PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERA NG IN Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelayanan Kesehatan, Pada (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah:
43. -l2. Peny idik Tindakan Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik.untuk mencari serta mengurnpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.
BAB I - KETENT UAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini. yang dimaksud dengan
•
1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin
4. Wakil Bupat.
5. adalah Wakil Bupati Merangin.
6. 5-. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah merupakan Sadan Legislatif Daerah Ka bu paten Merangi n
7. 6: .Sekretaris Daerah adalah Sekretaaris Daerah Kabupaten Merangin.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
10. 9-. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupatcn Mcrangin
10. UPT ( Unit Pelaksana Tehnis ) Dinas Kesehatan adalah unit-unit tehnis Dinas Kesehatan yang memberikan pclayanan kcsehatan sccara langsung kepada rnasyarakat di Puskesmas dan Laboratori um
12. 11 Puskes.nas adalah UPT Dinas Kesehatan yang tereu Pcmbaruu ( Pustu ), Puskesmas Keli ling, Polindes dar E
13. I~ l.aborarorium adalah unit penunjang medis yang ter dan Dinas Keseha.an Kabupaten.
14. ~ Tarif adalah Biuy a atas jasa pelavanan Kesehaian ~ Laboratorium yang dibebankan kepada masyara · jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya.
15. -Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayana diberikan kepada scseorang dalarn rangka ob pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Jenis pelayanan kesehatan adalah Pelayanan rawat pelayanan gawat darurat, tindakan rnedis operatif. ·11 medis dan pelayanan lain-lain yang dilakuka menggunakan fasilitas yang tersedia. 15
17. Rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan oleh seseorang dalarn rangka Pencegahan, Pengobatan. Rehabilitasi terhadap penyakitnya tanpa rnenginap 16
18. -Rawat lnap adalah pelayanan kesehatan va Puskesmas terhadap seseorang yang telah men untuk dirawat.
19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan upa diberikan oleh Puskesrnas terhadap seseorang di dalam rangka mengatasi masalah kesehatannya.
20. Tindakan medis opera ti f adalah tindakan pela\_ a ooeras yang diberikan oleh Puskesmas terhadap se menyatakan kesediannya untuk menjalani tinda · dalam rangka pencegahan dan penyernbuhan penyaki
21. Tindakan Penunjang medis adalah tindakan I pe'ayar Puskesmas dan atau Laboratoriurn Dinas Ke .erhadap seseorang dalam rangka menunjang penyakit -
22. 'asa pelayanan Puskesrnas adalah Uang I jasa yang sebagai lrnbalan atas pernakaian fasilitas Pusk ':tr dalam rangka mernperoleh pelayanan kesehatan.
23. 'ass medis adalah uang atau jasa yang duenrna rnbalan atas pelayanan Yang diberik annva terhac -nernpcrolch pelayan kcschatan di Puskesmas .
24. -vkornodasi adalah penggunaan fosilitas ruangun ra ~·au tanpa makan di Puskesmas
25. 24 Bahan dan alat habis pakai adalah obat-obatan, bahan kimia, alat-alat kesehatan lain yang digunakan secara langsung dan tidak dapat dipakai ulang untuk pelayanan kesehatan lainnya.
25. Penggunaan Puskesrnas Keliling atau Ambulance adalah pelayanan yang dibei ikan terhadap seseorang dengan menggunakan fa ihtas mobil Puskesmas Keliling dan atau Ambulance dengan fasilitas mt 1yang terdapat didalamnya.
26. Penjaminan adalah orang atau badan hukum sebagai penangg · biaya pelayanan upaya kesehatan dari seseorang yang men a tanggungannya.
27. Jasa konsultasi rnedik spesialis adalah uang atau jasa yana ciitenma oleh dokter spe: ialis di Puskesrnas sebagai irnbalan atas pela-ya akonsultasi medis spesialis yang diberikan pada seseorang ya = memperoleh p..layan kesehatan di Puskesmas.
28. Tindakan Medik tidak terencana ( CITO ) adalah tindakan medi · ya = rnemerlukan penanganan dengan segera yang ditetapkan oleh Dokter bardasarkan indikasi rnedis.
29. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin:
30. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retnb I Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undr gan daerah ~a-= berlaku.
31. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesn -dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (. em pat), kendaraan roda : (dua) atau transportasi lainnya di luar gedung Puskesmas
32. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediacan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan can pemanfaat..n umum yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan
33. Retribusi Pelayanan lesehatan yang selanjutnya dapat disebut retn us adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskes a: Pembantu, Bidan Desa dan Balai Pengobatan tidak termasuk pela\_ ana pendaftaran.
34. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau hadan yang meru · peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk mela - ... · -pembayaran retribusi
35. Surat Pendaltaran Objek Retribusi Daerah yang sclanjuinya J; p· t disingkat SPORD.adalah surat yang digunakan oleh wajib retnbusi untuk melaporkan data objek rctribusi Jan wajib R.etribusi scbagai das ~ penghitungan dan pernbavaran rctribusi yang tcrutang mcnur -peraturan perundang-undangan Dacrah
36. Surat keterapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah rctribusi yang terutang
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan. Yang selanjutnv: dapat disingkat SKRDKBTadalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan:
38. Surat ketetapan Retribusi Daerah I.ebih Bayar. Yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelehihan pernbayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari paoa retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD.adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga denda
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi:
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk rnencari.mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainn a dalarn rangka pcngawasan kepatuhan pernenuhan kewajiban retribusi ## BAB II
NAMA OBJEK DAN SUB.IEK RETRIBUSI
BAB I - KETENT UAN UMUM
Pasal 2
Dengan narna Retribusi Pelayanan kesehatan pada Puskesmas.Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan Ridan Desa di Kabupaten Merangin dipungut retrihusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pernbantu, Puskenas Keliling, Balai Pengobatan dan Bidan Desa
Pasa] ]
(I) Objek Rctrihusi adalah pelayanan kcsehatan yang rneliputi ·
- a. Pelayunan keschatan di Puskcsmas Jan jajarannya
2. b l'clavanan kcsehuran di Puskesmas Pernbaruu
3. c Pc'uyanan Kcsehatan di Puskcsmas Keli ling
- d. Pclayanan kcsehatan di Polindes dan Bidan Desa dan Balai Pengobatan.
- e. Perneriksaan Laboratorium di Puskesrnas Jan Dinas Kesehatan Kabupaten Mcrangjn
6. t'. Pemberian rekornendasi kesehatan Jan karu: lark sehat.
BAB I - KETENT UAN UMUM
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pernbantu, Puskemas Keliling, Polindes dan Bidan Desa dan Laboratorium
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB Ill - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sel.agai Retribusi Jasa Urnurn.
CARA MENGlJKUR TlNGKAT PENGGlJNAAN .IASA
BAB IV - CARA MENGlJKUR TlNGKAT PENGGlJNAAN .IASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung
BAB IV - CARA MENGlJKUR TlNGKAT PENGGlJNAAN .IASA
Pasal 7
Prinsip dalam Penetapan Retribusi adalah untuk menutup biava investasi prasarana, biava opcrasional dan pcmeliharaan. dalam rangka penyelenggaraan pelavanan kesehaian dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
8;\[3 VI
~E ITNTUAN PELA YANAN
Pasal 9
- c. bahwa untuk mclaksanakan sebagairnana dirnaksud pada huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan deng,an Peraturan Dae.a\,
4. \. Undang-undang Nornor 7 Tahun 1965 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 G65 Nomor O dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nornor 25);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 9. Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 2576):
6. ?i. Una.o.n-s-\.m&lt;.ian'b 'N.1.:)\-nm ~ ,ahun 'i9'c&gt;\ iemang rrux uu: Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor -6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor I 00 Tambahun Lernbaran Negara f.epublik Indonesia Nomor 3495):
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nom .ir 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3685 ),
6. Undang--undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pomerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 383:-; L
9. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19°9 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ):
13. I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tan bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Feraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun I 997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pernerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347 );
15. r2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ten tang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138):
13. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tcntang Tekhnis Pennyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70):
Pkan
- I 4. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dal am Negeri Nomor 48 I Menkes I SKB I II I 1998 dan Nomor IO Tahun 1,988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemeri ntahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKfLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH KABlJPATEN MERANGIN TENTANG RETRIBl JSI PELAYANAN KESEHATAN PADA u PT DINAS KESEHATAN
KETENT UAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini. yang dimaksud dengan
•
1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin
4. Wakil Bupat.
5. adalah Wakil Bupati Merangin.
6. 5-. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah merupakan Sadan Legislatif Daerah Ka bu paten Merangi n
7. 6: .Sekretaris Daerah adalah Sekretaaris Daerah Kabupaten Merangin.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
10. 9-. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupatcn Mcrangin
10. UPT ( Unit Pelaksana Tehnis ) Dinas Kesehatan adalah unit-unit tehnis Dinas Kesehatan yang memberikan pclayanan kcsehatan sccara langsung kepada rnasyarakat di Puskesmas dan Laboratori um
12. 11 Puskes.nas adalah UPT Dinas Kesehatan yang tereu Pcmbaruu ( Pustu ), Puskesmas Keli ling, Polindes dar E
13. I~ l.aborarorium adalah unit penunjang medis yang ter dan Dinas Keseha.an Kabupaten.
14. ~ Tarif adalah Biuy a atas jasa pelavanan Kesehaian ~ Laboratorium yang dibebankan kepada masyara · jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya.
15. -Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayana diberikan kepada scseorang dalarn rangka ob pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Jenis pelayanan kesehatan adalah Pelayanan rawat pelayanan gawat darurat, tindakan rnedis operatif. ·11 medis dan pelayanan lain-lain yang dilakuka menggunakan fasilitas yang tersedia. 15
17. Rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan oleh seseorang dalarn rangka Pencegahan, Pengobatan. Rehabilitasi terhadap penyakitnya tanpa rnenginap 16
18. -Rawat lnap adalah pelayanan kesehatan va Puskesmas terhadap seseorang yang telah men untuk dirawat.
19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan upa diberikan oleh Puskesrnas terhadap seseorang di dalam rangka mengatasi masalah kesehatannya.
20. Tindakan medis opera ti f adalah tindakan pela\_ a ooeras yang diberikan oleh Puskesmas terhadap se menyatakan kesediannya untuk menjalani tinda · dalam rangka pencegahan dan penyernbuhan penyaki
21. Tindakan Penunjang medis adalah tindakan I pe'ayar Puskesmas dan atau Laboratoriurn Dinas Ke .erhadap seseorang dalam rangka menunjang penyakit -
22. 'asa pelayanan Puskesrnas adalah Uang I jasa yang sebagai lrnbalan atas pernakaian fasilitas Pusk ':tr dalam rangka mernperoleh pelayanan kesehatan.
23. 'ass medis adalah uang atau jasa yang duenrna rnbalan atas pelayanan Yang diberik annva terhac -nernpcrolch pelayan kcschatan di Puskesmas .
24. -vkornodasi adalah penggunaan fosilitas ruangun ra ~·au tanpa makan di Puskesmas
25. 24 Bahan dan alat habis pakai adalah obat-obatan, bahan kimia, alat-alat kesehatan lain yang digunakan secara langsung dan tidak dapat dipakai ulang untuk pelayanan kesehatan lainnya.
25. Penggunaan Puskesrnas Keliling atau Ambulance adalah pelayanan yang dibei ikan terhadap seseorang dengan menggunakan fa ihtas mobil Puskesmas Keliling dan atau Ambulance dengan fasilitas mt 1yang terdapat didalamnya.
26. Penjaminan adalah orang atau badan hukum sebagai penangg · biaya pelayanan upaya kesehatan dari seseorang yang men a tanggungannya.
27. Jasa konsultasi rnedik spesialis adalah uang atau jasa yana ciitenma oleh dokter spe: ialis di Puskesrnas sebagai irnbalan atas pela-ya akonsultasi medis spesialis yang diberikan pada seseorang ya = memperoleh p..layan kesehatan di Puskesmas.
28. Tindakan Medik tidak terencana ( CITO ) adalah tindakan medi · ya = rnemerlukan penanganan dengan segera yang ditetapkan oleh Dokter bardasarkan indikasi rnedis.
29. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin:
30. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retnb I Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undr gan daerah ~a-= berlaku.
31. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesn -dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (. em pat), kendaraan roda : (dua) atau transportasi lainnya di luar gedung Puskesmas
32. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediacan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan can pemanfaat..n umum yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan
33. Retribusi Pelayanan lesehatan yang selanjutnya dapat disebut retn us adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskes a: Pembantu, Bidan Desa dan Balai Pengobatan tidak termasuk pela\_ ana pendaftaran.
34. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau hadan yang meru · peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk mela - ... · -pembayaran retribusi
35. Surat Pendaltaran Objek Retribusi Daerah yang sclanjuinya J; p· t disingkat SPORD.adalah surat yang digunakan oleh wajib retnbusi untuk melaporkan data objek rctribusi Jan wajib R.etribusi scbagai das ~ penghitungan dan pernbavaran rctribusi yang tcrutang mcnur -peraturan perundang-undangan Dacrah
36. Surat keterapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah rctribusi yang terutang
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan. Yang selanjutnv: dapat disingkat SKRDKBTadalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan:
38. Surat ketetapan Retribusi Daerah I.ebih Bayar. Yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelehihan pernbayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari paoa retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD.adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga denda
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi:
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk rnencari.mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainn a dalarn rangka pcngawasan kepatuhan pernenuhan kewajiban retribusi ## BAB II
NAMA OBJEK DAN SUB.IEK RETRIBUSI
Dengan narna Retribusi Pelayanan kesehatan pada Puskesmas.Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan Ridan Desa di Kabupaten Merangin dipungut retrihusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pernbantu, Puskenas Keliling, Balai Pengobatan dan Bidan Desa
Pasa] ]
(I) Objek Rctrihusi adalah pelayanan kcsehatan yang rneliputi ·
- a. Pelayunan keschatan di Puskcsmas Jan jajarannya
2. b l'clavanan kcsehuran di Puskesmas Pernbaruu
3. c Pc'uyanan Kcsehatan di Puskcsmas Keli ling
- d. Pclayanan kcsehatan di Polindes dan Bidan Desa dan Balai Pengobatan.
- e. Perneriksaan Laboratorium di Puskesrnas Jan Dinas Kesehatan Kabupaten Mcrangjn
6. t'. Pemberian rekornendasi kesehatan Jan karu: lark sehat.
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pernbantu, Puskemas Keliling, Polindes dan Bidan Desa dan Laboratorium
GOLONGAN RETRIBUSI
Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sel.agai Retribusi Jasa Urnurn.
CARA MENGlJKUR TlNGKAT PENGGlJNAAN .IASA
Tingkat penggunaan jasa dihitung
Prinsip dalam Penetapan Retribusi adalah untuk menutup biava investasi prasarana, biava opcrasional dan pcmeliharaan. dalam rangka penyelenggaraan pelavanan kesehaian dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
8;\[3 VI
~E ITNTUAN PELA YANAN
- (I). Retribusi Jasu LJ111u111 bagi peserta ASK ES diherikan pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketcntuan pernbiayaun Asuransi Kesehatan yang herlaku (.t\SK FS'i
- ('.2). Bagi Peserta KS ( Kartu Se hat ) Pemeriksaan KIA, penyakit dan perneriksaan laboratorium yang sifatnya merupakan program kesehatan diberikan pelayanan kesehatan melalui Program Kompensas, Pen"6uro.nian S\\t'I~\(.\\ ~~~ ~\~o."~ \~~"::.~\\o.\c.\\ (~'{..,\_~~ ~~\J\ \),~:o.n-s \&lt;..e.'2.e\\'a\an') atau Program lain yang sejenisnya dan mempunyai tujuan yang sarna.
- (3). Bagi pelajar dapat diberikan Pengobatan di Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan secara Curna-Curna ## BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRfBUSf
- (I)\_ Atas jasa pe/ayanan kesehatan yang diberikan dr Puskesmas dan Laboratorium dikenakan Retribusi.
- (2). Besarnya Retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (I) Pasal mi. ditetapkan dalam tabel sebagai berikut :
| JENIS PELAY AN_A_N | __, -~:~~~~ ---1--- __ | K_· E_T_E_' R_A_N_G_A_N |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 ____j |
| cis Pendaftaran | R . 2.000 -I--J:._------t-------------1 | Sekali kunjungan J |
| Umum : Pelajar • Calon .lemaah Hai 1 • a. Tahap pertama di Pukes.nas b. Tahap kedua d1 Dinas - ?ada Karyawan Salon. hotel dan Penjarnah makanan ------ _ .:rat Keterangan I KI R Kesehatan | Rp. 10.000 Rp. 15.000 , Rp 7500 Rp. S 000 Rp. 2.500 I | Jika ada tindakan medik dan penunjang medik iainnya dibavarkan secara terpisah |
| ----- ---- --------- - -- - -- - ------------ | I - --------+- I I , -- - ---- - | ------1 I I I _] ---------- |
----------·
\_\_\_
-- --
-··--
| -- Biaya Persalina.i d: Puskesmas I. Persalinan Biasa / Normal 2. Persalinan Sulit/ Patologis 3_. _P_e_rs_a_li_n_an_c_u_rr_a_ta_g_e | I Rp 150 000 I Rp 200 000 _L_2_o_o_o_o_o | h-- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biaya Rawat !nap di Puskesmas Per Hari | I Rp. 6.500 | .lil;a ada tindakan medik dan penunjang rneJik lainnya diba -arkan ter isah |
| Tarif Rawat Inap Bayi Baru Lahir Dikenakan 50 % Dari Tarif Rawat . :bu | | |
| ------- :. Jasa Visit atau Konsultasi 2. Asuhan Keperawatan | Rp. 2.000 Rp. 2.500 | Per Hari Per Hari |
| Biaya Makan Pasion Rawat I nap | Rp. 15.000 | Per Har: ( Pagi, rans dan Sore) |
| ::>ertolongan Pertama Pada .ecelakaan : Tindakan Kecil | | |
| : Tindakan Besar - Luka Jahit I - 5 - Luka Jahit 6- 10 - Luka Jahit lebih dari l O ( Setiap Range 5 Jahita | Rp. 20.000 Rp. 45.000 Rp. 15.000 ( Rp 20 000 Rp 5 000 j . | |
| :>dayanan Berupa Tindakan Medik·-r-- Suntik KB : Angkat IUD ": Pemasangan IUD - Angkat KB Suntik : Pemasangan KB Susuk : Buka Jahitan I Pasang Gips - .nsisi Abses Kecil | . - Rp. IO 000 Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 60.000 Rp.100.000 Rp. 10.000 Rp. 1 G.000 | |
| engo'iatan atau Tindakan Gigi ?encabutan Gigi Biasa : Pencabutan Gigi Sulit ~ Reparasi Mandibula - ?erawatan Abses _- _ erawatan Periodontal : .?embedahan Gigi terpendam -::>enyinaran Sullo\: ?emasangan Gigi Palsu ----------------- oratorium Penunjang | Rp. 4.000 Rp. 6.500 Rp. 10.000 Rp. 3 000 Rp. 6.500 Rp. 6.500 \ Rp 2.500 I Rp. 45.000 --------- | Per Gigi Per (Jigi Per Gigi Per Gigi l'cr r;igi Per Gigi Per Gigi Per Gigi ------·------- |
| Sederhana | ' | |
I
1
I
i
I
i
I
I
| a. Darah | I | I |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| l. Haemoglobin | Rp.2.000 | Per Specimen |
| 2. Hitung Eritrosit | P.p.2.000 | I Per Specimen |
| 3. LED I BBS | Rp.2.000 | I Per Specimen |
| 4. Hitung Retikosit | / Rp.2.000 | I Per Specimen |
| b. Urine --------------- --------- | | I -t--- - -- |
| I. Protein | Rp.2.000 | Per Specimen |
| 2. Reduksi | Rp.2.000 | Per Specimen |
| 3. Billirubin | I Rp.2.000 | Per Specimen |
| 4. Sedimen | I Rp.2.000 | P~r Specimen |
| 5. Urobilinogen | Rp.2.000 | Per Specimen |
| 6. Urobilin | Rp.2.000 | Per Specimen |
| 2.Sedang | | |
| a. Hitung Eritrosit | Rp. 2.500 | Per Specimen |
| b. Hitung Retikosit | Rp. 2.500 | Per Specimen |
| c. Malaria | Rp. 2.500 | Per Specimen |
| d. Golongan Darah | Rp. 2.500 | Per Specimen |
| e. Masaa Pembekuan | Rp. 2.500 | Per Specimen |
| f. BTA | Rp. 5.000 | Per Specimen |
| g. Darah Samar | Rp. 2.500 | Per Specimen |
| h. Test Kehmilan | Rp. 7.500 | / Per Specimen |
| ----------------+--------,----- 3. Kimia Darah · | I | --- . |
| a.Glukosa | \ Rp. 25.000 | I Per Specimen |
| b.Kolesterol | J Rp. 25.000 | Per Specimen |
| c.SGOT | I Rp. 25.000 | I Per Specimen |
| d.SGPT | / Rp. 25.000 | i Per Specimen |
| e.Asam Urat | Rp. 25.000 | Per Specimen |
| f.HBS AG | Rp. 25.000 | Per Sp ·cimen |
| g.Billirubin | Rp. 25.000 | Per Specimen |
| 4. Tes Narkoba | | |
| c. Metampetamin | Rp. 35.000 | |
| d. Kokain | Rp. 35.000 | |
| e. Kanabinoid | Rp. 35.000 | |
| f Opiat | Rp. 35.000 | |
| g. Barbiturat | Rp. 35.000 | |
| h. Benzodiazepian | Rp. 35.000 | |
| ...aboratorium Perneriksaan Air Pemeriksaan Kimiawi Air Minum a. Lengkap Bagi Perusahaan | Rp.200.000 | . ------1 |
| c. Lengkap Bagi Peroranga b. Sederhana Bagi Perusahaan | Rp. 150.000 | |
| | j Rp. I 00.000 | |
| d. Sederhana Bagi Perorangan | \ Rp. 50.000 | |
| _ Pemeriksaan Bakteriologis Air 1 . .\ mum | : I i j | |
| a. Untuk Perusahaan ___________ .__ | i Rn. I 00 000 _j___'._'.J:'. | ____j_ . _ |
| | b. Untuk Pcrorangan | 1i<p.5U()(l'J --+- ------- -- | I --+--- - - |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| K | Visum Et Repertum 1. Yisum Luar Korban Mati 2. Visum Luar Karban Hid.rp | I I Rp 25 000 Rp. 20 000 | I |
| L | Pelayanan Mobil Unit 1. Dalam Kecamatan 2. Oalam Kabupaten 3. Luar Kabupaten 4. Untuk Poin 1 s/d 3 Diatas Dik cnakan Biaya Tambahan sbb • a. J arak tern puh l 00 ·- 5 00 Km b. Lebih Dari 500 Km ----+-- ------·---- ---·---· -·- | Rp.1.200/Krn Rp.1.000/Km I. - I I j Rp. 20.000 / Rp 35 000 I Rp.65.000 | Jarak Tempuh Dihitung PP Jarak Tempuh Dihitung PP |
| | Pemakaian Oks, gen .. -- ·=·· | . -1 1,p~r Oo --- | ~er L''er |
| | sehatan Penerbitan Surak Rekornendasi Kese Pelayanan Jenazah a. Perawatan | i Rp. 5000.- 1 '. Rp.25.000 I | . I |
~-----------------•---------'--
BAB IV - CARA MENGlJKUR TlNGKAT PENGGlJNAAN .IASA
Pasal 10
- ( 1 ). Retribusi Pelayanan kesehatan dari Puskesmas dan l .aboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) disetor ke Kas Daerah sebesar JO % (sepuluh persen) dan 90 % (sembilan puluh persen) digunakan langsung untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan yang meliputi :
- a. Kegiatan operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Bidan Desa dan laboratorium di dalam maupun diluar gedung termasuk rawat jalan dan pembinaan kesehatan pada masyarakat:
- b. Pembinaan sumber daya manusia.
- c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penur,jang, baik berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan ragensia. bahan habis pakai dan lain-lain
- d. Pemeliharaan C edung yang bersifat darurat.
- (2) Retribusi pelay..nan dari PT ASKES mengikuu pcdoman dan kc.entuan Pcraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (J). Setoran dari PT ASKES seluruhnva disetorkan ke Bendahara Askes Dinas Kesehatan dan dilaporkan ke Dinas pendapatan kabupaten
- (4) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (I) dan (2) yang dipergunakan langsung oleh Puskemas dan Laborator.urn dipertanggung jawabkan lansung oleh Kepala Dinas Kesehatan setia.: bulanya kepada Bupati.
- (1). Pelayanan dan p zrawatan bagi penderita rawat jalan ditcntukan sebagni berikut ·
- a. Pelaya · diberikan di Poli-poli sesuai dengan kasus pen yak it yang dideritanya.
- b. Dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi yang berupa karcis.
- c. Karcis dmaksud pada huruf b pasal ini merupakan tand.. bukti pembayaran atas pendaftaran pasien dan mengganti biaya blankoblanko yang dipergunakan.
- d. Biaya selain pada huruf c ini dibayar secara terpisah oleh penderita:
- (2). Pelayanan dan perawatan rawat inap di Puskesmas wajib menunjukan surat pengantar dari Dokier yang memeriksa dan menyatakan sanggup untuk mernenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukan tanda bukti t.embayarao berupa Lucis.
- (J). Pelayanan dan Perawatan 0rang Tahanan Narapidana biayanya ditanggung oleh instasi yang bertanggungjawab
- ( 4 ). Penderita yang kurang mampu atau yang tidak mampu dapat memperolah pelayanan dan perawatan kesehatan serta mendapat keringanan pembebasan biaya pelayanan atau perawatan kei.ehatan dengan menunjukkan KS (Kartu Sehat).
- menjadi beban dan penginmnya kecuali (5). Pelayanan dan perawatan terhadap jenazah tanggungjawab keluarganya atau instansi ditentukan lain oleh Kepala Puskesmas ·
- (6). Pelayanan atau penyediaan tempat pelatihan atau penelitian bagi siswa atau mahasiswa dengan ketentuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepalu Puskesmas dengan Ternbusan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ·
BAB IV - CARA MENGlJKUR TlNGKAT PENGGlJNAAN .IASA
Pasal 12
- (I). Pcnderita wabah, bencana alarn dan penderita tidak mampu atau kurang marnpu, wajib rnelengkapi surat keterangan dari kepala Desa /Lurah.dengan diketahui camat, atau dengan membawa Kartu Sehat (KS) yang Jiberikan oleh Puskesmas paling lambat 2 X 24 jam
- (2). Penderita wabah dan bencana alam dibebaskan dari pembayaran Retribusi.
BAB IV - CARA MENGlJKUR TlNGKAT PENGGlJNAAN .IASA
Pasal 13
- (1 ). Bagi ibu bersalin(bulin) dikenakan ietribusi untuk perawatan,
- (2) Perawatan Bayi Bagi Ibu bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikenakan perawatan bayinya sebesar 50 % (Iirna puluh persen) dari jumlah perawatan ibunya.
BAB IV - CARA MENGlJKUR TlNGKAT PENGGlJNAAN .IASA
Pasal 14
Ketentuan mengenai tata tertib rawat jalan atau rawat inap penderita yang meninggal, klasifikasi ruangan inap dan ketentuan lain yang tidak tertera dalam Peraturan D. erah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
SAAT RETRIBUSI Tl:RUTANG
BAB Vlll - SAAT RETRIBUSI Tl:RUTANG
Pasal 15
Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau do· ... mer lain yang dipersamakan:
BABIX
TATA CARA PEMUNGlJTA1\J
BAB Vlll - SAAT RETRIBUSI Tl:RUTANG
Pasal 16
- ( 1 ). Retribusi ( 1 .pungut dengan rnenggunakan SKRD atau dokurnen lat yang dipersamakan:
- (2). Hasil Pungutan Retribusi sebagairnana d.rnaksud pada pasal 9 a\_ disetor ke kas Daerah oleh petugas yang ditunjuk dalam temp 24 Jam. Kecuali Bagi Puskemas yang jaraknya Jauh dart rh kabupaten
- (3) Tata cara pemungutan dan penyetoran ke Kas Daerah akan diatur lebih lanjut Jengan Keputusan Bupari.
SANKS! ADM!NlSTRASl
BAB X - SANKS! ADM!NlSTRASl
Pasal 17
SANKS! ADM!NlSTRASl
BAB X - SANKS! ADM!NlSTRASl
Pasal 18
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBA Y ARAN
- ( 1 ). Atas kelebihan pernbayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian Pernbayaran kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pernbay aran retribusi diajukan secara tertulis kepada kepala Dinas Kesehatan dengan sekurangkurangnya rnenyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi:
- b. Masa retribusi:
- c. Besarnya kelebihan pembayaran :
- d. Alasan yang singkat dan jelas :
- (3). Bupati dalam jangka waktu 6 (enam ) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini .harus memberikan keputusan ;
- ( 4) Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan, harus diterbitkan SKRDLB dalarn jangka waktu paling lama 2 (dua ) hulan sejak diterimanya perrnohonan :
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBA Y ARAN
Pasal 19
- (1) Apabi!a \\,l.Jib retribusi mernpunyai utang retribusi l.unnva. kelebihan pembayaran rctr ibusi langsung dapat diperhitungkan uruuk melunasi terlebih dahul u uiang retribusi terscbut :
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Bangko. Pr.da Tanggal 11 Mei 2004 SEKRETARlS DAERAH DRS.f-:.M. AZIZ YUSUF PEMBINA TK. I '\J1P-010 055 981 Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2004, Nomor Seri E ## BAB XIII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengur = Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Dae \_ -kabupaten Merangin.

Penetapan: Disahkan di Bangko Pada Tanggal I 1 Mei ~

Penandatangan: BUPATI MERA GI H.ROTANIYUTAKA H ## l)l~NJELASAN ## PERATllR.t\N DAERAH KABlJPATEN MERANGIN NOMOR 8 TAHlJN 2004 ## TENT ANG ## RETRIBUSI PEI,/\ YANAN KESEHATAN DI UPT orNAS KESEHATAN
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Retribusi Pelayanan Keseha.z -UPT Dinas Kesehatan, disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6t -- -\_00 I Tentang Retribusi Daerah, mengingat Peraturan Daerah ini me Pelayanan Kesahatan yang dilakukan UPT Dinas Kesahatan, yang sebelumnya ·-· dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor I I Tahun 2000 re · -= Retribusi Pelayanan Kesahaian, yang pengaturannya disatukan dengan Pelayana ~a-= ada pada Rumah Sak it Umum Bangko.
Dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada rnasyarakat khususnya pela; a--\_.ang dilaksanakai. Pada Puskesma, Puskemas Pernbantu, Puskemas Keliling Bi -Desa, maka dipandang perlu menetapkan tarif pelayanan dimaksud dengan Peraten -Daerah tersendiri, sehingga pelayanan yang ada dapat dilaksanakan sesuai der gaz : ~uan Otonomi Daerah itu sendiri .
## . tLASAN PASAL DEMI PASAL
- ~ Cukup jelas
- 3 Cukup jelas
- ~ Cukup jelas
- 5 Cukup jelas
- 0 Cukup jelas
- ~ Cukup jelas
- -ayat (I) Cukup Jelas.
ayat (2) Pelavanan gratis diberikan kepada pernegang Kartu Sehat melalu Program PKPS BBM bidang Kesehaian atau Program lain yang sejerudan mernpunv ai tujuan yang sama
Ayat ( 3) Pengobaian Cuma-Curna di Puskesmas hagi Pelajar, menyangkut hal-hal sehagai herikut ·
- a. Saku siswa terjadi pada jam Pelajaran sekolah, bukan bawaan penyakit dari rurnah
- b. Penyakit yang dapat dirayani Cuma-Cuma adalah
•
- Kasu. Kecelakaan, keracunan makanan akibat kegiatan sekolah dan terjadi dilingkungan sekolah.
- Bukan penyakit kronis.
## Cukup jelas
- Penggunaan Retribu· i Pelayanan Kesehatan dari Puskesma dan I .abora .oriurn
sebesar 90 % digunakan langsung oleh UPT Dinas Kesehatan untuk menunjang Kelancaran Tugas pelayanan meliputi ·
- a. 25 % untuk menunjang kegiatan operasional Puskesma, Puskernas Pembantu, Bidan Desa, Poliklinik Desa, Puskesmas Keliling, a." Laboratorium, didalam maupun diluar gedung termasuk rawat jalan dar pembinaan kesehatan masyarakat.
2. h 25 % untuk menunjang pembinaan sumber daya manusia, perneliharaan da ... pengadaan obata-obatan, regensia, bahan habis pakai. perneliharaan sedur= yang bersifat darurat
- c. 50 ~o untul: jasa medis dengan pembagian sebagai berikut ·
- I. Tena6a Medik 20 %
5. 2 Tenaga Pararnedik dan non para medik 80 %
11 Cukup jelas
13 Cukup .Jelas
\_ 14 Cukup jelas
15 Cukup jelas
16 Cukup jelas
17 Cukup jelas
18 Cukup jelas
19 Cukup jelas
\_o Cukup jelas
\_ J Cukup jelas
\_2 Cukup jelas
23 Cukup jelas
\_4 Cukup jelas