PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 27TAHUN Tahun 2015 tentang PERDAPATA Aga,' 'Uk ageng Maa, Papa Ap rin Da ra ARUR ANGGARAN 2016 n.. Hear Kran SAN &amp; Phi nd Maa aga Bal He Nec puoa Sya ANNLA Hara an mi (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
|
Mengingat
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 27TAHUN 2015 '
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 09 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sah Anggaran 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanj Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016.
- Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-undang Nomor 28 1 2
- Bebas dari Nomor 7/5, Tam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ya 3
- Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): dari
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku ( Lembaran Negara ep Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350): N 4
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): | 7
- Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 4355): Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4400): 6.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 8
10. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran 5234):
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 9
11. Negara Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028):
|
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4502):
16. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574): Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
15. Republik Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
4. 17, Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): Peraturan Pemerintah
5. Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem. Keuangan Daerah
19. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
21. 165, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4614): .
18. Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4593), Pengawasan
22. Negara Republik Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712):
24. ( Lembaran Negara , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 2012
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123
13. ('Lembaran Indonesia Tahun Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272):
25. Negara Republik Peraturan Menteri Dalam telah
15. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
|
,
»
3
1
Bo
3
4
1
3
3
:
1
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
- Pasal1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan :
- b. Dana Perimbangan
Rp. 17.114.669.288,-
- a. Pendapatan Asli Daerah
:
- Cc. Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Jumlah Pendapatan
2. Belanja :
1. Belanja Pegawai
- a. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Subsidi
4. Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Hibah
5. Belanja Bantuan Keuangan
7. '6. Belanja Tidak Terduga
Rp. 787.507.330.233,-
Rp. 126.170.235.000,-
Rp.
Rp.
307.050.469.215,-
Rp.
Rp.
Rp.
11.509.125.000,-
5.629.373.500,-
10.886.900.000,-
Rp. 7.000.000.000,-
144.242.773.240,-
Perubahan
Kedua
Negeri
Peraturan
Menteri
Dalam
Nomor
Atas
13
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016:
2. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri palam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Anggaran Pendapatandan dan Belanja Daerah:
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 09 Tahun 2015 tentang .Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
:
Rp. 930.792.234.521,-
Rp. 486.318.640.955,-
'
.
|
4
|
$
4
5
- Belanja Langsung "1
-
- Belanja Pegawai
Rp.
23.926.379.351,- 275.930.968.584,- -
2. Belanja Barang dan Jasa
Rp.
3. Belanja Modal
Rp. 210.050.971.431
Rp. 509.908.319.366,- Rp. 996.226.960.321,-
Jumlah Belanja
3
Surplus/(Defisit)
(Rp. 65.434.725.800,-)
43. Pembiayaan T.
|
|
- a. Penerimaan
Rp.
66.684.725.800,-
- b. Pengeluaran
Rp.
1.250.000.000, -
Jumlah Pembiayaan netto
Rp. 65.434.725.800,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran
Rp. 0,-
Pasal 1
Belanja Daerah dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Pasal 2
Belanja Daerah dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati Seram Bagian Timur ini. ir

## Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Bupati Seram Bagian Timur ini. | |

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan pasal Seram Bagian Timur.

3

Bupati

Lampiran II Peraturan

## Pasal 4

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Pasal 5 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahyang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Angaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundangundangan.

v

Pasal 6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

: Ih Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturc

Diundangkan di Bula Pada Tanggal 26 Desember 2015

Ditetapkan di Bula Pada tangga! 26 Desember 2015

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- HENRI M. FAR-FAR


SEKRETARIS DAERAH KABUPATENSERAM BAGIAN TIMUR, .

## SYARIF MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR :


Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADAM RUMBALIFAR, S.Pd, M.Pd NIP.

197410152002121001

27