PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH (berlaku 27 Februari 2001)
Pembukaan
Menimbang :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten Muaro Jambi Retribusi Penjualan Produksi Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan Retribusi Penjualan Produksi Usaha dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi ;
Mengingat
- 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46);
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan UndangUndang. Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW .03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
7. Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah;
8. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Wajib Retribusi dan Wajib Retribusi untuk sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
11. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya dapat di singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil Produksi Usaha Daerah.
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi adalah Penjualan Produksi Usaha Daerah yang meliputi:
- a. Benih tanaman;
- b. Benih/Bibit Ternak;
- c. Benih/Bibit Ikan;
- d. Hasil Produksi Usaha Daerah lainnya;
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah dari pihak swasta murni.
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang membeli hasil Produksi Usaha Daerah.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5
Pasal 5
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 6
## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8
Pasal 8
Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9
Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut ditempat Penjualan Produksi Usaha Daerah
BAB VIII - SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10
Pasal 10
Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX - SURAT PENDAFTARAN Pasal 11
Pasal 11
- (1) Wajib Retribusi mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
PENETAPATAN RETRIBUSI
BAB X - Pasal 12
Pasal 12
- (1) ## BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB X - Pasal 12
Pasal 13
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14
Pasal 14
- (1) Pembayaran Retribusi yang tertuang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi di atur dengan Keputusan Bupati.
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15
Pasal 15
- (1) Pengeluaran surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan /surat /lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang tertuang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
BAB XIV - PENGURANGAN,KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16
Pasal 16
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain, Lembaga Sosial untuk mengansur, kegiatan sosial, bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan Retribusi ditetapakan oleh Bupati.
BAB XV DALUWARSA Pasl 17
- (1) Hak melakukan penagihan Retribusi, daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Daluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apbila :
- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
- b. Ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Diterbitkan SKRDKB dan SKRDKT;
KETENTUAN PIDANA
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Kabupaten diancam hukuman Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 19
- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khususnya sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tertentu;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
6. memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
- d. tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 Februari 2001

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, DTO Z.BACHRI SALEH, SH

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 13 Maret 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, DTO Drs. MUCHTAR MUIS. DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 8 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
## NOMOR 8 TAHUN 2001
## TENTANG
## RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
## I. PENJELASAN UMUM
Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 telah menetapkan perpajakkan daerah sebagai salah satu perwujudan kewajiban warga negara terhadap Pemerintah Kabupaten, dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ditegaskan bahwa pajak daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa pendapatan asli daerah, antara lain pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan Otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur pemungutannya. Walaupun pada hakekatnya Pajak reklame merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. ## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas