PERATURAN BUPATI RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
(
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Nomor 38/LHP/XIX.PAL/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 maka perlu dilakukan revisi terhadap Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten · Kotawaringin Barat.
Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun , 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara, Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
SALINAN
]
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2010 . Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomr 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daera.h Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 3);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan DaerahKabupaten Kotawaringin Barat(Berita D~erah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 23), sebagaimana telah diubah denganPeraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 36 Tahun 2012tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan DaerahKabupaten Kotawaringin Barat(Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 36).
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BAR..t\.T.
Pasall
Ketentuan huruf i Pasal 23 A dalam Peraturan Bupati Kota.waringin Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan DaerahKabupaten Kotawaringin Barat{Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 23} yang telah diubah denganPeraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 36)diubah sehingga Pasal 23 A berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22
Berdasarkan tu.gas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, uraian tu.gas Kepala Seksi Pendataan sebagai berikut :
Pasal 23
Berdasarkan tu.gas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, uraian tu.gas Kepala Seksi Pendataan sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana program kerja dan kegiatan di Seksi Pendataan dan memantau pelaksanaannya;
- b. Membagi tu.gas dan memberikan petunjuk kepala pelaksana sesuai dengan tu.gas pokok dan fungsi;
- c. Membuat dan menyampaikan S~P;
- d. Melakukan pencocokan data wajib pajak meliputi omset penjualan, SPTPD, SSPD dan SKPD;
- e. Melaporkan formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang sudah diterima maupun yang belum diterima kepada Kepala Dinas;
- f. Membuat daftar SPTPD dan mengisi Kartu Data;
- g. Menyampaikan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NP\VPD) dan Menyusun Daftar induk wajib pajak Daerah;
- h. Mendistribusikan dan menghimpun formulir pendaftaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah { SPfPD ), yang telah diisi oleh wajib pajak;
1. Menyampaikan SPOP ( Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB ) dan SPPT PBB;
10. J· Melaksanakan Pendataan dan penilaian PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan.
- k. Mengolah data informasi Pajak Daerah, BPHTB dan PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan;
1. Melakukan bimbingan terhadap pelaksanaan kegiatan pendataan dan penilaian;
- m. Mengevaluasi potensi Pajak Daerah, PBB dan BPHTB dalam rangka pengajuan usulan rencana penerimaan Pajak Daerah, PBB per sektor, per kecamatan setiap tahun anggaran;
- n. Menyusun konsep evaluasi laporan pelaksanaan pendataan dan penilaian;
- o. Menyusun konsep Surat Keputusan Bupati tentang Penentuan Klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan sebagai dasar Pengenaan PBB;
- p. Menyiapkan konsep surat tanggapan atas permasalahan pelaksanaan pendataan dan penilaian;
- q. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pendataan;
- r. Melaksanakan penyusunan laporan berkala Seksi Pendataan sebagai bahan penyusunan laporan Pajak Daerah, PBB dan BPHTB;
- s. Mempelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang;
- t. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap para Kepala Seksi dan staf yang dibawahinya;
- u. Memaraf atau menandatangi naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- v. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap staf yang dibawahinya;
- w. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditetapkan \_di Pangkalan Bun pada tanggal 29 Februari 2016

Penandatangan: BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, BAMBANG PURWANTO

Penetapan: Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 29 Februari 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, ## MASRADIN

Distribusi: RAH~KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR: 15 ai d ngan aslinya G HUKUM, Salinan KEPALN M. RUSLI EFE DI, S.H., M.Si NIP. 19600429 199311 1 002