PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 2 Tahun 1959 tentang PENDALAMAN MATERI PENDIDIKAN AGAMA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LUWU
PROPINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 2
TENTANG
PENDALAMAN MATERI PENDIDIKAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,
bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta sehat jasmani dan rohani; Esa,
- b bahwa pendidikan agama merupakan bagian dari aktifitas ummat beragama di Kabupaten Luwu, oleh se
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
3. sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
4. luasnya dalam Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan yang dilakukan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Luwu.
10. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang ## BAB II
FUNGSI, TUJUAN, DAN SASARAN
Bagian Kesatu Fungsi
Pasal 2
Pendalaman Materi Pendidikan Agama berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama bagi peserta didik.
Bagian Kedua Tujuan
Pasal 3
Pendalaman Materi Pendidikan Agama bertujuan memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berahlak mulia.
Bagian Ketiga Sasaran
Pasal 4
Pendalaman Materi Pendidikan Agama sasarannya adalah peserta didik pada tingkat dasar dan menengah.
BAB III - TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
Pasal 5
Pendalaman Materi Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal mulai di Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah.
BAB III - TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
Pasal 6
- (1) Pendalaman materi pendidikan Agama diajarkan secara terpisah dengan mata pelajaran wajib.
- (2) Waktu penyelenggaraan Ekstrakurikuler Pendalaman Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan setiap minggu selama :
- a. 3 jam pelajaran untuk tingkat SMP, SMA, SMK; dan
- b. 2 jam pelajaran untuk tingkat SD.
5. atau disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing.
BAB III - TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
Pasal 7
Pendalaman Materi Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan kepada Peserta Didik sesuai dengan agama yang dianutnya.
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PENDIDIK
Pasal 8
Pendidik bertugas mendidik dan mengajar pendalaman materi pendidikan agama yang ada pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah yang bersangkutan, yang berstatus sebagai guru agama, dan/atau orang yang khusus ditugaskan.
Bagian Kedua Hak Pendidik
BAB IV - PENDIDIK
Pasal 9
Pendidik mempunyai hak sebagai berikut :
- a. memperoleh pembinaan karier
BAB IV - PENDIDIK
Pasal 10
Insentif Pendidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Kewajiban Pendidik
BAB IV - PENDIDIK
Pasal 11
Pendidik berkewajiban untuk :
- a. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan professional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan bangsa;
- c. menjaga nama baik profesi sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat; dan
- d. memberikan penilaian dan menyampaikan hasilnya pada peserta didik.
Bagian Kesatu Hak
BAB V - PESERTA DIDIK
Pasal 12
Peserta Didik mempunyai hak sebagai berikut :
- a. mengikuti pendidikan atau kegiatan Pendalaman Materi Pendidikan Agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya;
- b. mendapat perlakuan sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan; dan
- d. memperoleh penilaian hasil belajar setiap semester.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB V - PESERTA DIDIK
Pasal 13
Peserta Didik mempunyai kewajiban untuk :
- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan beragama baik dilingkungan sekolah maupun dalam pergaulan kehidupan sehari-hari;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- c. menghormati Pendidik; dan
- d. turut serta memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah.
MATERI PENDIDIKAN AGAMA
BAB VII - MATERI PENDIDIKAN AGAMA
Pasal 14
- (1) Kurikulum pendalaman materi pendidikan agama pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah ## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII - MATERI PENDIDIKAN AGAMA
Pasal 15
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendalaman materi pendidikan Agama yang diselenggarakan pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah yang ada di Daerah
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
1
;
1 1
; N
Hxik
2
P
8
[
8
2 ;
1
{
3
1 1
1 5
3
5
1
N
1
1
1
1
Pasal 18
- 2 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
BUPATI LUWU
PROPINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR :
TENTANG
PENDALAMAN MATERI PENDIDIKAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,
bab itu perlu mendapat dukungan dan arahan dari pemerintah daerah/kota dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Agama;
- c. bahwa ## BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
3. sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
4. luasnya dalam Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan yang dilakukan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Luwu.
10. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang ## BAB II
FUNGSI, TUJUAN, DAN SASARAN
Bagian Kesatu Fungsi
Pendalaman Materi Pendidikan Agama berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama bagi peserta didik.
Bagian Kedua Tujuan
Pendalaman Materi Pendidikan Agama bertujuan memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berahlak mulia.
Bagian Ketiga Sasaran
Pendalaman Materi Pendidikan Agama sasarannya adalah peserta didik pada tingkat dasar dan menengah.
Pendalaman Materi Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal mulai di Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (1) Pendalaman materi pendidikan Agama diajarkan secara terpisah dengan mata pelajaran wajib.
- (2) Waktu penyelenggaraan Ekstrakurikuler Pendalaman Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan setiap minggu selama :
- a. 3 jam pelajaran untuk tingkat SMP, SMA, SMK; dan
- b. 2 jam pelajaran untuk tingkat SD.
5. atau disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing.
Pendalaman Materi Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan kepada Peserta Didik sesuai dengan agama yang dianutnya.
Bagian Kesatu Umum
Pendidik bertugas mendidik dan mengajar pendalaman materi pendidikan agama yang ada pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah yang bersangkutan, yang berstatus sebagai guru agama, dan/atau orang yang khusus ditugaskan.
Bagian Kedua Hak Pendidik
Pendidik mempunyai hak sebagai berikut :
- a. memperoleh pembinaan karier
Insentif Pendidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Kewajiban Pendidik
Pendidik berkewajiban untuk :
- a. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan professional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan bangsa;
- c. menjaga nama baik profesi sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat; dan
- d. memberikan penilaian dan menyampaikan hasilnya pada peserta didik.
Bagian Kesatu Hak
Peserta Didik mempunyai hak sebagai berikut :
- a. mengikuti pendidikan atau kegiatan Pendalaman Materi Pendidikan Agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya;
- b. mendapat perlakuan sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan; dan
- d. memperoleh penilaian hasil belajar setiap semester.
Bagian Kedua Kewajiban
Peserta Didik mempunyai kewajiban untuk :
- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan beragama baik dilingkungan sekolah maupun dalam pergaulan kehidupan sehari-hari;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- c. menghormati Pendidik; dan
- d. turut serta memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah.
MATERI PENDIDIKAN AGAMA
- (1) Kurikulum pendalaman materi pendidikan agama pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah ## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendalaman materi pendidikan Agama yang diselenggarakan pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah yang ada di Daerah
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
1
;
1 1
; N
Hxik
2
P
8
[
8
2 ;
1
{
3
1 1
1 5
3
5
1
N
1
1
1
1
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Penetapan: Ditetapkan di Belopa pada tanggal

Penandatangan: BUPATI LUWU, A. MUDZAKKAR

Penetapan: Diundangkan di Belopa pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, ## SYAIFUL ALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2015 NOMOR NOMOR REGISTER Lenovoputih/E/Tian/Ranperda/Revisitigaprovinsi
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
## NOMOR :
## TENTANG
## PENDALAMAN MATERI PENDIDIKAN AGAMA
## I. UMUM
Pemerintah Daerah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang'. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada
PENJELASAN
Pasal 3
menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah 'pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia'. Salah satu permasalahan mendasar yang telah terjadi, khususnya di kalangan ummat beragama adalah kedangkalan pemahaman agama bagi umat beragama sendiri yang disebabkan oleh tipisnya pemahaman dan kemampuan memahami ajaran agama, serta kurangnya perhatian para orang tua