KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 35 Tahun 2009 tentang PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN SAIL BANDA TAHUN 2010 (berlaku 14 Desember 2009)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-65 Kemerdekaan Republik Indonesia dan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara maritim dengan kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya, perlu menyelenggarakan kegiatan Sail Banda yang akan dilaksanakan di Banda Neira, Ambon, Tiakur, dan wilayah lain di Provinsi Maluku pada bulan Juli - Agustus Tahun 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Banda Tahun 2010;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN SAIL BANDA TAHUN 2010.
Pasal 1
- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Banda Tahun 2010, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut sebagai Panitia Nasional Sail Banda 2010.
- (2) Panitia Nasional Sail Banda 2010 berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal 2
- (1) Panitia Nasional Sail Banda 2010 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Sail Banda Tahun 2010 yang terdiri dari :
- 1) upacara bendera peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di pulau-pulau kecil terluar;
- 2) reli kapal layar (yacht rally);
- 3) seminar nasional dan internasional;
- 4) olahraga bahari;
- 5) pentas budaya dan atraksi wisata;
- 6) bakti sosial;
- 7) lintas remaja bahari;
- 8) kegiatan lain yang disesuaikan perkembangannya di daerah.
- b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan Sail Banda Tahun 2010.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) dilaksanakan di Banda Neira, Ambon, Tiakur dan wilayah lain di Provinsi Maluku pada bulan Juli - Agustus Tahun 2010.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Sail Banda 2010 bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional Sail Banda 2010 dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai instansi Pemerintah dan pihak lain yang dianggap perlu.
Pasal 4
Susunan keanggotaan Panitia Nasional Sail Banda 2010 adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah terdiri dari :
2. Menteri Luar Negeri
3. Menteri Pertahanan
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Perhubungan
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
8. Menteri Komunikasi dan Informatika
9. Menteri Kesehatan
10. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
Ketua :
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Wakil Ketua I
:
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan
Wakil Ketua II
:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Anggota
:
1. Menteri Dalam Negeri
11. Menteri Lingkungan Hidup
12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
13. Menteri Sekretaris Negara
14. Menteri Pekerjaan Umum
15. Menteri Sosial
16. Sekretaris Kabinet
17. Panglima Tentara Nasional Indonesia
18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
19. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
- b. Panitia terdiri dari :
Ketua :
Menteri Kelautan dan Perikanan
Wakil Ketua I
:
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Wakil Ketua II
:
Gubernur Maluku
Sekretaris I
:
Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sekretaris II
:
Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
- I. Bidang Seminar dan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia :
Ketua
- Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulaupulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Wakil Ketua :
Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri
II. Bidang Bakti Sosial :
Ketua :
Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Wakil Ketua
:
Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
III. Bidang Kepelabuhanan, Kepabeanan, dan Imigrasi :
Ketua
- Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
Wakil Ketua
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
- IV. Bidang Kegiatan Pariwisata, Budaya, Olahraga, dan Lintas Remaja Bahari :
Ketua
- Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
Wakil Ketua
:
Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
V. Bidang Perlengkapan, Akomodasi, dan Umum :
Ketua :
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Wakil Ketua
- Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
VI. Bidang Media, Humas, dan Dokumentasi :
Ketua :
Kepala Badan Informasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika
Wakil Ketua :
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri
VII. Bidang Keamanan :
Ketua :
Deputi Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Wakil Ketua
:
Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pasal 5
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Sail Banda 2010
Pasal 6
- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Nasional Sail Banda 2010, dibentuk Panitia Penyelenggara.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Penyelenggara Sail Banda 2010 adalah sebagai berikut :
Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian
- Ketua : Kelautan dan Perikanan
Anggota
:
1. Walikota Ambon
2. Bupati Maluku Tengah
3. Bupati Maluku Barat Daya
4. Wakil dari Kementerian/lembaga terkait dan pihak lain yang dipandang perlu
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional Sail Banda 2010.
Pasal 7
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional Sail Banda 2010 untuk persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Sail Banda 2010 dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2010;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Tahun 2010;
- f. Dana dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
- (1) Ketua Panitia Nasional Sail Banda Tahun 2010 menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional Sail Banda 2010 kepada Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2010.
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional Sail Banda 2010.
Pasal 10
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2009

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

Penandatangan: Kepala Biro Aparatur Negara, Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, ttd Faried Utomo, SH, MH