PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 20 Tahun 2001 tentang IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DILUAR KAWASAN HUTAN (IPHHKLH) (berlaku 6 September 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka penertiban penebangan, penganguktan dan pemasaran kayu dari hutan rakyat/tanah milik, dipandang perlu untuk mengadakan pengaturan melalui penerbitan izin pemungutan hasil hutan diluar kawasan hutan (IPHHKLH);
- b. bahwa berdasarkan kesepakatan hasil rapat koordinasi pungutan PAD sektor kehutanan dan perkebunan Propinsi Jambi tanggal 15 April 2002, perlu penyeragaman penyebutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang izin pemungutan hasil hutan kayu diluar kawasan hutan.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
13. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M 04-PW 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi alam;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DILUAR KAWASAN HUTAN (IPHHKLH)
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Badan Hukum adalah suatu bentuk Badan Usaha yang Pendiriannya menurut ketentuan yang berlaku meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Hutan rakyat/hutan milik adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik, yang berada diluar kawasan hutan;
- h. Kayu rakyat adalah kayu, baik yang berasal dari budidaya maupun kayu alam yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik;
- i. Izin pemungutan hasil hutan di luar kawasan hutan (IPHHKLH) adalah izin yang diberikan kepada Koperasi/Kelompok Tani atau Badan Hukum dengan tujuan untuk menebang, mengumpulkan, mengangkut dan memasarkan kayu rakyat pada tanah milik/hutan rakyat perorangan;
- j. Laporan hasil produksi kayu rakyat adalah laporan realisasi produksi kayu IPHHKLH yang dibuat oleh pemegang izin dan telah disyahkan petugas dinas kehutanan dan perkebunan yang ditunjuk;
- k. Surat Keterangan Syahnya hasil hutan (SKSHH) kayu rakyat adalah surat legalitas pengangkutan kayu rakyat ke lokasi IPHHKLH ke industri penerima kayu, dimana SKSHH tersebut menyertai kayu yang diangkut;
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DALAM KAWASAN HUTAN (IPHHDKH)
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DALAM KAWASAN HUTAN (IPHHDKH)
Pasal 2
Setiap Warga Negara Indonesia secara perorangan atau Badan Usaha yang menebang, mengumpulkan, mengangkut dan memasarkan kayu rakyat pada tanah milik/hutan rakyat yang berada diwilayah Kabupaten Muaro Jambi harus mendapat izin pemungutan hasil hutan diluar kawasan hutan (IPHHKLH).
BAB III - PRIORITAS PEMBERIAN IPHHKLH Pasal 3
Pasal 3
Pemberian IPHHKLH diprioritaskan kepada:
- a. Koperasi/Kelompok Tani;
- b. Badan Usaha yang bergerak dibidang perkayuan;
- c. Yayasan/Organisasi Sosial yang memerlukan Sumber pembiayaan;
- d. Badan Usaha Milik Daerah
- e. Perorangan.
LUAS AREAL DAN MASA BERLAKU IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DILUAR KAWASAN HUTAN (IPHHKLH)
BAB IV - LUAS AREAL DAN MASA BERLAKU IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DILUAR KAWASAN HUTAN (IPHHKLH)
Pasal 4
- (1) IPHHKLH diberikan pada tanah milik rakyat diluar kawasan hutan, dan apabila diekploitasi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup;
- (2) IPHHKLH tersebut pada ayat (1) pada Pasal ini diberikan untuk luas tanah maksimum 100 Ha dengan jenis kayu dan volume sesuai dengan potensi kayu hasil survey dimana setiap pemohon dapat mengajukan maksimum 5 (lima) izin;
- (3) Masa berlaku IPHHKLH 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 1 (satu) tahun terhitung tanggal penerbitan izin;
- (4) Apabila masa berlaku IPHHKLH telah selesai namun target produksi belum tercapai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat langsung menerbitkan persetujuan perpanjangan IPHHKLH untuk memanfaatkan sisa target produksi;
- (5) Apabila masa berlaku IPHHKLH belum selesai namun target produksi yang diberikan telah tercapai dan lokasi IPHHKLH masih terdapat potensi kayu yang dapat dimanfaatka, maka Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat memberikan persetujuan penambahan target produksi dengan jumlah volume kayu sesuai dengan hasil survey;
BAB V
Pasal 5
- (1). Untuk memperoleh izin pemungutan hasil hutan kayu diluar kawasan hutan, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan dengan melampirkan;
- a. foto copy KTP perorangan atau KTP pengurus koperasi/kelompok tani, untuk pengusaha kecil melampirkan foto copy surat izin usaha;
- b. Peta lokasi yang dimohonkan izin pemungutan hasil hutan, dengan skala 1 : 10.000 dengan peta situasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Muaro Jambi skala 1 : 250.000, diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- c. Pernyataan rencana penanaman/pemanfaatan lahan yang dibuka.
BAB V
Pasal 6
- (1) Apabila tidak memiliki sertifikat atau surat-surat bukti kepemilikan tanah lainnya, maka pembuktian kepemilikan tanah dapat berupa pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik tanah tersebut;
- (2) Permohonan IPHHKLH pada tanah Negara diluar hutan, terlebih dahulu harus memperoleh Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah dari Bupati;
BAB V
Pasal 7
- (1) Sebelum Izin Pemungutan hasil Hutan Kayu diluar Kawasan Hutan (IPHHDKH) diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan survey Lokasi oleh petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan bersama-sama dengan SEKERTARIS DAERAH dan Instansi Terkait;
- (2) Pemeriksaan Survey Lapangan Meliputi :
- a. Letak Lokasi dan status tanah milik/hutan rakyat
- b. Potensi kayu (inventarisasi)
- c. Pembuatan peta Lokasi
- d. Biaya Pemeriksa / Survey dibebankan kepada pemohon sesuai dengan tarif perjalanan yang berlaku
BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DILUAR KAWASAN HUTAN ( IPHHKLH )
- (1) Pemegang Izin Pemungutan Hasil Kayu Liar Kawasan Hutan (IPHHLH) berkewajiban
- a. Mentaati ketentuan penggunaan jalan angkutan
- b. Mentaati ketentuan administrasi yang berlaku
- c. Melunasi Pungutan-pungutan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Memprioritaskan hasil produksi IPHHKLH untuk pemenuhan bahan baku industri lokal;
- e. Membuat Laporan Hasil Kayu setiap akhir bulan sejak IPHHKLH diterbitkan;
- f. Melakukan penanaman kembali pada areal yang telah diekploitasi sesuai rencana penggunaan lahan yang dilampirkan pada permohonan IPHHKLH;
- (2) Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan di luar Kawasan Hutan bentuk apapun;
- a. Menggunakan IPHHKLH yang dimilikinya kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
- b. Menggunakan izin Pemungutan Hasil Hutan di luar Kawasan Hutan (IPHHKLH) sebagai jamoinan bahan Baku pendirian atau perluasan Industri pengkayuan;
- c. Menebang dan mengeluarkan kayu dari areal IPHHKLH;
- d. Mengangkut keluar dari areal IPHHKLH tanpa dilengkapi dokumen angkutan yang syah;
- e. Melakukan pembongkaran limbah kayu pada pembukaan lahan;
- f. Menggunakan alat berat dalam pengambilan kayu pada areal IPHHKLH, kecuali pada areal yang akan dilakukan tebang habis untuk perkebunan dan pemanfaatan lahan lainnya;
TATA USAHA KAYU RAKYAT
Pelaksanaan Tata Usaha Kayu Rakyat Izin Pemungutan Hasil Hutan di luar Kawasan Hutan (IPHHDKH) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
BAB IX SANKSI
BAB VIII - TATA USAHA KAYU RAKYAT
Pasal 10
Pelaksanaan Tata Usaha Kayu Rakyat Izin Pemungutan Hasil Hutan di luar Kawasan Hutan (IPHHDKH) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
BAB IX SANKSI
- (1) IPHHKLH dibatalkan dan ditanyakan tidak berlaku apabila;
- a. Pemegang IPHHKLH tidak melaksanakan kewajiban dan atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7;
- b. Pemegang IPHHKLH tidak melaksanakan kegiatan dilokasinya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah IPHHKLH diterbitkan.
- (2) Dalam hal berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, maka pemegang IPHHKLH tidak diperkenankan melanjutkan kegiatan penebangan;
- (3) Pelanggaran di bidang tata usaha kayu diluar ayat (1) b Pasal 9 dikenakan sanksi penghentian sementara pelayanan dokumen.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
BAB VIII - TATA USAHA KAYU RAKYAT
Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan daerah kabupaten muaro Jambi Nomor 27 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat, dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VIII - TATA USAHA KAYU RAKYAT
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 6-9-2002

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, DTO, H. AS'AD SYAM

Penetapan: DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 -9-2002

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DTO, Drs. MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 52 SERI C NOMOR 12-9-2002