PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 29 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (berlaku 30 September 2016)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tang gal 30 September 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, 7 ## H. RUSKARIADI

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARlATDAERAH KABUPATENBALANGAN NIP. 19780929 200501 1 009 BERITADAERAHKABUPATENBALANGAN TAHUN2016 NOMOR29 ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin pada tanggal 30 September 2016

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, ## H. ANSHARUDDIN

Penandatangan: PERATURAN BUPATIBALANGAN LAMPlRAN NOMOR29 TAHUN2016 TENTANG

Penandatangan: PERUBAHANATASPERATURANBUPATIBALANGAN NOMOR41 TAHUN2015 TENTANGKEBIJAKANAKUTANSIPEMERINTAHDAERAH ## KEBIJAKAN AKUNTANSI HIBAH ## A. PENDAHULUAN ## A. 1. Latar Belakang Pengelolaan keuangan negara membutuhkan kerjasama pemerintah dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, perusahaan, lembaga dan masyarakat. Kerjasama tersebut dapat berbentuk pemberian dan penerimaan bantuan. Indonesia dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang sangat besar, sumber daya berlimpah, letak geografis yang strategis, dan keberagaman sosial budaya, menarik pihak internasional untuk memberikan bantuan. Bantuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pinjaman dan hibah. Bantuan yang dikembalikan disebut pinjaman. Bantuan yang tidak dikembalikan disebut sebagai hibah atau dalam terminologi internasional disebut grant. Demikian halnya dalam pengelolaan keuangan daerah, penerimaan dan pemberian hibah merupakan aktivitas yang biasa terjadi. Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain, harus dilakukan dengan hati-hati, karena tidak jarang penerimaan hibah terse but memiliki motif ekonomi dan sosial yang dapat merugikan kepentingan daerah. Penerimaan hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa terutama yang bersyarat harus tetap dilihat dampak jangka panjang dan tetap harus memperhatikan kemandirian dan independensi Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah juga dapat memberikan hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan / atau organisasi kemasyarakatan untuk tujuan kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan, tujuan ekonomi dan sosial. Pemberian hibah harus tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek kebutuhan, keadilan dan fairness. Hibah diberikan dengan kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Hibah yang diterima atau yang diberikan harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan ketentuan dalam regulasi keuangan daerah, karena merupakan bagian dari pendapatan dan belanja daerah. Akuntabilitas tersebut tidak hanya terkait dari aspek akuntansi namun meliputi aspek penganggaran, mekanisme pengeluarari/ penerimaan dana, pelaporan kepada pemangku kepentingan, dan pemanfaatan hibah. Kebijakan akuntansi hibah ini bertujuan untuk memberikan acuan laporan mengenai bagaimana pendapatan dan belanjay beban hibah dipertanggungjawabkan, disajikan dan diungkapkan dalam keuangan pemerintah daerah. ## A. 2. Ruang Lingkup - a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi hibah yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. - b. Kebijakan akuntansi hibah mengatur perlakuan akuntansi atas penerimaan dan pemberian hibah Pemerintah Kabupaten Balangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. - c. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pernerintah Kabupaten Balangan, yang rnernperoleh anggaran berdasarkan APBD,tidak terrnasuk perusahaan daerah. ## B. PENDAPATAN HIBAH ## B. 1. Definisi Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah adalah penerirnaan daerah dalarn bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/ atau surat berharga yang berasal dari pernerintah negara asing, badarr/Iernbaga asing, badarr/ lernbaga internasional pernerintah lain, pernerintah pusat, badarr/Iembaga dalarn negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kernbali. ## B.2. Kriteria Pendapatan Hibah Kriteria Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut : - a. Berasal dari pernerintah negara asing, badany lembaga asing, badarr/ lernbaga internasional, dan pernerintah lain atau berasal dari badarr/ lernbaga dalarn negeri atau perseorangan. Pernberi hibah adalah negara asing, badarr/Iernbaga asing, badarr/ lernbaga internasional, dan pernerintah lain atau berasal dari badarr/ lernbaga dalarn negeri atau perseorangan baik dalarn dan luar negeri yang rnernberikan bantuan kepada pernerintah daerah. - b. Tidak dirnaksudkan untuk dibayarkan kernbali kepada pernberi hibah; Pernberian secara curna-curna tanpa rnenuntut pengernbalian atas pernberian bantuan yang diberikan baik berupa barang yang sarna rnaupun dalam bentuk lain. - c. Tidak ada tirnbal balik /balasan secara langsung dari penerirna hibah kepada pernberi hibah; 2. Hibah yang diterirna tidak rnernpersyaratkan adanya kewajiban untuk rnernberikan imbalany balasan dalarn bentuk apapun atas bantuan yang diterirna. - d. Dituangkan dalarn suatu naskah perjanjian antara pernberi dan penerirna hibah. Hibah dituangkan dalarn suatu perjanjian antara pernberi dan penerirna yang rnengatur rnaksud pernberian hibah, penggunaan hibah, dan pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel. Apabila berasal dari suatu lembage / institusi/ perseorangan, dalarn dibuat suatu akad atau dokurnen lainnya untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan hibah harus sesuai dengan tujuan pernberian hibah yang dituangkan dalarn naskah perjanjian, dan apabila tidak rnarnpu rnernenuhi tujuan pernberian hibah rnaka penenrna bersedia rnengernbalikan. Dalarn hal tidak ada surat perjanjian, penerirna hibah rnernbuat dokurnen sebagai pengganti naskah perjanjian penerirnaan hibah dalarn rangka akuntabilitas dan transparansi. ## B.3. Jenis dan Klasifikasi Pendapatan Hibah 1. Pendapatan Hibah rnenurut rnekanisrne penganggaran - a) Hibah yang direncanakan Hibah yang direncanakan adalah Hibah dilaksanakan rnelalui rnekanisrne perencanaan dan penganggaran dan diterirna oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD). - b) Hibah Langsung 2. Hibah langsung adalah Hibah yang diterima langsung oleh SKPD tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD). Hibah ini tidak masuk dalam perencanaan karena hibah diterima tanpa ada naskah perjanjian sebelumnya. Namun demikian, hibah langsung yang diterima dalam periode tahun berjalan dan dapat dimasukkan dalam dokumen perubahan anggaran pada saat penyusunan perubahan anggaran, maka hibah langsung dimaksud dapat beralih menjadi hibah yang direncanakan. 1. Pendapatan Hibah menurut bentuknya - a) Dalam bentuk uang berupa rupiah, valuta asing atau devisa yang dirupiahkan. - b) Dalam bentuk surat berharga. - c) Dalam bentuk barang dan - d) Dalam bentuk jasa termasuk asitensi, tenaga ahli, beasiswa dan pelatihan. 2. Pendapatan Hibah menurut sumbernya - a) Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari 1. Pemerintah pusat. 2. Pemerintah daerah lainnya. 10. 3.InstitusijLembaga di dalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat. - b) Pendapatan hibah luar negeri yang berasal dari : 1. Negara asing. 2. Lembaga donor multilateral. 3. Lembaga keuangan asing dan 4. Lembaga non keuangan asing. 3. Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas penggunaan hibah langsung dalam bentuk uangjbelanjajbarangjjasajsurat berharga yang bersumber dari hibah langsung, dilaksanakan sebagai berikut : - a. Unit kerjajSekolah penerima hibah langsung menyampaikan laporan realisasi penerimaan hibah langsung dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak kepada SKPDyang menaunginya.

Penandatangan: - b. Kepala SKPD menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B)Hibah Langsung kepada PPKDatas penerimaan dan penggunaan hibah langsung unit kerja di bawahnya maupun yang dikelola SKPDtersebut. - c. Berdasarkan SP3B tersebut BUD melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Hibah Langsung. - d. Atas dasar SP2B tersebut PPK-SKPD melakukan pembukuan pendapatan dan belanja Hibah Langsung dimaksud. ## B.4. Pengakuan Pendapatan Hibah Pendapatan hibah diakui pada saat: - a. Hak pemerintah daerah timbul yang akan menambah ekuitas dalam : 8 periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali. - b. Pendapatan tersebut dapat didentifikasi secara spesifik. - c. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih. - d. Jumlahnya dapat diestimasi secara andal. Realisasi pendapatan hibah sangat bergantung dari keinginan Zniat pemberi hibah untuk mengeksekusinya. Komitmen dari pemberi hibah masih akan terlalu dini untuk diakui sebagai pendapatan hibah-LO mengingat untuk dapat direalisasikan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada diluar kontrol penerima hibah, kemungkinan besar tidak dapat diestimasi terlebih dahulu, serta tidak terlalu besar kekuatan pemerintah daerah untuk menagihnya. Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut : - a. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut. - b. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka:

Verifikasi: - terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani. - Jika pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah/barang tersebut diterima. Pendapatan hibah disajikan di Laporan Operasional. Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga tetap harus disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena Laporan Realisasi Anggaran merupakan statutary report. Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima SKPD dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan-LO, maka pendapatan hibahLOdiakui pada saat diterima oleh Satker / SKPDpenerima. ## B.S. Pengukuran Pendapatan Hibah Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang /jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar. Hibah yang diterima Pemerintah daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang /jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Daerah. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh pemberi hibah dan pemerintah daerah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Daerah. ## B.6. Penyajian dan Pengungkapan ## B.6.1. Penyajian

Distribusi: Realisasi pendapatan hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi pendapatan dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah, penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan Hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pendapatan hibah juga disajikan pada Laporan Operasional yang dikelompokkan kedalam Pendapatan Operasional. Jika ada beban Zbiaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional. ## B.6.2. Pengungkapan harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan· semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan belanja hibah yang diterirria/ dikeluarkan. Disamping disajikan pada LRAdan LO, transaksi penerimaan hibah juga ## C.BELANJA/BEBAN HIBAH ## C.l. Definisi Belanja/Beban Hibah Belanjaj'beban hibah adalah pengeluaran/kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang/jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang- undangan. ## C.2. Kriteria Belanja/Beban Hibah Kriteria Belanje./Beban Hibah adalah sebagai berikut: - a. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah (BUMD),masyarakat, dari/atau organisasi kemasyarakatan; 2. pada peraturan perundangdilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan Penentuan penerima hibah didasarkan undangan. Pemberian hibah harus akuntabel, transparan dan berkeadilan kemampuan keuangan pemerintah. 3. Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban yang berkelanjutan bagi b. Tidak bersifat wajib atau tidak mengikat bagi pemberi hibah; 4. pemberi hibah. Pemberi hibah bebas untuk memberikan hibah atau tidak memberikan. Khusus untuk pemerintahan daerah setelah memenuhi pelaksanaan belanja urusan wajib sesuai dengan standar pelayanan minimal. - c. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan hibah; 6. Hibah yang diberikan dituangkan dalam suatu perjanjian yang dan 7. mengatur maksud pemberian hibah, penggunaan hibah, pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel. .\_, ; - d. Tidak ada timbal balikjbalasan secara langsung yang harus dilakukan oleh penerima hibah; 2. Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan dan tidak menjadi hak pemberi untuk menagih. - e. Digunakan sesuai dengan naskah perjanjian; 4. Hibah yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pemberian hibah, dan apabila tidak mampu memenuhi tujuan pemberian hibah maka penerima bersedia untuk mengembalikan. - f. Bersifat satu kali danj atau dapat ditetapkan 6. kembali; 7. Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban bagi pemberi untuk memberikan hibah yang sarna dalam waktu yang berbeda, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. 8. g. 9. Dianggarkan pada PPKDatau SKPD. 10. Belanja Hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada PPKD.Jika hibah akan diberikan dalam bentuk barangjjasa maka dianggarkan dalam programjkegiatan SKPDterkait pada rekening belanja barangjjasa. ## C. 3. Jenis dan Klasifikasi Belanja/Beban Hibah 1. Belanjajbeban hibah dari sisi bentuknya terdiri: - a. Belanjajbeban hibah dalam bentuk uang - b. Belanjajbeban hibah dalam bentuk barang 2. Belanjajbeban hibah diklasifikasi menurut pihak yang menerima hibah, yaitu: - a. Belanjajbeban hibah kepada pemerintah pusat - b. Belanjajbeban hibah kepada pemerintah daerah lainnya - c. Belanjajbeban hibah kepada perusahaan daerah (BUMD) - d. Belanjajbeban hibah kepada masyarakat - e. Belanjajbeban hibah kepada organisasi kemasyarakatan ## C. 4. Pengakuan Belanja/Beban Hibah Belanja hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut dari Rekening Umum Kas Daerah atau pada saat diserahkannya hibah tersebut kepada penerima hibah apabila dalam bentuk barang. Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain: - a. dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut. - b. dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut. - c. dalam hal hibah diberikan dalam bentuk barang, maka beban hibah diakui saat barang tersebut telah diserahkan kepada penerima hibah. ## C. 5. Pengukuran Belanja/Beban Hibah Belanjajbeban hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah atau sebesar nilai barang yang diserahkan. ## C. 6. Penyajian dan Pengungkapan ## 6.1. Penyajian Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi dan menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pada penerapan akuntansi berbasis akrual beban hibah juga disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional Dalam hal hibah diberikan berupa barang /jasa dan dianggarkan dalam DPA SKPD pada akun Belanja Barang/Uasa yang Dihibahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, maka realisasi bantuan hibah langsung berupa barang/ jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional sebagai berikut : - a. Belanja barangjjasa yang diserahkan kepada pihak ketigajmasyarakat sebagai hibah dikonversi sebagai belanjajbeban hibah dalam belanjaj beban operasi. b. Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat sebagai bantuan sosial dikonversi sebagai belanja/beban bantuan sosial dalam belanjay beban operasi. Format koversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan ataujjasa serta bantuan sosial berupa barang : | N~o¥ | " ,Uraian | Nilai | |--------|---------------------------------------------------|---------| | .""" 1 | Pendapatan | | | 2 | Pendapatan Asli Daerah | | | 3 | Pendapatan pajak daerah | xxx | | 4 | Pendapatan retribusi daerah | xxx | | 5 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | xxx | | 6 | Lain-lain PADyang sah | xxx | | 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx | | 8 | Dana perimbangan | xxx | | 9 | Lain-lain pendapatan yang sah | xxx | | 10 | Jumlah pendapatan | xxx | | 11 | Belanja | | | 12 | Belanja Tidak Langsung | xxx | | 13 | Belanja Pegawai | xxx | | 14 | Bunga | xxx | | 15 | Subsidi | xxx | | 16 | Hibah | xxx | | 17 | Bantuan Sosial | xxx | | 18 | Belanja Langsung | xxx | | 19 | Belania pegawai | xxx | | 20 | Belanja Barang dan Jasa | xxx | | 21 | 1) Hibah barang/jasa | xxx | '., '\_, | iii >" I) Uraiim ~ ,~ | | |---------------------------------------------------|------| | Pendapatan | "j", | | Pendapatan Asli Daerah | xxx | | Pendapatan pajak daerah | xxx | | Pendapatan retribusi daerah | xxx | | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | xxx | | Lain-lain PADyang sah | xxx | | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx | | 'Dana perimbangan | xxx | | Lain-lain pendapatan "yang sah | xxx | | Jumlah pendapatan | xxx | | Belania | | | ~elania Operasi | xxx | | I.J Belanja Pegawai | xxx | | .j_rI Belania Barang | xxx | | ra- Bunga | xxx | | 1'-.. Subsidi | xxx | | ~ Hibah | xxx | | h' Bantuan Sosial v | xxx | 12 | | diserahkan kepada ketiga/ masyarakat | | |----|-------------------------------------------------------------------------|-----| | 22 | 2) Bantuan sosial barang/ jasa yang diserahkan pihak ketiga/ masyarakat | xxx | | 23 | 3) Barang/ jasa selain 1) dan 2) | xxx | | 24 | Belanja modal | xxx | | 25 | Jumlah belanja | xxx | | 26 | Surplus / Defisit | xxx | | 27 | Pembiayaan daerah | xxx | | 28 | Penerimaan pembiayaan | xxx | | 29 | Pengeluaran pembiayaan | xxx | | 30 | Pembiayaan neto | xxx | | 31 | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA) | xxx | | Belanja Modal | xxx | |-----------------------------------------------|-------| | Jumlah belanja | xxx | | Surplus / Defisit | xxx | | Pembiayaan daerah | xxx | | Penerimaan pembiayaan | xxx | | Pengeluaran pembiayaan | xxx | | Pembiayaan neto | xxx | | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA) | xxx | ## C.6.2. Pengungkapan Di samping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, belanja /beban hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai belanja Zbeban hibah yang dikeluarkan. Dalam hal dilakukan konversi atas belanjaj'beban barang /jasa yang diserahkan kepada pihak ketigaZmasyarakat, maka konversi tersebutjuga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Jenis informasi atas transaksi hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain: - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah; - b.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

3

## Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

## MEMUTUSKAN

:

## BALANGAN NOMOR 41 AKUNTANSI Menetapkan

- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH.

## PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 3 ayat (2)berbunyi sebagai berikut : 1

## Pasal3

- (2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:
- a. Akuntansi Aset; a
- b. Akuntansi kewajiban; b
- c. Akuntansi ekuitas; C
- d. Akuntansi pendapatan-laporan operasional dan pendapatanlaporan realisasi anggaran;
- e. Akuntansi beban dan belanja; e
- f. Akuntansi transfer; f
- g. Akuntansi pembiayaan;
- h. Akuntansi dana cadangan;
1. Akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. 1.
- J. Akuntansi Hibah. j.
2. Ketentuan dalam Lampiran III ditambah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


-;

i

Diundangkan di Paringin pada tang gal 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

7


## H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARlATDAERAH KABUPATENBALANGAN


NIP. 19780929 200501 1 009

BERITADAERAHKABUPATENBALANGAN TAHUN2016 NOMOR29

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.


Ditetapkan di Paringin pada tanggal 30 September 2016

BUPATI BALANGAN,

## H. ANSHARUDDIN

PERATURAN BUPATIBALANGAN

LAMPlRAN NOMOR29 TAHUN2016 TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATIBALANGAN NOMOR41 TAHUN2015 TENTANGKEBIJAKANAKUTANSIPEMERINTAHDAERAH

## KEBIJAKAN AKUNTANSI HIBAH

## A. PENDAHULUAN

## A. 1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara membutuhkan kerjasama pemerintah dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, perusahaan, lembaga dan masyarakat. Kerjasama tersebut dapat berbentuk pemberian dan penerimaan bantuan. Indonesia dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang sangat besar, sumber daya berlimpah, letak geografis yang strategis, dan keberagaman sosial budaya, menarik pihak internasional untuk memberikan bantuan. Bantuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pinjaman dan hibah. Bantuan yang dikembalikan disebut pinjaman. Bantuan yang tidak dikembalikan disebut sebagai hibah atau dalam terminologi internasional disebut grant. Demikian halnya dalam pengelolaan keuangan daerah, penerimaan dan pemberian hibah merupakan aktivitas yang biasa terjadi.

Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain, harus dilakukan dengan hati-hati, karena tidak jarang penerimaan hibah terse but memiliki motif ekonomi dan sosial yang dapat merugikan kepentingan daerah. Penerimaan hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa terutama yang bersyarat harus tetap dilihat dampak jangka panjang dan tetap harus memperhatikan kemandirian dan independensi Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah juga dapat memberikan hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan / atau organisasi kemasyarakatan untuk tujuan kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan, tujuan ekonomi dan sosial. Pemberian hibah harus tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek kebutuhan, keadilan dan fairness. Hibah diberikan dengan kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Hibah yang diterima atau yang diberikan harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan ketentuan dalam regulasi keuangan daerah, karena merupakan bagian dari pendapatan dan belanja daerah. Akuntabilitas tersebut tidak hanya terkait dari aspek akuntansi namun meliputi aspek penganggaran, mekanisme pengeluarari/ penerimaan dana, pelaporan kepada pemangku kepentingan, dan pemanfaatan hibah. Kebijakan akuntansi hibah ini bertujuan untuk memberikan acuan laporan mengenai bagaimana pendapatan dan belanjay beban hibah dipertanggungjawabkan, disajikan dan diungkapkan dalam keuangan pemerintah daerah.

## A. 2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi hibah yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Kebijakan akuntansi hibah mengatur perlakuan akuntansi atas penerimaan dan pemberian hibah Pemerintah Kabupaten Balangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.


- c. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pernerintah Kabupaten Balangan, yang rnernperoleh anggaran berdasarkan APBD,tidak terrnasuk perusahaan daerah.

## B. PENDAPATAN HIBAH

## B. 1. Definisi Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah penerirnaan daerah dalarn bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/ atau surat berharga yang berasal dari pernerintah negara asing, badarr/Iernbaga asing, badarr/ lernbaga internasional pernerintah lain, pernerintah pusat, badarr/Iembaga dalarn negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kernbali.

## B.2. Kriteria Pendapatan Hibah

Kriteria Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut

:

- a. Berasal dari pernerintah negara asing, badany lembaga asing, badarr/ lernbaga internasional, dan pernerintah lain atau berasal dari badarr/ lernbaga dalarn negeri atau perseorangan.

Pernberi hibah adalah negara asing, badarr/Iernbaga asing, badarr/ lernbaga internasional, dan pernerintah lain atau berasal dari badarr/ lernbaga dalarn negeri atau perseorangan baik dalarn dan luar negeri yang rnernberikan bantuan kepada pernerintah daerah.

- b. Tidak dirnaksudkan untuk dibayarkan kernbali kepada pernberi hibah;

Pernberian secara curna-curna tanpa rnenuntut pengernbalian atas pernberian bantuan yang diberikan baik berupa barang yang sarna rnaupun dalam bentuk lain.

- c. Tidak ada tirnbal balik /balasan secara langsung dari penerirna hibah kepada pernberi hibah;
2. Hibah yang diterirna tidak rnernpersyaratkan adanya kewajiban untuk rnernberikan imbalany balasan dalarn bentuk apapun atas bantuan yang diterirna.
- d. Dituangkan dalarn suatu naskah perjanjian antara pernberi dan penerirna hibah.

Hibah dituangkan dalarn suatu perjanjian antara pernberi dan penerirna yang rnengatur rnaksud pernberian hibah, penggunaan hibah, dan pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel. Apabila berasal dari suatu lembage / institusi/ perseorangan, dalarn dibuat suatu akad atau dokurnen lainnya untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan hibah harus sesuai dengan tujuan pernberian hibah yang dituangkan dalarn naskah perjanjian, dan apabila tidak rnarnpu rnernenuhi tujuan pernberian hibah rnaka penenrna bersedia rnengernbalikan.

Dalarn hal tidak ada surat perjanjian, penerirna hibah rnernbuat dokurnen sebagai pengganti naskah perjanjian penerirnaan hibah dalarn rangka akuntabilitas dan transparansi.

## B.3. Jenis dan Klasifikasi Pendapatan Hibah

1. Pendapatan Hibah rnenurut rnekanisrne penganggaran
- a) Hibah yang direncanakan

Hibah yang direncanakan adalah Hibah dilaksanakan rnelalui rnekanisrne perencanaan dan penganggaran dan diterirna oleh entitas


yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD).

- b) Hibah Langsung
2. Hibah langsung adalah Hibah yang diterima langsung oleh SKPD tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD). Hibah ini tidak masuk dalam perencanaan karena hibah diterima tanpa ada naskah perjanjian sebelumnya.

Namun demikian, hibah langsung yang diterima dalam periode tahun berjalan dan dapat dimasukkan dalam dokumen perubahan anggaran pada saat penyusunan perubahan anggaran, maka hibah langsung dimaksud dapat beralih menjadi hibah yang direncanakan.

1. Pendapatan Hibah menurut bentuknya
- a) Dalam bentuk uang berupa rupiah, valuta asing atau devisa yang dirupiahkan.
- b) Dalam bentuk surat berharga.
- c) Dalam bentuk barang dan
- d) Dalam bentuk jasa termasuk asitensi, tenaga ahli, beasiswa dan pelatihan.
2. Pendapatan Hibah menurut sumbernya
- a) Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari
1. Pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah lainnya.
10. 3.InstitusijLembaga di dalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat.
- b) Pendapatan hibah luar negeri yang berasal dari

:

1. Negara asing.
2. Lembaga donor multilateral.
3. Lembaga keuangan asing dan
4. Lembaga non keuangan asing.
3. Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas penggunaan hibah langsung dalam bentuk uangjbelanjajbarangjjasajsurat berharga yang bersumber dari hibah langsung, dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Unit kerjajSekolah penerima hibah langsung menyampaikan laporan realisasi penerimaan hibah langsung dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak kepada SKPDyang menaunginya.
- b. Kepala SKPD menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B)Hibah Langsung kepada PPKDatas penerimaan dan penggunaan hibah langsung unit kerja di bawahnya maupun yang dikelola SKPDtersebut.
- c. Berdasarkan SP3B tersebut BUD melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Hibah Langsung.
- d. Atas dasar SP2B tersebut PPK-SKPD melakukan pembukuan pendapatan dan belanja Hibah Langsung dimaksud.

## B.4. Pengakuan Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah diakui pada saat:

- a. Hak pemerintah daerah timbul yang akan menambah ekuitas dalam


:

8

periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.

- b. Pendapatan tersebut dapat didentifikasi secara spesifik.
- c. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih.
- d. Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

Realisasi pendapatan hibah sangat bergantung dari keinginan Zniat pemberi hibah untuk mengeksekusinya.

Komitmen dari pemberi hibah masih akan terlalu dini untuk diakui sebagai pendapatan hibah-LO mengingat untuk dapat direalisasikan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada diluar kontrol penerima hibah, kemungkinan besar tidak dapat diestimasi terlebih dahulu, serta tidak terlalu besar kekuatan pemerintah daerah untuk menagihnya.

Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- b. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka:
- terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani.
- Jika pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah/barang tersebut diterima.

Pendapatan hibah disajikan di Laporan Operasional. Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga tetap harus disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena Laporan Realisasi Anggaran merupakan statutary report.

Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima SKPD dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan-LO, maka pendapatan hibahLOdiakui pada saat diterima oleh Satker / SKPDpenerima.

## B.S. Pengukuran Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang /jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

Hibah yang diterima Pemerintah daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang /jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Daerah.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh pemberi hibah dan pemerintah daerah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Daerah.


## B.6. Penyajian dan Pengungkapan

## B.6.1. Penyajian

Realisasi pendapatan hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi pendapatan dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah, penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan Hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan hibah juga disajikan pada Laporan Operasional yang dikelompokkan kedalam Pendapatan Operasional. Jika ada beban Zbiaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional.

## B.6.2. Pengungkapan

harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan· semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan belanja hibah yang diterirria/ dikeluarkan. Disamping disajikan pada LRAdan LO, transaksi penerimaan hibah juga

## C.BELANJA/BEBAN HIBAH

## C.l. Definisi Belanja/Beban Hibah

Belanjaj'beban hibah adalah pengeluaran/kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang/jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang- undangan.

## C.2. Kriteria Belanja/Beban Hibah

Kriteria Belanje./Beban Hibah adalah sebagai berikut:

- a. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah (BUMD),masyarakat, dari/atau organisasi kemasyarakatan;
2. pada peraturan perundangdilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan Penentuan penerima hibah didasarkan undangan. Pemberian hibah harus akuntabel, transparan dan berkeadilan kemampuan keuangan pemerintah.
3. Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban yang berkelanjutan bagi b. Tidak bersifat wajib atau tidak mengikat bagi pemberi hibah;
4. pemberi hibah. Pemberi hibah bebas untuk memberikan hibah atau tidak memberikan. Khusus untuk pemerintahan daerah setelah memenuhi pelaksanaan belanja urusan wajib sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- c. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan hibah;
6. Hibah yang diberikan dituangkan dalam suatu perjanjian yang dan
7. mengatur maksud pemberian hibah, penggunaan hibah, pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel.

.\_,


;

- d. Tidak ada timbal balikjbalasan secara langsung yang harus dilakukan oleh penerima hibah;
2. Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan dan tidak menjadi hak pemberi untuk menagih.
- e. Digunakan sesuai dengan naskah perjanjian;
4. Hibah yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pemberian hibah, dan apabila tidak mampu memenuhi tujuan pemberian hibah maka penerima bersedia untuk mengembalikan.
- f. Bersifat satu kali danj atau dapat ditetapkan
6. kembali;
7. Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban bagi pemberi untuk memberikan hibah yang sarna dalam waktu yang berbeda, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
8. g.
9. Dianggarkan pada PPKDatau SKPD.
10. Belanja Hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada PPKD.Jika hibah akan diberikan dalam bentuk barangjjasa maka dianggarkan dalam programjkegiatan SKPDterkait pada rekening belanja barangjjasa.

## C. 3. Jenis dan Klasifikasi Belanja/Beban Hibah

1. Belanjajbeban hibah dari sisi bentuknya terdiri:
- a. Belanjajbeban hibah dalam bentuk uang
- b. Belanjajbeban hibah dalam bentuk barang
2. Belanjajbeban hibah diklasifikasi menurut pihak yang menerima hibah, yaitu:
- a. Belanjajbeban hibah kepada pemerintah pusat
- b. Belanjajbeban hibah kepada pemerintah daerah lainnya
- c. Belanjajbeban hibah kepada perusahaan daerah (BUMD)
- d. Belanjajbeban hibah kepada masyarakat
- e. Belanjajbeban hibah kepada organisasi kemasyarakatan

## C. 4. Pengakuan Belanja/Beban Hibah

Belanja hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut dari Rekening Umum Kas Daerah atau pada saat diserahkannya hibah tersebut kepada penerima hibah apabila dalam bentuk barang.

Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:

- a. dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- b. dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.
- c. dalam hal hibah diberikan dalam bentuk barang, maka beban hibah diakui saat barang tersebut telah diserahkan kepada penerima hibah.

## C. 5. Pengukuran Belanja/Beban Hibah

Belanjajbeban hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah atau sebesar nilai barang yang diserahkan.


## C. 6. Penyajian dan Pengungkapan

## 6.1. Penyajian

Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi dan menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pada penerapan akuntansi berbasis akrual beban hibah juga disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional

Dalam hal hibah diberikan berupa barang /jasa dan dianggarkan dalam DPA SKPD pada akun Belanja Barang/Uasa yang Dihibahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, maka realisasi bantuan hibah langsung berupa barang/ jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional sebagai berikut :

- a. Belanja barangjjasa yang diserahkan kepada pihak ketigajmasyarakat sebagai hibah dikonversi sebagai belanjajbeban hibah dalam belanjaj beban operasi.

b. Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat sebagai bantuan sosial dikonversi sebagai belanja/beban bantuan sosial dalam belanjay beban operasi.

Format koversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan ataujjasa serta bantuan sosial berupa barang :

| N~o¥ | " ,Uraian | Nilai |
|--------|---------------------------------------------------|---------|
| .""" 1 | Pendapatan | |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah | |
| 3 | Pendapatan pajak daerah | xxx |
| 4 | Pendapatan retribusi daerah | xxx |
| 5 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | xxx |
| 6 | Lain-lain PADyang sah | xxx |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx |
| 8 | Dana perimbangan | xxx |
| 9 | Lain-lain pendapatan yang sah | xxx |
| 10 | Jumlah pendapatan | xxx |
| 11 | Belanja | |
| 12 | Belanja Tidak Langsung | xxx |
| 13 | Belanja Pegawai | xxx |
| 14 | Bunga | xxx |
| 15 | Subsidi | xxx |
| 16 | Hibah | xxx |
| 17 | Bantuan Sosial | xxx |
| 18 | Belanja Langsung | xxx |
| 19 | Belania pegawai | xxx |
| 20 | Belanja Barang dan Jasa | xxx |
| 21 | 1) Hibah barang/jasa | xxx |

'.,

'\_,



| iii >" I) Uraiim ~ ,~ | |
|---------------------------------------------------|------|
| Pendapatan | "j", |
| Pendapatan Asli Daerah | xxx |
| Pendapatan pajak daerah | xxx |
| Pendapatan retribusi daerah | xxx |
| Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | xxx |
| Lain-lain PADyang sah | xxx |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx |
| 'Dana perimbangan | xxx |
| Lain-lain pendapatan "yang sah | xxx |
| Jumlah pendapatan | xxx |
| Belania | |
| ~elania Operasi | xxx |
| I.J Belanja Pegawai | xxx |
| .j_rI Belania Barang | xxx |
| ra- Bunga | xxx |
| 1'-.. Subsidi | xxx |
| ~ Hibah | xxx |
| h' Bantuan Sosial v | xxx |

12

| | diserahkan kepada ketiga/ masyarakat | |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 22 | 2) Bantuan sosial barang/ jasa yang diserahkan pihak ketiga/ masyarakat | xxx |
| 23 | 3) Barang/ jasa selain 1) dan 2) | xxx |
| 24 | Belanja modal | xxx |
| 25 | Jumlah belanja | xxx |
| 26 | Surplus / Defisit | xxx |
| 27 | Pembiayaan daerah | xxx |
| 28 | Penerimaan pembiayaan | xxx |
| 29 | Pengeluaran pembiayaan | xxx |
| 30 | Pembiayaan neto | xxx |
| 31 | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA) | xxx |

| Belanja Modal | xxx |
|-----------------------------------------------|-------|
| Jumlah belanja | xxx |
| Surplus / Defisit | xxx |
| Pembiayaan daerah | xxx |
| Penerimaan pembiayaan | xxx |
| Pengeluaran pembiayaan | xxx |
| Pembiayaan neto | xxx |
| Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA) | xxx |

## C.6.2. Pengungkapan

Di samping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, belanja /beban hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai belanja Zbeban hibah yang dikeluarkan. Dalam hal dilakukan konversi atas belanjaj'beban barang /jasa yang diserahkan kepada pihak ketigaZmasyarakat, maka konversi tersebutjuga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jenis informasi atas transaksi hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah;
- b. Penjelasan pencapaian transaksi hibah terhadap target yang ditetapkan dalam Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan;
- c. Informasi rind tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah;
- d. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- e. Jenis hibah, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga. e

NIP. 19780929 200501 1 009

H. ANSHARUDDIN

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPA BALANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya

BUPATI BALANGAN,

H. M. IWAN SETIADY, SH