PERATURAN BUPATI SALINAN  JEMBER Nomor 13 Tahun 2013 tentang PENYESUAIAN JARINGAN TRAYEK DALAM WILAYAH KOTA KABUPATEN JEMBER (berlaku 15 Februari 2013)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI JEMBER
SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PENYESUAIAN JARINGAN TRAYEK DALAM WILAYAH KOTA KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi prasarana transportasi, agar pemanfaatan seluruh jaringan jalan dapat diakses oleh masyarakat, perlu penyesuaian jaringan trayek di kawasan pusat kegiatan yang berada dalam wilayah kota Kabupaten Jember;
- b. bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 108 Tahun 1996 tentang Pengoperasian Angkutan Perkotaan dan Pedesaan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dengan sistem transportasi dan jalan di wilayah kota guna meningkatkan mutu pelayanan jasa angkutan penumpang umum dalam pengoperasiannya;
- c. bahwa agar pelayanan jasa angkutan penumpang umum lebih berkualitas dan merata terhadap trayek angkutan penumpang umum, perlu mengatur dan menetapkan Penyesuaian Jaringan Trayek Dalam Wilayah Kota Kabupaten Jember;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten jember Tahun 2008 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengaturan Pengguna Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas Di Wilayah Kota Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten jember Tahun 2010 Nomor 16);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN JARINGAN TRAYEK DALAM WILAYAH KOTA KABUPATEN JEMBER.
-
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
7. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil, bus, dan/atau mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
10. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
11. Jaringan Trayek Utama adalah Jaringan Trayek yang mempunyai jadwal tetap, sebagimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan, melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap, pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.
12. Jaringan Trayek Cabang adalah Jaringan trayek yang berfungsi sebagai trayek penunjang terhadap trayek utama, mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan, melayani angkutan pada kawasan pendukung dan antara kawasan pendukung dan pemukiman, pelayanan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.
13. Jaringan Trayek Ranting adalah Jaringan trayek yang tidak mempunyai jadwal tetap, pelayanan secara terus menerus serta berhenti pada tempattempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota, melayani angkutan dalam kawasan pemukiman.
-
14. Jaringan Trayek Langsung adalah Jaringan trayek yang mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan, pelayanan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota, melayani angkutan pada kawasan utama dengan kawasan pendukung dan kawasan pemukiman.
15. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek perkotaan.
16. Mikrolet adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai 11 (sebelas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
17. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (Sembilan) meter.
18. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) s/d 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 (enam koma lima) sampai dengan 9 (sembilan) meter.
19. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) s/d 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan 4 (empat) sampai dengan 6,5 (enam koma lima) meter.
20. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
21. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
22. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang.
23. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
24. Izin trayek adalah izin yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dan diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang terdiri dari surat keputusan izin trayek, surat keputusan pelaksanaan izin trayek,
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, kartu pengawasan kendaraan dan surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek.
25. Kartu Pengawasan yang selanjutnya disingkat KPS adalah salinan Surat Keputusan Izin Trayek yang wajib dibawa pada saat melayani Trayek.

## BAB II

## PENYESUAIAN JARINGAN TRAYEK

Pasal 2

- (1) Penyesuaian jaringan trayek berdasarkan perubahan arus lalu-lintas dan rute angkutan pada kawasan kota Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

-

- (2) Penyesuaian jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jaringan transportasi jalan dengan mempertimbangkan :
- a. bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
- b. jenis pelayanan angkutan;
- c. hirarki kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi sesuai ketentuan kelas jalan yang berlaku;
- d. tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya dan simpul transportasi lainnya; dan
- e. tingkat pelayanan jalan yang berupa perbandingan antara kapasitas jalan dan volume lalu lintas.

## BAB III

## SISTEM JARINGAN TRAYEK

Pasal 3

- (1) Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelayanan angkutan penumpang umum di wilayah kota Kabupaten, maka sistem jaringan trayek terdiri dari :
- a. jaringan trayek utama;
- b. jaringan trayek cabang;
- c. jaringan trayek ranting; dan
- d. jaringan trayek langsung.
- (2) Jaringan Trayek meliputi rute, jurusan, panjang rute, jenis kendaraan dan jumlah tempat duduk kendaraan bermotor yang diizinkan untuk melayani trayek Angkutan Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Jumlah armada yang dibutuhkan pada setiap trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengkonversian jenis kendaraaan bermotor dengan mempertimbangkan kepastian tempat duduk kendaraan bermotor yang melayani.
- (4) Evaluasi penetapan jumlah kendaraan bermotor yang dibutuhkan pada setiap trayek sesuai dengan jenis dan tipe kendaraan bermotor dilakukan perubahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Evaluasi penetapan jumlah armada 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Jaringan Trayek, survei perhitungan Penumpang (load factor) dan laporan bulanan kegiatan angkutan dari Perusahaan yang melayani Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi.

## BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

Izin Pengoperasian mobil bus umum dan/atau mikrolet dan/atau mobil penumpang umum dengan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) penetapannya oleh Kepala Dinas.

-

## BAB V JENIS KENDARAAN

Pasal 5

- (1) Jenis Kendaraan bermotor yang digunakan untuk melayani trayek Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah jenis Mobil Penumpang Umum.
- (2) Mobil Penumpang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. bus kecil; dan
- b. mobil penumpang.

## BAB VI PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 6

Jaringan trayek merupakan persyaratan teknis untuk dilakukan dalam hal :

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaruan masa berlaku izin; dan
- c. perubahan izin, terdiri dari :
1. penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi;
2. pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekuensi;
3. perubahan jam perjalanan;
4. perubahan trayek (dalam hal perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute);
5. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
6. pengalihan kepemilikan perusahaan; dan
7. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

## BAB VII

## PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN Pasal 7

Kepala Dinas beserta Instansi terkait melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap jaringan trayek angkutan Perkotaan di Kabupaten.

## Pasal 8

Jaringan trayek merupakan pedoman bagi Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam memberikan pertimbangan teknis.

-

## Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan jaringan trayek yang menyangkut masalah penentuan spesifikasi teknik sarana transportasi, administrasi perizinan dan operasional ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan jaringan dan penambahan sarana transportasi atas pertimbangan dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.

## BAB IX

## SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Apabila kendaraan bermotor angkutan penumpang umum di jalan dalam Daerah melanggar Peraturan Bupati ini, maka dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor : 108 Tahun 1996 Tentang Pengoperasian Angkutan Perkotaan dan Pedesaan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

## Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 15 - 2 - 2013 NOMOR 13

Ditetapkan di Jember pada tanggal 15 Februari 2013

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS KABUPATEN ASISTEN PEMERINTAHAN u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO,SH, MSi. Pembina NIP. 19610312 198603 1 014

BUPATI JEMBER, ttd

MZA DJALAL