Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l95O Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. 5. Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2O03 tentang Keuangan - Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol0 tentang Geralan Pramuka (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2}ll tentang Pengesahan Convention On T?re Rights of persons With disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak penyandang Disabilitas), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251); 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tanbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyusunal dan penerapan Standar pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585): 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Bel4jar (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor I94, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O l0 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20lO,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar pengawas Sekotah / Madrasah; 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2OO7 terrtall,g Standar Kepala Sekolah/ Madrasah; 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1g Tahun 2O07 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan; 23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5O Tahun 2OO7 tentang Standar pengelolaan pendidikan Oleh Pemerintah, Pemerintah propinsi, pemerintah Kabupaten/Kota; 24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan; 25. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 7O Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusil Bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa: 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah; 27. Peraturan Daerah Kabupaten I\:lungagung Nomor 3 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggara:rn Pendidikan (l,embaran Daerah Kabupaten Thlungagung Tahun 2010 Nomor 04 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Thlungagung Nomor 23 Tahun 2Dll (Lcmbaran Daerah Kabupaten T\.rlungagung Tahun 2012 Nomor O6 Seri E); Dengan Persetuj uan Bersama, DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BT'PATI TULTIf GAGT'ITG PROVII{SI .'AWA TIUT'R
PERATT'RAIT DAERAII KABI'PATEIS TULUI| GAGT'If G IfouoR 12 TAHUI| 2016
TENTAI{G
PERI'BAIIAIT XEDUA ATAS PTRATT'RAIs DAERAII NOMOR 3 TAIII'N 2O1O TEI{TAIYG PTIf GTI.OLAAI{ DAIT PEIIYELETGGARAAIT PEI{DIDIKAI{
DENGAN RAHIUAT TUIIAIT YANG MAIIA ESA
BT'PATI TULT'I| GAGT'trG,
- a. bahwa hakekat pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merupakan kew4iiban Pemerintah Daerah Tulungagung dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin akses seluruh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran secara adil dan merata;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu ditetapkan dalam peraturan daerah;
- l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l95O Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4.
5. Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2O03 tentang Keuangan
- Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol0 tentang Geralan Pramuka (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2}ll tentang Pengesahan Convention On T?re Rights of persons With disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak penyandang Disabilitas), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tanbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyusunal dan penerapan Standar pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Bel4jar (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor I94, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O l0 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20lO,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar pengawas Sekotah / Madrasah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2OO7 terrtall,g Standar Kepala Sekolah/ Madrasah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1g Tahun 2O07 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5O Tahun 2OO7 tentang Standar pengelolaan pendidikan Oleh Pemerintah, Pemerintah propinsi, pemerintah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 7O Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusil Bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa:
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten I\:lungagung Nomor 3 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggara:rn Pendidikan (l,embaran Daerah Kabupaten Thlungagung Tahun 2010 Nomor 04 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Thlungagung Nomor 23 Tahun 2Dll (Lcmbaran Daerah Kabupaten T\.rlungagung Tahun 2012 Nomor O6 Seri E);
Dengan Persetuj uan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan
BUPATI TULUNGAGUNG
MEMUTUSI(AN:
MenetapKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2O1O TENTANG PENGELOLAAN DAN PEI{YELENGGARAAN PENDIDIKAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2O1O Nomor O4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 23 Tahun 2OlI (kmbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2012 Nomor O6 Seri E), diubah sebagai
- berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 (empat) diubah, dan angka 12, angka 16, angka 28, ang]&lt;a 29, angka 30 dan angka 31 dihapus, serta diantara angka 46 dan angka 47 disisipkan I angka yakni 46A, dan diantara ang)&lt;a 49 dan angka 50 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 49A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten T\rlungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ttrlungagung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten T\rlungagung.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten T\rlungagung. 5
6. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 6.
5
7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan
Pasal 5
- Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan yang diatur dalam meliputi; dan Penyelenggaraan Peraturan Daerah ini
- a. Pendidikan Anak Usia Dini: dan
- b. Pendidikan Dasar.
- c. dihapus.
Pasal 7
- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah wqjib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat sampai dengan pendidikan dasar.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan dasar yang menjadi kewenangannya.
- (4) Pemerintah Daerah wajib membiayai pendidikan hingga jenjang pendidikan dasar.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan program akselerasi bag peserta didik yang mempunyai kemampuan lebih.
- (6) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi anak didik yang lemah lisik, mental dan ekonomi untuk memberikan pendidikan khusus.
- (7) Pelaksanaan kewajiban pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41 dibiayai Aari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
Pasal 9
- (1) Peserta didik meliputi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (2) Warga Negara Asing yang sebageimsn6 dimaksud Pada ketentuan yang berlaku. menjadi peserta didik ayat (1) diatur sesuar
- (3) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak :
- b. mendapat pelayanan sesuai dengan bakat, minat,
- a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya;
- c. mendapatkan biaya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
- d. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, dan/atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- f. mendapat layanan pendidikan sejak usia dini.
- (4) Setiap peserta didik berkewajiban untuk:
- b. dihapus;
- a. mengikuti program pendidikan dan pembelajaran yang diselenggarakan oleh tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan ;
- c. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- b. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- d. menghormati tenage pendidik dan tenaga kependidikan;
16. Dihapus. (s)
17. Bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar wajib mengikuti kegiatan baca dan tulis kitab suci agamanya masing*masing. (6)
Pasal 12
- (l) Setiap satuan pendidikan berhak :
- mendapatkan alokasi anggaran pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerahl a
- memperoleh kecukupan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan secara bertahap; b.
- dihapus. C.
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban :
- menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS); a.
- menyusun Rencana Kela Sekolah (RKS); b.
- melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ; c.
- d. melaksanakan dan mengembangkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan;
- f. melaporkan hasil belajar setiap tahun kepada dinas / lembaga terkait;
- e. menyediakan guru agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik;
- g. melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- h. menetapkan kebijakan satuan pendidikan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyaralat;dan
- i. menyusun, ft€nsosialisasikan dan mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).
- (3) Tata ca-ra penyusunan, penetapan, sosialisasi dan pertanggungiawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 31
9. yakni Pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) Satuan Pendidikan Dasar khusus SMP Negeri dan swasta hanya dibenarkan menerima Peserta Didik Baru kelas 7 (tujuh) setiap tahun ajaran baru paling banyak 9 (sembilan) Rombel.
- (2) Setiap Rombel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibenarkan diisi paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik Baru.
Pasal 32
8. Judul BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
KERJASAMA AKADEMIK DENGAN LUAR NEGERI
BAB IX - KERJASAMA AKADEMIK DENGAN LUAR NEGERI
Pasal 72
10. Judul BAB XVI diubah sehingga BAB XVI berbunyi sebagai berikut:
TANGGUNG JAWAB DAN SUMBER PENDANAAN
Bagran Kesatu
Tanggung Jawab
BAB XVI - TANGGUNG JAWAB DAN SUMBER PENDANAAN
Pasal 109
- (1) Penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan ditentukan
BAB XVI - TANGGUNG JAWAB DAN SUMBER PENDANAAN
Pasal 110
- (1) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta dapat bersumber dari peran serta masyarakat.
- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bersumber dari masyarakat, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Dana pendidikan dialokasikan minimal 2Oo/o dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Dihapus.
12. Diantara Pasal l2l dan Pasal 122 disisipkan I (satu) pasal yakni Pasal 121A yang berbunyi sebagai berikut :
BAB XVI - TANGGUNG JAWAB DAN SUMBER PENDANAAN
Pasal 121
12. Diantara Pasal l2l dan Pasal 122 disisipkan I (satu) pasal yakni Pasal 121A yang berbunyi sebagai berikut :
BAB XVI - TANGGUNG JAWAB DAN SUMBER PENDANAAN
Pasal 122
- Orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pelayanan
kepemerintahan.
BAB XVI - TANGGUNG JAWAB DAN SUMBER PENDANAAN
Pasal 124
Pasal II
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 3 Tahun 2OlO Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 04 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tlrlungagung Nomor 23 Tahun 2011 (kmbaran Daerah Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2012 Nomor 06 Seri E) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. a
- b. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung. Ditetapkandi Tulungagung pada tanggal 16 Mei 2016 BLPAT{ TULUITGAGTTNG, MULYO SYAHR

Penetapan: Diundangkan di Tulungagung pada 24 Oktober 2016 DAERAH SEKRETARIS ## Ir. IIfDRA FAUZI. tt Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1006 kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 14 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 14412l2016 ## PENJELITSAIT ## ATAS ## PERATT'RAIY DATRAII KABI'PATEI{ TT'LUI{GAGUITG IfoiloR 12 TAHtnt 2016 TENTAITG ## PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATI'RAT DAERATI IfOMOR 3 TAHT'I{ 2O1O TEI{TAITG PENGELOLAAI{ DAI| PEIIYELEI|GGARAAIT PEIfDIDIKAIf ## TIMUM I Sebagaimana telah diamanatftan dalam UUD 1945 pada pasal 31 dinyatakan bahwa : (1) Setiap Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap Warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; serta (3) Pemerintah mengusahalan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa". Bahwa berkaitan dengan dasar pendidikan disebutkan sebagai berikut, "Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' (Pasal 2 UU Sisdiknas). Bahwa rumusan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dinyatakan sebagai berikut, "Pendidikan nasional berfungsi mengembankan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yag bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Pasal 3 UU Sisdiknas. Keberadaan RSBI dan SBI bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, maka dengan putusan Majelis MK Nomor S/PUU- X/2O12, membatalkan Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi dasar keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI). Konsekwensi dari putusan itu, semua sekolah yang berlabel RSBI/SBI harus dinyatakan bubar. Maka Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan harus disesuaikan. ## PASAL DEIUI PASAL II Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas.