PERATURAN BUPATI MA Nomor 11 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pembardayaan masyarakat, pengelolaan asset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi maka dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta untuk menindak lanjuti ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, perlu diatur tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene.
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang Memiliki Batas-batas Wilayah yang Berwenang untuk Mengatur dan Mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat ## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu Maksud
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah dan pemerintah daerah.
Bagian Kedua Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan Pembantukan BUMDesa, Antara lain:
- a. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan untuk mendorong pengembangan dan kemapuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
- c. mendorong perkembangannya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat didesa yang terbebas dari pengaruh rentenir;
- d. menciptakan lapangan kerja; dan
- e. mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dan memberikan nilai tambah.
Bagian Ketiga Sasaran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pembardayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDesa mempunyai sasaran:
- a. terlayaninya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.
BAB III PERAN, STRATEGI DAN PRINSIP DASAR
Bagian Kesatu Peran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Peran BUMDesa dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagai berikut:
- a. sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rata-rata inventasi yang diserap oleh usaha mikro bukanlah usaha yang bersifat padat modal; dan
- b. sebagai media pengembangan jiwa kewirausahawan dan potensi usaha mikro milik masyarakat desa yang produktif.
Bagian Kedua Strategi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Strategi pembardayaan usaha ekonomi masayarakat melalui BUMDesa dilakukan dengan:
- a. menciptakan iklim usaha yang kundusip bagi pengembangan usaha mikro di desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha. Dengan demikian usaha mikro didesa diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sistematik, mandiri dan berkelanjutan;
- b. menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;
- c. menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan
- d. menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.
Bagian Ketiga Prinsip Dasar
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Prinsip dasar dalam pembantukan BUMDesa:
- a. pembardayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat;
- b. keberagaman usaha masyarakat dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDesa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. partisipasi pengelolaan, harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDesa;dan
- d. demokrasi dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.
TATA CARA PENDIRIAN
BAB IV - TATA CARA PENDIRIAN
Pasal 8
- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa yang dimiliki untuk meningkatkann pendapatan masyarakat dan Desa.
- (2) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
- a. ketentuan pendirian;
- b. bentuk organisasi dan kepengurusan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. tujuan dan jenis kegiatan;
- e. permodalan dan pengelolaan;
- f. bagi hasil usaha;
- g. keuntungan dan kepailitan;
- h. kerjasama dengan pihak ketiga;
- i. mekanisme dan pertanggungjawaban;
- j. pembinaan dan pengawasan.
- (4) BUMDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan wajib berbadan hukum.
BAB IV - TATA CARA PENDIRIAN
Pasal 9
- (1) Syarat Pembentukan BUMDesa:
- a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat ## BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN BUMDes
BAB IV - TATA CARA PENDIRIAN
Pasal 10
BUMDes memiliki hak sebagai berikut:
- a. mendapat perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa;
- b. mengeksploitasi potensi Desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik Desa;
- c. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
- d. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDesa;
- e. mengembangkan jenis usaha BUMDes;
- f. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
- g. memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam rangka pengembangan BUMDesa;
- h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan teknis pengelolaan usaha.
BAB IV - TATA CARA PENDIRIAN
Pasal 11
BUMDesa memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. menjalankan kegiatan usaha secara profesional;
- b. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unitunit masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. mampu memberikan konstribusi kepada pemerintah desa;dan
- d. melaporkan kondisi keuangan BUMDesa setiap bulan kepada Pemerintah Desa.
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu Organisasi dan Kepengurusan
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 12
- (1) Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
- (2) Organisasi pengelola BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
- a. penasehat atau komisaris;
- b. pelaksana operasional atau direksi;
- c. pengawas.
- (3) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh kepala desa.
- (4) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. direktur atau ketua;
- b. sekertaris;
- c. bendahara;
- d. kepala unit usaha;
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Anggota.
- (6) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipilih melalui musyawarah dan memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Usia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. Bukan berasal dari unsur BPD;
- c. Penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
- d. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat;
- e. Berdomisili dan menetap di Desa setempat sekurangkurangnya 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- f. Memiliki pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan wawasan yang memadai dalam bidang manajemen usaha;
- g. Mempunyai integritas kepribadian yang baik, jujur, adil, penuh pengabdian dan mempunyai komitmen moral yang tinggi terhadap kemampuan perekonomian desa.
- (7) Struktur organisasi BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## Pasal 13

- (1) Pengelola BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan pada:
- a. Anggaran Dasar;dan
- b. Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran dasar/anggaran rumah tangga adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati oleh seluruh anggota sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bersama.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kememilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan sumber permodalan.
- (4) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.
- (5) Tata cara penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digambarkan sebagai berikut:
- a. Peerintah mengundang masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
- b. Penyusunan dan pembentukan pengelola BUMDesa;
- c. Pengelola BUMDesa menggali aspirasi dan pokok-pokok pikiran aturannya dalam bentuk rancangan kemudian dilakukan pembahasan rancangan tersebut dengan melibatkan golongan masyarakat (diutamakan perwakilan dari masyarakat kurang mampudan kaum perempuan).

## Pasal 14

Dalam pengelolaan BUMDesa, harus didasarkan pada:

- a. transparan sehingga dapat diketahui, diikuti, diawasi dan dievaluasi;
- b. akuntabel dengan mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- c. warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan usaha;
- d. berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan;
- e. akseptabel berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam masyarakat Desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak; dan
- f. memberikan keuntungan dalam melaksanakan usaha.

## Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan

## Pasal 15

- (1) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
- a. memberi saran kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
- c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurutnya kinerja kepengurusan.
- (2) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud ayat 1 mempunyai kewenangan:
- a. meminta penjelasan kepada pelaksana operasional atau direksi sebagaiaman dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b berwenang meminta penjelasan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
- b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDesa.

## Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

## Pasal 16

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki jabatan sesuai bidang dan karakteristik usahanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana Operasional diatur dalam AD/ART.

## Pasal 17

- (1) Tugas Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) sebagai berikut:
- a. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
- b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- c. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa; dan
- d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapat asli desa.
- (2) Kewajiban Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) sebagai berikut:
- a. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
- b. membuat progres kegiatan dalam bulan bejalan;

- c. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali; dan
- d. memberi laporan perkembangan usaha kepada Pemerintahan Desa.

Bagian Keempat Pengawas

## Pasal 18

Pengawas merupakan orang yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk dengan ketentuan:

- a. BUMDesa dimiliki hanya satu desa maka pemebntukan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Desa yang bersangkutan;dan
- b. BUMDesa dimiliki lebih dari satu desa pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Bersama.

## Pasal 19

- (1) Susunan Pengawas terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
- c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;dan
- d. Anggota.
- (2) Jumlah Pengawas keseluruhannya harus ganjil.
- (3) Pengawas mengadakan rapat umum sekurang-kurangnya 1 (satu) sekali dalam setahun untuk membahas segala hak Ikhwal yang terkait dengan kinerja BUMDesa.
- (4) Masa bakti pengawas dievaluasi setiap 4 (Empat) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu atas permintaan dari sebagain warga desa yang bersangkutan.

## Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

## Pasal 20

Hak Pengawas BUMDesa adalah:

- a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari pemerintah desa;
- b. menggali potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa;
- c. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
- d. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDesa;
- e. mengembangkan jenis usaha BUMDesa;
- f. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDesa; dan
- h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha.

## Pasal 21

## Kewajiban Pengawas BUMDesa adalah:

- a. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat.
- b. memberikan kontribusi kepada desa; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

## BAB VI

## JENIS USAHA DAN PERMODALAN

## Bagian Kesatu Jenis Usaha

## Pasal 22

- (1) BUMDesa terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa usaha antara lain :
1. Jasa keuangan mikro;
2. Jasa transportasi;dan
3. Jasa komunikasi.
- b. Usaha Penyaluran Sembilan bahan pokok antara lain:
1. Beras;
2. Gula;
3. Garam;
4. Minyak goreng;dan
5. Bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- c. Usaha Perdagangan hasil pertanian, perkebunan perikanan antara lain;
1. Jagung;
2. Buah-buahan;
3. Sayur-sayuran;
4. Hasil perikanan dan kelautan (rumput laut, biota laut dan lain-lain);
5. Umbi-umbian.
- d. Insutri kecil dan rumah tangga antara lain :
1. makanan;
2. minuman;
3. kerajinan rakyat;
4. moubiler/bahan bangunan;
5. bahan bakar alternatif.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Bagian Kedua Modal BUMDesa

## Pasal 23

- (1) Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa.

- (2) Modal BUMDesa terdiri atas:
- a. Penyertaan modal Desa;dan
- b. Penyertaan modal masyarakat Desa.

## Pasal 24

- (1) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui APBDesa;
- b. Bantuan pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
- c. Kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
- d. Aset desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.
- (2) Penyertaan modal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan simpanan masyarakat.

## Bagian Ketiga Bagi Hasil dan Rugi

## Pasal 25

- (1) Bagi hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Bagi hasil usaha BUMDesa setiap tahun, dipergunakan untuk penanaman modal usaha, pendapatan asli desa, pelatihan pengurus, tunjangan pengurus, dana cadangan dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan.
- (3) Bagi hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- (4) Kontribusi BUMDesa kepada desa disesuaikan dengan keuangan BUMDesa dan besarnya biaya bagi hasil usaha BUMDesa kepada desa dan besarnya bagi hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Desa.

## Pasal 26

Apabila terjadi kerugian terhadap pengelolaan usaha BUMDesa, ditanggung oleh pemegang saham sesuai yang diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 27

BUMDesa dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan:

- a. dalam hal kerjasama memerlukan jaminan asset/ harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa, yang mengakibatkan beban hutang, maka kerja sama harus mendapat persetujuan Komisaris dan disetujui oleh BPD serta kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal kerjasama tidak memerlukan jaminan asset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa dan tidak mengakibatkan beban hutang maka kerjasama cukup dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris.

## Pasal 28

Pesyaratan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 harus diawali seleksi bidan usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;
- b. melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar;
- c. mengajari teknik-teknik pemecahan masalah;
- d. mangembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antar anggota;
- e. identifikasi bidang yang saling tergntung;
- f. mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggung jawab; dan
- g. menjaga keterbukaan antar anggota.

## Pasal 29

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dapat dilakukan bersama antar desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha BUMDesa.
- (2) Kerjasama antar desa sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut:
- a. kerjasama antar desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
- b. kerjasama antar desa lintas Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten; dan
- c. kerjasama antar desa lintas Kabupaten daklam 1 (satu) Propinsi.

## Pasal 30

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
- b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- c. Pembiayaan;
- d. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama;
- e. Pembagian keuntungan dan kerugian;

- f. Pembinaan dan pengawasan;
- g. Ketentuan lain yang dianggap perlu; dan
- h. Penyelesaian perselisihan.

## Pasal 31

- (1) Dalam mewujudkan keberhasilan usaha Desa, kerjasama antara pelaku usaha dengan warga desa sangat diperlukan dalam pengembangan jenis usaha desa untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha.
- (2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasama/kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 adalah:
- a. Pemahaman tetang manfaat kerjasama;
- b. Perencanaan kerjasama usaha;
- c. Persyaratan dalam melakukan kemitraan usaha; dan
- d. Bentuk kemitraan usaha.

## BAB VIII

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 32

- (1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Kepala Desa selaku penasehat atau komisaris.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDesa kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat tentang:
- a. Setiap akhir tahun anggaran, Pengurus BUMDesa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam musyawarah desa serta seluruh kelengkapan organisasi BUMDesa;
- b. Laporan pertanggungjawaban memuat:
1. Laporan kinerja Pengurus BUMDesa selama 1 (satu) tahun;
2. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indicator keberhasilan;
3. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
4. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
- c. Pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan.
- (4) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ADRT.

## BAB IX

## ADMINISTRASI

## Pasal 33

- (1) Fungsi administrasi BUMDesa adalah:
- a. alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat termasuk kondisi keuangan;
- b. alat control bagi komponen kelembagaan (anggota, pengelola dan pengawas) dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;
- c. alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja; dan
- d. bahan pengambil keputusan.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus tersedia adalah :
- a. buku daftar anggota;
- b. buku kegiatan; dan
- c. buku lainnya.

## Pasal 34

- (1) Buku kegiatan pengelolaan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. buku laporan pelaksanaan kegiatan;
- b. buku kas harian;
- c. buku besar;
- d. neraca saldo;
- e. laporan laba/ Rugi; dan
- f. laporan perubahan modal.
- (2) Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. perlunya disusun pelaksana organisasi yang sifatnya sebagai pengelola untuk menghindarinya terjadinya pemusatan kewenangan;
- b. direksi sebagai pelaksana, maka fungsi pengelola BUMDesa untuk menjalangkan organisasi harus memiliki standar kemampuan dan keterampilan tertentu;
- c. perlu disusun adanya job desk/diskripsi tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja;
- d. kerjasama dengan pihak ke-3 oleh pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan dengan komisaris BUMDesa;
- e. dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tatanan aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDesa, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDesa;
- f. pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme check and balance baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat; dan
- g. perlu disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

## BAB X

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 35

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDesa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instansi terkait dilingkungan pemerintah daerah memberikan sosialisasi, bimbingan teknis bagi BUMDesa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDesa di Kabupaten.
- (4) Camat dan Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDesa di wilayah kerjanya.
- (5) BPD selaku pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa.
- (6) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Majene.
- (7) Kepala Badan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene sebagaimana pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan peralihan perundangundangan.
- (8) Inspektorat Kabupaten dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 36

BUMDesa atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perturan Bupati ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene pada tanggal 24 Pebruari 2016

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene pada tanggal 24 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

## H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016 NOMOR 11.

~ 18 ~

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR

: 11 TAHUN 2016

TANGGAL

: 24 PEBRUARI 2016

TENTANG

: TATA CARA PENDIRIAN DAN

PENGELOLAAN

BADAN

USAHA

MILIK

DESA

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA


BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. KALMA KATTA