PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 13 Tahun 2011 tentang ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI MADIUN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,
(2)
- a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelembagaan di Pemerintahan Kabupaten Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E );
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan
Dengan persetujuan bersama BUPATI MADIUN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN.
B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Madiun.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Madiun.
Menetapkan
:
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Madiun.
14. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Madiun.
15. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Madiun.
16. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun dalam wilayah kerja Kecamatan.
17. Unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat.
18. Unsur perencanaan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
19. Rumah Sakit Umum Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
20. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
21. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjang tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliannya dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
PERANGKAT DAERAH
BAB II - PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah Kabupaten Madiun terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah, yang terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
4. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
6. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi;
7. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
8. Dinas Peternakan dan Perikanan;
9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata;
13. Dinas Pendapatan;
- d. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari:
1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
8. Badan Ketahanan Pangan;
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Kantor Lingkungan Hidup;
11. Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan;
12. Rumah Sakit Umum Daerah;
- e. Kecamatan; dan
- f. Kelurahan.
BAB II - PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III

## SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pertama

## Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

## Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Susunan Organisasi

## Bagian Kedua Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah , terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah membawahkan 3 (tiga) Asisten Sekretariat Daerah dan masing-masing dipimpin oleh Asisten , yang terdiri dari:
1. Asisten Pemerintahan;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. Asisten Administrasi Umum;
- b. Masing-masing Asisten Sekretariat Daerah membawahkan BagianBagian, terdiri dari:
1. Asisten Pemerintahan membawahkan 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, yang terdiri dari:
- a) Bagian Administrasi Pemerintahan;
- b) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- c) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, yang terdiri dari:
- a) Bagian Administrasi Pembangunan;
- b) Bagian Perekonomian;
- c) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
3. Asisten Administrasi Umum membawahkan 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, yang terdiri dari:
- a) Bagian Organisasi;
- b) Bagian Hukum;
- c) Bagian Umum;

- c. Bagian-Bagian pada Asisten Sekretariat Daerah membawahkan Sub Bagian-Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, terdiri dari:
1. Bagian Administrasi Pemerintahan membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
- b) Sub Bagian Kerjasama Daerah;
- c) Sub Bagian Pertanahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
- b) Sub Bagian Bina Kemasyarakatan;
- c) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga;
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi;
- b) Sub Bagian Pelayanan Informasi dan Publikasi;
- c) Sub Bagian Protokol;
4. Bagian Administrasi Pembangunan membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program;
- b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi;
- c) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan;
5. Bagian Perekonomian membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Perekonomian Perusahaan;
- b) Sub Bagian Perekonomian Rakyat;
- c) Sub Bagian Penanaman Modal;
6. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Sumber Daya Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
- b) Sub Bagian Sumber Daya Peternakan dan Perikanan;
- c) Sub Bagian Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan;
7. Bagian Organisasi membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Kelembagaan;
- b) Sub Bagian Tatalaksana;
- c) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan dan Aparatur;
8. Bagian Hukum membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Perundang-undangan;
- b) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
- c) Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum;
9. Bagian Umum membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Rumah Tangga;
- b) Sub Bagian Pembiayaan;
- c) Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi.

## BAB IV

## SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Bagian Pertama

## Kedudukan, Tugas dan Fungsi

## Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

## Bagian Kedua

## Susunan Organisasi

## Pasal 7

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD membawahkan 4 (empat) Bagian dan masingmasing Bagian dipimpin oleh 1 (satu) Kepala Bagian, yang terdiri dari:
1. Bagian Umum;
2. Bagian Persidangan;
3. Bagian Perundang-undangan;
4. Bagian Keuangan.
- b. Bagian-Bagian membawahkan Sub Bagian-Sub Bagian dan masingmasing Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, yang terdiri dari:
1. Bagian Umum membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
- c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Perlengkapan;

2. Bagian Persidangan membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Rapat dan Risalah;
- b) Sub Bagian Layanan Aspirasi Masyarakat;
- c) Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD;
3. Bagian Perundang-undangan membawahkan 3 Sub Bagian, yang terdiri dari :
6. (tiga)
- a) Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b) Sub Bagian Publikasi;
- c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
4. Bagian Keuangan membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Anggaran;
- b) Sub Bagian Pembayaran;
- c) Sub Bagian Verifikasi.

## BAB V DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN

## Paragraf 1

## Kedudukan, Tugas dan Fungsi

## Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Susunan Organisasi

## Pasal 9

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, yaitu:

- a. Dinas Pendidikan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 5 (lima) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
1. Bidang Ketenagaan;
2. Bidang Pendidikan TK dan SD;
3. Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK;
4. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;
5. Bidang Kebudayaan;
- d. Bidang-Bidang pada Dinas Pendidikan membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Ketenagaan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Pendidik TK dan SD;
- b) Seksi Pendidik SMP, SMA dan SMK;
- c) Seksi Pendidik Non Formal, Informal dan Tenaga Administrasi;
2. Bidang Pendidikan TK dan SD membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Kurikulum;
- b) Seksi Kesiswaan;
- c) Seksi Sarana Prasarana;
3. Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Pembelajaran;
- b) Seksi Kesiswaan;
- c) Seksi Sarana Prasarana;
4. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b) Seksi Pendidikan Kesetaraan;
- c) Seksi Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Kursus dan Kelembagaan;

5. Bidang Kebudayaan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Pengembangan Seni Budaya;
- b) Seksi Sejarah, Nilai Tradisi dan Purbakala;
- c) Seksi Pembinaan Kebudayaan dan Bahasa.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua

## DINAS KESEHATAN

## Paragraf 1

## Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

## Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Susunan Organisasi

## Pasal 11

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan yaitu:

- a. Dinas Kesehatan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;

- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Pencegahan Penyakit Dan Upaya Kesehatan;
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
3. Bidang Kesehatan Masyarakat;
4. Bidang Kesehatan Keluarga;
- d. Bidang-Bidang pada Dinas Kesehatan membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Pencegahan Penyakit dan Upaya Kesehatan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- b) Seksi Pengamatan Penyakit;
- c) Seksi Penyehatan Lingkungan;
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Pengendalian;
- b) Seksi Mobilisasi Dana Masyarakat;
- c) Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
- b) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan;
- c) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
4. Bidang Kesehatan Keluarga membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Kesehatan Ibu, Balita dan Kesehatan Reproduksi;
- b) Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut;
- c) Seksi Gizi.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Ketiga

## DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA Paragraf 1

## Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

## Pasal 12

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perumahan, bidang tata

ruang dan sebagian dari bidang Pekerjaan Umum meliputi sub bidang bina marga, perkotaan perdesaan, air minum, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan dan jasa konstruksi yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan, bidang tata ruang dan sebagian dari bidang pekerjaan umum meliputi sub bidang bina marga, perkotaan perdesaan, air minum, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan dan jasa konstruksi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Susunan Organisasi

## Pasal 13

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, yaitu:

- a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, dan 4 (empat) Bidang.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
1. Bidang Jalan dan Jembatan;
2. Bidang Tata Ruang dan Bangunan;

3. Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan;
4. Bidang Peralatan dan Pengujian;
- d. Bidang - Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Jalan dan Jembatan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Perencanaan;
- b) Seksi Pelaksanaan;
- c) Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan;
2. Bidang Tata Ruang dan Bangunan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Tata Ruang dan Pengaturan;
- b) Seksi Tata Bangunan;
- c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
3. Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Perumahan;
- b) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Kawasan;
- c) Seksi Penataan Infrastruktur dan Pematusan;
4. Bidang Peralatan dan Pengujian membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Peralatan;
- b) Seksi Pengujian;
- c) Seksi Perbengkelan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Keempat

## DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

## Paragraf 1

## Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

## Pasal 14

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di sebagian bidang pekerjaan umum pada sub bidang pengairan / sumber daya air dan bidang energi sumber daya mineral yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di sebagian bidang pekerjaan umum pada sub bidang pengairan / sumber daya air dan bidang energi sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum Pengairan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 15

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, yaitu:

- a. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan.
- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi;
2. Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
3. Bidang Bina Manfaat;
4. Bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- d. Bidang-Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Sumber Daya Air Dan Irigasi membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Perencanaan Teknis;
- b) Seksi Sumber Daya Air;
- c) Seksi Jaringan Irigasi;

2. Bidang Operasi dan Pemeliharaan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Operasi;
- b) Seksi Pemeliharaan;
- c) Seksi Data;
3. Bidang Bina Manfaat membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Irigasi Pedesaan dan Kelembagaan;
- b) Seksi Pembinaan dan Kemitraan;
- c) Seksi Irigasi Sumur Pompa Dalam;
4. Bidang Energi Sumber Daya Mineral membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Geologi dan Penataan Wilayah Pertambangan;
- b) Seksi Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Pemanfaatan Energi;
- c) Seksi Air Tanah.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kelima DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Paragraf 1

## Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

## Pasal 16

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di sebagian bidang pekerjaan umum pada sub bidang persampahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di sebagian bidang pekerjaan umum pada sub bidang persampahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Susunan Organisasi

## Pasal 17

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yaitu:

- a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
1. Bidang Kebersihan;
2. Bidang Pertamanan;
3. Bidang Peralatan dan Perbekalan;
- d. Bidang-Bidang pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Kebersihan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
- b) Seksi Penanggulangan Limbah dan Pemusnahan Sampah;
- c) Seksi Angkutan dan Pemanfaatan Sampah;
2. Bidang Pertamanan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Taman;
- b) Seksi Penerangan Jalan Umum;
- c) Seksi Makam dan Bangunan Monumen;
3. Bidang Peralatan dan Perbekalan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Peralatan;
- b) Seksi Perbekalan;
- c) Seksi Perbengkelan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Keenam

## DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI Paragraf 1

## Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

## Pasal 18

- (1) Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, serta bidang komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, serta bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

## Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi yaitu:

- a. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 4 ( empat) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;

- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
1. Bidang Lalu Lintas;
2. Bidang Angkutan;
3. Bidang Sarana dan Prasarana;
4. Bidang Informatika dan Komunikasi;
- d. Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Lalu Lintas membawahkan 2 (dua) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- b) Seksi Bimbingan, Keselamatan dan Ketertiban;
2. Bidang Angkutan membawahkan 2 (dua) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Angkutan Orang;
- b) Seksi Angkutan Barang dan Khusus;
3. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan 2 (dua) Seksi, yang terdiri dari:
14. a). Seksi Terminal;
- b. Seksi Perparkiran;
4. Bidang Informatika dan Komunikasi membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a. Seksi Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Komunikasi;
- b. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Informatika;
- c. Seksi Sarana Informasi.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Ketujuh

## DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Paragraf 1

## Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

## Pasal 20

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian meliputi sub bidang tanaman pangan dan hortikultura yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian meliputi sub bidang tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Susunan Organisasi

## Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, yaitu:

- a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
1. Bidang Produksi Pertanian;
2. Bidang Usaha Pertanian;
3. Bidang Teknik;
- d. Bidang-Bidang pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Produksi Pertanian membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Budidaya;
- b) Seksi Pembenihan dan Pembibitan;
- c) Seksi Penyiapan Teknologi Produksi;

2. Bidang Usaha Pertanian membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya;
- b) Seksi Agribisnis dan Informasi Pasar;
- c) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
3. Bidang Teknik membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b) Seksi Alat dan Mesin Pertanian;
- c) Seksi Irigasi Tingkat Usaha Tani dan Rehabilitasi Lahan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedelapan

## DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Paragraf 1

## Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

## Pasal 22

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perikanan darat, dan sebagian bidang pertanian meliputi sub bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perikanan darat, dan sebagian bidang pertanian meliputi sub bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 23

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, yaitu:

- a. Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang;

- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Peternakan;
2. Bidang Perikanan;
3. Bidang Kesehatan Hewan;
4. Bidang Agribisnis;
- d. Bidang-Bidang pada Dinas Peternakan Dan Perikanan membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Peternakan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Kawasan dan Pembibitan;
- b) Seksi Pakan dan Teknologi;
- c) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
2. Bidang Perikanan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Budidaya Perikanan;
- b) Seksi Sumber Daya Ikan dan Lingkungan;
- c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
3. Bidang Kesehatan Hewan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Pelayanan Medik dan Laboratorium;
- b) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- c) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Bidang Agribisnis membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan;
- b) Seksi Pelayanan, Keahlian, Informasi dan Perijinan;
- c) Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kesembilan

## DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

## Pasal 24

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan dan sebagian bidang pertanian pada sub bidang perkebunan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan dan sebagian bidang pertanian pada sub bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Susunan Organisasi

## Pasal 25

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, yaitu:

- a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Kehutanan;
2. Bidang Perkebunan;
3. Bidang Usaha dan Produksi;
4. Bidang Pengembangan;

- d. Bidang-Bidang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Kehutanan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pengembangan Hutan Rakyat;
- b) Seksi Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam;
- c) Seksi Penatausahaan Hutan;
2. Bidang Perkebunan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Rehabilitasi, Diversifikasi Lahan dan Infra Struktur;
- b) Seksi Perlindungan Tanaman;
- c) Seksi Penatausahaan Perkebunan;
3. Bidang Usaha dan Produksi membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Bahan Tanam;
- b) Seksi Hasil Hutan dan Perkebunan;
- c) Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran;
4. Bidang Pengembangan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Alat dan Mesin;
- b) Seksi Pemantapan Lahan;
- c) Seksi Pemanfaatan Lahan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kesepuluh

## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## Paragraf 1

## Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

## Pasal 26

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Susunan Organisasi

## Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Pendaftaran Penduduk;
2. Bidang Pencatatan Sipil;
3. Bidang Informasi dan Administrasi Kependudukan;
- d. Bidang-Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Pendaftaran Penduduk membawahkan 2 (dua) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- b) Seksi Perpindahan Pen