Unknown Unknown Nomor 21 Tahun 2012 tentang PENEMPATAN RAMBU PERINTAH, RAMBU LARANGAN, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS Dl JALAN NASIONAL, JALAN PROPINSI DALAM IBUKOTA KABUPATEN DAN IBUKOTA KECAMATAN SERTA JALAN KABUPATEN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURANBUPATITABALONG NOMOR ~~ TAHUN 2012
TENTANG
PENEMPATAN RAMBU PERINTAH, RAMBU LARANGAN, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS Dl JALAN NASIONAL, JALAN PROPINSI DALAM IBUKOTA KABUPATEN DAN IBUKOTA KECAMATAN SERTA JALAN KABUPATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas pada Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Propinsi serta Jalan Nasional yang berada dalam lbu Kota Kabupaten dan Penjabaran Pasal 96 ayat ( 1) dan (2), Pasal 168 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Tabalong dipandang perlu mengatur dan menetapkan lokasi dan pemasangan perlengkapan jalan yang bersifat perintah dan larangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong.
1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 212 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
/ 4. Undang-Undang ... .
I~
4. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
5. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu- Rambu Lalu Lintas Jalan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor: 09 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 21 Tahun 1996 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas pada Ruas-ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Propinsi serta Jalan Nasional yang Berada Dalam Ibukota Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 3 Tahun 1997 Seri D Nomor Seri 3) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor. 03).
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN RAMBU PERINTAH, RAMBU LARANGAN, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DI JALAN PROPINSI DAN JALAN NASIONAL DALAM IBU KOTA KABUPATEN DAN IBU KOTA KECAMATAN SERTA JALAN KABUPATEN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
5. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas urn urn.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
7. Jaringan jalan adalah sekumpulan ruas-ruas jalan yang merupakan satu kesatuan yang terjalin dalan hubungan hirarki.
8. Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptirnalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.
9. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, Larangan, perintah a tau petunjuk bagi pemakai jalan ;
10. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan dan diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta larnbang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
11. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/ a tau kendaraan di persirnpangan atau pada ruas jalan.
12. Rambu Larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai j alan ;
I 13. Rarnbu ... .
13. Rambu Perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
14. Papan Tambahan adalah papan yang dipasang dibawah daun rambu yang memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
lebih lanjut dari suatu rambu ;
15. Rambu Sementara adalah rambu lalu lintas yang tidak dipasang secara tetap dan digunakan dalam keadaan dan kegiatan tertentu ;
16. Keselamatan Lalu Lintas adalah keadaan terhindarnya pengguna jalan dan masyarakat dari kecelakaan lalu lintas.
17. Ketertiban Lalu Lintas adalah keadaan perilaku pengguna jalan untuk mematuhi peraturan berlalu lintas.
18. Kelancaran lalu lintas adalah keadaan tidak terganggunya arus lalu lintas.
## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN
## Pasal2
Penempatan Rambu Perintah, Larangan, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Jalan Propinsi dan Jalan Nasional dalam lbu Kota Kabupaten dan lbu Kota Kecamatan serta Jalan Kabupaten dimaksudkan yaitu dalam rangka mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
## BABIII
## PENEMPATAN RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBER! ISYARAT LALU LINTAS.
##
PENJELASAN
Pasal 3
Rambu lalu lintas yang bersifat perintah dan/ a tau larangan, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dipasang di Jalan Propinsi dan Jalan Nasional dalam ibukota Kabupaten Kabupaten dan Kota Kecamatan serta Jalan Kabupaten. ## Pasal4 Rambu yang bersifat Perintah dan/atau Larangan, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, Lokasi Pemasangannya sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, II, III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

/

Pasal 5 ... .

## Pasal5

- (1) Dalarn keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rarnbu-rambu yang bersifat sementara, untuk peringatan, larangan, perintah dan petunjuk.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/ a tau diperlukan, dapat memasang atau menempatkan rambu berupa kata-kata untuk peringatan, larangan, perintah dan petunjuk.

## Pasa16

Setiap orang wajib mematuhi ketentuan rambu-rambu, mar}:&lt;:a jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas berupa larangan dan perin tah se bagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 , 4 dan 5.

## BABIV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penempatan Rambu Perintah, Rambu Larangan dan Marka Jalan di Jalan Propinsi dan Jalan Nasional dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecarnatan serta Jalan Kabupaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng› undangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.

I Pasal 10 ... ... .. .

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng› undangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 5 OeS'ew ~ er ~o I :2 .

Diundangkan di Tanjung pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2012 NOM OR