PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 27 Tahun 2002 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK ) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 27 TAHUN 2002
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya keluarga Sejahtera dirasa perlu dilakukan Pemberdayaan wanita untuk berperan serta aktif dalam pembangunan dan
- baik di Kabupaten dan ditingkat Kecamatan maupun Desa Kelurahan ;
- b. bahwa untuk terwujudnya keluarga yang sejahtera, maka kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga perlu ditingkatkan dan diintensifkan menjadi gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755) ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475) ;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang -undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 ).
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan LKMD atau sebutan lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Nomor 26 Tahun 2001).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPTEN BATANG HARI
M E M U T U S K A N :
- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PKK DAN KELOMPOK PKK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Di Kabupaten dibentuk Tim Penggerak PKK Kabupaten yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Tim Penggerak PKK beranggotakan unsur - unsur masyarakat yang bersedia, mampu dan peduli terhadap usaha pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ;
- (2) Keanggotaan seseorang dalam Tim Penggerak PKK bersifat perorangan dan tidak mewakili suatu organisasi atau lembaga.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Di Kabupaten, Ketua Tim Penggarak PKK adalah Isteri Bupati ;
- (2) Di Kecamatan, Ketua Tim Penggerak PKK adalah Isteri Camat ;
- (3) Di Desa dan Kelurahan, Ketua Tim Penggerak PKK adalah Isteri Kepala Desa dan Kelurahan;
- (4) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Camat, Kepala Desa dan Kepala Kelurahan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
1. Apabila Bupati dan Camat adalah Perempuan maka Ketua Tim Penggerak PKK ditunjuk oleh Pejabat yng bersangkutan ;
2. Apabila Kepala Desa seorang perempuan, maka Ketua Tim Penggerak PKK Desa ditunjuk oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD) ;
3. Apabila Kepala Kelurahan seorang Perempuan maka Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan ditunjuk oleh Kepala Kelurahan.
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
Tim Penggerak PKK merupakan mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendali dan penggerak pada masing -masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
Tim Penggerak PKK Mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program - program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat ;
- b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program - program PKK ;
- c. Memberikan penyuluhan bimbingan, motivasi dan fasilitasi kepada Tim Penggerak PKK / kelompok - kelompok PKK dibawahnya ;
- d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Badan Penyantun Tim Penggerak PKK pada tingkat yang sama dan kepada Tim Penggerak PKK setingkat diatasnya ;
- e. Mengadakan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program - program PKK, yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK disemua tingkatan sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
Tim Penggerak PKK mempunyai fungsi :
- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat dalam pelaksanaan progam PKK.
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Pengurus dan Kelompok Kerja
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9
- (1) Susunan pengurus Tim Penggerak PKK.
- a. Susunan pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan Desa dan Kelurahan terdiri dari :
1. Ketua.
2. Para Wakil Ketua.
3. Sekretaris.
4. Bendaharawan.
5. Kelompok Kerja ( Pokja ) I
6. Kelompok Kerja ( Pokja ) II
7. Kelompok Kerja ( Pokja ) III
8. Kelompok Kerja ( Pokja ) IV
- b. Sekretaris dan bendahara ditunjuk sesuai kebutuhan pada setiap tingkat kepengurusan Tim Penggerak PKK.
- c. Setiap Pokja terdiri atas Ketua, wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Bidang - Bidang Pokja.
- a. Pokja I membidangi program :
1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
2. Gotong Royong
- b. Pokja II membidangi program :
1. Pendidikan dan keterampilan.
2. Pengembangan Kehidupan Ber Koperasi.
- c. Pokja III membidangi program :
1. Pangan.
2. Sandang.
3. Perumahan dan tatalaksana Rumah Tangga.
- d. Pokja IV membidangi program :
1. Kesehatan.
2. Kelestarian Lingkungan Hidup.
3. Perencanaan Sehat.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10
- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Program Gerakan PKK dibentuk Badan Penyantun disetiap tingkat kepengurusan Tim Penggerak PKK ;
- (2) Badan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mendukung program pelaksanaan program PKK.
- b. Memberikan bimbingan maupun bantuan moril, organisasi, materil dan finansial kepada Tim Penggerak PKK.
- c. Memfasilitasi Tim Penggerak PKK untuk mandiri dan independen guna mewujudkan peran dan fungsinya sebagai mitra kerja Pemerintah.
- d. Sebagai wadah bimbingan teknis yang bersifat konsultatif Tim Penggerak PKK dalam menggerakkan peran dan fungsinya.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11
Susunan keanggotaan Badan Penyantun Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan diketuai oleh Bupati, Camat, Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dengan anggota terdiri dari para pimpinan Instansi dan lembaga yang membidangi tugas - tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh masyarakat.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12
Penetapan keanggotaan Badan Penyantun Tim Penggerak PKK pada setiap tingkat kepengurusan adalah :
- a. Di Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- b. Di Kecamatan ditetapkan oleh Camat
- c. Di Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- d. Di Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Kelurahan.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13
Tim Penggerak PKK disemua tingkat kepengurusan dapat menetapkan Penasehat dan tenaga ahli PKK
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14
- (1) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK bersifat konsultatif dan koordinatif ;
- (2) Hubungan kerja antar Tim penggerak PKK dengan pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan lembaga - lembaga lain bersifat kemitraan;
- (3) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK dengan Badan Penyantun bersifat konsultatif ;
- (4) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK dengan Asosiasi LPM di Kabupaten, Forum Komunikasi LPM di Kecamatan dan LPM di Desa dan Kelurahan bersifat konsultatif dan kerjasama.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15
Pelantikan Ketua dan Anggota Tim Penggerak PKK di Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan dilakukan oleh Bupati, Camat, Kepala Desa dan Kepala Kelurahan.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 16
- (1) Masa Bakti Keanggotaan Tim Penggerak PKK.
- a. Masa Bakti Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan disesuaikan dengan masa Jabatan Suami.
- b. Masa bakti Ketua Tim Penggerak PKK yang ditunjuk sesuai dengan ketentun Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini sesuai dengan masa jabatannya.
- c. Masa Bakti anggota Tim Penggerak PKK selama 5 ( lima ) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pemberhentian dan pengangkatan anggota Tim Penggrak PKK antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim penggerak PKK disemua tingkat kepengurusan.
Bagian Kedua
Syarat - syarat Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 17
Syarat - syarat ketua tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan adalah :
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Tokoh wanita / pemuka masyarakat wanita Desa dan Kelurahan setempat.
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 45 serta Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- d. Berkelakukan baik, jujur, adil, amanah, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat.
- e. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan Kelurahan dan bertempat tinggal tetap di Desa dan Kelurahan yang bersangkutan tidak terputus - putus selama 2 tahun.
- f. Mempunyai kemampuan, kemauan dan kesungguhan untuk bekerja dan membangun Desa dan Kelurahan yang bersangkutan.
Bagian Ketiga
Sumber Pembiayaan Kegiatan Gerakan PKK
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 18
Kegiatan Gerakan PKK dibiayai :
- g. Swadaya gotong royong masyarakat.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- i. Sumber Dana Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Sumber - sumber lain yang syah dan tidak mengikat.
Bagian Keempat
Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 19
- (1) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan ;
- (2) Sitem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku.
ADMINISTRASI, LAMBANG, LAGU MARS DAN STEMPEL PKK
BAB V - ADMINISTRASI, LAMBANG, LAGU MARS DAN STEMPEL PKK
Pasal 20
- (1) Tim Penggerak PKK disetiap tingkat kepengurusan mempunyai sistim Administrasi, lambang, Lagu Mars dan Stempel Organisasi ;
- (2) Sistim Administrasi, Bentuk Lambang, Lagu Mars dan Stempel Organisasi secara rinci diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Bulian. Pada tanggal 11 Juli 2002

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI ABDUL FATTAH

Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian Pada tanggal 11 Juli 2002

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI ## SALIM JUFRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2002 NOMOR : 27
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
## NOMOR 27 TAHUN 2002 T E N T A N G
## PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
## I. PENJELASAN UMUM.
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya.
Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Menyikapi pelaksanaan otonomi daerah yang dilandasi Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 dan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka untuk pelaksanaan gerakan PKK di Kabupaten Batang Hari perlu diterbitkan Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Batang Hari dalam Peraturan Daerah Kabupaten.
Pedoman ini bertujuan untuk lebih memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan gerakan PKK di Kabupaten Batang Hari agar PKK dapat semakin eksis dengan segala kegiatannya di tengah - tengah masyarakat.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
-
PENJELASAN
Pasal 1
Angka 9, 10 Program Pokok PKK adalah : 1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. 2. Gotong Royong. 3. Pangan. 4. Sandang. 5. Perumahan dan Tata laksana rumah tangga. 6. Pendidikan dan keterampilan. 7. Kesehatan. 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi. 9. Pelestarian Lingkungan Hidup. 10. Perencanaan Sehat.
PENJELASAN
Pasal 2
- a. Kelompok PKK berdasarkan kewilayahan adalah Kelompok PKK yang dibentuk berdasarkan wilayah, seperti kelompok PKK dusun/lingkungan, kelompok PKK RW dan kelompok PKK RT. - b. Kelompok PKK berdasarkan kegiatan adalah kelompok PKK yang dibentuk berdasarkan kegiatan - kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti kelompok pengajian, kelompok UP2K - PKK, kelompok BKD dan lain - lain. - c. Kelompok Dasawisma adalah kelompok yang terdiri dari 10 s/d 20 Kepala Keluarga di dalam satu RT, diketuai oleh salah seorang Ketua Kelompok yang dipilih diantara 10 s/d 20 Kepala Keluarga tersebut, untuk membantu kelancaran tugas Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan melalui kelompok PKK RT yang bersangkutan dalam melaksanakan program PKK dilingkungannya. - Pasal 3 cukup jelas - Pasal 4 cukup jelas - Pasal 5 cukup jelas - Pasal 6 cukup jelas - Pasal 7 cukup jelas - Pasal 8 cukup jelas - Pasal 9 - cukup jelas - Pasal 10 cukup jelas - Pasal 11 cukup jelas - Pasal 12 cukup jelas - Pasal 13 cukup jelas - Pasal 14 cukup jelas - Pasal 15 Pelantikan Ketua dan Anggota Tim Penggerak PKK di Kabupaten dilakukan oleh Bupati, di Kecamatan oleh Camat, di Desa dan Kelurahan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan selaku Pejabat yang mengeluarkan Keputusan. | Pasal | 16 | cukup jelas | |---------|------|---------------| | Pasal | 17 | cukup jelas | | Pasal | 18 | cukup jelas | | Pasal | 19 | cukup jelas | | Pasal | 20 | cukup jelas | | Pasal | 21 | cukup jelas | | Pasal | 22 | cukup jelas |