis a s i produk hukum daerah dan peratu ran peru n dan gundangan, serta pemberian pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perumusan produk hukum daerah, doku mentasi dan sosialisasi produk hukum daerah dan peratu ran peru n dan g-undangan, s erta pemberian pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah;
- b. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah atas masalah yang t im b u l dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. pengumpulan bahan perumusan penyusunan produk hukum daerah;
- d. fasilitasi penetapan produk hukum daerah;
- e. penyusunan himpunan peratu ran peru n dan g-u n dan gan dan produk hukum Daerah;
- f. pengharmonisasian produ k hukum daerah dengan peratu ran perundang-undangan yang lebih tinggi;
- g. pelaksanaan pendokumentasian dan s os ia lis a s i peratu ran perundang-undangan dan produk hukum daerah secara konvensional dan/atau elektronik;
- h. pelaksanaan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah yang akan disampaikan kepada DPRD;
- i. pengkajian dan pelaksanaan evalu asi pelaksanaan produk hukum daerah;
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. penyusunan bahan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Stan dar Operasion al dan Prosedu r (SOP) Sekretariat Daerah;
- l. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan s eca ra periodik yang bertu ju an u n tu k memperbaiki kualitas layanan;
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perumusan kebijakan penyusunan peratu ran peru n dan g-undangan, dokumentasi dan s os ia lis a s i produk hukum serta pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah;
- n. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- o. pengelolaan administrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keuangan, perlen gkapan, kepustakaan dan kearsipan;
- p. pelaksanaan evalu asi dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah s es u a i dengan t u ga s pokoknya melalu i Asisten Administrasi Pemerintahan.
- (1) Bagian Organisasi mempunyai t u ga s pokok melaksanakan penyusunan bahan peru mu san kebijakan pengembangan kinerja, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang peru mu san kebijakan pengembangan kin erja , penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- b. perumusan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- c. penyusunan bahan peru mu san u ra ia n t u ga s dan kewajiban serta fungsi dan tatakerja Perangkat Daerah;
- d. penyusunan pedoman pengembangan kin erja pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah;
- f. pengumpulan bahan dalam rangka pelaksanaan pengembangan kin erja , akuntabilitas kin erja , monitoring dan evalu asi pengembangan kinerja;
- g. pelaksanaan monitoring dan evalu asi penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. penyusunan Laporan Aku ntabilitas Kinerja In stan si Pem erin tah (LAKIP) Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja In s t a n s i Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah;
- i. penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Daerah dan Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Daerah;
- j. penyusunan bahan peru mu san kebijakan di bidang ketatalaksanaan dan penetapan s is t em dan prosedu r t et a p penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangu nan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- l. penyusunan Laporan Umum Tahunan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedu r (SOP) Sekretariat Daerah;
- n. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan s eca ra periodik yang bertu ju an u n tu k memperbaiki kualitas layanan;
- o. pelaksanaan pengelolaan pengaduan di bidang kebijakan pelaksanaan pengembangan kinerja, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- p. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- q. pengelolaan administrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keuangan, perlen gkapan, kepustakaan dan kearsipan;
- r. pelaksanaan evalu asi dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yan g diberikan oleh Sekretaris Daerah s es u a i dengan t u ga s pokoknya melalu i Asisten Administrasi Pemerintahan.
Paragraf 2 Asisten Administrasi Pembangunan
- (1) Asisten Administrasi Pembangunan mempunyai t u ga s pokok mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi di bidang pembangunan, perekonomian, kerja sama dan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian bahan peru mu san kebijakan pelaksanaan pembangunan Daerah;
- b. pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengembangan perekonomian dan usaha daerah;
- c. pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengembangan kerja sama dan penanaman modal;
- d. pembantuan pengkoordinasian Dinas, Badan, Satu an Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelu rahan, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, s erta lembaga la in s es u a i dengan kewenangannya;
- e. pelaksanaan evalu asi dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan
- f. pelaksanaan fu n gsi lain yan g diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.
- (1) Asisten Administrasi Pembangunan mengkoordinasikan :
- a. Bagian Pembangunan;
- b. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah;
- c. Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tu gasnya berkedu du kan di bawah dan bertan ggu n g ja wab kepada Sekretaris Daerah melalu i Asisten Administrasi Pembangunan.
- (1) Bagian Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan peru mu san kebijakan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perumusan kebijakan pelaksanaan administrasi pembangu nan daerah;
- b. pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan administrasi pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan daerah;
- d. pengumpulan bahan dan pengolahan data administrasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan administrasi pembangunan;
- f. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, analisis dan pelaksanaan evaluasi program administrasi pembangunan;
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- h. penyusunan bahan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Stan dar Operasion al dan Prosedu r (SOP) Sekretariat Daerah;
- i. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan s eca ra periodik yang bertu ju an u n tu k memperbaiki kualitas layanan;
- j. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang administrasi pembangunan daerah;
- k. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- l. pengelolaan administrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keuangan, perlen gkapan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. pelaksanaan evalu asi dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah s es u a i dengan t u ga s pokoknya melalu i Asisten Aministrasi Pembangunan.
- (1) Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah mempu nyai tu gas pokok melaksanakan peru mu san kebijakan analisis dan pengembangan potensi perekonomian Daerah, serta pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang peru mu san kebijakan analisis dan pengembangan potensi perekonomian daerah, s erta pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. pelaksanaan analisis kondisi dan perkembangan s it u a s i perekonomian daerah;
- c. penyusunan bahan peru mu san kebijakan pengembangan potensi perekonomian daerah;
- d. penyusunan bahan peru mu san kebijakan fa s ilit a s i program yang berkaitan dengan masalah perekonomian dan u s a h a daerah;
- e. penyusunan bahan peru mu san kebijakan di bidang pengelolaan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- f. pelaksanaan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- h. penyusunan bahan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Stan dar Operasion al dan Prosedu r (SOP) Sekretariat Daerah;
- i. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan s eca ra periodik yang bertu ju an u n tu k memperbaiki kualitas layanan;
- j. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebijakan perekonomian daerah;
- k. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- l. pengelolaan administrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keuangan, perlen gkapan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. pelaksanaan evalu asi dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah s es u a i dengan t u ga s pokoknya melalu i Asisten Administrasi Pembangunan.
- (1) Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan peru mu san kebijakan di bidang kerjasama penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tu gas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kerja sama penyelenggaraan u ru san pemerintahan daerah, serta penanaman modal;
- b. penyusunan bahan peru mu san kebijakan di bidang kerja sama dan penanaman modal;
- c. penyusunan naskah kerjasama;
- d. pelaksanaan fasilitasi pen yu su n an bah an peru m u san kebijakan kerja s a m a antara Pemerintah Daerah dengan lembaga pemerintahan dan/atau lembaga lain, dalam dan luar negeri;
- e. pemantauan, evalu asi dan pengendalian pelaksanaan kerja sama dan penanaman modal;
- f. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data kerja sama dalam dan luar negeri;
- g. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data penanaman modal dalam dan luar negeri;
- h. pelaksanaan identifikasi potensi kerja sam a dan penanaman modal;
- i. pengelolaan data dan sistem in form asi serta evalu asi kegiatan kerja sama dan penanaman modal;
- j. pengkajian, peru mu san dan penyusunan kebijakan t ek n is pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- k. pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- m. penyusunan bahan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Stan dar Operasion al dan Prosedu r (SOP) Sekretariat Daerah;
- n. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan s eca ra periodik yang bertu ju an u n tu k memperbaiki kualitas layanan;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kerja sama daerah dan penanaman modal;
- p. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- q. pengelolaan administrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keuangan, perlen gkapan, kepustakaan dan kearsipan;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tu gas pokoknya melalui Asisten Administrasi Pembangunan.
Paragraf 3 Asisten Administrasi Umum
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 17
- (1) Asisten Administrasi Umum mempunyai t u ga s pokok mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi di bidang hubungan masyarakat, ketatausahaan dan u ru s a n ru m ah t a n gga , serta kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian bahan peru mu san kebijakan pelaksanaan hubungan masyarakat;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan ketatau sahaan dan u ru s a n rumah tangga;
- c. pengkoordinasian bahan peru mu san kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. pembantuan pengkoordinasian Dinas, Badan, Satu an Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelu rahan, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, s erta lembaga la in s es u a i dengan kewenangannya sesuai dengan kewenangannya;
- e. pelaksanaan evalu asi dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 18
- (1) Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan :
- a. Bagian Hubungan Masyarakat;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tu gasnya berkedu du kan di bawah dan bertan ggu n g ja wab kepada Sekretaris Daerah melalu i Asisten Administrasi Umum.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 19
- (1) Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai t u ga s pokok melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan dan keprotokolan.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kehumasan dan keprotokolan;
- b. pengumpulan bahan pemberitaan Daerah dan pelaksanaan kegiatan kehumasan Daerah;
- c. penyampaian in form a s i publik t er k a it pernyataan resmi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
- d. penyusunan naskah sambutan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
- e. pengumpulan u s u l, kritik, s a r a n dan pendapat masyarakat dan/ atau organ isasi kem asyarakatan yan g disam paikan m elalu i media cetak, t elevis i dan radio s ebagai bahan pertimbangan kebijakan;
- f. penyiapan dan pengatu ran penerimaan tamu -tamu Pemerintah Daerah yang berhak menerima pelayanan keprotokolan;
- g. penyampaian informasi kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
- h. pelaksanaan inventarisasi dan doku m en tasi kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, serta pen gelolaan dan pengembangan perpustakaan Sekretariat Daerah;
- i. pengelolaan tanda penghargaan;
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. penyusunan bahan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Stan dar Operasion al dan Prosedu r (SOP) Sekretariat Daerah;
- l. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan s eca ra periodik yang bertu ju an u n tu k memperbaiki kualitas layanan;
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kehumasan, keprotokolan dan pemberitaan Pemerintah Daerah;
- n. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- o. pengelolaan administrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keuangan, perlen gkapan, kepustakaan dan kearsipan;
- p. pelaksanaan evalu asi dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah s es u a i dengan t u ga s pokoknya melalu i Asisten Administrasi Umum.
- (1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatau sahaan dan kepegawaian, ru mah tangga, serta keu an gan dan perlen gkapan Sekretariat Daerah yang menjadi kewenangannya.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang ketatausahaan dan kepegawaian, u ru san ru m ah tan gga, serta keuangan dan perlengkapan Sekretariat Daerah yang menjadi kewenangannya;
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah;
- c. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah;
- d. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digu nakan dalam rangka penyelenggaraan t u ga s pokok dan fu n gs i di lingkungan Sekretariat Daerah;
- e. pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah yang dikuasai oleh Sekretariat Daerah;
- f. pelaksanaan pengendalian dan pendistribu sian s u r a t -surat dinas;
- g. pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data barang di lingkungan Sekretariat Daerah;
- h. penyediaan prasarana dan sarana rapat dinas, apel dan upacara serta kegiatan Walikota dan Wakil Walikota;
- i. pelaksanaan pemeliharaan Wisma Tamu ( Guest House) dan Rumah J abatan Walikota dan Wakil Walikota serta Rumah Dinas Sekretaris Daerah;
- j. pelaksanaan pelayanan sandi dan telekomu nikasi di lin gku n gan Pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan, urusan ru mah tangga dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
- l. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan pendistribu sian perbekalan dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- m. pelaksanaan pengadaan pakaian dinas pegawai negeri sipil dan perlengkapannya;
- n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. penyusunan bahan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) Sekretariat Daerah dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) Sekretariat Daerah;
- p. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan s eca ra periodik yang bertu ju an u n tu k memperbaiki kualitas layanan;
- q. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelaksanaan administrasi u m u m yan g m elipu ti tata u sa h a da n kepega wa ia n , u ru s a n ru m ah t a n gga , s erta keuangan dan perlen gkapan Sekretariat Daerah yang menjadi kewenangannya;
- r. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- s. pengelolaan administrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keuangan, perlen gkapan, kepustakaan dan kearsipan;
- t. pelaksanaan evalu asi dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah s es u a i dengan t u ga s pokoknya melalu i Asisten Administrasi Umum.
- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan peru mu san kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tu gas sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat;
- b. penyusunan bahan peru mu san dan pengkajian kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. penyusunan bahan peru mu san kebijakan pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan;
- d. penyusunan bahan peru mu san kebijakan pelaksanaan bidang s a r a n a dan prasarana keagamaan s erta keru ku n an u m at beragama;
- e. penyiapan bahan dalam rangka pengkoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan s os ia l keagamaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana keagamaan;
- f. penyusunan bahan perumusan kebijakan terhadap pelaksanaan pemberdayaan lembaga keagamaan dan pemberian fa s ilit a s i kegiatan keagamaan dan pendidikan keagamaan;
- g. penyiapan bahan dalam rangka pengkoordinasian penyelenggaraan urusan haji;
- h. penyusunan bahan peru mu san kebijakan pelaksanaan pemberian ijin pendirian tempat ibadah;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan perin gatan hari-h ari besar keagamaan;
- j. penyusunan bahan peru mu san kebijakan pemberdayaan lembaga keagamaan;
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- l. penyusunan bahan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Stan dar Operasion al dan Prosedu r (SOP) Sekretariat Daerah;
- m. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan s eca ra periodik yang bertu ju an u n tu k memperbaiki kualitas layanan;
- n. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat;
- o. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- p. pengelolaan administrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keuangan, perlen gkapan, kepustakaan dan kearsipan;
- q. pelaksanaan evalu asi dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah s es u a i dengan t u ga s pokoknya melalu i Asisten Administrasi Umum.
Bagian Kedua
Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 22
- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kesekretariatan DPRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesekretariatan DPRD;
- b. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- c. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- d. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. penyiapan dan pengatu ran agenda kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- f. penyediaan prasarana dan s a r a n a rapat din a s dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- g. penyelenggaraan ketatau sahaan dan u ru s a n ru m ah t a n gga DPRD;
- h. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- i. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli dan Tim Ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- j. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- k. penyampaian informasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- l. fa s ilit a s i pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditu ju ka n kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- m. pengelolaan pengadu an masyarakat di bidang penyelenggaraan kesekretariatan DPRD;
- n. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i situ s web s ite Pemerintah Kota Malang;
- o. pengelolaan administrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keuangan, kepegawaian, ru m ah t a n gga , perlen gkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas pokoknya.
- (1) Sekretariat DPRD terdiri atas :
- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga;
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tu gasnya berada dibawah dan bertanggu ng jawab kepada Sekretaris DPRD.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 24
- (1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi u m u m yang melipu ti ketatau sahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- b. pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pengatu ran dan penyiapan t em pat dan kelengkapan sidang/rapat;
- e. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- f. pengelolaan barang-barang inventaris kantor;
- g. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- h. pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas pokoknya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 25
- (1) Bagian Keuangan mempunyai t u ga s pokok melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- b. penyusunan dan pelaksanaan Doku men Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- d. pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD;
- e. pengurusan keuangan untuk kegiatan DPRD;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- g. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggu ngjawaban (SPJ ) keuangan;
- h. penyusunan laporan keuangan;
- i. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- j. pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi;
- k. pelaksanaan t u ga s la in yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas dan fungsinya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 26
- (1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai t u ga s pokok melaksanakan kegiatan kehumasan, keprotokolan dan pemberitaan serta hubungan antar lembaga.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan bahan pemberitaan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan;
- b. penyusunan dan penyediaan naskah sambutan pimpinan DPRD;
- c. penyiapan dan pengatu ran pelaksanaan s elu ru h acara yang dilaksanakan di DPRD;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan DPRD;
- e. penyiapan dan pengatu ran penerimaan tamu -tamu DPRD yang berhak menerima pelayanan keprotokolan;
- f. perencanaan kebutuhan Tenaga Ahli dan Tim Ahli;
- g. penyiapan administrasi perekrutan Tenaga Ahli dan Tim Ahli;
- h. penyiapan administrasi pengangkatan Tenaga Ahli dan Tim Ahli;
- i. pemantauan dan menyiapkan laporan Tenaga Ahli dan Tim Ahli;
- j. penyiapan administrasi keu an gan t er k a it dengan t u ga s pokok Tenaga Ahli dan Tim Ahli;
- k. fa s ilit a s i pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditu ju ka n kepada Pimpinan dan Anggota DPRD di bidang pen yelen ggaraan keseketariatan DPRD;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan kepustakaan sekretariat DPRD;
- n. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- o. pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas pokoknya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 27
- (1) Bagian Persidangan dan Peru n dan g-u n dan gan mempunyai tugas pokok penyiapan dan pelaksanaan rapat/ persidangan DPRD serta memfasilitasi penyu su n an dan pem ben tu kan peratu ran peru n dan gundangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ba gia n Pers ida n ga n da n Peru n da n g-u n da n ga n m em pu n ya i fungsi :
- a. penyiapan bahan sidang/rapat DPRD;
- b. penyusunan risalah sidang/rapat DPRD;
- c. penghimpunan seluruh risalah sidang/rapat DPRD;
- d. penyiapan bahan penyu su nan peratu ran peru n dan g-undangan daerah;
- e. penyiapan fasilitasi pen yu su n an peratu ran peru n dan g-undangan daerah yang diajukan oleh eksekutif;
- f. pelaksanaan pengelolaan dokumen;
- g. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- h. pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas pokoknya.
Bagian Ketiga Staf Ahli
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 28
Staf Ah li m em pu n yai tu ga s pokok dan kewajiban memberikan saran, pertimbangan dan analisa kepada Walikota s es u a i dengan pembidangannya.
Bagian Kesatu Sekretariat Daerah
- (1) Stru ktu r Organisasi Sekretariat Daerah s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari 3 (tiga ) Asisten da n 9 (sembilan) Ba gia n serta 27 (dua puluh tujuh) Subbagian, yaitu :
- a. Asisten Administrasi Pemerintahan, mengkoordinasikan :
- 1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
- a) Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
- b) Subbagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
- c) Subbagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan.
- 2) Bagian Hukum, terdiri dari :
- a) Subbagian Produk Hukum Daerah;
- b) Subbagian Dokumentasi dan Sosialisasi;
- c) Subbagian Bantuan Hukum.
- 3) Bagian Organisasi, terdiri dari :
- a) Subbagian Kinerja;
- b) Subbagian Kelembagaan;
- c) Subbagian Ketatalaksanaan.
- b. Asisten Administrasi Pembangunan, mengkoordinasikan :
- 1) Bagian Pembangunan, terdiri dari :
- a) Subbagian Penyusunan Administrasi Pembangunan;
- b) Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan;
- c) Subbagian Monitoring dan Evalu asi Administrasi Pembangunan.
- 2) Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah, terdiri dari :
- a) Subbagian Analisa Perekonomian Daerah;
- b) Subbagian Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah;
- c) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- 3) Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal, terdiri dari :
- a) Subbagian Perencanaan Kerjasama;
- b) Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama;
- c) Subbagian Penanaman Modal.
- c. Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasikan :
- 1) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
- a) Subbagian Pemberitaan;
- b) Subbagian Dokumentasi;
- c) Subbagian Protokol.
- 2) Bagian Umum, terdiri dari :
- a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b) Subbagian Rumah Tangga;
- c) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
- 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
- a) Subbagian Analisa Kesejahteraan Rakyat;
- b) Subbagian Keagamaan;
- c) Subbagian Sarana dan Prasarana.
- (2) Masing-masing Su bbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tu gas pokoknya berkedu du kan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian.
BAB IV - STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 30
Bagan Stru ktu r Organ isasi Sekretariat Daerah sebagaim an a tercan tu m dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 Oktober 2012

Penandatangan: WALIKOTA MALANG, ttd. Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 8 Nopember 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd. Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580415 198403 1 012 LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 5

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, t td. DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan m eru pakan bagian yan g tidak terpisah kan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

## Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## Pasal 31

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 12 (dua belas) Subbagian, yaitu :
- a. Bagian Umum, terdiri dari :
- 1) Subbagian Tata Usaha;
- 2) Subbagian Rumah Tangga;
- 3) Subbagian Perlengkapan.
- b. Bagian Keuangan, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Anggaran;
- 3) Subbagian Pembukuan dan Pelaporan.
- c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Hu bu ngan Antar Lembaga,

terdiri dari :

- 1) Subbagian Pemberitaan dan Pengelolaan Informasi;
- 2) Subbagian Protokol;
- 3) Subbagian Hubungan Antar Lembaga.
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari :
- 1) Subbagian Persidangan dan Risalah;
- 2) Subbagian Perundang-undangan;
- 3) Subbagian Data dan Dokumentasi.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tu gas pokoknya berada di bawah dan bertanggu ng jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tu gas pokoknya berkedu du kan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian.

## Pasal 32

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah s ebagaimana tercantu m dalam lampiran II dan m eru pakan bagian yan g tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga Staf Ahli

## Pasal 33

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- b. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumberdaya Manusia.

## BAB V

## ESELON JABATAN

## Pasal 3 4

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD dan Staf Ahli merupakan ja b a t a n struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.

## BAB VI

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 3 5

- (1) Kelompok J a b a t a n Fungsional dapat dibentu k di Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD atas dasar kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Kelompok J a b a t a n Fungsional diatu r lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 3 6

- (1) Kelompok J abatan Fungsional mempunyai tu gas melaksanakan s ebagian t u ga s Bagian pada Sekretariat Daerah dan/ atau Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian.

- (2) Kelompok J a b a t a n Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), da pa t diba gi ke da la m s u b -s u b kelompok sesu ai den gan kebutuhan dan masing-masing kelompok dipimpin oleh s eoran g Tenaga Fungsional Senior.
- (3) Tenaga Fungsional Senior s ela k u Ketu a Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di lin gku n ga n Sekretariat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggu ng jawab kepada Sekretaris Daerah, sedangkan Kelompok J abatan Fu ngsional di lingku ngan Sekretariat DPRD berkedu du kan di bawah dan bertan ggu n g jawab kepada Sekretaris DPRD.

## Pasal 3 7

- (1) J u m la h Ten a ga Fungsional diten tu kan berdasarkan sifat, jen is da n beban kerja yang ada.
- (2) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaku kan sesu ai dengan ketentuan peraturan perundangan.

## BAB VII

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 3 8

- (1) Sekretaris Daerah dian gkat dan diberh en tikan oleh Gu bern u r atas u s u l Walikota, sesu ai dengan ketentuan peratu ran peru n dan gundangan.
- (2) Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

## Pasal 3 9

- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberh en tikan oleh Walikota den gan persetujuan pimpinan DPRD.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian pada Sekretariat DPRD diangkat dan diberh en tikan oleh Walikota sesu ai den gan keten tu an peraturan perundang-undangan.

## Pasal 40

Staf Ahli dian gkat dan diberh en tikan oleh Walikota, dari Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 41

Kelompok J abatan Fu ngsional pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan sesu ai den gan keten tu an peratu ran perundang-undangan.

## BAB VIII

## TATA KERJA

## Pasal 42

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli dalam melaksanakan tu gas pokok dan fu n gs in ya wajib menerapkan prinsip koordinasi, in tegra s i, dan s in k r on is a s i baik s eca ra vertikal maupun horizontal.

## Pasal 43

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD wajib m elaksanakan sistem pengendalian intern.

## Pasal 44

Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah , Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian bertanggu ng ja wab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petu nju k bagi pelaksanaan t u ga s bawahan, dan bila t er ja d i penyimpangan, mengambil langkahla n gka h yang diperlu kan s es u a i dengan ketentu an peratu ran perundang-undangan.

## Pasal 4 5

Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah , Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Su bbagian wajib m en giku ti dan m em atu h i petu n ju k dan bertanggu ng ja wab kepada atasan masing-masing s erta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## BAB IX

## PEMBIAYAAN

## Pasal 4 6

Biaya yang diperlu kan u n tu k pelaksanaan t u ga s Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ah li dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB X

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 4 7

Penjabaran Tugas Pokok, Fu ngsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli akan diatu r lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 4 8

Semua t u ga s dan fu n gs i yang dilaksanakan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ah li s ebagai akibat dari keten tu an yang diatu r dalam Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 t en t a n g Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nom or 1 Seri D, Tam bah an Lem baran Daerah Kota Malang Nomor 58), masih t et a p dilaksanakan s a m p a i dengan dilantik/ditugaskannya Pejabat sesuai Peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 49

- (1) Walikota dapat mendelegasikan pemrosesan, penerbitan dan pencabutan perijinan yang ada pada tu gas pokok dan fu n gsi pada masing-masing SKPD kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

- (2) Pada saat tu gas pokok dan fu n gsi yan g berkaitan den gan perijin an yang ada pada masing-masing SKPD oleh Walikota s u d a h didelegasikan kepada Badan Pelayanan Perijin a n Terpadu s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka SKPD yang bersangkutan tidak m em pu n yai kewen an gan lagi u n tu k pen erbitan , pencabutan dan/atau penandatangan perijinan tersebut.

## Pasal 50

Dengan berlaku nya Peratu ran Daerah in i, m aka Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar s etia p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu ran Daerah in i den gan pen em patan n ya dalam Lem baran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 Oktober 2012

WALIKOTA MALANG, ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang

pada tanggal 8 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580415 198403 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, t td.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG

## ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI

## I. UMUM

41

Dalam rangka melaksanakan Peratu ran Pemerintah Nomor Tahun 2007 t en t a n g Organisasi Perangkat Daerah, s erta u n tu k meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya gu na dan berhasil gu n a, m aka perlu dilaksan akan pen ataan kelem bagaan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan meru ju k kepada ketentu an peratu ran perundang-undangan dan mempertimbangkan kondisi eksisting serta kebutuhan organisasi.

Pembentukan Badan Pengelola Keu angan dan Aset Daerah (BPKAD) berdampak pada penghapusan fu ngsi Bagian Keu angan dan Bagian Perlen gkapan, pembentukan Dinas Sosial sebagai pemecahan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial berdampak pada pengurangan/ redu ksi sebagian fu n gsi Bagian Kesejah teraan Rakyat, dan pembentukan Kantor Ketahanan Pangan menghapus kelembagaan Subbagian Ketahanan Pangan pada Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, s eh in gga perlu meninjau kembali Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 5 Tah u n 2008 ten tan g Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ah li dengan m em pertim ban gkan kondisi eksisting serta kebutuhan organisasi.

Bentuk penataan kembali terhadap organisasi Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. J u m la h Asisten Sekretaris Daerah adalah 3 (tiga) Asisten , yaitu Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum;

2. Setiap Asisten mengkoordinasikan :
- a. Asisten Administrasi Pemerintahan, mengkoordinasikan :
- 1) Bagian Pemerintahan;
- 2) Bagian Hukum;
- 3) Bagian Organisasi.
- b. Asisten Administrasi Pembangunan, mengkoordinasikan :
- 1) Bagian Pembangunan;
- 2) Bagian Perekonomian;
- 3) Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal.
- c. Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasikan :
- 1) Bagian Hubungan Masyarakat;
- 2) Bagian Umum;
- 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat.
3. Dari pembentukan 9 (sembilan) Bagian dirinci sebagai berikut :
- a. Bagian yang tidak mengalami perubahan, yaitu :
- 1) Bagian Pemerintahan;
- 2) Bagian Pembangunan;
- 3) Bagian Hubungan Masyarakat.
- b. Bagian yang mengalami perubahan, yaitu :
- 1) Bagian Hukum, nomenklatur Subbagian Peratu ran Perundang-undangan diganti menjadi Subbagian Produk Hukum Daerah;
- 2) Bagian Organisasi, nomenklatur Subbagian Analisis Jabatan diganti menjadi Subbagian Kinerja;
- 3) Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, dipecah menjadi Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah, dan Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal;
- 4) Bagian Umum, dimana fu ngsi Tata Usah a dan Kepegawaian digabu n g kedalam 1 (s a t u ) Subbagian, dan dibentu k s u b b a gia n baru yakni Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
- 5) Bagian Kesejahteraan Rakyat, nomenklatur s elu ru h Subbagian beru bah menjadi Subbagian Analisa Kesejahteraan Rakyat, Subbagian Keagamaan dan Subbagian Sarana dan Prasarana Keagamaan.

- c. Bagian yang dihapus, yaitu :
- 1) Bagian Keuangan, fu n gs in ya dialih kan ke dalam fu n gs i Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- 2) Bagian Perlengkapan, fu n gsin ya dialih kan ke dalam fu n gsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

## II. PASAL DEMI PASAL

Unsur staf yang m em ban tu pen yu su n an kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat.

```
Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 Ayat (1) Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas.
```

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.