PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 28 Tahun 1992 tentang PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SINJAI, SOPPENG, GOWA, MAROS, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN (berlaku 23 Mei 1992)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, Soppeng, Gowa, Maros, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di wilayah tesebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tabun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SINJAI, SOPPENG, GOWA, MAROS, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN.
Pasal 1
- (1) Membentuk Kecamatan Bulupoddo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai yang meliputi wilayah:
- a. Desa Lamatti Riattang;
- b. Desa Lamatti Riaja;
- c. Desa Bulu Tellue;
- d. Desa Duampanuae.
- (2) Wilayah Kecamatan Bulupoddo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sinjai Utara.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bulupoddo maka wilayah Kecamatan Sinjai Utara dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bulupoddo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 2
- (1) Membentuk Kecamatan Sinjai Borong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai yang meliputi wilayah:
- a. Desa Batu Bulerang;
- b. Desa Pasir Putih;
- c. Desa Biji Nangka;
- d. Desa Barambang;
- e. Desa Bonto Sinata;
- f. Desa Kassi Buleng;
- g. Desa Bonto Katute.
- (2) Wilayah Kecamatan Sinjai Borong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sinjai Barat.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sinjai Borong maka wilayah Kecamatan Sinjai Barat dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sinjai Borong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 3
- (1) Membentuk Kecamatan Donri-Donri di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng yang meliputi wilayah:
- a. Desa Solie;
- b. Desa Donri-Donri;
- c. Desa Lalabata Riaja;
- d. Desa Leworeng;
- e. Desa Labokong;
- f. Desa Sering;
- g. Desa Pesse;
- h. Desa Tottong;
- i. Desa Kessing.
- (2) Wilayah Kecamatan Donri-Donri sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (1) Semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lalabata.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Donri-Donri maka wilayah Kecamatan Lalabata dikurangi dengan wilayah Kecamatan Donri-Donri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 4
- (1) Membentuk Kecamatan Somba Opu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang meliputi wilayah:
- a. Sebagian wilayah Kecamatan Tamalete yang merupakan sisa pengembangan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang meliputi:
1. Kelurahan Sungguminasa;
2. Kelurahan Katangka;
3. Kelurahan Samata.
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu yang meliputi Kelurahan Tamarunang.
- (2) Wilayah Kecamatan Somba Opu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tamalete dan wilayah Kecamatan Bontomarannu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Somba Opu maka wilayah Kecamatan Tamalete dan wilayah Kecamatan Bontomarannu dikurangi dengan wilayah kecamatan Somba Opu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 5
- (1) Membentuk Kecamatan Maros Utara di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang meliputi wilayah:
- a. besa Tunikamaseang;
- b. Desa Pejjukukang;
- c. Desa Tupabiring;
- d. Desa Marannu;
- e. Desa Botolempangan;
- f. Desa Salenrang.
- (2) Wilayah Kecamatan Maros Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Maros Baru.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Maros Utara maka wilayah Kecamatan Maros Baru dikurangi dengan wilayah Kecamatan Maros Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 6
- (1) Membentuk Kecamatan Mallawa di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang meliputi wilayah:
- a. Desa Padaelo;
- b. Desa Tellumpanuae;
- c. Desa Batu Putih;
- d. Desa Wanua Waru;
- e. Desa Benteng;
- f. Desa Samaenre.
- (2) Wilayah Kecamtan Mallawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Camba.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Mallawa maka wilayah Kecamatan Camba dikurangi dengan wilayah Kecamatan Mallawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 7
- (1) Membentuk Kecamatan Tanralili di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang meliputi wilayah:
- a. Desa Allaere;
- b. Desa Toddopuli;
- c. Desa Kurusamange;
- d. Desa Lekopancing;
- e. Desa Tompobulu;
- f. Desa Benteng Gajah.
- (2) Wilayah Kecamatan Tanralili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mandai.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tanralili maka wilayah Kecamatan Mandai dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tanralili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 8
- (1) Membentuk Kecamatan Biringkanaya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Daya;
- b. Kelurahan Sudiang;
- c. Kelurahan Bira;
- d. Kelurahan Tamalanrea;
- e. Kelurahan Bulurokeng.
- (2) Wilayah Kecamatan Biringkanaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mandai.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Biringkanaya maka wilayah Kecamatan Mandai dikurangi dengan wilayah Kecamatan Biringkanaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 9
- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bulupoddo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Lamatti Riattang.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sinjai Borong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Pasir Putih.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Donri-Donri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Donri-Donri.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Somba Opu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada di Kelurahan Sungguminasa.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Maros Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Desa Tunikamaseang.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mallawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada di Desa Padaelo.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanralili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada di Desa Allaere.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Biringkanaya sebagaimana
- 8 - dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berada di Kelurahan Daya.
Pasal 10
Batas wilayah kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 11
Pemecahan, penyatuan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas Kelurahan/Desa dalam kecamatan-kecamatan yang ditetapkan
Pasal 12
- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 8 (delapan) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
Pasal 13
Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1992

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1992

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO