PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 87 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN Bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku 30 September 2000)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN
:
:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman.
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan lembaran negara Nomor 3889);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada departemen Kehakiman (Lembaran negara RI Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4005);
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN
Pasal 5
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
Pasal 13
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan lembaran negara Nomor 3889);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada departemen Kehakiman (Lembaran negara RI Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4005);
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN
Pasal I
Mengubah
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Angka I Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan lembaran negara Nomor 3837), dengan menambah 3 (tiga) jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditempatkan dalam urutan angka 10, angka 11, dan angka 12, sehingga Lampiran Angka I Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

| | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| I. | Pelayanan Jasa Hukum | | |
| 1. | Biaya yang berkaitan dengan hukum : a. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan | per akta | Rp.200.000,- |
| | b. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perkumpulan | per akta | Rp.100.000,- |
| 2. | Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau penambahan nama keluarga. | per orang | Rp.150.000,- |

3. Biaya yang berkaitan dengan notariat:


| | a. Pengangkatan Notaris. b. Pengangkatan Notaris Pindahan. | a. Pengangkatan Notaris. b. Pengangkatan Notaris Pindahan. | per orang per orang | Rp.200.000,- Rp.200.000,- 4. Legalisasi,... |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4. | Legalisasi, yaitu melegalisasi tanda-tanda yang tercantum dalam dokumen | Legalisasi, yaitu melegalisasi tanda-tanda yang tercantum dalam dokumen | p/dokumen | Rp. 5.000,- |
| 5. | Pembuatan surat keterangan surat wasiat | Pembuatan surat keterangan surat wasiat | per wasiat | Rp. 50.000,- |
| 6. | Biaya yang berkaitan dengan sidik jari a. | Sidik jari dari pengiriman instansi-instansi. | per orang | Rp.1.000,- |
| | b. | Pengambilan sidik jari dengan peralatan dari daktiloskopi | per orang | Rp. 5.000,- |
| | c. | Permintaan sidik jari insi- dentil. | per orang | Rp. 50.000,- |
| 7. | Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan perkawinan wanita WNA dengan WNI. | Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan perkawinan wanita WNA dengan WNI. | p/dokumen | Rp. 50.000,- |
| 8. | Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan RI. | Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan RI. | p/pemohon | Rp.100.000,- |
| 9. | Uang pewarganegaraan/naturalisasi | Uang pewarganegaraan/naturalisasi | p/pemohon | 25% dari penghasilan rata2 per- bulan dalam SPPT tahun terakhir. |
| 10. | Biaya a. | Pendaftaran Jaminan Fidusia: untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah) untuk nilai penjaminan diatas | per akta | Rp. 25.000,- |
| | b. | Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) | per akta | Rp. 50.000,- |
| 11. | Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat jaminan Fidusia. | Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat jaminan Fidusia. | p/permohonan | Rp. 10.000,- |
| 12. | Biaya permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang | Biaya permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang | | |


- a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah).

per akta

Rp. 25.000,-


- b. untuk nilai penjamin diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

per akta

Rp. 50.000,-

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 September 2000 a.n.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 September 2000 Pj.SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MARSILLAM SIMANDJUNTAK