UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 1990 tentang SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
- b. bahwa dengan memperhatikan kedudukan dan peranan di atas. upaya pembangunan dan pengembangan Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia perlu dilaksanakan secara selaras dan serasi dengan kedudukan dan peranan tersebut,
bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan dan peranan yang penting, baik dalam mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia maupun dalam membangun masyarakatnya yang sejahtera, dan mencerminkan citra budaya bangsa Indonesia; ditjen Peraturan Perundang-undangan
- c. bahwa untuk dapat lebih mewujudkan sasaran pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan tersendiri mengenai susunan pemerintahan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai susunan pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dalam suatu Undang-undang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Republik Indonesia Nomor Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ditjen Peraturan Perundang-undangan
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta diatur dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam undang-undang ini.
- (2) Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta yang diatur dalam Undang-undang ini meliputi kedudukan, pembagian Wilayah, penyelenggaraan pemerintahan, perangkat pemerintahan, dan pembiayaannya.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 3
Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Negara.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 4
- (1) Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Daerah Tingkat I yang batas-batasnya sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 6
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 7
- (1) Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibagi dalam Wilayah-wilayah Kotamadya.
- (2) Wilayah Kotamadya dibagi dalam Wilayah-wilayah Kecamatan.
- (3) Wilayah Kecamatan dibagi dalam Wilayah-wilayah Kelurahan.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 8
- (1) Pembentukan, perubahan, nama, batas, dan penghapusan Wilayah Kotamadya dan Wilayah Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pembentukan, nama, dan batas Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 9
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini merupakan akibat langsung dari kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 10
- (1) Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Gubernur Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Gubernur Kepala Daerah mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Menteri.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 11
- (1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan ## BAB V PERANGKAT PEMERINTAHAN
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 12
Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dipilih dan diangkat seorang Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 13
- (2) Wakil Gubernur Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Pembidangan tugas Wakil Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 14
- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagai wakil rakyat yang bergerak dalam bidang legislatif, di Daerah Khusus Ibukota Jakarta disusun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 15
- (1) Wilayah Kotamadya dikepalai oleh Walikotamadya.
- (2) Walikotamadya dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Walikotamadya dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Walikotamadya.
- (4) Wakil Walikotamdaya dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikotamadya.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 16
Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan sebagai wadah komunikasi timbal balik pada tingkat Kotamadya, dibentuk Lembaga Musyawarah Kota yang keanggotaannya terdiri dari organisasi kekuatan sosial politik, ABRI, dan unsur pemerintah yang selanjutnya diatur oleh Menteri.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 17
Pembentukan dan pengembangan perangkat Wilayah dan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kedudukan, dan fungsinya sebagai Ibukota Negara. ditjen Peraturan Perundang-undangan
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 18
- (1) Pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat khusus dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyediakan biaya dalam Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan dari :
- a. Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Pnps Tahun 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 117);
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2671);
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Pnps Tahun 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 117), dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2671), dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO ditjen Peraturan Perundang-undangan

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 1990 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1990 TENTANG
## SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
## UMUM
Bahwa sejarah perjuangan Bangsa Indonesia yang terkait dengan Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta telah ada sejak tanggal 22 Juni 1527, yaitu pada saat Fatahillah mengalahkan armada asing, yang kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta dan peristiwa ini selanjutnya diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta.
Dalam perkembangan selanjutnya Jakarta mempunyai peranan penting baik dalam sejarah perjuangan bangsa maupun dalam ketatanegaraan Indonesia. Banyak momentum penting dalam sejarah kebangkitan nasional, kesatuan dan persatuan bangsa, serta sejarah ketatanegaraan Indonesia yang terjadi di Jakarta, seperti lahirnya Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan serta penetapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai sejarah tersebut sangat besar artinya bagi usaha pembinaan bangsa dan pengembangan lebih lanjut Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. ditjen Peraturan Perundang-undangan
Mengingat pentingnya kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara, maka telah dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus yaitu Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Pnps Tahun 1963 yang menetapkan antara lain bahwa Jakarta dikuasai langsung oleh Presiden, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta, yang menyatakan bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap sebagai Ibukota Negara. Namun kedua Undang-undang ini tidak memenuhi lagi tuntutan pertumbuhan dan perkembangan Jakarta sebagai Ibukota Negara.
Oleh karena itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan Di Daerah dalam
PENJELASAN
Pasal 6
menyatakan bahwa: "Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya susunan pemerintahan dalam bentuk lain yang sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, yang pencaturannya ditetapkan dengan Undang- undang." Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang setingkat dengan Propinsi adalah Daerah Tingkat I. Sebagai Daerah Tingkat I, Jakarta mempunyai ciri tersendiri berbeda dengan Daerah Tingkat I lainnya yang bersumber dari beban tugas, tanggung jawab, dan tantangan yang lebih kompleks. Kompleksitas permasalahan itu berkaitan erat dengan faktor luas wilayah yang terb