PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor TAHUI2016 Tahun 2015 tentang Tambaian Peghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan Beban Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA PAYAKUMBUH PROPINSI SUMATERA BARAT PERATURAN WALIKOTA PAYANUMBUH
NOMOR:1 TAHUI2016
TENTAITG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BERDASARI(AN BEBAN XERJA DILIT{GKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DEITGAN RAIIMAT TUHAI{ YANG MASA ESA
WALIKOTA PAYAKUUBUH,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi keda Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payalumbuh, diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh berdasarkan beban ke{a;
- b. bahwa untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban ke{a dapat dilaksanakan seca,ra tertib dan professional, maka perlu ditetapkan besaran tambahan penghasilan dan sanksi/ pemotongan;
- c. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh berdasarkan Beban Keq'a yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 75 Tahun 2015, perlu dilakukan perubahan baik besaran maupun kriteria pemberian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Tambaian Peghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan Beban Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 8 taiun l97O tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang - Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1 ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintalan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Apa-ratur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
4. I l. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 1O tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peratura-n Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2O08 Tentang Organisasi Dan Tata Keq'a Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor O3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payalumbuh
Nomor 11 Tahun 2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2O08 Tentang Organisasi dalr Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O13 Nomor 11);
14. Peraturaa Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Taiun 2OO8 Tentang Organisasi dan Tata Kery'a Inspektorat Dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Paya-kumbuh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan kmbaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh ( Irmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Talun 20O8 tentang Organisasi dan Tata Ker.y'a Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (l-embaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3) ;
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaaaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O 11 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Taiun 2O13 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor O3);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13
Menetapkan
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 13);
MEMUTUSI(AN:
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BERDASARKAN BEBAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.
BAB I - I(STET{TUAN UMUM Pasal I
Pasal 3
Kriteria pemberian tambahan penghasilan
BAB I - I(STET{TUAN UMUM Pasal I
Pasal 4
- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan ## BAB V
PENUTUP
BAB I - I(STET{TUAN UMUM Pasal I
Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
BAB I - I(STET{TUAN UMUM Pasal I
Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Penetapan: Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal 9 ti$ $\sF\ ao\to

Penandatangan: WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal 5 tEB\{l S\-r rrrb

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH, BENNI RLIS BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR t

Penandatangan: ## WALIKOTA PAYAKUMBUH PROPINSI SUMATERA BARAT PERATURAIT WALIKOTA PAYAI(UMBUH ## NOMOR: t TAIIUII 2016 ## TENTAITG ## TAilBAHAN PENGIIASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BERDASARNAN BEBAN XERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Penandatangan: ## DEITGAN RAHUAT TUHAN YAITG UASA ESA WALIKOTA PAYAXUMBUH, Menimbang - a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payalumbuh, diberikan tambahal penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh berdasarkan beban kerja; - b. bahwa untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban keda dapat dilaksanakan seca,ra tertib dan professional, maka perlu ditetapkan besaran tambahan penghasilan dan sanksi/ pemotongan;

Penandatangan: - c. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh berdasarkan Beban Kerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 75 Tahun 2015, perlu dilakukan perubahan baik besaran maupun kriteria pemberian;

Penandatangan: - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Tambahan Peghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan Beban Kery'a dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Mengingat

Penandatangan: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun l97O tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dal Payalumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20O4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381 ; 7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 20 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl ; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578); 4. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O 10 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Penandatangan: 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2O08 Tentang Orgaaisasi Dan Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daera-tr Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2008 Tentang Organisasi darl Tata Ke{a Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor I 1); 14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2O08 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana tela-h diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2OO8 Tentang Organisasi dan Tata Keda Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor l2); 15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2O08 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh ( trmbaran Daerah Kota Payalumbuh Tahun 2008 Nomor O5); 16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3) ; 17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2O1l tentang Organisasi dan Tata Keda Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 15); 18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2O13 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Fraja Kota Payakumbuh ( Lembaraa Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor O3); 19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Menetapkan Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Paya-kumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 13); ## MEMUTUSI(AN:

Penandatangan: PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BERDASARKAN BEBAN KER.]A DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH. ## BAB I ## I{ETEITTUAN UTUM ## Pasal I

Penandatangan: Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : - l. Daerah adalah Kota Payakumbuh. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.

Penandatangan: 3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

Penandatangan: 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Payakumbuh. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh yang disingkat APBD Kota Payakumbuh. 6. Pegawai Negeri Sipil Daerai yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas dan bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Payalumbuh. 7. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka memimpin jabatan secara struktura-I. 8. Jabatan fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab , wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka melaksanakan suatu jabatan menurut keahlian berdasarkan kompetensi teknis pelaksanaan peke{aan. 9. Staf adalah setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang tidak memangku jabatan struktural dan fungsional. 10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural mulai dari Eselon I/a sampai dengan eselon V/a. 11. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tugas belajar adalah PNS Pemerintah Kota Payakumbuh yang melaksanakan kegiatan

Penandatangan: pendidikan kedinasan pada perguruan tinggi baik didalam maupun diluar negeri, yang dinyatakan dengan Keputusaa Walikota Payakumbuh. 12. Disiplin adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) untuk bekeda sesuai dengan aturan yang berlaku. 13. Beban keq'a adalah sejumlah pekerjaal yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 14. Hari ke{a adalai hari kerja seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diatur sesuai peraturan perundang-undagan yang berlaku. 15. Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja ada,lah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas pokok dan fungsi. 16. Pangkat adalah jenjang kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mulai dari Juru Muda sampai dengan Pembina Utama. 17. Sanksi dan pemotongan adalah sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) kerena melanggar peraturan disiplin. ## BAB II ## RUANG LINGNUP TA.UBAIIAI{ PEI{GHASILI\N BERDASARXAII BEBAN NERJA ## Pasal 2 - (1) Tambahan penghasilan diberikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka peningkatan standar kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. - (2) Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja tidak merupakan hak tetapi suatu penghargaan pemerintah daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Payakumbuh. - (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban keda adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan pemerintah Kota Payakumbuh. - (4) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) titipan daerah lain dan PNS yang pindah tugas dari daerah lain ke Pemerintah Kota Payakumbuh dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja - (5) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kota Payakumbuh yang dipekerl'akan diinstansi lain diluar Pemerintah Kota Payakumbuh \, dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan bebal kerja sepanjang instansi tersebut tidak membayarkan tambahan penghasilan yang sama atau sejenisnya. - (6) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang bertugas pada SKPD/unit kerja lingkungan pemerintah daerah yang diberi Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) dapat diberikarr tambahan penghasilan beban kerja sepanjang tida.k menerima remunerasi/tambahan penghasilan lain yang sama atau sejenisnya. ## BAB III ## I(RITERIA PEUBERIAIT DAI{ PELAKSAI{AAIT PEUBAYARA.IT TAUBAIIAN PENGHASILAN BERDASARI(AN BEBAN NER.'A ## Bagtaa Kesatu ## I{rtterta Pemberlaa Tambahan Penghasllan Berdasarlan Bebaa KerJa ## Pasal 3 Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban keqja sebagaimana yang dimaksud pasal 2 sebagai berikut : - a. Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Ke{a adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang dibebani pekedaan untuk menyelesaikan tugas-tugas pokok dan fungsi pada hari keda yang dibuktikan dengan daftar hadir; - b. Hari kerja efektif untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)/CPNSD yang beke{a dilingkungan Sekolah dan Rumah Sakit serta Puskesmas/Pustu (guru, medis dan paramedis serta pegawai administrasi) adalah 6 (enam) hari dalam seminggu, sebanyak 26 (dua puluh enam) hari da-lam sebulan; - c. Hari ke{a efektif bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas adalah sebanyak 5 (lima) hari seminggu datt 22 (dua puluh dua) hari sebulan; - d. Pelaksanaan hari keq'a bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mulai hari senin sampai dengan hari Jumat dengan ketentuan jam kerja dan jam istirahat sebagai berikut : 5. 1). Jam Kerja: 6. -Hari Senin s/d Kamis dari pukul 07.30 s/d 16.0O Wib 7. -Hari Jum'at dari pukul 07.3O s/d 16.30 Wib 21. Jam Istirahat : 9. -Hari Senin s/d Kamis dari pukul 12.O0 s/d 13.00 Wib - -Hari Jum'at dari pukul 12.00 s/d 13.30 Wib - 3). Hari dan jam ke{a dilingkungan sekolah dan rumah sakit, puskesmas/pustu (guru, medis dan paramedis serta pegawai administrasi) disesuaikan dengan aturan yang berlaku. - 4). Hari dan Jam Ke{a pada Bulan Ramadhan disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Propinsi. - e. Pegawai Negeri Sipil Daera,h (PNSD) yang tidaJ&lt; hadir dengan tanpa ke terangan, izin dan cuti, tambahan penghasilannya tldak dibayarkan sesuai dengan jumlah hari ketidalhadirannya; - f. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang tidak hadir karena sakit yang dibuktikan dengan Keterangan Dokter, tambahaa penghasilannya dapat dibayarkan; - g. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang ditugaskan untuk melaksanakan/ mengikuti rapat, konsultasi dan sejenisnya dibuktikan dengan surat perintah tugas (SPT), tambahan penghasilannya dapat dibayarkan; - h. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang ditugaskan untuk mengikuti Bimbingan Teknis, sosialisasi dan pelatihan dibawah 10 hari kerja yang dibuktikan dengan surat tugas, tambahan penghasilannya dapat dibayarkan; - i. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang ditugaskan untuk mengikuti Bimbingan Teknis, sosialisasi dan pelatihan dilaksaaakan lebih dari 10 hari, dapat diberikan tambahan penghasilan sebanyak hari kehadirannya melaksana-kan tugas kembali; - j. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang melaksanakan tugas belajar dan Diklat Penjenjangan tambahan penghasilannya tidak dibayarkan selama mengikuti tugas belajar dan Diklat penjenjangan; - k. Cuti bersama dan libur Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, tambahan penghasilan dapat dibayarkan; - l. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang menduduki jabatan fungsional sebagai guru, yang mempunyai libur sekolah, tambahan penghasilannya dapat dibayarkan selama yang bersangkutan hadir dan melaksanakan altivitas disekolah selama masa libur; - m. Pegawai Negeri Sipil dari daerah lain yang masuk ke Pemerintah Kota Payakumbuh diaral tahua aaggaran, tambahan penghasilannya dibayarkan setelah perubahan anggaran terhitung seJak mulai melaksanakan trgas (rapel), - Contoh : Si A pindah tanggal 2 Bulan Maret tahun be{alan, Tambahan penghasilannya dibayarkan setelah Perubahan APBD terhitung mulai bulan April tahun be{alan tersebut; - n. Pegawai Negeri Sipil dari daerah lain yang masuk ke Pemerintah Kota Payakumbuh setelah perubahaa APBD tambahan penghasilannya dibayarkan bulan berikutnya sesual dengan kemampuan keuangan ## Kota Payakumbuh; - Contoh : Si B pindah tanggal 2 Bulan November tahun berjalan, Tambahan penghasilannya dibayarkan terhitung mulai bulan Desember tahun berjalan tersebut;

Penandatangan: - o. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang mutasi ke luar Pemerintah Kota Payatumbuh, Tambahan Penghasilannya dibayarkan sampai terbitaya Surat Keputusan Pindah dari Gubernur /Presiden; - p. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yalg mutasi/pindah tugas antar SKPD dan promosi jabata-n diingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, Tambahan Penghasilannya dibayarkan pada SKPD yang baru; - q. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang mendapat promosi jabatan, dengan SK pelantikannya pada bulan berjalan, maka besaran TPPNS pada eselon baru dihitung pada bulal berikutnya; - r. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNS) Daerah Kota Payakumbuh menerima tambahan penghasilan terhitung mulai aktif yang dibuktikan dengan surat pernyataan mulai melaksanakan tugas;

Penandatangan: - s. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang berkerja pada RSUD yang melaksanakan shift malam dimana hari berikutnya PNS tersebut tidak masuk ke4'a namun yang besangkutan tetap dianggap hadir masuk keda dengan syarat ada pernyataan dari Direktur RSUD; dan - t. Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang menduduki jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pelaksana Tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tambahan penghasilannya diberikan berdasarkan Jabatan pelalsana tugasrya. - u. PNS yang tidak mengikuti apel pagi, terlambat masuk kantor maka tambahan penghasilannya dikenatan pemotongan. \ ## Bagiar Kedua ## PelaLsaaaan Pemba5zaraa Tambahan Penghastlaa ## Berdasarlan Beban KerJa ## Pasal 4 - (l) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja bulan beq'alan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya kecuali bulan Desember dibayarkaa pada alhir hari kerja bulan bersangkutan. - (21 Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan melampirkan daftar rekapitulasi absensi dan kelengkapan administrasi setiap bulannya. - (3) Apabila ada kelebihan dalam pelaksanaan pembaya\_ran tambahan penghasilan maka sisa uang harus di setor ke kas daerah. BAB IV ## BESARAIT DAN SANKSI TAMBAIIAN PENGHASILI\N BERDASARI(AN BEBA.IT KTRJA ## Bagian Kesatu ## Besaran Tambahan Peaghasllan BerdasarLan Bebaa KerJa Pasal 5 - (1) Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah sebagai berikut : | r{o | JABATAI{ | SATUAN TPPT{S lRpl | |-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------| | A | F^SELOIi (22 Harr KerJa) : | | | 1 | II.A | 6.000.ooo | | 2 | II.B | 3.000.ooo |

Penandatangan: | 3 | III.A Kepala kantor/ Cernatl RSUD | 2.400.000 |

Penandatangan: | 4 | III.A Non Kepala SKPD (Kabag Setda) | 2.300.ooo |

Penandatangan: | 5 | III.A Non Kepala SKPD (Sekretaris Dinas/ Badan/IRBAN/ Kabag Sekwan,Sekretaris KPU) | 2.200.ooo | | 6 | III.B | 1.800.oo0 | | 7 | IV.A (Lurah) | 1.300.oo0 | | | IV.A (KA-UPID/ Ka.SI / Kasubag) | l. 100.oo0 | | 9 | IV-B | 900.ooo | | 10 | | 800.o00 | | B | FUNGSIOT{AL LAINITYA (22 hart KerJa) : | | | I | GOL.IV | 800.ooo | | 2 | GOL.III | 70r}.ooo | | 3 | GOL.II | 600.oo0 | | 4 | GOL.I | 500.ooo | | c | FUNGSIONAL RUMAII SAI<IT (26 Hatt Kedel Bidxng K€s€hatar | | | I | GOL.IV | 800.o00 | | 2 | GOL.III | 700.ooo | | 3 | GOL.II | 600.ooo | | D | FUI{GSIOI{AL DKK (26 Hart KerJa} Btdaag Kesehatan | | | I | GOL.IV | 800.ooo | | 2 | GOL.III | 700.ooo | | 3 | GOL.II | 600.ooo | | E | FUNGSIONAL AUDITOR | | | 1 | GOL.IV | 1.OOO.OOO | |-----|-----------------------------------------------------|-------------| | 2 | GOL.III | 900.ooo | | F | FUNGSIOXAL GURU SERTIFIXASII (26 Hert KerJal | | | 1 | GOL.IV | 600.ooo | | 2 | GOL.III | 500.ooo | | | GOL.II | 400.ooo | | G | FUIIGSIOI{AL GURU IION STRTIFIXASI l2lt H.tl KerJal | | | 1 | GOL.IV | 600.ooo | | 2 | GOL.III | 500.oo0 | | | GOL.II | 400.000 | | H | FUNGSIONAL UMUM/STAF | | | 1 | GOL.IV | 700.000 | | 2 | GOL.III | 600.000 | | 3 | GOL.II | 500.000 | | 4 | GOL.I | 500.000 | ## (1) Untuk menentukan besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja perhari : | NO | JABATAN | SATUAI{ TPPITS lRpl | }IARIAIT (Rpl | PEMBUI,ATAII (Rpl | |------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------| | A | ESEI,() (22 Hari KerJaf : | | | | | 1 | II.A | 6.000.000 | 272.727 | 272.700 | | 2 | II.B | 3.000.oo0 | 136.363 | 136.400 |

Penandatangan: | 3 | III.A Kepala kantor/Calaat/ RSUD | 2.400.o00 | 109.090 | 109. 100 |

Penandatangan: | 4 | III.A Non Kepala SKPD (Kabag Sekda) | 2.300.o00 | 104.545 | 104.500 |

Penandatangan: | 5 | III.A Non Kepala SKPD (Sekretaris Dinas/ Badan/l RBAN / Kabag Sekwan,Selcetaris KPU) | 2.200.o00 | 100.000 | 100.ooo | | 6 | III.B | 1.800.ooo | 81.818 | 81.800 | | | IV.A (Lurah) | 1.300.000 | 59.090 | 59.100 | | 8 | IV.A (KA.UPID/ Ka-SI/ Kasubag) | 1. r 00.000 | 50.000 | 50.ooo | | 9 | IV.B | 900.000 | 40.909 | 40.900 | | 10 | | 800.000 | 36.363 | 36.400 | | B | FUNGSTOI{AL TJUNNTA (22 hari KerJa) : | | | | | 1 | GOL.IV | 800.o00 | 36.363 | 36.400 | | 2 | GOL.III | 700.000 | 31.818 | 31.800 | | 3 | GOL.II | 600.o00 | 27.272 | 27 .300 | | 4 | GOL.t | 500.000 | 22.727 | 22.700 | | c | FUI{GSIOI{AL RT'MAH SAKIT 126 Harr KerJa) Btdr-g Kesehataa | | | | | 1 | GOL.IV | 800.ooo | 30.769 | 30.800 | | 2 | GOL.III | 700.000 | 26.923 | 26.900 | | 3 | GOL.II | 600.ooo | 23.O76 | 23.1()0 | | D | FUI{GSIOI{AL DKK 126 Hart KerJal Btdang Kesehatan | | | | | I | GOL.IV | 800.o00 | 30.769 | 30.800 | | 2 | GOL.III | 700.o00 | 26.923 | 26.900 | | 3 | GOL.II | 600.ooo | 23.076 | 23.100 | | E | FUNGSIOITAL AUI'ITOR (22 Hart Kedal | | | | | 1 | GOL.IV | 1.OOO.OOO | 45.454 | 45.500 | | 2 | GOL.III | 900.o00 | 40.909 | 40.900 | | F | FUI{GSIOITAL GURU SERTIFIKASI | | | | | | 126 Hart Kerlal | | | | |----|----------------------------------------------------|---------|----------|---------| | I | GOL.IV | 600.000 | 23.076 | 23.100 | | 2 | GOI,.III | 500.ooo | 19.230 | 19.200 | | | GOL-II | 400.oo0 | 15.384 | 15.400 | | G | FUNGSIOI{AL GURU I{ON SERTIFIKAIII (26 Hari KerJa| | | | | | 1 | GOL.IV | 600.ooo | 23.076 | 23.100 | | 2 | GOL.III | 500.ooo | I S.23() | 19.200 | | | GOL.II | 400.oo0 | 15.384 | 15.400 | | H | FUNGSIOITAL UMUM/STAF [22 Hart KerJal | | | | | 1 | GOL.IV | 700.ooo | 31.814 | 31.800 | | 2 | GOL.III | 600.000 | 27.272 | 27 .300 | | 3 | GOL.II | 500.ooo | 22.727 | 22.700 | | 4 | GOL.I | 500.ooo | 22.727 | 22.700 | ## Bagian Kedua ## Sanlsi/Pemotoagaa Pasal 6 - (l) PNS dan CPNS yang bekery'a pada had kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diatas, yang tidak melal&lt;sanakan tugas atau tidak hadir di hari ke4'a, maka tambahan peghasilannya dikurangi/dipotong berdasarkan hari ketidak hadirannya.: - (2) Formulasi untuk sanksi/pemotongan ditentukan dengan rumus sebagai berikut : - a. Sanksi/potongan dengan rumus perhari (5 hari kerja) : t hr x besaran tambahan penghasilan perbulan 22 hari ke4'a - b. Sanksi/potongan dengan rumus perhari (6 hari ke{a) : t hr x besaran tambahan penshasilan oerbulan 26 hari kerja - (3) Sanksi/pemotongan TPPNS berdasarkan beban ke{a bagi yang tidak apel pagi atau terlambat masuk kantor, sampai jam l0 Wib dengan pemotongan sebagai berikut : | TO | JABATAN | SATUAI{ TPPNS (Rpl | PEMOTONGA 12,6"/ol Jam {Rpl | PEUBUII\TAI{ (Rp) | |------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------| | A | ESEI,oN {22 Hart KerJal r | | | | | 1 | II.A | 6.OOO.OO0 | 34.O91 | 34.100 | | 2 | II T] | 3.OO0.O00 | t7 .o45 | 17.OOO |

Penandatangan: | 3 | III.A Kepala kantor/ Ca:mat/ RSUQ | 2.400.ooo | 13.636 | 13.600 |

Penandatangan: | 4 | III.A Non Kepala SKPD (Kabag Sekda) | 2.300.ooo | 13.064 | 13. 100 |

Penandatangan: | 5 | III.A Non Kepala SKPD (Sekretaris Dinas/ Badan/I RBAN / Kabag Sekur'an,Sekretaris KPtl | 2.200.ooo | 12.500 | 12.500 | | 6 | III.B | 1.800.ooo | to.227 | 10.200 | | 7 | IV.A (Lurah) | 1.300.000 | 7.346 | 7.400 | |-----|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|---------| | 8 | IV.A (KA.UPID/ Ka.SI/ Kasubag) | 1.loo.oo0 | 6.250 | 6.200 | | 9 | IV.B | 900.000 | 5.114 | 5.100 | | 10 | | 800.000 | 4.545 | 4.500 | | B | TUI|GSIOI|AL LAIIIITYA 122 bart KerJal : | | | | | 1 | GOL.IV | 800-000 | 4.545 | 4.500 | | 2 | GOL.III | 700.000 | 3.977 | 4.OOO | | 3 | GOL.II | 600.000 | 3_409 | 3_400 | | 4 | GOL.I | 500.000 | 2.441 | 2.aoo | | c | TUITGSIOITAL RUUAH SAXIT 126 Hart KerJal Btdang Keschatan | | | | | 1 | GOL.IV | 800.000 | 3.446 | 3.aoo | | 2 | GOL.III | 700.000 | 3.365 | 3.400 | | 3 | GOL.II | 600.000 | 2.885 | 2.900 | | D | FUI{GSIOI{AL DKK {26 Hari KGrJal Btdarg Kesehatan | | | | | I | GOL.IV | 800.000 | 3.846 | 3.800 | | 2 | GOL.III | 700.000 | 3.365 | 3.400 | | 3 | GOL.II | 600.000 | 2.885 | 2.900 | | E | FUNGSIOI{AL AUDIIOR (22 Hart Kerlal | | | | | I | GOL.IV | 1.000.o00 | 5.682 | 5.700 | | 2 | GOL.III | 900.o00 | 5.114 | 5.100 | | F | T'UIYGSIOI{AL GURU stERTIFII(ASII Hart Kerlal 126 | | | | | I | GOL.IV | 600.ooo | 2.885 | 2.900 | | 2 | GOL.III | 500.o00 | 2.441 | 2.800 | | 3 | GOL.tI | 400.000 | 1.923 | 1.900 | | G | T.UNGSIOT{AL GURU I{ON SERTIFIKASI 126 Hert KerJa) | | | | | 1 | GOL.IV | 600.ooo | 2.885 | 2.900 | | 2 | GOL.III | 500.ooo | 2.441 | 2.800 | | | GOL.II | 400.ooo | 1.923 | 1.900 | | H | FUI'IGSIONAL UIIUM / STAI' I22 Hart KerJal | | | | | 1 | GOL.IV | 700.ooo | 3.977 | 4.000 | | 2 | GOL.III | 600.o00 | 3.409 | 3.400 | | 3 | GOL.II | 500.ooo | 2.84t | 2.800 | | 4 | GOL.I | 500.ooo | 2.441 | 2.800 | - (4) Terlambat masuk kantor diatas jarn 1O.O0 Wib, diberlakul&lt;an sama dengan tidak masuk ka-ntor. ## BAB V ## PENUTUP ## Pasal 7

Penandatangan: Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. V ## Pasd 8

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya da-lam Berita Daerah Kota Payakumbuh. t

Penetapan: Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal 6 tr$\tr.l}\1,\ l!\L

Penandatangan: WALIKOTA PAYAKUMBUH, ffi

Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal 5 tE sT\rh!-\ l'o\b SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH, B WARLIS BtrRITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR t