PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 16 Tahun 2012 tentang pembangunan Balairung Sumatera Barat di Jakarta, sebagaimana telah di Adendum kedua kali dengan Nomor 600-6-12009, dan untuk peningkatan pendapatan daerah, perlu dilakukan penyertaan modal; - b. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku 5 Desember 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI PESISIR SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2012
T E N T A N G
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Nomor 030-424-1-2007 tentang pembangunan Balairung Sumatera Barat di Jakarta, sebagaimana telah di Adendum kedua kali dengan Nomor 600-6-12009, dan untuk peningkatan pendapatan daerah, perlu dilakukan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar.
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); P
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Imformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 Nomor 08 seri E2;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9); P
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BALAIRUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) CITRAJAYA SUMBAR.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar adalah Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyertaan Modal adalah penggunaan aset untuk memperoleh mafaat ekonomis seperti deviden, royalti, mamfaat sosial dan/atau manaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
8. Investasi Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pasal 2
- (1) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan daerah.
Pasal 3
- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dan direalisasikan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2007 pada Anggaran Perubahan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah), yang terdiri dari :
- a. Saham Seri A Nomor : 56-802 sampai dengan 57-401 dengan nominal sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah); dan,
- b. Saham Seri B Nomor : 37-868-299 sampai dengan 38-268-298 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah investasi permanen dalam bentuk saham.
Pasal 4
Penerimaan hasil atas penyertaan modal dalam bentuk deviden dengan perhitungan sesuai ketentuan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat tentang Pembangunan Balairung Sumatera Barat di Jakarta Nomor 030-424.1-2007 tanggal 22 Nopember 2007 beserta adendumnya, merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam APBD pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Pasal 5
Pengawasan penyertaan modal dilaksanakan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Painan Pada tanggal 5 Desember 2012 BUPATI PESISIR SELATAN H. NASRUL ABIT

Penetapan: Diundangkan di Painan Pada tanggal 5 Desember 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN IR. E R I Z O N, MTP Pembina Utama Muda, NIP. 19630323 199003 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 16
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
## NOMOR 16 TAHUN 2012
## TENTANG
## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
## A. UMUM
Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan pembangunan daerah. Perseroan bergerak di bidang Hotel, Restoran, dan usaha pendukung lainnya.
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Nomor 030-424.1-2007 tentang Pembangunan Balairung Sumatera Barat di Jakarta.
Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Tahun 2007,
## B. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan daerah antara lain dalam bentuk : - a. Promosi produk daerah. - b. Penggunaan produk daerah untuk operasional perusahaan. - c. Pemakaian tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 3
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 201