KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 109 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK YAMAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL (berlaku 27 Juli 1998)
Pembukaan
Menimbang
: a.
bahwa di Jakarta, pada tanggal 20 Pebruari 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yaman mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Yaman;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK YAMAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yaman mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 20 Pebruari 1998, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yaman yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK YAMAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yaman mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 20 Pebruari 1998, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yaman yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. AKBAR TANJUNG ## PERSETUJUAN ## ANTARA ## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN ## PEMERINTAH REPUBLIK YAMAN ## MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yaman (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"); Mengingat persahabatan dan hubungan kerjasama yang telah terjalin antara kedua negara dan rakyatnya; Bermaksud untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak didasarkan atas persamaan kedaulatan dan saling menguntungkan; dan Mengakui bahwa Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal tersebut akan mendorong untuk merangsang kegiatan investasi di kedua negara; Telah menyetujui sebagai berikut : ## PASAL I DEFINISI ## Untuk tujuan Persetujuan ini : 1. Istilah "Penanaman modal" harus diartikan sebagai segala bentuk aset yang ditanam oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan Pihak disebut terakhir, mencakup tetapi tidak terbatas pada : - a. benda bergerak dan tidak bergerak termasuk hak-hal lain seperti hipotek, hak istimewa, jaminan serta hak-hak serupa lainnya; - b. hak-hak yang diperoleh dari saham, surat obligasi, atau setiap bentuk lainnya dari kepentingan dalam perusahaan atau usaha patungan di wilayah Pihak lain; - c. tagihan atas uang atau atas setiap pelaksanaan yang mempunyai nilai keuangan; - d. hak atas kekayaan intelektual, proses teknik, muhibah, dan keahlian; - e. konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak yang berkaitan dengan penanaman modal termasuk konsesi untuk mencari atau mengeksploitasi sumber daya alam. 2. Istilah "penanaman modal" bagi masing-masing Pihak, terdiri dari: 4. (i) Seseorang yang mempunyai kewarganegaraan dari satu Pihak; 5. (ii) badan hukum yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku dari satu Pihak; 3. Istilah "tanpa penundaan" dianggap telah dipenuhi jika suatu transfer dilakukan dalam jangka waktu yang lazim dipersyaratkan dalam praktek keuangan internasional. 4. "Wilayah" harus diartikan sebagai : - a. Dalam hubungan dengan Republik Indonesia : 9. Wilayah Republik Indonesia seperti ditetapkan dalam perundang-undangannya; - b. Dalam hubungan dengan Republik Yaman : Wilayah Republik Yaman seperti ditetapkan dalam perundang-undangannya; ## PASAL II ## PENINGKATAN DAN PELINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL 1. Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanam modal dari Pihak lain untuk menanam modal di wilayahnya, serta mengizinkan penanaman modal tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 2. Penanaman modal oleh penanam modal dari masing-masing Pihak setiap waktu harus diperlakukan secara wajar dan seimbang serta harus mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain. 3. Masing-masing Pihak harus mendukung pertukaran informasi dan pengalaman yang berkaitan dengan informasi mengenai peraturan investasi, publikasi, statistik, - 3 - daftar kesempatan penanaman modal yang tersedia untuk ditingkatkan di kedua negara dan setiap kegiatan yang mendukung peningkatan penanaman modal.

Verifikasi: 4. Masing-masing Pihak harus berusaha sebaik mungkin untuk mengatur dan merencanakan kunjungan penanaman modal atau pertemuan bisnis ke Yaman dan Indonesia, untuk masing-masing saling mengetahui pengalaman dalam bidang peningkatan dan pengorganisasian penanaman modal. Akan tetapi, setiap kewajiban keuangan bagi setiap Pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh kedua belah Pihak. ## PASAL III ## KETENTUAN PERLAKUAN NEGARA SAHABAT 1. Masing-masing Pihak harus menjamin perlakuan yang wajar dan seimbang bagi penanaman modal dari penanam modal Pihak lain dan harus tidak merugikan dengan tindakan yang tidak beralasan atau diskriminasi, pelaksanaan, manajemen, pemeliharaan, penggunaan, pemilikan atau pengaturan oleh penanam modal tersebut. Masing-masing Pihak harus menjamin penanaman modal tersebut pengamanan dan perlindungan fisik yang memadai. 2. Lebih khusus, masing-masing Pihak harus memperlakukan penanaman modal tersebut perlakuan yang dalam hal apapun harus tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada penanaman modal yang dilakukan para penanam modal dari Negara Ketiga. 3. Jika satu Pihak memberikan perlakuan khusus kepada penanam modal dari negara ketiga berdasarkan persetujuan mengenai pembentukan kesatuan pabean, kesatuan ekonomi, kesatuan moneter atau bentuk serupa lainnya, atau berdasarkan persetujuan sementara lainnya yang mengarah pada bentuk penyatuan institusi tersebut, maka Pihak dimaksud tidak wajib memberikan perlakuan khusus kepada penanam modal dari Pihak lainnya. ## PASAL IV PENGAMBIL-ALIHAN Masing-masing Pihak harus tidak melakukan apapun yang berupa pengambil-alihan, nasionalisasi atau segala bentuk pencabutan hak milik lainnya, yang berakibat sama dengan nasionalisasi atau pengambil-alihan terhadap penanaman modal dari penanam modal dari Pihak lainnya kecuali berdasarkan syarat-syarat di bawah ini : - (a) tindakan yang dilakukan untuk tujuan hukum atau kepentingan umum dan sesuai dengan proses hukum; - (b) tindakan tidak berdasarkan diskriminasi;

Verifikasi: - (c) tindakan yang disertai dengan ketentuan untuk pembayaran ganti rugi yang cepat, memadai dan efektif. Besarnya ganti rugi harus sesuai dengan harga pasar yang pantas tanpa penundaan sebelum tindakan pencabutan hak milik diumumkan. Harga pasar tersebut harus ditentukan sesuai praktek-praktek dan metode-metode yang diakui secara internasional atau, bilamana harga pasar yang pantas tidak dapat ditetapkan, ganti rugi tersebut harus merupakan jumlah yang wajar sebagaimana disetujui bersama antara para Pihak, dan jumlah tersebut harus dapat ditransfer secara bebas dalam bentuk mata uang yang dapat dipergunakan secara bebas dari Pihak yang bersangkutan. ## PASAL V ## GANTI RUGI ATAS KERUGIAN 1. Penanaman modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru-hara diwilayah Pihak lainnya, harud berikan oleh Pihak tersebut terakhir perlakuan yang berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi, ganti rugi atau penyelesaian lainnya. 2. Perlakuan tersebut harus tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pihak tersebut terakhir kepada penanam modal negara Ketiga. ## PASAL VI TRANSFER 1. Masing-masing Pihak harus menjamin berdasarkan hukum dan peraturannya yang berkaitan dengan penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lainnya, memperkenankan penanam modal tersebut tanpa penundaan, untuk melakukan transfer atas : - a. laba, bunga, dividen dan penghasilan lainnya; - b. dana-dana yang dibutuhkan : 4. (i) untuk akuisisi bahan baku atau bahan pembantu, barang setengah jadi ataupun barang jadi, atau 5. (ii) untuk mengganti aset modal guna melindungi kesinambungan penanaman modal; - c. dana tambahan yang dibutuhkan untuk pengembangan penanaman modal; - d. dana pembayaran kembali pinjaman; - e. royalti atau biaya; - f. pendapatan perorangan; - g. hasil penjualan atau likuidasi dari penanaman modal; - h. ganti rugi atas kerugian; - i. ganti rugi atas pengambil-alihan. 2. Transfer tersebut harus dilakukan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transfer dilakukan dengan memperhatikan transaksi berjalan dalam mata uang yang akan ditransfer. ## PASAL VII SUBROGASI Jika penanaman modal dari penanaman modal Pihak lainnya diasuransikan untuk risiko non-komersial sesuai sistem yang dibentuk berdasarkan undang-undang, setiap subrograsi dari penjamin atau penjamin-ulang atas hak penanam modal sesuai dengan ketentuan atas jaminan tersebut, harus diakui Pihak lainnya, tetapi bagaimana pun, penjamin atau penjamin-ulang tidak berhak melaksanakan hak selain daripada hak penanam modal yang telah diberikan. ## PASAL VIII ## PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PENANAM MODAL DAN PIHAK 1. Setiap perselisihan antara satu Pihak dan penanam modal Pihak lainnya, mengenai penanaman modal pihak yang disebut terakhir diwilayah yang disebut sebelumnya, harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.

Distribusi: 2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis oleh salah satu Pihak yang meminta penyelesaian secara dama, perselisihan tersebut atas permintaan penanam modal yang bersangkutan harus disampaikan melalui prosedur hukum yang berlaku di Pihak yang bersangkutan atau kepada arbitrasi internasional atau konsiliasi. 3. Masing-masing Pihak setuju untuk menyerahkan setiap perselisihan yang timbul antara Pihak dan penanam modal dari Pihak lainnya mengenai penanaman modal dari penanam modal tersebut di wilayah Pihak terdahulu kepada Pusat Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Internasional (Internasional Centre for Settlement of Investment Disputes/ICSID) untuk penyelesaian melalui konsiliasi atau artitrasi berdasarkan Konvensi Penyelesaian Perselisihan

Penetapan: Penanaman Modal antara Negara dengan Penanaman Modal dari Negara-Negara Lain (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Others States) yang terbuka untuk ditandatangani di Washington, D.C., pada tanggal 18 Maret 1965. ## PASAL IX ## PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR PIHAK MENGENAI PENAFSIRAN DAN PENERAPAN PERSETUJUAN 1. Perselisihan antar Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini, jika mungkin, diselesaikan melalui saluran diplomatik.

Verifikasi: 2. Jika perselisihan antar Pihak tidak dapat diselesaikan, perselisihan tersebut atas permintaan salah satu Pihak harus ajukan kepada peradilan arbitrasi yang disetujui oleh kedua belah Pihak. ## PASAL X ## PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN Persetujuan ini berlaku terhadap penanaman modal oleh para penanam modal dari Republik Yaman di wilayah Republik Indonesia yang telah mendapat izin sebelumnya sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya, dan terhadap penanaman modal oleh penanaman modal dari Republik Indonesia di wilayah Republik Yaman yang telah medapatkan izin sesuai dengan Undang-undang Investasi No. 22 tahun 1991 dan setiap undang-undang yang mengubah dan menggantikannya. ## PASAL XI ## PENERAPAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Penetapan: Apabila ketentuan-ketentuan hukum dari salah satu Pihak atau kewajiban berdasarkan hukum internasional yang berlaku sekarang atau dibuat di masa depan antar Pihak sebagai tambahan terhadap Persetujuan ini yang memuat peraturan, baik umum maupun khusus, yang memberi hak penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lainnya yang lebih menguntungkan daripada persetujuan ini, maka peraturan yang lebih menguntungkan yang berlaku. ## PASAL XII KONSULTASI DAN PERUBAHAN 1. Masing-masing pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap masalah yang menyangkut Persetujuan ini. Pihak lain harus mempertimbangkan usulan tersebut dan mengupayakan kesempatan untuk berkonsultasi. 2. Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan kesepakatan bersama. ## PASAL XIII ## MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN 1. Persetujuan ini mulai berlaku 30 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan terakhir oleh setiap Pihak setelah penyelesaian prosedur ratifikasi masing-masing Pihak. Persetujuan ini berlaku untuk masa 10 tahun dan akan terus berlaku 10 tahun berikut dan seterusnya, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis tentang pengakhirannya satu tahun sebelum masa Persetujuan ini berakhir. 2. Dalam hubungannya dengan penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dari Pasal 1 sampai XII akan tetap berlaku untuk jangka waktu 10 tahun berikutnya terhitung sejak tanggal pengakhiran Persetuajun ini. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta, pada tanggal 20 Februari 1998, dalam Bahasa Indonesia, Arah dan Inggris. Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris harus berlaku. UNTUK PEMERINTAH

Verifikasi: UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK YAMAN ttd.

Penandatangan: REPUBLIK INDONESIA ttd. ALI ALATAS AL-ERYANI Menteri Luar Negeri ABDUL KAREEM

Penandatangan: Wakil Perdana Menteri

Penandatangan: Menteri Luar Negeri