PERATURAN DAERAH Unknown Nomor KABUPATEN Tahun 2015 tentang PENANAMAN MODAL DENGAN R AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATISIJUNJUNG, : a. bahwa dalam upaya mempercepat pe rtumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung, diperlukan modal yang berasal da guna mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil yang berkelanjutan; adanya ri dalam negeri maupun luar nege penanaman ri, - b. bahwa untuk me kerakyatan dan dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing, perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan promotif di Kabupaten Sijunjung ningkatkan pembangunan ekonomi mewujudkan kesejahteraan masyarakat ; - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum Kabupaten Sijunjung, maka diperlukan pengaturan tentang penanaman modal; dalam pelaksanaan penanaman modal di - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu (berlaku 2 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH NOMOR KABUPATEN SIJUNJUNG 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENANAMAN MODAL
DENGAN R AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATISIJUNJUNG,
: a. bahwa dalam upaya mempercepat pe rtumbuhan ekonomi
Kabupaten Sijunjung, diperlukan modal yang berasal da guna mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil yang berkelanjutan; adanya ri dalam negeri maupun luar nege penanaman ri,
- b. bahwa untuk me kerakyatan dan dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing, perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan promotif di Kabupaten Sijunjung ningkatkan pembangunan ekonomi mewujudkan kesejahteraan masyarakat ;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum Kabupaten Sijunjung, maka diperlukan pengaturan tentang penanaman modal; dalam pelaksanaan penanaman modal di
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Indonesia Tahun 1945; -Undang Dasar Negara Republik
2. Undang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomo -Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang r 25);
3. Undang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4279) ; -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
4. Undang Pembentukan Kabupaten Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); -Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Dharmasraya, Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
13. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kab. Dati II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kab.Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5285);
22. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayana Perizinan Terpadu di Daerah ;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
31. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
32. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;
33. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 2);
35. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal; ( Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 21);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2013; (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara; (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 3).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
dan
BUPATI SIJUNJUNG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan UrusanPemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalahBupatiSijunjung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja Perangkat DaerahKabupaten Sijunjung yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di Bidang Penanaman Modal.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimilki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. PenanamModal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan Penanaman modal di Kabupaten Sijunjung.
13. PenanamModal Asing yang selanjutnya disingkat PMAadalah Perseorangan warga negara asing, Badan usaha asing dan / atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Sijunjung.
14. PenanamanModal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Sijunjung.
15. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Sijunjung yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
16. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Sijunjung yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
17. Permohonan Penanaman Modal Baru adalah permohonan persetujuan penanaman modal baik PMDN maupun PMA beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.
18. Persetujuan Penanaman Modal adalah Persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip / Izin Usaha Sementara sampai dengan memperoleh Izin Usaha Tetap.
19. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
21. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
22. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktifyang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
23. Usaha besar adalah usaha ekonomoi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
25. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
26. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, pemberian insentif dan kemudahan serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
27. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Sijunjung adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sijunjung.
28. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
29. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh lahan yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan lahan tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
30. Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan /atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
31. Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut HO adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi/badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan / tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
32. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan.
33. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tatacara sebagaimana yang ditetapkan.
34. Lokasi Usaha adalah tempat berusaha terhadap tanah yang belum ataupun yang telah bersertifikat.
35. Stándar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
36. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal.
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 2
- (1) Penanaman Modal di Daerah diselenggarakan ## BAB III
KEWENANGAN
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal meliputi :
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal di Daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal di daerah;
- b. merumuskan dan menetapkan pedoman pembinaan dan pengawasan dalam skala prioritas;
- c. mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pemerintah Daerah meliputi:
1. menyiapkan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas;
2. penyusunan peta investasi daerah dan potensi sumberdaya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi; dan
3. usulan pemberian fasilitas penanaman modal.
- d. memfasilitasi kerjasama usaha di bidang penanaman modal;
- e. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal tingkat Daerah;
- f. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun luar negeri;
- g. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala Daerah;
- h. pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
- i. melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu ## BAB IV
PERENCANAAN Bagian Kesatu Rencana Umum dan Rencana Strategis
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal di Daerah dan Rencana Strategisdi Daerah dalam pengembangan Penanaman Modal.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan penanaman modal partisipatif.
Bagian Kedua
Data dan Informasi Penanaman Modal
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah menyusun data dan informasi penanaman modal di daerah serta sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan penanaman modal di daerah, yang meliputi:
- a. sumberdaya alam;
- b. sarana dan prasarana pendukung;
- c. kelembagaan ;
- d. usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
- e. usaha besar.
- (2) Penyusunan data dan informasi penanaman modal di daerah serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.
Bagian Ketiga Promosi Penanaman Modal
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 6
- (1) Pemerintah Daerahmenyelenggarakan promosi penanaman modal melalui sistem pemasaran dan komunikasi kepada penanaman modal potensial di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. bimbingan dan konsultasi;
- b. analisis minat penanaman modal;
- c. pameran;
- d. temu usaha;
- e. seminar investasi;
- f. fasilitas misi investasi; dan
- g. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerahmenyediakan sarana dan prasarana.
- (4) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 7
- (4) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 8
- (1) Pemerintah Daerahmenetapkan lokasi usaha untuk memenuhi kebutuhan penanaman modal, berpedoman kepada RTRW Kabupaten.
- (2) Penanam modal yang melakukan penanaman modal dapat mengajukan permohonan hak atas tanah atau perubahan status hak atas tanah yang digunakan untuk lokasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
Bagian Kedua Bidang Usaha
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 9
- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka bagi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah sesuai dengan kriteria dan persyaratan bidang usaha serta prioritas dan kepentingan daerah.
- (3) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal ditetapkan ## BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL Bagian Kesatu Hak
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 11
Setiap penanam modal berhak mendapat:
- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk kemudahan fasilitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 12
Setiap penanam modal berkewajiban:
- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 13
Setiap penanam modal bertanggung jawab :
- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan;
- b. menciptakan iklim usaha dan persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan lain-lain yang merugikan daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- d. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian apabila penanam modal menghentikan dan menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihaksesuaidengan ketentuan peraturan perundang undangan.
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 14
Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 15
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan dan perlindunganbagi penanam modal dalam negeri dan asing, dengan tetap ## BAB VIII PELAKSANAAN Bagian Kesatu Jenis Penanaman Modal
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 16
- (1) Penanaman modal di Daerah, meliputi;
- a. penanaman modal dalam negeri dan
- b. penanamanmodal asing.
- (2) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Penanaman modal asing dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Penanaman modal yang berkantor pusat di luar wilayah daerah wajib membuka kantor cabang/ kantor perwakilan di Kabupaten Sijunjung.
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 17
Penanaman modal dalam negeri wajib melaksanakan ketentuan dan persyaratan bidang usahanya yang ditetapkan oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan.
Bagian Kedua
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 18
- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib memiliki:
- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. izin gangguan (Hinderordonnantie/HO); dan
- e. izinusaha.
- (2) Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangan
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 19
- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi:
- a. perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- b. pelayanan insentif dan kemudahan; dan
- c. pengaduanmasyarakat.
- (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Bagian Ketiga
Kemudahan
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 20
- (1) Pemerintah Daerahdapat memberikan kemudahan kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanam modal sesuai dengan kewenangan, kondisi daerah yang dilakukan
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 22
- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak swasta dalam rangka percepatan penanaman modal atas dasar prinsip kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi daerah dan berbagai arah kebijakan pembangunan di Daerah.
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 23
- (1) Pemerintah Daerahmelaksanakan koordinasi kebijakan penanaman modal, meliputi;
- a. perencanaan kebijakan pengembangan penanaman modal di daerah;
- b. pelayanan dan fasilitasi penanaman modal di daerah;
- c. promosipenanaman modal; dan pengendalian pelaksanaan.
- (2) Koordinasi penanaman modal di Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.
- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penolakan tentang rencana penanaman modal; dan
- b. menyampaikaninformasi tentang potensi daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. menumbuh kembangkan potensi kemampuan masyarakat dalam menjalin kemitraan dengan penanam modal;
- c. mencegah pelanggaran dan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
- d. menumbuhkan keserasian dan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal; dan
- e. menciptakankeamanan sosial dengan prinsip saling menguntungkan antara masyarakat dengan penanam modal.
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal24
Pasal 25
- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal di daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. inventarisasi data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
- b. bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal; dan
- d. menerimadan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal24
Pasal 26
Sasaran pengendalian penanaman modal adalah tercapainya kelancaran pelaksanaanpenanaman modal, serta tersedianya data perkembangan penanaman modal daerah, yang meliputi:
- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal; dan
- h. evaluasi pelayanan.
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal24
Pasal 27
Data hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian, harus dijadikan rujukan untuk penyusunan rancangan kebijakan pengembangan penanaman modal.
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal24
Pasal 28
Satiap tanah ulayat dapat dimanfaatkan untuk penanaman modal
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal24
Pasal 29
Pemanfaatan tanah ulayat oleh penanam modal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan penanaman modal disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku pada masing-masing nagari;
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal24
Pasal 30
- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara penanam modal dengan masyarakat yang berada di lokasi penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerahdengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelasaikan sengketa melalui musyawarah dan mufakat pada tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi atau mediasi.
- (4) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan.
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal24
Pasal 31
- (1) Setiap penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis
- b. pembatasan kegiatan usaha
- c. pembekuan kegiatan usaha dan fasilitas penanaman modal; dan
- d. pencabutanizin usaha atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
- (1) Bagi Penanam Modal yang telah memperoleh perizinan untuk melakukan kegiatan Usaha Penanaman Modal sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan tersebut;
- (2) Bagi Penanam modal yang sedang dalam proses untuk memperoleh perizinan dan belum mendapat persetujuan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Izin Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2006 Nomor 6, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Penetapan: Ditetapkan di Muaro Sijunjung Pada tanggal 22 Juni 2015

Penandatangan: BUPATI SIJUNJUNG, dto YUSWIR ARIFIN

Penetapan: Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 29 Juni 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG, dto ADE TAUFIK ROHENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2015 NOMOR 2

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, Pembina IV/a NIP. 19710705 199803 1 011 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2TAHUN 2015
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
## NOMOR 2TAHUN 2015
## TENTANG
## PENANAMAN MODAL
## I. UMUM
Untuk menggerakan roda perekonomian dan pembangunan khususnya di Kabupaten Sijunjung, sangat dibutuhkan adanya investasi atau penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Penanaman modal akan menggerakkan sektor rill dan selanjutnya akan menghasilkan pemasukan bagi daerah untuk melaksanakan berbagai aktivitas pembangunan untuk masyarakat.
Dalam kerangka untuk mendorong dan meningkatkan penanaman modal, Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut dikemukakan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, peningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kapasitas dan kemampuan teknologi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu system ekonomi yang berdaya saing. Semua usaha itu hanya dapat dicapai bila semua faktor penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum, serta iklim usaha yang kondusif.
Seperti halnya Kabupaten lain yang tengah menggerakkan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah, maka bagi Kabupaten Sijunjung penanaman modal juga menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh sebab itu daerah perlu mengantisipasi dan mengambil langkah untuk mendorong dan meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Sijunjung. Ditengah persaingan antar Kabupaten/Kota , Kabupaten Sijunjung perlu segera mengambil langkah dan kebijakan yang dapat mendorong dan meningkatkan penanaman modal.
Peraturan Daerah ini mencakup semua kegiatan investasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten dan wewenang yang diterima dari pelimpahan oleh Pemerintah Pusat.Peraturan Daerah ini memberikan kepastian hukum, serta memuat asas-asas dan jaminan terhadap pelaksanaan dan perlindungan bagi kenyamanan investasi di Kabupaten Sijunjung.Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan yang seimbang bagi penanam modal dengan adanya hak dan kewajiban penanam modal serta juga memberikan hak dan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Untuk menarik penanam modal menanamkan modalnya di Kabupaten Sijunjung, Pemerintah Kabupaten Sijunjung memberikan kemudahan pelayanan dan perizinan penanaman modal sesuai dengan prinsip efektifitas dan efesiensi.
Permasalahan pokok yang sering menjadi keluhan penanaman modal adalah kurang adanya kepastian hukum dalam penanaman modal.Oleh sebab itu Peraturan Daerah ini menekankan perlunya kepastian hukum baik dalam jaminan pelaksanaan dan kenyamanan penanaman modal ataupun kepastian hukum dalam pelayanan dan
perizinan, baik dari segi waktu ataupun biaya perizinan dalam penanaman modal.
Lemahnya koordinasi antara instansi pemerintah daerah dalam penanaman modal akan diupayakan perbaikan melalui adanya koordinasi, baik dalam kebijakan penanaman modal ataupun pemberian pelayanan.Koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan baik antar instansi pemerintah Kabupaten Sijunjung, ataupun dengan Pemerintah Provinsi,Pemerintah Pusat,Luar Negeri dan dengan dunia usaha.
Aktivitas penanaman modal dapat melahirkan sengketa, baik secara keperdataan, administratif bahkan pidana, sehingga menjadi faktor yang tidak kondusif bagi penanaman modal.Peraturan daerah ini mengupayakan adanya penyelesaian yang lebih bersifat kekeluargaan dan penyelesaian secara damai (win-win solution) dengan semaksimal mungkin menghindari penyelesaian melalui pengadilan.Untuk itu pemerintah Kabupaten Sijunjung harus menjadi fasilitator dalam upayaupaya penyelesaian secara kekeluargaan tersebut.
Mengingat sampai sekarang belum adanya Peraturan Daerah yang khusus mengatur mengenai penanaman modal, maka perlu suatu Peraturan Daerah yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Sijunjung.
## II PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Huruf a Yang dimaksud dengan ' asas kepastian hukum' adalah asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan dan perundang undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. ## Huruf b Yang dimaksud dengan ' asas keterbukaan' adalah asas yang terbuka