PERATURAN BUPATI MA Nomor 8 Tahun 1965 tentang PROGRAM KALI BERSIH (PROKASIH) DI KABUPATEN T ABALONG DENGAN RAHl\'lAT TUHAN YANG MARA ESA BUP ATI T ABALONG, - a. bahwa kali atau sungai merupakan sumber daya air yang penting bagi kebutuhan hidup manusia dan mahkluk hidup lainnya sehingga perlu dijaga kualitas air dan pengendalian pencemaran air disepanjang daerah aliran sungai ; - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas air sungai tersebut agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya, perlu dicanangkan Program Kali Bersih (Prokasih); - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
BUPATITABALONG
PERA TURAN BUPA Tl TABALONG NOMOR )2&gt; T AHUN 2009 TENTANG PROGRAM KALI BERSIH (PROKASIH) DI KABUPATEN T ABALONG
DENGAN RAHl\'lAT TUHAN YANG MARA ESA
BUP ATI T ABALONG,
- a. bahwa kali atau sungai merupakan sumber daya air yang penting bagi kebutuhan hidup manusia dan mahkluk hidup lainnya sehingga perlu dijaga kualitas air dan pengendalian pencemaran air disepanjang daerah aliran sungai ;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas air sungai tersebut agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya, perlu dicanangkan Program Kali Bersih (Prokasih);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Program Kali Bersih (Prokasih) di Kabupaten Tabalong;
1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Penge1olaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep09/MENLH/411995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-42/MENLH/4/i 996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Min yak dan Gas Bwni serta Panas Burni ;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersah (Prokasih) ;
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-35 NMENLH/7/1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/ Kegiatan Usaha dalam Pengendalian Pencemaran di Lingkup Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih) ;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep51/MENLH/1 0/1995 ten tang Baku Mutu Lim bah Cair Bagi Kegiatan Industri;
(
...
~------------~W·~u--~-------------------------
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep52/MENLH/1 0/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit ;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep42/MENLH/1 0/1996 ten tang Baku Mutu Lim bah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bwni;
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/MENLH/111998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Kawasan lndustri
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-113 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara ;
17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-142 tahun 2003 tentang Perubaban Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-113 tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pemb uangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 28 Tahun 1994 tentang Penggolongan Dan Baku Mutu Air dan Peruntukkan air Di Kalimantan Selatan ;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Se1atan Nomor 58 Tabun 1994 tentang Penggolongan Dan Baku Mutu Air Di Kalimantan Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi ljin Tempat Usaba dan ljin Undang undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tabun 2004 Nomor 16 Seri C , Nomor Seri 07);
21. Peraturan Daerab Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten TabalongTabun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Tabalong Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerab Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
r
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KALI BERSIH
~ROKASUQDIKABUPATENTABALONGLYPH(cmap:df00)
Pasal 3
Pelaksanaan Prokasih bertujuan :
- a. Tercapainya kualitas air sungai yang baik, sehingga dapat meningkatkan fungsi sungai dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan,
- b. Terciptanya sistem kelembagaan yang mampu melaksanakan pengendalian pencemaran air secara efektif dan efisien,
- c. TeiWUjudnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengendalian pencemaran.
- (2) Dalam rangka mewujudkan tujuan Prokasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pe1aksanaan Prokasih dilakukan dengan pendekatan :
- a. Pengendalian sumber pencemaran yang strategis dan dilakukan secara bertahap dalam suatu program kerja.
- b. Pelaksanaan program kerja sesuai dengan tingkat kemampuan kelembagaan yang ada.
- c. Pelaksanaan dan basil program kerja harus dapat terukur dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- d. Penerapan pentaatan dan penegakan hukum dalam pengendalian pencemaranair.
Pasal 4
Dalam rangka mewujudkan tujuan Prokasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(l), pelaksanaan Prokasih dilanjutkan dengan sasaran :
- a Meningkatnya kualitas air sungai pada sungai Prokasi..'l sampai minimal memenuhi baku mutu air sungai, sehingga sesuai dengan peruntukannya.
- b. Menurunnya beban limbah dari tiap sumber pencemar sampai minimal memenuhi baku mutu limbah cair.
- c. Menguatnya sistem kelembagaan dalam pelaksanaan Prokasih.
BABIII
PELAKSANAAN PROKASIH
PasalS
- (1) Sungai Prokasih ditetapkan oleh Bupati Tabalong.
- (2) Pemilihan Sungai Prokasih ditetapkan oleh Instansi Yang Membidangi Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong dengan mempertimbangkan fungsi sungai bagi masyarakat dan pembangunan serta lembaga pelaksana didaerah. memperhitungkan tingkat kemampuan
Pasal 6
Sasaran kegiatan Prokasih adalah Sumber Pencemaran diutamakan kepada kegiatan industri (skala menengah sampai besar), Hotel (berbintang 3 sampai 5) dan Rumah Sakit (type C dan B) yang berada di daerah pengaliran Sungai Prokasih.
Pasal 7
Pembinaan Program Kali Bersih (Prokasih) dilakukan oleh Tim Pembina.
.
•
Pasal 8
Dunia usaha. masyarak:at, pelajar serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup dapat melaksanakan kegiatan-kegaitan pendukung keberhasilan pelaksanaan Prokasih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BABIV
PEI\-ffilA Y AA...~
Pasal 9
Pendanaan pelaksanaan Prokasih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Tabaong dan/atau sumber dana lainnya.
BABV
PENUTUP
PasallO
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal ~ \ OCL.S(;Ptwr ~9 . RACHMAN RAMSYI

Penandatangan: BUPATITABALONG,

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal 11 )h~\"1'\!:&gt;~ J.£'~-.9

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, ~ ## H. ABDEL FADILLAH BERITA DAERAH K.ABUPATEN TABALONG TAHUN 2009 NOMOR \L{9