Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI PIMPINAN DAN GURU PONDOK PESANTREN DALAM KABUPATEN BATANG HARI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR : 20 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI PIMPINAN DAN GURU PONDOK PESANTREN DALAM KABUPATEN BATANG HARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
Menimbang : a. bahwa Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren perlu diberi perhatian oleh Pemerintah Daerah, salah satunya dalam bentuk Pemberian Insentif sebagai upaya meningkatkan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan
- Guru Pondok Pesantren;
- b. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan dimaksud dapat mencapai sasaran dan berjalan dengan lancar, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren dalam Kabupaten Batang Hari ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren dalam Kabupaten Batang Hari.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1249 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
Memperhatikan : 1. Peraturan
- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaa Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 Tanggal 18 Juni 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam ;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2014 Tanggal 14 Juli 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren ;
4. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor E/239/2001 tentang Panduan Tekhnis Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah ;
5. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5877 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren ;
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI PIMPINAN DAN GURU PONDOK PESANTREN DALAM KABUPATEN BATANG HARI.
BAB I - Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalan Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari;
4. Bagian Kesejahtertaan Sosial adalan Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari;
5. Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren adalah Warga Masyarakat yang berprofesi sebagai Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren yang berdomisili di Kabupaten Batang Hari dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk;
6. Pondok Pesantren adalahLembaga Pendidikan Keagamaan yang mengajarkan tentang keilmuan dan kajian kitab-kitab keislaman yang bersumber pada kitab-kitab berbahasa arab yang di kenal dengan kitab kuning ( Kutubit Turaits ) yang diselenggarakan secara salafiyah formal atau nonformal;
7. Pemberian Insentif Bagi Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren adalah pemberian Insentif berupa uang tunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
8. Forum Komunikasi Pondok Pesantren selanjutnya disingkat FKPP adalah : Organisasi Pondok Pesantren sebagai wadah untuk menjalin Ukhuwah Islamiyah dan menampung aspirasi yang berkembang pada Pondok Pesantren serta menyalurkannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengkoordinasikannya dengan pihak-pihak terkait untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan agama pada Pondok Pesantren.
BAB II - SASARAN Pasal 2
Pasal 2
Sasaran Pemberian Insentif Bagi Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren adalah Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren yang berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari dan memenuhi kriteria Penerima Insentif bagi Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren.
BAB III - MEKANISME PENDATAAN Pasal 3
Pasal 3
Mekanisme Pendataan Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren sebagi berikut :
- a. Sosialisasi dari Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari kepada Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren yang ada pada wilayahnya.
- b. Pondok Pesantren mengajukan proposal Kepada Bupati cq. Bagian Kesejahteraan Sosial di kumpulkan melalui Forum Komunikasi Pondok Pesantren dan mendapat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari.
- c. Pada tahap akhir Bagian Kesejahteraan Sosial melakukan penyeleksian penentuan Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren yang berhak menerima Insentif.
BAB IV ...
KRITERIA PENERIMA INSENTIF BAGI PIMPINAN DAN GURU
BAB IV - PONDOK PESANTREN
Pasal 4
- (1) Pimpinan dan Guru terdaftar pada Pondok Pesantren di buktikan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan / Badan Pengurus / Pemerintah setempat;
- (2) Pimpinan dan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajar pada pondok pesantren program salafiyah non formal dan mampu memahami salah satu Kitab Kuning yang dibuktikan dalam pembagian tugas mengajar; jadwal mengajar, dan kitab yang diajarkan;
- (3) Bagi pimpinan pondok pesantren minimal mengajar 6 (enam) Jam dalam 1 (satu) minggu;
- (4) Bagi guru pondok pesantren minimal mengajar 18 (delapan belas) Jam dalam 1 (satu) minggu;
- (5) Berdomisili dalam wilayah pondok pesantren atau diluar pondok pesantren dengan jarak tempuh tidak mengganggu waktu proses kegiatan belajar mengajar.
BAB V - MEKANISME PENETAPAN PENERIMA INSENTIF BAGI PIMPINAN DAN GURU PONDOK PESANTREN Pasal 5
Pasal 5
1. Proposal diajukan oleh Pimpinan Pondok Pesantren dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat pengantar ditujukan kepada Bupati Batang Hari Cq. Kabag Kessos;
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama;
- c. Fhoto copy SK izin operasional;
- d. Fhoto copy akta pendiriaan pondok pesantren;
- e. Fhoto copy SK pimpinan dan guru pondok pesantren;
- f. Data pimpinan dan guru pondok pesantren;
- g. Data Santri;
- h. Daftar pembagian tugas mengajar;
- i. Jadwal kegiatan belajar mengajar;
- j. Data sarana / prasarana; dan
- k. Surat pernyataan keabsahan data.
BAB V - MEKANISME PENETAPAN PENERIMA INSENTIF BAGI PIMPINAN DAN GURU PONDOK PESANTREN Pasal 5
Pasal 6
- (1) Pemberian Insentif bagi Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan Pertriwulan.
BAB VII - PEMBIAYAAN Pasal 7
Pasal 7
- (1) Pendanaan Insentif bagi Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari tahun anggaran berjalan.
- (2) Besaran Insentif yang diberikan kepada Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren di tetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 8
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Ditetapkan di : Muara Bulian

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI SYAHIRSAH SY

Penetapan: Diundangkan di : Muara Bulian Pada tanggal : 15 Maret 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI BAKHTIAR BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR: 20