UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PERATURAN PENAGIHAN PENGHASILAN LEBIH KEPADA NEGARA (berlaku 26 Mei 1954)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa perlu untuk mengadakan Undang-undang guna menagih penghasilan lebih dari pada importer dan/atau para pabrikan yang terhutang kepada Negara;
Mengingat
: pasal-pasal 89 dan 117 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN PENAGIHAN PENGHASILAN LEBIH YANG TERHUTANG KEPADA NEGARA.
Pasal 1
Umum.
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:
ke-1 Penghasilan lebih yang terhutang: jumlah yang terhutang kepada Negara
Pasal 2
Surat ketetapan.
- (1) Untuk setiap yang berhutang, maka penghasilan lebih ditambah dengan bunga yang terhutang menurut Undang-undang, dapat ditetapkan oleh panitia dalam suatu surat ketetapan.
- (2) Apabila penghasilan lebih terhutang oleh perseroan firma atau perseroan komanditer, maka surat ketetapan termaksud dalam ayat pertama ditetapkan atas nama perseroan.
Pasal 3
Panitia pertimbangan.
- (1) Panitia pertimbangan terdiri dari lima orang anggota, termasuk ketua.
- (2) Tempat kedudukan panitia adalah Jakarta.
- (3) Ketua, ketua pengganti, anggota dan anggota pengganti diangkat oleh Menteri Keuangan setelah bermusyaqarah dengan Menteri Perekonomian.
- (4) Ketua, ketua pengganti, anggota dan anggota pengganti terdiri semata-mata dari pegawai Kementerian Keuangan dan Perekonomian.
Pasal 4
Sumpah.
- (1) Ketua, ketua pengganti, anggota dan anggota pengganti mengangkat sumpah kehadapan pegawai tinggi, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, sebagai berikut:
2. "Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya sebagai... dari Panitia Pertimbangan akan bekerja dengan jujur, saksama dan adil bahwa saya akan merahasiakan apa yang harus diraha-siakan".
- (2) Tentang pengangkatan sumpah (janji) itu dibuat berita acara.
Pasal 5
- (1) Untuk mengambil keputusan tentang menetapkan surat ketetapan diharuskan hasil panitia selengkapnya, termasuk ketua.
- (2) Keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Apabila suara sama banyaknya maka suara ketua memutuskan.
- (4) Menteri Keuangan dapat memberikan uang hadir kepada ketua, ketua pengganti, anggota dan anggota pengganti.
Pasal 6
Kohir.
- (1) Surat ketetapan itu disusun dan diberikan nomor per inspeksi dan simuat dalam kohir.
- (2) Ketua panitia menetapkan kohir.
- (3) Surat isian untuk kohir ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak di Jakarta.
Pasal 7
Oleh ketua panitia kohir dikirim, segera setelah kohir itu ditetapkannya, kepada inspektur yang bersangkutan.
Pasal 8
- (1) Secepat mungkin setelah Kohir diterima, inspektur yang bersangkutan memberitahukan kepada yang berhutang ketetapan atas namanya dengan mengeluarkan surat ketetapan.
- (2) Hari pengeluaran surat ketetapan dicatat baik atas kohir maupun atas surat ketetapan.
- (3) Surat isian untuk surat ketetapan ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak di Jakarta.
Pasal 9
Tanggung jawab.
- (1) Jumlah ketetapan terhutang oleh orang yang namanya tercatat dalam kohir.
- (2) Ketetapan atas nama perseroan firrna atau perseroan komanditer yang terbagi atau tidak terbagi dalam sero adalah terhutang oleh persero pengurus sebagai yang berhutang tanggung renteng.
- (3) Meskipun demikian ketetapan dan jumlah yang salah, yang baru diketahui sesudah kohir ditetapkan, dapat diubah oleh inspektur
Pasal 10
- (1) Apabila jumlah ketetapan terhutang oleh suatu badan hukum maka pengurus serta wakilnya tanggung renteng terhadap ketetapan yang dikenakan untuk badan hukum yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pembubaran atau dalam keadaan penglaksanaan pembayaran maka juga mereka yang diwajibkan menglaksanakan pembayaran itu tanggung renteng.
- (3) Tanggung jawab tersebut dalam ayat 1 dan 2 berakhir, apabila yang menanggung jawab tersebut jika ditagih dapat menyatakan kepada Kepala Jawatan Pajak, bahwa mereka menurut kedudukannya sebagai tersebut diatas tidak mungkin melakukan pembayaran.
- (4) Yang dimaksud dengan pengurus, wakil dan penglaksana pembayaran yang tersebut pada ayat 1 dan 2, juga setiap orang yang diangkat atau berbuat untuk itu pada atau sesudah tanggal berlakunya Undang-undang ini, juga dalam hal apabila ia sesudah saat itu telah berhenti, memberikan tanggung jawab atau telah dibebaskan dari tanggung jawab.
Pasal 11
Penagihan.
- (1) Jumlah ketetapan yang besarnya kurang dari Rp. 25.000.-ditagih sekaligus pada tanggal satu dari bulan berikut dari tanggal surat ketetapan.
- (2) Junlah ketetapan yang besarnya lebih dari Rp. 25.000.-ditagih dalam sebanyak-banyaknya 24 angsuran bulanan yang sama, sekurang-kurangnya menurut jumlah dalam daftar tersebut dibawah ini untuk tiap ketetapan yang bersangkutan:
Jumlah ketetapan
Angsuran minimum
Rp.25.000.-atau lebih tetapi kurang dari Rp. 100.000.
Rp.25.000.-
Rp.100.000.-atau lebih tetapi kurang dari Rp.250.000. Rp.35.000.-
Rp.250.000.-atau lebih tetapi kurang dari Rp.500.000.
Rp.50.000.-
Rp. 500.000.-dan lebih
Rp.75.000 -
Angsuran pertama dapat ditagih pada tanggal satu dari bulan berikut dari tanggal surat ketetapan; angsuran berikutnya pada tanggal satu dari bulan berikut dari hari pembayaran sebelumnya.
Pasal 12
Tegoran.
- (1) Apabila yang berhutang lalai dalam melunaskan hutang sebe-lum atau pada hari pembayaran, maka inspektur mengirimkan surat pegoran supaya dalam waktu sepuluh hari melunaskan hutangnya disertai pamberitahuan, bahwa jika tidak, surat paksa dikeluarkan.
- (2) Untuk tegoran itu yang berhutang harus membayar Rp. 2,50.
Pasal 13
Jumlah ketetapan yang dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus.
Dengan tidak mengurangi apa yang tersebut pada pasal 11 ayat 1 ketetapan dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus:
- 1e. apabila yang berhutang meninggalkan Indonesia atau untuk itu telah menyatakan maksudnya;
- 2e. apabila belum lagi dilunaskan sejumlah yang lebih besar dari dua angsuran yang telah dapat ditagih;
- 3e. apabila yang berhutang dinyatakan pailit, begitupun dalan hal disita barang bergerak atau barang tetap oleh pihak Negara atau dalam hal penjualan barang itu disebabkan penyitaan atas nama pihak ketiga.
Pasal 14
- (1) Kas Negara mempunyal hak utama untuk jumlah ketetapan atas semua barang dari yang berhutang, juga atas barang kepunyaan mereka, yang menurut pasal 9 ayat 2 dan pasal 10 ayat 1 dan 2 tanggung rentang atas ketetapan itu.
- (2) Hak utama yang diberikan dalam ayat pertama mendahului segala hak utama, kecuali terhadap piutang didahulukan tersebut dalam pasal 1139 No. 1 dan 4 dan pasal 1149 No. 1 Kitab Undang-undang Sipil dan pasal 80 dan 81 Kitab Undang-undang Perniagaan, terhadap gadai hasil dan terhadap hak gadai dan hipotek yang diatur dalam Kitab Undang-undang Sipil yang telah diadakan sebelum tanggal berlakunya Undang-undang ini, atau dalam hal pengadaannya sejak itu, hanya jika guna keperluan itu diberikan surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat 5.
- (3) Mengenai tanah yang dimiliki menurut hukum Indonesia, hak utama yang diberikan dalam ayat pertama, tidak mendahului pinjaman atas tanah hak milik Indonesia yang diadakan sebelum tanggal berlakunya Undang-undang ini, atau dalam hal diadakannya sesudah saat itu, hanya jika guna keperluan itu diberikan surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat 5 Terhadap tanah dan barang yang digadaikan menurut hukum adat, hak utama Kas Negara tidak mendahului hak pemegang gadai atas pembayaran jumlah uang gadai.
- (4) Hak utama tidak berlaku lagi setelah lewat tiga tahun, dihitung dari tanggal penyerahan surat ketetapan, atau, jika dalam tempo ini telah diberitahukan surat paksa untuk membayar, setelah lewat tiga tahun terhitung dari tanggal pemberitahuan surat tuntutan terakhir. Jika pembayaran pajak ditunda, maka tempo tersebut diatas diperpanjang dengan sendirinya menurut hukum dengan waktu selama penundaan.
- (5) Sebelum atau sesudah mengadakan hipotek dalam arti kata Kitab Undang-undang Sipil pemberi hipotek dapat memohon-kan surat keterangan, bahwa hipotek itu didahulukan dari hak utama yang diberikan dalam ayat 1. Surat keterangan itu diminta dari inspektur. Inspektur memberikan surat keterangan itu, jika tidak ada pajak yang mendahului hipotek itu atau menurut pendapatnya ada jaminan, bahwa pajak yang mendahului hipotek itu akan dilunasi. Dalam surat keterangan itu masa yang bersangkutan harus disebut. Jika permohonannya tidak ditolak, maka pemberi hipotek dapat mengemukakan keberatannya kepada Kepala Jawatan Pajak, yang akan menyuruh memberikan surat keterangan itu, jika sedemikian itu menurut pendapatnya beralasan. Peraturan ini berlaku juga terhadap pinjaman atas tanah hak milik Indonesia.
- (6) Peraturan tentang hak utama berlaku juga terhadap biaya tuntutan dan bunga.
Pasal 15
Penundaan pembayaran.
- (1) Kepala Jawatan Pajak dapat memberikan penundaan pembayaran kepada yang berhutang, jika ia dapat menyatakan, bahwa ia hanya dengan kesulitan-kesuhtan yang luar biasa saja dapat melunaskan pembayaran dalam angsuran yang ditentukan.
- (2) Surat permohonan utnuk itu diajukan dengan perataraan inspektur yang bersangkutan; permohonan itu tidak akan dipertimbangkan, jika tidak diberikan alasan dan jika sekurangkurangnnya hal berikut tidak disertakan:
- a. neraca liquiditeit yang jelas menurut keadaan pada tanggal permohonan itu dan
- b. keterangan menurut cara mana dan dalam berupa angsuran yang berhutang akan dapat menyanggupi penglunasan hutangnya.
- (3) Inspektur mengirimkan surat permohonan itu, yang dilengkapi dengan nasehat dan pemandangannya, secepat mungkin kepada Kepala Jawatan Pajak.
- (4) Pada izin yang diberikan seluruhnya atau sebagian atas permohonan penundaan pembayaran itu dapat disertakan syarat-syarat seperti mengadakan jaminan.
- (5) Atas jumlah angsuran-angsuran yang belum dibayar terhutang bunga sejumlah Rp. 0,50 untuk sejumlah bulat Rp. 100.-untuk tiap bulan takwim sesudah berakhirnya hari pembayaran.
Pasal 16
Lewat waktu.
- (1) Tuntutan pembayaran penghasilan lebih yang terhutang lewat waktu setelah 5 tahun sesudah tanggal berlakunya Undang-undang ini.
- (2) Untuk lewat waktu itu tidak terhitung waktu selama penun-daan pembayaran menurut pasal 15 diberikan.
- (3) Selanjutnya lewat waktu tundtutan ini dikuasai oleh ketentuanketentuan Kitab Undang-undang Sipil, terkecuali pasal 1950 Kitab Undang-undang Sipil itu.
Pasal 17
Untuk penagihan, maka ketetapan atas penghasilan lebih yang terhutang selanjutnya, dianggap sebagai ketetapan dengan pajak berkohir.
Pasal 18
- (1) Menteri Keuangan dalam hal-hal istimewa sekali dapat menentukan atas surat permohonan yang berhutang, bahwa ketetapan yang terhutang dihapuskan seluruhnya atau sebagian.
- (2) Pasal 15 ayat 2, 3 dan 4 dalam hal ini dapat dilakukan seperti dalam ayat pertama.
Pasal 1139
- (3) Mengenai tanah yang dimiliki menurut hukum Indonesia, hak utama yang diberikan dalam ayat pertama, tidak mendahului pinjaman atas tanah hak milik Indonesia yang diadakan sebelum tanggal berlakunya Undang-undang ini, atau dalam hal diadakannya sesudah saat itu, hanya jika guna keperluan itu diberikan surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat 5 Terhadap tanah dan barang yang digadaikan menurut hukum adat, hak utama Kas Negara tidak mendahului hak pemegang gadai atas pembayaran jumlah uang gadai.
- (4) Hak utama tidak berlaku lagi setelah lewat tiga tahun, dihitung dari tanggal penyerahan surat ketetapan, atau, jika dalam tempo ini telah diberitahukan surat paksa untuk membayar, setelah lewat tiga tahun terhitung dari tanggal pemberitahuan surat tuntutan terakhir. Jika pembayaran pajak ditunda, maka tempo tersebut diatas diperpanjang dengan sendirinya menurut hukum dengan waktu selama penundaan.
- (5) Sebelum atau sesudah mengadakan hipotek dalam arti kata Kitab Undang-undang Sipil pemberi hipotek dapat memohon-kan surat keterangan, bahwa hipotek itu didahulukan dari hak utama yang diberikan dalam ayat 1. Surat keterangan itu diminta dari inspektur. Inspektur memberikan surat keterangan itu, jika tidak ada pajak yang mendahului hipotek itu atau menurut pendapatnya ada jaminan, bahwa pajak yang mendahului hipotek itu akan dilunasi. Dalam surat keterangan itu masa yang bersangkutan harus disebut. Jika permohonannya tidak ditolak, maka pemberi hipotek dapat mengemukakan keberatannya kepada Kepala Jawatan Pajak, yang akan menyuruh memberikan surat keterangan itu, jika sedemikian itu menurut pendapatnya beralasan. Peraturan ini berlaku juga terhadap pinjaman atas tanah hak milik Indonesia.
- (6) Peraturan tentang hak utama berlaku juga terhadap biaya tuntutan dan bunga.
Penundaan pembayaran.
- (1) Kepala Jawatan Pajak dapat memberikan penundaan pembayaran kepada yang berhutang, jika ia dapat menyatakan, bahwa ia hanya dengan kesulitan-kesuhtan yang luar biasa saja dapat melunaskan pembayaran dalam angsuran yang ditentukan.
- (2) Surat permohonan utnuk itu diajukan dengan perataraan inspektur yang bersangkutan; permohonan itu tidak akan dipertimbangkan, jika tidak diberikan alasan dan jika sekurangkurangnnya hal berikut tidak disertakan:
- a. neraca liquiditeit yang jelas menurut keadaan pada tanggal permohonan itu dan
- b. keterangan menurut cara mana dan dalam berupa angsuran yang berhutang akan dapat menyanggupi penglunasan hutangnya.
- (3) Inspektur mengirimkan surat permohonan itu, yang dilengkapi dengan nasehat dan pemandangannya, secepat mungkin kepada Kepala Jawatan Pajak.
- (4) Pada izin yang diberikan seluruhnya atau sebagian atas permohonan penundaan pembayaran itu dapat disertakan syarat-syarat seperti mengadakan jaminan.
- (5) Atas jumlah angsuran-angsuran yang belum dibayar terhutang bunga sejumlah Rp. 0,50 untuk sejumlah bulat Rp. 100.-untuk tiap bulan takwim sesudah berakhirnya hari pembayaran.
Lewat waktu.
- (1) Tuntutan pembayaran penghasilan lebih yang terhutang lewat waktu setelah 5 tahun sesudah tanggal berlakunya Undang-undang ini.
- (2) Untuk lewat waktu itu tidak terhitung waktu selama penun-daan pembayaran menurut pasal 15 diberikan.
Pasal 1950
Untuk penagihan, maka ketetapan atas penghasilan lebih yang terhutang selanjutnya, dianggap sebagai ketetapan dengan pajak berkohir.
- (1) Menteri Keuangan dalam hal-hal istimewa sekali dapat menentukan atas surat permohonan yang berhutang, bahwa ketetapan yang terhutang dihapuskan seluruhnya atau sebagian.
- (2) Pasal 15 ayat 2, 3 dan 4 dalam hal ini dapat dilakukan seperti dalam ayat pertama.
- (1) Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang Penagihan penghasilan -lebih yang terhutang".
- (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 26 Mei 1954.
MENTERI PEREKONOMIAN, ttd
ISKAQ TJOKROHADISURJO.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd
DJODYGONDOKUSUMO.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 64 TAHUN 1954
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1954. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMMADHATTA.

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN, ttd ONG ENG DIE.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
## PENAGIHAN PENGHASILAN-LEBIH YANG TERHUTANG KEPADA
## RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG NEGARA
## A. BAGIAN UMUM
Pada tahun-tahun permulaan sesudah pendudukan Jepang maka Pemerintah ketika itu menghadapi kesulitan, tindakan-tindakan apakah yang harus diambil untuk menekan kenaikan harga. Baik dalam lapangan pertanian, maupun dalam kalangan kerajinan maka alat produksi pada waktu itu telah lumpuh, sehingga barang-barang yang diimpor ataupun yang dibuat di negeri ini boleh dikatakan laku semuanya dengan tidak memandang harga. Sesudah pendudukan Jepang berakhir maka keadaan negara pada waktu itu belum juga menjadi biasa kembali, sehingga belum dapat diusahakan mengadakan suatu distribusi umum ataupun suatu penetapan harga yang umum di pasar bebas. Tambahan lagi ada pula barang-barang yang sekali-kali tidak dapat dikontrol oleh Pemerintah, yakni barangbarang impor yang untuknya tidak disediakan devisen (transaksi barter dengan Singapura, Hongkong dan lain-lain), barang-barang impor yang beredar karena adanya transaksi barter didalam negeri atau yang dijual kembali oleh mereka yang berhak akan distribusi dan akhirnya: barang-barang yang dibuat setempat. Yang dapat dikontrole Pemerintah pada waktu itu ialah barang-barang impor yang untuknya diberikan devisen, beras yang dibeli oleh "Voedingsmiddelen-fonds" dan bahan-bahan makanan yang lain dan akhirnya barang-barang yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan setempat dengan memakai bahanbahan dasar yang diimpor dan/atau kredit-kredit perusahaan.
Penjualan-penjualan eceran mengenai barang-barang yang termasuk dalam golongan-golongan ini diadakan dengan memakai dasar kalkulasi-kalkulasi harga baku yang ditetapkan dengan putusan Direktur (2) Economische Zaken pada waktu itu.
Apa juga tindakan yang diambil pada waktu itu untuk menekan harga, maka terlebih dahulu telah dapat dipastikan bahwa untuk sementara waktu tindakan-tindakan itu tidak mengenai barang-barang yang sebagaimana dinyatakan di atas, tidak dapat dikontrol oleh Pemerintah. Dalam tahun 1947 Direktur Economische Zaken pada waktu itu telah memajukan usul kepada Pemerintah, supaya dimulai merombak harga pasar bebas dalam lapangan yang dapat dipengaruhi oleh Pemerintah, yakni mengenai barangbarang yang dapat dikontrol tersebut. Tentang beberapa macam barang misalnya barang kain-dain, sigaret, korek api, garam, minyak tanah dan lain-lain pada waktu itu telah diadakan persediaannya yang cukup banyaknya untuk menghalangi tiap-tiap usaha menaikkan harga di pasar bebas. Yang dimaksud dengan politik merombak itu ialah mengedarkan sejenis barang-barang yang cukup banyaknya dengan harga pasar bebas yang berlaku pada ketika itu atau dengan harga yang lebih rendah sedikit daripada itu sampai seluruh permintaan berdasarkan tingkatan harga yang lebih tinggi itu telah dipenuhi semuanya. Oleh karena dengan tidak adanya tindakan-tindakan yang istimewa, perbedaan antara harga baku dan harga pasar bebas yang jauh lebih tinggi itu hanya akan menguntungkan saja kepada importir atau pabrikan, maka kelebihan penghasilan itu untuk 95% harus jatuh ke dalam Kas Negeri. Pemerintah pada waktu itu ada menyetujui usul-usul ini dengan putusan tanggal 10 Oktober 1947 No.
Pada akhir tahun 1947 Putusan ini dilaksanakan untuk pertama kalinya dengan mengedarkan barang kain-kain seharga empat kali harga eceran yang ditetapkan pada waktu itu. Pada penjualan bebas yang pertama ini dapat ikut serta anggota convenantconvenant tekstil setempat berdasarkan suatu harga kepentingan selayaknya. Syarat untuk ikut serta itu ialah kewajiban menyetor yang disebut penghasilan lebih ke dalam Kas Negeri. Untuk hal itu diumumkan peraturan-peraturan umum oleh Centraal Texiiel Convenant di Jakarta dengan surat edarannya tanggal 17 Desember 1947 No. 34.
Mulanya hanya diedarkan barang kain-kain saja, akan tetapi dalam tahun-tahun sesudah tahun 1947 diadakan pula kemungkinan untuk menjual barang-barang lain secara bebas, dan dalam hal itu tugas menyelenggarakan pemungutan penghasilan lebih tersebut dengan berangsur-angsur diambil oper oleh "Algemene Import Organisatie" daripada convenant-convenant yang bersangkutan.
Dalam tahun-tahun sesudah 1947 maka segala sesuatu tentang perundangundangan dalam lapangan distribusi barang dan peraturan harga diatur lebih lanjut dalam dua buah ordonansi, yakni "Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948" (Staatsblad 1948 No. 144) dan Prijsbeheersingsordonnantie 1948" (Staatsblad 1948 No. 295), sehingga tindakan-tindakan yang diadakan berdasarkan Putusan Pemerintah tersebut di atas mempunyai dasar yang lebih kuat, karena mereka yang lalai menjalankan kewajibannya menyetor penghasilan lebih itu ke dalam Kas Negeri dapat dituntut sebab melanggar peraturan-peraturan harga.
Sejak awal tahun 1949 bertambah banyak diusahakan mengedarkan secara penjualan bebas barang-barang yang dikontrol dengan syarat kewajiban menyetor penghasilan lebih, dengan demikian alat-alat Kantor Pengendalian Harga dan Algemene Import Organisatie sangat berat tugasnya, karena harus mengerjakan keteranganketerangan administrasi yang diterima dari segenap pihak negeri ini dan menjalankan kontrol terhadap kebenaran keterangan-keterangan itu. Tambahan lagi dengan penghapusan distribusi Pemerintah pada waktu itu maka hilang pula suatu kemungkinan mengontrol pelaksanaan peraturan-peraturan harga.
Pada waktu itulah mulai terasa kebutuhan mempunyai alat penagih yang akan dapat bertindak dengan berhasil terhadap mereka yang lalai dan enggan mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Bukankah meskipun dapat diadakan penuntutan secara pengadilan berdasarkan ordonansi-ordonansi tersebut di atas, akan tetapi dengan jalan demikian penghasilan lebih yang harus diterima itu belum tentu lagi dapat ditagih dari yang bersangkutan; untuk hal itu harus diadakan pula prosedur sipil yang khusus. Tambahan lagi karena banyaknya waktu yang terpakai untuk mengerjakan dan mengontrol keterangan yang bertumpuk-tumpuk itu, maka dalam kebanyakan hal sangat lambat atau kadang-kadang terlambat dapat diketahui, bahwa pihak yang bersangkutan telah lalai menunaikan kewajibannya menyetor.
Dalam kebanyakan hal para importir dan pabrikan juga tidak dapat mengirimkan keterangan-keterangannya pada waktunya kepada Algemene Import Organisatie disebabkan oleh berbagai-bagai keadaan (kekurangan pegawai, desentralisasi pembukuan dan lain-lain). Jadi seluruh keadaan yang demikian itu seolah-olah membantu pihak yang lalai untuk beberapa lama dapat meloloskan diri daripada hukuman.
Untuk dapat juga mengatasi keadaan yang tidak diingini itu barang sekedarnya, maka pada akhir bulan Desember tahun 1949 Sekretaris Jenderal "Departement van Economische Zaken" pada waktu itu menentukan, bahwa akan ditagih bunga menurut undang-undang sebanyak 6% setahun terhadap jumlah-jumlah yang masih terhutang ketika itu.
Pelaksanaan peraturan-peraturan itu diserahkan kepada Algemene Import Organisatie, lihat surat edarannya tanggal 29 Desember 1949 No. 00/2858/39. Lagi pula "Departement van Financien" dengan bekerjasama dengan "Departement van Economische Zaken" berusaha dalam tahun itu untuk mengubah kewajiban menyetor penghasilan lebih yang terhutang tersebut menjadi suatu pajak yang sebenarnya, yakni yang disebut "vrije winstbelasting". Karena banyaknya keberatan yang berkali-kali diajukan oleh "Departement van Justitie" dan "Algemene Secretarie" pada waktu itu terhadap rancangan ordonansi yang bersangkutan, maka rancangan ordonansi itu tidak pernah dapat sampai dimuat dalam Staatsblad. Sejak waktu itu terdapat istilah "vrije winstbelasting" di samping istilah "meeropbrengst", meskipun pada waktu itu sekali-kali tidak pernah disebut-sebut tentang sesuatu pajak.
Ketika ternyata dengan pasti bahwa rancangan ordonansi pajak tersebut tidak akan ada kemajuannya, akan tertahan pada taraf persiapannya itu saja, maka dalam tahun 1950 diusahakan untuk penghabisan kalinya akan mengatasi kesulitan-kesulitan penagihan tersebut. Dengan "Besluit Storting meeropbrengst importgoederen", kedua-duanya Putusan tanggal 2 Mei 1950, diantaranya ditentukan bahwa pembayaran penghasilan lebih yang diperoleh dari penjualan bebas itu adalah syarat bagi pihak yang bersangkutan untuk mendapat pembebasan daripada peraturan-peraturan harga; sebagaimana ternyata di atas pembayaran itu tanpa peraturan ini sudah demikian juga halnya. Jadi juga sekarang berdasarkan peraturan ini masih belum dapat diadakan tindakan yang lebih keras terhadap para debitur yang lalai atau enggan.
Sebagai akibat peraturan monetair dan fiskal yang diadakan oleh Pemerintah maka dalam tahun itu juga banyak importir dan pabrikan yang menghadapi kesulitan-kesulitan likwiditet, sehingga hal ini juga menjadi suatu sebab bertambah besarnya jumlah yang masih harus dibayar.
Praktis dalam tahun 1951 kewajiban menyetor penghasilan-lebih itu berakhir. Dengan yang disebut "maintelprijsbesluit" dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada waktu itu (Putusan tanggal 1 April 1951 No. 738/K-P-/841) ditentukan bahwa pembebasan yang diberikan berdasarkan "Besluit Storting meeropbrengst Importgoederen" dicabut kembali sehingga otomatis-hapus pula syarat untuk pembebasan yang termaksud, yakni kewajiban menyetor penghasilan-lebih yang diperoleh.
Menurut taksiran ketinggalan pembayaran itu sekarang ini total berjumlah lebihkurang Rp. 150 juta (dibagi atas bulat 480 para debitur yang masih terhutang) atau 12 1/2% daripada jumlah total sebanyak bulat Rp. 1,2 milyard yang disetor ke dalam Kas Negeri sampai pertengahan tahun 1952.
Harus dimajukan di sini bahwa di antara para debitur tersebut ada importirimportir dan pabrikan-pabrikan yang tidak sanggup memenuhi kewajibannya pada waktunya untuk menyetor seluruh jumlah penghasilan-lebih yang harus dibayar itu, karena berbagai-bagai keadaan misalnya: kerugian yang telah dideritanya, kesukarankesukaran likwiditet sebagai akibat peraturan-peraturan monetair dan fiskal dan lain-lain. Dalam kebanyakan hal pihak-pihak bersangkutan yang termasuk dalam golongan ini telah memperlihatkan "goodwillnya" dengan mengadakan suatu peraturan pembayaran dengan Algemene Import Organisatie atau dengan jalan menyetor pada waktunya bunga jumlah uang yang masih harus dibayar itu ataupun mereka itu telah memperlihatkan dengan cara lain bahwa mereka itu betul-betul bermaksud untuk mengadakan penyelesaian dalam hal itu.
Maka rancangan ini tidaklah terutama ditujukan kepada golongan termaksud.
Akan tetapi dengan alat-alat yang ada tersedia maka terhadap kebanyakan orang tindakan-tindakan itu tidak memberikan hasil. Orang menolak memberikan bantuannya dan teguran yang berkali-kali diberikan oleh pihak Algemene Import Organisatie supaya mereka membayar hutangnya diabaikannya secara teratur. Dalam pada itu jumlah-jumlah tersebut karena biasanya mengenai jumlah-jumlah yang besar dipakai untuk keuntungan diri sendiri. Keuangan Negara belumlah demikian halnya untuk membiarkan keadaan yang tidak diingini itu begitu saja.
Dengan tidak pandang orang maka terhadap orang-orang yang sedemikian harus diambil tindakan dengan selekas-lekasnya. Ini adalah suatu syarat keadilan terhadap negara dan terhadap importir dan pabrikan yang selalu memenuhi kewajibannya seluruhnya atau yang ada menunjukkan kemauannya untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Sesudah diadakan perundingan jawatan terlebih dahulu di Kementerian Keuangan dan Kementerian Perekonomian, maka sesudah dipertimbangkan dengan panjang lebar, Pemerintah mengambil keputusan bahwa penghasilan lebih yang sekarang masih terhutang itu harus ditagih menurut cara penagihan pajak kohir. Karena ketentuanketentuan undang-undang yang terdapat dalam hal ini tidak berlaku terhadap penagihan penghasilan lebih yang terhutang, karena hal ini bukan mengenai pajak kohir maka untuk penagihan itu harus diadakan peraturannya dalam suatu undang-undang penagihan yang khusus. Menurut rancangan ini prosedur penagihan itu ada tiga tarafnya:
1. Penetapan jumlah yang terhutang oleh suatu panitia (
PENJELASAN
Pasal 2
s/d 7); 2. Penagihan secara damai oleh kepala inspeksi keuangan yang bersangkutan (pasal 8 s/d 18); 3. Penagihan secara pengadilan (Staatsblad 1917 No. 171 dengan ubahan dan tambahannya sejak itu). - ad 1. Ada dimaksudkan oleh Pemerintah untuk mengusahakan supaya panitia, baru mengadakan ketetapan jumlah yang terhutang sesudah dicoba mengadakan penyelesaian yang selayaknya dengan yang bersangkutan. Itulah pula gunanya redaksi pasal 2 ayat (1) rancangan ini yang dapat menjadi dasar untuk menetapkan jumlah yang terhutang tersebut; jika telah diadakan ketetapan, maka sesudah itu tidak satupun alasan untuk mengampuni pihak yang bersangkutan. Berhubung dengan hal itu maka tidak pula diberikan kepada mereka itu hak untuk menunda ketetapan semacam itu lebih-lebih lagi tidak karena unsur-unsur yang in casu menentukan ketetapan itu telah nyata benar lain halnya pada ketetapan pajak -, hingga tentang hal itu tidak mungkin ada perselisihan paham. Untuk seluruh Indonesia taraf pertama berlangsung di Jakarta. - ad 2. Dengan adanya disentralisasi dalam taraf kedua dapat diharapkan bahwa penagihan