PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor 8 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG (berlaku 4 September 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
:
- a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Pertanian;
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
6. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
11. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
13. Dinas Pendapatan Daerah;
- d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
5. Dihapus;
6. KantorKesatuan Bangsa dan Politik;
7. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
8. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
9. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
10. Rumah Sakit Umum Daerah;
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
12. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
13. Kantor Pemuda dan Olah Raga;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan;
- h. Lembaga Lain, terdiri dari:
1. Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (tipe B);
3. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
Pasal 11
DINAS DAERAH
Bagian Pertama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB V - DINAS DAERAH
Pasal 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan dan kebudayaan.
BAB V - DINAS DAERAH
Pasal 13
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan lingkup Kabupaten;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga pendidikan dan kependidikan, pendidikan menengah dan tinggi, pendidikan dasar dan Taman Kanak-Kanak, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga pelajar lingkup Kabupaten;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan lingkup Kabupaten;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB V - DINAS DAERAH
Pasal 14
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
3. Subbagian Aset, Monitoring dan Evaluasi.
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, membawahi :
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Seksi Sarana dan Prasarana PAUDNI;
3. Seksi Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Non Formal dan Informal.
- d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
3. Seksi Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan Pendidikan Dasar.
- g. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, membawahi :
1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah dan Tinggi;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan Tinggi.
- e. Bidang Kebudayaan, Olahraga Pelajar dan Pramuka, membawahi :
1. Seksi Kebudayaan;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Kebudayaan, Olahraga Pelajar dan Pramuka;
3. Seksi Olahraga Pelajar dan Pramuka.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Penetapan: Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 4 September 2014

Penandatangan: BUPATI BENGKAYANG,

Verifikasi: Ttd, SURYADMAN GIDOT

Penetapan: Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 17 September 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BENGKAYANG,

Verifikasi: Ttd, ## KRISTIANUS ANYIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR: 8 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 7/2014
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Bagian Keempat

## Dinas Pertanian

## Pasal 23

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 24

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanangan Pemerintah Kabupaten di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan daerah.

## Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan daerah;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan daerah;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Data dan Statistik Pertanian;
3. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- c. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
1. Seksi Tanaman Pangan;
2. Seksi Hortikultura;
3. Seksi Perlindungan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Bidang Peternakan, membawahi:
1. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
3. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
- e. Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana Pertanian,

## membawahi:

1. Seksi Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
3. Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran.
- f. Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, membawahi:
1. Seksi Pendataan, Distribusi, Ketersediaandan Monitoring Ketahanan Pangan;
2. Seksi Sumber Daya Penyuluh Pertanian;
3. Seksi Kelembagaan Penyuluh dan Petani.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Bagian Keenam

## Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

## Pasal 31

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 32

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

## Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, membawahi:
1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
2. Seksi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata.

- d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi:
1. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
- e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi:
1. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
2. Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif;
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam LampiranIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 59 sampai dengan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Bagian Ketigabelas

## Dinas Pendapatan Daerah

## Pasal 59

Dinas Pendapatan Daerah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatanyang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 60

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pendapatan.

## Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi:
1. Seksi Perencanaan Pendapatan;
2. Seksi Pengembangan Pendapatan;
3. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan.
- d. Bidang Pajak Daerah, membawahi:
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
2. Seksi Penetapan;
3. Seksi Penagihan.
- e. Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB, membawahi:
1. Seksi Pendataan dan Penilaian;
2. Seksi Pengolahan Data PBB dan BPHTB;
3. Seksi Penagihan dan Keberatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas PendapatanDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan BAB VI Bagian Pertama Pasal 63 sampai dengan Pasal 66 diubah, sehingga ketentuan Bagian Pertama Pasal 63 sampai dengan Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

## BAB VI

## LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama

## Inspektorat Kabupaten

Pasal 63

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 64

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

## Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan inspektorat;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari:
- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Subbagian Administrasi Umum;
2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Subbagian Perencanaan;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Inspektur melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam LampiranV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 diubah, sehingga ketentuan Bagian Keempat Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

## Bagian Keempat

## Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

## Pasal 75

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 76

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

## Pasal 77

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan badan; dan

f.pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 78

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Subbagian administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi:
1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Informasi Keluarga.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam LampiranVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Badan Lingkungan Hidup Daerah

## Bagian Ketujuh Pasal 87

Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 88

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.

## Pasal 89

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan badan;dan
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 90

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- c. Bidang Amdal dan Penataan Hukum Lingkungan, membawahi:
1. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan;
2. Sub Bidang Hukum dan Baku Mutu Lingkungan;
3. Sub Bidang Ekosistem Darat.
- d. Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahi:
1. Sub Bidang Penanggulan Pencemaran Lingkungan;
2. Sub Bidang Penanggulangan Kerusakan Lingkungan.
- e. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahi:
1. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Lingkungan;
2. Sub Bidang Kerjasama Lingkungan;
3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam LampiranVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Pasal 95 sampai dengan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Bagian Kesembilan

## Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

## Pasal 95

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 96

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan dan memberikan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu.

## Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal yang meliputi pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama serta data dan sistem informasi penanaman modal;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinanterpadu;
- f. pelaksanaan tugas kesekretariatan Badan;dan
- g. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- c. Bidang Penanaman Modal dan Informasi;
1. Sub Bidang Penanaman Modal, Promosi dan Kerjasama Investasi Bidang Perizinan;
2. Sub Bidang Informasi dan Pengaduan.
- d. Bidang Perizinan;
1. Sub Bidang Informasi dan Verifikasi Perizinan;
2. Sub Bidang Pengelolaan Perizinan.
- e. Bidang Non Perizinan;
1. Sub Bidang Koordinasi dan Penelitian Lapangan Non Perizinan;
2. Sub Bidang Administrasi Non Perizinan.
- f. Bidang Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi;
1. Sub Bidang Pendataan dan Penelitian;
2. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
- g. Tim Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan tim kelompok kerja dari petugas yang ditunjuk untuk mewakili Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pemberian rekomendasi ijin, yang berada di bawah koordinasi Kepala Badan.

- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan BAB VI ditambah 2 (dua) Bagian yakni Bagian Kesebelas, diantara Pasal 102 dan 103 disisipi 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, dan Pasal 102D;dan Bagian Keduabelas, diantara Pasal 102 dan 103 disisipi 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 102E, Pasal 102F, Pasal 102G, dan Pasal 102H sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Bagian Kesebelas

## Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pasal 102A

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 102B

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

## Pasal 102C

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan badan; dan
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 102D

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, terdiri dari:
2. a.
3. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahi:
1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
2. Sub Bidang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, membawahi :
1. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
2. Sub Bidang Pemberdayaan Kader Desa.
- e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
1. Sub Bidang Administrasi dan Keuangan Desa;
2. Sub Bidang Kelembagaan dan Aparatur Pemerintaha Desa.
- f. Bidang Kekayaan Desa, membawahi:
1. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa;
2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam LampiranIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keduabelas Kantor Pemuda dan Olahraga

Pasal 102E

Kantor Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 102F

Kantor Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang Pemuda dan Olahraga.

## Pasal 102G

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Kantor Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 102H

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pemuda;
- d. Seksi Olahraga;
- e. Seksi Sarana dan Prasarana;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 79 sampai dengan Pasal 82 dihapus;
12. Ketentuan BAB XI Bagian Pertama diubah, Ketentuan Pasal 118 sampai dengan Pasal 121 diubah, sehingga Ketentuan Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut:

## BAB XI

## LEMBAGA LAIN

Bagian Pertama

## Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal

Pasal 118

Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal merupakan lembaga lain yang menjadi bagian dari perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 119

Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik dalam penetapan kebijakan program pembangunan perbatasan, penetapan rencana kebutuhan anggaran, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pengawasan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal.

## Pasal 120

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan kabupaten;
- b. pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan kabupaten;
- c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara lingkup kabupaten;
- d. inventarisasi potensi sumberdaya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan kabupaten;
- e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan kabupaten;
- f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas kabupaten;
- g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan kabupaten.
- h. pelaksanaan tugas kesekretariatan badan; dan
- i. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 121

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- c. Bidang Pengelolaan Batas Negara, membawahi:
1. Seksi Pelaksanaan;
2. Seksi Pelaporan.
- d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal, membawahi:
1. Seksi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan;
2. Seksi Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal.
- e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal, membawahi :
1. Seksi Pegelolaan Infrastuktur Kawasan Perbatasan;
2. Seksi Pegelolaan Infrastuktur Kawasan Daerah Tertinggal.
- f. Bidang Kerjasama, membawahi:
1. Seksi Pelaksanaan;
2. Seksi Pelaporan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh se