PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 52 Tahun 2001 tentang PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN (berlaku 18 Juni 2001)
Pembukaan
Menimbang :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2001 TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
- a. bahwa salah satu cara dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menggunakan asas tugas pembantuan;
- b. bahwa penggunaan asas tugas pembantuan sebagaimana tersebut pada huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 100 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan tugas pembantuan;
Mengingat
- 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Desentralisasi.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
6. Kepala Daerah Provinsi adalah Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati, dan Kepala Daerah Kota adalah Walikota.
7. Perangkat Daerah Otonom yang lain adalah organisasi yang menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PEMBERIAN TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 2
- (1) Pemerintah dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada Daerah dan Desa.
- (2) Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada Desa.
TATA CARA PEMBERIAN TUGAS PEMBANTUAN
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 3
- (1) Pemberi Tugas Pembantuan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penerima Tugas Pembantuan mengenai adanya rencana pemberian Tugas Pembantuan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rencana biaya, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia serta kebijakannya.
- (3) Apabila rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai layak oleh Daerah dan atau Desa Penerima Tugas Pembantuan, Daerah dan atau Desa menerima rencana Tugas Pembantuan.
- (4) Pemberian Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa, ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (5) Pemberian Tugas Pembantuan dari Daerah kepada Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati dengan tembusan Ketua DPRD.
PENOLAKAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
BAB IV - PENOLAKAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 4
- (1) Daerah atau Desa dapat menolak pemberian Tugas Pembantuan sebagian atau seluruhnya apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia sesuai kebutuhan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Pemberi Tugas Pembantuan.
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
BAB V - PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 5
Tugas Pembantuan diselenggarakan di Provinsi, Kabupaten, Kota dan Desa.
BAB V - PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 6
- (1) Tugas Pembantuan di Provinsi, Kabupaten dan Kota diselenggarakan oleh perangkat Daerah Provinsi, perangkat Daerah Kabupaten dan Kota.
- (2) Tugas Pembantuan di Desa dilakukan oleh perangkat Desa dan dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang menghasilkan penerimaan, disetor ke Kas Negara untuk Tugas Pembantuan dari Pemerintah, dan ke Kas Daerah untuk Tugas Pembantuan dari
Daerah.
BAB VI - PEMBIAYAAN TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 7
- (1) Biaya penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan
BAB VI - PEMBIAYAAN TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 8
- (1) Biaya penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Provinsi atau Kabupaten kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Kabupaten.
- (2) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau Bupati dengan persetujuan DPRD Provinsi atau Kabupaten.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disalurkan langsung kepada Pemerintah Desa.
BAB VI - PEMBIAYAAN TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 9
Tata cara pembiayaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VI - PEMBIAYAAN TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 10
Penyelenggaraan tugas pembantuan yang sifatnya mendesak, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan menggunakan anggaran yang tersedia.
SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAB VII - SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 11
- (1) Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa didasarkan atas besaran jumlah kebutuhan dan standar teknis dalam menunjang pelaksanaan tugas yang diberikan.
- (2) Pemerintah Daerah atau Desa melaksanakan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memprioritaskan bahan yang tersedia di Daerah atau Desa
BAB VII - SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 12
- (1) Pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka Tugas Pembantuan didasarkan atas jumlah kebutuhan dan standar kualifikasi keahlian yang ditetapkan oleh Pemberi Tugas Pembantuan dengan memprioritaskan sumber daya manusia yang tersedia di Daerah dan Desa.
- (2) Dalam hal Tugas Pembantuan telah selesai atau karena diberhentikan oleh Pemberi Tugas Pembantuan, sumber daya manusia yang berasal dari instansi Pemberi Tugas Pembantuan ditarik kembali ke instansinya, dan yang pengadaannya bersifat kontrak, dapat diakhiri penugasannya.
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII ...
- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah dan Desa.
- (2) Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen dapat melimpahkan kewenangan pembinaan kepada Gubernur atas penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota dan Desa.
<!-- formula-not-decoded -->
- (3) Gubernur melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Provinsi kepada Desa.
- (4) Bupati melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Kabupaten kepada Desa.
BAB VII - SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 14
- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa, dan Provinsi/Kabupaten kepada Desa dilakukan oleh instansi pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan Tugas Pembantuan baik yang dilakukan oleh instansi pengawas Pemerintah maupun yang dilakukan oleh instansi pengawas Pemerintah Daerah, disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
PENGHENTIAN TUGAS PEMBANTUAN
BAB IX - PENGHENTIAN TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 15
Penghentian Tugas Pembantuan dapat dilakukan apabila:
- a. dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijaksanaan baru dari Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten;
- b.
BAB IX - PENGHENTIAN TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 16
- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur atau Bupati harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Penerima Tugas untuk menghentikan Tugas Pembantuan.
- (2) Penghentian Tugas Pembantuan dari Pemerintah dilakukan dengan menetapkan Keputusan Penghentian oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (3) Penghentian Tugas Pembantuan dari Daerah dilakukan dengan menetapkan Keputusan Penghentian oleh Gubernur atau Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Ketua DPRD.
PERTANGGUNGJAWABAN
BAB X - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 17
- (1) Pertanggungjawaban atas pengelolaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dilakukan oleh Kepala Daerah atau Kepala Desa yang bersangkutan kepada Pemerintah selaku Pemberi Tugas Pembantuan.
- (2) Pertanggungjawaban atas pengelolaan Tugas Pembantuan dari Provinsi/Kabupaten dilakukan oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memuat aspek pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN
Dalam hal keadaan mendesak, Pemerintah atau Daerah dapat langsung memberikan Tugas Pembantuan tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd DJOHAN EFFENDI

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR 52 TAHUN 2001
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
## I. UMUM
Pembagian wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 18
Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menegaskan bahwa pembagian daerah Indonesia