PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 21/E Tahun 2010 tentang PENERTIBAN KEGIATAN TEMPAT USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM PADA BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI (berlaku 30 Juli 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemrintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2002 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERTIBAN KEGIATAN TEMPAT USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM PADA BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI .
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengaturan kegiatan usaha tempat rekreasi dan hiburan umum.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang bernuansa etika serta religius.
7. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum.
8. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makan dan minum.
9. Klab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa layanan makan dan minum.
10. Pub, Bar, CafØ adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.
11. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum.
12. Play Station adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk ketangkasan dengan menggunakan mesin play station .
13. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum.
14. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum.
15. Warung Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Warnet adalah salah satu jenis wira usaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum.
PELAKSANAAN PENERTIBAN
BAB II - PELAKSANAAN PENERTIBAN
Pasal 2
Pelaksanaan Penertiban Kegiatan Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri terhitung mulai 1 (satu) hari sebelum bulan Ramadhan dan berakhir sampai dengan 2 (dua) hari setelah Hari Raya Idul Fitri, diatur sebagai berikut :
- a. Diskotik, Panti Pijat, Spa, Pub, Bar, Karaoke, CafØ dan Klab Malam ditutup;
- b. Panti Pijat Tuna Netra buka seperti biasa;
- c. Spa, shiatzu, diskotik, pub, bar, karaoke, cafØ , dan klab malam yang merupakan bagian dari fasilitas hotel dibuka pukul 20.00 wib dan harus tutup paling lambat pukul 24.00 wib, dengan ketentuan yang diperbolehkan untuk menikmati atau memakai jasa tersebut, hanya terbatas pada tamu hotel yang bermalam;
- d. Billiard dibuka mulai pukul 20.00 wib dan harus berakhir paling lambat pada pukul 02.00 wib;
- e. Play station , permainan ketangkasan dan sejenisnya dibuka mulai pukul 13.00 wib dan harus tutup pukul 17.00 wib, kecuali pada hari Minggu selain jadwal yang diperbolehkan tersebut juga diperbolehkan buka mulai pukul 10.00 wib dan harus tutup paling lambat pukul 17.00 wib;
- f. Warnet, buka seperti biasa, dan harus tutup pukul 18.00 wib 20.30 wib;
- g. Bioskop dibuka mulai pukul 13.00 wib dan harus tutup pukul 17.00 wib dan selanjutnya dapat buka kembali mulai pukul 20.30 wib dan harus tutup pukul 24.00 wib, kecuali pada hari Minggu selain jadwal yang diperbolehkan tersebut juga
8. diperbolehkan buka mulai pukul 10.00 wib dan harus tutup paling lambat pukul 17.00 wib;
- h. Bagi pengusaha restoran, rumah makan, warung makan dan minum, depot makan dan minum yang buka pada siang hari agar menutup jendela atau menutup dengan kain atau alat penutup lainnya sehingga tidak tampak dari luar sedangkan bagi restoran/rumah makan yang ada fasilitas live music , fasilitas live music hanya boleh diselenggarakan pukul 17.00 18.00 wib.
BAB II - PELAKSANAAN PENERTIBAN
Pasal 3
Pengusaha/pengelola Bioskop dilarang memutar film yang bernuansa/konotasi porno dan tidak memasang poster-poster porno.
BAB II - PELAKSANAAN PENERTIBAN
Pasal 4
- (1) Pertunjukan live music insidentil yang berada di lokasi yang merupakan fasilitas hotel diperbolehkan dengan ijin khusus.
- (2) Pertunjukan live music di tempat umum dapat dilakukan mulai pukul 15.00 wib dan harus berakhir pada pukul 17.00 wib dengan nuansa religius atau keagamaan, tidak mempergunakan sound system dengan kapasitas besar dan tidak berada pada badan jalan serta telah mendapat ijin khusus.
- (3) Panggung hiburan di tempat umum harus mendapatkan ijin khusus terlebih dahulu.
BAB II - PELAKSANAAN PENERTIBAN
Pasal 5
Ijin Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
BAB III - SANKSI
Pasal 6
Bagi pengusaha/pengelola tempat usaha rekreasi dan hiburan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - SANKSI
Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penertiban Kegiatan Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Penetapan: Ditetapkan di Malang pada tanggal 30 Juli 2010

Penandatangan: WALIKOTA MALANG, ttd. Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 30 Juli 2010

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd. DR. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012 BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 21 SERI E

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003