PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 32 Tahun 2015 tentang PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku 16 September 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, maka untuk meningkatkan pelayanan terhadap penanam modal di daerah perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 133, Tambahan Negara Republik Indonesia 5264);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten / Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPMP2T adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
11. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang yaitu Bupati kepada Kepala KPMP2T yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Naskah Perizinan dan Non Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh KPMP2T yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki tanda kerahasiaan khusus.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
16. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
17. Sistem Informasi Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat SIMYANDU adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.
- (2) Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah :
- a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
- b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.
- (3) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL
BAB II
Pasal 3
Setiap penanam modal berhak mendapatkan :
- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan;
- d. berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II
Pasal 4
Setiap penanam modal berkewajiban :
- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan LKPM;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB II
Pasal 5
Setiap penanam modal bertanggung jawab :
- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian Iingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
BAB III
Pasal 6
Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilakukan dengan cara :
- a. pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya;
- b. pembinaan melalui :
1. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
2. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
3. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- c. pengawasan melalui :
1. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
2. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
3. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
BAB III
Pasal 7
Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh KPMP2T, sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha.
BAB III
Pasal 8
- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan secara berjenjang oleh :
- a. KPMP2T terhadap seluruh kegiatan Penanaman Modal;
- b. Instansi teknis terkait terhadap permasalahan teknis kegiatan penanaman modal.
- (2) KPMP2T dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan koordinasi dengan instansi daerah terkait.
- (3) KPMP2T dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) melakukan koordinasi dengan PDPPM Provinsi dan Pemerintah Pusat serta instansi daerah terkait.
BAB III
Pasal 9
- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh :
- a. KPMP2T terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Instansi teknis terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha.
- (2) KPMP2T dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan PDPPM Provinsi dan Pemerintah Pusat serta instansi daerah terkait.
BAB III
Pasal 10
- (1) Dalam hal-hal tertentu KPMP2T dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan;
- b. keselamatan masyarakat;
- c. adanya permintaan dari perusahaan atau Pemerintah Daerah atau instansi terkait;
- d. adanya pengaduan masyarakat.
BAB III
Pasal 11
- (1) Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (2) Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi antara KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu dengan :
- a. BKPM pada tingkat pemerintah pusat;
- b. PDPPM pada tingkat provinsi;
- c. Instansi teknis terkait.
- (3) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat tugas dari KPMP2T menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
- (5) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TATA CARA PEMANTAUAN

## Pasal 12

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha, wajib menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang disampaikan kepada KPMP2T, dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal diterbitkan.
- (3) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkala oleh perusahaan dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (Triwulan) menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran III, dengan periode laporan sebagai berikut :
1. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan April tahun yang bersangkutan;
2. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
3. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
4. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- b. perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha) wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dengan periode laporan sebagai berikut :
1. Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
2. Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal wajib membuat LKPM secara terpisah untuk masing-masing Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip Penanaman Modal, untuk kegiatankegiatan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha, laporan dapat digabung dalam satu LKPM.
- (5) Perusahaan yang memiliki kegiatan beberapa bidang usaha dalam 1 (satu) Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM dengan merinci realisasi masing-masing bidang usaha.
- (6) Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang pembangunannya dilaksanakan secara bertahap wajib menyampaikan LKPM menurut tahapan pelaksanaannya.
- (7) Perusahaan yang telah beralih status dari PMDN menjadi PMA atau dari PMA menjadi PMDN, wajib menyampaikan LKPM sesuai status baru perusahaan dengan tahapan pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Perusahaan yang telah beralih status atau telah melakukan penggabungan perusahaan (merger) wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada BKPM setiap akhir tahun dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
- a. dalam bentuk hard copy atau soft copy ;
- b. melalui surat elektronik, atau
- c. melalui SPIPISE atau portal Indonesia National Single Window (http://insw.go.id).

## BAB V

## TATA CARA PENGAWASAN

## Pasal 13

- (1) KPMP2T melakukan evaluasi LKPM terhadap Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (2) Evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. keterangan perusahaan;
- b. perizinan penanaman modal yang dimiliki;
- c. realisasi investasi dan permodalan;
- d. penyelesaian fisik;
- e. penggunaan tenaga kerja;
- f. produksi dan pemasaran;
- g. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Pendaftaran/ Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha atau ketentuan yang berlaku;
- h. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (3) Dalam melakukan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPMP2T dapat meminta perusahaan untuk menyampaikan penjelasan dan/atau memperbaiki LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.

## Pasal 14

- (1) KPMP2T membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat dengan tembusan kepada Kepala BKPM selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan dan 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## TATA CARA PEMBINAAN

## Pasal 15

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan melalui :

- a. bimbingan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
- b. pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modalnya.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal perusahaan penanaman modal tidak dapat menyelesaikan kegiatan proyek sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan, perusahaan dapat mencantumkan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam formulir LKPM.
- (2) Permasalahan/kendala yang dihadapi oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan secara terpisah dengan LKPM, yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal (PDKPM) atau Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Administrator Awasan Ekonomi Khusus (KEK), atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal (PDPPM), atau Kepala BKPM cq. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Atas laporan permasalahan/kendala dari perusahaan penanaman modal, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, PDPPM, atau BKPM melakukan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui :
- a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
- b. koordinasi dengan instansi teknis terkait;
- c. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak-pihak terkait.

## BAB VII

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK

## Pasal 17

- (1) BAP diperlukan dalam rangka :
- a. pengawasan dalam bentuk pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 dan Pasal 9;
- b. permohonan bagi penanaman modal yang memerlukan fasilitas impor bahan baku;
- c. permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas penanaman modal dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporan;
- d. tindak lanjut dari ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan;
- e. pengenaan sanksi;
- f. pembatalan sanksi.
- (2) BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e didasarkan atas hasil evaluasi KPM2T, dan/atau instansi teknis terkait terhadap permasalahan perusahaan penanaman modal.
- (3) Permohonan pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diajukan perusahaan kepada KPMP2T dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di tingkat pemerintah daerah dapat terdiri dari :
- a. Instansi perpajakan;
- b. Badan Pertanahan Nasional;
- c. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
- d. Kantor Lingkungan Hidup;
- e. KPMP2T;
- f. Instansi terkait lainnya.
- (6) Dalam melakukan pemeriksaan, Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh KPMP2T dengan keanggotaan yang disesuaikan dengan keperluan pembuatan BAP.

## Pasal 18

- (1) KPMP2T atau instansi teknis wajib memberitahukan kepada Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengenai pelaksanaan pemeriksaan proyek dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (5) melakukan pemeriksaan proyek dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
- (3) BAP sebagai hasil pemeriksaan proyek dituangkan dalam laporan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembuatan BAP wajib dilaksanakan di lokasi proyek dan ditandatangani langsung oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan, KPMP2T dan instansi teknis terkait lainnya sesuai dengan keperluan pembuatan BAP.
- (5) Hasil BAP diterima oleh KPMP2T u.p. Seksi Penanaman Modal serta instansi teknis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan pemeriksaan proyek.

## BAB VIII

PEMBATALAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/ IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/ PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL

## Pasal 19

- (1) KPMP2T melakukan pembatalan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata.
- (2) Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Bupati telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, pembatalan Izin Prinsip penanaman modalnya dilakukan oleh KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilihat dari telah diperolehnya perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal

## berupa :

- a. Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- b. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- c. Izin lokasi atau perjanjian sewa gedung;
- d. Izin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau
- e. Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) /HO.
- (4) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain untuk :
- a. Bidang industri, telah ada kegiatan pokok yang berupa :
1. pengadaan lahan;
2. pembangunan/ sewa gedung/ pabrik; atau
3. pengimporan mesin dan peralatan atau pembelian mesin dan peralatan produksi dalam negeri.
- b. Bidang usaha jasa yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa :
1. pengadaan lahan/tempat usaha; atau
2. pembangunan/sewa gedung atau pengadaan ruang perkantoran.
- c. Bidang usaha pertanian yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa pengadaan lahan.
- d. Bidang usaha perikanan yang telah ada yang kegiatan pengadaannya sebagian berupa kapal ikan dan unit pengolahannya di darat.
- (5) Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
- a. Perusahaan kepada KPMP2T sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkannya dengan melampirkan kelengkapan data berupa :
1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
2. Rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ pernyataan para pihak yang menyatakan pembatalan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal;
3. Surat pernyataan dari kantor pusat di negara asal bagi kantor perwakilan perusahaan asing;
4. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang dilakukan secara tidak Iangsung oleh direksi perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. KPM2PT untuk Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (6) Bentuk surat permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Pendirian kantor perwakilan perusahaan asing adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPMP2T dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.
- (8) Bentuk Surat Pembatalan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

## PENCABUTAN IZIN USAHA

## Pasal 20

- (1) KPMP2T melakukan pencabutan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (2) Untuk Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha Tetap yang diterbitkan KPMP2T yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau menjadi kewenangan pemerintah pusat, pencabutan Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha tetapnya dilakukan oleh KPMP2T.
- (3) Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
- a. Perusahaan kepada KPMP2T sesuai perizinan yang diterbitkannya dilengkapi dengan persyaratan :
1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
2. Rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyatakan persetujuan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman dan/atau Izin Usaha;
3. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
4. LKPM periode terakhir;
5. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan sebagaimana dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. KPMP2T kepada BKPM dalam hal terjadi penyimpangan atas Izin Prinsip/persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkan BKPM dengan melampirkan BAP.
- (4) Bentuk surat permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BKPM atau PDPPM Provinsi atau PDKPM Kabupaten menerbitkan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha.
- (6) BKPM atau PDPPM Provinsi atau PDKPM Kabupaten melakukan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya atas penyimpangan yang dilakukan perusahaan berdasarkan BAP.
- (7) Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (8) Bentuk pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 21

KPMP2T sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang :

- a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. menyalahgunakan fasilitas penanaman modal.

## Pasal 22

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan bertahap sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

## Pasal 23

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (3) Bentuk Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII, Lampiran XIV , dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi;
- b. pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Bentuk surat pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada KPMP2T yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) KPMP2T yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.
- (6) Bentuk surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 25

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa :
- a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
- b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha.
- (3) Bentuk surat pemberitahuan pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk surat pembekuan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada KPMP2T yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) KPMP2T yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (7) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pembekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal atas Pendaftaran Penanaman Modal Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkan oleh KPMP2T harus memberitahukan pembekuan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan kepada BKPM.
- (9) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada KPMP2T sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkannya, dengan menggunakan bentuk surat permohonan yang tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Terhadap permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan BAP oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dikoordinasikan oleh KPMP2T sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (11) KPMP2T yang menerbitkan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP harus menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (12) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 26

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dikenakan kepada perusahaan yang :
- a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
- b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) KPMP2T menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (3) Pencabutan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkan oleh KPMP2T harus memberitahukan pencabutan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan kepada BKPM.
- (4) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, KPMP2T memberitahukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan tindak lanjut atas pengembalian fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB XI BIAYA

## Pasal 27

- (1) Penanam modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan oleh KPMP2T.
- (2) Biaya yang diperlukan KPMP2T untuk kegiatan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB XII

## KETENTUAN LAIN

## Pasal 28

Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi proyek wajib menunjuk seorang penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
- b. menyampaikan LKPM.

## BAB XIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 29

- (1) Semua permohonan pembatalan/pencabutan atas Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang telah diterima oleh KPMP2T serta dinyatakan lengkap dan benar sebelum berlakunya Peraturan ini diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan ini diberlakukan.
- (2) Permohonan pembatalan/pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 16 September 2015

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU, ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 17 September 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 32

## DAFTAR LAMPIRAN

| NOMOR | LAMPIRAN | JUDUL |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Lampiran I | Bentuk Surat Pemberitahuan Pengawasan/Pemeriksaan Pelaksanaan Penanaman Modal |
| 2 | Lampiran II | Bentuk Berita Acara pemeriksaan Proyek |
| 3 | Lampiran III | Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal |
| 4 | Lampiran IV | Bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanaman Modal |
| 5 | Lampiran V | Bentuk Laporan Realisasi Penanaman Modal |
| 6 | Lampiran VI | Bentuk Surat Permohonan BAP |
| 7 | Lampiran VII | Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal Persetujuan Penanaman Modal |
| 8 | Lampiran VIII | Bentuk Permohonan Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing |
| 9 | Lampiran IX | Bentuk Surat Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal |
| 10 | Lampiran X | Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap |
| 11 | Lampiran XI | Bentuk Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/lzin Usaha Tetap |
| 12 | Lampiran XII | Bentuk Keputusan Kepala BPMD dan PTSP tentang Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin usaha/ Izin Usaha Tetap |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Lampiran XIII | Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama |
| 14 | Lampiran XIV | Bentuk Surat Pemberitahuan Pengawasan /Pemeriksaan |
| 15 | Lampiran XV | Bentuk Surat Peringatan Tertulis Ketiga |
| 16 | Lampiran XVI | Bentuk Surat Pembatasan Kegiatan Usaha |
| 17 | Lampiran XVII | Bentuk Surat Permohonan Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha |
| 18 | Lampiran XVIII | Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha |
| 19 | Lampiran XIX | Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal |
| 20 | Lampiran XX | Bentuk Surat Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha An. PT.... |
| 21 | Lampiran XXI | Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal |
| 22 | Lampiran XXII | Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal |
| 23 | Lampiran XXIII | Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pencabutan Kegiatan Usaha oleh BPMD dan PTSP |

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU

BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PENGAWASAN/PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

## KOP SURAT KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor

: ________________/..../...../20...

.....,.....20...

Sifat

: Segera

Lampiran

: -

Hal

: Pemberitahuan Pengawasan /Pemeriksaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.

Direksi PT.....

Jl. ...

Sehubungan dengan surat ... (nama lembaga) ... tertanggal ...., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu bermaksud melakukan pengawasan ..... yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal perusahaan Saudara, dengan petugas sebagai berikut :

1. .....

2.

.....

3. Dst.

Kami mohon, kiranya saudara dapat menerima dan memberikan informasi sesuai dengan maksud pengawasan/pemeriksaan tersebut. Apabila diperlukan infomasi lebih lanjut mengenai pengawasan/pemeriksaan ini Saudara menghubungi kami melalui telepon/fax .....

Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU,

...

Nama dan NIP

Tembusan :

1. .....

2. .....

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,


MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU

## BENTUK BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK

Nomor : ________________/..../.../20...

Pada hari .... tanggal .... kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap proyek penanaman modal untuk keperluan ....

## I. KETERANGANPERUSAHAAN

1. Nama perusahaan

:

2. Nomor Pokok Wajib Pajak

:

3. Alamat perusahaan

:

Jl. ....

KodePos

Telp.

Fax.

e-mail

4. Bidang Usaha

:

5. Lokasi Proyek

Jl. ....

- Alamat

:

Kota

Kode Pos ..... Provinsi ....

Telp. .... Fax. ...

e-mail

## II. PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIMILIKI (dilampirkan)

| 1. | a. Pendaftaran penanaman modal b. Izin Prinsip Penanaman Modal Persetujuan Usaha/Persetujuan Penanaman Modal | :No. :No. | Tanggal Tanggal |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 2 | Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap | :No. | Tanggal |
| 3 | Akte Pendirian dan Perubahan | : Notaris :No. | Tanggal |
| 4 | Pengesahan Menteri Hukum dan HAM | :No | Tanggal |
| 5 | a. SP Fasilitas Impor Mesin b. SP Fasilitas Impor Bahan Bahan | :No. :No. | Tanggal Tanggal |
| 6 | Angka Pengenal Importir Terbatas | :No. | Tanggal |
| 7 | Rencana Penggunaan Tenaga Kerja | | |
| 8 | Izin Lokasi | :No. | Tanggal |
| 9 | Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/Bukti sewa | :No. | Tanggal |
| 10 | Izin Mendirikan Bangunan | :No. | Tanggal |
| 11 | Izin Undang-Undang Gangguan (HO) | :No. | Tanggal |
| 12 | Izin Teknis Lainnya | :No. | Tanggal |

## III. KAPASITAS PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN/TAHUN

## 1. Produksi/Jasa

Jenis produksi/Jasa

Satuan

Kapasitas

Terpasang

Realisasi

Produksi

## 2. Pemasaran per Tahun

Nilai ekspor US$ .....

## IV. DAFTAR MESIN/PERLATAN TERPASANG DAN BAHAN BAKU/PENOLONG*

## A. Jenis Mesin/Peralatan

Jenis Mesin/peralatan

:No.

## B. Bahan Baku/penolong

Jenis Bahan Baku/Penolong

Negara Asal Mesin

Negara Asal

:No.

- *) Diisi hanya untuk permohonan izin operasional/izin usaha tetap atau bagi proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas impor bahan baku/penolong.

## V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Jabatan

Indonesia a.

Tenaga Ahli b.

Karyawan

:

:

Jumlah :

## VI. INVESTASI

Investasi (diisi sesuai mata uang dalam izin usaha/persetujuan)

- a. Modal Tetap
2. -Pembelian dan pematangan tanah
3. -Bangunan / gedung
4. -Mesin-mesin / peralatan &amp; suku cadang
5. -Lain-lain

Sub Jumlah

- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over )

Jumlah

Asing

| Sumber Pembiayaan (diisi sesuai mata uang dalam izin usaha/persetujuan) | Sumber Pembiayaan (diisi sesuai mata uang dalam izin usaha/persetujuan) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| a. Modal | Sendiri |
| b. Laba ditanam kembali | |
| c. Modal Pinjaman | |
| Jumlah | |

| Realisasi Fisik | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Luas lahan - Sudah dibebaskan - Sudah disertifikatkan - Yang digunakan b. Luas bangunan | ... (Ha/M2) ... (Ha/M2) ... (Ha/M2) ... (M2) |

## VII. PENANGANAN ASPEK LINGKUNGAN

1. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan :
- a. Sesuai dengan RKL / RPL
2. Limbah yang dihasilkan *