PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 2007 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (berlaku 15 Februari 2007)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4589);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4589), diubah sebagai berikut :
1. Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa izin keimigrasian dikenakan tarif sebesar Rp0,- kepada :
- a. orang asing dalam situasi Force Majeure;
- b. tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
- c. mahasiswa atau siswa yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
- d. orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
- e. orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
- f. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia;
- g. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa biaya beban dikenakan tarif sebesar Rp0,- kepada orang asing :
- a. yang terganggu jiwanya (gila) dan harus dirawat di rumah sakit;
- b. dalam keadaan terpaksa;
- c. dalam penanganan Aparat Penegak Hukum;
- d. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.
- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa Surat Perjalanan Republik Indonesia 24 halaman dikenakan tarif sebesar Rp0,- kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (4) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia dikenakan tarif sebesar Rp0,kepada Warga Negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang/dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri;
- (5) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan pelayanan jasa hukum berupa biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam berita negara atas permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia dan uang pewarganegaraan/naturalisasi dikenakan tarif sebesar Rp0,- dan 0 % kepada pemohon pewarganegaraan yang tidak mampu.
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
3. Mengubah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd HAMID AWALUDIN

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya ## SEKRETARIAT NEGARA RI

Penandatangan: Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, ttd MUHAMMAD SAPTA MURTI
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran angka I nomor 6, lampiran angka IV, V, VI, IX, X, XI, XIII nomor 20, 24 dan 25 dan angka XIV nomor 1 butir iv dan menambah jenis dan tarif PNBP baru pada lampiran angka I nomor 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagai berikut:


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I. Pelayanan Jasa Hukum | I. Pelayanan Jasa Hukum | |
| | Biaya yang berkaitan dengan badan hukum : | |
| | a. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan perubahan anggaran | per akta |
| | dasar Perseroan Terbatas b. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau persetujuan dan laporan Perseroan Terbatas yang hilang atau rusak | per akta |
| | c. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perkumpulan | per akta |
| | d. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau perubahan perkumpulan akta anggaran dasar perkumpulan yang hilang atau rusak | per akta |
| | e. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yayasan | per akta |
| | f. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau perubahan akta anggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak | per akta |
| | g. Pengesahan badan hukum Partai Politik | per permohonan |
| | h. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan badan hukum Partai Politik yang hilang atau rusak | per permohonan |
| | Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau penambahan nama keluarga. | per orang |

3. Biaya . . .


| JENIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3. | Biaya yang berkaitan dengan notariat: | | |
| | a. Pengangkatan Notaris | per orang | Rp 500.000,- |
| | b. Pengangkatan Notaris Pindahan | per orang | Rp 700.000,- |
| | c. Penampung Protokol | per orang | Rp 500.000,- |
| 4. | Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen. | per dokumen | Rp 10.000,- |
| 5. | Pembuatan surat keterangan surat wasiat | per wasiat Rp | 50.000,- |
| 6. | Biaya yang berkaitan dengan sidik jari : | | Rp |
| | a. Sidik jari dari pengiriman instansi-instansi untuk dirumus | per orang | 1.000,- |
| | b. Pengambilan sidik jari untuk dirumus dengan sistem AFIS | per orang | Rp 15.000,- |
| | c. Permintaan sidik jari insidentil untuk dirumus | per orang | Rp 50.000,- |
| 7. | Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan/pernyataan perkawinan WNA dengan WNI. | per dokumen | Rp 500.000,- |
| 8. Biaya | pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang pemberitahuan/pernyataan perkawinan WNA dengan per | permohonan | Rp 250.000,- |
| 9. | Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan RI. | per permohonan | Rp 500.000,- |
| 10. | Uang pewarganegaraan/ naturalisasi | per permohonan | 25 % dari peng- hasilan rata-rata per bulan dalam SPPT tahun terakhir |
| 11. | Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. | per permohonan | Rp 500.000,- |

12. Biaya . . .


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 12. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006. | per permohonan | Rp | 250.000,- |
| 13. Pendaftaran menyatakan memilih Kewarganegaraan bagi anak berdwi kewarganegaraan setelah berusia 18 (delapan belas) | per permohonan | Rp | 500.000,- |
| 14. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang menyatakan memilih kewarganegaraan bagi anak berdwi kewarganegaraan setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. | per permohonan | Rp | 250.000,- |
| 15. Permohonan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. | per permohonan | Rp | 500.000,- |
| 16. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. | per permohonan | Rp | 250.000,- |
| 17. Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia : a. untuk nilai penjaminan | per akta | Rp | 25.000,- |
| juta rupiah) b. untuk nilai penjaminan di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) | per akta | Rp | 50.000,- |
| 18. Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. | per permohonan | Rp | 10.000,- |
| 19. Biaya permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang : a. untuk nilai penjaminan | per akta | Rp | 25.000,- |

b. untuk . . .


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| b. untuk nilai penjaminan di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) | per akta | Rp 50.000,- |
| 20. Tanda terdaftar sebagai kurator dan pengurus | per orang | Rp 250.000,- |
| 21. Penggunaan ahli hukum warga negara asing dan perpanjangan penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia | per orang | Rp 250.000,- |
| II. Penerimaan Balai Harta Peninggalan | | |
| 1. Biaya yang berkaitan dengan pembuatan pencarian dan pemberian salinan surat atau berita acara : a. Pembuatan salinan surat- | per lembar | Rp 5.000,- |
| b. Pembuatan berita acara penyumpahan wali | per berita acara | Rp 15.000,- |
| c. Pembuatan berita acara kehamilan | per berita acara | Rp 15.000,- |
| 2. Biaya pendaftaran akta wasiat | per akta | Rp 25.000,- |
| 3. Biaya pembuatan surat keterangan waris | per surat | Rp 75.000,- |
| 4. Biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel : | | |
| a. Penjualan budel : | | |
| 1) Barang tetap | per budel | 2,5 % dari hasil penjualan |
| 2) Barang bergerak | per budel | 2,5 % dari hasil penjualan |
| b. Penyelesaian budel solvent. 1) Dalam hal BHP | | |
| selaku pelaksana | per budel | 7 % dari jumlah seluruh kekayaan |

2) Dalam . . .


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 2) Dalam hal BHP selaku wali pengawas | per budel | 3,75 % dari jumlah seluruh kekayaan dan 1,5 % dari jumlah hutang |
| 3) Dalam hal BHP selaku pelaksana dan campur tangan BHP berakhir sebelum batas waktu | per budel | 3,5 % dari jumlah seluruh kekayaan |
| 4) Dalam hal BHP selaku wali pengawas dan campur tangan BHP berakhir sebelum waktunya. | per budel | 2 % dari jumlah seluruh kekayaan |
| 5. Biaya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan yang dalam pengelolaan BHP : | | |
| a. Dalam hal BHP selaku pelaksana | per budel | 1 % dari kekayaan pertahun takwim |
| b. Dalam hal BHP selaku wali pengawas | per budel | 0,5 % dari kekayaan pertahun takwim |
| c. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pelaksana selesai sebelum berakhirnya tahun takwim. | per budel | 0,35 % dari kekayaan |
| d. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku wali pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwim. | per budel | 0,25 % dari kekayaaan |
| 6. Biaya yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan : | | |
| a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian : 1) Nilai budel sampai | per budel | 4 % dari kekayaan |
| 2) Nilai budel di atas Rp. 50 miliar | per budel | 2 % dari kekayaan |

b. Dalam . . .


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Dalam hal kepailitan berakhir di luar perdamaian : 1) Nilai budel sampai dengan Rp. 50 miliar. 2) Nilai budel di atas Rp. 50 miliar | per budel per budel | 8 % dari kekayaan 4 % dari kekayaan 1 % dari harta |
| c. Dalam hal pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK). | per budel | debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1% dari nilai tagihan apabila kreditur sebagai pemohon |
| III. Jasa Tenaga Kerja Narapidana | per orang per hari | Berdasarkan kontrak, sekurang- kurangnya sama dengan UMR |
| IV. Surat Perjalanan Republik Indonesia : | | |
| 1. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan | per buku | Rp 200.000,- |
| 2. Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan | per buku | Rp 50.000,- |
| 3. Paspor RI untuk orang asing perorangan | per buku | Rp 500.000,- |
| 4. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan | per buku | Rp 40.000,- |
| 5. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dua orang atau lebih | per buku | Rp 50.000,- |
| 6. Surat perjalanan laksana paspor untuk asing perorangan | per buku | Rp 100.000,- |
| 7. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dua orang atau lebih | per buku | Rp 150.000,- |
| 8. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih | per buku | Rp 30.000,- |

9. Perubahan . . .


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 9. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih | per buku | Rp | 40.000,- |
| 10. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian | per buku | Rp | 100.000,- |
| 11. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian | per buku | Rp | 400.000,- |
| 12. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam | per buku | Rp | 50.000,- |
| 13. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam | per buku | Rp | 200.000,- |
| 14. Pas lintas batas perorangan | per buku | Rp | 10.000,- |
| 15. Pas lintas batas keluarga | per buku | Rp | 15.000,- |
| V. Visa | | | |
| 1. Visa Singgah | per orang | US $ | 20,- |
| 2. Visa Kunjungan | per orang | US $ | 45,- |
| 3. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dihitung per tahun | per orang | US $ | 100,- |
| 4. Visa Kunjungan Saat Kedatangan : | | | |
| a. 7 (tujuh ) hari | per orang | US $ | 10,- |
| b. 30 (tiga puluh) hari. | per orang | US $ | 25,- |
| 5. Visa Tinggal Terbatas: a. Paling lama 6 (enam) bulan | per orang | US $ | 50,- |
| b. 1 (satu) tahun | per orang | US $ | 100,- |
| c. 2 (dua ) tahun | per orang | US $ | 175,- |

VI. IZIN . . .


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| VI. Izin Keimigrasian. | | |
| 1. Setiap Kali Perpanjangan Izin Kunjungan | per orang | Rp 250.000,- |
| 2. Izin Tinggal Terbatas : a. Paling lama 6 (enam) bulan b. 1 (satu) tahun | per orang | Rp 350.000,- Rp |
| c. 2 (dua ) tahun Setiap kali perpanjangan Izin Tinggal Terbatas : | per orang per orang | 700.000,- Rp 1.200.000,- |
| 3. a. Paling lama 6 (enam) bulan | per orang | Rp 350.000,- |
| b. 1 (satu) tahun c. 2 (dua ) tahun | per orang Per orang | Rp 700.000,- Rp 1.200.000,- |
| Penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas karena rusak atau hilang dan | | |
| 4. masih berlaku : a. Paling lama 6 (enam) bulan b. 1 (satu) tahun | per orang per orang | Rp 700.000,- Rp 1.400.000,- |
| c. 2 (satu) tahun 5. Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Perpanjangan, Penggantian dan Penambahan masa berlakunya | per orang per orang | Rp 2.400.000,- Rp 500.000,- |
| 6. Teraan pemberian Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Penggantian dan penambahan Izin Tinggal Khusus | | Rp |
| Keimigrasian pada Kantor Imigrasi | per orang | 100.000,- |
| 7. Izin Tinggal Tetap 8. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap | per | Rp 3.000.000,- Rp |
| 9. Penggantian Izin Tinggal | orang per orang | 2.000.000,- Rp 1.000.000,- |
| Tetap karena rusak atau hilang dan masih berlaku VII. Izin Masuk Kembali (Re-entry Permit) : | per orang | |
| | per orang | Rp 200.000,- |
| 1. Untuk satu kali perjalanan 2. | | |
| Untuk beberapa kali perjalanan (6 bulan) | per orang | Rp 600.000,- |

3. untuk . . .


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|
| | 3. Untuk beberapa kali perjalanan (1 tahun) | per orang | Rp | 1.000.000,- |
| | 4. Untuk beberapa kali perjalanan (2 tahun) | per orang | Rp | 1.750.000,- |
| VIII. Surat Keterangan Keimigrasian. | VIII. Surat Keterangan Keimigrasian. | per orang | Rp | 500.000,- |
| IX. Biaya beban : | IX. Biaya beban : | | | |
| | 1. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dihitung per hari | per hari | Rp | 200.000,- |
| | 2. Penanggungjawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian | per alat angkut | Rp | 30.000.000,- |
| X. | Smart Card | per orang | Rp | 150.000,- |
| XI. | Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pasific Economic Cooperation / APEC Business Travel card (ABTC) | per orang | Rp | 2.000.000,- |
| XII. Hak Cipta Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | XII. Hak Cipta Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | | | |
| | 1. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan | per permohonan | Rp | 200.000,- |
| | 2. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer. | per permohonan | Rp | 300.000,- |
| | 3. Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan. | per permohonan | Rp | 75.000,- |

4. Biaya . . .


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 4. | Biaya permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan. | per permohonan | Rp | 50.000,- |
| 5. | Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan. | per permohonan | Rp | 50.000,- |
| 6. | Biaya pencatatan lisensi hak cipta. | per permohonan | Rp | 75.000,- |
| 7. | Biaya pencatatan pengalihan Hak Rahasia Dagang : | | | |
| | a. Usaha Kecil | per permohonan | Rp | 200.000,- |
| | b. Non Usaha Kecil | per permohonan | Rp | 400.000,- |
| 8. | Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang : | | | |
| | a. Usaha Kecil | per permohonan | Rp | 150.000,- |
| | b. Non Usaha Kecil | per permohonan | Rp | 250.000,- |
| 9. | Permohonan Pendaftaran Desain Industri : | | | |
| | a. Usaha Kecil | per permohonan | Rp | 300.000,- |
| | b. Non Usaha Kecil | per permohonan | Rp | 600.000,- |
| 10. | Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri. | per permohonan | Rp | 150.000,- |
| 11. | Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Industri. | per permohonan | Rp | 100.000,- |
| 12. | Permintaan Dokumen Prioritas Desain Industri | per permohonan | Rp | 100.000,- |
| 13. | Permintaan Salinan Sertifikat Desain Industri. | per permohonan | Rp | 100.000,- |
| 14. | Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri : | | | |
| | a. Usaha Kecil | per permohonan | Rp | 200.000,- |
| | b. Non Usaha Kecil | per permohonan | Rp | 400.000,- |
| 15. | Pencatatan surat Perjanjian Lisensi Desain Industri. | per permohonan | Rp | 250.000,- |
| 16. | Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri : | | | |
| | a. Usaha Kecil | per permohonan | Rp | 100.000,- |
| | b. Non Usaha Kecil | per permohonan | Rp | 150.000,- |

17. Pembatalan . . .


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 17. Pembatalan Desain Industri : a. Usaha Kecil | per permohonan | Rp | 0,- |
| b. Non Usaha Kecil 18. Permohonan Pendaftaran | per permohonan | Rp | 200.000,- |
| Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu : a. Usaha Kecil | per permohonan | Rp | 400.000,- |
| b. Non Usaha Kecil | per permohonan | Rp | 700.000,- |
| 19. Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | per permohonan per permohonan per permohonan | Rp | 200.000,- |
| 20. Permintaan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu : a. Usaha Kecil b. Non Usaha Kecil | | Rp Rp | 100.000,- 200.000,- |
| a. Usaha Kecil b. Non Usaha Kecil 22. Pencatatan Perjanjian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu : a. Usaha Kecil | per permohonan per permohonan | Rp Rp | 500.000,- |
| Lisensi b. Non Usaha Kecil | per permohonan per permohonan | Rp | 150.000,- |
| 23. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu : a. Usaha Kecil | | Rp | 250.000,- |
| b. Non Usaha Kecil | per permohonan per permohonan | Rp | 150.000,- |
| 24. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu : | per permohonan | Rp | 250.000,- |
| a. Usaha Kecil b. Non Usaha Kecil | | Rp | 0,- |
| | per permohonan | Rp | 200.000,- |
| Paten | | | |
| XIII. | per permohonan | | |
| | per permohonan | Rp | |
| 1. Permintaan : a. Permintaan | | | |
| Permintaan paten sederhana | | | |
| b. | | | |
| | | 125.000,- | 125.000,- |
| paten | Rp | | |
| | | | 575.000,- |

2. Pemeriksaan . . .


| JENIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|
| 2. | Pemeriksaan Substantif : | | | |
| | a. Permintaan Paten | per permohonan | Rp | 2.000.000,- |
| | b. Permintaan paten sederhana | per permohonan | Rp | 350.000,- |
| 3. | Tambahan biaya setiap klaim | per permohonan | Rp | 40.000,- |
| 4. | Perubahan jenis permintaan paten | per permohonan | Rp | 450.000,- |
| 5. | Permintaan banding | per permohonan | Rp | 3.000.000,- |
| 6. | Permintaan surat keterangan penemu terdaftar | per permohonan | Rp | 1.000.000,- |
| 7. | Permintaan surat bukti hak prioritas | per permohonan | Rp | 75.000,- |
| 8. | Permintaan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik. | per permohonan | Rp | 100.000,- |
| 9. | Permintaan pencatatan pengalihan permintaan paten. | per permintaan | Rp | 100.000,- |
| 10. | Permintaan pencatatan pengalihan paten | per paten | Rp | 150.000,- |
| 11. | Permintaan pencatatan perubahan data pemohon | per permintaan | Rp | 100.000,- |
| 12. | Permintaan pencatatan perubahan pemegang paten | per paten | Rp | 150.000,- |
| 13. | Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi atau lisensi wajib | per permintaan | Rp | 1.000.000,- |
| 14. | Pendaftaran konsultan HKI | per permintaan | Rp | 5.000.000,- |
| 15. | Permintaan petikan daftar umum paten | per permintaan | Rp | 60.000,- |
| 16. | Permintaan salinan dokumen paten | per lembar | Rp | 5.000,- |
| 17. | Biaya penelusuran : a. Permintaan atas penelusuran paten yang di umumkan di dalam negeri | per subyek | Rp | 150.000,- |

b. Permintaan . . .


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | | TARIF |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|
| b. Permintaan atas penelusuran paten yang di umumkan di luar negeri | per subyek | US $ | 100,- |
| 18. Biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana): | | | |
| a. Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : 1). Dasar | per paten | Rp | 700.000,- |
| 2). Tambahan tiap klaim | per paten | Rp | 50.000,- |
| b. Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : 1). Dasar | per paten | Rp | 700.000,- |
| 2). Tambahan tiap klaim | per paten | Rp | 50.000,- |
| 1). Dasar | per paten | Rp | 700.000,- |
| 2). Tambahan tiap klaim | per paten | Rp | 50.000,- |
| 1). Dasar | per paten | Rp | 1.000.000,- |
| 2). Tambahan tiap klaim | per paten | Rp | 100.000,- |
| 1). Dasar | per paten | Rp | 1.000.000,- |
| 2). Tambahan tiap klaim | per paten | Rp | 100.000,- |
| penerimaan permintaan paten) : 1). Dasar | per paten | Rp | 1.500.000,- |
| 2). Tambahan tiap klaim | per paten | Rp | 150.000,- |

g. Tahun . . .


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------------------|
| g. Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : 1). Dasar 2). Tambahan tiap klaim | per paten per paten | Rp Rp | 2.000.000,- 200.000,- |
| h. Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : 1). Dasar 2). Tambahan tiap klaim | per paten per paten | Rp Rp | 2.000.000,- 200.000,- |
| kesembilan sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : 1). Dasar 2). Tambahan tiap klaim j. Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | per paten per paten | Rp Rp | 2.500.000,- 250.000,- |
| 1). Dasar 2). Tambahan tiap klaim Tahun ke-11 (tahun kesebelas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | per paten per paten | Rp Rp | 3.500.000,- 250.000,- |
| k. 1). Dasar | | | |
| 2). Tambahan tiap klaim Tahun ke-12 (tahun kedua belas sejak | per paten per paten | Rp Rp | 5.000.000,- |
| l. tanggal penerimaan permintaan paten) : 1). Dasar 2). Tambahan tiap klaim | per paten per paten | | 250.000,- |
| m. Tahun ke-13 (tahun ketiga belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : 1). Dasar 2). Tambahan tiap klaim | per paten per paten | Rp Rp | 5.000.000,- 250.000,- |
| n. Tahun ke-14 (tahun keempat belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : 1). Dasar 2). Tambahan tiap klaim | | Rp Rp | 5.000.000,- 250.000,- |
| | per paten per paten | Rp Rp | 250.000,- |
| | | | 5.000.000,- |

o. Tahun . . . .


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| o. Tahun ke-15 (tahun kelima belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : 1). Dasar 2). Tambahan tiap klaim | per paten per paten | Rp 5.000.000,- Rp 250.000,- |
| p. Tahun ke-16 (tahun keenam belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : 1). Dasar 2). Tambahan tiap klaim | per paten per paten | Rp 5.000.000,- Rp 250.000,- |
| ketujuh belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : 1). Dasar 2). Tambahan tiap klaim | per paten per paten | Rp 5.000.000,- Rp 250.000,- |
| tanggal penerimaan permintaan paten) : 1). Dasar 2). Tambahan tiap klaim s. Tahun ke-19 (tahun kesembilan belas sejak | per paten per paten | Rp 5.000.000,- Rp 250.000,- |
| tanggal penerimaan permintaan paten) : 1). Dasar 2). Tambahan tiap klaim | per paten per paten | Rp 5.000.000,- Rp 250.000,- |
| kedua puluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : 1). Dasar | per paten | Rp 5.000.000,- |
| 19. Denda keterlambatan atas pembayaran biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana) | per paten | 2,5 % per bulan dari kewajiban yang harus dibayar |
| 20. Biaya administrasi permintaan paten melalui Paten Cooperation Treaty (PCT) 21. Biaya Tahunan | per permintaan | Rp 1.000.000,- |

a. Tahun . . .


| JENIS PENERIMAAN | NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|
| a. | Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | per paten | Rp | 550.000,- |
| b. | Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | per paten | Rp | 550.000,- |
| c. | Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan penerimaan permintaan paten) | per paten | Rp | 50.000,- |
| d. | Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | per paten | Rp | 550.000,- |
| e. | Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | per paten | Rp | 1.100.000,- |
| f. | Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | per paten | Rp | 1.650.000,- |
| g. | Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | per paten | Rp | 2.200.000,- |
| h. | Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | per paten | Rp | 2.750.000,- |
| i. | Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | per paten | Rp | 3.300.000,- |
| j. | Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | per paten | Rp | 3.850.000,- |
| 22. | Biaya pengumuman lebih awal sampai dengan 6 bulan | per permohonan | Rp | 200.000,- |
| 23. | Biaya denda terhadap keterlambatan permohonan persyaratan | per permohonan | Rp | 200.000,- |
| 24. | Biaya permohonan lisensi wajib | per permohonan | Rp | 2.000.000,- |

25. Biaya . . .


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|
| | 25. Biaya Permohonan Pelaksanaan Paten Secara Regional | per permohonan | Rp | 2.000.000,- |
| XIV. | Merek | | | |
| | 1. Biaya permintaan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar : | | | |
| | a. Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa: 1). 1 (satu) kelas barang dan atau jasa | per permintaan | Rp | 450.000,- |
| | 2). 2 (dua) kelas barang dan atau jasa | per permintaan | Rp | 950.000,- |
| | 3). 3 (tiga) kelas barang dan atau jasa | per permintaan | Rp | 1.500.000,- |
| | b. Permintaan pendaftaran indikasi geografis | per permintaan | Rp | 250.000,- |
| | c. Permintaan pendaftaran merek kolektif | per permintaan | Rp | 600.000,- |
| | d. Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek : 1). UKM | per permintaan | Rp | 750.000,- |
| | 2). Non UKM | per permintaan | Rp | 1.500.000,- |
| | e. Permintaan perpanjangan perlindungan merek kolektif | per permintaan | Rp | 750.000,- |
| | 2. Biaya pencatatan dalam daftar umum merek : | | | |
| | a. Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek | per permintaan | Rp | 150.000,- |
| | b. Pencatatan pengalihan hak/penggabungan perusahaan (merger) atas merek terdaftar | per permintaan | Rp | 375.000,- |
| | c. Pencatatan perjanjian lisensi | per permintaan | Rp | 375.000,- |

d. Pencatatan . . .


| JENIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|
| d. | Pencatatan penghapusan pendaftaran merek | per permintaan | Rp | 150.000,- |
| e. | Pencatatan perubahan peraturan penggunaan merek kolektif | per permintaan | Rp | 225.000,- |
| f. | Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar | per permintaan | Rp | 450.000,- |
| g. | Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif | per permintaan | Rp | 225.000,- |
| 3. | Biaya permintaan petikan resmi dan permintaan keterangan tertulis mengenai merek : | | | |
| a. | Permintaan petikan resmi pendaftaran merek | per permintaan | Rp | 75.000,- |
| b. | Permintaan keterangan tertulis mengenai daftar umum merek | per permintaan | Rp | 125.000,- |
| c. | Permintaan keterangan tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek yang sudah terdaftar | per permintaan | Rp | 125.000,- |
| 4. | Biaya permintaan banding merek | per permintaan | Rp | 1.000.000,- |
| 5. | Biaya permintaan banding indikasi geografis | per permintaan | Rp | 1.000.000,- |
| 6. | Biaya pengajuan keberatan atas permintaan pendaftaran merek | per permintaan | Rp | 100.000,- |
| 7. | Biaya permintaan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis | per permintaan | Rp | 50.000,- |
| 8. | Biaya salinan bukti prioritas permohonan merek | per permintaan | Rp | 50.000,- |

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd

HAMID AWALUDIN


Salinan sesuai dengan aslinya

## SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, ttd

MUHAMMAD SAPTA MURTI


## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat mengenai jasa hukum, keimigrasian, dan hak kekayaan intelektual terutama bidang paten dan merek, pemerintah perlu menyesuaikan jenis dan tarif atas jenis yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM. Perihal jenis dan tarif atas jenis tersebut, sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1999. Beberapa jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Departemen Hukum dan HAM, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 mengalami perubahan jenis, dan kenaikan harga tarif dari Peraturan Pemerintah sebelumnya.

Pada pelaksanaanya, kenaikan harga tarif tersebut mengalami kendala yang disebabkan adanya perkembangan perekonomian nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga menghendaki adanya penyesuaian dan panambahan pada tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang pelayanan jasa hukum.

Dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, serta lebih mendorong laju ekonomi nasional maka perlu untuk merubah Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.


## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas.

Pasal II Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4705