PERATURAN BUPATI MA Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan Akuntansi Persediaan. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara ( Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5); 16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk menjamin pengelolaan barang persediaan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dilaksanakan sesuai asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai serta dalam pelaporannya mulai pengakuan, pengukuran, pengungkapan dalam penyajiannya dalam laporan keuangan dapat dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, maka perlu ditetapkan suatu pedoman teknis yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pengelolaan dan akuntansi persediaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan Akuntansi Persediaan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara ( Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan
••
Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- n � Pr � h ::irl:=11::ih Kabuoaten Keoulauan Sangihe;
TEKNIS
"
,
.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelengaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan daerah, Dinas daerah dan Lembaga teknis daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
6. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih;
7. Persediaan adalah merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sangihe, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
8. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah;
9. SAP Ber basis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui asset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual;
10. Panitia Pemeriksa adalah Panitia . yang bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan dan atau sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau Kontrak/perjanjian dan dibuatkan berita Acara Pemeriksaan;
11. Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang;
.
12. Pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja;
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang;
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
15. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan kewenangan penggunaan barang milik daerah;
16. PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
17. SKPD adalah perangkat pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;
18. PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
19. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang
20. Dokumen pengadaan barang adalah dokumen yang dipersyaratan dalam proses pengadaan/pembelian barang sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen pengadaan/pembelian dapat berupa faktur/nota, SPK, Kontrak/ perjanjian / Beri ta Acara Pemeriksaan Barang/ Berita Acara Penerimaan/Berita Acara Serah Terima Barang, dll.
21. Pemakai Barang persediaan adalah unit kerja yang ada di suatu SKPD yaitu bidang/ sub bagian.
Bagian Kedua
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pengelolaan Persediaan sebagai bagian dari pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan Persediaan dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Togas dan tanggung jawab Pengurus Barang, berkaitan dengan pengelolaan barang persediaan adalah sebagai berikut:
- ( 1) Mencatat seluruh barang persediaan yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Persediaan Barang;
- (2) Menyiapkan Laporan Semesteran tentang Penerimaan dan Pengeluaran Barang Persediaan;
- (3) Menyiapkan usulan penghapusan persediaan yang rusak dan tidak dipergunakan lagi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Togas dan tanggung jawab Penyimpan Barang, berkaitan dengan pengelolaan persediaan adalah sebagai berikut:
- (1) Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang/persediaan sesuai permintaan pemakai;
- (2) Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan/pembelian barang persediaan yang diterima;
- (3) Meneliti jumlah dan kualitas barang persediaan yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
- (4) Mencatat barang persediaan yang diterima ke dalam buku Penerimaan Barang dan Pengeluaran Barang dan Buku Barang Pakai Habis dan Kartu Barang;
- (5) Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan
- (6) Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada kepala SKPD.
I
'
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Standar Akuntasi Pemerintahan Pemyataan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 11.6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar ini Berbasis Kas Menuju Akrual, dengan tujuan dan ruang lingkup serta definisi akuntansi persediaan adalah :

- (1) Tujuan Pemyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan;
- (2) Ruang Lingkup Standar ini adalah :
- a. Pemyataan standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan berbasis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos asset, kewajiban, dan ekuitas. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaanNegara/daerah.
- b. Perusahaan Negara/daerah dipersyaratkan tunduk pada Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- c. Standar ini mengatur perlakukan akuntansi persediaan pemerintah pusat dan daerah yang meliputi :
- Definisi
- Pengakuan
- Pengukuran, dan
- Pengungkapan.
- (3) Definisi persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau

## Pasal 6

- ( 1) Persediaan merupakan aset yang berupa :
- a. Barang atau pelengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- (2) Persediaan antara lain terdiri dari
- a. Persediaan alat tulis kantor;
- b. Persediaan Obat-obatan;
- c. Persediaan Bibit Tanaman;
- d. Suku Cadang;
- e. Pita cukai dan leges;
- f. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- g. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- h. Persediaan Bahan Pakai Habis; terdiri dari :
- Perlengkapan Kesehatan;
- Perlengkapan Rumah Tangga;
- Perlengkapan Kebersihan
1. Persediaan Blanko;
- J· Persediaan Karcis;
- k. Persediaan alat listrik;
1. Persediaan material/bahan;
- m. Persediaan benda pos;
- n. Persediaan bahan bakar; dan
- o. Persediaan Bahan makanan pokok.
- (3) Persediaan Bahan Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d) adalah persediaan yang ada di Rumah Sakit Umum Liun Kendage Tahuna, Badan KB-KK, Dinas

## BAB II

## PENGELOLAAN PERSEDIAAN

## Bagian Pertama

## Perencanaan Barang Persediaan

Pasal 7

Perencanaan kebutuhan barang persediaan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran berkenan.

## Bagian Kedua Pengadaan / Pem belian Persediaan

## Pasal 8

- ( 1) Pem belian barang persediaan dilaksanakan 1 ( satu) kali untuk kebutuhan 1 bulan atau 1 (satu) kali untuk kebutuhan 3 (tiga) bulan tergantung besar/kecilnya kebutuhan masing-masing SKPD/Unit Kerja;
- (2) Pembelian/Pengadaan persediaan dilaksanakan sesuai keten tuan yang berlaku yang mengatur Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah. ten tang
- (3) Bendahara Pengeluaran dan PPTK menyiapkan dokumen pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dokumen pembelian/pengadaan seperti Nota Pembelian/Faktur/SPK/Kontrak, dibuat 4 (Empat) rangkap untuk:
- a. Rangkap ke-1 (satu) Asli, untuk Bendahara sebagai dokumen pengajuan dana dan dokumen SPJ;
- b. Rangkap ke-2 (dua) untuk PPK-SKPD, untuk dokumen pencatatan dalam laporan keuangan;
- c. Rangkap ke-3 (tiga) untuk Pengurus Barang, untuk dokumen pertanggungjawaban dan pelaporan barang persediaan.
- d. Rangkap ke-4 (empat) untuk Pihak kedua/penyedia

## Bagian Tiga Pemeriksaan Barang Persediaan

## Pasal 9

- (1) Barang/persediaan yang pengadaan/pembeliannya dilaksanakan oleh Bendahara pengeluaran/ pihak ketiga, diserahkan kepada Panitia Pemeriksaan bersama dokumenya (faktur/Nota Pembelian/SPK/Kontrak) untuk diteliti kuantitas dan kualitas barang serta dokumen pembelian/ pengadaannya;
- (2) Berdasarkan dokumen pembelian/pengadaan (faktur/Nota Pembelian/SPK/Kontrak) dan barang persediaan yang diperiksa, Panitia Pemeriksa menerbitkan berita Acara Pemeriksaan sebanyak 5 (lima) rangkap untuk:
- a. Lembar ke-1 (satu) Asli, untuk Bendahara sebagai dokumen pengajuan dana dan untuk dokumen SPJ;
- b. Lembar ke-2 (dua) untuk PPK-SKPD, untuk dokumen pencatatan dalam laporan keuangan;
- c. Lembar ke-3 (tiga) untuk Pengurus Barang, untuk dokumen pertanggungjawaban dan pelaporan barang persediaan.
- d. Lembar ke-4 (empat) untuk Pihak kedua/Penyedia Barang.
- e. Lembar ke-5 (lima) untuk Panitia Pemeriksa Barang sebagai arsip.
- (3) Format Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran I). sesuai terlampir.
- (4) Berdasarkan dokumen-dokumen pembelian/ pengadaanya (faktur/Nota Pembelian/SPK/Kontrak) dan barang persediaan serta Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada Panitia Penerima Barang/ Pengurus Barang.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan rangkap ke-5 (lima) diarsip oleh Panitia Pemeriksaan.

- ( 1) Pengurus Barang selaku Panitia Penerimaan Barang menerima dokumen pembelian/pengadaan (faktur/Nota Pembelian/SPK/Kontrak) rangkap ke-3 (tiga), Berita Acara Pemeriksaan rangkap ke-3 (tiga) dan barang persediaan dari Panitia Pemeriksaan Barang;
- (2) Panitia Penerima Barang/Pengurus Barang, meneliti kesesuaian antara barang dengan dokumennya apabila telah sesuai dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang /Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) sesuai format terlampir (Lampiran II);
- (3) Berita Acara Penerimaan Barang/Berita Acara Serah Terima Barang dibuat dalam 5 (lima) rangkap untuk:
- a. Lembar ke-1 (satu) Asli, untuk Bendahara sebagai dokumen pengajuan dana serta untuk dokumen SPJ;
- b. Lembar ke-2 (dua) untuk PPK-SKPD, untuk dokumen pencatatan dalam laporan keuangan;
- c. Lembar ke-3 (tiga) untuk Pengurus Barang, untuk dokumen pertanggungjawaban dan pelaporan barang persediaan.
- d. Lembar ke-4 (empat) untuk Pihak kedua/Penyedia Barang.
- e. Lembar ke-5 (lima) untuk Penyimpan Barang sebagai arsip.
- f. Pengurus Barang mengarsip semua dokumen barang persediaan;
- g. Pengurus Barang mencatat dalam Buku Penerimaan Barang, sesuai format terlampir (Lampiran III);
- h. Pengurus Barang menyerahkan barang kepada Penyimpan Barang untuk mencatat dalam Kartu Barang dan Kartu Persediaan Barang, sesuai format terlampir (Lampiran IV &amp; Lampiran V ) .

Bagian Kelima Penyaluran / Pengeluaran Barang Persediaan Pasal 11

- ( 1) Pemakai barang yang membutuhkan barang persediaan, menyampaikan permintaan secara tertulis rincian barang kepada pengguna barang/ kuasa pengguna barang, sesuai format terlampir (Lampiran VI);

Permintaan Tertulis dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, untuk:

- a. Lembar ke-1 (satu) Asli dan lembar ke-2 (dua), untuk penguna barang/ kuasa pengguna barang, untuk diteruskan kepada pengurus barang;
- b. Lembar ke-3 (tiga) sebagai arsip;
- (2) Berdasarkan permintaan yang diterima, Pengguna Barang/ Kuasa pengguna barang mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang kepada Pengurus /penyimpan sesuai format terlampir (Lampiran VII);
- (3) Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang, dibuat oleh unit yang membidanginya dalam lingkungan SKPD/Unit kerja dalam 3 (tiga) rangkap untuk:
- a. Lembar ke-1 (satu) Asli dan Lembar ke-2 (dua), untuk pengurus/penyimpan barang;
- b. Lembar ke-3 (tiga) sebagai arsip;
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang, Penyimpan Barang, membuat dokumen berupa Bukti Pengambilan Barang dari Gudang/ Lemari sebanyak 3 (tiga) rangkap sesuai format terlampir (Lampiran VIII);
- (5) Bukti Pengambilan Barang dari Gudang/Lemari dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk:
- a. Lembar ke-1 (satu) Asli, untuk penyimpan 'barang se bagai arsip;
- b. Lembar ke-2 (dua) untuk PPK, untuk dokumen pencatatan dalam laporan keuangan;
- c. Lembar ke-3 (tiga) untuk pemakai barang;
- d. Lembar ke-4 (empat) untuk arsip unit yang membuat Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang
- (6) Pengurus Barang mencatat dalam Buku Pengeluaran Barang dan Buku Barang Pakai Habis, sesuai format terlampir (Lampiran IX &amp; Lampiran X);
- (7) Penyimpan Barang Menyerahkan barang persediaan bersama bukti pengambilan lembar ke-3 (tiga) kepada pemakai barang;
- (8) Penyimpan Barang rnengarsip dokumen berupa bukti pengambilan rangkap 1 (satu)/ Asli dan surat permintaan barang persediaan rangkap 1 (satu).

## Bagian Keenam Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pasal 12

- (1) Setiap 6 (enam) bulan, pengurus barang dan penyimpan barang, melakukan penghitungan barang/ stock opname ataupun insidentil terhadap barang persediaan agar persediaan dapat memenuhi kebutuhan semua pemakai barang.
- (2) Atasan langsung pengurus/penyimpan barang wajib secara berkala 6 (enam) bulan sekali mengadakan pemeriksaan atas penyelenggaraan tugas penyimpan barang, yaitu memeriksa pembukuan/pencatatan dan pemeriksaan gudang.
- (3) Hasil pemeriksaan harus dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sesuai format terlampir (Lampiran XI)
- (4) Apabila persediaan rusak/hilang karena bencana alam/kebakaran/akibat pencurian, atasan langsung (Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang) harus melaksanakan pemeriksaan barang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Karena Bencana Alam/Dicuri/Kebakaran sesuai format terlampir (Lampiran XII)
- (5) Pada akhir tahun anggaran setiap 31 Desember 20XX, pemakai barang persedian melakukan stock opname / menghitung secara fisik sisa barang persediaan dan menyampaikan hasilnya dalam bentuk Laporan Penggunaan Barang Persediaan, per 1 Januari 20XX s/ d 31 Desember 20XX dalam bentuk format terlampir

Laporan Penggunaan Barang Persediaan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, untuk :

- a. Lembar ke-1 (satu) Asli, untuk Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang;
- b. Lembar ke-2 (dua) untuk PPK, untuk dokumen pencatatan dalam laporan keuangan;
- c. Lembar ke-3 (tiga) untuk arsip unit yang membuat Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang;
- d. Lembar ke-4 (empat) untuk arsip pemakai barang.

## Pasal 13

- ( 1) Dalam pelaporan pengelolaan barang persediaan, Pengurus barang membuat Laporan Semesteran tentang Penerimaan dan Pengeluaran Barang Persediaan;
- (2) Laporan sesuai point ( 1) diatas dibuat sesuai format terlampir (Lampiran XIV), dan untuk disampaikan kepada :
- a. Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang;
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
- c. Dinas PPKA Kah. Kepi. Sangihe selaku pembantu pengelola barang milik daerah.

## BAB III

## AKUNTANSIPERSEDIAAN

Bagian Pertama

Pengakuan Persediaan

Pasal 14

- ( 1) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- (2) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.
- (3) Pada akhir periode akuntansi, berdasarkan hasil inventarisasi fisik. persediaan · dicatat
- (4) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalarn pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

## Bagian Kedua Pengukuran Persediaan Pasal 15

- ( 1) Persediaan disajikan sebesar :
- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rarnpasan.
- (2) Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- (3) Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- (4) Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir;
- (5) Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- (6) Persediaan hewan dan tanarnan yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar;
- (7) Harga/ nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

.

'

## Bagian Tiga Pengungkapan Persediaan Pasal 16

## Laporan keuangan mengungkapkan :

- ( 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- (2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- (3) Kondisi persediaan.
- (1) Pada saat pembelian/pengadaan, PPK-SKPD, mencatat dalam Buku Jumal Pengeluaran Kas :
- (2) Dasar adalah: pen ca ta tan atas transaksi pada ayat ( 1) diatas
- a. Asli SP2D;
- b. Asli Kuitansi Pembayaran;
- c. Asli Nota/Faktur/SPK/Kontrak;
- e. Asli Serita Acara Penerimaan Barang/Berita Acara Serah Terima Barang (BAST);
- d. Asli Serita Acara Pemeriksaan Barang;
- (3) Pada saat permintaan penggunaan barang persedian, PPKSKPD, mencatat sebesar nilai persediaan yang diminta oleh pemakai dalam Buku Jurnal :

## Bagian Empat Akuntansi Persediaan Pasal 17

Belanja ATK/dll XXXXXXXX Kas (mencatat realisasi belanja ATK/dll) xxxxxxxx

Persediaan ATK/dll XXXXXXXX EDL-&lt;:adangan Persediaan XXXXXXXX ( mencatat bertambahnya persediaan di neraca)

EDL-Cadangan Persediaan XXXXXXXX Persediaan ATK/dll XXXXXXXX ( mencatat berkurangnya persediaan di neraca)

- (4) Dasar pencatatan atas transaksi pada ayat (3) adalah: diatas
- a. Surat Permintaan Tertulis, lembar ke-2 (dua);
- b. Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang, lembar ke-2 (dua); ·
- c. Bukti Pengambilan Barang dari Gudang/Lemari, lembar ke-2 (dua);
- (5) Pada akhir periode akuntansi/akhir tahun anggaran, 31 Desember 20XX, Persediaan dihitung dan dicatat sebesar nilai sisa persediaan buku jurnal Penyesuan sbb :

Persediaan ATK/ dll XXXXXXXX EDL-Cadangan Persediaan XXXXXXXX (mencatat selisih lebih perhltungan persediaan di neraca)

Atau

EDL-Cadangan Persediaan XXXXXXXX Persediaan ATK XXXXXXXXXX ( mencatat selisih kurang perhitungan persediaan di neraca)

- (6) Dasar pencatatan atas transaksi pada ayat (5) adalah: diatas
- a. Laporan Penggunaan Barang Persediaan, lembar ke-2 (dua);
- b. Berita Acara Hasil perhitungan fisik persediaan.

'

'

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR

20 ·rA iUN 2012

TANGGAL

6 .!gu � tu � 2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

## DAFf AR LAMPIRAN

LAMPIRAN XI

LAMPIRAN XII

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN V

LAMPIRAN

VI

LAMPIRAN

III

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN VII

LAMPIRAN VIII

LAMPIRAN IX

LAMPIRAN X

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

BUKU PENERIMAAN BARANG

KARTU BARANG

KARTU PERSEDIAAN BARANG

SURAT PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN

SURAT PERINTAH PENGELUARAN/PENYALURAN BARANG

BUKTI PENGAMBILAN BARANG DARI GUDANG

BUKU PENGELUARAN BARANG

BUKU BARANG PAKAI HABIS

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ATASAN LANGSUNG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG KARENA BENCANA

ALAM, DICURI/KEBAKARAN

LAMPIRAN XIII :

LAPORAN PENGGUNAAN BARANG PERSEDIAAN

LAMPIRAN XIV :

LAPORAN SEMESTER TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BARANG PAKAI HABIS

## BUPATI KEPULAUA.N' SANGIHE,


LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

20 l1! i N 2012

6 !gu � tuB 2012

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

## DAFI' AR LAMPIRAN

LAMPI RAN I

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

LAMPI RAN II

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

LAMPI RAN III

BUKU PENERIMAAN BARANG

LAMPI RAN IV

KARTU BARANG

LAMPI RAN v

KARTU PERSEDIAAN BARANG

LAMPI RAN VI

SURAT PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN

LAMPI RAN VII

SURAT PERINTAH PENGELUARAN/PENYALURAN BARANG

LAMPI RAN VIII

BUKTI PENGAMBILAN BARANG DARI GUDANG

LAMPI RAN IX

BUKU PENGELUARAN BARANG

LAMPI RAN x

BUKU BARANG PAKAI HABIS

LAMPI RAN XI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ATASAN LANGSUNG

LAMPI RAN XII

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG KARENA BENCANA

ALAM, DICURI/KEBAKARAN

LAMPI RAN XIII

LAPORAN PENGGUNAAN BARANG PERSEDIAAN

LAMPI RAN XIV

SURAT PENGEMBALIAN SISA PENGGUNAAN PERSEDIAAN

LAMPI RAN xv

LAPORAN SEMESTER TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BARANG PAKAI HABIS

## BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati mi sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 5 .lgue tue

2012

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, 6 !gus tue

2012

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2012 NO MOR

20

,.

'

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

NOMOR:

.

Pada hari ini, Tgl.. Bulan Tahun bertempat di ...• berdasarkan Keputusan ... Nomor Tanggal Bulan .

Tahun

yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a

Jabatan

Ketua

2. N a ma

Jabatan

Sekretaris

3. N a ma

Jabatan

Anggota

4. N a m a

Jabatan

Anggota

- 5.

- N a ma

Jabatan

Anggota

Masing-masing karena jabatannya. dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan barang/jasa yang di pesan dari :

Nama Perusahaan I rekanan

Alamat Perusahaan

Sebagai realisasi :

Surat Pesanan /SPK/Kontrak No Tgl.. Tahun ...• Dengan

jurnlah/jenis barang:

1.

.

2

.

3

.

dstnya .

Hasil Perneriksaan dinyatakan :

- a. Baik

- b. kurang I tidak baik

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa pada penyimpan barang dan/atau pengurus barang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalarn rangkap 4 (ernpat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

## PENYEDIA BARANG/JASA

(

)

## PANITIA PEMERIKSA BARANG

1. Nam a Tanda Tangan

- ... ( ... )

2. Nam a T anda T angan

...

(

...

)

3. Nam a Tanda Tangan

...

(

...

)

4. Nam a Tanda Tangan


(

...

)

5. Na rn a Tanda Tangan

...

(

...

)

r

:

## BERITA ACARA PENERIMMN BARANG

NOl\ltOR:

.

Pada hari ini •... T gl

Bulan

Tahun ...• kami

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nam a

Jabatan

Berdasarkan

Surat

Keputusan

.

Tgl

... Bulan...

Tahun

...•

telah

menerima

barang

yang

diserahkan oleh penyedia... sesual dengan Berita Acara Pemeriksaan

Barang tanggal daftar terlampir.

Bulan

Tahun...

• sebagaimana

Daftar barang yang di terima sebagai berikut :

1.

.

.

2

.

3

.

4

.

5. dst

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dalam rangkap 4 (Empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

. ...•... 2012

Yang menyerahkan Penyedia Barang.

(

)

Yang menerima Penyimpan Barang.

( ...•...•.••.•... )

NIP

.

(

)

NIP

LAMPIRAN Ill

## BUKU PENERIMAAN BARANG

| | | | Dokumen Faktur | Dokumen Faktur | Nama | | Harga | Jumlah | Bukti Penerimaan | Bukti Penerimaan | Ket |
|----|---------|------|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|----------|--------------------|--------------------|-------|
| No | Tanggal | Dari | Nomor | Tanggal | Ba rang | Banyaknya | Satuan | Harga | B.A. Penerimaan | B.A. Penerimaan | |
| | | | | | | | | | Nomor | Tanggal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 10 | | |

... ,

20

.

ATASAN LANGSUNG

NIP

.

PENYIMPAN BARANG

(

.

)

-

SKPD KAB/KOTA PROVINS!

Nama Barang

Satuan

Spesifikasi

.

| No | Tanggal | Masuk | Keluar | Sisa | Keterangan |
|------|-----------|---------|----------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

... ,

20

.

ATASAN LANGSUNG

{

NIP

PENYIMPAN BARANG

(

.

)

## KARTU BARANG

NIP

.

1

IV

(

.

)

## KARTU PERSEDIAAN BARANG

ang

Kartu No Spesifikasi

'

| No./Tgl Surat Dasar Penerimaan/ Pengeluaran | Uraian | Barang-barang | Barang-barang | Barang-barang | Harga Satuan | | | | Ket. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|
| No./Tgl Surat Dasar Penerimaan/ Pengeluaran | Uraian | Masuk | Keluar | Sisa | Harga Satuan | Yang Dikeluarkan/Sisa | Yang Dikeluarkan/Sisa | Yang Dikeluarkan/Sisa | Ket. |
| No./Tgl Surat Dasar Penerimaan/ Pengeluaran | Uraian | Masuk | Keluar | Sisa | Harga Satuan | Bertambah | Berkurang | Sisa | Ket. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ---··-······-· -·- ·- -- --1---·----- | -----------------·--t--- | ······--------- --· | -- ····-- ---· -------- | -- - . - --- ------ | -- -------------------- - | -- ------------- � -- | --·-···-·-···--------------- | ·---- | |
| | - | | | | | | | | |
| -------- � ---------- | -------------·--······--·---·--·--·--------------------- | | | -------------------.------ | ---------------f-------·--··-·--·--- | � | --·-·--- � -------- | ··--------------------. | -· - - ···-·- |

- - ···-·-

... ,

20

.

ATASAN LANGSUNG

NIP

PENYIMPAN BARANG

(

NIP

.

)

FORMAT SURAT PERMINT AAN BARANG PERSEDIAAN :

## Kepada

Perihal : Permintaan Barang

Yth. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Di-

## Tern pat

Dengan hormat, bersama ini disampaikan permintaan barang untuk memenuhi kebutuhan Bidang/SubBagian/ ./ dengan rincian sbb :

Demikian disampaikan dan atasnya diucapkan terima kasih .

... 20 ...

Kepala Bidang/Sub Bagian/

.

(

Nip

)

.

,,

..

Dari

Kepada

## SURAT PERINTAH PENGELUARAN/PENYALURAN BARANG

NO

./

./PPB/

.

Pengguna/Kuasa Pengguna

Penyimpan Barang

Ala mat

Ha rap dikeluarkan dari gudang dan disalurkan barang tersebut dalam daftar di bawah ini untuk

.

| No Urt | Banyaknya | Nama Barang | Harga Satuan | Jumlah | Ket |
| | | | -· --- ----- | � ---------------·------- | ---------------+----------- |

... ,

20

.

Pengguna/Kuasa pengguna

(

)

NIP

.

..

PEMERINTAH KAB. KEPL. SANGIHE

SKPD

## BUKTI PENGAMBILAN BARANG DARI GUDANG

Nomor:

| Tanggal Penyerahan Barang Mnt Permintaan | Barang Diterima Dari Gudang/ lemari | Nama dan Kode Barang | Satuan | Jumlah (angka) | Barang huruf | Jumlah Harga |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | | | | | | |
| I- | | | | .. ···- ---·---------- | ----------------- | ·--------, |
| | | | | -··--- -------- | | ----------------------1 |
| | | -··---------· -----·-- ---- .. -·---------- | ----·--------- | - -------·-···---- | | -------------·--·- |

Dibuat di

.

Tgl

Tandatangan

Nam a

Nip

Pangkat/Gol

MENGETAHUI a.n. PENGGUNA/KUASA PENGGUNA

(ATASAN LANGSUNG PENYIMPAN BARANG

Bln

Tahun

Yang menyerahkan Penyimpan Barang

.

Yang Menerima

Tanda- tangan

Nama

Nip

Pangkat/Gol

TANOA TANGAN

NAMA

NIP

PANGKAT/GOL JABATAN

(

NIP

.

)

## BUKU PENGELUARAN BARANG

| No | Tanggal | Nomor Urut | Nama Barang | Banyaknya | Harga Satuan | Jumlah Harga | Untuk | Tanggal Penyerahan | Ket. |
|------|-----------|---------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|---------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | | | | 6 | | | | |
| | | 3 | 4 | s | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | ---------·--- | ---------- ---- ---·--· | ·-------·-1-----·---· -·------ | ----·-----·--· ·-······- | ------- ·------ | | | |

... ,

20

.

ATASAN LANGSUNG

PENYIMPAN BARANG

NIP

(

.

)

PATEN

INSI

## BUKU BARANG PAKAI HABIS

| PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | |
|------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|------|
| Tanggal Diterima | Jenis Ba rang | Merk/Ukuran | Tahun Pembuatan | Jumlah Satuan/ Barang | Tgl/No Kontrak/SP/ SPK/harga Satuan | Berita Acara Pemeriksaan | Berita Acara Pemeriksaan | Tanggal Dikeluarkan | Diserahkan Kepada | Jumlah Satuan I Barang | Tgl/No Surat Penyerahan | Ket. |
| Tanggal Diterima | Jenis Ba rang | Merk/Ukuran | Tahun Pembuatan | Jumlah Satuan/ Barang | Tgl/No Kontrak/SP/ SPK/harga Satuan | Tanggal | Nomor | Tanggal Dikeluarkan | Diserahkan Kepada | Jumlah Satuan I Barang | Tgl/No Surat Penyerahan | Ket. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

... ,

20

.

ATASAN LANGSU NG

(

)

NIP

.

PENYIMPAN BARANG

(

)

NIP

.

,

.

.

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN ATASAN lANGSUNG

.

N()1't1() � :

.

Pada hari ini,

Tgl

Bulan

Tahun

,

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nam a Jabatan

.

. ····························

.

.

.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD

Nomor:

Tgl

tentang Pengangkatan Penyirnpan Barang, yang ditugaskan untuk menyirnpan dan mengamankan barang persediaan rnaka kami melakukan perneriksaan fisik barang kepada :

Nam a J a b a t a n

:

.

: Penyirnpan Ba rang pada SKPD

.

d I h b . b ik 8 .k H ·1 P as: emen saan arang a aa se aga: en ut:

JUMlAH BARANG PERSEDIAAN

NO

NAMA BARANG

SESUAI

SESUAI FISIK

SELISIH

KET.

DOK./BUKU

Demikian Serita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dalam rangkap 4 (Empat) untuk

dipergunakan sebagairnana mestinya.

. ...•... 20 ...

Yang diperiksa Penyirnpan Barang,

Perneriksa Barang Atasan Langsung

(

)

NIP

.

( .•...•.••••..•...•...••••• )

NIP

.

CATATAN : UNTUK SKPD YANG MEMILIKI BANYAK JENIS BARANG PERSEDIAAN PEMERIKSAAN SECARA TERPISAH

DAPAT MEMBUAT DAFTAR HASIL ,. ... ".,. ··, ···n·n· .. , nr-n1TA ArAnA nc � ACOIVCAA1'1 DAD.1\1'1,.

I •

'

SKPD

:

KAB/K&lt; :

PROV!!:

Pada hari ini

1. Nam a
2. Nama

.

.

3. Nama

## BERITA ACARA

## PEMERIKSAAN BARANG KARENA BENCANA ALAM DICURI/KEBAKARAN

, tanggal kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Pangkat/Gol

Pangkat/Gol

Pangkat/Gol

.

.

.

NIP

NIP

.

.

NIP

.

Selaku Panitia Pemeriksa barang, atas perintah

Telah mengadakan pemeriksaan terhadap barang karena bencana/dicuri/kebakaran dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Nama Kode | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah Harga | Rusak Ringan | Rusak Berat | Ket |
|-------|-------------|----------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | s | 6 | 7 | 8 |
| | | | | .. | - - -·--·--·--·--··--·---- -- ·---···----······- � -·------- | | ----·-------------- ------------+---·--- |
| | | | | - ·-· | ---·-i--·----------1--------1---------l | | |

Berita Acara ini dibuat rangkap 4 (empat) rangkap untuk digunakan sebagaimana mestinya

PENYIMPAN BARANG

PANITIA PEMERIKSA

1.

2.

)

3

MENGETAHUI a.n. Pemegang Kuasa Barang Atasan Langsung Pemegang

NIP

.

(

(

(

(

NIP

.

(

.

.

.

)

.

)

)

)

Dari

## LAPORAN PENGGUNAAN BARANG PERSEDIAAN

(pemakai Bidang, Sub Bagian, Sekolah, dll)

Kepada

(pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran)

| TANGGAL | Nama Barang | PENERIMAAN | PENERIMAAN | TANGGAL | PEMAKAIAN | PEMAKAIAN | SISA | SISA | KET. |
|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|
| TANGGAL | Nama Barang | VOL | JUMLAH UNIT | TANGGAL | VOL | JUMLAH UNIT | VOL | JUMLAH UNIT | KET. |
| | -------··---- ---- | --- -- --- � ---- ------- ----- | ------- ._, -·--- --------- -- -··---··· -- | -----··----·----f------- ------- - - ---·-· --··--- | --------·- | ------------ ·---------- | ---- -------····----- | | ---- - - --·· -----·--·----·· f--·- |

## CATATAN:

1. laporan dibuat pada akhir tahun anggaran, maksimal tanggal 31 Desember 20XX, atau selesainya aktivitas kantor pada akhir tahun.
2. laporan ini dibuat setelah dilaksanakan perhitungan phisik/stok opname.
3. laporan ini disampaikan maksimal pada 3 (tiga) hari setelah berakhirnya tahun anggaran.

... ,

20

PEMAKAI BARANG,

JABATAN

(

NIP

.

.

)

.

LAMPIRAN Xiii

•

(

P

)

.

## LAPORAN SEMESTER TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BARANG PAKAI HABIS

SEMESTER .•...•..••••...•••...••••••.••.•.• TAHUN

| | | Dasar Penerimaan | Dasar Penerimaan | | | | Buku Penerlmaan | Buku Penerlmaan | | | Surat Bon | Surat Bon | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| | Nomor Tgl | Jenis Surat | Nomor | Banyak- nya | Nama Barang | Harga | B.A./Srt Penerimaan | B.A./Srt Penerimaan | Ket No | Terima | No | Tgl | Untuk | Banyak- | Nama | Harga | Jumlah | Tgl pen- | Ket |
| | | | | | | Satuan | Nomor | Tanggal | Urt | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Tgl | | | | nya | Brg | Satuan | Harga | yerahan | |
| | | | | | ---------------<>--------- | | ------ | -·----+-----+-- | | ---+-----+---- | | | +-----+----------- | | -------------il--------1- | | ------+------+-----1 | | |
| ------ | -------f--- | | -------I---------------- | | ------ � --- | I--- ----- | ------- | >------------ | --------- | --------+---- | | | ------- | | -------·-------------· | -----· �� | ------------t----- | | |
| | | ---- --- | ------ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -·-- I---- -- | | | | | | | | | | | | | | | ----· - | | --- | | ·----- |
| | | | | | | ------ | --------- | � | | | | | | | | --- '----- | - -- | ;._,_ | |
| | | -------i------------1--------t----·---------- | | | ---··------ | | | | ---,...___·----+----- | | | -->-------+--------- | f-----··---- | - --- | ·-------1----------------- -------- | ---------f--------+-----1 | | ---f---------r---------- | |
| | | | | | | | | | | | | ---- ---- | - -------- | -------- | � ----------· | ---- | | | |

... 20

.

ATASAN LANGSUNG

PENYIMPAN BARANG

(

)

NIP ...•...•...

LAMPIRAN Xt\l

•