PERATURAN BUPATI BENGKAYANG Nomor 3- Tahun 2014 tentang JUMLAH UANG PERSEDIAAN BAGI MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jumlah Uang Persediaan Bagi Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 16.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
- 17.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2014;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JUMLAH UANG PERSEDIAAN MASING-MASING SATUAN KERJA PBRANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) SPP Uang Persediaan (SPP-UP) dipergunakan untuk mengisi uang persediaan (UP) masing-masing Satuan Kerja Pemer intah Daerah (SKPD) dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Pengajuan Uang Persediaan hanya dilakukan sekali dalam setahun.
- (2) SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dipergunakan untuk menganti uang persediaan yang sudah terpakai dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode tertentu. Pengajuan SPPGU maksimal 2 (dua) kali dalam sebulan.
- (3) SPP Tambahan Uang (SPP-TU) dipergunakan hanya untuk memintakan tambahan uang, apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan Uang Persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian Uang Persediaan (UP).
- (2) Sistem pemberian Uang Persediaan (UP) dilakukan dengan mekanisme Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, yaitu dengan cara pemberian Uang Persediaan (UP).
- (3) Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (4) Uang Persediaan (UP) belum membebani realisasi anggaran.
- (5) Uang Persediaan (UP) bersifat imprest fund (berjumlah selalu tetap) pada setiap periode.
- (6) Uang Persediaan (UP) dapat digunakan untuk segala jenis belanja dari kegiatan yang telah ditetapkan untuk dibayar dengan mekanisme Uang Persediaan (UP).
- (7) Penggunaan Uang Persediaan (UP) menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran dan setelah digunakan dapat melakukan pengisian kembali (revolving) paling banyak dua (2) kali dalam sebulan.
- (8) Pengisian kembali Uang Persediaan (UP) sebagaimana disebutkan pada ayat (1), diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari total Uang Persediaan (UP).
- (9) SPP-GU selanjutnya diajukan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang telah disahkan.
- (10) Sisa dana Uang Persediaan (UP) yang masih tersisa pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke kas daerah setelah diterbitkan SPP GU nihil.
BESARAN UANG PERSEDIAAN
BAB III - BESARAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 5
- (1) Perhitungan UP untuk keperluan belanja langsung SKPD ditentukan secara proporsional berdasarkan plafon anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa SKPD berkenaan Tahun Anggaran 2014.
- (2) Besaran UP untuk masing-masing SKPD tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Jumlah UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pagu tertinggi.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal &lt;i t tb"iari

2014

dfBUPATI BENGKAYAN $ '

f f


t SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 7 Februar'i 2014


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : A TAHUN2014

TANGGAL : &amp; FEBRUARI2014

TENTANG : JUMLAH UANG PERSEDIAAN BAGI MASING-MASING SATUAN PERANGKAT DAERAH Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2014

## JUMLAH UANG PERSEDIAAN BAGI MASING-MASING SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2014

| NO | NAMASKPD | BESARANUP | BESARANUP |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | DINASPENDIDIKAN | Rp | 2.000.000.000 |
| 2 | DINASKESEHATAN | Rp | 1.800.000.000 |
| 3 | RUMAHSAKITUMUMDAERAH | Rp | 528.000.000 |
| 4 | DINASPEKERJAANUMUM | Rp | 800.000.000 |
| 5 | BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH | Rp | 646.000.000 |
| 6 | DINASPERHUBUNGAN,KOMUNIKASIDANINFORMATIKA | Rp | 219.000.000 |
| 7 | KANTORLINGKUNGANHIDUP | Rp | 90.000.000 |
| 8 | DINASKEPENDUDUKANDANPENCATATANSIPIL | Rp | 182.000.000 |
| 9 | DINASSOSIAL,TENAGAKERJADANTRANSMIGRASI | Rp | 253.000.000 |
| 10 | BADANPENANAMANMODAL&PELAYANANPERIJINANTERPADU | Rp | 173.000.000 |
| 11 | DINASKEBUDAYAAN,PARIWISATA,PEMUDA85OLAHRAGA | Rp | 315.000.000 |
| 12 | KANTORKESATUANBANGSADANPOLITIK | Rp | 81.000.000 |
| 13 | SATUANPOLISIPAMONGPRAJA | Rp | 304.000.000 |
| 14 | SEKRETARIATDAERAH | Rp | 5.000.000.000 |
| 15 | SEKRETARIATDPRD | Rp | 1.500.000.000 |
| 16 | BADANPENGELOLAANKEUANGANDANASETDAERAH | Rp | 750.000.000 |
| 17 | INSPEKTORAT | Rp | 356.000.000 |
| 18 | BADANKEPEGAWAIANDAERAHDANDIKLAT | Rp | 738.000.000 |
| 19 | KECAMATANSAMALANTAN | Rp | 30.000.000 |
| 20 | KECAMATANBENGKAYANG | Rp | 43.000.000 |
| 21 | KECAMATANLEDO | Rp | 34.000.000 |
| 22 | KECAMATANSANGGAULEDO | Rp | 36.000.000 |
| 23 | KECAMATANSELUAS | Rp | 29.000.000 |
| 24 | KECAMATANSUNGAIRAYA | Rp | 35.000.000 |
| 25 | KECAMATANJAGOIBABANG | Rp | 42.000.000 |
| 26 | KECAMATANTERIAK | Rp | 34.000.000 |
| 27 | KECAMATANMONTERADO | Rp | 33.000.000 |
| 28 | KECAMATANSUTISEMARANG | Rp | 45.000.000 |
| 29 | KECAMATANCAPKALA | Rp | 33.000.000 |
| 30 | KECAMATANSIDING | Rp | 36.000.000 |
| 31 | KECAMATANSUNGAIBETUNG | Rp | 33.000.000 |
| 32 | KECAMATANLUMAR | Rp | 35.000.000 |
| 35 | KECAMATANLEMBAHBAWANG | Rp | 33.000.000 |
| 33 34 | KECAMATANSUNGAIRAYAKEPULAUAN KECAMATANTUJUHBELAS | Rp Rp | 39.000.000 33.000.000 |
| 36 37 | KELURAHANSEBALO KELURAHANBUMIEMAS | Rp | 23.000.000 23.000.000 |
| 38 | BADANPENGELOLAPERBATASAN | Rp Rp | 163.000.000 |
| 39 | SEKRETARIATDEWANPENGURUSKORPRI | Rp | 43.000.000 |
| 40 | BADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH(TipeB) | Rp | 125.000.000 |
| 41 | DINASPENDAPATANDAERAH | Rp | 250.000.000 |
| 42 | BADANPELAKSANAPENYULUHAN8sKETAHANANPANGAN | Rp | 235.000.000 |
| 43 | BADANPEMBERDAYAANMASYARAKAT,PEMERINTAHAN DESA.PEMBERDAYAANPEREMPUAN&KB | Rp | 381.000.000 |
| 44 | KANTORPERPUSTAKAAN,ARSIP&DOKUMENTASIDAERAH | Rp | 66.000.000 |
| 45 | DINASPERTANIAN | Rp | 508.000.000 |
| 46 | DINASKEHUTANANDANPERKEBUNAN | Rp | 588.000.000 |
| 47 | DINASENERGIDANSUMBERDAYAMINERAL | Rp | 293.000.000 |
| 48 | 49 DINASKELAUTANDANPERIKANAN DINASKOPERASI,UMKM, PERINDUSTRIAN&PERDAGANGAN | Rp Rp | 557.000.000 277.000.000 |
| | JUMLAH | Rp | 19.870.000.000 |

JfBUPATI BENGKAYANG

U * SURYADMAN GIDOT