PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 1999 tentang BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa melemahnya industri perbankan nasional akibat gejolak moneter dapat mengakibatkan dampak yang membahayakan perekonomian nasional;
- b. bahwa guna mencegah kerusakan sektor ekonomi yang lebih buruk, dipandang perlu untuk menjalankan fungsi penyehatan perbankan dan melaksanakan pengelolaan aset bank yang bermasalah, maka pemerintah memandang perlu untuk mengatur lebih lanjut wewenang badan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Akta adalah akta jual beli atau akta pengalihan hak berupa akta otentik atau akta di bawah tangan, dimana dalam hal penjualan hak atas tanah oleh BPPN, akta jual beli
haruslah berupa akta otentik yang dapat dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998.
2. Aset Dalam Restrukturisasi adalah:
- a. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud milik atau yang menjadi hak Bank Dalam Penyehatan dan atau perusahaan terafiliasi Bank Dalam Penyehatan;
- b. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud milik atau yang menjadi hak atau yang akan dialihkan kepada BPPN;
- c. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud milik atau yang menjadi hak Debitur; dan atau
- d. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dimiliki oleh atau menjadi hak pemegang saham, direktur atau komisaris, sejauh diperlukan untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pemegang saham, direktur atau komisaris dari suatu Bank Dalam Penyehatan.
3. Balai Lelang adalah suatu badan usaha yang diberi ijin untuk menyelenggarakan Pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bank adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perbankan, yang berbadan hukum Indonesia kecuali:
- a. Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih badan hukum Indonesia dan atau warga negara Indonesia dengan satu atau lebih badan hukum asing dan atau warga negara asing secara kemitraan namun tidak termasuk Bank Umum yang merupakan konversi dari lembaga keuangan bukan bank; dan
- b. Bank Perkreditan Rakyat.
5. Bank Dalam Penyehatan adalah Bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN guna dilakukan program penyehatan.
6. Debitur adalah setiap perorangan atau badan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kewajiban pembayaran kepada:
- a. Bank Dalam Penyehatan;
- b. BPPN; dan atau
- c. Perusahaan Terafiliasi Bank Dalam Penyehatan atau BPPN;
termasuk Bank yang mempunyai kewajiban kepada Bank Indonesia dalam kaitan dengan Fasilitas Bank Indonesia.
7. Fasilitas Bank Indonesia adalah fasilitas surat berharga pasar uang, surat berharga pasar uang khusus, fasilitas dana talangan, fasilitas saldo debet, atau fasilitas pinjaman lain yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank.
8. Kantor Lelang adalah Kantor Lelang Negara atau Balai Lelang.
9. Kantor Lelang Negara adalah kantor lelang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Kantor Pendaftaran mencakup:
- a. Badan Pertanahan Nasional untuk segala hak atas tanah yang telah bersertifikat dan hak tanggungan atas tanah;
- b. Biro Administrasi Efek tempat dicatatkannya suatu Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasar modal;
- c. Camat atau Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat;
- d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal di atas 20 dwt atau Syah Bandar untuk kapal dengan ukuran di bawah 20 dwt;
- e. Direktorat Lalu lintas Kepolisian Republik Indonesia untuk kendaraan bermotor;
- f. Direktorat Sertifikasi dan Kelaikan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk kapal terbang; dan
- g. Kantor, badan atau instansi lain yang berfungsi melakukan pencatatan kepemilikan suatu barang atau kekayaan tertentu, termasuk Direksi yang melakukan pencatatan kepemilikan saham dalam buku daftar pemegang saham pada perseroan tertutup, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk pencatatan hak atas kekayaan intelektual, atau tempat didaftarkannya dan atau diperdagangkannya Efek, atau instansi lain yang berfungsi melakukan pencatatan atas kepemilikan atau penjaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Kewajiban Dalam Restrukturisasi adalah kewajiban yang tercatat dalam pembukuan (on balance sheet) dan yang tidak tercatat dalam pembukuan (off balance sheet) dari atau sehubungan dengan:
- a. Bank Dalam Penyehatan dan atau Perusahaan Terafiliasi Bank Dalam Penyehatan;
- b. Kekayaan milik Debitur; dan atau
- c. Setiap benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dimiliki oleh pemegang saham, direktur dan komisaris Bank Dalam Penyehatan tersebut sejauh diperlukan untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pemegang saham, direktur atau komisaris Bank Dalam Penyehatan.
12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
13. Nasabah Debitur adalah Nasabah Debitur sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Perbankan.
14. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perbankan.
15. Pelelangan adalah:
- a. penjualan umum yang dilakukan oleh Kantor Lelang; atau
- b. penawaran umum, pengalihan, atau penjualan Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek tempat terdaftarnya Efek yang bersangkutan.
16. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh BPPN pada Bank Dalam Penyehatan, Debitur dan atau badan hukum lain untuk sementara waktu guna memaksimalkan hasil penyelesaian dan pengelolaan Aset Dalam Restrukturisasi yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini.
17. Perusahaan Terafiliasi adalah perusahaan yang:
- a. Lebih dari 20% (dua puluh persen) sahamnya dimiliki oleh satu pemegang saham;
- b. Lebih dari 20% (dua puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh satu pemegang saham; dan atau
- c. Kontrol atas jalannya perusahaan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh satu pemegang saham.
18. Surat Penunjukan Pembeli adalah surat di bawah tangan yang dibuat oleh BPPN, yang menunjuk pembeli yang sebenarnya atas suatu barang.
19. Surat Pernyataan Pembelian Sementara adalah surat di bawah tangan yang dibuat oleh BPPN, yang menyatakan maksud BPPN untuk membeli suatu barang untuk sementara waktu sampai dengan ditunjuknya pembeli barang yang sebenarnya.
20. Transaksi Tidak Wajar adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perbankan.
21. Undang-undang Perbankan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Bagian Kesatu Umum
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 2
- (1) Pendirian badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perbankan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Pendirian badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinamakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut BPPN.
- (4) BPPN bertugas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sepanjang masih diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
Bagian Kedua Tugas BPPN
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 3
- (1) Dalam melakukan program penyehatan BPPN mempunyai tugas:
- a. Penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia;
- b. Penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban Debitur melalui Unit Pengelolaan Aset (Asset Management Unit); dan
- c. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi.
- (2) Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari tiap-tiap tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh BPPN.
- (3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta untuk meningkatkan transparansi, dibentuk lembaga penasehat dan pengawas:
- a. Komite Penilaian Independen (Independent Review Committee) sebagai lembaga penasehat; dan
- b. Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Financial Sector Action Committee) sebagai lembaga pengawas.
- (4) Pembentukan serta keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 4
- (1) BPPN dapat menunjuk, menguasakan atau menugaskan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari BPPN.
- (2) Tugas-tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Ketiga Susunan dan Kedudukan BPPN
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 5
- (1) BPPN dipimpin oleh seorang Ketua, yang dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Wakil Ketua.
- (2) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 6
BPPN berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Bagian Keempat Anggaran BPPN
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 7
- (1) Anggaran BPPN bersumber dari penyelesaian dan pengelolaan Aset Dalam Restrukturisasi.
- (2) Penggunaan Anggaran BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPPN setelah mendapatkan persetujuan Menteri, yang sebelumnya telah mendapat pertimbangan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Financial Sector Action Committee).
- (3) BPPN mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) kepada Menteri dan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Financial Sector Action Committee) selambatlambatnya 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran BPPN.
- (4) Penerimaan BPPN yang bersumber dari penyelesaian dan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan terlebih dahulu untuk menjalankan program penyehatan yang dilakukan oleh BPPN.
- (5) Apabila terjadi kekurangan atas Anggaran BPPN dalam tahun berjalan, dapat dimintakan tambahan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 8
- (1) BPPN berwenang untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dengan cara pemilihan langsung sampai dengan jumlah Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), harus dengan persetujuan Menteri.
- (3) Tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 9
- (1) BPPN berwenang untuk melakukan penjualan aset sampai dengan nilai Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan dilaporkan kepada Menteri.
- (2) Penjualan aset dengan nilai di atas Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri.
- (3) Tata cara penjualan aset dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
- (2) ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Kelima Penyampaian Laporan BPPN
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 10
- (1) BPPN wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan kepada Menteri dengan tembusan kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Financial Sector Action Committee) setiap 6 (enam) bulan.
- (2) ## BAB III KEWENANGAN BPPN
Bagian Kesatu Kewenangan Umum
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugasnya, BPPN mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Perbankan.
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugasnya, BPPN dapat:
- a. Melakukan tindakan hukum atas Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi;
- b. Membentuk divisi atau unit dalam BPPN dengan wewenang yang ada pada BPPN atau pembentukan dan atau Penyertaan Modal Sementara dalam suatu badan hukum untuk menguasai, mengelola, dan atau melakukan tindakan kepemilikan atas Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi dan atau kekayaan milik atau yang menjadi hak Bank Dalam Penyehatan dan atau BPPN; dan
- c. Secara langsung atau tidak langsung melakukan tindakan hukum atas atau sehubungan dengan Debitur, Bank Dalam Penyehatan, Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi, dan atau kekayaan yang akan diserahkan atau dialihkan kepada BPPN, meskipun telah diatur secara lain dalam suatu kontrak, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan terkait.
Bagian Kedua Kewenangan BPPN Terhadap Perusahaan Terafiliasi
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 14
Kewenangan BPPN terhadap Bank Dalam Penyehatan
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 15
- (1) Dalam rangka penyehatan perbankan dan atau pengelolaan kekayaan yang berbentuk portofolio kredit, BPPN dapat melakukan Penyertaan Modal Sementara.
- (2) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada Bank Dalam Penyehatan, Debitur, dan atau badan hukum lainnya.
- (3) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dapat dilakukan secara langsung atau melalui pengonversian tagihan BPPN menjadi penyertaan modal.
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 16
BPPN setiap waktu dapat melakukan pengalihan modal (divestasi) atas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan cara menjual saham kepada pihak lain.
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 17
- (1) Penyertaan modal dan pengalihan modal (divestasi) oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilaporkan kepada instansi yang terkait.
- (2) Khusus terhadap perseroan terbuka, selain pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar yang berperedaran luas.
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 18
Ketentuan, persyaratan, tata cara penyertaan modal dan pengalihan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan pasal 16 ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Keempat Peninjauan Ulang, Pengubahan, Pembatalan dan atau Pengakhiran Kontrak
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 19
- (1) BPPN berwenang untuk meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Dalam Penyehatan dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan BPPN merugikan.
- (2) Peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan atau pengubahan setiap kontrak oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPPN.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberitahukan dengan surat tercatat atau dengan cara lain yang dikirimkan kepada para pihak ke alamat sesuai kontrak atau alamat lain yang diketahui BPPN.
- (1) Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran dan atau pengubahan kontrak oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut ganti rugi yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
Bagian Kelima Pengosongan
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 21
BPPN berwenang untuk melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank Dalam Penyehatan dan atau BPPN yang dikuasai oleh pihak lain.
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 22
- (1) Pengosongan dilakukan
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 23
- (1) Surat Perintah Pengosongan disampaikan kepada pemegang hak, penghuni dan atau pengelola dengan surat tercatat atau disampaikan dengan cara lain dengan disertai tanda terima yang layak, pada alamat sesuai perjanjian kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, atau dokumen lainnya.
- (2) Dalam hal alamat pemegang hak, penghuni dan atau pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh karena sebab apapun tidak diketemukan, Surat Perintah Pengosongan disampaikan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat.
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 24
- (1) Pelaksanaan pengosongan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh BPPN.
- (2) Pelaksanaan pengosongan dituangkan dalam Berita Acara Pengosongan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Salinan Berita Acara Pengosongan diberitahukan kepada pemegang hak, penghuni, pengelola, atau kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 25
- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengosongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), BPPN dapat meminta bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulis oleh pejabat BPPN yang berwenang.
- (3) Atas permintaan BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), alat negara penegak hukum dan instansi lain yang terkait wajib memberikan bantuan yang diperlukan.
Bagian Keenam Pengalihan dan Penjualan Aset Dalam Restrukturisasi dan Kewajiban Dalam Restrukturisasi
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 26
- (1) BPPN berwenang untuk mengalihkan dan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi dan Kewajiban Dalam Restrukturisasi baik secara langsung maupun melalui penawaran umum.
- (2) Dalam melaksanakan pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi, BPPN berwenang untuk mengalihkan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi tersebut dengan harga di bawah nilai buku.
- (3) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengalihan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 27
- (1) Penerima dan atau pembeli atas pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, memperoleh seluruh hak dan kewajiban serta segala manfaat yang berkaitan dengannya, termasuk hak dan kewajiban
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 28
- (1) BPPN berwenang mengalihkan dan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang sedang diagunkan atau dijaminkan.
- (2) Pemegang hak jaminan atas Aset Dalam Restrukturisasi yang dialihkan atau dijual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menerima kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai:
- a. jaminan;
- b. aktual pinjaman yang secara langsung dijamin oleh Aset Dalam Restrukturisasi yang dialihkan dan atau dijual tersebut; atau
- c. penjualan bersih setelah dipotong biaya dan atau pajak.
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 29
- (1) BPPN membuat Surat Keputusan dalam hal melakukan atau menyebabkan dilakukannya pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi kepada pihak ketiga.
- (2) Dalam hal pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa saham bank, pihak ketiga penerima pengalihan dan atau penjualan tersebut wajib memenuhi ketentuan persyaratan pemegang saham bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 30
Pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang dilakukan secara langsung oleh BPPN, dituangkan dalam suatu Akta.
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 31
Pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang dilakukan melalui penawaran umum oleh BPPN, dilaksanakan dengan cara Pelelangan.
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 32
- (1) Hasil pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dipergunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7.
- (2) Pembagian hasil pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 33
BPPN dapat mengambilalih dan atau membeli, baik seluruhnya maupun sebagian, secara langsung maupun melalui Pelelangan, atas Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi.
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 34
- (1) Pengambilalihan dan atau pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bersifat sementara, sampai BPPN dapat menunjuk pihak lain yang akan menjadi pembeli sebenarnya.
- (2) Dalam hal pengambilalihan dan atau pembelian atas benda-benda tidak bergerak, BPPN membuat Surat Pernyataan Pembelian Sementara dan dicatatkan pada Buku Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah.
- (3) Penunjukan pihak lain yang akan menjadi pembeli sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Surat Pernyataan Pembelian Sementara.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilakukan dengan Surat Penunjukan Pembeli.
- (5) Asli Surat Penunjukan Pembeli sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), disampaikan kepada Kantor Pendaftaran yang berwenang untuk melengkapi syarat pendaftaran peralihan haknya, sedangkan dalam hal pembelian kekayaan atau barang-barang tersebut dilakukan melalui Pelelangan, salinan dari Surat Penunjukan Pembeli tersebut disampaikan juga kepada Kantor Lelang yang bersangkutan.
- (6) Pembelian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat ditingkatkan menjadi pembelian tetap atas nama BPPN dalam hal:
- a. Hak atas tanah berakhir jangka waktunya sebelum BPPN dapat menunjuk pihak lain sebagai pembeli yang sebenarnya; atau
- b. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), BPPN belum dapat menunjuk pihak lain sebagai pembeli yang sebenarnya.
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 37
Dalam melaksanakan tugasnya, BPPN dapat:
- a. Melakukan tindakan hukum atas Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi;
- b. Membentuk divisi atau unit dalam BPPN dengan wewenang yang ada pada BPPN atau pembentukan dan atau Penyertaan Modal Sementara dalam suatu badan hukum untuk menguasai, mengelola, dan atau melakukan tindakan kepemilikan atas Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi dan atau kekayaan milik atau yang menjadi hak Bank Dalam Penyehatan dan atau BPPN; dan
- c. Secara langsung atau tidak langsung melakukan tindakan hukum atas atau sehubungan dengan Debitur, Bank Dalam Penyehatan, Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi, dan atau kekayaan yang akan diserahkan atau dialihkan kepada BPPN, meskipun telah diatur secara lain dalam suatu kontrak, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan terkait.
Bagian Kedua Kewenangan BPPN Terhadap Perusahaan Terafiliasi
Kewenangan BPPN terhadap Bank Dalam Penyehatan
- (1) Dalam rangka penyehatan perbankan dan atau pengelolaan kekayaan yang berbentuk portofolio kredit, BPPN dapat melakukan Penyertaan Modal Sementara.
- (2) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada Bank Dalam Penyehatan, Debitur, dan atau badan hukum lainnya.
- (3) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dapat dilakukan secara langsung atau melalui pengonversian tagihan BPPN menjadi penyertaan modal.
BPPN setiap waktu dapat melakukan pengalihan modal (divestasi) atas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan cara menjual saham kepada pihak lain.
- (1) Penyertaan modal dan pengalihan modal (divestasi) oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilaporkan kepada instansi yang terkait.
- (2) Khusus terhadap perseroan terbuka, selain pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar yang berperedaran luas.
Ketentuan, persyaratan, tata cara penyertaan modal dan pengalihan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan pasal 16 ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Keempat Peninjauan Ulang, Pengubahan, Pembatalan dan atau Pengakhiran Kontrak
- (1) BPPN berwenang untuk meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Dalam Penyehatan dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan BPPN merugikan.
- (2) Peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan atau pengubahan setiap kontrak oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPPN.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberitahukan dengan surat tercatat atau dengan cara lain yang dikirimkan kepada para pihak ke alamat sesuai kontrak atau alamat lain yang diketahui BPPN.
- (1) Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran dan atau pengubahan kontrak oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut ganti rugi yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
Bagian Kelima Pengosongan
BPPN berwenang untuk melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank Dalam Penyehatan dan atau BPPN yang dikuasai oleh pihak lain.
- (1) Pengosongan dilakukan
- (1) Surat Perintah Pengosongan disampaikan kepada pemegang hak, penghuni dan atau pengelola dengan surat tercatat atau disampaikan dengan cara lain dengan disertai tanda terima yang layak, pada alamat sesuai perjanjian kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, atau dokumen lainnya.
- (2) Dalam hal alamat pemegang hak, penghuni dan atau pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh karena sebab apapun tidak diketemukan, Surat Perintah Pengosongan disampaikan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat.
- (1) Pelaksanaan pengosongan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh BPPN.
- (2) Pelaksanaan pengosongan dituangkan dalam Berita Acara Pengosongan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Salinan Berita Acara Pengosongan diberitahukan kepada pemegang hak, penghuni, pengelola, atau kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengosongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), BPPN dapat meminta bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulis oleh pejabat BPPN yang berwenang.
- (3) Atas permintaan BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), alat negara penegak hukum dan instansi lain yang terkait wajib memberikan bantuan yang diperlukan.
Bagian Keenam Pengalihan dan Penjualan Aset Dalam Restrukturisasi dan Kewajiban Dalam Restrukturisasi
- (1) BPPN berwenang untuk mengalihkan dan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi dan Kewajiban Dalam Restrukturisasi baik secara langsung maupun melalui penawaran umum.
- (2) Dalam melaksanakan pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi, BPPN berwenang untuk mengalihkan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi tersebut dengan harga di bawah nilai buku.
- (3) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengalihan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (1) Penerima dan atau pembeli atas pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, memperoleh seluruh hak dan kewajiban serta segala manfaat yang berkaitan dengannya, termasuk hak dan kewajiban
- (1) BPPN berwenang mengalihkan dan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang sedang diagunkan atau dijaminkan.
- (2) Pemegang hak jaminan atas Aset Dalam Restrukturisasi yang dialihkan atau dijual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menerima kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai:
- a. jaminan;
- b. aktual pinjaman yang secara langsung dijamin oleh Aset Dalam Restrukturisasi yang dialihkan dan atau dijual tersebut; atau
- c. penjualan bersih setelah dipotong biaya dan atau pajak.
- (1) BPPN membuat Surat Keputusan dalam hal melakukan atau menyebabkan dilakukannya pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi kepada pihak ketiga.
- (2) Dalam hal pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa saham bank, pihak ketiga penerima pengalihan dan atau penjualan tersebut wajib memenuhi ketentuan persyaratan pemegang saham bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang dilakukan secara langsung oleh BPPN, dituangkan dalam suatu Akta.
Pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang dilakukan melalui penawaran umum oleh BPPN, dilaksanakan dengan cara Pelelangan.
- (1) Hasil pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dipergunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7.
- (2) Pembagian hasil pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan
BPPN dapat mengambilalih dan atau membeli, baik seluruhnya maupun sebagian, secara langsung maupun melalui Pelelangan, atas Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi.
- (1) Pengambilalihan dan atau pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bersifat sementara, sampai BPPN dapat menunjuk pihak lain yang akan menjadi pembeli sebenarnya.
- (2) Dalam hal pengambilalihan dan atau pembelian atas benda-benda tidak bergerak, BPPN membuat Surat Pernyataan Pembelian Sementara dan dicatatkan pada Buku Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah.
- (3) Penunjukan pihak lain yang akan menjadi pembeli sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Surat Pernyataan Pembelian Sementara.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilakukan dengan Surat Penunjukan Pembeli.
- (5) Asli Surat Penunjukan Pembeli sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), disampaikan kepada Kantor Pendaftaran yang berwenang untuk melengkapi syarat pendaftaran peralihan haknya, sedangkan dalam hal pembelian kekayaan atau barang-barang tersebut dilakukan melalui Pelelangan, salinan dari Surat Penunjukan Pembeli tersebut disampaikan juga kepada Kantor Lelang yang bersangkutan.
- (6) Pembelian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat ditingkatkan menjadi pembelian tetap atas nama BPPN dalam hal:
- a. Hak atas tanah berakhir jangka waktunya sebelum BPPN dapat menunjuk pihak lain sebagai pembeli yang sebenarnya; atau
- b. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), BPPN belum dapat menunjuk pihak lain sebagai pembeli yang sebenarnya.
- (1) Akta dan Surat Pernyataan Pembelian Sementara atas pembelian kekayaan atau benda tidak bergerak yang dilakukan secara langsung, disampaikan kepada Kantor Pendaftaran terkait selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pembelian.
- (2) Salinan Risalah Lelang dan Surat Pernyataan Pembelian Sementara atas pembelian kekayaan atau benda tidak bergerak yang dilakukan melalui Pelelangan, disampaikan kepada Kantor Pendaftaran terkait selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang.
- (3) Kantor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) melakukan pencatatan dalam buku pendaftaran yang berlaku bahwa kekayaan atau benda tidak bergerak tersebut berada dalam penguasaan sementara BPPN.
- (1) Bukti peralihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33:
- a. Dalam hal tidak diperoleh pembeli sebenarnya setelah lewat jangka waktu adalah Akta atau salinan Risalah Lelang yang dilengkapi dengan surat permohonan pembelian tetap oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6).
- b. Dalam hal telah diperoleh pembeli yang sebenarnya adalah Akta atau salinan Risalah Lelang dilengkapi dengan Surat Penunjukan Pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5).
- (2) Akta atau salinan Risalah Lelang atas pembelian kekayaan atau benda tidak bergerak yang dilakukan sesuai dengan ayat (1) huruf a, disampaikan oleh BPPN kepada Kantor Pendaftaran terkait selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak lewatnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6).
- (3) Akta atau salinan Risalah Lelang atas pembelian kekayaan atau benda tidak bergerak yang dilakukan sesuai dengan ayat (1) huruf b, disampaikan oleh pembeli kepada Kantor Pendaftaran terkait selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan Pembeli.
Bagian Kesatu Penyerahan Bank Kepada BPPN
- (1) BPPN melakukan program penyehatan terhadap Bank-bank yang telah ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN.
- (2) Kriteria Bank yang ditetapkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bank Indonesia.
BAB IV - PROGRAM PENYEHATAN PERBANKAN
Pasal 38
- (1) Penyerahan suatu Bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN wajib diikuti dengan penyerahan informasi dan dokumen yang menyangkut Bank, Direksi, Komisaris dan atau pemegang saham Bank.
- (2) Penyerahan informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penyerahan suatu Bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain meliputi:
- a. Jumlah, jenis dan penggunaan Fasilitas Bank Indonesia yang telah diberikan kepada Bank tersebut;
- b. Rincian jaminan serta status pembebanan hak jaminan yang telah diperoleh Bank Indonesia untuk menjamin pemenuhan kewajiban Bank tersebut atas Fasilitas Bank Indonesia yang telah diterimanya;
- c. Susunan Direksi dan Komisaris selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. Informasi mengenai data Nasabah Penyimpan Bank;
- f. Informasi mengenai data keuangan Nasabah Debitur, termasuk simpanannya yang berada pada bank lain;
- g. Informasi mengenai hasil pemeriksaan dan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank tersebut;
- h. Informasi lainnya yang diperlukan oleh BPPN.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi antara lain:
- a. Perjanjian yang mendasari pemberian Fasilitas Bank Indonesia, dokumen pembebanan hak jaminan dan seluruh dokumen pendukungnya;
- b. Dokumen pendukung informasi yang dimaksud dalam ayat (2) di atas; dan
- c. Dokumen lainnya yang diperlukan oleh BPPN.
BAB IV - PROGRAM PENYEHATAN PERBANKAN
Pasal 39
Penyerahan suatu Bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN, diumumkan oleh Bank Indonesia dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran luas.
Bagian Kedua Penanganan Bank Dalam Penyehatan
BAB IV - PROGRAM PENYEHATAN PERBANKAN
Pasal 40
Terhitung sejak tanggal penyerahan suatu Bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN dalam rangka penyehatan perbankan:
- a. Segala hak dan wewenang Direksi, Komisaris, pemegang saham, dan Rapat Umum Pemegang Saham Bank Dalam Penyehatan beralih kepada BPPN; dan
- b. Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham Bank Dalam Penyehatan dilarang melakukan tindakan hukum apapun yang berhubungan dengan Bank Dalam Penyehatan dan kekayaan Bank Dalam Penyehatan, kecuali tindakan hukum tertentu yang disetujui oleh BPPN.
BAB IV - PROGRAM PENYEHATAN PERBANKAN
Pasal 41
- (1) Tata cara yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dan penentuan hak-hak direktur dan komisaris sebagai akibat dari pengambilalihan, pelaksanaan hak dan kewenangan BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, ditetapkan oleh Ketua BPPN.
- (2) Tata cara yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dan penentuan hak-hak karyawan Bank Dalam Penyehatan, didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.
Bagian Ketiga Penelitian dan Pemeriksaan
BAB IV - PROGRAM PENYEHATAN PERBANKAN
Pasal 42
- (1) BPPN melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai Bank Dalam Penyehatan, Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi, dan atau pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan Bank Dalam Penyehatan dan atau setiap Aset Dalam Restrukturisasi.
- (2) Direksi, Komisaris, pemegang saham dan atau pegawai Bank Dalam Penyehatan, atas permintaan BPPN wajib memberikan segala keterangan dan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai usahanya, termasuk memberikan kesempatan melakukan pemeriksaan atas buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen dan penjelasan yang ada pada Bank Dalam Penyehatan.
- (3) Permintaan keterangan oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan nama, jabatan pejabat BPPN dan keterangan yang dibutuhkan.
- (4) Untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), BPPN dapat meminta bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang termasuk instansi pemerintah.
- (5) Dalam hal BPPN memerlukan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang atau pihak lain untuk mendapatkan keterangan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), permintaan BPPN tersebut dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan pihak yang terlibat, atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan Bank Dalam Penyehatan.
## Bagian Keempat Program Penyehatan Bank
##
PENJELASAN
Pasal 43
- (1) Dalam melakukan program penyehatan Bank, BPPN berhak dan berwenang untuk antara lain: - a. Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami Bank Dalam Penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan; - b. Mewajibkan Bank Dalam Penyehatan untuk melakukan penghapusbukuan