PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 27 Tahun 2017 tentang PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (berlaku 1 Juli 2017)
Pembukaan
Mengingat
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan daerah di Kalimantan Tengah, diperlukan partisipasi masyarakat baik yang bersifat materiil maupun non materiil, salah satunya melalui mekanisme sumbangan dari Pihak Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 285 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumbangan dari Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang masuk dalam jenis Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan transparansi penatausahaan sumbangan dari Pihak Ketiga, perlu dilakukan pengaturan pelaksanaan penerimaan dan pengelolaan sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan dan Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20l4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik berupa uang atau dipersamakan dengan uang maupun barang dan/atau jasa.
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang, organisasi dan badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.
7. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Barang adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak.
SUMBER SUMBANGAN, MEKANISME PEMBERIAN DAN PENERIMAAN
BAB II - SUMBER SUMBANGAN, MEKANISME PEMBERIAN DAN PENERIMAAN
Pasal 2
Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersumber:
- a. perorangan; dan/atau
- b. badan usaha.
BAB II - SUMBER SUMBANGAN, MEKANISME PEMBERIAN DAN PENERIMAAN
Pasal 3
- (1) Hasil penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga berupa uang atau yang dipersamakan dengan uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dengan Nomor rekening: 100.001.000005278-7.
- (2) Penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga dianggarkan pada Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan diuraikan ke dalam jenis, objek, dan rincian objek pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan penerimaan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah penerima dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesediaan Pihak Ketiga memberikan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat pernyataan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

- (1) Sumbangan dari Pihak Ketiga berupa barang dan/atau jasa diserahkan kepada Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Setiap penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga, baik berupa uang, barang dan/atau jasa, dibuat Berita Acara Serah Terima Uang/Barang/Jasa antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pihak Ketiga sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III

## BAGI HASIL SUMBANGAN

## Pasal 6

- (1) Khusus penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga yang bersumber dari sektor perkebunan dapat dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di mana Badan Usaha pemberi sumbangan beroperasi.
- (2) Besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. 70% untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- b. 30% untuk kabupaten/kota berdasarkan besaran penerimaan sumbangan masing-masing; dan

- c. dalam hal badan usaha beroperasi di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, maka nilai 30% sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibagi rata antara kabupaten/kota tersebut.
- (3) Besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB IV PEMBIAYAAN

## Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat pengalihan hak atas pemberian sumbangan Pihak Ketiga dibebankan kepada APBD.

## BAB V PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 31 Juli 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 31 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd

MUGENI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, ttd

AGUS RESKINOF NIP. 19601103 199303 1 003

6

## LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2017 TANGGAL 31 JULI 2017

## SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN/KESANGGUPAN MEMBERIKAN SUMBANGAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: ________________

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

:

2. Jabatan :

3. Alamat :

4. Badan Usaha/Organisasi

:

Sebagai wujud partisipasi aktif dan kepedulian terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini menyatakan kesediaan/kesanggupan untuk memberikan partisipasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun ... dengan perincian sebagai berikut: Bentuk sumbangan:

- a. Uang

Dalam bentuk uang disetor pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor Rekening : 100.001.000005278-7 dengan kode rekening ..... sebesar

Rp ........ (dengan huruf : ________________)

- b. Barang / Jasa

Dalam Bentuk Barang/Jasa *) diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berupa:

...

...

...

Demikian Surat Pernyataan Kesediaan/Kesanggupan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Sumbangan ,

(Nama Lengkap / Jabatan)

Keterangan :

Lembar I

Asli untuk Pihak Ketiga (Pemberi Sumbangan);

Lembar II

Untuk Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Lembar III Untuk Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

meterai Rp.6000

Lembar IV

Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota ......

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd

SUGIANTO SABRAN

7

## LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2017 TANGGAL 31 JULI 2017

## BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG/BARANG/JASA *}

NOMOR : ________________

Pada hari ini ... tanggal ..... bulan ...... tahun ...., bertempat di ...

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU (Pemberi Sumbangan)

- 2.

- Nama :

NIP

:

Jabatan

:

Alamat

:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubernur Kalimantan Tengah Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Penerima Sumbangan)

Sebagai wujud partisipasi aktif dan kepedulian terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan:

- a. uang sebesar Rp .....

- b. barang/jasa*) berupa: ________________

kepada PIHAK KEDUA sebagai hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengelola dan memanfaatkan uang/barang/jasa*) tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima uang/barang/jasa*) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Nama Lengkap Pangkat... NIP...

Nama Lengkap Jabatan

Saksi- Saksi:

1. Dari PIHAK KESATU ...

2. Dari PIHAK KEDUA ...

*) Coret yang tidakperlu

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd

SUGIANTO SABRAN