PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 2008 tentang PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (berlaku 4 Februari 2008)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemerintah melakukan EPPD yang meliputi EKPPD, EKPOD, dan EDOB.
- (2) EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
EPPD dilaksanakan ## BAB II
PELAKSANA EPPD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Dalam melakukan EPPD secara nasional Presiden membentuk Tim Nasional EPPD.
- (2) Dalam melakukan EPPD kabupaten/kota Tim Nasional EPPD dibantu gubernur selaku wakil Pemerintah di wilayah provinsi.
- (3) Untuk melakukan EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gubernur membentuk Tim Daerah EPPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Tim Nasional EPPD bertugas melaksanakan:
- a. EKPPD;
- b. EKPOD; dan
- c. EDOB.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Tim Nasional EPPD terdiri atas:
- a. Menteri Dalam Negeri selaku Ketua merangkap anggota;
- b. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Menteri Keuangan sebagai anggota;
- d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;
- e. Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota;
- f. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai anggota;
- g. Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai anggota;
- h. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai anggota;
- i. Kepala Badan Pusat Statistik sebagai anggota; dan
- j. Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai anggota.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Dalam melaksanakan tugas EPPD, Tim Nasional EPPD dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis beranggotakan unsur-unsur dari Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Keuangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Negara, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Administrasi Negara.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Nasional EPPD dan Tim Teknis dibentuk Sekretariat Tim Nasional EPPD yang berkedudukan di Departemen Dalam Negeri.
- (4) Susunan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Nasional EPPD beserta rincian tugasnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Tim Teknis dalam melaksanakan evaluasi dibantu para pakar dan/atau menugaskan lembaga independen yang kompeten di bidang evaluasi pemerintahan daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Tim Nasional EPPD dalam melaksanakan tugasnya bersinergi dengan departemen/lembaga pemerintah nondepartemen.
- (2) Tugas yang disinergikan meliputi:
- a. evaluasi bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh departemen/lembaga pemerintah nondepartemen atas program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD; dan
- b. pelaksanaan kajian serta klarifikasi terhadap data dan informasi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Dalam melaksanakan kajian dan klarifikasi, Tim Nasional EPPD bersama departemen/lembaga pemerintah nondepartemen dapat menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat terhadap penyediaan layanan umum oleh pemerintahan daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Tim Daerah EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertugas melakukan EKPPD kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
- (2) EKPPD meliputi pengukuran dan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Tim Daerah EPPD terdiri atas:
- a. Gubernur selaku penanggungjawab;
- b. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
- c. Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi selaku Sekretaris merangkap anggota;
- d. Kepala Bappeda Provinsi sebagai anggota;
- e. Kepala Perwakilan BPKP sebagai anggota;
- 8 -
- f. Kepala BPS Provinsi sebagai anggota; dan
- g. Pejabat daerah lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Dalam pelaksanaan tugas EPPD kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, Tim Daerah EPPD dibantu oleh Tim Teknis Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Daerah EPPD dan Tim Teknis Daerah beserta rincian tugasnya ditetapkan oleh gubernur.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Untuk membantu kelancaran tugas Tim Daerah EPPD, gubernur membentuk Sekretariat Tim Daerah EPPD yang berkedudukan di Inspektorat Wilayah Provinsi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Tim Teknis Daerah dalam melaksanakan evaluasi dibantu para pakar dan/atau menugaskan lembaga independen yang kompeten di bidang evaluasi pemerintahan daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Untuk kelancaran pelaksanaan EPPD, Pemerintah dan pemerintahan daerah mengembangkan sistem informasi.
PELAKSANAAN EKPPD
Bagian Kesatu
Sumber Informasi EKPPD
BAB III - PELAKSANAAN EKPPD
Pasal 16
- (1) Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan EKPPD adalah LPPD.
- (2) Selain sumber informasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sumber informasi pelengkap yang dapat berupa:
- a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. informasi keuangan daerah;
- c. laporan kinerja instansi pemerintah daerah;
- d. laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- e. laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan daerah;
- f. laporan kepala daerah atas permintaan khusus;
- g. rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah;
- h. laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga independen;
- i. tanggapan masyarakat atas Informasi LPPD; dan
- j. laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya.
Bagian Kedua
Sasaran EKPPD
BAB III - PELAKSANAAN EKPPD
Pasal 17
Sasaran EKPPD meliputi tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah.
Bagian Ketiga
Aspek Penilaian
BAB III - PELAKSANAAN EKPPD
Pasal 18
EKPPD pada tataran pengambil kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi aspek penilaian:
- a. ketentraman dan ketertiban umum daerah;
- b. keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
- c. keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah;
- d. efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD;
- e. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
- f. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
- 10 -
- g. ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan;
- h. intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah;
- i. transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil;
- j. intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;
- k. efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD;
- l. pengelolaan potensi daerah; dan
- m. terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
BAB III - PELAKSANAAN EKPPD
Pasal 19
EKPPD pada tataran pelaksana kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi aspek penilaian:
- a. kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. tingkat capaian SPM;
- d. penataan kelembagaan daerah;
- e. pengelolaan kepegawaian daerah;
- f. perencanaan pembangunan daerah;
- g. pengelolaan keuangan daerah;
- h. pengelolaan barang milik daerah; dan
- i. pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.
BAB III - PELAKSANAAN EKPPD
Pasal 20
EKPPD bagi daerah yang memiliki status istimewa atau diberikan otonomi khusus, penilaian terhadap aspek-aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dilakukan dengan mempertimbangkan keistimewaan atau kekhususan daerah yang bersangkutan.
- 11 -
Bagian Keempat Pelaksanaan EKPPD Oleh Pemerintah
Paragraf 1 EKPPD Tahunan
BAB III - PELAKSANAAN EKPPD
Pasal 21
- (1) Tim Nasional EPPD melakukan EKPPD provinsi, kabupaten, dan kota setiap tahun.
- (2) EKPPD meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, penentuan peringkat, dan penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional.
- (3) Tim Nasional EPPD dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan provinsi melaksanakan:
- a. pengukuran kinerja pemerintahan provinsi dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
- b. penentuan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi dengan cara membandingkan kinerja pemerintahan daerah satu dengan daerah yang lain;
- c. penentuan capaian standar kinerja untuk setiap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan provinsi;
- d. penentuan peringkat dan status pemerintahan provinsi;
- e. penyampaian laporan hasil pelaksanaan EKPPD pemerintahan provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
- f. pemberian umpan balik kepada pemerintahan provinsi yang dievaluasi;
- g. pengumuman hasil pelaksanaan EKPPD pemerintahan provinsi kepada masyarakat; dan
- h. evaluasi terhadap LPPD Akhir Masa Jabatan Gubernur.
- (4) Tim Nasional EPPD dalam melakukan penentuan peringkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional melaksanakan:
- a. kompilasi dan memproses lebih lanjut hasil EKPPD kabupaten/kota yang disampaikan oleh gubernur selaku wakil Pemerintah;
- 12 -
- b. analisis dan interpretasi data dan informasi penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
- c. penentuan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional;
- d. pelaporan hasil EKPPD penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; dan
- e. pengumuman peringkat penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota kepada masyarakat.
- (5) Tim Nasional EPPD dalam melakukan penentuan status pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional melaksanakan:
- a. Penghitungan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota;
- b. Pengelompokan tingkat capaian kinerja ke dalam kelompok berprestasi sangat tinggi, berprestasi tinggi, berprestasi sedang, dan berprestasi rendah untuk pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota;
- c. Penentuan status setiap pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota; dan
- d. Penentuan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berprestasi paling tinggi dan paling rendah.
BAB III - PELAKSANAAN EKPPD
Pasal 22
- (1) Pelaksanaan tugas Tim Nasional EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c harus diselesaikan dalam bentuk Laporan Hasil Sementara EKPPD provinsi oleh Tim Nasional EPPD paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Hasil Sementara EKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rekomendasi.
- (3) Laporan Hasil Sementara EKPPD provinsi disampaikan oleh Tim Nasional EPPD kepada:
- a. Presiden sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; dan
- 13 -
- b. Gubernur yang bersangkutan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.
- (4) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Sementara EKPPD Provinsi.
Paragraf 2
EKPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah
BAB III - PELAKSANAAN EKPPD
Pasal 23
- (1) Pemerintah melakukan EKPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah berdasarkan LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah bagi gubernur, bupati, dan walikota.
- (2) Evaluasi diutamakan pada penilaian kebijakan umum daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah;
- (4) Hasil evaluasi disampaikan oleh Tim Nasional EPPD kepada Presiden disertai dengan
PENJELASAN
Pembukaan
faktor kesuksesan dan hambatan dengan tembusan kepada pemerintahan daerah yang bersangkutan.
- (5) Hasil evaluasi LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah digunakan oleh pemerintahan daerah sebagai bahan perbaikan perencanaan daerah untuk periode berikutnya.
## Bagian Kelima
Pelaksanaan EKPPD Oleh Gubernur Selaku Wakil Pemerintah
##
PENJELASAN
Pasal 24
- (1) Tim Daerah EPPD melakukan EKPPD kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi setiap tahun. - (2) EKPPD meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota, penentuan peringkat, dan penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, dan kota dalam wilayah provinsi. - (3) Tim Daerah EPPD dalam melakukan evaluasi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 46

- (1) Tim Nasional EPPD menyampaikan hasil EKPOD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk bahan pertimbangan kebijakan penghapusan dan penggabungan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan EKPOD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Tata cara penghapusan dan penggabungan suatu daerah diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah.

## BAB V

## PELAKSANAAN EDOB

## Pasal 47

- (1) Tim Nasional EPPD melaksanakan EDOB terhadap pemerintahan provinsi yang baru dibentuk dengan menggunakan LPPD Otonom Baru provinsi.
- (2) Tim Daerah EPPD melaksanakan EDOB terhadap pemerintahan kabupaten/kota yang baru dibentuk dengan menggunakan LPPD Otonom Baru kabupaten/kota.
- (3) EDOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

## Pasal 48

- (1) EDOB meliputi penilaian terhadap aspek perkembangan penyusunan perangkat daerah, pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, pembiayaan, pengalihan aset dan dokumen, pelaksanaan penetapan batas wilayah, penyediaan sarana dan prasana pemerintahan, dan pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.


- (2) Hasil EDOB untuk provinsi disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi khusus daerah otonom baru, dan kepada pemerintahan provinsi yang bersangkutan sebagai umpan balik.
- (3) Hasil EDOB untuk kabupaten/kota disampaikan kepada Presiden dan gubernur sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi khusus daerah otonom baru, dan kepada pemerintahan kabupaten/kota yang bersangkutan sebagai umpan balik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan EDOB diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 49

- (1) Pembinaan dan fasilitasi khusus terhadap daerah otonom baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) diberikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak pelantikan penjabat kepala daerah.
- (2) Pembinaan dan fasilitasi khusus terhadap daerah otonom baru dapat diberikan dalam hal:
- a. penyusunan perangkat daerah;
- b. pengisian personil;
- c. pengisian keanggotaan DPRD;
- d. penyusunan APBD;
- e. pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari pemerintahan provinsi;
- f. pemindahan personil, pengalihan aset, pendanaan dan dokumen;
- g. penyusunan rencana umum tata ruang; dan
- h. penguatan infrastruktur yang mendukung investasi daerah.
- (3) Pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk provinsi dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dan untuk kabupaten/kota dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri bersama gubernur.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga.


## BAB VI TINDAK LANJUT EPPD

Pasal 50

- (1) EKPPD dimanfaatkan sebagai:
- a. bahan penilaian dan penetapan tingkat pencapaian SPM atau target kinerja untuk setiap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah;
- b. bahan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahan pertimbangan Pemerintah dalam menetapkan kebijakan otonomi daerah;
- d. dasar tindakan korektif terhadap kebijakan nasional maupun daerah;
- e. alat deteksi dini bagi Pemerintah maupun pemerintahan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk memenuhi asas efektivitas dan efisiensi;
- f. alat identifikasi kebutuhan peningkatan pengembangan kapasitas untuk mendukung desentralisasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat;
- g. umpan balik bagi pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam upaya perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. alat identifikasi pencapaian pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum;
- i. alat identifikasi pencapaian pemenuhan kebutuhan kelompok sasaran; dan
- j. alat identifikasi untuk melakukan kerja sama antarpemerintahan daerah dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) EKPOD dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah.
- (3) EDOB dimanfaatkan sebagai bahan Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi khusus kepada daerah yang baru dibentuk.


## Pasal 51

- (1) Pemerintah menindaklanjuti hasil EKPPD dengan melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. monitoring terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang berdasarkan hasil EKPPD menunjukkan berprestasi rendah;
- b. monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- c. monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
- d. monitoring dan evaluasi aset pemerintahan daerah;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
- f. evaluasi kebijakan Pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah; dan
- g. evaluasi kepemimpinan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman monitoring dan evaluasi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 52

- (1) Departemen/lembaga pemerintah nondepartemen dapat menindaklanjuti hasil EPPD dengan melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 53

- (1) Pemerintah mengumumkan hasil EPPD kepada masyarakat melalui media massa.
- (2) Pemerintah menyediakan akses informasi EPPD kepada masyarakat melalui teknologi informasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap hasil EPPD kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.


## BAB VII PEMBINAAN

## Pasal 54

- (1) Pemerintah berdasarkan hasil EPPD melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah.
- (2) Pengembangan kapasitas dapat berupa fasilitasi di bidang kerangka kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.
- (3) Penyusunan program pengembangan kapasitas daerah berpedoman pada kerangka nasional pengembangan kapasitas yang diatur dengan Peraturan Presiden.

## Pasal 55

- (1) Pembinaan kepada pemerintahan daerah dapat berupa penghargaan, pengembangan kapasitas, dan pemberian sanksi.
- (2) Pengembangan kapasitas dilakukan Pemerintah terhadap kepala daerah, wakil kepala daerah, DPRD, SKPD, kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa, fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana pelayanan dasar kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dan permintaan daerah.

## Pasal 56

- (1) Penghargaan diberikan kepada pemerintahan daerah yang berprestasi sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Penghargaan dapat berupa insentif, publikasi melalui media massa, dan bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.


## Pasal 57

- (1) Pemerintahan Daerah yang berdasarkan hasil EKPPD masuk kategori berprestasi rendah wajib memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerahnya.
- (2) Departemen/lembaga pemerintah nondepartemen melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah yang berprestasi rendah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 58

- (1) Pemerintah dapat memberi sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah yang berprestasi rendah.
- (2) Sanksi dapat berupa penangguhan dan/atau pembatalan suatu kebijakan daerah, pemberian sanksi administratif, penundaan pencairan dana perimbangan.

## BAB VIII

## PENDANAAN

## Pasal 59

- (1) Pelaksanaan EPPD oleh Pemerintah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pelaksanaan EKPPD oleh pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 60

EKPPD dilaksanakan mulai tahun 2008 terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2007 dengan menggunakan aspek, fokus dan indikator yang diterapkan secara bertahap.

## Pasal 61

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.

## ANDI MATTALATTA


Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, ttd

Wisnu Setiawan


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 6 TAHUN 2008

## TENTANG

## PEDOMAN EVALUASI

## PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

## I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas kepemerintahan yang baik ( Good Governance ) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah atau disebut sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi, adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik. EPPD meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD), dan evaluasi daerah otonom baru (EDOB).

EKPOD dilaksanakan apabila suatu daerah berdasarkan hasil EKPPD menunjukan prestasi yang rendah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. EDOB dilaksanakan khusus bagi daerah otonom baru dalam rangka mengevaluasi terhadap perkembangan penyiapan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.



EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sistem informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan Pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat.

EKPPD dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Nasional EPPD dan Tim Daerah EPPD, serta pengukuran oleh pemerintahan daerah (pengukuran kinerja mandiri, self assessment ) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam rangka mendorong kompetisi antardaerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam menyusun rancangan kebijakan otonomi daerah berupa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan suatu daerah serta untuk menilai dan menetapkan tingkat pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan asas tugas pembantuan.

Yang dimaksud dengan 'tata kepemerintahan yang baik' adalah proses penciptaan lingkungan atau atmosfer kelembagaan yang memungkinkan adanya interaksi antarstrata pemerintahan dan antara pemerintah dan rakyatnya (masyarakat dan swasta/dunia usaha) dalam suatu tata nilai yang baik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 3

## Huruf a

Asas spesifik mengandung pengertian bahwa EPPD dilaksanakan secara khusus untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD dan laporan lain yang diterima oleh Pemerintah.

## Huruf b

Asas obyektif mengandung pengertian bahwa EPPD dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.

## Huruf c

Asas berkesinambungan mengandung pengertian bahwa EPPD dilaksanakan secara reguler setiap tahun sehingga dapat diperoleh gambaran perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari waktu ke waktu.

## Huruf d

Asas terukur mengandung pengertian bahwa EPPD dilaksanakan dengan memanfaatkan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan, dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.

## Huruf e

Asas dapat diperbandingkan mengandung pengertian bahwa EPPD dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator kinerja kunci yang sama untuk semua daerah.

## Huruf f

Asas dapat dipertanggungjawabkan mengandung pengertian bahwa EPPD menggunakan data dari LPPD yang dikirim oleh kepala daerah, dan diolah secara transparan, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.





Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Klarifikasi dilakukan dengan membandingkan data dan informasi yang relevan pada setiap bidang urusan pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.


Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pejabat daerah lainnya meliputi pejabat yang membidangi pemerintahan, keuangan, organisasi dan tata laksana, hukum, kepegawaian, dan perlengkapan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan 'tataran pengambil kebijakan daerah' adalah kepala daerah dan DPRD baik secara bersama maupun sendiri-sendiri dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan DPRD, atau Persetujuan/Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Yang dimaksud dengan 'tataran pelaksana kebijakan daerah' adalah SKPD yang melaksanakan kebijakan daerah.




PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Efektivitas hubungan dalam bentuk antara lain konsultasi secara regular terhadap penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.




Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'tingkat capaian SPM' adalah ukuran kinerja pemerintahan terhadap realisasi tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang diselenggarakan oleh daerah. Tingkat capaian 'SPM' diukur dengan indikator yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan LPND.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud 'menetapkan peringkat kinerja dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah' adalah menetapkan urutan ( ranking ) atas hasil penilaian kinerja setiap daerah dengan memperbandingkan antara satu daerah dengan daerah lainnya dengan angka rata-rata atau dengan hasil tahun-tahun sebelumnya secara nasional untuk masing-masing pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud 'pemerintahan daerah secara nasional' adalah penetapan peringkat penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan daerah tanpa memandang tingkatan daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan 'untuk setiap urusan pemerintahan daerah' adalah memperbandingkan tingkat kinerja antara satu pemerintahan daerah dengan pemerintahan daerah lainnya dengan menggunakan angka rata-rata secara nasional atau dengan hasil tahun sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.




Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian indikator kinerja setiap bulan Desember dimaksudkan untuk mengakomodasi kemungkinan perubahan sesuai perkembangan.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan 'pengukuran kinerja mandiri' adalah penilaian kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri ( self assesment ) terhadap kinerja semua unsur organisasi pemerintahan daerah (kepala daerah, DPRD, dan perangkat daerah).

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Tim penilai dalam ketentuan ini tidak mempunyai hubungan fungsional dengan Tim Nasional EPPD dan Tim Daerah EPPD. Tim penilai provinsi tidak mempunyai hubungan fungsional dengan tim penilai kabupaten/kota.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian hasil evaluasi kepada kepala daerah dimaksudkan sebagai bahan umpan balik guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang dan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan SKPD.

Penyampaian hasil evaluasi kepada DPRD dimaksudkan sebagai bahan umpan balik guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang dan sebagai bahan pengawasan kinerja kepala daerah dan SKPD.

Penyampaian kepada kepala SKPD dimaksudkan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.





Pasal 40

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Patok banding atau disebut juga benchmark.

Yang dimaksud dengan 'regional' adalah kawasan lintas provinsi.

Pasal 45

Ayat (1)

Masing-masing aspek penilaian terdiri dari satu atau lebih fokus penilaian, dan setiap fokus penilaian direpresentasikan oleh satu atau beberapa indikator kinerja kunci.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembinaan dan fasilitasi secara khusus dapat berupa fasilitasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan, dan/atau bimbingan teknis peningkatan kinerja aparatur pemerintahan daerah, sesuai kemampuan Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.




Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Kelompok sasaran adalah individu dan/atau kelompok masyarakat yang perlu mendapat manfaat atau hasil secara langsung dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tertentu, seperti bidang kesehatan dasar, pendidikan dasar, infrastruktur, ketentraman dan ketertiban umum, dan kependudukan.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebijakan otonomi daerah antara lain meliputi penghapusan dan penggabungan suatu daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program pengembangan kapasitas daerah dapat berupa penyusunan kebijakan daerah, penempatan pejabat di daerah, penyusunan program/kegiatan, penyusunan organisasi pemerintahan daerah, serta pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.





Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai pendorong yang diberikan Pemerintah kepada daerah untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4815