PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 10 Tahun 1974 tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 8 TAHUN 2O1O TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa Tambahan Penghasilan bagi pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi guna meningkatkan disiplin dan motivasi kerja pejabat definitif dan pelaksana tugas (PLT) untuk jabatan struktural pada unit kerja/satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan; a.
- bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme guna mendukung penerapan good governance, perlu diatur Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Balangan Nomor B Tahun 20i0 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. C
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041 ), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890); 1.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265)',
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa0Q;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 8a$;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Ta.hun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 419$;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a262); 10.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor '140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia No.4578); 11.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor '165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593); 12.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 13.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741); 14.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15.
Menetapkan
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); 16.
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44); 17.
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45); 18,
- Peraturan Bupati Balangan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri sipil Di Lngkungan Pemerintah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 0B); 19.
MEMUTUSKAN :
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 8 TAHUN 2O1O TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BALANGAN. PEMERINTAH KABUPATEN
Pasal !
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, diubah dan ditambah sebagai berikut.
1. Ketentuan
Pasal 4
## 2. Ketentuan BAB lll Pasal 4 ayat (1) diubah menjadi :
Pasal 6
- (1) Besarnya Tunjangan Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Struktural dan Staf PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk Jabatan Struktural di berikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan Jabatan struktural yang diembannya selama yang bersangkutan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Jabatan dimaksud.
2. Ketentuan BAB lll Pasal 4 ayat (1) diubah menjadi :
- (1) Rekapitulasi daftar hadir masuk kerja dan rekapitulasi daftar hadir apel pagi dan apel siang serta rekapitulasi daftar pegawai yang meninggalkan tugas tanpa kabar dibuat oleh masing - masing unit kerja dengan terlebih dahulu melalui proses evaluasi oleh Pejabat yang membidangi Kepegawaian dan diketahui oleh Pimpinan Satuan Unit Kerja masing masing. Dan selambat lambatnya tanggal 10 tiap awal bulan disampaikan kepada Bupati Balangan Cq. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupten Balangan setelah diverifiikasi oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing masing unit kerja yang bersangkutan..
Pasal ll
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 1 1 Januari 2010

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH M. RIDUAN DARLAN BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2O1O NOMOR .1i.