Unknown Unknown Nomor 17 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR; £4 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA AN GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAE RAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan Belanja Tidak
Terduga pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Petunjuk Pelaksana Penggunaan Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat (1);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan an tar a Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Menetapkan
- 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 , tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 . Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 , tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembelanjaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.
BAB KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
2. Sekertaris Dacrah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
4. 4 . Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
5. Badan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana. rangka
7. 7 Belanja Tidak Terduga adalah Belanja yang digunakan untuk membiayai sifatnya tidak biasa tanggap darurat dalam rangka kegiatan yang pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan demi terciptanya keamanan dan ketertiban didaerah dan pemerintah penanggulangan bencana alam dan tidak diharapkan berulang scperti bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun pengembalian sebelumnya yang telah ditutup.
6. Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang ditunjuk Bupati untuk melakukan kajian dan menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB);
BAB II - KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA Pasal 2
Pasal 2
- sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud (1) 2) Kegiatan yang untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya ketertiban, ketentraman, dan ketertiban masyarakat keamanan, didaerah; ayat pada yaitu
- 1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- dimaksud pada ayat ( 2) harus memenuhi 3) Kegiatan darurat sebagaimana ketentuan sebagai berikut
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulag;
- daerah &amp;. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- 4) Untuk kegiatan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud mendesak untuk dilaksanakan dapat digunakan belanja tidak (3) tetapi perubahan APBD digeser dalam terduga, selanjutnya dalam rancangan kegiatan. 3 ayat pada
- C. d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- atas kelebihan penerimaan dacrah tahun tahun 5) Pengembalian dimaksud (1) sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana harus didukung bukti-bukti sah. ayat pada
BAB III - MEKANISME PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA Pasal 3
Pasal 3
- (1) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan bencana alam, harus didahului dengan laporan a. Penanganan kejadian oleh Pemerintah Desa Kepada Bupati dan;
BAB III - MEKANISME PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA Pasal 3
Pasal 4
2. dimaksud (1) Bupati (2) ## BAB IV PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA Pasal 4
BAB V - PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN Pasal 5
Pasal 5
- belanja tidak terduga untuk kegiatan mendesak yang 1 Penggunaan dalam perubahan dikeluarkan sebelum perubahan APBD ditampung APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- mendesak belanja tidak terduga untuk kegiatan yang 2. Penggunaan APBD dilaporkan dalam yang dikeluarkan setelah perubahan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD.
1. Pertanggungjawaban Pengelolaan Belanja Tidak Terduga menjadi Kewajiban Instansi yang ditunjuk yang menerima Belanja Tidak Terduga.
BAB V - PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN Pasal 5
Pasal 7
Dalam Rangka Pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga Bupati dapat mcmbentuk tim sesuai kebutuhan.
BAB V - PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN Pasal 5
Pasal 8
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara, pada
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku tanggal diundangkan. pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka E

Penandatangan: tanggal 5 Desembev 2016 BUPATI KOLAKA UTARA pada

Penetapan: Ditetapkan di lasusua

Penetapan: Diundangkan di lasusua | NO | |------| | 2 | | 5 5 | tanggal pada 5 2016 SEKERYARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 94 Tahun 206

Penandatangan: Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM ISKANDAR ADNN NIP 19670101 2001121007