PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 26 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NO MOR 56 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
PROVINS! SULAWESI UTARA WALIKOTA
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NO MOR 56 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
a.
Bahwa sesuai Pasal 160 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah (APBD).
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan Pemerintah Kata Bitung kepada masyarakat dan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan serta kegiatankegiatan yang sangat mendesak di Kata Bitung.
- d. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a). (b) dan (c) diatas perlu menetapkan
Pasal 160
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah (APBD).
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan Pemerintah Kata Bitung kepada masyarakat dan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan serta kegiatankegiatan yang sangat mendesak di Kata Bitung.
- d. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a). (b) dan (c) diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Bitung Tahun Anggaran 2015.
- l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
,;c
- Republik Indonesia ·ranun 1 ';J',, ,,v,,,v, , , , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
�
} i'·
"1-11,:.'"'11!··· .. Daerah - dan Ret:ribusi Da Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 'Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5045); (Lembaran
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4712);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentanf Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5340);
4. 16, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Siste Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembar; Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana tel diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Non 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dan Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republ' Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tent. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu· Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernba Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Pedoman Penyusunan dan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namer 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Namer 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pernungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Namer 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 5161);
22. Peraturan Pemerintah Namer 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Namer 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
6. '.24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namer 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentanng Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 201.a tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 201· tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 201! (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
11. dan Wakil Walikota dan Wakil Bupati, Serta Walikota
30. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lernbaran Daerah Kota Bitung Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor I Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bi tung Nomor 115);
32. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kata Bitung Nomor 108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor l);
33. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Usaha {Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kata Bi tung Nomor 109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kata Bi tung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Pera tu ran Daerah Kota Bi tung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 33);
35. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 117);
36. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 11);
37. Peraturan Walikota Bitung Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Bi tung Tahun 2014 Nomor 167);
Tata Cara Perge'seran
Anggaran ·
Oacrah Kota Bitung.
MEMUTUSKAN
Melakukan Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kata Bitung Tahun Anggaran 2015.
- Pcrgcseran Anggaran dimaksud baik penambahan dan/atau pcngurangan sebagaimana Diktum Pertama dilakukan dengan cnra me11gubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran A11ggara11 Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pch:iksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam ra11cangan Pcraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan cian Belanja Daerah (APBD) Kata Bi tung Tahun Anggaran 2015.
- Pcra turun 1n1 berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan kctcnt\.tan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pcrbaikan sebagaimana mestinya.
KEDU/\
l(ET1G/\
PERT/\M/\
Mcnctapkan
Bi tung
30 April 2015
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Pada Tanggal HANNY SONDAKH

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada Tanggal 30 April 2015 BERlT. � DAERAH !&lt;OTA BlTUNG TAHUN 2015 NOMOR 26 Pendapatan dan Bclanja