PERATURAN BUPATI MA Nomor 55 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL (berlaku 30 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 huruf f dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Malang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Malang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Dinas mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang sosial; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial; dan
- d. pelaksanaan administrasi Dinas.
Bagian Kedua
Kepala Dinas
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
Kepala Dinas mempunyai tugas:
- a. memimpin Dinas dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9
- (1) Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan;
- d. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan dan Aset
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11
Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Dinas;
- d. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas;
- e. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;
- f. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- g. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Rehabilitasi Sosial
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13
Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga, pelayanan sosial orang dengan Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), pelayanan sosial korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lain (NAPZA) serta orang dengan HIV/AIDS (ODHA); dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, serta pengangkatan anak di luar panti dan/atau lembaga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- e. pelayanan sosial ODHA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
- f. pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
- g. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15
- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari:
- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
Paragraf 1
Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16
Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial balita terlantar di luar panti dan/atau lembaga;
- b. melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar dan pengangkatan anak di luar panti dan/atau lembaga;
- c. melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di luar panti dan/atau lembaga;
- d. melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus di luar panti dan/atau lembaga;
- e. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta memantau, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17
Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik di luar panti dan/atau lembaga;
- b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual di luar panti dan/atau lembaga;
- c. melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18
Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
- b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
- c. pelayanan sosial ODHA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
- d. pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
- e. pelayanan sosial orang terlantar yang mengalami ketidakmampuan sosial maupun ekonomi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima
Bidang Penanganan Fakir Miskin
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19
Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir;
- b. melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin dan orang tidak mampu cakupan Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan;
- c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penanganan fakir miskin; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir;
- b. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan; dan
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penanganan fakir miskin.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21
- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri dari:
- a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan;
- c. Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan, serta Penataan Lingkungan Sosial.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.
Paragraf 1 Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22
Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas: a. melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomi cakupan Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan;
- b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomi;
- c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23
Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomi;
- b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomi; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan, serta Penataan Lingkungan Sosial
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24
Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan, serta Penataan Lingkungan Sosial mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomi;
- b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomi; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
- b. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- c. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga; dan
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27
- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari:
- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
- c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Paragraf 1 Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial;
- c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik serta penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Seksi Jaminan Sosial Keluarga
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30
Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi dan validasi, terminasi serta kemitraan jaminan sosial keluarga;
- b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketujuh Bidang Pemberdayaan Sosial
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31
Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, memantau dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat, komunitas adat terpencil;
- b. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, memantau dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- c. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, memantau dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan sosial; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat, dan komunitas adat terpencil;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial; dan
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan sosial.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 33
- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari:
- a. Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil;
- b. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan;
- c. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.
Paragraf 1 Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga,
dan Komunitas Adat Terpencil
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 34
Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- b. melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- c. melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 35
Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan mempunyai tugas: a.
- b. sumbangan; dan
2. melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial; melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi penerbitan izin pengumpulan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 36
Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- b. melaksanakan pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan Taman Makam Bahagia;
- c. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedelapan UPT
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 37
- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dibentuk UPT pada Dinas.
- (2) Pembentukan UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 38
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 39
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas selaku Pejabat Pemerintah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya guna pencapaian tujuan administrasi pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 40
- (1) Setiap pimpinan dan bawahan pada satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan pejabat masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 41
- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 42
- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 43
Biaya penyelenggaraan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44
Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 5/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 Januari 2017.

## Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 30 November 2016

BUPATI MALANG, ttd.

## H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016 Nomor 27 Seri C

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL


## H. RENDRA KRESNA