Unknown Unknown Nomor S3 Tahun 2016 tentang GARA PERA TURAN BUPATI MUNA NOMOR S3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DESA MANTOBUA BARAT DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUNA, - a. bahwa sesuai dengan dengan aspirasi masyarakat serta perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih clinamis, menuntut peningkatan pelayanan publilc di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; - b. bahwa guna mempercepat proses pelayanan dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lainnya, maka dipandang perlu adanya pembentukan desa persiapan; - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Pembentukan Des.a Persiapan di Kabupaten Muna, Desa Mantobua memenuhi syarat . ' untuk dimekarkan; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. huruf b dan huruf c, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERA TURAN BUPATI MUNA NOMOR S3 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DESA MANTOBUA
BARAT
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,
- a. bahwa sesuai dengan dengan aspirasi masyarakat serta perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih clinamis, menuntut peningkatan pelayanan publilc di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa guna mempercepat proses pelayanan dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lainnya, maka dipandang perlu adanya pembentukan desa persiapan;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Pembentukan Des.a Persiapan di Kabupaten Muna, Desa Mantobua memenuhi syarat . ' untuk dimekarkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Desa Mantobua Barat. . I
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5$87) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
.
'
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, ··.I Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pera~ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA MANTOBUA BARAT.
SABI KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Muna.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan nia~yarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui .dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republi.k Indonesia.
3. Desa Persiapan adalah Desa baru yang telah dibentuk dan pemerintah desanya sudah berjalan dan akan dievaluasi untuk dapat ditetapkan menjadi Desa defenitif. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggara urusan pemerintahan menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.
4. Du sun adalah bagian dalam wilayah Desa yang merupakan linglrungan pelaksanaan Pemerintahan Desa.
BABU PEMBENnJKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Desa Mantobua Barat.
Pasal 3
- (1) Desa Persiapan Desa Mantobua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pemekaran dari Desa Mantobua, dengan luas wilayah 400 Ha yang terdiri dari:
- a. Dusun I;
- b. Dusun II.
- (2) Desa Persiapan Desa Mantobua Barat mempunyai batas wilayah ad.ministrasi sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Waara;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan UPT. Wuna;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mantobua;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kondongia.
- (3) Jumlah penduduk Desa Persiapan Desa Mantobua Barat sebanyak 2.086 jiwa dan terdiri dari 409 Kepala Keluarga.
' '
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Desa Mantobua Barat.
Pasal 3
- (1) Desa Persiapan Desa Mantobua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pemekaran dari Desa Mantobua, dengan luas wilayah 400 Ha yang terdiri dari:
- a. Dusun I;
- b. Dusun II.
- (2) Desa Persiapan Desa Mantobua Barat mempunyai batas wilayah ad.ministrasi sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Waara;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan UPT. Wuna;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mantobua;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kondongia.
- (3) Jumlah penduduk Desa Persiapan Desa Mantobua Barat sebanyak 2.086 jiwa dan terdiri dari 409 Kepala Keluarga.
' '
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Penetapan: 2Q16 Ditetapkan di Raha pada UPA MUNA, L.M BUSMAN EMBA BERITA DAERAH KABUPATEN MUNATAHUN 2016 NOMOR SE~""RIS DAERAH, ,'~ NURDIN PAMONE

Penetapan: Diundangkan di Raha pada tanggal 0 i - , 1.--- 2016 ## PARAF KOORDINASI UNIT /SA TUAN KERJA PARAF/TGL SEKDA KAB. MUNA tt- A SIS TEN 1. -s« BAGIAN HUKUM ~ . PEN GEL OLA ... B ~-"'·Q Q ... L -