PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 6 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2016 , v (berlaku 2 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
)
)
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 6 TAHUN 2016
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2016 , v -
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,
a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
2. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebeluninya hams digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran beijalanf maka perlu dilakukan Pembahan APBD Tahun Anggaran 2016;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); .
3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kompsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4, 355);
* 5
f
-
»
- v v ' i
^'
J
)
6. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) :
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara . Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ' tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.
12.
13.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
t
;
)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik ' Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. -. . i? 24 . Peraturan Daerah - Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2006« tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 1 Seri D Nomor 1); 25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6); 26. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 3Seri D Nomor 3); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2010 tentang-Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 6 Seri D Nomor 6); 28.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1.Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 1 Seri D Nomor 1).
. .
)
)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2016.
« '
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
- a. Semula
- b. Berkurang
4. Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
2. Belanja Daerah
- a. Semula
- b. Bertambah
Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus setelah Perubahan
Pembiayaan Daerah 3.
- a. Penerimaan
- 1) Semula
- 2) Bertambah Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
- 2) Berkurang
2.358.381.021.741,00
(21.354.255.968,48)
Rp.
Rp.
Rp.
2.218.399.016.011,00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
176.620.851.863,18
200.000 . 000,00
103.068.512.358,77
140.182.005.730,00
( 94.906.595.472,89)
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.337.026.765.772,52
2.395.019.867.874,18
(57.993.102.101,66)
103/268.512.358,77
)
.
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan Net -to setelah Perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
* *
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 1) Semula
- 2) Berkurang
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan
119.980.274.859,00
Rp.
~ - - 21.559.252.680,00
Rp.
1.440.573.466.000,00
271.862.295.600,00
Rp.
Rp.
r
797.827.280.882,00
(314.775.804.248,48)
Rp.
Rp.
45.275.410.257,11
Rp.
57.993.102rl01,66 ~
Rp.
(0,00)
Rp.
.
Rp.
141.539.527.539,00 -
Rp.
1.712.435.761.600,00
Rp.
483.051.476.633,52
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan
50.525.000.000,00
8.335.370.419,00
Rp.
Rp.
58.860.370.419,00
Rp.
10.076.451.399,00
215.000.000,00
Rp.
Rp.
10.291.451.399,00
Rp.
)
.. V
)
18.000.000.000,00
0,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan
Rp.
Rp.
18.000.000.000,00
Rp.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan
- (3) . Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
- 1) Semula
- 2) Berkurang
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan
- b. Dana Alokasi Umura
- 1) Semula
- 2) Berkurang
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
- c. Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula
- 2) Berkurang
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan
41.378, 823.460,00
13.008.882.261,00
Rp.
Rp.
54.387.705.721,00
Rp.
Rp.
;
68.167.009.000,00
(68.167.009.000,00)
Rp.
Rp.
Rp.
1.230.816.187.000,00
Rp.
(1.230.816.187.000,00)
Rp.
141.590.270.000,00
(141.590.270.000,00)
Rp.
Rp.
Rp.
- d. Dana Transfer Umum
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah Dana Transfer Umum setelah Perubahan
Rp.
1.294.496.260.000,00
Rp.
1.294.496.260.000,00
Rp.
- e. Dana Transfer Khusus
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah Dana Transfer Khusus setelah Perubahan
Rp.
417.939.501.600,00
Rp.
417.939.501.600,00
Rp.
)
.
)
r Lain-lain - Pendapatan Daerahyang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat,(1) huruf .c terdiri dad jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
- 1) Semula
- 2) Bertambah
2.343.238.450,00
26.937.752.411,52
Rp.
Rp.
'
Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainriya
- 1) Semula
207.647.248.772,00
Rp.
- 2) Bertambah.; . ^ " - .
0,00
Rp.
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
2. lj Semula
357.432.015.660,00
Rp.
- 2) Berkurang
(357.432.015.660,00)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan
- Rp -
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambah
15.718.459.000,00
Rp.
Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan
- e. Pendapatan Lainnya
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambah
2. Rp -
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
- 2) Berkurang
1.685.419.332.069,00
(55.300.464.919,00)
Rp.
Rp.
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan
- b. Belanja Langsung
.
230.404.778.000,00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
29.280.990.861,52
207.647.248.772,00
15.718.459.000,00
230.404.778.000,00
1.630.118.867.150,00
• rr *
)
.
)
| 1) 2) | Semula . Bertambah Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp. Rp - | 532.979.683.942,00 231.921.316.782,18 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| | | | | Rp. | 764.901.000.724,18 |
| Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksUd pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula 2) 1.302.396.673.699,00 Rp. b. 1) Rp. Rp | Berkurang Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan V . V - - Belanja Hibah Semula | Rp , | (80.724.619.919,00) 42.827.311.400,00 | Rp. Rp. | 1.221 . 672.053.780,00 r* - |
| d. Belanja Bagi 1) Semula 2) Bertambah Jumlah | | Rp. Rp. | 99.200.000.000,00 0,00 setelah Perubahan Kabupaten Kota dan | Desa | |
| 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah setelah Rp. Rp - | | | | Rp. | 231.475 . |
| | | | | | 346.970,00 |
| f . Belanja Tidak 1) Semula | | | 22.074.155.000,00 | | |
| 2) Perubahan - | Bertambah Jumlah Belanja Hibah setelah | 2) Perubahan - | 2) Perubahan - | | 64.901.466.400,00 |
| c. Belanja Bantuan 1) Semula 2) setelah Rp. | Sosial Berkurang Jumlah Belanja Bantuan Sosial / | / | 4.520.000.000,00 (2.650.000.000,00) Pemerintah Desa | Rp. | 1.870.000.000,00 |
| / Kabupaten e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi / / 231.475.346.970,00 | Hasil kepada Provinsi | Perubahan Rp. Kota | dan | Rp. | |
| Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah | Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah | Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah | Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah | | |
| Pemerintah | | | | | |
| | | | | | 99.200.000.000,00 |
| 0,00 Perubahan | Terduga | Rp. | 5.000.000.000,00 | | |
| 2) Bertambah | | RP- | 6.000 . 000.000,00 | | |
) .
)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan
11.000 . 000.000,00
Rp.
83.708.014.415,00
13.509.636.000,00
Rp.
-
Rp.
97.217.650.415,00
Rp.
301.018.527.365,00
140.555.315.008,18
Rp. &amp;~-
Rp.
441:573.842.373,18
Rp.
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
- 2) Bertambah
- \_
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
148.253.142.162,00
77.856.365.774,00
Rp-
Rp.
226.109.507. ^ 36,00
Rp.
Pasal 4
- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- 1) Semula
- 2) Bertambah Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
- 2) Berkurang
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
200.000 . 000,00
103.068.512.358,77
Rp.
Rp.
103.268.512.358,77
Rp.
140.182.005.730,00
( 94.906.595.472,89)
Rp.
Rp.
45.275.410.257,11
Rp.
V
)
. 200.000 . 000,00
Rp.
'
103.068.512.358,77
Rp.
.
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebeliimnya setelah Perubahan
103.268.512.358,77
Rp.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah
8.000 . 000.000,00
26.937.752.411,52
Rp.
Rp.
- Jumlah Pembayaran Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan
Rp.
34.937.752.411,52
- b. Pembayaran Pokok Hutang
- 1) Semula
- 2) Berkurang
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan
- c. Pengembalian Penerimaan
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah Pengembalian Penerimaan setelah Perubahan
132.182.005.730,00
(122.380.992.834,41)
Rp.
Rp.
9.801.012.895,59
Rp.
Rp.
536.644.950,00
Rp.
536.644.950,00
Rp.
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

'

.

)

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
12. Lampiran XIII Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

^

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan xA.nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 7

JHT * '

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

"

-

•

Agar memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di

Pamatang Raya

pada tanggal 2 Desember 2016

## BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

Diundangkan di

Pamatang Raya

pada tanggal 2

Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 6 SERI D NOMOR 6

)